METROPOLIS
SELASA, 26 JANUARI 2010
21
Bukan Sekadar Berita!
Keterangan Saksi Ahli Ringankan Tersangka
Alot, Penetapan Molor Sehari Laporan Ary Mistanto - Editor: Eko Nugroho
BANDARLAMPUNG – Rapat penetapan bakal calon (balon) ketua komisi di DPRD Lampung kemarin di ruang paripurna berjalan alot. Ujungnya, penetapan ditunda dan nama balon ketua komisi akan diumumkan hari ini. Berhembus kabar penundaan dilakukan untuk mengcounter perpecahan di tubuh lembaga legislatif itu. ”Kita tidak ingin dewan selalu dicap bermasalah. Intinya, kita ingin menuntaskan persolan di tubuh dewan dengan baik-baik dan elegan,” kata Hantoni Hasan, wakil ketua DPRD Lampung menanggapi kabar itu. Sumber Radar Lampung membeberkan, sejumlah fraksi sebenarnya sudah menyepakati nama balon ketua komisi yang diajukan. Perubahan terjadi di ketua komisi II, III, dan V. Untuk balon ketua komisi II, muncul nama Yulia Hasimah menggantikan Doni Irawan. Keduanya merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN). Untuk ketua komisi III, nama Yandri Nazir dicoret dan digantikan Junaidi Auly. Yandri sendiri kabarnya menjadi balon ketua komisi V. ’’Kita sepakat dan satu suara mengumumkan besok (hari ini) dalam konferensi pers,” tegas Hantoni saat ditanya nama-nama balon ketua komisi yang sudah disepakati itu. (*)
NAMA BALON Ketua Badan Kehormatan Ketua Komisi I Ketua Komisi II Ketua Komisi III
Jusni Sofial (Gabungan) Ismet Roni (Partai Golkar) Yulia Hasimah (PAN) Junaidi Auly (PKS)
Ketua Komisi IV Ketua Komisi V
Darwin Ruslinur (PDIP) Yandri Nazir (Partai Demokrat) Sumber Diolah dari Berbagai Sumber
2009 di Bawah Target Laporan Segan Petrus S. Editor: Eko Nugroho
BANDARLAMPUNG – Pada 2009, realisasi fisik sertifikasi tanah di seluruh kantor pertanahan (kantah) kabupaten/kota mencapai 60,33 persen atau sekitar 93.035 bidang. Angka itu di bawah target, yakni 154.210 bidang. ’’Target tak tercapai, karena masyarakat masih bingung dengan tarif sertifikasi tanah di kantah. Sehingga, mereka memilih tidak menyertifikatkan tanahnya,” kata Kepala Kanwil BPN Lampung Adi Santoso kemarin. Bagaimana target pada 2010? Adi membeberkan, di bawah target 2009. Persisnya 130.362 bidang dengan rincian sembilan jenis kegiatan sertifikasi. Yakni prona sebanyak 4.480 bidang; UKM (Unit Kegiatan Masyarakat) 1.000; pertanian 1.600; nelayan 200; transmigrasi 5.682; IP4T (Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah) 16.000; konsolidasi 200; redistribusi 7.500; dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) 93.700. Ke-9 kegiatan sertifikasi tadi bisa dirasakan masyarakat melalui pelayanan di kantah dan layanan rakyat sertifikasi tanah menggunakan mobil keliling. Dia mengingatkan tarif sertifikasi tanah mengacu Peraturan Pemerintah No. 46/2002. ’’Untuk proses pengurusan sertifikasi tanah mulai ukuran 0–200 meter dikenai Rp200–Rp500. Tarif itu belum termasuk biaya legalisir, beli materai, dan patok. Biasanya, total biaya sertifikasi tanah hingga 200 meter Rp1 juta,” jelas Adi. (*)
Laporan Taufik Wijaya/Syaiful Amri Editor: Eko Nugroho
FOTO TAUFIK WIJAYA
DEMO: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN Raden Intan cabang Lampung menggelar demo di halaman Mapolda Lampung kemarin.
Syahidan: Hanya Gertak Sambal Aliran Dana Rp2 Miliar
Laporan M. Syaiful Amri Editor: Eko Nugroho
(VERSI SYAHIDAN)
Tahap pertama, Syahidan menyerahkan uang Rp1,25 miliar atas perintah M. Alzier Dianis Thabranie. Uang itu diterima Usman, supir pribadi Alzier, 19 Mei 2008. Tahap kedua, Syahidan menyerahkan uang Rp500 juta atas perintah M. Alzier Dianis Thabranie. Uang itu diterima Asep Yani, mantan anggota DPRD Lampung Selatan periode 1999–2004, 26 Mei 2008. Tahap ketiga, Syahidan menyerahkan uang Rp250 juta kepada M. Alzier Dianis Thabranie dan diterima Dolly Sandra, bendahara pribadi Alzier, 15 Juni 2008.
BANDARLAMPUNG – Hi. Syahidan, M.H., S.Ag. menilai, tindakan M. Alzier Dianis Thabranie melaporkan dirinya ke Polda Lampung atas tuduhan fitnah, pencemaran nama baik, dan perbuatan tak menyenangkan hanya gertak sambal. Laporan itu tercatat dalam Surat Tanda Penerima Laporan (STPL) No. Pol: STPL/ B1-017/I/2010/Siaga Ops. ’’Laporan Alzier ke Polda Lampung hanya gertak sambal. Alzier hanya menakut-nakuti saya,” kata Syahidan. Mantan anggota DPRD Lampung Selatan itu tak tinggal diam atas laporan itu. Dia sudah menyurati sejumlah pimpinan partai politik, pimpinan organisasi masyarakat, akademisi, pimpinan fraksi DPRD Lampung, dan elemen lainnya untuk meminta bantuan dan dukungan moral. Syahidan mengakui cara yang dia tempuh itu sebagai bentuk perlawanan terhadap penzaliman yang dilakukan Alzier. Di mana, Alzier telah menerima uang Rp2 miliar dengan iming-iming dijadikan calon wakil Bupati Lamsel dari Partai Golkar. ’’Nyatanya, janji itu tak terbukti. Uang Rp2
miliar yang saya serahkan kepada Alzier baru dikembalikan Rp500 juta. Sisanya sampai hari ini (kemarin) belum juga dikembalikan. Padahal, pada Mei 2008 di Karawaci, Tangerang, Alzier berjanji akan mengembalikan Rp2 miliar itu jika saya gagal menjadi calon wakil bupati Lamsel. Saat itu hadir Supriadi Alfian, Drs. Mukri, Kemas Ridwan, Asep Yani, dan beberapa orang lainnya,” beber Syahidan. Dia lantas membeberkan proses pemberian uang Rp2 miliar (selengkapnya lihat tabel). Segala upaya telah ditempuh Syahidan agar uangnya kembali. Namun, tak membuahkan hasil. Misalnya pada 4 Desember 2008, Syahidan menemui Alzier di kediamannya, Jl. Arif Rahman Hakim, Bandarlampung. Namun, dia gagal bertemu si empunya rumah. Batal Berikan Bukti Sedianya kemarin, tim kuasa hukum Alzier menyerahkan bukti-bukti baru kepada Polda Lampung. Tapi, mereka mengurungkan niat itu tanpa mengemukan alasannya. ’’Kami memang batal menyerahkan bukti-bukti baru,” ujar Firman Situpang, anggota tim kuasa hukum Alzier. Mengenai penyerahan uang Rp2 miliar kepada kliennya, Firman menolak menanggapi. (*)
BANDARLAMPUNG – Penyidikan kasus dugaan korupsi penempatan kas daerah (kasda) Pemkab Lampung Timur Rp107 miliar di Bank Tripanca terus bergulir. Kemarin, Sat III Tipikor Ditreskrim Polda Lampung memeriksa Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. sebagai saksi ahli. Guru besar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) dihadirkan tim kuasa hukum tersangka, Bupati Lamtim Satono. ’’Hak Satono untuk menghadirkan saksi ahli. Itu sesuai dengan pasal 65 KUHAP,” terang Kasat III Tipikor Polda Lampung AKBP Soebarmen. Philipus yang juga guru besar S-3 Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, itu mendapat sembilan pertanyaan dari tim penyidik yang diketuai Soebarmen. ’’Pertanyaan yang diajukan seputar penempatan kasda. Intinya, keterangan Philipus meringankan status bupati Lamtim sebagai tersangka,” beber Shoebarmen. Tim kuasa hukum tersangka yang beranggotakan Sopian Sitepu, Sumarsih, Kabul Budiono, dan Nuki mendampingi Philipus selama pemeriksaan. ’’Setelah Philipus, kami akan kembali menghadirkan beberapa saksi ahli. Di antaranya Prof. Dr. Hi. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H., guru besar hukum administrasi Negara Universitas Indonesia, dan Prof. Dr. Kadri Husein, S.H., guru besar hukum pidana Universitas Lampung,” beber Kabul. Pada kesempatan itu, Kabul membantah jika kliennya melanggar Pasal 193 Undang-Undang (UU) No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. ’’Tidak ada satu pasal pun yang dilanggar,” tegasnya. Dia menjelaskan, pasal 193 ayat 1 UU No. 32/ 2004 menyebutkan, penempatan deposito hanya dapat dilakukan di Bank Pemerintah. ’’Sementara kas daerah Pemkab Lamtim dalam bentuk tabungan bukan deposito. Jadi jelas, penempatnya bisa di bank mana pun,” urai Kabul. Sebelum pemeriksaan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN Raden Intan cabang Lampung menggelar demo di halaman Mapolda Lampung. Mereka meminta kasus Bank Century dan dugaan korupsi APBD Lamtim diusut tuntas. ’’Kebobrokan moralitas sudah pada batas yang tidak dapat ditoleransi,” kata koordinator aksi M. Fazari. Dia juga menyentil aparat kepolisian yang menyalahgunakan wewenang dengan mengatasnamakan pelindung dan pengayom masyarakat. Sidang Gugatan Satono Ditunda Sidang gugatan Bupati Lamtim Satono kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Lampung yang sedianya berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang kemarin tak jadi digelar. Pasalnya, pengacara negara yang ditunjuk sebagai kuasa hukum BPKP belum menyelesaikan penyusunan tanggapan terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang dibacakan kuasa hukum Satono pada sidang sebelumnya. Sidang ditunda hingga pekan depan. Satono melayangkan gugatan karena BPKP telah menyalahi wewenang. Yakni menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penempatan kasda Pemkab Lamtim Rp107 miliar di Bank Tripanca. (*)