METROPOLIS
22
Butuh Kearifan dan Metodologi Berdakwah BANDARLAMPUNG – Kearifan dan metodologi dalam berdakwah sangat dibutuhkan dalam menyampaikan pesanpesan moral melalui pintu agama. Hal ini diungkapkan Pgs. Kepala Kantor Kementerian Agama Bandarlampung H. Marsum dalam orientasi dan pembinaan lembaga dakwah se-Kota Bandarlampung. Ia mengatakan, acara ini diharapkan dapat menjadi ajang dialog untuk menyinergikan lembaga dakwah dengan pemerintah. Yakni memberikan kontribusi dan solusi konstruktif dalam setiap penyelesaian masalah dan pemberdayaan umat. ’’Para pendakwah merupakan tokoh agama yang berada di garis paling depan dalam pembinaan
Lebih
pengoperasian mesin robotic ini menggunakan komputer. Saat mobil memasuki ruang robotic, air dengan tekanan tinggi langsung menyemprot ke bodi. Kemudian dilanjutkan pemberian sampo mobil. Setelah dibersihkan secara manual oleh dua-tiga orang, mesin kembali menyemprotkan air untuk membersihkan bodi mobil yang telah dibersihkan. ’’Jika mau, pengendara tidak perlu keluar dari mobil. Apalagi kalau di dalam mobil terdapat anak kecil, mereka pasti senang. Jatuhan sampo mobil yang warna-warni seperti pelangi pasti
Sambungan dari Halaman 21
’’Aktivitas kedokterannya menjadi ilegal jika tidak ada STR,” tegasnya. Aditya menjelaskan, STR dokter umum merupakan prasyarat untuk mendapatkan surat izin praktik (SIP) yang dikeluarkan Dinas Kesehatan (Diskes) Bandarlampung. Izin tersebut dikeluarkan berdasar rekomendasi IDI. Dilanjutkan Aditya, di Bandarlampungterdapat260dokterumum. Dari jumlah itu, 216 dokter telah melakukan perpanjangan registrasi secara online. Sedangkan sisanya belum registrasi ulang.
Setop
umat. Tentunya paling banyak merasakan suka duka dalam berdakwah,” katanya. Silaturahmi ini, menurutnya, tidak serta-merta dapat menyelesaikan problematika dakwah. Namun setidaknya dapat memberikan sebuah pencerahan serta pengembangan wawasan dalam berdakwah. Sementara ketua panitia acara yang digelar Selasa (23/11) di Hotel Arinas ini, Sulaiman Bardan, mengatakan, kegiatan itu bertujuan meningkatkan kualitas pemberdayaan dakwah melalui lembaga dakwah se-Bandarlampung. ’’Juga diharapkan dapat menyinergikan pembinaan dan pengembangan pola dakwah,” katanya. (eka/c1/ais)
Sambungan dari Halaman 21
menggunakan tekanan air yang lebih tinggi. Terlebih, pihaknya menggunakan sampo khusus yang mengandung cairan khusus wax. ’’Yang terpenting, menghemat tenaga manusia dan waktu,” paparnya. Deni menjelaskan, proses pencucian tersebut memakan waktu sekitar 15 menit, bahkan kurang. Tergantung tingkat kekotoran mobil. ’’Tetapi kalau dihitung hingga proses vacuum, kira-kira menghabiskan waktu 30 menit,” tukasnya. Lebih jauh lelaki yang berdomisili di Bandarjaya, Lampung Tengah, itu mengatakan,
Awas
RABU, 24 NOVEMBER 2010
Bukan Sekadar Berita!
’’Untuk mendapatkan STR itu prosesnya lama. Makanya harus daftar enam bulan sebelumnya. Hal ini agar saat masa berlakunya habis, perpanjangan STR keluar,” sebut dia. Masih menurut Aditya, IDI Bandarlampung telah menyiapkan tim khusus verifikator untuk mengurus masalah registrasi tersebut. Tim diketuai dr. Hilda Fitra. ’’Kita tahu dokter-dokter itu sangat sibuk. Makanya untuk membantu mereka, ada tim verifikator. Registrasi itu sangat penting,’’ pungkasnya. (nui/c1/ais)
Sambungan dari Halaman 21
Untuk itu, dia meminta DPRD, akademisi, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serius dalam merancang perda. Dia juga merekomendasikan jangan menggunakan konsultan yang tidak kompeten dan kapabilitasnya diragukan. Sementara itu, DPRD ditarget menyusun 54 perda dalam prolegda 2010-2014. Rinciannya 13 perda baru, 18 perda perubahan, dan sembilan perda yang perlu dievaluasi. Ada sejumlah perda yang saat ini diperlukan masyarakat. Di antaranya perda sistem pendidikan daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sistem kesehatan daerah, dan standar pelayanan minimal (SPM) sektor publik. Lalu keterbukaan informasi, corporate social responsibility; pemanfaatan roda dua sebagai angkutan penumpang dan barang;
pemanfaatan dan perlindungan wilayah pesisir; serta lagu daerah, bahasa daerah, lambang daerah dan budaya daerah Lampung. ’’Perda-perda tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, selain merevisi sejumlah perda yang ada dari tahun 2007 sampai 2009,” papar Yanu. Sementara, Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Bandarlampung Wiyadi mengatakan tidak akan menjiplak dalam pembuatan perda. ’’Banleg langsung menginvestigasi seluruh isi perda dan tidak akan mengarang. Tim ahli sudah jelas,” ujar Wiyadi kepada Radar Lampung usai seminar. Dijelaskan, pembuatan perda memang memakan waktu panjang. Namun, banleg akan berupaya maksimal sehingga waktu yang sempit tetap menghasilkan mutu dan kualitas dari perda tersebut. (dna/c1/ais)
Pembelian Randis Dicoret BANDARLAMPUNG – Usulan pembelian kendaraan dinas (randis) roda empat yang diajukan sekretariat DPRD Bandarlampung dalam RAPBD 2011 dicoret badan anggaran (banang). Dalam rencana kerja anggaran (RKA), sekretariat DPRD Bandarlampung mengusulkan anggaran sebesar Rp1,28 miliar untuk pembelian delapan unit Avanza. Masing-masing kendaraan dinas bernilai Rp170 juta yang diperuntukkan bagi alat kelengkapan dewan. ’’Anggaran tersebut langsung dicoret. Kami akan memaksimal-
kan randis yang sudah ada saat ini,” ujar Koordinator Banang Khairul Bakti kepada Radar Lampung melalui telepon genggamnya kemarin (23/11). Dia menjelaskan, anggaran itu akan digeser untuk kepentingan lain. Di antaranya buat mendukung program pendidikan dan kesehatan gratis yang diusulkan wali kota. Rasionalisasi anggaran juga dilakukan pada kegiatan perjalanan dinas (perjas). ’’Kunjungan kerja komisi akan kami pangkas. Dari delapan kali perjalanan, akan dikurangi,” pungkasnya.
Terpisah, Direktur Pussbik Ariyanto mengkritisi bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan anggota DPRD. Pada 2011, sekretariat DPRD menganggarkan bimtek Rp3,6 miliar dan kunjungan kerja Rp1,1 miliar. ’’Seharusnya dicoret saja anggaran untuk perjas mereka,” kata dia. Menurut dia, perjas paling penting dilakukan oleh eksekutif, bukan legislatif. Bimtek yang digelar hampir setiap bulan dianggap tidak berpengaruh langsung kepada masyarakat. Jika perlu, bimtek digelar di Bandarlampung dengan mengundang pembicara
dari luar kota yang tidak lebih dari lima orang. ’’Panggil saja ke sini. Itu kan lebih murah daripada memberangkatkan 45 anggota dewan. Belum lagi penginapan dan akomodasinya. Bimtek kan hanya dilakukan dalam ruangan. Seharusnya mereka menyumbang PAD (pendapatan asli daerah) ke daerah sendiri, bukan ke daerah lain,” ujar Ariyanto. Untuk meningkatkan kemampuan serta kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, para legislator dapat bekerja sama dengan staf ahli dan akademisi dari pergu-
ruan tinggi lokal. ’’Jadi kan terlihat kalau mereka itu memang benar-benar ingin belajar dengan berkonsultasi,” kata dia. Dilanjutkan, anggaran untuk perjas anggota DPRD dinilai tidak rasional. Jika memang tak ada dampak signifikan dan programnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Pussbik berencana melaporkan ke penegak hukum, yaitu kejaksaan negeri (kejari). ’’Itu kan penyalahgunaan keuangan daerah dan ada sanksinya. Kami akan melaporkannya,” pungkas dia. (dna/c1/ais)
Perhatikan Asupan Nutrisi saat Hamil BANDARLAMPUNG - Meski penyebabnya belum diketahui pasti, hydrochephalus bisa disebabkan kurangnya nutrisi selama kehamilan. Hal ini utamanya terjadi pada trimester pertama kehamilan. Saat itu adalah masa pembentukan organ tubuh janin. ’’Konsumsi gizi yang kurang pada saat pembentukan neuron otak bisa menyebabkan anaknya lahir mengalami hydrochephalus,” kata dokter spesialis anak Rumah
Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) dr. Prambudi Rukmono, Sp.A. Dilanjutkan, hampir seluruh penyakit disebabkan oleh makanan. Termasuk cacat bawaan yang dialami anakanak. Biasanya terjadi karena kekurangan nutrisi selama dalam kandungan. Untuk itu, ibu wajib memperhatikan pola makan pada saat hamil. Menurut Prambudi, gizi
harus tetap cukup, apa pun keadaannya. Tetapi, ada sebagian ibu yang muntah-muntah dan tidak mau makan. ’’Itu bahaya sekali. Karena apa yang kita konsumsi berpengaruh terhadap perkembangan janin yang akan dilahirkan,” terang dia. Lebih jauh Prambudi mengatakan, hydrochephalus merupakan kelainan yang ditandai membesarnya kepala melebihi
Sementara Sementara, kuasa hukum Star City Prabu Bungaran mengatakan, aksi striptis yang terjadi bukan keinginan manajemen tempat hiburan. Seluruh pelayan dan pemandu lagu (PL) telah mendapatkan pengarahan secara lisan dan tertulis setiap brifing sebelum bertugas. Prabu mengatakan, peristiwa itu tidak akan pernah terjadi apabila tamu tak meminta dan merayu bahkan mengiming-imingi sejumlah uang kepada PL. Ini karena setiap hari kliennya selalu mengingatkan seluruh PL dalam melayani tamu yang akan bernyanyi. ’’Klien kami sebatas menyediakan fasilitas bernyanyi berikut pemandu lagu, tanpa pernah menyediakan fasilitas pertunjukan sriptis. Bahkan dalam ruangan
fluid) berakibat pada pelebaran abnormal dari ruang-ruang dalam otak yang disebut ventricles. Pelebaran ini menciptakan tekanan yang berpotensi membahayakan pada jaringanjaringan otak. ’’Karena itu, hydrocephalus bisa menyebabkan penderitanya tidak lagi memiliki otak. Ini memungkinkan penderitanya tak bisa melakukan apa pun,” paparnya. (nui/c1/ais)
Sambungan dari Halaman 21 pun sudah terpasang imbauan yang bentuknya larangan atau aturan yang jelas dan nyata,” ujar Prabu. Aturan yang tidak boleh dilakukan dalam ruangan yaitu dilarang membawa senjata tajam atau api, dilarang berjudi, dilarang mengedarkan dan memakai narkoba, serta dilarang melakukan perbuatan asusila atau pornoaksi. Sebagai bahan pertimbangan, setiap akan menerima PL, yang bersangkutan terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan. Di antaranya memiliki KTP, surat persetujuan orang tua atau wali, pernyataan tidak mengedarkan maupun menggunakan narkoba, dan pernyataan tidak melakukan perbuatan asusila. ’’Apabila pernyataan ini di-
langgar, hal itu menjadi tanggung jawab pribadi PL. Dalam hal syarat-syarat tersebut, manajemen selalu melakukan brifing setiap hari kepada PL mengenai perbuatan yang dilarang,” ujarnya. Prabu menyatakan, manajemen Star City juga merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya surat bernomor 556/216/13/2010 perihal penutupan usaha, sekaligus langsung menutup usaha karaoke tersebut. Sebab, Star City memiliki dan membuka usaha dengan legal. Di antaranya memiliki surat izin usaha kepariwisataan (SIUK) bernomor 556.1/0005/30.7/20.11/ III.2010 tertanggal 24 Maret 2010. Surat itu ditandatangani oleh Adi Erlansyah selaku kepala BPMP pada waktu itu, yang intinya memberikan izin usaha kepariwisataan
Buktikan ’’Wali kota harus bisa menerima kritikan dan jangan alergi dengan itu semua,” kata politisi Partai Golkar ini. Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Juhandi Goeswi mengatakan, satuan kerjanya akan menajamkan RPJMD. Ini dilakukan dengan memasukkan sejumlah program riil terkait fokus pembangunan perdagangan dan jasa yang pendapatannya akan dialokasikan untuk rakyat. ’’Yakni prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Juhandi. Di bidang ekonomi, pemkot
ukuran normal. Ini disebabkan produksi air berlebihan dalam otak. Kelainan dengan bertambahnya cairan otak CCS (cairan cerebrospinal) ini membuat tekanan dalam otak meningkat. Sebab, produksi air dan penyerapan kembali cairan tersebut tidak seimbang. Sebagaimana karakteristik utamanya, akumulasi yang berlebihan dari CSF (cerebrospinal
kepada Star City. Lalu surat izin tempat u s a ha ( S I T U ) b e r n o m o r 504.1/00598/30.7/20.6/II/2010 tertanggal 24 Maret 2010 dan tanda daftar perusahaan (TDP) bernomor 07.01.5.92.01350 tertanggal 24 Maret 2010. Dua surat ini juga ditandatangani Adi Erlansyah selaku kepala BPMP. Kemudian surat izin bernomor SI/506/XI/2010/Sat Intelkam tertanggal 4 November 2010 yang ditandatangani Komisaris Polisi Irawan selaku Kasatintelkam Polresta Bandarlampung. ’’Penutupan yang dilakukan terhadap tempat usaha tanpa berkoordinasi dengan kami. Jika memang mereka tertangkap tangan melakukan striptis, itu kemauan PL dan pelaku sendiri,” ujar Prabu mendampingi Manajer Op-
erasional Star City Gandhi. Di bagian lain, Direktorat Reserse Kriminal Polda Lampung menunda gelar perkara kasus striptis yang dilakukan Ls (18). Sedianya, gelar perkara dilakukan kemarin sebagai tindak lanjut penyidikan kasus ini. Gelar perkara juga untuk menentukan apakah pemilik Star City terlibat dalam kasus ini. Kepala Bidang Humas Polda Lampung AKBP Fatmawati mengatakan, gelar perkara ditunda lantaran penyidik memiliki banyak kegiatan. Salah satunya rapat koordinasi antara PPNS Lampung dengan Ditreskrim Polda Lampung di Graha Pattimura. ’’Gelar perkara dijadwalkan kembali pada Jumat (26/11),” kata Fatmawati kemarin. (dna/ kyd/c1/ais)
Sambungan dari Halaman 21 akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif dengan sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-7 persen per tahun. Selama 2005-2009, rata-rata pertumbuhan di Bandarlampung hanya 6,2 persen. Sedangkan posisi pada 2009 hanya 6,01 persen. Kebijakan lain, pemkot akan mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan sasaran meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan UMKM. Lalu kebijakan pengembangan ekonomi daerah dengan sasaran kontribusi jasa terhadap PDRB 50-51 persen, perdagangan 15-16 persen, dan
industri 22-23 persen. ’’Sasaran lain adalah menurunnya angka kemiskinan menjadi 20 persen. Kemudian peningkatan PAD rata-rata 20 persen per tahun,” ujarnya. Diketahui, dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RPJMD di Graha Gading Karang Senin (22/11), sejumlah kalangan menilai RPJMD Bandarlampung 2010-2015 kurang tajam. Penjabaran RPJMD, khususnya fokus perdagangan dan jasa, dianggap normatif dan tidak memaparkan programprogram yang akan dilakukan
dalam lima tahun. Akademisi dari Universitas Lampung (Unila) Anshori Jausal mengatakan, dalam RPJMD tidak dipaparkan program ekonomi kerakyatan (ekor). ’’Di dalam misi kan disebutkan pengembanganKotaBandarlampung sebagai pusat jasa dan perdagangan berbasis ekor. Nah ini kan di kota, bagaimana ekornya?” kata Anshori. Ia juga belum mengetahui maksud pengembangan ekor dalam RPJMD. Menurut Anshori, pengembangan ekor harus memberikan kegiatan yang berpihak kepada rakyat, namun tidak me-
nolak modernisasi yang masuk. Dilanjutkan Anshori, untuk menjadikan Bandarlampung sebagai pusat jasa dan perdagangan, tata ruang juga harus diatur sedemikian rupa. Menurut dia, tata ruang Bandarlampung juga tidak dapat berjalan sendiri. Sebagaiibukotaprovinsi,Bandarlampung harus mengikuti dan menjalankan fungsi tata ruang Lampung. Utamanya saat pusat pemerintahan provinsi dipindahkan ke Kotabaru, Lampung Selatan. Terkait tata ruang, Bandarlampung juga perlu menata kawasan pesisir yang belum dijabarkan dalam RPJMD. (dna/c1/ais)