KAMIS, 23 SEPTEMBER 2010
BERITA UTAMA
5
Jawa Pos News Network
Agen Tiket Rugikan Negara Rp1,68 M JAKARTA – Kasus korupsi tiket perjalanan dinas di Deplu (sekarang Kemenlu) mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Sasaran pertama dakwaan adalah Dirut PT Indowanua Inti Sentosa Travel Syarwanie Soeni. Dia terancam hukuman penjara 20 tahun. Jaksa penuntut umum (JPU) Teguh Suhendro dalam sidang mengungkapkan, setiap kali menagih ongkos tiket perjalanan dinas untuk para pejabat atau pegawai Deplu, PT Indowanua me-markup hingga 25 persen dari harga tiket. Tujuannya agar perusahaan pimpinan Syarwanie itu bisa menjatah 9,5 persen hasil kongkalikong duit tiket kepada Kasubbag Administrasi dan Pembiayaan Perjalanan Dinas Deplu Ade Sudirman. Ade diberi imbalan lantaran dia bertugas membayar semua tagihan tiket perjalanan dinas pejabat Deplu ke travel agent. Sedangkan sisa hasil markup, yakni 15,5 persen, dianggap sebagai keuntungan PT Indowanua. Untuk mencairkan tagihan tersebut, imbuh Teguh, Syarwanie menyodorkan invoice tagihan yang nilainya di-markup 25 persen. Dia juga melampirkan invoice tagihan yang masih kosong dan kuitansi yang sudah diteken PT Indowanua, tapi nilai nominalnya dikosongkan. ’’Terdakwa tidak melampirkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran,” tegas Teguh. Praktik itu, kata Teguh, bertentangan dengan pasal 12 (2) Keppres No. 42/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Tindakan memperkaya diri itu, kata dia, dilakukan Syarwanie pada perjalanan dinas Deplu pada kurun 2006–2009. Akibatnya, negara dirugikan sebesar USD183.055,71 atau setara dengan Rp1,68 miliar. Dalam dakwaan primair, Syarwanie dijerat pasal 2 (1) jo pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 KUHP
jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan dalam dakwaan sekunder, dia dijerat pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31/1999. Dia terancam penjara 20 tahun. Adnan Buyung Nasution sebagai kuasa hukum Syarwanie mengungkapkan, kasus tersebut semestinya dilihat secara menyeluruh. PT Indowanua sudah berdiri sejak 1987. Sedangkan Syarwanie baru menjabat Dirut pada 2004. ’’Dia hanya meneruskan,” ujar mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini. Kata Buyung, pihaknya akan mempelajari dakwaan yang dituduhkan jaksa. Setelah itu, dia akan mengajukan keberatan pada sidang selanjutnya. ’’Kami ajukan eksepsi di sidang berikutnya,” katanya. Kasus korupsi tiket Kemenlu yang disidik Kejagung telah menetapkan 10 orang tersangka. Selain Syarwanie, tersangka lainnya adalah Kasubbag Administrasi dan Pembiayaan Perjalanan Dinas Kemenlu Ade Sudirman, mantan Kepala Biro Keuangan Kemenlu Ade Wismar Wijaya, serta dua mantan Kabag Pelaksana Anggaran Kemenlu I Gusti Putu Adhyana (2003– 2007) serta Syarif Syam Amar (2007–2009). Lima tersangka lain berasal dari biro perjalanan (travel), yakni Nurwijayanti (Dirut PT Anugrah), Herron Dolf A. (Dirut PT Kintamani Travel), Tjasih Litasari (manajer operasional PT PAN Travel), Jean Hartaty (manajer operasional PT Bimatama Travel), dan Danny Limarga (Dirut PT Shilla Tour dan Travel). Hasil markup tersebut diduga mengalir ke mantan petinggi Kemenlu. Itu berdasarkan pengakuan Ade Sudirman yang mengaku ada aliran ke petinggi Kemenlu senilai Rp1 miliar dan Rp2,35 miliar. Namun, Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Arminsyah menyatakan belum memiliki cukup bukti adanya aliran tersebut. ’’Masih hanya berdasarkan pengakuan satu saksi. Menteri tidak mengetahui,” kata Arminsyah. (jpnn/een)
Bentrok, Advokat Saling Lempar Kursi
FOTO WAHYU DWI NUGROHO/JPNN
DITANGKAP: Wali Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Jeferson Rumajar usai diperiksa KPK terkait kasus penggelapan dana APBD Tomohon pada 2006–2008.
KPK Tahan Wali Kota Tomohon Tersangka Korupsi APBDRp16 M JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan pejabat daerah yang terseret kasus korupsi. Berdasar pengembangan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi APBD Pemkot Tomohon, Sulawesi Utara, tahun anggaran 2006–2008, penyidik KPK menahan tersangka Wali Kota Tomohon Jefferson Rumanjar kemarin (22/9). ’’Ya benar, dilakukan penahanan atas tersangka Jefferson Rumanjar untuk
kepentingan penyidikan,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. Johan mengungkapkan, berdasar hasil penyidikan, tersangka diduga telah melakukan korupsi dengan cara menarik uang tunai dari kas daerah selama tahun anggaran 2006–2008. Penarikan dana tunai tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Selain itu, lanjutnya, Jefferson disangka telah menggunakan dana bantuan keuangan yang tidak sesuai peruntukannya pada tahun anggaran sama. Akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan sekitar Rp16 miliar. Jefferson pun dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU No.
31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Direktur Penuntutan dan Penyidikan KPK Ferry Wibisono menambahkan, penyidikan atas tersangka dilakukan sejak Juni lalu. Untuk penyidikan, terang Ferry, KPK menahan tersangka selama 20 hari sejak kemarin. ’’(Tersangka) ditahan di Rutan Cipinang,” katanya. Sebelum ditahan KPK, Jefferson diperiksa selama delapan jam sejak pukul 10.00– 18.00. Begitu keluar, Jefferson yang memakai kemeja putih bermotif garis itu bungkam. Dia hanya melemparkan senyum sambil memasuki mobil tahanan.
Kuasa hukum Jefferson, Elsa Syarief, juga pelit komentar. Sambil masuk mobil pribadinya, dia hanya menuturkan bahwa kliennya mendapat delapan pertanyaan dari penyidik KPK. Selebihnya, dia menolak berkomentar. Sementara itu menyoal terpilihnya lagi Jefferson dalam pilkada Tomohon beberapa waktu lalu, Ferry menyatakan, KPK akan memberikan laporan kepada Kementerian Dalam Negeri. ’’Tapi, berkaitan proses politik, KPK tidak ikut campur. Tentu saja KPK akan memberi tahu atasannya, dalam hal ini Mendagri,” jelasnya. (jpnn/een)
JAKARTA - Anarkisme kembali ditunjukkan para advokat. Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) berubah rusuh ketika Ballroom Hotel Gran Melia, Jakarta, diserbu anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) kemarin (22/9). Aksi itu terjadi karena para advokat anggota KAI ingin ikut dilantik seperti anggota Peradi. Awalnya, Peradi hendak mengambil sumpah dan melantik sekitar 800 pengacara baru sekitar pukul 09.00 WIB. Namun, sebelum mereka memasuki ruangan, ballroom hotel ternyata sudah padat oleh massa KAI. Bahkan, mereka menempati kursi paling depan. Tidak lama kemudian, rombongan anggota Peradi datang. Tiba-tiba, massa dari dua organisasi itu berebut kursi. Beberapa orang merangsek ke depan panggung dan berebut pengeras suara untuk berorasi. Merasa disabotase, anggota Peradi tidak terima. Sebab, kehadiran massa KAI membuat mereka tidak bisa melangsungkan acara. Ketegangan memuncak hingga dua kubu tersebut saling melemparkan kursi. Bahkan, beberapa orang terlibat adu jotos dan saling dorong. Presiden KAI Indra Sahnun Lubis bahkan diburu sejumlah orang hingga diamankan polisi. Petugas keamanan yang berjumlah terbatas tidak berhasil menengahi dua belah pihak. Beberapa jam kemudian, dua kubu itu sepakat untuk berdialog. Namun, pembicaraan tersebut buntu. KAI tetap ngotot ikut dilantik. Sementara itu, Peradi menolak. Pelantikan dan pengambilan sumpah akhirnya batal. Sebagian calon advokat yang hendak dilantik meninggalkan ruangan. Di pihak lain, para advokat dan calon advokat dari KAI tetap bertahan. Ketua Peradi Otto Hasibuan menyalahkan polisi. Menurut dia, keributan itu tak bakal terjadi apabila polisi bertindak tegas dan optimal mengamankan. “Polisi sudah diinformasikan, tetapi tidak siap,” katanya. Otto menuduh polisi sengaja membiarkan massa KAI masuk dan mengganggu acara. Dia berharap insiden itu tidak terulang lagi. Pasalnya, lanjut dia, Peradi akan mengadakan acara serupa di sejumlah kota lainnya, seperti Denpasar (Bali) dan Pontianak. (jpnn/een)