BERITA UTAMA
KAMIS,18 NOVEMBER 2010
5
Jawa Pos News Network
Kampung Yoka Diserang, Puluhan Rumah Terbakar
FOTO KORNELIS WATKAAT/JPNN
DIBAKAR: Rumah milik warga Kampung Yoka yang dibakar warga pegunungan.
Fit and Proper Test KPK-KY Mundur JAKARTA – Jadwal uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon anggota Komisi Yudisial (KY) dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mundur. Komisi III DPR belum bisa memastikan waktu uji kepatutan dua lembaga tersebut. Akhir bulan lalu, Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin menyatakan, tes untuk dua lembaga itu dilangsungkan Senin (22/11). Tes dilaksanakan bersamaan untuk calon pimpinan KY dan KPK. Namun, hingga kemarin para calon belum mendapat pemberitahuan jadwal tes. Calon anggota KY Suparman Marzuki menyatakan, dirinya belum menerima undangan untuk mengikuti tes. ’’Belum ada pemberitahuan untuk saya,’’ kata dosen pengajar HAM dan sosiologi hukum di Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta itu. Terpisah, Aziz membenarkan uji kepatutan tak jadi dilangsungkan Senin pekan depan. Sebab, itu merupakan hari pertama masuk anggota DPR setelah masa reses. Komisi III (bidang hukum) baru akan membahas mekanisme serta jadwal fit and proper test dalam rapat pleno pada tanggal tersebut. ’’Di situ baru kami akan membahas kapan uji kepatutan digelar,’’ katanya. Namun, politikus Partai Golkar asal Lampung tersebut buru-buru menegaskan, pekan depan uji kepatutan dilaksanakan. ’’Siang kami membahas mekanisme dan jadwal malamnya sudah bisa disepakati. Pokoknya dalam minggu yang sama lah,’’ ujarnya. Rencananya, kata Aziz, 14 calon anggota KY dan dua calon pimpinan KPK diminta membuat makalah. Makalah tersebut akan menjadi bahan penyampaian visi dan misi mereka di depan anggota komisi. Model tes serupa pernah dilakukan komisi III untuk menyeleksi calon hakim agung. (jpnn/c3/niz)
Men BUMN Siap Digugat JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (Men BUMN) Mustafa Abubakar pasang badan soal polemik penetapan harga penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham PT Krakatau Steel (KS) Tbk. Mustafa menyatakan siap menghadapi gugatan yang dilayangkan 13 elemen masyarakat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat soal penetapan harga IPO KS itu. Kendati begitu, Mustafa masih menunggu putusan pengadilan. ’’Kita lihat dahulu prosesnya. Saya tidak ingin mendahului putusan hukum. Kita ikuti saja aturan yang berlaku,’’ ujar dia di Jakarta kemarin (17/11). Sebelumnya, Tim Evaluasi
Independen Privatisasi KS telah merekomendasikan pemerintah menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan aspek legal gugatan tersebut. Ketua Tim Evaluasi Independen Achmad Daniri mengatakan, persiapan tersebut dibutuhkan agar saat sidang nanti pemerintah selaku tergugat memiliki data akurat untuk menyanggah dakwaan. Sejauh ini, pihaknya mengevaluasi penunjukan underwriter (penjamin pelaksana emisi) maupun penetapan harga saham perdana KS. Hasilnya, belum ditemukan indikasi penyimpangan prosedur. Seperti diketahui, 13 ekonom yang mewakili elemen masyarakat
mengajukan gugatan hukum atas IPO KS. Antara lain, Adler Manurung, Sri Edi Swasono, Kwik Kian Gie, Hendri Saparini, Sumarno M., Rushadi, A. Razak, Ichsanudin Noorsy, William Tobing, Erwin Ramedhan, Adhie Massardi, dan Fahmi Radi. Kisruh soal KS bermula dari keputusan pemerintah menetapkan harga saham perdana Rp850. Harga itu dinilai terlalu murah atau mendekati batas bawah kisaran Rp750–Rp1.150 per saham. Mereka menuding ada perampokan uang negara serta mendesak Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) segera membatalkan IPO KS. Mereka mengajukan beberapa
alasan sebagai dasar gugatan tersebut. Pertama, perusahaan pelat merah itu bergerak dalam industri strategis, yang sahamnya seharusnya dikuasai penuh oleh negara. Kedua, para penggugat menilai, dalam pelaksanaan IPO tersebut negara rugi lebih dari Rp1 triliun. Yang terakhir, ada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang berperan dalam proses IPO tersebut. Adler menduga, pelepasan saham KS kepada investor asing merupakan sebuah persekongkolan. ’’Selama ini, pemerintah memang selalu mendukung kepentingan investor asing dan mengabaikan investor dalam negeri,’’ ucapnya. (jpnn/c3/niz)
JAYAPURA – Kampung Yoka di Distrik Heram, Kota Jayapura, diserang sekelompok warga yang diduga dari masyarakat pegunungan tengah, Rabu pagi (17/11) sekitar pukul 07.30 WIT. Akibat penyerangan ini, sekitar 24 rumah ludes terbakar. Sementara tiga rumah lainnya yang sempat dibakar berhasil dipadamkan aparat keamanan yang datang ke lokasi kejadian. Tidak hanya itu. Sekitar 5 rumah warga lainnya juga rusak berat akibat dihancurkan massa, 3 rumah mengalami rusak ringan. Termasuk 2 unit sepeda motor dan 2 mobil Mitsubishi Strada juga turut dibakar massa. Dari pantauan Cenderawasih Pos (grup Radar Lampung) sekitar pukul 07.45 WIT, warga pegunungan itu terus melakukan penyerangan ke Kampung Yoka melalui tepi Danau Sentani dan bibir gunung. Warga Kampung Yoka kaget dan berusaha menyelamatkan diri ke gunung. Ada juga yang menggunakan perahu berlabuh ke tengahtengah Danau Sentani. Kampung Yoka yang selama ini cukup ramai dilalui kendaraan karena di kampung itu dilewati jalan raya yang menghubungkan Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom, dalam sekejab berubah menjadi mencekam serta menakutkan. Yang terlihat hanyalah aparat keamanan dan kelompok massa yang menyerang dan beramai-ramai membakar rumah di kampung itu. Situasi bertambah tegang manakala ada sekelompok warga kampung berusaha menyerang balik, baik melalui arah ujung utara Kampung Yoka maupun ada warga Yoka yang sudah turun dari perahu dan berenang hendak ke darat untuk melakukan perkelahian terbuka. Beruntung hal itu dicegat oleh aparat keamanan dengan melakukan tembakan peringatan ke udara. Karena situasi yang cukup tegang menyebabkan mobil pemadam kebakaran tidak bisa datang ke lokasi. Termasuk mobil water cannon milik Polda Papua juga tidak bisa masuk ke lokasi, karena sambungan listrik yang melintasi ruas jalan ke Kampung Yoka cukup rendah. Rumah-rumah yang dibakar itu hampir merata di semua titik Kampung Yoka mulai dari ujung
kampung baik di kiri maupun kanan jalan, baik rumah panggung maupun rumah tembok yang permanen. Kerugian belum dihitung, tapi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini diduga dipicu oleh adanya lagu yang isinya menghina masyarakat pegunungan, sehingga mereka marah dan melampiaskan kemarahan itu dengan menyerang dan membakar rumah-rumah warga di Kampung Yoka itu. ’’Ya kalau tidak ada sebab, maka pasti tidak ada akibat. Kami dihina maka kami minta pertanggungjawaban, namun tidak ditanggapi. Jadi kami mengambil tindakan seperti ini, maka jangan salahkan kami,’’ ungkap seorang penyerang yang tidak mau dikorankan namanya di lokasi kejadian. Massa penyerang meminta masalah ini diusut tuntas karena menyangkut harkat dan martabat masyarakat pegunungan. Kapolresta Jayapura AKBP. H. Imam Setiawan, S.I.K. mengatakan, pasca kejadian itu pihaknya telah berhasil menangkap 3 orang yang diduga sebagai pelaku dan telah ditetapkan sebagai tersangka. ’’Ketiga orang itu sudah mendekam di Rutan Mapolresta Jayapura,’’ ungkapnya. Sedangkan pelaku-pelaku perusakan dan pembakaran rumahrumah warga, kata Kapolresta, pihaknya masih melakukan proses penyelidikan. Menurutnya, pelaku pembakaran tersebut masih sulit diidentifikasi karena para pelakunya sangat brutal. Ditanya apa pemicu bentrok warga tersebut, Kapolresta menjelaskan, kasus tersebut diduga berawal dari nada sebuah ringtone handphone yang digunakan oleh masyarakat Yoka bernada provokasi dan menghina masyarakat pegunungan sehingga mereka marah dan melakukan pembakaran rumah. Ditanya soal korban akibat bentrok tersebut, Kapolresta menjelaskan, saat ini yang diketahui korban sebanyak 3 orang dan sudah dirawat di RS Abepura. Kemudian soal pengamanan di lokasi kejadian, Kapolresta mengungkapkan, sebanyak 1 SSK Brimob dan Dalmas Polresta Jayapura langsung dikerahkan menuju lokasi. ’’Kondisi saat ini masih dalam keadaan aman terkendali dan aparat sedang berjaga-jaga di lokasi kejadian,’’ tukasnya. (jpnn/niz)
Berkas Yusril Segera ke Pengadilan JAKARTA – Tidak lama lagi, berkas perkara mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra akan sampai di pengadilan. Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara tersangka kasus korupsi biaya akses sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) tersebut sudah sampai di tahap penuntutan. ’’ Ti n g g a l menunggu pelimpahan tahap dua (tersangka dan barang bukti),’’ kata Kapuspenkum Kejagung Babul Khoir Harahap kemarin (17/11). Selain Yusril, hal yang sama akan dilakukan terhadap tersangka lain kasus sisminbakum, yakni pengusaha Hartono Tanoesoedibjo. Babul memperkirakan pelimpahan pekan depan. ’’Secepatnya dilakukan pelimpahan tahap dua,’’ ujar mantan wakil kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sumatera Utara itu. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Jaksa Agung Darmono mengatakan, pihaknya akan
menyiapkan surat dakwaan untuk Yusril dan Hartono sebelum melimpahkan ke pengadilan. Terkait dengan dokumendokumen yang sempat diserahkan Yusril ke Kejagung, dia menyatakan, proses penyidikan sudah selesai. ’’(Dokumen) Pak Yusril mungkin untuk pembelaan. Nanti bisa dibawa di pengadilan,’’ katanya. Pekan lalu, Yusril dan kuasa hukumnya menyerahkan beberapa dokumen kepada penyidik pidana khusus (pidsus) Kejagung. Di antaranya, dokumen tentang LoI (letter of intent) antara pemerintah Indonesia dan Dana Moneter Internasional (IMF) tanggal 17 Mei 2000. LoI itu ditindaklanjuti Yusril dengan membuat keputusan menteri (Kepmen) tentang Sisminbakum. Selain itu, juga ada dua lembar salinan (copy) surat dari Menkum dan HAM Andi Mattalata (saat itu) kepada Menkeu setelah
penyidik Kejagung menyita seluruh peralatan sisminbakum. Surat itu berisi permohonan anggaran tambahan Rp10 miliar u nt u k m e n g o p e ra s i k a n sisminbakum hanya untuk sebulan. Jumlah tersebut dinilai lebih besar ketimbang saat sisminbakum dikelola swasta, yakni PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD). Kemudian, juga ada dua copy buku Statistik Indonesia yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS). Isinya tentang pertambahan jumlah perusahaan yang berdiri sebelum dan sesudah adanya Sisminbakum. Yusril berharap Kejagung mengkaji dokumen tersebut lebih dulu sebelum meneruskan perkara dirinya ke pengadilan. ’’Kami berharap dokumendokumen ini bisa dikaji lebih jauh. Sebab, kebijakan tidak bisa dipidana,’’ kata Maqdir Ismail, kuasa hukum Yusril, saat itu. (jpnn/c3/niz)
FOTO WIJAYA SATRIA/JPNN
RAYAKAN ADHA: Perayaan hari raya Idul Adha sungguh berbeda di Tanjungriau, Sekupang, Rabu (17/11). Warganya memanggang sate sepanjang 200 meter. Tampak panitia mempersiapkan api panggangan.