METROPOLIS
KAMIS, 11 MARET 2010
25
Bukan Sekadar Berita!
Janji Ekspos Akhir Maret BANDARLAMPUNG – Inspektorat Daerah Lampung belum mau membeberkan hasil penyelidikan pengadaan 59 jamban di kabupaten/kota senilai Rp1 miliar yang diindikasikan menyimpang. Namun, satuan kerja ini berjanji membebernya paling lama akhir Maret 2010. ’’Tim kita sudah turun. Bahkan untuk mempercepat hasil pemeriksaan, kita bentuk dua tim sekaligus. Tetapi, kita minta bersabar. Sebab, hasilnya baru akan diketahui akhir Maret ini menunggu penyelidikan selesai,’’ jawab Inspektur Lampung Sudirman Subing dihubungi wartawan via ponselnya kemarin. Mantan sekretaris Lampung Tengah ini menambahkan, ekspos itu nantinya tetap meyangkut pada program pelatihan teknologi tepat guna bidang air bersih dan sanitasi dasar kesehatan lingkungan bagi kader kesehatan lingkungan di desa miskin. Disinggung materi pemeriksaan dan siapa saja yang sudah dipanggil, Sudirman berkelit. Namun, ia memastikan pemeriksaan tidak hanya seputar terealisasi atau tidaknya bangunan jamban. Tapi juga bagaimana mekanisme penyalurannya. ’’Dengan begitu, biar kita lihat ada yang menyalahi prosedur atau tidak,’’ tuturnya. Terpisah, Wakil Ketua Komisi V DPRD Lampung Achmad Nyerupa mendesak adanya transparansi. ’’Kita ingin keterbukaan dan jangan ditutupi-tutupi. Dulu diawal laporan dikatakan, kegiatan dan penggunaan anggaran sudah terealisasi seratus persen. Tetapi ketika ramai diberitakan, tibatiba muncul kabar ada sisa anggaran Rp60 juta lebih. Ini akal-akalan,’’ ketusnya. Diketahui, penggunaan anggaran pembuatan jamban Rp1 miliar yang masuk dalam program pelatihan teknologi tepat guna bidang air bersih dan sanitasi dasar kesehatan lingkungan, ternyata pelaksanaan praktik lapangan Rp319,544 juta. Ini jauh lebih kecil dibandingkan pelaksanaan pelatihan yang menghabiskan anggaran Rp680,456 juta. Persolan ini mencuat setelah Komisi V DPRD Lampung menggelar rapat dengar pendapat bersama Diskes Lampung baru-baru ini. (ary/niz)
TITIK JAMBAN DESA-DESA DI LAMPUNG Kabupaten
Desa
Waykanan
Banjarmasin, Gedungpakuan, Cugah, Banjaragung, Gununglabuhan, Bengkulu, Curuppatah, Bengkulurejo, Bumiagung, Karangan, Mulyoharjo
Lambar
Sukau, Hanakau, Jagaraga, Sukabanjar, Sumberjaya, Trimulyo, Gedungsurian, Belalau, Turgak, Hujung, Batubrak, Negeriratu
Lampura
Abung Barat, Hujanmas, Waywakak, Abungkunang, Sabukindah, Sabukempat, Abungtinggi, Sidokayu, Muaradua, Sungkaijaya, Sriagung, Negaraagung, Sungkai Selatan, Banjarketapang, Sidodadi
Tuba
Gedungmeneng, Bakungilir, Bakungudik, Banjaragung, Balaimurni Jaya, Mekar, Indahjaya, Gunungterang, Totomulyono, Totokaton, Setiabudi, Lambukibang, Kibang Trijaya, Mekarsari Jaya, Sumberrejo
Lamtim
Melinting, Sidomakmur, Itikrendal, Wayjepara, Brajasaka, Sritejo Sari, Batanghari Nuban, Gunungtiga, Sukacari
Lamsel
Tanjungbintang, Trimulyo, Jatiindah, Sungkaijaya, Gedungagung, Banjaragung
Tanggamus
Pulaupunggung, Tanjungrejo, Sinarmulyo, Wonosobo, Kalirejo, Dadirejo, Semaka, Kacapuro, Bangunrejo, Karangrejo, Kanoman, Sedayu, Pardawaras. SUMBER: KOMISI V DPRD LAMPUNG
BK tak Bertaji FOTO TAUFIK WIJAYA
HURU-HARA: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung berlatih kesigapsiagaan menangkal huru-hara.
Polda Perangi Pekat 30 Hari BANDARLAMPUNG – Penyakit masyarakat (pekat) berupa peredaran minuman keras, perjudian, pornografi, prostitusi, dan pornoaksi masih marak di Lampung. Karenanya, Kapolda Lampung Brigjen Pol. Edmon Ilyas menargetkan menekan persoalan itu selama 30 hari pelaksanaan Operasi Pekat I Krakatau 2010. Pelaksanaan operasi ditandai dengan upacara gelar pasukan di Mapolda Lampung kemarin (10/3). Operasi ini melibatkan sekitar 550 personel. Edmon menyatakan, pelaksanaan operasi serupa pada 2009 lalu tergolong berhasil menekan target operasi berupa peredaran miras, perjudian, pornografi, prostitusi, dan pornoaksi sampai 70,9 persen. Namun, dirinya berharap agar
para anggota polisi tidak lupa diri dan larut dalam kegembiraan yang telah dicapai. Dijelaskannya pula, kebijakan pelaksanaan operasi pekat I Krakatau 2010 berdasarkan perkiraan intelijen dan hasil perkembangan situasi kamtibmas selama Januari–Februari 2010. Operasi ini mengedepankan pada kegiatan penegakan hukum yang didukung dengan kegiatan intelijen dan cegah tangkal serta pembinaan dan penyuluhan. Sasarannya lebih diarahkan untuk menanggulangi penyakit masyarakat yang meresahkan.Yakni ancaman faktual (gangguan nyata), police hazard (ambang gangguan) dan faktor korelatif kriminogen (potensi gangguan). ’’Sebagai anggota Polri, kita tidak
boleh menutup mata akan sejumlah kekurangan maupun kelemahan dan harus disadari pelayanan kita kepada masyarakat memang belum optimal,’’ ujar Edmon. Begitu juga dengan perilaku sebagai anggota Polri. Menurutnya, hingga kini memang belum menunjukkan perilaku sebagai anggota Polri yang diharapkan masyarakat. ’’Kritik dan ungkapan ketidakpuasan dari masyarakat harus dijadikan cambuk dan pemicu untuk lebih giat lagi memantapkan jati diri Polri yang menampilkan sosok Polri yang profesional dan mempunyai citra positif di mata masyarakat, sehingga dapat memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan prima terhadap masyarakat,’’ pesannya. (fik/niz)
Harga Gula Stabil, Bulog Merugi BANDARLAMPUNG – Badan Urusan Logistik Divisi Regional (Bulog Divre) Lampung merugi. Setelah impor 5.000 ton gula Thailand, ternyata tidak dapat dipasarkan. Apa penyebabnya? Kepala Biro Ekonomi Pemprov Lampung Rifa’i menuturkan, karena harga gula yang sebelumnya meroket dari Rp12.500 per kilogram selama satu bulan ini dalam sepekan terakhir kembali stabil. ’’Kebijakan impor gula dari Thailand ini disebabkan tingginya harga gula pasir di pasaran. Gula dibeli dengan harga Rp11.000 per kg,’’ tukas Rifa’i di ruang kerjanya kemarin. Namun setelah gula itu tiba di gu-
dang Bulog dua pekan lalu, ternyata harganya mendadak stabil ke kisaran harga semula yakni Rp9.500–Rp10.000 per kg. ’’Makanya, gula dari Thailand kini terancam tidak dapat disalurkan. Melihat kondisi ini, maka harga pembelian dan harga untuk di jual kepasaran akan mengalami kerugian. Kini, gula itu masih di gudang. Kami juga belum tahu langkah ke depan,’’ ujarnya. Didesak solusi paling utama untuk menutupi kerugian, Rifa’i menjawab tidak menutup kemungkinan gula dijual ke daerah lain, seperti Riau atau daerah lain yang tidak menghasilkan produksi gula,’’ bebernya.
Terpisah Ka. Humas Bulog Lampung Edi Hanih mengatakan, kondisi harga gula di pasaran membuatnya bingung. ’’Kalau harga gula sudah stabil, ini menjadi pertanyaan dan sepertinya ada permainan harga di pasaran. Sebab, naikturunnya harga di pasaran bergantung banyak tidaknya barang. Secara ekonomi, kalau stok barang di pasar banyak, harga akan murah dan begitu sebaliknya. Kita membeli gula karena harga di pasaran tinggi, tiba-tiba kini harga stabil,’’ jawabnya kepada wartawan. Dalam waktu dekat ini, Bulog akan melihat dan mempelajari harga gula di pasaran. (ary/niz)
BANDARLAMPUNG - Hidup segan mati tak mau. Ungkapan ini hingga kemarin masih melekat pada Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung. Hingga ditinggalkan para mantan anggota legislatif lama, ’’provostnya’’ DPRD ini tidak menghasilkan satu gebrakan pun. Bahkan, dugaan perjalanan dinas fiktif yang dilakukan 46 anggota DPRD dan enam staf Sekretariat DPRD Lampung, lembaga yang punya kewenangan kuat seiring terbitnya PP 16/2010 tentang Badan Kehormatan (BK), ini justru tidak berkutik. ’’Harus saya akui, saya juga berangkat ke Bali. Tetapi, saya tidak yakin apabila ada anggota yang terdaftar tidak berangkat,’’ kata ketua DPRD Lampung Jusni Sofyan kepada Radar Lampung, kemarin. Karenanya, lanjut Jusni Sofyan, pihaknya belum berani bersikap. ’’Kita belum mengambil sikap, apakah akan menindaklanjutinya atau tidak. Tapi yang pasti, kita janji akan mengusut jika ditemukan adanya indikasi fiktif,’’ katanya. Sayangnya, disingung apa bentuk dari sanksi yang akan diterapkan kader Partai Hanura ini lagilagi berkelit. ’’Tunggu dulu, kami akan coba telusuri,’’ ujarnya. Pernyataan BK setali tiga uang dengan penegasan Sekretaris DPRD Lampung Sutoto sehari sebelumnya. Ia mengaku siap mempertanggungjawabkan prosedur perjalanan dinas (perjas) 57 anggota DPRD Lampung dan staf ke Nusadua, Bali, 3–5 Maret 2010. Sebab, seluruh anggota dewan yang terdaftar dalam lis semuanya berangkat. Dia juga menepis jumlah 57 orang yang bertolak ke Bali tidak benar. ’’Semuanya berangkat. Jumlahnya bukan 57 orang, tetapi 46 anggota dewan beserta staf termasuk saya,’’ kata Sutoto di ruangannya kemarin. Menurut Sutoto, awalnya pengajuan kegiatan workshop akan diikuti 57 orang. Tetapi menjelang keberangkatan, sebanyak lima ang-
gota dewan mengajukan pengunduran diri dengan alasan sedang mengikuti dinas luar (DL). Kelima anggota dewan tersebut adalah Nursalim, Tulus Purnomo, Wardiati, Ahmad Bastari, dan Yulia Abidin. ’’Nah artinya jumlah yang terdaftar dalam lis itu tinggal 52 orang saja. Karena tidak ikut, kelimanya tidak diberikan dana kompensasi keberangkatan atau SPPD,’’ ujarnya. Dari 52 orang itu, lanjut Sutoto, 46 di antaranya anggota DPRD sisanya ia sendiri dan lima orang stafnya. Yakni, Kabag Perundangan, Kabag Protokol, Kabag Humas, Subbag Anggaran, dan Bendahara. ’’Makanya, siapa sumber yang mengatakan itu fiktif. Itu tidak benar,’’ tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, sumber Radar Lampung di DPRD setempat menyebutkan, puluhan anggota DPRD Lampung diduga melakukan perjalan fiktif. Dari 57 anggota DPRD Lampung yang tercatat mengikuti workshop nasional tentang tupoksi dan wewenang badan anggaran (banang), tidak seluruhnya berangkat ke Bali. Mereka yang berangkat hanya 28 orang anggota dewan, dan empat staf termasuk sekretaris dewan Sutoto. Sementara dalam daftar tercatat 57 anggota DPRD. ’’Kami sempat bingung saat tiba di lokasi. Karena kami seperti tidak diurusi. Kami sempat malu, karena tidak tahu jadwal makan. Kami mencoba masuk restoran hotel, dan kata petugas hotel, no peserta bukan hari ini, tapi besok,’’ kata salah satu anggota DPRD yang mengikuti kegiatan tersebut. Mereka yang mengikuti kegiatan tersebut di antaranya Wakil Ketua Indra Ismail dan Nurhasanah, Safariah Widianti, Nenden, Achmad Nyerupa, Yandri Nazir, Junaidi Auly, Abdul Hakim, Yusuf, Azwar Yakub, Jusni Sofyan, Pairin, Watiah, Dendi, Yudi Carlo, Indra Karyadi, Komang, Mega Tarmizi, Irwansyah Jahri, Hi. Erfani, Juprius, Hartarto Lohjaya. (ary/niz)
Pemprov Tempuh Upaya Hukum Soal Penyerobotan Aset Disnakkeswan BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung menyiapkan upaya hukum untuk menindak tegas penyerobotan aset milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) setempat di Jl. K.H. Gholib, Pringsewu. Ini menyusul telah didirikannya ruko oleh PD Gajah Lampung tanpa pemberitahuan kepada satuan kerja terkait.
Bahkan, pengelola perusahaan dagang ini sudah mengabaikan peringatan yang diberikan Disnakkeswan Lampung ketika hendak membangun ruko. ’’Tidak benar kalau lahan itu milik Arif Gunadi, warga Pringsewu Utara. Lahan yang dijadikan perkantoran Disnakkeswan Lampung itu sudah bersertifikasi sejak 1996,’’ tutur Rusli Rasyid, kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Pemprov Lampung, di ruang kerja Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Yul Iskandar Saleh kemarin.
Rusli menegaskan, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. sudah meminta tim penyelesaian aset pemprov di Pringsewu mempercepat proses inventarisasi data dan dokumen serta menelusuri penerbitan dua sertifikat yang diklaim Arif Gunadi. ’’Kami rasa ada oknum BPN setempat yang ’’bermain’’ sehingga sertifikat ganda bisa muncul di atas lahan milik pemprov. Penerbitan sertifikat murni milik pemprov dan diterbitkan pada 18 Januari 1996,’’ tegasnya.
Lebih jauh Rusli mengakui, pihaknya juga akan melakukan investigasi terhadap penerbitan sertifikat di atas lahan milik Disnakkeswan Lampung. ’’Kalau memang sudah cukup bukti, kita segera membawa permasalahan ini ke proses pengadilan,’’ ungkapnya. Sebelumnya, Arif menerangkan, tanah 920 meter persegi itu milik keluarganya. Menurutnya, saat dikelola Disnakkeswan Lampung berupa hak pakai, bukan kepemilikan. Arif menerangkan, dari salinan su-
rat tanah bernomor 222/1996 tanggal 18 Januari 1996 yang ditandatangani Kepala BPN Lampung Selatan Ir. Rudi Sumamur menyatakan bahwa pihak pengelola hanya memiliki hak pakai. ’’Lamanya hak pakai selama gedung tersebut dipergunakan,” kata dia. Arif juga mengaku, ia dan keluarganya tidak tahu-menahu tentang proses dikeluarkannya surat hak pakai itu. ’’Kami nggak tahu bagaimana bisa terbit surat hak pakai tanah,’’ tuturnya belum lama ini. (gan/niz)
PERUMAHAN
BERINGIN RAYA LANGKAPURA Hunian Nyaman di Alam Bebas Banjir TERSEDIA TYPE RUMAH MULAI DARI
KAMI HADIR JUGA DI PERUMAHAN
“SUKARAJA INDAH” Kec. Gd.Tataan Lampung Selatan
FASILITAS Lokasi terjangkau angkutan umum Sarana dan Prasarana lengkap. Sarana Pendidikan TK-SD-SLTP-SLTA Lokasi Pasar Sarana pemakaman umum Dll.
DP. RINGAN DAPAT DIANGSUR SELAMA MASA PEMBANGUNAN TANPA BUNGA
PT. SINAR WALUYO Perwakilan Lampung Jl. Jend. Sudirman No. 94 Telp. 253800 - 261 371 Rawa Laut Bandar Lampung