METRO BISNIS
2
SELASA, 7 SEPTEMBER 2010
Sarana Komunikasi Bisnis
Aman, ButuhKoordinasiuntukKendalikanInflasi Mudah, dan Efisien BANDARLAMPUNG – Pemicu inflasi tidak semuanya fenomena moneter. Sehingga, tidak semua faktor penentu inflasi dapat dikendalikan melalui kebijakan moneter. Apalagi dalam era otonomi seperti saat ini. Di mana kebijakan otonomi daerah dapat memengaruhi stabilitas harga yang terjadi di suatu daerah. Oleh karena itu, untuk mengendalikan inflasi dibutuhkan koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah setempat. Sekretaris Tim Kerja TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Provinsi Lampung Haryanto mengatakan, tingginya inflasi yang kini terjadi dikarenakan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok. Terutama ketika Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Pemprov dan TPID Provinsi Lampung menyikapi kondisi demikian dengan mengarahkan ekspektasi masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan. ’’Salah satunya dengan kegiatan pasar murah di beberapa Kabupaten/Kota seProvinsi Lampung,” katanya. Dalam waktu dekat, TPID juga akan bergerak mengamati perilaku administered goods di Lampung. Lebih lanjut ia mengatakan, program konversi elpiji 3 kg menjadi prioritas utama. Lalu
mapping distribusi pangan pokok yang per sistem menyumbang inflasi di Lampung, seperti gula pasir, beras, sayuran, dan hasil laut juga menjadi sorotan. ’’Hasil temuan di lapangan mengenai kondisi sejumlah komoditas pokok ini nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada Tim Pleno TPID yang terdiri atas policy maker di Provinsi Lampung untuk kemudian diambil langkah konkret,” ujar peneliti ekonomi muda senior BI Bandarlampung ini. Diketahui, inflasi Lampung per Agustus 2010 tercatat sebesar 1,95% (month to month) atau 8,73% (year on year). Angka tersebut, kata dia, merupakan yang tertinggi kesatu di Sumatera dan ketujuh se-Indonesia. Haryanto juga menjelaskan, tim ini merupakan wadah koordinasi instansi terkait untuk mengendalikan inflasi. Di Lampung, TPID telah terbentuk berdasarkan SK Gubernur Lampung No. G/222/B.IV/HK/2010 tanggal 6 April 2010. Tugas tim ini diantaranya adalah meminimalkan gangguan dari sisi pasokan dan distribusi barang di daerah, meminimalkan dampak inflasi dari administered prices, serta membentuk ekspektasi masyarakat melalui kegiatan diseminasi. (eka/wan)
Distro Mix Berikan Diskon Khusus BANDARLAMPUNG – Mendekati hari raya Idul Fitri, permintaan produk fashion meningkat tajam. Tak terkecuali produk distro yang ternyata paling diburu kaum remaja. Meski demikian, Distro Mix memberikan diskon khusus menjelang Lebaran ini. Menurut Owner Distro Mix Satya, promo yang diberikan seperti t-shirt band yang hanya Rp60 ribu. ’’Untuk remaja juga junior dengan aneka macam warna dan gambar,” ujarnya. Diskon ini juga, kata dia, berlaku di cabang Distro Mix, Jalan Z.A. Pagar Alam. Untuk t-shirt tersedia dari ukuran S hingga XL. Untuk yang nonpromo, harga yang ditawarkan mulai Rp80 ribu–Rp90 ribu. Tersedia berbagai macam warna dan model. Tak hanya itu. Distro ini juga menyediakan kemeja mulai harga Rp135 ribu–Rp155 ribu. Baik
lengan pendek maupun panjang. Lalu polo shirt yang ditawarkan mulai Rp100 ribu–Rp120 ribu. untuk koleksi jaket, ditambahkan, dibanderol Rp200 ribuan. ’’Kami juga menyediakan rompi keren untuk anak gaul Bandarlampung,” tukasnya. Lalu sandal distro dengan harga Rp65 ribu–Rp75 ribu. Untuk koleksi tas pria, baik backpack maupun selempang, hanya Rp100.000– Rp200.000. Bagi Anda yang menyukai topi untuk semakin menambah manis penampilan, Distro Mix juga memilikinya. Harganya hanya Rp65. 000–Rp70.000. Lalu celana jin pendek maupun panjang dengan harga Rp130 ribu–Rp145 ribu. Untuk boxer hanya Rp60 ribu–Rp65 ribu. ’’Kami juga memiliki koleksi sepatu yang dijual mulai Rp150 ribu–Rp300 ribu,” terangnya. (eka/wan)
dengan Acosys
FOTO EKA YULIANA
DISKON JELANG LEBARAN: Menjelang Lebaran, Distro Mix memberikan diskon besar untuk beberapa item produk busana.
Investasi Listrik Perlu Rp87,6 Triliun JAKARTA – Sektor kelistrikan masih memerlukan investasi tinggi. Tahun depan, setidaknya diperlukan USD9,739 miliar (sekitar Rp87,6 triliun) untuk investasi sektor kelistrikan di tanah air. Angka itu naik 19,9 persen daripada investasi tahun ini yang masih USD8,122 miliar. Hingga 2019, kebutuhan investasi sektor listrik diperkirakan mencapai USD97,1 miliar. ’’Itu dibutuhkan untuk menyeimbangkan pertumbuhan kebutuhan listrik 9,2 persen per tahun,” ujar Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN Nasri Sebayang di kantornya kemarin. Jika dilihat berdasar daerah operasi, angka pertumbuhan kelistrikan di Jawa– Bali diprediksi 8,97 persen per
tahun. Kemudian Indonesia Barat 10,2 persen per tahun dan Indonesia Timur mencapai 10,6 persen per tahun. Dari total rencana investasi tersebut, lanjut dia, sekitar USD 6,605 miliar untuk pembangunan pembangkit 6.248 megawatt (MW). Dari total kapasitas yang akan dibangun tersebut, sekitar 4.985 MW dikerjakan PLN dan sisanya digarap kontraktor listrik swasta (independent power producer/IPP). ’’Sekitar USD2,045 miliar untuk transmisi dan USD781,2 miliar untuk distribusi,” bebernya. Rencananya, sumber pendanaan antara lain berasal dari PLN, APBN 2011, pinjaman pemerintah, utang luar negeri, serta pinjaman dari lembaga keuangan dunia
seperti ADB, JICA, dan Bank Dunia. ’’Yang lainnya IPP. Mereka kan bisa dapat bantuan dari manamana,” tukasnya. BUMN setrum itu kemarin meluncurkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2010–2019 yang berisi rencana strategis penyediaan listrik nasional dalam waktu sepuluh tahun ke depan. RUPTL ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2026.K/20/MEM/2010 tanggal 8 Juli 2010. RUPTL itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN). Bisa dikatakan RUPTL adalah turunan dari RUKN. Di dalam RPUTL tergambar informasi
tentang prakiraan pertumbuhan demand listrik, serta rencana pengembangan pembangkit, transmisi, dan distribusi. Kemudian indikasi proyek PLN dan IPP, proyeksi fuel mix dan kebutuhan energi primer, serta kebutuhan investasi. Dalam RUPTL disebutkan, penambahan pembangkit listrik untuk seluruh Indonesia sampai 2019 diperkirakan mencapai 55.484 MW dengan rata-rata penambahan pembangkit per tahun 5.500 MW. Sebagian besar penambahan pembangkit berasal dari PLTU (pembangkit listrik tenaga uap). ’’Dari total penambahan pembangkit itu, 31.958 MW berasal dari pembangkit PLN dan 23.525 MW berasal dari IPP,” jelasnya. (wan)
BANDARLAMPUNG – Modernisasi terjadi di berbagai bidang, termasuk perdagangan. Jika sebelumnya banyak pengusaha menggunakan cara manual namun merasa tak nyaman, kini tren menggunakan software perdagangan untuk usahanya mulai menjamur. Dengan menggunakan software Acosys, yang dirancang khusus untuk mengelola bisnis perdagangan dan jasa, Anda para pengusaha tak perlu lagi bingung. Menurut Marketing Manager Aztechsoft Int., perusahaan yang memproduksi software ini, Iwan Setiawan, banyak pemilik toko yang tidak dapat tidur nyenyak. ’’Mereka memilih menggunakan sistem manual, namun tidak dapat meninggalkan toko, sulit kontrol stok, dan rawan penyelewengan,” katanya. Nah dengan software ini, dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Iwan menjelaskan, software ini dapat dipergunakan mulai toko kecil hingga perusahaan besar. Dengan software ini, dapat terdeteksi jumlah barang datang, yang terjual, hingga berapakah stok yang masih ada. Umumnya, selama ini banyak toko tidak memiliki data akurat tentang kondisi barangnya. Bila ada program ini, akan data akurat tentang keuangan. Toko dapat dengan mudah mengalokasikan dananya serta barang yang harus dibeli dan tidak. Tak hanya toko, kata Iwan, software ini juga digunakan di rumah sakit, apotek, bengkel, seluler, panglong kayu, spa dan refleksi, serta lainnya. Untuk menggunakan software ini tak perlu banyak sarana dan prasarana yang dipersiapkan. Cukup menyediakan komputer, UPS, printer. Untuk di minimarket, membutuhkan scan barcode. Namun pada toko kecil, cukup komputer saja. Ia menambahkan, kantor pusat perusahaan ini berada di lampung. Namun, kini telah memiliki cabang pada 17 kota di Indonesia. Seperti Aceh, Medan, Padang, Riau, Jambi, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Papua, dan lainnya. Untuk di Lampung, katanya, contoh perusahaan yang telah menggunakan adalah Toko Buku Fajar Agung, City Spa, Mal Kartini, dan sebagainya. (eka/wan)
Rendah, Penjualan Selang-Regulator Ber-SNI JAKARTA – Minat konsumen elpiji tabung 3 kilogram untuk menukarkan selang dan regulator ber-SNI (Standar Nasional Indonesia) ternyata masih rendah. Buktinya, dari 10 juta paket yang disiapkan, baru 84 ribu yang terbeli di Jabodetabek. Sesmenko Kesra Indroyono Susilo menyampaikan data tersebut setelah rapat di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin (6/9). Rapat yang dipimpin Wakil Presiden Boediono tersebut dihadiri pula oleh Menko Kesra Hatta Rajasa, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol. Ito
Sumardi, dan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Seperti diketahui, konsumen elpiji bersubsidi diberikan fasilitas penukaran selang dan regulator dengan harga masing-masing Rp15 ribu dan Rp20 ribu. Indroyono mengatakan, untuk mengatasi rendahnya penjualan paket selang dan regulator ber-SNI, sosialisasi akan lebih digencarkan. Dalam sosialisasi tersebut, akan sekaligus dijual paket asesoris tabung gas tersebut. ’’Itu termasuk juga barangnya lah dijual sekalian saja,” kata
Indroyono. Ia mengatakan, sosialisasi juga dilakukan dari dapur ke dapur. Sosialisasi digencarkan hingga akhir Desember 2010 di 200 kabupaten/kota dan 15 provinsi. Mendagri sudah berkirim surat kepada seluruh gubernur agar mendukung sosialisasi. Komponen yang dilibatkan mulai dari RT hingga camat, PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), tokoh masyarakat, dan fasilitator PNPM-M (program nasional pemberdayaan masyakat mandiri). Mabes Polri juga telah mengirim
telegram ke seluruh polres untuk membantu sosialisasi. Dirut Pertamina Karen Agustiawan mengatakan, pihaknya juga tengah merampungkan penggantian rubber seal (karet pengaman) yang ternyata juga tidak standar. Kerjasama dilakukan dengan Kementrian Perindustrian. ’’Sementara ini kami sudah melakukan pengadaan 1 juta buah,” kata Karen. Pertamina juga mengevaluasi vendor penyedia karet pengaman. BUMN migas itu juga berencana mengganti warna karet pengaman
dari hitam menjadi merah agar sesuai standar teknis yang ditetapkan. Pengadaan rubber seal merah saat ini baru dilakukan di region DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Untuk daerah lain akan dilakukan secara bertahap. Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol. Ito Sumardi mengatakan, kepolisian akan mengenakan pasal berlapis untuk para pengoplos elpiji. ’’Karena mencuri, menggelapkan, dan juga mengakibatkan korban meninggal atau luka,” kata Ito. (fei/wan)
Usul Merpati Belum Disetujui JAKARTA – Pemerintah belum merestui usulan PT Merpati Nusantara untuk menambah anggaran dana tahap II dari Rp310 miliar menjadi Rp600 miliar. Namun, pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN meminta PT Merpati agar menyempurnakan rencana bisnisnya ke depan. ’’Kita belum berani mengatakan yes or no. Tapi, kita sudah minta kepada PT Merpati untuk menyempurnakan business plan-nya. Nah kalau business plan-nya ternyata meyakinkan dan tambahan dana itu sesuai cash flow atau proyeksi penerimaan mereka, why not?,” ucap Menteri BUMN Mustafa Abubakar kepada wartawan di
Gedung DPR RI kemarin (6/9). Mustafa menyebutkan, dirinya dengan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo sepakat memberikan kesempatan ke PT Merpati untuk presentasi di hadapan mereka selain Badan Anggaran (Banang) DPR RI. Mustafa berharap presentasi PT Merpati tersebut pada akhir September 2010. Karena mereka diberikan waktu tiga bulan untuk melakukan kajian ulang business plan sejak rapat dengan banang beberapa waktu lalu. ’’Presentasi ini tentunya untuk meyakinkan kita bahwa tambahan dana yang diminta betul-betul realistis dan accountable,” ujarnya. (jpnn/wan)