BERITA UTAMA
4
SELASA, 4 MEI 2010
Jawa Pos News Network
Anggodo Siap Lawan Kejaksaan Banding Praperadilan Kasus BibitChandra JAKARTA – Anggodo Widjojo, penggugat praperadilan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah siap melayani banding yang dilakukan jaksa. Melalui kuasa hukumnya, Anggodo akan menjawab argumentasi jaksa yang tertuang dalam memori banding. ’’Kami akan jawab dan siapkan kontra memori bandingnya,’’ kata kuasa hukum Anggodo, Bonaran Situmeang, saat dihubungi kemarin (3/5). Dia mencontohkan persoalan legal standing (hak gugat) Anggodo sebagai pemohon praperadilan yang dipersoalkan jaksa. Menurut jaksa, Anggodo tidak termasuk sebagai pihak terkait yang bisa mengajukan praperadilan. Namun Bonaran berpendapat sebaliknya. ’’Sekarang ini, Anggodo ditahan gara-gara apa? Itu berhubungan dengan kasus percobaan penyuapan dan pemerasan yang dihentikan itu,’’ kata dia. Dia menambahkan, telah menyiapkan kontra memori banding begitu menerima memori banding jaksa yang dilimpahkan melalui Pengadilan
Negeri (PN) Jaksel. Secara terpisah, Kejagung memastikan memori banding terkait praperadilan SKPP sudah rampung. ’’Sekarang finalisasi penyusunan narasi. Insya Allah, sore ini (kemarin, Red) selesai dan dikirim ke PN Jaksel,’’ kata Kapuspenkum Kejagung Didiek Darmanto. Menurut Didiek, kejaksaan tetap berpendirian Anggodo tidak memiliki legal standing. Yang berhak mengajukan gugatan, kata Didiek, adalah Anggoro Widjojo (kakak Anggodo) yang kini menjadi buron dalam kasus korupsi pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT). ’’Dia (Anggoro) yang berkaitan dengan perkara maupun Pak Antasari sebagai pelapor,’’ jelas Didiek. Alasan lain yang diungkap dalam memori banding itu adalah putusan hakim yang tidak memperhatikan keterangan ahli dari kejaksaan. ’’Kami juga mengukuhkan kembali alasan yuridis dan sosiologis,’’ papar jaksa kelahiran Solo itu. Sementara itu, O.C. Kaligis mengatakan, semua harus menghormati putusan PN Jaksel yang membatalkan SKPP kasus Bibit-Chandra. ’’Pembatalan SKPP harus dihormati sebagai bagian dari proses hukum. Janganlah keputusan itu dipersoalkan secara berlebihan,’’ ujar Kaligis kemarin. Menurut dia, penolakan putusan pengadilan atas
pembatalan SKPP itu telah diatur dalam mekanisme hukum. Yakni, melalui upaya banding oleh kejaksaan. Menurut dia, belakangan semacam fanatisme buta di masyarakat terhadap KPK, sehingga menghilangkan daya kritis terhadap lembaga superbodi tersebut. Dia menyontohkan pemeriksaan KPK terhadap Boediono dan Sri Mulyani di kantornya masing-masing. ’’Mengapa waktu pemeriksaan terhadap Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, misalnya, harus dilakukan di kantor KPK? Itu semestinya dikritisi,’’ ujar Kaligis yang juga presiden Indonesia Against Injustice (IAI). Guru Besar Hukum Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji menilai wajar terdapat perbedaan dalam putusan SKPP kasus Bibit-Chandra. ’’Tapi, apa pun putusannya, kita harus menghormati putusan pengadilan. Sekarang kan proses banding sedang diteliti PT DKI soal keabsahan. Jadi, sebaiknya kita tunggu saja,’’ ujar Indriyanto. Sebelumnya, PN Jaksel mengabulkan permohonan Anggodo dan membatalkan SKPP Bibit dan Chandra. Alasannya, penerbitan SKPP tidak sesuai dengan pasal 140 ayat (2) KUHAP. Konsekuensi dari pembatalan itu, perkara Bibit dan Chandra harus dilanjutkan ke pengadilan. (jpnn/niz)
Napi Otaki Peredaran 206 Kg Ganja JAKARTA – Sindikat peredaran ganja yang diotaki seorang napi di Lapas Kebon Waru, Bandung, Jawa Barat, bernama panggilan Konde (45), digulung kepolisian. Selain Konde, turut ditangkap dua anak buahnya, SHR (51) dan SDH (41), berikut ganja kering siap edar 206,03 kg senilai Rp422 juta. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombespol Anjan P.P. menjelaskan, awalnya yang ditangkap SHR saat sedang menunggu KRL Jabotabek jurusan Jakarta di Stasiun Kereta Api (KA)
Bojong Gede beberapa hari lalu. Saat ditangkap pada Minggu (25/ 4) siang, SHR tengah menenteng bungkusan berisi daun ganja 4,91 kg yang dipesan SDH guna menambah stok ganja dagangannya di Jakarta. Begitu ditangkap, SHR langsung digiring ke rumahnya di Kampung Pulo, RT 05/RW 01 No. 78, Kedungwaringin, Bojonggede, Depok, Jawa Barat. Di dalam rumah itu, polisi menemukan enam kardus berisi 124,1 kg daun ganja kering yang tersimpan rapih di ko-
long tempat tidur SHR. Petugas kemudian menyuruh SHR untuk segera menghubungi SDH untuk meneruskan transaksinya yang disepakati di Gang Jenggot, Jalan Tipar Cakung, Jakarta Timur. Esok harinya, SDH pun ditangkap ketika bertransaksi dengan SHR. Saat polisi menggelandang SDH ke rumahnya di Kampung Baru RT 08/RW 08, Cakung Barat, Jakarta Timur, polisi menemukan 82,02 kg daun ganja kering siap edar. ’’Dalam pemeriksaan terhadap
kedua tersangka akhirnya terungkap kalau keduanya memiliki bos bernama panggilan Konde yang masih menjalani hukuman di Lapas Kebon Waru, Bandung, dalam kasus yang sama,’’ papar Anjan. Dia menambahkan, kalau Konde, SHR, dan SDH kini masih terus diperiksa guna pengembangan penyidikan. ’’Seorang kurir yang biasa membawa ganja-ganja itu dari Aceh berinisial J masih dalam pengejaran kami,’’ pungkasnya. (jpnn/ niz)
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang Telp. (0726) 21433, Fax. (0726) 21637 MENGGALA
PENGUMUMAN (Tentang Sertipikat Hilang) Nomor : 42-43/Peng-18.05/III/2010 Untuk mendapatkan Sertipikat Baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang, berdasarkan Ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa : No. Nama/Alamat Pemohon
Hak atas Tanah, Luas (M2) Jenis dan No.Hak
Terdaftar Atas Nama
Tanggal Pembukuan
Letak Tanah a. Kampung/Kel. b. Kecamatan c. Kabupaten
Keterangan
20-02-1979
a. Sukamaju b. Banjar Margo c. Tulang Bawang
Berdasarkan Surat Pernyataan dibawah Sumpah An.SAIKIN tanggal 11-03-2010
a. Mulya Asri b. Tulang Bawang Tengah c. Tulang Bawang
Berdasarkan Surat Pernyataan dibawah Sumpah An.TULIJO BIN KERTO UTOMO tanggal 22-03-2010
1
SAIKIN
M.1338
27.500
SAIKIN
2
TULIJO BIN KERTO UTOMO
M.739
2.500
KERTO
3
SUNARYO
M.476
10.000
SUKARMIN
12-04-1983
a. Simpang Pematang b. Simpang Pematang c. Tulang Bawang
Berdasarkan Surat Pernyataan dibawah Sumpah An.SUNARYO tanggal 24-03-2010
4
SUROJO
M.1180
2.500
BUNARY
08-04-2010
a. D.Warga Tunggal Jaya b. Banjar Agung c. Tulang Bawang
Berdasarkan Surat Pernyataan dibawah Sumpah An.SUROJO tanggal 07-04-2010
5
KADAH
M.3236
2.500
JAMIN
a. Indra Loka II b. Way Kenanga c. Tulang Bawang
Berdasarkan Surat Pernyataan dibawah Sumpah An.KADAH tanggal 08-04-2010
6
TEKATONO
M.535
1.334
YAHMAN
a. Tunggal Warga b. Banjar Agung c. Tulang Bawang
Berdasarkan Surat Pernyataan dibawah Sumpah An.TEKATONO tanggal 07-04-2010
7
BAMBANG RAHITO
M.1948
7.500
a. D Warga Tunggal Jaya b. Banjar Agung c. Tulang Bawang
Berdasarkan Surat Pernyataan dibawah Sumpah An.BAMBANG RAHITO tanggal 14-04-2010
8
H ZUDHI ZAWAWI
M.1826
2.300
MOKONI
22-12-1977
a. Daya Murni b. Tumijajar c. Tulang Bawang Barat
Berdasarkan Surat Pernyataan dibawah Sumpah An.ZUDHI AWAWI TANGGAL 14-04-2010
9
EVIE SUSANTI
M.796
2.500
SARIYO
06-03-1993
a. Makarti Tama b. Gedung Aji Baru c. Tulang Bawang
Berdasarkan Surat Pernyataan dibawah Sumpah An.EVIE SUSANTI tanggal 14-04-2010
31-12-2003
BAMBANG RAHITO 10-05-1999
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut di atas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku syah menurut hukum dan sertipikat yang hilang dinyatakan tidak berlaku lagi.
Menggala, 23 Maret 2010 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG
Hi. SUKRI HIDAYAT, SH, MH NIP. 19610707 198702 1 001
REVISI PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PASCAKUALIFIKASI Nomor : 027/02-PAN/D.08/2010 Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disebut pengguna jasa dengan ini menyampaikan revisi atas PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PASCAKUALIFIKASI Nomor : 027/02-PAN/D.08/2010 tanggal 03 Mei 2010 ketentuan sebagai berikut : 1. Paket pekerjaan yang direvisi : Sebelumnya : Kualifikasi Pagu Dana (Rp.) No. Paket Nama Paket 420.000.000 Pembangunan Irigasi Sumur Kecil 07. Dangkal Sentra Tanaman Pangan dan Hortikultura Menjadi : No. Paket Nama PaketPembangunan Irigasi Kualifikasi Pagu Dana (Rp.) 262.500.000 Sumur Dangkal Sentra Tanaman Kecil 07. Pangan dan Hortikultura 2. Selain yang disebutkan dalam point (2) maka tidak terdapat revisi yang lain. Hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi panitia pada hari kerja. Pringsewu, 04 Mei 2010 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
FOTO: UKON FURKON SUKANDA/JPNN
SINDIKAT LAPAS: Petugas Polda Metro Jaya berhasil melakukan pengungkapan kasus peredaran ganja yang melibatkan sindikat Aceh di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin. Petugas juga menyita barang bukti sebanyak 206,03 kg ganja senilai Rp422 juta.
Situation Room Mirip di Gedung Putih JAKARTA – Meski sistemnya belum seratus persen rampung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin menjajal situation room di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Situation room tersebut didesain sebagai sarana presiden dalam pengambilan keputusan cepat, komunikasi, dan pengawasan pembangunan. Konsep decision support system (DSS) yang dibangun Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) itu diupayakan mirip situation room di gedung Putih, Amerika Serikat.
Di AS, situation room terletak di West Wing atau markas para staf Gedung Putih. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, situation room di Bina Graha terdiri atas beberapa ruangan. Termasuk, ada yang secara khusus untuk melihat langsung hasil foto udara dan satelit. ’’Banyak monitor televisi, ini teknologi satelit,’’ kata Julian kemarin. Fasilitas foto satelit itu mirip aplikasi google earth yang bisa melihat citra lokasi secara real-time. Julian mencontohkan, jika di satu daerah sedang membangun jembatan, presiden bisa melihat per-
kembangan proyek tersebut secara langsung. Dengan demikian, laporan dari bupati dan gubernur kepada presiden harus akurat, karena bisa diverifikasi langsung oleh presiden. ’’Ada proses monitoring, reporting, dan verification,’’ kata Julian. Presiden meninjau situation room bersama tiga menteri koordinator, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Mensesneg Sudi Silalahi, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Panglima TNI Djoko Santoso, dan Seskab Dipo Alam. UKP4 membagi pengisian data di situation room menjadi dua ta-
hap. Tahap pertama, selama April, seluruh Kementerian dan Lembaga harus memasukkan semua statistik dasar yang mereka miliki. Selanjutnya di tahap kedua, Mei– Agustus, sudah berlangsung agregasi sektoral dan juga pelibatan daerah. Pada tahap ini, semua data proyek fisik juga harus lengkap dengan posisi koordinatnya. Statistik yang masuk juga sudah harus menjangkau data hingga tingkat kecamatan. Pada September 2010, DSS akan sudah beroperasi lengkap. Pembangunan sistem situation room ini menelan anggaran UKP4 sebesar Rp8 miliar. (jpnn/niz)
RALAT LELANG Terjadi kesalahan penulisan pada Lelang PT.Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) terbit 3 Mei 2010, pada point 1 kolom Luas Tanah/ Bangunan M2 tertulis Tanah : 330 m2 SEHARUSNYA Tanah : 330 m2 Bangunan : 642 M2. Pada point 2 dikolom yang sama tertulis Bangunan : 642 m2 Tanah 3.312 m2 SEHARUSNYA Tanah : 3.312 m2. Demikian pengumuman ini diperbaiki. Panitia Penjualan Aktiva Tetap PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)