P OLKAM
KAMIS, 25 AGUSTUS 2011
3
PDIP Tetap Minta Jatah Dubes Sebagian calon yang diajukan Presiden dinilai tidak layak untuk mengemban tugas mewakili pemerintah RI di luar negeri. NURULIA JUWITA SARI
I
ANTARA/ANDIKA WAHYU
EMPAT PILAR BANGSA: Ketua MPR Taufiq Kiemas (tengah) bersama dua Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli (kiri) dan Hajriyanto Tohari, berbincang saat presentasi dari delegasi Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) terkait pentingnya sosialisasi empat pilar bangsa, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
DINAMIKA Eksepsi Mantan Bupati Siak Ditolak
Gugatan Kedua Yusril Dipertanyakan
MAJELIS Hakim Pengadilan Tipikor menolak eksepsi mantan Bupati Siak Arwin AS, terdakwa kasus korupsi penerbitan izin kehutanan dengan kerugian negara mencapai Rp301 miliar. “Memutuskan menolak eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa,” kata Ketua Majelis Hakim Tipikor Moefry pada sidang pembacaan putusan sela di Pengadilan Tipikor, di Pekanbaru, kemarin. Dalam putusan itu, hakim menyatakan dakwaan jaksa dari KPK telah memenuhi syarat formal dan materiil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 (a) KUHAP. “Secara hukum telah sah sebagai data pemeriksaan dan melanjutkan sidang tindak pidana korupsi dengan terdakwa Arwin AS,” katanya. (Ant/P-3)
KOMISI Kejaksaan mengaku tidak menemukan kejanggalan dalam surat pencekalan yang diterbitkan Kejaksaan Agung terhadap tersangka kasus korupsi Sisminbakum Yusril Ihza Mahendra. Pernyataan itu disampaikan Halius Husein dari Komisi Kejaksaan, kemarin, di Jakarta. Halius justru mempertanyakan maksud dan tujuan dari gugatan kedua yang dilakukan mantan Menkeh dan HAM itu ke PTUN Jakarta. “Saya kurang mengerti tujuan Yusril mendaftarkan kembali gugatannya ke PTUN. Kejagung sudah mengaku salah menerbitkan surat cekal dan mengaku kalau cekal yang benar yang ini. Saya jadi tidak tahu, Yusril itu menggugat apanya lagi. Tapi itu haknya Pak Yusril. Jadi, ya silakan saja,” ucapnya. (FA/P-3)
Kongres Papua Jadi Ajang Ajukan Tuntutan KONGRES Rakyat Papua (KRP) III yang rencananya digelar Oktober 2011 ditengarai tidak akan menghasilkan solusi untuk memecahkan gejolak rakyat Papua. Pengamat masalah Papua dari LIPI Muridan S Widjojo menyampaikan penilaian itu, kemarin, saat dihubungi Media Indonesia. Kongres tersebut, menurut dia, hanyalah menjadi ajang mengulang lagi tuntutan kongres sebelumnya. “Kongres yang akan dilakukan itu paling meminta tuntutan sepihak yaitu kedaulatan. Berapa orang yang buat kongres saya kenal. Hampir tidak ada resources yang memungkinkan untuk membuat kongres. Siapa yang menghimpun mereka semua? Oleh karenanya, saya
kira, kongres itu hanya mengulang kongres kedua, minta kedaulatan Papua.” Sejatinya untuk mengatasi gejolak Papua, Muridan menjelaskan, yang diperlukan adalah dialog. Namun, dia mengingatkan, dialog itu membutuhkan figur yang representatif. “Orang Papua belum punya figur. Jadi kalau mau dialog, harus konsolidasi kepemimpinan dulu,” paparnya. Muridan juga menegaskan, masalah Papua sangatlah serius. Saat ini, ada faksi politik di Papua yang memiliki obsesi merdeka. Lantaran itulah, Indonesia tidak boleh lagi hadir dengan wajah militer. “LIPI telah menawarkan model dialog bertahap serupa itu ke pemerintah.”
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut mengatakan, kongres akan digelar pada 16-19 Oktober 2011. “Kami dari pemimpin kolektif bangsa Papua Barat, termasuk saya yang tergabung dalam kepemimpinan ini akan menyelenggarakan Kongres Papua III,” ujarnya. Kongres akan didukung Presidium Dewan Papua, Yepena (Youth Papua National Authority), dan West Papua National for Leader Nation, dan Bintang 14 Melanesia Barat. Menurut dia, permasalahan kesejahteraan, hak masyarakat Papua, dan penataan Papua akan menjadi pembicaraan pokok dalam kongres. “Ini adalah masalah internasional,” jelasnya. (Yoi/*/P-3)
Pius Tuding Fadli Zon Jegal Dirinya INTERNAL Partai Gerindra memanas. Hal itu demikian nyata saat politikus Gerindra Pius Lustrilanang secara terbuka mengatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memang bercita-cita menggantikannya dari jabatan Wakil Ketua BURT DPR. “Ada ketidaksenangan kepada saya. Kenapa begitu penting umumkan pergantian saya,” ujar Pius saat buka puasa bersama anggota BURT di Gedung DPR di Jakarta, kemarin. Menurutnya, ada tiga surat terkait tarik-menarik posisi dirinya. Surat pertama dikirim oleh Ketua F-Gerindra DPR yang berisi pemindahan Pius sebagai pimpinan Komisi IX DPR. “Surat itu ditandatangani oleh ketua dan sekretaris fraksi yang diserahkan ke pimpinan BURT pada 1 Agustus,” terangnya. Pemindahan tersebut menggeser posisi anggota Gerindra Supriatno yang juga menjabat
MI/SUSANTO
Pius Lustrilanang Politikus Gerindra sebagai wakil ketua fraksi. Karena keberatan dengan pemindahan itu, Supriatno berinisiatif menulis surat pada 16 Agustus yang berisi permintaan untuk dikembalikan ke Komisi IX. Selain itu, Pius dipindahkan menjadi anggota Komisi VII dan tidak dijadikan Wakil Ketua BURT DPR. “Ketika Ketua F-Gerindra Widjono Harjanto pulang dari Mekah, dibuat surat lagi dan mengembalikan ke status semula. Jabatan Wakil Ketua BURT dipercayakan kembali ke Pius. Di rapat paripurna 23 Agustus
2011 diumumkan Pius sebagai Wakil Ketua BURT. Itu final.” Menurut Pius, apa yang disampaikan Fadli Zon ke media massa sebenarnya hanya unjuk kekuatan dan ingin mendapat perhatian dari Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sebelumnya, Fadli Zon menyatakan Pius mulai 23 Agustus 2011 resmi diganti dengan Nur Iswanto. Pemberhentian Pius itu dilakukan melalui surat tanggal 16 Agustus 2011. Wakil Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan memang terdapat dua surat pergantian. Namun, surat terak hir yang ditandatangani Ketua Fraksi Gerindra merupakan surat yang benar. “ Ketua DPR Marzuki Alie menilai ada kerancuan dalam surat penarikan Pius dari BURT DPR karena terdapat dua surat. “Kami menunda pergantian hingga ada keputusan resmi,” kata dia. (*/P-2)
DENTIK sebagai partai oposisi, sesepuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Taufiq Kiemas tidak malu-malu meK nyatakan bahwa PDIP masih ny menginginkan posisi Duta m Besar RI untuk Italia. Be Sebelumnya, M Prakosa yang diajukan PDIP untuk mengisi di posisi tersebut menyatakan po mundur dari proses uji kem layakan dan kepatutan (fit and la proper test) yang akan digelar di pr Komisi I DPR. “PDIP sih malah K mau, enggak pernah menolak. m Gantinya tetap dari PDIP, kalau G bisa bi begitu,” ujarnya ditemui di Gedung DPR, kemarin. G Sumber Media Indonesia di internal PDIP menuturkan, in keinginan untuk menempatkan ke kader PDIP menjadi salah satu ka duta du besar sejak awal tercetus dari da Taufiq Kiemas. “Yang bersangkutan (Prakosa) tidak be pernah ditanya dari awal kesepe diaannya,” kata sumber itu. di Selain itu, suami Ketua Umum PDIP PD Megawati Soekarnoputri tersebut juga dikabarkan sudah te menyiapkan pengganti untuk m mengisi kursi M Prakosa, kem tika tik yang bersangkutan harus mengikuti pergantian antarm waktu (PAW). Taufiq sendiri w tidak tid menampik keinginannya agar ag PDIP mendapat posisi duta du besar. “Masa enggak boleh, kan dubes bukan pemerintahan. du
PDIP tidak menolak, kalau bisa minta satu lagi,” cetusnya. Menurut Taufiq, PDIP telah menyiapkan kader lain untuk menggantikan Prakosa. “PDIP sudah ada persiapan. Nama penggantinya akan diserahkan secepat mungkin, mudahmudahan habis Lebaran.” Secara terpisah, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, pihaknya belum menerima nama pengganti. “Belum ada surat dari Presiden soal mundurnya Prakosa dan siapa penggantinya,” kata Mahfudz. Ketika dimintai konfirmasi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene mengaku pihaknya belum menerima nama baru pengganti M Prakosa untuk mengisi pos Duta Besar RI di Italia. “Belum ada,” ujar Tene singkat, kemarin. Tene menjelaskan, waktu penentuan untuk mengajukan orang lagi pun belum ditentukan. Sebelumnya anggota DPR PDIP M Prakosa menolak diajukan sebagai dubes karena ingin konsentrasi di DPR. Ada 34 nama yang diajukan Presiden untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Mundurnya Prakosa menyisakan 33 calon yang akan diseleksi oleh Komisi I DPR RI pada 23 dan 24 Agustus. Mengecewakan Hasil uji kelayakan dan kepatutan calon duta besar yang
digelar Komisi I DPR mengecewakan. Dari 33 calon (minus Prakosa) yang disodorkan pemerintah, hanya 20% yang memenuhi persyaratan. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq seusai memimpin rapat tadi malam. “Tetapi ini penilaian, keputusan komisi baru akan kita bahas,” ujarnya. Dari 33 kandidat tersebut, terdapat 4 calon yang berasal dari nonkarier. Adapun sisanya merupakan pejabat karier di Kementerian Luar Negeri. Calon dubes yang nonkarier yakni Bomer Pasaribu (politikus Partai Golkar), Ahmad Ni’am Salim (politikus PKB), Letjen TNI Safzen Noerdin dan Komjen Pol (purn) Nurfaizi (Partai Demokrat). Menurut Mahfudz, banyak calon yang belum memenuhi harapan, kurang penguasaan soal negara yang akan dituju. Padahal, secara jenjang karier di Kemenlu mereka sudah terpenuhi terkait masa dinas. Sebelum mengambil keputusan, Komisi I sempat mengundang Wakil Menteri Luar Negeri dan Sekjen Kemenlu untuk menyampaikan pandangan umum. Rapat tertutup itu akhirnya memutuskan 22 nama yang lolos dari 33 nama, sedangkan 11 nama lainnya akan dibahas setelah Idul Fitri. (*/P-2) nurulia@mediaindonesia.com