10 2 K INERJA KABINET
K A M I S , 2 0 O K T O B E R 2 011 ◆
TAHUN
APBD Kaltim Pro Rakyat
FOTO-FOTO: HUMAS PEMPROV KALTIM
Kaltim terus melakukan pembangunan jalan tol atau bebas hambatan untuk meningkatkan sarana dan infrastruktur demi kelancaran transportasi darat di daerah ini.
Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dan Executif Director Nalco, P K Mohapatra, seusai penandatanganan MoU terkait investasi perusahaan asal India itu dengan nilai Rp3,6 triliun yang disaksikan Menteri Perdagangan Indonesia saat itu Mari Elka Pangestu dan Menteri Perdagangan, Perindustrian dan Tekstil India, Shri Anand Sharma.
Seiring dengan upaya memacu pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus membangun struktur APBD sesuai dengan kebutuhan warga.
NGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) diprioritaskan pada tiga hal, yaitu pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan pengembangan pertanian dalam arti luas. Dalam tiga tahun terakhir, Pemprov Kaltim terus berupaya meningkatkan kualitas struktur APBD, terutama yang terkait dengan belanja publik. Hal itu setidaknya tergambar dalam tren positif pada batang tubuh APBD Kaltim. Total belanja tidak langsung APBD Pemprov Kaltim pada 2008 masih berkisar 58,43%, tetapi pada tahun ini berhasil diturunkan hingga kisaran 53,80%. Upaya tersebut merupakan gambaran keseriusan Pemprov Kaltim untuk meningkatkan kualitas APBD yang prorakyat di bawah kepemimpinan Gubernur
H Awang Faroek Ishak dan Wagub H Farid Wadjdy. Persentase dan kualitas belanja publik dari tahun ke tahun akan terus ditingkatkan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim H Rusmadi menjelaskan, sebelum penetapan APBD-Perubahan 2011 (penambahan penerimaan Rp2,59 triliun), persentase belanja tidak langsung bahkan telah mencapai 49%. Peningkatan belanja tidak langsung tersebut disebabkan penambahan penerimaan daerah Rp922 miliar, yang kemudian menjadi belanja bagi hasil provinsi dan kemudian dibagi ke kabupaten/kota. Peningkatan belanja tidak langsung juga sedikit dipengaruhi belanja pegawai yang baru diangkat. Pada 2009, jumlah pos belanja tidak langsung dalam struktur APBD tercatat sebesar Rp4,066 triliun atau 54,55%. Pada 2010 persentasenya terus diturunkan hingga 50,90%, dengan nominal anggaran Rp3,4 triliun. Efisiensi dan optimalisasi APBD Kaltim juga sangat jelas terlihat dari perbandingan persentase belanja pegawai yang hanya sekitar 12,48%. Jumlah tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pos belanja pegawai rata-rata APBD provinsi di Indonesia, yang tahun lalu saja
justru naik dari 38% menjadi 45%. Sebaliknya, porsi belanja modal APBD justru menurun dari 32% menjadi 22%. “Belanja pegawai kita jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia,” ujar Kepala Bappeda Kaltim Rusmadi. Sebaliknya, belanja modal dan belanja barang dan jasa yang efeknya langsung kepada rakyat terus ditingkatkan. Kondisi tersebut membuktikan bahwa Pemprov Kaltim sungguhsungguh memikirkan kepentingan rakyat. Secara teknis, belanja modal antara lain digunakan untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan, jalan pertanian, bendungan, irigasi, pelabuhan/dermaga, bandara, dan sekolah-sekolah. Sementara itu, belanja barang/ jasa umumnya bersifat pengadaan barang dan jasa yang manfaatnya langsung dinikmati masyarakat, di antaranya berupa bantuan pupuk, bibit, ternak, dan peralatan/fasilitas pendukung pertanian. Nilai belanja modal dan belanja barang/ jasa mencapai Rp4,2 triliun atau 42% dari APBD Kaltim tahun ini. “Persentase ini pun jauh lebih baik daripada provinsi lain dan ke depan masih akan terus kita tingkatkan lagi,” kata Rusmadi.
Target awal untuk semester pertama sejak Januari hingga Juni tahun ini realisasinya Rp20,23 triliun. Namun dua bulan kemudian bertambah jadi Rp22,28 triliun.” HM Yadi Sabiannoor Kepala BPPMD Kaltim
Optimistis Pemprov Kaltim juga optimistis mampu mencapai target masuknya investasi tahun ini, mencapai Rp30 triliun. Optimisme itu tergambar dari hasil pencapaian realisasi investasi hingga awal semester kedua 2011, yakni Rp22,28 triliun dari Rp67 triliun investasi yang dibidik masuk pada tahun ini. “Target awal untuk semester pertama sejak Januari hingga Juni tahun ini realisasinya Rp20,23 triliun. Namun dua bulan kemudian bertambah jadi Rp22,28 triliun,” kata Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kaltim HM Yadi Sabiannoor. Dengan kondisi tersebut, target
BPPMD 2011 sebesar Rp20 triliun sudah terlampaui. Dia optimistis dalam sisa waktu yang ada nilai investasi yang masuk ke Kaltim akan bertambah sehingga bisa memenuhi target lebih tinggi Rp30 triliun, seperti yang diinginkan Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak. Menurut dia, investasi terbesar yang masuk berupa kegiatan di sektor industri kimia dengan kontribusi 30%, industri pertambangan sekitar 30%, sedangkan pangan dan perkebunan mencapai 27%. Sementara itu, untuk jasa lain atau komoditas campuran masih rendah. Meski begitu, nilai dan komoditas lain masih fluktuatif dan selalu mengalami perubahan. Misalnya, untuk komoditas pangan dan perkebunan sudah mencapai 27% atau mendekati industri pertambangan dan industri kimia. Diharapkan, terjadi keseimbangan kontribusi untuk semua komoditas, minimal rata-rata 30%. Sebab, komoditas pangan dan perkebunan diharapkan menjadi unggulan Kaltim. “Selama ini investasi Kaltim didominasi komoditas pertambangan. Dengan meningkatnya kontribusi sektor lain tentu akan memacu dan memotivasi pertum-
buhan investasi pada sektor-sektor yang berpotensi dikembangkan di Kaltim,” jelasnya. Ternyata upaya Kaltim untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya dengan melakukan berbagai terobosan, berupa pelayanan cepat dan jaminan terhadap keamanan daerah, membuahkan hasil. Sejumlah perusahaan pun tertarik berinvestasi di Kaltim, seiring dengan sumber daya alam yang dimiliki daerah ini serta lahan yang sangat mendukung untuk pengembangan pertanian dalam arti luas. Investor asal India, National Aluminium Company Limited (Nalco Ltd) pun menyatakan siap berinvestasi di Kaltim dengan nilai US$4 miliar atau setara dengan Rp3,6 triliun. Berdasarkan catatan statistik, ekspor Kaltim ke India berada pada urutan kelima setelah ekspor ke Jepang, Korea, China, dan Taiwan. Dalam periode Januari hingga Juli 2011, nilai ekspor ke India untuk komoditas nonmigas US$1,849 miliar, sedangkan ekspor kelompok migas tidak ada. Komoditasnya berupa hasil-hasil perkebunan, pupuk, bahan kimia organik, perikanan, dan mesinmesin mekanik. (S-25)
Pemprov Kaltim Prioritaskan Ketahanan Pangan TANTANGAN yang dihadapi untuk mencapai swasembada beras di Kaltim tidak mudah. Dinas Pertanian Kaltim telah menyiapkan berbagai langkah konkret menuju target tersebut. Tahun ini, khusus untuk percepatan peningkatan produksi padi, Pemprov Kaltim menyiapkan sejumlah program melalui alokasi dana APBD provinsi dan APBN. Total anggaran pemerintah yang disiapkan tahun ini Rp132,7 miliar dengan perincian APBD provinsi Rp57 miliar dan APBN Rp75,6 miliar. Dana APBN meliputi dana dekonsentrasi Rp13,9 miliar ditambah tugas perbantuan (TP) provinsi dan TP kabupaten/kota Rp61,7 miliar. “Dana yang berasal dari APBD provinsi akan kita fokuskan pada program peningkatan kesejahteraan petani, program peningkatan ketahanan pangan, program peningkatan penerapan teknologi pertanian, dan program peningkatan produksi pertanian,” kata Kepala Dinas Pertanian Kaltim Eddy Heflin. Program peningkatan kesejahteraan petani yang telah dan akan dilakukan adalah pelatihan petani dan pelaku bisnis, penyuluhan dan pendampingan petani/pelaku bisnis, serta peningkatan kemampuan lembaga pertanian. Adapun program peningkatan ketahanan pangan akan diarahkan pada penyusunan database tentang potensi produksi pangan di Kaltim. Rencana kerja lainnya adalah program peningkatan penerapan teknologi pertanian meliputi
Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dan Wagub Farid Wadjdy melakukan panen raya padi. pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna, pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat guna, dan pelatihan penerapan teknologi pertanian modern bercocok tanam. Alokasi dana APBD provinsi lainnya akan diarahkan untuk program peningkatan produksi pertanian, yang meliputi penyuluhan peningkatan produksi pertanian dan pengembangan bibit unggul pertanian. Sementara itu dana APBN akan dimanfaatkan untuk memperkuat
program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk swasembada dan swasembada berkelanjutan, yang meliputi pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi, pelatihan budi daya aneka kacang dan umbi. Selain itu, pelatihan PTT aneka kacang dan umbi, pengelolaan produksi tanaman serelia, pelatihan budi daya tanaman serelia, pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan, penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan organisme pengganggu
tumbuhan dan dampak fenomena iklim. Upaya lain, dalam bentuk alokasi dana juga diarahkan untuk mendorong pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan dan perbanyakan benih sumber tanaman pangan. “Program lainnya yang akan mendapat kucuran dana APBN adalah program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran, dan ekspor hasil pertanian,” kata Eddy Heflin.
Rice estate Dari sisi pembangunan pertanian di Kaltim, rencana pengembangan rice and food estate di Kaltim adalah terobosan Gubernur Awang Faroek Ishak yang patut mendapat dukungan masyarakat. Inisiatif gubernur untuk menjadikan Kaltim sebagai lumbung pangan nasional selaras dengan konsep pembangunan yang menempatkan prioritas pertanian dalam arti luas dan mengubah ketergantungan ekonomi daerah terhadap sumber daya terbarukan. Terobosan tersebut merupakan ide brilian yang memiliki visi yang jauh ke depan. Pengembangan sektor pertanian Kaltim, termasuk rencana swasembada beras, akan berjalan lebih baik jika dukungan itu secara langsung mengikat pemerintah pusat, seiring dengan pengembangan program tersebut. Awang Faroek langsung merespons keinginan pemerintah pusat untuk mengembangkan program yang merupakan bagian dari upaya mencapai kemandirian pangan itu sehingga perlu dukungan semua pihak. Inisiatif menangkap program Kementerian Pertanian yang semula akan diarahkan ke Provinsi Papua tersebut menjadi peluang besar untuk mengawinkan rencana pengembangan pertanian khususnya pertanian padi dan rencana swasembada beras di Kaltim. Menurut Eddy Heflin, rice and food estate yang akan dikembangkan dengan luasan lahan yang diper-
syaratkan Kementerian Pertanian, yakni 200.000 hektare, tidak mungkin dikerjakan secara parsial. Perlu keterlibatan semua pihak terkait, termasuk dukungan masyarakat untuk kesuksesan tersebut. “Program rice estate ini sangat baik karena akan melibatkan kerja sama dan partisipasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Tapi rencana ini pun tidak mungkin berjalan maksimal tanpa dukungan dan partisipasi pihak swasta,” tegas Eddy Heflin. Namun, menurut dia, logikanya, di mana pun swasta akan lebih mudah memberikan partisipasi jika potensi usaha ini cukup menunjang, termasuk mengenai ketersediaan infrastruktur yang layak. Pematangan terhadap rencana rice estate ini terus dilakukan. Telah terindentifikasi lahan 302.484 hektare yang tersebar di 10 kabupaten, dengan mangembangkan sejumlah komoditi unggulan lain, yakni jagung, kedelai, karet, kakao dan lada. Hingga kini di lapangan berdasarkan hasil pengukuran sudah terdata 141.252 hektare. Adapun lahan yang telah diidentifikasi itu, yakni Kabupaten Berau 11.901,42 ha, Kabupaten Bulungan 73.976,77 ha, Kabupaten Kutai Barat 56.942,42 ha, Kabupaten Kutai Kartanegara 76.826,99 ha, Kabupaten Kutai Timur 39.545,58, Kabupaten Malinau 1.306,6 ha, Kabupaten Nunukan 12.434,19 ha, Kabupaten Penajam Paser Utara 9.474,48 ha, Kabupaten Paser 15.159,44 ha dan Kabupaten Tana Tidung 4.916,93 ha. (S-25)