Menabur Benih di Lahan Tandus
Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) pada tahun 200221, mempertemukan kembali elemen sipil di Kebumen. Program itu menawarkan skema ivestasi daerah, namun dengan prasyarat harus ada Peraturan Daerah yang mengatur partisipasi dan transparansi. Gagasan program P2TPD, yang di dalamnya hendak melakukan penguatan partisipasi masyarakat, memperoleh sambutan yang baik dari elemen sipil di Kebumen. Mereka mewadahi diri dalam “Forum Masyarakat Sipil� (Formasi). Wadah baru ini dipergunakan program P2TPD untuk mendukung formalisasi partisipasi masyarakat sipil di Kebumen. Formalisasi tersebut diharapkan terwujud melalui suatu Peraturan Daerah (PERDA). Namun di luar Formasi, ada elemen masyarakat lain yang tidak sepakat dengan ide formalisasi partisipasi tersebut. Beberapa elemen sipil dan partai politik di DPRD22, membuat disenting opinion terhadap ide tersebut. Formasi pantang surut dan meneruskan keyakinannya untuk membuat PERDA tentang partisipasi. Keyakinan Formasi akhirnya berbuah PERDA No 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan Publik. Peran Formasi dalam proses pembuatan PERDA No. 53 Tahun 2004, menjadi babak baru gerakan masyarakat sipil di Kebumen, melibatkan diri dalam tata kelola pemerintahan daerah. Peristiwa ini menandai, bahwa pemerintah kabupaten Kebumen dianggap mulai membuka diri terhadap keterlibatan masyarakatnya. Kondisi politik seperti ini, yakni komitmen kepala daerah, sebenarnya bisa menjadi potensi dan peluang untuk mengembangkan participatory budgeting (PB). Pengalaman PB di banyak daerah, selalu mensyaratkan aspek komitmen politik kepala daerah ini. Jika aspek ini terpenuhi, maka civic engagement dapat dikembangkan. Artinya, komitmen politik akan melahirkan kerangka regulasi daerah. Dari kerangka regulasi daerah 21 Program P2TPD didukung oleh Bank Dunia. Ada 14 kabupaten di Indonesia yang dijadikan lokasi program ini. 22 Tokoh LSM yang menolak ide Perda Partisipasi misanya Anwar Arafat dari LKPSM Tanah Air dan Salim Wazdi dari Indipt. Partai PKB dengan tokohnya Kholidi Ibhar dan Taufiq adalah partai yang menolak inisiasi pembuatan perda tersebut.
60