Menelusuri Jejak Belanja Daerah
5.2.2. Monitoring Proyek APBD di Kabupaten Bantul Senada dengan pengalaman yang dialami Gampil, tim monitoring Rewang pun pada saat menjalankan monitoring proyek APBD masih terkendala oleh akses dokumen. Tarik menarik dalam menafsirkan dokumen publik, transparansi dan akuntabilitas senantiasa melingkupinya. Transparansi tidak berarti semua dibuka atau ”ditelanjangi”, begitu argumentasi yang sering dikemukakan Sekda Kabupaten Bantul mewakili cara pandang pemerintah daerah. Menurut Sekda ini, dokumen publik itu hanya sebatas pengumuman lelang proyek dan jadwal proses lelang. Dengan demikian dokumen yang lain, seperti DPA SKPD, dokumen penawaran dan RKS, bukan merupakan dokumen publik. Rewang memutuskan untuk melakukan kegiatan monitoring proyek “Penataan Kawasan Pariwisata Mancingan di Pantai Parangtritis”. Tim Monitoring berusaha mendapatkan DPA Dinas Pekerjaan Umum, pengumuman tender proyek, jadwal PBJ, dokumen TOR atau KAK, dan dokumen penawaran proyek. Pengumunan tender bisa diperoleh melalui papan pengumuman dinas PU (Pekerjaan Umum). Namun jadwal PBJ, dokumen TOR atau KAK dan dokumen penawaran, tidak dapat diperoleh karena pihak Dinas PU keberatan memberikannya . Metode yang ditempuh Tim Monitoring Rewang adalah mendatangi ruang panitia dan standby secara bergilir setiap hari untuk memantau perkembangan proses PBJ proyek. Tim monitoring pun menemui panitia PBJ, yang dihadiri langsung oleh Kasubdin Tata Ruang Kota selaku kuasa pengguna anggaran proyek tersebut. Setali tiga uang, pejabat inipun tidak bisa memberikan informasi secara detail dan akses dokumen. Padahal tanpa punya dokumen dan informasi rincil PBJ, tim menghadapi kesulitan untuk melakukan monitoring proses PBJ Proyek Penataan Kawasan Pariwisata Mancinngan. Hingga
Tim Monitoring Rewang tetap menempuh jalur formal dengan melakukan loby dan mengirimkan surat resmi kepada Bupati. Termasuk juga mengirimkan surat permohonan resmi ke dinas PU dan menemui ketua panitia PBJ. Semua jalan tempuh itu tidak ada yang memberikan akses Rewang dalam memiliki dokumen-dokumen teknis PBJ.
159