-1-
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 813 -8008 TAHUN 2013 TENTANG HASIL KELULUSAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013 MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. bahwa dengan penyampaian daftar peserta seleksi CPNS Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 yang memenuhi nilai ambang batas (passing grade) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Tim Pengarah Panitia Pengadaan CPNS Nasional (PANSELNAS), maka perlu menetapkan nama-nama peserta ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang dinyatakan lulus pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) dan jumlah alokasi formasi perjabatan dan kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan; b. bahwa untuk keperluan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Kelulusan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
-2-
5.
6. 7. 8. 9.
63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2013 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi PNS dari Pelamar Umum Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 810.05-6535 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 149 Tanggal 21 Agustus 2013 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013.
Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 149 Tahun 2013 Tanggal 21 Agustus 2013 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 810/6198/SJ Tanggal 10 September 2013 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013; 3. Keputusan Ketua Tim Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 Nomor 800-6894 Tahun 2013, Tanggal 7 Oktober 2013 tentang Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti ujian tes kompetensi dasar; 4. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor R/490//M.PAN-RB/10/2013 Tanggal 30 Oktober 2013, perihal Peserta seleksi CPNS Kementerian Dalam Negeri yang memenuhi nilai ambang batas. atur Menterilam Negeor ........, taal ...... tentang Pedoman ksanaan Pnggaran 2013. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERTAMA
: Peserta ujian Tes Kompetensi Dasar yang dinyatakan lulus pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri dari pelamar umum Tahun 2013 adalah peserta ujian, yang nama dan nomor tanda peserta ujian tercantum pada lampiran Keputusan Menteri ini dan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 untuk mengisi tambahan alokasi formasi Tahun 2013.
KEDUA
: Peserta ujian yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, wajib melengkapi persyaratan dokumen administrasi untuk pelaksanaan pemberkasan nota usul penetapan Nomor Indentitas Pegawai (NIP) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri;
-3-
KETIGA
: Peserta ujian yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dianggap gugur dan mengundurkan diri apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan belum dapat melengkapi dokumen yang diminta dan selanjutnya formasi jabatan akan digantikan dengan peserta yang lulus satu peringkat dibawahnya.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Desember 2013 an. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL ttd DIAH ANGGRAENI
Tembusan : 1. Yth. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan) di Jakarta; 2. Yth. Menteri Keuangan di Jakarta; 3. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi di Jakarta 4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.