Page 1

Vol.1 No.1 April 2011


Vol.1 No.1 April 2011

Jurnal OTORITAS Ilmu Pemerintahan diterbitkan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar. Jurnal OTORITAS berisi artikel tulisan ilmiah dalam bentuk hasil-hasil penelitian dan non penelitian, kajian analisis, aplikasi teori dan review tentang masalah-masalah publik, kebijakan publik dan pemerintahan, baik di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun di masyarakat. Penerbitan Jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas serta menyebarluaskan kajian ilmu pemerintahan sekaligus sebagai wahana komunikasi diantara cendikiawan, praktisi, mahasiswa, dan pemerhati masalahmasalah publik dan praktika ilmu pemerintahan.


Vol.1 No.1Vol.1 AprilNo.1 2011April 2011

ISSN 2088 3706

DEWAN REDAKSI Penerbit : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Penanggung Jawab : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

Redaktur Ahli : Dr. A. Syamsu Alam, M.Si Dr. A. Mappamadeng Dewang, M.Si Pemimpin Redaksi : Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si Redaktur Pelaksana : Dr. Jaelan Usman, M.Si Andi Nuraeni Aksa, SH, MH Drs. Alimuddin Said, M.Pd Rudi Hardi, S.Sos, M.Si Bidang Usaha : Ihyani Malik, S.Sos, M.Si Design Grafis : Andi Maddukelleng, S.IP Percetakan : Hardiansyah, S.Sos Distribusi : Jusri Adi, S.IP Percetakan CV. Adi Perkasa Jl.Talasalapang Ruko BPH Makassar Alamat Redaksi : Gedung F1 Lt.1 Pusat Perkantoran FISIP Unismuh Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp. 0411 – 866972 ext. 107 Fax. 0411 – 865588 Email: ipunismuh@yahoo.com Email: jurnalotoritas@gmail.com

Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal (Andi Luhur Prianto).....................................................Hal. 01 - 10 Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di Kota Makassar (Muhlis Madani).............................................................Hal. 11 - 24 Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik melalui Peningkatan Rasio Pendidik (Nuryanti Mustari).........................................................Hal. 25 - 40 Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan Semangat Efouria Demokrasi Lokal (Jaelan Usman)................................................................Hal. 41 - 50 Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare (Rudi Hardi)....................................................................Hal. 51 - 59 Kebijakan Publik dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Ronawaty Anasiru).......................................................Hal. 60 - 64 Manajemen Kebijakan dalam Membangun Partisipasi Publik (Lukman Hakim)............................................................Hal. 65 - 71 Kebijakan Sertifikasi Guru : Tawaran Solusi Pendidikan Profesi Guru (Ihyani Malik)..................................................................Hal. 72 - 76 Redaksi Jurnal OTORITAS menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syarat, format, dan tata tulis artikel dapat dilihat pada Petunjuk Penulisan Jurnal Ilmu Pemerintahan OTORITAS dilembaran belakang Jurnal ini. Artikel yang masuk ditelaah penyunting ahli untuk dinilai kelayakannya. Penyunting dapat memodifikasi artikel untuk keseragaman format, istilah dan kepentingan teknis lainnya tanpa merubah substansi artikel.


Vol.1 No.1 April 2011

GOOD GOVERNANCE DAN FORMASI KEBIJAKAN PUBLIK NEO-LIBERAL Andi Luhur Prianto

ABSTRAK

S

ejak kurun waktu beberapa tahun terakhir, diskursus good governance telah menjajah wacana publik dalam reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Tulisan ini bermaksud mendekonstruksi diskursus good governance itu sendiri, apa sesungguhnya yang keliru atau bahkan mungkin apa yang latah diucapkan soal good governance. Tulisan ini berusaha untuk menunjukkan masuknya gagasan neo-liberal dalam imajinasi perubahan politik, ekonomi dan sosial yang digelindingkan di masa-masa akhir kepemimpinan Soeharto di awal 1990-an. Sebagaimana akan ditunjukkan dalam tulisan ini, gerakan yang berlabel governance ini justru semakin menjauh dari semangat governance yang sebenarnya. Secara singkat, gerakan good governance di Indonesia justru melenceng dari semangat governance yang mengedepankan akomodasi, kooperasi dan sinegi dalam kesetaraan antar pelaku. Hal ini membawa proses marginalisasi kebijakan ekonomi, sosial, kultural dan juga politik yang sejalan dengan nilai-nilai neo-liberal. Kata kunci : good governance, kebijakan publik dan neo liberal

A. PENDAHULUAN Beberapa tahun terakhir ini, terminologi good governance telah melanda seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok nusantara. Slogan reformasi politik yang pernah sangat populer dan berenergi di tahun 1998-1999, ternyata tidak berusia terlalu lama, dan kemudian tidak banyak lagi digunakan. Namun, wacana good governance bisa tetap bertahan sekarang ini, dan seakan-akan

menjadi simbol dari masuknya Indonesia dalam standar kehidupan global. Masyarakat desa yang tidak berbahasa Inggris pun bisa fasih untuk melafalkan good governance. Dengan mudah kita menyaksikan atau mendengar dari dekat bahasa santun nan elok ‘good governance’, tetapi dengan sangat gampang pula di sekitar kita terlihat centang perenang terjadi korupsi sistematik, legalisasi 1


Vol.1 No.1 April 2011 suap antar lembaga kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia dan kebijakan imperial lainnya. Sepertinya, beda tipis antara apa yang disebut dengan ’good’ (baik) dengan ’bad’ (buruk) atau ‘poor’ (miskin) dalam tata kelola pemerintahan, karena keduanya berjalan seiring bak lintasan rel kereta yang didisain kuat menancap dengan ‘bantalan’ teori dan mistifikasi kekuasaan, yang keluar masuk stasiun mengangkut (baca: memperdagangkan) penumpang sebanyak-banyaknya. Persis seperti ‘good governance’ yang diinjeksikan dari negara satu ke negara lain yang menebarkan pengaruh tentang kebenaran absolut dalam pengelolaan administrasi dan manajemen publik (Wiratraman, 2008). Dalam konteks Indonesia yang bergeliat dengan tuntutan reformasi, good governance tampil sebagai model transplantatif baru yang diyakini mampu mengobati birokrasi politik yang dinilai sarat korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasan, termasuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia. Aparat birokrasi negara, dari Presiden di pucuk pimpinan negara hingga pemerintahan paling bawah, seragam mendendangkan good governance. Di level aktor-aktor non-negara pun tidak kalah, agenda organisasi nonpemerintah pun bicara banyak soal good governance, dan menjadikannya program kerja yang signifikan pada pasca 1998. Tidak begitu mengherankan program-program antikorupsi, pengawasan terhadap pemerintah maupun otonomi daerah, pengawasan peradilan, dan lain sebagainya. Begitupun para akademisi, lembaga ataupun negara donor, dan aktor-aktor lainnya berbincang hal yang sama soal pentingnya good governance. Uniknya, lebih dari satu dekade reformasi berjalan sejak 1998, korupsi bukannya berkurang melainkan semakin menggurita. Birokrasi publik masih belum banyak berubah, dari mentalitas pelayanan yang buruk dan inefisien, praktek suap menyuap masih subur, dan berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia masih banyak terjadi. Intinya, negara yang korup masih belum bisa teratasi dengan good governance. Tulisan berikut hendak mendekonstruksi diskursus good governance itu sendiri, apa

sesungguhnya yang keliru atau bahkan mungkin apa yang latah diucapkan soal good governance. Tulisan ini berusaha untuk menunjukkan masuknya gagasan neo-liberal dalam imajinasi perubahan politik, ekonomi dan sosial yang digelindingkan di masa-masa akhir kepemimpinan Suharto di awal 1990-an. Sebagaimana akan ditunjukkan dalam tulisan ini, gerakan yang berlabel governance ini justru semakin menjauh dari semangat governance yang sebenarnya. Secara singkat, gerakan good governance di Indonesia justru melenceng dari semangat governance yang mengedepankan akomodasi, kooperasi dan sinergi dalam kesetaraan antar pelaku. Hal ini membawa proses marginalisasi ekonomi, sosial, kultural dan juga politik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, di akhir tulisan ini berusaha dilontarkan gagasan untuk mengembangkan pola governance yang lebih demokratis dan berkeadilan. B. GOOD GOVERNANCE : LATAR BELAKANG & SEJARAH PERKEMBANGAN Sejak akhir tahun 1980-an, istilah governance mulai digunakan untuk pengertian yang berbeda. Tatkala istilah governance dipopulerkan, perubahan penggunaan istilah dari government ke governance lebih dimaksudkan untuk menunjukkan perlunya gelombang baru reformasi pemerintahan. Istilah government reform, democracy dan sejenisnya, dianggap telah mengalami inflasi dan tidak mampu menarik perhatian untuk menggerakkan semangat reform. Oleh karena itu, diperlukan kemasan baru baru government reform kali ini adalah berbeda dengan reform yang ada sebelumnya. Menurut Rhodes (Pratikno, 2005) Penggunaan istilah governance digunakan untuk menegaskan perlunya arah dan semangat baru reformasi pemerintahan. Istilah governance telah digunakan untuk menegaskan signifikansi perlunya perubahan proses, metode dan capaian kepemerintahan. Penggunaan istilah governance sebagai konsep yang berbeda dengan government, mulai dipopulerkan secara efektif oleh Bank Dunia sejak tahun 1989. Dalam laporannya yang sangat terkenal yang berjudul “Sub-

Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal - ANDI LUHUR PRIANTO

2


Vol.1 No.1 April 2011 Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth”. Dalam laporan ini, Bank Dunia (1989) mendefinisikan governance sebagai “exercise of political power to manage nation”. Selanjutnya, laporan ini menekankan bahwa legitimasi politik dan konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. Aktor negara (pemerintah), bisnis dan civil society harus bersinergi membangun konsensus, dan peran negara tidak lagi bersifat regulatif, tetapi hanya sebatas fasilitatif. Oleh karena itu, Abrahamsen (Wiratraman, 2007) legitimasi politik dan konsensus yang menjadi pilar utama bagi Good Governance versi Bank Dunia ini hanya bisa dibangun dengan melibatkan aktor non-negara yang seluas-luasnya dan melimitasi keterlibatan negara (pemerintah). Dengan merujuk pada kasus Afrika, argumen di seluruh laporan ini menekankan pemerintah adalah sumber kegagalan pembangunan. Oleh karena itu, untuk membangun kepemerintahan yang baik, maka pemerintah harus dikurangi (less government). Pemerintahan yang besar (big government) akan menjadi sumber dari ke-pemerintahan yang buruk (bad governance). Kepemerintahan yang buruk ini, dalam operasi-onalisasi Bank Dunia (Weiss 2000: 801) adalah pemerintahan yang tidak representatif serta sistem non-pasar yang tidak efisien, yang dalam prakteknya menjadi sumber kegagalan pemba-ngunan di Afrika (Pratikno, 2005). Sejak saat itulah awal mula gelombang penyuntikan dalam upaya memberantas ‘penyakit’ di dunia ketiga dilakukan, dengan cara mewajibkan sejumlah persyaratanpersyaratan dari Bank Dunia (yang kemudian diikuti oleh lembaga dan negara donor lainnya). Krisis di Afrika telah membawa pesan yang jelas dalam memperkenalkan sebuah konsep baru untuk melawan apa yang diidentifikasi Bank Dunia sebagai sebuah ‘crisis of governance’ atau ‘bad governance’ (World Bank 1992). Tentu, dalam menyuntikkan ide-ide governance semacam itu, telah diusung pula diskursus sebagai “pemanis” agar bisa diterima dan terlegitimasi oleh kekuasaan diktatorial yang memang banyak berkuasa saat itu. Diskursus “pemanis” itu adalah promosi demokrasi yang memperkuat good governance baik sebagai

tujuan maupun sebuah persyaratan kerjasama pembangunan. Wacana yang diinisiasi oleh Bank Dunia ini terus menggelinding, yang kemudian membuat good governance menjadi slogan yang populer, termasuk di Indonesia. Ide utama yang melihat pemerintah sebagai sumber masalah daripada sebagai solusi ini terus merambah, dan melahirkan pendefinisian governance yang lebih menekankan pada peran aktor-aktor di luar pemerintah (Wiratraman, 2007). C. TINJAUAN KONSEP GOOD GOVERNANCE Konsep governance menurut Stoker (Kurniawan, 2006) pengembangan dari gaya memerintah dimana batas-batas antara sektor publik dan sektor privat menjadi kabur. Pengaburan batas-batas ini sejalan dengan kebutuhan Negara-negara modern untuk lebih melibatkan mekanisme politik dan pengakuan akan pentingnya isu-isu yang menyangkut empati dan persanaan dari publik untuk terlibat, sehingga memberikan kesempatan untuk mobilisasi sosial dan politik. Pemerintah akan memilki peran yang penting dalam menciptakan lingkungan politik pemerintahan yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik (Rakhmat, 2009). Dalam perspektif Bank Dunia (Wiratraman, 2008), governance diartikan sebagai hal kekuasaan yang ditujukan dalam manajemen sumberdaya sosial dan ekonomi negara untuk pembangunan. Pengalaman Afrika pasca krisis utang dan pasca perang dingin telah menjadi latar belakang dan iklim yang melukiskan desakan kekuatan pasar bebas dan demokrasi liberal. Good governance dalam konteks tersebut adalah imposisi politik hukum yang dikendalikan negara-negara industrial dan agen internasional (lembaga maupun Negara donor) dalam membentuk ketatapemerintahan yang berselerakan pasar (Stokke 1995; Gathii 1998). Inilah good governance yang lahir dari rahim agenda besar globalisasi yang dikonstruksi ideologi neo-liberal (Wiratraman, 2008). Untuk menunjukkan perbedaan yang cukup tajam dengan definisi di atas, Tokyo Institute of Technology menegaskan bahwa

Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal - ANDI LUHUR PRIANTO

3


Vol.1 No.1 April 2011 “[t]he concept of governance refers to the set of values, norms, processes and institutions by which society manages its development and resolves conflict, formally and informally.” (www.soc.titech.ac.jp). Dalam definisi ini, pengertian governance justru ditekankan pada perilaku dan kapasitas masyarakat untuk mengelola kepentingan bersama, termasuk kapasitas dalam memanfaatkan pemerintah dalam penyelesaian permasalahanpermasalahan publik (Pratikno, 2005). Negara-negara besar yang tergabung dalam OECD mendefinisikan governance sebagai “the use of political authority and exercise of control in a society in relation to the management of its resources for social and economic development”. Lebih spesifik, pemerintah Inggris, dalam hal ini ODA, menjelaskan karakteristik good government mencakup legitimasi, akuntabilitas, kompetensi, penghormatan terhadap hukum dan hak-hak asasi manusia. Bank Dunia mengemukakan karakteristik good governance sebagai: masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris; terbuka; pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi; eksekutif yang bertanggungjawab; birokrasi yang profesional; dan aturan hukum yang jelas. Sementara itu, The Commission on Global Governance mengartikan governance sebagai “the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs”. Dalam bahasa komisi ini, Weiss (Pratikno, 2005) governance merupakan proses yang berkelanjutan melalui mana perbedaan kepentingan diakomodasi dan diwujudkan dalam praktek. Baik sebagai sound development management maupun sebagai democratic politics, reformasi ke arah good governance menekankan pada perlunya pengecilan peran pemerintah. Sebagaimana didefinisikan oleh Rhodes (1996), good governance dimaknai sebagai negara yang minimal (minimal state). Pengurangan peran pemerintah ini menuntut peran aktor di luar pemerintah yang lebih besar, antara lain Civil Society Organization, dan terutama pelaku pasar (market). Melihat rumusan-rumusan governance di atas, kata kunci dalam konsep governance adalah konsensus melalui mana perbedaan kepentingan bisa diakomodasikan, dan sinergi

bisa dibangun. Selain mengharapkan bekerjanya institusi negara secara baik, governance juga merujuk pada penguatan institusi-institusi pasar dan civil society untuk mengimbangi dominasi negara yang sebelumnya menjadi sumber kegagalan pembangunan. Pertanyaannya kemudian, apa yang perlu dipermasalahkan dengan governance? Apa kaitannya denga neoliberalisme dan impilkasi apa yang dilahirkan pada praktek administrasi dan mana-jemen publik?. Oleh karena itu, perdebatan tentang konsep governance dan good governance perlu didiskusikan pada level aplikasinya di dunia ketiga, khususnya diIndonesia, dan kemudian refleksi teoritik yang bisa dibangun dari situ. D.GOOD GOVERNANCE & NEOLIBERALISME Kritik terhadap good governance bukanlah hal yang baru, karena banyak studi atau riset yang telah dilakukan untuk membongkar wacana ini dalam berbagai pendekatan, baik itu pendekatan politik, ekonomi, sejarah, hukum, sosiologi internasional, hubungan internasional dan pendekatan disiplin ilmu lainnya (Abrahamsen 2000; Bello 2002, 2005; Bendana 2004; George 1995; Parasuraman, et. al. 2004; Pieterse 2004; Quadir et al. 2001; Robinson 2004; Selznick 1969; Gathii 1998; Hosen 2003; Wiratraman 2007, 2008). Bank Dunia merupakan pencetus gagasan yang memperkenalkannya sebagai ‘program pengelolaan sektor publik’ (public sector management program), dalam rangka penciptaan ketatapemerintahan yang baik dalam kerangka persyaratan bantuan pembangunan (Pratikno, 2005). Good governance dalam konteks ini merupakan “suara pembangunan”. Sebagai “suara pembangunan”, sesungguhnya ia lebih menampakkan pendisiplinan demokrasi atau model ketatapemerintahan tertentu. Krisis di Afrika telah membawa pesan demikian jelas dalam mencetuskan suatu konsep baru mengenai ‘governance’ untuk menentang apa yang disebut Bank Dunia sebagai suatu ‘crisis of governance’ atau ‘bad governance’ (World Bank 1992). Pengalaman Afrika pasca krisis utang dan perang dingin telah menggambarkan

Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal - ANDI LUHUR PRIANTO

4


Vol.1 No.1 April 2011 latar dari suatu iklim umum dalam menyokong pasar bebas dan demokrasi liberal, dan hal ini telah secara dahsyat menunjukkan betapa good governance sebagai pemaksaan politik hukum oleh negara industrialisasi maju dan agen internasional (termasuk lembaga maupun negara donor) dalam membentuk ketatapemerintahan pasar (Abrahamsen 2000; Stokke 1995; Gathii 1998). Dalam konteks Asia, proyek-proyek good governance sesungguhnya telah lama di perkenalkan ke sejumlah negara, utamanya ke negara-negara yang memiliki ketergantungan atas bantuan hutang luar negeri. Proyek tersebut sama sekali tidak mempedulikan rezim yang berkuasa adalah rezim yang koruptif dan diktatorial. Di Indonesia, pada awal tahun 1990-an sudah mulai diperkenalkan model ketatapemerintahan yang ramah terhadap kepentingan pasar, melalui skenario program penyesuaian struktural. Meski-pun demikian, saat Soeharto masih berkuasa, proyek-proyek yang dikembangkan di Indonesia praktis gagal dan tidak bisa dipertanggung-jawabkan. Bahkan korupsi yang dilakukan atas bantuan hutang luar negeri tersebut diketahui Bank Dunia, namun Bank Dunia melakukan pembiaran atas hutang-hutang yang dikorupsi tersebut. Inilah yang disebut ‘criminal debt’ (hutang kriminal), yang ironisnya harus dibayar oleh rakyat dan dibebankan pada generasi bangsa pasca Soeharto (Winters 1999; 2002). Jadi apa yang disebut sebagai ‘bantuan’ oleh Bank Dunia, sebenarnya merupakan proses sistematik penghancuran yang tidak hanya ditujukan pada rakyat saat rezim Soeharto berkuasa, melainkan pula ongkos ‘pelanggengan kekuasaan diktator’ yang memiliki konsekuensi panjang terhadap jutaan rakyat Indonesia di masa-masa berikutnya. Dalam situasi demikian, terlihatlah dengan jelas bahwa ‘good governance’ bersahabat dengan mekanisme-mekanisme siluman yang tidak berkepentingan atas demokratisasi dan hak asasi manusia. Tekanan Bank Dunia dalam urusan pembaruan ketatapemerintahan kian menguat disuntikkan setelah terjadinya krisis finansial di Asia di paruh akhir 1990an. Praktek dan

justifikasi Bank Dunia melalui diagnosa antara ketatapemerintahan yang ‘buruk dan baik’ menjadi wacana utama dalam mempengaruhi faktor-faktor kegagalan dalam konteks krisis tersebut, dan ini persis seperti apa yang telah dilakukan sebelumnya di Afrika pada 1980-an. Seiring bersama dengan gerakan reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa tahun 1998, seolah proponen neo-liberal diberi ‘pintu masuk’ untuk kembali menanamkan proyekproyeknya (juga melalui utang) kepada pemerintah. Ratusan juta dolar dikucurkan untuk pemerintah dalam membiayai pembaruan kebijakan publik dan institusi politik, hukum dan ekonomi, sehingga tak terelakkan bahwa good governance menjadi arus utama pembaruan birokrasi dan hukum sebagai penopang proyek ketatapemerintahan tersebut. Desentralisasi yang terjadi di awal reformasi telah memuluskan dan menyuburkan wacana good governance, karena ia menjadi sesuatu yang seksi, segar, populer, dan diucapkan secara berulangkali baik oleh pejabat tinggi hingga level yang paling rendah di daerah. Tak terkecuali, agenda-agenda gerakan menjadi ikut pula termoderasi dan mempercayai good governance sebagai obat mujarab bagi tatanan birokrasi politik-ekonomi Indonesia. Akademisi dan organisasi non-pemerintah pun latah mengucapkan wacana tersebut sebagai ikon baru yang menemani demokratisasi. Sejak reformasi bergulir, telah lahir banyak pusat studi maupun proyekproyek good governance yang dipesan melalui perguruan tinggi, dari mulai isu yang lekat dengan pembaruan hukum, pembaruan peradilan, desentralisasi, penganggaran, hingga soal legal drafting. Begitu juga organisasi non-pemerintah yang secara kuat pula mentransmisikan gagasan good governance melalui isu yang tidak jauh berbeda. Mengapa transmisi wacana good governance tersebut demikian kuat diusung oleh Bank Dunia dan kemudian ditransplantasikan dengan rapi oleh agen-agen negara maupun non-negara? Kita bisa mulai membedahnya dari sisi konseptual, dan lalu dilanjutkan

Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal - ANDI LUHUR PRIANTO

5


Vol.1 No.1 April 2011 dengan memetakan bagaimana kerangka konseptual tersebut menjadi sangat dominan dipaksakan ke negara-negara selatan, termasuk di Indonesia. Dalam laporannya tahun 1989, Bank Dunia (Wiratraman, 2007) telah mengekspresikan gagasan “Upaya untuk menciptakan suatu kemampuan lingkungan dan untuk membangun kapasitas-kapasitas akan dibuang bila konteks politik tidak mendukung. Pada akhirnya, pemerintahan yang baik memerlukan pembaharuan politik. Ini berarti suatu tindakan bersama melawan korupsi dari tingkat paling tinggi hingga paling rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan menata suatu contoh baik, dengan memperkuat pertanggung-jawaban, dengan mendukung debat publik, dengan memelihara suatu pers bebas. Ini juga berarti membantu perkembangan akar rumput dan orga-nisasi non-pemerintah seperti serikat petani, perkumpulan-perkumpulan, dan kelompok-kelompok perempuan”. Dengan langgam bahasa yang hampir sama, Bank Dunia telah menyatakan pula, “Good governance dilambangkan dengan dapat diperkirakan (predictable), terbuka (open) dan pembuatan kebijakan yang tercerahkan (enlightened policy-making), suatu birokrasi diilhami dengan ber-tindak etos professional dalam pemajuan fasilitas publik, rule of law, proses-proses transparan, dan masyarakat sipil yang kuat berpartisipasi dalam kepentingan publik. Ketatapemerintahan yang miskin (poor governance) di sisi lain dikarakteristikan dengan pembuatan kebijakan yang sewenangwenang, birokrasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sistem perundangan yang tidak adil dan tidak bisa ditegakkan, penyalahgunaan kekuasaan eksekutif, suatu masyarakat sipil yang tidak bisa menikmatik kehidupan publiknya dan korupsi yang meluas.” (World Bank 1994: vii). Dalam mengkampayekan good governance, Bank Dunia telah memprogramkan suatu program pembelajaran dan telah memperkenalkan konsep ketatapemerintahan. Good governance merupakan suatu manual yang didefinisikan sebagai implementasi efektif kebijakan dan provisi pelayanan yang responsive terhadap kebutuhan-kebutuhan warganya. Good

governance melekat pada kualitas, seperti akuntabilitas, responsif, transparan, dan efisiensi. Ia mengasumsikan kemampuan pemerintah untuk mengelola sosial, perdamaian, jaminan hukum dan tatanan, mempromosikan dan menciptakan kondisi-kondisi yang perlu untuk pertumbuhan ekonomi dan mamastikan suatu level minimum jaminan sosial (World Bank 2002). Definisi yang demikian sesuangguhnya telah tetap dan secara kuat dipertahankan untuk menyokong aturan main bahwa membuat pasar bekerja secara efisien dan lebih problematiknya, Bank Dunia mengoreksi kegagalan pasar (Bank Dunia 1992). Sejumlah dokumen tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh Bank Dunia, khususnya dalam menegaskan isu-isu penting akuntabilitas, sesungguhnya ditujukan dalam rangka mengupayakan pembaharuan untuk stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang diperlukan dalam proses liberalisasi pasar. Konsep politik ekonomi yang demikian sesungguhnya berfokus pada model demokrasi liberal dan liberalisasi ekonomi, dan good governance-nya pun merupakan model neo-liberal, yakni ‘good governance free market assistance’ (Wiratraman 2008). Watak neo-liberalisme good governance dapat dilihat dari sasaran-sasarannya yang senantiasa berpusat pada efisiensi pengelolaan sumberdaya dan menopang pasar bebas. Elemen-elemen kuncinya adalah akuntabilitas, rule of law, transparan, dan partisipasi. Sungguh, elemen-elemen ini juga menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia di tengah eforia reformasi, namun elemen kunci tersebut sebenarnya menyimpan rencana besar untuk melucuti peran-peran negara di sektor publik dan menggantikannya dengan peran dominan swasta atau privat. Urusan perlindungan hakhak asasi manusia bukanlah urusan yang penting dalam skema good governance ini, meski pun mandat tanggung jawab hak asasi manusia bertumpu pada peran utama negara good governance yang demikian hanya akan menempatkan posisi pasar secara dominan, dan urusan-urusan publik yang dimaksudkan pun telah diseleksi (baca: dipangkas) berbasis pada iklim liberalisasi pasar.

Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal - ANDI LUHUR PRIANTO

6


Vol.1 No.1 April 2011 E. HEGEMONI GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA Mengapa good governance tiba-tiba muncul, lazim dan bertahan lama sebagai model ketatapemerintahan di Indonesia yang banyak dituturkan, diikuti dan diajarkan? Mengapa secara cepat ‘pemerintahan yang baik’ menjadi akrab dengan dunia birokrasi, dunia usaha, dunia kampus dan pusat-pusat studi (yang juga tumbuh subur bak jamur di musim hujan), dunia aktivisme orga-nisasi non-pemerintah (utamanya yang bergerak di isu kebijakan publik dan antikorupsi), dan yang paling aneh tapi nyata, hampir semua lembaga-lembaga dana internasional dan negara-negara donor serempak menggerojok (baik utang maupun hibah) milyaran US dollars untuk proyek good governance? Padahal Bank Dunia sendiri sesung-guhnya gagal melakukan good governance secara internal, karena dipenuhi dengan korupsi sistemik dan motif ekploitasi terhadap negaranegara yang berutang kepadanya. Pendapat mengatakan bahwa kemunculan proyek-proyek good governance yang cukup sukses adalah terkait dengan kesuksesan model negara pembangunan (developmental state model) diantara negara-negara industrialisasi baru di Asia Timur dan Asia Tenggara (Tshuma 1999; White 1987; Wade 1990). Pendapat lainnya mengatakan bahwa ideologi neo-liberal telah melesat setelah runtuhnya komunisme dan membangun suatu suasana kondusif bagi kelahiran governance sebagai sebuah isu pembangunan, dan karena neo-liberalisme sebagai ideologi dominan mencoba untuk mengkonstruksi ‘politically lock-in neo-liberal reforms’ (Gill, 1997). Kedua pendapat di atas relevan dengan kemunculan good governance di Indonesia, karena selain kebijakan pemerintah yang berorientasikan pembangunan semasa Orde Baru, dukungan Bank Dunia dan IMF dalam mengguyurkan utang yang disertai persyaratan-persyaratan khusus melengkapi posisi Indonesia yang mengarah pada disain liberalisasi pasar. Tetapi bila dilihat secara lebih dalam, dengan menggunakan analisis hegemoni, nampak bahwa good governance

bekerja dengan menggunakan rasionalitas dan teknologi kekuasaan untuk menghasilkan mesin yang halus dan efektif bagi upaya liberalisasi pasar. Hukum sebagai instrumentasi politik dipakai sebagai legalisasi beroperasinya mesin kekuasaan tersebut, sehingga jauh dari cerminan rasa keadilan dan perlindungan terhadap kaum proletar (Wiratraman, 2008). Bank Dunia sendiri dalam mempromosikan good governance di Indonesia melalui tiga pintu: (i) CGI (Consultative Group on Indonesia); (ii) Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership for Governance Reform); dan (iii) Justice for the Poor. Dalam forum tahunan CGI, Bank Dunia memimpin dan memiliki kekuasaan untuk mengarahkan (mendikte) kebijakan ekonomi (termasuk desakan pembentukan peraturan perundangundangan). Ini bisa terjadi karena pemerintah masih menerima kucuran utang sehingga prasyarat utang tersebut harus dipenuhi sebagai kompensasinya. Sedangkan Bank Dunia pula bekerja secara dekat dengan UNDP dan ADB sebagai sponsor dana utama untuk Partnership for Governance Reform (World Bank 2003). Melalui forum kelompok multistakeholder di Kemitraan ini, Bank Dunia telah terlibat aktif dalam membuat kerangka kerja hukum untuk pembangunan (legal framework for development), seperti pembaruan peradilan, pembaruan hukum, dan pembentukan lembaga pemerintahan baru (World Bank 2003). Pengaruh besar kemitraan ini adalah justru peran hegemoninya sebagai lembaga dana untuk proyek-proyek governance yang dijalankan oleh tidak saja lembaga negara, namun juga organisasi non-pemerintah. Sedangkan Justice for the Poor adalah sebuah institusi yang baru-baru saja dikreasi Bank Dunia dalam mempromosikan pengurangan kemiskinan di Indonesia, khususnya sebuah strategi pemberdayaan untuk kaum miskin melalui bantuan hukum. Bagi Bank Dunia, program-program pemberdayaan dan penyadaran hukum merupakan hal penting dalam mewujudkan kaum miskin atas akses keadilan. Dalam urusan pemantauan korupsi, Bank Dunia sendiri memilih menfokuskan lebih banyak

Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal - ANDI LUHUR PRIANTO

7


Vol.1 No.1 April 2011 pada proyek-proyek yang didanainya sendiri (World Bank, 1997), semacam kini PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Kedua institusi terakhir menjadi kendaraan Bank Dunia untuk ikut pula mempromosikan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Proyek pembaruan ketatapemerintahan melalui good governance cenderung untuk melayani promosi konsensus pembaruan sosial dan ekonomi, khususnya dengan mengaplikasikan pemberdayaan teknokratik dan bahasa liberal partisipasi. Di titik ini, diskursus dan arah kecenderungan hak-hak asasi manusia lebih menyesuaikan dengan liberalisasi pasar. Inilah yang disebut ‘market friendly human rights paradigm’ (paradigma hak-hak asasi manusia yang ramah pasar) (Wiratraman, 2008). Strategi Bank Dunia untuk mempertahankan hegemoninya adalah dengan mereproduksi pengetahuan soal rasionalitas good governance sehingga memudahkan bekerjanya teknologi kekuasaannya melalui berbagai pintu masuk di level negara, non negara maupun kemitraan keduanya. Realitasnya, wacana-wacana ketatapemerintahan, pembaruan hukum dan kebijakan publik lainnya dikonstruksi dengan mengikutsertakan demokrasi, hak asasi manusia, anti kemiskinan, antikorupsi, yang kesemuanya terasa cocok dengan suasana (perangkap) reformasi yang sudah dikendalikan pendukung neo-liberal. Semakin lengkap adalah teknologi kekuasaan modalnya yang mampu memistifikasi ketidakseimbangan kekuasaan dan menyedot perhatian arah reformasi yang ‘good’, melalui program pendanaan ke sejumlah institusi negara, organisasi non-pemerintah, serta kampuskampus melalui pusat-pusat studi governance. Godaan untuk mengakses dana proyek governance tersebut terlampau besar, sehingga tidak sedikit yang mengubah pula rencana dan pola kerja organisasi penerima dana tersebut. Donor-driven hegemony!

governance juga dirumuskan sebagai pola pemerintahan yang demokratis. Dalam bahasa Bank Dunia (1989 & 1992), selain disebabkan oleh porsi pemerintah yang terlalu besar, kegagalan pembangunan juga diakibatkan oleh pemerintahan yang tidak demokratis, dan otoritas negara yang dipersonifikasi dalam diri satu atau sedikit orang pemimpin. Oleh karena itu, good governance juga mendorong demokratisasi dengan cara memaksa negara untuk berbagi kekuasaan dengan aktor-aktor di luar negara. Diakui memang, bahwa telah terjadi banyak perubahan yang cukup banyak termasuk lompatan-lompatan pembentukan dan kerja kelembagaan negara yang kian melengkapi percaturan politik kenegaraan Indonesia. Proyek-proyek pembaruan tata pemerintahan dilakukan secara serentak, mulai dari upaya pembaruan hukum, pembaruan standar kinerja, dan pembaruan lembaga-lembaga negara lainnya. Bagi Bank Dunia, pembaruan administrasi dan manajemen sektor publik dilihat sebagai faktor-faktor penting untuk memperkuat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sistem pasar bebas, salah satu elemen prinsip good governance adalah ‘legal framework for development’ (kerangka perundang-undangan untuk pembangunan) (World Bank 1992). Dalam kerangka perundangan yang demikian, rule of law adalah konsep utama yang secara instrumental dan substansial penting, karena ia mengkonsentrasikan pada keadilan (justice), kejujuran (fairness) dan kebebasan (liberty). Bank Dunia menegaskan suatu sistem hukum yang ‘fair’, yang kondusif untuk menyeimbangkan pembangunan (World Bank 1992: 29-30). Ini sebabnya, tidak terlampau mengejutkan, perspektif Bank Dunia dalam good governance terkait utamanya dengan kebutuhan-kebutuhan perundangan bagi aktor-aktor komersial dalam pasar. F. GOOD GOVERNANCE DAN PEMBARUAN Dalam arena politik domestik, implikasi KEBIJAKAN PUBLIK pelaksanaan good governance juga sangat jelas. Di satu sisi, good governance telah Selain dirumuskan dengan merujuk pada terbukti mendobrak keangkuhan negara yang mekanisme pasar yang dianggap paling selama ini menghegemoni masyarakat. efisien dalam pengelolaan sumberdaya, good Personifikasi kekuasaan negara pada

Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal - ANDI LUHUR PRIANTO

8


Vol.1 No.1 April 2011 sekelompok kecil elit, kebuntuan akses masyarakat terhadap kebijakan publik, dan lemahnya penegakan hak asasi manusia telah bisa didobrak oleh gelombang good governance. Namun, kekuasaan hegemonik yang menindas rakyat tidak secara otomatis lumpuh. Kekuasaan hegemonik hanya beralih dari kontrol negara ke kontrol swasta (kapital), yang oleh Korten (Pratikno, 2005) yang dalam kasus Indonesia pasca krisis 1998-2002 adalah perusahaan multinasional. Implikasi dari hegemoni swasta bagi masyarakat umum ini tidak kalah buruk dibandingkan dengan implikasi hegemoni negara. Walaupun terdapat banyak program pengentasan kemiskinan, namun jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan tidak mengalami pengurangan yang berarti, atau bahkan memburuk di beberapa negara. Penyakit busung lapar tetap dengan mudah ditemukan tatkala praktek kepemerintahan telah mulai menerapkan ciri-ciri good governance, seperti partisipasi dan transparansi. Lalu, apa makna good governance bagi masyarakat marjinal yang tidak mampu menjadi customer yang kuat di era liberalisasi ekonomi ini? Di sinilah neo-liberalisme bekerja rapi. Filho dan Johnston (Wiratraman, 2008) mengingatkan bahwa di bawah neoliberalisme, pertumbuhan ekonomi telah menurun, pengangguran meluas, ketidaksejajaran dalam maupun di antara negaranegara kian memburuk menyeluruh di mana saja, dan kaum marginal akan secara massif tertindas dari ketidakstabilan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, tekanan desain kebijakan publik neo-liberal sangat jelas terlihat ketika upaya pembaruan hukum tidak meletakkan arah perubahannya pada sistem yang lebih berkeadilan bagi rakyat banyak, melainkan lebih menuruti kepentingan atau selera pasar dalam penciptaan iklim usaha. Salam satunya yang paling menyakitkan bagi buruh adalah pembentukan institusi peradilan khusus bagi buruh melalui UU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, UU Migas, UU Penanaman Modal dll. Proyek pembaruan hukum yang disponsori Bank Dunia, secara implementatif

tentu saja berdampak pada praktek administrasi dan manajemen publik, yang oleh Prasodjo (Kurniawan 2006) berupa debirokratisasi organisasi internal, modernisasi birokrasi, dan peningkatan kapasitas aparat birokrasi. Sektor publik di perhadapakan pada seperangkat harapan baru dari masyarakat, bahwa sektor publik atau pemerintah perlu dikelola secara efisien (Rakhmat, 2009). Kondisi ini tentu menjadi prasyarat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik disatu sisi dan pada sisi yang lain menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam kegiatan publik (Kurniawan, 2006). Seluruh fenomena ini merupakan implikasi proyek-proyek good governance Bank Dunia, yang senantiasa ditujukan pada pendisiplinan ketatapemerintahan yang berorientasikan pada kesetiaan pada liberalisasi pasar. Mekanisme pasar yang dikampanyekan dalam good governance ternyata dimanipulasi menjadi prosedur semu tanpa ada kapasitas negara untuk mendisiplinkannya. G. PENUTUP Tidak semua persoalan yang digambarkan di atas diakibatkan oleh kampanye good governance yang ditekankan pada ‘sound development management’ yang menjadi “perangkap” agenda neo-liberal. Konsep dan ide good governance disadari ataupun tidak telah menjadi “narasi besar” reformasi birokrasi publik di Indonesia. Namun, permasalahan tersebut berkembang sebagai akibat dari wacana dan praktek pembaruan kebijakan publik di Indonesia yang tidak mengalami kontekstualisasi secara memadai, gagasan reformasi yang terfragmentasi, dan gagasan reformasi yang tidak tumbuh dari pelakupelaku di lapis bawah. Tulisan ini juga tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa tekanan eksternal tidak penting dalam agenda reformasi pemerintahan di Indonesia. Namun, agenda reformasi yang yang terjebak pada perubahan teknikalitas pemerintahan dan pada birokrasi proyek akan mengakibatkan agenda kebijakan publik tersebut kehilangan roh dan tujuan akhir yang lebih bermakna bagi masyarakat.

Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal - ANDI LUHUR PRIANTO

9


Vol.1 No.1 April 2011 Argumen para penganjur neo-liberal yang menyatakan bahwa penjaminan hak-hak politik individu dan proses demokratisasi akan mendukung pengembangan kepemerintahan yang baik tidaklah salah. Namun, paket ini harus dipadukan dengan hak-hak sosial dan ekonomi individu sebagai paket integratif yang tidak terpisahkan. Penjaminan hak sosial dan ekonomi ini tidak bisa diberlakukan sebagai produk dari good governance semata, tetapi harus menjadi bagian dari proses pengembangan kepemerintahan yang baik. Oleh karena itu, sebagaimana digagas oleh Mahbub ul Haq (Pratikno, 2005), pengembangan kepemerintahan yang baik perlu dipadukan dengan konsep humane governance yang mencakup “good political, economic and civic governance�. Gagasan ini perlu ditelusuri lebih jauh, dan perlu dikontekstualisasikan dengan potensi dan problema Indonesia kontemporer. Pada saat yang sama, gagasan Denhart dan Denhardt (2003) tentang The New Public Service perlu untuk diperhitungkan sebagai inisiatif awal. Pada intinya, mempertahankan posisi individu sebagai citizen dan meminta pemerintah untuk lebih bertanggung jawab menjamin hak-hak sosial dan ekonomi adalah sesuatu yang vital, selain hak-hak politik.

Grindle, Merilee S. 1997. Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries. Boston: Harvard University Press. Kurniawan, Teguh 2006. Pergeseran Paradigma Adminsitrasi Publik : Dari Perilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governance, Program Doktor Ilmu Adminsitrasi Negara S e k o la h Pascasarjana UGM : Komponen Tugas Mata Kuliah Good Governance. Putra, Fadillah (2009) Senjakala Good Governance, Malang : Pustaka Avveroes Pratikno (2005) Good Governance dan Governability, Jurnal Sosial Politik, Vol. 8 No. 3, Maret 2005 (231-248). Rakhmat (2009) Teori Administrasi dan Manajemen Publik, Jakarta : Pustaka Arief. Stoker, G., 1991. The Politics of Local Government, (2nd Edition), London: Mac Millan.

Wiratraman, RH Perdana (2007) NeoLiberalisme, Good Governance, dan Birkland, Thomas A. 2005. An Introduction to Hak Azasi Manusia, Jurnal JENTERA the Policiy Process: Theories, Concepts, XV : Januari-Maret 2007 (1-14). and Models of Public Policy making. (Ed. 2th) New York: M.E. Sharpe, Inc. Wiratraman, RH Perdana (2007) Good Governance dan Mitos Ketatanegaraan Dye, Thomas R. 2005. Understanding Public Neo-Liberal, Jurnal BERSATU : Mei th Policy (ed. 7 ).USA: Prentice Hall. 2008 (1-11). DAFTAR PUSTAKA

*******

Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal - ANDI LUHUR PRIANTO

10


Vol.1 No.1 April 2011

AGENDA SETTING PENGELOLAAN SAMPAH PASAR DI KOTA MAKASSAR Muhlis Madani

ABSTRAK

A

wal munculnya isu pengelolaan sampah pasar ini dimulai dari adanya problem kebersihan, keteraturan, kenyamanan, dan keamanan untuk berbelanja di pasar tradisional, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Adapun problem isu di sini, masyarakat pengguna pasar tradisional mempunyai anggapan adanya kejenuhan terhadap kinerja pemerintah daerah, di samping itu masyarakat menginginkan adanya suatu perubahan yang dapat menyentuh aspek manajemen dan teknis pengelolaan sampah pasar. Pemerintah Kota Makassar mesti melakukan pembenahan serius terhadap fasilitas persampahan, terutama pada kondisi pasar pasca-revitalisasi. Sistem dan penyediaan fasilitas tersebut melibatkan partisipasi pedagang. Pendekatan secara partisipatif dalam perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas akan meningkatkan rasa memiliki di kalangan pedagang pasar. Untuk itulah penyusunan agenda kebijakan pengelolaan sampah pasar penting untuk dilakukan. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penataan Pasar Tradisional perlu dipercepat pembahasan dan atau pemberlakuannya, terutama hal yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pengelolaan sampah pasar. Gagasan dan kebijakan revitalisasi pasar tradisional diharapkan tidak hanya terfokus pada aspek penataan spasial (keruangan), tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan pengelolaan lingkungan terutama aspek persampahan. Kata Kunci : isu, agenda, agenda setting, sampah pasar

A. PENDAHULUAN 1) Latar Belakang. Sampah pada umumnya dianggap sebagai benda yang tidak berguna, kompleks seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomik. sehingga disikapi dengan kaidah not in my backyard (NIMBY). Pada prinsipnya jumlah

sampah akan meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi. Selain jumlahnya, jenis dan dampak dari sampah juga semakin beragam, ketika dalam aktivitas ekonomik tersebut terlibat teknologi11


Vol.1 No.1 April 2011 teknologi baru. Misalnya, produksi bahanbahan transgenik akan menghasilkan sampah transgeni, produksi bahan radioaktif akan menghasilkan sampah radioaktif. Jadi, permasalahan sampah akan cenderung semakin kompleks seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomik. Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume sampah memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan lautan. Sebuah pendekatan pengelolaan sampah yang konvensional, yang masih umum dipraktikkan, adalah yang bersifat pasif, instruksional dengan penekanan pada pengolahan sampah diujung proses produksi ekonomik (dikenal sebagai endof pipe approach). Pengelolaan sampah dengan pendekatan seperti ini tidak mendorong terjadinya inovasi dalam aktivitas ekonomik yang diperlukan untuk memasukkan nilai-nilai lingkungan dan keberlanjutan pembangunan ke dalam aktivitas tersebut. Pengelolaan sampah yang bersifat instruktif (top-down) juga kurang kondusif bagi terjadinya pembelajaran masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan sifat fisik dan kimianya sampah dapat digolongkan menjadi: 1)

sampah ada yang mudah membusuk terdiri atas sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan lain-lain; 2) sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lainlain; 3) sampah yang berupa debu/abu; dan 4) sampah yang berbahaya (B3) bagi kesehatan, seperti sampah berasal dari industri dan rumah sakit yang mengandung zat-zat kimia dan agen penyakit yang berbahaya. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dari sudut pandang kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi media berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebarluasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus dipenuhi, yaitu tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau (tidak mengganggu nilai estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan yang lainnya. Ketika diamati dari berbagai rujukan dan pengalaman berbagai negara, permasalahan sampah sebenarnya berjalan seiring dengan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Semakin maju tingkat penguasaan teknologi, industri dan kebudayaan suatu masyarakat, diduga sampah yang ditimbulkan semakin meningkat juga. Volume sampah yang besar dan beranekaragam jenisnya jika tidak dikelola dengan baik dan benar sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan yang kompleks dan serius, antara lain: 1) pencemaran air oleh “lindi� (leachate) yang keluar dari tumpukan sampah dan mengalir menuju badan perairan ataupun meresap ke dalam tanah; 2) pencemaran udara karena adanya gas metana (CH4), salah satu jenis gas rumah kaca, yang keluar dari tempat penimbunan akhir sampah akibat proses penguraian bahan organik secara anaerobik; 3) sampah merupakan habitat bagi berkembangnya bakteri patogen tertentu seperti Salmonella typhosa, Entamoeba coli, Escherichia coli, Vibrio cholera, Shigella dysentriae, Entamoeba histolytica, dan lain-lain yang dapat menimbulkan penyakit pada

Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di kota Makassar - Muhlis Madani

12


Vol.1 No.1 April 2011 manusia; 4) menurunkan nilai estetika lingkungan; dan 5) mengurangi kenyamanan lingkungan. Sampah telah menjadi masalah yang besar, bagi kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, termasuk Makassar. Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan yang masih rendah khususnya di perkotaan dapat berdampak pada meningkatnya wabah penyakit menular seperti tipus, kolera, muntaber, disentri, pes, leptospirus, salmonelosis, demam gigitan tikus. Selain itu, sampah yang dibuang ke kanal dan saluran pembuangan berpotansi menimbulkan banjir (Percik, Vol. 5 Tahun I/Agustus 2004). Volume sampah di Makassar tahun 2004 tercatat 4.330 ton perhari, jumlah ini meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2003 sebesar 3.748 ton, dengan komposisi sampah organik 87,21%, kertas 4,42%, plastik 5,84% dan selebihnya alumunium, kaca, kayu dan jenis lainnya. Kapasitas limbah padat Makassar untuk saat ini mencapai 1.860 m3/hari yang dibuang ke TPA Tamangapa. Timbulan sampah pasar mencapai 60,10 % atau 16,69 % dari total timbulan sampah kota Makassar (STLHD, 2006). Sebagian besar sampah tersebut adalah sampah organik yang berasal dari pedagang sayur-mayur dan buah-buahan serta sisa-sisa makanan, serta dari para pembeli dan pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Hal ini diakibatkan bukan saja karena pertambahan jumlah penduduk tetapi juga karena meningkatnya timbulan sampah per kapita yang disebabkan oleh perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan. Pasar sebagai suatu tempat perdagangan merupakan sumber timbulan sampah dan limbah cair dari kawasan komersial. Sebagai sebuah pusat perdagangan, pasar selalu berada di lokasi yang strategis, bahkan banyak dijumpai letak pasar ada di pusat kota. Pasar mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan sampah dan limbah cair. Sementara lahan TPA merupakan permasalahan tersendiri yang dihadapi suatu kota besar. Untuk dapat mengelola sampah dan limbah cair pasar dengan benar, maka awal yang paling penting diketahui adalah pemahaman terhadap kuantitas, wujud,

karakteristik dan potensi dari sampah dan limbah cair yang akan dikelola. Meningkatnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat urban maupun dari aktivitas pasar. Sementara itu, rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah menjadi suatu permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan lingkungan bersih dan sehat. Kegiatan pengolahan sampah pasar selama ini relatif belum melibatkan masyarakat sebagai akibat dari kebijakan pemerintah daerah yang bersifat top down. Salah satu indikatornya adalah kebijakan tarif retribusi kebersihan hanya ditentukan oleh aparatur pemerintah daerah dan relatif belum memperhatikan aspirasi masyarakat menyangkut berapa sesungguhnya para pedagang bersedia membayar untuk mendukung kegiatan pengolahan sampah di lingkungannya. Awal munculnya isu tentang pengelolaan sampah pasar terakit dengan meningkatnya volume timbulan sampah pasar sebagai akibat dari pola penanganan yang konvensional dari Dinas Pengolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DPLHK) Kota Makassar. Permasalahan persampahan di beberapa pasar tradisional besar seperti Pasar Pabbaeng-baeng dan Pasar Terong, hanya berkisar pada aspek teknis operasional yaitu sistem pewadahan dan pengangkutan yang tidak memadai, serta peran serta masyarakat khususnya pedagang masih kurang dalam penanganan sampah pasar. Kurangnya kesadaran dan perhatian para pedagang mengakibatkan mereka membuang sampah sembarangan, sehingga mengotori kanal, di sekitar tempat jualan pedagang, bahkan di ruas jalan menuju pasar juga terlihat tumpukan sampah. Hal ini menimbulkan kesan kekumuhan, pencemaran bau dan merusak wajah pasar itu sendiri serta mengganggu kesehatan. Hal inilah yang memicu para pemangku kepentingan seperti Assosiasi Pedagang Pasar, partai politik, media massa, LSM, dan kalangan perguruan tinggi untuk melemparkan isu tentang penataan pasar tradisional, terutama sekali pada aspek pengelolaan sampah pasar.

Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di kota Makassar - Muhlis Madani

13


Vol.1 No.1 April 2011 Meluasnya isu penataan pasar tradisional dari hasil interaksi antar kelompok kepentingan, partai politik, media massa, dan pemerintah daerah berimbas pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Pasar Tradisional oleh DPRD Kota Makassar. Isu utama yang menjadi agenda kebijakan adalah hal yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pengelolaan sampah pasar. Isu kebijakan revitalisasi pasar tradisional diharapkan tidak hanya terfokus pada aspek penataan spasial (keruangan), tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan pengelolaan lingkungan terutama aspek persampahan. 2) Perumusan Masalah Permasalahan yang akan di bahas dalam kajian ini adalah bagaimana proses transformasi isu tentang kekumuhan, timbulan sampah, dan kemacetan di pasar tradisional dapat berkembang menjadi isu agenda kebijakan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah menyangkut pengelolaan sampah pasar di kota Makasar. 3) Tujuan Penelitian. Tujuan kajian ini terkait dengan beberapa hal, yakni: (1.) melakukan identifikasi terhadap proses tranformasi isu publik menjadi isu agenda kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah pasar di kota Makasar, (2.) melakukan pemetaan konseptual yang akan memberikan konstribusi dalam hal pengembangan studi formulasi kebijakan publik khususnya mengenai tahapan agenda setting. B. KAJIAN TEORI 1) Konsep Isu dan Agenda Secara konseptual, suatu masalah privat sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Isu ini akan menjadi embrio awal bagi munculnya masalah-masalah publik dan bila masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai, maka ia akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Sebuah isu atau permasalahan dimulai dari adanya problem isu di tengah-

tengah masyarakat. Problem isu ini berawal dari isu yang kecil dan lama-kelamaan mendapat tanggapan dari masyarakat luas (publik), sehingga isu menjadi sebuah pembicaraan di tengah-tengah masyarakat dan menjadi isu publik. Setelah menjadi isu publik, maka tentunya isu ini akan diakomodir oleh kelompok-kelompok kepentingan yang ada untuk disampaikan kepada pembuat kebijakan di daerah untuk menjadi pembahasan bersama. Pembahasan yang terjadi antara pembuat kebijakan (DPRD dan Pemda) tentang isu yang disampaikan oleh kelompokkelompok kepentingan tadi yang menjadi isu agenda kebijakan. Issues diartikan oleh Cobb & Elder (1972) sebagai problema publik yang saling bertentangan (konflik) satu sama lain (controversial public problems). Issues dapat diartikan pula sebagai perbedaan-perbedaan pendapat di masyarakat tentang persepsi dan solusi (policy action) terhadap suatu masalah publik. Issues kebijakan tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan yang aktual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan panda-ngan mengenai sifat masalah itu sendiri. Isu-isu yang beredar dalam masyarakat akan bersaing satu dengan yang lain untuk mendapatkan perhatian dari para elit politik, sehingga isu yang mereka perjuangkan dapat masuk ke agenda kebijakan. Oleh karena itu kelompok-kelompok dalam masyarakat akan menggunakan berbagai cara untuk memperjuangkan suatu isu agar masuk ke agenda kebijakan, seperti misalnya memobilisasi diri, mencari dukungan kelompok-kelompok lain maupun menggunakan media massa. Menurut Cobb dan Elder, (1972 : 82), sebuah isu akan tercipta melalui beberapa cara, yaitu : n Isu dibuat oleh partai yang merasa melihat ketidakadilan atau bias (penyelewengan) dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya. n Penciptaan isu demi kepentingan dan n keuntungan personal atau kelompok tertentu. n Isu tercipta akibat peristiwa yang tidak terduga.

Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di kota Makassar - Muhlis Madani

14


Vol.1 No.1 April 2011 Isu dibuat oleh “orang yang selalu ingin perbaikan”. Namun pembentukan isu tidak hanya tergantung kepada satu pemicu saja. Harus ada kaitan antara pemicu dan keprihatinan atau problem yang kemudian ‘mengubah isu menjadi item agenda. Agenda tersebut oleh Cobb dan Elder dikarakteristikkan menjadi dua tipe : sitematik dan institusional. Agenda sitematis terdiri dari “ semua isu yang umumnya dirasakan oleh anggota komunitas politik sebagai isu yang pantas mendapat perhatian dan dianggap sebagai persolan didalam yurisdiksi yang sah dalam otoritas pemerintah (Cobb dan Elder, 1972 : 85). Agenda adalah istilah yang pada umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu isu yang dinilai oleh publik perlu diambil suatu tindakan. Kegiatan membuat masalah publik (public problems) menjadi masalah kebijakan (policy problems) sering disebut dengan penyusunan agenda (agenda setting). Dengan demikian, “policy agenda” akan memuat masalah kebijakan yang perlu direspons oleh sistem politik yang bersumber dari lingkungan. Agenda sebagai suatu kesepakatan umum, belum tentu tertulis tentang adanya suatu masalah publik yang perlu menjadi perhatian bersama dan menuntut campur tangan pemerintah untuk memecahkannya. Kepemimpinan politik merupakan faktor yang penting dalam penyusunan agenda. Para pemimpin politik mungkin menanggapi, menyebarluaskannya dan mengusulkan penyelesaian terhadap masalah-masalah tersebut. Dalam kaitan ini, Dalam kaitan ini, eksekutif daerah atau Pemerintah Daerah maupun anggota-anggota lembaga legislatif daerah (DPRD) mempunyai peran utama dalam politik dan pemerintahan untuk menyusun agenda publik.

menjadi sangat penting. Namun demikian cara dan mekanisme penyusunan agenda bagi suatu negara tentu sangat dipengaruhi oleh faktor kondisi politiknya. Agenda setting (penyusunan agenda) adalah tahap awal dari suatu proses kebijakan publik. Meskipun merupakan tahap awal, tetapi kegiatan menyusun agenda adalah kegiatan yang sulit karena meliputi pengenalan masalah yang benar. Hal ini dikarenakan pembuat kebijakan tidak selalu berhadapan dengan masalah yang akan dipecahkannya (melalui kebijakan yang akan diputuskannya). Meskipun terkadang pembuat kebijakan sudah menemukan “masalah”, tetapi belum tentu “masalah” itulah yang paling urgen dan dituntut oleh publik untuk dipecahkan. Apalagi biasanya “masalah” yang muncul itu sangat kompleks dan bervariasi, baik dari segi materinya maupun dari segi asal muasalnya. Konsepsi agenda yang lebih mendalam ditulis oleh Layne D. Hoppe yang berjudul “Agenda Setting Strategies: Pollution Policy”. Menurut Hoppe dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1969 itu, “Agenda adalah sebuah istilah tentang pola-pola tindakan pemerintahan yang spesifik sifatnya, terutama dalam tahapan awal perkembangan suatu kebijakan. Agenda bisa diartikan sebagai analisis tentang bagaimana suatu problem dikembangkan, didefinisikan, dan diformulasikannya cara-cara untuk pemecahannya” (Cobb & Elder, 1972). Roger W. Cobb dan Charles D. Elder (1972) membagi agenda kedalam dua macam, yaitu; Agenda Sistematis (Systemic Agenda), dan Agenda Institusional (Institutional Agenda). Agenda Sistematis adalah agenda yang memuat semua isu yang secara umum dipersepsikan oleh anggota masyarakat politik sebagai masalah publik dan masalahmasalah yang berhubungan dengan kekuasaan 2) Konsep Agenda Setting pemerintah yang ada. Sedangkan Agenda Kebijakan publik adalah suatu upaya Institusional adalah serangkaian masalah yang yang diambil untuk memecahkan masalah- secara eksplisit diangkat oleh lembaga masalah publik, maka penyusunan kebijakan (institusi) pengambil keputusan resmi untuk publik sudah seharusnya (senantiasa) dimulai dijadikan pertimbangan aktif dan serius dari adanya agenda setting yang disusun dalam mengambil keputusan. berdasarkan partisipasi publik. Ini berarti Agenda setting dengan demikian disusun keterlibatan publik dalam penyusunan agenda berdasarkan perebutan dan perjuangan n

Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di kota Makassar - Muhlis Madani

15


Vol.1 No.1 April 2011 kelompok-kelompok yang ada tersebut, dimana pemerintah dikelilingi oleh pengaruh kelompok-kelompok tersebut. Issues akan mudah tampil atau masuk dalam agenda sistemik menurut Cobb and Elder (1972) jika: 1. Isu itu memperoleh perhatian yang luas atau setidaknya dapat menimbulkan kesadaran masyarakat; 2. Adanya persepsi dan pandangan atau pendapat publik yang luas bahwa beberapa tindakan perlu dilakukan untuk memecahkan masalah itu; dan 3. Adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah itu merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari beberapa unit pemerintahan untuk memecahkannya.

keputusan-keputusan kebijakan maka terdapat pula banyak agenda lembaga. Pada tingkat nasional misalnya, kita akan mendapatkan agenda kepresidenan, agenda administratif, agenda pengadilan dan lain sebagainya. Agenda lembaga merupakan agenda tindakan yang mempunyai sifat lebih khusus dan lebih konkrit bila dibandingkan dengan agenda sistemik.

3) Konsep Pengelolaan Sampah Pasar Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan sifat fisik dan kimianya Isu politik (political issues) yang telah sampah dapat digolongkan menjadi : 1) masuk ke dalam agenda pemerintah tadi sampah ada yang mudah membusuk terdiri kemudian masuk ke dalam sistempolitik untuk atas sampah organik seperti sisa sayuran, sisa diproses (digodok) menjadi kebijakan publik. daging, daun dan lain-lain; 2) sampah yang Secara skematis kegiatan agenda setting dapat tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, digambarkan sebagai berikut. karet, logam, sisa bahan bangunan dan lainlain; 3) sampah yang berupa debu/abu; dan Agenda Setting Process 4) sampah yang berbahaya (B3) bagi kesehatan, seperti sampah berasal dari industri dan No Tataran Masalah rumah sakit yang mengandung zat-zat kimia Akibat yang terbatas, atau hanya Private I. menyangkut satu atau sejumlah kecil orang dan agen penyakit yang berbahaya. Problems yang terlibat secara langsung. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Public Problems: adalah masalah-masalah pada dalam Pasal 5 UU No.23 Th.1997 tentang Public II. yang mempunyai akibat lebih luas Problems termasuk akibat-akibat yang mengenai Pengelolan Lingkungan Hidup, bahwa orang-orang yang secara tidak langsung masyarakat berhak atas lingkungan hidup terlibat. yang baik dan sehat. Untuk mendapatkan hak Political issues; adalah perbedaan Political III. pendapat masyarakat tentang solusi dalam tersebut, pada Pasal 6 dinyatakan bahwa Issues menangani masalah (policy action) masyarakat dan pengusaha berkewajiban Systematic Agenda : isu dirasakan oleh semua warga masyarakat politik yang untuk berpartisipasi dalam memelihara Systemic IV. patut mendapat perhatian publik dan isu Agenda kelestarian fungsi lingkungan, mencegah dan tersebut berada dalam yuridiksi kewenangan pemerintah. menaggulangi pencemaran dan kerusakan Institutional Agenda: serangkaian isu yang lingkungan. Terkait dengan ketentuan Institutional secara tegas membutuhkan pertimbangan V. tersebut, dalam UU No. 18 Tahun 2008 secara Agenda pertimbangan yang aktif dan sering dari pembuat keputusan yang sah eksplisit juga dinyatakan, bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam SUMBER : COBB & ELDER, 1972 pengelolaan sampah. Agenda institusional atau pemerintah Dalam hal pengelolaan sampah pasal 12 terdiri dari masalah-masalah yang mendapatkan dinyatakan, setiap orang wajib mengurangi perhatian yang sungguh-sungguh dari pejabat dan menangani sampah dengan cara pemerintah. Karena terdapat bermacam- berwawasan lingkungan. Masyarakat juga macam pokok agenda yang membutuhkan dinyatakan berhak berpartisipasi dalam Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di kota Makassar - Muhlis Madani

16


Vol.1 No.1 April 2011 proses pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Cara partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan tatanan sosial budaya daerah masing-masing. Berangkat dari ketentuan tersebut, tentu menjadi kewajiban dan hak setiap orang baik secara individu maupun secara kolektif, demikian pula kelompok masyarakat pengusaha dan komponen masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang baik, bersih, dan sehat. Menurut Suarna (2008), beberapa pendekatan dan teknologi pengelolaan dan pengolahan sampah yang telah dilaksanakan antara lain adalah: n Teknologi Komposting n Teknologi Pembuatan Pupuk Kascing n Pengolahan sampah menjadi listrik. n Pengelolaan sampah mandiri n Pengelolaan sampah berbasis masyarakat Pola pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebaiknya dilakukan secara sinergis (terpadu) dari berbagai elemen (pemerintah, LSM, pengusaha/swasta, sekolah, dan komponen lain yang terkait) dengan menjadikan komunitas lokal sebagai objek dan subjek pembangunan, khususnya dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan bersih, aman, sehat, asri, dan lestari C. METODE PENELITIAN 1) Tipe & Desain Penelitian Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yang bersifat kualitatif dengan mempergunakan data kualitatif maupun kuantitatif. Dalam penelitian kualtitatif, prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (key informan) yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian (Bungin, 2003: 53). Mengingat dasar penelitian ini bersifat studi kasus, sehingga metode pengumpulan data akan lebih banyak

diadakan dengan instrumen indepth intervieuw dengan key informan yang terpilih. 2) Pendekatan dan Teknik Pengumpulan Data Pendekatan Pengambilan data dilakukan dengan metode (Rural Rapid Appraisal) RRA yaitu dengan memahami masyarakat secara cepat. Pendekatan ini sangat kasar dalam metode pengambilan data. Selain itu peneliti juga melakukan pendekatan dengan metode PRA (Participatory Rural Appraisal) yaitu memahami masyarakat secara partisipatif. Untuk mendapatkan data sekunder dan data primer yang akurat maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1. Studi Pustaka (Library Research) Dalam studi pustaka ini penulis berusaha menelaah berbagai bahan bacaan/pustaka berupa buku-buku, majalah, surat kabar, undang-undang, peraturan pemerintah serta dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan diteliti. 2. Studi Lapangan (Field Research) Studi lapangan ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau obyek yang telah ditentukan. Studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut: a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada informan yang memiliki informasi tentang aspek pengelolaan sampah pasar. a. Focussed Group Discussion (FGD), yaitu teknik pengumpulan melalui disksusi kelompok terarah pada beberapa key informan. 3) Analisa Data Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dilapang dari hasil wawancara yang mendalam dan FGD dari informan dan key informan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di kota Makassar - Muhlis Madani

17


Vol.1 No.1 April 2011 D. HASIL DAN PEMBAHASAN 1) Kondisi Eksisting Pengelolaan Sampah Pasar Di Kota Makassar Sampah masih menjadi persoalan yang tiada hentinya. Kemampuan dan kapasitas pemerintah yang rendah diperhadapkan dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah telah menjadi kombinasi buruk penanganan sampah di kota Makassar. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa masalah sampah tanggung jawab pemerintah semata. Sebagian masyarakat juga beranggapan sampah bukanlah masalah bila tidak berada di sekitarnya. Terkait dengan masalah pengelolaan sampah dan upaya menciptakan lingkungan kota yang lebih baik, akhirnya pada tanggal 15 Mei 2004 dicanangkanlah kampanye Makassar bersih oleh Walikota Makassar, yang bertujuan menggugah kesadaran masyarakat dan menciptakan tanggung jawab bersama terhadap permasalahan sampah di kota Makassar (Status Lingkungan Hidup daerah Kota Makassar, 2006). Selain itu, sejak tahun 2008 pemerintah kota Makassar juga mencanangkan Program Makassar Grean and Clean untuk menuju Makassar Bersih. Namun

upaya ini, tidak akan berhasil sepenuhnya tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Sampah merupakan salah satu ekses dari kegiatan penduduk, baik sampah padat, cair dan gas yang berasal dari kegiatan rumah tangga, industri dan kegiatan perkotaan lainnya. Data mengenai kondisi umum persampahan di kota Makassar pada Tahun 2008 disajikan pada tabel 01. Secara umum, dari data kondisi lokasi sumber sampah memperlihatkan bahwa beberapa lokasi mampu mengelola sampahnya secara keseluruhan. Pada lokasi-lokasi tersebut, misalnya permukiman mewah, pantai wisata dan kawasan perkantoran dapat dikatakan bahwa timbulan sampah yang terjadi setiap hari, hampir seluruhnya dapat diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sebaliknya, data juga memperlihatkan bahwa beberapa lokasi di kota Makassar belum mampu menangani timbulan sampah dengan cara mengangkutnya ke TPA. Berdasarkan tabel 01, sumber sampah terbesar adalah dari permukiman sederhana yang ada di Kota Makassar. Dari total timbulan sampah harian, rata-rata persentase sampah yang terangkut dan dibuang ke TPA berjumlah sekitar 1093,29 m 3/hari. Sedangkan total

Tabel No.01. Timbulan Sampah Dan Yang Terangkut Di Kota Makassar Tahun 2008

Sumber Data : Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup & Keindahan Kota Makassar, 2009

Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di kota Makassar - Muhlis Madani

18


Vol.1 No.1 April 2011 timbulan adalah 1.282,45 m3/hari, sehingga lokasi TPA yang dapat digolongkan sebagai total timbulan yang tidak terangkut adalah unmanaged disposal sites. Bahkan, di wialayah sebesar 189, 16 m3/hari atau berkisar 14 %. tertentu seperti Kalimantan dan Sulawesi, terdapat beberapa kota kecil yang memiliki Tabel No.02. tempat pembuangan akhir yang sulit Komposisi Sampah Di Kota Makassar dikategorikan sebagai TPA (uncategorized Periode Desember 2008 disposal sites). Sistem pengelolaan sampah yang dilakukan dengan cara pembuangan terbuka mengindikasikan bahwa di kota tersebut tidak dilakukan upaya pemilahan sampah. Dengan sistem open dumping, kemampuan pengelola untuk mengangkut sampah cenderung menurun atau realtif tetap. Di sisi lain, jumlah penduduk menunjukkan Sumber Data : Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup & Keindahan gejala yang semakin meningkat. Hal ini Kota Makassar, 2009 menyebabkan volume timbulan sampah Berdasarkan tabel No. 02 di atas, komposisi meningkat, sementara kemampuan terbesar sampah di kota Makassar Periode mengangkut sampah relative tidak berubah Desember 2008 adalah sampah organik (bio (Status Lingkungan Hidup Daerah, 2006). waste) yang layak kompos sebesar 83,61 %, Pengelolaan pasar di kota Makassar, dan yang terkecil adalah komposisi sampah umumnya dilakukan oleh perusahaan daerah kayu sebesar 0,18 %. Sampah organik dengan Pasar (PD Pasar) dan kepemilikan kios/toko proporsinya yang terbesar, merupakan secara perorangan. Salah satu permasalahan permasalahan utama persampahan di kota pada pasar di kota Makassar adalah masalah Makassar ; bila tidak dikelola dengan baik, pengelolaan sampah. Pasar-pasar di kota sampah organik dapat menjadi sumber Makassar menghasilkan sampah dalam jumlah pencemar lingkungan yang potensial. yang besar yaitu sekitar 574,80 m3/hari. Atau Berbeda dengan sampah organik, sampah sumber penyumbang sampah kedua terbesar anorganik pada batas-batas tertentu, melalui di kota Makassar setelah permukiman mekanisme pasar, dapat digunakan kembali sederhana. sebagai bahan baku industri (Kementrian Sebagian besar sampah tersebut berasal Negara Lingkungan Hidup-JICA, 2008), kecuali dari pedagang, konsumen, baik dari barangjenis-jenis sampah anorganik yang sulit barang yang dijual di pasar berupa kemasan, didaurulang atau terlalu mahal biaya pendaur kulit sayur, atau sisa olahan barang yang akan ulangannya, misalnya kantong-kantong plastik dijual. Komposisi sampah dari sampah pasar atau kemasan-kemasan makanan instan. kota Makassar adalah berupa sampah organik Sistem pelayanan pembuangan sampah di dan anorganik. Sampah organik terbesar kota Makassar saat ini sudah dilayani oleh bersumber dari sayur mayur. Sedangkan armada sampah yang pengelolaannya berada sampah anorganik biasanya dari kemasan di bawah naungan Dinas Pengelolaan barang dagangan berupa kantung plastik, Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota karung, kertas, dsb. Makassar, mulai dari daerah permukiman, Dalam pengelolaan persampahan skala daerah perdagangan, pusat pemerintahan, kota yang rumit, terdapat beragam stakeholders lokasi kegiatan sosial dan pendidikan. Sistem yang teribat secara langsung ataupun tidak pengelolaan sampah di kota Makassar pada langsung. Setiap stakeholders berperan sesuai umumnya menekankan pendekatan Kumpul- dengan posisinya masing-masing. Dalam skala angkut-buang dan sistem pembuangan di TPA kota, peran pemerintah kota dalam mengelola secara terbuka (open dumping). sampah sangat-lah penting, dan pengelolaan Dari keseluruhan TPA menerapkan sistem sampah merupakan salah satu tugas utamanya pembuangan terbuka, sekitar 60 % memiliki sebagai bentuk pelayanan yang merupakan Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di kota Makassar - Muhlis Madani

19


Vol.1 No.1 April 2011 bagian dari infrastruktur kota tersebut. Stakeholders utama yang terdapat dalam pengelolaan sampah pasar adalah pengelola kota dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar. 2) Tahapan Penyusunan Agenda Sistem pengelolaan sampah konvensional yang masih berdasarkan prinsip KumpulAngkut-Buang dan sepenuhnya tergantung dari keberadaan TPA, diperkirakan bahwa dalam 510 tahun ke depan, pengelolaan sampah di banyak kota di Indonesia akan mengalami persoalan dengan habisnya masa pakai TPA sementara lokasi pengganti semakin sulit diperoleh sehubungan dengan terbatasnya lahan dan meningkatnya resistensi masyarakat terhadap keberadaan TPA, khususnya yang terletak di sekitar permukiman penduduk (Status Lingkungan Hidup, 2006). Pada situasi seperti inilah maka upaya menemukenali sebuah tahapan penyusunan agenda dalam pengelolaan sampah pasar di Kota Makassar menjadi sangat isu yang strategis. Transformasi isu menjadi isu agenda kebijakan merupakan produk dari sebuah interaksi antar aktor dan stakeholders dalam menyusun formulasi kebijakan pengelolaan sampah pasar di Kota Makassar. Secara kenseptual dapat di lihat dalam tabel no. 3 di bawah ini. Tabel No. 03 Matriks Agenda Setting : Pengelolaan Sampah Pasar di Kota Makassar

1. Private Problem Pasar sebagai suatu tempat perdagangan merupakan sumber timbulan sampah dan limbah cair dari kawasan komersial. Sebagai sebuah pusat perdagangan, pasar selalu berada di lokasi yang strategis, bahkan banyak dijumpai letak pasar ada di pusat kota. Pasar mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan sampah dan limbah cair. Sementara lahan TPA (tempat pembuangan akhir) merupakan permasalahan tersendiri yang dihadapi suatu kota besar. Untuk dapat mengelola sampah dan limbah cair pasar dengan benar, maka awal yang paling penting diketahui adalah pemahaman terhadap kuantitas, wujud, karakteristik dan potensi dari sampah dan limbah cair yang akan dikelola. Meningkatnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat urban maupun dari aktivitas pasar. Sementara itu, rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah menjadi suatu permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan lingkungan bersih dan sehat. Kegiatan pengolahan sampah pasar selama ini relatif belum melibatkan masyarakat sebagai akibat dari kebijakan pemerintah daerah yang bersifat top down. Salah satu indikatornya adalah kebijakan tarif retribusi kebersihan hanya ditentukan oleh aparatur pemerintah daerah dan relatif belum memperhatikan aspirasi masyarakat menyangkut berapa sesungguhnya para pedagang bersedia membayar untuk mendukung kegiatan pengolahan sampah di lingkungannya. Pola penanganan masalah sampah yang cenderung reaktif dan parsial terbukti tidak mampu menyelesaikan problem sampah pasar ini secara holistik. Pada saat yang sama, akibat nyata yang ditimbulkan telah membawa terganggunya aktivitas penjual dan pembeli dalam aktivitas transaksi jual-beli. Kondisi sampah yang berserakan membuat pembeli akan tidak nyaman untuk berbelanja di pasar tradisonal. Pada saat yang sama, semakin maraknya serbuan pasar retail modern yang menawarkan kenyamanan dan kebersihan, membuat pengujung pasar tradisional menjadi semakin berkurang. Dengan semakin

Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di kota Makassar - Muhlis Madani

20


Vol.1 No.1 April 2011 berkurangnya frekuensi kunjungan pembeli ke pasar tradisonal, maka secara agregat pendapatan pedagang pasar pun menjadi menurun. 2. Public Problem Sampah telah menjadi masalah yang besar, bagi kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, termasuk Makassar. Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan yang masih rendah khususnya di perkotaan dapat berdampak pada meningkatnya wabah penyakit menular seperti tipus, kolera, muntaber, disentri, pes, leptospirus, salmonelosis, demam gigitan tikus. Selain itu, sampah yang dibuang ke kanal dan saluran pembuangan berpotansi menimbulkan banjir. Volume sampah di Makassar tahun 2004 tercatat 4.330 ton perhari, jumlah ini meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2003 sebesar 3.748 ton, dengan komposisi sampah organik 87,21%, kertas 4,42%, plastik 5,84% dan selebihnya alumunium, kaca, kayu dan jenis lainnya. Kapasitas limbah padat Makassar untuk saat ini mencapai 1.860 m3/ hari yang dibuang ke TPA Tamangapa. Timbulan sampah pasar mencapai 60,10 % atau 16,69 % dari total timbulan sampah kota Makassar (STLHD, 2006). Sebagian besar sampah tersebut adalah sampah organik yang berasal dari pedagang sayur-mayur dan buahbuahan serta sisa-sisa makanan, serta dari para pembeli dan pengunjung yang membuang sampah sembarangan, tentu akan membuat kualitas lingkungan menjadi tercemar. Hal ini diakibat-kan bukan saja karena pertambahan jumlah penduduk tetapi juga karena meningkatnya timbulan sampah per kapita yang disebabkan oleh perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan. Sampah organik yang umumnya berasal dari sisa sayur-sayuran dan buah-buahan serta kantong kemasan berbahan plastik, yang tidak terangkut dengan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sekitar pasar menjadi berserakan hingga ke saluran drainase dan kanal. Timbulan sampah yang menyumbat drainase dan kanal, pada musim penghujan dapat menimbulkan banjir. Selain menimbulkan banjir, timbulan sampah yang

tidak terangkut dengan cepat di bak sampah, yang juga difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) hingga ke badan jalan secara nyata telah menimbulkan kemacetan lalu lintas. 3. Policy Issues Selama ini, metode pengelolaan sampah pasar yang diterapkan pemerintah kota terhadap pasar tradisional masih bersifat konvensional. Pola kumpul-angkut-buang/ bakar sebenarnya sudah tidak memadai lagi ditengah upaya peningkatan nilai ekonomi dari sampah. Metode 3R (reduce, reuse, recycle) yang memungkinkan terjadinya daur-ulang sampah secara berkelanjutan. Dengan metode ini, sampah bukan lagi barang yang tidak berguna tetapi menjadi sebuah komoditi yang bernilai ekonomi tinggi. Permasalahan pengelolaan sampah terutama di Pasar Pabbaeng-baeng dan Pasar Terong terutama pada teknis operasional yaitu sistem pewadahan dan pengangkutan yang tidak memadai, serta peran serta masyarakat khususnya pedagang masih kurang dalam penanganan sampah pasar. Selama ini, pilihan metode konvensional yang digunakan tidak ditunjang oleh jumlah fasilitas persampahan yang memadai. Bak sampah yang berfungsi TPS dan mobil angkutan sampah jumlahnya sangat tidak proporsional dengan laju pertumbuhan sampah yang ada. Disamping itu, aspek maintainance (pemeliharaan) terhadap fasilitas yang ada serta jumlah personil operator kebersihan juga belum pada kategori yang memadai. Dinas Pengolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan (DPLHK) Kota Makassar, sebagai leading sector penanganan masalah ini masih diperhadapkan pada problem birokrasi kronis, seperti keterbatasan dari sisi anggaran, personil hingga pada resistensi terhadap perubahan metode pengeloaan sampah. Keseluruhan problem yang dihadapi dari sisi manajemen, pada saat yang sama tidak di dukung oleh kesadaran yang tinggi dari kalangan pedangang, terutama dalam mengumpulkan sampah dagangannya. Kurangnya kesadaran dan perhatian para pedagang mengakibatkan mereka membuang

Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di kota Makassar - Muhlis Madani

21


Vol.1 No.1 April 2011 sampah sembarangan, sehingga mengotori kanal, di sekitar tempat jualan pedagang, bahkan di ruas jalan menuju pasar juga terlihat tumpukan sampah. Situasi ini seharusnya menyadarkan pemerintah kota bahwa perbaikan manajemen sampah pasar tidaka bisa dilakukan hanya dengan memperbaiki sarana dan prasarana saja. Perlu sentuhan pada aspek manusianya, dalam hal ini peningkatan kesadaran melalui pembinaan pedagang untuk berperan dalam mengelola sampah pasar.

dan bersih, dan mampu bersaing pasar retail modern yang semakin menjamur. Partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah pasar menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini terkait dengan kesadaran bahwa di era new governance, pemangku kepentingan utama pembangunan buka hanya di sektor pemerintah. Anggapan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa masalah sampah tanggung jawab pemerintah semata perlu direorientasikan. Dalam pola interaksi new governance, pedagang tidak lagi diposisikan hanya sebagi obyek pasif yang 4. Systemic Agenda hanya bisa memproduksi sampah dan Sampah masih menjadi persoalan yang membayar retribusi, tetapi menjadi bagian dan tiada hentinya. Kemampuan dan kapasitas aktor penting dalam pengelolaan sampah pasar. pemerintah yang rendah diperhadapkan Partisipasi pedagang dapat dilakukan mulai dengan kesadaran masyarakat yang masih dilevel penyusunan rencana (perencanaan), rendah telah menjadi kombinasi buruk tindakan pelaksanaan, hingga ditahap penanganan sampah di kota Makassar. monitoring (pengawasan). Sebagian masyarakat juga beranggapan sampah bukanlah masalah bila tidak berada di 5. Institutional Agenda sekitarnya. Dari total timbulan sampah harian, rataTerkait dengan masalah pengelolaan rata persentase sampah yang terangkut dan sampah dan upaya menciptakan lingkungan dibuang ke TPA berjumlah sekitar 1093,29 kota yang lebih baik, akhirnya pada tanggal 15 m3/hari. Sedangkan total timbulan adalah Mei 2004 dicanangkanlah kampanye 1.282,45 m 3/hari, sehingga total timbulan Makassar bersih oleh Walikota Makassar, yang yang tidak terangkut adalah sebesar 189, 16 bertujuan menggugah kesadaran masyarakat m3/hari atau berkisar 14 % (DPLHK, 2009). dan menciptakan tanggung jawab bersama Sistem pelayanan pembuangan sampah di terhadap permasalahan sampah di kota kota Makassar saat ini sudah dilayani oleh Makassar (Status Lingkungan Hidup daerah armada sampah yang pengelolaannya berada Kota Makassar, 2006). Selain itu, sejak tahun di bawah naungan Dinas Pengelolaan 2008 pemerintah kota Makassar juga Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota mencanangkan Program Makassar Grean and Makassar, mulai dari daerah permukiman, Clean (MGC) untuk menuju Makassar Bersih. daerah perdagangan, pusat pemerintahan, Namun upaya ini, tidak akan berhasil lokasi kegiatan sosial dan pendidikan. Sistem sepenuhnya tanpa adanya dukungan dari pengelolaan sampah di kota Makassar pada masyarakat. umumnya menekankan pendekatan KumpulSecara umum, kini fungsi pasar angkut-buang dan sistem pembuangan di TPA bertransformasi dari fungsi sebagai arena secara terbuka (open dumping). transaksi menjadi fungsi produsen sampah, Dalam pengelolaan persampahan skala penyebab banjir, dan kemacetan. Langkah kota yang rumit, terdapat beragam sistemik yang diharus dilakukan pemerintah stakeholders yang teribat secara langsung kota adalah dengan segera melakukan langkah ataupun tidak langsung. Setiap stakeholders revitalisasi pasar tradisional, dari sisi berperan sesuai dengan posisinya masingmanajemen dan penataan fisik. Langkah in masing. Dalam skala kota, peran pemerintah diharapkan akan mengembalikan fungsi kota dalam mengelola sampah sangatlah pasar tradisional sebagai arena jual-beli yang penting, dan pengelolaan sampah merupakan egaliter serta menghadirkan suasana nyaman salah satu tugas utamanya sebagai bentuk

Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di kota Makassar - Muhlis Madani

22


Vol.1 No.1 April 2011 pelayanan yang merupakan bagian dari infrastruktur kota tersebut. Stakeholders utama yang terdapat dalam pengelolaan sampah pasar adalah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar dengan Pedagang pasar. Hubungan kemitraan antar kedua aktor dan kelembagaan ini menjadi solusi dalam mengatisipasi laju pertumbuhan aktivitas ekonomi pasar yang menghasilkan ribuan ton meter-kubik jumlah sampah. Dari titik inilah, upaya mendorong perluasan partsipasi pedagang dalam pengelolaan sampah pasar penting untuk menjadi agenda kebijakan Pemerintah Kota Makassar. E. KESIMPULAN DAN SARAN

pemilahan pada tahap awal dan sampah yang ada (organik) dibuat kompos. Untuk pengadaan bahan dan peralatannya dapat disediakan dan dibantu oleh pihak pengelola pasar kerjasama dengan pihak pemerintah. Pemerintah Kota Makassar, yakni Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan agar meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah baik itu berupa penambahan jumlah bak tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di pasar, penambahan jumlah petugas kebersihan, maupun peningkatan jumlah armada pengangkutan sampah, sehingga sampah yang tidak dapat ditangani dapat diangkut secara keseluruhan ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA). n

Pemerintah Kota Makassar mesti melakukan pembenahan serius terhadap 1) Kesimpulan fasilitas persampahan, terutama pada kondisi Sampah telah menjadi masalah yang besar, bagi kota-kota besar di Indonesia seperti pasar pascarevitalisasi. Sistem dan penyediaan Jakarta, Surabaya, Bandung dan termasuk fasilitas tersebut melibatkan partisipasi Makassar. Timbulan sampah pasar mencapai pedagang. Pendekatan secara partisipatif dalam 60,10 % atau 16,69 % dari total timbulan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sampah kota Makassar (STLHD, 2006). fasilitas akan meningkatkan rasa memiliki di Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan kalangan pedagang pasar. yang masih rendah khususnya di perkotaan n Peraturan Daerah (Perda) tentang dapat berdampak pada menurunnya aktivitas penataan Pasar Tradisional perlu dipercepat ekonomi pada pasar tradisional serta memicu pembahasan dan atau pemberlakuannya, peningkatan penyakit menular seperti diare, terutama hal yang berkaitan dengan sistem dan disentri, pes, dll. prosedur pengelolaan sampah pasar. Gagasan Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dan kebijakan revitalisasi pasar tradisional maka dapat ditarik kesimpulan yakni Sistem diharapkan tidak hanya terfokus pada aspek pengelolaan sampah yang selama ini penataan spasial (keruangan), tetapi juga diterapkan di Pasar belum memberikan hasil memperhatikan aspek sosial dan pengelolaan yang optimal karena kurangnya ketersediaan lingkungan terutama aspek persampahan. TPS, pengangkutan sampah ke TPA belum dilaksanakan secara rutin, penyediaan DAFTAR PUSTAKA infrastruktur persampahan yang masih minim oleh instansi terkait. Sementara Partisipasi Birkland, Thomas A. 1997. Efter Disaster : pedagang masih rendah, ditandai dengan Agenda Setting, Public Policy, and kurangnya keterlibatan pedagang mulai dari Focusing Event, Washington : George tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengaTown University Press. wasan pengelolaan sampah. Untuk itulah penyusunan agenda kebijakan pengelolaan Cobb, Roger. W. & Charles. D. Elder, 1972. sampah pasar penting untuk dilakukan. Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Building, John 2) Saran Hopkins University Press. n Setiap pasar dianjurkan menggunakan tempat sampah dua partisi dan dilakukan DPLHK, 2009. Komposisi Sampah Di Kota n

Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di kota Makassar - Muhlis Madani

23


Vol.1 No.1 April 2011 Makassar Periode Desember 2008, Harper Collins Laporan Bulanan Dinas Pengeloaan Lingkungan Hidup & Keindahan Kota Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). Makassar 2006, Melaui Makassar Bersih, Menuju Kota Berkelanjutan, Buku Parameter Dye, Thomas, R. 2005. Understanding Public Basis Data, Makassar : Dinas PLHK & Policiy (ed.7th). New Jersey: Pearson CV. Globalindo Konsultama. Prentice Hall Shinichi Shigetomi, (2002), “The State and Gupta, Dipak K. 2001. Analyzing Public Policy, NGOs: Issue &Analytical Framework�, Concepts, Tools, and Techniques, dalam Shinichi Shigetomi (ed.), 2002. Singapore : CQ Press. The State & NGOs: Perspective from Asia, Singapore: ISEAS. Kementrian Negara Lingkungan Hidup, 2008. Statistik Persampahan Indonesia. Japan Stone, Deborah. 2002. Policy Paradox : The Art International Cooperation Agency of Political Decision Making. Rev. ed. (JICA), Jakarta. New York: W.W Norton) Kingdon, John W. 1995. Agendas, Alternatives, and Public Policies, 2nd ed. New York :

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

*******

Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di kota Makassar - Muhlis Madani

24


Vol.1 No.1 April 2011

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK MELALUI PENINGKATAN RASIO PENDIDIK & PEMERATAAN PENYEBARAN PENDIDIK DI KABUPATEN JENEPONTO Nuryanti Mustari ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Implementasi Kebijakan Peningkatan rasio pendidik dan pemerataan penyebaran pendidik di Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu program untuk meningkatkan kompetensi pendidik yang muaranya adalah meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Jeneponto. Sampel penelitian adalah implementor kebijakan yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto dan Objek Kebijakan yaitu guru-guru IPA, IPS dan Bahasa SMA se Kabupaten Jeneponto yaitu 7 Sekolah Menengah Atas. Dan Informan dari institusi Dinas Pendidikan yaitu Kepala Dinas pendidikan, Sekretaris Dinas pendidikan, Kepala Bidang Ketenagaan, dan Kepala Bidang Kejuruan dan SLTA. Responden dipilih melalui teknik Proportional Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dokumentasi, rekaman arsip, wawancara dan observasi langsung. Teknik analisas data adalah teknik analisa siklus yang meliputi tahap-tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan rasio pendidik dan pemerataan penyebaran pendidik di Kabupaten Jeneponto belum berjalan efektif sehingga masih banyak yang perlu dibenahi dan diperhatikan oleh Pemerintah. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Peningkatan peningkatan rasio pendidik dan pemerataan penyebaran pendidik.

PENDAHULUAN Isu sentral yang berkembang di Indonesia dewasa ini dalam bidang pendidikan adalah masalah rendahnya mutu pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia dinilai masih rendah bila dibandingkan dengan negara lain. Hal ini dibuktikan dari fakta dalam beberapa tahun terakhir tentang mutu pendidikan di Indonesia yang sungguh memprihatinkan. Menurut Engkoswara dalam seminar Nasional

Kualitas Pendidikan dalam membangun kualitas bangsa (Desember, 2006) bahwa Indonesia hanya menempati urutan 102 dari 107 negara di dunia dan urutan 41 dari 47 negara di Asia. Fakta lain bahwa kualitas pendidikan kita masih rendah, tertinggal dibanding negara lain dilihat dari Laporan United National, Scientific, and Cultural Organisation (UNESCO), 25


Vol.1 No.1 April 2011 November 2007 menyebutkan peringkat Indonesia di bidang pendidikan turun dari peringkat 58 ke peringkat 62. Selain itu, rendahnya mutu pendidikan Indonesia juga dapat dilihat dari rendahnya daya saing Indonesia, yang menurut World Economic Forum, 2007-2008 berada di level 54 dari 131 negara, jauh di bawah peringkat daya saing sesama Negara Asean seperti Malaysia yang berada di urutan ke-21 dan Singapura berada pada urutan ke-7. Hal yang perlu diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya daya saing selain faktor birokrasi, lingkungan serta perangkat dan penegakan hukum (Tangkilisan, 2008). Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dapat juga dilihat dari rendannya standar kelulusan yang ditetapkan. Data Departemen Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2004/2005 standar kelulusan Ujian Akhir Nasional (UAN) adalah 4,01. Penetapan standard tersebut adalah tergolong rendah, jauh dari standar kelulusan Malaysia yang mematok angka 6,00, dan standard kelulusan Singapura yang mematok angka 8,00. Ironisnya, pada Tahun 2004 dengan standar kelulusan yang tergolong rendah tersebut, pada pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) Tahun 2004, hasilnya sangat mengagetkan semua pihak karena masih saja ada sekolah yang jumlah siswanya tidak lulus 100% (Depdiknas). Dunia pendidikan dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menuai protes baik dari masyarakat maupun dari orang tua siswa. Siswa yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang. Hebatnya dengan tanpa diberikan program pengayaan dan remedial, hasil ujian tersebut nyaris tidak terdengar ada yang tidak lulus. Pada Tahun 2005/2006 dilaksanakan Ujian Nasional (UN) yang merupakan penerapan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dengan standard kelulusan sedikit dinaikkan menjadi 4,25, tetapi juga hasilnya tidak jauh berbeda dengan UAN tahun 2004 yang juga menuai protes dari berbagai pihak termasuk pengamat pendidikan dan politisi di DPR yang menginginkan ditiadakannya

UAN (Marliana, 2007). Hal ini disebabkan karena nasib siswa SMA ditentukan oleh empat bidang studi yang diujikan, satu bidang studi saja yang tidak mencapai standar kelulusan walaupun ada bidang studi lain yang nilainya melebihi standar dan dapat menutupi kekurangan nilai dari bidang studi yang tidak mencapai standard tersebut, tetap saja siswa dinyatakan tidak lulus. Contoh kasus adalah juara olympiade Fisika yang gagal Ujian Nasional karena nilai Matematikanya hanya 4,00. Selain itu, banyak siswa SMA yang mengikuti penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur penelusuran minat dan kemampuan (PMDK) yang diterima di salah satu PTN, tidak bisa melanjutkan pendidikannnya. Rendahnya mutu pendidikan adalah persoalan bangsa yang sangat krusial, yang membutuhkan perhatian semua pihak khususnya pemerintah. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan. Rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Jeneponto, kususnya pada tingkat SLTA dapat dilihat dari prosentase kelulusan dan niali ratarata Ujian Akhir Nasional yang merupakan tonggak-tonggak keberhasilan sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, serta tingkat kelulusan pada perguruan tinggi negeri yang merupakan barometer untuk mengukur prestasi sekolah dalam memberikan pelayanan minimal pendidikan. Tabel 1. Persentase Kelulusan Peserta Ujian Nasional Tingkat SLTA Kabupaten Jeneponto 2006-2008 Tahun

Jumlah Peserta

Jumlah Lulus

Presentase Lulus

Presentase Kelulusan Sulsel

Peringkat Se Sulsel

2006

1503

1499

99,73%

96,80 %

3

2007

1493

1472

98,59%

94,37 %

4

2008

1497

1468

98,06%

96,74 %

9

Sumber Data Sekunder Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, 2009

Informasi yang dapat kita telah adalah bahwa persentase kelulusan siswa Sekolah Menengah Tingkat Atas Kabupaten Jeneponto mengalami penurunan, kurun waktu 20062008, sementara disisi lain juga memperlihatkan persentase kelulusan yang lebih tinggi dari persentase rata-rata kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Sulawesi

Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik dan Pemerataan Penyebaran Pendidik Di Kabupaten Jeneponto - Nuryanti Mustari

26


Vol.1 No.1 April 2011 Selatan. Persentase kelululusan siswa Sekolah Menengah Atas Kabupaten Jeneponto walaupun mengalami penurunan yang cukup signifikan kurun waktu 2006-2008, tetapi memperlihatkan prosentase rata-rata kelulusan yang jauh diatas prosentase rata-rata kelulusan Sekolah Menengah Atas tingkat Sulawesi Selatan. Ironisnya, dengan prosentase kelulusan siswa Sekolah Menengah Atas Kabupaten Jeneponto yang tinggi ternyata berbanding terbalik dengan capaian Nilai Ujian Akhir Sekolah yang memperlihatkan penurunan yang signifikan kurun waktu 2006-2008, khususnya untuk jurusan IPA dan IPS. Padahal, capaian Nilai Ujian Akhir Nasional merupakan tonggak-tonggak keberhasilan sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Rendahnya atau menurunnya mutu pendidikan di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat dari penurunan capaian nilai ujian akhir nasional. Untuk lebih jelasnya, akan diuraikan dalam Tabel 2 berikut:

Perguruan Tinggi Negeri, dengan mengambil sampel SMA 1 Binamu sebagai sekolah unggulan, disajikan dalam Tabel 3 berikut: Tabel 3. Jumlah Siswa SMA 1 Binamu Kabupaten Jeneponto yang Lulus Seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan PMDK Tahun 2002-2007

Sumber Data Sekunder, SMA 1 Binamu Kabupaten Jeneponto, 2009

Rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Jeneponto juga dapat dilihat dari animo siswa untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan Tabel 2. tinggi khususnya perguruan tinggi negeri Capaian Nilai Ujian Akhir Nasional Tingkat SLTA Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2008 sangat rendah, seperti terlihat pada tabel 3 tersebut di atas, dimana pada tahun 2003 Nilai Rata-Rata Perolehan Jurusan Tahun UAN Tingkat Sulsel Peringkat Sulsel sampai dengan tahun 2006 sangat sedikit IPS BHS IPA IPS BHS IPA IPS BHS IPA 23,77 22,55 22,68 2 7 2 25,00 22,88 24,29 2006 jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan 23,51 21,71 21,10 16 11 6 22,95 21,31 22,25 2007 pada perguruan tinggi negeri, hal ini 46,77 46,26 42,60 15 20 1 46,81 45,42 46,79 2008 disebabkan kurangnya pemahaman mereka Sumber Data Sekunder Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, 2009 tentang pentingnya pendidikan untuk investasi Rendahnya mutu pendidikan di masa depan, demikian menurut LY (wakil Kabupaten Jeneponto khususnya pada tingkat kepala sekolah bidang kesiswaan SMA 1 SLTA, dapat pula dilihat dari rendahnya Binamu Kabupaten Jeneponto). Jumlah siswa tingkat kelulusan siswa dalam seleksi Ujian yang melanjutkan pendidikan ke perguruan Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang tinggi negeri tidak sebanding atau bahkan merupakan barometer untuk mengukur menunjukkan ketimpangan yang besar jika prestasi sekolah dalam memberikan dibandingkan dengan jumlah siswa SMA 1 pelayanan minimal pendidikan. Pada Tahun Binamu Kabupaten Jeneponto yang lulus Ujian 2006, dari 1499 jumlah lulusan Sekolah Akhir Nasional dari Tahun 2002 sampai dengan Menegah Atas, sekitar 824 siswa tersebar Tahun 2007 yang mencapai angka kelulusan pada perguruan tinggi swasta. Pada Tahun 100 persen. Tabel 4. 2007, jumlah siswa yang terdaftar pada SMA 1 Binamu Kabupaten Jeneponto yang Lulus perguruan tinggi swasta tersebut sebanyak Jumlah SiswaUjian Akhir Nasional Tahun 2002-2007 1188, dan pada tahun 2008 meningkat sebanyak 2.131 siswa (Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto, 2009). Untuk mengetahui jumlah lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas yang lulus selekasi Ujian Masuk Sumber Data Sekunder, SMA 1 Binamu Kabupaten Jeneponto, 2009 Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik dan Pemerataan Penyebaran Pendidik Di Kabupaten Jeneponto - Nuryanti Mustari

27


Vol.1 No.1 April 2011 Tonggak-tonggak kunci keberhasilan sekolah dari segi output yang termaktub dalam standar nasional pendidikan, salah satu itemnya adalah dengan melihat banyaknya jumlah lulusan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi negeri. Rendahnya animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan juga merupakan salah satu indikator rendahnya mutu pendidikan. Kelompok Kerja Pengkajian, Perumusan Filosofis kebijakan dan Strategi Pendidikan Nasional (1999) bahwa rendahnya mutu pendidikan di Indonesia selama ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya (1) tidak adanya relevansi pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja, (2) tidak terjadinya proses belajar dengan baik, disebabkan kurang profesionalnya tenaga pengajar, (3) kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang kegiatankegiatan pembelajaran, (4) pelaksanaan pendidikan selama ini bersifat sentralistik, sehingga mematikan potensi-potensi yang ada di daerah untuk mengembangkan pendidikan yang akan dilaksanakan. Walaupun guru dan pengajar bukan satusatunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi atau kompetensi sebagai cermin kualitas pendidik memberikan andil yang sangat besar pada kualitas pendidikan. Guru punya peran yang sangat besar dalam menciptakan manusia– manusia handal. Menurut Hamalik (2006: 19) bahwa masalah pendidik dalam hal ini guru adalah masalah yang penting. Penting oleh sebab mutu pendidik turut menentukan mutu pendidikan. Sedangkan mutu pendidikan akan menentukan mutu generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Michael G. Fullan yang dikutip oleh Suyanto dan Hisyam (2000) mengemukakan bahwa: “Educational change depends on what teachers do and think...� Upaya peningkatan mutu pendidik dilakukan oleh pemerintah dengan lahirnya sebuah kebijakan yang tertuang dalam

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang RPJM Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2008. Di dalam Perda tersebut tertuang uraian kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan mutu atau kompetensi pendidik yaitu di antaranya adalah peningkatan rasio pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengangkatan, dan pemerataan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan. Tetapi dengan kebijakan itu, penulis melihat tidak banyak membawa perubahan pada kualitas pendidik di Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan latar belakang dan gambaran singkat mengenai keadaan tersebut disimpulkan bahwa kebijakan peningkatan kompetensi pendidik di Kabupaten Jeneponto tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap kompetensi guru khususnya kompetensi profesional yang berdampak pada kemampuan akademik dan non akademik siswa yang rendah. Kebijakan peningkatan kompetensi pendidik yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang RPJM Kabupaten Jeneponto berjalan sejak Tahun 2006, ternyata selama kurun waktu 20062008 kualitas anak didik menujukkan penurunan. LANDASAN TEORI A. Implementasi Kebijakan Publik Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji (1981,32) dengan tegas mengatakan bahwa the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Dengan kata lain pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui. Implementasi Kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi adalah:

Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik dan Pemerataan Penyebaran Pendidik Di Kabupaten Jeneponto - Nuryanti Mustari

28


Vol.1 No.1 April 2011 (Wahab, 1997: 63) : “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuantujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dunn (1981 ; 56) menyatakan bahwa akan halnya implementasi kebijakan, lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut : “Policy implementation involves the execution and steering of a laws of action overtime. Policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentially theoretical’. Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan di atas, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi. Hal tersebut disebabkan karena ia menyangkut tujuan dari diadakannya kebijakan tersebut (policy goals). Dan jika dliihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan (power), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, disamping karakteristik lembaga dan rezim serta ijin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan. Konteks implementasi demikian baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal itulah yang menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan/pembuatan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, rumusan kebijakan yang telah dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan rangkaian katakata indah dan baku yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak diimplementasikan. Berkaitan dengan hal itu, dapat dikatakan bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan suatu strategi atau kebijakan terletak pada proses implementasinya. Melihat pentingnya fase ini, maka untuk

mencermati proses implementasi dari kebijakan tersebut, terlebih dahulu harus kita pahami beberapa konsep dari implementasi itu sendiri. Menurut Salusu (2002), implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran. Guna merealisasikan pencapaian sasaran tersebut, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu. Masih dalam Salusu (2002), Higgins merumuskan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumberdaya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dan strategi. Sehingga kegiatan implementasi ini, menyentuh semua jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan lini paling bawah. Pemahaman lebih lanjut tentang konsep implementasi dapat pula dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Lineberry dalam Putra (2003,81) dengan menguti pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) yang memberikan pernyataan bahwa, Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions. Pernyataan ini memberikan makna bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu, dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan kebijakan dan dampak aktualnya. Pada bagian lain, mengenai pelaksanaan kebijakan, Hoogerwerf (1983 ; 17) mengemukakan sebagai berikut : “Bahwa pelaksanaan kebijakan itu hampir selalu harus disesuaikan lagi. Hal itu disebabkan karena tujuan dirumuskan terlalu umum, sarana tidak dapat diperoleh pada waktunya dan faktor waktu dipilih terlalu optimis, semua ini berdasarkan gambaran situasi yang kurang

Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik dan Pemerataan Penyebaran Pendidik Di Kabupaten Jeneponto - Nuryanti Mustari

29


Vol.1 No.1 April 2011 tepat. Dengan perkataan lain pelaksanaan kebijakan didalam praktek sering menjadi suatu proses yang berbelit-belit, yang menjurus kepada permulaan baru dari pada seluruh proses kebijakan atau menjadi buyar sama sekali�. Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program-program peningkatan kualitas pendidik secara ideal yang telah dirancang sebelumnya. B. Kebijakan Pendidikan dan Kompetensi Pendidik 1. Sekilas tentang Kebijakan Pendidikan Di dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan kita membentuk negara kesatuan Republik Indonesia ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dapat survive di dalam menghadapi berbagai kesulitan. Kenyataannya adalah dewasa ini bangsa Indonesia dilanda dan masih berada di tengah-tengah krisis yang menyeluruh. Kita dilanda oleh krisis politik, krisis ekonomi, krisis hukum, krisis kebudayaan, dan tidak dapat disangkal juga di dalam bidang pendidikan. Pendidikan tidak terlepas dari politik sungguhpun pendidikan tidak dapat menggantikan fungsi politik. Kenyataannya ialah meskipun pendidikan tidak dapat menggantikan politik, tetapi tanpa pendidikan, tujuan-tujuan politik sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu fungsi dan peranan pendidikan di dalam kehidupan suatu bangsa tidak terlepas dari kehidupan politik serta juga ekonomi, hukum dan kebudayaan pada umumnya. Di dalam masa krisis dewasa ini ada dua hal yang menonjol menurut Tilaar (2000; 1) yaitu: (1) bahwa pendidikan tidak terlepas dari keseluruhan hidup manusia di dalam segala aspeknya yaitu politik, ekonomi, hukum dan kebudayaan, (2) krisis yang dialami oleh bangsa Indonesia dewasa ini merupakan pula

refleksi dari krisis pendidikan nasional. Pada masa pra Orde Baru, politik dijadikan sebagai panglima. Segala kegiatan diarahkan kepada berbagai usaha untuk mencapai tujuan politik misalnya membangkitkan nasionalisme, rasa persatuan bangsa, penggalangan kekuatan bangsa di dalam kehidupan perang dingin pada waktu itu. Kecenderungan-kecenderungan dalam kehidupan politik, ekonomu dan kebudayaan pada waktu itu juga memasuki dunia pendidikan. Praktis pendidikan diarahkan kepada proses indoktrinasi. Dengan sendirinya pendidikan tidak difungsikan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Pendidikan tida dioroientasikan pada kebutuhan pasar, tetapi pada kebutuhan politik. Pendidikan diarahkan bukan kepada peningkatan kualitas tetapi dijadikan sebagai alat kekuasaan dalam mencapai tujuan politik. Otoriterisme di dalam segala bentuknya mulai memasuki kehidupan bermasyarakat termasuk di dalam bidang pendidikan. Segala sesuatu diarahkan kepada kemauan penguasa, sehingga kebebasan berpikir, berpikir alternatif, berpikir kritis semakin lama semakin dikubur. Hasilnya ialah manusiamanusia yang tidak mempunyai alternatif yang telah disodorkan oleh penguasa. Selanjutnya perkembangan pendidikan di Indonesia dapat dilihat bahwa segera setelah memperoleh kemerdekaannya, Indonesia telah menyatakan niatnya untuk menciptakan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Perubahanperubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan yang mendasar, yaitu menyangkut penyesuaian sistem pendidikan dengan kebutuhan dan aspirasi bangsa yang merdeka. Pada mulanya, penekanannya pada pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua warga negara memperoleh pendidikan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya orang terdidik (Tilaar, 2000). Sekalipun tidak dimaksudkan mengabaikan mutu, tetapi dalam proses perkembangannya dari tahun ke tahun, tampaknya kebijakan perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan kurang menguntungkan mutu pendidikan.

Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik dan Pemerataan Penyebaran Pendidik Di Kabupaten Jeneponto - Nuryanti Mustari

30


Vol.1 No.1 April 2011 Dari satu sisi, jumlah orang terdidik semakin meningkat, tetapi di sisi lain mutunya kurang memuaskan. Kita dihadapkan pada masalah rendahnya mutu pendidikan. Pada Tahun 1969, diadakan seminar identifikasi masalah pendidikan, dan menemukan lima masalah sebagai faktor kelemahan dalam pendidikan kita selama ini antara lain : (1) pertambahan penduduk yang demikian besarnya, (2) ketidakcocokan hasil sekolah dengan kebutuhan masyarakat, (3) sedikitnya biaya yang dapat disediakan oleh negaranegara yang sedang berkembang, (4) tidak adanya efisiensi kerja dan (5) kurang jelasnya arah pendidikan (Sahabuddin, 1997,42). Hasil identifikasi masalah pendidikan ini dijadikan landasan pelaksanaan pembaharuan pendidikan yang dimulai sejak tahun 1970. Usaha pembaharuan pendidikan yang berorientasi sekolah mengarah kepada pembaharuan kurikulum dan metode mengajar untuk mengembangkan kemampuan rasional. Anak didik diharapkan dapat berpikir, berkomunikasi serta bertiindak secara logis, analitis-sintetis, kritis dan kreatif. (Sahabuddin, 1997,43). Untuk mencapai tujuan tersebut, dikembangkan pendekatan yang memberi kesempatan kepada siswa-siswa untuk belajar aktif menurut minat dan kemampuan yang disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Dalam perkembangan selanjutnya DEPDIKBUD mengembangkan kebijakan link and match dalam konteks strategi dasar pendidikan nasional. Link secara harifiah berarti ada pertautan, keterkaitan, atau hubungan interaktif. Dan match berarti kesesuaian. Link berarti hasil pendidikan selayak-nya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja dari segi jumlah, mutu, jenis, kualifikasi dan waktunya. Match berarti sesuai dengan pihak lain, penguatan atau penekanan terhadap link. Memasuki era reformasi, dengan pengalamanpengalaman masa lalu yang telah membentuk masyarakat dan budaya Indonesia yang kini mengalami krisis, maka tujuan nasional pendidikan diarahkan kepada tercapainya masyarakat Indonesia baru, yaitu masyarakat madani. Masyarakat madani adalah bentuk yang ideal dari suatu masyarakat demokratis

dan berkedaulatan rakyat. Lahirnya UU No 32 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, merupakan konsekuensi dari keinginan era reformasi untuk menghidupkan kehidupan demokrasi (Tilaar, 2000, 12). Dengan terbitnya Udang-Undang Otonomi Daerah, maka dimulailah salah satu rentetan proses demokratisasi di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Salah satu pelaksanaan dari Undang-Undang Otonomi Daerah adalah dalam bidang pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan menjadi tugas dan wewenang daerah. Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan di daerah memberikan implikasi langsung di dalam penyusunan dan penentuan kurikulum yang selama orde baru sangat sentralistis. Comunity based education serta school based education management merupakan perwujudan nyata dari demokratisasi dan desentralisasi pendidikan. Di dalam kaitan ini pendidikan yang kita inginkan adalah pendidikan pemberdayaan yaitu yang bertujuan memberdayakan setiap anggota masyarakat untuk dapat berprestasi setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan yang telah dikembangkan di dalam dirinya sendiri. Kemudian pada tahun 2004-2005 diterapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kemudian pada Tahun 2006 sampai sekarang diterapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Perubahan-perubahan kurikulum tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jika diperhatikan apa yang telah dikemukakan, tampak bahwa dalam perkembangan pendidikan di Indonesia telah banyak upaya yang ditempuh untuk meningkatkan mutu pendidikan. Demikian halnya di Kabupaten Jeneponto, Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan terlihat dari lahirnya kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2006-2008. Di Dalam kebijakan tersebut termaktub program

Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik dan Pemerataan Penyebaran Pendidik Di Kabupaten Jeneponto - Nuryanti Mustari

31


Vol.1 No.1 April 2011 peningkatan kompetensi pendidik yang terdiri dari : (1) Peningkatan rasio pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengangkatan, dan pemerataan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan, (2) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui Diklat dan (3) Pemberian penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kebijakan tersebutlah yang akan diteliti bagaimana implementasinya di Kabupaten Jeneponto. Karena yang dilihat adalah kompetensi pendidik, maka selanjutnya akan dijelaskan sekilas tentang kompetensi.

yang biasa-biasa saja di tempat kerja. Kompetensi seseorang dapat ditunjukkan dengan hasil kerja atau karya, pengetahuan, keterampilan, perilaku, karakter, sikap, motivasi, dan/atau bakatnya. Spencer and Spencer (1993: 9) mendefenisikan kompetensi “an underlying characteristic of individual that is causally related to criterion-referenced effective and/or superior performance in a job or situation�. Sebagai karakteristik individu yang melekat kompetensi merupakan bagian dari kepribadian individu yang relatif dalam dan stabil, dan dapat dilihat serta diukur dari perilaku individu yang bersangkutan, di 2. Kompetensi Profesional Pendidik tempat kerja atau dalam berbagai situasi. Untuk itu kompetensi seseorang Konsep Kompetensi sebagaimana yang di- mengindikasikan kemampuan berperilaku kutip Siswanto (2003) dijelaskan bahwa seseorang dalam berbagai situasi yang cukup konsep kompetensi yang terkait dengan konsisten untuk suatu perioda waktu yang pekerjaan, pertama kali diangkat oleh David C. cukup panjang, dan bukan hal yang kebetulan McClelland pada tahun 1973, ia sesaat semata. Kompetensi memiliki mempublikasikan paper berjudul Testing for persyaratan yang dapat digunakan untuk Competence rather than Intellegence� yang menduga yang secara empiris terbukti mengemukakan latar belakang dan konsep merupakan penyebab suatu keberhasilan. kompetensi dalam psikologi modern. Dalam Sebagai karakteristik individu yang paper tersebut, ia melakukan kajian dan melekat, kompetensi nampak pada cara metaanalisa berbagai penelitian sebelumnya, berperilaku di tempat kerja seseorang. dan menyimpulkan bahwa pengukuran potensi Spencer (1993: 9-23) mengemukakan intelegensi dan pengetahuan akademik kompetensi dapat bersumber dari lima jenis dianggap kurang akurat untuk memprediksi sumber kompetensi yang berbeda yaitu: prestasi kerja maupun keberhasilan dalam (1)Motif. Sesuatu yang secara konsisten kehidupan sosial di masyarakat. menjadi dorongan, pikiran atau keinginan Disamping itu dikemukakan pula bahwa seseorang yang menyebabkan munculnya hasil psikotes dan nilai prestasi akademik yang suatu tindakan. Motif akan mengarahkan dan diperoleh dari bangku sekolah dan perguruan menyeleksi sikap menjadi tindakan atau tinggi seringkali diskriminatif terhadap mewujudkan tujuan sehingga berbeda dari gender, kelompok minoritas, ataupun menurut yang lain. strata sosioekonomi. Hal ini memicu (2)Karakter (trait) dan unsur bawaan. Kapenelitian-penelitian babak baru untuk rakter dan bawaan seseorang dapat mencari metode-metode yang lebih baik untuk mempengaruhi prestasi di tempat kerja. mengidentifikasikan kemampuan profesional Karakter dan unsur bawaan ini dapat berupa dan kemampuan individu di tempat kerja, bawaan fisik (seperti postur atletis, yang kemudian disebut sebagai kemampuan penglihatan yang baik), maupun bawaan sifat atau kompetensi. yang lebih kompleks yang dimiliki seseorang Pengertian kompetensi dapat dijelaskan sebagai karakter, seperti kemampuan secara sederhana sebagai kemampuan mengendalikan emosi, perhatian terhadap hal manusia yang ditemukan dari praktek dunia yang sangat detail dan sebagainya. nyata dapat digunakan untuk membedakan (3)Pengetahuan (knowledge). Pengetahuan antara mereka yang sukses (superior) dengan mencerminkan informasi yang dimiliki

Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik dan Pemerataan Penyebaran Pendidik Di Kabupaten Jeneponto - Nuryanti Mustari

32


Vol.1 No.1 April 2011 seseorang pada area disiplin yang tertentu yang spesifik. Nilai akademis atau indeks prestasi akademis seringkali kurang bermanfaat untuk memprediksi performansi di tempat kerja, karena sulitnya mengukur kebutuhan pengetahuan dan keahlian yang secara nyata digunakan dalam pekerjaan. Pengetahuan dapat memprediksikan apa yang mampu dilakukan seseorang, bukan apa yang akan dilakukan. Hal ini disebabkan pengukuran tes pengetahuan lebih banyak menghafal, jika yang dipentingkan adalah kemampuan untuk mencari informasi. Ingatan mengenai fakta spesifik, tidak lebih penting daripada pengetahuan mengenai fakta yang relevan, terhadap masalah spesifik dan pengetahuan tentang sumber informasi dimana mencarinya ketika diperlukan. Tes pengetahuan juga sangat tergantung situasi responden. Tes tersebut mengukur kemampuan memilih alternatif pilihan, yang merupakan respon yang benar, dan bukan untuk mengukur apakah seseorang dapat bereaksi sesuai dengan pengetahuan dasarnya. Mengetahui sesuatu yang benar tidaklah selalu menjamin akan melakukan sesuatu yang benar. (4)Keterampilan. Kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik dan mental. Kompetensi keterampilan mental atau kognitif meliputi pemikiran analitis (memproses pengetahuan atau data, menentukan sebab dan pengaruh, mengorganisasi data dan rencana) serta pemikiran konseptual (pengenalan pola data yang kompleks). Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan seseorang di tempat kerja, hasil kerja apa yang diperoleh seseorang, dan tingkat prestasi kerja apa yang dicapai seseorang dapat bersumber dari karakteristik individu, yang dipengaruhi oleh salah satu atau kombinasi dari lima tipe sumber kompotensi yang berbeda. Dengan kata lain, pendekatan kompetensi ini meyakini bahwa perilaku efektif seseorang di tempat kerja atau pada suatu situasi tertentu merupakan cerminan kompotensi seseorang. Jika manusia merupakan sumber daya yang nyata, maka sumber daya yang dapat diberikannya adalah berupa keterampilan,

pengetahuan, motivasi, dan kemampuan membuat keputusan. Proses identifikasi dan penilaiannya sangat komplek dan sulit sehingga hanya dapat diukur dari kinerja, pengalaman dan kualifikasi mereka. Kompetensi pada dasarnya merupakan gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan (be able to do) seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku dan hasil yang seyogyanya dapat ditampilkan atau ditunjukkan. Agar dapat melakukan (be able to do) sesuatu dalam pekerjaannya, tentu saja seseorang harus memiliki kemampuan (ablity) dalam bentuk pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan keterampilan (skill) yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, berperilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu : kompetensi pedagogik, Kompetensi kepribadian, Kompetensi sosial, dan kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Indikator tentang kompetensi professional guru yang disampaikan oleh Hamalik (2002) mengandung makna bahwa guru yang memiliki kompetensi professional adalah guru yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga siswa akan belajar secara optimal. Untuk itu sehubungan dengan peranan guru sebagai pendidik dan pengajar diperlukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar mengajar antara lain: (1) keterampilan membuka pelajaran pelajaran, (2) keterampilan menjelaskan atau menyampaikan materi pelajaran, (3) keterampilan member penguatan, (4)

Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik dan Pemerataan Penyebaran Pendidik Di Kabupaten Jeneponto - Nuryanti Mustari

33


Vol.1 No.1 April 2011 keterampilan menggunakan media pembelajaran, (5) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, (6) keterampilan menutup pelajaran. Dalam penelitian ini yang digunakan hanya 4 indikator yaitu (1) keterampilan membuka pelajaran, (2) keterampilan menyampaikan materi pelajaran, (3) keterampilan menggunakan media pembelajaran dan (4) kete-rampilan menutup pelajaran. (Hamalik,2002). HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada kebijakan ini, peningkatan rasio pendidik dimaksudkan untuk menutupi kekurangan guru dengan melakukan rekruitment atau pengangkatan pendidik. Kemudian Pemerataan penyebaran pendidik dimaksudkan untuk meminimalkan atau mengeliminir kesenjangan antara sekolah unggulan dengan sekolah-sekolah yang tidak diunggulkan, atau antara sekolah yang berada di kota maupun sekolah yang ada di Kecamatan. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk maksud tersebut adalah mutasi. a. Kebijakan Rekrutmen Pendidik. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru dikatakan bahwa rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru untuk SMA atau yang sederajat adalah 20: 1. Kemudian selanjutnya pada Bab IV Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang guru mengatur jumlah beban kerja guru paling sedikit 24 jam tatap muka dalam satu minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Sehingga jumlah kekurangan dan kelebihan guru dapat diketahui dengan terlebih dahulu mengetahui jumlah rombongan belajar dan jumlah jam, dengan tetap mengacu kepada aturan bahwa jumlah maksimal siswa per rombongan belajar adalah 40 (empat puluh siswa), kemudian jumlah jam wajib mengajar bagi guru adalah 24 (dua puluh empat) jam per minggu, dan jumlah jam pelajaran per kelas setiap minggu adalah

antara 38 sampai dengan 42 jam. Selain itu menurut ND bahwa: Secara kongrit jumlah kekurangan dan kelebihan guru di setiap sekolah dapat diketahui dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru Bab IV Pasal 52. Berikut akan diuraikan secara singkat mengetahui jumlah kekurangan dan kelebihan guru pada SMA 1 Tamalatea sebagai sampel. SMA 1 Tamalatea Kabupaten Jeneponto mempunyai 7 kelas X, 3 kelas XI IPA, 1 kelas XI Bahasa, dan 2 kelas XI IPS, demikian pula untuk kelas XII terdiri dari XII IPA sebanyak 3 kelas, XII Bahasa sebanyak 1 kelas, dan XII IPS sebanyak 3 kelas. Sehingga jumlah rombongan belajar secara keseluruhan adalah 20 rombel. Untuk Mata Pelajaran Sosiologi jumlah kelasnya 12 kelas/rombongan belajar, dan jumlah jam mengajar 36 jam per minggu, sehingga diketahui bahwa jumlah guru yang dibutuhkan adalah 2 orang guru sosiologi berdasarkan aturan bahwa setiap guru wajib memenuhi 24 jam mengajar perminggu, sehingga 36 jam dibagi dengan 24 jam sama dengan 2 orang. Sementara di SMA 1 Tamalatea tidak mempunyai guru mata pelajaran sosiologi sehingga dikatakanlah bahwa SMA 1 Tamalatea Kekuarangan 2 orang guru sosiologi. (wawancara Oktober 2009). Berdasarkan hal tersebutlah sehingga diketahui bahwa jumlah kekurangan guru di Kabupaten Jeneponto kurun waktu 20062008 adalah 84 orang guru, disisi lain juga berkelebihan 20 guru. Untuk menutupi kekurangan guru maka kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan rasio pendidik agar memenuhi standar dengan melakukan rekrutment atau pengangkatan pendidik. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Bab VI pasal 59 ayat 3 menyatakan bahwa dalam hal terjadi kokosongan guru, pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Sehingga atas dasar tersebut, diadakanlah pengangkatan.

Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik dan Pemerataan Penyebaran Pendidik Di Kabupaten Jeneponto - Nuryanti Mustari

34


Vol.1 No.1 April 2011 Tabel 5. Jumlah Kekurangan dan Rekrutment Guru di Sekolah SMAN Kabupaten Jeneponto Kurun Waktu 2006-2008

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan Tabel 5 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pengangkatan dan penempatan guru dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 sejumlah 20 orang yang tersebar pada 7 sekolah SMA di Kabupaten Jeneponto. Jumlah ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kekurangan guru yang harus dipenuhi sebanyak 84 orang. Padahal dalam standar pelayanan minimal pendidikan ditetapkan bahwa sekolah dikatakan memenuhi standar jumlah pendidik jika telah memenuhi minimal 90 persen dari kebutuhan tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya. Dari Tabel 5 tersebut di atas juga dapat dilihat bahwa guru-guru yang direkrut tidak sesuai dengan kebutuhan baik jumlah maupun kualifikasi mata pelajaran. Di SMA 1 Tamalatea misalnya, perekrutan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan, dimana kekurangan 7 guru mata pelajaran justru yang direkrut adalah Bahasa Ingris dan Sejarah yang sebenarnya sudah surplus guru untuk mata pelajaran tersebut. Demikian juga di SMA 1 Bangkala yang kekurangan 1 orang guru mata pelajaran Ekonomi, tetapi yang direkrut tidak sesuai dengan yang dbutuhkan yaitu 3 orang guru mata pelajaran antara lain: PPKN, Bahasa Daerah dan Bahasa Indonesia. Di sekolah lainnya, walaupun sudah sesuai dengan kebutuhan tetapi masih ada kebutuhan guru yang tidak direkrut. Misalnya di SMA 2 Binamu yang kekurangan 15 guru mata pelajaran, dan yang direkrut adalah guru mata pelajaran Ekonomi, sesuai dengan kebutuhan tetapi masih ada kebutuhan guru mata pelajaran yang tidak direkrut sebanyak 14 orang guru. Demikian halnya di SMA 1 Bangkala Barat yang kekurangan 10 guru mata pelajaran, namun yang direkrut hanya 4 orang guru mata pelajaran. Meskipun yang direkrut sudah sesuai dengan kebutuhan tetapi masih ada kebutuhan guru mata pelajaran yang tidak direkrut sebanyak 6 orang. Pada Tabel 5 tersebut di atas juga memperlihatkan bahwa terdapat sekolah yang perekrutannya tidak sesuai dengan jumlah yang dan kualifikasi guru mata pelajaran yang

Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik dan Pemerataan Penyebaran Pendidik Di Kabupaten Jeneponto - Nuryanti Mustari

35


Vol.1 No.1 April 2011 dibutuhkan. Hal ini terjadi pada SMA 1 Batang yang kekurangan 16 guru mata pelajaran, tetapi justru yang direkrut adalah guru mata pelajaran Kimia yang sebenarnya sudah terisi. Berdasarkan informasi yang disajikan pada Tabel 8 tersebut dapat dicermati bahwa perekrutan guru yang dilakukan masih semrawut sehingga jumlah guru yang direkrut tidak menutupi jumlah kekurangan guru dan yang memprihatinkan adalah terjadinya surplus guru pada satu sekolah karena yang direkrut tidak sesuai dengan kebutuhan. Berkaitan dengan hal tersebut, kami konfirmasikan pada kepala bidang ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto, dan beliau mengemukakan bahwa; Jumlah guru yang diangkat tidak sesuai dengan yang dibutuhkan karena data tentang daftar keadaan guru setiap sekolah belum akurat.selain itu formasi dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) terbatas sehingga pengangkatan guru yang dilaksanakan bertahap. (HK, wawancara Maret 2010). Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk memenuhi prinsip sangkil mangkus dalam perekrutan guru, keakuratan data tentang kebutuhan guru di setiap sekolah khususnya sekolah SMA di Kabupaten Jeneponto sangat dibutuhkan, karena formasi pengangkatan guru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terbatas.

guru di sekolah-sekolah SMA se Kabupaten Jeneponto. Pendapat tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa belum terjadi pemerataan pendidik antar sekolah sehingga yang terjadi banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru, sementara disisi lain sekolah juga mempunyai kelebihan guru mata pelajaran yang diakibatkan karena pengangkatan guru tidak didasarkan pada prinsip proporsional dan profesional. Responden yang mengatakan serius berjumlah 37 orang atau sekitar 41,62 persen dengan pertimbangan bahwa hampir setiap tahun kurun waktu 2006-2008 diadakan seleksi penerimaan guru untuk menutupi kekurangan guru, hanya faktor anggaran yang terbatas yang menjadi kendala terimplementasinya kebiijakan tersebut secara efektif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Ketenagaan dalam wawancara kami bahwa; Dalam setiap meeting dengan Bupati, beliau selalu menyampaikan pentingnya menata kembali penempatan guru. Distribusi guru yang sembrawut menjadi salah satu indikator penghalang peningkatan mutu pendidikan. Sehingga pengangkatan guru dilakukan untuk mencukupi kebutuhan guru. Hal ini telah dilakukan kurun waktu 20062008, hanya saja masih mengalami kendala setelah pengangkatan dan penempatan Tabel 6. dilakukan, tidak berapa lama kemudian guru Tanggapan Responden terhadap Upaya Melaksanakan tersebut dengan berbagai alasan misalnya jauh Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik melalui Upaya Perekrutan dan Penyebaran Guru di Kabupaten Jeneponto dari tempat tinggal, akhirnya meminta pindah. Keadaan seperti ini bermuara pada terjadinya ketimpangan jumlah guru di satu sekolah dengan sekolah lain. Padaha apabila tertata dengan baik guru tidak lagi menumpuk di sekolah-sekolah tertentu dan terletak di dalam kota, tetapi sudah bisa merata ke seluruh pelosok. (HK,Wawancara Agustus,2009). Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2009 Hal berbeda dikemukakan oleh dengan Berdasarkan Tabel 6 tersebut di atas, Koordinator Pengawas SMA Kabupaten bahwa secara umum responden yaitu 53 orang Jeneponto dalam wawancara penulis berkaitan atau sekitar 58,4 % yang mengatakan bahwa dengan pengangkatan dan penyebaran guru di pemerintah masih belum serius dalam Kabupaten Jeneponto yang menganggap masih mengimplementasikan kebijakan peningkatan kurang serius; kompetensi pendidik di Kabupaten Jeneponto, Berkaitan dengan peningkatan rasio melalui upaya pengangkatan dan penyebaran pendidik melalui pengangkatan dan Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik dan Pemerataan Penyebaran Pendidik Di Kabupaten Jeneponto - Nuryanti Mustari

36


Vol.1 No.1 April 2011 penyebaran guru di Jeneponto, selama ini belum proporsional, hal yang perlu dilakukan adalah menata pemerataan guru terlebih dahulu sehingga tersebar secara merata disemua sekolah-sekolah SMA, sebaiknya mereposisi dulu kemudian merekrut guru sesuai dengan kebutuhan. (DT, Wawancara, Juli, 2009). Pernyataan dari sebagian besar kepala sekolah SMA Kabupaten Jeneponto, setelah kami konfirmasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto juga mengakui bahwa masih adanya masalah kekurangan guru dan belum meratanya distribusi guru ke di setiap sekolah, berikut petikan wawancara kami: Salah satu kendala yang kami alami sekarang ini adalah soal pemerataan guru, beberapa sekolah masih kekurangan guru mata pelajaran yang mengajar sesuai kompetensinya. Dalam beberapa kali penerimaan CPNS, guruguru yang diangkat kemudian ditempatkan sesuai dengan SK justru jauh dari harapan. Kerena faktor kedekatan emosional sehingga mudah meminta pindah ke sekolah lain, yang dianggap strategi. (Wawancara, Agustus,2009). Wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah sepertinya masih kesulitan memenuhi atau mengimplementasikan kebijakan ini, juga menimbulkan suatu asumsi bahwa kebijakan peningkatan kompetensi pendidik belum menjadi masalah prioritas. Upaya pengangkatan dan penyebaran pendidik belum proporsional karena tidak didasarkan pada pertimbangan kebutuhan sekolah sehingga masih terjadi krisis guru sekaligus surplus guru yang terjadi di semua sekolah. Terdapat kemungkinan ada unsur kekerabatan sehingga ditempatkan pada sekolah yang strategis tetapi perlu diteliti lebih jauh. Kendala lain yang dihadapi berkaitan dengan perekrutan pendidik di Kabupaten Jeneponto adalah tempat domisili atau letak tempat tinggal dengan sekolah (seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto dalam wawancara kami sebelumnya, halaman 150). Ada kecenderungan bahwa pendidik di Kabupaten Jeneponto yang ditempatkan disekolah yang jauh dari tempat tinggal mereka akan meminta pindah. Sebagaimana

yang dikemukakan oleh AN (Agustus, 2009) bahwa: Guru-guru akan meminta pindah mengajar jika letak sekolah tempatnya mengajar jauh dari tempat tinggalnya, sehingga diharapkan kedepan pemerintah memperhatikan kedekatan jarak geografis sekolah dengan tempat tinggal guru-guru sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihindari, karena biasanya belum setahun ditugaskan di sekolah bersangkutan, mereka sudah meminta pindah dan yang memprihatinkan adalah mereka datang dan pergi tanpa sepengetahuan Kepala Sekolah, secara tiba-tiba saja SK penempatan di sekolah baru sudah ada tanpa ada informasi awal dan sepengetahuan Kepala sekolah sebelumnya. Di sekolah kami SMA 1 Turatea yang hanya memiliki 9 orang guru tetap, karena terdapat 3 orang guru tetap yang pindah mengajar masing-masing ke SMA khusus dan SMA 1 Binamu sehingga jumlah kekurangan guru di sekolah kami meningkat. Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa kebijakan penyebaran dan pemerataan pendidik dengan memperhatikan letak geografis tempat tinggal dengan tempat mengajar belum dilaksanakan secara maksimal, padahal menurut Saydam (1996: 99) penting untuk menjamin lingkungan kerja yang mendukung, karena dengan lingkungan pekerjaan yang nyaman membuat pegawai bekerja tenang, bersemangat dan bergairah dalam melaksanakan pekerjaan. Sebagaimana tanggapan US bahwa: Pendidik yang bekerja pada sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya akan merasa tidak nyaman, sehingga semangat kerjanya menurun. Hal ini pula yang menyebabkan sering terlambat mengajar. (Wawancara Agustus 2009). Masalah lain berkaitan dengan belum optimalnya upaya perekrutan guru, dari olahan data sekunder dapat diketahui bahwa pada pengangkatan guru SMA Tahun 2006 ditemukan data guru yang mengajarkan dua mata pelajaran dan ironisnya adalah mengajarkan mata pelajaran yang berbeda dengan kualifikasi dan kompetensinya. Setelah hal ini kami konfrontasikan dengan Kepala

Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik dan Pemerataan Penyebaran Pendidik Di Kabupaten Jeneponto - Nuryanti Mustari

37


Vol.1 No.1 April 2011 Sekolah SMA 1 Tamalatea Kabupaten Jeneponto, beliau mengemukakan bahwa; Untuk keberlangsungan Proses Belajar Mengajar, agar kelas tidak kosong akibat belum terpenuhinya kuota guru yang dibutuhkan, maka selain mengandalkan guru tidak tetap (GTT) , juga kami membebani kepada guru yang dianggap bisa meskipun tidak sesuai dengan basic ilmu yang dimilikinya. (Wawancara, BM, Agustus, 2009). Dari beberapa fenomena yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa bahwa pengangkatan guru tidak berakibat pada terwujudanya kebijakan peningkatan rasio pendidik pada sekolah SMA Kabupaten Jeneponto secara optimal. Perekrutan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik dari kuantitasanya (proporsional) maupun kualifikasi guru mata pelajaran yang dibutuhkan (profesional). Perlu diketahui bahwa kebijakan pengangkatan dan pemerataan penyebaran pendidik merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi pendidik di Kabupaten Jeneponto. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa apabila penataan guru dilakukan secara proporsional, maka tidak ada lagi sekolah yang mengalami surplus dan krisis guru, sehingga proses belajar mengajar akan berlangsung secara efektif dan secara tidak langsung berakibat pada meningkatnya kompetensi guru sesuai dengan tuntutan perkembangan Ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat. Sekolah yang mengalami surplus guru mata pelajaran, terdapat kecenderungan bahwa guru mata pelajaran akan sulit memenuhi beban kerja kerja wajib per minggu yaitu 24 jam yang juga merupakan salah satu upaya meningkatkan kompetensi profesional guru. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penyebaran pendidik adalah mutasi. Berikut diuraikan bagaimana pelaksanaan mutasi pendidik SMA di Kabupaten Jeneponto. Mutasi dilaksanakan dalam upaya pemerataan penyebaran guru, agar tidak terjadi disparitas yang menonjol antara satu sekolah dengan sekolah yang lain.

b. Kebijakan Mutasi Pendidik Mutasi dilaksanakan dalam upaya pemerataan penyebaran guru antara sekolahsekolah yang berada di kota maupun sekolah yang ada di kecamatan, serta antara sekolah yang surplus pendidiknya dengan sekolah yang krisis pendidik. Tabel 7. Distribusi Jumlah kekurangan dan Kelebihan Guru Mata Pelajaran Tingkat SMA di Kabupaten Jeneponto

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan Tabel 7 tersebut di atas, diketahui bahwa pemerataan guru masih belum terbenahi dengan baik yang disebabkan karena guru-guru yang direkrut tidak sesuai dengan kebutuhan, kemudian tidak ditempatkan pada sekolah yang kekurangan sehingga mengakibatkan setiap sekolah disamping kekurangan guru juga sekaligus kelebihan guru mata pelajaran. Sebagai penguatan atas indikasi tersebut dari laporan bulanan sekolah SMA di Kabupaten Jeneponto diketahui bahwa : SMA 1 Binamu kekurangan 16 guru yang dapat dirinci menurut mata pelajaran (lihat Tabel 7), padahal disisi lain, SMA 1 Binamu kelebihan 4 guru untuk Mata Pelajaran Sejarah yang kelebihan 1 orang guru, Mata Pelajaran Fisika kelebihan 2 orang guru, dan Mata Pelajaran Geografi kelebihan 1 orang guru. Sekolah SMA 2 Binamu kekurangan 15 Guru yang dapat dirinci menurut Mata pelajaran (lihat Tabel 7), sementara disisi lain kelebihan 2 guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Sekolah SMA 1 Tamalatea kekurangan 7 orang guru untuk Mata Pelajaran (lihat Tabel 7) disisi lain, SMA 1 Tamalatea kelebihan 9 orang guru

Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik dan Pemerataan Penyebaran Pendidik Di Kabupaten Jeneponto - Nuryanti Mustari

38


Vol.1 No.1 April 2011 yang dapat dirinci untuk Mata Pelajaran Agama kelebihan 3 orang guru, dan untuk Mata Pelajaran Geografi, Biologi, Bahasa Ingris, Sejarah, PPKN, dan Kimia masing-masing kelebihan 1 orang guru. Ironisnya, terdapat penempatan 2 guru bidang studi Bahasa Ingris di SMA 1 Tamalatea padahal sudah kelebihan 1 guru Bahasa Inggris. Demikian halnya di SMA 1 Bangkala kekurangan 1 guru Mata Pelajaran Ekonomi dan kelebihan 2 guru masing-masing untuk mata pelajaran Bahasa Ingris dan Biologi. Sedangkan di SMA 1 Bangkala Barat kekurangan 10 guru mata pelajaran (lihat Tabel 7), disisi lain SMA 1 Bangkala Barat kelebihan 1 orang guru mata pelajaran Bahasa Jerman. Penempatan 3 orang guru mata pelajaran, masing-masing Bahasa Indonesia, PPKN dan Bahasa Daerah dianggap tidak proporsional karena SMA 1 Bangkala hanya kekurangan 1 guru ekonomi. Keadaan guru SMA 1 Batang juga kekurangan 16 guru mata pelajaran (lihat rinciannya pada Tabel 7). Disisi lain SMA 1 Batang hanya kelebihan 1 guru untuk mata pelajaran Penjas. Pada pengangkatan Guru kurun waktu 2006 sampai 2008 hanya 1 orang guru yaitu mata pelajaran kimia yang ditempatkan di SMA 1 Batangi sehingga sekolah ini masih mengalami kekurangan guru yang signifikan. Terakhir, pada SMA 1 Kelara yang kekurangan 19 guru (lihat rincian pada Tabel 7) . Pengangkatan guru tidak menutupi jumlah kekurangan guru di sekolah tersebut, karena pada Tahun 2007 dan 2008 hanya ada 4 orang guru yang ditempatkan pada SMA 1 Kelara. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menata penyebaran pendidik agar dapat terdistribusi secara proporsional adalah dengan melakukan mutasi. Tetapi Kenyataan yang peneliti temukan di lapangan, pada tahun 2006 dan 2007 mutasi tidak dilaksanakan. Hal ini sesuai pula dengan yang dikemukakan oleh informan bahwa; Pada tahun 2006 dan 2007 tidak ada mutasi untuk guru-guru, yang sering dilakukan adalah mutasi kepala sekolah. Nanti pada tahun 2008 baru ada mutasi guru. (NL, wawancara, Agustus 2009)

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa mutasi guru hanya dilakukan pada Tahun 2008. Dari data primer diketahui bahwa guru-guru tersebut dimutasikan ke sekolah SMAN LB khusus Kabupaten Jeneponto, sesuai dengan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 821.25-09 tanggal 15-072008 sebanyak 7 orang guru mata pelajaran dan semuanya ditempatkan di SMAN LB khusus Kabupaten Jeneponto. Dari fenomena ini dapat dicermati bahwa tujuan dilaksanakannya mutasi yaitu agar tidak terjadi ketimpangan antara sekolah-sekolah yang diunggulkan dengan sekolah yang tidak diunggulkan belum terpenuhi secara optimal. Kemudian setelah peneliti mengkonfirmasikan hal ini pada kepala sekolah tempat mengabdi sebelumnya, beliau mengatakan bahwa: Guru-guru terbaik kami dipindahkan ke sekolah SMAN LB Khusus Kabupaten Jeneponto sehingga jumlah kekurangan guru di sekolah kami bertambah. Seharusnya setelah dimutasi, pemerintah mengangkat guru pengganti untuk mata pelajaran yang lowong (AN, wawancara Agustus, 2009). Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa guru mata pelajaran yang lowong karena adanya mutasi belum diisi sehingga jumlah kekurangan guru semakin bertambah. Menurut Sutarto (1995) bahwa apapun alasan terjadi lowongan dalam suatu organisasi, yang jelas ialah bahwa lowongan itu harus diisi, bahkan tidak mustahil ada lowongan yang harus diisi dengan segera, salah satu teknik pengisiannya adalah rekruitmen. Berdasarkan fenomena ini dapat dicermati bahwa pelaksanaan mutasi sebagai upaya mengimplementasikan kebijakan penyebaran pendidik tidak serta merta menutupi jumlah kekurangan guru SMA di Kabupaten Jeneponto dan pemerataan pendidik antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Hal ini juga sesuai dengan tanggapan responden ketika diminta pendapatnya atau penilaiannya tentang upaya perekrutan dan mutasi guru di Kabupaten Jeneponto seperti yang telah disinggung pada Tabel 9, bahwa mereka juga sebagian besar 58,4% yang menganggap kurang serius atau tidak serius upaya mutasi guru di Kabupaten Jeneponto.

Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik dan Pemerataan Penyebaran Pendidik Di Kabupaten Jeneponto - Nuryanti Mustari

39


Vol.1 No.1 April 2011 Menanggapi masalah pemerataan guru, H. Darwis Tanar selaku Koordinator Pengawas mengungkapkan bahwa: Ketidakseimbangan penempatan para guru khususnya guru mata pelajaran memang sudah sangat memperihatinkan. Di tingkat SLTA Kabupaten Jeneponto masih terdapat banyak kekurangan guru mata pelajaran khususnya di sekolah-sekolah yang jauh dari kota seperti SMA 1 Bangkala Barat yang kekurangan 10 guru dan SMA 1 Batang yang kekurangan 16 Guru. Sementara disisi lain semua sekolah mengalami kelebihan guru dan yang paling signifikan kelebihannya adalah pada SMA 1 Tamalatea sebanyak 9 orang. Kurang efektifnya proses belajar mengajar yang disebabkan karena masih banyaknya mata pelajaran yang lowong gurunya, maka agar proses belajar mengajar tetap berlangsung, disiasati dengan memberikan tanggung jawab kepada guru tertentu yang dianggap bisa meskipun berbeda dengan kompetensi dan kualifikasinya. Seharusnya agar terjadi pemerataan diadakan mutasi yang tepat, dengan menata dan mendata kembali keadaan guru disetiap sekolah, kemudian memutasikan guru dari sekolah yang surplus gurunya kepada sekolah yang kurang atau sekolah yang membutuhkan. Setelah itu barulah dilaksanakan perekrutan untuk memenuhi kebutuhan guru setiap sekolah. (wawancara, Juli 2009) Berdasarkan wawancara tersebut, ketimpangan yang terjadi akibat penyebaran guru yang tidak merata di seluruh sekolah SMA di Kabupaten Jeneponto sehingga masih terdapat surplus guru di satu sekolah sementara sekolah lain mengalami krisis guru mata pelajaran. Hal ini dapat dilihat pada SMA 1 Binamu yang kelebihan guru mata pelajaran fisika 2 orang, sementara di sisi lain SMA 2 Binamu dan SMA 1 Batang masing-masing kekurangan 1 orang guru mata pelajaran Fisika. Demikian pula yang terjadi di SMA 1 Tamalatea yang kelebihan guru mata pelajaran Geografi, Biologi, Bahasa Ingris, Sejarah, PPKN dan Kimia masing-masing 1 orang, sementara disisi lain SMA 2 Binamu kekurangan guru Georafi dan Kimia masing-masing 1 orang,

SMA 1 Binamu kekurangan guru mata pelajaran Biologi dan Kimia masing-masing 1 orang, dan SMA 1 Batang kekurangan guru Bahasa Ingris dan Sejarah masing-masing 1 orang. Dari penjelasan beberapa fenomena yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa mutasi yang dilakukan tidak berakibat pada terpenuhinya kebutuhan guru serta pemerataan penyebaran guru di seluruh sekolah SMA di Kabupaten Jeneponto. Padahal Pemerataan Penyebaran pendidik dalam hal ini guru sangat penting dilakukan untuk memacu dan meningkatkan prestasi pendidikan secara bersamaan antara sekolahsekolah yang ada di kota maupun yang berada di kecamatan. Selain itu, jika terdapat kecenderungan guru mengajarkan mata pelajaran yang berbeda dengan kompetensinya maka guru akan sulit meningkatkan kompetensi profesionalnya. (AN, wawancara Agustus 2009).

KESIMPULAN DAN SARAN Implementasi kebijakan peningkatan kompe-tensi pendidik yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2006-2008 yang memuat diantaranya peningkatan rasio pendidik melalui pengangkatan dan penyebaran pendidik belum dilaksanakan secara proporsional dan professional sehingga masih saja terjadi kirisis sekaligus surplus guru mata pelajaran di sekolah SMA di Kabupaten Jeneponto. Hal ini disebabkan perekrutan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan guru di setiap sekolah SMA di Kabupaten Jeneponto. Selain itu dari data sekunder diperoleh informasi bahwa terdapat guru yang mengajarkan dua mata pelajaran berbeda yang tidak sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Sehingga diharapkan Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto secara komprehensif mengimplementasikan kebijakan peningkatan

Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik dan Pemerataan Penyebaran Pendidik Di Kabupaten Jeneponto - Nuryanti Mustari

40


Vol.1 No.1 April 2011 Ismanto. Jakarta: Raja Grafindo kompetensi pendidik melalui perekrutan, Persada. penempatan dan penyebaran tenaga pendidik secara proporsional dan profesional sesuai dengan kebutuhan sekolah sehingga keadaan Putra, Fadillah. 2003. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik. Surabaya: surplus dan krisis guru yang terjadi secara Pustaka Pelajar, 2003. simultan pada sekolah SMA di Kabupaten Jeneponto dapat diminimalkan. Salusu, J. 2000. Pengambilan Keputusan Stratejik, (Cet. Ketiga).. Jakarta: Grasindo. DAFTAR PUSTAKA Danim. 2002. Inovasi Pendidikan: Dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Kependidikan, ‘Bandung: Pustaka Setia.

Spencer, M., Lyle and Spencer, M. Signe. 1992. Competence at Work: Models for Superrior Performance. New York USA: John Wiley & Son, Inc.

Depdikbud, 1999. Filosofi, Kebijakan dan Tangkilisan, Wim, 2008, Mutu Pendidikan Kita, (Online). (www.Koran Indonesia) Strategi Pendidikan Nasional. Jakarta: Diakses 12 Desember 2009. Depdikbud. Dunn, William N. 1981. Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersey: Englewood Cliffs.

Tilaar, 2000. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Islamy, Irfan M. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Udoji, Chief J.O. 1981. The African Public Srvant As a Public Policy in Africa. Addis Abeba: African Association for Public Administration and Management.

Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik. Diterjemahkan oleh Ricky

Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijaksanaan. Jakarta: Bumi Aksara.

*******

Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik dan Pemerataan Penyebaran Pendidik Di Kabupaten Jeneponto - Nuryanti Mustari

40


Vol.1 No.1 April 2011

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN SEMANGAT EFOURIA DEMOKRASI LOKAL Jaelan Usman

ABSTRAK

P

erjalan reformasi kurang lebih 13 tahun pasca pemerintahan rezim Orde Baru 32 tahun; menimbulkan beberapa pertanyaan kritis yang harus dijawab dalam konteks “Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan semangat Efouria Demokrasi Lokal”. Beberapa pertanyaan kritis dimaksud, timbul dari praktek desentralisasi dan otonomi daerah, antara lain: Sejauh mana desentralisasi dan otonomi daerah mendorong tumbuhnya demokrasi lokal yang kokoh dan beradab? Bagaimana nasib perkembangan demokrasi lokal pasca Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009? Desentralisasi, secara teoretis, merupakan upaya untuk membawa negara lebih dekat dengan masyarakat lokal serta mendorong tumbuhnya tata pemerintahan lokal yang lebih demokratis. Dengan kata lain, tanpa diikuti dengan demokrasi lokal, desentralisasi dan otonomi daerah tidak lebih hanya memindahkan sentralisasi dan korupsi dari pusat ke daerah. Tata pemerintahan lokal yang demokratis, mengedepankan prinsip pemerintahan “dari” masyarakat, dikelola secara akuntabel dan transparan “oleh” masyarakat dan dimanfaatkan secara responsive “untuk” kepentingan masyarakat luas. Kata Kunci : Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Efouria Demokrasi Lokal.

PENDAHULUAN Perjalanan sistem desentralisasi di Indonesia jika dirunut sepanjang sejarah perjalanan bangsa ini cukup panjang dan berliku. Perubahan politik di tahun 1990-an menjadi arus balik perjalanan bangsa Indonesia yang membawa beberapa dampak positif. Perubahan tersebut di antaranya mengubah tata hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ke arah yang lebih demokratis dengan

memperbesar porsi desentralisasi. Dengan perubahan sistem pemerintahan tersebut, otomatis berbagai pranata pendukung sistem yang selama ini bersifat sentralistik juga mengalami perubahan. Sistem pemerintahan desentralisasi sebenarnya telah digagas oleh para pendiri negara ini dengan menempatkan satu pasal dalam UUD 1945 (pasal 18). Implementasi

Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan Semangat Efouria Demokrasi Lokal - Jaelan Usman

41


Vol.1 No.1 April 2011 pasal tersebut selalu menimbulkan persoalan sejak tahun-tahun awal kemerdekaan. Pergulatan mencari makna kebangsaan yang dipandang sebagai identitas sekunder, selalu menghadapi persoalan identitas primer berupa kuatnya solidaritas etnik, agama, adat dan bahasa serta tradisi lokal. Faktor-faktor ini pula yang menyebabkan timbulnya pemberontakan kedaerahan selain faktor ketidakadilan dalam pembagian sumberdaya ekonomi antara Pusat dan Daerah (Maryanov, 1958; Harvey, 1983). Sejak tahun 1945 itu pula, Pemerintah Pusat memandang pluralitas secara ambivalen. Di satu sisi mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan resmi negara, di sisi lain menerapkan kebijakan sentralisasi karena kebhinekaan dilihat sebagai ancaman disintegrasi. Selama masa kepemimpinan Soekarno berlangsung 16 kali pergantian kabinet. Yang menarik dari proses tersebut adalah program-program kabinet yang menempatkan “desentralisasi”, “otonomi daerah” atau “memperbaiki hubungan PusatDaerah” sebagai prioritas. Meskipun usaha tersebut mengalami kegagalan, tetapi menunjukkan betapa penting dan mendesak mewujudkan hubungan Pusat-Daerah yang seimbang dan proporsional. Perpaduan antara tuntutan Daerah dan kehendak Pusat inilah yang terus menerus dicari. Oleh sebab itu sepanjang kepemimpinannya berlangsung 4 kali perubahan undang-undang pemerintahan daerah. Di bawah undang-undang no. 1/1945 dilakukan pembentukan daerah-daerah otonom yang masih terbatas di Jawa. Jangkauan undang-undang ini sangat terbatas, mengingat sebagai negara baru masih mencari-cari bentuk, termasuk susunan pemerintahan daerah yang pluralistik sebagai warisan penjajahan. Belanda menerapkan dua sistem yang berbeda, yaitu indirect rule untuk Jawa dan direct rule untuk luar Jawa. Dampak kedua sistem ini cukup besar dalam susunan pemerintahan lokal. Jika di Jawa otoritas tradisional dalam batas-batas tertentu masih kuat, maka di luar jawa kesatuan sosial dalam bentuk suku, wilayah, kepulauan saling memotong (cross cutting). Gejala ini di satu sisi

menumbuhkan kuatnya identitas primer (primordialisme) di sisi lain berlangsung besaran (magnitude) oleh proses ekonomi kapitalistik yang mengintegrasikan ekonomi luar jawa secara langsung dengan pasar internasional. Undang-undang No. 22/1948 memberi ruang gerak daerah yang lebih luas dibanding sebelumnya. Guna menghidupkan pemerintahan lokal dan kesatuan sosial, dibentuk daerah tingkat III yang satuannya dapat berupa desa atau satuan yang setingkat. Akibatnya kontrol Pusat terhadap Daerah berkurang tajam. Tidak mengherankan di bawah undang-undang tersebut berlangsung berbagai pemberontakan daerah (DI, TII, PERMESTA, RMS), selain pemberontakan PKI di Madiun. Guna mencegah menguatnya daerahisme, provinsialisme dan memperkuat kontrol Pusat, dikeluarkan undang-undang No. 1/1957. Di bawah undang-undang baru ini kandungan keseimbangan antara. Pusat dan Daerah lebih mengemuka. Meski-pun bukan produk DPR hasil pemilu 1955 secara penuh, hubungan Pusat-Daerah lebih demokratis. Tetapi kemacetankemacetan segera terjadi, yang penyebab utamanya adalah pembagian hasil hutan, pertambangan dan perkebunan yang lebih berpihak ke Pusat. Romantisme agama turut mempengaruhi ketegangan Pusat-Daerah, sehingga undangundang tersebut tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Selain itu konflik ideologi partai dan politisasi massa untuk keperluan partai-partai, menguras energi dan tidak terdapat kesempatan untuk mengoptimalkan undang-undang tersebut. Ketegangan antar partai, khususnya antara PKI dan kekuatan oponennya, melahirkan undang-undang No. 18/1965. Aturan ini tidak banyak mewarnai hubungan Pusat-Daerah, sebab kekacauan segera terjadi. Di bawah kepemimpinan Soeharto, sentralisasi setengah hatinya Soekarno dikonkritkan. Soeharto tanpa ragu-ragu melihat keanekaragaman budaya, geopolitik kepulauan dan kemajemukan ideologi sebagai ancaman persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional dalam visi Soeharto harus

Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan Semangat Efouria Demokrasi Lokal - Jaelan Usman

42


Vol.1 No.1 April 2011 dimulai dari integrasi wilayah (keutuhan wilayah) dan merasuk ke integrasi bangsa (Soeharto, 1989). Dalam visi demikian, perbedaan ideologi tidak dapat ditoleransi. Itulah sebabnya mengapa kepemimpinan Soeharto anti partai, anti kemajemukan ideologi dan menyatukan ideologi dalam asas tunggal. Kekhawatiran akan lahirnya daerahisme dan provinsialisme, dipertegas dengan membatasi masa jabatan kepala daerah dan mekanisme pemilihan. Kepala Daerah tidak sepenuhnya dipilih oleh Dewan. Secara formal mekanismenya adalah perpaduan antara kehendak Daerah (mengusulkan tiga nama) dan kehendak Pusat (menentukan/memilih satu dari tiga yang diusulkan Dewan). Tetapi secara substantif, Kepala Daerah adalah orang Pusat yang ditempatkan di daerah. Selain didesain untuk mengendalikan Daerah, undang-undang No. 5/1974 tidak memberi ruang gerak yang memadai bagi tokoh-tokoh Daerah untuk membangun kekuatan dengan identitas Daerah. Pembunuhan massal yang berlangsung pertengahan tahun 1960-an, merupakan kendala struktural bagi kekuatan masyarakat termasuk kekuatan-kekuatan di Daerah untuk melakukan tawar menawar dengan Pusat. Menguatnya sentralisasi di awal kepemimpinan Soeharto sesungguhnya memiliki argumen empirik yang kuat, seperti konflik ideologi global, geopolitik Indonesia yang berbentuk kepulauan dan pluralitas kultural. Latar belakang sebagai seorang militer yang sebelumnya terlibat secara aktif dalam memadamkan pemberontakan daerah dan sebagai orang Jawa yang tidak menempuh pendidikan tinggi, tidak memiliki referensi lain selain kebudayaan jawa. Dalam konsep kebudayaan jawa, kekuasaan itu utuh dan konkrit (Anderson, 1985), sehingga menerapkan desentralisasi berarti mengurangi kekuasaan pemimpin Pusat. Pertimbangan empiris lainnya adalah kebutuhan akan kemajuan ekonomi yang mendesak. Syarat untuk itu adalah stabilitas sosial politik yang dimaknai sebagai terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut, dilakukan penataan struktur politik di awal tahun 1970-an. LANDASAN TEORITIS Landasan teoritis tentang hubungan Pusat de-ngan Daerah, penataan tersebut mengkristal pada pembentukan sistem pemerintahan daerah yang tanggap terhadap komando Pusat (Mas’oed, 1989). Jenjang pemerintahan didesain bertingkat dengan kepemimpinan berlatar belakang militer untuk memastikan dipatuhinya perintah Jenderal berbintang empat kepada jenderal berbintang dua di provinsi dan kepada para kolonel di kabupaten atau kota. Serentak dengan itu, birokrasi digunakan sebagai kekuatan utama perencana dan pelaksana. Pilihan itu untuk menjamin rantai komando dari Jakarta ke pelosok tanah air, mengingat hanya birokrasi kekuatan yang tersebar ke pelosok tanah air. Namun, setelah pembangunan menunjukkan bukti-bukti konkrit seperti meningkatnya usia harapan hidup dari 44 tahun (1965) menjadi 59 tahun (1995), meningkatnya angka partisipasi sekolah dasar yang mencapai 100 persen sejak tahun 1993, meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dari negara miskin (1965) ke negara berpendapatan menengah (1995) dan menurunnya angka kemiskinan dari 45 persen penduduk Indonesia (1965) menjadi 13,5 persen (1995), ternyata format hubungan Pusat dengan Daerah tidak mengalami perubahan. Padahal dalam teori pembangunan, perubahan-perubahan yang mengarah ke semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, diperlukan ruang yang lebih terbuka untuk memberi wadah partisipasi masyarakat (Huntington, 1968). Kegagalan membangun institusi yang mampu memberi tempat partisipasi masyarakat, akan menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Ruang dan institusi yang dimaksud adalah partisipasi, transparansi, keadilan dan kompetisi (demokratisasi). Secara politik, desentralisasi merupakan langkah menuju demokratisasi. Dengan desentralisasi, pemerintah lebih dekat dengan rakyat, sehingga kehadiran pemerintah lebih

Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan Semangat Efouria Demokrasi Lokal - Jaelan Usman

43


Vol.1 No.1 April 2011 dirasakan oleh rakyat dan keterlibatan rakyat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan pemerintahan semakin nyata. Secara sosial, desentralisasi akan mendorong masyarakat ke arah swakelola dengan memfungsikan pranata sosial yang merupakan social capital dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Dengan pranata yang telah internalized, mekanisme penyelesaian mereka pandang lebih efektif, efisien dan adil. Sedangkan secara ekonomi, desentralisasi diyakini dapat mencegah eksploitasi Pusat terhadap daerah, menumbuhkan inovasi masyarakat dan mendorong motivasi masyarakat untuk lebih produktif. Secara administratif akan mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, meningkatkan akuntabilitas atau pertanggung jawaban publik. Baik Undang-Undang No. 22/ 1999 maupun amandemennya UU No. 32/ 2004 tentang Perintahan Daerah menganut pemikiran seperti itu. Bahwa peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, kualitas pelayanan pemerintah dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan, merupakan trimatra yang mendasari lahirnya UU No. 22/1999 dan amandemennya yaitu UU No. 32/2004. Gagasan pemerintah sebagai fasilitator dalam pembangunan masyarakat, masih jauh dari harapan, jika memperhatikan kinerja birokrasi selama beberapa tahun terakhir. Selain format ideal bagi keberadaan birokrasi di berbagai level pemerintahan belum menemukan bentuknya, tarik menarik antara pemerintah daerah propinsi dengan kabupaten dan dengan Pusat, masih mewarnai penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Selain itu, kecenderungan semua level pemerintahan untuk menjalankan semua fungsi pelayanan juga masih dominan, sehingga kecenderungan masyarakat sebagai obyek penerima pelayanan juga masih menonjol. Intervensi pemerintah di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan demokrasi. Arahan dan

statutory requirement yang terlalu besar dari Pemerintah Pusat menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati, sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2002). Besarnya arahan dari Pusat itu didasarkan atas pertimbangan menjamin stabilitas nasional dan kondisi sumberdaya manusia di daerah. Hal ini dapat dipahami, sebab konteks sosial dan politik dirumuskannya UU No. 5/ 1974 adalah penegakan stabilitas nasional dan pemberantasan kemiskinan serta keterbelakangan masyarakat. Tetapi dalam jangka panjang, sentralisasi seperti itu telah menimbulkan rendahnya akuntabilitas, memperlambat pembangunan infrastruktur sosial, rendahnya tingkat pengembalian proyek-proyek publik, serta memperlambat pengembangan kelembagaan sosial ekonomi di daerah (Bastin dan Smoke, 1992). Apalagi sejak tahun 1990-an berlangsung new game di fora internasional di mana negara tidak akan mampu lagi sebagai pemain tunggal dalam menghadapi hyper competitive. Pemerintah akan terlalu besar untuk menyelesaikan masalah kecil dan terlalu kecil untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Secara tegas dapat dikatakan bahwa, desentralisasi tidak semata-mata untuk membentuk pemerintahan daerah yang menjalankan kekuasaan dan menghasilkan kebijakan, tetapi yang lebih penting adalah untuk membangkitkan kompetensi warga terhadap urusannya sendiri, komunitas dan pemerintah lokal. Dengan demikian, secara akademik banyak pelajaran dan argumen yang kuat bahwa desentralisasi menumbuhkan modal sosial dan tradisi kewargaan di tingkat lokal. Partisipasi demokratis warga telah membiakkan komitmen warga yang luas maupun hubungan-hubungan horizontal: kepercayaan (trust), toleransi, kerja-sama, dan solidaritas yang membentuk apa yang disebut komunitas sipil (civic community). Indikatorindikator civic engagement solidaritas sosial dan partisipasi massal yang merentang luas

Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan Semangat Efouria Demokrasi Lokal - Jaelan Usman

44


Vol.1 No.1 April 2011 pada gilirannya berkorelasi tinggi dengan kinerja pembangunan ekonomi dan kualitas kehidupan demokrasi. Pada dasarnya, desentralisasi bertujuan membangun partisipasi masyarakat dan mengundang keterlibatan publik seluasluasnya dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan yang dijalankan. Untuk itu, desentralisasi memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk secara demokratis mengatur pemerintahannya sendiri sebagai manifestasi dari cita-cita sistem desentralisasi. Tetapi, pelaksanaan sistem ini mendapatkan tantangan yang cukup besar. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah (1) mindset atau mentalitas aparat birokrasi yang belum berubah; (2) hubungan antara institusi pusat dengan daerah; (3) sumber daya manusia yang terbatas; (4) pertarungan kepentingan yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, penguasaan aset dan adanya semacam gejala powershift syndrom yang menghinggapi aparat pemerintah; dan (5) keinginan pemerintah untuk menjadikan desa sebagai unit politik di samping unit sosial budaya dimana desa memiliki tatanan sosial budaya yang otonom. Pada kenyataannya, mindset atau mentalitas menjadi kendala yang cukup besar bagi pelaksanaan tata pemerintahan yang baru ini. Selama kurang lebih 5 tahun pelaksanaan otonomi daerah (2000-2005), timbul berbagai persoalan yang disebabkan karena pola pikir dan mentalitas yang belum berubah. Di masa lalu, sistem sentralistik mengebiri inisiatif lokal dan menempatkan pemerintah pusat sebagai penguasa yang memiliki wewenang sangat besar atas berbagai bentuk kebijakan pembangunan. Keseragaman dan kepatuhan daerah terhadap pusat menjadi kata kunci sekaligus sebagai mainstream dan ideologi pembangunan yang dijalankan. Karenanya, pada masa itu kritik menjadi sesuatu yang tabu dan jika terlontar akan sangat mudah untuk dijerat secara hukum sebagai tindakan subversi atau anti pemerintah. Setidaknya selama 32 tahun rezim orde baru proses ini berlangsung secara terus-

menerus sehingga tidak mengherankan jika mentalitas birokrasi pada akhirnya mengikuti pola tersebut. Konflik menjadi sesuatu yang tabu dan keberagaman dipandang sebagai ancaman dan sumber disintegrasi bangsa. Pola pemerintahan yang diterapkan dalam struktur kekuasaan dikenal sebagai pemerintahan yang harmoni tanpa gejolak dengan mengembangkan ideologi ‘Triple S’ yaitu; Serasi, Selaras dan Seimbang. Pada akhirnya terbentuklah subordinasi hubungan antara pemerintah pusat–daerah dengan kekuasaan sepenuhnya berada di pemerintah pusat. Subordinasi yang berlangsung lama menjadi penyebab ketergantungan daerah sangat tinggi. Maka, pada saat terjadi perubahan sistem yang sentralistik menjadi desentralisasi, daerah kurang memiliki kesiapan terutama dalam hal mengambil inisiatif dalam menentukan kebijakan. Tentu saja desentralisasi dan otonomi daerah mengandung berbagai konsekuensi, diantaranya adalah mentalitas dan kapasitas pemerintah daerah yang harus memadai sehingga dapat menjamin pelaksanaan desentralisasi secara maksimal. Kewenangan yang cukup besar berada di tangan pemerintah daerah, berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan sekaligus tanggung jawab yang lebih besar daripada sistem yang berlangsung sebelumnya. Hanya saja, kendala sumber daya manusia hingga saat ini masih membayangi-bayangi kinerja aparat pemerintah daerah. Maka, tidak mengherankan jika pada saat ini, muncul persoalan-persoalan seperti batas wilayah, ketidakharmonisan hubungan antar institusi pusat-daerah, berbagai konflik horizontal yang dipengaruhi oleh konfigurasi etnis atau sentimen primordial dan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang cenderung memberatkan rakyat. Dalam situasi yang serba terkungkung selama lebih dari tiga puluh tahun, tiba-tiba daerah memiliki kewenangan yang sedemikian besar. Implikasi dari pelimpahan wewenang tersebut di sebagian daerah menimbulkan munculnya kembali chauvinisme kedaerahan seperti munculnya kekuatankekuatan kelompok aristokrasi dalam politik

Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan Semangat Efouria Demokrasi Lokal - Jaelan Usman

45


Vol.1 No.1 April 2011 lokal, kekuatan yang di masa Orde Baru ditekan. Kepentingan yang berorientasi kekuasaan politis dan penguasaan aset daerah menjadi persoalan yang kerap mencuat dalam masa transisi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Konflik kepentingan berupa penguasaan aset seringkali menjadi kerikil dalam perjalanan proses desentralisasi. Gejala etno-sentrisme mulai muncul pada saat meledaknya kerusuhan berlatar belakang etnis di beberapa wilayah seperti Sampit, Poso, Ambon dan di beberapa daerah pemekaran. Bahkan pada saat dipilihnya kepala daerah berdasarkan UU No. 22/1999 di tahun 2000, isu PAD (Putra Asli Daerah) merebak. Tuntutan dipilihnya gubernur, bupati serta walikota Putra Asli Daerah bahkan masuk ke dalam tata tertib DPRD. Ini menunjukkan bahwa isu putra daerah merupakan isu yang paling sentisitf dan berpotensi mengganggu hubungan baik antara pendatang tetapi telah lama berdomisili di tempat tersebut dan mengenal secara baik daerah tersebut. Orangorang yang potensial dan berkualitas tetapi bukan putra daerah akan cenderung tersingkir dalam proses politik di daerah dan hanya akan mendapat peran pinggiran saja.

nasional. Selain itu, harus dipahami bahwa desentralisasi dan demokratisasi lokal memiliki potensi besar untuk merangsang pertumbuhan organisasi-organisasi, serta jaringan masyarakat sipil (civil society). Arena kehidupan komunitas dan lokal lebih menawarkan cakupan terbesar bagi organisasi-organisasi independen untuk membentuk dan mempengaruhi kebijakan. Pada level lokal, rintangan-rintangan sosial dan organisasional terhadap aksi kolektif lebih rendah maupun problem-problem yang menuntut perhatian dari layanan sosial sampai transportasi serta lingkungan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Keterlibatan langsung warga dalam penyelenggaraan layanan publik pada level lokal menghasilkan suatu peluang penting untuk memperkuat keterampilan para warga secara individual dan akumulasi modal sosial, seraya membuat penyampaian layanan publik lebih accountable. Sorotan terhadap reformasi sejak 1998 telah membangkitkan desentralisasi dan demokrasi lokal, yang menggerogoti struktur politik yang hirarkhis, sentralistik, feodalistik dan otoriter. Locus politik telah bergeser dari pusat ke daerah, dari sentralisasi ke desentralisasi, dari bureaucratic government HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN ke party government, dan dari executive heavy ke legislative heavy. Tetapi, seperti akan Selama 32 tahun rezim Orde Baru dan 13 diuraikan di bawah, demokrasi lokal yang tahun Reformasi, sentralisasi dan desentralisasi berlangsung masih sebatas efouria, bukan politik di Indonesia telah secara luas sebagai proses konsolidasi menuju demokrasi mentransformasikan kultur politik elite dalam lokal yang kokoh, beradab dan terpercaya. suatu arah yang demokratis, meskipun masih Efouria demokrasi lokal sangat bermasalah, jauh dari harapan dan kepuasan semua pihak. dan tetap akan bermasalah sampai pasca Pembentukan pemerintahan regional, yang pemilu 2009 karena fondasi yang sangat kemudian mendapatkan sejumlah kekuasaan rapuh. Praktik demokrasi lokal selama ini lebih otonom yang signifikan dan kontrol atas banyak diwarnai dengan sejumlah efouria sumberdaya lokal, menghasilkan suatu tipe yang masih sangat rapuh. perpolitikan yang secara ideologis tidak terlalu Pertama, efouria demokrasi elektoral. terpolarisasi, lebih moderat, toleran, pragmatis, Masyarakat Indonesia, kini, tengah terjangkit lebih fleksibel dan suatu penerimaan mutual demam perayaan demokrasi elektoral. Ada yang lebih besar di antara hampir semua kesan kuat bahwa demokrasi hanya terfokus partai’. pada pemilihan, sebuah perayaan politik yang Secara berangsur-angsur warga sarat dengan pesta, kompetisi, sensasi, mengidentifikasi diri dengan level mobilisasi, money politics, intrik, caci-maki, pemerintahan lokal dan bahkan lebih perdukunan, dan seterusnya. Di zaman dulu, menghargainya ketimbang pemerintahan penentuan kepala daerah berlangsung secara Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan Semangat Efouria Demokrasi Lokal - Jaelan Usman

46


Vol.1 No.1 April 2011 tertutup dan memperoleh pengawasan yang ketat dari Jakarta. Hanya tentara dan birokrat yang punya peluang untuk menduduki jabatan kepala daerah. DPRD dalam posisi yang sangat lemah, tidak mempunyai otoritas untuk menentukan pilihan mereka. Sekarang proses pemilihan lebih terbuka, yang membuka kesempatan bagi hadirnya aktor-aktor baru di luar tentara dan birokrat. DPRD mempunyai kuasa penuh untuk menentukan pilihan mereka terhadap kepala daerah. Tetapi proses dan hasil pemilihan kepala daerah tidak lebih baik daripada sebelumnya. Setiap pemilihan selalu diwarnai dengan permainan politik uang, kekerasan, mobilisasi massa dan seterusnya. Proses yang buruk itu mesti membuahkan hasil yang buruk. Tidak sedikit kepala daerah yang bermasalah dan korup untuk mengembalikan modal yang telah dimainkan melalui politik uang. Rakyat kecewa, tetapi setiap pemilihan politik uang tetap bermain. Dari kasus-kasus ini dapat dipahami bahwa, demokrasi lokal bukan sekadar proses elektoral, atau proses pemilihan kepala daerah, tetapi yang lebih penting adalah relasi yang demokratis seharihari antara pemerintah daerah dengan warga masyarakat. Akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah dae-rah jauh lebih penting dari sekadar proses elektoral. Proses elektoral sebenarnya merupakan langkah awal untuk menghasilkan pemimpin lokal yang memiliki visi dan komitmen serius pada akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah daerah. Tetapi kalau isu-isu ini dikalahkan oleh jumlah massa, popularitas, apalagi oleh politik uang, maka demokrasi lokal akan hancur dan rakyat terus-menerus akan kecewa. Kedua, efouria semangat keasilan (nativisme). Di setiap daerah bergelora isu “putera daerah� terutama ketika terjadi pemilihan kepala daerah. Masyarakat lokal sekarang secara keras berani menentang kehadiran calon-calon yang bukan putera daerah untuk menduduki jabatan kepala daerah. Di masa Orde Baru, istilah itu memang sangat berguna untuk menentang intervensi Jakarta atau menolak calon titipan dari Jakarta.

Tetapi yang berkembang sekarang, istilah putera daerah tidak mempunyai otentisitas yang kuat, karena istilah itu cenderung hanya sebagai pasport politik untuk menjustifikasi kedudukan seseorang, tanpa melihat visi dan kualifikasinya. Setelah “putera daerah� itu berkuasa, ternyata bertindak menyimpang dari prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Ketiga, efouria parlemen lokal. Di bawah UU No. 22/1999, DPRD sangat powerful ketimbang kepala daerah. Publik berharap, bahwa DPRD yang powerful itu menjadi modal politik untuk memainkan check and balances dengan baik di hadapan kepala daerah, sehingga pemerintahan daerah bisa berjalan secara akuntabel, transparan dan responsif. Tetapi DPRD yang kuat itu justru menimbulkan banyak masalah: DPRD menjadi oligarki baru yang korup, berkapasitas rendah, tidak bertanggungjawab, tidak peka pada aspirasi rakyat, lebih mengutamakan kepentingan sendiri. DPRD, kata publik, bukan sebagai panggilan hidup dan komit-men untuk berjuang, melainkan seperti lowongan kerja untuk mencari nafkah dan kedudukan. Akibatnya, rakyat kecewa dan tidak percaya pada DPRD. Sayangnya, besok dalam pemilihan umum 2004, rakyat tetap akan memilih lagi calon-calon DPRD. Besok kecewa lagi. Keempat, efouria kepialangan politik. Otonomi daerah memang telah member kesempatan yang terbuka bagi hadirnya aktor-aktor politik baru, termasuk para broker politik. Latar belakang mereka sangat bermacam-macam: bisa kyai, akademisi, mahasiswa, LSM, pengusaha, tokoh adat, tokoh masyarakat, preman, dan seterusnya. Setiap ada pemilihan kepala daerah, para broker politik itu menjadi pemain yang penting, entah dalam membuat opini publik atau mengerahkan massa, dengan tujuan untuk mencari kedudukan atau kekayaan. Mengikuti pendapat para filsuf zaman Yunani Kuno, massa yang digerakkan oleh para broker tersebut bukan rakyat, warga atau publik yang sejati, melainkan gerombolan massa (the mob) yang sebenarnya merusak demokrasi lokal, misalnya dengan cara permainan politik uang maupun kekerasan.

Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan Semangat Efouria Demokrasi Lokal - Jaelan Usman

47


Vol.1 No.1 April 2011 Kelima, efouria NGO lokal. Era reformasi dan otonomi daerah telah melahirkan begitu banyak NGO lokal yang bersifat instan. Sebagian besar NGO lokal lahir bukan dalam konteks gerakan sosial dan jaringan sosial yang luas, tetapi sebagai bentuk respons atas proyek-proyek pemerintah sejak JPS maupun sebagai bentuk “gerakan politik” untuk memainkan kepialangan politik. NGO lokal yang berorientasi proyek selalu kasak-kusuk mencari proyek, entah melalui lobby atau melontarkan kritik keras kepada Pemda agar mereka memperoleh proyek. NGO “gerakan politik” sangat rajin melakukan kasak-kusuk menjadi broker politik dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan DPRD maupun pejabat teras di daerah. Keenam, efouria protes sosial atau pembangkangan sipil. Sejak Soeharto jatuh di tahun 1998, protes sosial (pembangkangan sipil) mengalami perluasan, sebagai senjata untuk menggerakkan reformasi politik. Protes sosial atau pembang-kangan sipil memang merupakan kekuatan alternatif bagi civil society untuk melawan penguasa. Tetapi harap diingat, bahwa protes sosial yang terjadi di Indonesia selama ini lebih bersifat kegembiraan sesaat atau sebagai partisipasi ad hoc yang hanya sangat efektif untuk menjatuhkan penguasa otoriter bermasalah, tetapi tidak efektif untuk membangun demokrasi lokal. Membangun demokrasi lokal tentu membutuhkan penguatan gerakan sosial masyarakat sipil dan partisipasi warga masyarakat secara berkelanjutan. Keenam efouria di atas memberi gambaran yang suram tentang demokrasi lokal, yang tampaknya masih akan berlanjut, terutama terhadap pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung sejak tahun 2005, yang kian menyuburkan efouria politik. Efouria adalah kegembiraan sesaat, yaitu proses politik hanya berlangsung dalam situasi darurat jangka pendek. Kegembiraan jangka pendek itu tidak bakal membuahkan demokrasi lokal yang kokoh dan berkelanjutan, kalau tidak dikatan gagal; kecuali hanya membuahkan kekecewaan dan ketidakpercayaan. Efouria akan come and go berbarengan dengan pesta politik. Eforia akan

berubah menjadi kekecewaan bila pesta sudah usai, tetapi ia akan datang lagi kalau pesta bakal digelar kembali. KESIMPULAN Bertitik tolok dari uraian terdahulu tentang kebijakan tata kelola pemerintahan daerah, dengan semangat efouria demokrasi lokal yang merupakan lingkaran setan yang tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Hal ini karena fondasi yang betul-betul rapuh, terutama beberapa indikator yang disoroti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Perubahan belum sempurna dari floatingmass society menuju civil society. Sekarang Indonesia masih dalam sekuen masyarakat transisi, atau sering disebut sebagai masspolitics society. Proses politik dan demokrasi di Indonesia lebih banyak ditentukan oleh kuantitas massa yang dimobilisir (mobilized mass), bukan oleh visi, kebajikan maupun organized mass. 2. Umumnya daerah di Indonesia mewarisi kuatnya tradisi politik feodal, otoritarian, birokratis dan sentralistik. Tradisi yang relatif kekal ini membentuk paradigma kolot para elite dalam mengelola kekuasaan, mengatur rakyat dan menguasai sumberdaya ekonomi. Para gubernur misalnya, sangat berang karena kekuasaannya atas bupati-bupati dipreteli oleh UU No. 32/2004. Gubernur sekarang tidak bisa lagi memerintah bupati, memanipulasi DAU, atau mengutip pajakpajak daerah seperti dulu. Bahkan sekadar undangan pun diabaikan oleh bupati. Karena itu para gubernur menuntut agar otonomi daerah diletakkan di provinsi atau meminta agar kekuasaan dan kewenangan mereka dipulihkan seperti sedia kala. Sementara, bupati sekarang mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat besar. Mereka di atas angin, ibarat raja-raja kecil yang secara leluasa bisa menguasai sumberdaya politik dan ekonomi daerah. “Otonomi daerah berhenti di tangan saya”, demikian ungkap arogan seorang bupati ketika menanggapi masalah otonomi desa.

Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan Semangat Efouria Demokrasi Lokal - Jaelan Usman

48


Vol.1 No.1 April 2011 3. Seorang Bupati bukan pemimpin yang betul-betul mengayomi masyarakat, melainkan hanya seorang pejabat yang pekerjaannya adalah tandatangan, marahmarah dan jalan-jalan”, demikian ungkap seorang pegawai yang minta identitasnya dirahasiakan. DPRD kabupaten dan/atau kota sekarang mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang luar biasa, karena mereka gunakan untuk menekan bupati/walikota dengan senjata ampuh Laporan Pertanggungjawaban. Namun, ulah anggota DPRD yang tidak bertanggungjawab itu dengan mudah bisa dipadamkan oleh bupati/walikota setelah memperoleh kucuran dana, proyek, dan fasilitas. 4. Paradigma ‘K-3’ (kekuasaan, kewenangan dan kekayaan) dipegang betul oleh para pemegang jabatan politik. Mereka tidak mempunyai visi bagaimana memanfaatkan kekuasaan untuk memperjuangkan nilai, melainkan hanya berorientasi bagaimana mencari dan mempertahankan kekuasaan. Setiap penguasa, dari presiden hingga bupati dan kepala desa, selalu berupaya keras agar tetap menduduki jabatan yang kedua kalinya. Ini tidak lain hanya untuk memelihara status quo. Kalau dinalar secara sehat, setiap penguasa sebenarnya tidak mempunyai alasan lagi untuk menduduki jabatan yang kedua kalinya. Kalau mereka menampilkan visi, publik bisa bertanya: lalu ngapain selama lima tahun berkuasa. 5. Fragmentasi masyarakat sipil dan modal sosial. Organisasi masyarakat sipil dan modal sosial yang kian semarak, memang tidak tunggal. Di balik kemajuan dalam organisasi nonpemerintah, juga menyaksikan banyak sisi paradoksal dalam modal sosial. Secara horizontal kemajemukan masyarakat menyajikan konflik ketimbang pluralisme dan kohesivitas. Ruang publik civil society memang menghadirkan wacana dan gerakan demokratisasi yang semarak, tetapi polarisasi ideologis dan kepentingan adalah sajian yang jauh lebih menonjol. Inilah yang penulis sebut sebagai fragmented social capital. Gerakan demokratisasi yang didorong oleh aktor-aktor civil society harus

berhadapan dengan praktik-praktik kekerasan yang dimainkan oleh elemen masyarakat lainnya. Bahkan gerakan demokratisasi yang terus maju tidak didukung oleh elemen-elemen partai oposisi yang pro perubahan. 6. Baik di tingkat pusat maupun di daerah, partai politik bukanlah pendukung otentik demok-ratisasi melainkan sebagai bagian dari pemeliharaan status quo yang harus direformasi. Di banyak daerah, gerakan demokratisasi civil society terus bergelora menentang “raja-raja kecil” yang bermasalah, tetapi gerakan itu dengan mudah dilumpuhkan oleh para preman bayaran maupun paramiliter yang dipelihara oleh partai politik. Semua ini memang tidak mengehentikan gerakan demokratisasi meski harus dibayar dengan risiko kekerasan, tetapi gerakan civil society terseok-seok, tunggang-langgang dan menghadapi anomalie yang serius.

DAFTAR PUSTAKA Elisabeth, Adriana , dkk, 2004, Pemetaan Peran dan Kepentingan Para Aktor dalam Konflik di Papua, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta. Fakih, Mansour. 1996. Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial. Pergolakan Ideologi LSM Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hagul, Peter, ed. 1992. Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta. Johnson, Doyle Paul, 1986, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, PT Gramedia, Jakarta. Haba, John, dkk, 2003, Konflik di Kawasan Ilegak Logging di Kalimantan Tengah, Jakarta, LIPI. Kasiepo, Manuel, 1987, Dari Perpolitikan Birokratik ke Korporatisme Negara: Birokrasi dan Politik di Indonesia Era Orde Baru,

Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan Semangat Efouria Demokrasi Lokal - Jaelan Usman

49


Vol.1 No.1 April 2011 Jurnal Ilmu Politik 2, Gramedia bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Jakarta. Ndara, Talizuduhu, 1986, Birokrasi dan Pembangunan, Dominasi atau Alat Demokratisasi: Suatu Telaah Pendahuluan, Jurnal Ilmu Politik 1, Gramedia bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Jakarta. Piliang, Indra J, dkk (ed.), 2003, Otonomi Daerah, Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat Bangsa bekerjasama dengan Partnership Governance Reform in Indonesia, Jakarta.

Rineka Cipta, Jakarta. Isdijoso, Brahmantio, et. al. 2001. Prospek Penerapan Budget Tranparency dalam Pelaksanaan otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal Di Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia. Center for Economic and Social Studies, Jakarta. Jeff Haynes, Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga. 2000. Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Erlangga, Jakarta.

Ratnawati, Tri (ed.), 2000, Otonomi Daerah dalam Perspektif Lokal, Kasus Jawa Timur, Sumatera Barat dan Nusa Pilliang, Indra J. et. al. 2003. Otonomi Daerah; Tenggara Timur, Puslitbang Politik dan Evaluasi dan Proyeksi. Yayasan Harkat Kewilayahan LIPI, Jakarta. Bangsa Bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Zulkarnaen, Iskandar, dkk, 2003, Potensi Indonesi, Jakarta. Konflik di Daerah Pertambangan, Kasus Pongkor dan Cilandak, Jakarta, LIPI. Prodjodikoro, Wirjono. 1981. Asas-asas Ilmu Clark, John.1995. NGO dan Negara dan Politik. PT Eresco, Pembangunan Demokrasi. Tiara Bandung. Wacana, Yogyakarta. Sarundajang. 1999. Arus Balik Kekuasaan Huntington, Samuel P dan Joan Nelson. 1992. Pusat ke Daerah. Pustaka Sinar Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Harapan, Jakarta.

*******

Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan Semangat Efouria Demokrasi Lokal - Jaelan Usman

50


Vol.1 No.1 April 2011

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK DI KOTA PAREPARE Rudi Hardi ABSTRAK

D

alam dunia politik, peranan etika politik tidak dapat diabaikan. Hal ini terkait dengan, moralitas politik berguna untuk menyelidiki apa yang mengkonstitusi baik-buruk, keutamaan, keabsahan hukum, kebenaran suara hati, kewajiban moral politik dan sebagainya. Realitas persoalan yang dihadapi dalam budaya politik adalah adanya gap antara campur tangan Politik dengan indenpendensi birokrat (Administrator) tentang pengelolaan pelayanan pada Masyarakat. Kemudian, terdapat sikap dan perilaku yang “negatif�, baik politisi mau pun birokrat dalam melaksanakan fungsi masing-masing.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi etika budaya politik dan tanggapan/sikap masyarakat terhadap perkembangan kondisi dan situasi budaya politik di Kota Parepare. Metode yang digunakan adalah Survey sampel dengan unit analisis masyarakat pemilih. Responden diambil dengan stratified random sampling dari masyarakat kota Parepare. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara dan kuesioner. Analisa yang digunakan adalah deskriptif pada data kualitatif. Hasil penunjukkan bahwa secara keseluruhan, baik lapisan bawah, menengah, dan lapisan atas, menilai bahwa etika politisi di kota Parepare relatif buruk, yaitu 191 (63,67%) dari 300 responden. Dan alasan responden adalah bahwa setelah menjadi politisi, mereka cenderung individual atau memikirkan kepentingan diri, keluarga dan atau partainya yang terlihat dari kebijakan-kebijakan yang mereka lahirkan. Hal itu sangat berbeda dengan waktu kampanye. Kesimpulan, dalam mewujudkan partisipasi politik di kota Parepare, masyarakat memiliki dua ciri atau bentuk dari partisipasi politik berdasarkan sifat yaitu dimobilisasi dan otonom. Kemudian, untuk menilai bagaimana etika politik di Kota Parepare, ada tiga pola pola sikap dan orientasi individu terhadap politik, yakni: (1). Orientasi Kognitif : pengetahuan, keyakinan (2). Orientasi Afektif : perasaan terkait, keterlibatan, penolakan dan sejenisnya tentang obyek politik, dan (3). Orientasi Evaluasi : penilaian dan opini tentang obyek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai standar terhadap obyek politik dan kejadian-kejadian. Kata Kunci: Persepsi, Masyarakat, Etika, Kebijakan, Etika Politik

PENDAHULUAN Latar Belakang Perubahan UUD 1945 telah mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan negara yang modern dan demokratis. Semangat yang diemban dalam perubahan konstitusi tersebut adalah supremasi konstitusi, keharusan dan pentingnya pembatasan kekuasaan, pengaturan hubungan dan kekuasaan antarcabang kekuasaan negara secara lebih tegas, penguatan sistem checks and balances

antar cabang kekuasaan, penguatan perlindungan dan penjaminan hak asasi manusia, dan pengaturan hal-hal mendasar di berbagai bidang kehidupan. Semangat tersebut di atas dapat terlihat dari adanya penegasan yang mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat; pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum; kesejajaran kedudukan antarlembaga negara sehingga tidak dikenal lagi adanya lembaga 51


Vol.1 No.1 April 2011 tertinggi negara dan tinggi Negara tetapi setiap lembaga negara melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai UUD 1945; pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya maksimal dua kali masa jabatan; seluruh anggota lembaga perwakilan dipilih dan tidak ada lagi yang diangkat; pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat; kekuasaan membentuk undang-undang di tangan lembaga legislatif; pembentukan lembaga perwakilan baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memperkuat posisi daerah dalam sistem ketatanegaraan kita; dan pembentukan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman baru Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu juga dimuat ketentuan mengenai pemilihan umum setiap lima tahun dan diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; pengaturan mengenai wilayah negara; ketentuan mengenai hak asasi manusia yang sangat rinci, dan pengaturan hal-hal mendasar berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan lain-lain. Perubahan-perubahan budaya politik di atas merupakan elemen penting dalam sebuah sistem politik. Perubahan tersebut juga menjadi wajah baru sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Meskipun ada perbedaan pandangan mengenai derajat pentingnya pengaruh budaya dalam proses membangun demokrasi, namun hampir semua ahli politik sependapat bahwa budaya merupakan faktor yang mempengaruhi terkonsolidasinya demokrasi. Pada sisi lain, dalam dunia politik, peranan etika politik sangat penting. Terkait dengannya, moralitas politik berguna untuk menyelidiki apa yang mengkonstitusi baik-buruk, keutamaan, keabsahan hukum, kebenaran suara hati, kewajiban moral politik dan sebagainya. Apa yang disebut sebagai dasar pertimbangan bukanlah berada pada cakupan jurisprudence atau pedagogy dari moral politik saja, tetapi seharusnya berdasarkan pada etika. Tatkala kondisi moralitas politik memungkinkan apa yang dianggap benar

untuk kasus pada waktu tertentu tetapi menjadi salah pada kasus lain di waktu lain, maka sistem kenegaraan ini sedang mengabaikan kemungkinan bahwa seorang diktator akan muncul kembali untuk menyalahgunakan kekuasaannya, atau mempertahankan kekuasaan berdasarkan moralitas personalnya (dalam arti beyond his term of office). Sebaliknya, semakin banyak kekuasaan yang membebaninya, sementara kekuasaan itu menjadi baju untuk lebih berkuasa, maka ia akan menyalahgunakan sekaligus tetap mempertahankan kekuasaan itu. Kedua sisi ini, budaya politik dan etika politik menjadi hal penting dalam era otonomi. Karena itu, kajian ini terfokus pada etika politik di kota Parepare. Realitas persoalan yang dihadapi dalam budaya politik adalah adanya gap antara campur tangan Politik dengan indenpendensi birokrat (Administrator) tentang pengelolaan pelayanan pada Masyarakat. Kemudian, terdapat sikap dan perilaku yang “negatif�, baik politisi mau pun birokrat dalam melaksanakan fungsi masingmasing. Serta berkembangnya dalam kehidupan masyarakat toleransi dan antipati masyarakat terhadap etika politisi. Sehingga kegiatan kajian etika budaya politik menjadi suatu kebutuhan realistik untuk diwujudkan dalam membangun sosial politik di Kota Parepare. Dengan demikian, hal-hal yang menjadi per-tanyaan penting untuk dijawab melalui kajian yang mendalam adalah : 1. Bagaimana realitas budaya politik di Kota Parepare? 2. Bagaimana etika politik yang berkembang di Kota Parepare? 3. Bagaimana masyarakat menyikapi perkembangan etika politik di kota Parepare?

TINJAUAN TEORITIS Untuk mendukung studi ini digunakan beberapa teori yang relevan serta berkaitan dengan pokok bahasan dalam studi sebagai berikut:

Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare - Rudi Hardi

52


Vol.1 No.1 April 2011 Sistem Politik Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik. Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Namun dengan mengingat Machiavelli maka tidak jarang efektifitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter.

demikian membuat partisipasi politik di negara-negara berkembang sulit dikategorikan sebagai bentuk partisipasi politik. Untuk mengatasi hal tersebut, Huntington mencoba mengatasi dengan mengatakan bahwa partisipasi yang tergolong negatif di mata para sarjana di negara-negara berkembang pada dasarnya termasuk pula bentuk partisipasi politik. Kecenderungan mobilisasi di masyarakat negara-negara berkembang menjadi ciri khas yang melekat karena karakteristiknya yang khas selain tidak bekerjanya sistem politik secara baik untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat memberikan input tanpa takut diintimidasi oleh pemerintah. Apatisme juga menjadi persoalan tersendiri dalam studi mengenai partisipasi politik. Secara harfiah apatisme tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk partisipasi karena seseorang tidak melakukan tindakan apa pun untuk mempengaruhi kebijakan ataupun memberikan input bagi pengambil kebijakan. Akan tetapi, apabila itu dilakukan dengan sadar sebagai bentuk protes atau ketidaksukaan terhadap apa yang dilakukan oleh pengambil kebijaksanaan, tindakan apatisme dapat pula dikategorikan sebagai satu bentuk input dan dengan demikian dapat dinilai sebagai suatu tindakan partisipasi.

Pembangunan Politik Sejak awal kehidupan manusia–berjuta tahun yang lampau–manusia dihadapkan pada berbagai macam perubahan aktual alam semesta di mana dia hidup. Lambat laun, respon atas fenomena alam ini bertransformasi menjadi sikap mengatasi perbedaanperbedaan yang terjadi di antara umat manusia, respon atas interaksi sosial ini kemudian mengubah cara dan kebiasaan hidup mereka. Hal ini terus berkembang secara evolutif sekaligus revolutif, hingga sampai pada diketemukannya model Partisipasi Politik pelembagaan pengaturan masyarakat dalam Partisipasi politik oleh para sarjana di bingkai negara, beserta ilmu yang negara Barat sering hanya dipandang sebagai menyertainya, politik. kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Kondisi politik pasca Reformasi input bagi pengambil kebijakan menuruti menjadikan masyarakat dihidangkan dengan aturan main yang berlaku. Definisi yang dengan sistem baru yang menuntut

Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare - Rudi Hardi

53


Vol.1 No.1 April 2011 masyarakat untuk lebih terlibat secara proaktif didalamnya. Dalam penerapannya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, sehingga dalam mewujudkannya perlu ada langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap. Peningkatan kesadaran politik masyarakat serta penanaman nilai tidak boleh diabaikan, hal inilah yang kita inginkan dalam proses pembangunan politik. Lucian W. Pye menyimpulkan tiga tema besar yang berhubungan dengan makna pembangunan politik. Pertama, terjadinya pertambahan persamaan (equality) antara individu dalam kaitannya dengan sistem politik, kedua pertambahan kemampuan (capacity) dalam hubungannya dengan lingkungannya, dan yang ketiga pertambahan pembedaan (differentation and spesia-litation) lembaga dan strukur didalam sistem politik tersebut. Pembangunan politik dalam hal ini erat kaitannya dengan budaya politik, strukturstruktur politik yang berwenang serta proses politik. Budaya Politik Kebudayaan politik Indonesia pada dasarnya bersumber pada pola sikap dan tingkah laku politik yang majemuk. Namun dari sinilah masalah-masalah biasanya bersumber. Mengapa? Dikarenakan oleh karena golongan elite yang mempunyai rasa idealisme yang tinggi. Akan tetapi kadar idealisme yang tinggi itu sering tidak dilandasi oleh pengetahuan yang mantap tentang realita hidup masyarakat. Sedangkan masyarakat yang hidup di dalam realita ini terbentur oleh tembok kenyataan hidup yang berbeda dengan idealisme yang diterapkan oleh golongan elit tersebut. Corak pertama terdapat pada golongan elite strategis, yakni kecenderungan untuk memaksakan subyektifisme mereka agar menjadi obyektifisme, sikap seperti ini biasanya melahirkan sikap mental yang otoriter/totaliter. Corak kedua terdapat pada anggota masyarakat biasa, corak ini bersifat emosional-primordial. Kedua cirak ini tersintesa sehingga menciptakan suasana politik yang otoriter/totaliter. Sejauh ini kita sudah mengetahui adanya perbedaan atau kesenjangan antara corak-

corak sikap dan tingkah laku politik yang tampak berlaku dalam masyarakat dengan corak sikap dan tingkah laku politik yang dikehendaki oleh Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Kita tahu bahwa manusia Indonesia sekarang ini masih belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Kenyataan tersebutlah yang hendak kita rubah dengan nilai-nilai idealisme pancasila, untuk mencapai manusia yang paling tidak mendekati kesempurnaan dalam konteks Pancasila. Dua faktor yang memungkinkan keberhasilan proses pembudayaan nilai-nilai dalam diri seseorang yaitu sampai nilai-nilai itu berhasil tertanam di dalam dirinya dengan baik. Kedua faktor itu adalah; 1. Emosional psikologis, faktor yang berasal dari hatinya. 2. Rasio, faktor yang berasal dari otaknya Klasifikasi budaya politik oleh Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, terdiri atas budaya politik parokial, budaya politik subjek/kaula, dan budaya politik partisipan. Sedangkan budaya politik menurut Austin Ranney dibedakan atas orientasi kognitif dan preferensi politik. Ada beberapa unsur yang berpengaruh atau melibatkan diri dalam proses pembentukan budaya politik nasional, yaitu sebagai berikut. 1. Unsur sub-budaya politik yang berbentuk budaya politik asal. 2. Aneka rupa sub-budaya politik yang berasal dari luar lingkungan tempat budaya politik asal itu berada. 3. Budaya politik nasional itu sendiri. Tahapan perkembangan budaya politik nasional menurut Sjamsuddin, antara lain sebagai berikut (Rahman, 1998: 58). 1. Budaya politik nasional yang tengah berada dalam proses pembentukannya. 2. Budaya politik nasional yang sedang mengalami proses pematangan. Dalam tahapan ini, pada dasarnya budaya politik nasional sudah ada, tetapi masih belum matang. 3. Budaya politik nasional yang sudah mapan, yaitu budaya politik yang telah diakui keberadaannya secara nasional.

Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare - Rudi Hardi

54


Vol.1 No.1 April 2011 4. Ada dua sudut pandang untuk melihat budaya politik yang dikaitkan dengan struktur sosial, yaitu secara vertikal maupun horizontal. Terakhir ada tiga kelompok yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap sistem politik Indonesia, yaitu kelompok agama, kelompok suku bangsa, dan kelompok ras. METODE PENELITIAN Kegiatan kajian etika budaya politik dilakukan dengan menggunakan metode survey sampel. Populasinya adalah pelaku politik di Kota Parepare. Pada pengkajian ini, yang akan diteliti, ditelaah dan diterangkan adalah etika budaya politik di kota Parepare. Karena itu, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, metode kuantitatif, dan ataupun gabungan antara keduanya, terutama nampak pada analisanya. Metode kuantitatif menggunakan angka-angka (Tabulasi, statistik inferensial), menghubungkan antara angka yang satu dengan angka yang lainnya kemudian menarik makna. Sedang metode kualitatif menggunakan makna: menghubungkan antara makna yang satu dengan makna yang lainnya kemudian menarik yang lebih luas atau lebih dalam, atau yang lebih tinggi tingkatannya. Pada dasarnya ada beberapa jenis studi dan teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk kajian ini, sebagai berikut: Stakeholders studies, dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pandangan/penilaian para pemangku kepentingan atau stakeholders (Pemerintah, DPRD, Partai Politik, kalangan Lembaga non pemerintah, pakar/akademisi dan tokohtokoh masyarakat lainnya tentang berbagai regulasi, kebijakan maupun implementasi dari kebijakan yang berhubungan dengan berbagai aspek etika budaya politik. Ada dua teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk stakeholder studies, yaitu indepth interview dan FGD. Policy Impact Studies (PIS). Policy impact studies atau studi dampak kebijakan dimaksudkan untuk melihat dampak

kebijakan berupa Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Walikota dalam mengatur usaha kecil Kota Parepare. Studi literatur. Sebelum penelitian lapangan dilakukan, tim peneliti terlebih dahulu telah melakukan kajian terhadap laporan-laporan studi mengenai etika budaya politik. Beberapa hal yang ditelaah antara lain adalah kacamata analisis/cara pandang dan indikator-indikator yang digunakan dalam rangka melakukan kajian/studi. Di samping itu ditelaah pula hasil-hasil utama (termasuk rekomendasi-rekomendasi) yang diperoleh dari studi. Hasil telaahan ini kemudian dituliskan dalam bentuk overview singkat. Dari hasil overview tersebut peneliti ahli kemudian akan menulis “kajian kepustakaan/literatur review� dengan memasukkan telahaan teori dan konsep mengenai etika budaya politik. Kajian historis mengenai etika budaya politik. Kegiatan ini dilakukan dengan metode analisis dokumen dan in-depth interview kepada pihak-pihak yang dipandang memiliki pengetahuan mengenai topik kajian yang dilakukan yang kemudian dianalisis dan disusun dalam bentuk position paper. Teknik Pengumpulan Data, yaitu : 1. Data yang bersifat keterangan dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide), 2. Data yang bersifat distribusi/frekuensi dikumpulkan melalui teknik perhitungan atau pencacahan dengan menggunakan kuesioner atau skedul. 3. Data yang bersifat nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan (adat dan agama), tingkah laku yang laten (cover behaviuor), dan sejenisnya dikumpulkan melalui teknik pengamatan terlibat secara terbatas dan wawancara dilakukan secara face to face dengan menggunakan catatan lapang (field notes). HASIL DAN PEMBAHASAN Karasteristik Masyarakat Kota Parepare Berdasarkan hasil kajian, maka karateristik masyarakat kota Parepare memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare - Rudi Hardi

55


Vol.1 No.1 April 2011 a. Pengaruh alam terhadap masyarakat kota kecil b. Mata pencahariannya sangat beragam sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya. c. Corak kehidupan sosialnya bersifat gessel schaft (patembayan), lebih individual dan kompetitif. d. Keadaan penduduk dari status sosialnya sangat heterogen e. Stratifikasi dan diferensiasi sosial sangat mencolok. Dasar stratifikasi adalah pendidikan, kekuasaan, kekayaan, prestasi, dan lain-lain. f. Interaksi sosial kurang akrab dan kurang peduli terhadap lingkungannya. Dasar hubungannya adalah kepentingan. g. Keterikatan terhadap tradisi sangat kecil h. Masyarakat umumnya berpendidikan lebih tinggi, rasional, menghargai waktu, kerja keras, dan kebebasan. i. Jumlah warga lebih banyak, padat, dan heterogen. j. Pembagian dan spesialisasi kerja lebih banyak dan nyata. k. Kehidupan sosial ekonomi, politik dan budaya amat dinamis, sehingga perkembangannya sangat cepat. l. Masyarakatnya terbuka, demokratis, kritis, dan mudah menerima unsurunsur pembaharuan. m. Pranata sosialnya bersifat formal sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. n. Memiliki sarana–prasarana dan fasilitas kehidupan yang sangat banyak.

Tabel 2: Bentuk Partisipasi Politik Responden di Kota Parepare

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner

Dari table 2, nampak bahwa partisipasi politik dari sisi pemberian suara pada setiap pemilihan umum, baik pemilihan legislatif (DPR/DPD/DPRD) maupun pemilihan presiden (walikota). Ternyata dari 300 responden, 263 (88%) responden menjawab sangat aktif dan hanya 9 (3%) responden yang menjawab tidak aktif. Kemudian, partisipasi politik dari bentuk “diskusi politik�, ternyata responden menjawab tidak aktif sebanyak 195 (65%), 75 (25%) menjawab sangat aktif, dan hanya 31 (10%) menjawab kadang-kadang aktif. Dan setelah dikonfirmasi, alasan mereka antara lain; sibuk bekerja, tidak dilibatkan dan menghindari perbedaan pendapat dengan orang lain. Sedangkan alasan responden menjawab sangat aktif adalah karena teman atau tetangga mereka yang pengurus partai atau simpatisan melibat dalam pembicaraan politik. Selanjutnya pendapat responden tentang kegiatan kampanye, mereka cenderung aktif, dan hanya 48 (16%) yang tidak aktif. Alasan mereka adalah menginginkan baju dan atau bahkan uang dari tim sukses. Berbeda dengan partisipasi politik berbentuk bergabung Partisipasi Politik Masyarakat Kota Parepare dengan kelompok kepentingan, terdapat 242 Berdasarkan pada bentuk-bentuk (81%) responden tidak bergabung secara resmi Partisipasi Politik menurut Almond (table 1), dalam dalam suatu organisasi yang berkaitan maka partisipasi politik masyarakat di Kota dengan politik. Namun demikian, responden Parepare, sebagai berikut: menginginkan adanya komunikasi dengan pejabat politik 102 (34%) dan 51 (17%). Dan Tabel 1: selebihnya 149 (49%) mangatakan malu-malu Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Almond (1984:107). “tidak aktif � berkomunikasi dengan para pejabat politik. Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat di Kota Parepare sangat beragam, dan sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang digeluti. Makin tinggi

Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare - Rudi Hardi

56


Vol.1 No.1 April 2011 tingkat pendidikan, masyarakat juga cenderung terlibat dalam partisipasi politik, demikian sebaliknya, makin rendah pendidikan makin kecil tingkat partisipasi mereka dalam politik.

KESIMPULAN 1.

Di kota Parepare, dalam mewujudkan partisipasi politik, masyarakat memiliki dua ciri atau bentuk dari partisipasi Etika Politik Masyarakat politik berdasarkan sifat yaitu yang Orientasi kognitif, yang merupakan dimobilisasi dan otonom. Dimobilisasi pengetahuan masyarakat tentang sistem adalah banyak diantara orang-orang politik, peran, dan segala kewajibannya. yang memberikan suara, dan kampanye Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan yang kelihatannya sebagai partisipasi mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat politik tidaklah bertindak dengan niat oleh pemerintah. pribadi. Sedangkan partisipasi politik Orientasi afektif, merupakan perasaan otonom mengikuti dengan seksama, masya-rakat terhadap sistem politik dan menganalisa baik buruknya dan pilihan perannya, serta para pelaksana dan atau kebijaksanaan yang diambil. penampilannya. Perasaan masyarakat tersebut 2. Etika politik termasuk lingkup etika bisa saja merupakan perasaan untuk menolak sosial yang berkaitan dengan bidang atau menerima sistem politik atau kebijakan kehidupan politik, politik juga memiliki yang dibuat. makna bermacam-macam kegiatan Orientasi evaluatif, merupakan keputusan dalam sistem politik dan menyangkut dan pendapat masyarakat tentang objek-objek proses penentuaan tujuan dari sebuah politik yang secara tipikal melibatkan nilai sitem yang diikuti oleh pelaksananya, moral yang ada dalam masyarakat dengan yang menyangkut kepentingan kriteria informasi dan perasaan yang mereka masyarakat dan bukan tujuan pribadi. miliki. Untuk menilai bagaimana etika politik di Secara keseluruhan, tanggapan responden Kota Parepare, ada tiga pola pola sikap tentang perilaku politisi di kota Parepare dan orientasi individu terhadap politik dapat dilihat pada table berikut (Tabel 3): diantara anggota sistem politik. Orientasi individu itu memiliki sejumlah Tabel 3: komponen yakni: (1). Orientasi Kognitif: Tanggapan Responden tentang perilaku politisi pengetahuan, keyakinan (2). Orientasi Afektif : perasaan terkait, keterlibatan, penolakan dan sejenisnya tentang obyek politik, dan (3). Orientasi Evaluasi : penilaian dan opini tentang obyek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai standar terhadap obyek politik Sumber: Hasil Olahan Kuesioner dan kejadian-kejadian. Dari hasil analisa, nampak bahwa etika politisi di Dari tabel 3, nampak bahwa secara keseluKota Parepare relatif buruk. ruhan, baik lapisan bawah, menengah, dan atas menilai bahwa etika politisi di kota Karena itu, disarankan: Parepare relatif buruk, yaitu 191 (63,67%). 1. Agar fungsi politik di kota Parepare Dan alasan responden adalah bahwa setelah berjalan dengan baik, semestinya, politik menjadi politisi, mereka cenderung individual adalah mekanisme yang digunakan atau memikirkan kepentingan diri keluarga untuk mengatur lalu-lintas distribusi dan atau partainya yang terlihat dari kekuasaan. Subyek sekaligus obyek kebijakan-kebijakan yang mereka lahirkan. dalam siklus politik modern adalah Hal itu sangat berbeda dengan waktu rakyat, sementara para elit pejabat kampanye. berposisi sebagai pelayan mereka. Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare - Rudi Hardi

57


Vol.1 No.1 April 2011

2.

Politik harus diabdikan untuk menggapai tujuan daerah, yakni untuk memakmurkan, menyejahterakan dan membahagiakan setiap waga. Struktur kelembagaan daerah, dengan demikian, berfungsi sebagai problem solver bagi berbagai bentuk persoalan yang muncul di masyarakat. Sebaiknya, kekuasaan haruslah impersonal. Artinya, struktur kelembagaan daerah tidak dijalankan atas dasar pola relasi kekerabatan yang bisa menimbulkan bias dan penyelewengan kekuasaan. Loyalitas bawahan dalam sistem semacam ini tidak ditujukan kepada orang-perorang yang berkuasa, tetapi kepada sistem dan struktur kelembagaan daerah. Para elit pejabat hanya menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka merealisasikan terbentuknya daerah berbasis pada kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA Amal, Ickhlasul. 1998. Teori-Teori Mutakhir Partai. Tiara Wacana. Yogyakarta

Dunia Ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia. Erani Yustika, Ahmad Kontestasi Politik dan UMKM, http://ww.ahmadheryawan.com Faisal, Sanafiah. 1989. Sistem Politik Indonesia. CV. Rajawali. Jakarta Fakih, mansour, 1996. Masyarakat sipil menuju transformasi sosial, yogyakarta : pustaka pelajar. Gabriel A. Almond dan Sydney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations (Princeton: Princeton University Press, 1963) Gabriel Almond, “Comparative Political Sistem,” Journal of Politics, 18 (1956). Gabriel Ben-Dor, “Political Culture Approach to Middle East Politics,” International Journal of Middle East Studies, Vol. 8, No. 1 (Jan., 1977). Hikam, A.S. 1999. Politik Kewarganegaraan. Erlangga. Jakarta

Apter, E. David. 1998. Pengantar Analisa Politik. PT. Gramedia Pustaka utama. Jakarta

Kartasasmita, Ginanjar, 1996, Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Cetakan I, Pustaka Cidesindo, Jakarta. BPS Kota Parepare, 2007/2008. Kota Parepare Dalam Angka, Kota Parepare Mahendra, Oka, A.A. dan Soekady. 2004. Sistem Multi Partai Prospek Politik Pasca 2004. BPS Kota Parepare, 2009. Indikator Ekonomi Yayasan Pancur Siwah. Jakarta Kota Parepare, Kota Parepare BPS Kota Parepare, 2010. Kota Parepare Mannheim, K. 1991. Ideologi and Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik. Dalam Angka, Kota Parepare Penerbit Kanisius. Jakarta. Budiardjo, Miriam. 1980. Partisipasi dan Partai Politik. PT. Gramedia Pustaka Margiono, Ari. Membangun Partai Politik yang Demokrati, www.wordpress.ariblog.com Utama. Jakarta Dahl, A. Robert. 2001. Perihal Demokrasi. Mas’oed, Mochtar. 1998. Perbandingan Sistem Politik. Gadjah Mada University Press. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta Yogyakarta Davey, K.J., 1988, Pembiayaan Pemerintahan Daerah: Praktek dan Relevansi bagi Maswood, Javed, 2000, International Political Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare - Rudi Hardi

58


Vol.1 No.1 April 2011 Economy and Globalization, London: World Scientific Publishing Co. Muhaimin, Y.A. 1990. Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980. LP3ES. Jakarta.

8th Edition, Prentice-Hall Rubin & rubin, 1986, organization theory : structure, design and applications, new jersey : prentice hall. Sanit, Arbi. 1995. Sistem Politik Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Obsborne, David and Ted Gaebler, 1992, Reinventing Government: How The Enterpreneurial Spirit is Transforming Santoso, Topo dan Supriyanto, Didik. 2004. Mengawasi Pemilu Mengawal the Public Sector, Mass: Addison-Wesley Demokrasi. PT. Raja Grafindo Persada. Publishing. Jakarta Patton, Carl V. & Sawicki, David S., 1986, Basic Methods of Policy Analysis and Sepandji, Kosasih Taruna, 2000, Manajemen Pemerintahan Daerah: Era Reformasi Planning, New Jersey: Prentice-Hall Menuju Pembangunan Otonomi Englewood Cliffs. Daerah, Bandung: Penerbit Universal. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2008- Stewart, M. Aileen, 1994, Empowering People, Singapore: Pitman Publishing. 2013), Parepare: Bappeda Parepare. Permadani, Wahyu, popularitas dan suara terbanyak: pilihan terbaik dari partai politik. www.addpress2007.com

Wicipto Setiad, Peran partai politik Dalam penyelenggaraan pemilu Yang aspiratif dan demokratis, www.legalitas.org

Robbins, S.P. , 1998, Organizational Behavior; Concepts, Controversies, Applications,

Yusnita H, SH, Sistem Pemilu Ideal, Adakah. www.wordpress.nitablog.com

*******

Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare - Rudi Hardi

59


Vol.1 No.1 April 2011

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM KONSTELASI PARADIGMA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Ronawaty Anasiru

ABSTRAK

T

ulisan ini akan menyampaikan beberapa gagasan mengenai peran Negara dalam kebijakan publik dan pembangunan sosial, khususnya yang menyangkut pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. Tulisan ini dilandasi argumen bahwa menguatnya arus globalisasi dan liberalism ekonomi melahirkan kesempatankesempatan dan pilihan-pilihan baru dalam berbagai bidang pembangunan. Namun demikian, kapitalisme sebagai anak kandung globalisasi dan sekaligus poros dari liberalisme ekonomi juga menciptakan tantangan-tantangan baru bagi pembangunan Indonesia. Kebijakan publik yang pro pembangunan sosial diperlukan guna merebounding dominasi globalisasi dan kapitalisme sehingga tidak menabrak keadilan dan kesejahteraan sosial. Kata Kunci: Kebijakan publik, pembangunan, kesejahteraan sosial

PENDAHULUAN Menurut Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan spiritual, material dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya Kesejahteraan sosial adalah bagian tak terpi-sahkan dari cita-cita kemerdekaan dan muara dari agenda pembangunan ekonomi. Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan pasal mengenai ekonomi berada pada bab.XIV UUD 45 yang berjudul “kesejahteraan sosial”.

Menurut Sri Edi Swasono (2001), dengan menempatkan pasal 33 1945 dibawah judul bab “kesejahteraan sosial” itu berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dilihat dari perspektif pembangunan sosial, Indonesia menganut Negara kesejahteraan, Indonesia menganut prinsip keadilan sosial (sila kelima Pancasila) dan secara eksplisit konstitusinya (pasal 27 dan 34 UUD 1945) mengamanatkan tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan sosial. 60


Vol.1 No.1 April 2011 Namum demikian, baik pada masa Orde Baru maupun era reformasi saat ini, pembangunan sosial baru sebatas jargon dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi. Penanganan masalah sosial masih belum menyentuh persoalan mendasar. Program-program jaminan sosial masih bersifat parsial dan karitatif serta belum didukung oleh kebijakan publik yang memadai. Orang miskin masih dipandang sebagai sampah pembangunan yang harus dibersihkan. Kalaupun dibantu, baru sebatas bantuan uang, barang, pakaian atau mie instan berdasarkan prinsip belas kasihan (harity) tanpa konsep dan visi yang jelas. Bahkan kini terdapat kecenderungan pemerintah enggan terlibat mengurusi permasalahan sosial. Dengan menguatnya liberalisme dan kapitalisme, pemerintah lebih tertarik pada bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya termasuk menarik pajak dari rakyat sebesar-besarnya. Sedangkan tanggungjawab menangani masalah sosial dan memberikan jaminan sosial diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Bergulirnya otonomi daerah juga bukan semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan masyarakat kelas bawah. Pemberian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan daerah belum diikuti dengan penguatan piranti kebijakan dan strategi pembangunan sosial. Bahkan terdapat ironi di beberapa daerah institusi-institusi kesejahteraan sosial yang sudah mapan, alihalih dibina kembangkan malahan dibumi hanguskan begitu saja. Terkesan kuat, pengalihan pembangunan sosial hanya dianggap sebagai beban tambahan bagi anggaran pemerintah daerah. Tidak sedikit pemerintah daerah yang hanya mau menerima penguatan dan peralihan wewenang dalam pengelolaan dan peningkatan sumber-sumber “Pendapatan Asli Daerah (PAD)” sedangkan peralihan tugas dan peran menangani “Permasalahan Sosial Asli Daerah (PSAD) inginnya diserahkan kepada masyarakat, lembaga-lembaga sosial dan keagamaan. Indonesia bisa menimba pengalaman dari Negara-negara maju ketika mereka

memanusiawikan kapitalisme. Kemiskinan dan kesenjangan sosial ditanggulangi oleh kebijakan publik, seperti berbagai skim jaminan sosial yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara nyata terutama oleh masyarakat kelas bawah. KEBIJAKAN PUBLIK Istilah kebijakan adalah suatu kemampuan atau kemahiran, sedangkan kebijakan publik adalah suatu pernyataan atau kehendak dari pemerintah mengenai suatu kegiatan yang dilakukannya dalam suatu bidang tertentu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Dye yang dikutip Young dan Quinn (2005:2), memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai “whatever governments choose to do or not to do”. Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik ada baiknya jika kita membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik. a. Kebijakan publik adalah Tindakan pemerintah yang berwewenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. b. Kebijakan publik adalah sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat. c. Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak. d. Kebijakan publik adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan

Kebijakan Publik dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial - Ronawaty Anasiru

61


Vol.1 No.1 April 2011 berdasarkan keyakinan bahwa masa-lah arti individu maupun kolektifitas, yang tidak sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka terlepas dari sistem lingkungan sosiokebijakan yang sudah ada dan karenannya kulturalnya. tindakan memerlukan tindakan tertentu. Perkembangan globalisasi dan menguatnya interaksi antar peradaban dunia telah PARADIGMA PEMBANGUNAN memperkuat masuknya paham ekonomi KESEJAHTERAAN SOSIAL kapitalisme dalam berbagai pendekatan pembangunan. Secara makro, masuknya faham Saat ini terjadi pergeseran paradigma ekonomi kapitalisme ini telah mdelahirkan dalam ketatanegaraan dan kebijakan publik kritikan tajam terhadap faham welfare state dari goverment (pemerintahan) ke governance (Negara kesejahteraan). Sehingga berkembang (tata kelola), kebijakan publik dipandang anggapan bahwa negara kesejahteraan bukan lagi sebagai dominasi pemerintah. merupakan sistem yang boros, tidak mampu Makna publik juga bergeser dari “penguasa memberdayakan masyarakat, menimbulkan orang banyak” yang diindentik dengan stigmatisasi dan bahkan jebakan kemiskinan pemerintah ke “bagi kepentingan orang (poverty trap) terhadap populasi sasarannya. banyak dengan istilah stakeholder atau Meskipun kritik tersebut tidak sepenuhnya pemangku kepentingan. Para analis kebijakan akurat anggapan ini telah menyebabkan dan kelompok pemikir yang independen menurunnya anggaran pembangunan yang kemudian muncul sebagai profesi baru yang dialokasikan untuk usaha kesejahteraan sosial. banyak berperan mengkritisi beroperasinya Usaha ini dipandang sebagai kegiatan yang kebijakan sosial dan kemudian mengajukan tidak memiliki indikator keberhasilan yang saran-saran perbaikannya demi terwujudnya terukur secara ekonomis. Menghadapai good governance sejalan dengan menguatnya tantangan ini pembangunan kesejahteraan semangat demokratisasi, civil society dan sosial mengalami pergeseran paradigma transparansi. (paradigm shift) yakni : Secara konseptual, pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian a. Dari masalah ke kebutuhan integral dari pembangunan sosial. Dalam Selama ini pembangunan kesejahteraan Pembangunan Nasional kesejahteraan sosial sosial lebih berorientasi pada penanganan merupakan bagian integral dari pembangunan masalah, khususnya masalah kesejahteraan bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan soaial. Meskipun bukan kekeliruan, pendekatan kebudayaan. Oleh karena itu, di Indonesia semacam ini seringkali menggiring pada kesejahteraan sosial secara luas merujuk pada pembuat keputusan dan pelaku pembangunan pembangunan sosial, sedangkan secara sempit kesejahteraan sosial kepada pendekatan mengacu pada pembangunan kesejahteraan bersifat reaktif. Program pembangunan sosial. kesejahteraan sosial dirancang hanya untuk Edi Soeharto dalam bukunya Analisis mengatasi masalah yang sudah ada diwilayah kebijakan publik menyatakan bahwa hilir. Hal ini sejalan dengan teori “gunung es” “Pembangunan kesejahteraan sosial adalah atau “Iceberg theory” dari Anderson dimana usaha yang terencana dan terarah yang melihat suatu permasalahan hanya dari meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan permukaan saja yang bersifat reaktif, tidak pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan melihat masalah yang mendasar yang ada manusia, mencegah dan mengatasi masalah dibawah gunung es tersebut. Sebagaimana sosial, serta memperkuat institusi-institusi dicontohkan para pekerja sosial berperilaku sosial. Ciri iutama pembangunan kesejahteraan seperti “tukang sampah” yang setiap hari sosial adalah holistik-komprehensif dalam arti membersihkan sampah tanpa pernah setiap pelayanan sosial yang diberikan merespon sumber penghasil sampah. senantiasa menempatkan penerima pelayanan Disadari bahwa kesejahteraan sosial (beneficiaries) sebagai manusia, baik dalam bersifat multidimensional, penanganannya Kebijakan Publik dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial - Ronawaty Anasiru

62


Vol.1 No.1 April 2011 membutuhkan pendekatan terpadu yang tidak hanya difokuskan pada gejala masalah, melainkan pada berbagai determinan yang mempengaruhinya. Perspektif penanganan masalah sosial yang berorientasi pada kebutuhan dapat dilihat dari programprogram kesejahteraan sosial yang bersifat pencegahan dan pengembangan yang kini banyak dikembangkan di negara maju dan berkembang.

dimasukkan sebagai salah satu populasi dan “kelompok yang berkepentingan” (stakeholders) dan dipandang sebagai kelompok penentu proses keberhasilan pertolongan.

c. Dari penerima positif ke pelaku aktif Salah satu kritik yang sering dilontarkan kepada sistem welfare state adalah terlau dominannya peran Negara dalam merancang dan sekaligus melakukan intervensi terhadap populasi yang mengalami masalah. Selain b. Dari stigmatisasi ke hak azasi manusia meninmbulkan beban pada anggaran negara, Pada masyarakat barat, sejarah pendekatan ini sering menimbulkan perkembangan usaha kesejahteraan sosial ketergantungan pada penerima pelayanan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan-kegiatan sosial. Dalam praktek pekerjaan sosial, pekerja karitatif untuk menolong keluarga miskin. Para sosial dipandang sebagai penolong yang serba penerima pelayanan diberi bantuan uang, bisa. Sementara klien dilihat sebagai penerima barang atau pelayanan sosial untuk menunjang bantuan yang seakan-akan tidak memiliki hidupnya, karena prasyarat menerima bantuan kemampuan untuk menolong dirinya. adalah memenuhi kriteria “miskin” dan “tidak Pandangan diatas kini telah banyak mampu, para penerima pelayanan ini dengan bergeser. Negara kini banyak menyerahkan sendirinya termasuk ke dalam kelompopk sebagian peran sosialnya kepada Lembaga khusus. Mereka mengalami stigmatisasi sebagai Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai mitra warga kelas dua pada struktur sosial kerjasama pembangunan kesejahteraan sosial. masyarakat. Konsep kesejahteraan kemudian Klien kini dipandang sebagai aktor yang juga sangat identik dengan pemberian tunjangan memiliki potensi yang dapat dikembangkan pendapatan (doll) atau tunjangan pengangguran untuk menghadapi masalahnya sendiri. Konsep (unemployment benefits) bagi golongan pemberdayaan menyeruk sebagai strategi masyarakat yang papa, cacat atau menganggur. pembangunan kesejahteraan sosial yang Dewasa ini dengan diratifikasinya menempatkan penerima pelayanan bukan berbagai konvensi hak azasi mananusia, semata-mata “klien” melainkan “partisipan” bantuan terhadap kaum papa sekalipun tidak dan “pelaku aktif ” pemenuhan kebutuhan lagi dilihat sebagai usaha belas kasihan mereka sendiri. (charity). Melainkan sebagai hak mereka sebagai warga negara untuk menerima d. Dari bantuan sosial ke pemberdayaan. pelayanan sosial dasar dari Negara sebagai Dengan menguatnya embusan demokrasi representasi masyarakat. Beberapa istilah dan semangat civil society, konsep mengenai yang telah bertahun-tahun digunakan dalam pemberdayaan masyarakat (community arena kesejahteraan sosial mengalami empowerment) semakin mendapat tempat berbagai penyelarasan. Misalnya orang miskin dalam relung kesadaran publik. Pembangunan (the poor) menjadi “pemerlu” (the needy), kesejahteraan sosial yang semula didominasi orang cacat (handicapped disabled people) negara, kini dilakukan dengan melibatkan menjadi “orang dengan kecacatan” (people masyarakat dan organisasi-organisasi sosial. withdisabilities) atau “orang dengan Karena belanja negara untuk program kemampuan khusus (people with specific kesejahteraan sosial mengalami kontraksi, capacities). Kelompok sasaran ini yang tadinya program-program jaminan sosial dan hanya dipandang sebagai “penerima pelayanan sosial yang semula bersifat pelayanan” (beneficiares) atau “klien”(client), universal, kini semakin bergeser menjadi kemudian ada yang sering dinamakan selektif berdasarkan pendekatan means-test. “pengguna” (user). Istilah pengguna Isu-isu mengenai stigma, kergantungan dan Kebijakan Publik dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial - Ronawaty Anasiru

63


Vol.1 No.1 April 2011 “jebakan kemiskinan” (poverty trap) yang sering dianggap melekat pada pelayanan dan bantuan sosial, telah menjadi justifikasi logis bagi masuknya nuansa pemberdayaan pada mainstream pembangunan kesejahteraan sosial

dimensi secara seimbang dan proporsional. Untuk memacu dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil, pendekatan pembangunan harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial. Pendekatan sosial perlu diterapkan bersamaan dengan pendekatan KONSTELASI PARADIGMA ekonomi dalam strategi pembangunan. PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Keduanya harus dirancang dan dilaksanakan secara seimbang, saling mengisi, saling Pandangan di atas mencerminkan bahwa melengkapi, dan saling memperkuat satu sama pembangunan kesejahteraan sosial lain. Pembangunan sosial dan kebijakan sosial berorientasi dan berwawasan ke depan searah kemudian muncul sebagai konsep baru yang dengan perubahan dan perkembangan mewarnai konstelasi paradigma pembangunan masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sebelumnya yang terlalu didominasi oleh sosial bukan hanya bersifat residual, reaktif dan pembangunan ekonomi dan tentunya oleh karitatif dalam arti hadir hanya sebagai pelipur kebijakan ekonomi. lara terhadap para penyandang masalah sosial dan memainkan peran hanya sebagai “penyapu PENUTUP. sampah-sampah pembangunan”. Pendekatan pembangunan kesejahteraan sosial bersifat Demikianlah ulasan tentang Kebijakan universal. Institusional dan proaktif terhadap publik dalam konstelasi pareadigma kondisi kehidupan masyarakat dan masalah pembangunan kesejahteraan sosial. Terlepas sosial. Sasaran pembangunan kesejahteraan dari kelemahan dan kelebihannya memberi sosial adalah seluruh masyarakat dari berbagai pesan betapa sebuah naskah kebijakan adalah latar dan golongan dengan prioritas utama para produk akademis yang tidak kaku. Bila isi dan penyandanga masalah sosial Pemerlu Pelayanan tampilannya menarik, ia dapat mengundang Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pembangunan perhatian publik dan berpengaruh pada kesejahteraan sosial dilaksanakan secara perubahan masyarakat, for better or worst. bertahap, terarah, terpadu, berkelanjutan, Karenanya, naskah kebijakan adalah piranti berencana, terorganisasi dan melembaga. pembangunan sosial yang sangat penting Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi bagian strategi pembangunan menekankan pada keberfungsian sosial (social nasional. functioning) manusia dalam kehidupan sosial masyarakat. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah tercapainya kondisi DAFTAR PUSTAKA kesejahteraan sosial yang adil dan merata serta berjalannya suatu sistem kesejahteraan sosial Anderson. E. James (1984) Public Police yang mapan dan melembaga sebagai salah satu Making, Holt, Rinehart and Winston, piranti kehidupan masyarakat Indonesia dalam CBS College Publishing, New York. upaya menjadi bangsa yang maju, mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai Suharto, Edi. (2005) Analisis Kebijakan Publik dengan standard kemanusiaan. (Panduan Praktis Mengkaji Masalah Pembangunan akan memberikan hasil dan Kebijakan Sosial) Bandung: yang optimal apabila memperhatikan berbagai Alfabeta.

******* Kebijakan Publik dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial - Ronawaty Anasiru

64


Vol.1 No.1 April 2011

MANAJEMEN KEBIJAKAN DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI PUBLIK Lukman Hakim

ABSTRAK

P

artisipasi publik merupakan komponen vital bagi segenap lapisan masyarakat termasuk kelompok miskin dalam suatu proses pembangunan yang mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya menjadi tumpuan pemerintah saja secara top down, tetapi harus dilakukan dengan kemampuan membangun partisipasi publik. Partisipasi publik sebagai gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksaanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta dalam mengevaluasinya. Oleh sebab itu dalam membangun partisipasi publik tersebut maka pemerintah daerah perlu melakukan terobosan dengan mengembangkan manajemen kebijakan diantaranya kebijakan Sisduk, Pemberdayaan Masyarakat, dan Peningkatan Kinerja aparat pemerintah. Tulisan ini menggunakan metode content analysis terhadap informasi hasil penelitian The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) yang telah dipublikasikan, serta analysis terhadap hasil penelitian tesis dua orang mahasiswa pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar yang penulis sendiri bimbing dalam proses penelitiannya. Kata Kunci: Manajemen Kebijakan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kinerja.

PENDAHULUAN Berdasarkan penilaian “ The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO), Kabupaten Takalar mendapat Tropi Otonomi Award 2010 kategori daerah dengan profil menonjol partisipasi publik dan kesinambungan politik lokal. Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah yang terus berinovasi dan melakukan terobosan di bidang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Salah satu program unggulannya adalah Sistem Dukungan Terpadu Pembangunan di Desa yang disingkat Sisduk (Usman, 2010).

Kabupaten Takalar yang berpenduduk miskin 31.17 juta jiwa atau 16,6 persen dari total jumlah penduduk (BPS, 2009) harus bersaing dengan empat daerah lainnya yang didominasikan untuk kategori yang sama yakni Kabupaten Luwu Utara, Soppeng, Sinjai dan Kepulauan Selayar. Menurut peneliti FIPO, Usman (2010) Kabupaten Takalar meraih skor tertinggi dari 23 kabupaten/kota lainnya yakni 730 poin, sementara Luwu Utara dan Soppeng memperoleh nilai sama 727 poin, Sinjai dan Selayar masing-masing 722 dan 721 poin. 65


Vol.1 No.1 April 2011 Fenomena tersebut sangat menarik terlebih bagi daerah yang sementara membangun sebuah pemerintahan yang baik (good governance), dimana proses pembangunan tidak hanya menjadi tumpuan pemerintah saja secara top down, tetapi harus dilakukan dengan kemampuan membangun partisipasi publik. Oleh sebab itu fenomena tersebut perlu menjadi sebuah pembelajaran untuk dikaji lebih mendalam mengenai faktafakta apa saja yang menjadi faktor dominan dalam membangun partisipasi publik. Keberhasilan dalam membangun partisipasi publik selain terkait dengan adanya kegiatan dalam kebijakan Sisduk pemerintah daerah Kabupaten Takalar, terkait pula dengan strategi peningkatan kinerja aparat (Sukri, 2010) dan kemampuan mengembangkan pemberdayaan masyarakat (Dewi, 2010). Hasil penelitian dua orang mahasiswa Pascasarjana Unismuh Makassar tersebut menjadi tambahan rujukan analisis tulisan ini. Sedangkan analisis hasil penelitian FIPO dilakukan penulis dengan menggunakan metode content analysis. LANDASAN TEORI Partisipasi Publik Pengembangan partisipasi publik merupakan sebuah pendekatan dalam program pemberdayaan masyarakat. Menurut Ndraha (1990) pada fase permulaan gerakan pembangunan desa di berbagai negara, parakarsa (initiative) yang disebut partisipasi sebagai salah satu elemen proses pembangunan desa, tida segera tergerak. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain. Berbagai sumber menyatakan, penggerakan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri (PBB; Bhattacharyya, ADB dan Bhattacharyya dalam Ndraha, 1990). Beberapa ahli mendefinisikan partisipasi sebagai gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksaanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta dalam

mengevaluasinya (Uphoff, 1992). Partisipasi adalah suatu proses dimana berbagai pelaku (stakeholders) dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasian berbagai sumberdaya yang berpengaruh terhadap mereka (Bank Dunia, 2007). Mubyarto (1984) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Sedangkan Nelson dalam Bryant dan White (1982) menyebut dua macam partisipasi, yaitu partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horizontal, dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dan atasan atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, yang diberi nama partisipasi vertikal. Keterlibatan dalam berbagai kegiatan politik seperti pemberian suara dalam pemilihan, kampanye dan sebagainya, disebut partisipasi dalam partai politik. Sedangkan keterlibatan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan disebut partisipasi dalam proses administrasi. Keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individu dalam kegiatan kelompok disebut partisipasi individual. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bertujuan membangun prakarsa dimana setiap orang atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal antara satu dengan lainnya baik dalam melakukan usaha bersama maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Dalam pembangunan pedesaan di Indonesia, partisipasi sepenuhnya dari segenap lapisan masyarakat termasuk kelompok miskin adalah komponen vital dalam suatu proses pembangunan yang mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri. Oleh sebab itu seringkali diperlukan pendekatan partisipatif dalam pengembangan masyarakat, karena memberi manfaat dalam pelaksanaan program, antara lain; efisien, efektif, menjalin

Manajemen Kebijakan dalam Membangun Partisipasi Publik - Lukman Hakim

66


Vol.1 No.1 April 2011 kemitraan, memberdayakan kapasitas, memperluas ruang lingkup, meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, berkelanjutan, memberdayakan kelompok marjinal dan meningkatkan akuntabilitas. Salah satu sisi masalah dalam pendekatan partisipatif ini adalah membutuhkan biaya yang besar dan lambatnya proses pengambilan keputusan. Namun demikian, pengembangan partisipasi tersebut akan mendukung keberhasilan dari pelaksana program yang didampingi dan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tergantung kemauan politik (political will) dari pemerintah yang berkuasa. Dalam pelaksanaannya, proses partisipatif seharusnya dimulai sejak identifikasi dan analisis stakeholders, konsultasi tingkat daerah, penyusunan program pembangunan (strategi program, program investasi, program pembiayaan, dan program pengembangan kelembagaan), proses pengawasan hingga monitoring dan evaluasi. Dengan demikian pengembangan partisipatif dalam pengembangan masyarakat diharapkan selalu muncul dalam setiap penggalian aspirasi dan kebutuhan, konsultasi, penyepakatan, dan pengambilan keputusan. Keuntungan-keuntungan lainnya dalam pengembangan partisipasi dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain: (1) Mampu merangsang timbulnya swadaya masyarakat yang merupakan dukungan penting bagi pembangunan (2) Mampu meningkatkan motivasi dan keterampilan masyarakat dalam membangun (3) Pelaksanaan pembangunan semakin sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat (4) Jangkauan pembangunan menjadi lebih luas, meskipun dengan dana yang terbatas (5) Tidak menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dan pihak lain. Prinsip-prinsip tersebut dikembangkan sesuai dengan kondisi lokalitas dan komunitas untuk mengembangkan kreativitas dalam upaya mengembangkan partisipasi dan aspirasi masyarakat.

Manajemen Kebijakan Manajemen kebijakan di lingkungan pemerintahan akan banyak berkaitan dengan pengalokasian kekuasaan dan sumberdaya, pendelegasian wewenang mengambil keputusan, penggalian sumber-sumber keuangan dan pemanfaatan dana dari rakyat berupa pajak dengan cara yang paling efisien dan efektif (Bryson, 1988). Kebijakan dalam membangun partisipasi publik berawal dari adanya awareness of a problem (kesadaran akan adanya masalah tertentu). Misalnya, gagalnya kebijakan tertentu dalam upaya mengatasi suatu masalah pada suatu tingkat yang dianggap memuaskan, atau ada masalah tertentu yang sudah sekian lama dipersepsikan belum pernah tersentuh oleh kebijakan pemerintah (Wahab, 1997). Pada kasus membangun partisipasi publik yang bertujuan membangun prakarsa setiap orang atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal dalam suatu proses pembangunan seringkali diperlukan agenda kebijakan publik. Kebijakan Sisduk pemerintah daerah Kabupaten Takalar merupakan salah satu terobosan yang perlu menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya, sepanjang memenuhi kriteria tertentu. Hogwood dan Gunn (1986) menyebutkan bahwa secara teoritis, suatu isu akan cenderung memperoleh respons dari pembuat kebijakan untuk dijadikan agenda kebijakan publik kalau memenuhi beberapa kriteria tertentu, antara lain: a) isu tersebut telah mencapai suatu titik kritis tertentu, b) isu tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, c) isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas, dan d) isu tersebut mudah dirasakan kehadirannya. Kriteria tersebut dapat menjadi kerangka acuan dalam praktek kebijakan di Indonesia. Kebijakan pemerintah daerah dalam membangun prakarsa masyarakat merupakan aplikasi nilai-nilai keadilan, kebebasan dan kesejahteraan. Nilai-nilai tersebut merupakan tiga dari lima nilai kebaikan publik yang disebutkan oleh Fisterbusch (1983) diantaranya nilai keamanan (security), hukum dan ketertiban umum (law and order), keadilan (justice), kebebasan (liberty), dan kesejahteraan (welfare).

Manajemen Kebijakan dalam Membangun Partisipasi Publik - Lukman Hakim

67


Vol.1 No.1 April 2011 Para pemikir kebijakan publik berpendapat bahwa kesejahteraan umum itu haruslah dimaksimalkan dengan jalan memberikan kebahagiaan yang sebesarbesarnya bagi sejumlah besar orang. Dalam teori kebijakan publik dikenal prinsip utilitarian sebagai prinsip yang etis karena memperjuangkan manfaat yang sama bagi setiap orang untuk merumuskan manfaat, kebahagiaan, dan kemaslahatan menurut keinginannya sendiri. Demikian pula perlu adanya kebebasan dan persamaan yang penuh serta memberikan perlakuan yang adil dan sederajat terhadap si lemah yakni mereka yang tak beruntung dalam masyarakat. Menurut pandangan Rawls dalam Wahab (1997), kebebasan itu adalah dalam artian hak-hak politik dasar, sedangkan keadilan adalah persamaan memperoleh kesempatan serta perlakuan yang positif terhadap si lemah. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kebijakan sistem dukungan (Sisduk) merupakan nilai tambah terhadap upaya untuk memaksimasi kebaikan sosial atau kemaslahatan umum bagi warga miskin dan sebagai upaya untuk membuat kebijakan publik yang lebih etis. Kebijakan Sistem Dukungan Terpadu dalam Pembangunan Sistem Dukungan (Sisduk) merupakan terobosan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Takalar. Kebijakan Kegiatan Sisduk menurut Usman (2010) antara lain: pertama, pelatihan-pelatihan yang ditujukan bagi para pelaksana pembangunan masyarakat desa yaitu aparat pemerintahan desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pelatihan-pelatihan khusus untuk para anggota kelompok masyarakat. Kedua, pelaksa-naan sistem dukungan melalui pendampingan pada kelompok masyarakat agar mereka mengetahui ciri khas daerahnya sendiri, masa depannya, serta pengorganisasian masyarakat melalui berbagai aktivitas-aktivitas kecil yang dititik beratkan pada kemampuan dan kebutuhan mereka. Ketiga, memberi dana stimulan (perangsang) sebagai tambahan dari swadaya

masyarakat untuk kelompok-kelompok agar mereka berpartisipasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan kebutuhan mereka. Tujuan utama kebijakan ini adalah membangun kemampuan masyarakat lokal agar mereka dapat mandiri dan mampu mengidentifikasi, memecahkan, dan melaksanakan kegiatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Sisduk mampu mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat yang melebihi dana yang dikeluarkan pemerintah. Berikut tabel pengeluaran pemerintah Kabupaten Takalar untuk kegiatan Program Sisduk Tabel 1. Pengeluaran Pemerintah untuk Program Sisduk (Milyard) PENGELUARAN PEMERINTAH

TAHUN

2003 – 2006 2009

7,9 1

PENGELUARAN MASYARAKAT (DANA PARTISIPASI)

11, 59 1,69

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, 2010

Dana pengeluaran pemerintah sebanyak 7,9 milyar rupiah maupun pengeluaran masyarakat sebanyak 11,59 milyar rupiah pada tahun 2003-2006 digunakan untuk membantu 17.957 Kepala Keluarga (KK) dan 3.017 kelompok masyarakat. Sedangkan pengeluaran pemerintah tahun 2009 sebanyak 1 milyar rupiah dan 1,69 milyar rupiah dana partisipasi masyarakat mampu membangkitkan partisipasi bidang ekonomi dan sosial masyarakat yang diperuntukkan untuk kegiatan bidang ekonomi seperti pengadaan pompa air untuk pertanian, pupuk, perikanan mesin alat tangkap, rumput laut, dan industri rumah tangga. Sedangkan dana pengeluaran untuk kegiatan bidang sarana dan prasarana seperti pengadaan air bersih, jamban keluarga, pengairan tersier, dan jalan tani/jembatan hingga kegiatan sosial seperti rehabilitasi masjid/musalah, dan pembangunan TK/TPA. Kegiatan tersebut telah membawa banyak perubahan di Takalar seperti tumbuhnya kelompok-kelompok di dalam masyarakat sebagai wadah kerja sama untuk memenuhi kebutuhan bersama. Hingga tahun 2008 telah terbentuk sebanyak 4.653 kelompok.

Managemen Kebijakan dalam Membangun Partisipasi Publik - Lukman Hakim

68


Vol.1 No.1 April 2011 Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Salah satu keberhasilan dalam membangun partisipasi publik di Kabupaten Takalar adalah keberhasilan mengimplementasikan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP)di sebagian perdesaan. Program PNPM Mandiri Perdesaan yang dimulai sejak tahun 2007 dengan program pengembangan masyarakat mulai diperluas tahun 2008 dengan melibatkan program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) untuk mengingrasikan pusatpusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah lainnya. Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, maka di daerah ini dilaksanakan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dan pendamping lokal (PL) program PNPM mandiri. Sesuai dengan visi dan misi PNPM mandiri maka strategi yang dikembangkan di daerah ini adalah menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif serta mengembangkan kelembagaan kerjasama antar desa. PNPM mandiri pedesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Menurut hasil penelitian Dewi (2010), PNPM Mandiri Perdesaan sangat berpengaruh menekan permasalahan sosial sebagai dampak kemiskinan, antara lain permasalahan lapangan kerja, menekan rendahnya tingkat pendidikan, menekan peningkatan angka kriminalitas, dan menekan berkembangnya konflik-konflik sosial antar masyarakat, dan menekan rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan hidup. Dengan adanya PNPM Mandiri Perdesaan kegiatan bidang ekonomi seperti kerajinan rumah tangga (home industri) membangkitkan kembali peluang masyarakat mengembangkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga seperti pembuatan keramik, pembuatan kursi tamu, dan pembuatan kue dan makanan jadi lainnya. Dengan dana bergulir pada program PNPM mandiri, maka tingkat kriminalitas seperti pencurian ternak dan kecemburuan sosial antar desa/kampung

dapat ditekan. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya kriminalitas dan persoalan sosial lainnya tidak terlepas dari kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. Meskipun demikian menurut Dewi (2010), Indeks Pembangunan Manusia (human Development index) di daerah ini masih sangat rendah, dibandingkan dengan kualitas manusia di daerah/negara lainnya. Kebijakan Peningkatan Kinerja Aparat Pemerintah Aparat pemerintah merupakan motor penggerak utama dalam membangkitkan partisipasi publik dalam pembangunan, dan oleh karena itu aparat harus bersikap sebagai pelayan atau memberi pelayanan, dan bukan sebagai penguasa (Tjokroamijoyo. 1987). Pemerintah adalah pengambil prakarsa terlebih dahulu dalam bentuk pembangunan untuk masyarakat (Hanson, Bhattacharyya dalam Ndraha, 1990). Dengan catatan tidak mematikan inisiatif masyarakat itu sendiri. Pemerintah dengan aparat yang dimiliki berperan memberi bimbingan dan bantuan teknis kepada masyarakat desa dengan maksud agar pada suatu saat masyarakat mampu melakukannya sendiri. Misalnya dalam hal perencanaan, pada awalnya pemerintah melakukan perencanaan untuk masyarakat (planning for community), kemudian perencanaan bersama masyarakat (planning with community). Dan akhirnya perencanaan oleh masyarakat (planning by community). Menurut Sukri (2010) salah satu keberhasilan dalam membangun partisipasi publik dalam pembangunan di Takalar adalah adanya langkah-langkah strategis peningkatan kinerja aparat pemerintah, antara lain: (1) meningkatkan kualitas aparatur pemerintah yang profesional, disiplin dan penuh tanggung jawab, (2) mewujudkan pelayanan umum masyarakat yang prima dan penyelengaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, (3) meningkatkan sistem informasi pelaksaanaan kegiatan, dan (4) mewujudkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Kebijakan strategis tersebut di

Managemen Kebijakan dalam Membangun Partisipasi Publik - Lukman Hakim

69


Vol.1 No.1 April 2011 dukung oleh (1) adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan, (2) adanya jaminan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, (3) ketersediaan sarana dan prasarana, (4) kemampuan aparat dalam mengelola teknologi informasi, dan (4) adanya hubungan kerja yang baik antar aparat. Namun demikian peningkatan kinerja aparat menghadapi pula beberapa kendala atau kelemahan diantaranya masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, terbatasnya kemampuan keuangan daerah, kurangnya pemahaman pegawai terhadap rencana pembangunan pemerintah daerah, serta belum tersusunnya indikator kinerja aparat pemerintah. KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka beberapa kesimpulan dikemukakan dalam tulisan ini, yaitu: 1. Partisipasi publik merupakan komponen vital dalam suatu proses pembangunan yang mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri. 2. Kebijakan pemerintah daerah yang terus berinovasi dan melakukan terobosan di bidang partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kebijakan yang akan berdampak pada terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) 3. Kebijakan sistem dukungan terpadu dalam pembangunan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam berprakarsa baik di bidang ekonomi maupun sosial 4. Kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok masyarakat miskin sebagai sasaran 5. Peningkatan kinerja aparat pemerintah mampu berperan memberi bimbingan dan bantuan teknis perencanaan pembangunan kepada masyarakat desa dengan maksud agar pada suatu saat masyarakat mampu melakukannya sendiri. SARAN Agar pemerintah daerah dapat lebih mampu mengembangkan partisipasi publik

dalam pembangunan, maka beberapa masukan sebagai saran dikemukakan sebagai berikut: 1. Pemerintah daerah perlu lebih berperan membuat terobosan kebijakan, agar pelaksanaan program pembangunan tidak lagi bertumpu pada peran pemerintah, tetapi mampu melibatkan peran serta masyarakat baik dalam perencanaan program maupun dalam pelaksanaan 2. Partisipasi publik tidak akan berjalan sendiri, melainkan perlu adanya komitmen dan dukungan finansial dan ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan kemampuan aparat baik kualitas maupun kuantitas.

DAFTAR PUSTAKA Bank Dunia. 2007. Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. (Terjemahan) Penerbit: The World Bank Badan Pusat Statistik, 2009. Takalar dalam Angka, Takalar: Badan Pusat Statistik Tjokroamijoyo, Bintoro. 1987. Administrasi Pembangunan, Jakarta: LP3ES. Bryant, C and White, L.G, 1982. Managing Development in The Third World, Boulder Colorado: Westview Press. Bryson, John, 1988. “Strategic Planning for Publik and Nonprofit Organizations�. Jossey Bass Publishers, San Fransisco Dewi, Ratna. 2010. Efektivitas Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri Pedesaan Di Kecamatan Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar (Tesis), Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar Fisterbusch, Kurt. 1983. Evaluation Methods, dalam Social Impact Assesment Methods, Kurt fisterbusch et all (eds). London: Sage Publication Ltd.

Managemen Kebijakan dalam Membangun Partisipasi Publik - Lukman Hakim

70


Vol.1 No.1 April 2011 Hogwood, Brian W and Lewis A. Gunn (1986). Policy Analysis for the Real World. Oxford University Press.

Uphoff, N. 1988. Local Institutional Development. Fransisco: Cornell University Press

Mubyarto. 1984. Strategi Pembangunan Pedesaan. Yokyakarta: P3PK UGM

U s m a n , S u n da r i . 2 0 1 0 . Meng galang Potensi, Membangun Kemandirian Lokal (Laporan Penel it ian), A r t i k e l O t o n o m i Awa r d, T h e Fajar Inst itute of Pro Ot onomi ( F I P O ) , H a r i a n Fa j a r, 2 1 J u l i 2010, Hal. 29

Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat, Jakarta: Rineka Cipta Sukri, Muhammad. 2010. Strategi Peningkatan Kinerja Organisasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar (Tesis), Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar

Wahab, Solichin Abdul, 1987. Analisis Kebijaksanaan, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.

*******

Managemen Kebijakan dalam Membangun Partisipasi Publik - Lukman Hakim

71


Vol.1 No.1 April 2011

KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU (Tawaran Solusi Pendidikan Profesi Guru) Ihyani Malik

ABSTRAK

I

ssu sertifikasi guru dan dosen telah lama digulirkan. Sertifikasi sebagai upaya legal dan pengakuan negara terhadap status profesional bagi guru. Undangundang RI No.14 tahun 2005 dan PP No.74 tahun 2008 memberikan batasan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat untuk guru dan dosen. Pengakuan sebagai seorang profesional dikuatkan dengan terbitnya lembaran negara yang bernama “sertifikat pendidik”. Sebuah impian yang dinantikan oleh kaum “Umar Bakri” di Tanah Air. Namun menjadi sebuah tanda tanya, “apakah menjadi guru profesional cukup dengan sertifikasi?” Menjawab pertanyaan ini perlu dilakukan analisis lebih jauh. Kata Kunci: Kebijakan, pendidikan, sertifikasi guru PENDAHULUAN Sejak pertama digulirkan, istilah sertifikasi telah membuat “gerah” beberapa LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) di Tanah Air. Sertifikasi dianggap sebagai bentuk keraguan dari pihak pemerintah terhadap kredibilitas alumni dari LPTK yang telah banyak menghasilkan tenaga guru dan dosen. Lembaran negara berupa “Ijazah Akta”

tidak menjadi sebuah jaminan kompetensi bagi setiap guru. Mengapa? Issu tentang rendahnya mutu pendidikan yang seakan tak pernah selesai menjadi fakta tak terbantahkan sebagai indikator bahwa kompetensi guru perlu ditelusuri lebih jauh. Upaya untuk menelusuri pun “digodok” dalam rangka mendeteksi layak tidaknya seorang 72


Vol.1 No.1 April 2011 guru dianggap profesional. Tarik ulur sistem pendeteksian melahirkan sebuah instrumen yang disebut dengan “Penilaian Porto Folio” yang dianggap “lebih murah” saat ini sebagai “alat deteksi” bagi keprofesionalan bagi seorang guru. Menyikapi pertanyaan utama di atas dikaitkan dengan “alat deteksi” berupa porto folio memang secara sederhana dapat menjawab pertanyaan tersebut. Porto Folio yang terbagi ke dalam 10 komponen besar yang dipersyaratkan dapat memberi jaminan bahwa seorang guru yang memenuhi standar poin minimal dari isi porto folio mereka layak dianggap profesional. Namun tentu saja semua yang menjadi item penilaian tersebut secara faktual merupakan pengalaman guru/ dosen yang benar-benar dilakoni dalam kehidupan nyata. Bagaimana ini? Dengan persyaratan skor minimal dari isi porto folio (skor minimal 850) dan imbalan finansial yang cukup menggiurkan, berbagai upaya ditempuh oleh guru untuk mencapai derajat “profesional” tersebut. Dari berbagai sumber yang diperoleh (dari guru ataupun asesor) terdeteksi adanya usaha yang tidak “halal” dilakukan oleh calon profesional tersebut. Hal seperti ini memberi catatan tersendiri bahwa sebagian guru mengidap “penyakit moral” yang perlu diobati. Dari tangan asesor yang telah terlatih lahirlah guru yang layak dan tidak layak menyandang gelar “profesional”. Guru yang layak diberi sertifikat, yang tidak layak di upgrade dalam suatu diklat khusus. Penyakit moral yang disebutkan di atas muncul karena dua alasan yang berbeda. Ada yang bisa dibenarkan dan ada yang memang salah. Yang dapat dibenarkan adalah, mereka (guru/dosen) yang telah lama mengabdi secara benar atau “profesional” menurut penilaian lapangan, namun semua bukti fisik keprofesionalan yang telah diraih tidak dapat diperlihatkan (salah satu kelemahan penilaian porto folio). Yang tak dapat dibenarkan adalah guru yang melengkapi bukti isi porto folio mereka dengan cara yang tidak benar (pemalsuan, plagiat, jual-beli piagam/sertifikat dsb). Sertifikasi yang sedang terlaksana saat ini, dengan semua kelebihan dan kelemahannya

harus diakui telah mampu menyaring beberapa guru/dosen yang layak dan tidak layak menyandang gelar profesional. Dari semua fenomena di atas, penilaian portofolio dan diklat adalah suatu upaya yang praktis dan cenderung lebih realistis sebagai langkah awal sertifikasi. Menyikapi semua hasil yang telah dicapai dari sertifikasi, memotivasi baik user ataupun stakeholder untuk memberikan sumbangan ide pemikiran demi menyempurnakan sistem yang sementara diberlakukan. KRITERIA GURU PROFESIONAL Mulyasa dalam bukunya “Menjadi Guru Profesional” (2006) menyoroti keprofesionalan guru dari segi proses pembelajaran. Mulyasa menekankan bahwa guru profesional harus mampu menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan. Dua kata terakhir “kreatif” dan “menyenangkan” diungkapkan dengan kata hubung “dan”. Menurut logika bahasa kata “dan” mencakup dua hal yang tidak boleh berpisah. Kreatif dapat bermakna variatif, inovatif, atau baru dan harus dinikmati secara menyenangkan oleh pebelajar. Tuntutan kreatif dan menyenangkan terkesan sederhana tetapi dalam aplikasinya bukanlah hal yang gampang. UU Sisdiknas 2003 pasal 39 (2) menyebutkan, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Kriteria profesional yang disebutkan ini sudah sangat memadai apabila dimiliki oleh seorang guru/dosen. Kemampuan guru, mulai dari perencanaan sampai pada penilaian adalah kemampuan proses evaluasi untuk mendeteksi hasil yang akan dan telah dicapai. Sedangkan pelaksanaan penelitian merupakan upaya mengatasi masalah jika didapati adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan (anjuran pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas). Komponen inilah yang sebaiknya menjadi pantauan secara intensif pasca sertifikasi guru/dosen. Bagaimana perlakuan

Kebijakan Sertfikasi Guru (Tawaran Solusi Pendidikan Profesi Guru) - Ihyani Malik

73


Vol.1 No.1 April 2011 pasca sertifikasi? Jawabannya adalah namun bila dilakukan dengan tulus akan tergantung user/stakeholder (masyarakat, efektif. pemegang kewenangan, dan semua yang berkepentingan dalam bidang pendidikan). SISTEM KURIKULUM PENDIDIKAN YANG MANUSIAWI SERTIFIKASI UNTUK MENJADI PROFESIONAL : SUATU TAWARAN SOLUSI Sistem kurikulum pendidikan di Indonesia ALTERNATIF cenderung tidak manusiawi. Berikut ini beberapa sorotan yang patut dipertimbangkan Dua kriteria besar yang diungkapkan di oleh stakeholder pendidikan yaitu: atas menjadi acuan untuk mengajukan solusi Pertama, muatan kurikulum. Dalam merelevankan antara sertifikasi dengan sebuah simposium reformasi pendidikan, Dr. profesionalisme. Mengajukan solusi dari suatu Hafid Abbas, mengemukakan sebuah hasil masalah haruslah bersifat realistis. Artinya analisis tentang kurikulum pendidikan dasar dapat menjawab masalah dan terjangkau dari dan menengah bahwa, “Indonesia menempati segi aplikasi, waktu, maupun dana. Dengan posisi kedua kurikulum paling rumit di dunia pertimbangan itulah sertifikasi guru yang sesudah negara Turki�. Lebih lanjut dikatakan dianggap dapat berdampak terhadap bahwa kerumitan kurikulum yang dimaksud profesionalisme adalah sebagai berikut: (1) adalah banyaknya cakupan kompetensi yang perlakuan pasca sertifikasi, (2) sistem harus dicapai oleh peserta didik (siswa). Selain pendidikan yang manusawi, (3) perekrutan itu adalah jumlah mata pelajaran yang sangat tenaga pendidik profesional eksklusif, (4) banyak. Prof. Dr. Saleh Pallu, mengungkapkan pemberlakuan sistem kontrak secara bahwa Sekolah Dasar di Jepang hanya profesional. mengajarkan 2 mata pelajaran yaitu Matematika dan Fisika. Bandingkan dengan PERLAKUAN PASCA SERTFIKASI kurikulum pendidikan di Indonesia. Kedua, kurikulum yang terkesan memaksa. Sertifikasi sudah bergulir dan yang dapat Berdasarkan mata pelajaran dan standar isi, dilakukan untuk mewujudkan guru profesional kurikulum pendidikan tidak memberikan adalah tindak lanjut pasca sertifikasi. pilihan yang lebih leluasa kepada peserta didik Mewujudkan cita-cita tersebut, sangat untuk menentukan pilihan berdasarkan minat tergantung bagaimana user/stakeholder dan bakat yang dimilikinya. meberikan perlakuan pasca sertifikasi. Ketiga, standar kompetensi lulusan yang Sekurang-kurangnya ada 6 hal yang dapat tumpang-tindih dengan kriteria kelulusan ujian dilakukan mengenai perlakuan pasca nasional. Penetapan KKM (Kriteria Ketuntasan sertifikasi, yaitu: (1) bagaimana user/ Minimal) adalah otonomi penuh bagi guru mata stakeholder menempatkan, memberikan, dan pelajaran. Secara rasional siswa yang telah lulus menugaskan guru profesional dengan KKM dari semua mata pelajaran setiap jenjang opstimal, (2) mengawasi penyandang “guru kelas sudah dianggap kompeten untuk lulus. profesional� tersebut membuktikan gelar baru Tetapi secara nasional melalui Ujian Nasional yang disandangnya, (3) mengevaluasi dampak secara sepihak dapat menggagalkan semua itu perlakuan user/stakeholder (kelebihan dan dengan kriterianya sendiri. kekurangan) dengan melihat proses maupun Sistem kurikulum ini sangat mempengaruhi hasil pendidikan yang telah dicapai, (4) keprofesionalan guru sebab terkait dengan mengidentifikasi masalah (kekurangan) dari hasil belajar yang menjadi tolok ukur utama hasil evaluasi, (5) merancang solusi alternatif mutu pendidikan. Meskipun guru sudah yang dianggap dapat megurangi kekurangan/ dianggap profesional tetapi dengan sistem kelemahan sertifikasi, (6) memberikan syarat kurikulum seperti ini akan terpatahkan oleh kemudahan untuk mendapatkan imbalan fakta hasil belajar siswa akibat kerumitan finansial. Cara ini meskipun sifatnya klasik, muatan kurikulum yang dihadapinya. Kebijakan Sertfikasi Guru (Tawaran Solusi Pendidikan Profesi Guru) - Ihyani Malik

74


Vol.1 No.1 April 2011 PEREKRUTAN TENAGA PENDIDIK PROFESIONAL EKSKLUSIF Melahirkan profesional memerlukan perlakuan eksklusif (tidak umum). Eksklusif dalam perekrutan calon profesional (sistem seleksi), perlakuan calon profesional, dan apresiasi user/stakeholder setelah menjadi profesional. Salah satu kesalahan besar yang dilakukan pemerintah di negeri ini adalah perubahan IKIP (Institut Keguruan Ilmu Pendidikan) menjadi Universitas. IKIP adalah institusi eksklusif yang diformat untuk memproduksi guru. Dengan menggunakan nama IKIP maka secara rasio hanya “memanggil” secara eksklusif untuk mereka yang bercita-cita menjadi guru. Kebijakan mengubah IKIP menjadi Universitas berakibat pada tidak jelasnya institusi apa yang bertanggung jawab terhadap mutu guru. Prof. Dr. Djaali (anggota BSNP), bahkan membuat wacana yang lebih eksklusif lagi tentang perekrutan guru. Dikatakan bahwa guru sebaiknya dieksklusifkan seperti pendidikan AKABRI (seleksi ketat, terpusat, dan diasramakan). Prof. Dr. Djaali meyakini hipotesis bahwa rendahnya mutu pendidikan bukan disebabkan oleh kompetensi guru, melainkan lebih pada “keikhlasan menjadikan profesi guru sebagai panggilan jiwa.” PEMBERLAKUAN SISTEM GURU KONTRAK SECARA PROFESIONAL

Sebagai negara yang berhasil dalam menuai hasil pendidikan Singapura cukup layak menjadi sorotan dalam hal sertifikasi. Sebuah paper berjudul “what the United States of America can learn from Singapore’s world class mathematics system (and what Singapore can learn from the United States of America): An exploratory study”, di dalamnya diungkapkan mengenai sertifikasi guru menjadi bagian dari kerangka kerja analitik selain entri, penyiapan, dan pelatihan profesional. Dalam paper tersebut dikemukakan bahwa di Singapura dukungan terhadap guru berkualitas dipersyaratkan untuk kualifikasi sarjana (Strata-1). Kementrian Pendidikan Singapura menawarkan pengembangan profesionalisme melalui program pre-service learning, effective pedagogy, dan learn to understand new technologies and incorporate them into teaching (American Institutes for Research, 2005). Baik pre-service learning atau effective pedagogy, di Indonesia pun telah diprogramkan PPG (Pendidikan Profesi Guru) yang memiliki ide yang serupa. Secara garis besar, sertifikasi yang dilakukan di Singapura tidaklah jauh berbeda dengan apa yang dilakukan di Indonesia. Tetapi membandingkan hasil pendidikan SingapuraIndonesia menunjukkan mutu yang berbeda. Padahal menurut hitungan, jumlah jam pelajaran yang dimiliki sistem persekolahan di Indonesia berada di atas rata-rata dibandingkan dengan negara lain yang maju di bidang pendidikan. Semestinya “jam belajar yang banyak” berbanding lurus dengan “mutu hasil belajar yang dicapai.” Lalu di mana akar masalahnya? Untuk menjawabnya dibutuhkan eksperimen “berani” untuk mencoba tawarantawaran alternatif yang telah dikemukakan di atas.

“Pemaksaan” meskipun terkesan bernilai negatif, namun sering membuahkan hasil yang optimal. Sistem kontrak secara profesional akan “memaksa” guru untuk selalu produktif. Dengan ancaman sanksi administratif sampai pada pemutusan kontrak, guru yang telah lulus seleksi dan dianggap layak, dengan serta-merta akan meningkat-kan kemampuannya. Sistem ini memang harus DAFTAR PUSTAKA diimbangi dengan gaji yang cukup menjanjikan. Seperti sistem yang berlaku pada Abidin, Said Zainal. 2009. Peran Pemerintah bidang profesional seperti, perusahaan, sepak dalam Pembangunan. Ilmu Administrasi bola, dunia hiburan, dan fashion. Vol. 4. No. 2 hlm.54 – 55. MENGINTIP SERTIFIKASI NEGARA SINGAPURA

Ahmad, H.Muh. Syarif. 2009. Pelaksanaan Otonomi Daerah Sangat Diperlukan

Kebijakan Sertfikasi Guru (Tawaran Solusi Pendidikan Profesi Guru) - Ihyani Malik

75


Vol.1 No.1 April 2011 Manajemen Sumber Daya Manusia Psychology, 85 (5): 751-765. yang Berkualitas. Adminstrasi Negara Vol. 15. No. 3. Hlm. 24. Jalaluddin dan Abdullah, 1997. Filsafat Pendidikan. Jakarta : Gaya Media Ahmadi, Abu. 1999. Psikologi Sosial. Jakarta: Pratama. Rinneka Cipta Jessup, G., Jessup, H. (1975). Selection and Ali, M. Sidin, Jaali, Syamsuddin Nonci. 1986. Assesssment, London, Matheuen. Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Depdikbud Proyek Sisdiklat BKS PTN, Indonesia Koh, W.L., Steers, R.M., and Terborg, J.R. Timur. 1995. The Effect of Transformational Leadership on Teacher Attitudes and Bycio, P., Hackett, R.D., and Allen, J.S. 1995. Student Performance in Singapore. Further Assessments of Bass’s (1985). Journal of Organizational Behavior, Conceptualization of Transactional 16: 319-333. and Trans-formational Leadership. Journal of Applied Psychology, 80 (4): Stolovitch, Keeps. 1992. Strategy Formulation 468-478. in Complex Organization. New York: Mc Graw Hill Book Company Dessler, Gary, 1997. Human Resource Management. Terjemahan Benyamin Suhartono, S. 1994. Filsafat Ilmu Pengetahuan. Molan. Jakarta : Prenhallindo. Ujungpandang: PPs UNHAS Donaldson dan Scannel, 1993. Human Resources Development. Terjemahan Ya’kub dan Eno. Jakarta : Gaya Media Pratama. Eisenbach, R., Watson, K., and Pillai, R. 1999. Transformational Leadership in The Context of Organizational Change. Journal of Organizational Change Management, 12 (2): 8088. Himpunan Peraturan Peundang-undangan Pegawai Negeri Sipil, 2003. Bandung : Fokus Media. Judge, T.A., and Bono, J.E. 2000. Five-factors Model of Personality and transactional Leadership. Journal of Applied

Winkel, W.S. Psikologi Pengajaran. Jakarta: PT. Gramedia Winarno, Budi. 2002. Apakah Kebijakan Publik : dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo. Yukl, G.A. 1998. Leadership in Organization. Second Edition. Englewood Clifs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Yuki, Gary 1998. Kepemimpinan Dalam Organisasi. Jakarta : Prenhallindo. Zainun, Buchari, 1995a. Administrasi dan Mananajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia. Jakarta : Gunung Agung.

*******

Kebijakan Sertfikasi Guru (Tawaran Solusi Pendidikan Profesi Guru) - Ihyani Malik

76


Vol.1 No.1 April 2011

68


Vol.1 No.1 April 2011

Petunjuk Penulisan Jurnal Ilmu Pemerintahan OTORITAS ISI ARTIKEL Artikel yang dipublikasikan Jurnal Ilmu Pemerintahan OTORITAS meliputi hasil penelitian dan non penelitian (kajian analisis, aplikasi teori dan review) tentang masalah-masalah publik, kebijakan publik, administrasi publik baik pada lembaga-lembaga pemerintahan, swasta/perusahaan maupun dalam masyarakat. Artikel yang dimuat dalam jurnal diprioritaskan artikel hasil penelitian dan belum pernah atau akan diterbitkan dalam media cetak lain.

Hasil Hasil (bersih) analisis data yang dilengkapi dengan illustrasi (gambar, foto, tabel, dan grafik).

Isi artikel diketik spasi ganda dalam bahasa Indonesia dan Inggris, dengan ukuran kertas A4 (21x29,7cm) minimal 15 halaman dan maksimal 20 halaman. Berkas naskah (file) dibuat pada program olah data Microsof Word dilengkapi dengan nama penulis, judul artikel, nama dan alamat lembaga, kode pos, beserta nomor telepon/faks.

Simpulan Ditulis dalam bentuk essay memuat esensi dari perpaduan antara hasil dengan pembahasan dan bukan hanya rangkuman.

ARTIKEL HASIL PENELITIAN Judul Maksimal 14 Kata dalam Bahasa Indonesia atau 10 Kata dalam Bahasa Inggris, lugas dan menarik Nama Penulis Lengkapi dengan nama dan alamat lembaga tempat kegiatan penelitian, kode pos, telp/faks, dan telp/faks untuk koresponden dengan penulis. Abstrak Merupakan miniatur (segala sedikit) isi dari keseluruhan tulisan, meliputi masalah, tujuan, metode, hasil, simpulan dan signifikan maksimal 200 kata. Key Word (Kata Kunci) Memuat konsep yang terkandung dalam artikel terdiri dari 3 hingga 5 konsep. Pendahuluan (tanpa sub judul) Memuat latar belakang maslah penelitian, uraian dan fokus permasalahan, tujuan penelitian, landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang nyata-nyata mendukung pemecahan permasalahan dan tujuan penelitian. Metode Menjelaskan bagaimana prosedur penelitian dilakukan design penelitian, populasi, sampel, instrumen, skala pengukuran, dan teknik analisis data.

Pembahasan Menginterpretasikan hasil penelitian dan mengkaitkan dengan konsep dasar. Bandingkan dengan teori, hasil penelitian dengan orang lain yang relevan dan implikasi dan praktisnya. Dalam pembahasan diperlukan, ketajaman analisis dan sintesis secara kritis.

ARTIKEL NON PENELITIAN Judul, nama penulis, abstrak, key word, sama dengan format hasil penelitian Pendahuluan (tanpa sub judul) Sub Judul sesuai dengan kebutuhan Sub Judul Sub Judul

}

Tabel Angka dan huruf menggunakan huruf bertipe Times New Roman berukuran 10 point. Singkatan yang ada di dalam tabel diberikan kepanjangan singkatan tersebut dibawah tabel. Gambar Gambar grafik maksimun lebar 10,5 cm dibuat dalam program pengolahan data (Microsoft Office). Angka dan huruf keterangan gambar menggunakan huruf bertipe Arial berukuran 9 point. Daftar Pustaka/Rujukan Daftar Rujukan diharapkan lebih 80 % bersumber dari pustaka primer (Jurnal, hasil penelitian, disertasi, tesis, skripsi) dari pustaka skunder (buku, majalah) dan tahun terbitan lebih 80 % adalah 10 tahun terakhir, diurutkan secara alphabet dan kronologis. Kutipan dalam artikel Kutipan dalam artikel dapat berupa kutipan langsung atau tidak langsung. Yang penting setiap kutipan harus mencerminkan, nama pengarang, tahun terbitan dan nomor halaman.


Vol.1 No.1 April 2011

Naskah dapat dikirim melalui E-mail, CD, atau via pos, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum bulan penerbitan kepada: Redaksi Jurnal Ilmu Pemerintahan OTORITAS Alamat Redaksi : Gedung F1 Lt.1 Pusat Perkantoran FISIP Unismuh Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp. 0411 – 866972 ext. 107 Fax. 0411 – 865588 Email: ipunismuh@yahoo.com Email: jurnalotoritas@gmail.com


Vol.1 No.1 April 2011

Jurnal OTORITAS Vol.1  

Jurnal Ilmu Pemerintahan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you