Aceh dalam Kekacauan Ekologi

Apakah kebijakan tersebut merupakan kebijakan pemerintah atau kebijakan pemerintahan? Apakah kebijakan ini partisipatif atau instruktif tang topdown? Apakah telah ada paying hukum terhadap kebijakan ini? Payung hokum apakah yang paling tepat untuk mengatur Aceh Green ini? Apakah pengaturan Aceh Green telah mempertimbangkan sinkronisasi dan harmonisasi hukum? (Baca: Aceh Green, Apa itu? Taqwadin, 2008).

Agaknya, penting untuk merumuskan konsep Aceh Green ini ke dalam Qanun Aceh sebagai paying hukumnya, agar Aceh Green tidak berakhir pada “judulnya doang…” •