Hak Kekayaan Intelektual

Kumpulan Essay Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Oleh : Agus Candra Suratmaja

Hak Cipta, 2009

Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mempunyai potensi ekonomi yang besar. Angkanya mencapai triliunan rupiah. Kalau kita mempunyai banyak hak paten atau hak cipta, maka kita berpotensi untuk mengeruk uang triliunan rupiah. Oleh karena itu masyarakat Indonesia harus mulai rajin untuk menemukan penemuan baru dalam berbagai bidang dan mematenkannya. (Hasan, A dalam Bunga rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ).

Selama ini pembajakan hak cipta sudah menjadi tradisi sehari-hari (membudaya) dan bukan dianggap sebagai suatu kejahatan. Dalam Indrustri rekaman, memberikan kontribusi pajak senilai 320 milyar pertahun (Data tahun 2001). Bayangkan akan sangat besar sekali penghasilan pajak dan nilai manfaat bagi orang-orang yang bergerak di bidang seni musik jika saja tidak ada pembajakan.

Dalam hal pemahaman akan pentingnya HKI kita sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. Bayangkan saja paten internasional tempe yang terdaftar atas nama periset Indonesia hanya tiga, sedangkan yang dimiliki asing sebanyak 15 Paten (Data tahun 2001).

Demikian juga dengan hasil kerajinan rotan, temuan tentang rancang bangun rotan di Amerika Serikat jumlah patennya mencapai 193 buah, sedangkan Indonesia hanya 7 paten (Pandy, J dalam Bunga rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)).

Melihat fakta diatas, sangat penting sekali bagi masyarakat Indonesia untuk memahami pentingnya HKI. Agar setiap produk, bisnis, dan jasa yang kita jalankan dapat dilindungi keberadaanya. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hal yang sangat penting bagi tatanan ekonomi modern.

Pelaksanaan dan perlindungan HKI akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman di sejumlah negara memperlihatkan bahwa pelaksanaan dan perlindungan HKI turut mendorong investasi dan pengalihan teknologi secara cepat serta merangsang daya saing masyarakat dan perusahaan setempat. Di Malaysia misalnya, kemajuan indrustri dan teknologinya tidak bisa dilepaskan dari komitmen pemerintah yang sejak awal menjunjung tinggi HKI. Antara lain dengan membentuk badan khusus untuk mengurusi soal HKI yang langsung diawasi oleh Perdana Menteri. Badan tersebut terdiri atas pejabat pemerintah serta pemegang hak cipta, paten, dan merek. Hal serupa juga terjadi di Jepang. Yukio Kitazuke, Direktur Jendral pada Departemen Administrasi umum kantor paten Jepang, mencontohkan bagaimana perusahaan elektronik NEC dan perusahaan otomitif Toyota menjadi besar, setelah bekerjasama dengan perusahaan barat yang menjunjung HKI (Kompas, 20 Januari 2000).

Rendahnya pemahaman akan pentingnya HKI ini bisa dilihat dari data bahwa hanya 3 % kontribusi peneliti Indonesia terhadap Jumlah paten yang di daftarkan. Itu lebih rendah bila dibandingkan dengan peneliti Thailand yang menyumbangkan 7 % jumlah paten yang didaftarkan

di badan peten lokal dan Malaysia yang bahkan lebih dari 10 %. (Adiningsih, N. U dalam Bunga rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)) Rendahnya tingkat permohonan HKI di Indonesia ini di antaranya disebabkan oleh pemahaman bahwa untuk mendaftarkan HKI itu berbelit-belit, memakan waktu, dan biaya yang besar, padahal tidak seperti itu, ada cara mudah, efisien, dan tidak ribet yaitu melalui jasa konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk membantu mendaftarkan HKI (paten, hak cipta, desain indrustri, merek dagang, rahasia dagang, desain tata letak terpadu, perlindungan varietas tanaman (PVT)) baik bagi perorangan, kelompok, dunia bisnis, indrustri, maupun badan-badan penelitian pemerintah dan swasta.

Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (2) Dalam suatu kesempatan di pameran produk ekonomi kreatif di JCC sabtu, 27 Juni 2009.

Saya berkesempatan untuk berkunjung ke stand konsultasi HKI ditjen HKI Depkumham. Di stan tersebut saya melihat sebuah poster yang amat menggelitik ketika di baca yang berbunyi “Jangan membiasakan Right to Copy, namun biasakanlah untuk membuat copyright sendiri”. Bahkan menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata mengatakan dalam poster tersebut “ Diantara nama-nama Tuhan yang baik “Asmaul Husnaa” tidak ada nama Tuhan yang Maha Pembajak, Tuhan yang Maha Menjiplak, yang ada adalah Tuhan yang Maha Pencipta”. Sudah saatnya kita merenungkan secara mendalam kedua kalimat ini. Agar kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mampu mencipta sendiri, bangsa yang mandiri. Bukan bangsa yang hanya bisa menjiplak dan membajak. Di stand konsultasi HKI itu saya kaget karena menemukan sampel beberapa contoh rokok terkenal yang dipalsukan, serta produk-produk consumer goods. Duh bagaimana bahayanya jika sekelas rokok terkenal dan produk consumer good ini dibeli oleh konsumen, tentu akan berbahaya bukan ? disamping merugikan produsen produk asli juga akan membahayakan konsumen.

Masih dalam lingkup pameran JCC, saya pun berkesempatan berbincang-bincang dengan karyawan dari stand PT. Aseli Dagadu Djokdja sebuah perusahaan yang terkenal dengan merek kaos dagadunya. Dalam kesempatan itu saya bertanya, “Mba bagaimana dengan kasus pemalsuan merek kaos dagadu di Jogyakarta ? Dia menjawab “memang mas produk dagadu banyak di palsukan di Jogyakarta, udah kita beritahu mereka tetep aja membandel”. Sampai saat ini produk dagadu Jogya asli hanya terdapat di 3 tempat saja 1. UGD (Unit Gawat Dagadu) Jl. Pakuningratan 15 Yogyakarta 2. Posyandu (Pos Pelayanan Dagadu) Lower ground Malioboro Mall Yogyakarta dan 3. DPRD (Djawatan Pelajanan Resmi Dagadu) Lantai 1 Plaza Ambarrukmo Yogyakarta. Terlepas dari palsu memalsu, kita melihat produk kaos dagadu telah menjadi branding terkenal bagi masyarakat Yogyakarta bahkan dunia. Kita boleh berbangga dengan kreasi terbaik anak bangsa,

namun kita pun turut bersedih ternyata kebanggaan anak bangsa, di bajak oleh anak bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, bercermin dari kisah dagadu diatas, amat sangat penting bagi para calon pengusaha dan para pengusaha untuk selalu mendaftarkan merek dagangnya ke kantor HKI agar mendapatkan perlindungan hukum.

Tidak jauh dari JCC saya pun berkesempatan berkunjung ke Pesta Buku Jakarta 2009 di Istora Senayan Jakarta, betapa kagetnya saya pun menemukan beberapa contoh buku-buku bajakan yang di pajang oleh IKAPI, adapun buku-buku bajakan itu diantaranya adalah buku-buku best seller karya anak bangsa di bidang sastra, buku-buku pendidikan. Sungguh bagaimana bangsa ini bisa maju jika karya anak bangsa di bajak oleh kita sendiri. Jika Jendral Naga Bonar membaca tulisan ini, maka tentu dia akan berkata “APA KATA DUNIA ...?�

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan Masa Depan Pertanian Indonesia Negara-negara berkembang seperti Indonesia kaya akan sumber daya alam (SDA) namun, sangat miskin dalam hal riset and development (R&D) sedangkan negara maju miskin akan sumber daya alam (SDA) namun kaya akan riset and development (R&D). Dengan adanya Perlindungan varietas tanaman (PVT) diharapkan akan memacu invensi dan inovasi berbasis sumber daya alam di bidang pertanian. Para pemulia tanaman akan terpacu untuk merakit varietas-varietas tanaman baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas. PVT pun menjamin akan perlindungan atas sumber kekayaan alam (plasma nutfah). Sudah saatnya Indonesia menggalakkan riset di bidang pertanian secara besar-besaran. Sumber daya alam kita melimpah ruah, namun jika kita hanya diam dan tidak melakukan riset di bidang pertanian secara besar-besaran maka kita tetap tidak akan berkembang menjadi negara yang maju di bidang pertanian. Lihat saja negara New Zealand dengan satu produk buah Kiwinya bisa mengguncang dunia, lihat pula beranekaragam bunga-bunga hias hasil para pemulia tanaman dari Thailand banyak di buru oleh orang-orang di seluruh dunia, bahkan tak jarang orang-orang dari Indonesia menghabiskan uangnya di negeri gajah itu untuk memborong tanamantanaman hias langka dan terbaru. Maka, sudah saatnya kita merakit varietas-varietas unggulan baru baik itu buah-buahan, sayuran, tanaman pangan, obat-obatan. Modal awal sudah kita miliki yaitu kekayaan plasma nutfah yang melimpah ruah, sekarang tinggal menunggu kreatifitas para pemulia tanaman (breeder) untuk menghasilkan tanaman-tanaman baru yang bernilai ekonomi dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas. Setelah para pemulia tanaman itu menghasilkan varietas-varietas tanaman baru, sangat penting sekali pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum atas karya yang dihasilkannya yaitu dengan pemberian sertifikat varietas tanaman (PVT). Selain varietas-varietas tanaman baru, departemen pertanian pun harus

memberikan perlindungan bagi varietas-varietas tanaman lokal yang telah menjadi milik masyarakat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang banyak menghasilkan invensi dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan sastra termasuk varietas baru di bidang pertanian.

Bangsa yang besar tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya saja, buat apa kaya akan sumber daya alamnya, jika ternyata kita sebagai anak bangsa “miskin berfikir, miskin berkreasi dan miskin bermimpi�.

Kita sebagai bangsa agraris masih harus bersyukur dengan cara selalu berfikir, mencipta ,serta berkreasi. Oleh karena itu, kita harus bisa membangkitkan kreatifitas di bidang pertanian caranya tentu dengan menemukan banyak varietas-varietas tanaman baru yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Untuk merangsang kreatifitas ini Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) bisa menjadi salah satu jalan.

Lihat saja data berikut ini, Pada tahun 1990 pengeluaran untuk kepentingan riset bioteknologi di Amerika Serikat mencapai $ 11 milyar, dua pertiganya berada di sektor swasta.

(Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual, 2001). Kita bisa melihat besarnya dana riset yang dilakukan oleh negara maju di bidang pertanian ini sangat jauh dengan dana riset indonesia.

Semoga saja dengan di sahkannya UU no 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman (PVT) akan semakin memacu riset pertanian di Indonesia. Pilihan ada di tangan kita semua, apakah kita akan selamanya menjadi negara yang kaya akan sumber daya alam, namun miskin invensi dan inovasi. Indonesia baru menjadi Indonesia sebenarnya jika kaya akan sumber daya alam namun manusianya pun kaya juga dengan invensi dan inovasi di bidang pertaniannya.

Manfaat Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Peranan HKI dalam pembangunan ekonomi tidak dapat diragukan lagi, karena berdasarkan data, negara-negara yang memiliki modal asset non fisik (modal intelektual) atau modal yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menyumbangkan kekayaan yang jauh melebihi kekayaan yang berbasis fisik (Sumber Daya Alam). Sebagai contoh negara-negara besar seperti Amerika Serikat pada tahun 1980 memiliki asset pendapatan dari modal intelektual yang berbasis pengetahuan sebesar 36,5 % dari GNP nya, begitu juga dengan Jepang, Korea, Singapura. Mereka lebih maju dari pada negara Indonesia yang kaya akan SDA nya.

Adapun Manfaat Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah : 1. Memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta inventor dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil dari kreativitasnya dengan

menyampingkan sifat tradisionalnya.

2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investor.

3. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi.

4. Sistem Paten akan memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan penemu-penemu baru.

5. Peningkatan dan perlindungan HKI akan mempercepat pertumbuhan indrustri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan

ekonomi, meningkatkan kualitas hidup

manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas.

6. Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku/ etnik dan budaya serta kekayaan di bidang seni, sastra dan budaya serta ilmu pengetahuan dengan pengembangannya memerlukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lahir dari keanekaragaman tersebut.

7. Memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong kreatifitas bagi masyarakat.

8. Mengangkat harkat dan martabat manusia dan masyarakat Indonesia.

9. Meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi Indonesia.

Peran dan tantangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia 1. Menciptakan iklim perdagangan dan investasi ke Indonesia 2. Meningkatkan perkembangan teknologi di Indonesia 3. Mendukung perkembangan dunia usaha yang kompetitif dan spesifik dalam dunia usaha.

4. Meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi ekspor dan bernilai komersial.

5. Mempromosikan sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki.

6. Memberikan reputasi internasional untuk ekspor produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah.

(Sumber : Aspek Hukum dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek, Oleh Emawati Junus, 2003) Tantangan Pertanian ke Depan Hasil-hasil pertanian seperti sayur-mayur dan buah-buahan dari luar negeri dapat masuk dengan mudah ke Indonesia karena semakin berkurangnya hambatan tarif (Tariff Barierr) dan non

tarif (non tariff Barierr). Semakin banyaknya buah dan sayuran import yang beredar di pasar, secara potensial dapat mengancam petani lokal yang tidak siap berkompetisi.

Untuk menghadapi tantangan diatas, upaya-upaya perlindungan terhadap varietas tanaman lokal Indonesia mutlak dilakukan. Selain dari itu, perlu pula adanya peningkatan kreativitas para petani Indonesia untuk secara mandiri melakukan kegiatan “perakitan tanaman baru� secara mandiri dan berdaya tentu dengan pendampingan para saintis didalamnya. Kegiatan Perakitan varietas tanaman yang dikenal dengan kegiatan pemuliaan tanaman harus bisa melibatkan para petani lokal yang memiliki pengetahuan kearifan lokal dan tradisional. Sehingga kegiatan pemuliaan tanaman dapat berjalan dengan baik. Pusat Kajian Buah-buahan Tropika IPB diantaranya telah melakukan kegiatan pemuliaan tanaman parsipatoris, dimana dalam setiap tahapan kegiatan pemuliaan tanaman selalu melibatkan petani di dalamnya.

Kegiatan Pemuliaan Tanaman merupakan kunci kedaulatan pangan sebuah bangsa. Suatu bangsa akan mandiri dan berdikari di bidang pangan, jika bangsa itu memiliki tingkat intelektualitas dan kreatifitas yang tinggi dalam melahirkan varietas-varietas tanaman baru yang bernilai tinggi dan memberikan banyak manfaat bagi kemanusiaan.

Kenapa pemulia itu memiliki peranan yang sangat vital bagi ketahanan pangan ? Disini penulis akan sedikit bercerita saat terjadi kerawanan pangan di Yahukimo Papua beberapa tahun yang lalu. Sewaktu penelitian saat kuliah, Penulis di bimbing oleh seorang peneliti dan pemulia tanaman yang bernama Dr. M. Jusuf dari Balai Penelitian Kacang-kacangan dan Umbi-umbian (Balitkabi) Malang. Sebagai seorang pemulia beliau memberikan peranan yang vital dalam membantu masyarakat Yahukimo dalam menyediakan varietas umbi jalar baru bagi masyarakat Yahukimo. Sehingga dapat membantu mereka dari bencana kelaparan.

Oleh karena itu, untuk menghargai kiprah para pemulia tanaman di Indonesia pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU no 29 tahun 2000 berkaitan dengan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dimana dalam undang-undang ini Breeder Right (Hak Pemulia) dan Farmer Right (Hak Petani) di lindungi. Semoga saja dengan lahirnya udang-undang PVT ini dapat memacu kreatifitas para pemulia tanaman, indrustri perbenihan, dan para petani untuk menghasilkan varietas-varietas baru. Menurut hemat saya sudah saatnya sekecil apapun hasil invensi kita di bidang pertanian untuk diajukan untuk memperoleh perlindungan varietas tanaman (PVT).

Oleh karena itu bagi para peneliti, pemulia tanaman, indrustri benih, dan petani yang ingin mendapatkan informasi seputar perlindungan varietas tanaman (PVT) dengan senang hati akan kami bantu.

Biofuel, Bioetanol dan Kedaulatan Pangan Indonesia Pada periode 2000-2007 produksi etanol dunia tumbuh empat kali lipat dan biodiesel sepuluh kali lipat. Pada 2005 investasi biofuel dunia mencapai 38 miliar dolar AS dan diperkirakan akan melonjak mencapai angka 100 milyar dollar AS pada tahun 2010. Ketika lahan tanaman pangan dialihkan menjadi lahan tanaman produksi bahan bakar nabati (BBN) (Biofuel, Bioetanol), akan berdampak ganda : jika produksi biofuel, bioetanol meningkat, produksi pertanian (tanaman pangan) menurun, akibatnya terjadi kekurangan pangan dan harga pangan naik. Kelangkaaan pangan ini seringkali lebih berdampak kepada orang miskin. (Sumber : Bill Pitzer 2009 New York Time Syndicate dalam Kompas).

Dilema antara pengembangan biofuel dan tanaman pangan mendapatkan perhatian Direktur Earth Policy Institute Lester R Brown, pertarungan antara pengembangan tanaman pangan dan biofuel akan memunculkan perang kepentingan antara 800 juta orang konsumen bahan bakar alternatif dan 2 milyar orang yang berharap komoditas Biofuel dan Bioetanol (Kelapa sawit, Jagung, Kedelai, Ketela Rambat, Tebu) menjadi produk pangan. Jika tidak adanya kebijakan yang adil, dikhawatirkan akan menghasilkan 845 juta orang kelaparan atau bergizi buruk dan sekitar 24 ribu orang, terutama anak-anak, akan meninggal setiap harinya. (Marwoto, A. Jejak pangan Sejarah, Silang Budaya, dan Masa Depan, Penerbit Kompas 2009).

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, kandungan minyak bumi, perkebunan sawit yang luas, hendaklah diselaraskan dengan kebijakan pertanian tanaman pangan.

Hal ini penting agar kebijakan bioetanol dan biofuel tidak menyebabkan kerawanan pangan bagi masyarakat Indonesia. Terlebih Indonesia menjadi Buffer bagi permintaan minyak kelapa sawit dunia.

Kebijakan negara-negara barat seperti Amerika Serikat yang sangat agresif dalam pengembangan bioetanol dan biofuel sangat wajar, karena tanaman sawit tdak dapat tumbuh dengan baik di sana, sebagai akibatnya mereka melakukan pencarian energi baru dari tanaman-tanaman pangan seperti jagung, kedelai, tebu, singkong. Namun, ternyata kebijakan ini mengakibatkan harga-harga tanaman pangan seperti kedelai dan jagung melambung tinggi. Akibatnya Indonesia sebagai pengimpor kedelai pun mengalami masalah dengan kenaikan harga-harga kedelai, sebagai akibatnya banyak para perajin tahu dan tempe yang menjerit-jerit.

Politik pangan dan kebijakan bahan bakar nabati (BBN) harus bisa selaras, serasi, dan seimbang agar tidak terjadinya ketimpangan dan permasalahan pangan di kemudian hari. Selain itu, kebijakan bahan bakar nabati (BBN) pun harus memperhatikan kedaulatan pertanian, khususnya kedaulatan pangan negara Indonesia. Kedaulatan pangan hanya mungkin dicapai, manakala ketergantungan import terhadap pangan dari negara lain bisa di hentikan. Inti dari kedaulatan

pangan adalah kemampuan negara kita untuk menghargai para pemulia tanaman (breeder) Indonesia dalam menghasilkan varietas-varietas tanaman baru, yang unggul dan bernilai ekonomi.

Sehingga akan memutus ketergantungan terhadap benih-benih import.

Ya, Kunci kedaulatan pangan kunci utamanya adalah kedaulatan benih. Jika saat ini kita masih tergantung kepada benih-benih import, maka selama itu pula kita akan sulit untuk mendapatkan kedaulatan pangan. Namun, jika kita telah mampu menghasilkan benih unggul dan varietas yang bermutu, maka menurut hemat saya kita akan menjadi bangsa yang memiliki kedaulatan pangan.

Inti dari kedaulatan pangan adalah adanya kebijakan pemerintah secara totalitas terhadap sektor pertanian secara luas, dari mulai hulu (on farm) sampai dengan hilir (off farm), dari mulai peneliti pertanian, pengusaha di bidang pertanian, sampai kepada kebijakan perlindungan bagi para petani Indonesia. “Paten� Marketing Jika selama ini kita mengenal ada Blue Ocean Strategy dalam dunia marketing, maka saya menawarkan istilah baru “Paten� Marketing, Apakah itu Paten Marketing. Adalah suatu kegiatan marketing berdasarkan Produk yang kompetitif dan Tekologi yang Kompetitif. Saya akan mencoba menuliskan beberapa produk yang menggunakan jurus paten marketing ini, diantaranya adalah produk-produk yang berasal dari negara-negara Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan. Ketiga negara tersebut biasaya adalah negara-negara yang sangat agresif dalam menghasilkan paten di produk-produk indrustri. Siapapun bisa tahu, bahwa produk-produk dari Asia misalnya Jepang dan Korea Selatan sangat agresif memasuki pasar Indonesia. Lihat saja produk HP, Televisi, kendaraan bermotor produk Jepang dan Korea Selatan mendominasi Indonesia. Jika kita melihat fenomena ini, saya berkesimpulan bahwa negara-negara tersebut sangat memberikan porsi yang sangat besar dalam hal R&D, mereka menjadikan R&D sebagai bagian yang terpadu dalam sisi marketingnya.

Bagi mereka menghasilkan sebanyak mungkin dalam hal paten teknologi, desain produk, secara langsung berkorelasi positif dengan branding merek.

Dalam sebuah buku Komik History of Honda masa awal kebangkitan Honda di mulai dari penguatan R&D dan Marketing. Keduanya dijalankan secara terpisah namun R&D harus sejalan dengan Marketing. Akhirnya produk Honda pun menjadi produk yang terkenal sampai dengan saat ini.

Begitu juga dengan fenomena indrustri jamu di Indonesia, keberhasilan indrustri jamu Indonesia dintaranya adalah adanya loncatan besar dalam menjadikan paten sebagai bagian dari marketing mereka. Lihat saja beberapa produk jamu yang identik dengan tradisional sekarang sudah

mengunakan teknologi yang modern dalam proses pembuatannya. Sebagai contoh Perusahaan Jamu yang maju dewasa ini menjadikan R&D sebagai bagian vital marketing mereka. Sebagai contoh adalah kuku bima energi yang dahulu hanya dalam kemasan tradisional sekarang dikemas dengan inovasi produk dan proses pengolahan berteknologi tinggi.

Inti dari Paten Marketing adalah inovasi produk secara terus-menerus. Maka dengan demikian produk yang kita luncurkan pasti akan menjadi leading di pasaran. Lalu sudah seberapa jauhkan perusahaan-perusahaan di Indonesia menganggap penting Paten, mendaftarkan merek dagang mereka, serta menciptakan desain produk mereka ?

Jika kita berkaca kepada negara Korea Selatan negara yang termasuk kasawan benua Asia, hampir dapat di pastikan dalam hitungan bulan mereka selalu mendaftarkan desain produk baru mereka untuk mendapatkan sertifikat Paten, Desain Indrustri dan sebagainya dari Dirjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI. Inilah yang menjadi kunci Maraknya produk-produk Korea Selatan yang banyak membanjiri pasar indonesia dewasa ini. Nyatanya produk Korea Selatan dewasa ini tidak kalah bersaing dengan produk-produk Jepang. Lihat saja LG, Samsung, Hyundai.

Merek dagang mereka telah menjadi branding terkenal karena mereka tahu arti pentingnnya R&D untuk menghasilkan paten-paten baru.

Kunci Indonesia pun terletak di “Paten� Marketing ini, bagaimana kita bisa mengolah sumber daya alam (SDA) menjadi produk-produk olahan baru, produk-produk turunan baru sehingga kita memperoleh nilai tambah. Jangan sampai kita mengekspor coklat dalam bentuk mentahnya lalu diolah di luar negeri lalu di jual kembali ke Indonesia sehingga kita harus membeli dengan harga yang sangat mahal. Oleh karena itu, kita harus maju, caranya tentu dengan terusmenerus berinovasi dan kunci inovasi adalah menghasilkan banyak paten di indonesia, mendorong para pendesainer indrustri untuk mendaftarkan hasil desain mereka.

Apakah Hak Cipta (Copyright) itu (1) ?

1. Definisi : Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Di beberapa negara pada umumnya tidak melakukan pendefinisian mengenai pengertian Hak Cipta).

2. Latar Belakang Perlindungan Hak Cipta : Dalam perkembangan sejarah, ide adanya perlindungan hak cipta dimulai dengan adanya invensi (penemuan) mesin untuk percetakan yang memungkinkan karya tulis atau karya sastra di duplikasi oleh proses mekanik. Hal tersebut menimbulkan bisnis baru bagi pencetak dan penjual

buku, di Inggris di sebut dengan stationers. Para pengusaha mulai mempertimbangkan dengan membeli kertas, pekerja, sehingga dapat meraup keuntungan dalam waktu singkat. Situasi ini menimbulkan kompetisi yang tidak sehat, yaitu melakukan perbanyakan tanpa ijin sehingga timbulah suatu tekanan akan pentingnya suatu perlindungan hukum. Perlindungan itu diberikan dalam bentuk privilages raja, dan di Jerman diberikan oleh Ratu. Privilages tersebut berupa hak eklusif untuk reproduksi dan distribusi dalam waktu yang ditentukan dengan sanksi berupa denda, situasi tersebut memperlihatkan hal-hal yang sangat mendasar dalam perlindungan hukum di bidang hak cipta. Dan pada akhir abad ke 17 privileges ini diganti dengan pemberian hak oleh kerajaan, hal inilah awal dari copyright statutes.

3. Hak apakah yang dimiliki Pencipta ?

Hak Ekonomi dan Hak Moral a. Hak Ekonomi Hak ekonomi yaitu hak untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memberikan ijin untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi ini dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, hak ekonomi dapat dialihkan kepada orang atau badan hukum. Karena dalam proses pembuatan suatu karya cipta diperlukan pengorbanan yaitu suatu kerja keras serta energi sehingga suatu kewajaran memperoleh imbalan yang layak berupa hak ekonomi bagi pencipta, kalau hak ekonomi ini dilanggar akan bedampak negatif dalam pengembangan kreativitas di Indonesia. (Junus, E, Aspek Hukum dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual, 2003). b. Hak Moral Hak moral adalah hak yang tidak dapat dialihkan, karena pencipta tetap melekat pada ciptaannya, sehingga disini terdapat hubungan yang erat antara pencipta dan ciptaannya yang pada dasarnya tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak moral ini meliputi perubahan atas karya cipta yang akan merugikan nama baik dan reputasi pencipta.

4. Ciptaan yang dilindungi : Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup : 1. Buku, Program Komputer, Pamplet, Perwajahan (Lay Out), Karya Tulis yang di terbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.

2. Ceramah, Kuliah, Pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.

3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

4. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.

5. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.

6. Arsitektur.

7. Seni Batik.

8. Fotografi.

9. Terjemahan, Tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

(Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bekerjasama dengan JICA).

5. Pendaftaran Ciptaan : Perlindungan Hak Cipta adalah otomatis dan pendaftaran bukan suatu kewajiban, oleh karena itu suatu ciptaan didaftarkan maupun tidak didaftarkan tetap diakui dan mendapatkan perlindungan hukum, namun walaupun Undang-undang Hak Cipta tidak mengharuskan pendaftaran ciptaan tersebut, pendaftaran ciptaan itu diperlukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta karena merupakan bukti awal bagi pemilik hak cipta yang dapat digunakan untuk membantu dan bermanfaat untuk mempermudah proses di pengadilan.

6. Perjanjian Internasional di bidang Hak Cipta : a. KEPRES No. 56 Tahun 1988 Pengesahan pemberlakuan persetujuan Republik Indonesia Inggris di bidang hak cipta. b. KEPRES No. 17 Tahun 1988 Pengesahan pemberlakuan persetujuan mengenai perlindungan Hak Cipta atas rekaman suara antara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa. c. KEPRES No. 38 tahun 1988 Pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia mengenai perlindungan dan penegakan hukum Undang-undang Hak Cipta dan Penegakan Hukum (Law Enforcement). d. KEPRES No. 25 tahun 1989 Pengesahan persetujuan mengenai perlindungan Hak Cipta antara republik Indonesia dan Amerika Serikat. (Junus, E, Aspek Hukum dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual, 2003).

7. Permasalahan Hak Cipta di Indonesia 1.

Tingginya angka pembajakan di bidang musik, film, buku, program komputer

2.

Kurang efektifnya penegakan hukum, karena belum adanya koordinasi yang baik diantara para penegak hukum di Indonesia.

3.

Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat.

4.

Adanya krisis di bidang ekonomi sehingga masyarakat tidak bisa membeli barang yang orsinil (Tantangan bagi para inventor indonesia untuk menghasilkan invensi dengan harga yang terjangkau sehingga memutus ketergantungan dari negara luar)

5.

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat di bidang Hak Cipta.

(Junus, E, Aspek Hukum dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual, 2003).

8. Hak Cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, karya peninggalan sejarah dan Folklor (dongeng cerita rakyat) 1.

Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional.

2.

Negara memegang hak cipta atas Folklor (dongeng cerita rakyat) dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama.

3.

Pengumuman dan perbanyakan ciptaan oleh bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapatkan izin.

1. Hal-hal yang Menyebabkan Permintaan Hak Cipta di Tolak Dari bentuk serta jenis yang dilindungi tersebut ada beberapa yang tidak dapat dilindungi secara umum ciptaan yang tidak dapat dilindungi adalah : 1. Ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

2. Ciptaan yang tidak orisinil.

3. Ciptaan yang tidak diwujudkan dalam bentuk yang nyata.

4. Ciptaan yang sudah merupakan milik umum.

2. Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa : 1. Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (Hak Kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (masnun) sebagaimana mal (kekayaan) 2. Hak Cipta yang mendapatkan perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1

tersebut adalah Hak Cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Sebagaimana mal, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud alaih), baik akad mua'wadhah (pertukaran, komersil), maupun akad tabarru'at (non komersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.

4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah HARAM. 5.

3. Asosiasi Hak Cipta di Indonesia : KCI : Karya Cipta Indonesia ASIRI : Asosiasi Indrustri Rekaman Indonesia ASPILUKI : Asosiasi Piranti Lunak Indonesia APMINDO : Asosiasi Pengusaha Musik Indonesia ASIREFI : Asosiasi Rekaman Film Indonesia PAPPRI : Persatuan Artis Penata Musik Rekaman Indonesia IKAPI : Ikatan Penerbit Indonesia MPA : Motion Picture Assosiation BSA : Bussiness Sofware Assosiation (Sumber : Junus, E Aspek Hukum dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual (Teori dan Praktek), 2003) 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta Masa berlaku Hak Cipta Pasal 29 (1) Hak Cipta atas Ciptaan 1. Buku, Pamplet, semua hasil karya tulis lain.

2. Drama atau drama musikal, tari, koreografi.

3. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni pahat, seni patung.

4. Seni Batik 5. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

6. Arsitektur

7. Ceramah, Kuliah, Pidato, dan ciptaan sejenis lain.

8. Alat peraga.

9. Peta.

10. Terjemahan, Tafsir, saduran, bunga rampai.

Berlaku selama hidup penciptanya dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia (di wariskan kepada ahli warisnya).

(2) Untuk ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Pasal 30 (1) Hak Cipta atas Ciptaan a. Program Komputer b. Sinematografi c. Fotografi d. Database e. Karya hasil pengalih wujudan Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

(2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali di terbitkan.

(3) Hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

(Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta).

Paten, Kunci Penghargaan bagi Peneliti di Indonesia Berdasarkan data dari Direktur Kelembagaan Departemen Pendidikan Nasional Hendarman terdapat 600 peneliti Indonesia yang bekerja di luar negeri (Kompas, 13/07/09). Hal ini karena kurangnya fasilitas, dan insentif yang di terima oleh para peneliti di Indonesia. Pada kesempatan ini penulis ingin membuka forum diskusi mengenai pentingnya keberadaan peneliti bagi suatu negara.

Suatu Negara akan maju dengan pesat, jika Negara tersebut menghargai para penelitinya. Sebab, Negara-Negara yang maju dan besar, mereka adalah negara-negara yang sangat menghargai Kekayaan Intelektual para penelitinya. Lihat saja sebagai contoh adalah negara Korea Selatan dan Jepang, mereka adalah negara yang miskin sumber daya alam (SDA) namun mereka sangat menghargai jasa para penelitinya, mereka rela mendanai riset para peneliti dengan biaya yang besar, jauh berbeda dengan di Indonesia, penghargaan bagi sekelas guru besar saja masih di bawah standar yang layak. Padahal jika mau, kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, hasil migas, dan non migas, namun kemanakah semua dana ini ? Padahal jika mau, hasil migas dan non migas bisa untuk mendanai

kegiatan penelitian para peneliti di Indonesia. Sehingga negara bisa

memberikan insentif yang wajar bagi para peneliti di Indonesia. Bagaimanapun, “larinya� para peneliti Indonesia ke Luar Negeri merupakan sebuah kerugian teramat besar bagi bangsa kita.

Karena, di Luar Negeri mereka bisa menghasilkan banyak paten dari hasil penelitian mereka, lebih lanjut paten mereka dapat diaplikasikan di dunia industri di Negara mereka bekerja. Akibatnya, Negara di tempat mereka bekerjalah yang akan mendapatkan nilai atau manfaat ekonomi. Bisa jadi suatu saat nanti, produk-produk elektronik, produk otomotif yang dikembangkan dari hasil paten para peneliti Indonesia dari Luar Negeri dijual kembali ke Indonesia, dan kita harus kembali membayar dengan harga yang mahal. Lagi-lagi kita menjadi negara yang sangat tergantung kepada negara lain.

Kebijakan Anggaran Riset Dana Riset Indonesia sangat rendah sekali hanya 0,05 % dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara Singapura mencapai 2,1 %, Malaysia 0,6 %, dan Thailand 0,3 % sementara itu rasio anggaran Litbang Indonesia terhadap anggaran pendidikan masih sangat rendah sebesar 1,31 % atau total hanya Rp. 531,13 miliar. Sebanyak 60,44 % belanja litbang ada di 44 Lembaga Penelitian, dan di 256 Fakultas negeri dan di 13 Politeknik Negeri. Sementara itu, sebagian besar belanja litbang perguruan tinggi bersumber dari dana dalam negeri 86,15 %, yakni 27,42 % dari Dirjen Dikti, 32,25 % kerjasama dengan instansi dan 9,62 % hibah pemerintah.

Kemanakah para peneliti Indonesia ini “larinya� ?

Singapura dan Malaysia akhir-akhir ini banyak menjadi incaran para peneliti Indonesia

untuk bekerja. Karena di sana mereka mendapatkan penghargaan yang baik. Selain itu, saat ini Singapura banyak mengincar siswa-siswa pintar dari sekolah-sekolah Indonesia untuk kuliah di sana dengan jaminan beasiswa. Langkah Singapura dan Malaysia ini bisa dijadikan contoh oleh Indonesia.

Jumlah Peneliti di Indonesia PTN Indonesia saat ini memiliki 30.569 peneliti, tersebar sebanyak 7.611 peneliti di 144 Fakultas 13.281 peneliti di 33 Lembaga Penelitian, 8.164 di 36 di Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM), dan 1.513 peneliti di politeknik (Kompas, 14/07/09).

Sedangkan peneliti perguruan tinggi negeri yang mencapai gelar S3 (Doktor) hanya 18,9 % atau 17,382 orang disusul S2 (Master) 62,1 % atau 5,292 orang dan S1 (sarjana) 19% atau 5.320 orang. Persyaratan Suatu Universitas Riset adalah jumlah peneliti dengan gelar S3 harus diatas 75 % (Kapanlagi.com) Ditengah kurangnya dana riset dan insentif yang layak, ada satu solusi yang saya tawarkan yaitu memacu para peneliti untuk menghasilkan paten di bidang teknologi secara mandiri. Bisa di bayangkan, jika tiap peneliti bisa menghasilkan minimal satu paten (Jangka waktu perlindungan 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten) atau paten sederhana (Jangka waktu perlindungan 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana), maka dengan demikian mereka akan mendapatkan insentif dan akan bermanfaat bagi perkembangan penelitian di Indonesia. Namun, pada kesempatan ini saya membuka forum dialog, masukan dan saran yang membangun akan sangat saya hargai. Ada Ide ? Terima kasih.

Hak Kekayaan Intelektual : Paten (1) 1. Paten : Adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensinya (temuannya) di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi tersebut.

2. Invensi yang dapat dipetenkan : – Baru : Jika pada saat pengajuan permohonan paten, invensi (temuan) tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. – Mengandung langkah inventif : Jika invensi (temuan) tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahliaan tertentu di bidang

teknik. – Dapat diterapkan dalam indrustri. Jika invensi (temuan) tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis indrustri.

3. Jangka waktu Perlundungan : Paten : 20 tahun sejak tanggal penerimaan paten.

Paten Sederhana : 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana.

4. Apakah Perbedaan antara Paten dan Paten Sederhana ?

- Paten : Dalam prosesnya ada metode, produk, dan alat - Paten Sederhana : Tidak ada proses hanya menyangkut alat dan produk.

Contohnya : Penemuan Kunci, Gagang gelas.

5. Kenapa Paten itu penting ? – Karena mengandung nilai ekonomis – Kita bisa menjual produk-produk terapan hasil paten (temuan) kita ke luar negeri, karena Negara-negara besar seperti Amerika tidak mau menerima barang yang tidak mengandung paten.

Hak Kekayaan Indrustri : Merek 1. Definisi : Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dan unsur-unsur tesebut yang memilii daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Hak atas merek adalah hak ekslusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

2. Apakah yang dimaksud dengan merek dagang ?

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

3. Apakah yang dimaksud dengan merek jasa ?

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

4. Apakah yang dimaksud dengan merek kolektif ?

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang dengan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

5. Jangka waktu perlindungan : Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama.

6. Pemakaian merek berfungsi sebagai : 1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.

2. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya.

3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya. Kita tentu bisa mengetahui bahwa merek dagang SONY memiliki jaminan kualitas.

4. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan. (www.dgip.go.id)

7. Undang-Undang yang mengatur merek adalah UU no 15 tahun 2001 (Sumber : Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Pemuliaan Tanaman Kunci Kemandirian Pertanian Indonesia Sungguh ironis memang, Indonesia adalah Negara Agraris, berbagai potensi pertanian dapat kita temukan di Indonesia, namun coba bayangkan dan renungkan sejenak, jika kita belanja ke pasar-pasar swalayan hampir dapat dipastikan buah-buahan impor mendominasi pasar swalayan.

Lebih ironis lagi kita sebagai konsumen pun lebih bangga untuk memilih buah-buahan import untuk kita konsumsi dari pada buah-buahan kita sendiri. Padahal dengan mengkonsumsi buah-buahan lokal kita akan banyak membantu petani di negeri ini. Coba bayangkan jika kita membeli buah jeruk dari Jember Jawa Timur maka kita akan membantu petani-petani jeruk di Jember, dari pada kita membeli Jeruk dari luar Negeri.

Melihat fenomena di atas, sudah jelas bahwa ada yang salah dalam agrobisnis buah-buahan kita, jujur kita sedikit kalah dengan Thailand dalam agrobisnis buah-buahan. Thailand mampu mengembangkan buah-buahannya dengan ilmu pemuliaan tanaman, rata-rata petani Thailand mampu melakukan kegiatan pemuliaan tanaman (perakitan tanaman) secara sederhana. Tebak saja hasilnya, Durian Thailand mampu merajai pasar buah-buahan di Indonesia. Kemampuan Thailand untuk telah maju di bidang pertanian, karena mereka telah mengetahui arti pentingnya ilmu pemuliaan tanaman. Menurut hemat saya, agar pertanian di Indonesia bisa maju, maka para petani di Indonesia harus diajarkan ilmu pemuliaan tanaman baik secara konvensional maupun secara bioteknologi di lingkup kelompok tani, hal ini penting di lakukan untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang agrobisnis buah-buahan khususnya, maupun pertanian secara umumnya. Pengamatan saya selama ini, petani Indonesia hanya diajarkan budi daya pertanian secara umum saja, lingkup pemupukan, penanggulangan hama dan penyakit (HPT) dan sebagainya. Bahkan, secara tidak sadar petani Indonesia hanya dijadikan “Objek” dari perusahaan-perusahaan Indrustri pertanian untuk membeli produk-produk mereka. Memang tidak salah, hanya saja petani Indonesia harus “merdeka” dan kemerdekaan itu dimulai dengan memberikan “kepercayaan” kepada mereka, caranya ajarkanlah ilmu perakitan varietas tanaman (pemuliaan tanaman) kepada gabungan kelompok tani baik ilmu pemuliaan tanaman secara konvensional maupun bioteknologi. Setidaknya hal ini mampu mengangkat ilmu dan kreativitas mereka selama ini dimana kesannya petani Indonesia itu gurem.

Setelah para petani ini diberikan bekal ilmu pemuliaan tanaman, maka tugas Dinas Pertanian di daerah untuk memfasilitasi mereka, membembing mereka untuk menghasilkan varietas-varietas

tanaman unggul lokal. Contohnya, kita mungkin mengenal Salak Pondoh dan Salak Bali, yang kini menjadi andalan Yogyakarta dan Bali. Salak Pondoh dan Salak Bali telah menjadi ikon bagi pariwisata di dua daerah tersebut. Saya yakin dengan mengajarkan ilmu pemuliaan tanaman secara sederhana maupun secara bioteknologi yang di fasilitasi Pemerintah Daerah maupun LSM akan mampu medatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah tersebut. Jika kita merenungkan, maka kita bisa melihat bahwa petani adalah aset yang luar biasa dalam pembangunan suatu Bangsa.

Saat ini Departemen Pertanian RI memiliki payung hukum UU no 29 tahun 2000 untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Provinsi untuk melindungi varietas-varietas tanaman lokal daerahnya. Apabila varietas lokal itu berada di daerah Kabupaten, maka Bupatilah yang bertanggungjawab untuk mendaftarkan perlindungan varietas tanaman (PVT) tanaman tersebut, sedangkan jika tanaman tersebut berada di daerah provinsi maka Gubernurlah yang bertanggungjawab untuk mendaftarkan varietas tanaman lokal tersebut. Hal ini sesuai dengan UU no 29 tahun 2000 pasal 7 ayat 1 dimana dinyatakan bahwa varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara. Perlindungan ini akan sangat menguntungkan bagi Pemerintah Daerah maupun Provinsi, karena jika suatu daerah memiliki komoditas buah-buahan unggulan maka akan banyak mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti contoh Salak Pondoh dan Salak Bali di atas.

Maka kebijakan “one village one product� di bidang varietas tanaman sangat cocok untuk di kembangkan. Kebijakan ini akan memacu kelompok tani di lingkup Desa untuk bersama-sama merakit varietas tanaman baru menjadi komoditas unggulan lokal skala global. Contohnya adalah Ubi Cilembu, Ubi unggulan Sumedang Jawa Barat ini produk unggulan lokal namun bercita rasa global. Maka, sekali lagi saya mengingatkan kepada Provinsi Jawa Barat untuk melindungi varietas lokal ini.

Lagi-lagi Pembajakan Hak Cipta Lagu Kompasianers, tahu tidak dari sekitar 550 juta unit penjualan kaset dan CD musik serta lagu di Indonesia pada 2008, penjualan produk asli tidak sampai 50 juta unit, sedangkan penjualan produk bajakan melampaui 100 juta unit. Menurut Ketua Umum DPP Pappri (Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia) Dharma Oratmangun mengatakan bahwa sekitar 85% produk musik dan lagu yang dijual di Indonesia adalah karya bangsa Indonesia, Sebanyak 15% kaset dan CD yang dijual asli dan sisanya 85% adalah bajakan. Ironis bukan, pembajakan musik di Indonesia telah berlangsung dari tahun 1996. (Bisnis Indonesia, 2009).

Maraknya pembajakan lagu di Indonesia dewasa ini adalah karena semakin canggihnya teknologi digital. Dewasa ini dengan mudahnya kita mengkopi lagu-lagu mp3 dari internet walaupun terkadang ilegal. Salah seorang musisi ternama The Beatles Paul Mc Cartney mengatakan

“Beruntung kami hidup di zaman ketika pembajakan lagu belum secanggih sekarang�, sehingga mereka bisa mendapatkan royalti yang seimbang sesuai dengan karya mereka di Indrustri rekaman.

Maraknya pembajakan lagu membuat kita miris, herannya ketika CD-CD lagu bajakan itu di jual. Para pembajak lebih pintar lagi, CD bajakan yang mereka jual di protect sehingga tidak bisa di bajak orang. Ternyata pembajak lebih pintar dari indrustri rekaman musik asli.

Menurut hemat saya, kegiatan pembajakan lagu merupakan sebuah kejahatan yang besar, karena menurut pasal 3 ayat 2 dalam UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dikatakan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena : (a) Pewarisan (b) Hibah, (c) Wasiat (d) perjanjian tertulis (e) sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan peundang-undangan. Pembajakan lagu dikatakan sebagai sebuah kejahatan besar karena pembajak telah mengambil hak-hak ahli waris dari keluarga si pencipta lagu dan penyanyi lagu, yang seharusnya selama pencipta tersebut masih hidup dia dapat memperoleh royalti dari lagulagunya, dan 50 tahun setelah pencipta itu meninggal royalti dapat diwariskan kepada ahli warisnya, akibatnya dengan adanya pembajakan ini membuat hak ahli waris dicederai. Maka secara tidak langsung, pembajakan hak cipta khususnya musik turut menyengsarakan seniman musik dan ahli waris pemusik itu sendiri.

Kiranya perlu adanya penegakan hukum yang tegas untuk melindungi indrustri rekaman dari pembajakan. Hal ini penting agar indrustri kreatif khususnya indrustri rekaman dapat maju dan berkembang. Selain itu perlu juga mensosialisasikan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada universitas-universitas di Indonesia, khususnya mengenai hak cipta lagu, karena tidak jarang lagu-lagu bajakan banyak di jual oleh penjual di dekat universitas.

Namun, walaupun di satu sisi lagu-lagu karya musisi Indonesia ini dibajak, di sisi lain bisa menjadi ongkos promosi mereka. Karena secara tidak sadar lagu-lagu mereka turut di nikmati oleh wong cilik di negeri ini, maka seorang musisi dunia pun ada yang mengatakan walaupun di bajak kita masih bisa konser dimana-mana. Bagaimanapun, kita sadar bahwa tingkat pertumbuhan daya beli masyarakat kita masih rendah. Maka sekali lagi tingkat pemahaman masyarakat terhadap HKI khususnya Hak Cipta berupa lagu, akan sangat sulit dilaksanakan oleh masyarakat jika tingkat kesejahteraan masyarakat kita belum baik.

Namun, sudah saatnya kita menghargai budaya kerja keras orang lain, khususnya para seniman pencipta lagu, penyanyi, dan indrustri rekaman. Hal ini penting, agar jangan sampai seniman sebagai pencipta lagu dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dengan tanpa usaha kerja keras, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dari membajak karya cipta orang lain. Jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka proses kreativitas akan terhambat, karya-karya monumental di bidang indrustri permusikan akan terhambat, di sisi lain para seniman dan indrustri kreatif dari luar tidak mau menanam investasinya di Indonesia, akibatnya

pertumbuhan ekonomi akan melambat, dan kesempatan membuka lapangan kerja di sektor indrustri kreatif yaitu indrustri rekaman lagu akan terhambat pula. Maka harapan saya kepada pemerintah, agar indrustri kreatif khususnya indrustri rekaman lagu bisa berkembang maka pembajakan harus di tanggulangi. Bagaimanapun, hidup dan matinya indrustri kreatif sangat dipengaruhi royalti dari Hak Cipta. Marilah kita bersama-sama memberikan penyadaran kepada segenap pihak untuk memahami arti pentingnya hak cipta itu.

Selain itu, pemahaman HKI ini perlu di fahami oleh para seniman di Indonesia, agar suatu saat nanti ketika terjadi sengketa, atau ada hak-hak mereka sebagai seniman di cederai oleh pihakpihak tertentu dapat menuntut haknya melalui jalur hukum. Semoga saja tulisan ini menyadarkan kita akan arti pentingnya hak cipta. Untuk itu, hemat saya bagi para seniman agar selalu mendaftarkan hak cipta mereka agar mendapatkan perlindungan hukum.

Hati-Hati Pemalsuan Merek Dagang Beberapa waktu yang lalu sebuah surat kabar marketing terkemuka dan sebuah lembaga riset mengumumkan beberapa merek dagang yang menjadi pemimpin pasar, sehingga mereka mendapatkan Indonesia Best Brand 2009. Penghargaan IBB ini tentu merupakan sebuah penghargaan yang bergengsi yang akan mengangkat citra sebuah merek. Perlu disadari, saat ini sebuah merek akan menjadi mahal dan terkenal manakala citra sebuah merek tersebut terangkat.

Akibatnya, konsumen akan memandang sebuah merek tersebut memiliki nilai lebih (Value added), dan nilai sebuah prestise. Sehingga, sadar atau tidak sadar konsumen menjadi lebih memprioritaskan prestise sebuah merek tersebut dari pada fungsi sebuah merek itu.

Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh para pemilik merek, yaitu bahaya pemalsuan sebuah merek dagang, di Indonesia pemalsuan merek begitu banyak sekali terjadi.

Menurut data, proses penegakan hukum kasus pemalsuan merek sering tidak tuntas sehingga hasil akhirnya tidak memuaskan. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus pemalsuan merek di Indonesia masih jauh dari memuaskan. Ini terjadi karena belum ada persamaan persepsi tentang hukum merek di kalangan penegak hukum, Polisi, Jaksa, dan Hakim sering memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam menangani kasus tersebut. Menurut Gunawan Suryomurcito (Ketua Perhimpunan Masyarkat Hak Kekayaan Intelektual Indonesia) perbedaan persepsi ini membuat kasus pemalsuan merek masih terus terjadi. Jika masalah ini terjadi, maka investor akan enggan menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut praktisi hukum Wawan Iriawan, sampai sekarang keberadaan produk-produk yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya merek dan hak cipta, sangat mudah didapat di pasaran. Orang bisa memperolehnya di tempat-tempat perbelanjaan kelas bawah hingga mal dan

pusat perbelanjaan mewah. Bahkan, produk tersebut tidak hanya ada di kawasan perkotaan, tetapi sudah merambah ke pedesaan. Salah satu produk yang masih rawan terkena pemalsuan atau pengadaan tanpa izin adalah softwere Komputer (Sumber : haki.lipi.go.id).

Saat ini, pemalsuan merek terkenal sudah biasa terjadi, kita pun bisa melihat beberapa tayangan televisi tentang pemalsuan produk-produk consumer good di televisi, tak jarang produk yang di palsukan dari merek dagang yang terkenal, jika ini terjadi, maka yang dirugikan adalah pemilik merek itu sendiri, karena mereka mengalami kerugian yang besar, konsumen pun dirugikan dengan barang yang palsu dan bisa membahayakan, sisi lain negara kehilangan pajak yang besar dari pemalsuan merek ini.

Oleh karena ini, pada kesempatan ini saya mewanti-wanti kepada para pemilik merek terkenal yang mendapatkan penghargaan IBB 2009 untuk melindungi merek-merek dagang mereka, hal ini penting sekali, karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab biasanya akan menggunakan merek-merek terkenal tersebut untuk dipalsukan. Oleh karena itu sangat penting sekali kepada pemilik merek dagang untuk mendaftarkan merek dagang mereka kepada Dirjen HKI Depkumham, agar jika suatu saat nanti terjadi kasus pemalsuan bisa dituntut secara hukum, hal ini penting pula untuk menjaga citra sebuah merek. Karena musuh utama merek yang sudah terkenal di Indonesia adalah PEMALSUAN MEREK. Akibatnya bisa fatal, konsumen akan tidak percaya lagi kepada merek yang dipalsukan. Akibatnya citra sebuah merek menjadi pudar dan hilang di telan zaman.

Terakhir, Inovasi dan perlindungan hukum terhadap sebuah merek perlu dilakukan, karena kedua hal ini merupakan kunci sukses dan eksisnya sebuah merek menjadi pemimpin pasar. Dengan adanya inovasi maka merek akan senantiasa mendapatkan konsumen yang loyal, karena konsumen selalu menginginkan adanya kejutan-kejutan baru bukan lagi merek dagang yang status quo dari pemilik merek, namun inovasi tanpa adanya perlindungan hukum merek akan sia-sia, karena biaya inovasi sebuah merek sangat besar dan memerlukan perlindungan hukum. Jangan sampai kita bersusah payah melakukan inovasi sebuah merek, lalu tiba-tiba pembajak melakukan pemalsuan merek sehingga meruntuhkan citra sebuah merek itu di pasaran. Oleh karena itu saya mengajak kepada para pengusaha agar selalu sadar akan pentingnya menjaga citra sebuah merek dan mendaftarkan merek dagang mereka.

Mencintai Merek Indonesia : Bukti Cinta terhadap Indonesia Ketika kompetisi begitu ketat di pasar, merek yang kuat merupakan satu-satunya hal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk membedakan dirinya (Swa, 27/7/09) Kompasianers, ada banyak cara untuk meningkatkan brand awareness sebuah merek dari mulai mensponsori ajang-ajang balapan internasional, perlombaan olah raga, kegiatan amal dan sosial melalui ajang Corporate Sosial Responsibility (CSR). Dengan berpartisipasi secara aktif di berbagai acara sponsorship inilah maka citra sebuah merek akan terangkat. Selain dari beberapa kegiatan di atas, ada satu hal lagi yang akan mengangkat citra sebuah merek yaitu dukungan pemilik merek untuk mensponsori penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), semisal penyuluhan akan pentingnya perlindungan hukum merek, serta adanya jaminan keaslian sebuah merek yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Sebuah Merek akan memiliki citra yang tinggi, jika merek tersebut memiliki jaminan perlindungan hukum, merek tersebut susah untuk dibajak, merek tersebut memiliki ciri pembeda yang jelas dengan merek lainnya. Setidaknya adanya tanda TM (Trademark) maupun R (Register) dalam nama sebuah merek akan memberikan jaminan kepada konsumen akan citra sebuah merek.

Selain itu, dukungan dari pemerintah sangat di perlukan untuk meningkatkan branding sebuah merek Indonesia, kita bisa belajar dari Malaysia, Dalam wawancaranya dengan kantor berita Bernama (13 Mei 2009), Deputi Menteri Indrustri Perdagangan Malaysia, Datuk Muhriz Mahathir, mengatakan bahwa strategi branding produk dan Jasa Malaysia sedang dikembangkan oleh Kementrian Indrustri dan Perdagangan Internasional (MITI). Program dukungan yang di maksud mencakup promosi merek yang dikelola oleh Malaysia External Trade Development (Matrade) untuk membantu mengembangkan dan mempromosikan merek lokal. Pemerintah Malaysia juga gencar mem-branding-kan Malaysia sebagai tempat yang business-friendly, efisien, dan nyaman sebagai tempat tinggal. Singkat kata, pengembangan merek lokal di Malaysia sangat sistematis dan di dukung Pemerintah Malaysia. Lihat saja dalam jangka panjang, merek-merek itu akan menjadi merek yang kuat dan bernilai tinggi. Diantara merek terkenal Malaysia adalah Petronas, merek Petronas terkenal karena Pemerintah Malaysia mem-branding-kan merek ini dalam lomba balapan F-1 Dunia, selain itu Pemerintah Malaysia membangun menara Kembar Petronas (Swa, 27/7/09).

Selain Malaysia, Pemerintah Singapura pun turut aktif dalam mem-branding-kan mereknya.

Dalam upaya mempromosikan mereknya, Pemerintah Singapura memiliki Singapore Promising Brand Award (SPBA) untuk menghargai usaha small and Medium Enterprises (SMEs) dalam mempromosikan mereknya. Penghargaan ini diberikan oleh Asosiasi Perusahaan Kecil dan Menengah bekerjasama dengan Harian Lianhe Zaobao. Mereka juga memiliki kategori khusus yang

disebut Heritage Brand Award Category (Kategori merek-merek warisan/tradisional) (Swa, 27/7/09).

Melihat upaya dari negara Malaysia dan Singapura yang begitu gesitnya mem-branding-kan dan mengangkat citra merek dagang mereka, maka sudah saatnya pemerintah Indonesia turut mempromosikan, mem-branding-kan merek-merek unggulan bangsa ini, sehingga merek-merek nasional bisa menjadi merek global, akibatnya tentu menjadi nilai tambah dan memberikan devisa yang luar biasa besarnya untuk kemajuan Bangsa. Bagaimana pun, Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki merek-merek Besar. Sebagai contoh adalah Jepang, Jepang bisa menjadi besar karena merek-merek besar di bidang otomotif, elektronika dan sebagainya. Selain itu, perlindungan hukum terhadap sebuah merek yang dimiliki masyarakat Indonesia, Pengusaha-pengusaha Indonesia merupakan langkah awal dalam membangun citra sebuah merek, dan merupakan langkah awal dalam menjadikan merek kita menjadi merek dalam negeri yang bercita rasa global. Mari kita promosikan merek-merek Indonesia, kita harus bangga untuk selalu menggunakan merek-merek Indonesia, agar merek kita bisa bersaing dengan merek-merek luar negeri. Siapa lagi kalau bukan kita yang bangga menggunakan merek-merek Indonesia. Hanya bangsa yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek-lah yang akan menjadi bangsa yang besar. Maka sebagai wujud partisipasi kita dalam mencintai Indonesia adalah dengan cara mempromosikan merek-merek Indonesia, dan jangan pernah berusaha untuk membajak merek-merek unggulan bangsa ini.

Buktikan cinta kita dengan cara bangga menggunakan merek Indonesia.

Desain Indrustri (1) 1. Pengertian : Desain Industri : Adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 Dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas indrustri atau kerajinan tangan.

Hak Desain Indrustri : Adalah Hak eklusif yang diberikan oleh Negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan.

2. Jangka Waktu Perlindungan : 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan

3. Tata Cara mengajukan permohonan : 1. Mengajukan permohonan ke kantor Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang memuat : – Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. – Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain. – Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon. – Nama, alamat lengkap kuasa apabila permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

4. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya (konsultan HKI) serta di lampiri : a. Contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari desain indrustri yang dimohonkan pendaftarannya. (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di scan, atau dalam bentuk disket atau CD dengan program sesuai). b. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa (Konsultan HKI). c. Surat pernyataan bahwa desain indrustri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon.

- Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain.

- Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain indrustri yang bersangkutan.

UU No 31/2000 Pasal 3 Suatu Desain Indrustri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaanya, Desain Indrustri tersebut : a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun Internasional di Indonesia atau di

Luar Negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau b. Telah di gunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Pasal 5 (1) Perlindungan terhadap Hak Desain Indrustri diberikan untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan (Tanggal pengajuan).

(2) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam daftar umum Desain Indrustri dan diumumkan dalam berita resmi Desain Indrustri.

Subjek Desain Indrustri Pasal 6 (1) Yang berhak memperoleh Hak Desain Indrustri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.

(2) Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Indrustri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Universitas Riset Negara-negara yang maju, hampir dapat dipastikan selalu memiliki universitas riset. Di Indonesia ada empat Universitas yang diarahkan menjadi universitas riset yaitu : 1. IPB 2. UGM 3.UI dan 4. ITB (Sumber : Prof Djoko Santoso Rektor ITB).

Pengembangan Universitas riset sangat penting untuk dilakukan, karena kedepannya universitas-universitas ini akan menghasilkan paten di bidang penelitian yang dilakukannya.

Sebagai gambaran, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdiri dari Hak Cipta, Hak Kekayaan Indrustri, dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), adapun Hak Cipta terdiri dari : 1. Buku, Program Komputer, Pamplet, Perwajahan (Lay Out), Karya Tulis yang di terbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.

2. Ceramah, Kuliah, Pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.

3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

4. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.

5. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.

6. Arsitektur.

7. Seni Batik.

8. Fotografi.

9. Terjemahan, Tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

(Sumber : Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI).

Adapun Hak Kekayaan Indrustri terdiri dari : 1. Paten 2. Desain Indrustri 3. Merek 4. Rahasia Dagang 5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Sedangkan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili pemerintah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kantor Perlindungan Varietas Tanaman di Departemen Pertanian RI, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman (breeder) melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Apabila dilihat dari potensi untuk menghasilkan HKI, keterwakilan 4 universitas diatas bisa memfasilitasi untuk menghasilkan HKI di tiap-tiap Universitas. Jika dilihat dari hak Cipta, maka sekolah seni bisa menghasilkan hak cipta lagu, drama, dll. Sedangkan Universitas berbasis teknologi seperti ITB bisa menghasilkan paten, hak cipta di bidang sofwere, maupun Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Selain itu universitas-universitas lain yang memiliki fakultas Desain bisa menghasilkan Desain Indrustri. Sedangkan universitas yang memiliki jurusan pertanian seperti IPB, UNIBRAW, UNPAD dll para breeder (pemulia tanaman) nya bisa menghasilkan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dimana universitas dapat memberikan lisensi kepada Indrustri perbenihan untuk mendapatkan hak eklusif penggunaan benih hasil penelitian. Hal ini bisa menjadi sebuah pendanaan bagi universitas sehingga bisa mensubsidi biaya pendidikan mahasiswa di universitas dari royalti yang universitas dapatkan dari indrustri benih.

Kompasianers, saya yakin jika universitas bisa memaksimalkan risetnya sehingga memperoleh paten, maka biaya pendidikan di universitas yang selama ini dianggap mahal akan dapat diatasi. Karena nanti, universitas akan mendapatkan pendanaan dari royalti Hak Kekayaan intelektual (HKI) mereka, sehingga bisa mensubsidi bidaya pendidikan di Universitas.

IPB sebagai salah satu Universitas Riset Sebagai gambaran, setiap tahunnya IPB melakukan penelitian lebih dari 200 penelitian, baik yang dikoordinasikan oleh lembaga penelitian (LP), pusat-pusat penelitian dan Fakultas maupun yang langsung dikerjakan oleh Departemen. Perkembangan penelitian di IPB dalam 4 tahun terakhir dapat dikemukakan atas dasar : (1) Jumlah kegiatan (judul penelitian), (2) Keterlibatan dosen, (3) Perkembangan dana penelitian, (4) Perolehan paten/produk-produk inovatif IPB, dan (5) Program pembinaan kelembagaan. Daya saing peneliti IPB dalam memperoleh dana penelitian yang bersifat kompetitif dapat dikatakan baik. Dalam tahun 2002 tingkat keterlibatan dosen dalam penelitian mencapai 58 %. Jumlah dana penelitian per tahun anggaran terus meningkat dengan rataan 33,5 % per tahun. Peningkatan ini terutama berasal dari anggaran dana penelitian kerjasama (networking).

Pada saat ini kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) IPB tengah mengelola 50 invensi yang telah didaftarkan paten dengan dukungan dana langsung dari IPB (35 %) dan program Paten Kementrian Riset dan Teknologi (65%). (Sumber : www.pkukmweb.ukm.my).

Kolaborasi Universitas dan Dunia Indrustri Sudah saatnya universitas-universitas di Indonesia saat ini mencanangkan diri menjadi universitas riset sebagai bagian peningkatan kualitas. Dengan demikian, kita akan bisa bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asia dan Dunia. Lebih jauh lagi universitas akan mampu mendapatkan dana royalti yang berlimpah dari hak kekayaan intelektual (HKI) yang mereka hasilkan. Sehingga mahalnya biaya masuk universitas akan dapat disubsidi dari royalti HKI ini.

Mari kita dukung penelitian-penelitian di universitas, agar jangan sampai penelitian berakhir di lemari-lemari perpustaan, sudah saatnya dunia indrustri dan universitas berkolaborasi, indrustri mendapatkan inovasi-inovasi baru dari universitas dan universitas memperoleh royalti dari paten yang di aplikasikan dalam dunia indrustri, sehingga universitas dan indrustri turut serta memberikan peran mulia dalam memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat luas, serta turut serta mencerdaskan bangsa.

Pentingnya Perlindungan Hak Cipta Kerajinan Tangan Indonesia Indonesia kehilangan potensi pasar sedikitnya US$ 13,5 Juta pertahun akibat ekspor kerajinan Indonesia ke berbagai negara dilakukan melalui negara tetangga, Malaysia. “Potensi kehilangannya 10 hingga 15 persen dari total ekspor kerajinan Indonesia ke Malaysia� ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Indrustri Permebelan dan Kerajinan Indonesia Sae Tanangga Karim.

Menurut Pradnyawati dari Departemen Perdagangan RI pemerintah perlu melakukan upaya perlindungan dan mendorong pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar produk kerajinan Indonesia tidak ditiru atau di klaim negara lain. Menurutnya “Untuk siap menghadapi pasar bebas, kita juga harus siap dengan perlindungan HKI, karena kerajinan rentan di palsukan dan di klaim negara lain.

Ketua umum Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia Rudi Lengkong mengatakan pemerintah telah memfasilitasi pendaftaran hak cipta di tingkat pusat maupun daerah dengan membuka klinik HKI. “Tidak ada kesulitan mendaftarkan hak cipta, harusnya bisa dilakukan� katanya. Meski demikian masih banyak perajin yang belum menyadari pentingnya pendaftaran hak cipta tersebut.(Koran Tempo, 06/08/09).

Melihat stategisnya nilai kerajinan tangan Indonesia, maka sudah selayaknya para perajin UMKM yang dibina oleh Kementrian Koperasi dan UMKM diberikan penyuluhan akan pentingnya pendaftaran HKI bagi produk-produk kerajinan tangan mereka.

Selain itu, BUMN yang selama ini menjadi pembina dari UMKM perlu memberikan fasilitasi dalam pendaftaran HKI bagi para perajin UMKM ke konsultan HKI. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar nilai ekonomi kerajinan tangan Indonesia, serta ciri khas bangsa Indonesia dapat dilindungi. Karena bagaimana pun, hak cipta sebuah kerajinan tangan Indonesia bisa menjadi duta Indonesia di negara-negara luar yang akan memperkenalkan Indonesia dengan berbagai macam keragaman budaya dan kerajinan kreatifnya. Sehingga, produk-produk kerajinan tangan Indonesia dapat memancing datangnya turis-turis dari mancanegara ke Indonesia.

Memacu para Peneliti Indonesia untuk Menghasilkan Paten

Sumber : Ditjen HKI Depkumham RI

Berdasarkan data Ditjen HKI Depkumham RI dari tahun 1993 sampai dengan Juni 2006 diketahui jumlah paten Indonesia yang di granted berjumlah 212 sedangkan luar negeri berjumlah 18.331. Dari data ini kita bisa mengetahui bahwa jumlah paten Indonesia masih kalah jauh jika dibandingkan jumlah Paten yang diajukan oleh luar negeri. Dari data ini, setidaknya kita bisa melihat kualitas penelitian di Indonesia yang masih rendah dan kalah jauh jika di bandingkan oleh luar negeri. Maka sudah saatnya pemerintah memberikan insentif yang lebih baik lagi bagi para peneliti Indonesia agar bisa memacu para peneliti ini untuk menghasilkan bayak paten. Sehingga kualitas penelitian Indonesia akan semakin maju dan berkembang lagi. Pemberian insentif akan menjadi jalan bagi para peneliti Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk kembali ke Indonesia.

Potensi para peneliti Indonesia yang bekerja di luar negeri sangat besar, berdasarkan data ada Berdasarkan data dari Direktur Kelembagaan Departemen Pendidikan Nasional Hendarman terdapat 600 peneliti Indonesia yang bekerja di luar negeri (Kompas, 13/07/09).

Selain itu penyebab rendahnya permohonan Paten Indonesia adalah karena dana Riset Indonesia sangat rendah sekali hanya 0,05 % dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara Singapura mencapai 2,1 %, Malaysia 0,6 %, dan Thailand 0,3 % sementara itu rasio anggaran Litbang Indonesia terhadap anggaran pendidikan masih sangat rendah sebesar 1,31 % atau total hanya Rp. 531,13 miliar. Sebanyak 60,44 % belanja litbang ada di 44 Lembaga Penelitian, dan di 256 Fakultas negeri dan di 13 Politeknik Negeri. Sementara itu, sebagian besar belanja litbang perguruan tinggi bersumber dari dana dalam negeri 86,15 %, yakni 27,42 % dari Dirjen Dikti, 32,25 % kerjasama dengan instansi dan 9,62 % hibah pemerintah.

Sebagai gambaran, ilmuwan ahli teknik kimia Indonesia Dr. Zahlul Badarudin berhasil merumuskan paten di bidang kimia yang banyak terpakai dalam indrustri obat-obatan dan pestisida di negara maju sehingga formula paten karyanya di kantor paten Swiss memberikan penghasilan royalti baginya senilai 1 juta dolar AS per tahun (Ipteknet dalam Hak atas Kekayaan Intelektual, Sutedi, A). Maka jika diakumulasikan selama 20 tahun dari royalti yang dikumpulkan maka akan di dapat sebesar 20 juta dolar AS. Maka tidak heran para peneliti Indonesia di luar negeri sangat di hormati dan diberikan insentif yang luar biasa besarnya di bidang riset mereka.

Oleh sebab itu, para peneliti Indonesia harus memahami akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya di bidang paten. Hal ini penting agar kita bisa menjadi bangsa maju dan kuat. Bagaimanapun suatu bangsa akan maju dan kuat jika memiliki banyak peneliti yang banyak menghasilkan paten. Sehingga kita bisa mendapatkan dana royalti yang berlimpah dari penelitian para peneliti ini. Oleh karena itu, maka sangat penting sekali bagi para peneliti Indonesia untuk selalu berkonsultasi dengan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia untuk mengetahui bagaimana prosedur dan cara mengajukan paten baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Solusi Selain mengandalkan pendanaan riset dari pemerintah, sudah saatnya para peneliti Indonesia berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk banyak menghasilkan Paten.

Pentingnya mendaftarkan Hak Cipta : Studi Kasus Tari Pendet Kesadaran masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia untuk mendaftarkan Hak Cipta di bidang seni dan budaya sangat perlu digalakan. Karena kita ketahui, Indonesia sangat kaya akan kekayaan seni dan budaya. Di dalam undang-undang hak cipta sendiri di sebutkan bahwa “perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta.

Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut (Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, 2006).

Di dalam pasal 10 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dikatakan : “Negara memegang Hak Cipta atas folklor (sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun seperti : (1) Cerita Rakyat, puisi rakyat, (2) Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional, (3) Tari-tarian rakyat, permainan tradisional, (d) Hasil seni antara lain berupa : Lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional) dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Adapun jangka waktu perlindungan pasal 10 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah tanpa batas waktu karena negara memegang hak cipta ini.

Hak Cipta Tari Pendet Sejarah Tari Pendet : Tari Pendet awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat-laun, seiring perkembangan jaman, para seniman Bali mengubah Pendet menjadi "ucapan selamat datang", meski tetap mengandung anasir yang sakral-religius. Pendet merupakan pernyataan dari sebuah persembahan dalam bentuk tarian upacara. Tidak seperti halnya tarian-tarian pertunjukkan yang

memerlukan pelatihan intensif, Pendet dapat ditarikan oleh semua orang, pemangkus pria dan wanita, kaum wanita dan gadis desa. Tarian ini diajarkan sekedar dengan mengikuti gerakkan dan jarang dilakukan di banjar-banjar. Para gadis muda mengikuti gerakkan dari para wanita yang lebih senior yang mengerti tanggung jawab mereka dalam memberikan contoh yang baik. Tari putri yang memiliki pola gerak yang lebih dinamis dari tari Rejang yang dibawakan secara berkelompok atau berpasangan, ditampilkan setelah tari Rejang di halaman pura dan biasanya menghadap ke arah suci (pelinggih) dengan mengenakan pakaian upacara dan masing-masing penari membawa sangku, kendi, cawan dan perlengkapan sesajen lainnya (http://budaya-indonesia.org/iaci/Tari_Pendet).

Jika melihat dari pasal 10 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka pemerintahlah yang memegang perlindungan hak cipta tari pendet ini karena termasuk Hak Cipta atas folklor. Pemerintah Indonesia bisa menyatakan Hak Cipta tari pendet ini kepada dunia Internasional berdasarkan publikasi-publikasi yang ada, baik publikasi media massa maupun catatan tertulis lainnya. Begitu pula bagi seniman Bali perlu menunjukan bukti-bukti publikasi dan catatancatatan Tari Pendet ini kepada dunia. Memang langkah ini sudah cukup karena tidak adanya kewajiban pendaftaran Hak Cipta, hanya saja pencipta maupun pemegang hak cipta yang tidak mendaftarkan ciptaannya tidak akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Maka tugas pemerintah Indonesia saat ini adalah menginventarisir kembali kesenian dan kebudayaan Indonesia serta mendaftarkan semua hak cipta kekayaan seni dan budaya tersebut ke kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) RI. Dengan demikian jika suatu saat terjadi sengketa kita bisa menyelesaikannya secara hukum. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya pendaftaran Hak Cipta ini harus bisa menjadi kepentingan bersama masyarakat Indonesia.

Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra

Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra, biasa disebut Konvensi Bern atau Konvensi Berne, merupakan persetujuan internasional mengenai hak cipta, pertama kali disetujui di Bern, Swiss pada tahun 1886.

Indonesia menjadi anggota Konvensi Bern pada tahun 1997. Pada Januari 2006, terdapat 160 negara anggota Konvensi Bern.

Konvensi Bern melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta dari negara-negara anggota termasuk diantaranya : 1. Karya tertulis seperti buku dan laporan.

2. Musik.

3. Karya-karya drama seperti sandiwara dan koreografi.

4. Karya seni seperti lukisan, gambar, dan foto.

5. Karya-karya Arsitektur.

6. Karya sinematografi seperti film dan video.

Konvensi Bern juga mengatur perlindungan atas : – Karya-karya adaptasi, seperti terjemahan karya tulis dari satu bahasa ke bahasa lain, karya adaptasi dan aransmen musik – Kumpulan/ Koleksi seperti ensiklopedi dan antologi (Sumber : Hak Kekayaan intelektual Suatu Pengantar, 2006) Sebelum penerapan Konvensi Bern, undang-undang hak cipta biasanya berlaku hanya bagi karya yang diciptakan di dalam negara bersangkutan. Akibatnya, misalnya ciptaan yang diterbitkan di London oleh seorang warga negara Inggris dilindungi hak ciptanya di Britania Raya, namun dapat disalin dan dijual oleh siapapun di Swiss; demikian pula sebaliknya.

Konvensi Bern mengikuti langkah Konvensi Paris pada tahun 1883, yang dengan cara serupa telah menetapkan kerangka perlindungan internasional atas jenis kekayaan intelektual lainnya, yaitu paten, merek, dan desain industri.

Sebagaimana Konvensi Paris, Konvensi Bern membentuk suatu badan untuk mengurusi tugas administratif. Pada tahun 1893, kedua badan tersebut bergabung menjadi Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual (dikenal dengan singkatan bahasa Prancisnya, BIRPI), di Bern. Pada tahun 1960, BIRPI dipindah dari Bern ke Jenewa agar lebih dekat ke PBB dan organisasi-organisasi internasional lain di kota tersebut, dan pada tahun 1967 BIRPI menjadi WIPO, Organisasi Kekayaan Intelektual Internasional, yang sejak 1974 merupakan organisasi di bawah PBB. Konvensi Bern direvisi di Paris pada tahun 1896 dan di Berlin pada tahun 1908, diselesaikan di Bern pada tahun 1914, direvisi di Roma pada tahun 1928, di Brussels pada tahun 1948, di Stockholm pada tahun 1967 dan di Paris pada tahun 1971, dan diubah pada tahun 1979. (Sumber : id.wikipedia.org) Isi perjanjian Konvensi Bern mewajibkan negara-negara yang menandatanganinya melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut menandatanganinya (yaitu negaranegara yang dikenal sebagai Uni Bern), seolah-olah mereka adalah warga negaranya sendiri.

Hak cipta di bawah Konvensi Bern bersifat otomatis, tidak membutuhkan pendaftaran secara

eksplisit.

Konvensi Bern menyatakan bahwa semua karya, kecuali berupa fotografi dan sinematografi, akan dilindungi sekurang-kurangnya selama 50 tahun setelah si pembuatnya meninggal dunia, namun masing-masing negara anggotanya bebas untuk memberikan perlindungan untuk jangka waktu yang lebih lama, seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan Petunjuk untuk mengharmonisasikan syarat-syarat perlindungan hak cipta tahun 1993. Untuk fotografi, Konvensi Bern menetapkan batas mininum perlindungan selama 25 tahun sejak tahun foto itu dibuat, dan untuk sinematografi batas minimumnya adalah 50 tahun setelah pertunjukan pertamanya, atau 50 tahun setelah pembuatannya apabila film itu tidak pernah dipertunjukan dalam waktu 50 tahun sejak pembuatannya. (Sumber : id.wikipedia.org).

Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) di Indonesia

Indonesia memiliki Undang-Undang No 14 tahun 2001 yang berkaitan dengan Paten termasuk di dalamnya mengatur paten yang berkaitan dengan tanaman, dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yaitu undang-undang No 29 tahun 2000. Undang-undang paten dapat memberikan perlindungan bagi tanaman yang dikembangkan melalui proses rekayasa genetika (Bioteknologi) yang berkaitan dengan “proses� pembentukan tanaman, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dapat diberikan bagi varietas tanaman baru yang memenuhi persyaratan Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS). Sebuah varietas dikatakan baru apabila tanaman tersebut belum pernah di perdagangkan di Indonesia, namun jika telah di perdagangkan di Indonesia tidak lebih dari 1 tahun, ataupun di luar negeri untuk tanaman semusim tidak lebih dari 4 tahun, dan untuk tanaman tahunan tidak lebih dari 6 tahun. Unik jika varietas tanaman itu dapat dibedakan dari varietas lainnya yang telah ada, seragam jika sifat-sifat utama atau penting dari varietas tanaman itu seragam

meskipun bervariasi akibat dari cara tanam dan

lingkungan yang berbeda-beda, stabil jika sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang.

Dalam UU Paten dijelaskan bahwa pemberian paten bagi tanaman harus memiliki syarat baru, mengandung langkah inventif dan dapat di terapkan di Indrustri. Sedangkan UU perlindungan Varietas tanaman tidak memerlukan syarat-syarat tersebut, cukup dengan syarat Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS) saja.

Dari sisi perlindungan,

Undang-undang paten lebih berkaitan dengan perlindungan

“proses” secara bioteknologi atau rekayasa genetika tanamannya, sedangkan UU Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) lebih berkaitan dengan “produk jadinya” yaitu varietas tanaman nya itu sendiri yang di peroleh melalui kegiatan pemuliaan tanaman (Plant Breeding).

Berdasarkan proses pengajuannya, paten tanaman dapat diajukan melalui Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM RI, sedangkan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) diajukan melalui Departemen Pertanian Republik Indonesia. Perbedaan ini terjadi karena permohonan PVT memerlukan pemeriksaan substantif dan uji BUSS yang lebih bersifat teknis.

Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) disahkan pada tanggal 20 Desember tahun 2000, undang-undang ini berfungsi untuk melindungi varietas tanaman yang diajukan di Indonesia. Lahirnya undang-undang tersebut disambut gembira oleh para pemulia tanaman (Plant Breeder) di Indonesia yang sekaligus babak baru bagi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Utomo, S.T, 2006). Semoga saja dengan adanya kedua undang-undang tersebut dapat memacu pengajuan paten dan perlindungan varietas tanaman (PVT) seperti negara-negara lain seperti diantaranya adalah Australia.

Berdasarkan data, pada tahun 1983 paten untuk pertama kalinya diberikan terhadap varietas tanaman di Australia. Sejak saat itu sampai dengan tahun 1987, lebih dari 750 aplikasi diajukan dan 500 diantaranya telah mendapatkan sertifikat paten untuk tanaman (Richard B. Jarvis, 1993 ; 212 dalam Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar). Sedangkan untuk Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) sampai dengan tahun 1992, ada sekitar 1000 aplikasi yang sudah diajukan oleh para pemulia tanaman. (Patricia Loughlan, 1998 : 155).

Berdasarkan data pendaftaran paten “proses” tanaman transgenik pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Kehakiman dan HAM RI dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2001 terdapat 20 permohonan paten tanaman yang berasal luar negeri. (Krisnawati, A, 2004 Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia).

Melihat pentingnya kedua undang-undang diatas, maka sudah saatnya para pemulia tanaman (Breeder) Indonesia, perusahaan-perusahaan perbenihan di Indonesia, lembaga-lembaga penelitian swasta dan milik pemerintah untuk memacu riset mereka di bidang pertanian. Hal ini penting agar Indonesia mampu menghasilkan banyak paten dan hak perlindungan varietas tanaman (PVT) baru di bidang tanaman, serta menghasilkan varietas-varietas baru tanaman yang akan mendukung kedaulatan dan ketahanan pangan Indonesia. Lebih jauh lagi kita bisa menghasilkan varietasvarietas baru di bidang Hortikultura yang dapat kita ekspor keluar negeri, sehingga bisa menghasilkan banyak devisa bagi Indonesia.

Perlindungan Pengetahuan Tradisional Selama ini, payung hukum untuk produk budaya tradisional di tingkat internasional belum ada, sehingga bila timbul sengketa yang terjadi antaranegara, maka dari segi hukum sulit untuk melakukan penuntutan. Akibatnya, Penyelesaian kasus-kasus seperti Tari Pendet dan lagu Rasa Sayange lebih banyak dengan cara penyelesaian secara diplomatis (dgip.go.id).

Oleh karena ini, baru-baru ini The World Intellectual Property Organization WIPO, organisasi hak kekayaan intelektual (HKI) sedunia yang bermarkas di Jenewa, Swiss, sudah memberikan mandat kepada anggota untuk mendiskusikan genetic resources traditional knowledge and folklor GRTKF di forum internasional.

GRTKF, yang di dalamnya termasuk produk budaya tradisional, ini dirancang antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap produk budaya tradisonal masing-masing negara "Sudah 14 kali negara anggota WIPO membahas GRTKF supaya bisa menjadi produk hukum yang bersifat mengikat, namun selalu kandas," kata Ansori Sinungan, salah seorang anggota delegasi Indonesia dalam pembahasan GRTKF di Jenewa belum lama ini.

Meskipun selalu deadlock, katanya, Ansori, yang juga direktur kerja sama Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, Pemerintah Indonesia bersama negara berkembang lainnya akan berjuang untuk meloloskan GRTKF di forum WIPO. Dia menjelaskan bahwa pada 22 September tahun ini, WIPO akan menggelar sidang umum Salah satu poin penting yang akan dibahas adalah GRTKF "Indonesia bersama dengan negara berkembang lainnya sudah menjalin kontak untuk memperjuangkan GRTKF," ujarnya.

Bila konvensi nanti bisa menghasilkan suatu traktat, maka GRTKF, termasuk produk budaya tradisional, akan dilindungi secara internasional, sehingga negara maju tidak bisa lagi seenaknya melakukan eksploitasi terhadap budaya tradisional kita. "Kita berhak untuk menuntut nanti Ke depan bila ada kasus-kasus seperti Rasa Sayange dan Tari Pendet bisa diperkarakan secara hukum" katanya (Bisnis Indonesia, 09/09/2009).

Karya-karya seni masyarakat tradisional merupakan barang yang sangat berharga di seluruh dunia. Misalnya, di Australia, pasar seni dan kerajinan asli bernilai kira-kira $ 200 juta setiap tahun.

Mengingat keanekaragaman dan jumlah penduduk Indonesia, nilai perdagangan pasar kerajinan Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri, barangkali melebihi nilai pasar di Australia. (Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Lindsey T dkk, 2006).

Perlu kita ketahui bersama, bahwa penggunaan tanpa izin karya pengetahuan tradisional yang di ekploitasi akan menyinggung perasaan masyarakat yang menciptakan karya pengetahuan tradisional tersebut, sebagai contoh adalah komersialisasi tarian pendet dalam iklan pariwisata Malaysia beberapa waktu yang lalu, tarian pendet dianggap termasuk tarian sakral milik masyarakat

Bali sehingga kegiatan ekploitasi tanpa izin dapat menyinggung perasaan umat beragama di Bali karena tarian ini dianggap tarian sakral dan suci oleh masyarakat Bali.

Hak Cipta dan Pengetahuan Tradisional Salah satu syarat dari hukum hak cipta adalah bahwa karya atau ciptaan yang akan di lindungi harus dalam bentuk yang berwujud. Oleh karena itu, proses inventarisasi dan pendokumentasian seni dan budaya perlu dilakukan agar bisa mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Begitu pula dengan lagu, yang akan mendapatkan perlindungan Hak Cipta adalah manakala lagu tersebut telah di catat atau direkam ; tidak cukup untuk hanya memainkan lagu itu dengan gitar secara berulang-ulang. Disinilah titik lemah produk seni dan budaya kita, sehingga dengan adanya persyaratan ini berarti karya-karya tradisional tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. Banyak karya seperti ini bersifat lisan atau dapat dilihat dan dipertunjukkan dan disampaikan ke generasi berikutnya secara turun-temurun (misalnya pertunjukkan wayang) (Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Lindsey T dkk, 2006). Mari kita melestarikan seni dan budaya Indonesia, langkah awal adalah dengan menginventarisasi dan mendokumentasi seni dan budaya untuk lebih lanjut mendaftarkan Hak Cipta seni dan budaya tersebut, sesudah itu ajarkanlah kesenian dan kebudayaan kita di sekolah-sekolah.

Indikasi Geografis Masyarakat dan perusahaan sering ingin menggunakan nama geografis untuk menunjukkan asal dari barang atau jasa yang mereka tawarkan kepada masyarakat, misalkan Kopi Toraja, Bika Ambon dll. Lalu apakah indikasi geografis itu ? Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang dikaitkan dengan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang sesuai dengan asal geografis barang tersebut. Agar dapat dilindungi oleh undangundang, indikasi geografis harus didaftarkan terlebih dahulu di kator Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia (Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Lindsey T dkk, 2006).

Sedangkan pengertian Indikasi Geografis menurut UU No 15 tahun 2001 tentang Merek pasal 56 : (1) : “ Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan�.

(2) Indikasi Geografis mendapatkan perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang

diajukan oleh : a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas : 1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam.

2) Produsen barang hasil pertanian 3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil indrustri ; atau 4) Pedagang yang menjual barang tersebut b. Lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu ; atau c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia Indikasi Geografis (IG) di Indonesia memuat perlindungan masyarakat dan tertuang dalam undangundang hak eksklusif perlindungan IG terhadap suatu produk kepada masyarakat, bukan kepada individu atau perusahaan tertentu. Secara nasional perlindungan IG diatur dalam UU No.15 tahun 2001, dan setelah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan maka pada tanggal 4 September 2007 keluarlah PP No.51 2007, tentang perlindungan indikasi geografis (Dr. Surip Mawardi).

Beberapa contoh Indikasi Geografis dari Indonesia : 1. Bika Ambon 2. Kopi Jawa 3. Kopi Toraja 4. Kopi Arabika Kintamani 5. Wajit Cililin, dll Masih banyak lagi kekayaan Indikasi Geografis yang harus di daftarkan, karena tersebar luas di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah untuk menginventarisasi dan membantu dalam mendaftarkan kekayaan Indikasi Geografis yang dimilikinya penting untuk dilakukan.

Jika kita perhatikan, Indonesia sangat kaya akan kekayaan alam berupa hasil-hasil pertanian, barang-barang kerajinan tangan dan hasil indrustrinya, sangat banyak sekali potensi Indikasi Geografis yang perlu segera di daftarkan ke kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia.

Seperti salah satunya adalah Kopi Arabika Kintamani Bali, Kopi Arabika Kintamani Bali adalah Indikasi Geografis yang pertama yang didaftarkan di Indonesia oleh pemohon dari Masyarakat Perlindungan Indikasi-Geografis Kopi Arabika Kintamani Bali (MPIG) pada tanggal 18 September

2007 dan pada seminar Nasional tentang Perlindungan Indikasi Geografis yang dilaksanakan di Hotel Mercure Resort Sanur Bali, telah dilakukan penyerahan sertifikat Indikasi Geografis oleh Asisten I Gubernur Bali, Patra S.H kepada perwakilan Masyarakat Perlindungan Indikasi-Geografis Kopi Arabika Kintamani Bali (MPIG) (Media HKI, Vol. VI/No. 1/Februari 2009). Selain itu, menurut staf khusus Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian Riyaldi, Ada kemungkinan sertifikasi indikasi geografis akan diikuti yang lainnya. “Apa yang telah diterima oleh komunitas kopi Arabika Kintamani Bali akan diikuti oleh beberapa produk dari Jepara, Jawa Tengah dan sudah ada 5 produk dari Jepara yang telah siap mendapat sertifikasi indikasi geografis,” kata Riyaldi.

"Kelimanya diajukan oleh komunitas Anak Muda Peduli Jepara (Ampera), dan kelima produk tersebut adalah susu kambing Kali Jesing, ukiran Jepara, kerupuk Tenggiri, kacang Open, serta blenyek ngemplak Jepara (sejenis ikan laut yang dikeringkan),” tambah Riyaldi (hukumham.info, Kamis, 04 Desember 2008).

Lalu bagaimanakah tahapan pendaftaran Indikasi Geografis (IG) ?

Adapun prosedur pendaftaran Indikasi Geografis (IG) adalah : Pemohon mengajukan permohonan ke Direktorat Merek Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan formalitas (14 hari) - dilakukan pemeriksaan substantif (2 tahun)-Disetujui didaftar (10 hari) – Pengumuman (3 bulan)- jika tidak ada oposisi- Indikasi-Geografis terdaftar- Daftar umum Indikasi Geografis (Media HKI, Vol. VI/No. 1/Februari 2009).

Mengapa Indikasi Geografis itu penting ?

Adapun perlindungan Indikasi Geografis bertujuan sebagai perlindungan terhadap produk, mutu dari produk, nilai tambah dari suatu produk dan juga sebagai pengembangan pedesaan. (Dr. Surip Mawardi). Karena Indikasi Geografis (IG) merupakan salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang penting dalam kegiatan perdagangan, khususnya memberikan perlindungan terhadap komoditas perdagangan yang terkait erat dengan nama daerah atau tempat asal produk barang. Maka bisa di bayangkan betapa besar nilai ekonomi kekayaan Indikasi Geografis ini, misalkan dari satu contoh produk indikasi geografis Kopi Arabika Kintamani, tentu sangat besar sekali potensi ekonominya bagi komunitas masyarakat Kintamani Bali. Secara tidak langsung, pendaftaran Indikasi Geografis akan memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan sebagaimana pendapat Dr. Surip Mawardi, Ketua Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG) Indonesia. Menurut Dr. Surip Mawardi, dengan adanya produk IG, dengan sendirinya

reputasi suatu kawasan IG akan ikut terangkat, di sisi lain IG juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati,

dan ini akan berdampak pada

pengembangan agrowisata, dengan IG juga akan merangsang timbulnya kegiatan-kegiatan lain yang terkait seperti pengolahan lanjutan suatu produk. Semua kegiatan ekonomi akibat adanya IG tersebut, secara otomatis ikut mengangkat perekonomian kawasan perlindungan IG itu sendiri. Oleh karena itu, penulis mengajak kepada seluruh pemerintahan daerah, komunitas-komunitas yang ada di daerah di Indonesia agar mendaftarkan Kekayaan Indikasi Geografis (IG) daerahnya seperti halnya yang telah dilakukan Bali dengan Kopi Arabika Kintamaninya. Kegiatan mengindikasi geografis produk unggulan di setiap wilayah di Indonesia sangat penting untuk dilakukan karena menurut Andy N. Sommeng Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “Produk-produk unggulan di Indonesia sangat banyak, jadi sayang kalau tak mendapat pengaturan geografis karena memungkinkan pihak luar negeri memainkan potensi dari Indonesia semaunya".

Akhirnya Batik Tulis Indonesia diakui UNESCO Jalan Panjang diakuinya Batik Tulis Indonesia oleh UNESCO Januari 2000 Malaysia mulai mengklaim kain Batik sebagai produk budaya aslinya 4 September 2008 Melalui kantor UNESCO di Jakarta, Menko Kesejahteraan Rakyat mewakili pemerintah dan komunitas batik Indonesia secara resmi menyerahkan data batik untuk di teliti Februari 2009 Badan di bawah UNESCO, terdiri dari 6 negara anggota Komite Antar Pemerintah (Turki, Estonia, Kenya, Republik Korea, Meksiko dan Uni Emirat Arab) sedang meneliti dan mengkaji Batik.

Dibutuhkan data dan verifikasi lengkap terhadap 19 jenis batik yang diambil dari 33 provinsi di Indonesia.

28 September 2009 UNESCO secara resmi mengukuhkan batik sebagai daftar warisan budaya bukan benda (intangible cultural heritage). Bahkan batik mendapatkan nilai tertinggi kategori peninggalan budaya dari 111 usulan negara-negara di dunia.

2 Oktober 2009 Penghargaan resmi UNESCO atas Batik akan dilangsungkan pada penutupan sidang Komite Antar Pemerintah UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

(Sumber : Media Indonesia, 30 September 2009) Sejarah Batik Indonesia punya sejarah panjang dengan batik sebagai karya dan budaya. Embrionya adalah tulisan dan lukisan diatas daun lontar yang sudah ada sejak abad XVII. Sejarah panjang itulah yang membuat karya batik bisa ditemukan tidak hanya di pulau Jawa, tapi juga Sumatra, Kalimantan, Maluku, bahkan Papua.

Di Jawa, batik dikenal sejak Majapahit dan berkembang pada masa Kerajaan Mataram. Dari pekerjaan yang dilakukan di dalam keraton, batik di kembangkan ke rumah rakyat biasa. Jika semula hanya dikenakan keluarga bangsawan, batik kemudian bisa menjadi pakaian rakyat. Saat itu, batik yang di hasilkan semuanya batik tulis. Batik cap baru dikenal sekitar 1920.

Jenis batik tradisional ada ratusan, motif pun ribuan. Saking merasuknya kebiasaan membatik, pada abad ke-8 nenek moyang orang Jawa menuangkan sejumlah motifnya ke patung dan badan candi (Media Indonesia, 30 September 2009).

Diakuinya batik tulis sebagai salah satu warisan budaya non benda dunia merupakan sebuah anugrah bagi seluruh masyarakat Indonesia yang harus bersama-sama kita syukuri. Pengukuhan warisan budaya dunia ini diatur dalam konvensi Internasional The General Conference of UNESCO pada tahun 1972 di Paris.

Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengenakan pakaian batik pada hari Jumat 2 Oktober 2009 sebagai wujud rasa syukur kita akan kekayaan maha karya batik Indonesia.

Selain itu, pemerintah daerah yang memiliki sentra-sentra produksi batik perlu memperhatikan tingkat kesejahteraan para perajin batik. Sebagaimana diketahui menurut penelitian Mistaram, dosen seni dan desain Fakultas sastra Universitas Negeri Malang (UM) 70 % dari 206 Perajin Batik di Jawa Timur hidup dalam kemiskinan.

Diakuinya Batik Tulis Indonesia oleh UNESCO setidaknya memberikan angin segar bagi para perajin batik, semoga saja perhatian pemerintah agar kesejahteraan para perajin batik dapat di perhatikan, mungkin kita bisa belajar dari Malaysia sebagaimana diberitakan Media Indonesia 30 September 2009, Pemerintah Malaysia memberikan perhatian akan kesejahteraan para pembatik tua Indonesia di Kuala Trengganu, dimana mereka diberikan insentif yang baik, kesejahteraan hidup, serta kemudahan pendidikan bagi cucu-cucu mereka.

Perajin Batik adalah duta dan pahlawan Bangsa yang selama ini turut berjasa bagi

kelestarian Batik Indonesia, oleh karena itu semoga saja dengan diakuinya Batik tulis oleh UNESCO nasib mereka akan lebih baik dan berubah.

Menjaga Kelestariaan Batik Untuk menjaga kelestarian Batik di Indonesia, pelajaran membatik harus bisa menjadi salah satu ekstrakulikuler di sekolah-sekolah, siswa-siswa harus di perkenalkan akan kekayaan motif batik yang beranekaragam sehingga kelestarian batik dapat terjaga dari generasi ke generasi.

Selain itu, daerah-daerah penghasil batik di Indonesia perlu membangun tempat penjualan batik yang representatif bagi para perajin batik. Menciptakan pasar batik yang bersih, sehat, dan representatif sangat bagus untuk segera dilakukan. Apalagi jika ada perpaduan wisata batik terpadu akan banyak menarik wisatan untuk berbelanja.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Jaringan Internet Dewasa ini internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan moderen yang memerlukan segala sesuatu aktivitas yang serba cepat, efisien. Namun, sisi negatif nya adalah kehadiran internet bisa pula memudahkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terutama masalah Hak Cipta.

Perlindungan Hak Cipta di Jaringan Internet Biasanya sebuah website terdiri dari informasi, berita, karya-karya fotografi, karya drama, musikal, sinematografi yang kesemuanya itu merupakan karya-karya yang dilindungi oleh prinsipprinsip tradisional Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam UU NO 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Contoh Pelanggaran Hak Cipta di Internet - Seseorang dengan tanpa izin membuat situs penyayi-penyayi terkenal yang berisikan lagu-lagu dan liriknya, foto dan cover album dari penyayi-penyayi tersebut. Contoh : Bulan Mei tahun 1997, Group Musik asal Inggris, Oasis, menuntut ratusan situs internet yang tidak resmi yang telah memuat foto-foto, lagu-lagu beserta lirik dan video klipnya. Alasan yang digunakan oleh grup musik tersebut dapat menimbulkan peluang terjadinya pembuatan poster atau CD yang dilakukan pihak lain tanpa izin. Kasus lain terjadi di Australia, dimana AMCOS (The Australian

Mechanical Copyright Owners Society) dan AMPAL (The Australian Music Publishers Association Ltd) telah menghentikan pelanggaran Hak Cipta di Internet yang dilakukan oleh Mahasiswa di Monash University. Pelanggaran tersebut terjadi karena para Mahasiswa dengan tanpa izin membuat sebuah situs Internet yang berisikan lagu-lagu Top 40 yang populer sejak tahun 1989 (Angela Bowne, 1997 :142) dalam Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Lindsey T dkk.

- Seseorang tanpa izin membuat situs di Internet yang berisikan lagu-lagu milik penyanyi lain yang lagunya belum dipasarkan. Contoh kasus : Group musik U2 menuntut si pembuat situs internet yang memuat lagu mereka yang belum dipasarkan (Angela Bowne, 1997 :142) dalam Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Lindsey T dkk.

- Seseorang dengan tanpa izin membuat sebuah situs yang dapat mengakses secara langsung isi berita dalam situs internet milik orang lain atau perusahaan lain. Kasus : Shetland Times Ltd Vs Wills (1997) 37 IPR 71, dan Wasington Post Company VS Total News Inc and Others (Murgiana Hag, 2000 : 10-11) dalam Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Lindsey T dkk.

Namun, saat ini share (Membagi) suatu berita oleh Situs berita sudah merupakan sebuah nilai yang akan menaikan jumlah kunjungan ke situs berita itu sendiri, yang secara tidak langsung share (Membagi) berita ini akan menaikan Page Rank situs berita dan mendatangkan pemasang iklan bagi situs berita itu sendiri. Misalnya beberapa situs berita terkenal Indonesia menyediakan share beritanya melalui facebook, twitter, lintasberita.com dan lain-lain. Maka, share ini secara tidak langsung telah mengijinkan orang lain untuk berbagi berita melalui media-media tersebut dengan syarat mencantumkan sumber berita resminya. Maka dalam kasus ini, Hak Cipta sebuah berita telah diizinkan oleh pemilik situs berita untuk di share melalui media-media lain asalkan sumber resmi berita tersebut dicantumkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 c UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana : Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta pengambilan berita aktual (berita yang diumumkan dalam waktu 1 x 24 jam sejak pertama kali diumumkan) baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan Surat Kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Waralaba (Franchising) Pendahuluan Secara harfiah, waralaba berarti “hak untuk menjalankan usaha/bisnis di daerah yang telah di tentukan�. Dalam bahasa Prancis waralaba bermakna kejujuran atau kebebasan. Secara historis, waralaba didefinisikan sebagai penjualan khusus suatu produk di suatu daerah tertentu (seperti mesin jahit) dimana produsen memberikan pelatihan kepada perwakilan penjualan dan menyediakan produk informasi dan iklan, sementara ia mengontrol perwakilan yang menjual produk di daerah yang telah di tentukan.

Macam waralaba yang umum saat ini adalah “bisnis format waralaba�. Dalam transaksi semacam ini, pemberi lisensi waralaba telah mengembangkan produk atau jasa dan keseluruhan sistem distribusi/pengantaran serta pemasaran produk atau jasa tersebut. Terkadang, jasa pelayanan komponen barang atau jasa juga ditambahkan dalam sistem tersebut.

Saat ini, sistem waralaba yang berkembang pesat di negara-negara indrustri maju adalah waralaba retail maupun waralaba rumah makan siap saji. Begitupun dengan di negara berkembang seperti Indonesia, waralaba ritail seperti Alfamart, Indomart, Circle K, Yomart, mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan.

Di Indonesia pengaturan tentang waralaba terdapat pada Peraturan Pemerintah R.I No 16 Tahun 1997 yang merumuskan tentang arti : 1. Waralaba adalah perjanjian dimana salah satu pihak yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak kekayaan intelektual (HKI) atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.

2. Pemberi waralaba (Franchisor) adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak kekayaan intelektual (HKI) atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya.

3. Penerima waralaba (Franchisee) adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak kekayaan intelektual (HKI) atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba.

Pengertian waralaba menurut Asosiasi Franchise Indonesia : “Suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, dimana pemilik merek

(franchisor) memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu�. (wikipedia indonesia) Adapun yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam arti waralaba tersebut di atas adalah meliputi antara lain : Merek, Nama Dagang, Logo, Desain, Hak Cipta, Rahasia Dagang dan Paten. Selanjutnya, yang dimaksud dengan penemuan atau ciri khas usaha misalnya : sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya.

Istilah-istilah dalam Waralaba Penanda/Tanda Waralaba : Esensi bisnis format waralaba adalah merek dagang dari produk atau jasa tersebut walaupun proses produk atau jasa tersebut juga mungkin telah memperoleh paten dan hak cipta. Tentunya, penanda waralaba di suatu format bisnis ini adalah merek dagang produk tersebut. Penanda waralaba juga bernilai sebagai simbol dari semua ciri bisnis tersebut.

Perjanjian Waralaba (Franchise Agreement) Adalah perjanjian yang mengikat pemberi dan penerima waralaba. Perjanjian ini adalah perjanjian yang seringkali dikaitkan dengan sejumlah perjanjian tambahan lain, misalnya perjanjian retail suatu produk, perjanjian untuk memasok komponen, perjanjian iklan dan sebagainya. Perjanjian harus diadakan secara tertulis, dan di Indonesia di buat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.

Pemegang utama lisensi waralaba (Master Franchisee) Pemegang utama lisensi waralaba berhak untuk mengoperasikan waralaba tersebut di suatu wilayah yang luas cakupannya (misalnya di Indonesia). Umumnya, dimungkinkan membuka dan mengoperasikan gerai-gerai waralaba di daerah tersebut sebelum mulai menunjuk penerima waralaba lain sebagai sub-kontraktor (sub-franchises). Di Asia, pemegang utama lisensi waralaba ini seringkali datang dari kalangan bisnis domestik yang memiliki koneksi politik yang baik dengan penguasa dan berpengalaman dalam menjalankan bisnis skala besar dengan dukungan modal yang kuat.

Jenis Waralaba : Waralaba dibagi menjadi dua : Waralaba Luar Negeri : Cenderung

lebih disukai karena sistemnya lebih jelas, merek sudah

diterima di seluruh dunia, dan cenderung lebih bergengsi.

Waralaba dalam negeri : Pilihan investasi bagi orang-orang yang ingin cepat jadi pengusaha tetapi tidak memiliki pengetahuan cukup namun dengan harga yang lebih terjangkau.

Kunci keberhasilan bisnis waralaba adalah kekuatan merek, sebelum mewaralabakan usahanya hendaknya setiap pengusaha mendaftarkan terlebih dahulu merek dagangnya ke kantor Merek di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia, maka dengan demikian jika kita telah memiliki merek yang terdaftar peluang untuk mewaralabakan usaha kita akan lebih terjamin kepastian hukumnya. Selain itu penerima waralaba akan mempercayai sistem waralaba yang ditawarkan, karena pemilik waralaba memiliki merek dagang yang terdaftar.

Sumber : 1. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Lindsey T dkk, 2006.

2. www.id.wikipedia.org_waralaba 3. www.ambadar.com pendaftaran merek /trademark Istilah-Istilah dalam Paten Di Indonesia, prosedur permohonan Paten di atur dalam UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten.

Dalam paten ada beberapa istilah yang perlu untuk kita fahami bersama, diantaranya adalah : 1. Pengertian Paten Paten adalah hak eklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Laten (latent) 2. Invensi Adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

3. Inventor atau pemegang Paten Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak

tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

4. Hak yang dimiliki oleh pemegang Paten Pemegang paten memiliki hak eklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya : a. Dalam hal Paten Produk : membuat, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk di jual atau disewakan atau diserahkan produk yang di beri paten. b. Dalam hal Paten Proses : Menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam hufuf a.

- Pemegang Paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.

- Pemegang Paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas.

- Pemegang Paten berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 diatas.

Pengajuan Permohonan Paten 1. Atas dasar apa Paten dapat diberikan ?

Paten diberikan atas dasar permohonan dan memenuhi persyaratan administratif dan subtantif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Paten.

2. Sistem First to File Adalah suatu sistem pemberian Paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertamakali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Paten, bila semua persyaratannya dipenuhi.

3. Kapan sebaiknya permohonan Paten di berikan ?

Suatu permohonan Paten sebaiknya diajukan secepat mungkin, mengingat sistem Paten Indonesia menganut sistem First to File. Akan tetapi pada saat pengajuan, uraian lengkap penemuan harus secara lengkap menguraikan atau mengungkapkan penemuan tersebut.

4. Hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang Inventor sebelum mengajukan permohonan Paten ?

a. Melakukan penelusuran. Tahapan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang teknologi terdahulu dalam bidang invensi yang sama (state of the art) yang memungkinkan adanya kaitannya dengan invensi yang akan diajukan. Melalui informasi teknologi terdahulu tersebut maka inventor dapat melihat perbedaan antara invensi yang akan diajukan permohonan Patennya dengan teknologi terdahulu. b. Melakukan Analisis. tahapan ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan permohonan Patennya dibandingkan dengan Invensi terdahulu. c. Mengambil Keputusan. Jika invensi yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri teknis dibandingkan dengan teknologi terdahulu, maka invensi tersebut sebaiknya diajukkan permohonan Patennya. Sebaliknya jika tidak ditemukan ciri khusus, maka invensi tersebut sebaiknya tidak perlu diajukan untuk menghindari kerugian dari biaya pengajuan permohonan Paten.

Sumber : 1. Tanya Jawab UU No. 14/2001 tentang Paten, 2004. Dahara Prize, Semarang.

2. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Ditjen HKI, 2006.

3. Prosedur Pengajuan Paten di Indonesia www.ambadar.com Hak Kekayaan Intelektual : Paten (2) Pengertian Paten Laten (latent) adalah kata dalam bahasa latin yang berarti terselubung. Sedangkan lawan dari kata laten adalah Paten (Patent) yang berarti terbuka. Arti kata terbuka dalam paten adalah berkaitan dengan invensi yang dimintakan Paten. Semua rahasia yang berkaitan dengan invensi tersebut harus diuraikan dalam sebuah dokumen yang disebut spesifikasi Paten yang dilampirkan bersamaan dengan permohonan paten. Pada tahap pengumuman, informasi mengenai invensi yang diajukan paten tersebut, diumumkan kepada publik dengan cara menempatkannya pada berita resmi Paten dan pada sarana khusus yang disediakan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Indonesia.

Sejarah Paten Hak Paten atau hak oktroi telah diadakan sejak abad ke 14 dan ke 15, misalnya di Italia dan Inggris. Akan tetapi, sifat pemberian hak tersebut pada waktu itu bukan ditujukan atas suatu pendapatan (uitvinding), namun lebih diutamakan untuk menarik para ahli dari Luar Negeri.

Maksudnya, agar para ahli itu menetap di negara-negara yang mengundangnya untuk

mengembangkan keahliannya di negara-negara yang mengundangnya dan juga bertujuan untuk kemajuan warga/penduduk dari negara yang bersangkutan (Sutedi A, Hak atas Kekayaan Intelektual).

Oleh karena itu, banyaknya peneliti Indonesia di luar negeri yang sampai saat ini diperkirakan jumlahnya mencapai 6000 orang merupakan sebuah kehilangan dan kerugian bagi Bangsa Indonesia, karena keahlian mereka akan memajukan negara di mana mereka berada. Ilmu yang mereka miliki akan memajukan warga/penduduk negara bersangkutan. Namun, tidaklah mengapa asal saja suatu saat nanti para peneliti tersebut bertekad untuk kembali ke Indonesia untuk memajukan negeri yang kita cintai ini. Setidaknya dengan kembalinya mereka ke Indonesia, mereka akan dapat melakukan transfer teknologi bagi masyarakat Indonesia.

Secara historis, pengaturan paten di muat dalam undang-undang HKI pertama kali di Venice, Italia pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukumhukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di Zaman Tudor tahun 1500an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris, yaitu Statute of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang Paten tahun 1791. (Hak atas Kekayaan Intelektual, Sutedi A, 2009).

Kata Paten pun berasal dari Bahasa Inggris Patent yang asalnya berasal dari patere yang bermakna membuka diri (untuk pemeriksaan publik) dan juga berasal dari istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dkeluarkan oleh kerajaan yang memberikan hak eklusif kepada Individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapatkan hak eklusif selama periode tertentu (20 tahun untuk Paten Biasa, dan 10 tahun untuk Paten Sederhana). Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem Paten tidak dianggap sebagai hak monopoli (id.wikipedia.org).

Segala macam invensi dapat dipatenkan, dengan syarat invensi tersebut berguna dan memang belum ada dalam lapangan teknologi yang bersangkutan misalkan senyawa kimia, mesin, proses pembuatan dapat dipatenkan.

Sampai saat ini sudah ada 6 juta paten yang sudah menjadi public domain (milik umum) di seluruh dunia dan saat ini baru 6-7% jumlah produk yang dipatenkan, dari target ideal 10%. Saat ini tercatat 60.000 daftar tunggu teknologi yang akan dipatenkan di seluruh dunia, dan dari jumlah tersebut sebanyak 4.000 akan mematenkannya di Indonesia (Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, kompasiana.com).

Sumber : 1. Hak Atas Kekayaan Intelektual. 2009, Sutedi A.Sinar Grafika, Jakarta.

2. Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar. 2006, Lindsey, T dkk, Alumni Bandung.

3. www.id.wikipedia.org, Pengertian Paten 4. www.kompas.com 5. www.kompasiana.com 6. Prosedur Pengajuan Paten di Indonesia www.ambadar.com Akhirnya 9 Pemulia Tanaman Indonesia Memperoleh Penghargaan Pada tanggal 2 Oktober 2009 bertempat di hotel Grand Hyatt Menteri Pertanian menyerahkan Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa (KILB) Tahun 2009 kepada 9 pemulia tanaman terbaik. Kesembilan pemulia tanaman terbaik Tahun 2009 yaitu Dr. Aan A. Daradjat, Pemulia Tanaman Padi dari Balai Basar Penelitian Tanaman Padi; Dr. Ir. Budi Marwoto, MS, APU, Pemulia Tanaman Hias dari Balai penelitian Tanaman Hias; Dr. Ir. Sriani Sujiprihati, MS, Dosen dan Pemulia dari Institut Pertanian Bogor (IPB); Dr. Ir. H. Sudjindro, MS, Pemulia Tanaman Serat dari Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat; Ir. Nurul Hidayati, Pemulia Tanaman Sayuran dari PT. East West Seed Indonesia; Prof. (Emeritus) H. Achmad Baihaki, Ir.M.Sc.Ph.D., Guru Besar UNPAD dan Pemulia Tanaman Serealia; Dr. Abdul Razak Purba, Pemulia Kelapa Sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS); Dr. Ir. Darman Moudar Arsyad, Pemulia Tanaman Seralia dari BB2TP, Badan Litbang Pertanian; MS, Ir. Asep Harpenas, Pemulia Tanaman Sayuran dari PT. East West Seed Indonesia. Para Pemulia boleh berbangga hati karena selain memperebutkan tropy, piagam penghargaan juga berhadiah uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap penerima anugrah. (deptan.go.id).

Inilah profil ke 9 Pemulia Tanaman Indonesia yang memperoleh Penghargaan Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa (KILB) : 1. Dr. Aan Andang Daradjat dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, bersama timnya telah menghasilkan sejumlah varietas padi, 28 varietas diantaranya telah memperoleh sertifikat dari kantor PVT. Salah satu varietas terbaiknya adalah Ciherang, yang terkenal dan luas ditanam petani, sehingga mampu menggeser varietas IR64 yang telah mendominasi pertanaman padi di Indonesia selama 22 tahun. Pengggunaan varietas unggul Ciherang dan varietas-varietas lain yang setipe menjadikan Indonesia mampu berswasembada beras di tahun 2008.

2. Dr. Ir. Budi Marwoto dari Balai Penelitian Tanaman Hias, berhasil menciptakan 19 varietas unggul krisan, 2 varietas di antaranya telah dilindungi hak PVT, 5 varietas lili, 4 varietas

anyelir. Varietas krisan yang dihasilkan telah berkembang di seluruh sentra produksi di tanah air yang berdampak positif terhadap penumbuhan industri tanaman hias dan pengembangan ekspor.

3. Prof. Dr. Ir. Sriani Sujiprihati MS., Dosen & Pemulia di Departemen Agronomi dan Hortikultura, Faperta IPB. Bersama Timnya, Dr. Sriani telah menghasilkan pepaya unggul yang unik, dan terdaftar di Pusat PVT. Diantaranya, pepaya mini ’Arum Bogor’, pepaya jingga ’Prima Bogor’, dan pepaya penghasil papain ’Wulung Bogor’. Diseminasi benihnya telah dilakukan ke sentra produksi pepaya terutama di Jawa, Sumatra, dan Bali, serta Kalimantan. Varietas unggul lain yang dihasilkannya adalah Cabai hibrida IPB. 4. Dr. Ir. H. Sudjindro MS, adalah pemulia kenaf dari Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat Malang (BALITTAS), menghasilkan 11 varietas kenaf dan 1 diantaranya telah berhasil dilindungi Hak PVT yaitu varietas Karangploso 15. Varietas unggul ini sudah dikomersialisasikan melalui perjanjian lisensi dengan PT. Global Agrotek Nusantara.

Dengan varietas unggul kenaf hasil rakitannya, Doktor lulusan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini banyak membantu petani kenaf di daerah Lamongan Jawa Timur serta daerahdaerah lain, serta menciptakan alternatif pemanfaatan bahan baku untuk kebutuhan industri hilir yang bernilai tinggi.

5. Nurul Hidayati SP., ini adalah seorang breeder, sekaligus Crop Breeding Manager yang bekerja di PT. East West Seed Indonesia. Ia berhasil menciptakan 20 varietas tomat hibrida, 11 varietas terong hibrida dan 7 varietas sayuran daun. Sejak tahun 1990, Nurul yang merupakan lulusan dari Institut Pertanian Bogor memulai karirnya dan memelopori dalam kegiatan resistant breeding untuk bakteri layu (Ralstonia solanacearum) pada tomat hibrida, late blight (Phytophthora infestans) pada tomat, nematoda pada tomat, dan geminivirus pada tomat di Indonesia.

6. Prof. Dr. Achmad Baihaki MSc., dikenal sebagai pendidik para pemulia generasi muda di Universitas Padjadjaran Bandung, dan pemulia kedelai yang telah berhasil menciptakan 2 (dua) varietas kedelai yang disesuaikan dengan lingkungannya. Baihaki yang juga pendiri Jurnal Imiah Zuriat dan Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia, dimasa senjanya masih mampu menghasilkan 5 (lima) varietas hibrida jagung yang direncanakan akan dilepas tahun 2009.

7. Dr. A. Razak Purba dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, menghasilkan 4 varietas unggul yang saat ini penggunaan varietas-varietas baru tersebut sudah sangat meluas. Penekanan pada peningkatkan rendemen minyak (yang mencapai 27,5% pada skala komersial) merupakan aspek utama dirilisnya varietas-varietas ini, selain kecocokannya untuk dikembangkan pada daerah pertanaman di mana tenaga pemanen sangat sulit

diperoleh.

8. Dr. Ir. H. Darman M. Arsyad, MS seorang pemulia kedelai di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, telah menghasilkan 20 varietas unggul kedelai, tujuh varietas diantaranya sebagai pemulia utama dan 13 varietas lainnya sebagai anggota tim pemulia. Varietas kedelai Wilis dan Tanggamus yang dikenal dan menyebar luas di Indonesia adalah hasil seleksi dan karya yang membanggakan bagi yang bersangkutan.

9. Ir. Asep Harpenas, pemulia tanaman dari PT. East West Seed Indonesia, adalah salah satu dari sejumlah pemulia cabai yang telah mempopulerkan cabai hibrida di Indonesia. Ia telah menghasilkan 33 varietas cabai, paria, oyong dan kacang panjang, dua puluh varietas diantaranya telah terdaftar dan telah mendapatkan sertifikat Hak PVT. Dia adalah pelopor penggunaan galur mandul jantan (CMS) di Indonesia. Inovasi ini berpengaruh dalam sistem produksi benih sehingga menjadi lebih mudah dan ekonomis, yang pada gilirannya berdampak pada efisiensi usaha perbenihan. Varietas-varietas yang dihasilkan.

Dalam sambutannya Menteri Pertanian Dr. Anton Apriantono sebagaimana dikutip dari TVRI pada hari Minggu 18 Oktober 2009 mengatakan bahwa diharapkan dengan adanya penghargaan ini dapat memacu para pemulia tanaman Indonesia untuk menghasilkan varietasvarietas tanaman baru yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Lebih lanjut, menurut menteri Pertanian, masyarakat akan semakin faham apa itu pemuliaan tanaman.

Pada kesempatan ini penulis turut bersyukur karena salah seorang dosen penulis Prof. Dr. Ir. Sriani Sujiprihati MS berhasil memperoleh penghargaan tersebut. Sekilas tentang beliau, beliau adalah seorang dosen teladan yang senantiasa membimbing para mahasiswanya di IPB, beliau mengajar mata kuliah Dasar-Dasar Pemuliaan Tanaman. Penulis masih ingat perjuangan beliau untuk menghasilkan varietas pepaya baru, suatu ketika beliau mengumpulkan (inventarisasi) benihbenih pepaya dari daerah Jawa Tengah dengan dibantu teman penulis sendiri, sekali lagi penulis bersyukur untuk penghargaan ini.

Ketika Pandji Berbicara Tentang Bagaimana Mengalahkan Pembajakan Musik Di dalam sebuah blog pribadinya www.pandji.com kita bisa mendownload secara free sebuah e-book yang berjudul : How I Sold 1000 CDs in 30 day a Story about Selling Hip Hop album in Indonesia. Didalam e-boknya ini ada informasi yang menarik yang perlu saya ceritakan kepada kompasianers semua yaitu : “Tahukah anda bahwa barang bajakan/ palsu sudah ada dari abad ke 19? Di Prancis ada museum barang barang palsu dari tahun 1800 – 1900. Hingga kini, barang bajakan masih tersedia dimana mana. Kalau memang bajakan bisa dihentikan, kenapa ratusan tahun selalu ada? Di New York

City, tepatnya di Canal Street ada lokasi dimana kita bisa berbelanja LV palsu, dan segala merekmerek lain. Ketika kita belanja, kita kena pajak 8% ! New York City Tax! Barang yang kita beli illegal, tapi transaksinya legal! Bagaimana ini bisa terjadi???? Di Prancis, di Inggris tepatnya di London juga ada tempat tempat seperti itu. Lalu? Mengapa justru masih pada ada barang bajakan di tempat yang merupakan markas dari merek-merek terkenal itu? Tahukah anda bahwa orang boleh masuk Amerika serikat sambil membawa barang palsu ? Ya, anda boleh masuk Amerika bawa barang palsu selama tidak dalam jumlah banyak (karena berarti mau dijual) atau tidak sering sering membawa barang yang sama berkali kali masuk Amerika (dgn alasan yang sama, takut barang tsb didagangin). Artinya, orang Amerika membolehkan rakyatnya beli bajakan dari luar negri. WHAT? Bukankah Amerika Negara yang paling sering komplen barangnya dibajak??

The truth is, no one can stop piracy.

Jadi lebih baik hentikan segala usaha dan biaya besar untuk kampanye hentikan pembajakan. Kampanye berhenti beli barang bajakan. Buang buang uang. Kenapa kita capek menghentikan pembajakan disaat polisi yang seharusnya menghentikan pembajakan tidak melakukan apa apa? Elo dan gue tau harus pergi kemana untuk beli bajakan. Mana mungkin polisi nggak tau. Kenapa dibiarkan???

If it is wrong for people to sell fakes. Why is it still around?

Menurut gue yang paling bener adalah MENGALAHKAN pembajakan. Bukan MENGHENTIKAN pembajakan. MENGALAHKAN berarti tau bahwa bajakan akan selalu ada, tapi tetep bisa membuat orang membeli barang asli. Itu namanya MENGALAHKAN�. (How I Sold 1000 CDs in 30 day a Story about Selling Hip Hop album in Indonesia. Pandji) Yang menarik dari tulisan e-book ini adalah cara kreatif Pandji untuk mengalahkan pembajakan, menurutnya kita bisa mengalahkan pembajakan dengan cara memberikan nilai tambah (Value Added) kedalam barang yang kita jual. Menurutnya, jika selama ini kita membeli sekeping CD lagu bajakan seharga 5000 tentu dilakukan karena alasan ekonomis saja, simpel memang karena harga CD bajakan lebih murah berkali-kali lipat dari CD original yang berharga puluhan ribu.

Namun, lain lagi strategi yang dilakukan Pandji, Dia menjual CD-CD lagu originalnya dengan memberikan nilai tambah dalam CD originalnya, yaitu memberikan beberapa persen dari keuntungan setiap CD originalnya untuk membantu orang-orang yang terkena penyakit Kanker.

Sebuah tindakan yang memberikan nilai tambah dan tentu saja mulia, karena setiap orang tentu akan membeli CD original karena merasa turut bangga bisa membantu orang-orang yang terkena penyakit kanker. Daripada kita membeli CD bajakan semata karena alasan pragmatis bersifat ekonomi semata, dengan demikian maka Pandji telah mengalahkan pembajakan.

Melihat Kualitas dan Jumlah Paten Indonesia Perolehan paten peneliti Indonesia masih terendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk di ASEAN. Sebagai contoh, Singapura, Thailand, dan Filipina memiliki paten domestik masing-masing 215, 203, dan 163 pada tahun 1996, sedangkan Indonesia pada tahun yang sama hanya mempunyai 40 paten saja. Itu berarti, pada tahun 1996 jika dibandingkan dengan jumlah paten asing yang didaftarkan di Indonesia, paten domestik hanya 1 % saja (40 dari 4000 paten).

Upaya untuk menaikan jumlah kepemilikan paten domestik menjadi 10 % setahun, salah satu caranya adalah dengan mendorong sebanyak mungkin peneliti menjadi peneliti penemu atau inventor (Gunadi dalam Suyono, 1999).

Menurut data tahun 1999 potensi peneliti di perguruaan tinggi salah satunya ITB berjumlah 1300 dosen yang berpotensi mendapatkan paten, sedangkan potensi penelitian pada IndrustriIndrustri nasional misalnya ASTRA dalam setiap tahunnya dihasilkan sekitar 300 penemuan (Karyatmo, 1999).

Sebagai catatan, hampir 100.000 produk Indrustri kecil di Jawa Timur belum dilengkapi hak paten, sehingga sulit untuk menembus pasar ekspor. Oleh karena itu, maka dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan bantuan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para perajin indrustri skala UKM di Indonesia.

Sedangkan menurut Data Ditjen HKI Jumlah permohonan paten asing dan dalam negeri periode September 2009 adalah berjumlah 405 buah dengan jumlah permohonan terbanyak dari Amerika , Jepang, dan Jerman.

Cerminan kualitas Riset dan Teknologi bisa dilihat dari sejauh mana jumlah Paten yang dihasilkan oleh suatu negara. Masih sedikitnya jumlah Paten yang dihasilkan para peneliti Indonesia mungkin disebabkan beberapa faktor, diantaranya mungkin sebagaimana dikutip Susantha Goontilake dalam Kadiman (2007) dalam Sains dan Teknologi 2 (2009), dikatakan bahwa kondisi perkembangan sains dan teknologi di negara-negara dunia ke 3 (termasuk Indonesia) saat ini masih cenderung imitatif, tidak memiliki orsinilitas serta sangat rendah dalam berkreatifitas.

Hal lain yang menyebabkan rendahnya jumlah paten Indonesia adalah karena menurut laporan International Innovation Index pada Maret 2009 menyebutkan, Indonesia menempati posisi ke-71 dari 108 negara, jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Bahkan di kawasan ASEAN sekalipun, Indonesia masih tertinggal dari Singapura, yang menduduki peringkat pertama, Malaysia (21), dan Thailand (44). Kondisi ini mengindikasikan inovasi belum menjadi ujung tombak dalam membangun daya saing Indrustri Nasional (Warsono, S.Y, 2009 dalam Sains dan Teknologi 2).

Jika dilihat dari data diatas, semakin banyaknya negara yang menghasilkan paten dalam

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), maka semakin maju pula negara tersebut. Oleh karena itu, Indonesia hanya akan menjadi negara yang maju jika pemerintah menciptakan iklim yang kondusif bagi proses penelitian dan pengembangan (Litbang) salah satu caranya adalah meningkatkan insentif bagi para peneliti yang menghasilkan paten, maupun meningkatkan anggaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Selain itu, penegakan hukum di bidang HKI dengan menanggulangi pembajakan-pembajakan akan membuat masyarakat Indonesia terputus dari mata rantai ketergantungan barang bajakan yang dapat membuat matinya kreatifitas dan inovasi diri sendiri. Apabila penegakan hukum benar-benar ditegakan, niscaya masyarakat Indonesia akan lebih kreatif dan inovatif, karena mereka akan mencoba untuk mencipta daripada membajak. Salah satu contoh di bidang sofwere, apabila Hak Cipta Sofwere orisinal ditegakkan maka mereka akan takut untuk membeli sofwere bajakan, sehingga alternatifnya mereka akan mengembangkan sofwere berbasis open source yang akan membuat kita lebih kreatif dan inovatif.

Pilih Software Proprietary-kah atau Software Open Source-kah ? Semua ada ditangan anda !

Berdasarkan survei International Data Corporation (IDC) tahun 2007, Indonesia berada pada urutan ke 12 dari 108 negara dengan angka penggunaan software (perangkat lunak) ilegal mencapai 84 %. Angka persentasi ini menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2006 yang mencapai 85 % (Prihatman, 2009 dalam Sains dan Teknologi 2). Meskipun begitu, tingkat pembajakan software (perangkat lunak) ilegal hanya bisa dikurangi 1 % saja dalam waktu satu tahun dari tahun 2006-2007. Dilihat dari data ini, maka bisa kita simpulkan bahwa tingkat pembajakan software ilegal masih sangat tinggi di Indonesia. Sesungguhnya tingginya penggunaan software ilegal ini lambat laun akan mematikan kreatifitas masyarakat Indonesia, karena mereka hanya akan menjadi pengguna instant produk software proprietary (tertutup) saja tanpa mau mengutak-atik prosesnya.

Sesungguhnya kita bisa menghindari penggunaan Software ilegal yaitu dengan beralih ke penggunaan software open source (terbuka). Sebagaimana diketahui, Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva mencanangkan negaranya untuk menggunakan software open source agar dapat menghemat penggunaan uang negara (Kadiman K, Kompas 6/6/09).

Keuntungan lainnya dengan penggunaan software open source adalah melatih kita agar bisa menjadi seorang programer, karena software open source, source codenya yang terbuka dan bebas untuk dimodifikasi, dan dikembangkan. Hal ini tentu berbeda jika kita hanya menggunakan software proprietary (tertutup) sehingga hanya membuat kita sebagai pengguna saja. Sesungguhnya menggunakan software open source sangat cocok untuk negara-negara berkembang, karena akan menghemat penggeluaran belanja negara. Selain itu menurut Betti Alisjahbana (Praktisi Teknologi

Informasi Indonesia), perusahaan-perusahaan di negara berkembang yang menggunakan software open source hanya akan mengeluarkan biaya 1/5 saja untuk biaya pelatihan SDM dari biaya pembelian lisensi software proprietary (tertutup).

Berdasarkan pengalaman yang dilakukan penulis, software open office 3 yang bersifat open source hanya memiliki ukuran 151 MB saja, sehingga sangat muat untuk di simpan dalam Flashdisk yang berkapasitas kecil, tentu dengan ukuran kecil seperti ini sangat mudah untuk membawa open office 3 kemana-mana, karena bersifat free dan terbuka. Selain itu, tampilan dan kualitas open office 3 pun tidak kalah dengan software pengolah kata yang bersifat proprietary (tertutup).

Menggunakan software Open Office 3 menimbulkan rasa aman bagi penulis, karena kita mendapatkannya secara legal, karena software ini bebas dan terbuka dan dapat digunakan secara gratis. Sebagaimana diketahui, software-software proprietary (tertutup) mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia yang menurut UU Hak Cipta no 19 tahun 2002 pasal 30 dikatakan bahwa : “Hak Cipta atas ciptaan Software (Program Komputer) mendapatkan perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan” ini berarti, jika kita mengunakan software bajakan dalam masa waktu perlindungan 50 tahun tersebut, maka kita bisa dikenakan tindakan pidana yang menurut BAB XIII Tentang Ketentuan Pidana Pasal 72 : (3) dikatakan : “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

Oleh karena itu, maka gunakanlah software proprietary yang legal dimanapun baik itu untuk keperluan perkantoran, pendidikan, maupun bisnis. Namun, jika kita memiliki keterbatasan biaya untuk mendapatkan software proprietary yang dibeli secara legal, maka kita bisa menggunakan alternatif lain yaitu menggunakan software open source yang tersedia secara gratis. Oleh karena itu, kepada vendor-vendor pembuat Software proprietary (tertutup) harus bisa memberikan harga yang terjangkau khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, pemberian subsidi dan lisensi untuk penggunaan lebih dari 1 komputer agar diberikan agar masyarakat pun mampu membeli software proprietary yang legal. Lisensi penggunaan lebih dari satu komputer tentu akan meningkatkan penjualan software proprietary itu sendiri khususnya untuk segmen pendidikan, kesehatan, dan sosial. Karena bagaimana pun menurut pasal 15 UU no 19 tahun 2002 poin g dikatakan bahwa : “Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer (bukan pemegang hak cipta) yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri tidaklah dianggap sebagai pelanggaran hak cipta”. Melihat penjelasan poin ini, maka setidaknya UU masih memberikan hak kepada pembeli software asli untuk melakukan back up sofwere asli dengan tujuan untuk cadangan, asal tidak untuk dikomersilkan kembali. Maka, jika undang-undang memberikan keleluasaan ini, maka sudah saatnya vendor-vendor pembuat software proprietary

memberikan penjualan lisensi untuk penggunaan lebih dari 1 komputer dengan harga yang terjangkau, sehingga akan meningkatkan penjualan dan masyarakat dapat membeli dengan biaya yang terjangkau. Strategi ini tepatnya ditujukan untuk segmen pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Apapun pilihan anda, selalu belilah software proprietary yang legal atau gunakan software open source, tidak ada masalah semua pilihan ada di tangan anda. Yang jelas, kita tetap terus bersalah jika melegalkan pembajakan software proprietary dan tidak pernah mau belajar software open source.