Issuu on Google+

E d i s i 2 5 l Ta h u n II l J U L I 2 0 1 2

Teh Impor Sekaratkan Teh Lokal

Se-abad Sawit Bukan Kutukan

Ikan Impor di Meja Makan


editorial

o

nt Oleh: Rubiya

Green Economic

K

ita semua melihat, aktifitas para pejabat publik sering terlihat melakukan penanaman pohon. Baik sebagai program pemerintah langsung, maupun didukung oleh perusahaan-perusahaan besar dalam rangka melakukan kegiatan CSR (Corporate Social responsibility)-nya. Kegiatan ini tentu saja dalam rangka mendukung program dan komitmen pemerintah yang telah menjanjikan untuk dapat meningkatkan oksigen kita dan dunia. Bahkan kita pun rela melakukan moratorium pembukaan perkebunan kelapa sawit, padahal kita tahu harga kelapa sawit dunia sedang dalam peningkatan. Program penanaman sejuta pohon dan programprogram lainnya yang merupakan upaya menjaga kerusakan alam dapat terlihat jelas di sekeliling kita. Pohon-pohon yang telah ditanam, sekarang telah bertumbuh, dengan menghijau melambai tertiup angin. Dan tentunya kegiatan ini juga dilaksanakan di daerah-daerah pertambangan maupun daerah-daerah konsesi hutan, sehingga, disamping kita mendapatkan udara bersih, pohon-pohon bertumbuhan itu akan dapat menahan tanah longsor, menahan banjir serta meningkatkan tanah kita yang sudah mulai menurun. Kita memahami kalau pertemuan G 20 yang dilaksanakan di Rio de Janeiro, mengusung tema ekonomi hijau. Yang tentu saja tema ini sudah sangat sesuai dengan konsep pembangunan ekonomi kita. Bukankah secara tegas Presiden telah lama menetapkan dan melaksanakan Pro Green di dalam track pembangunannya. Disamping mengusahakan pertumbuhan ekonomi

yang tinggi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan, akan tetapi juga tidak melupakan terhadap lingkungan yang harus terus terjaga. Saat ini sudah saatnya bagi kita untuk menunjukkan, bahwa wilayah Indonesia sudah tidak lagi gundul karena hutan-hutan yang dulu telah dieksploitasi dengan cara yang maksimal sekarang sudah berubah. Kebijakan Ekonomi Hijau ini diharapkan juga mendorong kembali semangat kita untuk meningkatkan kesadaran terhadap kecintaan kita akan buah-buahan hasil pertanian kita, yang selama ini kita telah terlena dengan meluasnya buah-buah impor di pasar-pasar modern maupun pasar-pasar tradisional. Sebenarnya kita akan dapat menjadi negara yang besar dalam bidang agriculture, mengingat posisi geografis kita betul-betul sangat mendukung. Namun apabila tidak adanya satu tekad bersama, maka kesempatan itu tentu saja hilang dengan sendirinya. Oleh karenanya, dengan sendirinya, kebijakan Green Economic harus dapat dilaksanakan oleh kita semua. Apabila kita dapat melakukan tanam pohon 1 juta batang, maka untuk melaksanakan pembangunan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Hijau pastilah dapat terwujudkan.

Penerbit: PT Multimedia Internetindo, Pemimpin Umum: Rubiyanto Wakil Pemimpin Umum: Sabrun Jamil Pemimpin Redaksi & DIREKTUR OPERASIONAL : Djoko Su’ud Sukahar Wakil Pemimpin REDAKSI: Mukmin Yusuf DIREKTUR KEUANGAN & GENERAL AFFAIR: Artika Prianti Dewan Redaksi: Sabrun Jamil (Ketua), Rubiyanto, Djoko Su’ud Sukahar, Sahat Sinaga (Direktur Eksekutif GIMNI) Redaksi: Beledug Bantolo, Dian Yuniarni, Irsa Pitri D, Iin Achmad FOTO: Bimo Hariyadi Desain Grafis: Allamandha IT: Ahmad Subhan Account Executive: Windyaningsih MARKETING dan PROMOSI: Neni Marlia, Jimmy Rusdin, Lanjar Setiawan Biro Medan: Edy Saputra Sekretaris Redaksi: Annisya Primawindy UMUM: M Yasin Sirkulasi: Syamsul Arifin, Karyono PERWAKILAN: Dewi Kinanti (Medan), Semar Suwito 0857 4687 7024 (Surabaya), Fathurrohman 081 373 063 378 (Bangka Belitung) Wartawan AgroFarm tidak dibenarkan menerima imbalan dari narasumber berkaitan dengan tugas jurnalistik.

Alamat Redaksi & Usaha: Jl. Menteng Pulo no 128. Rt.10 Rw 09 Menteng Atas. Jakarta Selatan. 12960. Telp. 83704060

email: redaksiagrofarm@yahoo.com No. Rek 124 000 555 9084 a/n PT. Multimedia Internetindo Bank Mandiri Cab. Tebet


06

cover story

RUU

Pangan Dire isi 26

Laporan Utama

Kegentingan persoalan pangan mendorong parlemen  berinisiatif mengusulkan revisi UU No.7 Tahun 1996  tentang Pangan. Selain dinilai tidak spesifik dan tegas mengatur permasalahan, UU Pangan yang ada belum menjawab kebutuhan tentang pentingnya ketersediaan pangan di masa depan yang semakin krusial. 

Setahun Moratorium

Dana Hibah Norwegia Tidak Jelas

60

Untuk meningkatkan produksi susu nasional, pemerintah mengimpor 2.300 ekor sapi perah dari Australia. Saat ini produksi susu di dalam negeri baru mencapai 30%. Sisanya, 70% berasal dari impor.

RI Impor 2.300 Sapi Perah

Pemerintah Norwegia main lempar. Itu terkait janji reduksi emisi karbon. Setahun sudah kebijakan moratorium diterapkan pada hutan gambut Indonesia, tapi alihalih memberikan persetujuan pencairan dana sebesar 1 miliar dolar AS, malah nada miring dilontarkan.

SAWIT Sawit

39

Rusia Siap Imbal Dagang Sawit dengan Gandum Rusia bersedia meningkatkan impor minyak sawit mentah (CPO) asal Indonesia, jika Indonesia bisa mengimpor gandum secara langsung dari negeri itu. Saat ini volume ekspor CPO ke Rusia baru 323.000 ton. Padahal kebutuhan negeri itu mencapai 700.000 ton per tahun.

4

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Pertanian

72

Kelautan

Senyum petani dan pengusaha rumput laut masam.  Pasalnya, di tengah tingginya permintaan dunia akan rumput laut, Pemerintah China membuat aturan baru.

ARLI  Kelimpungan

China Kenai BM 35% Rumput Laut Impor


contents

75

Kehutanan

Ada Kepentingan Bisnis Asing Dalam SVLK Penerapan sertifikat kayu legal mulai ditunggangi kepentingan pebisnis asing.

77

Perkebunan

Presiden Teken RPP Tembakau Ini merupakan perkembangan positif terkait dengan proses pengesahan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Produk Tembakau (RPP PPT)

N A K DIBUTUH

t emanga arm. emiliki s oF m r n g a A d ajalah M a muda n iw a rj g e n b e Anda nglah d Bergabu tinggi? asi: Kualifik an. ua jurus Wanita / . S1 sem ehat. • Pria in M n a ik ,s kreatif, • Pendid ksimal 30 tahun kai tantangan, u a i y • Usia m tangguh, men ggup bekerja d i, n a ir s d n n s da • Ma asan lua berwaw anan. k – Aktif. bawah te ahasa Inggris oo.com rb e b rm@yah fa ro • Dapat g ia s e: redak maran k Kirim la

e

kspresi

Negosiasi Gelap RUUP

R

ancangan Undang Undang Pangan (RUUP) akhirnya direvisi. Itu pantas. Ini jika dilihat dari betapa liberalnya RUUP semula yang memberi peran swasta lebih besar, pemerintah daerah, dan mekanisme pasar bebas. Semangat kebebasan memang penting. Sebab kebebasan merupakan embrio kecemerlangan dan kegemilangan. Lahirnya maha karya. Tapi di tengah sikap mental yang dekaden, maka kebebasan itu berganti menyeramkan. Anarkis dan monopolis. Penjajahan tersamar. Jadi tidak terbayangkan kalau itu sampai diundangkan. RUUP yang direvisi ini cukup bagus. Mempunyai keberpihakan pada rakyat, terdapat proteksi terhadap kemungkinan ‘nakalnya’ pihak swasta, pemerintah daerah, dan infiltrasi asing yang masuk melalui penguasaan sektor ini. Pasal-pasal yang mengindikasikan pesanan swasta serta asing hilang. Terdapat kesan, RUUP yang direvisi ini punya semangat untuk memajukan negeri, untuk memandirikan bangsa, serta mensejahterakan rakyat, utamanya petani. Tapi kenapa baru dalam RUUP revisi ini kesan itu didapat? Itulah yang melahirkan tanda-tanya. RUUP yang tidak nasionalis kok bisa hadir dan disodorkan untuk menjadi pijakan negara. Padahal yang merumuskan itu bukan bangsa penjajah, dan juga bukan bangsa asing. Adakah rumusan itu hasil pat-gulipat dan negosiasi gelap? Mudah-mudahan RUUP revisi ini bisa segera diundangkan. Bisa diaplikasikan, dan memberi sedikit harapan, bahwa negeri yang kaya raya ini memang kaya, dan rakyatnya sejahtera.

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Djoko Su’ud Sukahar

5


cover story

RUU

Pangan Dire isi

6

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Kegentingan persoalan pangan mendorong parlemen  berinisiatif mengusulkan revisi UU No.7 Tahun 1996  tentang Pangan. Selain dinilai tidak spesifik dan tegas mengatur permasalahan, UU Pangan yang ada belum menjawab kebutuhan tentang pentingnya ketersediaan pangan di masa depan yang semakin krusial. 


cover story

Foto: Istimewa

N

aiknya  kebutuhan beras setiap tahun, dan masifnya  konversi lahan mengancam stock pangan nasional  menjadi perhatian kalangan dewan. UU Pangan pun direvisi. “Kita berharap revisi UU Pangan bisa segera disahkan,”  ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo saat ditemui Agrofarm terkait dengan revisi UU Pangan di kompleks gedung DPR/ MPR/DPD Senayan, Jakarta. Dalam UU Pangan yang baru, DPR melakukan revisi atas  UU yang ada. “Bukan membuat baru. Yang belum ada kita masukkan dalam pasal-pasal. Yang belum bagus kita perbaiki,” tegasnya. Dibahas sejak tahun lalu, pengesahan UU ini masih menunggu persetujuan pemerintah yang menolak pembentukan badan khusus yang mengurusi masalah pangan. “Kita masih menunggu persetujuan itu,” tegas Firman. Inisiatif DPR  menyusun  revisi UU Pangan  karena menilai UU Pangan yang ada masih terlalu umum. Bukan itu saja. Masalah pangan  dinilai  hal yang sangat fundamental karena merupakan amanat konstitusi. Pasal 28 menyebutkan, sandang, pangan dan papan harus disediakan oleh negara. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah.  “Intinya, rakyat  tidak boleh kelaparan,” katanya. Efek rumah kaca mulai berdampak terhadap kondisi cuaca muka bumi.  Cuaca ekstrem, dan berbagai permasalahan telah menyebabkan banyak bencana banjir dan kekeringan di berbagai tempat di muka bumi. Kondisi ini menyebabkan pangan yang merupakan komoditas bahan pokok utama menjadi perhatian dunia.  Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa mencantumkan pangan sebagai kebutuhan mendasar dan bagian dari hak asasi manusia. “Hal-hal itu yang menjadi concern DPR. Kita ingin pangan kita terjaga,” tegas Firman. Dia mengingatkan, terjadinya perubahan karakter masyarakat dunia, yakni pergeseran makanan

Firman Subagyo

pokok  dari berbagai jenis ke beras, dan itu hampir  merata dimanamana.  Di Indonesia,  penduduk  yang biasa mengkonsumsi makanan pokoknya seperti  sagu, kini sudah banyak beralih ke beras. Yang biasa makan singkong,ubi dan jagung juga telah bergeser ke beras.  “Itu suatu kenyataan yang tidak bisa terbantahkan,” imbuhnya. Di Eropa pun, yang biasa makan hotdog, burger saat makan siang, sekarang juga ada trend beralih makan di restoran Jepang dan China yang juga punya komponen nasi di dalamnya. Dengan kondisi yang demikian,  tak heran bila tingkat kebutuhan makanan pokok untuk beras menjadi sangat besar.  Parahnya,  kondisi cadangan beras  dunia  cukup rentan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dunia. Sebut saja cadangan beras dunia pada tahun 2011 yang  hanya mencapai sembilan juta ton.  “Konon, gejolak  pangan terjadi akibat Indonesia terlalu besar mengimpor beras dari luar negeri yang menjadi cadangan beras dunia,” katanya. Di sisi lain, Indonesia yang dikenal negara agraris  ternyata tidak memiliki infrastruktur pertanian yang molek. Sebut saja, dari  2,3

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

juta hektare lahan yang punya irigasi  teknis, ternyata hanya 17 persen  yang teraliri saluran irigasi dengan baik.  Pembangunan infrastruktur pertanian sepertinya bukan menjadi prioritas utama sejak  Presiden Soeharto lengser, karena terbatasnya anggaran pembangunan. Pengembangan  dan perawatan infrastruktur pertanian, termasuk pengembangan sarana irigasi sangat minim, kalau tidak mau dibilang nihil. Parahnya,  alih fungsi lahan pertanian  terus berlangsung secara masif tanpa bisa terkendali. Setidaknya, dalam janga tiga tahun telah terjadi alih fungsi lahan sekitar 300.000 hektare lahan persawahan pertanian di berbagai wilayah. Padahal, kemampuan pemerintah untuk mencetak sawah baru hanya 40.000 hektare per tahunnya. Artinya, terjadi pengurangan lahan sekitar 180.000 hektare dalam jangka tiga tahun terakhir. Masifnya alih fungsi lahan bisa diloloskan pemerintah daerah, karena memberi pemasukan yang besar bagi pendapatan asli daerah (PAD).  Di tengah tekanan menipisnya anggaran belanja

7


cover story

yang bersumber dari pusat dalam bentuk APBN, pemda berupaya kreatif mencari pemasukan untuk mendukung pembangunan di wilayahnya. “Sayangnya,  upaya peningkatan penerimaan dilakukan dengan mengkonversi lahan pertanian untuk peruntukan lain,” sesal Firman. Menurutnya, dengan UU Pangan yang baru, akan diatur secara jelas larangan pemda melakukan konversi lahan pertanian, khususnya yang beririgasi teknis. “Sanksi tegas tentunya akan dikenakan bila pemda melanggar.  Jangankan pemda, pemerintah pusat pun kalau melanggar akan ada sanksi. Ini kan UU yang harus dijalankan,” tegasnya. Dalam UU Pangan terbaru, DPR juga mengusulkan pembentukan badan otoritas yang mengurusi pangan setingkat menteri. “Mereka yang akan merumuskan  masalah produksi, paska panen dan seluruh hal terkait dengan pangan,” kata Firman. Dia mengungkapkan, bahwa saat ini, ada  anggaran  untuk subsidi, khususnya raskin yang sangat besar. Dalam tiga tahun terakhir, subsidi raskin  sudah hampir mencapai  Rp 45 triliun, pupuk  Rp 35-37 triliun. Belum lagi subsidi-subsidi lainnya. “Sayangnya,   dengan alokasi subsidi yang cukup besar, petani kita tetap terpinggirkan. Bisa dilihat dari  postur subsidi raskin yang mencapai 17,5 juta penduduk, 60 persen adalah petani. Sedih kita,” katanya. Data statistik menyebutkan, dari total 43 juta petani kini hanya tersisa 29 juta petani. Beralih ke bidang pekerjaan karena sektor pertanian tidak memberikan penghasilan yang layak untuk hidup. Lahan berkurang, anak muda tak mau bertani karena tidak menjanjikan. Padahal, di Eropa dan Jepang, mereka bisa keliling dunia dari hasil

8

pertaniannya.  Kalau posisi itu dibiarkan, kata Firman,  Indonesia akan terus menjadi bangsa yang terpuruk dalam penyediaan ketersediaannya akan pangan. Dan negeri ini akan terus tergantung hidupnya dari produkproduk beras impor. Oleh karena itu, bagaimana mengubah image masyarakat, perlu kasih sistem, dan modernisasi yang baik. Bangun sistem, mekanisme peralatan ,maka anak-anak mau bekerja di sektor pertanian. Mereka bisa melakukan korporasi kecil. “Perlunya UU ini karena anggarananggaran subsidi yang ada dinilai tidak efektif. Tidak  bisa dioptimalkan untuk menyusun  strategi pembangunan pertanian ke depan sehingga bisa kembali  swasembada seperti tahun 1988,” katanya. Untuk mencapai hal itu, perlu ada badan khusus yang akan mengurusi pangan secara khusus. “Tidak perlu badan baru. Pakai saja badan yang ada. Bulog misalnya,” katanya. Posisi Bulog,  menurutnya, harus  menjadi lembaga buffer stock yang mengatur mekanisme pangan ini.  “Bulog yang sekarang tidak seperti Bulog masa lalu, dimana  kini peran sebagai buffer stock mulai menurun digantikans sebagai perum yang juga mencari untung,” kritik

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Firman. Harapannya, dengan UU Pangan yang baru, ada penguatan peran Bulog dalam mengatur pangan nasional.  “Kita perlu bongkar UU yang lama dan bikin yang baru yang revolusioner sehingga UU ini bisa memberikan kesejahteraan kepada petani di masa depan,” tegasnya. Apakah perlu badan khusus? “Arahnya ke sana. Jaman Pak Harto ada menteri negara bidang pangan sudah betul, karena ini persoalan fundamental. Menteri Pangan ini nantinya akan mengendalikan semuanya, termasuk kesediaan pupuk, bibit, dan mendistribusikannya,” katanya. Firman menilai subsidi yang dialokasikan untuk sektor pertanian, termasuk raskin tidak optimal karena  lemahnya pengawasan. Raskin memang dibutuhkan,  tetapi harus diubah. Esensinya bagus, menarik, tetapi dalam pelaksanaannya hanya jadi bancakan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan ini. “Dengan badan khusus, seluruh  subsidi bisa dikelola di satu badan. Dana subsidi yang ada harus dioptimalkan untuk irigasi, penguatan alat pertanian, dan infrastruktur lainnya, sehingga pertanian bisa berkembang,”


cover story

Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

““Bahaya Kalau Swasta Kuasai Cadangan Pangan “

Foto - foto: Bimo

RUU Pangan direvisi. Itu setelah terjadi gejolak di kalangan pakar, yang melihat RUU Pangan itu sangat liberal. Dilibatkannya swasta dalam penyediaan cadangan pangan, serta Pemda yang diberi otoritas untuk imporekspor beras adalah salahsatunya.

D

alam revisi ini, pasal-pasal itu sudah dihilangkan. Revisi ini juga membuka kemungkinan baru, dibentuknya lembaga yang menangani pangan. Itu agar

soal pangan terintegrasi. RUU yang diharap tahun ini disahkan sebagai UU ini juga dianggap sebagai salah satu paling maju di negara-negara yang mempunyai UU Pangan. Inilah wawancara wartawan Agrofarm,

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Beledug Bantolo dengan Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Mengapa UU Pangan No 7 No.

9


cover story

1996 direvisi? UU Pangan lima belas tahun lalu itu dibuat oleh pemerintah yang sentralistik. Isu ketahanan pangan merupakan hal yang tidak penting. UU Pangan lebih bertujuan pada keamanan pangan, sehingga UU Pangan sudah tidak bisa dijadikan pedoman atau arahan pembangunan ketahanan pangan nasional. Inisiatif revisi UU Pangan berasal dari DPR, dimana perannya membuat Rancangan Undang-Undang (RUU). Sedangkan pemerintah membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pembahasan panja (panitia kerja) dimulai pada 27 Januari 2012. Pembahasan RUU Pangan tinggal menyelesaikan aspek kelembagaan, sanksi dan peraturan peralihan. Pembahasan yang masih intensif adalah soal kelembagaan. Apabila masalah ini sudah selesai, UU Pangan baru diharapkan bisa diteken pada tahun ini. UU yang baru ini apa yang berbeda dengan UU Pangan yang lama? RUU Pangan ini cukup komprehensif, lengkap dan sesuai jaman sehingga bisa menjadi arahan pembangunan ketahanan pangan. Ada tiga hal perubahan mendasar dalam RUU Pangan ini. Pertama,

konsepsi mengenai kemandirian dan kedaulatan pangan. Itu masuk menjadi filosofi dasar dari penyusunan RUU ini, karena UU Pangan sebelumnya tidak ada. UU ini juga salah satu paling maju di negara-negara yang mempunyai UU Pangan. Kedua, penyusunan per bab sudah mengacu pada system ketahanan pangan, karena ada bagian pembahasan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, serta gizi pangan. Ketiga, UU Pangan ini sudah memberi tanggung jawab dan fungsi yang seimbang antara pusat dan daerah. Awal membuat UU ini terkesan liberal, karena pemerintah daerah (pemda) diberi wewenang yang lebih besar. Itu sudah kita hilangkan. Kegiatan ekspor dan impor pangan hanya boleh dilakukan oleh pihak pusat dan pemda tidak dibolehkan. Karena kalau pemda diizinkan impor atau ekspor bisa kacau negara ini. Cadangan pangan tetap dikelola oleh pemerintah pusat. Awalnya pihak swasta akan diikutsertakan. Tapi itu bahaya juga kalau swasta menguasai cadangan pangan. Di dalam RUU Pangan ditegaskan impor pangan itu is the last resources. Atau prinsipnya penyediaan pangan di dalam negeri, khususnya pangan pokok itu harus dipenuhi dari dalam

negeri dan cadangan pangan. Dan kalau kedua hal itu tidak cukup, baru boleh impor. Itu pun harus melalui rapat intensif oleh lembaga terkait yang ada di pusat maupun daerah. Selain itu, diversifikasi pangan harus dilakukan dari diversifikasi produksi pangan maupun diversifikasi konsumsi pangan. Aspek gizi juga masuk di dalamnya. Bagaimana dengan kelembagaan badan otoritas pangan (BOP)? Sebenarnya ada titik temu. Baik DPR maupun pemerintah sudah menyepakati perlunya lembaga yang mengurusi pagan ini dan bertanggung jawab kepada pemerintah. Bentuk dan tupoksinya seperti apa itu ada di tangan Presiden. Yang masih menjadi persoalan adalah DPR menghendaki di dalam RUU Pangan, dalam penyelenggaraan pangan pemerintah membentuk badan otoritas Pangan. Namanya ke depan tidak BOP, tapi itu bisa badan pangan atau badan kemandirian pangan, karena yang penting lembaga pemerintah yang bertanggung-jawab kepada Presiden. Sementara versi pemerintah dapat membentuk lembaga. Kalau ada kata dapat dalam bahasa hukum boleh dibuat atau tidak. Sedangkan membentuk itu harus dibuat lembaga baru. Jadi itu tergantung keputusan Presiden. Artinya, ada tambahan kata dapat memberi keleluasaan terhadap Presiden dalam menentukan pembuatan lembaga baru atau tidak. Bagaimana nasib Badan Ketahanan Pangan (BKP) ke depannya jika ada lembaga baru? Badan Ketahanan Pangan posisinya sekarang ada di bawah Kementerian Pertanian, sehingga kerangka kerja, program dan kegiatannya itu sesuai dengan lembaga induknya, yakni menjalankan program pembangunan pertanian. Selain itu, menjalankan program diversifikasi pangan dan pengembangan kawasan rumah pangan lestari. Apabila Presiden menetapkan atau membentuk lembaga yang mengurusi pangan dari yang ada sekarang, misalnya dalam bentuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), itu tidak harus membuat lembaga

10

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012


cover story

baru dari nol. BKP bisa dilakukan spin off atau dilepas dari Kementan untuk menjadi cikal-bakal lembaga baru. BKP sudah mempunyai 330 sumber daya manusia dan gedung pun sudah milik sendiri. BKP bisa ditransformasikan menjadi lembaga ketahanan pangan yang lebih kuat. Apalagi BKP secara keilmuan sudah matang karena berdiri sejak 10 tahun lalu. Jika ada BOP, fungsi dan perannya seperti apa? BOP dibentuk bukan menjadi lembaga superbody, dari mengurus produksi hingga konsumsi pangan. Dalam UU ini, lembaga ini nantinya akan menjadi acuan bagi kementerian lain dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perindustrian (Kemperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPOM. Jadi ada salah persepsi, karena BOP tidak seluruhnya menjalankan tugas UU. Lembaga ini lebih mengarah pada kebijakan pangan, sedang pelaksana teknisnya ada di kementerian terkait. Soal produksi di Kementan, pengolahan dan industry di bawah naungan Kemenperin, perdagangan ada di Kemendag dan gizi di Kemenkes. Apakah BOP bisa didorong menjadi Kementerian Pangan? Dengan rumusan dapat membentuk badan pangan baru oleh pemerintah, maka jika Presiden berikutnya dibuat kementerian baru

itu bisa direalisasikan. Kalau sekarang tidak mungkin diwujudkan, karena sudah terbentuk 34 kementerian. Menghapus satu kementerian juga tidak mudah, karena bisa melanggar Undang-Undang. Ke depan, kalau presiden berikutnya menghendaki Kementerian Pangan, itu bisa dibentuk. Bagaimana dengan nasib Perum Bulog? Bulog dibiarkan sebagai BUMN, karena dulu ada pemikiran Bulog akan menjadi LPNK. Kalau pun diubah, prosesnya juga tidak gampang. Adanya lembaga baru dapat menugaskan Bulog untuk melaksanakan program ketahanan pangan. Jadi Bulog tidak dihapus, karena kehadirannya masih diperlukan untuk mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan. Kenapa sekarang masih impor pangan terus? Secara filosofis, di dalam ketahanan pangan adalah pangan yang cukup untuk masyarakat pada harga yang terjangkau. Sumber pangan dari manapun untuk memenuhi itu tidak menjadi masalah. Artinya, dari impor juga boleh. Daripada mengharamkan impor tapi di dalam negeri kelaparan akan lebih parah. RUU Pangan, untuk impor pemerintah mempunyai kewajiban meningkatkan produksi agar kebutuhan pangan pokok dapat

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

terpenuhi di dalam negeri. Namun adanya perubahan iklim dan produksi tidak cukup, maka impor diperbolehkan. Untuk swasembada beras, setiap tahun harus ada pertumbuhan produksi beras sebanyak 5% per tahun. Sekarang masih ada impor beras, padahal dari data BKP tahun lalu surplus. Termasuk tahun ini ada sekitar surplus 4 juta ton dari target produksi beras sebanyak 38 juta ton. Impor dilakukan karena harga beras di dalam negeri lebih tinggi dan HPP, sehingga Bulog kesulitan menyerap gabah petani. Bulog juga harus memberi raskin. Karena di dalam negeri kurang, akhirnya dibuka keran impor. Bagaimana dengan ketersediaan pangan sekarang? Tahun ini padi ada surplus. Daging sapi impor tiap tahun terus menurun, termasuk gula masih ada impor. Kedelai volume impor masih tinggi dan jagung produksi sudah surplus dengan produksi 18 juta ton dan kebutuhan hanya 12 juta ton. Jadi ada surplus 6 juta ton. Namun ada impor lantaran tidak match antara kebutuhan industry pakan dengan produksi yang masih musiman. Dari perhitungan secara makro ketahanan pangan dalam 5 tahun belakangan cukup baik. Tapi secara mikro diakui belum, lantaran ada 12,48% masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan yang dikategorikan kekurangan pangan. Itu akibat bukan tidak ada pangan, tapi daya beli mereka sangat rendah.

11


cover story cover story

Prabowo Subianto,

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)

Foto: Istimewa

“Pembangunan Ekonomi Harus Melalui Pertanian”

Rancangan Undang-undang (RUU) Pangan sedang digodok di DPR RI. Sejumlah pihak menginginkan RUU Pangan berpihak pada kepentingan petani. Begitu pula dengan Prabowo Subianto.  Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia itu menegaskan, pangan merupakan hak azasi setiap warga negara, sehingga semua rakyat tanpa kecuali harus terjamin haknya untuk memperoleh pangan.

12

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012


cover story

M

tak lantas membuat para petaninya hidup sejahtera. Para petani lokal justru semakin tertekan hidupnya karena produk mereka harus bersaing dengan banjir produk impor pertanian dan perkebunan. “Kebiasaan pemimpin kita selalu impor-impor terus, dan kebiasaan ini membahayakan. Bagaimana kalau produksi pangan dunia tidak cukup,” katanya lagi. Hal ini terlihat dari begitu mudahnya produk-produk pertanian dari luar negeri yang mengalir. Berbagai produk holtikultura asing masuk ke pasar dalam negeri secara leluasa seperti wortel, daun bawang, bawang merah, bawang putih, cabai, dan buah-buahan seperti apel, jeruk anggur, hingga beras, kedelai, jagung, dan gula. Kebijakan pemerintah membuka kran impor produk pertanian lewat pembebasan bea masuk 57 produk pangan merugikan petani

Foto: Istimewa

enurut putra begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo itu, pembangunan ekonomi harus melalui pertanian. Ia berpendapat Indonesia harus mencetak sawah baru dan lahan-lahan baru. “Yang sinis mengatakan dari mana tanahnya. Kita memiliki puluhan juta hutan rusak, tapi kaum liberal mau itu diberi HGU (hak guna usaha) ke perusahaan besar, dan ujungnya ke perusahaan asing,” terangnya pada Agrofarm. Ia juga menyayangkan kecenderungan di Indonesia, yang lebih memilih menanam karet dan kelapa sawit.  “Maunya tanam karet dan kelapa sawit, kalau nanti ada kesulitan pangan, bisakah kita makan karet,” ujar mantan Danjen Kopassus itu. Indonesia dengan lahan pertanian dan perkebunan yang luas ternyata

lokal. Pemerintah seharusnya mengalokasikan 10% dana APBN untuk peningkatan produksi pangan dan pertanian serta ada beberapa komoditi yang disubsidi Bulog.” Oleh karenanya, sudah sepatutnya, menurut Prabowo, sistem perekonomian yang dianut bangsa ini diubah. Diperlukan keberpihakan efektif (effective political will) yang diikuti dengan reorientasi dan penajaman kembali strategi dan kebijakan pembangunan nasional. Semestinya dengan modal kemerdekaan yang telah dicapai dan kesatuan yang utuh serta kuat yang telah diperoleh, maka Indonesia sebagai bangsa dan negara, mampu berdaulat dalam seluruh bidang kehidupan. Namun nyatanya, menurut pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, kepentingan rakyat banyak sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tereliminasi. Dikalahkan oleh kepentingan serta dominasi asing. Memang negara-negara lain juga mengalami goncangan krisis ekonomi, tetapi dampak dan kemampuan untuk pulih Indonesia jauh lebih buruk dan lemah. ”Hal ini terutama disebabkan fundamental perekonomian nasional yang rapuh dan tidak berpondasi kokoh pada kaki sendiri,” tandasnya. Tak ayal, kondisi ini menunjukkan bahwa kelimpahan, keunggulan komparatif dan kompetitif sumber daya Indonesia belum sepenuhnya dimaksimalkan. ”Alhasil segala upaya serta usaha untuk membangun perekonomian nasional dalam kurun waktu sekitar 10 tahun, serasa sia-sia. Dan kita seakan memulai lagi dari nol,” tegasnya. Menurutnya, pertumbuhan yang telah dicapai ini pun jelas masih belum mampu membuat Indonesia mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Yaitu pengentasan kemiskinan dan penghapusan pengangguran. Belum lagi tujuan lainnya, yaitu memenuhi aspek pemerataan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perkembangan ekonomi harus melalui sektor pertanian

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

13


cover story

Keempat, kebocoran atau kecurangan lain seperti kegiatan ilegal di perikanan, kehutanan, pertambangan, penghindaran pajak dan penyelundupan lainnya. Harap Prabowo melalui kiprahnya di HKTI, petani Indonesia ini mampu punya posisi tawar tinggi. “Petani harus kuat dengan kemampuan yang dia miliki, sehingga mereka memiliki daya tawar yang tinggi dalam mengelola hasil pertanian mereka,” tegasnya. Lantas apa yang sudah dilakukan HKTI? “HKTI secara konkret melakukan peningkatan kemampuan dan kapasitas petani Indonesia sebagai ujung tombak produksi pangan nasional,” katanya. Pelatihan dan penyuluhan sering dilakukan oleh HKTI, misalnya dengan mengirimkan petani untuk ikut pelatihan di beberapa negara seperti Vietnam, Korea Selatan dan Jepang. Kemudian program pertukaran petani dengan Namibia. Menurut dia, petani Indonesia harus dapat menikmati harga beras yang di pasaran terus naik dengan menguasai proses pasca panen. Tidak lagi hanya memproduksi padi. Petani, lanjutnya, juga harus dapat

Foto: Istimewa

Di dalam bukunya, Membangun Kembali Indonesia Raya, Haluan Baru Menuju Kemakmuran (2009), Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang masih relatif rendah, rentan dan rapuh terhadap goncangan eksternal global serta belum merata dan berkeadilan tersebut secara prinsip dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, perekonomian nasional kurang memanfaatkan sekaligus memberdayakan keunggulan komparatif. Yakni posisi strategis Indonesia sebagai negara tropis dan posisi geopolitis –sebagai negara terbesar di Asia dan berada di tengah-tengah jalur perdagangan internasional terutama kawasan AsiaPasifik. Kedua, strategi dan kebijakan pembangunan nasional kurang optimal dalam mengelola, mengembangkan kelimpahan serta keunggulan kompetitif Indonesia yakni sumber daya baik alam, lahan dan laut, jumlah penduduk, dan kapital. Ketiga, belum dikembangkan dengan baik modal sosial seperti kelembagaan koperasi, nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan dan permusyawaratan.

14

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

menambah pendapatannya melalui pengembangan usaha tani yang terintegrasi dengan mengembangkan peternakan ikan patin dan sapi selain pertanian padi. Namun sayang, dalam kesulitan dan ketertinggalan petani itu, dunia perbankan menambah parahnya nasib petani. Perbankan milik pemerintah maupun swasta justru dengan mudahnya mengalokasikan sebagian besar kreditnya –dalam  triliunan rupiah— hanya pada satu perusahaan swasta untuk membiayai proyek apartemen bagi kalangan super kaya dan elit di kota Jakarta. Padahal bagi negara pertanian, pemenuhan kebutuhan pangan dilakukan dengan memacu kemampuan produksi domestik. Strategi dan kebijakan ini dilakukan oleh semua negara kuat dan besar di dunia. Sebut saja Amerika Serikat misalnya, hingga kini terus mendorong pembangunan teknologi dan infrastruktur yang menunjang pembangunan pertanian. Amerika adalah produsen dan eksportir utama komoditas pangan dunia mulai dari jagung, kedelai, gandum hingga ayam broiler dan daging sapi. ”Pemerintah juga terkesan kurang tegas. Tak berani melindungi petani, dan pasar domestik dari serbuan impor serta penetrasi perdagangan internasional,” tegas  Prabowo. Menurutnya, untuk memperlancar dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pergerakan input serta output pertanian, keberadaan infrastruktur tidak hanya dibutuhkan untuk mendukung usaha agribisnis yang sudah ada, tapi juga untuk merangsang tumbuhnya usaha-usaha baru yang dibutuhkan petani dan keluarganya. Irigasi merupakan infrastruktur penting dalam pertanian, karena air mutlak dibutuhkan dalam budidaya pertanian. Idealnya sistem jaringan irigasi harus menjamin ketersediaan air untuk seluruh wilayah pertanian tanaman pangan, terutama padi. Pengembangan waduk dan sistem jaringan irigasi harus selaras dengan daya dukungnya. Dian Yuniarni


cover story

cover story

Dahlan

Iskan “Tak Ada Lagi Impor Beras”

Foto: Istimew a

Tahun ini tak ada impor beras lagi.  Ini janji Dahlan Iskan. Malu, ucapnya, kalau Indonesia masih mengimpor beras padahal negara agraris. Menteri BUMN itu yakin, dengan kinerja bulog selama dua tahun terakhir ini.  Bulan Juni lalu saja Bulog sudah berhasil menyerap 2,1 juta ton beras dalam negeri.  

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

15


cover story

“K

Foto: Bimo

ita negara agraris, tapi tahun lalu kita impor beras mencapai 1,7 juta ton atau setara dengan Rp 7 triliun. Tahun ini jangan sampai kita impor lagi. Bulog saat ini harus membentuk pasukan semut untuk menyerap beras petani,” tuturnya. Hasilnya, per Juni 2012 ini Bulog sudah berhasil menyerap 2,1 juta ton beras dalam negeri. Namun begitu, Dahlan tetap menekankan agar perolehan ini terus

16

ditingkatkan. “Ini jauh lebih baik dibandingkan Bulog selama dua tahun terakhir,” imbuhnya. Dahlan pun optimis kalau pemerintah tak akan melakukan impor beras lagi. “Rapat bulan depan, saya yakin diputuskan, pemerintah belum akan melakukan impor beras. Terlebih gudang-gudang Bulog sekarang sedang dipenuhi beras dari petani,” tegasnya. Ketika mengunjungi petani padi di Yogyakarta, Dahlan mengatakan optimismenya kalau program pro-beras BUMN yang ia canangkan akan berhasil. Ia mengklaim program gerakan produksi pangan sistem korporasi hingga saat ini berjalan efektif. Keberhasilan ini, menurut Dahlan, bisa dilihat dengan meningkatnya hasil produksi padi petani. Biasanya setiap masa tanam kedua hasil panen merosot hingga 40% karena kekayaan tanah atau unsur hara telah diserap padi yang ditanam pada masa tanam pertama.  Kini setelah dikelola secara korporasi penurunan hanya sekitar 0,3% atau menurun 3 kilogram per hektar. Menurut dia, pemerintah pada tahun ini telah melakukan rapat gabungan beberapa menteri membahas perlu-tidaknya Indonesia mengimpor beras, seperti pada bulan April, Juni ini, dan Juli mendatang. Dahlan mengatakan, bahwa hasil rapat koordinasi menteri pada bulan April 2012 memutuskan belum perlu mengimpor beras. Kemudian pada bulan Juni ini juga keputusannya sama, dan pada Juli ini mungkin ada rapat kembali. Pemerintah, kata dia, terus memantau perkembangan kondisi pangan, khususnya beras setiap bulan. Itu untuk menentukan keputusan, salah satunya berkaitan dengan perlu-tidaknya Indonesia melakukan impor beras. Pantauan dan monitor kondisi pangan, menurut dia, dilakukan rutin untuk menjamin ketersediaan stok beras. Sebab, katanya, jangan sampai diputuskan tidak impor, namun ternyata Indonesia malah kekurangan stok beras. “Rapat pada bulan Mei dan Juni 2012 memutuskan belum perlu impor beras. Untuk rapat pada Juli mendatang belum tahu. Oleh karena itu, saya belum berani berjanji. Namun saya yakin keputusan rapat Juli mendatang tetap sama,” katanya. Dahlan mengatakan, bahwa panen padi pada tahun lalu mengalami penurunan hingga 40 persen, sehingga pemerintah pada tahun ini berupaya meningkatkan panen dengan memperhatikan aspek benih, tanah, pupuk, dan pembasmi hama. “Saya telah instruksikan tiga BUMN, yakni Bulog, PT Pertani, dan PT Sang Hyang Seri untuk serius menangani ini agar panen tahun ini tak lagi turun. Akan memalukan karena Indonesia adalah negara agraris,” katanya. Gerakan-gerakan pangan yang dilakukan, kata Dahlan, memanfaatkan lahan petani hingga 10 ribu hektare lebih. Nantinya akan terus bekerja keras hingga mencapai 600 ribu hektare agar hasilnya dirasakan lebih maksimal. DY

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012


cover story

cover story

Sutarto Alimoeso, Direktur Utama Perum Bulog

“Jika Bulog Dibubarkan, Ada Negara dalam Negara”

B

agi Sutarto Alimoeso, apapun itu payung hukumnya mengenai tata niaga beras, ia berharap beras jangan dilempar ke

Foto: Bimo

RUU pangan tengah digodok di DPR saat ini.  Bulog yang menjadi garda terdepan untuk membela petani atas ketersediaan beras, dua tahun ini sudah berbenah hinggajungkir balik 180 derajat.  Sistim jaringan semut dan dorong tarik diharapkan bisa menyerap gabah petani guna memenuhi gudanggudang bulog.

pasar bebas. Karena beras sebagai bahan pangan rakyat Indonesia ini berada di posisi strategis. Pihaknya juga tidak ingin dikambing-hitamkan jika ada impor

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

beras. Sebab impor diperlukan agar rakyat tidak lapar karena kurang beras.  Dan bagaimana jika Bulog dibubarkan? “Jangan ada negara dalam negaralah,” jawabnya filosofis.

17


cover story

Inilah wawancara wartawan Agrofarm, Irsa Fitri dan Dian Yuniarni dengan Sutarto Alimoeso, Direktur Utama Bulog itu. Apa alasan UU Pangan No.7 Tahun 1996 harus direvisi? Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang agraris. Di lain pihak pertanian harus dicukupi agar ketersedian pangan di dalam negeri ini dapat dipenuhi. UU pangan No 7 tahun 1996 ini dirasakan belum pas untuk kondisi saat ini.  Kita tak bisa mengelak dari impor, jika itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan pangan. Memang UU Pangan yang ada ini adalah inisiatif DPR. UU pangan yang lama dipandang belum memenuhi kondisi saat ini, sehingga diperlukan revisi. Dengan adanya badan otoritas pangan, bagaimana peran Bulog ke depannya? Di dalam penyediaan pangan nasional banyak kesulitan yang dijumpai. Kita harus melihat aspek hukum dalam UU Pangan saat ini. Dalam rangka implementasinya akan berhubungan dengan institusi yang mengurusi pangan. Perubahanperubahan saat ini belum mampu

dipakai untuk menuju kemandirian pangan. Saat ini belum ada kebijakan yang jelas untuk mensinergikan unitunit yang lain. Siapa yang memiliki otoritas yang mengurus pangan untuk mewujudkan kemandirian. Disini perlunya  peraturan yang mendukung operasionalnya, perlunya badan otoritas kuat  untuk pangan  yang diatur dalam UU. Pangan adalah hal yang strategis. Tidak bisa dilepas di pasar bebas begitu saja, karena akan berdampak pada bidang sosial, politik, pertahanan dan keamanan. Menteri Pertanian harus menyusun itu. Siapa regulatornya, Perum Bulog mau ditempatkan dimana. Bulog ini tetap harus ada. Kita harus melihat mekanisma pasar saat ini. Dulu yang main beras belum sebesar sekarang ini.  Farm-farm yang besar telah bermain di beras saat ini. Jika beras ini dilepas ke pasar bebas, seperti apa jadinya. Tidak ada ruang sedikit pun buat petani bisa mandiri. Bagaimana peran Bulog dalam mendukung swasembada pangan? Bulog saat ini sedang melakukan perubahan paradigma. Bulog sudah mulai melirik on farm, mulai hilir dan hulu. Ada tiga bidang usaha yang

kini sedang dijalankan. Pertama, unit pengolahan gabah plus, dua, memiliki usaha  angkutan untuk distribusi, dan ketiga outlet yakni Bulogmart. Bulogmart ini diadakan untuk menjamin ketersediaan beras, gula dan minyak goreng. Dengan jaringan ini tentu mendukung  mata rantai yang kuat. Target Bulog dalam menyerap beras petani  yakni 40 juta ton dengan nilai Rp 250 triliun. Saat ini  sudah menyiapkan kredit di Bank Rp 15 triliun. Sampai bulan ini sudah terserap 2,3 juta ton. Dan uang yang sudah kembali ada Rp 5 triliun. Jika sudah begitu mengapa kita selalu impor beras Selalu ada sejarah mengapa kita impor. Impor tidaknya itu berada di kewenangan pemerintah.  Jika beras tak cukup produksinya, untuk memenuhinya kita harus impor.  Jutaan rakyat Indonesia ini harus makan nasi. Jadi kalau impor jangan selalu disalahkan Bulog, apalagi jika dikaitkan dengan bulog suka impor untuk mendapatkan fee. Ketika impor besar-besaran terjadi dalam kurun waktu 20102011, itu karena memang produksi defisit. Terkadang data juga sangat menyesatkan pihak-pihak terkait. Yang mengurus produksi menyatakan kalau kita sedang masa panen, dan menyebutkan angka.  Namun sebenarnya di lapangan kita sudah mencari gabah petani. Mengurus beras ini tidak mudah.  Beras itu tak tahan lama. Enam bulan saja sudah kewalahan jika ditaruh di gudang. ini

Kenapa, sepertinya di dalam penyelenggaraan penyediaan pangan nasional, banyak kesulitan yang ditemui. Dasar hukum peraturam UU yang berlaku termasuk UU Pangan. Dalam perangkat implementasi adalah institusi yang mengurus pangan, belum mampu dipakai untuk mengkoordinasikan, untuk mencapai kedaulatan, kemandirian pangan. Bagaimana kita mensinergikan? Dari aspek operasionalisasinya. Siapakah yang memiliki otoritas, yang menentukan pangan? Banyak pihak

Foto: Istimewa

18

Jika dikaitkan dengan UU Pangan

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012


cover story

Jika ada badan ketahanan pangan itu, nanti Bulog berada dimana?     Tergantung pemerintah. Pemerintah yang menentukan. Pangan strategis. Tidak bisa dilepas di pasar bebas, karena pangan bisa mewarnai sosial, politik, pertahanan. Pangan yang strategis itu tidak bisa dilepas oleh mekanisme pasar. Nanti kalau sudah ada, kementerian pertanian seyogianya sudah bisa mengurus pangan. Ini perlunya regulator ini. Persoalan Bulog mau ditempatkan kemana, sesuai dengan regulator ini. Bulog harus tetap ada, karena yang bertugas operasional stabilitas pangan. Terserah bentuknya apa. Sekarang Perum, atau mau dibentuk apa yang penting fungsional, yang menangani beras dan komoditas. Pangan harus ada operatornya dari pemerintah. Di tangan-tangan pasar bebas, itu akan mengganggu stabilitas. Sampai saat ini bagaimana penyerapan gabah oleh Bulog ? Selama ini Bulog menganut paradigm lama. Harga jatuh Bulog yang beli, kalau naik diserahkan pada mekanisma pasar. Kalau seperti itu  Bulog kan menunggu. Kalau harga naik lebih dari yang dikehendaki bagaimana? Sekarang paradigma kita ubah 180 derajat. Ketika saya masuk, paradigmanya sudah saya ganti dengan jemput bola. Tapi ini kan perlu waktu untuk mengubah paradigma itu.  Ketika tahun 2010 dimulai, ternyata gangguan begitu deras menghantam produksi beras nasional. Iklim yang tak bersahabat sampai hama. Saat ini begitu panen, kita langsung beli  seberapa pun itu. Maka strategi dorong tarik dan jaringa

Foto: Bimo

yang terkait saat ini dalam soal beras. Untuk membahas impor saja banyak pihak yang dilibatkan. Impor atau tidaknya itu harus dilakukan dengan cepat.  Dan permerintah menjamin payung hukumnya. Harus ada suatu badan yang memiliki kekuatan regulasi dan regulator pangan. Tentunya  dengan adanya satu tangan yang kuat,  yang dilandasi  hukum yang kuat.

semut itu sangat membantu. Produksi kecil maupun besar kita ambil. Dorong tarik dan jaringan semut itu bisa menangkal  tengkulak? Salah satu masalah yang belum selesai saat ini adalah 80 persen petani kita memiliki lahan sempit, secara ekonomis tidak menguntungkan. Maksimum harus punya 2 hektar. Jika semua petani punya 2 hektar saja, beras tak perlu mahal di kisaran Rp 6.000,- sampai Rp 9.000,- seperti saat ini. Sudah lahan kecil, petani itu terjerat preman dan juga tengkulak.  Sistim yang dipunya bulog saat ini kita bekerja sama dengan on farm dan juga kelompok tani. Kita punya unit  gabah plus, angkutan, dan Bulogmart. Dengan jaringan itu kita memotong tata niaga yang ruwet. Semestinya 80-85 persen tetap pasar. Jumlah 40 juta ton tidak mungkin Bulog serap  sendiri. Kita bekerja sampai saat hari ini Rp 15 triliun. Bulog ini bukan disubsidi dengan APBN.  Kita beli gabah disimpan pemerintah, kadang dipergunakan untuk salurkan raskin. Kita sudah beli ke petani, tapi pemasukannya nanti.  “Apa ndak pusing ngitungnya itu”

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Impor beras, Bulog selalu disalahkan, karena tidak  bisa serap gabah petani Beras yang diproduksi di dalam negeri untuk  pasar. Kalau itu cukup oke saja. Kalau tidak cukup pasti indikasinya harga naik dan langka. Kalau  langka Bulog mengeluarkan  stoknya. Harga itu dibentuk dari supply dan demand. Jika supply tersendat harga naik. Dulu spekulan kecil-kecil, bermain di beras ini. Sekarang spekulan besar. Bulog tak mau pangan ini seperti minyak goreng yang selalu stoknya kurang.  Ini karena tak ada regulator yang mengatur. Pemainnya gede. Ke depan, Bulogmart ini akan memegang minyak goreng juga. Terkait dengan UU Pangan? Pasti ini tantangan.  Pasti banyak yang menghambat karena banyak kepentingan yang terganggu. Itu perlunya UU  untuk  memback-up.  Bulog harus mempunyai kekuatan powerfull. Jika Bulog dibubarka, pasar bebas akan berlaku. Jika tak diberi kewenangan bisa jadi akan tumpang tindih. Jangan ada negara di dalam negaralah.

19


cover story

cover Khudori, Pengamat Pertanian story

“Badan Otonomi Pangan Harus Sekuat Menteri Koordinator”

D

ewan Perwakilan Rakyat, lewat Komisi IV yang membidangi masalah pertanian mengusulkan revisi UU Pangan yang dinilai telah usang. Sayangnya, hingga kini UU yang dinilai  lebih punya greget dalam merumuskan kebijakan pangan itu tak juga disahkan karena deadlock di sisi pembentukan badan. Berikut pandangan pengamat pertanian, Khudori terkait dengan revisi UU Pangan.

20

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Foto - foto: Dok Pribadi

Sejak tahun 1984, Indonesia tidak pernah lagi menembus swasembada untuk kebutuhan pangannya. Berbagai upaya telah dilakukan. Dari sisi anggaran, subsidi telah digelontor,  tetapi tetap saja masih tidak cukup mengejar target  itu.


cover story

“Revisi UU Pangan merupakan inisiatif DPR. Tapi, hingga kini masih banyak persoalan yang harus dituntaskan, utamanya soal Badan Otoritas Pangan yang masih deadlock,” ujar Khudori dalam satu perbincangan dengan Agrofarm di Jakarta.  Dengan badan itu, kata Khudori, DPR berharap seluruh persoalan yang menyangkut soal pangan, mulai dari perencanaan, produksi  sampai kepada pendistribusian  pangan dikomando di satu badan. Persoalan lemahnya koordinasi antar-instansi tidak lagi berulang.  Dengan fungsi yang demikian besar, timbul pertanyaan  besar, bagaimana dengan kementerian yang telah ada. Seperti kementerian pertanian  yang mengurusi produksi, kementerian perdagangan yang mengurusi impor beras, dan lembaga-lembaga lain yang terkait.  Khudori mengakui, bahwa untuk menangani masalah beras yang tidak pernah kunjung selesai, Indonesia butuh lembaga khusus yang kuat, yang bisa menjangkau seluruh kementerian di tingkat pusat, dan punya kuku di tingkat daerah. “Pengalaman menunjukkan, bahwa ada persoalan besar soal kelembagaan, untuk mendapatkan swasembada pangan dalam sepuluh tahun terakhir,” katanya.  Dia mencontohkan, kuatnya posisi pemerintah daerah terkait dengan pangan. UU Pemerintahan Daerah No. 34 Tahun 2004, yang memberikan kewenangan kepada pemda, kecuali  sektor pertahanan, fiskal,  moneter, hukum dan agama.  “Hal lain, termasuk pangan menjadi urusan pemda. Tapi, saat terjadi kelaparan, pemda tidak mampu menangani itu, dan  itu menyulitkan  pemerintah pusat,” katanya.  Hal demikian terjadi karena tidak adanya badan khusus yang menangani itu. Di era Presiden Soehato yang sangat powerfull, penuntasan masalah itu cukup dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan  setingkat eselon I. “Itu terjadi karena Soeharto sangat kuat. Dia bilang A,

semua A,” katanya.  Kondisi itu sulit terrealisasi di era sekarang karena lemahnya koordinasi antara kementerian dan lembaga. “Sebut saja, contoh, kementerian yang  getol menggalakkan produks padi, di tempat lain kementerian perdagangan membuka impor lebarlebar. Koordinasi memang  sangat sulit disini,” katanya.  Saat ini, katanya,  kewenangan pangan diserahkan kepada Badan Ketahanan Pangan, sehingga persoalan masalah pangan tidak pernah selesai dan dapat dilakukan dengan koordinasi baik. “Jangankan di  tigkat eselon I, antara kementerian saja, seperti antara kementerian pertanian, kementerian perdagangan, dan kementerian perindustrian selalu  menimbulkan masalah dengan koordinasi. Benturan kepentingan tidak pernah selesai, karena ego kementerian begitu kuat,” katanya.  Terkait dengan itu, Khudori tetap menilai penting membentuk kelembagaan baru yang punya kekuatan untuk melakukan koordinasi, baik di tingkat kementerian di pusat maupun melakukan kooordinasi dengan pemerintahan daerah.  “Yang jelas, lembaga itu dibutuhkan,” tegasnya.  Pentingnya membentuk  badan yang kuat yang mengurusi masalah pangan sangat penting karena dampaknya cukup besar bagi stabilitas suatu negara. “Bahkan soal pangan di negara-negara Uni Eropa dibentuk  dengan level setingkat menteri koordinator,” katanya.  Dengan level yang cukup tinggi, kata Khudori, setiap kebijakan yang dirumuskan untuk badan otoritas pangan  di sana, ditaati di level-level di bawahnya. “Badan itu merumuskan kebijakan-kebijakan terkait pangan, sementara eksekusinya di level teknis.  Seperti kementerian pertanian mengerjakan apa, kementerian perdagangan mengerjakan apa, bidang penugasannya jelas,” katanya.  Lemahnya koordinasi di tingkat kementerian menjadi salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan produksi beras nasional. “Selama ini kan yang ditonjolkan egoisme antar-

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

kementerian. Itu yang menyebabkan upaya-upaya menuju swasembada pangan menjadi terbengkalai,” kritiknya.  Bukan  itu saja. Pentingnya badan otonomi pangan yang kuat sangat dibutuhkan agar berbagai kebijakan yang dirumuskan bisa sampai ke daerah. “Saat  ini kan tidak demikian,” imbuhnya.  Khudori mencontohkan, bahwa perangkat dinas di pemerintah daerah, baik tingkat I maupun tingkat II lebih mengacu kepada pemerintah propinsi dan kabupaten dibanding kementerian pertanian yang mengurusi masalah pangan. Banyak kebijakan kementerian pertanian yang dirumuskan di pusat menjadi bermasalah saat pemda tidak mengindahkannya. “Ini harus dicari jalan keluarnya.  Pemerintah pusat  harus mengefektifkan dan memperkuat kaki tangan di daerah. Soal ini sepertinya belum dituangkan secara spesifik di revisi UU pangan yang baru,” katanya.  Khudori juga menyoroti masalah alokasi anggaran untuk kementerian pertanian yang sangat tidak ideal. “Saat ini tenaga kerja yang bekerja di sector pertanian sekitar 42-43 persen dari total tenaga kerja yang ada. Sementara anggaran yang langsung sekitar Rp 17 triliun,”  katanya.  Bandingkan dengan

21


Foto: Bimo

cover story

negara-negara  di kawasan yang  mengalokasikan dana cukup besar untuk anggaran pertaniannya. Sebut saja, Korea Selatan yang tidak lagi bergantung  ke sektor pertanian, alokasi  anggarannya masih sangat besar. “Mungkin mencapai dua  persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bandingkan dengan Indonesia yang masih di bawah 1 persen di bawah PDB,” katanya.  Menurutnya, semakin maju suatu negara, semakin peduli terhadap langkah-langkah untuk memajukan sector pertanian. “Jangan bayangkan negara-negara yang sudah sangat maju tidak care lagi dengan sektor pertaniannya. Justru negara-negara tersebut sangat  care  dengan menyediakaan anggaran subsidi yang sangat besar,” katanya.  Meski telah menjadi negara industri, kata Khudori,  subsidi  untuk sektor pertanian menjadi sangat penting. “Pangan dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas. Karena itu, subsidi pertanian yang

22

diberikan negara maju kepada petaninya masih sangat kuat. Di kita justru sebaliknya,” katanya mencibir. Kalaupun ada, alokasinya masih dipertanyakan. Dicontohkan, terkait subsidi pupuk, yang skemanya masih dipertanyakan, karena yang menikmati bukan petani. “Dalam subsidi pupuk, subsidi diberikan dalam bentuk gas, sehingga yang menikmati adalah pabrik pupuk. Ketika petani membeli, petani hampir tidak pernah membeli sesuai HET (harga eceran tertinggi-red). Padahal, pabrik berkewajiban untuk memberikan harga pupuk dengan harga HET,” katanya.  Khudori juga mencermati masalah lahan yang jumlahnya semakin susut. Konversi lahan pertanian ke sektor non-pertanian lebih tinggi dibanding pencetakan sawah.  Ia mengingatkan, terdapat banyak lahan padi yang telah terkonversi, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Hal itu membuat luas lahan panen padi di Indonesia

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

pada saat ini hanya sekitar 12 juta hektare. Aspek selanjutnya yang harus diperhatikan adalah infrastruktur, terutama dalam memperbaiki fasilitas irigasi yang tingkat kerusakannya diperkirakan telah mencapai sekitar 50 persen. “Rendahnya alokasi anggaran infrastruktur menyebabkan pembangunan irigasi dan perawatan irigasi menjadi terbengkalai. Terbatasnya supply air untuk irigasi menyebabkan produksi pertanian menjadi susut,” katanya. Menurutnya, pengalokasian anggaran di bidang pertanian yang memadai dan cukup sangat penting untuk mengoptimalkan pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.  “Dengan berbagai permasalahan ini, badan otoritas pangan  yang powerfull sangat dibutuhkan, khususnya dalam melakukan koordinasi untuk mengejar swasembada pangan yang sejak 1984 tidak pernah berulang lagi,” papar Khudori. iin achmad


cover story

M

emasuki Jalan Kalibata Timur I, Jakarta Selatan, fisi k bangunan salon terlihat megah dan indah. Nuansa hijau begitu dominan membalut bangunan itu. Masuk ke dalam gedung, wewangian aroma teraphy dan rempahrempah tercium. Relaksasi pun akan dirasakan pengunjung. Senyum dan sapaan ramah para staf siap melayani dan membimbing para tamu yang

Jeng Ana Salon Aura Spa

Foto - foto: Dok

Salon Aura Spa Jeng Ana kini bisa disebut salon atau spa yang berkelas di pusat Kota Jakarta. Pasalnya lokasinya yang strategis berada di Jalan Kalibata Timur I No.47 (Belakang Taman Makam Pahlawan) ini bisa menjadi pilihan bagi para kaum metropolis untuk melepaskan penat dari aktifitas seharihari. Gedung mewah bergaya kubah ini begitu nyaman. Layanan spa-nya setara dengan layanan spa bertaraf internasional. Seperti apakah sensasi dari layanan perawatan dan kebugarannya?

datang. Mulai dari perawatan sampai selesai dan pulang. Sesuai dengan jenis layanan yang meliputi hampir seluruh kebutuhan kecantikan dan kebugaran, Salon Aura Spa Jeng Ana didukung fasilitas dan perangkat salon yang lengkap. Semua itu mempergunakan produk terkini. Dengan suasana ruangan yang nyaman, bersih dan privasi yang terjaga, maka tak mengherankan bila banyak kalangan public figure menjadikan Salon

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Aura Spa Jeng Ana sebagai pilihan. “Kami cukup paham akan hal itu. Karenanya, Salon Aura Spa Jeng Ana benar-benar memperhatikan berbagai hal yang bisa membuat customer merasa aman dan nyaman. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas yang pantas untuk disebut berkelas,� ujar Jeng Ana di suatu siang di kliniknya. Aura Spa menurut Jeng Ana, salah satu andalan yang banyak diminati

23


inspirasi

para pelanggan. Hal ini tidak lepas dari pelayanan dan fasilitas yang selalu terjaga kualitasnya. Ruangan spa sengaja dibangun dengan menggunakan bahan-bahan yang bercita rasa tinggi, sehingga membuat pelanggan merasa betah meskipun harus berlama-lama disini. Tenaga-tenaga spa, lanjut wanita bernama lengkap Ina Soviana ini sudah terlatih keterampilannya. Mereka bekerja secara profesional tanpa mengenyampingkan adat dan tata krama sebagai orang Timur. “Dan yang paling penting adalah kekhasan spa kami yang mengandalkan produkproduk hasil ramuan sendiri, yakni hasil ramuan dari saya sendiri,” ucap wanita cantik berkerudung ini.

Langganan Selebritis Sebagai salon milik Ratu Herbal Indonesia, Salon Aura Spa Jeng Ana tentu memiliki kekhasan sesuai dengan keahlian Jeng Ana. Inilah yang menyebabkan salon ini berada di deretan terdepan dalam layanannya. Nilai plus ini yang menjadi alasan kenapa banyak kalangan selebritis yang memilih untuk menjadi pelanggannya. Terlalu banyak untuk disebutkan siapa saja mereka. Diantaranya yang sudah beberapa kali diberitakan media adalah Trio Macan, Ratna Listy, Saipul Jamil, Ayu Soraya, dan banyak lagi lainnya. Di antara puluhan jenis layanan

24

yang ditawarkan Salon Aura Spa Jeng Ana ternyata paket khusus yang menjadi primadona bagi kalangan pelanggan. Hal ini tidak lepas dari ciri khas dan sekaligus kualitas layanan khusus itu yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelanggan. Apa sajakah paket yang menjadi andalan tersebut? Inilah itu :

1. Totok Wajah:

Sesuai dengan namanya, totok wajah merupakan bentuk terapi untuk meningkatkan performa wajah. Dengan terapi ini, wajah Anda yang semula nampak tegang dan kusut akan berubah menjadi lebih cerah dan segar. Begitu juga bagi Anda yang memiliki masalah berupa kerutan di beberapa bagian wajah yang mengganggu kecantikan Anda, maka terapi ini sangat tepat untuk menjadi pilihan. Pasalnya, Totok Wajah akan membantu mengurangi atau bahkan menghilangkan kerutan-kerutan yang ada di wajah Anda. Layanan jenis ini mungkin saja bisa ditemui di salon atau spa lainnya, tetapi Salon Aura Spa Jeng Ana punya cara dan teknik tersendiri. “Kami tidak hanya mengandalkan terapi berupa pemijatan pada titik-titik tertentu pada bagian

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

wajah Anda, tetapi juga membekali Anda dengan ramuan herbal hasil racikan khusus Jeng Ana sendiri,” kata Jeng Ana.

2. Totok Aura

Totok Aura kini sedang ngetren di kalangan para penikmat jasa salon dan spa. Wajar bila kemudian bermunculan salon atau spa yang menawarkan jasa layanan ini sekadar untuk memanfaatkan potensi pasar. ”Tetapi kehadiran kami dalam layanan ini sama sekali bukan karena latah atau ikut-ikutan. Salah satu kelebihan yang dianugerahkan Tuhan kepada Jeng Ana sebagai pemilik salon ini justru terletak pada kemampuannya dalam menghidupkan dan memancarkan aura Anda,” ujarnya. Layanan Totok Aura pada Salon Aura Spa Jeng Ana betumpu pada terapi dengan menggunakan ramuanramuan herbal hasil racikan Jeng Ana sendiri. Baik untuk mandi rempah maupun untuk dikonsumsi secara rutin di rumah. “Rasakan sendiri bagaimana kepercayaan diri Anda setelah menjalani terapi Totok Aura di salon kami,” kata Jeng Ana.

3. Totok Miss V


payudara turun, muncul kerutan, dan sebagainya. Nah, Totok Payudara adalah salah satu solusi yang ditawarkan. Melalui teknik terapi pemijatan, penggunaan obat oles dan juga mengkonsumsi ramuan herbal racikan Jeng Ana, insyaAllah kondisi payudara Anda akan lebih kencang, mulus, dan yang pasti mampu meningkatkan kepercayaan diri Anda kembali.

5. Totok Perut

Jeng Ana

Salah satu keluhan dan masalah yang dihadapi kaum hawa adalah problem di seputar Miss V atau organ keperempuanan. Beraneka ragam masalah bisa terjadi pada alat kelamin wanita ini, mulai dari sekadar problem performa hingga penyakit yang membahayakan. Untuk berbagai jenis penyakit yang berhubungan dengan organ kewanitaan, Ratu Herbal Jeng Ana sudah menyediakan kliniknya, yakni Klinik Herbal Jeng Ana. Sedangkan mengenai perawatan dan peningkatan performanya, di Salon Aura Spa Jeng Ana inilah tempatnya. “Kami menyediakan terapi khusus yang kami sebut Totok Miss V. Layanan ini kami sediakan dengan maksud untuk membantu Anda dalam melakukan perawatan dan meningkatkan performa organ kewanitaan, sehingga Anda memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan merasakan kepuasan tersendiri dalam berhubungan dengan pasangan Anda,” ujarnya.

4. Totok Payudara

Bagi kaum perempuan, payudara merupakan salah satu bagian tubuh yang sangat menentukan daya tarik. Tidak sedikit perempuan kehilangan rasa percaya diri karena kondisi fisik payudaranya bermasalah, misalnya

Kondisi perut merupakan bagian tubuh yang paling sering dikeluhkan kaum perempuan, terutama bagi mereka yang sudah melahirkan. Bahkan banyak di antara kaum wanita yang menjadi minder karena kondisi perutnya yang jauh dari kondisi ideal, misalnya karena selulit, perut membuncit, dan sebagainya. Untuk membantu Anda mengatasi masalah ini, Totok Perut menjadi pilihan yang ditawarkan. Jeng Ana memiliki teknik tersendiri untuk mengatasi hal ini, baik teknik pemijatan maupun penggunaan ramuan herbal racikan Jeng Ana.

6. Totok Aura Mandi Rempah

Layanan jenis ini pada garis besarnya tidak jauh berbeda dengen Totok Aura. Perbedaannya hanya pada jenis paket layanan saja.

7. Obesitas

Sering mengeluhkan kondisi badan yang semakin hari semakin berlemak, sehingga mengganggu penampilan dan bahkan juga aktivitas sehari-hari. Nah untuk mengatasi problem kegemukan (obesitas) ini, Jeng Ana juga menyediakan layanan khusus. Melalui teknik terapi pemijatan pada titiktitik tertentu, penggunaan obat oles, mengkonsumsi ramuan herbal Jeng Ana, serta pengaturan pola makan yang benar, kiranya problem obesitas akan menjauh dari Anda.

Terapi Aura Mandi Rempah Setiap manusia memiliki aura. Zat yang diyakini berupa medan magnet berupa sinar yang menyelimuti sekujur tubuh itulah yang menentukan kepribadian, kesehatan, juga potensi

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

dan juga peruntungan masing-masing orang. Itulah sebabnya kondisi aura yang baik penting untuk dijaga demi kebaikan diri sendiri. Untuk itu Salon Aura Spa Jeng Ana menyediakan paket khusus untuk keperluan yang satu ini. Dengan racikan sejumlah bahan alamiah yang terdiri dari ramuan berupa dedaunan, biji-bijian, batang, dan akar-akaran, Jeng Ana menyingkirkan aura negatif yang menyelimuti tubuh pasien. Metode khas Jeng Ana ini disebut sebagai Terapi Aura Mandi Rempah. “Alhamdulillah, banyak pasien saya yang puas setelah saya tangani dengan terapi khusus ini,” ujar Jeng Ana. Terapi ini, menurut Jeng Ana, cocok untuk perempuan, terutama wanita karir. Aura-aura negatif yang menumpuk akibat kesibukan dan kepenatannya mengurusi pekerjaan di rumah dan juga di kantor bisa disingkirkan melalui terapi ini. Dengan kondisi yang fresh, pekerjaan dan karir akan berjalan baik. Begitu juga dengan urusan di rumah bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Jeng Ana membantah keras bila terapi ini bermuatan mistik atau klenik. Perempuan murah senyum ini bisa membuktikan bila semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah. “Terapi Aura Mandi Rempah ini sama sekali tidak berhubungan dengan masalah mistik. Semuanya serba ilmiah dan bisa dirumuskan secara nalar,” ungkapnya. Dia pun memberi contoh jenis herbal yang berkhasiat untuk Terapi Aura Mandi Rempah. Diantaranya akar pohon Palm Merah, menurut Jeng Ana, berkhasiat untuk menetralisir aura negatif yang ada di dalam tubuh. “Karena itu Palm Merah amat dianjurkan ditanam di depan rumah, karena auranya bisa menetralisir kekuatan jahat,” tegasnya. Banyak lagi jenis tanaman yang baik akar, daun maupun bijinya bisa digunakan untuk “mereparasi” Aura. Dengan meraciknya sedemikian rupa, lalu racikan rempah-rempah itu digunakan untuk berendam selama beberapa waktu, maka segala kekuatan negatif dan kesialan akan segera ternetralisir. Sebaliknya, kekuatan yang sifatnya baik atau positif akan kembali dominan. irsa pitri

25


Laporan

Utama

Setahun Moratorium

Foto: Istimewa

Dana Hibah Norwegia Tidak Jelas

K 26

eputusan Indonesia menerapkan moratorium hutan nasional, yakni menunda pemberian izin baru dan

menyempurnakan tata kelola hutan primer dan lahan gambut, ternyata dinilai tidak cukup kuat untuk mengurangi janji reduksi emisi karbon. Sialnya, penilaian miring ini justru datang dari Norwegia, yang telah

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Pemerintah Norwegia main lempar. Itu terkait janji reduksi emisi karbon. Setahun sudah kebijakan moratorium diterapkan pada hutan gambut Indonesia, tapi alihalih memberikan persetujuan pencairan dana sebesar 1 miliar dolar AS, malah nada miring dilontarkan. Menteri Lingkungan Hidup Norwegia, Bard Vegar Solhjell berujar, bahwa Moratorium yang dilakukan tidak cukup untuk mencapai janji memangkas emisi, untuk mengerem laju deforestasi.


Laporan

Firman Subagyo

meneken kerjasama dan menjanjikan hibah 1 miliar dolar AS. “Moratorium yang dilakukan tidak cukup untuk mencapai janji memangkas emisi, atau untuk mengerem laju deforestasi,” kata Menteri Lingkungan Hidup Norwegia, Bard Vegar Solhjell. Inilah untuk kali pertamanya pemerintah Norwegia mengindikasikan bahwa moratorium yang melahirkan Inpres Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut — dianggap tidak cukup untuk memenuhi janji mereduksi emisi sebesar 26% pada tahun 2020 mendatang. Menurut Solhjell, pihaknya memang terkesan dengan capaian Indonesia untuk meningkatkan transparansi di sektor kehutanan serta penerapan kebijakan yang lebih pro lingkungan dalam penggunaan lahan. Meski demikian, menurutnya, deforestasi terus terjadi di wilayah yang tidak tercakup dalam kebijakan moratorium. Terus terjadi secara ilegal pada kawasan hutan dan

lahan gambut kaya karbon. Solhjell menyoroti masih adanya izin untuk membuka lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dan tidak ada tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat. “Janji itu memang sangat progresif, tapi sekaligus juga sangat menantang untuk benarbenar dilakukan,” paparnya. Tak Jelas Akan Dicairkan Ketidak-jelasan dana hibah dari Norwegia itu diperkuat sejumlah anggota  DPR dari komisi IV yang melakukan lawatan ke parlemen dan pemerintah Norwegia. Dari hasil kunjungan pada 22-26 Maret itu, terungkap bahwa parlemen negara itu belum tentu memberikan persetujuan pencairan dana sebesar 1 miliar dolar AS. “Parlemen di sana menyampaikan kepada kami, bahwa mereka prinsipnya mendukung (LoI), tapi tidak ada jawaban sepatah-kata pun, bahwa mereka akan setuju untuk mengalokasikan anggaran. Belum ada kalimat itu,” kata Wakil Ketua Komisi IV yang juga ketua rombongan kunjungan tersebut, Firman Subagyo pada Agrofarm. Firman mengatakan, berdasarkan informasi yang dia dapat dari Duta Besar Indonesia untuk Norwegia, pihak parlemen di sana memang tidak terlibat dalam pembahasan LoI tersebut. “Itu resmi pernyataan dari Dubes Indonesia di sana,” katanya. Dia mengatakan, parlemen Norwegia memiliki peran strategis untuk menentukan apakah dana tersebut bisa dicairkan atau tidak. Itu setelah Indonesia menjalankan komitmen dalam LoI yang diteken pada Mei 2010 itu. Artinya, menurut Firman, dana kompensasi moratorium tebang sebesar 1 miliar dolar tersebut belum tentu bisa disetujui parlemen Norwegia untuk dicairkan. “Itu yang saya khawatirkan. Itu yang tidak terjawab oleh parlemen. Bahkan ketika kami tanyakan ke parlemen mereka bilang itu domainnya pemerintah. Namun ketika ditanyakan ke pemerintah, mereka bilang itu domain parlemen. Jadi lempar-lemparan,” kata politikus

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Foto: Istimewa

Foto: Bimo

Utama

Menteri Lingkungan Hidup Norwegia, Bard Vegar Solhjell.

dari Partai Golkar ini. Selain itu, menurut Firman, juga ada perbedaan interpretasi antara pemerintah Norwegia mengenai suspension. “Kalau suspension itu pengertian kami (DPR RI-red) adalah mengelola hutan secara berimbang, tapi ternyata di sana pengertiannya adalah stop menebang hutan,” ujarnya. Tapi soal interpretasi ini Firman bilang, pemerintah di sana menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia. Tapi di mata pengamat kehutanan IPB, Dodik Ridho Nurrochmat, sikap Norwegia itu sudah bisa ditebak jauh hari sebelumnya dan sekaligus membuktikan, bahwa kerjasama RI-Norwegia adalah sebuah perdagangan karbon. Indikasinya adalah ketidakadilan, di mana posisi tawar hanya dimiliki pembeli. “Apapun bantahannya, ini adalah perdagangan karbon. Juga jangan kaget kalau nanti Norwegia tidak mau membayar 1 miliar dolar AS,” pungkasnya.  Dian Yuniarni

27


Laporan

Utama

Alan Oxley, Chairman World Growth

“Moratorium Alibi Negara Kaya Redam Ekspor Indonesia”

A

lan Oxley dari lembaga non-profit World Growth membenarkan itu. Dia menyatakan, pemerintah Indonesia harus menyiapkan strategi khusus, dan pro-aktif melawan kampanye negatif soal produk kelapa sawit Indonesia itu. Apa yang melatari AS dan EU antipati terhadap sawit Indonesia, dan bagaimana pula soal ISPO dan bisnis sawit berkelanjutan? Berikut petikan wawancaranya. Dengan kampanye hitam atas sawit Indonesia, apa yang harus dilakukan Indonesia?

28

Pemerintah harus menunjukkan kepada para konsumen, bahwa minyak sawit Indonesia itu sangat layak dan memenuhi standar internasional. Langkah Indonesia dalam mengelola bisnis kelapa sawit berkelanjutan dinilai sudah tepat. Namun peran aktif pemerintah  sangat diperlukan untuk melepaskan jerat kampanye hitam,  karena

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Foto: Irsa

Telunjuk  Barat selalu mengarah miring pada kelapa sawit Indonesia. Kampanye hitam yang tidak jelas juntrungnya itu selalu digembargemborkan, hingga Indonesia jadi terdakwa perusak hutan dan penyumbang emisi karbon terbesar  buat dunia.


Laporan

Utama

hanya pemerintah yang bisa mengajukan protes resmi kepada WTO. Pada perkembangannya Indonesia kini sudah punya lembaga sendiri yang dinamakan ISPO yang nantinya akan memposisi sawit Indonesia punya nilai tawar tinggi. Sangat bagus sekali. Konsumen produk kelapa sawit Indonesia layak dikasih tahu bahwa produk tersebut berkelanjutan, termasuk dengan mendirikan Indonesia Sustainable Palm Commission. ISPO menyediakan alternatif sertifikasi berkelanjutan baik untuk produsen maupun konsumen. Hingga saat ini satu-satunya sistem yang berhasil memperlihatkan nilai berkelanjutan adalah ‘Roundtable on Sustainable Palm Oil’ yang memang diikuti oleh banyak perusahaan Indonesia. Artinya, mereka mendukung program kelapa sawit berkelanjutan. Sejumlah negara tampaknya selalu mencaricari kesalahan dalam bisnis kelapa sawit Indonesia. Bagaimana menurut anda? Ya kita  mengakui, bahwa sejumlah negara maju menerapkan aturan yang mendorong pengurangan impor produk dari Indonesia. Misalnya aturan Uni Eropa tentang “Renewable Energy Directive” yang tujuannya hanya untuk melindungi negara UE atas produk kelapa sawit atau biodiesel yang lebih murah karena produk biofuel mereka lebih mahal. Begitu juga yang diajukan oleh Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) Amerika Serikat, yaitu untuk mencegah pasar AS mendapatkan produk kelapa sawit yang lebih murah sebagai bahan bakar terbarukan. Menurut EPA, emisi gas rumah kaca minyak sawit Indonesia yang masuk ke pasar AS hanya sebesar 17 persen untuk biodiesel dan 11 persen untuk bahan bakar lestari, sehingga pemerintah AS menolak produk kelapa sawit dan turunannya asal Indonesia. Sedangkan di Australia ada usulan yang berasal dari partai hijau agar menaruh jumlah kandungan kelapa sawit dalam label produk yang mengandung kelapa sawit. Bagaimana Indonesia harus bersikap atas aturanaturan itu? Pemerintah Indonesia mengajukan keberatan secara resmi kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bahwa aturan-aturan tersebut masuk dalam kategori diskriminasi. Pemerintah Indonesia sudah mengajukan keberatan resmi itu kepada UE, tapi masalahnya, karena pembahasan kelapa sawit harus dilakukan oleh empat badan UE, maka negosiasi tidak dapat dilakukan secara teratur. Atas krisis Eropa saat ini, apa dampaknya bagi negara produsen kelapa sawit seperti Indonesia dan Malaysia? Terkait dengan krisis Eropa, akan berdampak kecil bagi negara produsen seperti Indonesia dan Malaysia, karena pasar terbesar kelapa sawit adalah negara berkembang

AS dan EU antipati terhadap sawit Indonesia

seperti China, India dan Amerika Latin. Bagaimana dengan Moratorium antara Indonesia dan Norwegia, seberapa besar pengaruhnya pada ekonomi Indonesia? Moratorium itu akan menghambat ekspor sektor pertanian Indonesia secara signifikan, diantaranya ekspor kayu, kertas, kelapa sawit, komoditas pertanian dan pertambangan. Memang Indonesia mengurangi emisi akibat deforestasi telah menjadi isu utama terkait perubahan iklim. Namun begitu, kajian terbaru isu itu tidak separah yang diduga sebelumnya. Untuk mengatasinya tidak membutuhkan perubahan radikal terhadap strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tidak seperti yang diusulkan para pemberi donor dan Bank Dunia, meskipun telah mengumpulkan dana sebesar USD 4 miliar untuk mendanai perubahan strategi ekonomi di sejumlah negaranegara berkembang. Jika begitu isu tentang hutan Indonesia ini hanya bualan dunia Barat saja? Well …., Bank Dunia kini mengakui bahwa estimasi mereka yang menyebutkan 17% dari emisis gas rumah kaca global berasal dari deforestasi merupakan taksiran yang terlalu tinggi. Tepatnya, taksiran ini sepertiga lebih tinggi dari angka yang sesungguhnya. LSM kelompok pro lingkungan hidup dari negara-negara kaya ingin meredam ekspor dari sejumlah industri Indonesia. Mereka menggunakan isu pelestarian lingkungan sebagai pembenaran dari tindakan tersebut. Mereka mengabaikan konsensus PBB yang menyerukan, bahwa pelestarian lingkungan tidak boleh menghambat laju perekonomian. Dian Yuniarni

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

29


Laporan

Utama

Achmad Mangga Barani,

Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SP)

“Kita Berharap Kebijakan Ini Tidak Dilanjutkan�

Foto: Istimewa

Moratorium pembukaan lahan perkebunan sawit (diantaranya) sudah berjalan setahun. Terjadi stagnasi perluasan kebun sawit. Pembukaan lapangan kerja baru tidak terjadi, dan kesejahteraan untuk petani juga terhenti.

A

da kesepakatan lain ketika perjanjian itu ditanda-tangani. Indonesia melakukan moratorium, dan pemerintah Norwegia mengucurkan dana hibah sebesar 1 miliar USD. Namun hingga kini dana

30

itu belum jelas. Ada banyak syarat yang dianggap belum layak, dan terkesan dipingpong ketika wakil rakyat berkunjung ke negara itu dan menanyakan soal pencairan hibah ini. Kenyataan itu menurut Achmad Mangga Barani, Ketua Forum

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SP) sudah terbaca jauh-jauh hari. Untuk itu mewakili anggotanya, pihaknya berharap moratorium tidak dilanjutkan. Sebab selain tidak produktif, moratorium ini juga menyalahi undang-undang.


Laporan

Utama

Bagaimana tanggapan anda soal satu tahun moratorium sawit? Moratorium selama satu tahun sudah berjalan dan kita berharap kebijakan ini tidak dilanjutkan. Pengalaman satu tahun terhadap moratorium untuk hutan primer dan lahan gambut untuk kepentingan budidaya sawit. Imbasnya bagi penduduk setempat atau para pengusaha sawit cukup mengganggu dalam memperbaiki kesejahteraan. Mereka berharap kepada pemerintah tidak melanjutkan kebijakan ini. FP2SP menyayangkan pemerintah tidak mengizinkan pembukaan lahan gambut untuk sawit yang di bawah 3 meter. Padahal ada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit. Gambut bisa dimanfaatkan untuk sawit. Ini pertama dan terakhir karena tidak ada manfaat yang signifikan terhadap masyarakat. Walaupun ada nilai A dari tim UKP4, tapi itu bermakna bagus karena sudah dikerjakan dan bukan nilai A dampaknya. UKP4 tak ubahnya lembaga departemen akan dinilai baik karena sudah dikerjakan. Bagaimana dengan landasan hukum soal gambut? Ada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Di dalam aturan itu terdapat ketentuan mengenai penggunaan gambut di bawah 3 meter itu bisa dimanfaatkan. Lantas ada Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 mengenai penundaan izin-izin baru pembukaan hutan primer dan lahan gambut. Aturan ini menjadi tumpang tindih. Tapi yang FP2SP persoalkan adalah jiwa dari aturan moratorium sawit. Ada larangan membuka lahan

Foto: Istimewa

Bentrok dengan kebijakan yang lain. Inilah lengkapnya wawancara wartawan Agrofarm, Beledug Bantolo dengan yang bersangkutan.

gambut itu tidak benar, lantaran untuk membuka sawit di lahan mineral sudah sulit. Walaupun Indonesia luas wilayahnya, namun untuk memperoleh lahan subur atau mineral untuk budidaya sawit sudah susah. Dan salah satu alternatifnya menggunakan lahan gambut dengan pengelolaan hati-hati. Jadi tidak masalah menggunakan lahan gambut. Peraturan moratorium juga tidak masalah karena tujuannya untuk mengurangi emisi gas efek rumah kaca. Apakah pengurangan emisi sudah berjalan? Itu tidak signifikan jika menghentikan sementara penggunaan lahan gambut dan hutan primer. Ini malah merugikan. Dari kalangan masyarakat meminta moratorium tidak dilanjutkan. Ada dua kutub, orang yang konsen terhadap lingkungan meminta dilakukan moratorium terus-menerus. Namun dari kalangan agronomis dan pelaku industry perkebunan sawit moratorium meminta dihentikan. Sekarang tinggal melihat keberpihakan pemerintah, apakah melanjutkan kebijakan ini atau tidak. Padahal saat ini kondisi lahan sangat

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

terbatas untuk melakukan budidaya sawit. Jangan dinina-bobokan dengan suara ada lahan yang terbuka luas yang bisa dimanfaatkan untuk sector perkebunan atau pertanian melalaui lahan terlantar atau hutan rusak. Intinya, di Indonesia kekurangan lahan, dan ada pihak yang mengatakan ada lahan terlantar 8 juta ha atau degredated land sekitar 60 juta ha itu tidak ada. Janji BPN maupun Kemenhut hingga kini belum terrealiasi untuk membagi-bagi lahan. Untuk mencari kebun plasma masyarakat sekitar 20% itu sulit. Kegagalan swasembada gula, beras, kedelai dan jagung tidak bisa tercapai karena masalah lahan. Apa dampak moratorium bagi pengembangan industry sawit ke depannya? Masalah industry perkebunan sawit tak hanya moratorium. Karena bila tidak bisa melakukan ekspansi kebun sawit, alternatifnya melakukan intensifikasi dengan pemeliharaan pohon sawit. Produksi pun dapat diperoleh jumlah yang besar. Ditargetkan pada tahun 2020 produksi minyak sawit mentah (CPO) mencapai 40 juta ton. Tanpa melakukan perluasan lahan itu produksi bisa tercapai, asalkan melakukan program intensifikasi. Saat ini rata-rata produktivitas CPO nasional sekitar 3 ton per hektar (ha), padahal ada perusahaan perkebunan swasta besar bisa mencapai 8-7 ton per ha. Sementara luas areal kebun sawit nasional sekitar 8 juta ha dengan tingkat produktivitas CPO nasional naik menjadi 5 ton per ha, produksi bisa mencapai 40 juta ton. Jadi tidak sulit untuk mencapai angka itu tanpa melakukan perluasan areal sawit. Tapi persoalannya, petani sudah sulit mencari lahan baru untuk menanam sawit. Berapa luas ekspansi lahan sawit per tahun? Paling besar per tahun 500.000 ha. Namun adanya moratorium umumnya

31


Laporan

Utama

mencapai 200.000-300.000 ha.

Bagaimana untuk menangkal isu lingkungan itu? Selama mengelola lahan sawit di lahan gambut atau lahan mineral dengan prinsip Good Agriculture Practise (GAP) dan sustainability tidak ada masalah. Ke depan arahnya pada pengembagan sustainability palm oil. Dalam dua tahun mendatang semua perkebunan sawit harus bersertifikat ISPO. Dimana semua perkebunan sawit yang telah terklasifikasi kelas I hingga III harus melakukan ISPO karena ini juga peraturan wajib (mandatory) dari pemerintah. Semua musti mengarah pada lingkungan dan kelanjutan berusaha. Jadi kita ingin menciptakan sawit yang berkelanjutan melalui sertifikasi ISPO. Ada tudingan dari LSM, sawit merusak hutan. Apa tanggapan anda? Hutan itu dilihat dari dua hal karena tidak tabu dan haram hukumnya dalam aturan kita membuka hutan untuk pembukaan perkebunan sawit. Di Indonesia ada hutan lindung dan konservasi memang tidak bisa dikonversi. Namun hutan produksi yang dapat konversi (HPK) bisa dibuka dan memang diperuntukkan bukan untuk hutan. Jenis hutan ini dirancang di luar sector kehutanan. Tidak haram untuk dimanfaatkan, karena hutan konversi. Ini diartikan orang asing, kita menggunakan lahan hutan untuk dikonversi jadi kebun sawit. Tidak ada masalah di Indonesia membuka hutan konversi karena diperuntukkan untuk sector lain. Determinasi ini untuk membesar-besarkan isu untuk menghambat perkembangan industry sawit.

32

Foto: Istimewa

Apakah Inpres ini sarat kepentingan asing? Saat ini di internasional isu yang lagi hangat adalah lingkungan. Salah satu cara untuk menghambat pengembangan industry sawit dengan melakukan kebijakan moratorium. Salah satunya melalui isu lingkungan.

Industri sawit sudah didiskriminasi

Bagaimana anda melihat pihak Norwegia terhadap hibah USD 1 miliar? Sebenarnya bantuan ini tidak nyata, dan implikasinya kecil terhadap Indonesia. Dalam kebijakan moratorium tidak ada artinya bagi penbangunan perkebunan sawit karena lebih banyak imbas investasi perkebunan sawit dibandingkan kucuran dana hibah tersebut. Salah satu keinginan internasional, bahwa Indonesia mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan melakukan moratorium pembukaan hutan primer dan gambut. Padahal banyak cara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi pembangunan pabrik otomotif atau pabrik AC, bukan mengurangi pembukaan perkebunan sawit. Jadi sector industry otomotif seharusnya juga diperlambat pertumbuhannya karena penyumbang emisi terbesar berasal dari kendaraan. Dan industry ini paling besar berada di negara maju, maka harus adil dalam komitmen pengurangan emisi gas karbon di dunia. Parahnya, negaranegara maju tidak mau mengurangi industrinya, sebaliknya melarang

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Indonesia membuka kebun sawit. Apakah industry sawit sudah didiskriminasi oleh kepentingan internasional? Benar, karena ada kepentingan agar sawit di Indonesia tidak berkembang. Ujung-ujungnya akar masalahnya adalah persaingan minyak nabati karena ada minyak bunga matahari, minyak kedelai dan minyak jagung. Apakah pemerintah sudah pro sawit? Salah satu kelemahan di negeri ini adalah tidak kompak dalam melihat sesuatu. Seharusnya pemerintah melihat sawit sebagai komoditas strategis karena keinginan kabinet sekarang ini menyangkut pro job, pro growth, pro poor dan pro environmental, bahwa sawit adalah jawabannya. Sawit bisa membuka lapangan pekerjaan, masyarakat tidak jadi miskin, ada pertumbuhan ekonomi dan memperbaik ilingkunagn lantaran tanaman tahunan. Jika pemerintah tidak pro dalam menangani sawit, industry tidak akan maju.


Laporan

Utama

Kuntoro Mangkusubroto, Ketua UKP4

“Moratorium Dapat Nilai

A Minus”

Foto: Istimewa

Setelah setahun berjalan, pelaksanaan moratorium hutan primer dan gambut yang tertuang dalam Instruksi Presiden No.10 Tahun 2011 memperoleh nilai A minus dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Hutan yang dimoratorium bertambah 379.000 hektar (ha).

“S

ecara keseluruhan, saya menilai moratorium menunjukkan peningkatan dan kemajuan dalam pelaksanaan, sudah mendekati excelent tapi masih kurang, jadi sekitar A minus. Moratorium ini akan dilanjutkan hingga masa berakhirnya pada tahun 2013,” kata Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto di kantornya. Kuntoro mengatakan banyak indikasi menunjukkan kemajuan baik

dalam segi disiplin dan pengetatan perijinan dari kementerian terkait, terutama dalam pencapaian utama untuk mewujudkan persamaan satu peta hutan yang pasti. “Kami lihat sekarang ini pihak kementerian tidak gampang memberikan ijin suatu pemegang konsesi kawasan hutan,” katanya. Menurutnya, selama ini, data luasan kawasan tutupan hutan yang terkena moratorium masih rancu karena masing-masing instansi

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

mengeluarkan peta yang berbedabeda sebagai dasar pengeluaran berbagai jenis ijin tata kelola. Beberapa instansi tersebut antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memiliki peta yang berbeda dalam berbagai jenis izin pemanfaatan lahan gambut dan hutan alam primer. “Sehingga menimbulkan tumpang tindih satu sama lain , tata kelola hutan yang carut-marut dan bisa

33


Laporan

menimbulkan konflik lahan yang serius,” katanya. Diketahui tahun lalu presiden mengeluarkan Inpres no 10/2011 mengenai penghentian sementara ijin pemanfaatan lahan primer dan gambut. Hal ini dilakukan untuk pencapaian target penurunan emisi 26 persen tahun 2020.

Hutan yang dimoratorium bertambah Revisi kedua perbaikan peta indikatif penundaan ijin baru (PIPIB) Mei 2012 menunjukkan penambahan luas tutupan lahan seluas 379.000 ha menjadi 65.753.810 hektar dari revisi November 2011 lalu seluas 65.374.251 hektar. “Saat ini luas tutupan lahan hutan yang dimoratorium seluas 65.753.810 ha atau bertambah 379.000 ha. Dengan begitu ijin di kawasan tersebut tidak lagi dikeluarkan,” kata Kuntoro. UKP4 mencatat, jumlah tersebut

34

terdiri dari hutan lindung dan suaka pelestarian alam seluas 51.221.334 ha, lahan gambut seluas 6.252.411 ha dan hutan primer seluas 8.273.064 ha. Penambahan ini berasal dari laporan sejumlah masyarakat yang mengklaim adanya penambahan kawasan hutan ataupun pengurangan kawasan hutan. “Ada 60 pengaduan klaim lahan di Kemenhut dengan luas penambahan wilayah seluas 862.000 ha dan pengurangan kawasan hutan seluas 482 ribu ha,” katanya. Diketahui, peta indikatif ini direvisi setiap 6 bulan untuk meningkatkan akurasi dari peta yang dihasilkan dari penambahan dan pengurangan wilayah yang tercakup dalam moratorium. Contohnya, kata dia, dengan mengeluarkan desa yang terletak pada tanah mineral wilayah gambut di kabupaten Kapuas Kalteng dan memasukkan kembali kawasan PT. Kalista Alam seluas 1.605 ha di Rawa Tripa, Nangroe Aceh Darussalam. beledug bantolo

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

Utama


Laporan

Utama Joko Supriyono, Sekjen GAPKI

“Dana Hibah Itu Beredar di Level Elit Saja”

Foto: Bimo

Indah di atas kertas, tapi tak sesuai kenyataan. Itu layak dialamatkan pada janji manis antara Norwegia dan Indonesia. Letter of Intern (LoI) tentang deforestasi hutan Indonesia hanya menggantang asap. Dana hibah USD 1 juta miliar yang dijanjikan tak jelas juntrungnya. Bak bola panas, uang  itu hanya berputar di tingkat elit saja. Petani hanya bisa gigit jari.

B

anyak yang menilai dua tahun moratorium yang dibuat pemerintah Indonesia dan Norwegia itu hanya akan menguap saja. Sekjen GAPKI, Joko Supriyono malah berpendapat, ada baiknya kalau lahan gambut yang di-moratorium itu dimanfaatkan untuk sektor riil yang lebih nyata pemanfaatannya ketimbang menunggu hibah yang tak

jelas tersebut. “Lebih bagus gambut itu dimanfatkan untuk budidaya pertanian yang lebih luas. Misalnya budidaya tanaman pangan yang dampaknya akan berimbas ke sektor riil, yang tentu saja lebih besar incomenya dibandingkan hibah USD 1 miliar tersebut,” ujar Joko Supriyono pada Agrofarm. Menurut Joko, hibah yang

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

dijanjikan itu ibarat investasi portofolio. Investasi yang tak jelas karena hanya menyentuh level elit saja. ”Nantinya dana itu hanya habis buat anggaran-anggaran saja. Biaya rapatlah, bayar konsultan, biaya perjalanan dinas. Gak ada sama  sekali menyentuh petani,” katanya. Mekanisme perjanjian yang sangat merugikan pelaku usaha yang bergerak di bidang sawit hendaknya tak terulang lagi. Menurut Joko, bisa-

35


Laporan

Foto: Bimo

Foto: Istimewa

Utama

bisa nanti kita akan distir oleh negara lain dengan isu lingkungan. Dan ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. “REDD ini baru skala kecil saja. Dan ini sudah banyak menimbulkan masalah. Bisa jadi nanti kita tidak boleh membuat apa-apa di lahan kita. Nantinya kita akan dijanjikan diberi dana semacam hibah,tapi tak jelas. Ini

sangat bahaya, “ ucapnya. Menurut Joko, petani sawit Indonesia cukup mumpuni menggarap lahannya. Mereka bisa sukses tanpa ada campur tangan pemerintah. Kalau mereka disubsidi lagi dengan pemerintah tentu saja akan lebih bagus produksi mereka. Sawit memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan nasional.  Sudah

sepantasnya moratorium itu tak usah diperpanjang lagi. “Jika kita menggunakan lahan itu dengan arif, tentu saja apa yang diinginkan di perkelapasawitan di Indonesia yang harus pro environment, pro job, pro poor dan pro growth dapat terwujud,”pungkasnya. Dian Yuniarni

L

ahan menipis, infrastruktur dan  tata ruang sampai moratorium yang tak jelas bidikannya membuat industri kelapa sawit Indonesia sulit untuk berekspansi. Akibatnya, perkebunan sawit hanya bisa mencapai 200-250 hektare (ha) per tahun. “Diperkirakan ekspansi ke depan masih akan lambat, paling mencapai 200-250 ribu per tahun dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan,” tutur Susanto Ketua  bidang pemasaran  Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) pada Agrofarm  di Hotel Intercontinental, Jakarta. Susanto mengatakan, tata ruang yang belum jelas pun menjadi faktor penghambat industri kelapa sawit untuk melakukan ekspansi. Meskipun ada beberapa pulau yang berpotensi, di antaranya pulau Kalimantan dan Sumatera yang akan menjadi bidikan khusus industri untuk melakukan ekspansi. “Masalah tata ruang belum selesai. Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau dan Sumatera Utara adalah daerah sentra kelapa sawit dan ekspansi ke depan,” tuturnya. Selain itu, Susanto mengatakan, saat ini infrastruktur

36

yang kurang memadai pun menjadi salah satu hambatan bagi industri kelapa sawit untuk berkembang. “Mengenai infrastruktur, khususnya jalan yang untuk menyambung ke sentra kelapa sawit, misalnya di Kalimantan masih kurang. Sumatera lumayan lebih baik,” terangnya. Sementara itu, untuk pelabuhan, Susanto menuturkan, pemerintah masih kurang dapat berkontribusi dalam mendukung industri ini. “Pelabuhan yang kita pakai masih Belawan dan Kumai. Untuk wilayah timur masih banyak wacana dan belum terrealisasi,”ungkapnya. Susanto menyebut, bahwa Pelabuhan Maloi di Sulawesi Selatan masih dalam tahap wacana sejak 5 tahun lalu, dan belum terrealisasi hingga saat ini.  Dian Yuniarni

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Foto: Bimo

Imbas Moratorium Ekspansi Lahan Sawit Melambat


Laporan

Utama Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan

“Moratorium Efektif Tekan Laju Deforestasi� Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, laju deforestasi atau kerusakan hutan turun drastis sejak pembentukan kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dan pasca penerapan moratorium izin pemanfaatan hutan primer dan gambut yang sudah berlangsung satu tahun.

“L

Foto: Bimo

aju deforestasi pada tahun 1996 - 2003 yang tadinya mencapai 3,5 juta hektar (ha) per tahun anjlok menjadi 450.000 ha pada kurun 2009-2011 menjadi 450.000 hektar pertahun. Artinya moratorium izin tebang hutan ada hasilnya dan terbukti efektif mengurangi kerusakan hutan,� kata Zulkifli di kantornya. Dia mencatat, laju deforestasi hutan pada masa orde baru sekitar tahun 1980-1996 mencapai 2 juta

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

37


Laporan

Utama

Foto: Bimo

ekonomi menjadi turun, tapi bisa juga industri tumbuh semua tumbuh, dan hutan juga bagus,” katanya. Sementara itu terkait evaluasi moratorium yang berada di bawah payung hukum Inpres 10/2011, Zulkifli memaparkan pemerintah telah menerbitkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PPIB) yang menjadi data terbaru dari PIPIB sebelumnya dengan menetapkan luasan hutan yang dimoratorium seluas 65.282.006 hektar.

Koreksi Peta Hutan Kemenhut mengoreksi luas kawasan hutan yang terkena moratorium dalam peta indikatif revisi II menjadi 65.282.006 hektar atau berbeda dengan versi yang sebelumnya dikeluarkan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) seluas 65.753.810 hektar. “Luas areal penindaan izin revisi II menjadi seluas 65.282.006 hektar atau berkurang sebesar 92.245 hektar dari revisi I pada November lalu seluas 65.374.251 hektar,” kata Menteri

Foto: Istimewa

hektar. Bahkan pada 1996-2003 laju deforestasi meningkat tajam menjadi 3,5 juta hektar per tahun. Kemudian menurun pada 2003-2006 menjadi 1,1 juta hektar per tahun, tahun 20062010 turun lagi menjadi 800 ribu hektar pertahun dan akhirnya 20102012 bisa turun menjadi 450 ribu ha. Menurutnya, meski ada moratorium, tak menghambat investasi di sektor kehutanan terutama pembangunan hutan tanaman industri (HTI) maupun kegiatan non kehutanan khususnya perkebun sawit.”Tidak berarti hutan yang baik

Kebun Kelapa Sawit

38

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Kehutanan. Menurut dia, luasan peta revisi II versi Kemenhut ini didapatkan karena adanya pengurangan luas hutan sebesar 125.961 hektar dan penambahan luas hutan areal konsesi gambut Rawa Tripa di Aceh sebesar 33.716 hektar. Dalam pelaksanaan revisi Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB), Kemenhut mendapatkan berbagai laporan dan survei lapangan terbaru serta masukan dari berbagai laporan masyarakat. “Kami adakan survei lahan gambut, konfirmasi bupati dan pemegang izin lokasi, hasil survei hutan primer, data pelepasan kawasan hutan dan pemutakhiran bidang tanah rekomendasi BPN,” kata menhut. Sementara itu, Dirjen Planologi Kemenhut Bambang Soepijanto mengatakan perbedaan luasan peta indikatif antara Kemenhut dan UKP4 terjadi karena perbedaan teknik perhitungan data. “UKP4 masih memasukkan izin HGU seluas 463.962 hektar yang sudah dilepas oleh Kemenhut sehingga ada selisih dan perbedaan data,” katanya. beledug bantolo


Laporan Sawit

Utama

Rusia Siap Imbal Dagang Sawit dengan Gandum Rusia bersedia meningkatkan impor minyak sawit mentah (CPO) asal Indonesia, jika Indonesia bisa mengimpor gandum secara langsung dari negeri itu. Saat ini volume ekspor CPO ke Rusia baru 323.000 ton. Padahal kebutuhan negeri itu mencapai 700.000 ton per tahun.

M

Foto: Istimewa

enteri Pertanian Suswono mengungkapkan, kesepakatan ini memang belum final. Namun peluang mengimpor gandum langsung dari Rusia terbuka lebar. “Ini perdagangan bebas. Kalau lebih kompetitif bisa saja langsung impor dari Rusia. Bisa ekspor langsung dari kedua pihak justru saling diuntungkan,� kata Suswono di kantornya. Suswono menambahkan, sebenarnya Rusia belum menunjukkan pasar sesungguhnya, karena kebutuhan CPO di Rusia di atas 700.000 ton. Tetapi impor dari Indonesia sekitar 323.000 ton, yang sisanya disuplai dari negara lain. Menurut Suswono, Rusia telah menggunakan minyak sawit sejak tahun 1970. Itu digunakan untuk pengolahan produk makanan, yang sampai saat ini belum ditemukan efek negatif terhadap kesehatan manusia. Suswono mengharapkan, melalui promosi langsung ke Rusia itu, volume ekspor minyak sawit ke negara itu pada tahun ini dapat naik 20% menjadi

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

39


Foto: Istimewa

Foto: Bimo

Menteri Pertanian Suswono

387.600 ton dibandingkan dengan tahun lalu 323.000 ton. Menurutnya, perdagangan minyak sawit Indonesia-Rusia masih dapat ditingkatkan. Pihaknya telah menjelaskan terhadap pihak Rusia, bahwa industri minyak kelapa sawit di Indonesia memiliki dampak multiflier effects seperti pengentasan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. Direktur Pemasaran Internasional Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementan Mesah Tarigan mengatakan, keinginan peningkatan kerja sama perdagangan IndonesiaRusia akan dilanjutkan dalam sidang komisi bersama pada 25-26 Juni di Moskow yang akan dipimpin oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Dia menjelaskan selama ini ekspor minyak sawit Indonesia ke Rusia dilakukan melalui Ukraina. Rusia membeli minyak sawit Indonesia dari Ukraina. Oleh karena itu, Rusia, katanya, menginginkan agar sawit Indonesia langsung dikirim ke Rusia tanpa melalui Ukraina lagi, sehingga harganya lebih murah. “Ekspor CPO langsung ke Rusia, selama ini Rusia membeli minyak sawit dari Ukraina. Kerja sama ini diharapkan ekspor minyak sawit bisa langsung masuk ke Rusia,� ujarnya. Di sisi lain, Rusia meminta agar Indonesia mengimpor gandum asal negara itu. Selama ini, 100% kebutuhan gandum Indonesia masih diimpor. Mesah menjelaskan selama

AgroFarm40 l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Rusia bersedia meningkatkan impor CPO Indonesia

ini Indonesia impor gandum dari Australia, Turki, Bangladesh, dan negara lainnya. Namun, Turki justru membeli gandum dari Rusia, lalu dijual kembali ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. “Nanti dibahas dalam komisi bersama. Kalau gandum dapat diimpor langsung dari Rusia, maka harganya akan lebih murah. Makanya kita lihat. Jika pernyataan dari Rusia ini benar, maka itu jelas akan lebih murah.� Perdagangan sawit melalui Ukraina sudah terjadi sejak lama, karena tata niaga memang seperti itu, sehingga Ukraina menjadi trader. Rusia harus membeli CPO lebih mahal dari Ukraina dibandingkan jika langsung membeli dari Indonesia. Kebutuhan minyak nabati di Rusia sangat besar. Selama ini, kebutuhan minyak nabati di negara itu masih berasal dari minyak kedelai asal Amerika Serikat. Suwono menambahkan asosiasi importir minyak sawit Rusia mengharapkan ada peningkatan kerja sama perdagangan minyak sawit Indonesia dengan Rusia. Asosiasi itu, katanya, mengusulkan agar Indonesia membentuk Indonesian Palm Oil Council di Rusia yang bertugas sebagai duta minyak sawit Indonesia. Malaysia justru sudah memiliki palm oil council di Rusia. Namun, produksi minyak sawit Malaysia lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia yang terus meningkat, sehingga potensi peningkatan volume ekspor komoditas

itu ke Rusia masih besar. Suswono menuturkan dalam pertemuan bilateral IndonesiaRusia, kedua negara membahas perkembangan draft review MoU pertanian, pengembangan kerja sama pertanian, program green campaign sawit serta menjajaki kemungkinan pasar Rusia untuk buah tropis seperti salak, mangga, dan manggis. Mentan menyatakan pihaknya juga melakukan promosi minyak sawit ke Berlin Jerman. Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Jerman pada 2011 sebanyak 266.000 ton. Dia mengharapkan volume ekspor CPO dan produk turunan ke Jerman pada tahun ini naik 20% dibandingkan dengan tahun lalu. Promosi itu, katanya, menyampaikan kepada Jerman bahwa Indonesia akan melaksanakan Indonesian Sustainability Palm Oil (ISPO) yang akan berlaku wajib pada 2015. Hal itu, katanya, sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, Menteri Pertanian Jerman menghimbau pihak Indonesia untuk terus berkomunikasi dengan stakeholders sawit di Jerman dan mengusulkan adanya MoU dalam penyelesaian masalah-masalah perdagangan produk pertanian antar kedua negara yang diharapkan dapat ditandatangani pada saat kunjungan Kanselir Jerman ke Jakarta pada Juli mendatang. beledug bantolo


Sawit

Pengurus Gapki Dilantik

Fokus Tangani Persoalan Dalam Negeri

Foto: Bimo

Masalah tata ruang, regulasi fiscal, perpajakan dan infrastruktur masih menjadi ganjalan industry sawit ke depan. Untuk itu, pengurus baru Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) periode 2012-2015 akan fokus menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri.

Pengurus GAPKI Periode 2012 - 2015

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

41


42

Foto: Bimo

S

ekretaris Jenderal Gapki Joko Supriyono mengungkapkan, pengurus Gapki yang baru terbentuk akan lebih fokus ke masalah-masalah dalam negeri. Itu agar iklim investasi dan usaha di industri sawit bisa lebih baik lagi. Menurutnya, Gapki ke depan tetap berkomitmen untuk mencapai industri berkelanjutan serta mencapai industri sawit yang berdaya saing tinggi. “Untuk mencapai kedua hal itu, prioritas utama yang harus dihadapi adalah persoalan dalam negeri agar ekspansi di sektor perkebunan bisa berjalan lancar,” tukasnya. Adapun masalah-masalah dalam negeri yang harus segera diselesaikan meliputi masalah tata ruang, beberapa regulasi di sektor fiskal dan perpajakan yang menghambat ekspansi sektor kelapa sawait. “Masalah-masalah tersebut sangat mempengaruhi daya saing kita, termasuk masalah infrastruktur,” ujarnya. Sementara Ketua Umum Gapki Joefly Bachroeny mengatakan, ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tiap tahun terus meningkat. Industri sawit sebagai industry unggulan ekspor dan komoditi strategis sangatlah tepat untuk dikomunikasikan kepada masyarakat. Kita harus menjadi industry sawit sebagai kebanggan nasional. Salah satu caranya mempunyai persepsi yang sama bahwa industry sawit adalah kekuatan dan kebanggaan nasional. “Bukan sebaliknya industry sawit dipersepsikan sebagai sumber masalah, sehingga menjadi objek serangan pihak asing,” tukas Joefly pada acara pelantikan pengurus baru Gapki periode 2012-2015 di Jakarta. Dalam Munas Gapki ke-8 di Bandung yang diselenggarakan pada 12-13 April 2012 dengan tema “Mengembangkan industry Sawit Berkelanjutan Guna Peningkatan Kesejahteraan dan Kemajuan Perekonomian Negara dan Bangsa”. Kerja Gapki ke depan, kata Joefly, dititikberatkan pada upaya tercapainya pembangunan industry sawit yang berkelanjutan dan berdaya saing. Guna mencapai target tersebut

Megananda Daryanto dan Joefly Bachroeny saat pelantikan pengurus GAPKI

dibutuhkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif serta kepastian hukum. Oleh karena itu, Gapki mendorong kebijakan atau regulasi dari pemerintah yang mendukung ekspnasi industry sawit. Khususnya penyelesaian tata ruang nasional. Di samping itu, perlu terus di dorong adanya dukungan kebijakan fiscal dan perpajakan yang mendukung sector industry sawit. “Maupun kebijakan yang meningkatkan perdagangan baik domestic dan perdagangan internasional,” tambah Joefly. Sebagaimana kita ketahui, masalah-masalah perdaganagan yang bersifat non-tariff barrier makin banyak. Joefly menyebutkan, Renewable energy EU Directive di Uni Eropa, IFCCI di Jerman, Palm Oil Labeling di Australia dan sekarang isu Noda oleh EPA di AS. Jika kita sudah satu persepsi, bahwa industry sawit adalah industry unggulan dan kebanggaan nasional, saya yakin Indonesia akan lebih mudah menghadapi serangan asing. Dalam upaya mewujudkan industry sawit yang berkelanjutan kerja Gapki ke depan adalah komitmen dan dukungan terhadap ISPO. “Gapki akan

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

terus mendorong penerapan ISPO bagi perusahaan perkebunan sawit. Untuk menghadapi tantangan yang besar dibutuhkan kepengurusan yang kuat,” katanya. Hal senada diungkapkan Ketua Dewan Pembina Gapki, Megananda Daryanto, banyak masalah yang dihadapi oleh industry sawit, mengakibatkan daya saing sawit Indonesia belum maksimal. Masalah infrastruktur, lahan dann tata ruang, fiscal dan perpajakan. “Tata ruang harus segera diselesaikan karena ini masalah besar bagi kepengurusan sekarang. Masalah ini tidak hanya dihadapi oleh perusahaan sawit, tetapi juga para petani sawit,” tukas Megananda. Megananda menambahkan, perdagangan sawit dan kampanye anti sawit akan makin meningkat. Kompetiter kita bukan ada di dalam negeri, namun ada di luar negeri. Oleh karena itu, kita harus melakukan sinergi terus menerus baik BUMN perkebunan maupun perkebunan swasta. Isu negative sawit banyak diadopsi sebagai regulasi sebuah negara. “Gapki mendorong kepada pemerintah untuk memberikan perhatian yag lebih besar untuk


Foto: Bimo

serta pemasukan dari bea keluar sawit mencapai Rp 18,3 triliun,” papar Hari. Hari menambahkan, pengembangan sawit di wilayah baru, bahkan daerah terpencil terbukti mampu menyelamatkan tenaga kerja yang cukup besar serta mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru. Oleh sebab itu, keberhasilan perkebunan sawit merupakan sukses pembangunan pertanian Indonesia. Meskipun perkebunan sawit menujukkan pertumbuhan yang pesat dan membanggakan. Diakuinya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan dalam rangka menjaga momentum perkembangan sawit di Indonesia. Hari menuturkan, rendahnya produktivitas sawit rakyat karena mengguakan benih dan teknologi sawit yang tidak standar, tanaman sawit tua butuh peremajaan, industri hilir kurang berkemnbang. Sehingga nilai tambah tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri. Kemudian dukungan infrastruktur yang kurang memadai baik jalan produksi kebun, peghubung dan pelabuhan ekspor. Tuntutan pembangunan perkebunan yang

Foto: Istimewa

industry sawit,” tegas Megananda yang juga Direktur Utama PTPN III itu. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyono mengatakan, sejarah perkebunan kelapa sawit mulai diusahakan secara komersial pada tahun 1911. Kendati perkembangan perkebunan sawit dimulai tahun 1980-an, diawali oleh perkebunan besar dan perkebunan rakyat melalui Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Pada waktu itu luas areal perkebunan sawit sekitar 280.000 hektar (ha), semuanya diusahakan oleh perkebunan besar. Produksi sawit hingga awal 1990-an masih terbatas. Indonesia impor CPO untuk memenuhi kebutuhan bahan baku minyak goreng. Namun saat ini Indonesia telah menjadi negara produsen CPO terbesar di dunia. Pada tahun 2011 luas areal sawit telah mencapai 8,9 juta ha, dengan 3,5 juta ha merupakan perkebunan rakyat. Sedangkan untuk produksi, tahun lalu mencapai 22 juta ton. “Kiranya wajar kalau sawit dipandang sebagai suatu pencapaian yang excelent. Di samping pendapatan dari ekspor sawit tahun 2011 mencapai USD 17 miliar

Megananda Daryanto

berkelanjutan dalam mendorong timbulnya isu-isu negative perkembangan perkebunan sawit. “Untuk menanggulangi masalah itu, semua pihak harus ikut bertanggungjawab, termasuk Gapki,” kata Hari. Dalam pembangunan perkebunan berkelanjutan pemerintah telah mengambil kebijakan, menetapkan ISPO melalui Peraturan Menteri Pertanian No.19 Tahun 2011. Dalam aturan ini, setiap pelaku usaha perkebunan sawit wajib memenuhi prinsip dan kriteria ISPO. Yang telah memenuhi persyaratan itu akan memperoleh sertifikat ISPO. “Saat ini pemerintah sedang melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ungkap Hari. Berbagai perangkat perlengkapan akan terus disiapkan dan disempurnakan, agar proses penerapan bisa diterapkan segera. Harapannya pada akhir tahun 2014 seluruh perusahaan perkebunan sawit sudah melalui proses sertifikasi. “Sedangkan untuk petani prinsip dan criteria dalam proses penyusunan,”pungkas Hari. beledug bantolo

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

43


Sawit

Joefly Bachroeny, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) 2012-2015

“Ironis, Gapki Dilibatkan Tapi Selalu Dirugikan� Joefly Bachroeny kembali terpilih sebagai Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) masa bakti 2012-2015. Ada banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang masih harus diselesaikan. Itu tak lepas dari strategisnya komoditas kelapa sawit Indonesia yang sekarang menempati urutan teratas di dunia.

D Foto: Bimo

alam kepengurusannya kali ini, ada penambahan bidang, dan melibatkan banyak kalangan. Itu yang membuat pengesahan pengurus menjadi molor, sejak pilihan di Bandung bulan Mei. Bidang apa sajakah yang ditambahkan, dan sasaran apakah yang ingin diperjuangkan? Inilah wawancara lengkapnya.

44

Apa prioritas utama Gapki ke depan? Prioritas Gapki adalah menyelesaikan tata ruang, karena ini menyangkut

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012


Bagaimaana Gapki menangkal isu lingkungan? Untuk mengkonter isu itu, Gapki mengundang dan meminta bantuan pakar-pakar lingkungan untuk menjelaskan kepada pihak asing, bahwa sawit ramah terhadap lingkungan. Kasus gambut, bahwa menanam sawit di lahan gambut bisa mengeluarkan emisi gas karbon, padahal itu tidak benar karena ujungnya hanya kepentingan persaingan dagang. Pemerintah pun jangan sampai mendukung kebijakan penghentian pembukaan gambut untuk sawit. NGO terkadang menjadi lawan atau teman. Bagaimana tanggapan anda? Gapki tetap merangkul Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) supaya dapat mendalami maupun mengetahui persoalan industry sawit Indonesia. Saya tidak mau melakukan konfrontasi dengan mereka, karena mereka mempunyai misi tertentu. Misalnya dahulu di negeri Eropa minyak sawit dituduh mengandung asam lemak jenuh. Masalah itu bisa diselesaikan hingga tiga tahun. Begitu selesai, lahir isu sawit perusak hutan, dan sekarang perusak habitat orang utan dan penyumbang emisi. Jadi kesimpulan saya, hingga kiamat isu negative sawit selalu ada. Minyak sawit akan terus dihantam isu negative karena secara kompetisi bisnis dengan minyak nabati lain di dunia lebih unggul. Minyak rapeseed, bunga matahari, dan soybean dilihat dari produktivitas

Foto: Bimo

kenyamanan dalam berinvestasi. Kalau ini tidak jelas, ini bahaya bagi kita, karena di Kalimantan Tengah ada 1 juta ha lahan sawit tumpang tindih dengan kawasan hutan dan tambang. Sumatera Utara ada salah satu PTPN sudah memperpanjang HGU dua kali harus dikembalikan ke lahan hutan. Ketika Gapki bertemu Presiden SBY, kejadian itu adalah ketelanjuran dan ini bisa diterima. Karena semua usaha dihutankan kembali, bisa tutup usaha kita.

masih kalah dengan minyak sawit. Ditambah dari cost production minyak sawit lebih murah. Produktivitas minyak sawit sebesar 4 ton per hektar (ha) per tahun , sedangkan minyak nabati lain di bawah 0-1 ton/ha/tahun. Ke depan berharap pada pemerintah dapat membantu persoalan industry sawit di luar negeri karena di dalam negeri juga banyak persoalan. Bagaimana regulasi terkait sawit? Memang satu hal ironis. Segala regulasi baru yang akan diterbitkan oleh pemerintah, Gapki selalu diikutsertakan. Namun semua masukan yang kita berikan, setelah lahir regulasi baru kebanyakan merugikan pelaku sawit. Aturan baru soal pembentukan plasma, idealnya harus proporsional, dimana perusahaan sawit (inti) mengalokasikan 20% untuk kebun rakyat. Dalam revisi Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan, pembangunan kebun plasma harus didahulukan. Padahal itu tidak mudah melakukannya. Namun adanya masukan dari Gapki, akhirnya Kementerian Pertanian itu

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

mempertimbangkan kembali soal plasma. Bagaimana dengan kebijkaan Inpres moratorium? Awalnya Gapki diikutsertakan dalam pembuatan Inpres ini, namun akhirnya Inpres ini diberlakukan. Dalam proses pembentukan Inpres semua hutan dimoratorium. Lantas dalam perkembangan, hutan sekunder masih mendapat pengecualian. Belakangan pihak DPR menyatakan, bahwa Instruksi Presiden (Inpres) No.10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Bagi Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut ini tanpa memperoleh izin Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga Inpres ini tidak sah dan menyalahi aturan. Sikap Gapki dari awal menerima karena sudah menjadi keputusan. Harapan kita pada tahun 2013 moratorium tidak diperpanjang lagi. Bagaimana sikap Gapki antara ISPO dengan RSPO? Dalam mengambil keputusan, Gapki keluar dari keanggotaan RSPO itu sulit karena sebagian anggota Gapki anggota RSPO. Terjadi pro

45


Apa yang akan dilakukan pada periode kepengurusan yang baru ini? Paling penting, dengan adanya peresmian kepengurusan Gapki baru periode 2012-2015 adalah melakukan konsolidasi, karena ada kepengurusan lama dan baru. Lantas tugas utama menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dI Gapki atau dunia perkelapa-sawitan yang belum kelar. Antara lain soal tata ruang, ketidakpastian hukum, kasus pelanggaran hak asasi manusia, perpajakan, bea keluar (BK), kampanye anti sawit, isu perubahan iklim dan infrastruktur. Itu semuanya penting untuk diselesaikan, karena kalau pemerintah bisa memahami persoalan ini, maka posisi tawar industry semakin kuat dalam competitive advantages. Salah satu factor penurunan daya saing industry sawit terkait pajak ekspor atau BK itu memberatkan pelaku industry sawit. Bagaimana kita bisa bersaing dengan negara Malaysia. Makanya jumlah anggota dan pengurus lebih banyak daripada kepengurusan lalu, ini agar bisa berjuang bersama-sama menangani masalah industry sawit. Apa tujuan Gapki menambah beberapa bidang baru? Ada bidang sustainability agar lebih focus karena selama ini satu divisi yang menaungi banyak bidang, maka bidang sustainability dipisah menjadi bidang tersendiri. Lebih banyak akan lebih bagus, dan semua pengurus juga

46

Foto: Bimo

kontra di tubuh Gapki. Akan tetapi meyakinkan anggota Gapki yang telah menjadi bagian RSPO tidak melarang. Dan bersamaan lahirnya ISPO, Gapki mendukung ISPO. PT PP London Sumatra Tbk pernah dijanjikan RSPO ketika melakukan sertifikasi RSPO, akan ada harga premium CPO sebesar USD 50 per ton. Namun kenyataannya tidak. Malah harga CPO hanya terjual jauh di bawah harga premium. Pada tahun 2011 saja CPO bersertifikat RSPO tidak laku sebanyak 2 juta ton. Dan tahun ini diperkirakan mencapai 5 juta ton. Gapki tetap konsisten dengan keputusannya, keluar dari RSPO sejauh menguntungkan industry sawit nasional.

harus meminta izin dari para atasan di masing-masing perusahaannya agar focus mengurus organisasi. Tidak aneh, pembentukan pengurus baru Gapki memakan waktu lama. Selain itu dalam Dewan Pembina ada muka baru seperti Chairul Tanjung, Sandiaga Uno, Megananda Daryanto, karena dari segi politik juga cukup kuat untuk Gapki. Apakah menjadi ketua kali kedua untuk kepentingan pribadi atau Gapki? Ketika ingin dipilih kembali awalnya saya tolak karena ada tementemen lain yang lebih kompeten untuk melanjutkan tampuk pimpinan di Gapki. Namun banyaknya permintaan dari para pengurus dan anggota lain membuat saya harus merenungkan kembali, kalau ditolak bagi saya itu

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

tidak pantas. Akhirnya saya putuskan siap kembali menjadi Ketua Gapki selanjutnya. Saya tidak memihak atau membela suatu kelompok kepentingan perusahaan, karena semuanya untuk kemajuan Gapki. Nilai-nilai apa yang akan dibangun untuk memajukan Gapki? Nilai kekeluargaan. Dan ini sudah terbagun sejak lama antara sesama anggota Gapki. Setiap pengurus sudah bisa melepaskan statusnya di perusahaan untuk bersamasama membangun Gapki. Seorang Direktur Utama hanya menjadi ketua bidang, dan itu tidak masalah. Kemudian kompak, karena semua anggota Gapki masalahnya sama. Dalam pembentukan pengurus baru mengkombain orang lama dengan orang baru. beledug bantolo


Sawit

Boikot Sawit Indonesia Oleh AS

Tunggu Negosiasi Enam Bulan Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi sejumlah persoalan dalam perdagangan kelapa sawit. Apalagi bisikan dari sejumlah NGO yang yang kerap merugikan perdagangan sawit Indonesia.

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

47


“S

Foto: Bimo

ejumlah pemerintah negara maju mendapat masukan dari organisasi non-pemerintah (NGO) sehingga menerapkan kebijakan tentang kelapa sawit yang dapat merugikan Indonesia. Tapi kami terus melakukan negosiasi,” kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh pada Agrofarm. Ia mencontohkan, aturan dari Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) Amerika Serikat yang menetapkan emisi gas rumah kaca dari bahan baku sawit minimal 20 persen. Menurut EPA, emisi gas rumah kaca minyak sawit Indonesia yang masuk ke pasar AS hanya sebesar 17 persen untuk biodiesel dan 11 persen untuk bahan bakar lestari. Itulah alasan, mengapa pemerintah AS menolak produk kelapa sawit dan turunannya asal Indonesia. “Di AS aturan itu sebenarnya belum dilaksanakan, baru usulan dari EPA agar produk sawit Indonesia

48

sesuai dengan persyaratan ‘biofuel’. Pemerintah Indonesia sudah memberikan tanggapan resmi akan hal itu, dan menunggu jawaban hingga 6 bulan, apakah pemerintah AS akan mengimplementasikan aturan tersebut atau tidak,” jelas Deddy. Selain itu terdapat juga isu, bahwa produk kelapa sawit Indonesia melakukan dumping oleh European Biodiesel Board. “Kami terus memantau sebelum kebijakan tersebut resmi diberlakukan. Jadi kami tetap berinisiatif untuk bernegosiasi dengan mereka. Tapi di lain pihak kami juga membuat kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri,” ungkap Deddy. Kebijakan yang sedang dibahas oleh Kemdag tersebut, menurut Deddy, adalah penyusunan “technical regulation” di bidang tekstil, mainan anak-anak, holtikultura dan produkproduk lainnya. “Memang ada usul agar kami melakukan retaliasi, kendati tindakan tersebut baru bisa dilakukan bila suatu negara sudah terbukti melakukan pelanggaran WTO. Tapi kebijakan itu tidak dicabut, selama belum terbukti tidak bisa melakukan retaliasi,” tambah Deddy. Perlu diketahui, terkait dengan penolakan AS terhadap CPO Indonesia itu, Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mengaku sudah mengirimkan empat point sanggahan terhadap keputusan AS tersebut, pada 25 April lalu, atau satu hari sebelum batas akhir penyampaian tanggapan pada 26 April. Empat poin keberatan Indonesia terhadap kebijakan AS tersebut adalah: • Pertama, analisis EPA mengabaikan komitmen

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Indonesia keberatan dengan EPA AS

pemerintah Indonesia dalam melindungi lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. • Kedua, EPA dinilai banyak menggunakan data yang bersifat asumsi dalam menghitung emisi gas rumah kaca. • Ketiga, CPO merupakan tanaman paling efisien dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Sebab, studi yang dilakukan oleh Food Policy Research Institute tahun 2010, CPO hanya membutuhkan 0,26 hektare (ha) lahan untuk menghasilkan 1 ton minyak sawit. • Keempat, NODA dianggap tidak konsisten dengan beberapa pasal dalam ketentuan World Trade Organization (WTO), antara lain mengenai prinsip Most Favored Nation dan National Treatment karena membedakan CPO dengan komoditas seperti kedelai yang diproduksi di AS. Dian Yuniarni


Sawit

John Hartmann,

Chief Operating Officer Cargill Tropical Palm Holdings Pte Ltd

Foto: Dok

“ISPO Dan RSPO Saling Melengkapi� Keberlanjutan merupakan tuntutan. Itu agar terjadi harmoni antara perkebunan sawit dengan lingkungannya. Produksi mampu digenjot maksimal. Masyarakat sekitar ikut menikmati. Dan lingkungan tidak dieksploitasi secara membabi-buta.

J

ohn Hartmann, Chief Operating Officer - Cargill Tropical Palm Holdings Pte Ltd mengungkapkan prinsip keberlanjutan yang sudah dilakukan perusahaannya. Malah petani plasma juga diikutkan untuk memperoleh sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Bagaimana dengan Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO), dan apa manfaat yang diperoleh darinya? Inilah wawancara lengkapnya.

Foto: Istimewa

Apa alasan PT Cargill dalam berbisnis kelapa sawit bersandar pada prinsip keberlanjutan (sustainability)? Perusahaan percaya, bahwa keberlanjutan adalah hal yang sangat penting. Tidak hanya untuk sektor kelapa sawit, tapi bagi sektor pertanian secara keseluruhan, terutama di Indonesia karena kebutuhan untuk menjaga kelestarian daerah dengan nilai konservasi tinggi. Dengan banyaknya diskusi dan pertanyaan berkaitan dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

49


intensifikasi panen juga merupakan solusi utama untuk keberlanjutan, karena lebih sedikit lahan dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah minyak yang dibutuhkan. Kami mentargetkan untuk memimpin industri dalam panen. Perusahaan sedang mengerjakan hal tersebut bersama petani sawit. Sejak kapan PT Cargill menerapkan prinsip sustainability? Investasi Cargill di sektor perkebunan kelapa sawit dimulai tahun 1995 dengan akuisisi PT Hindoli. Cargill Tropical Palm kemudian didirikan tahun 2005 dan sekarang memegang PT Hindoli di Sumatera serta PT Harapan Sawit Lestari dan PT Indo Sawit Kekal di Kalimantan. Sebelum ditetapkannya prinsipprinsip RSPO, kami sudah memiliki kebijakan sendiri dalam memproduksi kelapa sawit yang bertanggungjawab untuk perkebunan sawit. Hal ini termasuk komitmen-komitmen, bahwa kami tidak akan menanam di daerah hutan dengan nilai konservasi tinggi (HCVF). Perusahaan tidak akan mengembangkan perkebunan baru di lahan gambut dalam atau lahan yang akan mengancam biodiversity, termasuk orang utan dan spesies asli lainnya. Kami juga memiliki kebijakan ketat untuk tidak melakukan pembakaran dalam menyiapkan lahan baru sawit. PT Hindoli adalah salah satu perusahaan yang pertama menerima sertifikat RSPO di bulan Februari

Foto: Dok

(RSPO), orang cenderung untuk kembali ke masalah pendapatan tambahan, dan penambahan ini adalah hal kedua. Keharusan untuk bisa memproduksi produk berkelanjutan harus jadi yang terdepan dan paling utama. Dan saya kira inilah kuncinya. Melihat keberlanjutan dari perspektif lebih luas adalah kemampuan untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dan ini termasuk faktor-faktor lingkungan, sosial dan ekonomi. Bagi perkebunan kelapa sawit, ini berarti mengadopsi praktek-praktek terbaik agrikultur dan operasional, melindungi daerahdaerah bernilai konservasi tinggi (HCV), mengelola masalah-masalah akuisisi lahan, hubungan dengan komunitas dan pekerja, pengembangan baru, mematuhi hukum, memastikan transparansi, dan masih banyak aspek-aspek lainnya. Hal ini adalah beberapa faktor yang memberikan dampak langsung untuk kesuksesan perkebunan manapun. Satu area yang sangat penting dari keberlangsungan adalah intensifikasi panen, dimana perusahaan mentargetkan untuk memaksimalkan hasil minyak sawit per hektar. Intensifikasi panen adalah solusi baik bagi perusahaan inti, berkaitan dengan profitabilitas, dan juga solusi untuk petani sawit (smallholder) karena alasan yang sama. Lebih banyak buah berarti lebih banyak pemasukan bagi mereka. Tapi dalam gambaran besar,

50

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

2009. Perusahaan sedang berusaha untuk mendapatkan sertifikat bagi perkebunan lainnya, terutama PT Harapan Sawit Lestari, sesegera mungkin. Pada Agustus 2010, petani plasma di perkebunan PT Hindoli juga mendapatkan sertifikat keberlanjutan RSPO. Ini skema smallholder pertama di dunia yang tersertifikasi di bawah kriteria RSPO. Apa manfaat perusahaan menjadi anggota RSPO dan memperoleh CSPO? Perusahaan melihat manfaat dari grup beberapa pemangku kepentingan seperti RSPO, yang termasuk semua pihak dalam rantai suplai, termasuk LSM yang prihatin dengan masalahmasalah yang berkaitan dengan kelapa sawit. Memiliki forum untuk berdiskusi dan memiliki pandangan yang sama terhadap beberapa prinsip adalah cara terbaik untuk terus maju. Kami merasa telah memiliki beberapa informasi bagus untuk disertakan dalam dialog. Ini juga merupakan cara yang bagus untuk mengetahui pendapat pihak lain mengenai masalah dalam kelapa sawit. Beberapa manfaat dari produksi kelapa sawit berkelanjutan atau lestari dan memiliki sertifikat RSPO adalah meningkatnya reputasi perusahaan, penambahan harga untuk CSPO, pendekatan yang lebih sistematis untuk dokumentasi dan akses lebih baik ke informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan aspek-aspek operasional dan non-operasional dari bisnis. Manfaat lain dari pengadopsian prinsip-prinsip RSPO yang digandengkan dengan kebijakankebijakan kami adalah efisiensi operasional yang lebih tinggi, pengelolaan risiko kesehatan dan keselamatan yang lebih baik, komunikasi dan hubungan dengan smallholder yang lebih baik, meningkatnya kesadaran dan pengawasan daerah-daerah konservasi tinggi, manajemen limbah dan polusi yang lebih baik, penggunaan pestisida yang lebih bijaksana. Kemudian implementasi manajemen hama terintegrasi dan meningkatnya hubungan dengan komunitas dan pemangku kepentingan dalam pemerintahan. Kelapa sawit adalah tanaman yang menghasilkan minyak terbanyak di antara tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Permintaan dunia terus


auditor ISPO di perkebunan kami dan akan menjadwalkan audit segera.

Foto: Dok

Berapa luas kebun dan produksi kelapa sawit PT Cargill sekarang? Per April 2012, Cargill memiliki 18.300 hektar perkebunan inti di Sumatera dan 23.300 hektar di Kalimantan. Daerah-daerah plasma di Sumatera sekitar 18.000 hektar dan di Kalimantan area perkebunan plasma sekitar 8.500 hektar. Total sekitar 68.100 hektar untuk inti dan plasma. Tahun 2011, perkebunan Cargill Indonesia memproduksi minyak sawit mentah (CPO) sekitar 290 ton.

meningkat dan ketersediaan lahan yang cocok tetap langka. Ini membuat industri harus mengintensifikasikan produksi dari lahan yang ada secara berkelanjutan. Bisa diceritakan PT Hindoli memperoleh CSPO perusahaan dan petani plasma? PT Hindoli dan petani sawit menghargai hubungan di antara kami, dan kami bekerja sama untuk memajukan usaha. Karena PT Hindoli mendapatkan sertifikasi keberlanjutannya, para petani juga ingin mendapatkan hal yang sama. Fokus mereka, sama seperti kami, adalah untuk menjadi operator yang bertanggung-jawab dan menjalankan usaha yang langgeng dalam waktu yang lama. RSPO menyediakan kerangka kerjanya dan sarana untuk meraih ini sebagaimana yang diukur oleh proses sertifikasi pihak ketiga yang independen. Berapa besar biaya dari PT Hindoli yang dikeluarkan untuk mendapatkan CSPO? Sangat sulit atau tidak mungkin untuk dengan tepat menentukan biaya langsung yang dikaitkan dengan sertifikasi. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, Cargill sudah memiliki ketetapan sendiri, bahkan sebelum ada RSPO. Kebanyakan dari persyaratan untuk sertifikasi sudah merupakan bagian integral dalam usaha kami, dan kami anggap hal ini akan terjadi untuk perusahaan

perkebunan lainnya. Bagaimana tanggapan PT Hindoli terhadap Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)? Kami aktif dan mendukung penuh RSPO dan juga mengenai inisiatif warga Indonesia untuk kelapa sawit berkelanjutan/lestari. Karena kami mematuhi hukum negara tempat kami beroperasi, kami akan memenuhi atau melebihi persyaratan dari ISPO. Namun, kami akan terus menggunakan RSPO Principle and Criteria (P&C) sebagai referensi utama untuk mengimplementasi praktekpraktek produksi kelapa sawit lestari. ISPO dan RSPO saling melengkapi satu sama lain, tidak bersifat eksklusif. Jadi intinya kedua konsep tersebut meningkatkan perkembangan industri dalam keberlangsungan atau lestari. Perbedaan utama adalah RSPO bersifat internasional dan multi-pemangku kepentingan, sementara ISPO merupakan perspektif Indonesia. Apakah nantinya perusahaan akan menerapkan ISPO? Ya, karena kami mematuhi hukum negara tempat kami beroperasi. Kami akan memenuhi atau melebihi persyaratan dari ISPO. Namun, perusahaan akan terus menggunakan RSPO Principle and Criteria sebagai referensi utama untuk mengimplementasi praktek-praktek produksi kelapa sawit lestari. Kami telah membantu pemerintah dengan menyediakan kesempatan pelatihan

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Berapa jumlah pabrik kelapa sawit (PKS) yang dimiliki oleh PT Cargill saat ini? Per April 2012, Cargill memiliki lima pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 335 ton per jam. Pabrik baru kami di PT Indo Sawit Kekal baru saja dirampungkan dan memiliki kapasitas 100 ton per jam. Apakah PT Cargill berencana membangun industry hilir sawit di Indonesia? Pada saat ini tidak. Akan tetapi saat ini kami sedang melakukan riset kemungkinan pengembangan perkebunan untuk 2 atau 3 tahun mendatang termasuk penambahan fasilitas untuk mendukung pengembangan baru apapun. Apa target jangka pendek dan jangka panjang PT Cargill dalam mengembangkan bisnis kelapa sawit di Indonesia? Petani smallholder adalah salah satu kontributor terbesar untuk industri kelapa sawit Indonesia. Setelah membantu smallholder Hindoli untuk mendapatkan sertifikat RSPO, kami kini bekerja sama untuk mendapatkan sertifikasi ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) yang menjamin keberlangsungan Biomass dan Biofuels. Bahkan sejumlah koperasi smallholder menjalani audit ISCC di bulan April lalu. Kami seperti halnya perusahaan perkebunan lainnya di Indonesia terus mencari kesempatan untuk berkembang, baik di lahan baru maupun di operasional yang sudah ada. Kami mentargetkan untuk terus tumbuh di sektor ini di Indonesia. beledug bantolo

51


imperium

Asosiasi Pengusaha Pindang Ikan Indonesia (Appikando)

Menghimpun

Stake-holder

Foto - foto: kkp.go.id

Pemindang Ikan

Pemindangan ikan sudah lama dikenal di tanah air. Usaha ini bahkan digeluti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia terutama di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara.

Para anggota APPIKANDO di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan

P

emindangan ikan merupakan suatu teknik pengolahan dan pengawetan yang dikerjakan secara sederhana tetapi populer di Indonesia, bahkan sampai Asia Tenggara. Seiring waktu muncul masalah, yakni fluktuasi harga dan kuantitas dari bahan baku ikan yang akan dipindang. Inilah yang melatar-belakangi Asosiasi Pengusaha Pindang Ikan

52

(Appikando) terbentuk. Tujuan utamanya adalah, bagaimana meningkatkan kualitas produksi dari pemindang. “Potensi pengusaha pindang ikan terwadahi dalam Appikando yang terbentuk di pertengahan 2011,� ujar ketua umum Appikando periode 2011–2016 E.F. Hamidy pada Agrofarm di suatu sore di Jakarta. Menurut Hamidy, pelaku usaha

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

terkait bidang pemindangan ikan di dalam negeri cukup besar. Usaha tersebut telah berlangsung turuntemurun dan pasarnya masih terbatas antar daerah, karena pemrosesan dan pengemasannya masih sederhana. “Peluang pasar pindang ikan masih cukup luas, termasuk di negaranegara Asia. Tetapi ketersediaan bahan bakunya sering mengalami penurunan akibat faktor cuaca. Maka


Foto - foto: kkp.go.id

perlu dibentuk asosiasi guna mengatasi kendala produksi,” tuturnya. Hamidy menambahkan, fluktuasi pasokan bahan baku juga diikuti fluktuasi harga. Untuk itu melalui Appikando akan diupayakan pengadaan cold storage kapasitas besar untuk stok ikan segar saat musim tangkapan. Asosiasi ini, lanjut Hamidy, juga difungsikan untuk meningkatkan produksi dan pemasaran pindang ikan. Selain penerapan teknologi pengolahan, pengepakan dan distribusi. Pindang ikan merupakan ikan prosesan khas Indonesia yang berpeluang diekspor. Itu agar mempunyai nilai tambah dengan memanfaatkan bahan baku antara lain

ikan tongkol, cakalang, bandeng, tengiri, ikan cue, kakap, salem, ikan rebus, ikan kembung dan lainnya. Pemindangan ikan merupakan suatu teknik pengolahan dan pengawetan yang dikerjakan secara sederhana tetapi populer di Indonesia. Tahun 2011 jumlah pemindang ikan di Indonesia mencapai 60.000 orang, tersebar di Pulau Jawa, NTB, Sumatera Utara dan juga Bali. Jika dikalikan ratarata produksi pindang per hari/orang 10 kg x 60.000 orang = 600.000 Kg (600 Ton) per hari. Jika dihitung dalam 1 bulan, maka 600 Ton x 30 hari = 18.000 ton per bulan. Ini adalah angka yang cukup besar jika dilihat dari sektor usaha ekonomi rakyat dan pembukaan lapangan kerja. Dalam perkembangannya, usaha pemindangan ikan menghadapi berbagai masalah. Selain terjadinya fluktuasi bahan baku dari sisi harga dan kuantitas, belum adanya standar baku proses pengolahan pindang, serta jenis produk yang belum beragam. Menurut Hamidy, ada beberapa poin

tujuan didirikan asosiasi ini. Selain sebagai wadah komuniksi bagi para pengusaha pindang ikan seluruh Indonesia. Juga sebagai mitra pemerintah dalam sosialisasi kebijakan dan pembinaan usaha kepada anggota Appikando, membina anggota dalam meningkatkan produksi dan pemasaran pindang untuk semua golongan masyarakat. Tentu juga menyangkut pengembangan penerapan teknologi pengolahan, pengepakan dan distribusi untuk mendapatkan nilai tambah. Selain mengembangkan usaha pemindangan ikan melalui waralaba dan pencitraan merek produk, memfasilitasi anggota dalam bidang permodalan dan peningkatan kapasitas usaha melalui kerjasama dengan lembaga dan instansi pemerintah dan lembaga lainnya. Terkait dengan telah dibentuknya Asosiasi ini, maka pada tanggal 21 September 2011 dilakukan pengukuhan kepengurusan Appikando oleh Dirjen P2HP Victor PH Nikijuluw di Surabaya. Terpilih sebagai ketua umum Appikando periode 2011–2016 adalah E.F. Hamidy dan Sekjen Tony Marta Johan, sekaligus didukung koordinator wilayah di tujuh provinsi. Visi dan misinya adalah, “menuju industrialisasi pindang ikan berbasiskan ekonomi kerakyatan”. Asosiasi ini menghimpun seluruh stake-holder komunita pemindang ikan. Pemberdayaan dan peningkatan sumberdaya pemindang, meningkatkan nilai produk pindang ikan secara komprehensif, dan membantu pemerintah dalam meningkatkan sosialisasi “Gemarikan” (Gemar Makan Ikan). irsa fitri

Struktur Organisasi APPIKANDO a. Pelindung : Menteri Kelautan dan Perikanan b. Pembina : Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Yusuf Ramli c. Penasehat : Direktur Pemasaran Dalam Negeri Direktur Pemasaran Luar Negeri Direktur Pengolahan Hasil KH. Moh. Ma’sum Suhardjito Priya Rahmadani Budi Mulyono d. Ketua Umum : E F. Hamidy e. Wakil Ketua Umum : Barqil Falah f. Sekjen : Tony Marta Johan

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

53


imperium

E.F. Hamidy, Ketua Umum Appikando

“Kalau Impor Digelontor Kasihan Nelayan�

Foto - foto: Bimo

Usaha pemindangan ikan masih menghadapi berbagai kendala. Fluktuasi bahan baku, harga, dan standar proses pengolahan pindang yang belum ada, merupakan setumpuk masalah dasar. Padahal, komoditas olahan ikan laut ini murni khas Indonesia.

54

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012


H

ampir seluruh industri pengolahan pindang adalah usaha kecil menengah. Kendati sudah teruji sektor ini tahan banting terhadap krisis, tetapi toh tetap memunculkan banyak hambatan ketika dihadapkan pada perspektif ke depan, penyertaan teknologi maju dan menajemen modern untuk terjun dalam bisnis global. Appikando yang mewadahi para pemindang yang berjumlah 65.000 orang ini dihadapkan pada tantangan itu. Sebenarnya bagaimana gambaran riil pemindangan ini, dan sudah seberapa jauh asosiasi ini memberi pembelajaran terhadap anggotanya? Inilah petikan wawancara Irsa Fitri dari Agrofarm dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pindang Ikan Indonesia (Appikando), E.F.Hamidy yang tetap optimis pemindangan Indonesia akan menguasai dunia. Apa kendala yang dihadapi pemindang saat ini? Pemindang selama ini belum ada wadah yang menaungi para pemindang. Padahal komunitas ini cukup banyak di Indonesia. Menurut catatan kami ada 65 ribu pengrajin pindang. Jumlah ini belum termasuk pengrajin ikan asin. Ini semua tergantung pasar, Jika permintaan pasar lebih banyak ikan asin, maka pengrajin membuat ikan asin. Begitu juga jika hasil ikan yang mau dipindang jelek, mau tidak mau harus dibuat ikan asin. Itu dari segi teknis. Namun sebetulnya pemindang itu merupakan komunitas pengusaha home industry yang punya daya tahan ekonomi kuat di

saat krisis. Dia (pemindang, red) bisa bertahan. Ini semua karena komunitas ini penggerak ekonomi kerakyatan. Komunitas ini harus benar-benar dinaungi. Yang dibutuhkan pemindang adalah pada saat panen tiba, dan paceklik harus kita jaga ketersediaan bahan bakunya. Itu wajib. Kedua yang harus dijaga asosiasi adalah masalah fluktuasi harga. Masukan harga dari pemindang, harga ikan rata-rata antara Rp 10 ribu sampai Rp 12 ribu. Tidak boleh lebih dari harga tersebut. Kalau sampai Rp 12 ribu lebih akan kalah dengan ayam. Ketika peceklik ikan, otomatis harus disanggah. Dengan catatan, selama dalam negeri stok bahan baku pindang tidak ada, maka harus distabilkan dengan impor dan memohon kepada KKP melalui Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan importasi ikan jenis-jenis pemindang. Appikando sudah dapat rekomendasi dari pemerintah 2 bulan importasi ikan, dan sekarang

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

harga sudah stabil lagi. Malah sudah rendah, yakni Rp 10 ribu. Harganya terlalu rendah juga tidak bagus bagi nasib nelayan. Saya memohon agar rekomendasi impor distop dulu. Sebab awal Juli bakalan mulai musim panen ikan. Kalau impor diglontor terus harga bisa di bawah Rp 10 ribu kasihan nelayan. Kita harus seimbang. Yah, membela pemindangnya dan membela nelayannya. Menuju industrialisasi. Siapkah pengusaha pindang untuk standarisasi mutu? Salah satu tugas pokok dari Appikando ke depan, kita bawa pemindang tradisional menuju standarisasi ke industrialisasi. Perlunya sosialisasi, bahwa pemindang kita berdaya dan mampu menghasilkan pindang higienis,dengan packaging yang menarik. Salah satu contoh, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Direktur

55


imperium

BNI meresmikan Kampoeng BNI di kawasan Muara Angke-Jakarta Utara baru-baru ini. Ini salah satu proyek dari Appikando. Konsumen pindang selama ini menengah ke bawah. Sudah saatnya harus membidik kalangan menengah atas. Sekarang pindang mulai ada di supermarket besar di tanah air. Mengemas pindang dengan packaging yang menarik, berarti sudah industrialisasi. Lama-lama kita bisa ekspor. Menembus pasar dunia kuncinya ada di mutu. Tapi jika pasokan tak memadai, kemana pemindang mendapatkan ikan? Ketika musim panen belum datang atau disebut juga paceklik, maka pemerintah dimohon untuk impor. Ingat pemindang adalah komunitas tradisional yang turuntemurun. Bapak, ibu, anak-anaknya adalah pemindang, tetangganya penjual pindang di pasar. Jika pasokan tidak ada, otomatis perekonomian mereka berhenti. Bahkan, ketika saya ke Medan, saya melihat satu keluarga pemindang siang malam secara bergantian memindang terus-menerus. Dan, tetangga mereka menjual ke pasar. Sementara model pemindang di Jawa Timur, ada pemindang betul, namun dijual pada tengkulak. Mata rantainya berbeda di setiap daerah. Impor dibutuhkan pada saat peceklik ikan. Appikando memprediksi Juli sampai dengan Oktober panen ikan. Begitu masuk November, Desember, sampai Februari musim barat , laut tinggi kapal tak bisa berlayar. Relatif hanya butuh 4 bulan perlu impor ikan. Yakinkah para pemindang bisa mendapatkan ikan dengan lancer, mengingat musim yang tak bisa diprediksi. Apakah impor ikan menjadi solusi? Sebenarnya tidak perlu impor.

56

Appikando sudah memikirkan bagaimana pemerintah bisa menerapkan management stok logistic, sehingga ketika terjadi kelangkaan ikan, stok ikan kita sudah ada. Pemerintah, Appikando, dan pihak

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

perbankan bisa bersinergi dalam mewujudkan itu. Itu kita lakukan ketika panen raya di sentra-sentra ikan, dan kita juga punya nelayan binaan. Salah satu sentra ikan di Kampung Banggai,


Sulteng jika musim panen mampu menghasilkan 400 ton ikan per hari. Sementara pabrik, satu hari coldstorage (penampungan ikan) hanya mampu menampung 100 ton per hari. Bayangkan 300 ton mau dikemanakan ikan-ikan itu. Kalau pun dikirim ikan akan busuk. Jarak Banggai ke Kendari, begitu juga ke Palu, perlu waktu satu hari satu malam. Dengan es tidak akan bisa, ikan pasti busuk. Artinya management perlu stok ikan. Perlu adanya penambahan kapasitas cold-storage di sentra-sentra ikan tersebut. Ketika penen banyak, nelayan juga harus sejahtera. Jangan sampai ketika mereka naik setelah berlayar, ikan-ikan hasil tangkapnya tidak dihargai. Disini peran pemerintah, pemangku kepentingan, dan seluruh stake-holder bersinergi umtuk mendirikan stok ikan logistic bagi industri nasional. Dimulai dari hulu di sentra-sentra ikan , Appikando akan mengupayakan penambahan kapasitas untuk Banggai, Kendari dan Bitung. Otomatis jika hulunya bagus,

mutu dari pindang juga bagus. Di Jakarta harus ada stok iklan nasional yang besar atau bisa dikatakan Bulog ikan. Seratus ribu ton, disimpan dan diawetkan. Begitu paceklik kita tidak kelabakan untuk mencari bahan baku. Ikan yang impor biasa dari China, Pakistan, dan Tahiland sebenarnya ikan-ikan dari Indonesia. Hanya saja kita belum menerapkan management stok ikan, sehingga ketika paceklik mau gak mau harus impor. Masalah ini bisa diselesaikan asal ada sinergi yang kuat dari pemerintah, pengusaha pindang, untuk bersama-sama mewujudkan itu semua. Itu agar ke depan kedaulatan pangan dari unsur ikan akan terwujud. Seperti yang dilakukan Jepang, Australia dan Jepang. Appikando di Jepang sangat kuat. Tidak parsial dan mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Sementara di Indonesia mana ada asosiasi yang kuat. Sejauh ini adakah KKP membantu, baik dari segi distribusi maupun produksi?

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Appikando menjadi mitra dan bersinergi menjaga ketersediaan bahan baku. Harga juga harus dijaga. Harga tidak boleh di bawah Rp 10 ribu, dan di atas Rp 12 ribu. Ini harus konsisten. Pembinaahan stok ikan nasional dari hulu dan hilir. Kami berharap dari tahun ke tahun impor bisa dikurangi. Sekarang ini bagaimana niat dan visi Appikando, KKP harus sama agar bisa selalu berkoordinasi dan memberikan input pada pemerintah. Ini penting. Tanpa peran pemerintah, pengusaha pindang tidak akan mampu. Bisa saja para pengusaha membuka usaha di satu pulau, segala modal ada. Tapi, tak akan mampu. Selain listrik pabrik es, pemindang juga perlu pelabuhan yang besar, agar kontener bisa masuk. Jika berjalan sendiri semua itu tak akan terlaksana. Lagi-lagi harus bersinergi. Ke depan, apa harapan pemindang? Pindang Indonesia bisa menembus ekspor. Kualiti control sangat dibutuhkan, ini menyangkut higienis, perlunya standarisasi packagingnya, dan yang tak kalah penting, pemilihan bahan baku dari pertama. Bicara ekspor adalah bicara kualitas. Standarirasi harus dipenuhi oleh pemindang. Jika standar sudah terpenuhi, mereka akan diterima di pasar dunia. Pindang kita tidak akan dirijek mereka (asing-red). Jika diolah sesuai standar, pindang ikan akan kuat satu tahun. Dengan catatan proses pemindangan dijalankan dengan benar. Bahkan, untuk ikan tuna kuat sampai tiga tahun. Appikando berharap pemerintah ke depan lebih bersinergi lagi kepada para pemindang, dimana komunitas pemindang bagian dari nelayan, secara ekonomi kerakyatan lebih kuat terhadap krisis. irsa fitri

57


KOLOM

Pak Bos Masih Seperti Dulu

Oleh: Djoko Su’ud Sukahar

P

uluhan tahun tidak bertemu, ternyata Pak Dahlan Iskan masih seperti yang dulu. Bicaranya, penampilannya, cara jalannya yang seperti orang terburu-buru, juga gayanya menyambut orang yang pernah dikenalnya. Kendati dia kini menduduki posisi strategis sebagai Menteri BUMN. Pertemuan itu terjadi bulan kemarin. Seorang teman menyelenggarakan pameran lukisan di Hotel Grand Sahid Jaya, dan mengundang saya dengan catatan khusus, ikut menyambut sang menteri yang akan membuka pameran itu. Ini karena sang teman itu juga seperti saya, sudah sangat lama tidak pernah ketemu Pak Dahlan Iskan. Sebagai orang yang pernah dekat dengan Dahlan Iskan, saya penuhi undangan sekaligus permintaan teman itu. Saya juga ingin tahu seperti apa Pak Bos sekarang. Adakah yang berubah? Dan kalaulah ada perubahan, macam apakah perubahan itu? Saya kenal Pak Dahlan sebenarnya sudah sangat lama. Kali pertama perkenalan itu terjadi di tahun 70-an. Ketika itu beliau masih menjadi Kepala

58

Biro Majalah Tempo Jawa Timur. Kantornya di Jl Kembang Jepun, menempati satu ruang di kantor Jawa Pos (kala itu belum diakuisisi manajemen majalah ini). Saya masih ‘nyeniman’. Hidup berkelompok, menggelandang, selalu bicara tentang dunia, biarpun sepeser pun uang tak punya. Saya sekelompok menyukai buku, diskusi, punya buletin sastra yang menasional, dan hidup dari menulis di koran-koran, termasuk Jawa Pos. Di ruang Majalah Tempo ini terdapat banyak buku. Saya sering mendiskusikan buku-buku itu, dan akhirnya saya diserahi untuk ‘pegang’ perpustakaan mini itu. Tapi baru beberapa minggu pegang, ternyata ada satu buku yang hilang. Pak Dahlan tidak tahu. Saya berusaha mencari tahu pencurinya. Saya yakin yang mengambil pastilah temanku seniman. Sebagai orang yang hobi baca, saya hampir hafal kata per kata dalam bukubuku yang ada dalam perpustakaan ini.

Di sebuah forum diskusi teater, kata per kata dalam buku itu tiba-tiba meluncur dari mulut temanku yang sebelumnya mengaku tidak tahu buku itu. Saya pun akhirnya bilang Pak Dahlan tidak sanggup mengurus perpustakaan. Takut bukunya habis dihabisi temanku sendiri. Saya pernah menjadi ‘pasukan’ Pak Dahlan Iskan. Ketika itu masih pemerintahan Orde Baru. Saya sudah jadi wartawan, tetapi saya tidak puas dengan manajemen koran itu. Seorang kiai terkenal menyuruh saya membeli SIUPP, dan saya datang ke Pak Dahlan untuk kepentingan itu. Ternyata SIUPP itu tidak boleh dibeli, tapi diberikan cuma-cuma. Malah saya disubsidi kertas, ongkos cetak, serta gaji karyawan selama tujuh bulan. Tabloid politik itu respon pasarnya bagus. Itu karena berani dan aneh. Dikatakan aneh karena tanpa photo. Semuanya dilukis, dan lukisannya lucu-lucu. Maklum, semua yang bekerja disini adalah seniman. Dan Pak Dahlan sering datang

Menteri BUMN Dahlan Iskan bersama Pemimpin Redaksi AgroF arm Djoko Su’ud Sukah ar

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012


nyambangi. Akhir Orde Baru, Kelompok Kompas melalui Harian Surya juga membuat tabloid sama yang bernama Bangkit. Saya rapatkan teman-teman. Saya katakan, kalau tidak merapat di kelompok besar, maka kita akan tergilas raksasa media lain. Akhirnya sahamnya saya kembalikan, dan tabloid saya yang bernama Oposisi itu menjadi bagian dari Jawa Pos Grup. Di Jawa Pos saya banyak membidani kelahiran tabloid-tabloid. Hubungan saya dengan Pak Dahlan Iskan, kendati resminya sebagai anakbuah, tetapi secara personal tidaklah seperti itu. Mungkin karena ‘asal’ saya dari kelompok luar, latar belakang kesenian yang mengedepankan kesetaraan, atau bisa karena ‘bengal’. Bahkan mungkin hanya saya yang memanggil Pak Bos ini dengan sapaan akrab ‘mas’. Pak Dahlan Iskan memang pribadi yang lugas, tegas, sekaligus santun. Kelugasannya tertuang dalam caranya menyelesaikan persoalan, simpel. Selalu didasarkan dari kesimpulan banyak pihak yang dipertemukan. Asas vox populi vox dei dia pegang teguh. Itu yang merangsang siapa saja dan dari strata mana saja selalu terpancing untuk bicara dan berpendapat. Namun kelugasannya itu bukan berarti Pak Bos ini tidak bisa marah. Kalau lagi marah, Pak Bos ini

‘ngawurnya’ ngalah-ngalahi setan. Pernah deretan keyboard di redaksi Jawa Pos dibabat habis. Saat senggang dan tidak dalam keadaan marah saya

tanya, ‘apakah tidak rugi dengan kemarahan itu?” Jawabnya, “kan sudah saya hitung, berapa sih harga keyboard.” Maka ketika kursi petugas jalan tol yang belum datang dibuang saat terjadi antrian panjang, hampir semua orang Jawa Pos paham, itulah ’Dis’ kalau lagi ‘kesetanan’. Pak Dahlan juga pribadi yang santun. Biarpun bos, dia enak diajak bicara, dan gampang ditemui dimana dan kapan saja. Ketika menjabat sebagai Dirut perusahaan daerah di Jawa Timur, misalnya, kalau malam saya sering diajak berdua mendatangi perusahaan-perusahaan yang ada. Namanya sudah dikenal, tapi wajahnya belum banyak yang tahu. Maklum belum sesering sekarang masuk tivi. Maka saban di perusahaan daerah itu Pak Bos ini selalu berteriak. “Pak, saya Dahlan Iskan. Saya mau masuk untuk lihat-lihat ke dalam’. Dahlan orangnya juga sederhana dan tidak gengsi-gengsian. Ketika

rumahnya belum pindah ke belakang Graha Pena Surabaya, saya sering datang. Saban minggu hampir dua tiga kali saya ke rumahnya, terutama mendekati anak-anak (teman-teman

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

saya) gajian. Itu yang membuat saya akrab dengan keluarganya, istrinya, juga Isna, putrinya. Waktu itu Ulik (Azrul Ananda), putranya lagi belajar di Amerika. Di rumah itu Pak Dahlan menjadi agen koran Jawa Pos. Itu yang membuat rumah ini dinamis sejak subuh. Yang lucu ketika ada pelanggan yang komplain belum terima koran. Sopir pribadi dengan mobil mewah L 1 JP pun meluncur ke rumah itu, mengantar koran seraya memohon maaf. Dahlan memang bos yang beda dengan bos-bos yang lain. Setelah bertahun-tahun di Grup Jawa Pos saya mengundurkan diri. Itu karena saya risau dengan banyak jabatan. Saya yakin kalau mundur, maka jabatan itu bisa diisi banyak orang. Dan itu betul. Sejak itu saya menjadi kolumnis beberapa media. Selain di detik. com sampai sekarang, saya juga menuliskan ide dan gagasan saya di Rakyat Merdeka. Saya yang pernah dekat dengan Pak Dahlan itu nyaris tidak pernah kontak. Itu tidak hanya saya lakukan dengan beliau, tetapi juga dengan teman-teman saya yang sudah menjadi orang besar. Itu bukan apa-apa. Saya ingin tetap menjadi manusia marjinal. Manusia merdeka, yang bicara atas nama nurani, tanpa direcoki kedekatan, utamanya ketika melontarkan kritik-kritik konstruktif. Bagaimana dengan kemungkinannya Dahlan Iskan melenggang ke istana sebagai RI-1 atau RI-2? Dia sangat layak. Dahlan adalah salahsatu putera terbaik negeri ini, yang insyaallah mampu menciptakan kemandirian bangsa. Semoga !

59


PerTANIan

RI Impor 2.300 Sapi Perah

D

irektur Budidaya Ternak Kementerian Pertanian (Kementan) Fauzi Luthan mengungkapkan, meningkatkan populasi sapi perah itu penting agar produksi susu segar dalam negeri naik. “Importasi dari Australia saat ini masih dalam proses. Tapi persoalannya memang sekarang harga sapi perah di Australia naik,� tutur Fauzi. Menurutnya, data Kementan, populasi sapi perah di dalam negeri terus naik. Pada tahun 2010, populasi sapi perah sebanyak 582,2 ribu ekor naik menjadi 603,8 ribu ekor tahun berkutnya. Dan tahun ini diramalkan

60

Foto: Istimewa

Untuk meningkatkan produksi susu nasional, pemerintah mengimpor 2.300 ekor sapi perah dari Australia. Saat ini produksi susu di dalam negeri baru mencapai 30%. Sisanya, 70% berasal dari impor.

bertambah menjadi 630 ribu ekor. Pada tahun 2013 dan tahun 2014, populasi sapi perah lokal diharapkan naik menjadi 661,3 ribu ekor dan 697,5 ribu ekor. Sedangkan produksi susu pada tahun 2010 sebanyak 909,5 ribu ton, naik menjadi 1.104,1 ribu ton pada tahun 2011. Tahun ini diharapkan mencapai 1,208 ribu ton. Impor susu pada tahun 2010 sebanyak 1,82 juta ton dan tahun 2011 1,32 juta ton. Sedangkan konsumsi susu dalam negeri pada tahun 2010 sebanyak 2,345 juta ton, tahun 2011 2,964 juta ton, dan tahun 2012 sekitar 3,120 juta ton. Fauzi mengatakan, dengan

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

populasi sapi perah hanya sekitar 600 ribu ekor, produksi susu di dalam negeri baru bisa memasok sebanyak 30 persen dari total kebutuhan. Jika ingin produksi susu dalam negeri memasok seluruh kebutuhan dalam negeri, maka diperlukan tiga kali lipat. Artinya perlu sekitar 1,8 juta hingga 2 juta ekor sapi perah. “Ini bukan kerjaan yang mudah. Kalau pada tahun 2020 produksi mampu memasok 50 persen kebutuhan, sudah menjadi hasil yang cukup baik,� kata Fauzi. Impor bukan satu-satunya jalan bagi pemerintah meningkatkan produksi susu. Perbaikan proses


Rusman Heriawan

pembesaran anak sapi di dalam negeri juga amat penting. Sebab jika setiap tahun ada 80 ribu ekor anak sapi yang lahir, maka impor itu akan terus terkurangi. Anakan sapi perah tersebut akan dikawal. Diharapkan 50 persen anak sapi perah yang lahir adalah betina dan bisa menjadi calon induk. “Jadi bukan hanya impor sapi perah, tapi juga pengawalan anakan sapi perah. Bila seluruhnya harus diimpor, dana yang harus pemerintah sediakan cukup besar. Dengan kerterbatasan anggaran akan sulit,” tutur Fauzi. Selain itu, Kementan mendorong peningkatan penyerapan Kredit Usaha Perbibitan Sapi (KUPS), khususnya untuk ternak sapi perah. Selama ini serapan KUPS hanya 10% dari total sebanyak Rp 1,5 triliun. “Beberapa ketentuan KUPS yang menyulitkan peternakan akan kita perbaiki,” kata Fauzi. Pihaknya juga mendorong pertumbuhan kelompok ternak sapi perah di sentra sapi perah melalui Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK). Saat ini, ada tiga kawasan pengembangan sapi perah, yakni di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Fauzi menambahkan, industry ini bisa dikatakan stagnan. Konsumen lebih suka susu olahan daripada susu segar. Industry susu olahan juga lebih mudah memperoleh bahan baku dari impor dibandingkan memperoleh

bahan baku susu segar lokal. Ini yang menyebakan investor lebih menyukai investasi pada industry susu olahan lantaran memperoleh marjin yang besar. “Sedangkan investasi di budidaya sapi perah membutuhkan dana yang sangat besar dan waktunya lama untuk kembali modal,” tukas Fauzi. Rusman Heriawan, Wakil Menteri Pertanian mengatakan, susu merupakan barang mewah bagi masyarakat Indonesia. Ini bisa dilihat dari konsumsi susu di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara Asia lainnya, yaitu 11 liter per kapita per tahun. Sedangkan Malaysia dan Filipina mencapai 22,1 liter per kapita per tahun. Disusul Thailand 33,7 liter per kapita per tahun, Vietnam 12,1 liter per kapita per tahun, dan India 42,08 liter per kapita per tahun. Tahun lalu produksi susu dalam negeri baru memasok 30% dari permintaan nasional. Sisanya 70% impor. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan atau deficit suplai karena jumlah impor terlalu banyak. Ini menjadi dilematis. “Gerakan minum susu bertujuan untuk meningkatkan konsumsi per kapita, sementara untuk memenuhi kebutuhan local baru 30%,” kata Rusman di kantornya. Ke depan juga ada arahan untuk swasembada susu karena 70% susu impor dari luar negeri. Selain itu, sekarang ada target swasembada beras, jagung, kedelai, gula dan daging. Kondisi harga komoditas susu dalam negeri jauh lebih mahal daripada harga susu impor. “Jadi secara fundamental harga susu dalam negeri lebih mahal daripada luar negeri,” tambahnya. Rusman menuturkan, mulai tahun 2013 akan memberI perhatian utama pada industry susu nasional untuk dimasukkan menjadi roadmap swasembada susu, kendati saat ini belum menjadi prioritas Kementan. Saat ini dalam pengembangan susu masih focus di daerah Lembang dan Pengalengan. Daerah sentra susu itu akan diperbaiki jaringan dan distribusinya terlebih dulu. Kalau susu segar tentunya penanganannya harus instan agar bisa cepat diterima oleh konsumen. Keluhan dari Industri Pengolahan Susu (IPS) untuk memperoleh susu segar tidak bisa cepat. Jika permintaan susu segar

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

meningkat, akan dibuka i mpor sapi perah, bukan susu impor lagi. “Jumlah susu impor 70% berupa susu setengah jadi. Sambil mengembangkan bibit sapi perah local,” kata Rusman kepada Agrofarm. Rusman Heriawan mengatakan, kondisi persusuan di Tanah Air sudah masuk ke dalam jebakan bisnis, sehingga tidak ada dorongan terhadap permintaan susu dan menjadi biasa (business as usual). Namun kata Rusman, peluang pasar susu di dalam negeri sangat besar dan masih terbuka lebar, karena selama ini masih bergantung pada impor. Rusman memaparkan, dengan gerakan mengkonsumsi susu segar itu, maka akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi, dan akan mendorong permintaan. “Tentu ada suasana yang lebih kondusif bagi proses bisnis. Business trap ini tidak mungkin bisa dihilangkan kalau tidak menggerakkan demand,” ujarnya. Indonesia pada saat ini berada pada posisi nett- consumer. Hingga kini industry pengolahan susu masih sangat bergantung pada impor bahan baku susu. “Jika kondisi tersebut tidak dibenahi dengan membangun system agribisnis yang berbasis peternakan, maka Indonesia akan terus menjadi negara importer hasil ternak, khususnya sapi,” kata Rusman. Terdapat kekeliruan dari cara masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi susu. Masyarakat lebih mengenal susu bubuk ketimbang susu segar atau susu cair. Lebih dari 90% masyarakat mengkonsumsi susu berupa bubuk atau kental manis dan tak lebih dari 10% sehari-hari minum susu segar. Padahal sebagian besar masyarakat dunia mengkonsumsi susu segar atau susu cair. Ditinjau dari tingkat konsumsi susu masyarakat Indonesia ternyata konsumsi susu cair dalam bentuk UHT 4,6% atau sebanyak 118,5 ribu ton, susu steril 2,7% atau 69.000 ton, susu pasteurisasi 1,2% atau 30.000 ton dan paling besar konsumsi dalam bentuk bubuk 43,3%. Sementara jenis susu bubuk harganya jauh lebih mahal dibandingkan susu segar. “Sehngga akses masyarakat untuk mengkonsumsi susu hanya dimiliki oleh kalangan masyarakat menengah ke atas,” pungkas Rusman. beledug bantolo

61


PerTANIan

Tahun 2012 Impor Jagung 1,5 Juta Ton

D

ata di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan, tahun ini produksi jagung pipilan kering nasional diperkirakan mencapai 18,8 juta ton, naik dari 2011 yang sebesar 17,6 juta ton. Sudirman, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) mengungkapkan, Indonesia masih memerlukan tambahan impor jagung yang besar karena kebutuhan jagung untuk industri pakan ternak diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Bila tahun lalu kebutuhan jagung untuk industri pakan hanya 6 juta ton, tahun ini diprediksi naik menjadi 6,75 juta ton. Sementara konsumsi pakan ternak diperkirakan mencapai 13,5 juta ton yang terdiri dari 12,3 juta ton pakan ternak dan 1,2 juta ton pakan ikan. Meningkatnya kebutuhan jagung untuk industri pakan ternak seiring mulai beroperasinya beberapa pabrik pakan baru di Indonesia. Sudirman mengatakan, tahun ini ada tiga pabrik

62

Foto: Dik Sarotama

Tahun ini diperkirakan impor jagung turun hanya 1,5 juta ton, dibandingkan tahun 2011 impor jagung mencapi 3,1 juta ton.

pengolahan pakan ternak baru yang dibangun. Ketiga pabrik pakan ternak itu masing-masing berkapasitas 20 ton per jam. Investasinya per satu pabrik diperkirakan mencapai Rp 1 miliar,� ujar Sudirman kepada Agrofarm. Sudirman menngungkapkan, bila tahun ini target produksi tercapai, maka untuk tahun ini diperkirakan impor jagung hanya 1,5 juta ton. Sebagian besar untuk pakan ternak yang kebutuhan jagungnya dalam campuran pakan ternak mencapai 50 persen. Impor jagung tiap tahunnya berfluktuasi. Tahun lalu sebanyak 3,1 juta ton dan 1,9 juta ton pada tahun 2010. Selama ini impor jagung berasal dari Amerika Serikat, Brazil, Argentina, India, Thailand, dan Myanmar. Adanya peningkatan produksi

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

jagung dalam negeri selama periode Januari Mei 2012 membuat impor jagung menurun. Sudirman menyebutkan, pada periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi impor jagung mencapai 1,4 juta ton. Tahun ini turun 67% menjadi 460.000 ton. Hanya saja, impor jagung diperkitakan akan kembali naik pada semester II tahun 2012. “Rendahnya impor lantaran pada semester I tahun ini, panen jagung telah mencapai 60% dari total produksi nasional. Impor jagung semester II naik lebih tinggi dibandingkan semester pertama,� ujar Sudirman. Sudirman mengungkapkan, industri pakan ternak mengakui sulit menghindari impor jagung. Pasalnya, pasokan jagung dari petani lokal dinilai tidak stabil. Padahal, menurut


Foto: Bimo

nya, jagung lokal lebih disukai karena lebih segar dan lebih murah. Namun ketidakstabilan pasokan membuat pihaknya harus mengimpor. Sudirman menambahkan, produksi di beberapa daerah sentra turun drastis, karena gagal panen. Turunnya produktivitas lantaran hama atau perubahan cuaca yang ekstrem. Juga tingginya konversi komoditas atau fungsi lahan.”Produksi di daerah baru belum optimal karena belum tersedia fasilitas pasca-panen yang memadai. Juga infrastruktur tidak mendukung, serta belum terbentuk sistem pasar yang baik,” tandasnya. Sudirman menjelaskan, dibandingkan jagung lokal dan impor, maka kepastian suplai impor lebih terjamin dan transparan. Sedangkan suplai lokal berasal dari petani, kelompok petani, pedagang perantara itu memiliki reputasi beragam. Udoro Kasih Anggoro, Dirjen Tanaman Pangan Kementan mengatakan, untuk mencapai target penurunan impor jagung, pihaknya berupaya menggenjot produksi jagung lokal. Caranya dengan menambah lahan kebun baru, terutama di luar Jawa. “Kementan akan menambah lahan perkebunan jagung di Dompu, Nusa Tenggara Barat,” kata Anggoro. Awalnya, luas lahan jagung di NTB hanya 3.000 hektar (ha), tetapi saat ini naik menjadi 31.000 ha. Keperluan jagung oleh industri pakan ternak, katanya, sekitar 7 juta ton sehingga sentra-sentra produksi komoditas itu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Anggoro menambahkan, pihaknya akan mencari lokasi sentra jagung untuk menjawab kebutuhan industri pakan ternak, sehingga tidak perlu impor lagi. Pada tahun ini, pemerintah akan membantu pengembangan lahan jagung di Dompu NTB seluas 15.000 ha. Bahkan, rencana pembangunan pabrik pakan ternak di Bali diperkirakan akan dipindah ke NTB, karena lebih dekat dengan sumber bahan baku. Anggoro mengharapkan 75% kebutuhan jagung dari pabrik pakan ternak dapat dipenuhi dari NTB. Kuncinya, kata Anggoro, pemerintah pusat dan pemda harus serius mengembangkan jagung, mengingat keperluan komoditas tersebut oleh industri pakan ternak sekitar 560.000

Udoro Kasih Anggoro

ton per bulan. Anggoro menerangkan, produksi jagung tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sedang kebutuhan terus meningkat. Anggaran dari APBN terbatas sehingga pengembangan jagung itu dibuat dalam bentuk kluster agar tidak menyebar dalam skala kecil. Menurutnya, defisit jagung di dalam negeri biasanya terjadi pada Juni, Juli, Oktober, dan Desember. “Itu titik-titik kristis kita,” tukas Anggoro dalam Seminar Peningkatan Produksi dan Merumuskan Tata Niaga Jagung Nasional di Jakarta. Persoalan yang dihadapi pada komoditas jagung yaitu food chain,

daya saing, dan persoalan lainnya. “Jangan biarkan pasar kita diambil oleh orang lain, harus ada inisiatif. Dunia usaha harus mengambil inisiatif. Kami fasilitator dan protector,” tegasnya. Pengamat Agribisnis Bungaran Saragih mengatakan, persoalan utama jagung adalah unit-unit dalam food chain yang masih lemah di level pengumpul, pengering. Itu menghambat untuk menyesuaikan diri dengan usaha-usaha untuk peningkatan produksi di masa datang. “Persoalan lain, unit-unit on farm-nya terlalu kecil dan sayangnya organisasinya tidak terbentuk. Ketiga, kelemahannya, dan ini ada hubungannya dengan tata niaga adalah tidak adanya ‘koordinator’ yang mengatur food chai, mulai dari on farm ke pengumpul atau pengering ke pabrik pakan dan ke industry ayam,” ungkap Bungaran. Apabila tidak ada penyelesaian persoalan itu, katanya, kemungkinan dalam jangka pendek pelaku usaha masih memperoleh keuntungan. Tetapi dalam jangka panjang sangat berbahaya sehingga harus ada pihak yang mengambil inisiatif. Dia menjelaskan, apabila persoalan food chain tidak dikoordinasi dengan baik akan memunculkan keributan. “Saat panen, petani yang rebut. Pada saat paceklik pengusaha yang ribut,” ujarnya. Mantan Mentan itu menegaskan, kalau tidak segera memperbaiki diri dan berbisnis secara interdependen, lambat laun bisnis ini akan diisi orang lain dari Brazil, Amerika Serikat dan Thailand. beledug bantolo

Perkembangan Ekspor - Impor Jagung 2006 - 2011 No

Tahun

Produksi

1 2 3 4 5 6

2006 2007 2008 2009 2010 2011*

11,609,463 13,287,527 16,318,077 17,629,748 18,327,636 17,629,033

Volume (Ton) Ekspor Impor 28,026 1,774,617 98,217 701,439 102,916 262,283 72,879 336,514 41,093 1,525,776 3,203,479 9,881

Sumber : BPS

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

63


PerTANIan

Pembatasan Impor Hortikultura

AS, Kanada & Australia Boleh Masuk Priok

64

Foto: Bimo

K

epala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, Banun Harpini, mengatakan kebijakan pembatasan pintu masuk impor hortikultura pada 19 Juni 2012 tetap dilaksanakan. Namun, bagi buah dan sayur yang berasal dari negara yang telah diakui sistem keamanan pangan oleh Kementerian Pertanian Indonesia atau country recognition agreement (CRA) akan tetap diperbolehkan masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Banun menambahkan, pembatasan pintu masuk buah dan sayur impor tetap berlaku. Kecuali yang berasal dari Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Itu karena ketiga negara telah diakui sistem keamanan pangannya oleh Indonesia. Sementara itu, impor hortikultura yang bukan berasal dari AS, Kanada, dan Australia hanya diperbolehkan masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan), Soekarno Hatta (Makasar), Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang), dan Free Trade Zone Batam, Bintan, dan Karimun. “AS, Kanada, dan Australia boleh lewat Pelabuhan Tanjung Priok, sedangkan Selandia Baru masih menunggu proses persetujuan recognition. Kebijakan pembatasan pintu masuk impor hortikultura tetap berlaku 19 Juni 2012,� ujarnya. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan)No. 15 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Karantina Tumbuhan Pemasukan Buah dan Sayuran, Buah Segar, dan Umbi

Pembatasan pintu masuk impor buah dan sayur tetap berlaku pada 19 Juni 2012. Namun buah dan sayur asal Amerika Serikat (AS), Kanada dan Australia masih bisa masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Itu, karena ketiga negara tersebut telah diakui sistem keamanan pangan (food safety system) oleh Indonesia. Lapis Segar ke Indonesia mengatur pelabuhan dan bandara pemasukan buah dan sayuran. Banun memaparkan, Permentan No. 42 Tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Buah dan Sayuran Segar ke Indonesia dan Permentan No.

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

43/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Indonesia mengatur tentang itu. Melalui kedua peraturan itu, maka bagi produk hortikultura yang berasal dari negara-negara yang telah diakui area bebas organisme pengganggu


tanaman karantina (OPTK) atau sistem keamanan pangan oleh Kementan, maka diberikan pengecualian terhadap tempat pemasukan, sehingga diperbolehkan masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Kedua Permentan itu berlaku mulai 19 Juni 2012. Negara-negara yang telah diakui sistem keamanan pangan seperti yang diatur dalam Permentan No. 88/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran PSAT, yaitu AS, Kanada, dan Australia.

Rekomendasi Impor Hortikultura Ditunda Pemerintah menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura dari 15 Juni 2012 menjadi 28 September 2012. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Deddy Saleh menjelaskan, ada tiga hal yang menjadi latar belakang penundaan Permendag 30/2012. Pertama, masih diperlukannya waktu untuk melakukan sosialisasi mengenai peraturan impor produk hortikultura agar dapat dipahami secara baik oleh semua pihak pemangku kepentingan.

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Foto: Bimo

Foto: Bimo

Deddy Saleh

Baik pejabat pemerintah, para pelaku impor dan ekspor, serta pedagang produk hortikultura. Kedua, penundaan ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup kepada para importir untuk mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan, termasuk sarana penyimpanan yang sesuai dengan karakteristik produk, seperti cold storage, gudang dan kendaraan pengangkut berpendingin. “Selain itu, para importir juga dapat memiliki waktu lebih untuk melakukan penunjukan distributor dan memenuhi persyaratan perijinan,” tambah Deddy. Ketiga, pemerintah memerlukan waktu untuk melakukan notifikasi Permendag ke World Trade Organization (WTO).“Notifikasi ini merupakan bukti komitmen Indonesia terhadap peraturan WTO yang sudah kita ratifikasi menjadi UndangUndang,” ujar Deddy Saleh. Lebih lanjut, Dirjen Perdagangan Luar Negeri menerangkan, bahwa dengan adanya penundaan pemberlakuan Permendag 30/2012 ini, Kemendag telah berkoordinasi dengan Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dan Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, tanggal 15 Juni 2012 itu tidak terjadi penahanan produk impor hortikultura yang tidak memiliki persetujuan impor di pelabuhan. Kementerian Perdagangan RI, pada 7 Mei 2012, menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Permendag yang didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura ini, mewajibkan para importir produk hortikultura untuk memperhatikan aspek keamanan pangan, ketersediaan produk dalam negeri, penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura. Selain itu, kata Deddy, para importir juga harus memenuhi persyaratan kemasan dan pelabelan, standar mutu, serta ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap

Banun Harpini, Kepala Badan Karantina Kementan

kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan. “Di dalam Permendag juga ditetapkan bahwa setiap impor produk hortikultura wajib mendapat persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan atas rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian,” ujarnya kepada Agrofarm. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan impor produk hortikultura meningkat signifikan. Pada tahun 2008, nilai impornya sebesar USD 881,6 juta, sementara pada tahun 2011 impornya sudah mencapai USD 1,7 miliar. Produk hortikultura yang paling besar nilai impornya adalah bawang putih dengan nilai USD 242,4 juta, buah apel USD 153,8 juta, buah jeruk USD 150,3 juta dan anggur USD 99,8 juta. Dan negara pengeskpor produk hortikultura terbesar ke Indonesia pada tahun 2011 adalah China, Thailand serta Amerika Serikat. Komoditi hortikultura yang diatur dalam Permendag ini terdiri atas produk tanaman hias, seperti anggrek dan krisan; produk hortikultura segar, seperti bawang, sayur-sayuran dan buah-buahan (wortel, lobak pisang, kentang, cabe, jeruk, apel, anggur, pepaya). Serta produk hortikultura olahan, seperti sayuran dan buahbuahan yang diawetkan dan jus buah. bantolo, dian

65


RENDEZVOUZ

Gas Naik, Mamin Hitung Ulang

Pertumbuhan industri mamin turun

B

iaya produksi industri makanan (Mamin) naik 30 persen. Kenaikan ini menyebabkan pertumbuhan industri makanan dan minuman pada kuartal I 2012 lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun 2011. “Pertumbuhan industri makanan dan minuman hanya 3 persen atau turun 1 persen dibanding kuartal I pada 2011. Penurunan ini lebih merupakan siklus tahunan dan faktor daya beli masyarakat yang melemah,� jelas Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemperin) Benny Wachyudi pada pembukaan pameran produk industri makanan dan minuman di Plasa Industri

66

Kemenperin, beberapa waktu lalu. Menurut Benny, pada kuartal II 2012, pertumbuhan industri mamin diperkirakan bisa meningkat 2-4 persen seiring tingginya permintaan untuk bulan puasa dan Lebaran. Kenaikan harga gas dari PT Perusahaan Gas Nasional (PGN) Tbk serta bahan baku menjadi salah satu penyebabnya. Kenaikan harga gas ini mendorong peningkatan biaya produksi industri makanan dan minuman. Ini akan berpengaruh terhadap permintaan pasar dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan berkordinasi dengan pelaku usaha untuk menentukan harga produk yang ideal. Jika memang harus ada kenaikan harga produk, maka harus dilakukan secara bertahap. Ini

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

dikarenakan industri dan konsumen tidak akan siap bila kenaikan harganya tinggi. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, pertumbuhan pangsa pasar industri makanan dan minuman mencapai 9,19 persen pada 2011 atau melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,5 persen. Pertumbuhan ini jauh meningkat dibandingkan tahun 2010 sebesar 2,78 persen. Meski dihadapkan pada kenaikan harga gas, Kementerian Perindustrian optimistis pertumbuhan industri makanan dan minuman bisa mencapai kisaran antara 7,58 persen hingga akhir 2012. Pada kuartal I-2012, pertumbuhan industri makanan dan minuman melemah menjadi tiga persen dibandingkan periode serupa tahun 2011 sebesar empat persen. Sementara itu Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi), Adhi S. Lukman mengatakan, pelaku usaha di sektor makanan dan minuman akan menghitung ulang biaya produksi terkait kenaikan harga gas. “Naiknya harga gas berpengaruh terhadap meningkatnya biaya operasional perusahaan,� katanya. Gapmmi meminta kepada pemasok gas untuk menjamin ketersediaan sesuai kontrak yang ditetapkan.ir


RENDEZVOUZ

Target Ekspor Ikan Hias Naik 5,26 Persen  

E

kspor ikan hias tahun ini ditargetkan USD 20 juta naik 5,26% dibandingkan dengan tahun lalu USD 19 juta. Indonesia menjadi eksportir ikan hias terbesar kelima di dunia. Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutardjo mengatakan, pihaknya berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan memberikan dukungan kepada para pembudidaya. Ini sebagai

upaya meningkatkan daya saing di pasar internasional. “Oleh sebab itu, KKP merasa optimis merajai pasar ikan dunia karena tinggal bagaimana menerapkan strategi dan marketingnya,” ujarnya. KKP, katanya, akan terus memacu dan mendorong produksi ikan hias Indonesia dengan memfasilitasi para pembudidaya dengan dunia perbankan. Sebab menurutnya, selama ini umumnya para pembudidaya menjual ikan hias masih

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

berukuran kecil. Akibatnya belum mempunyai nilai tambah. Capaian ekspor ikan hias Indonesia jauh tertinggal dibandingkan Singapura. “Kita jangan lagi mengekspor ikan hias dalam ukuran kecil. Lebih baik jika ikan hias kita kembangkan dulu sehingga akan mendapatkan nilai tambah, dan tentu saja meningkatkan nilai ekspor,” jelasnya. Untuk mendukung hal itu, KKP berencana menerapkan berbagai program diantaranya, registrasi produk ikan hias, sertifikasi ikan hias, serta promosi dan penguatan branding. Cicip menyampaikan usulannya kepada asosiasi ikan koi agar mereka dapat merekayasa ikan koi melalui silang breeding. Ini agar dihasilkan jenis ikan koi baru khas Indonesia untuk membangun branding koi sebagai ikon ekspor. “Hasil dari varietas silang breeding tersebut sebaiknya menggunakan nama Indonesia, tidak memakai nama Jepang lagi.” Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Subiakto mengatakan, capaian produksi budidaya ikan hias pada tahun 2011 sebesar 1,5 miliar ekor. Produksi ini bahkan melampaui dari target yang telah ditetapkan 700 juta ekor ikan hias. Sedang produksi ikan koi tercatat sebesar  450 juta ekor atau 30% dari total keseluruhan produksi budidaya ikan hias. Kini sentra terbesar koi berada di Blitar, Yogja, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sumatera.DY

67


RENDEZVOUZ

Industri Kertas Wajib Peroleh Izin Kayu Ramin Darori

D

irjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan, Darori, meminta industri pulp dan kertas yang bahan bakunya kemungkinan tercampur kayu Ramin mengajukan izin penggunaan kayu tersebut kepada pemerintah. Dengan pengajuan izin itu, kata Darori, kemungkinan industri pulp dan kertas nasional, termasuk Asia Pulp and Paper (APP), diprotes kalangan pencinta lingkungan bisa diminimalisir. Meski demikian, dia meminta perusahaan yang bahan baku produksinya kemungkinan tercampur kayu Ramin menanam kayu jenis ini sebagai kompensasi. Menurut Darori, kayu ramin masuk dalam Appendix II CITES yang berarti bisa diperdagangkan dengan izin khusus dari Kementerian Kehutanan. Bagi Kementerian, katanya, penggunaan kayu jenis ini tidak masalah selama ada izin atau dari hasil penanaman. Dirjen menjelaskan, dulu jalak bali tidak boleh diperdagangkan karena jumlahnya tinggal delapan ekor. Namun kini sudah dijual bebas karena jumlahnya meningkat pesat setelah bisa ditangkarkan dan diternakkan. Sebelumnya, Greenpeace melansir laporan yang berjudul “The Ramin Paper Trail�. Dalam laporan tersebut, LSM lingkungan itu mengungkap penggunaan kayu ramin oleh industri pulp pada kelompok APP. Greenpeace mengklaim melakukan

68

investigasi selama satu tahun dan mengumpul sampel yang diduga kayu ramin pada tempat penampungan bahan baku kayu di pabrik pulp dan kertas APP. Sampel tersebut dikirim ke laboratorium di Jerman untuk membuktikan ada kayu ramin dalam timbunan bahan baku kayu itu. Organisasi non pemerintah itu melaporkan temuannya ini ke Kementerian Kehutanan dan Kepolisian. Mereka menyertakan video kegiatan investigasi yang dilakukan. Darori mengaku menerima laporan tersebut. Namun, menurut dia, Greenpeace justru menolak

AgroFarm AgroFarm l Tahun l Tahun II l IIEdisi l Edisi 24 l25Mei l Juli - Juni 2012 2012

ketika diminta menjadi saksi dalam kasus temuan kayu ramin di areal penimbunan bahan baku kayu di pabrik pulp dan kertas APP. Kementerian Kehutanan merespon laporan tersebut dengan membentuk tim kecil untuk melakukan verifikasi lapangan. Tim, juga melibatkan LSM. “Verifikasi laporan ini perlu dilakukan agar faktanya jelas. Greenpeace menyatakan mengambil sampel ramin di tempat penampungan kayu, kita cek apa benar? Kalau benar, apa benar diproses oleh APP sebagai bahan baku kertas?� katanya pada acara peluncuran kebijakan HCVF APP. bantolo


RENDEZVOUZ Laporan PerTANIan Utama

RI Potensial Rebut Pasar Pulp & Kertas Dunia

I

ndonesia berpotensi besar merebut pasar pulp dan kertas dunia yang selama ini didominasi Amerika Utara dan Eropa Utara (Skandinavia). Industri pulp dan kertas Indonesia saat ini mengalamai perkembangan yang cukup pesat, meski perekonomian Eropa dan Amerika Serikat menurun. “Indonesia berpeluang ambil peluang dalam memasok pulp dan kertas ke pasar dunia, mengingat keterbatasan negara-negara tersebut yang tidak bisa mengembangkan bahan baku dengan signifikan akibat harga kayu dan energi mahal,” jelas Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur (BIM) Kementerian Perindustrian Ir. Panggah Susanto, MM saat membuka rapat kerja nasional Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) di Hotel Sari Pan Pacific,

Jakarta. Dibanding pertumbuhan negara maju dan dunia secara keseluruhan, kata Panggah, pertumbuhan industri pulp dan kertas Indoensia jauh lebih tinggi. Pada tahun 2011, pertumbuhan industri pulp dan kertas dunia mencapai 2,1%, sedangkan industri pulp dan kertas nasional mencapai 4,1%. Pertumbuhan industri pulp dan kertas dari negara maju hanya 0,5%. Sementara itu, kebutuhan pulp dan kertas dunia pada tahun 2011 mencapai 340 juta ton, dan diperkirakan akan naik menjadi 490 juta ton. Sedangkan kebutuhan pulp dan kertas dalam negeri 7,8 juta ton. “Ke depan Indonesia mampu mengembangkan ini dengan signifikan. Industri pulp dan kertas kita di posisi 9 di dunia, sementara di

AgroFarm AgroFarm l Tahun l Tahun II l Edisi II l Edisi 24 l25 Mei l Juli - Juni 2012 2012

Asia kita menduduki posisi 3,” jelas Panggah. Saat ini terdapat 12 industri pulp dengan kapasitas produksi 7,9 juta ton per tahun dan 79 industri kertas dengan kapasitas produksi 12,99 juta ton per tahun. Realisasi produksi tahun 2011 masing-masing 7,3 juta ton pulp dan 10,7 juta ton kertas. Ekspor masing-masing 2,813 juta ton dengan nilai USD 1,6 miliar dan 4,49 juta ton kertas dengan nilai USD 3,39 miliar. Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mengatakan industri pulp dan kertas memerlukan tambahan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 1,5 juta hektare dengan tingkat pertumbuhan 4–5 persen hingga tahun 2014. ”Tambahan HTI ini akan menjamin tersedianya bahan baku kayu guna mewujudkan target produksi yang diinginkan Kementerian Kehutanan, yaitu 13,3 juta ton pulp dan 8,1 juta ton kertas pada 2014 ,” kata Ketua Umum APKI Misbahul Huda dalam kesempatan yang sama. Namun, lanjut Misbahul, pembangunan HTI pulp dan kertas masih berjalan lambat karena selama lima tahun terakhir, dari 10 juta ha lahan cadangan, hanya 3,7 juta ha HTI yang berhasil dibangun. ”Hingga tahun 2011, produksi pulp nasional baru mencapai 6,9 juta ton per tahun dan produksi kertas sebesar 11,5 juta ton. Ini masih jauh tertinggal dari Brasil yang mampu menghasilkan 174 juta ton kertas di areal HTI seluas 63 juta ha,” ujar Misbahul. Terbatasnya jumlah HTI membuat para pelaku industri mencari alternatif bahan baku dari kertas bekas yang diperoleh dengan mekanisme impor. “Tahun 2011 realisasi ekspor USD 6 miliar naik 4,4%. Pertumbuhan industri kita berharap tetap naik 4%, sama dengan ekspor. Artinya, bahwa kenaikan 4% itu proporsional untuk lokal dan ekspor,” jelasnya.ir

69


KELAUTAN

Foto - foto: kkp.go.id

KKP FOKUS GARAP PASAR  DOMESTIK

“K

onsumsi domestik tetap kami prioritaskan sebesar 70 persen. Tentunya kita akan menyesuaikan peningkatan produksi dengan penyediaan pasokan ikan untuk konsumsi dalam negeri dan industri pengolahan, sehingga 30 persen sisanya ditujukan untuk pangsa pasar ekspor agar masyarakat makin gemar makan ikan,” kata Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Saut Hutagalung di sela acara Festival Perikanan Nusantara (FPN) 2012 di Parkir Timur Senayan, Jakarta.

70

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah memfokuskan tingkat penyerapan konsumsi ikan dalam negeri dengan mempromosikan tiga komoditas unggulan, yaitu  patin, pindang dan bandeng. Itu dilakukan pada masyarakat luas tentang manfaat ikan sebagai sumber pangan.

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012


Pembukaan festifal Perikanan Nusantara 2012 di Senayan Jakarta

Saut Hutagalung

Dijelaskannya, untuk konsumsi dalam negeri, produk pindang telah terserap 100 persen, ikan bandeng sebesar 70 persen, dan patin sebesar 100 persen untuk dalam negeri. Pasalnya ketiga komoditas perikanan tersebut memiliki peran penting dalam mewujudkan ketahanan nutrisi (nutrition security) masyarakat Indonesia. S Pemerintah ingin mengubah citra ikan yang selama ini berkembang di masyarakat, menjadi citra yang lebih baik melalui pengemasan hampa (vacum). Cara ini dinilai Saut dapat meyakinkan masyarakat luas, bahwa produk olahan ikan merupakan makanan sehat dan berkualitas.Untuk itu, KKP akan melibatkan berbagai stake holder, baik itu pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, termasuk Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pusat guna mengedukasi masyarakat kian pentingnya mengkonsumsi ikan dalam jumlah yang cukup. Dikatakannya, konsumsi ikan nasional memiliki kecenderungan naik setiap tahunnya. Tercatat tingkat konsumsi ikan nasional pada 2010 mencapai 30,48 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2011 rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional sebesar

31,64 kg/kapita, atau mengalami peningkatan rata-rata 3,81 persen dibandingkan konsumsi tahun 2010. Bahkan selama periode 2007-2011, rata-rata laju konsumsi ikan per kapita sebesar 5,04 persen. Disebutkannya, dalam rangka mensosialisasikan konsumsi ikan di dalam negeri, pemerintah akan menyiagakan mobil ATLI sebanyak sebanyak  16 unit yang tersebar di sembilan provinsi.“Mobil pintar ini nantinya akan kita berikan kepada semua provinsi di Indonesia. Namun akan disesuaikan dengan perkembangan pembentukan Forum Peningkatan Makan Ikan (Forikan) di tiap provinsi,” sambung Saut. Disamping itu, KKP akan menganggarkan Rp 600 juta guna penyediaan lebih dari 100 lemari pendingin (freezer) bagi industri pengolahan ikan patin di Indonesia. Pembelian lemari pendingin ini dilakukan pada bulan Agustus. Harga per unitnya mencapai Rp 5 juta. Dengan anggaran tersebut, sekitar 100 buah lemari pendingin siap disebar di Jakarta. Di tempat terpisah, Direktur PT Indo Maguro Tachmid Widiasto mengatakan, bahwa pasar konsumsi dalam negeri kian menjanjikan. Ia pun menyampaikan apresiasinya atas langkah pemerintah yang kian gencar melakukan promosi mengajak masyarakat gemar makan ikan. Langkah ini diharapkan industri pengolahan fillet patin lokal dapat

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

berkembang. Seiring dengan itu, ia berharap agar kedepannya event semacam ini dapat lebih inovatif dan diadakan di tempat-tempat yang lokasinya strategis dan lebih intensif. Namun, ia meminta kepada pemerintah agar terus meningkatkan pengawasan impor ilegal patin asal Vietnam yang pada umumnya masuk melalui celah di kawasan perbatasan. Sementara itu, untuk mendukung langkah KKP tersebut, perusahaan yang bergerak di industri pengolahan ikan tersebut juga mengadopsi sistem keagenan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan dan memasarkan produk fillet patin. Melalui sistem keagenan ini, ia mengajak peran serta masyarakat dalam memasarkan produk fillet patin lokal. Tachmid menilai langkah ini  dapat mendukung program Gemar makan ikan (Gemarikan) yang sedang giat-giatnya di gencarkan KKP. Selain itu, PT  Indomaguro juga menggandeng Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI) untuk memakai produk ikan patin di setiap produk katering mereka yang sebelumnya menggunakan kakap merah yang kini semakin sulit didapat. Itu ditandai dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Indomaguro dengan APJI. PT Indomaguro tiap harinya mampu memproduksi fillet ikan patin sebanyak 10 ton atau sebulannya perusahaan ini mampu memproduksi sebesar 300 ton. (DY)

71


KELAUTAN

ARLI  Kelimpungan

China Kenai BM 35% Rumput Laut Impor

K

epastian pemberlakuan kebijakan impor China ini disampaikan Slamet Subiakto, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Untuk itu KKP akan meningkatkan nilai tambah, bukan lagi berorientasi raw material, namun bahan baku semi refine,” katanya pada Agrofarm di gedung Mina Bahari. Menurut Slamet, untuk bisa menembus pasar China, kualitas rumput laut seperti yang disyaratkan oleh industri pengolahan seperti gel strength dan kadar air harus dipenuhi. Slamet

Foto: Istimewa

Senyum petani dan pengusaha rumput laut masam.  Pasalnya, di tengah tingginya permintaan dunia akan rumput laut, Pemerintah China membuat aturan baru. Negeri tirai bambu itu memberlakukan bea masuk (BM) produk rumput laut kering dari 0% menjadi 35%. Selain BM yang tinggi, produk rumput laut kering juga harus memiliki sertifikat kesehatan.

72

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012


Foto : kkp.go.id

Hilirisasi Mendesak

Slamet Subiakto, Dirjen Perikanan Budidaya KKP

juga menjanjikan akan membantu dan memfasilitasi eksportir mempercepat perolehan sertifikasi itu. Safari Azis, Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) mengaku sangat khawatir dengan kebijakan impor China tersebut. Menurutnya, jika aturan itu benar-benar direalisasi, maka akan terjadi penumpukan rumput laut kering di pelabuhan. Itulah sebabnya, Azis meminta Kementerian Perdagangan mempertanyakan pemberlakuan kebijakan bea masuk rumput laut oleh Pemerintah China. “Sebab, China tidak mau mengimpor olahan, tapi hanya bahan mentah,” katanya. Sertifikasi rumput laut ke China itu akan menjadi batu sandungan mengingat kalangan pengusaha pengolahan dan eksportir rumput laut belum pernah memiliki pengalaman mengenai sertifikasi kesehatan bagi rumput laut ke negara tujuan. “Kriteria dan parameter kesehatan untuk rumput laut ini kami tidak paham, China maunya seperti apa. Kami telah meminta penjelasan kepada buyer di China, namun tidak direspons dengan baik,” jelas dia. Pemberlakuan yang efektif 1 Juni lalu akan berlaku mandatori bagi setiap rumput laut yang masuk ke pelabuhan impor di China. Sejauh ini juga tidak ada pemberitahuan yang jelas dari pemerintah China mengenai kriteria sehat seperti apa dalam sertifikat yang diminta. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah agar segera membentuk tim bersama penjaminan mutu.

Menyongsong liberalisasi pasar ASEAN 2015, kata Aziz, asosiasi rumput laut memandang perlu adanya langkah konkret bagi terwujudnya industrialisasi rumput laut atau dengan istilah lain hilirisasi rumput laut. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan asosiasi ini, kalangan industri pengolahan maupun petaninya belum siap menghadapi tantangan global. “Kemarin kami membuka rapat kerja nasional. Hasil resolusi raker menyepakati perlunya usaha memulai kemitraan strategis antara pemerintah dengan pengusaha untuk mendeteksi apa yang perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan global,” katanya. Rakernas menyoroti mutu produk perikanan dan kelautan budi daya mutu, jaminan produk, dan teknik budi daya. Rakernas juga membahas moneter, industri, dan perdagangan bidang ini. Perlu usaha untuk menghadapi kompetisi global, serta simplifikasi aturan impor dan ekspor. Menteri KKP Syarif C Sutardjo dalam kesempatan yang sama merespons permintaan asosiasi rumput laut. Pihaknya juga memperhatikan besarnya skala usaha budi daya rumput laut di negeri ini, ada 15 provinsi yang mengusahakan budi daya rumput laut. KKP selama ini ada beberapa program menaikkan produksi, karena memang kepentingannya untuk pembinaan kepada petani produsen. Para industri juga memiliki kepentingan yang sama terhadap sektor on farm. Tuntutan pasar juga mendukung, bahwa pasar internasional meminta Indonesia lebih banyak memasok produk olahan rumput laut.   “Saya melihat rencana penyelenggaraan Seaweed International Symposium ke-21 di Bali beberapa bulan mendatang menandakan Indonesia makin diperhitungkan dunia sehingga ini menjadikan ajang promosi dunia,” kata Cicip. Cicip menambahkan, ada pekerjaan rumah besar untuk mewujudkan hilirisasi rumput laut. Pasalnya, dari produksi 4,2 juta ton rumput laut per tahun, 80 persen diekspor dalam bentuk kering. Hanya 20 persen saja diolah di dalam negeri. Sementara industri pengolahan kekurangan bahan baku lantaran hanya menerima pasokan 45 persen dari total kapasitas terpasang. Ini ironi. “KKP  tidak mau lepas tangan begitu saja, karena ini salah satu program kita.

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Tahun 2015 target produksi 19 juta ton. Produksi 2011 baru 6 juta ton,” ungkapnya. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan, dengan potensi yang ada seharusnya Indonesia mampu menjadi produsen rumput laut yang mampu mengambil porsi besar dalam pasar dunia. Senada dengan Safari Azis, Yugi memaparkan industri rumput laut memerlukan keterkaitan erat antara hulu (up stream) dan hilir (down stream), karena pada tingkat hulu (petani dan nelayan) memiliki keahlian dan kemauan berproduksi tetapi menghadapi keterbatasan dalam akses pasar dan teknologi. Sementara pada tingkat hilir (pemilik pabrik) memiliki teknologi dan akses pasar, namun membutuhkan jaminan suplai bahan baku. Dalam kaitan ini, lanjut Yugi, model klaster bisnis dinilai akan dapat banyak membantu kelangsungan aktivitas petani rumput laut dan sekaligus industri pengolahannya. Dengan model ini diharapkan kemitraan dapat dibangun melalui komunikasi dan implementasi nyata di antara pemangku kepentingan secara sinergis dan saling menguntungkan. Dengan demikian, pengembangan ekonomi lokal melalui akuabisnis klaster rumput laut dapat menjadi bagian integral dari upaya pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan daya saing kolektif, dan meningkatkan ekspor produk rumput laut daerah. Seperti diketahui, China menjadi importir produk rumput laut kering terbesar Indonesia. Selain China, negara yang juga memerlukan produk rumput laut kering Tanah Air adalah Filipina dan Jepang. Dengan total ekspor tahun lalu sebanyak USD 200 juta, ekspor rumput laut ke China lebih dari setengahnya. Data KKP menunjukkan, produksi rumput laut nasional tahun lalu sebanyak 4,2 juta ton. Jumlah itu naik 7,7% dibandingkan 2010 yang sebesar 3,9 juta ton. Tahun ini, KKP akan meningkatkan ekspor rumput laut olahan sebesar 30% dari USD 200 juta menjadi USD 260 juta. Pemerintah Indonesia juga ingin menekan ekspor rumput laut kering untuk menggenjot industri pengolahan nasional. Namun rencana ini gagal akibat minimnya serapan industri lokal. Dian Yuniarni

73


KELAUTAN

Prospek Rumput Laut Lawi-lawi Foto: Dian

Permintaan Banyak, Produksi Terbatas Budidaya rumput laut berkembang di beberapa daerah. Itu alasan komoditas ini menjadi primadona. Selain Eucheuma cottonii dan Gracilaria yang telah lebih dulu populer, Caulerpa dari kelompok Chlorophyceae (alga hijau) juga berprospek cerah. Nana Syarip Sumarna (kiri) bersama petani lawi-lawi yang sukses

J

enis rumput laut ini dikenal sebagai lalapan atau sayuran yang sangat diminati oleh masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, seperti Jepang, Korea, China, dan beberapa negara Eropa. Rumput laut ini bisa dipanen setelah dua minggu pemeliharaan. Jika satu hektar ditebar bibit 500 kg, maka saat panen menjadi dua kali lipatnya. Pasar ekspor Caulerpa saat ini cukup terbuka meski di beberapa negara seperti Jepang sudah membudidayakannya. “Tetapi kebutuhannya masih mengandalkan impor dari Filipina. Sementara untuk lokal, permintaannya mencapai 1 – 3 ton per bulan. Itu juga belum terpenuhi, karena produksi hanya mengandalkan hasil alam,” jelas Kepala Balai Budidaya Air Payau (BBAP) Takalar – Sulawesi Selatan, Sugeng Raharjo. Rumput laut Lawi-lawi sudah lama dikenal oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Mereka umumnya mengkonsumsi Lawi-lawi dalam keadaan segar sebagai salad, dimakan bersama dengan ikan bakar atau ikan goreng. Selama ini belum dibudidayakan, dan masyarakat mendapatkannya secara tradisional dari habitat alamnya di tepi pantai.

74

Setahun ini budidaya lawilawi mulai dkembangkan di BBAP Takalar. Kerjasama dilakukan dengan pemerintah Australia.  Project yang bernama ACIAR ini getol mengenalkan rumput Lawi-lawi ini pada masayarakat. “Kita mulai satu tahun ini membudidayakan, ternyata permintaannya luar biasa,” ujar Nana Syarip Sumarna dari Aciar Project BBAP Takalar yang mengenalkan budidaya rumput laut Lawi-lawi pada masyarakat. Sementara ini hasil produksi Lawi-lawi diserap oleh pasar lokal, kendati memiliki peluang besar untuk diekspor ke Jepang. Selain perawatan yang mudah, Lawi-lawi juga memiliki berbagai khasiat sebagai obat anti jamur, anti tumor dan rematik. Nana  menjelaskan, rumput laut yang juga dikenal sebagai Lawi-lawi atau Latoh ini masuk dalam kategori tumbuhan tingkat rendah yang hidup dengan menempel pada substrat pasir. Di beberapa negara Asia, Caulerpa, selain sebagai konsumsi masyarakat juga digunakan sebagai obat pada beberapa jenis penyakit. Ini karena Caulerpa mengandung zat anti-bakteri, anti-mikroba, anti-jamur, serta zat bioaktif untuk penyakit tekanan darah tinggi dan tumor. Ciri Lawi-lawi, berwarna hijau

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

dengan thallus (cabang) berbentuk lembaran, batangan, dan bulatan. Selain itu memiliki tekstur lunak keras dan siphonous. Rumpun berbentuk percabangan dari yang sederhana sampai yang kompleks sebagai representasi dari akar, batang, dan daun yang menjalar. Dalam perkembang-biakannya, lanjut Nana, terjadi dengan perkawinan gamet, spora, dan fragmentasi thallus atau vegetatif. Penyebaran Caulerpa tidak hanya di Takalar dan Pare-pare saja, tetapi cukup luas yang meliputi  pesisir dan terumbu karang di Indonesia. “Seperti di Pulau Jawa terdapat di daerah  Jepara dan Yogyakarta,” imbuhnya. Ia menambahkan, kandungan klorofil (zat hijau daun) rumput laut ini bersifat antikarsinogenik. Kandungan serat, selenium, dan seng yang tinggi pada rumput laut ini bisa mereduksi estrogen (jenis hormon), karena disinyalir level estrogen yang terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya kanker. Selain itu Caulerpa juga digunakan dalam penggunaan di akuarium untuk ikan hias yang berasal dari laut, sebagai hiasan yang bisa menstabilkan kualitas air dalam akuarium. Dian Yuiarni


kehutanan

Ada Kepentingan Bisnis Asing Dalam SVLK Penerapan sertifikat kayu legal mulai ditunggangi kepentingan pebisnis asing. Pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu diminta memprioritaskan pemenuhan sertifikasi verifikasi legalitas kayu (SVLK) ketimbang pendekatan skema voluntary seperti forest stewardship council (FSC).

Foto: Istimewa

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

75


Foto: Bimo

Indonesia kemudian memilih untuk mengembangkan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil),” jelasnya pada acara FSC Business Encounter di Jakarta. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Rahardjo Benyamin mengungkapkan, penegasan skala prioritas perlu ditekankan kepada pelaku industri menyusul penetrasi kepentingan bisnis asing di balik penerapan skema perdagangan kayu legal. “Harus dicermati ada kepentingan bisnis yang bermain di tengah kebijakan penerapan sertifikat lestari sesuai permintaan negara-negara tujuan ekspor kayu,” ungkapnya. Rahardjo mencatat sekitar 100 unit usaha hutan alam telah mengantongi izin operasi seluas 23 juta hektar. Namun, hingga kini jumlah hutan bersertifikat masih sangat minim. Data Kementerian Kehutanan mencatat sekitar 233 dari 1.881 unit industri pengolahan kayu, dan 12 unit pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang telah memperoleh SVLK dari sejumlah lembaga verifikasi legalitas kayu (LVLK) yang resmi ditunjuk pemerintah. Minimnya jumlah hutan bersertifikat memang sangat potensial digarap sebagai lumbung bisnis. TBI memberikan donasi hingga USD 2 per hektar guna menekan tarif sertifikat FSC yang jauh lebih mahal ketimbang SVLK. “Pemegang IUPHHK dengan luas konsesi 60.000 hektar, misalnya, perlu menyiapkan dana hingga Rp 2,5 miliar untuk memperoleh FSC,” ujarnya. Sementara itu Dewan Eksekutif TBI Jesse Kuijper menegaskan, pihaknya menghormati skema SVLK yang merupakan skema mandatory di Indonesia. Menurut Jesse, banyak negara produsen kayu di dunia juga mengembangkan skema mandatory yang serupa dengan SVLK. Meski demikian, dia mengklaim, masih banyak pembeli yang lebih memilih untuk produk kayu yang bersertifikat FSC. “Ini bukan soal kompetisi, yang terpenting ekspor produk kayu ke Uni Eropa terjamin lestari,” katanya. Hingga kini, hutan produksi di Indonesia yang telah bersertifikasi FSC telah mencapai 1,1 juta hektar.

Bayu Krisna Murthi

76

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

Foto: Istimewa

W

akil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthy mengungkapkan, banyak kepentingan yang bermain di balik kampanye kelestarian dalam berbagai skema sertifikasi yang ditawarkan. Hal itu, katanya, justru membuat upaya mendukung kelestarian hutan menjadi kontraproduktif. Menurut Bayu, sejumlah skema pengelolaan hutan sebaiknya bersinergi satu sama lain. Dia berharap The Borneo Initiative (TBI, yayasan yang dibentuk WWF Belanda), memfasilitasi pelaku industri kehutanan yang telah mengantongi SVLK dapat memperoleh FSC secara otomatis. Tanpa proses inspeksi yang berbelit dan mahal. Proses inspeksi FSC yang memperhatikan 10 prinsip rumit cukup mengganjal sejumlah unit industri. Bahkan, pengusaha harus mengeluarkan dana hingga USD 500 ribu untuk menjalani semua proses inspeksi. “Penerapan sertifikasi lacak balak kayu dapat mencontoh minyak sawit lewat Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Pada RSPO banyak kepentingan yang tidak murni kelestarian. Hal ini yang membuat

Agus Sarsito

TBI akan memfasilitasi 26 perusahaan dengan total konsesi 2,6 juta hektar untuk memperoleh sertifikasi FSC tahun ini. “Dari jumlah tersebut, 6 konsesi telah memperoleh FSC, 3 konsesi akan segera menyusul tahun ini,” jelasnya. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Hutan Regional I Kementerian Kehutanan Agus Sarsito mengungkapkan, skema SVLK yang merupakan skema mandatory di Indonesia mempunyai kualitas yang tidak kalah ketimbang skema voluntary. “Pada beberapa hal, seperti keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses sertifikasi, SVLK bahkan lebih baik,” tegasnya. Menurut Agus, SVLK telah menjamin transparansi dan akuntabilitas karena melibatkan seluruh stakeholder mulai dari pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, LSM, dan masyarakat madani. Keterlibatan seluruh stakeholder tersebut bahkan telah dirumuskan sejak tahun 2003. Agus juga memastikan SVLK dapat diterima pasar secara mutlak. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Australia dan kawasan Uni Eropa secara resmi memberi pengakuan terhadap SVLK dalam undang-undang pencegahan perdagangan kayu ilegal yang diberlakukan. Dengan situasi itu, Agus menyayangkan masih adanya inisiatif yang mengedepankan skema sertifikasi voluntary. “Indonesia juga akan terus mempromosikan SVLK ke berbagai pihak agar skema tersebut bisa lebih diterima,” katanya. beledug bantolo


Perkebunan

Foto: Istimewa

Presiden Teken RPP Tembakau

RPP Tembakau siap diteken Presiden. Ini merupakan perkembangan positif terkait dengan proses pengesahan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Produk Tembakau (RPP PPT) yang selama ini dinilai berjalan lambat.

K

emenko Kesra memastikan legislasi tersebut akan diteken presiden bulan ini. “RPP itu insya Allah besok Senin sudah ada di meja presiden. Bulan Juli mungkin sudah bisa ditetapkan,” kata Deputi Koordinasi Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kemenko Kesra Emil Agustiono dalam acara Diskusi Publik Riset Relasi Politik Bisnis Tembakau yang diselenggarakan

Indonesia Corruption Watch (ICW) di Hotel Bidakara, Jakarta. Emil menjelaskan, ada beberapa hal penting yang termuat dalam RPP tersebut. Di antaranya, ketentuan yang mewajibkan produsen rokok mencantumkan gambar bahaya merokok hingga 40 persen dari kemasan rokok. Ada juga persyaratan yang membatasi iklan rokok. Salah satunya, membatasi ukuran baliho iklan rokok maksimal 6 x 15 m, serta

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

menambah jumlah kawasan tanpa rokok (KTR) di area terbuka. “Menyesuaikan cukai produk rokok agar tidak mudah dibeli masyarakat serta memberikan waktu setahun kepada industri rokok untuk menjalankan peraturan tersebut. Nanti juga dimuat larangan menjual rokok kepada anak berusia di bawah 18 tahun. Pokoknya, di situ lengkap lah,” ujar Emil. Dalam diskusi tersebut, Emil

77


menegaskan bahwa RPP itu tidak dijuluki RPP Pengendalian Tembakau, melainkan disebut RPP Pengamanan Produk Adiktif Tembakau untuk Manusia. Ia memastikan, RPP itu tidak akan mengusik petani tembakau. Sebab, di dalamnya telah diatur promosi dan konsumsi rokok di masyarakat.

70 T Cukai Rokok Guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Hasbullah Thabrany yang juga hadir dalam acara diskusi mengungkapkan sejumlah fakta terkait dengan industri rokok. Di antaranya, pendapatan kasar industri rokok per tahun mencapai Rp 165 triliun. Sementara itu, pemerintah Indonesia menerima sekitar Rp 70 triliun dari cukai rokok. “ Penerimaan dari cukai rokok yang merusak kesehatan sangat besar. Tapi, pemerintah hanya mengalokasikan sekitar Rp 28 triliun untuk Kemenkes yang bertujuan menyehatkan rakyat,” ungkapnya. Menurut Hasbullah, sekitar 120 juta penduduk Indonesia jatuh miskin karena tidak bisa berobat lantaran mahalnya biaya. Pemerintah pun tersendat-sendat dalam memberikan subsidi bagi rakyat miskin. “Pemerintah tidak punya duit untuk menyehatkan rakyat. Padahal, cukup dengan Rp 40 triliun–Rp 50 triliun sudah bisa menjamin semua penduduk bisa terlindung dari jatuh miskin,”ujar Hasbullah.

Riset ICW Dalam diskusi tersebut ICW

78

Foto: Istimewa

Apung Widadi, Peneliti ICW

Emil Agustiono

memaparkan hasil risetnya. Industri rokok ternyata mendominasi para penentu kebijakan. Hal itu menjawab pertanyaan banyak pihak selama ini, mengapa upaya pengendalian tembakau dalam negeri jauh tertinggal dengan negara maju. ICW melakukan riset di dua daerah di Jawa Timur, yaitu Kediri, Malang, serta satu daerah di Jawa Tengah, yaitu Kudus. Pemilihan ketiga daerah untuk riset, dikarenakan ICW menilai daerah-daerah tersebut merupakan penyumbang cukai rokok besar di Indonesia. Sekaligus menjadi sentra industri rokok nasional. Menurut riset tersebut, di daerah Kudus, perusahaan rokok membangun relasi dengan Pemerintah Daerah seusai pemilihan kepala daerah. Pola ini terus berulang sejak era 1990-an hingga kini. Selain itu, di Kudus juga ada perusahaan rokok yang menjadi pemegang saham di salah satu universitas di Kudus. Dari hasil riset ICW di Kudus dan Malang, LSM itu menemukan bahwa pemerintah menjawab tawaran relasi dengan menelurkan kebijakan ramah bagi industri rokok. ICW mencontohkan Perda tentang tarif reklame di Kudus dan Malang masih terbilang murah. Dengan begitu perusahaan rokok dapat lebih leluasa dalam mengiklankan produknya. Menurut riset ICW, hubungan antara kepala daerah, DPRD dengan industri rokok terjadi dengan cara memberi banyak bantuan kepada

AgroFarm l Tahun II l Edisi 25 l Juli 2012

eksekutif daerah dan legislatif, baik berbentuk uang, barang atau bangunan, dan beragam fasilitas. “Sebagai imbalannya industri rokok akan menerima banyak kemudahan seperti perizinan usaha dan beriklan,” ungkap peneliti ICW, Apung Widadi. Pada kesempatan sama, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, Abdillah Ahsan mengamini hasil riset ICW. Dia malah menyebutkan, aktor politik yang disokong oleh industri rokok adalah DPR, DPRD, serta pemerintah pusat maupun daerah. Menururt Abdillah, industri rokok tidak hanya “bermain” di daerah sentra rokok, namun juga daerah lain yang menguntungkan industri rokok tersebut. Hasbullah Tabrany, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, juga menguatkan riset ICW dan pernyataan Abdillah. Keberpihakan eksekutif dan legislatif tunduk pada industri rokok di Indonesia begitu kentara. Berbeda dengan perilaku penentu kebijakan di negara lain terhadap komoditas rokok. “Rokok produksi Indonesia yang ada di Singapura dan Malaysia diberi graphic warning, namun di Indonesia merdeka,” ungkapnya. Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi sependapat dengan riset ICW. Dominasi industri rokok memang kuat, sehingga pembahasan RPP tentang Pengendalian Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif molor tiga tahun. irsa fitri


ArgoFarm AgroFarml lTahun TahunI lII Edisi l Edisi 1215 l 15 l 15 Maret Juni - 15 April Juli 2011 2011

79



Agrofarm edisi 25