METROPOLITIK
SELASA, 30 April 2013
Pemkab Harus Perhatikan Mikro Ekonomi KARAWANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Kabupaten Karawang, Dedi Sudrajat mengatakan bahwa sektor mikro ekonomi di Karawang butuh perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Karawang. Pasalnya, sektor mikro ekonomi di Karawang masih dinilai minim. “Di Karawang sektor mikroekonomi ini belum banyak disentuh baik oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta lainnya. Hal ini bisa kita lihat dengan masih minimnya penduduk Karawang yang aktif menjalankan usaha mikro ekonomi,” kata Dedi. Berdasarkan data Terpadu Program Perlindungan Sosial tahun 2012, jumlah Penduduk Karawang mencapai angka 2 juta lebih. namun jumlah penduduk yang aktif melakukan usaha sendiri di sektor mikro ekonomi sebagai pekerjaan primernya hanya 9975 orang. “Itu artinya baru sekitar 0,45 % saja. Angka ini masih sangat jauh dari angka ideal negara maju yang dicerminkan dengan 2% dari jumlah total penduduknya adalah pelaku ekonomi mikro atau usahawan,” ungkap Dedi. Terlebih, kata Dedi, kebanyakan pelaku mikro ekonomi di Karawang tidak bisa berkembang dengan pesat. Dimana pertumbuhan sektor mikro ekonomi hanya berasal dari usaha warisan semata. “Terlebih usaha yang diwariskan itu hanya dijalankan decangan biasa saja. Tampa adanya sentuhan kreasi ataupun sebuah inovasi yang dapat mengembangkan usahanya,” katanya. Hal tersebut, kata Dedi menjadi ‘pekerjaan rumah’ juga tantangan bagi pemerintah daerah. Khususnya dinas-dinas yang bersinergi dengan sektor ekonomi
Dalam Ijazahnya tercantum bahwa Yuli lahir tanggal 12 Maret 1993.
Masyarakat Akan Adukan ke KPU Dedi Sudrajat
kerakyatan seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas perindustrian dan perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, serta instansi yang berhubungan lainnya. ”Mindsetnya harus bisa dirubah dulu. Bagaimana kita bisa mencetak dan sekaligus membina sebanyak-banyaknya para wirausahawan muda atau Entrepreneur muda di karawang,” katanya. Ditambahkan Dedi, dengan potensi yang dimiliki, Karawang bisa mewujudkan sektor mikro ekonomi yang berkembang. Terlebih ketika pemerintah daerah dapat berperan aktif untuk mendorong masyarakat dalam mengembangkan usaha mikro. “Saya yakin Karawang bisa mengejar harapan itu,” ujar anggota komisi B DPRD Kabupaten Karawang tersebut. Ditandaskannya, dalam hal ini Pemkab tidak hanya memberikan bantuan modal kepada pengusaha mikro ekonomi. Namun, pembinaan karya, pengawasan peroduksi serta pengarahan pemasaran juga perlu diberikan oleh pemerintah. “Sehingga karya yang sudah dihasilkan dapat diarahkan dengan baik dalam pemasarannya,” tandasnya. (zck)
KARAWANG – Salah seorang Bakal calon legislatif Hanura bernama Yuli Yuliawati diduga tidak memenuhi syarat. Pasalnya, bacaleg lulusan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah ini masih berusia 20 tahun saat didaftarkan Hanura ke Komisi Pemilihan Umum. Hal ini seperti dikatakan warga Tirta Jaya, Ade (28) kepada Fakta Karawang, Senin (29/4). Kata dia, berdasarkan ijazah Yuli saat lulus dari Mi Nurul Falah pada tahun 2006, tercan-
tum bahwa Yuli lahir tanggal 12 maret 1993. “Yang bersangkutan ini jelas tercantum di Ijazahnya lahir tahun 1993. Sedangkan batas usia minimal untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif itu 21 tahun terhitung sejak tanggal 9 April 2013. Kalau begitu pas daftar itu dia (Yuli, red) baru berusia 20 tahun. Ini jelas tidak memenhi syarat,” katanya. Ade menjelaskan, status Yuli memang sudah menikah, namun usianya masih terlalu dini untuk menjadi bacaleg. Terlebih, dengan baru berusia 20 tahun, berarti Yuli tidak memenuhi syarat untuk menjadi bacaleg. “Walau dia sudah me-
FAKTA KARAWANG
KADER HANURA TERANCAM GAGAL NYALON
melampirkan bukti Ijazah yang ada pada saya,” katanya. Ditambahkannya, bahwa yang dilakukannya tersebut merupakan salah satu perjuangan rakyat untuk mendapatkan demokrasi yang bersih. Salah satunya terbebas dari kebohongan bacaleg kepada publik. “Hanya atas dasar masyarakat menginginkan demokasi yang jujur, maka saya akan memberikan tanggapan ini,” tambahnya. Sementara itu, anggota KPU Kabupaten Karawang, Agus Riva’i mengatakan, bahwa bedasarkan berkas yang diterima KPU Kabupaten Karawang, ats nama Yuli Yuliawati, dalam ijazah maupun Kartu Tanda Penduduk (KPT) Tecatat bahwa
Yuli memenuhi syarat. Pasalnya dalam berkas tesebut tercantum bahwa Yuli Lahir pada 12 Maret 1992. “Kami tidak tahu diluar berkas yang diterima KPU. Namun dalam berkas yang bersangkutan kelahiran tahun 1992,” ujar Agus. Ditandaskannya, tanggapan dari masyarakat sangat diperlukan untuk membantu kinerja KPU dalam melakukan Verifikasi. Pasalnya, KPU tidak mudah untuk bsia menjangkau kebenaran hingga ke lingkungan para bcaleg. “Untuk itu tanggapan masyarakat sangat kami perlukan. Tanggapan masyarakat secara tertulis kan kami klarifikasi,” tandasnya. (zck)
Kades Nyaleg Belum Mundur KPU Akan Ambil Sikap Tegas KARAWANG – Kepala Desa (Kades) yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 medatang belum ada yang menyertakan surat pernyataan mengundurkan diri. Padahal, surat pengunduran diri tersbut merukana persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 13 tahun 2013. “Kami belum menerima satu pun surat pengunduran diri dari Kades aktif,” kata ketua KPU Kabupaten Karawang, Emay Ahmad Maehi kepada Fakta Karawang, Senin (29/4) saat ditemui di kantornya. Diungkapkan Emay, KPU Kabupaten sendiri sudah men-
erima laporan dari masyarakat bahwa adanya Kedes yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Salah satunya laporan via telpon yang diterima KPU bahwa adanya calon dari partai Golkar yang masih menjabat sebagai Kades aktif. “Laporan secara lisan sudah kami terima,” ungkapnya. Untuk itu, Emay menegaskan bahwa KPU akan bertindak tegas jika persyaratan tersebut tidak dilengkapi. Tidakan tersebut berupa tidak diloloskannya calon bersangkutan kedalam Daftar Calon Sementara (DCS). Kalau sampai selesai masa perbaikan belum kami terima juga, kami tidak akan meloloskan calon ber-
Pileg Rawan Politik Uang KARAWANG – Pelaksanaan Saat ini sendiri, Calon Legislatif Pemilihan Legislatif (Pileg) (caleg) masih belum ditentukan merupakan pesta demokrasi secara pasti. Namun, partai poliyang rawan pelanggran. Salah tik atau pun bacaleg sudah dapat satunya ‘Politik Uang’ yang melakukan sosialisasi kepada kerap dilakukan para calon ut- masyarakat. “Selama calegnya nuk dapat merah suara seban- belum ditetapkan Pawas akan yak-banyaknya. melakukan pengawasan serta Demikian dip ence gahan akatkan ketua terjadnya poliPanitia Pengatik uang atau was Pemilu (Panpun lpelangwaslu) Kabugaran lainnya,” paten Karawang, uja Asep. Asep Saefuddin Kedepan, Muksin saat dikata Asep, hubungi Fakta Pawan akan Kaawang melalui menindak tePonselnya, Senin gas bagi caleg (29/4). Kata dia, yang melakupotensi terjadinkan politik ya pembelian uang. Pasalsuara pada Pileg nya, politik 2014 mendatang uang merusangat tinggi. pakan pelang“Money Politik garan besar ini sangat rawan,” yang juga dakatanya. pat dipidanaAsep Saefuddin Muksin Berdasarkan kan. “Kami pengalaman akan tindak Pileg 2009 lalu, tegas jika terkata Asep, pelanggaran sering- jadi politik uang,” katanya. kali dilakukan oleh para calon Selain itu, Pawas Kabupaten dalam melakukan sosialisasi. Karawang pun akan melakan Termasuk politk merupakan kerjasama dengan pihak keisu terhangat yang seringkali polisian untuk dapat mengadibicarakan oleh masyarakat. mankan Pileg 2014 dari ber“Politik uang ini selalu men- bagai pelanggaran. Sehingga, jadi isu hangat setiap Pileg,” pelanggran besar seperti polikatanya. tik uang dapat diantisipasi Untuk itu, tutur Asep, Pan- dan ditindak tegas jika terjadi. waslu harus dapat mendeteksi “Bekerja sama dengan kepolikeberadaan pelanggaran terse- sian suadah pasti,” ujar Asep. but. Dimana politik uang merDitandaskannya, Pawaslu upakan pelanggaran yang pal- Kabupaten Karawang tidak ing rawan dilakukan oleh para akan segan menberikan sangsi calon legslatif. “Kami harus tegas kepada caleg yang medapat bekerja ekstra sejak saat langgar. “Jika terbukti melangini untuk dapat menghindar- gar kami tidak segan memberkan terjadinya politik uang,” ikan sangsi tegas,” tandasnya. (zck) tutur Asep.
nikah tapi kan usianya masih 20 tahun. Saya punya bukti dengan Ijazah MI ini,” jelasnya. Ade mengaku, dirinya mengetahui bahwa Komisi Pemilihan Umum mempersilahkan masyarakat untuk turut menanggapi terkait verifikasi bacaleg. Pasalnya, KPU hanya akan melakukan verifikasi berdasarkan berkas yang diterima dari partai. “Kami tahun kami punya hak untuk memberikan tanggapan,” katanya. Untuk itu, Ade mengatakan, dirinya akan memberikan tanggapan tertulis kepada KPU Kabupaten Kaawang terkait temuannya tersebut. “Saya akan kirim tanggapan secara tertulis kepada KPU, juga akan
3
Petinggi Demokrat Boyong Keluarga Bareng-Bareng Nyaleg JAKARTA - Keluarga sejumlah petinggi Partai Demokrat mendominasi daftar caleg sementara (DCS) partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu. Hal itu menimbulkan kesan Partai Demokrat menutup peluang bagi kader lainnya untuk maju menjadi anggota legislatif. Namun menurut Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli, seluruh caleg yang ada dalam DCS itu sudah melalui tahap penyeleksian, termasuk dengan meminta pendapat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat terkait penilaian mereka soal masing-masing calon. DPD dimintai pendapat sebab merekalah yang paling tahu bagaimana perilaku para calon itu di daerahnya masing-masing. “Kalau DPD bilang tokoh itu potensial untuk menang atau sering datang ke daerah, tentu kami (Dewan Pimpinan Pusat) tidak bisa menghalangi dia untuk men-
calonkan diri,” kata Melani di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 29 April 2013. Yang penting, kata Melani, Partai Demokrat ingin meraup suara sebanyak-banyaknya. “Jadi tidak peduli mereka pasangan suami-istri, yang penting masukan dari DPDnya,” ujar Melani. Selain meminta masukan dari DPR, Partai Demokrat juga menggunakan lembaga survei untuk mengukur kekuatan masing-masing calon di setiap daerah. “Dari dua indikasi itu, bisa saja ada suami-istri dan keluarga yang sama-sama jadi caleg,” kata Melani. Meilani membantah jika caleg keluarga itu menunjukkan lemahnya kaderisasi di internal Demokrat. Selain caleg keluarga dari tokoh-tokoh partai, kata Meilani, ada juga anakanak muda yang ikut mendaftar menjadi caleg Demokrat. “Cuma kami balik lagi, karena kami ingin mengumpulkan suara terbanyak. Waktu (Pemilu 2009) itu kan kami nomor satu. Karena itu kami melihat tokoh-tokoh potensial di sini. Jadi sebenarnya ini bukan soal lemahnya kaderisasi,” kata dia.(vvn)
Emay Ahmad Maehi
sangkutan,” tegasnya. Ditambahkan Emay, selain surat pengunduran diri dari Kades aktif, surat pengunduran diri dari anggota Dewan Per-
wakilan Rakrat Daerah (DPRD) yang mencalonkan dari partai yang berbeda pun belum sepenuhnya diterima. “Surat pengunduran dari anggota dewan juga belum semuanya kami terima,” tambahnya. Diterangkannya, terdapat dua anggota DPRD Kabupaten Karawang yang mencalonkan dari partai lain. Nurlatifah yang awalnya terdaftar sebagai anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang saat ini mencalonkan diri dari patai Gerindra, serta Unang Sunandang yang merupakan anggota DPRD dari Partai Bintang Reformasi (PBR) yang saat ini mencalonkan dari Partai Amanan Nasional (PAN).“Incumbent yang mencalonkan dari partai lain itu ada Nurlatifah dari PBB dan Unang dari PBR,” terangnya.
Surat pengunduran diri Nurlatifah dari anggota DPRD sendiri sudah diterima KPU Kabupaten Karawang, bahkan surat tersebut juga dilengkapi dengan surat Pergantian Antar Waktu (PAW). Namun, Surat Pengunduran diri Unang masih belum diterima KPU Kabupaten Karawang. “Kalau Nurlatifah sudah ada, tinggal dari Unang saja,” kata Emay. Ditandaskannya, meski saat ini sedang adanya upaya hukum yang dilakukan PBR agar anggota dewan dari PBR yang mencalonkan kembali tidak harus mundur, namun KPU hanya akan menjalankan peraturan yang berlaku. “Untuk itu kami akan tetap meminta surat pengunduran dirinya. Jika tidak maka tidak bisa lolos verifikasi,” tanda Emay.(zck)