11 SELASA, 15 Januari 2013
Dinas Cipta Karya Masih “Dimasuki” SPG
foto: solehudin
KACAU: Jalur Interchange Karawang Timur perlu penataan. Jalur ini masih dipandang semrawut.
Jalur Interchange Perlu Penataan
foto: bayu hidayah.
GREBEK: Inilah prilaku PNS di Kantor Dinas Cipta Karya Karawang. Jam kerja masih sempat bercengkrama dengan SPG.
KARAWANG – Ada-ada saja yang dilakukan sebagian PNS di Kantor Dinas Cipta Karya Karawang. Di saat jam kerja, Senin (14/1), bukannya bekerja, malah asyik bercengkrama dengan SPG yang menjajakan makanan ringan. Parahnya, meski sudah diwarning oleh pimpinannya dengan dipasangi kertas bertuliskan “SPG Dilarang Masuk” di beberapa ruangan, tapi SPG tetap saja bisa dengan leluasa masuk dan bersendagurau dengan PNS. Fakta Karawang langsungmerekam kejadian itu. Saat itu, masih di bawah jam 16.00 WIB. Dan seperti yang tidak ada rasa canggung, para SPG yang masuk ke kantor itu, langsung dipersilahkan masuk ke ruangan-ruangan oleh beberapa PNS. Di dalam ruangan itu, mereka seperti yang tidak ada jarak. PNS dan SPG saling colek,
KARAWANG - Jalur interchange Karawang Barat harus benar-benar dibenahi secara keseluruhan. Pasalnya sepanjang jalur tersebut banyak bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang yang telah di tetapkan di Karawang. Hal tersebut disampaikan oleh Sony Hersona pengamat ekonomi dari Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA). Tanda larangan masuk untuk SPG di beberapa pintu ruangan. Tapi tetap saja dimasuki SPG.
senda gurau dan bercengrama. Bahkan, mereka juga seakan tak canggung dengan tamu yang melihat aksi mereka itu. Sementara itu, Sekretaris Dinas Cipta Karya Herry Hariyadi yang saat itu juga ditemui Fakta Karawang di ruangannya, tidak bisa berbuat banyak. Kepada Fakta Karawang, dia mengatakan, kalau pihaknya sudah melarang keras adanya SPG masuk ke dalam ruanganruangan. Bahkan tiap apel pagi, kata dia, Kadis Cipta Karya selalu mewanti-wanti untuk menjaga ahlak dan prilaku.
Terlebih terhadap SPG. “Pak kadis juga selalu mewarning untuk tidak membiarkan masuk SPG ke dalam ruangan. Kan di beberapa ruangan sudah ada tanda dilarang masuk buat SPG,” katanya. Perihal yang terjadi di kantornya, Herry mengaku tidak tahu menahu. Pasalnya, dia tak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di luar. “Dari tadi saya berada di ruangan. Jadi tak tahu apa yang terjadi di luar,” katanya. (bay)
Hargailah Perempuan.... Dari Halaman 1
salah satunya. Meski tomboy alias bergaya sedikit seperti laki-laki, Metri mengaku masih memiliki perasaan yang sensitive. “Makannya kalau berhadapan dengan perempuan itu harus bisa menghargainya dengan hati,” ujar Metri. Metri juga sangat tidak suka jika dirinya disamakan dengan orang lain. Bahkan, ketika Fakta Karawang menyamakannya dengan seorang artis terkenal
pun serentak Metri menunjukan ekspresi marahnya. “Jangan samakan saya dengan orang lain donk mas, saya itu beda,” kata Metri. Bicara soal makanan Cewek yang jago banget main gitar sambil nyanyi ini, ternyata suka dengan makanan-makanan khas sunda. “Kalau makanan yang saya suka itu, jelas makanan sunda donk. Saya kan orang sunda,” ujar Cewek yang tinggal di Cikampek ini. Begitu pun Cowok yang
Metri suka tidak neko-neko alias banyak permintaan. Bagi dia, yang terpenting adalah hati yang dapat tulus menyayanginya. Selain itu, dapat menghargai perasaan seorang perempuan dan tidak membiarkan perempuan menangis karena sedih. “Kalau cowok sih saya sukanya yang sederhana saja. Yang baik, perhatian, yang pasti bisa sayang sama saya dengan tulus dan menghargai cewek dengan baik. Bukan malah suka nyakitin cewek,” tandsnya.(zck)
SDN Cikande II Baru Dari Halaman 1
tru baru mengerjakan proyek tersebut pada 31 Desember 2012. “Sekarang baru sekitar 30 persen pembangunan ini. Kita baru sampai pada pemasangan tiang besi,” kata mandor proyek tersebut, Hasyim, yang ditemui Fakta Karawang, Senin
(14/1) di lokasi proyek. Dikatakan Hasyim, pengusaha atau pemborong dari proyek tersebut sama dengan pemborong yang mengerjakan proyek SDN Laban Jaya III, yakni H. Salim dari Cikampek. Hasyim juga mengaku menjadi mandor di dua proyek SD sekaligus, yakni SD Cikande II dengan SDN Laban Jaya III. Ditanya prediksi kapan
proyek ini akan selesai, Hasyim mengatakan tidak tahu. Pasalnya, pekerjaan baru berjalan sekitar 20 persen. “Mungkin perlu waktu beberapa bulan buat menyelesaikan proyek ini,” katanya. Keberadaan SDN Cikande II sendiri lokasinya berada di tengah pesawahan yang sangat jauh dari pemukiman penduduk.(hsn)
Tangkap Pejabatnya Juga! Dari Halaman 1
dinas-dinas lain yang ada di Karawang," tambah Asep. Oleh sebab itu, lanjut Asep, pihak penegak hukum dimintanya untuk menyelidiki dugaan permasalahan serapan anggaran tahun 2012, kepada semua dinas yang ada di Karawang. "Serapan anggaran kabupaten, itu kan akumulasi dari realisasi program-program yang ada di dinas-dinas, makanya pihak penegak hukum harus menyelidiki semua dinasdinas yang ada di Karawang, tidak hanya terkonsentrasi pada tiga dinas yang saat ini
jadi sorotan publik," ujarnya. Dirinya menegaskana, agar penegak hukum menyelidiki program-program yang dibiayai oleh APBD Karawang tahun 2012 di semua dinas. Tidak hanya menyoroti pekerjaan-pekerjaan fisik yang terlihat oleh mata masyarakat saja."Saya yakin banyak realisasi programprogram di dinas yang bermasalah, dan itu tidak begitu terlihat langsung oleh kita, itu juga harus diselidiki," tegas Asep. Sementara mengenai program Polres Karawang tahun ini yang lebih konsent terhadap pengungkapan kasus-kasus korupsi di Karawang dan
telah menyiapkan anggaran sebesar 400 juta, dirinya menilai program tersebut harus didukung oleh semua kalangan masyarakat Karawang. Namun dirinya juga menilai anggaran 400 juta yang disiapkan Polres masih terlalu kecil, jika ingin mengungkap semua kasus-kasus korupsi yang ada di Karawang. "Dugaan saya anggaran segitu masih terlalu kecil, karena kasus-kasus korupsi di Karawang ini sangat banyak, dan memerlukan biaya yang besar, tapi bagaimanapun, kita semua harus mendukung program tersebut, karena itu untuk Karawang yang lebih baik," punkas Asep.(ssp)
"Perlu pembenahan yang serius untuk menata semua yang ada di jalur interchange tersebut, karena bagaimanapun jalur tersebut merupakan jalur yang penting dalam perwajahan tata Kota Karawang," ujar Sony saat ditemui di Karawang, Senin (14/1). Sony mengatakan, seharusnya pembangunan apapun yang berada di jalur tersebut, harus disesuaikan dengan tata ruang
yang ada di Kabupaten Karawang, jangan sampai pembangunan di jalur tersebut mengganggu apalagi sampai merubah tata ruang yang telah berlaku. Para pengusaha juga, seharusnya memperhitungkan secara jangka panjang mengenai rencana pembangunan di jalur tersebut untuk lima sampai sepuluh tahun yang akan datang, "Kesemerawutan pembangunan di Jalur tersebut masih
sangat nampak, itu semua terjadi karena bangunan yang ada dijalur tersebut tidak mengindahkan tata ruang yang berlaku," kata Sony. Secara ekonomi, masih menurut Sony,sebagai jalur utama yang biasanya dilalui oleh para tamu khususnya para investor yang hendak ke Karawang, penataan bangunan menjadi sesuatu yang sangat penting di jalur tersebut. (ssp)
Dari Makanan Ringan, Selanjutnya.... Dari Halaman 1
inya mah. Tiba-tiba sebuah mobil mini bus warna merah parkir di halaman kantor itu. Tak lama, seluruh penumpang mobil itu keluar. Ternyata, isinya perempuan-perempuan ppolesan yang sengaja berdandan aduhai untuk memikat hidung belang supaya dagangan yang dijajakannya laku. Tentu saja, menawarkannya dengan cara jual pesona juga. Tak lama setelah mereka turun, langsung berhamburan masuk ke dalam kantor itu. Meski di beberapa pintu di kantor itu sudah jelas ada tulisan “SPG Dilarang Masuk” dan sudah ada pengaduan
kasus dugaan pelecehan terhadap SPG yang dilakukan PNS di dalam kantor sana, eh tetap saja, kantor itu masih terbuka buat para SPG. Para SPG pun seakan tak segan masuk ke dalam ruanganruangan di kantor itu. Bahkan seperti masuk ke dalam ruangan suaminya sendiri. “Ih bapak kok gitu. Beli atuh baru boleh celek-colek,” ujar seorang SPG pada seorang PNS yang berada di depan pintu dan menggodanya sambil mencolek-colek SPG itu. “Ya gampang, ayo sini masuk,” kata si PNS bangkotan itu sambil menuntun si SPG masuk ke dalam ruangannya. Di ruangan yang tertutup itu, si SPG berdua dengan PNS
bangkotan itu terdengar sedang cekikikan dengan kondisi pintu tertutup. Oyib mah cuma bisa melihat dari balik pintu. Tak lama, suara cekikan itu pun hilang. Sekitar 15 menit kemudian, baru terdengar kembali suara cekikan itu. Dan tak lama, si SPG keluar sambil membenahi pakaiannya. Di ruangan lainnya, hal yang sama juga terjadi. SI SPG dipersilahkan masuk ke dalam ruangan dengan seorang PNS bangkotan juga. Selang beberapa saat, si SPG keluar dengan kembali membenahi pakaiannya. Curiga dengan apa yang dilakukan para PNS dengan SPG itu, Oyib pun memberanikan diri untuk menggoda si SPG dan memberanikan diri untuk
mengajak si SPG ke sebuah ruangan. “Neng ayo sini,” ajak Oyib, seraya memperlihatkan uang seratus ribuan (tujuannya supaya si SPG tertarik). “Ya a, emang mau beli?” tanya si SPG membalas. “Ya, emang berapa?” jawab Oyib singkat. Mendengar itu, si SPG pun langsung mendekat. Hingga terjadi perkenalan dan langsung pada transaksi. Oyib pun terkejut, kalau ternyata si SPG bisa langsung transaksi di tempat itu. Hanya dengan membeli empat bungkus makanan ringan plus kasih tips Rp 200 ribu, maka si SPG bisa dicumbu di sebuah toilet di kantor itu.(bayu)
kan akan ada kesan politis. “Pengaduan itu kita dijadikan sebagai dasar penyelidikan. Dalam hal ini saya tidak ada yang menginterpensi. Dan saya juga tak bisa diinterpensi oleh siapapun,” tegas Kapolres. Penyelidikan terhadap sejumlah kasus korupsi dan penyimpangan penyelenggaraan APBD, jelas Kapolres, sudah dilakukan sejak bulan Juli lalu. Hanya saja, jelas dia, semua itu tidak terekspose. “Untuk kasus-kasus itu, sekarang kita tengah meng-
umpulkan alat bukti. Kemudian melakukan penyelidikan dan klarifikasi. Kasus korupsi itu berbeda dengan kasus lain. Ada beberapa pelanggaran di dalamnya. Seperti, pidana, administrasi dan perdata,” katanya. Sementara itu, untuk menunjang penanganan kasus itu, Polres Karawang telah menganggarkan uang Rp 400 juta. " Tahun ini fokus kita memang kepada pengungkapan kasus-kasus korupsi dan penyimpangan penyelenggaraan APBD,” ujar Kapolres.(hsn/ bay)
merupakan issu basi. Karena sudah sejak lama mereka sering menyatakan akan melakukan interpelasi, namun hingga saat ini hanya sekedar wacana belaka. Sementara hak interpelasi itu sendiri merupakan hak para anggota dewan yang tingkatannya masih rendah dan sederhana, tapi diopinikan sudah seakan2 mau melakukan kudeta terhadap kekuasaan. Kegenitan Fraksi GAR ternyata tidak hanya sampai disitu. Beberapa saat yang lalu mereka melakukan pelaporan “APBD Gate” atas dugaan praktek2 korupsi pihak eksekutif dalam proses penyerapan anggaran 2012 kepada pihak yudikatif, dalam hal ini Kejari Karawang dan Polres Karawang. Sepertinya mereka lupa bahwa APBD 2012 merupakan produk bersama antara pihak eksekutif dan legislatif karawang, dimana Fraksi GAR juga ada didalamnya, bahkan diantara Fraksi GAR merupakan Ketua Harian Badan Angga-
ran DPRD maupun pimpinan DPRD yang memiliki peran sangat strategis dalam proses penyusunan anggaran. Tidak hanya dari proses perencanaan, tetapi mereka juga tentu memiliki hak dan kewajiban dari sisi pengawasan terhadap proses pelaksanaan penyerapan APBD yang dilakukan oleh pihak eksekutif, dalam hal ini komisi-komisi di DPRD terhadap SKPD / dinas teknis.
Di Tangan Kapolres Dari Halaman 1
AKBP Arman Achdiat, kepada Fakta Karawang, Senin (14/1), di ruang kerjanya. Dikatakan Kapolres, tahun 2013 ini pihaknya memprioritaskan kasus korupsi dan penyimpangan penyelenggaraan APBD. Pasalnya, selain menerima banyak laporan dari masyarakat dan berbagai elemen lain, juga kasus tersebut dirasa sangat perlu untuk dituntaskan. “Sebagai penegak hukum, pelayan dan pengayom
masyarakat, kami ingin memberikan konstribusi positif bagi masyarakat. Terlebih berkenaan dengan situasi kamtibmas. Terlebih persoalan yang berhubungan langsung dengan program yang diluncurkan pemerintah untuk rakyat tapi belum atau sama sekali tidak dirasakan oleh masyarakat,” jelas Kapolres. Dalam soal penindakan, tegas Kapolres, pihaknya tidak berpedoman pada pengaduan masyarakat, LSM, elemen lain ataupun parpol. Pasalnya, kata dia, jika itu dijadikan pedoman, dikhawatir-
Fraksi GAR, Genit…!! Dari Halaman 1
Dalam diskusi tersebut menyampaikan bahwa penyerapan anggaran APBD Karawang pada tahun 2011 yang hanya mencapai kisaran 82 persen, nampaknya menjadi salah satu alasan mendasar bagi pemkab Karawang untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran ditahun 2012 dengan target minimal 90 persen. Namun nampaknya semangat para petinggi pemkab untuk mendongkrak APBD 2012 yang mencapai 2,3 trilyun tersebut tidak diimbangi oleh rasionalisasi kemampuan penyerapan anggaran dari dinasdinas teknis, sehingga munculah praktek-praktek ‘persilatan administrasi’ untuk mensiasati penyerapan anggaran secara angka-angka bisa mencapai target 90 persen. Akhirnya serapan anggaran APBD 2012 terkesan sangat dipaksakan bahkan indikasi praktek-praktek manipulasi
terungkap begitu vulgar. Dalih mereka yang penting dana dari kas daerah bisa terserap, masa bodoh dengan progres pekerjaan maupun kualitas pekerjaan. Padahal kita semua tahu bahwa serapan anggaran yang rendah seperti yang terjadi di tahun anggaran 2011 “BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN HUKUM”, tetapi akibat memaksakan diri untuk melakukan serapan anggaran tanpa rasionalisasi teknis yang sesuai aturan telah mengakibatkan indikasi adanya PELANGGARAN-PELANGGARAN HUKUM. Seperti contoh apa yang terjadi di Disdikpora & Binamarga. Disisi lain, kondisi ini telah memicu syahwat politik sebagian anggota DPRD Karawang, diantaranya mereka dari Fraksi GAR. Teriakan ‘genit’ Fraksi GAR untuk melakukan hak interpelasi terhadap pemerintah kembali digunakan untuk memperpanas suhu politik, meski itu sebenarnya
Jadi selama ini,l Fraksi GAR ada dimana ketika proses perencanaan dan pelaksanaan APBD 2012, sehingga diakhir tahun anggaran harus melaporkan pihak eksekutif kepada Kejaksaan maupun Kepolisian? Tentu sangat unik, ketika pihak Legislatif melaporkan pihak eksekutif kepada pihak Yudikatif atas dugaan pelanggaran hukum yang sebenarnya ada keterlibatan pihak legislatif sendiri, yang dalam hal ini memposisikan sebagai pelapor.(*)