SENIN, 10 FEBRUARI 2014
PPATK Ditantang Beber Dana Parpol JAKARTA- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengisyaratkan adanya aliran dana dari tersangka kasus pencucian uang Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan ke sejumlah artis. JAKARTA- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengisyaratkan adanya aliran dana dari tersangka kasus pencucian uang Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan ke sejumlah artis. Pada saat yang sama, PPATK juga ditantang mengungkap ada atau tidaknya aliran dana ke partai politik atau politikus dalam kasus pencucian uang. ”PPATK perlu mengungkap lebih dalam aliran dana wawan terutama ke pejabat publik dan
elite parpol,” kata peneliti Indonesia Budget Center Roy Salam, Minggu (9/2). Dia mengatakan, PPATK perlu mengungkap bagaimana menemukan hubungan sumber harta kekayaan Wawan dengan orangorang penting disekelilingnya. Pejabat Publik Sebab, selama ini yang terungkap ke publik dalam kasus pencucian uang cenderung aliran dananya ke sejumlah artis bukan ke parpol atau elite parpol. ”Kenapa ya? Apakah sebetul-
nya kendala PPATK. Membingungkaan juga. Mestinya PPATK lebih fokus pada aktor pejabat publik. Karena kalau terlalu fokus ke aktor lain seperti artis maka aktor pejabat publik menjadi redup dari perhatian publik,” ujarnya. Sebelumnya, Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengisyaratkan ada aliran dana mencurigakan dari tersangka Wawan kepada sejumlah artis. Namun belakangan, Agus membantah pernah mengatakan adanya aliran dana Wawan ke sejumlah artis. Sebelumnya, pengacara Wawan, Firman Wijaya juga mengaku adanya transaksi kliennya ke artis. Namun, Firman menegaskan transaksi itu tidak terkait dengan tindak pidana, termasuk sumber uangnya.(J13-80)
KPK Terus Dalami Dana Haji JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyelidikan pengelolaan dana haji di Kementerian Agama RI. Namuin pihaknya belum berencana memanggil Menteri Agama Suryadharma Ali. ”Belum ada rencana memanggil (Menteri Agama),” kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo kepada Suara Merdeka, Minggu (9/2). Namun Johan telah menjadwalkan pemanggilan pegawai di lingkungan di Kementerian Agama. ”Mereka akan dimintai keterangan,” ujarnya. Sebelumnya, dalam penyelidikan kasus ini, KPK telah memanggil politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini dan politikus Partai Persatuan Pembangu-
nan yang juga anggota Komisi VIII DPR Hasrul Azwar. KPK membidik pengelolaan dana haji di Kementerian Agama pada tahun 20122013. KPK juga mengaku tengah mendalami laporan kejanggalan pengelolaan dana haji dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). KPK menelusuri kejanggalan dana haji di Kementerian Agama (Kemenag) periode 20042012 itu, dengan mengakses laporan yang telah diterima dari PPATK. Dalam hasil audit itu, PPATK menemukan transaksi mencurigakan sebesar Rp230 miliar. Jumlah transaksi itu tidak diketahui dengan jelas penggunaan untuk apa. Selama periode tersebut, dana haji yang dikelola mencapai Rp 80 triliun, dengan
imbalan hasil sekitar Rp 2,3 triliun per tahun. Bertanggung Jawab Sementara itu Suryadharma Ali dinilai bertanggung jawab atas dugaan dana haji di Kemenag. “Semua pejabat yang terkait pengelolaan dana haji harus diperiksa, termasuk menterinya,” ujar tokoh mantan anggota DPR, Effendi Choirie. Menurutnya, dana haji harus diselamatkan dari segala bentuk penyelewengan. “Dana haji itu kan uang umat, harus diselamatkan,” tegasnya. Lebih lanjut dia menyambut baik upaya KPK melakukan penyelidikan, dan menindaklanjuti temuan PPATK. Selain itu, ia juga mendorong upaya pembersihan di jajaran Kemenag, khususnya terkait pengelolaan dana haji.(J13,K24-80)
Pembebasan Corby ”TukarGuling” JAKARTA - Pembebasan bersyarat narapidana narkotika Schapelle Leigh Corby dinilai seperti tukar guling antara Indonesia dengan Australia. Sebab, hal itu lebih bermakna pesan kepada pemerintah Australia untuk berhenti membocorkan hasil sadapan Australian Signals Directorate (ASD). ”Materi penyadapan yang didapatkan ASD diyakini sangat sensitif. Karena berkait dengan moral atau reputasi para pemimpin Indonesia,” kata anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Minggu (9/2). Sebab dengan bebasnya Corby, citra pemerintahan Australia di bawah Perdana Menteri Tonny Abbot membaik. Sementara pemerintah Indonesia diduga hanya meminta kepada ASD agar tidak lagi membocorkan hasil penyadapan ke komunitas pers. ”Pembebasan Corby aneh, karena inisiatif pemerintah Indonesia membebaskannya dimunculkan tak lama setelah memanasnya hubungan kedua negara. Khususnya akibat skandal penyadapan oleh instrumen intelijen Australia,” ujarnya. Di tengah perang kata-kata antara para diplomat kedua negara waktu itu, ABC dan Guardian terbitan Australia menerima bocoran hasil penyadapan ASD dan
SM/reuters
mempublikasikannya. ”Belakangan, muncul pemahaman bahwa lakon yang dimainkan ABC dan Guardian itu sebagai gertak sambal atau tekanan Australia kepada Indonesia. Itu sebabnya, para pemimpin di Jakarta sangat lamban merespons sikap tidak bersahabat yang dipertontonkan Australia,” tandasnya. Belum Dibocorkan Bahkan muncul keyakinan bahwa belum semua hasil sadapan ASD dibocorkan kepada pers. Berapa banyak yang akan dibocorkan ASD, sangat bergantung pada keras-lembeknya reaksi pemerintah di Jakarta. ”Maka, pembebasan bersyarat Corby patut diterjemahkan sebagai sikap atau reaksi lembut nan bersahabat dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Australia. Khususnya dalam menyikapi skandal dan materi hasil sadapan,” tegasnya. Karena pemerintah Indonesia bersikap lembut, lanjutnya, ASD pun berhenti membocorkan hasil sadapannya kepada pers Australia. ”Lebih gamblangnya, pembebasan Corby bisa Jadi adalah pesan dari Jakarta kepada ASD agar jangan lagi membocorkan hasil sadapan kepada komunitas pers mana pun. Artinya, di Jakarta ada yang takut dan gelisah,” tuturnya. Dikatakan, bila pembocoran oleh ASD diteruskan dan melebar hingga ke isu tentang perilaku koruptif dari mereka yang disadap, sejumlah elite di Jakarta akan malu, dicemooh dan menjadi sasaran tuduhan. Bambang berpendapat, pembebasan Corby bisa jadi adalah harga yang harus dibayar guna mengeliminasi potensi ancaman ASD. ”Sebab kalau pembocoran oleh ASD melebar hingga ke data-data korupsi, banyak figur yang akan menjadi sasaran caci maki publik Indonesia,” imbuh politikus Partai Golkar itu. SBYTetap Salah Berikan Grasi Pada Corby Terpisah penagamat hukum Asep Iwan Irawan menilai pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Corby itu bukti kurang peduli terhadap kejahatan narkotika. Dia mengatakan, pembebasan bersyarat kepada Corby menambah persoalan baru. (H28,J22, D3-80)