RENJA INSPEKTORAT 2013 BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali sistem, prosedur dan proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Kerja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam rangka mendorong terwujudnya good governance kondisi idealnya semua kegiatan organisasi pemerintahan seharusnya terukur, dapat memberikan arah yang jelas dan dapat dievaluasi, sehingga fungsi dan peran pemerintah sebagai akselerator pembangunan menjadi nyata dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
1.2. Landasan Hukum Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang, sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor
25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Pembangunan; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara; 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA INSPEKTORAT 2013 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Malang; 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 12. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang Tahun
2013
adalah
sebagai
tolok
ukur
keberhasilan
pelaksanaan
dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal
31 Desember 2013 serta
mensinkronkan dan mensignifikan Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat
ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
1.4. Sistematika Penulisan BAB I
Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu & Capaian Renstra SKPD (Tabel 2.1) 2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD (Tabel 2.2) 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas & fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD (Tabel 2.3) 2.5 Penelaahan usulan program & kegiatan (Tabel 2.4)
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA INSPEKTORAT 2013 3.1
Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2
Tujuan & Sasaran Renja SKPD
3.3
Program dan Kegiatan (Tabel 3.1)
BAB IV Penutup
Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA INSPEKTORAT 2013 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2012 dan capaian Renstra Inspektorat terdiri dari 6 (enam) Program dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : a. penyediaan jasa surat menyurat; b. sumber daya air dan listrik; c. penyediaan jasa administrasi keuangan; d. penyediaan jasa kebersihan kantor; e. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; f. penyediaan alat tulis kantor; g. penyediaan barang cetakan dan penggandaan; h. penyediaan bahan logistik kantor; i. penyediaan makanan dan minuman; j. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Dengan anggaran sebesar Rp. 251.776.200,- terealisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp. 96.395.000,- sisa sebesar
Rp. 155.381.200,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari : a. pengadaan peralatan gedung kantor; b. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Dengan anggaran sebesar Rp. 83.830.000,- terealisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp. 6.900.000,- sisa sebesar Rp. 76.930.000,3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari: a. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; b. penyusunan laporan keuangan semesteran; c. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Dengan anggaran sebesar
Rp. 4.750.000,- terealisasi sampai dengan semester
pertama sebesar Rp. 2.652.000,- sisa sebesar Rp. 2.098.000,4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, terdiri dari : a. pelaksanaan pengawasan internal secara berkala; b. inventarisasi temuan pengawasan; c. tindak lanjut hasil temuan pengawasan. Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA INSPEKTORAT 2013 Dengan anggaran sebesar Rp. 2.927.620.450,- terealisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp. 1.263.655.000,- sisa sebesar Rp. 1.663.965.450,5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan adalah Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan anggaran sebesar Rp. 24.961.500,- terealisasi sampai dengan semester pertama sebesar Rp. 5.103.000,- sisa sebesar Rp. 19.858.500,6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan adalah Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp. 49.061.850,-
2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah penunjang yang berfungsi mendukung Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu obyek (sasaran utama) Pelayanan Bidang Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Peningkatan Kapasitas dan Intensitas Pengawasan Internal melalui antara lain : 1. Mengutamakan
Pengawasan
yang
bersifat
pencegahan
(Preventif)
dengan
mengedepankan pembinaan dari pada tindakan; 2. Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan programprogram prioritas dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah; 4. Pengawasan bersifat kuratif (penanganan/tindakan) apabila upaya maksimal sudah tidak mencapai hasil; 5. Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penjelasan pada Tabel 2.2 (terlampir)
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD Isu-isu strategis dalam pelaksanaan pengawasan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malang sebagai berikut : 1. Kurangnya kualitas SDM di bidang pengawasan dan luasnya obyek pengawasan sehingga berpengaruh terhadap lemahnya kualitas pengawasan; Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA INSPEKTORAT 2013 2. Perlunya sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan (cepatnya perubahan regulasi); 3. Kurangnya
pemahaman
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
dalam
melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)/implementasi SPIP yang belum optimal; 4. Masih belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani baik internal maupun eksternal; 5. Diperlukannya cepat tanggap (quick response) dalam penanganan setiap kasus atau isu-isu yang cukup penting dan menyita perhatian terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2.4. Review terhadap rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang diselaraskan dengan Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, inventarisasi temuan pengawasan (gelar pengawasan) dan tindaklanjut hasil temuan pengawasan, Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur, pengawas dengan kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan apartur pengawasan serta Program Penataan Perundang-undangan dengan kegiatan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan. Dan anggaran disesuaikan dengan plafon pagu indikatif yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Analisis kebutuhan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2013 ada pada Penjelasan pada Tabel 2.3 (terlampir). 2.5. Penelaahan usulan program dan Kegiatan masyarakat Pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2013 tidak ada usulan yang berkaitan langsung dengan Inspektorat, namun program yang dilaksanakan tetap mengacu pada prioritas
yang telah dicanangkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2013 disusun dengan mengakomodir usulan-usulan program dan kegiatan dari seluruh Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV kemudian dilakukan penyelarasan pada sekretariat untuk seterusnya disusun menjadi Rencana Kerja Inspektorat.
Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA INSPEKTORAT 2013 Usulan program dan kegiatan dari sekretaris yang mengakomodir seluruh kepentingan inspektur pembantu wilayah (irbanwil) kemudian disusun menjadi program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Malang. Program dan kegiatan Inspektorat yang ditetapkan dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Malang.
Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA INSPEKTORAT 2013 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional harus bersifat terpadu, menyeluruh, sistematik dan tanggap terhadap perkembangan jaman yang terdiri dari RPJP
Nasional
20 Tahunan, RPJM Nasional 5 Tahunan dan Renja
Pemerintah Tahunan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dengan memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Malang. RPJMD Kabupaten Malang merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Renstra SKPD dan RKPD Kabupaten Malang Tahunan. RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2013, sedangkan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA INSPEKTORAT 2013 Adapun Tujuan Rencana Kerja sesuai dengan tujuan pada Renstra yang telah dibuat Inspektorat Kabupaten Malang : 1. Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa; 2. Meningkatnya kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah.
Sedangkan Sasaran Rencana Kerja yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Malang sesuai dengan Sasaran pada Restra adalah : 1. Penerapan SPIP untuk melindungi diri dari kegagalan pencapaian visi dan misi organisasi; 2. Terwujudnya aparat pengawasan yang kompeten dan profesional.
Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA INSPEKTORAT 2013 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1. Program dan Kegiatan
Berpedoman pada Program dan Kegiatan pada Renstra yang dijabarkan dalam Rencana
Kerja
Inspektorat
Kabupaten
Malang
tersebut,
maka
Tahun
2013
menetapkan Program Utama, sesuai dengan penjelasan Tabel 3.1 (terlampir) yaitu : 1. Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut : A. PKPT ( Program Kerja Pemeriksaan Tahunan ) Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Tahun 2013 merencanakan 56 (lima puluh enam) obyek pemeriksaan/entitas yang meliputi seluruh wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, UPTD SMP, SMA, dan SMK serta Kecamatan. Pemeriksaan terbagi menjadi 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah : 1) Inspektur Pembantu Wilayah I (14 obyek pemeriksaan); 2) Inspektur Pembantu Wilayah II (14 obyek pemeriksaan); 3) Inspektur Pembantu Wilayah III (14 obyek pemeriksaan); 4) Inspektur Pembantu Wilayah IV (14 obyek pemeriksaan).
B. Pemeriksaan Non Reguler Pemeriksaan Non Reguler merupakan pemeriksaan diluar program pemeriksaan reguler serta pemeriksaan kasus yang berdasarkan tugas khusus atau tugas tambahan yang diperintahkan langsung oleh Bupati antara lain : - Kasus pelimpahan dari instansi yang lebih tinggi ; - Kasus yang berasal dari pengembangan pemeriksaan regular, serta - Kasus-kasus pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat baik melalui media, kotak pos 9000 ataupun surat pengaduan yang telah didisposisi oleh Bupati untuk ditindaklanjuti. Untuk tahun anggaran 2013 direncanakan pemeriksaan non reguler sebanyak 120 kali terdiri dari : - Kasus pengaduan masyarakat; - Kasus indisipliner PNS; - Kasus pengajuan ijin perceraian; - Kasus kehilangan aset daerah; - Lain-lain pengaduan. Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA INSPEKTORAT 2013 C. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, terdiri dari : a. Pemutakhiran Data Kegiatan
Inspektorat
untuk
melakukan
tindaklanjut
hasil
pemeriksaan/temuan Inspektorat pada Tahun 2012 yang belum ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2013 berjalan. Pemutakhiran data dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2013. b. Kegiatan untuk memuthakirkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) baik BPK-RI, BPKP, Irjen Departemen, Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten Malang. D. Reviu atas Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan
Nomor :
PER-44/PB/2006 � Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang harus menjadi dasar bagi Aparat Pengawasan Internal untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)�. Inspektorat hanya melakukan penelusuran kesesuaian angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan Daerah
yang telah
disusun oleh DPPKA dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan tidak melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap bukti fisik sebagaimana dilakukan dalam proses audit. Sasaran Reviu adalah untuk laporan keuangan yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), laporan keuangan dimaksud mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pelaksanaan Reviu LKPD Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali.
E. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Mengevaluasi kesesuaian yang ada pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada Tahun Anggaran 2013 Inspektorat kabupaten Malang mengevaluasi sebanyak 8 (delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah Eselon II, terdiri dari :
Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA INSPEKTORAT 2013 1. Inspektur Pembantu Wilayah I ( 2 SKPD); 2. Inspektur Pembantu Wilayah II ( 2 SKPD); 3. Inspektur Pembantu Wilayah III ( 2 SKPD); 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV (2 SKPD).
F. Pelaksanaan KORMONEV (Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi) INPRES Nomor 5 Tahun 2004 Merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan diktum kesebelas angka 4 huruf e Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana salah satu bentuk kegiatannya meliputi
3
obyek : 1. Pelaksanaan 10 (sepuluh) Diktum Instruksi Umum oleh semua Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah; 2. Pelaksanaan 11 (sebelas) Instruksi Khusus oleh beberapa Instansi Pemerintah yang ditugasi secara khusus; 3. Pelaksanaan butir-butir rencana aksi yang terdapat di Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK).
G. Gelar Pengawasan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Malang untuk memaparkan hasil pemeriksaan atas temuan-temuan yang dilakukan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2011 dan tahun anggaran 2012 berjalan yang diharapkan tahun anggaran berikutnya
tidak
terulang kembali dengan temuan yang sama.
H. Pemeriksaan APBDes dan Infrastruktur Perdesaan Melaksanakan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan APBDes harus dikelola berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabel, partisipatif dan tertib anggaran, Inspektorat selaku pengawas internal harus memeriksa kegiatan tersebut. Pada Tahun 2013 pemeriksaan APBDes merupakan pemeriksaan lanjutan yang pertama pada tahun 2012 dengan sasaran 180 desa pada 16 kecamatan dan tahun 2013 pada 198 desa di 17 kecamatan. I.
Pemeriksaan BLUD Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Badan Layanan Umum Daerah antara lain RSUD Kepanjen, Dinas Koperasi dan UMKM tentang dana bergulir, serta lumbung Desa Modern pada Dinas Pertanian serta BPR Kanjuruhan.
Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA INSPEKTORAT 2013 J. Reviu Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Dalam Pemerintahan
rangka daerah
pelaksanaan (EKPPD)
Evaluasi
terhadap
Kinerja Laporan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD), Tim Daerah EKPPD melakukan klarifikasi dan validasi
atas
data
kinerja
penyelenggaraan
pemerintah
daerah
guna
memperoleh data kinerja yang akurat, obyektif dan akuntable dengan berpedoman pada petunjuk klarifikasi LPPD dan IKK (Indikator Kinerja Kunci). Pola Evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota yang dimulai dengan klarifikasi pendahuluan oleh tim daerah berupa konsep hasil reviu sebagai upaya perbaikan skor EKPPD. LPPD dan hasil reviu kemudian di evaluasi oleh Tim Daerah Jawa Timur dalam bentuk Hasil EKPPD.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Dengan mengirimkan personil pemeriksa untuk mengikuti Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan serta mengadakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).
3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Dengan memfasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (regulasi terbaru ) kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama bagi SKPD yang berhubungan dengan aturan tersebut.
Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA INSPEKTORAT 2013 BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2013 disusun sebagai dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun yang dimulai 1 Januari 2013 s/d Desember 2013 meliputi program dan kegiatan yang didalamnya menggambarkan capaian kinerja
dan rencana
kinerja anggaran. Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar untuk perencanaan yang lebih atas
penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang. Semoga Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2013 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah dibidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan sesuai dengan Visi Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB (Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, tertib dan
Berdaya Saing).
Malang,
Juli 2012
INSPEKTUR KABUPATEN MALANG
Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Pembina Utama Muda NIP. 19600504 198811 1 001
Inspektorat Kabupaten Malang
RENJA INSPEKTORAT 2013
Inspektorat Kabupaten Malang