SOP
Direktorat
PELAKSANAAN VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan
SOP PELAKSANAAN VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) Penyusun: Winona Sheila Firdausya, S. Ars NIP. 19980417 202203 2 008 Direktorat Jenderal Perumahan
dasar hukum kamus verifikasi bsps apa itu bsps? 03 05 05 01 02 03 04 05 rumah layak huni daftar larangan bsps alur pelaksanaan bsps 06 08 09 DAFTAR ISI tahap assesment mitigasi cpb undur diri daftar pertanyaan tfl 10 11 12 arahan dirjen perumahan tindak lanjut cpb meninggal rekomendasi penanganan 13 14 15 format lembar verifikasi ilustrasi kondisi rumah optimalisasi material bsps 15 16 17
BSPS
VERIFIKASI
RLH
KAMUS
BSPS
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. PKRS Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diseleng garakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi empat indikator meliputi ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak. MBR Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. KPB Kelompok Penerima Bantuan (KPB) adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSPS, yaitu masyarakat yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh PPK. TFL Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS. Korkab Koordinator Fasilitator yaitu Koordinator Kabupaten/Kota (Korkab) adalah tenaga profesional lokal yang bertugas membina sejumlah TFL serta mengendalikan kegiatan BSPS di tingkat Kabupaten/Kota. BP2P / UPT Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) dalam hal ini disebut sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Direktorat Jenderal Perumahan yang memiliki tugas melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian. 03
Tim Verifikasi
Tim yang dibentuk oleh BP2P, yang terdiri atas unsur BP2P, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, OPD terkait, kecamatan, desa/kelurahan, dan tokoh masyarakat lokasi BSPS.
Verifikasi CPB
Kegiatan pemeriksaan data masyarakat secara administrasi dan faktual untuk memperoleh CPB yang memenuhi kriteria dan persyaratan pada lokasi kegiatan.
PSU
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
Bank / Pos Penyalur
Bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satker untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah
Gotong Royong
Gotong royong yang dimaksud dalam seluruh kegiatan BSPS adalah untuk menanggung segala resiko secara bersama-sama (tang gung renteng) dalam menuntaskan kegiatan perumahan swadaya.
Bank / Pos Penyalur
Bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satker untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah
04
apa itu bsps?
bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkat kan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
siapa yang berhak dapat bsps?
masyarakat berpenghasilan rendah, dengan syarat: a) WNI yang sudah berkeluarga; b) memiliki/menguasai tanah denganalas hak yg sah; c) belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni d) belum pernah memperoleh program BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan; e) berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; f) bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
dasar peraturan
1) UU No 1 tahun 2011
tentang PKP pasal 54 ayat (3) huruf b: kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR salah satunya dapat berupa stimulan rumah swadaya.
2) PP No 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP pasal 38 ayat (2): kemudahan dan/atau bantuan stimulan rumah swadaya diberikan berupa perbaikan, dan pembangunan baru rumah dan prasarana, sarana, utilitas umum.
3) Perpres No 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.
05
ALUR KEGIATAN BSPS penyiapan tim persiapan BSPS pelaksanaan BSPS pelaporan BSPS Persiapan BSPS pengusulan kegiatan penetapan lokasi kab/kota seleksi/ pengolahan data penyampaian daftar CPB penyusunan rencana pelaksanaan seleksi bank/pos penyalur pembekalan dan mobilisasi tim penetapan lokasi desa/kelurahan verifikasi daftar calon penerima bantuan surat penetapan calon penerima bantuan pengorganisasian CPB pengusulan & penetapan lokasi penyiapan kegiatan seleksi CPB penyiapan masyarakat sosialisasi dan penyuluhan identifikasi kebutuhan perbaikan rumah survey pemilihan toko bahan bangunan penyusunan proposal pengusulan proposal verifikasi dan persetujuan proposal pembentukan tim pelaksana penyusunan kebutuhan tim penunjukan tim konsultan prov. pembentukan tim verifikasi perekrutan fasilitator 06
PELAKSANAAN
kegiatan pembuktian
penerima bantuan meliputi kewar ganegaraan
atau penguasaan lahan, jumlah penghasi-
dalam kondisi tidak layak huni, pernah atau
komitmen mengikuti ketentuan
tahapan verifikasi
hasil verifikasi
verifikasi
hasil
hasil verifikasi diperiksa oleh Korkab, Konsultan Prov.,
hasil verifikasi
VERIFIKASI
terhadap kesesuaian syarat
dan keluarga, status kepemilikan
lan, memiliki dan menghuni satu-satunya rumah
tidak menerima bantuan sejenis, dan
program. verifikasi adalah?
penugasan verifikasi oleh Satker/PPK
dilakukan oleh BP2P melalui tim verifikasi dibantu oleh TFL
dan tim verifikasi hasil verifikasi disetujui oleh Ketua Tim Verifikasi hasil verifikasi yang sudah disetujui disampaikan ke BP2P BP2P menyampaikan hasil verifikasi ke Dirjen melalui Direktorat Rumah Swadaya Dirjen membuat SK Penetapan CPB
dalam bentuk Berita Acara sesuai format II-5 dalam bentuk Surat Permohonan Persetujuan Penetapan CPB
menggunakan format II-3 dan rekapitulasi
verifikasi dengan format II-4 07
RUMAH LAYAK HUNI
adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan
, dan kecukupan
luas
serta kesehatan penghuni.
Ketahanan Bangunan
Komponen struktur: -kerangka atap -ring balok -kolom -sloof -pondasi
Sanitasi
ada dan layak pakai.
Penutup: -dinding -atap -lantai minimal 7,2 m2
Luas Bangunan
Air Minum
ada dan layak pakai.
bangunan
minimum
bangunan,
08
daftar larangan yang menggugurkan
saat verifikasi
Kepemilikan Lahan / Lokasi Rumah
tidak punya legalitas tanah rawan/dalam sengketa tidak sesuai tata ruang wilayah tanah sewa/kontrak
lahan milik negara berada di daerah potensi banjir berada di daerah sepadan sungai berada pada jalur SUTT dan SUTET berada pada daerah potensi longsortidak berada di area liquifikasi
Rencana Penggunaan Material
dinding luar: GRC interior atap: daun rumbia, ijuk, asbes, dan bahan non SNI lainnya kayu: kayu kelas IV (albasia, terentang untuk kusen/struktur)
Bangunan
rumah layak huni bangunan komersial bukan tempat tinggal
Calon Penerima
tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai penerima BSPS
cpb
Bantuan
09
didapat
a) nama penghuni b) NIK c) alamat KK d) penghasilan KK per bulan e) nilai UMP/UMK (pilih yang tertinggi) f ) jenis banper sejenis yang pernah
g) tahun mendapat banper h) berapa tahun menghuni rumah struktur pondasi sloof kolom ring balok rangka atap non struktur dinding lantai penutup atap kesehatan & kecukupan luas akses air minum akses sanitasi pencahayaan penghawaan kecukupan luas ruang status lahan status penguasaan lahan daftar pertanyaan yang perlu diajukan TFL IDENTITAS PENGHUNI RUMAH
KONDISI
FISIK RUMAH KESIMPULAN KELAYAKAN RUMAH & REKOMENDASI PENANGANAN 10
tahapan assesment kegiatan verifikasi CPB memperkenalkan diri memberi penjelasan tentang program BSPS menjelaskan syarat dan konsekuensi program BSPS menanyakan kesediaan masyarakat lanjut menanyakan administrasi TFL menentukan: apakah CPB sesuai syarat? tanyakan kondisi rumah eksisting jika YA, BERSEDIA jika YA, SESUAI dinyatakan LOLOS menjadi CPB yang mendapat BSPS jika hanya mampu menyiapkan dana swadaya dibawah Rp20 juta tanyakan estimasi dana swadaya yang disiapkan jika LOLOS secara syarat kondisi fisik rumah jika LOLOS secara syarat administrasi 11
mitigasi pengunduran
penerima bantuan
Meninggal Dunia
Masalah ekonomi / dana swadaya belum ada Internal keluarga atau bermasalah dengan warga sekitar
Masalah kesehatan
Memilih bantuan lain
Sudah pernah mendapat BSPS / program perbaikan rumah lainnya
Tidak sesuai kriteria BSPS (rumah telah layak huni / tidak bersedia mengikuti program BSPS / tidak memiliki hak atas rumah yang ditempati / rumah lebih dari 1)
Tidak bersedia mengikuti aturan BSPS
Tidak memiliki hak atas rumah yang ditempati / administrasi tidak lengkap
Sudah ada perbaikan rumah setelah diverifikasi oleh tim BSPS
Bantuan dialihkan kepada ahli waris Memaksimalkan bantuan / berkolaborasi dengan CSR Dibantu mediasi oleh aparatur desa / tokoh masyarakat
Pelaksanaan dibantu oleh anggota keluarga lainnya yang kondisi kesehatan memungkinkan
Identifikasi bantuan lain tersebut ada di tahun berjalan atau di tahun selanjutnya
Identifikasi bantuan tersebut apakah sudah melebihi 10 tahun
Dalam verifikasi awal harus sudah teridentifikasi rumah yang telah layak huni atau tidak bersedia menerima bantuan
Pemaksimalan pemberdayaan
Menggunakan bukti penguasaan tanah lainnya yang sah dari pejabat terkait
Identifikasi kembali progres pelaksanaan perbaikan; apakah sebelum dibantu
menjadi
ALASAN PENGUNDURAN DIRI PENERIMA BANTUAN
UPAYA TINDAK LANJUT
rumah telah
layak huni?
diri calon
12
rekomendasi penanganan
dengan
syarat RTLH terpenuhi
penghasilan per bulan tidak lebih dari Upah Minimum Prov/Kab/Kota (UMP/UMK) tidak pernah mendapat bantuan perumahan sejenis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menghuni/menguasai rumah tidak layak huni selama minimal 3 tahun status lahan ada bukti sah kepemilikan, penguasaan, atau izin tinggal
seluruh syarat BSPS terpenuhi kondisi sanitasi atau akses air minum bernilai C
kerusakan rumah hanya pada komponen sanitasi dan/atau air minum
pernah mendapat bantuan sejenis dalam 10 tahun terakhir; penghasilan di atas UMP/UMK; menghuni kurang dari 3 tahun; atau lahan tanpa bukti sah/ilegal kerusakan hanya pada aspek pencahayaan atau penghawaan kerusakan hanya pada kurangnya kecukupan luas ruang
syarat BSPS saja BSPS dengan dukungan Cipta Karya Dukungan Cipta Karya saja tanpa BSPS Tidak dapat dibantu 13
Rp 20 Juta Pendanaan Program BSPS Swadaya oleh Masyarakat + jika dana swadaya melebihi Rp 20 Juta, maka CPB diarahkan untuk melakukan rehabilitasi unit rumah melalui program KLINIK RUMAH SWADAYA tidak boleh melebihi Rp 20 juta FREE DESIGN PENDAMPINGANKLINIK RUMAH SWADAYA + arahan Dirjen Perumahan terkait pendanaan BSPS bersumber dari APBN atau NAHP = dengan skema 14
Apa yang bisa dilakukan jika CPB meninggal dunia? tindak lanjut pada calon penerima bantuan yang meninggal Pihak Keluarga CPB membuat surat ahli waris TFL melapor ke PPK/Satker Penggantian nomor rekening CPB TFL perlu memastikan kondisi material eksisting yang bisa dipakai lagi saat pelaksanaan BSPS perancangan form II-17 menyesuaikan kondisi material bangunan eksisting TFL turut mendata dan menilai material-material apa saja yang bisa digunakan kembali dinding bambu, kusen kayu, dan rangka atap kayu yang masih dalam kondisi baik tidak perlu diganti dengan dinding tembok, rangka baja ringan dan kusen baru. nomor rekening yang baru disampaikan ke PPK contoh: optimalisasi bahan material pada pelaksanaan BSPS 1 2 3 4 15
format II-3: lembar verifikasi calon penerima bantuan sesuai SE Dirjen Perumahan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya
16
ilustrasi
Pondasi
ada kondisi baik kokoh
Kolom
ada sebagian rapuh tidak kokoh
tidak ada seluruhnya rapuh tidak kokoh
Dinding
ada kondisi baik kokoh
Rangka Atap
ada sebagian rapuh tidak kokoh
tidak ada seluruhnya rapuh tidak kokoh
tembok/setengah tembok diplester, papan kayu berkualitas, bahan dinding dg kondisi kokoh dan kedap air
Lantai
tembok kondisi sebagian besar retak, papan atau bahan lain yang kurang kokoh dan tidak kedap air
anyaman bambu tipis, triplek, papan, tembok, atau bahan lain yang rapuh dan tidak kedap air
ada kondisi baik kokoh
ada sebagian rapuh tidak kokoh
tidak ada seluruhnya rapuh tidak kokoh
plester/ubin/keramik/ papan/ bahan lain dengan kondisi baik, kedap air
papan atau bahan lain dengan kondisi rusak, plester sebagian besar pecah
tanah, papan atau bahan lain yang rapuh dan tidak kedap air
kondisi rumah dalam pengisian format II-3
17
DAFTAR PUSTAKA
Bahan Paparan Kebijakan & Mekanisme Pelaksanaan BSPS TA. 2022 - Direktorat Rumah Swadaya Bahan Paparan Program & Kegiatan Direktorat Rumah Swadaya SE Dirjen Perumahan No 14 Tahun 2022 tentang Teknis Penyelenggaraan Program Pembangunan Rumah Swadaya 18
Cetakan
Disusun
Winona
Ahli
Direktorat
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran
Oleh:
Sheila Firdausya, S. Ars NIP. 19980417 202203 2 008
Pertama - Teknik Tata Bangunan & Perumahan
Jenderal Perumahan
Baru Jakarta Selatan
Pertama: November 2022 19
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
