PUBLIC POLICY

Public Policy

POLICY PORTFOLIO Educatio n

TOURISM

n o i t e a t c r i o d p u s j n e a r r P T Pride and Healthy prepared by Wido Cepaka W

INTRODUCTION

PENDIDIKAN Kebijakan zonasi sekolah

Sebuah dokumen portofolio yang berisi tentang desain dan implementasi kebijakan publik terkait dengan beberapa cerita sukses dan tantangan terutama dari sektor pendidikan (zonasi sekolah), pariwisata (halal tourism), transportasi (mobil listrik), dan sektor yang tidak kalah penting, yaitu kesehatan ditinjau dari kebijakan jaminan kesehatan nasional (JKN).

Dokumen portofolio ini berguna bagi para pengambil kebijakan (policy maker) sebagai salah satu role model kebijakan dalam mengatasi permasalahan publik di Indonesia.

Penyusun, Wido Cepaka Warih

DEPARTMENT OF MANAGEMENT AND PUBLIC POLICY FACULTY OF SOSIAL AND POLITICAL SCIENCES UNIVERSITAS GADJAH MADA

PARIWISATA Kebijakan halal tourism

TRANSPORTASI Kebijakan mobil listrik

KESEHATAN Kebijakan jaminan kesehatan nasional

KEBIJAKAN

ZONASI SEKOLAH VICTORIA DAN INDONESIA

KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH DI VICTORIA, AUSTRALIA

penerapan

Sistem zonasi tidak diterapkan di seluruh sekolah

risiko kuota

Untuk mengurangi resiko siswa berbakat yang tidak tertampung karena sistem zonasi, pemerintah menyediakan beberapa sekolah menggunakan jalur tes.

jalur tes

Di beberapa sekolah yang menyediakan kelas akselerasi, proses pendaftarannya menggunakan jalur tes tanpa memperhitungkan zonasi.

luar zona

Siswa yang tinggal di luar zona sekolah, pihak sekolah mengakomodasikan layanan bus untuk keamanan siswanya.

langkah pemerintah

Pemerintah menyediakan sistem informasi yang mumpuni terkait pembagian

zona sekolah, informasi pendaftaran, informasi sekolah, zona yang akan dibuka tahun 2020.

Pemerintah Australia merencanakan pembangunan 100 sekolah baru dalam 8 (delapan) tahun ke depan dan mengalokasikan lebih dari AUD 3,8 miliar untuk sekolah baru dan memperbaiki lebih dari 1.300 sekolah guna menjaga mutu pendidikan (School News, 2019).

Arah Kebijakan Zonasi di Indonesia

Mekanisme pelaksanaan sistem zonasi PPDB perlu dikaji ulang dan direncanakan sebelum masa pendaftaran PPDB. Regulasi dari Kemendikbud yang menjadi acuan kebijakan Pemprov seharusnya tidak berubah saat pelaksanaan PPDB berlangsung sehingga sosialisasi juga dapat dilakukan dari jauh hari.

Rekomendasi Perlunya meningkatkan komitmen Pemda dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Harus mampu mengoptimalkan DAK Fisik Pendidikan kepada sekolah yang membutuhkan pembangunan dengan semestinya. Dengan demikian, pemerataan sarana dan prasarana di seluruh wilayah akan cepat tercapai.

Perlunya melakukan evaluasi kompetensi guru secara berkala serta pemetaan latar belakang pendidikan guru yang disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu.

HALAL TOURISM

Urban Living

Cherish the Moment

Challenges Makanan halal mahal

Biaya sertifikasi restoran tinggi, diperkirakan sekitar 300.000 yen

Terjemahan detail tentang kandungan makanan dan bahan-bahan tidak selalu tersedia

Tidak ada lembaga sertifikasi resmi formal dan tunggal

MOBIL BBM LISTRIK KEBIJAKAN

TREND MOBIL LISTRIK TIONGKOK

AMERIKA SERIKAT

Menyumbang 35% dari semua mobil listrik yang dijual di dunia

Di 2018, penjualan mobil listrik mencapai 360.800 unit (naik 81% dari 2017)

EROPA

Hingga 2018 ada > 1 juta mobil listrik. Penjuaalan melonjak 40% di tahun tersebut

Bloomberg New Energy Finance

Tahun 2040, diprediksi 54% mobil yang dijual adalah mobil listrik

Sumber Informasi: Green Car Report, EV-Volumes, The Guardian, Bloomberg TEG

BELAJAR DARI NORWEGIA

KUNCI SUKSES

Peduli mobil listrik.

Norway telah bekerja untuk meningkatkan kepedulian terhadap mobil listrik sejak 30 tahun lalu.

Insentif negatif, seperti pajak pada kendaraan bertenaga bensin, diesel, atau gas alam.

Insentif bagi mobil listrik, berupa akses gratis ke jalan tol dan akses ke jalur bus, parkir gratis, pengisian daya secara gratis.

Infrastruktur pengisian daya memadai. Jaringan pengisian daya yang cukup bagus. Stasiun pengisian daya listrik tersedia dengan area parkir yang luas.

OBAMA CARE VS TRUMP CARE

jaminan kesehatan nasional Di USA "Sejak tahun lalu (2013) lebih dari 10 juta warga Amerika telah memperoleh ketenangan hati dan pikiran serta jaminan keuangan dengan memiliki asuransi kesehatan (The Affordable Care Act)."

“Kami akan segera menghapus Obamacare dan menggantinya dengan yang lain.

Obamacare adalah masalah yang diciptakan Partai Demokrat, kami akan menghapusnya.�

Mengurangi harga pelayanan kesehatan secara keseluruhan Menjangkau kelompok yang sebelumnya tidak mempunyai jaminan kesehatan Tersedianya pilihan asuransi kesehatan untuk semakin banyak warga Amerika

Naiknya ongkos layanan kesehatan di awal implementasinya buat pemerintah federal Hal ini bisa mengarah pada perawatan penyakit yang sebelumnya tidak terdeteksi dan dapat menaikkan biaya Obamacare pada permulaan

BAGAIMANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI INDONESIA ?

REGULASI

PAKET MANFAAT

UUD 1945

Program Jaminan Hari Tua (JHT)

UU 40/2004 ttg Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Program Jaminan Pensiun (JP) Program Jaminan Kematian (JKM)

UU 24/2011 ttg Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

PELAKSANA

Diselenggarakan oleh pemerintah dengan lembaga BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Eg! L T I n i T t n e L p BTIT E SU

LESSON

Learned

Sistim Pembayaran. Sistim pembayaran yaitu subsidi silang, di mana subsidi dari kelompok sosial mengengah terhadap kelompok rentan.

Kepesertaan. Kebijakan yang tegas terhadap warga negara untuk menjadi anggota asuransi kesehatan.

Regulasi. Sistim regulasi dan penegakan hukum harus kuat, selaras