The Impact of Public Private Partnership

INTRODUCTION Pengantar terkait Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di Indonesia

ADVANTAGES Kekuatan dan keuntungan mekanisme pembangunan infrastruktur dengan sistim KPBU

DRAWBACK

Kelemahan dan kerugian mekanisme pembangunan infrastruktur dengan sistim KPBU

Department of Management and Public Policy Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada

Di Indonesia, konsep Public Private Partnership (PPP) lebih dikenal dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

INTRODUCTION KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/ BUMN/ BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

KEY FACTOR Faktor Kunci PPP

Political will, support by the state and society Kemauan politik, dukungan oleh negara dan masyarakat

Reliable legal framework, which protects private partners & reduces risks Kerangka hukum yang andal, yang melindungi mitra swasta dan mengurangi risiko

Flexible financing through equity and debt Pendanaan fleksibel melalui ekuitas dan utang

Fair and transparent tender Tender yang adil dan transparan

Persyaratan utama yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi PPP atau KPBU dalam proyek infrastruktur.

Reliable feasibility study Studi kelayakan yang andal

Fair risks allocation between partners Alokasi risiko yang adil antara mitra

High expected rate of return for private partners Tingkat pengembalian yang diharapkan tinggi untuk mitra swasta

"Cooperation between public and private partners in infrastructure projects is advantageous for all parties, but the public private partnership in infrastructure projects has a number of drawbacks"

P P P S E R I E S

ADVANTAGES & DRAWBACK IMPACT ANALYSIS

Kekuatan dan keuntungan serta kelemahan dan kerugian mekanisme pembangunan infrastruktur dengan sistim KPBU

PPP SERIES

Cooperation between public and private partners in infrastructure projects is advantageous for all parties Increase in revenues and improvement of investment climate Nilai pertumbuhan aset, peningkatan pendapatan dari penggunaannya, pertumbuhan pendapatan anggaran dan percepatan pertumbuhan PDB Meningkatkan jumlah pekerjaan yang memenuhi syarat dengan menumbuhkan kegiatan ekonomi dan rehabilitasi infrastruktur Intensifikasi proses bisnis dengan menarik modal baru dan kemitraan bisnis Menerapkan pengalaman sukses, termasuk internasional, dari mitra swasta dalam implementasi dan manajemen proyek infrastruktur

Cost reduction and optimization Pemotongan dalam pengeluaran publik untuk operasi infrastruktur dan manajemen yang tidak efektif Pengurangan pengeluaran untuk layanan yang disediakan dan menetapkan tarif kompetitif Optimalisasi struktur investasi dan keterlibatan investasi swasta di negara bagian dan objek-objek penting publik, optimalisasi pembagian risiko antar mitra Efisiensi operasional infrastruktur, penggunaan teknologi modern, efisien, penyederhanaan dan optimalisasi manajemen dan kontrol keuangan

PPP SERIES

Positive effect for the economy as a whole Daya tarik teknologi infrastruktur modern yang sangat efisien yang akan mengembangkan potensi ekonomi dan menggunakan keunggulan geografis Indonesia Meningkatkan keamanan lingkungan sesuai dengan standar lingkungan internasional Dukungan dalam pengembangan infrastruktur yang berdekatan dan fasilitas penting secara sosial Pengembangan bentuk-bentuk pembiayaan proyek Pertumbuhan standar keselamatan dan penerapan standar dan kondisi kerja internasional

PPP SERIES

DRAWBACK OF PPP Kelemahan dan ancaman terkait mekanisme pembangunan infrastruktur dengan sistim KPBU

IMPACT ANALYSIS

Drawback of PPP

COMPLEXITY AND HIGH COST OF PROJECT IMPLEMENTATION Kompleksitas dan lama waktu pelaksanaan proyek PPP karena banyak faktor yang mempengaruhi proyek selama seluruh periode dan karena pentingnya faktor-faktor ini untuk diprediksi dan semua persyaratan yang harus disepakati Kompleksitas menentukan kondisi yang harus dipenuhi oleh mitra swasta Komitmen jangka panjang dari mitra dan kemungkinan revisi kontrak selama proyek, karena ketidakmampuan untuk memprediksi semua risiko dan kondisi untuk seluruh periode kerja sama Biaya tinggi implementasi proyek PPP, berasal dari kerumitan proses Biaya modal yang lebih tinggi dan risiko tambahan bagi mitra swasta akan menghasilkan kompensasi selama proyek yang dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah atau harga layanan kepada konsumen Jumlah mitra swasta yang terbatas, yang mampu melaksanakan proyek dapat membatasi persaingan yang diperlukan untuk kemitraan yang efektif Profitabilitas proyek sangat tergantung pada faktor-faktor pasar dan dapat bervariasi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengkompensasi biaya yang dikeluarkan atau penghentian prematur proyek Kemungkinan pengurangan profitabilitas perusahaan negara karena pengalihan infrastruktur yang paling menarik bagi investor swasta

MARKET AND FINANCIAL RISKSÂ

Drawback of PPP

POLITICAL AND SOCIAL RISKS

Tanggung jawab negara tetap ada dan warga negara akan terus mempertimbangkan pemerintah yang bertanggung jawab atas kualitas layanan Proyek dapat menjadi lebih rumit secara sosial atau politik jika melibatkan kenaikan tarif, pengurangan tenaga kerja, alokasi lahan dan/atau relokasi dan sebagainya.

Mitra swasta akan memiliki keuntungan pengalaman dalam menentukan kondisi proyek dan akses yang lebih besar ke informasi tentang proyek selama pelaksanaannya, yang memperumit kontrol negara dan masyarakat.

KPBU AP AVAILABILITY

P

R

O

Y

E K

P

A

L

A

P

A

R

I

N

G

PAYMENT

PROYEK KPBU

Skema KPBU

PLTU BATA NG kerjasama pemerintah dan badan usaha

GOLD COAST LIGHT RAIL Belajar KPBU dari Proyek Gold Coast Light Rail Australia Proyek Gold Coast Rail adalah proyek pembangunan Light Rail sepanjang 13 km di kota Gold Coast yang merupakan salah satu kota wisata di negara bagian Queensland, Australia dengan total nilai investasi sebesar AUD 1,6 miliar.

Pemerintah pusat Australia (Federal Government), pemerintah kota Gold Coast (City Government) dan pemerintah negara bagian Queensland (State Government) terlibat dalam memberikan subsidi pembiayaan pembangunan untuk proyek ini.

Queensland Government menunjuk GoldlinQ sebagai badan usaha yang akan bekerja sama dalam pembangunan (3 tahun) dan pengoperasian (15 tahun).

GoldlinQ merupakan perusahaan Special Purpose Vehicle (SPV) untuk proyek ini yang dibentuk oleh konsorsium yang terdiri dari investor (Plenary Investment, Marubeni, Palisade Inf. Fund, Aveng) dan perusahaan yang akan mengoperasikan Light Rail (Keolis SA).

lessons learned!

Model pembiayaan proyek dengan dukungan pemerintah ini dapat diterapkan di Indonesia dimana pemerintah Indonesia mampu menyediakan dukungan pemerintah yang berbentuk Viability Gap Fund (VGF).

Proyek ini menentukan standar kinerja (Key Performance Indicator/KPI), sebagai acuan dalam pembayaran AP. Penentuan KPI ini menjadi hal yang kritikal karena terdapat pemberian pengurangan dan penambahan pembayaran AP kepada badan usaha.