Warta PTM Edisi Maret-April 2018

TOPIK UTAMA Problematika LPTK

PROFIL PTM Universitas Muhammadiyah Makassar: Menuju PTM Terkemuka 2024

WARTA PTM

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian & Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Reorientasi LPTK Keterlibatan dan kontribusi Muhammadiyah dalam pendidikan guru hampir sama umurnya dengan kehadiran Persyarikatan itu sendiri. Sebab, Kweekschool (sekolah guru) Muhammadiyah yang pertama didirikan pada 1917 atau tidak lama setelah berdirinya organisasi massa bercirikan modern ini. Dengan demikian, seharusnya pengalaman Muhammadiyah dalam mengelola pendidikan guru—yang sekarang dikenal luas dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)—jauh lebih tua dari pengalaman pemerintah sendiri.

Bidang pendidikan dan kesehatan sudah menjadi gerakan awal sejak berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah, di samping gerakan dakwah. Ketiga bidang ini hingga kini masih terus menjadi ranah utama organisasi kemasyarakatan yang tak pernah redup sejak berdirinya pada 1912.

www. diktilitbangmuhammadiyah.org

Edisi Maret - April 2018

Universitas Muhammadiyah Makassar

Fakultas dan Jurusan ILMU SOSIAL & POLITIK Administrasi Negara | Pemerintahan KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pendidikan Matematika | Pendidikan Fisika | Pendidikan Sosiologi | PGSD | Pendidikan Seni Rupa | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan EKONOMI & BISNIS Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan | Manajemen | Akuntansi AGAMA ISLAM Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Bahasa Arab | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | Al Ahwal As Syaksiyah | Komunikasi Penyiaran Islam TEKNIK Teknik Sipil | Teknik Elektro | Teknik Arsitektur PERTANIAN Agribisnis | Perikanan | Kehutanan KEDOKTERAN Kedokteran PASCASARJANA Magister Manajemen | Magister Agama Islam | Magister Administrasi Publik | Magister Bahasa Indonesia

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259, Gunung Sari, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

Asa

LPTK PTM: Menari di Antara Batu Terjal

Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D. Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tahun 2015-2020

Mochtar Buchori (1926-2011), dalam bukunya yang bertajuk Evolusi Pendidikan Guru di Indonesia dari Kweekschool sampai IKIP, secara sangat baik menganalisis pasang-surut pendidikan guru di Indonesia sejak 1852 sampai 1998, ketika beberapa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) mulai bermetamorfosis menjadi universitas. Rupanya, sampai hari ini, pendidikan guru di Indonesia belum juga mencapai bentuknya yang ideal. Malah, seakan terjadi produk retro atau pengulangan cara lama menjadi solusi baru seperti yang terjadi Program Pendidikan Guru (PPG) berasrama saat ini. Keterlibatan dan kontribusi Muhammadiyah dalam pendidikan guru hampir sama umurnya dengan kehadiran Persyarikatan itu sendiri. Sebab, Kweekschool (sekolah guru) Muhammadiyah yang pertama didirikan pada 1917 atau tidak lama setelah berdirinya organisasi massa bercirikan modern ini. Dengan demikian, seharusnya pengalaman Muhammadiyah dalam mengelola pendidikan guru—yang sekarang dikenal luas dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)—jauh lebih tua dari pengalaman pemerintah sendiri. Saat ini, Muhammadiyah mengelola 173 perguruan tinggi, dan delapan di antaranya secara khusus dikelola oleh ‘Aisyiyah. Dari jumlah tersebut, 68 di antaranya berbentuk LPTK yang sebagian besar berwujud Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), kemudian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), serta satu-satunya IKIP di Maumere. Kalau dihitung juga dengan LPTK PTM yang berafiliasi pada Kementerian Agama, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) dan program studi Tarbiyah (Pendidikan Agama Islam), jumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yang menyelenggarakan pendidikan guru akan lebih banyak lagi. Apa makna potensi besar LPTK Muhammadiyah dalam membangun pendidikan di Indonesia? Ini adalah pertanyaan penting untuk Warta PTM edisi yang pembaca pegang saat ini. Andrew Rosser dari Lowy Institute dalam laporan Februari tahun 2018 yang berjudul Beyond Access: Making Indonesia’s Education System Work secara kritis dan skeptis mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia tidak secara signifikan mengalami kemajuan, dan ternyata aspek penyebab utamanya bukan masalah pedagogik itu sendiri. Menurut Rosser, penyebabnya, secara sederhana ada pada level kebijakan dan politisasi pendidikan yang rumit seperti relasi pemerintah pusat dan daerah. Pandangan ini mungkin agak mendekati kenyataan. Sehingga, pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah bagaimana caranya agar LPTK Muhammadiyah bisa menari secara cantik di antara batu terjal regulasi dan situasi lingkungan yang tidak kondusif menuju pendidikan guru yang ideal? Tidak bisa dimungkiri bahwa pendidikan di Indonesia mengalami over-regulated dan standardisasi yang menyesakkan dada. Seakan-akan, ruang kreativitas tidak tersedia dengan baik. Bahkan, ada kesimpulan yang “menyesatkan” bahwa kalau sekolah atau lembaga pendidikan yang ingin maju, dia harus melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Edisi Maret-April 2018

Warta PTM

1

Susunan redaksi LPTK PTM harus menempatkan sebuah cara pandang ganda sebagai orang luar dan orang dalam. Sebagai orang luar, pengelola LPTK PTM harus mampu melihat lingkungan sosial, ekonomi, politik pendidikan secara jernih, objektif sekaligus kritis. Cara pandang orang luar ini penting agar kita tidak terjebak dengan pemikiran yang berputar-putar dalam lingkaran yang tidak menentu serta tidak tahu di mana peta kecil dan peta besar Indonesia pada konstelasi pendidikan global dan idealitas pendidikan Islam. Sementara itu, cara pandang orang dalam diperlukan untuk menjadi realistis dan down to earth (membumi) sesuai dengan kondisi faktual saat ini. Dua cara pandang di atas akan memandu pengelola pendidikan guru Muhammadiyah dalam merancang strategi makro sampai mikro agar pendidikan Muhammadiyah tidak menjadi bagian dari masalah, tetapi menawarkan diri sebagai solusi masa depan pendidikan di Indonesia. Strategi itu pasti akan berimplikasi pada apa orientasi masa depan LPTK kita? Nilai tambah apa yang akan ditanamkan pada pendidikan guru Muhammadiyah? Sebagai contoh, ada kecenderungan pergeseran preferensi orangtua yang berlatar belakang ekonomi menengah ke atas dan berkesadaran keagamaan yang lebih baik untuk mengirimkan anak mereka ke sekolah swasta Islam. Bagi orangtua kelompok ini, sekolah negeri sudah lewat masanya. Sudah bukan menjadi prestise dan perbawa orangtua zaman now. Oleh karena itu, pengelola LPTK PTMA seharusnya tidak bervisi minimalis, namun harus melampaui itu dengan mendidik mahasiswa calon guru dengan kemampuan tambahan untuk menjadi perintis pendirian sekolah-

WARTA PTM

sekolah Muhammadiyah versi baru. Tantangan serius yang dihadapi oleh PTMA pengelola LPTK adalah oversupply mahasiswa dan terbatasnya kebutuhan guru. Sebuah media nasional berturut-turut mengangkat topik ini dengan sebuah kalkulasi bahwa kapasitas PPG hanya dibuat sekitar sepersepuluh dari jumlah sarjana pendidikan. Artinya, ada 90 persen lulusan LPTK tidak bisa ikut PPG, yang implikasinya adalah tidak bakal bisa menjadi guru bersertifikat. Pertanyaannya adalah apa solusi PTMA untuk masalah ini? Prof. Suyanto, M.ed., Ph.D., Mantan Dirjen Dikdasmen dan anggota Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, dalam sebuah kesempatan pernah membuat statemen bahwa solusinya adalah menutup LPTK PTMA agar Muhammadiyah tidak turut menciptakan pengangguran. Oleh karena itu, Majelis Diktilitbang terusmenerus menghimbau untuk moratorium pendirian LPTK baru dan mendorong asosiasi LPTK PTMA untuk mengembangkan keahlian ganda dalam kurikulum LPTK. Sebagai contoh, mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah di sebuah PTM dididik untuk fokus mendalami aspek historis situs wisata, seperti candi, museum dan peninggalan bersejarah lainnya. Tujuannya adalah agar sarjana pendidikan yang dihasilkan memiliki kompetensi sebagai pemandu wisata. Sebuah profesi alternatif bagi sempitnya peluang untuk menjadi guru. Inovasi semacam inilah yang kita tunggu dari puluhan LPTK Muhammadiyah. []

Warta PTM diterbitkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah SUSUNAN REDAKSI

PENANGGUNG JAWAB: Lincolin Arsyad PEMIMPIN UMUM/REDAKSI: Edy Suandi Hamid DEWAN REDAKSI: Muhammad Sayuti I Muhammad Samsudin I Ahmad Muttaqin REDAKTUR PELAKSANA: Agung Prihantoro STAF REDAKSI: Iwan Setiawan REPORTER: Nisa Pujiana KEUANGAN: HS Mulyatno IKLAN: Agus Mulyono ISSN: 0853-4756 ALAMAT REDAKSI: Jln. KHA Dahlan 103 Yogyakarta 55262 Telp. +62-274-389485 Faks. +62-274-376336 Email: redaksiwartaptm@gmail.com Rekening Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Nomor 09-0008-7003 BNI Cabang Yogyakarta a/n Lincolin Arsyad, Prof. Dr. M.Sc. Warta PTM menerima tulisan yang berupa opini, berita panjang, berita singkat, glosarium dan foto seputar perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah. Redaksi berhak menyunting tulisan. Silakan kirim tulisan dan/atau foto ke email redaksi.

2

Warta PTM

Edisi Maret-April 2018

daftar isi ASA

TOPIK UTAMA

•

Problematika LPTK

LPTK PTM: Menari di Antara Batu Terjal_1

TOPIK UTAMA • Problematika LPTK_4 • Dari Standar Sampai Pergeseran Nilai_6 • Solusi atas Problematika LPTK_8

WAWANCARA • Prof. Suyanto, M.Ed., Ph.D.: PPG, Double Degree atau Second Life Skills_10

PROFIL PTM •

Universitas Muhammadiyah Makassar: Menuju PTM Terkemuka 2024 _12 • Rektor Unismuh Makassar Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M.: Simultan Bergerak Maju_14 • Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.HAMKA: PTS Terbaik Kedua di Jakarta_16

PROFIL DOSEN •

Drs. Rustamadji, M.Si: Salurkan Kasih Muhammadiyah di Tanah Papua_18

KINERJA • • •

Menata Keuangan & Keprotokolan PTM_20 PTM Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi di Melbourne_21 Muhammadiyah Akan Rintis Sekolah di Australia_22

inaugurasi • •

Pelantikan Rektor IKIP Muhammadiyah Maumere_23 Wisuda & Pelantikan UM Tasikmalaya: Membangun Jejaring Alumni_24

kronik • Enam Rekomendasi Forum Rektor Indonesia_25 • Meraih Beasiswa di Taiwan_26 • Konsulat RI Dukung Kerja Sama Unimus dengan Thailand_27 • Bimtek AIPT Menuju Akreditasi “A” di UM Palembang_28 • Jihad Melawan Korupsi_29 • Para Mahasiswa UMJ & Singapore Polytechnic Terjun Bareng Ke Masyakarat_30 • UHAMKA & UAD Miliki Fakultas Kedokteran Baru_31

Jumlah lulusan program studi pendidikan luar biasa banyak dibandingkan dengan jumlah kebutuhan guru di Indonesia. Pada 2016, jumlah sarjana pendidikan sebanyak 254.669 orang, sedangkan kebutuhan guru pada 2017 hanya 27.241 orang. Jumlah sarjana yang mengikuti pendidikan profesi guru pada 2016 hanya 2.309 orang. Data ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D. dalam acara Rakernas Kemenristekdikti di Medan, Kamis (18/1/18).

profil ptm Universitas Muhammadiyah Makassar: Menuju PTM Terkemuka 2024 Torehan sejarah menyebutkan bahwa Muhammadiyah hadir di bumi Sulawesi Selatan berkat seorang pedagang batik keturunan Arab yang berasal dari Sumenep, Madura, Jawa Timur pada 1922. Pedagang batik itu bernama Mansyur Yamani. Dia adalah anggota Muhammadiyah cabang Surabaya. Konon, Mansyur Yamani bukan hanya pedagang batik, melainkan juga seorang mubaligh yang aktif di kelompok pengajian Ash-Shiratul Mustaqiem.

warta dari ptm • Realisasi Internasionalisasi Kampus_32

regulasi • Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatanpenelitian dan Pengembangan Yang Dilakukan Oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Engembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing_35

Edisi Maret-April 2018

Warta PTM

3

topik utama

Problematika LPTK Jumlah lulusan program studi pendidikan luar biasa banyak dibandingkan dengan jumlah kebutuhan guru di Indonesia. Pada 2016, jumlah sarjana pendidikan sebanyak 254.669 orang, sedangkan kebutuhan guru pada 2017 hanya 27.241 orang. Jumlah sarjana yang mengikuti pendidikan profesi guru pada 2016 hanya 2.309 orang. Data ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D. dalam acara Rakernas Kemenristekdikti di Medan, Kamis (18/1/18).

U

ntuk membahas problematika guru, sarjana pendidikan, program studi pendidikan dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) ini, Warta PTM menghelat Focus Group Discussion (FGD) di Kantor PP Muhammadiyah Jln. Cik Ditiro Yogyakarta, Rabu (7/2/18). FGD ini diikuti oleh sepuluh orang, yakni Pof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. (Wakil Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah), Prof. Suyata, M.Sc., Ph.D. (Ketua Prodi S-2 Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan), Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. (Ketua Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan PTM), Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, H.Hum. (Wakil Rektor 1 UHAMKA), Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd. (Direktur Program Pascasarjana UM Surakarta), Dr. Muhammad Samsudin, M.Pd. (Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan), Drs. Ahmad, M.Pd. (Sekretaris ALPTK PTM), Dr. Trikinasih Handayani, M.Si. (Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UAD), dan Dr. Suryanto (Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMY). FGD ini dipimpin oleh Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D. (Sekretaris Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dan anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah).

Peta Masalah Pof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. dalam pengantarnya memetakan masalah-masalah pendidikan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang perlu didiskusikan dalam FGD ini. Beliau mengatakan, “Isu pendidikan mencuat lagi. Muncul persoalan tentang program studi pendidikan, terkait dengan melimpahnya calon guru di Republik ini. Data statistik menunjukkan kita oversupply, kelebihan, tapi nanti dari pengalaman kita semua, bisa bertanya apakah benar semua daerah oversupply (calon guru)? Kita mengatakan di Yog4

Warta PTM

Edisi Maret-April 2018

yakarta kelebihan, tapi di Berau sana bisa jadi kekurangan.” “Beberapa discussion questions, misalnya, terkait dengan regulasi. Pendidikan kita naik pada 1970an, tapi pertengahan 1980-an sudah menurun, ketika IKIP-IKIP beralih ke universitas negeri karena kurang diminati. Tapi, ketika Undang-Undang Nomor 15 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit, karena ada tunjangan guru dan dosen itu, minat jadi guru meningkat luar biasa. Sehingga, jumlah prodi pendidikan meningkat dengan pesat. Dulu ada 12 LPTK eks-IKIP dan 24 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di perguruan tinggi negeri, ditambah lagi LPTK perguruan tinggi swasta. Setelah Undang-Undang Guru dan Dosen terbit, jumlahnya menjamur sehingga jumlahnya lebih dari 427 lembaga. Regulasi ini perlu kita diskusikan. Di satu sisi, kita kelebihan calon guru, tapi izin (pendirian prodi pendidikan) keluar terus. Ini jadi paradoks,” lanjut Prof. Edy. Beliau menambahkan, “Kalau kita lihat, misalnya, pada Pangkalan Data Pendidikan, terdapat 5.579 program studi pendidikan di perguruan tinggi negeri dan swasta. Jumlah mahasiswanya 1,186 juta. Lulusannya

Problematika LPTK

lebih kurang 100.000 per tahun, padahal kebutuhan kita akan guru jauh lebih kecil dari angka tadi. Kira-kira, kebutuhannya hanya 10% dari lulusan itu. Discussion question selanjutnya adalah lantas mau diapakan mereka ini? Ada ide, misalnya, di era disruptive innovation ini bagaimana lembaga pendidikan memberi bekal-bekal lain. Mereka lulus tidak harus jadi guru, bisa jadi guru les, mengajar di perusahaan-perusahaan.” Prof. Edy juga mengemukakan pertanyaan-pertanyaan lain tentang kualitas prodi pendidikan, sertifikasi, sarana dan prasana di LPTK, seleksi calon guru, kurikulum, dan kompetensi. Jumlah prodi pendidikan yang banyak dan bermutu itu bagus. Namun, jika jumlahnya banyak dan tidak bermutu itu menjadi masalah. “Apakah sudah terstandardisasi betul LPTK-LPTK ini? Certified betul? Saya kira sangat ketat di Australia untuk mendapatkan sertifikasi,” imbuhnya. Lebih parah lagi, kondisi ini didukung oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai. Soal seleksi calon guru, Prof. Edy membandingkan penerimaan mahasiswa-mahasiswa calon guru di Indonesia dan di negara-negara Denmark, Swedia dan Norwegia. “Sok semua orang itu bisa jadi guru. Padahal, saya membaca, kalau tidak salah, di negara-negara Skandinavia, orang tidak begitu mudah jadi guru. Jadi, betul-betul seleksinya jauh lebih ketat. Kita kan tidak. Daftar, diterima, pokoknya lulus bisa jadi guru. (Di negara-negara Skandinavia) itu sangat terseleksi, dan bukan semata-mata terkait dengan knowledge-nya, tetapi juga tampilannya, perilakunya dan sebagainya. Itu juga sangat diperhatikan sebelum diterima jadi calon guru.” Kemudian, tentang kurikulum, Menteri Ristekdikti mengatakan perlunya reorientasi kurikulum. Padahal, pemerintah belum lama menggulirkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang harus menjadi acuan kurikulum di perguruan tinggi. “Intinya, kita ingin supaya pendidikan guru, prodi pendidikan, bukan sekadar memberikan selembar ijazah, tapi memberikan kompetensi yang membuat mereka bisa betul-betul dengan kompetensi itu bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Prof. Edy.

Dua Masalah Mendasar Sementara itu, Prof. Suyata, Ph.D. menyampaikan dua masalah yang mendasar pada jagat pendidikan dan LPTK. Pertama, belum diketahui apa masalah-masalah yang sebenarnya pada jagat pendidikan Indonesia. Kedua, terdapat jurang yang menganga antara knowing (pengetahuan) dan doing (perilaku). “Kita sampai hari ini belum tahu problem yang

sesungguhnya dalam dunia pendidikan kita. Kalau anak-anak mayoritas tidak berhasil, itu bukan masalah. Itu dampak dari adanya masalah. Dan, (masalah) itu hanya dapat kita temukan kalau riset kita itu sungguh-sungguh. Jadi, problem besar kita memang penelitian. Penelitian pendidikan itu tidak pernah terjadi. Karena itu, dicobalah riset-riset dasar,” kata prof. Suyata. “Misalnya, kalau kita tanya sekolah itu bagus, tahu ndak kita sebabnya mengapa bagus? Sekolah ini tidak bagus, tahu ndak kita mengapa? Karena itu, lalu kita tidak dapat menyelesaikan (masalahnya) kecuali menerima anak-anak yang bagus. Tapi, kalau menerima siapa saja untuk menjadi (anak-anak yang) bagus, itu ya kita tidak tahu, karena tidak tahu bagaimana menjadikan anak-anak itu bagus. Itu yang harus dicari. Kita tidak boleh berspekulasi. Kita perlu menemukan gagasan-gagasan yang dengan itu kemudian kita cek, konfirmasi secara empiris. Saya kira itu yang kita butuhkan,” lanjut Prof. Suyata. “Yang kedua, ada ahli mengatakan, sekarang kita ini menghadapi semacam gap knowing dan doing, karena ideologi kita ini positivistik, memisahkan antara praktik dan teori. Sehingga, pelajaran yang kita berikan itu untuk ujian, bukan untuk perbaikan. Setelah ujian selesai, kata seorang profesor di Harvard, final exam is final ending. Ujian akhir itu akhir penguasaan kita yang sesungguhnya. Artinya, kita perlu mengubah bagaimana agar teori dan praktik, ayat dan implementasinya, tidak terlalu jauh. Sekarang ditawarkan praksis, atau yang sering dikatakan, belajar itu ibarat roda berputar. Dari mana pun asalnya, akan utuh. Bukan dari teori diakhiri dengan ujian, dari praktik segera dilupakan. Saya kira perlu semacam eksperimentasi terbatas di LPTK kita, bagaimana kalau pola belajar mengajarnya itu kita perbaiki,” paparnya.[] AGP

Edisi Maret-April 2018

Warta PTM

5

topik utama

Dari Standar Sampai Pergeseran Nilai Menanggapi peta masalah yang dipaparkan oleh Pof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., para peserta lainnya dalam FGD ini kemudian memaparkan masalah-masalah LPTK secara lebih detail. Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, H.Hum. menyebut tiga masalah, yaitu standar LPTK, standar sarjana calon guru, dan kurikulum.

“

LPTK kita belum memenuhi standar. Itu jelas. Standar apa? Kalau kita merujuk kepada standar minimal, tentu standar pendidikan guru terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017,” kata Prof. Gunawan. “Ketika kita menjalankan PPG, misalnya—kita dikasih waktu sampai 2019—salah satu syaratnya harus ada tiga tenaga ahli di sumber belajarnya. Pertama, harus ada tenaga ahli TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Kedua, harus ada tenaga ahli peneliti pendidikan, yang tugasnya meneliti pendidikan. Ketiga, harus ada tenaga ahli teknologi pembelajaran. Minimal tiga orang ini harus ada. Pertanyaan kita, apakah LPTK bisa memenuhi standar ini?” lanjutnya. “Karena dampak dari masalah yang pertama, karena LPTK kita belum memenuhi standar nasional, standar minimal—harusnya kita diminta lebih—maka tidak heran kalau LPTK kita belum mampu meluluskan calon guru yang sesuai dengan standar yang ditentukan,” tambahnya. Standar LPTK berkaitan dengan standar calon guru. LPTK yang melakukan pengembangan profesionalisme mahasiswa dengan bagus untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) mereka terbukti menghasilkan lulusan (guru) yang bagus. Guru yang bagus niscaya mengelola proses pembelajaran dengan bagus dan menghasilkan murid-murid yang bagus pula. Masalah ketiga adalah kurikulum yang tidak dimanfaatkan secara optimal untuk berkreasi secara res-

6

Warta PTM

Edisi Maret-April 2018

ponsif dan adaptif. Kurikulum yang mengacu pada KKNI memberi peluang LPTK untuk responsif dan adaptif dengan menambahkan keterampilan khusus pada mahasiswa. Prof. Gunawan mencontohkan kurikulum Prodi Pendidikan Sejarah UHAMKA, yang membekali mahasiswa-mahasiswanya dengan keterampilan-keterampilan khusus untuk tak hanya jadi guru, tetapi juga jadi pengusaha pariwisata sejarah atau pemandu wisata sejarah.

Regulasi dan Reorientasi Sementara itu, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. memaparkan delapan masalah yang dihadapi oleh LPTK, yakni standar LPTK, regulasi dan kebijakan, distribusi guru, model pembelajaran, komitmen pimpinan, ketidaksiapan lulusan LPTK, jati diri kelembagaan, dan orientasi hanya untuk jadi guru. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Gunawan, Prof. Harun mengatakan, “Standar LPTK memang menjadi kelemahan kita semua. Mengapa standar itu kurang di LPTK? Karena memang kemauan untuk menyiapkan standar itu kurang di LPTK.” “Semua kalau dilihat dengan ketentuan perundangan standar guru minimal, itu tidak ada yang memenuhi. Kalau secara kuantitas, jumlah dosennya memenuhi, ahli TIK (teknologi informasi dan komunikasi) ada, tapi begitu sarpras (sarana dan prasarana) tidak ada yang memenuhi. Asrama tidak ada,” ujarnya. Asrama di sini adalah salah satu syarat penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Perihal regulasi dan kebijakan eksternal dan

Dari Standar Sampai Pergeseran Nilai

internal, menurut Prof. Harun, merepotkan LPTK, bukan hanya bagi kalangan swasta, melainkan juga bagi LPTK negeri. Regulasi dan kebijakan eksternal yang merepotkan itu terutama menyangkut pembatasan jumlah peserta PPG, yang hanya 20 orang. Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D. menyebut PPG sebagai program yang berbiaya mahal. Banyak syaratnya untuk menyelenggarakan PPG, tetapi mahasiswa pesertanya sangat terbatas. Distribusi guru menjadi isu yang menarik, ujar Prof. Harun. Seharusnya, sarjana-sarjana pendidikan menjadi guru setelah mengikuti PPG, tetapi kenyataannya tidak, terutama di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). Artinya, distribusi guru di Indonesia tidak merata. “Kurikulum dibolak-balik seperti apa pun tidak akan menjadi maskot yang menarik. Saya mengusulkan, model-model pembelajaran yang ada di FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) jangan lagi normatif dan konvensional. Guru dan dosennya harus nyentrik, kurikulum dibuat nyleneh. Pendidikan sejarah dibuat seperti itu (UHAMKA) setuju. Bahkan dibuat program-program unggulan terintegrasi, yang bisa memikat, mencuri perhatian, supaya lulusan sekolah menengah atas masuk di FKIP,” kata Prof. Harun. “Sekarang itu, jangankan berpikir kualitasnya, mencari mahasiswa saja sulit. Sudah dalam lima tahun terakhir, FKIP UM Makassar yang dulu menerima 2.300 sekarang ringgal 1.000. FKIP UM Palembang yang dulu 700-900 sekarang tinggal 176. Secara umum turun. Pengelola LPTK membutuhkan keberanian untuk membuat program unggulan dan mengusung kurikulum-kurikulum yang berpenciri. Itu penting. Mencuri perhatian dulu,” lanjutnya. Masalah berikutnya adalah komitmen pimpinan PTM. Tidak semua pimpinan PTM

memiliki kemauan kuat untuk membesarkan FKIP, bahkan pada saat FKIP menjadi fakultas favorit. Sebagaimana diketahui, sesaat setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen yang antara lain mengatur pemberian tunjangan profesional guru dan dosen terbit, FKIP dan LPTK lain diminati oleh banyak sekali lulusan sekolah menengah. Ihwal komitmen pimpinan tadi dikuatkan oleh Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd. Prof. Bambang menyatakan bahwa LPTK atau FKIP kurang diperhatikan meskipun LPTK atau FKIP itulah yang membuat besar Muhammadiyah. “Kita di PTM mengangkat dosen FKIP itu berpikir seribu sekali, padahal jelas-jelas kurang,” tandasnya. Masalah lainnya adalah dan ketidaksiapan lulusan LPTK untuk menjadi petarung. Lulusan LPTK tidak siap untuk bertarung dan bersaing dengan para sarjana dari program-program studi lain dalam merebut berbagai kesempatan kerja. Sebetulnya, sarjana-sarjana lulusan LPTK atau non-LPTK sama-sama siap untuk dilatih, bukan siap untuk bekerja, tutur Prof. Edy. Mereka secara umum perlu dilatih sebelum bekerja, karena memang dididik di perguruan tinggi tidak untuk langsung mengemban pekerjaan. Kemudian, Prof. Harun menambahkan, “Kementerian sudah lima tahun terakhir ini menggulirkan isu revitalisasi LPTK. Revitalisasi itu artinya kelembagaan. Perlu dipisah masalah proses belajar-mengajar dan masalah kelembagaan. Branding kelembagaan. Jati diri LPTK itu karut-marut, tidak mendapat tempat. Harus bisa mencuri perhatian. Reposisi jati diri LPTK. Empat ratus dua puluh tujuh (prodi) LPTK PTM masih jauh lebih baik. Orang lain nyaris tidak ada koordinasi. LPTK Muhammadiyah masih terkontrol, masih lumayan.” Masalah terakhir yang dipaparkan Prof. Harun ialah orientasi LPTK untuk memproyeksikan mahasiswa-mahasiswanya terutama jadi guru, padahal kebutuhan riil guru itu terbatas. Masalah ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Prof. Gunawan, dan di sini perlunya mengoptimalkan kurikulum secara kreatif dan adaptif. Maka, perlu reorientasi LPTK. Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd. juga menyebut masalah pergeseran nilai dalam pembelajaran. Sekarang ini, pembelajaran terasa tergesa-gesa, cepat-cepat. Dahulu, aktivitas belajar-mengajar tak seperti ini. Maka, harus dikembalikan kepada roh pendidikan. []

Edisi Maret-April 2018

Warta PTM

7

topik utama

Solusi atas Problematika LPTK Para peserta FGD juga mengemukakan solusi-solusi atas masalah-masalah yang tengah melanda LPTK. Solusi-solusi ini mengarah pada perbaikan LPTK secara umum dan khususnya LPTK PTM.

Prodi Pendidikan Baru & Lama Pertama, perihal melimpahnya jumlah sarjana pendidikan dan distribusinya yang tidak merata di seluruh daerah di Indonesia, seharusnya pemerintah tidak lagi memberi izin pembukaan prodi pendidikan baru, kata Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., agar jumlah sarjana pendidikan tidak terus bertambah melebihi kebutuhan riil. “Saya melihat pemerintah setengah hati untuk mengambil kebijakan tentang LPTK. Sebenarnya, kalau memang tidak, ya jangan buka lagi. Nanti dikunci di PPG. Dengan adanya PPG, otomatis FKIP/ LPTK akan mati suri. Dibunuh pelan-pelan. Kecuali alumni kita mendirikan sekolah sendiri tanpa mengandalkan sertifikasi,� kritiknya kepada pemerintah. Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D. menanggapinya, jika sarjana-sarjana pendidikan menjadi guru, itu hal biasa. Namun, jika lima atau sepuluh orang sarjana pendidikan mendirikan sekolah sendiri, itu baru luar biasa. Celakanya lagi, proses pengajuan pembukaan prodi baru memakan waktu bertahun-tahun. Dalam satu kasus, izin pembukaan prodi baru diberikan setelah sepuluh tahun proses pengajuan. Akibatnya, prodi yang sepuluh tahun lalu masih diminati calon-calon mahasiswa kini tak laku lagi. Pemerintah semestinya mempercepat proses perizinannya. Namun, untuk daerah-daerah tertentu, seperti daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), mendapatkan perkecualian. Sebab, kondisinya sangat khusus dan sangat berbeda dengan daerah-daerah pada umumnya. 8

Warta PTM

Edisi Maret-April 2018

Prof. Harun menambahkan, kalau pun masih diperbolehkan membuka prodi baru, prodi-prodi pendidikan ini haruslah yang responsif, adaptif dan produktif, misalnya Pendidikan Kemaritiman dan Pendidikan Pertanian. Kemenristekdikti juga telah membuat moratorium izin prodi baru selain prodi sains, teknik, engineering dan matematika (STEM), kata Prof. Pof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. Sementara itu, prodi-prodi pendidikan yang sudah ada perlu menyiapkan mahasiswa-mahasiswanya untuk tidak hanya menjadi guru. Gelar ganda adalah salah satu alternatif solusinya, meskipun durasi studinya yang lebih lama dan urusan administratifnya masih perlu diperhatikan. Mahasiswa juga diberi bekal yang lebih, sehingga mereka tidak menganggur setelah lulus kuliah. Ini menyangkut reorientasi kurikulum dan LPTK.

Penelitian yang Mendasar dan Komprehensif Kedua, Prof. Suyata, Ph.D. mengusulkan penelitian yang mendasar dan komprehensif untuk menelisik apa saja sesungguhnya masalah-masalah nyata pendidikan kita. Dibutuhkan lembaga penelitian dan penelitian-penelitian semacam ini—termasuk penelitian eksperimen untuk mengatasi masalah jarak antara knowing dan doing—yang masih akan dibaca orang sampai lima puluh tahun ke depan. Janganlah melakukan riset hanya untuk publikasi yang terindeks Scopus, sedangkan masalah-masalah riil pendidikan kita tak teridentifikasi. Kalau kita selalu berspekulasi, masalah-masalah

Solusi atas Problematika LPTK

pendidikan tidak akan pernah diketahui secara empiris. Akibatnya, masalah-masalah tersebut tak pernah terselesaikan. Demikian pula, prestasi-prestasi yang baik tidak diketahui secara persis apa saja kunci keberhasilannya. “Baik, tapi tidak tahu mengapa baik. Jelek, tapi tidak tahu mengapa jelek. Tahu dampak problemnya, tapi tidak tahu sumber masalahnya,” ujar Prof. Suyata. Untuk mengenalkan calon-calon guru dengan kondisi empiris, eksperimen di lapangan itu bagus. Eksperimen ini membutuhkan sinergi LPTK PTM dan sekolah-sekolah Muhammadiyah dan juga sinergi lintas wilayah. “Yang penting, antara sekolah-sekolah Muhammadiyah melalui Majelis Dikdasmen dengan LPTK Muhammadiyah itu bagaimana memperbaiki sekolah agar menjadi tempat bagus untuk mendidik guru yang baik. Sekolah yang baik memerlukan guru yang baik, guru yang baik membutuhkan tempat belajar di sekolah yang baik,” tegasnya Prof. Suyata. “Semua orang dapat belajar pekerjaan apa pun. Orang itu belajar bekerja di tempat kerja, bukan di sekolah. (Perlu) hubungan yang dekat antara ruang kelas dan di tempat kerja,” lanjutnya. “Sebenarnya, PPG sudah arahnya ke situ. Kegiatan-kegiatan di ruang kelas itu sudah sangat minimal. Cuma, apakah kegiatan-kegiatan yang berangkat dari pengalaman lapangan itu membawa perbaikan atau tidak? Itu yang perlu dipikirkan tentang semacam case conference, refleksi, dialog, apa pun itu. Kalau yang melakukan tidak punya pengalaman-pengalaman di sekolah yang baik tadi itu, itu juga tidak berjalan. Dibutuhkan dosen-dosen yang memang memahami betul aktivitas di ruang-ruang kelas itu. Lihat pengalaman teaching hospital dan pendidikan dokter, begitu jelas polanya,” lanjut Prof. Suyata lagi. Drs. Ahmad, M.Pd. mengatakan, “Pemerintah sedang mengadakan revitalisasi LPTK. Sekarang, di Muhammadiyah juga perlu revitalisasi LPTK khusus PTM. Link antara LPTK dan sekolah, yaitu penugasan dosen di sekolah. Selama ini, LPTK di Muhammadiyah masih jarang. Agar kurikulum di LPTK PTM link dengan kurikulum di sekolah.” “Permasalahan itu solusinya dengan PDS, pe-

nugasan dosen di sekolah. Dosen menyusun mulai dari modul pembelajaran, RPP, bahan ajar, LKS, dan lengkap semua. Kemudian, mereka dosen juga mempraktikkan sendiri di sekolah didampingi oleh gurunya. Gurunya mencontoh, dan beberapa hari kemudian gurunya mempraktikkan apa yang telah disusun dalam PDS itu. Itu saya kira solusi untuk menyinergikan LPTK, dosen dan sekolah,” usulnya.

Melampaui Standar Ketiga, untuk mengatasi kualitas LPTK dan lulusannya yang belum memenuhi standar yang diharapkan, penguatan kualitas LPTK dan lulusannya mesti dilakukan secara terus-menerus. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan standar minimal. Maka, LPTK PTM secara khusus didorong untuk melampaui standar minimal itu. Muhammad Sayuti, Ph.D. menyatakan, perguruan tinggi-perguruan tinggi di negara-negara maju berlomba-lomba untuk melampaui standar (beyond standard). Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjadi perguruan tinggi berkualitas terbaik. Pada akhirnya, masyarakatlah, bukan pemerintah, yang menilai dan mengakui kualitas mereka. Lain halnya, di negara berkembang seperti Indonesia, penilaian dan pengakuan pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) masih sangat diperlukan. Standardisasi pendidikan tinggi dibutuhkan sekali untuk meningkatkan kualitas lembaga perguruan tinggi. Standar minimal ini saja belum dipenuhi oleh banyak perguruan tinggi, apalagi bila tiada standardisasi. Sekali lagi, LPTK PTM—dan juga PTM secara lebih luas—diharapkan untuk terus meningkatkan kualitasnya sehingga melampaui SNPT. Di sini, komitmen pimpinan PTM diperlukan untuk menaikkan mutu LPTK PTM. Kebijakan dan eksekusinya di tingkat internal PTM memang bergantung pada komitmen pimpinan. Jikalau pimpinan tidak memiliki komitmen dan tidak membuat kebijakan yang mendukung peningkatan tersebut, mutu LPTK PTM tak akan beranjak naik.[]

Edisi Maret-April 2018

Warta PTM

9

wawancara Prof. Suyanto, M.Ed., Ph.D.:

PPG, Double Degree atau Second Life Skills

P

rof. Suyanto, M.Ed., Ph.D., yang merupakan rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada tahun 1999-2004 dan 2004-2005 dan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2005-2010, merasa menyesal karena menunda-nunda untuk menulis perihal guru. Sebab, guru ini masalah penting, demikian berkali-kali beliau menekankan. Kemudian, beliau mengurai masalah-masalah guru dan memberikan sejumlah jalan keluar, dalam wawancara dengan Warta PTM pada 28 Februari 2018 via telepon. Jumlah sarjana pendidikan melimpah dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan. Apa tanggapan Bapak? Itu sudah sejak dulu. Di Muhammadiyah, saya sudah mengingatkan dua kali. Tahun lalu, saya sudah ngomong begitu, bahwa lulusan guru kita itu banyak, setahun 250.000. Padahal, kebutuhannya dulu hanya 300.000 orang. Kalau itu dipenuhi dua tahun, selama tiga puluh tahun saja, kita tidak butuh guru. Butuhnya hanya mengganti yang pensiun. Jumlah guru pensiun setahun 80.000. Lulusannya 250.000. Ini luar biasa. Tapi, ini akan diangkat guru besar-besaran. Ada 900.000 lho. Pak JK (Jusuf Kalla) sudah bilang begitu untuk mengganti guru-guru yang pensiun, ketika dulu program Pak Harto ada SD Inpres tahun 1970-an. Itu persoalannya. Oleh karena itu, secara alami LPTK akan mati satu per satu. Matinya ada dua cara, mati mendadak dan mati husnul khotimah. LPTK harus siap. Saya sudah menyarankan double degree, keahlian kedua (second life skills), dan berbagai macam cara, supaya tidak terjadi shock. Orang menganggur itu sebenarnya bukan monopoli sarjana pendidikan saja. Sarjana yang lain juga sama. Tapi, masalahnya, sarjana lain tidak membentuk asosiasi dan terus demo-demo. Tidak membikin pressure group. Tapi, kalau sarjana pendidikan, potensial untuk menuntut supaya dipekerjakan. Ini yang bisa membuat gaduh. 10 Warta PTM

Edisi Maret-April 2018

Prof. Suyanto, M.Ed., Ph.D. Foto dok. id.wikipedia.org

Guru sendiri memang masih banyak masalah, misalnya sertifikasi, kualifikasi. Ada 400.00-an guru yang belum memenuhi syarat, yang sekarang sedang mengajar. Jadi, pendidikan kita diajar banyak guru ilegal, karena tidak memenuhi syarat kualifikasi dan tidak memiliki sertifikat pendidik. Bagaimana soal distribusi guru di Indonesia? Sangat tidak merata, terutama di daerah-daerah garis depan 3T (terdepan, terluar, tertinggal), ah guru tidak ada itu. Kadang-kadang, anak-anak tidak diajar. Sehingga, LPTK negeri mempunyai program untuk mengirim guru-guru ke sana, tapi kan hanya berlangsung satu tahun. Setelah itu, (mereka) pulang lagi. Intinya, pemerintah tidak punya duit untuk mempekerjakan sarjana pendidikan. Jadi, apa akar masalahnya? Akar masalahnya ya setelah ada Undang-Undang Guru dan Dosen itu banyak sekali masyarakat mendaftar jadi guru, karena ada tunjangannya. Akhirnya, booming sarjana pendidikan. Sekarang, sudah terjadi titik balik. Sudah tidak seperti lima tahun yang lalu. Membuka LPTK di mana-mana semangat, karena ada jaminan undang-undang untuk sertifikasi itu. Masalahnya, kebutuhannya tidak sebanyak supply side guru. Demand-nya sebetulnya tidak sebanyak itu. Distribusinya juga. Guru selalu memilih di kota-kota. Di daerah-daerah, mereka kurang tertarik, walaupun

PPG, Double Degree atau Second Life Skills

sudah ada program tunjangan kemahalan di daerah-daerah terpencil itu. Bagaimana cara mendistribusikan guru agar lebih merata? Dulu, ketika saya masih di Kementerian itu, membuat distribusi guru supaya lebih merata itu tidak gampang. Tetap menumpuk. Masalahnya apa? Terkait dengan otonomi daerah. Anggarannya sudah terlanjur di situ. Memindahkan anggaran untuk membiayai guru ke daerah yang baru itu tidak gampang, karena terkait DAU (dana alokasi umum) daerah masing-masing. Jadi, fleksibilitasnya memang susah, walaupun kita sudah membuat Surat Keputusan (SK) bersama menteri. Ada lima kementerian. Tidak juga dipatuhi oleh daerah, karena SK bersama itu anggap bukan suatu hal yang imperatif. Tidak mempunyai kekuatan hukum karena SK bersama saja. Jadi, daerah-daerah seperti Papua, pedalaman Kalimantan, NTB, NTT, banyak sekali tidak mempunyai guru. Di pulau-pulau terluar itu, yang banyak mengajar justru tentara. Sambil tugas di sana, mengajar. Keadaannya seperti itu. Dari sisi fiskal, kalau sertifikasi guru dibayar semua, itu tidak kurang dari 160 triliun setahun. Luar biasa. Sekarang ini, mungkin 67-an triliun untuk membayar tunjangan guru. Ini konsekuensi dari negara besar seperti Indonesia. Mungkin kita tidak sadar kalau harus membayar sebesar itu. Akhirnya, guru-guru yang belum tersertifikasi, belum S-1 itu ya diterapkan undang-undang sebagaimana mestinya bahwa guru yang setelah tahun 2015 harus tersertifikasi dan S-1 atas biaya sendiri. Tapi, kenyataannya banyak di antara mereka tidak mampu membayar sendiri. Kalau melihat kepentingan nasional, walaupun undang-undangnya mengatakan begitu, kalau punya uang, pemerintah bisa melakukan sertifikasi dan penyataraan pendidikan guru-guru untuk kepentingan pendidikan nasional. Tapi, nyatanya tidak bisa. Artinya, uangnya tidak ada. Solusinya, mati mendadak atau husnul khotimah. Apa maksudnya? Maksud saya, mati mendadak itu, misalnya, LPTK tidak diberi kuota untuk PPG, otomatis mati, lama-lama. Ini terutama LPTK yang tidak berkualitas. LPTK yang tidak berkualitas otomatis pemerintah tidak memberinya kuota PPG. Kalau tidak PPG, lama-lama mahasiswanya berpikir, “Untuk apa kuliah, kalau tidak ada sertifikatnya nanti.� Bagi LPTK yang baik pun, kuota PPG dari pemerintah tidak akan bisa menampung seluruh lulusannya untuk dididik menjadi guru profesional, karena kuota

tersebut terbatas sesuai dengan kebutuhan guru yang riil. Itu pun belum tentu ter-cover semua. Syaratnya berat, Permen Kemenristekdikti tentang standar nasional guru, PPG harus punya asrama, sekolah lab. Itu mahal. Hanya LPTK gede yang bisa. Nah, itu nanti LPTK (yang tidak berkualitas) akan mati mendadak. Maksudnya mati husnul khotimah itu ya yang sadar bahwa kita menghadapi tantangan. Jadi, harus ada solusi. Saya mengusulkan di sini dulu. Saya teriak-teriak dua tahun yang lalu, ya sama saja tidak didengar. Setelah Kemenristekdikti ngomong, baru kita tergopoh-gopoh untuk memikirkan. Dulu, usulan saya, memberi double degree atau memberi second life skills. Itu sudah saya bicarakan, tapi tidak ada yang merespons. Bahkan, di UNY saja, yang namanya praktik mengajar, PPL, masih saja dilakukan. Padahal, itu tidak boleh. Guru S-1 praktik mengajar di kelas itu tidak boleh, tidak punya kewenangan. Mengajar di kelas itu harus ketika PPG. Kalau pengenalan lapangan itu boleh, tapi tidak boleh mengajar. Pengenalan Lapangan Pendidikan (PLP) istilahnya di Permen Ristekdikti itu, karena saya ikut membuat standarnya. Namun, setelah jadi Perman, itu tidak sesuai dengan usulan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan), karena sarjana non-kependidikan tidak dibedakan lama belajarnya dengan sarjana pendidikan. Bagaimana dengan LPTK PTM? Mau tidak mau, saya kira LPTK PTM melamar saja menjadi penyelenggara PPG mandiri, PPG yang tidak dibiayai pemerintah. Masalahnya, kalau semua sarjana mendapat sertifikat pendidik, begitu (mereka) mengajar, harus dibayar tunjangannya. Misalnya, mengajar di yayasan swasta, dia berhak mendapatkan tunjangan profesinya, tunjangan sertifikatnya. Ini membebani fiskal. Jadi, kalau di LPTK PTM penyelenggara PPG mandiri itu, lulusannya seharusnya dipekerjakan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Diinventarisasi berapa kebutuhan guru di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Atau, solusi lainnya di-double-degree-kan atau diberi second life skills yang bertujuan untuk tidak menjadi pegawai negeri. Atau, bahkan sarjana-sarjana itu bisa mendapatkan sertifikat, misalnya UMKM, guide di daerah-daerah turis, restoran. Itu kan bagus untuk mengantisipasi keadaan, menghadapi sempitnya lapangan kerja. Pelan-pelan diberi bekal entrepreneurship supaya di lingkungannya membuka usaha atau lapangan usaha. Double degree itu masalahnya panjang waktunya. Sistem di perguruan tinggi harus bisa mengakui SKS-nya berlaku di dua jurusan.[] AP Edisi Maret-April 2018

Warta PTM 11

Profil PTM

Universitas Muhammadiyah Makassar

Menuju PTM Terkemuka 2024

Gedung Universitas Muhammadiyah Makassar

T

orehan sejarah menyebutkan bahwa Muhammadiyah hadir di bumi Sulawesi Selatan berkat seorang pedagang batik keturunan Arab yang berasal dari Sumenep, Madura, Jawa Timur pada 1922. Pedagang batik itu bernama Mansyur Yamani. Dia adalah anggota Muhammadiyah cabang Surabaya. Konon, Mansyur Yamani bukan hanya pedagang batik, melainkan juga seorang mubaligh yang aktif di kelompok pengajian Ash-Shiratul Mustaqiem.

12 Warta PTM

Edisi Maret-April 2018

Setelah pengajian ini tiga tahun berjalan, Mansyur Yamani mengusulkan agar Ash-Shiratul Mustaqiem diubah menjadi organisasi Islam pencerahan yang bernama Persyarikatan Muhammadiyah. Atas usulan itu, diadakan pertemuan antara Mansyur Yamani dan kelompok pengajian di kediaman Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro, seorang pedagang hasil bumi. Pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa AshShiratul Mustaqiem berubah nama menjadi “Groep Muhammadiyah Makassar�, tepat pada 17 ramadhan

Universitas Muhammadiyah Makassar: Menuju PTM Terkemuka 2024

1345 H atau 1 April 1926. Setelah didirikannya Muhammadiyah Makassar, K.H Ibrahim yang saat itu bertindak sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, mengutus Haji Muhammad Yunus Anis untuk pergi ke Makassar dan memberikan tuntunan organisasi dan penerangan-penerangan pada masyarakat tentang Muhammadiyah. Pada periode awal, Muhammadiyah Makassar sempat terpecah karena adanya ketidaksesuaian paham dengan Muhammadiyah yang memegang ideologi pemurnian agama islam. Pasalnya, sebagian anggota Muhammadiyah Makassar kala itu masih rutin mengadakan kenduri barazanji atau kegiatan lainnya yang mencampurkan antara agama dan paham tradisional. Sehingga, beberapa anggota Muhammadiyah Makassar mengundurkan diri dan kembali menghidupkan Ash-Shiratul Mustaqiem. Kendati begitu, Mansyur Yamani tetap berupaya menghidupkan dan mengembangkan Muhammadiyah di Makassar. Dalam gerakan dakwahnya, Muhammadiyah Makassar sempat mendapatkan berbagai macam gangguan dan sabotase, bahkan tidak diperkenankan untuk mengadakan pengajian di masjid, sehingga Muhammadiyah mengadakan pengajian di bawah kolong rumah. Saat itu, Muhammadiyah dituding sebagai organisasi yang merusak dan mengubah agama Islam lantaran menggaungkan Islam dengan paham modern. Berkat kegigihan para pejuang Muhammadiyah di Makassar, kini Muhammadiyah diterima dengan baik dan menjadi organisasi Islam besar di Makassar. Sejalan dengan perkembangannya, Muhammadiyah Makassar mulai mendirikan Amal Usaha Muhammadiyah dalam berbagai bidang, salah satunya tentu bidang pendidikan. Pada 1963, dilangsungkan Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara ke-21 di Kabupaten Bantaeng. Musyawarah itu menghasilkan keputusan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran dakwah amar ma’ruf nahi munkar, lewat surat nomor: E-6/098/1963 tertanggal 22 Jumadil Akhir 1394 H/12 Juli 1963 M, akan mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang kemudian dikenal dengan nama “Universitas Muhammadiyah Makassar”. Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar berdiri pada 19 Juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Selanjutnya, Unismuh Makassar dinyatakan

sebagai Perguruan Tinggi Swasta dan terdaftar sejak 1 Oktober 1965. Pada awal berdiri, Unismuh Makassar membina dua fakultas, yakni Fakultas Keguruan dan Seni (FKS) dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Dua fakultas itu membuat Unismuh Makassar dipandang sebagai “Kampus Produsen Guru”. Pada perkembangan berikutnya, Unismuh Makassar pada 1965 membuka fakultas baru, yaitu Fakultas Ilmu Agama dan Dakwah (FIAD), Fakultas Ekonomi (Fekon), Fakultas Sosial Politik, Fakultas Kesejahteraan Sosial, dan Akademi Pertanian. Selanjutnya, pada tahun 1987, Unismuh Makassar membuka Fakultas Teknik; pada 1994, membuka Fakultas Pertanian; pada 2002 membuka Program Pascasarjana; dan pada 2008, membuka Fakultas Kedokteran. Hingga kini, Unsimuh Makassar telah memiliki 7 fakultas dengan 34 program studi dan program pascasarjana yang telah terakreditasi BANPT. Untuk menjadi PTM yang unggul, Unismuh Makassar memelihara visi yakni “Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya, dan Mandiri pada Tahun 2024”. Misinya adalah (1) menyelenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan; (2) menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan; (3) menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing; (4) menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis kemitraan dan ukhuwah; dan (5) meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademika, alumni, dan masyarakat. Strategi dasar Unismuh Makassar untuk mencapai visi dan misi adalah menciptakan suasana kondusif dalam melaksanakan aktivitas pengabdian sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan kualitas pancadarma perguruan tinggi. Hal itu diwujudkan dengan prinsip-prinsip keikhlasan, ukhuwah, amanah, orientasi tujuan, efektif, efisien, keterbukaan dan konsisten. Kini, Unismuh Makassar menjadi universitas swasta terbaik di Indonesia bagian timur. Hadir sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, Unismuh Makassar senantiasa berorientasi pada pengembangan nilai-nilai Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[] Nisa Pujiana

Edisi Maret-April 2018

Warta PTM 13

Profil PTM

Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M. dok. lamellong.com

Rektor Unismuh Makassar Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M.:

Simultan Bergerak Maju

D

r. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M. adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar periode 2016-2020. Rahman dilantik pada Rabu 10 Agustus 2016 di Balai Sidang Muktamar Unismuh Makassar. Beliau mulai mengabdikan diri sebagai dosen Fakultas Ekonomi Unismuh Makassar pada 1988. Pada 1988-1994, beliau diamanahi menjadi Pembantu Dekan III FE Unismuh. Lalu, pada 1994-1997, beliau menjadi Pembantu Dekan II FE Unismuh Makassar. Selanjutnya, pada 1997-2005 Rahman menjadi Pembantu Dekan I FE Unismuh Makassar. Profesional dalam mengemban amanah, Rahman diangkat menjadi Dekan FE Unismuh Makassar pada 2005-2006 dan kemudian menjabat Wakil Rektor I Unismuh Makassar pada 2006-2016. Akhirnya, pada Agustus 2016, Rahman ditetapkan sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

Apa keunggulan Unismuh Makassar? Unismuh Makassar sebagai perguruan tinggi yang bernaung di bawah Persyarikatan Muhammadiyah selalu berusaha memelihara citra Muhammadiyah agar tetap unggul. Keunggulan Unismuh Makassar dikembangkan mengarah kepada enam bidang yakni pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, kelembagaan dan 14 Warta PTM

Edisi Maret-April 2018

Al Islam Kemuhammadiyahan (AIK). Masing-masing bidang terus didorong agar memiliki keunggulan spesifik berupa kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Semua itu diharapkan memiliki nilai kompetitif yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan kualitas Unismuh Makassar.

Bagaimana upaya untuk mewujudkan keunggulan itu? Ada lima strategi untuk mewujudkan keunggulan di Unismuh Makassar. Di antaranya, pertama, peningkatan kualitas terhadap seluruh produk Unismuh Makassar, seperti penelitian, mahasiswa, kajian AIK, dan kerja sama, baik dengan dalam maupun luar negeri. Kedua, kami juga melakukan peningkatan kualitas sumber daya, kami menargetkan setidaknya 13 prodi harus terakreditasi “A”. Hal ini untuk menunjang akreditasi institusi agar bisa mendapat “A”. Ketiga, peningkatan lulusan yang cerdas, berakhlak, studi tepat waktu, memiliki IPK tinggi, memiliki jiwa leadership dan entrepreneurship. Keempat, pengkajian AIK, kami ingin Unismuh Makassar sebagai potret akademik Islami. Kelima, peningkatan kerja sama untuk membuka pintu jaringan yang akan berdampak pada pembangunan dan pengembangan riset.

Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M.: Simultan Bergerak Maju

Karakter apa yang hendak ditonjolkan di UM Makassar? Karakter yang ingin kami tonjolkan dipelihara melalui budaya organisasi Unismuh Makassar. Karakter itu adalah integritas, profesionalisme dan entrepreneurship. Integritas artinya konsistensi dan keteguhan tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai yang diterapkan dalam organisasi menjadi gambaran keseluruhan pribadi anggota institusi. Profesionalisme artinya pegawai dan dosen memiliki kemampuan dan keahlian dalam menjalankan profesi sesuai keahliannya. Entrepreneurship artinya sesuatu dalam diri yang memberikan dorongan semangat bergerak ke depan dan kemauan memiliki masa depan yang lebih baik. Di Makassar, apa kelebihan UM Makassar dibandingkan dengan perguruan tinggi lain? Unismuh Makassar adalah PTS terbaik yang sejajar dengan perguruan tinggi lainnya di Sulawesi Selatan, seperti Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Universitas Islam Makassar (UIM). Unismuh Makassar memiliki Ma’had Bir Ali, dan ini menjadi pusat keunggulan Unismuh Makassar dalam segi keagamaan dan bahasa Arab. Satu hal yang menjadi ciri khas Unismuh Makassar ini adalah penonjolan entrepreneuship sebagai salah satu budaya organisasi. Di kampus lain di Makassar, belum ada yang melibatkan entrepreneurship, padahal hal itu dapat mendorong mahasiswa agar terus kreatif dan berkembang. Kemudian, lahirnya Unismuh Makassar menjadi pionir pengadaan ilmu keguruan, kami dikenal sebagai kampus produsen guru. Sudah banyak alumni keguruan Unismuh Makassar yang tersebar di berbagai daerah, sehingga Unismuh Makassar cukup dikenal dengan guru-gurunya (alumni). Kiprah UM Makassar dalam pengabdian masyarakat? Tiap pengabdian di perguruan tinggi sangat tergantung pada kemampuannya dalam segi pembiayaan. Pengabdian di Unismuh Makassar ada banyak ragamnya, Unismuh Makassar juga bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan pengabdian masyarakat. Beberapa pengabdian yang dilakukan oleh Unismuh Makassar adalah pendirian sekolah perikanan kelautan, mendirikan pesantren, melakukan aksi kemanusiaan melalui kapal kemanusiaan yang akan menjangkau pulau-pulau terpencil.

Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M. dok.bugiswarta.com

Bagaimana upaya kerja sama untuk meningkatkan kualitas Unismuh Makassar? Dalam melaksanakan program, kami menjalin kerja sama dengan beberapa pihak eksternal Muhammadiyah. Kami memiliki pusat konsultasi bisnis yang terbentuk atas kerja sama dengan Universitas Bisnis asal Kanada. Kami juga mendirikan sekolah khusus perikanan kelautan atas kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Jepang. Kemudian dalam pengembangan Ma’had Al Birr, kami menjalin kerja sama dengan AMCF. Ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Ya tugas kita belum selesai dan harus simultan bergerak maju. Kami sedang mengejar akreditasi “A�, sehingga masih banyak peningkatan yang harus dilakukan. Di usia Unismuh Makassar yang mulai menginjak 54 tahun, kami selalu memelihara diri dengan menjaga citra Muhammadiyah dan menunaikan amanah masyarakat dalam penyelenggaraan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Tak hanya itu, kami juga berusaha untuk mandiri melakukan pengelolaan dan pengembangan diri/institusi, serta mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh sivitas akademika, alumni, masyarakat, bangsa dan negara.[]

Edisi Maret-April 2018

Warta PTM 15

Profil PTM

Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.HAMKA

PTS Terbaik Kedua di Jakarta

Gedung Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.HAMKA Dok.Republika

U

niversitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) merupakan salah satu dari beberapa PTM yang telah terakreditasi institusi “A”. UHAMKA meraih akreditasi “A” pada 28 Desember 2016. Pada 2017, UHAMKA didaulat menjadi perguruan tinggi swasta (PTS) terbaik kedua dari 340 di regional DKI Jakarta. Jauh sebelum mengantongi pundi-pundi prestasi itu, UHAMKA di masa lalu adalah perguruan tinggi yang merangkak dari bawah agar menjadi seperti sekarang. Awalnya bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG), UHAMKA berdiri pada 18 November 1957. Kemudian pada 1958, sejalan dengan kebijakan pemerintah, PTPG berubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang menginduk kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

16 Warta PTM

Edisi Maret-April 2018

Selanjutnya, pada tahun 1965, FKIP UMJ ini berdiri sendiri dengan nama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta (IKIPMJ). Semakin berkembang, pada 1979-1990, IKIPMJ mendapat kepercayaan untuk mengelola Program Diploma Proyek Pendidikan Tenaga Kependidikan. Berlanjut, pada 1990-1997, IKIPMJ juga mendapat kepercayaan untuk mengelola Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). IKIPMJ saat itu juga diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Program Sertifikasi Guru dan Pendidikan Profesi Guru. Atas banyak kepercayaan yang didapat, IKIPMJ berusaha untuk meningkatkan status institusinya menjadi universitas. Maka, dibentuklah Tim Konversi Universitas untuk keperluan persiapan perubahan status. Akhirnya, pada 30 Mei 1997 berdasarkan

Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.HAMKA: PTS Terbaik Kedua di Jakarta

Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud No. 138/DIKTI/ Kep/1997, IKIPMJ resmi menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. Adapun ikhwal pemilihan nama Prof. DR. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) sebagai nama perguruan tinggi berdasarkan persetujuan pihak keluarga besar HAMKA dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disepakati melalui nota kesepahaman secara tertulis. HAMKA adalah tokoh bangsa dan tokoh Muhammadiyah yang memiliki spirit luar biasa dalam belajar, mandiri, tuntas, dan tak kenal lelah sepanjang hayat. HAMKA merupakan sosok multi-dimensi dalam beragam kepakaran, yaitu ulama yang intelektual, intelektual yang ulama, seorang sastrawan yang piawai dan unik, sekaligus seorang wartawan dan mubaligh. Sehingga, pemilihan nama UHAMKA menjadi salah satu spirit agar UHAMKA tak kenal lelah dalam mengembangkan dirinya. Pusat Keunggulan Muhammadiyah Setelah berjalan 60 tahun, kini UHAMKA memiliki 5 kampus. Kampus utama berada di Jln. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Empat kampus lainnya, yakni Kampus II di Jln. Gandaria IV, Karamat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Kampus III alamat di Jln. Tanah Merdeka, Kampung Rambutan, Pasar Rebo, Jawa Timur; Kampus IV alamat di Jln. Raya Bogor Km. 23 No. 99 Ciracas, Jakarta Timur; dan Kampus V alamat di Jln. Islamic Center, Purmnas Klender, Jakarta Timur. UHAMKA memiliki 8 fakultas pada program sarjana (S-1) dengan 29 program studi, sementara untuk program studi magister (S-2) dikelola oleh Sekolah Pascasarjana (SPS) UHAMKA dan memiliki 6 program studi. Sebagai PTM yang besar, UHAMKA memiliki visi “universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial”. Dalam menjalankan visi itu, UHAMKA menyusun misi, yakni (1) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyahan, (2) menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan prinsip belajar sepanjang hayat, (3) menyelenggarakan penelitian dengan prinsip kebebasan berpikir ilmiah dalam skala nasional dan internasional, (4) menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan prinsip kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, (5) mengembangkan jiwa kewirausahaan dalam berbagai

bidang ilmu, teknologi dan seni untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dan (6) menyiapkan sumber daya insani yang berkarakter, cerdas, kreatif, dan kompetitif dalam skala nasional dan internasional. UHAMKA berdiri bukan tanpa tujuan. Selain bertindak sebagai kepanjangan tangan Muhammadiyah dalam dakwah pendidikan, UHAMKA juga memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut (1) menyiapkan intelektual yang beriman dan bertakwa pada Allah SWT, berakhlak mulia, percaya pada diri sendiri serta dapat beramal sesuai dengan bidang ilmu dengan ikhlas demi terwujudnya masyarakat utama yang diridhai oleh Allah SWT, (2) mengembangkan dan menyebarluaskan berbagai ilmu pengetahuan serta pemanfaatannya untuk memajukan Islam dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, (3) menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif dalam berbagai bidang yang berjiwa wirausaha, (4) menyiapkan kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa dalam rangka mewujudkan cita-cita Muhammadiyah sebagai penggerak dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, dan (5) UHAMKA sebagai pusat unggulan gerakan dakwah Muhammadiyah. UHAMKA menjadi salah satu pusat keunggulan Muhammadiyah. Dalam proses perkuliahan, UHAMKA mendidik para mahasiswa agar menjadi pribadi yang cerdas spiritual. UHAMKA ingin melahirkan generasi intelek yang berakhlak, taat mengamalkan ajaran agama, rajin beribadah, berhati nurani, dan layak menjadi teladan. UHAMKA juga berupaya untuk mencetak alumni yang cerdas intelektual, yakni smart, kreatif, inovatif, objektif, tangkas dan menjadi solusi bagi masyarakat. UHAMKA mendorong para peserta didik untuk menjadi sosok yang cerdas secara emosional, yaitu sadar akan diri sendiri, suka memberi daripada menerima, berempati, bersemangat untuk berprestasi dan pandai bersinergi. Dari empat kecerdasan itu, UHAMKA menyempurnakan mahasiswanya dengan bekal cerdas sosial. Cerdas sosial ialah bermanfaat bagi lingkungan, toleran, menghargai orang lain, gemar bersilaturahmi, merasa menjadi bagian tak terpisahkan dari lingkungan sosial dan merasa bertanggung jawab menjadi elemen persyarikatan Muhammadiyah.[] Nisa Pujiana

Edisi Maret-April 2018

Warta PTM 17

Profil dosen

Drs. Rustamadji, M.Si. http://www.stkipmuhsorong.ac.id

Drs. Rustamadji, M.Si.:

D

Salurkan Kasih Muhammadiyah di Tanah Papua

rs. Rustamadji, M.Si., lelaki berusia 61 tahun, bukan penduduk asli Papua, tetapi hatinya sudah 46 tahun terpaut pada tanah yang memiliki alam indah nan cantik itu. Siapa sangka, lelaki yang lahir dari kedua orangtua asli Purwokerto, Jawa Tengah, kini menjadi pembesar salah satu perguruan tinggi di tanah Papua. Rustam, begitu sapaan akrabnya, lahir di Pontianak pada 1 November 1956. Rustam sempat menghabiskan masa kecilnya di Pontianak, lalu berpindah ke Purwokerto pada 1963, kemudian berpindah lagi ke Papua pada 1972 dan menetap hingga kini. Rustam mengawali pendidikan tingginya di Universitas Cenderawasih Jayapura di program studi Diploma Matematika pada 1980. Lalu, pada 1985, Rustam berhasil meraih gelar sarjana muda STIA Al Amin Sorong (sekarang Universitas Muhammadiyah Sorong) dan kemudian gelar sarjana di kampus yang sama pada 1988. Tak henti di situ, Rustam melanjutkan studi dengan mengambil konsentrasi Diploma Matematika di Universitas Terbuka

18 Warta PTM

Edisi Maret-April 2018

pada 1992. Kemudian naik satu tingkat, Rustam berhasil menyandang gelar magister di Universitas Satyagama pada 2009. Tetap lahap akan ilmu, saat ini Rustam menjadi kandidat doktor di Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Mengawali riwayat karier sebagai tenaga pendidik, pada 1980, Rustam mengajar di SMA Jayapura. Kemudian, pada 1981, ia mengajar di SMP dan SMA Muhammadiyah Sorong. Terbukti akan kepiawaiannya dalam mengajar, Rustam diamanahi untuk mengajar di STIA Al Amin Sorong pada 19882005. Sejak tahun 2004 sampai sekarang, Rustam dipercaya menjadi Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sorong. Terbukti, di bawah pimpinan Rustam, STKIP Muhammadiyah Sorong menjadi perguruan tinggi yang diminati dan dipercayai penuh oleh masyarakat. Atas segala usaha Rustam bersama rekan-rekannya, STKIP Muhammadiyah Sorong yang baru berusia 13 tahun ini berhasil menduduki peringkat 1 dari

Gedung STKIP Muhamadiyah Sorong. Kegiatan Drs. Rustamadji, M.Si. sebagai pemateri Leadership Training. Penyematan tanda peserta MATRAS Calon Mahasisw baru. Ketua STKIP M Sorong bersama GM PT Pertamini Persero RU VII Kasim. http://www.stkipmuhsorong.ac.id

65 PTN dan PTS wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, sebagaimana data Kemenristekdikti yang diumumkan pada 17 Agustus 2017 silam. STKIP Muhammadiyah Sorong sempat merasakan lika-liku dinamika perguruan tinggi baru. Pada 2004, proses perkuliahan di STKIP Muhammadiyah Sorong menumpang di perguruan Muhammadiyah yang di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA. Ketika sore menjelang, ruangan di bangunan itu disulap menjadi tempat perkuliahan. Kala itu, Rustam sebagai pemimpin yang visioner mulai berpikir untuk keluar dari bangunan perguruan Muhammadiyah dan membangun gedung baru. Berawal dari tahun 2007, Rustam mulai membeli beberapa bidang tanah untuk mendirikan kampus STKIP Muhammadiyah Sorong. Perjalanannya tidak selalu mulus, Rustam acap kali menerima cibiran dan cemoohan tentang mimpi tinggi untuk membangun kampus di kawasan yang saat itu masih merupakan daerah rawa-rawa. Namun, keteguhan hati dan niatnya tak mampu digoyahkan oleh apa pun, Rustam terus bergerak maju tanpa mengindahkan cibiran itu. Berhasil mematahkan cibiran dan cemoohan, kini Rustam membuktikan bahwa STKIP Muhammadiyah Sorong memiliki banyak keunggulan. STKIP Muhammadiyah Sorong menjadi satu-satunya dari 90 perguruan tinggi di 4 provinsi Indonesia Timur yang masuk klaster madya dan

menerima pembiayaan penelitian dari pemerintah. Tak hanya itu, sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), STKIP Muhammadiyah Sorong menjadi satu-satunya di luar Pulau Jawa, yang dipercayai untuk menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Rustam juga berhasil membuat STKIP Muhammadiyah Sorong dipercaya oleh UNICEF untuk menjadi mitra kerja sama dalam proyek “Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat”. Prestasi lainnya yang membanggakan sivitas STKIP Muhammadiyah Sorong adalah bahwa Rustam dan seluruh sivitas akademikanya berhasil membuat semua program studinya berakreditasi “B”. Bahkan, beberapa waktu yang lalu, Rustam telah mengurus pemberkasan untuk keperluan perubahan status STKIP Muhammadiyah Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Satu hal yang jadi motivasi Rustam, ia ingin membuktikan dan menunjukkan bahwa tanah Papua yang selalu dipandang sebelah mata itu bisa menjadi jaya seperti halnya Pulau Jawa. Rustam melalui STKIP Muhammadiyah Sorong telah menyediakan tempat belajar untuk putra-putri Indonesia Timur. Melalui usahanya pula, masyarakat Papua yang mayoritas beragama nasrani bisa menerima cinta kasih dari Muhammadiyah. Akhirnya, Rustam berbangga, karena slogan “Muhammadiyah untuk semua” terbukti nyata adanya.[] Nisa Pujiana Edisi Maret-April 2018

Warta PTM 19

Kinerja Koordinasi Nasional Bidang Kebijakan Keuangan dan SDM di Sidoarjo (9-11/3/18). Universitas Muhammadiyah Sidorajo menjadi penyelenggara kegiatan yang bertema “Penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan dan SDM PTM Menuju Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang Unggul, Berdaya Saing dan Berkemajuan”. Majelis Diktilitbang juga berencana mengadakan pelatihan-pelatihan di PTM untuk mengimplementasikan isi buku tentang manajemen kuangan ini. Dengan pelatihan-pelatihan ini, realisasi peningkatan tata kelola keuangan PTM akan terwujud nyata. Sementara itu, buku Pedoman Keprotokolan menata tata acara Prof. Achmad Jainuri, Ph.D. (kiri) dan Dr. Hardo Basuki, M.Soc.Sc, Akt. (kanan)Caption: Prof. Achmad Jainuri, Ph.D. (kiri) dan Dr. dalam kegiatan-kegiatan resmi Hardo Basuki, M.Soc.Sc, Akt. (kanan) dalam acara Rakornas Bidang Kebijakan Keuangan dan SDM di Sidoarjo (9-11/3/18). PTM. Tata acara ini menyangkut susunan acara, pembawa acara, pihak-pihak yang terlibat dalam acara, pakaian, ucapan, perilaku, tempat, warkat dan seterusnya. Semua ini dimaksudkan agar Pada awal 2018, Majelis Diktilitbang PP Muhammaacara-acara resmi PTM berjalan “tertib, aman dan lancar diyah telah menerbitkan dua buku baru, yaitu Panduan sesuai dengan rangkaian acara yang telah ditetapkan”. Sistem Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi MuhammaBuku ini menyebut tujuh belas kegiatan yang biasa diyah dan Pedoman Keprotokolan Perguruan Tinggi Muhamdilaksanakan PTM dan perlu keprotokolan yang bagus. madiyah. Seturut Prof. Lincolin Arsyad, M.Sc., Ph.D. Kegiatan-kegiatan ini antara lain adalah pelantikan rektor/ dalam pengantarnya, buku pertama dimaksudkan untuk ketua/direktur PTM; pelantikan wakil-wakil rektor/ketua/ “meningkatkan tata kelola keuangan PTM agar transdirektur, dekan/wakil dekan, direktur pascasarjana; piparan, akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi dato milad; wisuda; sumpah dokter; kerja sama dalam neyang berlaku di Indonesia”. Buku kedua “diharapkan geri; kerja sama luar negeri; workshop; bimtek; dan FGD. mengurangi atau bahkan meniadakan perbedaan standar Dengan pengelolaan keuangan dan penataan keprodalam pelaksanaan upacara-upacara di lingkungan PTM” tokolan ini, diharapkan PTM makin bermutu dan berkekarena Majelis Diktilitbang “menerima banyak laporan majuan.[] AP akan ketidakseragaman pelaksanaan upacara di lingkungan PTM”. Proses penyusunan buku Panduan Sistem Pengelolaan Keuangan memakan waktu dan melibatkan sejumlah pihak. Waktu penyusunannya hampir setahun dengan melibatkan Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Asosiasi Program Studi Akuntansi (APSA) PTM dan Dr. Suryo Pratolo, M.Si., Ak., CA.,AAP-A. dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Suryo Pratolo merupakan pemilik awal dari hak cipta buku. Terkait dengan penataan pengelolaan keuangan Buku Panduan Sistem Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah PTM, Majelis Diktilitbang telah melaksanakan Rapat dan Pedoman Keprotokolan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Menata Keuangan & Keprotokolan PTM

20 Warta PTM

Edisi Maret-April 2018

Prof. Lincolin Arsyad, M.Sc., Ph.D. (kiri) dan Prof. Abid Khan (kanan) menandatangani MOU di Monash University, Clayton Campus, Jumat (16/2/18).

PTM Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi di Melbourne Sebanyak 31 orang delegasi dari Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah melakukan kunjungan kerja sama ke Holmesglen Institute, Monash University, dan Victoria University. Muhibah ini berlangsung pada 11-18 Februari 2018 dan diakhiri dengan mengunjungi lahan yang telah dibeli persyarikatan untuk sekolah Muhammadiyah seluas 10 hektare di daerah Narre Warren East, Melbourne. Dalam kunjungan ke Holmesglen di Kampus Chadstone dan Murabbin, Melbourne, Senin (12/2), delegasi yang dipimpin Ketua Majelis Diktilitbang Prof. Lincolin Arsyad, M.Sc., Ph.D., Pof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. dan Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D. diterima oleh Chief Executive Mary Faraone dan Direktur Eksekutif David Saunders, dan staf lainnya. Kunjungan ini sebagai tindak lanjut kunjungan pimpinan Holmesglen ke Jakarta beberapa bulan lalu. Sebelumnya, sudah ada PTM yang melaksanakan kerja sama dengan Holmesglen, yakni UM Tangerang. Dalam sambutannya, Prof, Lincolin menyampaikan, bagi PTM kerja sama ini penting

karena banyak PTM memiliki banyak prodi terkait dengan vokasi, yang menjadi fokus Holmesglen. “Yang penting, kunjungan ini harus ada inplementasinya," ujar Prof Lincolin. Delegasi PTM, selain menandatangani MOU dengan Holmesglen Institute, juga menjalin kerja sama dengan Victoria University dan Monash University. Ditandatangani MOU antara Majelis Diktilitbang dan pimpinan 19 PTM dengan Victoria University, yang diwakili Deputy Vice Chancellor Victoria University Rhonda Hawkins. Dalam MOU ini disepakati lingkup kerja sama, antara lain pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen (staff exchange), dan joint publication. Penandatangan MOU juga dilakukan dengan Monash University di Clayton Campus, yang diwakili oleh Deputy Vice-Chancellor and Vice President-Global Engagement Monash University Prof. Abid Khan, Jumat (16/2/18).[] ESH

Edisi Maret-April 2018

Warta PTM 21

Kinerja

Delegasi Majelis Diktilitbang dan PTM meninjau lahan milik Muhammadiyah di Narre Warren East, Melbourne, Australia (18/2/18).

Muhammadiyah Akan Rintis Sekolah di Australia Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. Haedar Nashir, M.Si., para pimpinan Majelis Diktilitbang, dan pimpinan 18 PTM meninjau lahan seluas 10 hektare yang baru dibeli PP Muhammadiyah di Narre Warren East, tepatnya di 585 Belgrave Hallam Road, Melbourne. Di tengah lahan itu berdiri sebuah bangunan kukuh. Untuk menyambut kunjungan delegasi Muhammadiyah ini, masyarakat Muslim Indonesia yang tengah merampungkan studi di Australia mengadakan barbeque. Di sini, mereka saling beramahtamah. Lahan yang dibeli secara gotong-royong oleh perguruan tinggi-perguruan tinggi Muhammadiyah itu menjadi rintisan bagi sekolah Muhammadiyah di negeri Kanguru. Sekolahnya akan diberi nama Muhammadiyah Australia Islamic School (MAIS). Seperti sekolah-sekolah Muhammadiyah di tanah air, rencananya sekolah tersebut terbuka bagi siapa pun, tidak eksklusif bagi umat Islam. Lampu hijau sudah diberikan oleh pemerintah Australia, khususnya pemerintahan lokal. Setelah perizinan selesai, insya Allah pembangunannya pun dimulai.

22 Warta PTM

Edisi Maret-April 2018

Pengelolaan MAIS ini ditangani PCIM Australia yang diketuai Hamim Jufri dan Muhammad Edward, yang sudah bermukim di Melbourne selama belasan tahuh. Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Prof. Lincolin Arsyad, M.Sc., Ph.D. menyampaikan rasa harunya karena Muhammadiyah, yang didukung PTM, dapat membeli lahan di Melbourne tersebut. “Jika Muhammadiyah memilki lahan luas di Indonesia, itu hal yang biasa. Namun jika Muhammadiyah memiliki lahan yang luas di Australia, hal ini membuat kita bangga dan selalu bersyukur,� tutur Prof. Lincolin yang didampingi oleh tiga pimpinan Majelis Diktilitbang, yakni Pof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., Dr. Sudarnoto A. Hakim, M.A. dan Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D. Kunjungan ke lahan Muhammadiyah di Melbourne merupakan bagian akhir dari rangkaian acara PTM Leaders Visit Australia 2018. Para pimpinan PTM menandatangani nota kerja sama dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi ternama di Australia. Kerja sama internasional PTM ini merupakan realisasi amanat Muktamar Muhammadiyah ke-47 pada 2015 di Makassar.[] ESH

INAUGURASI

Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. (nomor dua dari kiri, Prof. Dr. M. Noor Rochman Hadjam, S.U. (paling kanan), dan Rodja Abdul Natsir, S.H., M.Pd. (paling kiri) dalam acara Pelantikan Rektor IKIP Muhammadiyah Maumere Periode 2017-2021 (16/2/18).

Pelantikan Rektor IKIP Muhammadiyah Maumere Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Maumere melangsungkan dua acara besar dalam waktu dua hari berturut-turut, yakni Pelantikan Rektor IKIP Muhammadiyah Maumere Periode 2017-2021 (16/2/18) dan Wisuda Program Sarjana pertama (17/2/18). Rodja Abdul Natsir, S.H., M.Pd. dilantik sebagai Rektor IKIP Muhammadiyah Maumere untuk kedua kalinya. Pelantikannya dilakukan oleh Wakil Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Prof. Dr. M. Noor Rochman Hadjam, S.U. Acara ini dihadiri juga oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., yang pernah menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, dan Prof. Dr. Sandi Maryanto, M.Pd. (rektor Universitas Muhammadiyah Kupang tahun 2009-2013 dan 2013-2017), selain tamu-tamu undangan lainnya. Pada keesokan harinya, dilangsungkan acara Wisuda Program Sarjana. Wisuda ini diikuti oleh 216 orang sarjana. Ini merupakan wisuda pertama IKIP Muhammadiyah Maumere sejak berdirinya.

Prof. M. Noor Rochman Hadjam dalam sambutan wisuda menyampaikan, “Alumni IKIP Muhammadiyah Maumere diharapkan bergabung dengan alumni PTM lain untuk melakukan atau membuat networking. Yang berkeinginan untuk melanjutkan S-2, silakan mendaftar di PTM yang ada Program S-2-nya sesuai dengan bidangnya. Jangan lelah untuk belajar dan memperluas wawasan utk menghadapi tuntutan dlm dunia pendidikan.” “Secara fisik wisudawan dan wisudawati telah lepas dari IKIP Muhammadiyah Maumere, tetapi secara emosional tetap menjadi bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah dan IKIP Muhammadiyah Maumere. Jaga nama baik, pribadi maupun Pesyarikatan dan almamater. Jadilah suri teladan di masyarakat dan dunia pendidikan,” pesan Prof. Noor Rochman kepada para wisudawan dan wisudawati. Kegiatan wisuda perdana dan pelantikan rektor ini menjadi tonggak bersejarah bagi IKIP Muhammadiyah Maumere untuk lebih maju dan berkembang.[] AP

Edisi Maret-April 2018

Warta PTM 23

INAUGURASI Komulatif (IPK) tertinggi 3,86 diperoleh Neng Hepi Sondari dari Program Studi Ners. Ahmad Qonit menambahkan, UMTAS sebagai universitas telah memasuki usia keempat. Pada 14 Oktober 2015, terbitlah SK Kemenristekdikti yang mengesahkan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Tasikmalaya. Di usia muda ini, UMTAS telah menorehkan banyak prestasi yang patut dibanggakan. Prestasi-prestasi tersebut antara lain seluruh empat prodi di Fakultas Ilmu Kesehatan, yaitu Ners, S-1 Keperawatan, D-3 Keperawatan dan D-3 Kebidanan, telah mePara pimpinan UM Tasikmalaya dalam acara wisuda dan pelantikan. lakukan akreditasi LAM-PTKes dan mendapatkan peringkat “B”. Kemudian, tiga dari 86 dosennya Wisuda & Pelantikan UM Tasikmalaya telah bergelar doktor, dan tujuh orang dosen lainnya sedang menempuh studi S-3 di Malaysia, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Negeri Sebelas Maret. Dalam acara wisuda dan pelantikan di Graha UniPrestasi lainnya adalah peningkatan raihan dana verstas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS), Rekhibah penelitian dan pengabdian kepada masyarator UMTAS Dr. Ahmad Qonit AD, M.A. berharap para kat dari Kemenristekdikti melalui Kopertis Wilayah IV. wisudawan/wisudawati untuk membangun jejaring Jumlah proposal yang lolos dan dibiayai oleh Kemenalumni dalam organisasi Ikatan Alumni (IKA) UMTAS ristekdikti tahun ini sebanyak 25, sedangkan tahun se(15/2/18). IKA UMTAS diharapkan dapat turut membebelumnya hanya 14 proposal. Peningkatan ini mendusarkan UMTAS dan mengintegrasikan gerak langkah dukkan UMTAS di peringkat ke-15 dari 478 perguruan bersama. tinggi swasta di Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan “Untuk mempercepat proses belajar di masyaraBanten dalam hal raihan dana hibah. kat sekaligus mengintegrasikan gerak langkah guna Selain itu, UMTAS juga telah menjalin kerja sama membawa nama baik universitas, kami berharap widengan institusi-institusi di dalam dan luar negeri. ITB, sudawan/wisudawati dapat bergabung dengan Ikatan UPI, UGM dan UIN Sunan Gunug Jati Bandung adalah Keluarga Alumni UMTAS yang berada di hampir selubeberapa kampus mitra kerja UMTAS di dalam negeri. ruh wilayah Indonesia. Dengan aktif dalam IKA UMInstitusi-institusi luar negeri yang menjadi mitra kerja TAS, wisudawan/wisudawati akan terus menjaga tersama di antaranya National Taipei University of Nursambungnya tali silahturahim antaralumni dan antara sing and Healht Sciences (NTUNHS), Taipei Medical alumni dan UMTAS, serta dapat ikut bersama-sama University Taiwan, Univertitas Krungtep Tailan, UISZA berperan serta dalam membesarkan UMTAS,” kata AhMalaysia dan Taiwan Aliansi University.[] AGP mad Qonit dalam sambutannya. Wisuda dan pelantikan ini diikuti oleh 277 wisudawan/wisudawati, dan 58 orang (20,9%) di antaranya memperoleh predikat cumlaude. Indeks Prestasi

Membangun Jejaring Alumni

24 Warta PTM

Edisi Maret-April 2018

Kronik

Konvensi Kampus XIV dan Temu Tahunan XX FRI yang diselenggarakan di Universitas Hasanuddin pada 15-16 Februari 2018.

Enam Rekomendasi Forum Rektor Indonesia Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) 2017 Prof. Dr. Suyatno, M.Pd., yang juga Rektor UHAMKA dan Bendahara Umum PP Muhammadiyah, menyampaikan enam rekomendasi dan pernyataan sikap FRI. Rekomendasi dan pernyataan sikap ini merupakan hasil Konvensi Kampus XIV dan Temu Tahunan XX FRI yang diselenggarakan di Universitas Hasanuddin pada 15-16 Februari 2018. Hasil Konvensi ini ditandatangani oleh Prof. Dr. Suyatno, M.Pd., Prof. Ketua Dewan Pertimbangan FRI 2017 Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., Wakil Ketua FRI 2017 Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.S., Ketua FRI 2018 Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., dan Wakil Ketua FRI 2018 Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.S., M.Sc. Konvensi Kampus XIV dan Temu Tahunan XX FRI ini dihadiri dan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak. juga hadir bersama 527 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Rekomendasi dan pernyataan sikap pertama adalah mendorong perguruan tinggi untuk melakukan riset dan inovasi dalam rangka menyokong sektor ekonomi dan daya saing bangsa.

Kedua, FRI mendorong Kemenristekdikti untuk melakukan debirokratisasi kelembagaan dan deregulasi perizinan prodi baru, serta terobosan baru untuk menjawab tantangan disrupsi dan revolusi industri 4.0. Ketiga, FRI meminta pemerintah untuk menyusun dan menetapkan kebijakan yang mendorong pihak industri guna bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam melakukan riset dan inovasi yang berdampak bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, semua institusi, khususnya perguruan tinggi, mengambil langkah dan strategi untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima, FRI meminta DRP, DPD, pemerintah dan MPR untuk menyusun haluan negara secara bersama-sama guna mengembalikan kedaulatan rakyat demi kesejahteraan dan pembangunan nasional yang berkeadilan sosial. Keenam, FRI menetapkan kelompok-kelompok kerja (pokja), antara lain (a) Pokja Pembangunan Ekonomi Nasional, (b) Pokja Penguatan Demokrasi Pancasila, (c) Pokja Pendidikan Tinggi Berdaya Saing, (d) Pokja Kepemimpinan Nasional Cerdas dan Berkarakter, dan (e) Pokja Ketahanan Pangan.[] AGP

Edisi Maret-April 2018

Warta PTM 25

kronik

Indra Gunawan (paling kiri), Wisnu (nomor dua dari kiri) dan para dosen UM Banjarmasin dalam acara sosialisasi kuliah di Taiwan (15/2/18).

Meraih Beasiswa di Taiwan Mahasiswa-mahasiswa PTM yang sedang kuliah di Taiwan melakukan sosialisasi di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dan Universitas Muhammadiyah Metro Lampung tentang hal-ihwal kuliah di perguruan tinggi-perguruan tinggi di Taiwan dan mendapatkan beasiswa (15/2/18). Indra Gunawan, dosen UM Tasikmalaya yang tengah kuliah S-2 di National Taipei University of Nursing and Healht Sciences (NTUNHS), dan Wisnu yang juga studi di NTUNHS, melakukan sosialisasi di UM Banjarmasin. Sementara itu, Endang Koni Suryaningsih, S.S.T., M.Sc., Ners-Mid., dosen Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) yang kuliah di NTUNHS, dan Wantoro, M.Kep., Ns., Sp.Kep. M.B., dosen UNISA juga yang sedang menempuh studi S-3 di Changgeng University, melakukannya di UM Metro. Indra Gunawan yang juga Kepala Sekolah PKBM Muhammadiyah Taiwan menjelaskan, “Sebenarnya untuk dapat masuk ke perguruan tinggi Taiwan, syaratnya cukup simpel. Tidak jauh beda dengan persyaratan masuk PTM di Indonesia, yaitu ijazah terakhir, transkip nilai, study plan dan dokumen pendukung lainnya, seperti curriculum vitae, sertifikat pelatihan, surat rekomendasi dan paspor. Memang semuanya harus dalam bahasa Inggris dan sudah dilegalisasi. Ada sejumlah persyaratan khusus yang harus disertakan, seperti sertifikat TOEFL ITP dengan skor minimal 500 untuk kuliah S-2 dan 520 untuk kuliah S-3 kalau 26 Warta PTM

Edisi Maret-April 2018

pengantar kuliahnya dalam bahasa Inggris. Kalau pengantar kuliahnya dalam bahasa Mandarin, calon mahasiswa harus memiliki sertifikat bahasa Mandarin minimal level 2.” Endang Koni Suryaningsih mengatakan, “Pemerintah Taiwan menyediakan lima jenis beasiswa yang bisa diikuti oleh calon mahasiswa internasional, di antaranya: ICDF (International Cooperation Development Funding), MOE (Ministry of Education), MOFA (Ministry of Foreign Affairs), HES (Huayu Enrichment Scholarship) dan MOST (Ministry of Science and Technology).” Semua persyaratan kuliah umumnya dikirim langsung via email ke kampus yang dituju. Setelah dinyatakan diterima oleh kampus di Taiwan, barulah calon mahasiswa mencari beasiswa. Upaya untuk memfasilitasi para alumni dan dosen PTM guna studi di Taiwan telah dilakukan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dan pimpinan-pimpinan PTM. Majelis Diktilitbang dan pimpinan-pimpinan PTM pada akhir 2017 telah berkunjung ke sejumlah universitas di Taiwan dan menandatangani MOU. Upaya tersebut dikuatkan dengan acara sosialisasi di UM Banjarmasin dan UM Metro ini. Mahasiswa-mahasiswa di kedua PTM tersebut mengikuti acara ini dengan antusias.[] AGP

Delegasi Unimus, PWM Jawa Tengah dan kepala sekolah SMA/ SMK Muhammadiyah di depan Konsulat RI di Songkla Thailand (5/2/18).

Konsulat RI Dukung Kerja Sama

Unimus dengan Thailand Konsulat Republik Indonesia di Songkla Thailand, Triyogo Jatmiko menyambut baik kerja sama antara Universitas Muhammadyah Semarang (Unimus) dan Hatyai University, Prince Songhkla University serta Vocational School of Hatyai Thailand. Triyogo menyampaikan, Indonesia memang menjadi negara tujuan pendidikan favorit bagi warga Thailand. Setiap tahun, warga negara Gajah Putih yang mengajukan visa belajar ke Indonesia terus bertambah jumlahnya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Konsulat RI saat menerima Wakil Rektor I Unimus Dr Sri Darmawati, M.Si., Direktur International Relation Ofice (IRO) Unimus Muhammad Yusuf, Ph.D., dan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jateng Dr. Rozihan, S.H., M.Ag. yang memimpin rombongan kepala sekolah 26 SMA/SMK Muhammadiyah dan Swasta Jawa Tengah peserta short course kependidikan di Songkla Thailand (5/2/18). “Kerja sama dengan lembaga pendidikan di Thailand sebagai langkah strategis untuk jejaring internasional bagi Unimus dan sekolah peserta short course serta dalam rangka menawarkan pendidikan Indonesia ke masyarakat Thailand,” papar Dr. Sri Darmawati, M.Si. Didampingi dua vice consul-nya, yaitu Reno Dwi

Hapsari dan Rendy Hadiputra Hadi, Konsulat RI Triyogo Jatmiko menyampaikan akan siap membantu perguruan tinggi di Indonesia, termasuk yang ingin melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi di Thailand. Triyogo juga membantu para dosen, mahasiswa, atau siswa Indonesia yang ingin melakukan studi lanjut, praktik lapangan, magang dan program pendidikan lainnya di Thailand. “Melalui jalinan kerja sama dengan lembaga pendidikan di Thailand, nantinya diharapkan sasaran program dapat tercapai dan mutu pendidikan di Indonesia, termasuk di Unimus dan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Jawa Tengah, menjadi lebih berkualitas,” ujar Triyogo. “Pembuatan MOU kerja sama dengan lembaga pendidikan di Thailand harus dibuat sejelas mungkin dan detail, sehingga dosen, siswa, atau mahasiswa Indonesia dapat menjalankan program pendidikan dengan baik dan lancar. Termasuk memperhatikan soal asuransi dan hal lain yang penting demi kenyamanan, kelancaran, dan keamanan menjalanakan program yang diinginkan,” pungkas Kosulat RI di Thailand itu. []

Edisi Maret-April 2018

Warta PTM 27

kronik Universitas Muhammadiyah Palembang akan melaksanakan reakreditasi pada awal 2019 dan menargetkan raihan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dengan peredikat “A”. Maka, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) dan pendampingan khusus kepada pimpinan dan tim AIPT UM Palembang dalam rangka menuju AIPT predikat A. Acara ini bertempat di Aula Kantor Pusat Administrasi UM Palembang (3-4/3/18). Kegiatan ini merupakan bagian dari program Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dalam mendorong UM Palembang yang telah memiliki nilai AIPT mendekati “A”. Institusi UM PaProf. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. (duduk nomor lima dari kanan) bersama Task Force AIPT UM Palembang. lembang sendiri diakreditasi AIPT terakhir pada 2014 dengan meraih nilai 312, hanya kurang sedikit lagi untuk meraih predikat “A”. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. dan Dr. Suliswiyadi, M.A., serta Mujuga dukungan dari perguruan tinggi Muhammadiyah nawar Khalil, M.Si., menjadi narasumber dan tim pen(PTM) yang sudah meraih AIPT predikat “A”, seperti dampingan dari Majelis Diktilitbang PP MuhammaUM Yogyakarta, UHAMKA, UAD, UM Surakarta, dan diyah dalam kegiatan tersebut. UM Malang serta Majelis Dikti PP Muhammadiyah, Dalam sambutannya, Rektor M Palembang Dr. karena tim yang solid dan bekerja dengan melibatkan Abid Djazuli, S.E., M.M., mengatakan, sudah hampir semua stakeholder akan membuahkan hasil yang baik. selama 6 bulan terakhir ini, tim AIPT UM Palembang “Majelis Diktilitbang menargetkan UM Palemmenyiapkan borang dan dokumen pendukung untuk bang menjadi salah satu PTM yang pertama meraih menuju status AIPT dengan peringkat “A”. Bimtek dan AIPT predikat ‘A’ di luar pulau Jawa," ungkap Prof. pendampingan ini dilakukan untuk persiapan data Edy Suandi Hamid. dukung dari isi borang dan evaluasi, serta melengkapi Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) periode semua dokumen dan pembenahan dokumen borang 2006-2014 ini juga menambahkan, masyarakat sekarang yang belum lengkap. sudah melihat AIPT untuk masuk di perguruan tinggi, Lebih lanjut Dr. Abid Djazuli menambahkan, karena AIPT juga menjadikan sebuah perguruan tinggi sumber daya manusia yang dimiliki UM Palembang (PT) terlihat bagus di masyarakat. Karena standar akresudah mengalami peningkatan dengan memiliki dosen ditasi yang dibuat BAN PT sudah paling komprehensif, bergelar doktor sebanyak 49 dosen dan mempunyai 2 sehingga penjaminan mutu harus dilakukan secara teguru besar. Dengan potensi ini, UM Palembang oprus-menerus dan komprehensif dalam mendukung PT timis bisa meraih AIPT peringkat “A”. Persiapan borang untuk maju dan lebih baik. Oleh karena itu, pendamAIPT-nya sudah 90%, dan pendampingan ini dilaksapingan dan bimtek ini berupa bedah borang dan cek isi nakan dalam rangka melengkapi kelengkapan yang dokumen pendukung dalam rangka mendukung UM masih kurang. Palembang meraih AIPT predikat “A” pada 2019.[] ESH Pada kesempatan yang sama, Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. mengungkapkan, UM Palembang harus melibatkan semua potensi yang dimilikinya dan

Bimtek AIPT Menuju Akreditasi “A” di UM Palembang

28 Warta PTM

Edisi Maret-April 2018

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, S.H. menyampaikan materi dalam diskusi di Aula FH UMSB (12/2/18).

Jihad Melawan Korupsi Sebagai upaya pengembangan dan pembentukan kepribadian antikorupsi masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (FH UMSB) menggelar kuliah umum, diskusi publik, bedah buku dan peresmian Surau Anti Korupsi (SAKO) di Aula FH UMSB, Senin (12/2/18). Dua narasumber hadir pada acara diskusi yang bertema “Jihad Melawan Korupsi”. Kedua narasumber tersebut adalah Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, S.H. dan Ketua Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. Masyarakat umum, organisasi dan kelembagaan masyarakat hadir dalam diskusi tersebut. Hadir pula Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Bukittinggi, delegasi dari pengadilan, pihak kepolisian, pegiat antikorupsi di Sumatera Barat, para dosen dan mahasiswa UMSB. Acara ini juga menjadi ajang promosi UMSB kepada masyarakat luas. Sehingga, panitianya mengundang pula pengurus-pengurus OSIS SLTA di Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Bukittinggi, Agam dan Payakumbuh. Dekan Fakultas Hukum UMSB Sukmareni, S.H., M.H. sangat mengapresiasi acara tersebut. Menurutnya, menjadi kebanggaan tersendiri bagi FH

UMSB, karena acara yang dirangkai dengan bedah buku BW Menggugat: Kriminalisasi Membungkam Suara Rakyat ini dihadiri langsung oleh sosok-sosok terpenting KPK. “Kami sangat bangga mengadakan acara ini, karena bisa menghadirkan orang KPK untuk bertatap muka, diskusi dan sharing dengan para tamu undangan,” kata Sukmareni. Sementara itu, Ketua Lembaga Hukum dan Anti-Korupsi (LUHAK) FH UMSB Wendra Yunaldi, SH., M.H. mengatakan bahwa yang menjadi dasar pemikiran dalam menggarap acara tersebut adalah program kajian ilmiah rutin FH UMSB untuk mahasiswa. Disampaikan pula, FH UMSB sudah terlibat aktif dalam kegiatan antikorupsi yang bekerja sama dengan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Asosiasi Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) dan pegiat antikorupsi Sumatera Barat. “Ini salah satu program LUHAK FH UMSB, yang bekerja sama dengan KPK RI dan pegiat antikorupsi Sumatera Barat, di antaranya Pusako (Unand), Gebrak (UNP), Bhakti (UBH), Integritas dan LBK Pers serta penelitian dan penulisan tentang korupsi,” ujar Wendra.[] AP

Edisi Maret-April 2018

Warta PTM 29

kronik

Para mahasiswa UMJ dan Singapore Polytechnic serta Rektor dan dosen-dosen UMJ usai acara pembukaan LeX di Aula Pascasarjana UMJ, Senin (19/3/18).

Para Mahasiswa UMJ & Singapore Polytechnic Terjun Bareng Ke Masyakarat Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) bekerja sama dengan Singapore Polytechnic (SP) menyelenggarakan Program Learning Express (LeX). Program LeX UMJ-SP ini baru pertama kali dilakukan, dan UMJ diwakili oleh Fakultas Agama Islam. SP mengirimkan 25 mahasiswa, dan FAI UMJ menyiapkan 25 mahasiswa juga untuk mendampingi mereka. Program LeX ini berbentuk community development di Desa Tegal Waru, Bogor, yang merupakan desa pembuat kerajinan tangan. Di sana, para mahasiswa SP dan UMJ belajar membuat kerajinan tangan pada warga masyarakat setempat. Mahasiswa-mahasiswa SP dan UMJ tinggal di rumah penduduk desa ini selama empat hari. Mereka berbaur dengan masyarakat. Kemudian, mereka kembali ke kampus UMJ untuk mendiskusikan hasil observasinya dan melakukan design thinking (DT) dan Empathy Study bersama. Selama program ini berlangsung, para mahasiswa didampingi oleh tiga dosen pendamping dari SP dan empat dosen dari FAI UMJ, yaitu Suharsiwi, Rabiatul Adawiyah, Nur Hidayat, dan Saomi Rizqiyanto.

30 Warta PTM

Edisi Maret-April 2018

Acara pembukaan Program LeX dilakukan di Aula Pascasarjana UMJ, Senin (19/3/18) dan dibuka oleh Rektor UMJ Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. Syaiful menyambut baik kegiatan ini sebagai bagian dari pembelajaran bersama antara mahasiswa UMJ dan SP. Dekan FAI UMJ Rini Fatma Kartika, M.H. yang juga hadir dalam acara pembukaan tersebut menyampaikan, mahasiswa FAI UMJ sangat senang dalam mengikuti program ini. Dengan program LeX ini, mahasiswa belajar design thinking dari mahasiswa SP yang selama 12 hari berada di Jakarta. Rini menambahkan, melalui program ini mahasiswa saling mengisi dan melengkapi. Sementara itu, Kepala Kantor Urusan Internasional (KUI) UMJ, Endang Zakaria, menyampaikan, program LeX UMJ-SP ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat bersama antara mahasiswa kedua lembaga pendidikan tinggi ini. Aktivitas belajar membuat kerajinan tangan tidak didapatkan mahasiswa SP di Singapore.[] AP

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak. menyerahkan SK Fakultas Kedokteran UHAMKA kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. Haedar Nashir, M.Si. di Kampus UHAMKA, Senin (5/3/18).

UHAMKA & UAD Miliki Fakultas Kedokteran Baru Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA dan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menerima Surat Keputusan (SK) pendirian Fakultas Kedokteran dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. SK tersebut diserahkan oleh Menristekdikti Prof. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak. kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. Haedar Nashir, M.Si. di Kampus UHAMKA Jakarta, Senin (5/3/18). Sementara itu, SK pendirian Fakultas Kedokteran UAD diserahkan di Kampus UAD Yogyakarta, Kamis (22/3/18). Setelah menyerahkan SK, Prof. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak. memberikan kuliah umum di UHAMKA dan UAD. Di UAD, Mohammad Nasir menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan tinggi untuk menghadapi revolusi industri 4.0 sebagaimana temanya “Kebijakan Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0�. Fakultas Kedokteran UHAMKA merupakan Fakultas Kedokteran ke-83 di seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Di lingkungan PTM, FK UHAMKA dan UAD merupakan FK ke-11 dan 12.

Dengan perkataan lain, sudah 12 PTM memiliki FK yang mendidik mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi dokter. Proses pendirian FK ini memakan waktu yang lumayan lama dan membutuhkan banyak persyaratan. UHAMKA telah memulai proses pangajuan izin pendirian FK sejak 2014, empat tahun silam. Prosesnya pun berjenjang dan berliku. Sementara itu, persyaratannya mahal dan cukup banyak terutama menyangkut sarana dan prasarana laboratorium-laboratorium dan rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan menjadi tempat sarjana-sarjana kedokteran untuk meraih profesi dokter. Seleksi calon mahasiswa FK dan proses pendidikannya pun bersifat khusus. Sehingga, FK menjadi salah satu barometer kemajuan dan kualitas perguruan tinggi. Karenanya, FK UHAMKA dan UAD diharapkan bisa terus meningkatkan kemajuan dan kualitas dua PTM ini dalam rangka melaksanakan misi dakwah Muhammadiyah.[] AP

Edisi Maret-April 2018

Warta PTM 31

warta dari ptm

Realisasi Internasionalisasi Kampus

STIKes Muhammadiyah Kudus STIKes Muhammadiyah Kudus terus berupaya mewujudkan internationalisasi kampus. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan institusi luar negeri. Pada 30 Januari-3 Februari, STIKes Muhammadiyah Kudus melakukan kunjungan ke Korea Selatan. Ketua STIKes Muhammadiyah Kudus, Rusnoto S.K.M., M.Kes (E.Pid.) menyampaikan, kunjungan tersebut bertujuan untuk menguatkan komitmen peningkatan kualitas SDM. Dalam kegiatan itu, STIKes Muhammadiyah Kudus berkunjung ke Dong-A University, Busan University of Foreign Studies (BUSF), dan Woosuk University. Kunjungan tersebut difokuskan pada realisasi program international conference, publikasi jurnal, pertukaran mahasiswa dan peningkatan kemampuan bahasa Korea, serta penyelenggaraan cyber class dan penguatan teknologi informasi. Selain STIKes Muhammadiyah Kudus, PTM lain yang turut serta adalah UHAMKA, UM Palu, UM Jakarta, UM Luwuk, UM Palangkaraya, UM Purwokerto dan STIKes Muhammadiyah Gombong.

STISIP Muhammadiyah Sinjai Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai akan melebur dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Muhammadiyah Sinjai untuk berubah status menjadi Universitas Muhammadiyah Sinjai (UMSI). Rencana ini ditargetkan selesai pada 2019. Ditegaskan oleh Wakil Ketua Tim Pembentukan UMSI, Dr. Umar Tjongge, bahwa penyatuan dua kampus itu untuk memenuhi kebijakan pemerintah dan Kemenristekdikti. Panitia menyiapkan administrasi penggabungan dan menyiapkan prodi-prodi baru sebagai syarat terbentuknya universitas, yang harus memiliki minimal 10 prodi. Prodi yang seka-

32 Warta PTM

Edisi Maret-April 2018

rang dimiliki oleh STISIP Muhammadiyah meliputi prodi S-1 Administrasi Publik dan S-1 Pemerintah, dan sedang menunggu izin operasional S-1 Komunikasi. Sementara itu, STIP Muhammadiyah Sinjai mengelola prodi-prodi S-1 Agroteknologi, S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan, dan S-1 Peternakan. Untuk penambahannya, kedua PTM itu tengah mempersiapkan penambahan prodi baru, yaitu S-1 Teknik Planologi, S-1 Teknik Informatika, S-1 Agronomi, S-1 Hukum, S-1 Manajemen, dan S-1 Akuntansi.

STAI Muhammadiyah Tulungagung Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Tulungagung mengadakan workshop penulisan artikel ilmiah standar internasional dengan tema “Dalam Rangka Peningkatan Mutu E-Journal Menuju Jurnal Bereputasi Nasional dan Internasional�, Rabu (27/1/18). Kegiatan ini didorong oleh kesadaran STAI Muhammadiyah Tulungagung dalam menciptakan dan mendeseminasikan karya-karya ilmiah. Dalam workshop itu, peserta diberi pembekalan tentang penulisan jurnal yang tepat, baik jurnal tingkat nasional maupun internasional. Narasumber dalam kegiatan itu adalah Akhsanul In'am, Ph.D. dari Universitas Muhammaadiyah Malang. Workshop ini dibuka oleh Ketua STAI Muhammadiyah Tulungagung, Nurul Amin, M.Ag. Workshop tersebut diikuti oleh 70 orang peserta itu, tidak hanya berasal dari internal STAI Muhammadiyah Tulungagung saja, melainkan juga dari STAI Diponegoro Tulungagung, IAIN Tulungagung, dan para dosen dari perguruan tinggi-perguruan tinggi di Sampang, Sumenep, dan Ponorogo.

Realisasi Internasionalisasi Kampus

STT Muhammadiyah Cileungsi Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cileungsi menggelar sosialisasi Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) pada Sabtu (3/2/18) di aula kampus STTM Cileungsi. Acara yang dibuka langsung oleh Ketua STTM Ir. Firmansyah Azharul, M.T. ini diikuti oleh para peserta yang berasal dari dunia industri di sekitar Cileungsi. Kemudian terkait sosialisasi RIP dan Renstra, Ketua STTM Cileungsi dalam sambutannya menyampaikan bahwa perlu dibangunnya hubungan yang strategis antara dunia industri dan juga dunia kampus, dan STTM Cileungsi sudah memulai untuk melakukannya. Menurut Firmansyah, RIP dan Renstra ini disusun berdasarkan visi sekolah tinggi yang merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama tentang kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki.

STIK Muhammadiyah Pontianak Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan (STIK) Muhammadiyah Pontianak menggelar “Program Certified Wound Care Nurse” pada 18 Desember 20176 Januari 2018. Ketua panitia, Ns. Indah Dwi Rahayu, M.Kep. mengatakan bahwa kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi perawat-perawat nasional dan asing untuk mengembangkan potensinya. Harapannya, akan lahir perawat-perawat yang mahir serta sesuai dengan kode etik perawat. STIK Muhammadiyah Pontianak, seperti diketahui, bahwa salah satu program unggulan yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut adalah pelayanan penanganan luka. Oleh karenanya, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam penanganan luka sehingga terbentuklah tenaga yang profesional di bidangnya. Target dalam jangka panjangnya adalah pengadaan sertifikasi penanganan luka dengan menyesuaikan standar yang berlaku.

Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS) berhasil mendapatkan pendanaan penelitian dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kemenristekdikti dua kali berturut-turut. Disebutkan oleh Ketua Lembaga Peneliti-

an dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Dr. Mujiarto, S.T., M.T., UM Tasikmalaya yang baru berusia dua tahun ini selalu konsisten untuk menjalankan program penelitian dan pengabdian demi peningkatan kualitas institusi. Berawal dari tahun 2017, sebanyak 14 proposal penelitian telah lolos dan didanai oleh Kemenristekdikti. Tidak berhenti di situ, pada 2018, UM Tasikmalaya juga berhasil mendapatkan pendanaan untuk 25 proposal (31/1/18). Diterangkan Mujiarto, 25 proposal itu terdiri dari 2 proposal dengan skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT), 22 proposal dengan skema Penelitian Dosen Pemula (PDP), dan 1 dosen proposal Pengabdian kepada Masyarakat. Penelitian yang terus digaungkan oleh UM Tasikmalaya itu menghasilan luaran yang berupa artikel di jurnal nasional atau internasional, bahan ajar, HAKI, paten, dan lain-lainnya. Untuk mengasah kematangan dalam membuat artikel di jurnal, UM Tasikmalaya mengadakan agenda rutin di antaranya pembinaan, pelatihan dan klinik proposal. UM Tasikmalaya mengaku, upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan prestasi dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi UMTAS, yaitu unggul , Islami dan terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) pada 2035.

STKIP Muhammadiyah Sorong Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sorong menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang lolos seleksi pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat skema Program Kemitraan Masyarakat (PKM) di lingkup PTS Provinsi Papua Barat. Pencapaian tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya surat Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti Nomor 0045/ E3/LL/2018 tanggal 16 Januari 2018. Anang Triyoso, M.Pd., selaku Ketua LP3M STKIP Muhammadiyah Sorong, mengatakan, keberhasilan STKIP Muhammadiyah Sorong dalam hal itu merupakan buah dari usaha STKIPM Sorong yang selalu memperhatikan indikator-indikator penilaian yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti. Dalam prosesnya, STKIP Muhammadiyah Sorong memperhatikan betul paradigma baru yang dikeluarkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Ditjen Penguatan Risbang Kemenristekdikti, misalnya kegiatan pengabdian masyarakat yang harus memenuhi sifat problem solving, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (sustainable). Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, proposal-proposal para dosen STKIPM Sorong lolos

Edisi Maret-April 2018

Warta PTM 33

warta dari ptm seleksi, dan hal ini tentu menjadi kebanggaan institusi dan juga Persyarikatan Muhammadiyah.

Universitas Muhammadiyah Gorontalo Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGO) tak henti melakukan peningkatan kualitas institusi. Baru-baru ini, UMGO membuka dua fakultas baru, yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Fakultas Hukum (FH). Sehingga, saat ini, UMGO sudah memiliki 7 fakultas. Diterangkan oleh Rektor UMGO Dr. dr. Muhammad Isman Jusuf, Sp.S., kedua fakultas baru itu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Gorontalo dan sekitarnya. Pasalnya, dua fakultas ini digadang-gadang lebih menonjol daripada fakultas-fakultas yang lainnya. Menurut rektor, dua fakultas baru itu tidak hanya diampu oleh para dosen berpengalaman, tetapi juga memiliki jaringan kerja sama yang luas. Isman Jusuf menerangkan, tahun ini dua fakultas baru itu sudah siap menerima mahasiswa baru (13/1/18). Dalam rangka menggaet mahasiswa baru, UMGO melakukan optimalisasi promosi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media patner.

Universitas Muhammadiyah Kendari Universitas Muhammadiyah Kendari mengadakan “Pelatihan Pengelolaan Website�, Rabu (24/1/18). Kegiatan ini melibatkan para tenaga kependidikan dari setiap lembaga, unit dan program studi. Pengadaan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan teknologi, komunikasi dan informasi UM Kendari agar mahir dalam menulis berita dan melakukan pengelolaan website-nya. Ada beragam materi yang disampaikan dalam pelatihan ini, di antaranya teknik penulisan berita, pembuatan konten dalam website dan teknik pengelolaannya. UM Kendari sepenuhnya tahu bahwa website suatu institusi dinilai sebagai tolok ukur kualitas dari sebuah institusi. Sehingga, melalui pelatihan ini diharapkan para tenaga kependidikan bisa menyerap ilmu dengan baik dan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menjadi penyedia informasi. UM Kendari ingin menciptakan portal yang nantinya bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi tentang PTM ini.

34 Warta PTM

Edisi Maret-April 2018

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan meluncurkan standard operating procedure (SOP) dalam rangka memperbaiki ruh internal kampus (25/1/18). Disampaikan oleh Ketua Badan Pembina Harian, H. Michwar Zaini, M.H., SOP ini berupa 50 peraturan yang mencakup kegiatan akademik maupun non-akademik. Harapannya, seluruh unit kerja akan memegang SOP sebagai acuan standar pelayanan dan kegiatan di UM Tapanuli Selatan. Sehingga, mutu pelayanan akan meningkat, dan disintegrasi kebijakan antarunit dan antarlembaga bisa diminimalisasi. Sementara itu, Rektor UM Tapanuli Selatan, Dra. Mukhsana Pasaribu, M.A. mengantongi harapan besar untuk menjadikan SOP ini sebagai langkah awal evaluasi yang konsisten demi akreditasi institusi dan kemajuan UM Tapanuli Selatan. Perkembangan UM Tapanuli Selatan lainnya, seperti disampaikan oleh rektor, ialah kerja sama antara UM Tapanuli Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kabar baiknya, Pemkab Tapanuli Tengah sudah memberikan kepercayaan penuh kepada UM Tapanuli Selatan untuk menjalin kerja sama dalam segala bidang. Hal itu ditandai dengan penandatanganan MOU di Kantor Bupati Tapanuli tengah pada 22 Januari 2018 lalu.

Universitas Muhammadiyah Bengkulu Sebagaimana mestinya Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang terus tumbuh, harus ada kehidupan religius yang terpelihara di dalamnya. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan sisi religius para mahasiswa, Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) berencana membangun sebuah masjid kampus. Peletakan batu pertama telah dilakukan pada Ahad 28 Januari 2018. Masjid itu akan dibangun di kawasan kampus IV UM Bengkulu di Jln. Adam Malik Kecamatan Gading Cempaka. Rektor UM Bengkulu Dr. H Ahmad Dahlan, S.H., M.A. menjelaskan pembangunan masjid tersebut akan melibatkan arsitek dari Surabaya dengan kisaran biaya pembangunan mencapai 13,8 milyar rupiah. Nantinya, masjid tersebut akan dibangun 3 lantai dan ditargetkan selesai pada 2019.[] Nisa Pujiana

regulasi

sumber foto: www.cefci.pro

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TIM KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN SANKSI PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 4. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pasal 2 Tim Koordinasi Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing merupakan wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural yang membantu Menteri dalam pemberian izin kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing. Pasal 3 (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kementerian. (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; c. sekretaris merangkap anggota; dan d. anggota. (3) Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan Kementerian, kementerian lain, dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan fungsi:

Edisi Maret-April 2018

Warta PTM 35

a. koordinasi dan pengawasan orang asing; dan b. objek perizinan penelitian dan pengembangan. (4) Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak untuk dan atas nama Kementerian, kementerian lain, dan lembaga pemerintah nonkementerian. (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Pasal 4 (1) Tim Koordinasi mempunyai tugas membantu Menteri dalam: a. melakukan kajian, penilaian, dan pertimbangan permohonan izin Penelitian dan Pengembangan yang diajukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing; b. memberikan saran dan pertimbangan mengenai: 1. bidang Penelitian dan Pengembangan; 2. kaidah etik; 3. metode Penelitian; dan/atau 4. daerah dan lokasi Penelitian yang tidak diizinkan atau tertutup, bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing. c. memberikan penilaian dan pertimbangan kesetaraan kompetensi dan kelayakan lembaga penjamin dan mitra kerja pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan; d. melakukan pemeriksaan dan pembuktian atas kebenaran laporan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing; e. memberikan saran, pertimbangan, dan evaluasi pelaksanaan pembagian manfaat dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan secara adil dan seimbang; f. memberikan saran dan pertimbangan bagi warga negara asing yang terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi dalam melakukan Penelitian dan Pengembangan; dan g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing. Pasal 5 Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Koordinasi wajib menjaga kerahasiaan informasi pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan. Pasal 5 Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Koordinasi wajib menjaga kerahasiaan informasi pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan. Pasal 6 (1) Dalam pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Kementerian. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Koordinasi. (3) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang perizinan penelitian asing. (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada ketua. Pasal 7 (1) Tim Koordinasi melakukan sidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

36 Warta PTM

Edisi Maret-April 2018

FAKULTAS DAN JURUSAN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia • Pendidikan Bahasa Inggris • Pendidikan Matematika • Pendidikan Guru Sekolah Dasar • Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini • Bimbingan Konseling • Pendidikan Sejarah • Pendidikan Geografi • Pendidikan Ekonomi • Pendidikan Fisika • Pendidikan Biologi • Pendidikan Bahasa Jepang • Fakultas Ekonomi dan Bisnis • Manajemen S1 • Akuntansi S1 • Akuntansi D3 • Perpajakan D3 • Fakultas Teknik • Teknik Mesin • Teknik Elektro • Teknik Informatika • Fakultas Ilmu ilmu Kesehatan • Kesehatan Masyarakat • Ilmu Gizi • Teknik Kardiovaskuler D3 • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Ilmu Komunikasi • Fakultas Farmasi dan Sains • Farmasi • D4 Analis Kesehatan • Profesi Apoteker • Fakultas Agama Islam • Pendidikan Agama Islam • Program Studi Perbankan Syariah • Fakultas Psikologi • Psikologi • Pascasarjana • Magister Pendidikan Bahasa Inggris • Magister Pendidikan Bahasa Indonesia • Magister Kesehatan Masyarakat • Magister Administrasi Pendidikan • Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan • Magister Manajemen • Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial • Magister Pendidikan Dasar

Jalan Limau 2, RT.3/RW.3, Kramat Pela, Kebayoran Baru, RT.3/RW.3, Kramat Pela, Kby. Baru Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130

Hanya ada satu !!! Percetakan milik

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN TERCEPAT DAN TERBAIK UNTUK ANDA

KONSULTASIKAN SEGERA, KAMI SIAP MEMBANTU KEBUTUHAN AKAN PROMOSI INSTANSI ANDA. MELAYANI JUGA BERBAGAI CE TAK AN MUSHAF AL-QUR’AN BUKU-BUKU (WISUDA, AGENDA, MODUL) BUKU TULIS | SOAL UJIAN | LKS MA JALAH | BROSUR | POSTER | STOPMAP SERTIFIK AT | TAS KERTAS | DLL SA ATNYA PESAN K ALENDER 2018