Lebih Dekat, Lebih Besar, Lebih Banyak Ikan

Oleh Cliff Marlessy dan Scott Atkinson, ILMMA.

Memberdayakan masyarakat pesisir untuk mengelola lingkungan laut mereka telah menjadi landasan kerja Yayasan Indonesia Locally Managed Marine Area (ILMMA) sejak didirikan pada tahun 2002. Selama bertahun-tahun, ILMMA telah mengembangkan pendekatan yang efisien untuk mendukung masyarakat membangun kawasan laut yang dikelola secaralokal. Lokasi kerja LMMA tidak hanya mencakup wilayah laut tetapi juga di daratan di mana desa memiliki beberapa bentuk kepemilikan secara tradisional atau adat. Pendekatan ILMMA dikenal mengetengahkan slogan Lebih Besar, Lebih Dekat, Lebih Banyak (Bigger, Closer, More): yaitu dengan melindungi sumber daya laut, masyarakat dapat memperoleh ikan yang lebih besar, lebih dekat dari desa mereka, dan lebih banyak. Pendekatan ini membantu masyarakat memahami bahwa dengan mengikuti beberapa langkah sederhana penting berikut, masyarakat dapat meningkatkan kondisi sumber daya laut, termasuk penangkapan jenis spesies tertentu serta meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Pertama, masyarakat bekerja secara proaktif dengan tim ILMMA untuk mengidentifikasi penyebab penurunan atau masalah terhadap sumber daya laut mereka, kemudian mereka mempelajari beberapa cara pengelolaan dasar untuk memperbaiki kondisi tersebut. Setelah itu, ILMMA akan mengajak masyarakat untuk menetapkan peraturan desa yang dapat menjelaskan lebih terperinci cara pengelolaan sumber daya laut ini. Akhirnya ILMMA akan mendorong masyarakat untuk berkomitmen melaksanakan peraturan desa tersebut dalam kehidupan mereka. Kedua, dengan dukungan ILMMA, masyarakat memetakan batas wilayah penangkapan ikan secara tradisional dan batas wilayah kawasan pengelolaan wilayahnya. Selain itu, masyarakat juga mengidentifikasi sumber daya apa yang ingin mereka lindungi dan jenis ikan yang menjadi target nelayan setempat. Hal ini mengharuskan masyarakat untuk mengidentifikasi setidaknya satu lokasi untuk ditetapkan sebagai zona larang ambil di dalam kawasan pengelolaan setempat. Idealnya lokasi yang dapat melindungi proses pemijahan ikan yang menjadi target nelayan atau untuk melindungi spesies penting lainnya. Ketiga, tindakan pengelolaan perlu disahkan, diimplementasikan dan ditegakkan, untuk memastikan anggota masyarakat (baik di dalam maupun di luar desa) mengikuti peraturan. Sebagai langkah akhir, ILMMA meminta masyarakat untuk mengambil sampel data ikan yang ditangkap untuk mengetahui efektivitas kawasan pengelolaan, terutama untuk mengukur jumlah produksi hasil tangkapan sesuai target nelayan setidaknya empat kali per tahun. Dengan tim dan pendekatan ILMMA, masyarakat bekerja dengan sangat antusias dan bersemangat untuk memiliki ikan yang lebih besar, lebih dekat, lebih banyak. Di Papua, lebih dari 100 kelompok masyarakat telah membentuk Pengelolaan Lokal Kawasan Laut. ILMMA mendapat banyak laporan adanya peningkatan cadangan ikan secara signifikan di kawasan laut yang mereka kelola. Melalui Proyek USAID SEA, ILMMA telah mereplikasi pendekatan ini di Pulau Seram, Maluku, di akhir 2017. Sejak itu, ILMMA telah melakukan penjangkauan kepada lebih dari 45 kelompok masyarakat, 22 di antaranya telah menyelesaikan langkah kedua pembentukan Pengelolaan Lokal Kawasan Laut yaitu membuat peraturan desa dan penegakan hukum sebagai bentuk pengawasan. Dalam waktu singkat ini, data awal telah menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap pada dua wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan lokal kawasan laut yang dilaksanakan secara efektif akan meningkatkan sumber daya laut. Pendekatan pengelolaan kawasan laut lokal terbukti bermanfaat untuk menjaga kondisi sumber daya laut dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Masyarakat mitra juga membantu meningkatkan mata pencaharian nelayan melalui usaha hasil laut dan usaha wisata bahari di sekitar kawasan pesisir yang indah dan terlindungi. Selain itu, proses pemetaan wilayah pesisir dan laut telah membantu masyarakat untuk menetapkan dan membatasi hak atas wilayah dan mengurangi potensi terjadinya konflik. Peraturan desa yang dikembangkan untuk mengelola wilayah pertama-tama disetujui di tingkat desa dan kecamatan, kemudian diakui di tingkat provinsi, dan akhirnya bisa diakui secara nasional. #