ISOLA POS EDISI 48

DARI REDAKSI

Akan Tetap Survive

M

anusia dikenal karena tulisannya. Jargon itu mengenalkan kepada kita, bagaimana informasi bisa tersebar dengan cepat karena tulisan. Bagaimana sebuah tulisan bisa mengubah dunia. Mungkin itu pula yang menjadi keinginan kami. Kami berharap tulisan ini bukan sekadar kumpulan teks dan huruf, tapi sebuah ide tentang perubahan. Meskipun kami sadar bahwa semua ini masih jauh dari kesempurnaan, atau mungkin dekat dengan kekurangan. Kami bekerja hanya untuk pembaca. Kami ingin mengajak pembaca untuk melihat di sekitar kita ada sesuatu yang belum terjamah. Tentang sesuatu yang mungkin belum terpikirkan. Meski dalam perjalanannya, selalu saja ada personil kami yang hilang. Menyisakan setumpuk pekerjaan yang mesti diselesaikan. Pekerjaan ganda pun jadi pilihan utama. Kekosongan itu harus segera ditambal agar tak ada sedikit pun pekerjaan yang terabaikan. Tapi kami tak kenal lelah. Satu hal yang kami syukuri kami masih memiliki mimpi. Suatu hari nanti manusia ada bukan untuk dirinya, tapi ada untuk sekitarnya. Seperti kata Multatuli, “Tugas manusia ialah menjadi manusia.” Manusia yang berpikir, manusia yang dinamis, dan tentunya manusia yang meng-ada. Juga dengan aturan jam malam yang begitu menyesakkan. Setiap pekerjaan pun harus dibawa ke kosan. Berpindah dari kosan satu ke kosan yang lain men-

jadi rutinitas kami. Terkadang kami selalu berkelakar, apa ini merupakan strategi agar majalah ini mati? Jawabannya, Isola Pos tak akan pernah mati, Isola Pos akan terus hadir, survive. Dalam edisi kali ini Isola Pos menyajikan pada laporan utama tentang pembukaan program studi (prodi) keperawatan. Prodi yang diinisiasi dari kerja sama antara UPI dengan Jepang. Dalam waktu kurang lebih enam bulan, persiapan pembukaan prodi telah dirampungkan. Programnya pun menggiurkan, alumninya bisa langsung terbang ke Jepang setelah menamatkan kuliahnya. Namun, di tengah pembukaan prodi baru ini, masih saja ditemukan masalah klasik yang bernama sosialisai. “UPI?, Pariwisata?” kata salah seorang alumnus UPI menirukan omongan beberapa perusahaan. Ini menunjukan betapa masyarakat masih belum begitu mengetahui, bahwa di UPI telah banyak dibuka prodi nonkependidikan. Dengan adanya kenyataan di lapangan, ada perseteruan perihal siapa yang berhak mengisi kursi guru TIK. Wajar jika perseteruan itu terjadi antarlembaga. Tapi kalau itu terjadi dalam satu lembaga, itu akan menyakitkan bagi prodi yang muncul lebih awal. Akhir kalimat, kami ucapkan, selamat membaca.

UPM UPI 2009-2010 KETUA UMUM: RUDINI SEKRETARIS: ISTIA HAMDIATI NURI BENDAHARA: AFIFAH BIDANG ORGANISASI DAN PENDIDIKAN: NURJAMAN dan YUNIAR SITI WAHYUNI BIDANG INVENTARIS DATA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN: SOFIA PAMELA

APRIL 2010 ISOLA POS

Pemimpin Umum Rudini Pemimpin Redaksi Nurjaman Staf Redaksi Rivan Arifiyansyah, Nurjaman, Sofia Pamela, dan Rudini Setter/Layouter Rudini Fotografer Nurjaman dan Siti Kontributor Andi Nurroni, Sigit dan Panji Arafat Pemimpin Perusahaan Sofia Pamela Iklan Sofia Pamela Sirkulasi Siti Produksi Isman R Yusron Kulit Muka Afif Penerbit Unit Pers Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Pelindung Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pembina Pembantu Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Penasihat Zakarias Sukarya Soeteja, S.Pd.,M.Sn., Drs. Tugas Suprianto, Dwi Joko Widiyan­to, S.Pd. Alamat Redaksi Sekretariat UPM UPI, Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) UPI Ruang 02 Jl. Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154. Tel.: 022-2013163 ext 3207 Fax. 0222103651 E-mail: isolapos@gmail.com Website: http://isolapos.com Redaksi menerima opini, esai sastra, cerita pendek serta feature tentang riset/hasil riset. Dikirim via e-mail: isolapos@gmail. com dengan identitas lengkap. Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengubah substansi.

SKETSA

emang guwe pikirin, pergi sana...

SURAT PEMBACA Tarif UPInet Lebih Mahal dari Warnet Dulu, bulan April 2009, saya bertanya kepada salah satu karyawan UPInet tentang turunnya tarif internet berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi, Muhamad Nuh (sekarang menteri Pendidikan Nasional). Tapi tetap saja, tarif UPInet sama dengan tarif ‘para warnet’ di luar kampus, Rp 2.500 per jam. UPInet sebagai penyedia layanan teknologi informasi di sekitar kampus telah kalah bersaing dengan beberapa warnet ‘jalanan’ yang telah mematok harga Rp 2.000 atau bahkan Rp 1.500 per jam. Mungkin ini salah satu alasan terhambatnya kecerdasan mahasiswa UPI, tidak ada tempat murah untuk mencari data-data baru, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Juga dengan adanya hotspot. Angin segar rasanya setiap mahasiswa dapat menikmati hotspot, di tengah arus teknologi yang begitu cepat dan kebutuhan informasi yang begitu luas. Sayangnya, di kampus tercinta ini ternyata tak ada yang gratis, termasuk hotspot. Padahal di kampus lain, misalnya Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjajaran (Unpad), dan Universitas

Pasundan (Unpas) sekalipun, justru menggratiskan penggunaan hotspot. Saya hanya bisa berangan dan bertanya-tanya, kapan ya kampus saya bisa hotspot gratis? Apa UPI tak malu dengan kenyataan itu? Padahal katanya UPI ini ingin jadi universitas pelopor dan unggul. Tapi kayaknya, keinginan itu hanya isapan jempol belaka. Sebagai bagian dari sivitas akademika, saya hanya ingin berharap UPI dapat memerhatikan hal ini. Terima kasih. Abdullah Farid, Pendidikan Sejarah UPI 2007.

Efektivitas Lalu Lintas Kampus Letak gedung tempat saya kuliah di gedung FPTK UPI berada di pinggir jalan raya Setiabudhi, alias dekat gerbang utama. Cukup strategis memang, karena tak perlu waktu banyak untuk sampai di tempat kuliah. Namun yang disayangkan, gerbang tersebut hanya bisa dimasuki pengguna kendaraan roda empat dan pejalan kaki. Sementara pengguna motor, seperti saya, jika mau masuk area kampus mesti lewat gerbang atas, deket gedung BNI. Bagi saya, hal ini tentu tidak efektif,

jika harus lewat gerbang atas yang jaraknya cukup jauh ke gedung FPTK. Apalagi kalau kesiangan, saya harus nancap gas penuh, mengejar waktu agar tak terlambat masuk kelas. Walau hal itu membahayakan, tapi keadaanlah yang memaksa. Yang menjadi pertanyaan, kenapa gerbang utama hanya bisa dilewati mobil tidak untuk sepeda motor? Sebenarnya saya bisa saja menyerobot masuk pintu gerbang depan. Menghiraukan para satpam yang mengarahkan jalan. Mungkin melalui surat ini juga mewakili pengendara sepeda motor yang lain. Semoga dengan surat pembaca ini, bisa jadi perhatian bagi pimpinan UPI. Terima kasih. Bangkit Boga Wiwaha, Pendidikan Arsitektur 2007

POJOK ISOLA “Kalau suatu saat mahasiswa-nya hanya satu atau dua, ya tutup saja, ngapain ki­ ta mesti rugi,” kata Pembantu Rektor Bi­­dang Akademik dan Kemahasiswaan UPI, Chaedar alwasilah. Kayak jualan beras gitu ya pak?

APRIL 2010 ISOLA POS

EDITORIAL

Munculnya Prodi Baru, Bukanlah Keunggulan

D

ulu, saat Fakry Gaffar masih menjabat Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), proposal pembukaan program studi (prodi) Pendidikan Agama Islam (PAI) ditolaknya. Pengusulan pembukaan itu dilakukan oleh dosen mata kuliah dasar umum (MKDU). Alasan Fakry cukup sederhana, sudah ada perguruan tinggi (PT) yang konsen terhadap PAI seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). “Prodi itu (PAI-red) tidak disini (UPI-red) tempatnya,” kata Fakry (Isola Pos edisi 42, April 2007). Pembukaan prodi bukan hanya bergantung pada otonomi yang dimiliki UPI saja, tapi kebijakan dan mindset pimpinan universitas juga mempengaruhi dalam pembukaan prodi. Mantan Rektor Fakry mempertimbangkan pembukaan PAI dari berbagai aspek. Seperti karakter universitas, nasib lulusan serta kompetisi dengan universitas lain. Jika UPI membuka prodi PAI, sama saja menambah pengangguran terdidik. Tidak hanya itu, tugas MKDU bukan mencetak guru agama, tapi mengajar pendidikan agama. Setelah periode Fakry turun, Sunaryo Kartadinata naik menggantikan posisinya. Muncullah prodi-prodi baru termasuk prodi PAI dibuka pada tahun 2007. Tapi tujuannya berbeda dengan rencana awal tadi dengan berdirinya prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam (IPAI), bukan PAI. Tetap saja ini bukan ranah UPI, tapi ranahnya kampus hijau. Itu hanya salah satu contoh pembukaan prodi. Masih banyak prodi yang berdiri setelah Sunaryo menduduki kursi rektor UPI. Entahlah, apakah Sunaryo begitu “baik” memuluskan prodi itu, atau juga dia lebih tahu selera pasar. Tercatat sejak 2005, berdiri beberapa prodi, seperti Pendidikan Ilmu Komputer (Ilkom) sebagai tanggapan dari kurikulum Pendidikan Nasional terhadap mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang disahkan pada 2004 untuk sekolah-sekolah. UPI boleh bangga dengan visinya sebagai universitas pelopor dan unggul. Kepeloporan sebagai universitas pertama yang membuka prodi dalam bidang TIK itu. Namun, kepeloporannya disenggol dengan prodi Teknologi Pendidikan (Tekpend) yang membuat konsentrasi TIK. Satu universitas yang di dalamnya terdapat dua prodi yang saling menyiku. UPI tidak jeli terhadap hal tersebut. Akibatnya, lulusan Pendidikan Ilkom tidak bisa mengikuti calon pegawai negeri sipil di Kota Bandung. Yang diterima

APRIL 2010 ISOLA POS

justru lulusan Tekpend. Alasan kurangnya sosialisasi prodi Pendidikan Ilkom bisa saja diterima, tapi pimpinan UPI seolah kehilangan ketegasan dengan kemunculan dua prodi yang memiliki tujuan yang sama itu. Rencana Chaedar Alwasilah selaku Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswa UPI perlu didukung untuk menghilangkan salah satunya. Tentunya Chaedar akan menghapus konsetrasi TIK yang dimiliki prodi Tekpend. Tekpend pun mesti kembali kepada habitatnya. Tahun 2010, UPI mendapatkan peluang membuka prodi Keperawatan konsentrasi Gerontologi (geros;lanjut usia dan logos;ilmu), diploma tiga. Pembukaan prodi ini sebagai respon setelah terjalinnya kerja sama, saat sebuah yayasan panti jompo Jepang meminta UPI melatih calon perawat yang akan diterbangkan ke Jepang untuk bekerja di panti jompo itu. Lulusan dari prodi Keperawatan tak perlu pusing karena langsung diserap di dunia kerja. Tak ada yang salah dalam pembukaan prodi itu karena UPI sudah memberikan kebaikan kepada masyarakat, yaitu menciptakan peluang yang lebar dalam lapangan pekerjaan. Apalagi bekerjanya di negara maju, gajinya pasti tinggi, jauh dari gaji di negeri sendiri. Diterimanya UPI dalam kerja sama mengembangkan prodi itu karena UPI masih konsen terhadap pendidikan. Caloncalon perawat ini dilatih dalam mengurus manusia lanjut usia (manula), bukan segi medisnya. Di situlah nilai-nilai edukasi, katanya dibutuhkan. Ikatan dengan pihak luar dalam menyiapkan tenaga kerja, baru kali ini dialami UPI. Sehingga UPI mesti mengeluarkan tenaga ekstra dalam memproduksi tenaga kerja yang berkualitas. UPI juga mesti mengantisipasi sebuah kemungkinan yang tidak diharapkan. Misalnya, terputusnya kerja sama atau memiliki persaingan ketat dengan PT lain dalam penyediaan tenaga perawat manula. Ditambah lagi kerja sama itu memiliki kontrak lima tahun. Setelah lima tahun, kontrak bisa saja diperpanjang atau malah putus. Jika putus, prodi itu pun ikut sekarat bahkan mati. UPI tidak akan merasa bersalah, atau tidak takut disebut universitas pragmatis karena memiliki payung hukum dalam penutupan prodi. Dalam anggaran rumah tangga UPI berdasarkan ketetapan Majelis Wali Amanat (MWA) No. 001/TAP/MWA UPI/2009 disebutkan bahwa, penutupan prodi menggunakan prinsip tutup-buka. Hal ini karena dunia pendidikan sudah sejajar dengan korporasi

di sektor jasa. Dalam membuka prodi baru, tentunya PT sekaliber UPI yang sudah berbadan hukum ini tidak sembarangan. Perlu pertimbangan aspek akademik dan administratif, dan yang paling menentukan adalah aspek pasar peminat dan pasar lapangan kerja. Karena UPI tahun 2010 ini sudah melewati masa transisi dari Badan Hukum Milik Negara (BHMN), kematangan sebagai PT bercirikan korporat mesti lebih menunjukan keprofesionalannya. Profesional dalam menjalankan bisnis pendidikan. Kemunculan prodi Keperawatan sebagai pemicu kritik dari keberadaan prodi yang ada di UPI, tentunya beberapa prodi yang berdiri sejak tahun 2005, Perlu dikaji ulang keberadaan prodi tersebut. Mana prodi yang dibutuhkan dan sesuai dengan visi-misi UPI, dan mana prodi yang tidak diperlukan keberadaannya. Bukan hanya itu saja, pembukaan prodi juga mesti memberikan kepercayaan kepada peminat dan pasar tenaga kerja. Ketika mahasiswa memilih salah satu prodi, mereka tidak menjadikan UPI sebagai pilihan kedua, apalagi pilihan ketiga karena tidak ada lagi pilihan selain UPI. Untuk mejadi guru TIK, mungkin calon mahasiswa bisa memilih prodi Pendidikan Ilkom sebagai pilihan utama. Namun bagaimana dengan pilihan prodi lainnya. Ada beberapa prodi tertentu yang kurang relevan dengan bidang ilmu pada fakultas yang menaunginya. Misalkan Manajemen Resort dan Leisure (MRL), Manajemen Industri Katering (MIK), Manajemen Pemasaran Pariwisata (MPP) dan IPAI, yang berada dibawah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Jika tidak ada fakultas yang menau­nginya, prodi itu mungkin bisa disimpan di fakultas tersebut. Namun ada fakultas yang bisa menaungi keberadaan prodi itu sesuai dengan bidang ilmu terkait. Kondisi seperti itu mesti diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap pengakuan masyarakat. Pernah ada prodi yang tidak diakui asosiasi tertentu karena keberadaannya pada lembaga pencetak guru ini. Apalagi prodi itu berada dibawah fakultas yang cakupan bidang ilmunya terlalu luas. Sebagai lembaga pendidikan yang memiliki visi pelopor dan unggul ini, diharapkan pembukaan prodi Keperawatan itu bukan berpikir jangka pendek. Tapi berpikir jangka panjang. UPI mesti bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat saat output-nya berkompetisi di dunia kerja.

OPINI

Mengkritisi Aturan Perbatasan Kaltim-Malaysia Oleh Yudo Lintang Kusumo, mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Perancis Universitas Pendidikan Indoensia (UPI) 2005, Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Eka Prasetya UPI.

M

inimnya sentuhan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menentukan pengembangan suatu wilayah di perbatasan negara. Zona perbatasan adalah kawasan tertentu yang mempunyai dampak penting dan peran strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di dalam ataupun di luar wilayah. Zona tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan kegiatan di wilayah lain yang berbatasan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, serta mempunyai dampak politis dan fungsi pertahanan keamanan nasional. Mengenai hal strategis tersebut, maka pengembangan wilayah perbatasan Indonesia merupakan prioritas penting pembangunan nasional untuk menjamin keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kenyataannya, batas wilayah negara RI mengandung berbagai masalah. Seperti garis batas yang belum jelas, pelintas batas, pencurian sumber daya alam, dan kondisi geografi yang merupakan sumber masalah yang dapat mengganggu hubungan antarnegara, terutama posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Adapun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang disahkan dalam PP No. 5 tahun 2010, yang disorot adalah Prioritas 10. Yaitu Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik Program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik ditujukan untuk pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik dengan substansi intinya yaitu, pertama kebijakan. Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011; Kedua, kerjasama internasional: Pembentukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan

wilayah dan sumber daya kelautan; Ketiga, keutuhan wilayah: Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010; Keempat, daerah tertinggal: Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014. (Peraturan Presiden No. 5 Th. 2010 tentang RPJMN Halaman 4). RPJMN pada prioritas ke-10 diatas tersebut dinilai oleh Tim Peneliti Perbatasan Republik Indonesia – Malaysia UKM Eka Prasetya UPI sangat lambat dalam mengatasi perbedaan kesejahteraan masyarakat perbatasan negara. Bagaimana mungkin Indonesia yang sudah lahir sejak tahun 1945, untuk Provinsi Kalimantan Timur yang kami teliti akses jalan darat masih sangat terbatas. Rakyat perbatasan masih mengandalkan sarana transportasi udara dan air dalam melakukan aktivitasnya. Pemerintah malah menyatakan de­ ngan basa-basi, tetapan tahun sekian sampai sekian. Namun kenyataan yang ada di lapangan yang kami temukan belum ada perkembangan signifikan bagi rakyat di daerah perbatasan. Biaya-biaya hidup yang sangat tinggi membuat tim peneliti penasaran dengan pertanyaan, bagaimana rakyat perbatasan dapat hidup? Setelah melakukan wawancara dengan rakyat sekitar perbatasan, dapat kami peroleh informasi-informasi penting. Yaitu, pekerjaan utama mereka adalah bertani atau berkebun, sementara mereka menunggu hasil panen, sebagian besar dari mereka bekerja di negara Malaysia baik secara legal maupun ilegal. Di Malaysia, mereka bekerja apa saja yang bisa dikerjakan, se­ perti bekerja sebagai pemotong kayu, dan sebagai tenaga-tenaga kasar lainnya. Itulah cara mereka bertahan hidup ditengah mi­ nimnya sentuhan dari pemerintah RI. Begitulah beberapa kondisi nyata yang terdapat di zona perbatasan Indonesia – Malaysia. Sudah saatnya pemerintah menempatkan daerah perbatasan Negara sebagai serambi terdepan Negara, bukan malah serambi belakang Negara. Jikalau rumput tetangga lebih hijau, jikalau lebih banyak lowongan pekerjaan di negeri

tetangga, jangan salahkan rakyat marhaen yang mencari sesuap nasi dari negeri tetangga. Jangan salahkan rakyat membeli barang-barang dari Malaysia yang lebih murah daripada membeli barang-barang pokok kiriman dari Surabaya yang lebih mahal dan sayur-sayuran dari Makassar yang sangat melambung harganya. Kontribusi pemikiran tim peneliti untuk LEMHANAS, Komisi I DPR RI, Mabes TNI, Departemen Pertahanan RI dan semua instansi yang berkaitan dengan kedaulatan RI dituangkan dalam jurnal penelitian tetapi dalam artikel ini hanya dengan sebuah kalimat seru seperti “Perkuat Kedaulatan NKRI sekarang juga!”. Diperkuat lagi dengan sebuah kalimat tanya, ” Mana Realisasi PP No. 7 Th. 2005 tentang RPJMN 2005-2009, dan mengapa PP No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 sangat lamban?”. Perbatasan RI di Kalimantan Timur yang Tim teliti hanyalah sebagai sampel dari pada perbatasan-perbatasan daratan dan pulau-pulau terluar di republik ini. Dayak terkenal dengan senyuman khasnya. Namun dibalik senyuman mereka tercium rasa sinis oleh karena himpitan harga bahan bakar minyak yang melambung, pasokan listrik yang terbatas dan lain-lain. Dapat dipahami bahwa Malaysia membawa harapan rakyat di perbatasan. Lalu bagaimana harapan mereka terhadap Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2005 dan kebijakan baru presiden yang sekarang yaitu PP No. 5 Th. 2010 tentang RPJMN. Hal ini seakan-akan tenggelam dengan adanya skandal Bank Century dan polemik para politikus di Pansus Century. Dengan isu perbatasan yang tenggelam ini, munculah isu pembentukan Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai jawaban akan minimnya sentuhan dari pusat dan daerah terhadap perbatasan Kalimantan Timur bagian Utara ini. Apakah kita harus menunggu dengan sabar selama 1000 tahun lagi?

Tulisan ini merupakan ringkasan hasil penelitian Tim Peneliti Perbatasan Republik Indonesia–Ma­ laysia, UKM Eka Prasetya.

APRIL 2010 ISOLA POS

BINCANG ISOLA POS/RIVAN A.

Pentingnya Budaya Organisasi

M

emasuki tahun 2010, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) telah melewati masa transisinya dari status Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Masa peralihan itu sudah lewat satu tahun, sehingga kemantapan dan kedewasaan mestinya sudah tertanam dalam karakter kampus. Budaya organisasi universitas juga menjadi perhatian, apalagi UPI sudah merombak struktur mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Ini sebagai tuntutan menjadikan universitas yang lebih efektif, efisien dan tentunya professional. Terutama dengan visinya sebagai universitas pelopor dan unggul. Dengan prinsip korporatnya, struktur organisasi pun mesti disesuaikan. Pada kesempatan kali ini, Rivan Arifiyansyah dari Isola Pos sengaja mendatangi Djohar Permana yang telah melakukan penelitian terhadap transformasi budaya organisasi per­ guruan tinggi BHMN. Berikut petikan wawancara kru Isola Pos dengan Johar yang kini masih menjabat Pembantu Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) ini. Bagaimana idealnya Budaya Organisasi UPI yang berstatus BHMN? Ya, UPI dengan statusnya sebagai BHMN akan berakhir dua tahun lagi menjadi BHPP (Badan Hukum

APRIL 2010 ISOLA POS

Pendidikan Pemerintah). Idealnya budaya organisasi UPI telah memiliki nilai-nilai luhur dan nilai-nilai itu hidup. Sekalipun budaya dalam organiasiasi bisa banyak dan bervariasi, tapi bisa saja secara minimal kita turunkan dari visi kampus yaitu leading and outstanding. Artinya, nilai kepeloporan idealnya terdorong kuat dan tumbuh semarak pada setiap unit kerja dalam berbagai bentuk pelayanan di UPI. Turunannya, antara lain nilai ikhlas dan waras dalam bekerja, penuh inisiatif, mementingkan mutu, dan menempatkan pimpinan UPI sebagai pelopor-pelopor yang kuat dan berani meneladani perubahan. Sejauh ini bagaimana kondisi riilnya di UPI, dan bagaimana dengan pimpinan dan dosen pergi ke luar negeri ? Kondisi riil memang selalu tidak sempurna, beberapa hal harus diperbaiki. Lalu, saya malah bertanya, kepeloporan macam mana yang telah muncul dan siapa pelopor di UPI? UPI sebagai institusi berjati-diri ilmu pendidikan juga sebagai LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan) harus terbuka bahwa kiprahnya untuk pembangunan selama ini belum menyertakan dampak yang besar dari fungsi guru yang mendidik karakter bangsa. Bangsa ini terkoyak; ragam inovasi kebijakan pendidikan hingga praktek pembelajaran belum mentransmisikan nilai-nilai luhur yang dikehendaki.

Kehidupan organisasi dalam konteks ilmu guru, sekali lagi menempatkan keteladanan menjadi sangat penting, dan pimpinan harus sayang pada semua anggota, lalu tampil sederhana. Juga, proses transmisi nilai itu panjang, memerlukan kesabaran. Maaf, di FIP program pengokohan kehidupan beragama berupa tausiyah bulanan yang telah berlangsung satu tahun pun belum mencapai 50% diikuti para dosen karena berbagai alasan. Akan tetapi banyak pimpinan pergi ke luar negeri, untuk apa sebenarnya? Ya, walaupun hal itu sebagian positif, tapi ada kuota, tidak terlalu banyak. Menurut bapak, apakah sudah sesuai Rencana Strategis (Renstra) UPI de­ ngan visi dan misi yang dilakukan UPI? Visi-misi itu komponen Renstra. Barangkali masalahnya apakah Renstra UPI sudah terimplementasikan secara efektif ? Tahun 2010 ini tahun akhir dari Renstra 2006-2010. Ini berarti patut dipelajari sejumlah indikator ke­ tercapaian dari realisasi 12 program yang ditetapkan. Yang saya pelajari, Renstra UPI tidak secara eksplisit mencantumkan unsur nilai inti untuk manifestasi budaya organisasi yang dibangunnya. Artinya, membangun budaya organisasi di UPI belum fokus dan belum serius. Tidak heran, sekalipun ada nilai kebersamaan, hal itu belum berlandaskan nilai profesionalitas yang kuat sehingga­­ ben-tuk sub-culutre yang muncul dan­­­­­­ di­­na­mika perkembangannya mengakumulasikan integritas kelembagaan UPI yang kurang konsisten. Bagaimana dengan komitmen bagi pegawai (administrasi) UPI dalam mendukung budaya organisasi yang sesuai dengan PT BHMN? Ya, kalau sarana bagi pegawai untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan selama ini saya pikir mencukupi. Kalau komitmen pegawai untuk mendukung budaya organisasi dihubungkan dengan sarana, yang diperoleh pegawai, bisa jadi masalah serius. Coba selami secara empati pegawai administrasi di UPI dalam melihat rumahnya (struktur organisasi)! Di samping terkesan gemuk di atas (tingkat universitas), ada kondisi psikologis yang murung karena struktur itu tidak menjelaskan karir masa depan yang mencukupi. Tenaga administrasi saya pikir bukan tidak mampu tapi kurang dibina dan dipersiapkan untuk menduduki posisi yang layak bagi pengembangan karir mereka, seperti untuk jabatan-jabatan kepala biro aset, fasilitas dan TIK,

BINCANG direktorat keuangan, beberapa kepala divisi, dan kepala sekretariat universitas yang justru ditempatkan tenaga edukatif. Bagaimana komitmen pegawai bisa muncul, karir mereka selama ini tidak cukup terpetakan malah terhambat. Lalu, kesejahteraan mereka bisa dipahami. Bagaimana mungkin kualitas kehidupan dan budaya korporat bisa tumbuh dalam struktur organisasi yang tidak sehat atau tidak seimbang, alih-alih diskriminatif. Apakah sudah efektif sistem akun­ tabilitas kinerja dan penjaminan mu­ tu yang dilakukan oleh UPI? Efektivitas akuntabilitas dan penjaminan mutu UPI sebagai lembaga pendidikan sangat jelas, mengharuskan dukungan UPI menganut format anggaran yang memprioritaskan kualitas pembelajaran. Anggaran tidak usah terlalu melebar, tetapi lebih fokus pada kepentingan peningkatan dan penjaminan mutu pembelajaran. Di samping mahasiswa bugar dan bisa berolahraga dengan leluasa di kampusnya, kebijakan subsidi silang atau kredit penyelesaian studi bagi mahasiswa yang kondisi ekonomi mereka kurang beruntung disediakan. Pelayanan penyelesaian studi tepat waktu diusahakan, sistem insentif atas kegiatan bimbingan dan sidang ujian

IKLAN

bagi dosen pun diperbaiki. Sejauh ini bagaimana dengan efek­ tifitas manajemen budaya akademik dalam pengelolaan UPI? Budaya akademik seharusnya men­ jadi kepedulian setiap dosen, tetapi bila dilihat dalam konteks struktur organisasi UPI sekarang, apa mengharuskan kegiatan diperbanyak di direktorat? Coba sekarang berapa banyak seminar nasional atau tingkat internasional yang layak dilakukan fakultas lebih-lebih untuk kondisi penyelesaian studi program doktor mempersyaratkan validasi karya ilmiahnya? Kenapa jabatan pembantu dekan itu dirampingkan harusnya diperbanyak seperti pada PT yang telah maju, pembantu dekan itu ada enam atau bahkan delapan. Jadi tugas-tugas itu tereksekusi tuntas di bawah bukan banyak dibicarakan di atas atau budaya rapat, jadi tidak bottle neck! Bagaimana dengan sistem manajemen aset dan fasilitas di UPI ? Wah ini ma­­­sih sangat ru­­­­­­­­­­mit. Untuk menyongsong BHPP dan meng­­­­­­­­a­­khiri masa BHMN ini, UPI harus sudah mendapat kejelasan kepemilikan asetasetnya. Sistem informasi aset, ruangan dan fasilitas adalah penting dimiliki untuk mendukung kemantapan manajemen UPI yang menyeluruh. Tanah milik UPI ini kan ada di beberapa tempat, tetapi mengendalikan pengosongan rumah dinas saja dari para penghuninya

terlihat alot, kurang komunikasi, dan kurang cukup informasi. Juga, UPI tahu-tahu kekurangan ruangan karena penerimaan mahasiswa baru dan keinginan mendirikan prodi-prodi baru, akibat wider mandate, terus membesar. Harus ada sistem informasi mengenai aset fasilitas itu. Dalam kaitannya pengelolaan kema­ hasiswaan di kampus misalnya, bagai­ mana anda melihatmya? Untuk pengelolaan bidang kema­ hasiwaan yang dilakukan oleh pihak UPI sendiri itu memang lebih pada peningkatan kualitas. Jadi mahasiswa sekarang itu kan lebih cerdas, jadi harus lebih baik penangannnya Bagaimana dengan diberlakukannya jam malam? Sebenarnya kalau kita melihat ke kampus lain di luar negeri, kampus itu terus hidup sampai 24 jam. Waktu sebanyak itu digunakan untuk berbagai kegiatan baik akdemik maupun kemahasiwaan. Di akademik misalnya, malam itu digunakan untuk mengakses fasilitas yang kalau dilakukan pada siang hari itu sangat terbatas. Prioritas pengembangan ke depan seperti apa? Prioritas UPI ke depan seharusnya UPI lebih fokus terhadap pendidikan atau pembelajaran, karena UPI itu merupakan perguruan tinggi yang menghasilkan pendidik atau guru, harus berkualitas dan ada dampak nyata bagi pembentukan karakter bangsa. Selain itu juga nilai kepeloporan atau keteladanan bisa hidup di UPI. Ya, jadi ada unsur kepercayaan terhadap sesama pegawai ataupun terhadap mahasiswa, dan semua komponen kampus ini.

Dr. H. Djohar Permana, M.A Tempat dan Tanggal Lahir Ciamis 14 Agustus 1959 Alamat Jalan Sarikarso III no 23-Bandung Pekerjaan Dosen Jurusan Adminstrasi Pendidikan Riwayat Pendidikan S1 Jurusan Administrasi Pendidikan IKIP Bandung 1984, S2 Early and Middle Childhood Education pada College of Education, The Ohio State University, S3 Bidang Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung 2009 Kegiatan Lain Anggota Tim Pengembang Manajemen Mutu bagi Kepala Sekolah dan Pengawas, Badan Diklat Propinsi Jawa Barat; Manajemen Mutu bagi Kepala Sekolah dan Pengawas, Badan Diklat Propinsi Jawa Barat; Narasumber untuk undangan Seminar dan Loka Karya di tingkat sekolah, lokal (yayasan), regional, nasional dan internasional di Malaysia dan Thailand (ICER)

APRIL 2010 ISOLA POS

KAMPUS

Bertahan Menjadi Anak Emas

DOK.PROGRAM TUTORIAL

Oleh Rudini dan Sofia Pamela

Mahasiswa UPI tingkat 1 sedang mengikuti Program Tutorial

S

eorang ikhwan berdiri di depan ribuan mahasiswa. Dengan pengeras sua­ ranya, dia pun mulai mengucapkan, “Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.” Gemuruh dari ribuan mahasiswa tingkat satu menimpali salam itu. Tak aneh jika setelah menjawab salam, sibuk dengan teman duduknya masing-masing. Tidak pria juga wanita. Yang penting, nilai salah satu mata kuliah mereka bisa terisi. Acara itu bisa dilihat tiap Sabtu dan Minggu jam tujuh pagi di Masjid Al-furqon Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Selesainya jam 12 siang, bahkan bisa lebih kalau shalat dzuhur dimulai jam 12 lebih. Lima jam mahasiswa tingkat satu mesti duduk mendengarkan sang penceramah berbicara dan mengikuti kajian kelompoknya masingmasing (halaqoh dalam Bahasa Arab). Program Tutorial, mahasiswa UPI mana yang tak pernah melewatinya. Ja­ngan kaget mahasiswa tidak bisa sidang skripsi jika tak ikut program itu. Hal ini karena, Program Tutorial menjadi bagian mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) dibawah naungan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Disam­ ping ada juga mata kuliah Pendidikan Olah Raga, Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). MKDU itu masing-masing memiliki bobot dua SKS, termasuk PAI. Bisa diba­ yangkan jika satu SKS saja 50 menit, berarti 100 menit mahasiswa mesti mengikuti kuliah PAI di kelas tiap minggu. Semua mata kuliah dalam lingkup MKDU memang seperti itu. Tapi lain lagi dengan PAI, mata kuliah ini bak anak emas karena ada tambahan, yaitu Program Tutorial yang memiliki bejibun “SKS” itu, hampir lima jam. Tak ayal muncul komentar-komentar dari mahasiswa. Seperti salah satu Mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil UPI 2005, Deni Yudistira. “Kalau PAI mempunyai

APRIL 2010 ISOLA POS

tutorial, kenapa mata kuliah PKn, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Olah Raga tidak.” Ada juga komentar dari salah satu Mahasiswa Pendidikan Luar Biasa UPI 2006, Deny Yudiana. “Gila aja, mata kuliah pokok di jurusan saja tidak seperti itu, kok tutorial sampai segitunya (jam mata kuliah-red).” Sama seperti mata kuliah lainnya, kehadiran mahasiswa mesti terisi 80% pertemuan. Berarti dari 16 kali pertemuan, mahasiswa hanya memiliki jatah absen tiga kali. Padahal mata kuliah PAI juga mesti seperti itu, seakanakan Program Tutorial terpisah dari mata kuliah PAI. Bukan hanya itu, Program Tutorial ada tambahan lagi, yakni Belajar Al-qur’an Intensif yang disingkat menjadi Baqi. Sebuah program yang mesti diikuti mahasiwa tingkat satu ini. Jika tidak, jangan tanya nilai dan kelulusan mata kuliah PAI, nilainya bisa E atau Belum Lulus (BL). Deni menjelaskan pernyataan sebe­ lumnya, “Kenapa tidak semua mata kuliah dalam MKDU tidak dibuat semacam program tutorial, misalkan mata kuliah olah raga kan ada mahasiswa olah raga, PKn ada UKM Eka Prasetya, Bahasa Indonesia ada UKM ASAS (Arena Studi dan Apresiasi Sastrared).” Deni melanjutkan, bukankah program tutorial juga dikelola oleh mahasiswa UKM kerohanian Islam (Rohis). Beda lagi pandangan dari salah seorang mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI 2006, Rangga L. Tobing. Dia lebih melihat aspek keberagaraman Agama. “Di UPI itu bukan hanya orang Islam saja walaupun mayoritas, tapi ada agama-agama lain.” Agama-agama lain yang dimaksud Rangga adalah agama yang diakui Negara seperti Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Hal itu juga dimasukan ke dalam mata kuliah MKDU sesuai dengan agama yang dianut mahasiswa UPI, kecuali agama Konghucu belum ada mata kuliahnya. Padahal di UPI terdapat mahasiswa beragama Konghucu. Akibatnya, mahasiswa beragama Konghucu terpaksa mesti mengambil mata kuliah Pendidikan Agama lain. Rangga mengatakan, jika hanya agama Islam yang ada program tambahan itu, pendidikan agama lain yang ada mata kuliahnya juga mesti diadakan. “Berarti UPI mempraktekan diskriminasi agama dong,” cetus Rangga. Karena Program Tutorial diselenggarakan hari Sabtu dan Minggu, maka

berbenturan dengan kegiatan organisasi mahasiswa, baik UKM maupun Himpunan jurusan masing-masing, terutama pada semester ganjil. Hal ini selalu terjadi, seperti Himpunan Mahasiswa PLB 2008 pernah menarik mahasiswa tingkat satu saat mengikuti Program Tutorial untuk mengikuti kegiatan Himpunan itu. Program Tutorial dibagi dua semester. Semester ganjil untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, dan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Semester genap jatahnya mahasiswa Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan diselenggarakan hari Sabtu. Sedangkan mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, juga Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jatahnya hari Minggu. Hak individu mahasiswa yang diambil Program Tutorial juga menjadi bahan kritikan. “Sabtu dan Minggu itu waktu yang dimiliki individu mahasiswa, bukan berarti saya tidak setuju dakwah, tapi yang namanya dakwah atau ibadah itu tidak ada paksaan,” kata salah seorang mahasiswa pendidikan bahasa perancis UPI 2005, Yudo Lintang. “Masa mahasiswa dipaksa dengerin ceramah atau kajian,” tambahnya dengan nada sinis. *** Program Tutorial ini tidak masuk bagian mata kuliah PAI secara tiba-tiba. Pada 1980 Program Tutiorial dijadikan sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI), tapi sifatnya masih berupa suplemen. Program ini menjadi bagian dari pelaksanaan akademis PAI dimulai dari tahun 1988. Kepala Penyelenggara Tutorial, Toto Suryana menjelaskan, mata kuliah PAI memiliki bobot dua SKS, yaitu 2 x 50 tatap muka, 2 x 60 tugas terstruktur dan 2 x 60 tugas tidak terstruktur. Dua terakhir itu, kata Toto, diselenggarakan dalam Program Tutorial. Toto mengatakan, Program Tutorial bertujuan untuk mendorong dan membentuk kepribadian, yaitu pemahaman dan membiasakan diri dalam menjalankan agamanya. Dengan demikian, lanjut Toto, Program Tutorial menjadi salah satu faktor penilaian PAI. “Jika ada mahasiswa yang tutorialnya tidak lulus, maka mata kuliah PAI juga tidak lulus,” kata Toto. Walau demikian, tidak semua dosen PAI menerapkan itu. Misalkan salah seorang dosen PAI, Shihat Zein yang mengajar di program studi Pendidikan Arsitektur UPI. Jika ada mahasiswa yang tidak lulus Program Tutorial, maka masih bisa lulus mata kuliah PAI. Hanya saja nilainya yang berkurang. “Misalnya yang semestinya A menjadi B,” ujar Shihat.

KAMPUS

DOKUMENTASI K3

Sunyi di Tempat Keramaian Lokasi percobaan pem­ bu­nuhan yang dialami Ambar di parkiran ge­dung UC UPI. Diperki­rakan, Ambar adalah orang terakhir yang melintasi daerah itu saat kejadian. A=pelaku, B=Ambar, C=mobil Ambar, D=salah satu mobil­ yang didalamnya ada sopir. Gambar di samping diambil dari re­­­ka­man CCTV UC.

Oleh Rudini

L

elaki berkaos merah itu tampak mondar-mandir di masjid, sekali-kali buku bersampul biru dibukanya. Seorang lelaki berbaju putih datang, diapun diajak berbincang oleh laki-laki yang datang duluan itu. Cukup lama mereka berdua berbincang. Saat laki-laki berkaos merah itu berada di lantai dua. Dia pun sa ling berbalas-balasan pesan pendek, entah dengan siapa. Setelah solat dzuhur usai, dia pun meninggalkan masjid dan menuju gedung University Center (UC). Dia sempat mengelilingi gedung itu untuk memastikan kondisi. Tampak salah satu mobil wanita berkerudung dia amati. Saat pemilik mobil itu keluar dari gedung UC menuju mobilnya, laki-laki itu mengamatinya sambil pura-pura membaca buku yang dia bawa sejak dari masjid. Saat itulah laki-laki itu melancarkan aksinya. Dia mencekik wanita itu dari belakang saat akan mengambil berkas yang tertinggal dalam mobilnya. Wanita itu sempat berontak, tapi kalah tenaga. Beruntung sekali lelaki itu, tak ada saksi satupun. Padahal kejadian itu terjadi di siang bolong dan di tempat yang sering dilalui orang. Wanita itupun tewas. Lelaki itu langsung menyambar konci mobil dan meletakkan wanita itu di kursi depan. Tak dinyana, ternyata wanita itu tidak mati, dia hanya pura-pura. Dia pun langsung membuka pintu dan kabur menuju ruang gedung UC. Lelaki itu sempat menarik kerudung korban hingga terlepas, tapi gagal menangkap korban kembali. Laki-laki itupun kabur entah menuju kemana. Menurut salah seorang sopir pribadi Direktur Kampus Daerah, yang pada waktu kejadian ada dalam mobil kedua setelah mobil korban, pelaku lari ke arah UPInet, tapi dia tidak melihat sosok pelaku. Sopir itu cuma bisa melongo karena tak tahu apa yang telah terjadi. Seorang satpam yang melihat korban lari dengan rambut acak-acakan di ruang

gedung UC, langsung mengejar si pelaku. Sialnya, dia tak sempat melihat pelaku dan tak tahu kemana dia lari. Satpam itu pun kehilangan jejak pelaku, hanya sandal sebelah milik pelaku yang tertinggal. Pihak kepolisian pun langsung dihubungi dan korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit terdekat. Tadinya dia akan dibawa ke Poliklinik UPI. Demi keamanan, RS Hasan Sadikin menjadi pilihan utama. *** Wanita yang mengalami pembunuhan gagal itu tak lain adalah Manager Poliklinik UPI, Ambar Sulianti. Dia juga mengajar di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Ke sehatan (FPOK). Peristiwa itu terjadi antara pkl.12.52 sampai pkl.12.55 pada 25 Februari 2010. Rencananya, hari itu Ambar akan mempresentasikan program yang dibuatnya dengan nama, “10 Pelayanan Istimewa Mahasiswa UPI”. Pelaku sudah berada di kampus, tepatnya di masjid sekitar jam delapan. Menurut salah seorang satpam di masjid, pelaku se­ pertinya sedang menunggu perintah dari seseorang saat berbalas-balasan pesan pendek. Gerak-gerik si pelaku sudah terrekam saat di Masjid dan di parkiran gedung UC. Hanya saja rekaman CCTV di UC kurang begitu jelas sehingga kepolisian sulit mengenali wajahnya. Berbeda dengan rekaman CCTV di masjid. “Di Masjid sangat jelas wajah si pelaku,” ujar Kasat Reskrim Polresta Ban­ dung Barat AKP, Philemon Ginting. Pihak kepolisian yakin, pelaku yang terrekam di parkiran UC itu sama dengan gambar laki-laki yang terrekam di CCTV masjid. Hal ini bisa dikenali dari gerakgeriknya, tipe rambut, buku yang dibawa, sandal yang tertinggal, kaos berwarna merah, dan celana yang dikenakan. Diperkuat lagi keyakinannya dengan sketsa wajah pelaku saat diterangkan Ambar kepada pihak kepolisian. ***

Gedung UC hanya dijaga tiga orang satpam. Itu pun bergantian, yang satu siang, yang satu lagi bagian malam, dan satu lagi off. Sehingga saat kejadian itu, satpam yang bertugas di gedung UC hanya seorang, dan satpam tak sempat memantau CCTV. Komandan Sekuriti UPI, Antonius K mengakui, UPI kampus Bumi Siliwangi masih kekurangan personel. “Kita hanya punya 97 personil di kampus Bumi Siliwangi,” ungkapnya. Menurut Antonius, idealnya tiap gedung itu dijaga oleh tujuh sampai 10 personel. “Tiap shift bagusnya dijaga oleh dua sampai tiga petugas,” ujarnya. Philemon bahkan mempertanyakan keamanan di gedung UC. “Kenapa satpam tidak bisa mengejar pelaku dengan cepat, padahal pelaku pasti masih di lingkungan kampus,” ujarnya. Antonius juga mengakui, baru pertama kali ini ada kejadian seperti itu. Kepolisian Bandung Barat akan terus menyelidiki kasus itu sampai pelaku ditemukan, apalagi pihak kepolisian sudah mendapatkan gambar wajah pelaku. “Kalau sudah ditemukan pelakunya, nanti semuanya akan terungkap,” kata Philemon. “Saya tidak mau berbicara motifnya dulu, tapi saya yakin orang itu adalah suruhan,” ungkapnya. Medio Maret pun polisi menyebarkan gambar pelaku, yang diambil dari rekaman CCTV itu. Beberapa asumsi bermunculan di lingkungan kampus. Ada yang mengatakan, terdapat kaitannya dengan momen pemilihan rektor. Ada lagi yang menduga motif dendam pribadi, tapi hal ini dibantah Ambar. “Saya merasa gak punya musuh,” kata Ambar. Ada juga yang mengatakan murni pencurian mobil. “Kalau pencurian mobil gak mungkin, ini jelas percobaan pembunuhan, tapi motif untuk apa membunuh itu yang belum bisa ditebak,” bantah Philemon. Ambar saat dihubungi Isola Pos via telepon langsung membicarakan program kesehatan “gratis” yang ia canangkan. “Se­pertinya ada pihak yang tidak senang dengan program itu, tapi saat saya membica­ rakan program itu, belum pernah dengar ada yang kontra,” ujar Ambar. Kalau ada yang tidak senang dengan pihak itu, berarti ada pihak yang dirugikan, lalu pihak yang mana? Ambar pun tidak tahu. Bahkan tersiar berita, Ambar berrencana akan mengundurkan diri dari jabatan Manager Poliklinik UPI. Menurut Ambar, pelaku sepertinya sudah tahu dirinya memiliki agenda di gedung UC. Lalu, siapa saja yang mengetahui jadwal rapat Ambar? “Si pelaku bisa tahu saya akan berada di UC untuk rapat,” kata Ambar. Apakah ada pihak yang memberi info kepada orang suruhan itu, bahwa Ambar akan berada di UC saat itu?

APRIL 2010 ISOLA POS

KAMPUS Pelaku dinilai pihak kepolisian bukanlah pembunuh bayaran, dia hanya suruhan saja. “Mungkin pelaku merasa berhutang budi kepada seseorang, dan meminta untuk membunuh bu Ambar,” kata Philemon. *** Sehabis dari aktivitasnya di gedung FPOK, Sucipto melepaskan lelah di kursi kerjanya. Tiba-tiba Ambar masuk ruang kerja Sucipto, dan bertanya. “Bos, kalau ada yang mau mencekik saya, apa yang mesti saya lakukan?” tanya ambar yang sudah terbiasa memanggil kata bos kepada Sucipto. Dengan santainya, Sucipto menjawab, “Gampang, tandang saja kemaluannya,” ucapnya dengan tidak menyadari perta­ nyaan Ambar. Sucipto pun kaget, “Memang

siapa yang mau membunuh ibu?” tanya Sucipto. Tapi Ambar sudah meninggalkan Sucipto. Obrolan kosong ini terjadi tiga hari sebelum Ambar mengalami percobaan pembunuhan. Sucipto merupakan Ketua Jurusan Pendidikan Olah Raga. Menurut Sucipto, pada waktu itu Ambar bercerita kepadanya, Ambar memiliki indera keenam bahwa dirinya mengetahui akan dibunuh. Sucipto heran, peristiwa itu ternyata sama dengan apa yang Ambar tanyakan kepadanya. Muncullah pertanyaan, benarkah peristiwa yang dialami Ambar? Menurut Dekan FPOK, Yudha M. Saputra, Dosen di lingkungan FPOK memiliki tanda tanya besar terhadap kebenaran cerita

Ambar. Hal ini karena, hanya Ambar yang tahu peristiwa itu. Tak ada saksi di tempat kejadian yang sering dilalui orang itu. CCTV juga tidak bisa merekam kejadian penye­ rangan tersebut, hanya merekam gambar Ambar saat menuju ke mobil, sampai di situ CCTV berhenti merekam. Anehnya lagi, dalam CCTV penyera­ ngan itu durasinya sekitar dua sampai tiga menit. Hal ini bisa dilihat dari rekaman CCTV sebelah selatan yang merekam Ambar menuju mobil pada Pkl.12.52, dan CCTV depan gedung Pkl. 12.55, saat itu Ambar katanya kabur dari penyerangan. Antara waktu itulah terjadi penyerangan. Apakah dengan hitungan dua sampai tiga menit memiliki cukup waktu dalam penye­rangan itu?

ISOLA POS/NURJAMAN

Mau Dibunuh, Program Belum Berujung Oleh Rudini

Baru satu kali dibicarakan, program kesehatan itupun belum jelas gambarannya. Pembicaraan kedua batal gara-gara penggagasnya mengaku kena musibah.

A

mbar Sulianti, tiba-tiba menjadi bahan perbincangan di kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan beberapa media umum. Dia merupakan korban percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh laki-laki yang tak dikenalnya. Entah apa motif percobaan pembunuhan itu, yang jelas peristiwa

10 APRIL 2010 ISOLA POS

itu terjadi saat Ambar akan mempresentasikan program peningkatan pelayanan kesehatan mahasiswa UPI melalui Poli klinik yang ia pegang. Tapi presentasi itu batal karena musibah yang dialami Ambar tersebut, pada 25 Februari 2010. Ambar merupakan Manager Poliklinik UPI sejak September 2008. Program pelayanan yang ia rancang dinamakan 10 Pelayanan Istimewa Mahasiswa UPI. Rencana presentasi itu sebagai tidak lanjut dari rapat sebelumnya, 1 Februari 2010. Rapat itu atas undangan Pembantu Rektor Bidang Akademik dan

Kemahasiswaan UPI. Selain Ambar, yang diundang adalah jajaran pejabat tingkat universitas dan fakultas yang mengurusi bidang akademik dan kemahasiswaan. Semua tamu undangan memberikan sinyal positif terhadap gagasan Ambar. Chaedar selaku Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pun sepakat dengan gagasan itu. “Cuma kan belum ada keputusan seperti apa yang akan diimplemetasikan,” kata Chaedar. Dari hasil rapat 1 Februari itu, ada empat program kesehatan yang disepakati. Pertama, seluruh mahasiswa UPI, baik yang baru maupun yang lama, akan mendapatkan pelayanan pengobatan secara gratis di Poliklinik UPI. Kedua, dana pengelolaan kesehatan diperoleh dari iuran kesehatan mahasiswa UPI per tahun dengan mekanisme pengelolaan subsidi silang. Ketiga, seluruh dana kesehatan tersebut dikelola oleh Poliklinik UPI atas sepengetahuan dan seizin pimpinan UPI secara transparan dan akuntabel. Keempat, seluruh mahasiswa baru akan menda patkan kartu kesehatan mahasiswa sebagai tanda untuk memperoleh fasilitas bantuan rawat inap di rumah sakit, kecelakaan dan santunan meninggal. Hasil rapat itupun diperjelas lagi oleh Ambar dengan membuat 10 program pelayanan kesehatan mahasiswa. Dia pun melayangkan surat kepada Rektor tertanggal 12 Februari 2010 beserta lampiran program yang ia gagas untuk dibicarakan dalam rapat kedua itu. “Tapi saya keburu mau dibunuh,” tutur Ambar. Ambar mengusulkan kepada pimpinan universitas supaya dana kesehatan yang dipungut tiap tahun bisa dikelola Poliklinik UPI. Chaedar pun ingin memberdayakan Poliklinik tersebut. “Kita Punya 17 dokter, kita bisa memberda­yakannya, ” ungkapnya. Begitupun dengan pengelolaan asuransi, Chaedar tidak mau pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan asuransi lagi. “Tiap tahun selalu ada

KAMPUS perusahaan asuransi datang ke saya, tapi saya tidak mau,” ucap Chaedar. Dalam usulan Ambar, dia meminta pimpinan universitas mengambil kebijakan untuk mening­katkan pelayanan kesehatan mahasiswa dengan membayar Rp 120 ribu per tahun tiap mahasiswa. “Tapi yang diinginkan rektor sebesar 100 ribu tiap mahasiswa,” ujar Ambar. “Kalau rektor maunya 100 ribu per tahun, saya siap menjalankannya,” sambungnya. Dana tersebut, kata Ambar harus dikelola Poliklinik secara transparan dan akuntabel. Ambar mencerita­kan, sebelumnya dia sudah melakukan survei ke beberapa poliklinik di universitas lain dalam menerapkan program layanan kesehatan mahasiswa. Ambar menyebutkan beberapa polikli­nik yang ia kunjungi, diantaranya Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Kristen Maranatha. “Kalau di Unpad dan Unair, mahasiswa bayar 75 ribu, di Maranatha 500 ribu, tapi di Unpad rencananya tahun 2010 akan dinaikkan,” jelasnya. Ambar melanjutkan, di Unpad program seperti itu sudah lama berjalan. “Makanya di UPI saya ingin menerapkannya karena selama ini poliklinik tidak mengurus dana kesehatan, kami hanya menerima 50 juta saja tiap tahun,” terangnya. Anggaran itu kata Ambar, termasuk gaji empat karyawan poliklinik. Menurut Ambar, Poliklinik merupakan salah satu sarana yang vital, tapi anggaran yang dialokasikan universitas yang paling kecil. “Mahasiswa bayar dana kesehatan tiap tahun, tapi gak diserahin ke Poliklinik,” kata Ambar. Kedepannya, jika program yang ia canangkan sudah berjalan, poli klinik akan buka 24 jam. “Kapan pun mahasiswa ingin berobat, kita siap melayaninya,” tuturnya dengan tegas. Program tersebut belum final karena belum ada agenda pertemuan lagi. “Kita masih menunggu kesehatan bu Ambar pulih kembali,” ujar Chaedar. Yang belum jelas dari dana kesehatan yang akan ditarik sebesar Rp 100 ribu itu, apakah setiap satu tahun atau untuk empat tahun. Ambar menginginkan, lebih baik duit Rp 100 ribu per tahun tiap mahasiswa. Begitu pun dengan Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Dadang Sudana. “Kalau empat tahun berarti setahun 25 ribu, apakah dengan dana itu cukup untuk program tersebut,” kata Dadang. Adapun keputusan program tersebut, kata Ambar, mungkin akan diputuskan saat rapat kedua itu. Chaedar juga membenarkan ucapan Ambar. “Mungkin kita akan menyetujuinya saat itu (25 Februari lalu-red),” kata Chaedar. *** Tiap tahun, mahasiswa membayar

ISOLA POS/NURJAMAN

Salah seorang mahasiswa UPI sedang diperiksa tekanan darah di Poliklinik UPI.

dana kesehatan Rp 12.500. Duit itu dibagi ke dua pos, Rp 7.500 untuk bantuan pengobatan bagi mahasiswa, baik karena kecelakaan maupun sakit dan santunan me ninggal. Sedangkan sisanya dialokasikan untuk pembelian obat-obatan untuk poliklinik. Saat ini mahasiswa berobat ke poliklinik mesti bayar, tapi diberikan subsidi silang Rp 5 ribu. “Mahasiswa kan berobat bayar 30 ribu, kita potong lima ribu,” kata Ambar. Tapi dana Rp 5 ribu itu hanya untuk obat, biaya pemeriksaan tidak diberikan subdisi. Mengenai alokasi bantuan pengobatan yang dimaksud, mahasiswa bisa mengajukannya sewaktu-waktu jika membutuhkan. Hal semacam itu seperti sistem asuransi. Jika ada mahasiswa sakit, maka universitas memberikan bantuan kesehatan berobat di rumah sakit. Besarannya tergantung jenis sakit yang dialami mahasiswa. Misalkan pada Februari 2010, UPI mecairkan bantuan pengobatan karena sakit Rp 1,25 juta kepada salah satu mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia 2007, Aman Firmansyah. Atau pada

Januari 2010, Irvan Dwi Mulyadi, salah satu mahasiswa Fakultas Pendidikan Olah Raga dan Ke sehatan 2007, memperoleh bantuan pengobatan karena kecelakaan Rp 3,5 juta. Hal ini dijelaskan dalam surat keputusan rektor UPI nomor 0134/J33/ KM.03.06/2005, tentang Pengelola Pemberian Bantuan Biaya Pengobatan dan Susunan Kepanitiaan Mahasiswa Serta Penetapan Pemberian Bantuan Biaya Pengobatan dan Santunan Kematian Mahasiswa UPI, tertanggal 6 Januari 2006. Dalam surat keputusan itu disebutkan, mahasiswa memperoleh bantuan sebesar 25% dari biaya pengobatan di rumah sakit negeri. Besaran 25% tersebut dari biaya pengobatan maksimal Rp 5 juta. Artinya, bila biaya kesehatan yang mesti dibayar lebih dari Rp 5 juta, hitungannya dibatasi sampai Rp 5 juta. Bila biaya pengobatan dibawah Rp 5 juta, maka perhitungannya, 25% dikali biaya pengobatan sesuai kebutuhan. Besaran prosentasi yang diberikan berbeda jika mahasiswa berobat di rumah sakit swasta. Mahasiswa yang berobat di

APRIL 2010 ISOLA POS

11

KAMPUS rumah sakit swasta hanya diberikan 12,5% dari biaya pengobatan maksimal Rp 5 juta. Mahasiswa yang mengalami kecelakaan sehingga menimbulkan cacat, diberikan santunan satu juta rupiah. Sedangkan santunan meninggal sebesar Rp 1,5 juta. Ketentuan tersebut sebenarnya tidak baku, bantuan yang bisa diterima bisa lebih besar dari itu jika kebutuhannya sangat mendesak. Sebagai contoh yang pernah diterima Irvan di atas bisa memperoleh Rp 3,5 juta. Sebelumnya pengelolaan ini diserah­ kan kepada perusahaan asuransi Bumi Putera pada 1987-2005. Karena dirasa kurang menguntungkan mahasiswa, maka sejak 2006 UPI memutus hubu­ngan kerja sama dengan Bumi Putera dan mengelolanya secara mandiri. “Ini namanya swakelola,” ucap Chaedar. Salah satu staf Akademik dan Kemahasiswaan, Sopandi memberikan contoh yang disebut kurang menguntungkan itu. “Dulu itu paling besar klaim pembayaran yang diberikan satu sampai dua juta,” kata Sopandi. Itupun hanya untuk asu­ransi jiwa. Jika mahasiswa yang meninggal karena kecelakaan, biasanya klaimnya Rp 2 juta. “Kalau meninggal karena sakit dikasih satu juta,” terang Sopandi. Oleh karena itu, ketika bidang kemahasiswaan dibawah koordinasi Rusli Lutan, hubungan dengan Bumi Putera dihentikan dan pengelolaan dana itu dilakukan UPI sendiri. “Saat saya memegang bidang kemahasiswaan, pak Rusli meninggalkan pesan itu,” kata Chaedar. Selain itu juga, semenjak UPI mengelola semacam asu­ransi itu mekanisme pencairannya lebih mudah. Mahasiswa bisa mengajukannya asal ada surat pengantar dari Pembantu Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan atau bisa dari ketua jurusan. Sopandi berujar, “Dulu (Bumi Putera-red), mesti ada surat dari rumah sakit dan kepolisian.” Pengelolaan semacam asuransi ini juga masuk dalam program yang dibuat Ambar. Misalkan salah satu programnya, mahasiswa memperoleh bantuan empati maksimal Rp 12,5 juta untuk kasus kecelakaan yang menyebabkan meninggal. (lihat daftar 10 program Pelayanan Ke­ sehatan dari Ambar). Sedangkan saat ini, kasus seperti itu hanya memperoleh Rp 1,5 juta. Kecuali ada yang meninggal saat melakukan proses pembelajaran di kelas atau di laboratorium, besarannya bisa sampai Rp 5 juta. *** Berdasarkan rencana Ambar, Poli klinik akan dijadikan mini hospital yang profesioanal. Bahkan jika sudah berjalan dengan bagus, akan dibuka mini hospital di luar kampus. “Kita tingkatkan dulu laya­ nan di dalam kampus,” ujar Ambar. Tapi tidak menutup kemungkinan poliklinik

12 APRIL 2010 ISOLA POS

akan seperti “Isola Resort” yang sudah menjadi murni bisnis. Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha (DKPU) yang dipegang Ridwan Elhariri, memasukan Poliklinik sebagai salah satu unit usaha UPI. Tapi baru masuk tahap perencanaan karena selama ini poliklinik belum memberikan keuntungan yang maksimal. “Paling untungnya masih belasan juta, itupun kalau banyak pasien gigi,” kata Ambar. Beberapa kali Isola Pos menghubungi Ridwan untuk meminta penjelasan menge­ nai rencana Poliklinik yang masuk unit bisnis UPI, tapi sulit. Ditelepon tidak pernah diangkat, mengirim pesan pendek tak pernah ditanggapi, ditemui di kantornya beberapa kali juga jarang ada di tempat. Berdasarkan surat keputusan rektor nomor 5493/H40/KL/2008 tentang Penetapan Pembentukan Struktur dan Pengangkatan Personalia Poliklinik UPI, tertanggal 19 September 2008 menyebutkan bahwa, pihak manajemen poliklinik bertanggung jawab kepada rektor UPI melalui DKPU. Direktorat ini sebagai salah satu lembaga di UPI untuk mengembangkan unit usaha sebagai salah satu sumber pemasukan universitas. Selama ini Poliklinik tidak menargetkan bisnisnya kepada mahasiswa. Kepada mahasiswa hanya sebatas pelayanan sosial akademik. Ambar mengatakan, selama poliklinik dipindahkan lokasinya dalam kampus, pasien dari luar semakin sedikit. “Pengembangan bisnis mah rencananya masih jauh, yang penting pening­katan pelayanan mahasiswa dulu,”

ujar Ambar. Ambar menambahkan, yang akan dibisniskan itu pasarnya dari luar, kalau mahasiswa bukan targetnya. *** Ambar sempat ditanya oleh beberapa Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Pertanyaan itu berkaitan dengan program yang sewaktu-waktu bisa diprotes mahasiswa. Ambar hanya menjawab, “Itu urusan saya, biar saya yang tangani.” Tanggapan pun bermunculan dari mahasiswa. Misalkan kata gratis tadi dianggap tidak tepat karena mahasiswa mesti bayar biaya kesehatan tiap tahun. Isola Pos sempat bertanya lewat pesan pendek dalam pemilihan kata “gratis” yang digunakan Ambar dalam program itu. Tapi dia tak membalas pesan pendek itu. Dihubungi lewat telepon genggam sampai empat kali, akhir-akhir ini tak diangkat. Karena program tersebut belum dibica­ rakan kembali, Chaedar pun tidak bisa memberikan penjelasan lebih jauh lagi. Seorang mahasiswa Pendidikan Sejarah 2007, Roisah Nurul Janah berkomentar, “Menurut saya nominalnya terlalu besar.” Namun yang disayangkan mahasiswa adalah, tidak dilibatkannya unsur mahasiswa dalam pembicaraan rencana program itu. “Karena kami yang lebih tahu kondisi mahasiswa,” kata salah satu calon ketua BEM UPI, Teguh Sarwono.

10 Program Pelayanan Kesehatan dari Ambar Poliklinik UPI bermaksud meningkatkan pelayanan kesehatan untuk seluruh mahasiswa. Hanya dengan dana kesehatan Rp 100 ribu/tahun, mahasiswa berhak memperoleh layanan sebagai berikut: 1. Pelayanan kesehatan secara profesional di Poliklinik UPI. 2. Biaya pemeriksaan dokter umum secara gratis (hanya mengganti biaya pendaftaran dua ribu rupiah. 3. Memperoleh obat-obatan gratis untuk semua penyakit yang dapat ditanggulangi di poliklinik kecuali penyakit kronis seperti TBC dan lainnya. 4. Memperoleh bantuan rawat inap Rp 225 ribu per hari (selama tujuh hari dalam setahun) di rumah sakit jika memerlukan. 5. Memperoleh potongan harga 25% untuk laboratorium dan rontgen. 6. Mendapatkan berbagai layanan operasi minor dengan harga khusus. 7. Memperoleh layanan kesehatan secara gratis untuk berbagai kegiatan kemahasiswaan. 8. Memperoleh bantuan maksimum Rp 1,25 juta per mahasiswa/tahun untuk biaya pengobatan akibat kecelakaan. 9. Memperoleh bantuan empati maksimum Rp 12,5 juta untuk kasus kecelakaan yang menyebabkan meninggal. 10. Memperoleh bantuan maksimum Rp 15,5 juta per mahasiswa/tahun untuk biaya pengobatan akibat kecelakaan yang menyebabkan cacat tetap.

KAMPUS

Tak Ingin Turun Karena Mau Menghukum ISOLA POS/NURJAMAN

Oleh Rudini

Tampak halaman pengadilan sepi karena libur. Seharusnya pada hari itu, 16 Maret 2010 (Hari Raya Nyepi) jadwal peradilan rumah dinas di lingkungan UPI sebagai pengunduran jadwal dua minggu sebelumnya. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tak ada jalan lain dari permasalahan rumah di lingkungan kampus UPI selain musyawarah, maka cara yang utama dibawa ke ranah hukum. Sampai nantinya akan muncul pemenang.

S

ang kuasa Hukum UPI menunggu giliran sidang proses pengadilan berlangsung. Sekitar jam 10, dia berada di Pengadilan Negeri Bandung itu. Satu per satu anggota tim kuasa hukum datang dan mendekati sang ketua. Hampir jam dua, sidang belum juga dimulai. “Lagi banyak kasus, hakimnya lagi sibuk menangani kasus yang lain,” ucap Astim Riyanto, sang ketua tim itu. Jam dua lebih, sidang baru dimulai. “Tapi cuma sebentar, nunggu­nya aja lama,” kata Endang, salah satu anggota tim. Sidang pun diundur dua minggu dari 2 Maret 2010. Berarti sidang bisa dilanjut pada 16 Maret 2010. Karena 16 Maret tanggal merah, sidang bisa dilanjut

seminggu setelah itu. Permasalahan perumahan di lingku­ ngan kampus UPI masuk ke PN Bandung bermula dari pihak penghuni yang dinaungi Paguyuban Bumi Siliwangi meminta perlindungan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum). Pos Bakum pun menurunkan tujuh kuasa hukum untuk mendam­pingi penghuni itu. Tujuh kuasa hukum itu adalah Hayun Shobri, Musa Darwin Pane, Maruli Situmeang, Deni Hidayatulloh, Komar Sarbini, Ucok Rolando dan Richard Sitorus. Mereka pun mengirim somasi ke Rektor UPI tertanggal 28 Mei 2009. Somasi itu sekaligus undangan. Tapi rektor tidak menanggapi somasi tersebut. Beberapa bulan kemudian, rektor menugaskan Komisi Perumahan dan Biro Aset untuk meminta kuasa hukum dari Pos Bakum itu datang ke kampus UPI. Digelarlah pertemuan itu, tapi diwarnai kericuhan karena kuasa hukum membawa tiga penghuni perumahan tersebut, yakni Bohar Soeharto, Alwi K.

Ismail, dan Soepardi Wirasasmita. Ketiga orang inilah yang paling vokal menolak pengosongan rumah dinas. Tak menemui kesepakatan, para penghuni pun membawa masalah ini ke pengadilan. 40 penghuni sekaligus anggota paguyuban itu menandatangani kese­ pakatan untuk membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum. 24 November 2009, diadakan perundingan yang dimediasi PN Bandung, tidak ada kesepakatan, mediasi kedua 15 Desember 2009. ”Tenggat mediasi hanya 40 hari, jika tidak ada hasil, maka mesti masuk proses hukum,” kata Richard. Pihak penggugat pun membawa permasalahan ini ke dalam proses hukum perdata. Proses pengadilan pertama digelar pada akhir Januari 2010, Hari Selasa. Sampai terus tiap Selasa digelar proses hukum tersebut hingga akan muncul pihak pemenangnya. Tergugat pun merembet kepada Departemen Keuangan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, dan Badan Pertanahan Negara. ”Seharusnya tidak perlu sampai merembet seperti itu,” kata Ketua Komisi Perumahan UPI, Aziz Mahfudin. Begitupun dengan penggugat menga­ kui, masalah ini tidak mau sampai dibawa ke pengadilan. ”Karena UPI tidak mau memfasilitasi kami untuk beraudiensi dengan pak rektor, terpaksa kami mesti membawanya ke ranah hukum,” ujar Bohar. *** Menurut Astim, penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, mereka menggunakan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0124/M/1975 yang sudah kadaluarsa. Dalam peraturan menteri Pendidikan Nasional RI nomor 76 Tahun 2008, pasal 6 ayat 8 tercantum, bahwa ”Pejabat dan/atau pegawai negeri sipil yang tidak lagi menduduki jabatannya dan/atau tidak lagi menjadi pegawai negeri sipil mengosongkan dan menyerahkan rumah negara kepada Departemen dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya jabatan dan/atau status pegawai negeri sipil, melalui Pimpinan Perguruan Tinggi.” Selanjutnya dalam pasal 7 ditegaskan, bahwa ”Surat izin penghuni berakhir masa berlakunya jika pejabat dan/atau pegawai

APRIL 2010 ISOLA POS

13

KAMPUS negeri sipil Departemen yang bersangkutan: a. pensiunan, b. meninggal dunia....” Sedangkan dalam keputusan bernomor 0124/M/1975 itu, disebutkan bahwa, penghuni bisa menempati perumahan sampai meninggal dunia. Hal ini berbeda dengan Permendiknas nomor 76 Tahun 2008 itu. ”Para penggugat itu kan sudah pensiun semua,” ujar Astim. Bohar pun berang dengan pernyataan As­tim, menurutnya, Peraturan tidak bisa menghapuskan Keputusan. ”Kedudukan Keputusan lebih tinggi dibandingkan peraturan,” tegas Bohar. Menurut Richard, permasalahan ini lebih menggunakan aspek moral dan sosial dibandingkan dengan aspek hukum. ”Tapi tetap kami tidak mengesampingkan aspek hukum,” tuturnya. Bohar mengatakan, penghuni sebenar­ nya menerima pengosongan perumahan itu, tapi mesti ada kompensasi sesuai dengan kebutuhannya. ”Masa ngusir begitu saja lewat surat tanpa memikirkan keadaan kami,” cetus Bohar. Terdapat tiga opsi tuntutan penggugat ­itu, pertama penggugat bisa membeli lahan yang didiami penghuni. Karena lahan itu berada di dalam kampus, maka UPI tidak menerima tuntutan itu. Kedua jika UPI tidak menerimanya, maka UPI mesti menyediakan lahan perumahan di luar kampus. Dan jika kedua opsi itu diabaikan, maka UPI mesti memberikan kompensasi Rp 20 miliar. Berarti tiap penggugat bisa memperoleh kompensasi Rp 500 juta. Namun, UPI tetap pada kebijakan se­mula, tidak akan memberikan sepersen pun kepada penggugat. ”Kan kami sudah menyediakan 10 juta tiap penghuni kalau mau mengosongkannya, itupun bukan ganti rugi, tapi duit buat biaya pindahan,” kata Pembantu Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya UPI, Ishak Abdulhak. Menurut Aziz, UPI memiliki dasar hu­ kum yang kuat, tidak ada istilah kompensasi atau ganti rugi. ”10 juta hanya sekedar buat pindahan karena tidak ada dasar hukum yang mengatakan harus memberikan kompensasi,” sambungnya. Dengan nada sinis, Bohar berujar, ”Bisa ­ buat apa duit 10 juta, tidak akan cukup buat pindahan juga, barang-barang saya banyak, mesti dikemanakan,” kata Bohar yang pernah menjabat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan saat UPI masih bernama IKIP Bandung ini. Aziz mengatakan, sejak masalah ini ­dibawa ke dalam proses hukum, UPI akan menghentikan pemberian uang pindah Rp 10 juta itu. ”Karena kita masih menunggu hasil pengadilan, siapa yang menang, penggugat atau UPI,” ujar Aziz. Hal itu dibenarkan Ishak, “Tahun 2009, kita masukan biaya itu dalam kerumahtanggaan, tapi 2010 kita tidak masu-

14 APRIL 2010 ISOLA POS

ISOLA POS/NURJAMAN

Gambar salah rumah (sebelah kanan) yang didiami Alwi K. Ismail, Alwi enggan mengosongkan rumah itu.

kan,” terangnya. *** UPI melalui Komisi Perumahan dan Kuasa ­Hukumnya mengadakan jumpa pers pada 8 Februari 2010. Tujuannya, untuk mengklarifikasi berita-berita yang tersiar di beberapa media berkenaan dengan perumahan di kampus UPI. Hal ini karena, sudah tersiar informasi di lingkungan kampus dan di luar, bahwa UPI akan mengadakan proyek pembangunan. Karena UPI membutuhkan lahan, maka perumahan di lingkungan kampus mesti dihapuskan. ”Tolong, jangan disalahpahami, ­pe­ngo­songan ini bukan berdasarkan rencana UPI untuk membangun bangunan yang baru, tapi hal ini berdasarkan hukum yang berlaku,” jelas salah satu anggota Tim Kuasa Hukum UPI, Ridwan Purnama. Aziz menerangkan, UPI melakukan ini hanya menjalankan hukum saja. Astim mengatakan, UPI hanya pengguna saja, yang punya lahan ini Departemen Keuangan, dan pengelolanya Departemen Pekerjaan Umum. Dia pun menyebutkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, pasal 42 ayat 2, yang isinya ”Menteri/pimpinan lembaga adalah pengguna barang bagian kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya.” Keesokan harinya, berita hasil jumpa pers pun tersiar di beberapa media, diantaranya isolapos.com, Galamedia, Kompas, Republika dan Pikiran Rakyat. Menurut salah satu petugas di rektorat yang dituturkan Aziz, pada hari itu Bohar mengunjungi Rektorat. ”Mungkin dia ingin menanyakan berita yang sudah tersiar itu,” kata Aziz. Bukan hanya dengan cara itu, UPI juga memasang spanduk berwarna ku­ning yang mengatasnamakan Pegawai Peduli UPI pada 19 Februari 2010, bertepatan

dengan kedatangan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Spanduk itu meminta kepada para pensiunan yang menghuni perumahan supaya mengosongkannya karena pegawai UPI yang masih aktif lebih berhak menempatinya. Tapi keesokan harinya, spanduk itu sudah raib. Aziz dan Astim mengakui, tidak tahu pemasang spanduk yang me­ ngatasnamakan Pegawai Peduli UPI itu. Beberapa kalangan menduga, pemasang itu pihak Sekretriat Universitas. Misalkan Ketua Unit Kegiatan Studi Kemasyarakat UPI, Ridwan Fauzi menduga, pemasang itu pasti rektorat yang menyuruh Sekretariat Univesitas. ”Gak Bakal jauh-jauh lah, dosen atau karyawan tidak akan sampai kayak gitu,” ujarnya. Yang menjadi tanda tanya, kenapa masalah ini mesti masuk ke proses hukum? Kenapa UPI tidak menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan? Bukankah UPI sebagai lembaga yang berbasiskan pendidikan? Aziz mengakui, bahwa Rektor Sunaryo Kartadinata hanya menyerahkannya kepada pejabat tingkat bawah, dia tidak mau berurusan langsung dengan hal seperti itu. Padahal orang seperti Bohar, Alwi dan Soepardi ingin berkomunikasi secara langsung dengan Sunaryo. Tadinya mereka tidak mau membawa masalah ini ke ranah hukum. Mereka terpaksa karena cara yang digunakan rektor dianggapnya tidak etis, bahkan yang lebih kasarnya dianggap oleh mereka tidak manusiawi. Kuasa hukum dari Pos Bakum pun mengakui, mereka lebih menggunakan aspek moral dan sosial dibandingkan aspek hukum. Seorang Alwi berujar, ”Mesti ada win-win solution, apalagi UPI sebagai kiblatnya kampus pendidikan.”

LAPORAN UTAMA

Penandatanganan MoU antara Sunaryo (dua dari kiri) dengan Nakamura (dua dari kanan) di gedung Rektorat.

DOKUMENTASI UPI

Oleh Nurjaman

Pasti Terbang ke Matahari Terbit

K

etika bumi mulai gelap, tampak para trainee ramai keluar Gedung Perpustakaan. Dari pintu timur gedung itu, sekali-kali mereka tersenyum bersenda gurau. Mereka tampak senang, mungkin karena setelah rutinitas ini selesai, mereka akan siap untuk bekerja di negeri Matahari Terbit itu. Mereka adalah perawat yang diselek­ si dari seluruh Indonesia. Sejak tahun 2008, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memang telah bekerja sama dengan pihak Jepang. Kerja sama itu berbentuk penyediaan tempat untuk pelatihan bahasa dan budaya Jepang terhadap calon perawat yang akan dikirimkan ke Jepang. Tujuannya jelas, agar perawat siap untuk beradaptasi saat bekerja di negeri itu. Kebutuhan Perawat di Jepang sekitar 500 orang per tahun dan Indonesia selama dua tahun terakhir telah memberangkatkan 570 perawat. Selama ini tingkat harapan hidup masyarakat Jepang cukup tinggi, sekitar 89 tahun, sehingga jumlah manusia lanjut usianya (manula) cukup banyak. Panti jompo disana memerlukan tenaga-tenaga perawat. Karena Jepang tidak bisa memenuhi tenaga perawat maka didatangkanlah dari luar negerinya, termasuk Indonesia. Melihat kebutuhan perawat yang begitu banyak, maka UPI berniat membuka program studi (prodi) keperawatan dengan konsentrasi Gerentologi. Pembukaan prodi itu atas permintaan sebuah yayasan panti jompo di Jepang. “Toh, UPI juga mempunyai 17 dokter medis,” ujar Pembantu Rektor Bbidang Akademik dan Kemahasiswaan UPI, Chaedar Alwasilah. Ditandatanganilah dua lembar Nota Kesepahaman antara Kensyokai Social

Welfare Corporation dan Tokushima Kensyokai Collage of Health and Welfare, yang diwakili Nakamura Hirohiko selaku Kepala Asosiasi Panti Jompo di Jepang dengan Rektor Sunaryo Kartadinata UPI, tertanggal 9 September 2009. Satu lembar berbahasa Inggris dan satu lagi berbahasa Jepang. Dia siap untuk menyerap perawat Indonesia asal mampu berbahasa Jepang dan kurikulumnya pun harus sesuai. *** Tim Perumus prodi pun dibuat. Prodi Keperawatan ini akan ditempatkan di bawah Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK). Bersama dengan Chaedar, salah seorang dari Tim Perumus Kurikulum, Hamidie Ronald Daniel Ray terbang ke Jepang akhir 2009 untuk mengunjungi yayasan itu. Mereka meninjau kondisi panti jompo dan akademi perawat di sana. “Kami ingin tahu kurikulum di akademi perawat di sana seperti apa, juga bentuk PBM-nya (proses belajar mengajarnya-red),” ujar Ronald. Perawat yang dibutuhkan Jepang bukanlah murni medis, tapi lebih kepada bimbingan dan pengasuhan. “Selama ini perawat (yang ada-red), saya jamin nilai edukasinya rendah,” ujar Dekan FPOK UPI, Yudha M. Saputra. Prodi Keperawatan yang akan dibuka itu ada lah konsentrasi G erentologi. Perawat yang disediakan khusus untuk mengurus manula. Bukan menangani pasien-pasien yang ada di rumah sakit. “Namanya itu caregiver,” ujar Chaedar. Menurut Chaedar yang ditangani itu bukan penyakit, tapi bagaimana cara memperlakukan orang-orang yang sudah udzur. Medisnya tidak banyak, tapi lebih pada psikologi. Dosen yang disiapkan untuk prodi ini pun berasal dari Jurusan

Psikologi, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD), Pendidikan Luar Biasa dan tentu dari FPOK sendiri Ronald mengaku bahwa sebenarnya sebelum kerja sama ini dilakukan, sudah memiliki rencana membuka prodi Keperawatan. Hal itu sudah disampaikan kepada Dekan FPOK. ”Kebetulan waktunya bersamaan dengan kerja sama ini,” ungkapnya. Awalnya dia ingin membuka keperawatan murni medis, berhubung ada kerja sama tersebut, maka berubah jadi konsentrasi Gerentologi. “Lagipula prodi ini, mungkin satu-satunya di Indonesia,” ujar Ronald. Ronald mengatakan, fakultas lain sudah banyak mendirikan prodi, sedangkan FPOK baru kali ini mendirikan prodi lagi. Kurikulum pun perlu disosialisasikan, digelarlah Workshop untuk meminta pendapat dari para dosen UPI mengenai kurikulum, pada 11 Februari 2010. Kurikulum yang disiapkan terdiri dari 96 Satuan Kredit Semester (SKS) mata kuliah pokok dan 24 SKS mata kuliah institusional. Kurikulum ini merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 239/U/1999 Tentang kurukulum yang Berlaku secara Nasional Program Diploma 3 Keperawatan. 96 SKS merupakan Kurikulum wajib dan tidak boleh diubah. 24 SKS yang lain disesuaikan dengan kebutuhan Prodi Keperawatan yang akan disiapkan. Ronald mengaku, yang paling sulit itu adalah keterampilan berbahasa, khususnya keterampilan bicara dan menulis. “Kebutuhan Bahasa Jepang disana itu sekitar level 1 sampai 2,“ ujarnya. Ronald menjelaskan, setelah tiga tahun para perawat itu di Jepang, mereka harus mengikuti sertifikasi supaya memperoleh sertifikat dan bisa bekerja untuk selanjutnya. Oleh karena itu, lanjut Ronald, dia mempersiapkan agar mahasiswa tidak kesulitan berbahasa lagi. Kurikulum pun disesuaikan, selama tiga semester mahasiswa akan dibekali Bahasa Jepang. “Itu dilakukan dalam mata kuliah non-kurikuler,” ujar Lucky Angka Widjayaroring yang ikut dalam perumusan kurikulum keperawatan UPI. UPI pun telah menandatangani kerja sama dengan beberapa rumah sakit di Bandung. Rumah sakit yang telah bersedia diajak kerja sama adalah Rumah Sakit Pindad dan Rumah Sakit Al-Ihsan. “Nantinya mahasiswa akan praktek di rumah sakit itu,” ujar Ronald. Rencananya prodi Keperawatan ini akan ditempatkan di Padasuka, kampus UPI Cicaheum. Alasannya karena ru­­angan di sana banyak. “Di sini tidak akan cukup,” ungkap Yudha. Mahasiswa kepera­ watan itu akan diasramakan, rencananya akan dibangun asrama mahasiswa. “Di

APRIL 2010 ISOLA POS

15

LAPORAN UTAMA

Jepang sendiri selalu ada boarding school (sekolah dan kuliah berasrama-red),” ujar Ronald. Gedung kampus Padasuka memiliki tiga lantai. Lantai tiga bisa dipakai untuk kuliah, lantai satu untuk kantor dan laboratorium dan lantai dua bisa untuk asrama. Perihal lokasi perkuliahan, Kepala Bagian Operasi Biro Asset dan Fasilitas UPI, Purno pernah menjelaskan dalam workshop itu. “Pagu yang dianggarkan untuk membangun kampus di Padasuka

sekitar dua miliar. Ini tentu belum cukup, maka pembangunan pun akan bertahap,” kata Purno. Sisanya, lanjutnya bisa dianggarkan pada pagu selanjutnya. Ketika ditanyakan kepada Chaedar tentang keuntungan finansial dari kerja sama itu, Chaedar menjawab, tahun ini program tersebut akan ditawarkan lewat ujian masuk (UM) UPI, dengan daya tampung 80 mahasiswa pada ajaran 2010-2011. “Karena kita harus membangun fasilitas yang berbeda, kita harus punya laboratorium, kita harus punya ruangan panti

Tutup Saja Kalau Mesti Rugi

DOKUMENTASI UPI

Oleh Nurjaman

Chaedar Alwasilah (sebelah kiri) berbincang dengan pihak Kensyokai saat berkunjung ke Jepang untuk meninjau panti jompo di sana.

K

einginan itu kian nyata, setelah Nota Kesepahaman (MoU) ditandatangani oleh Sunaryo Kartadinata selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Nakamura Hirohiko, yang mewakili Kensyokai Social Welfare Corporation dan Tokushima Kensyokai Collage of Health and Welfare, sebuah panti jompo di Jepang. Nakamura juga merupakan Wakil Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang. Penandatanganan ini dilakukan di kampus Bumi Siliwangi. Intinya kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam mengembangkan program studi (prodi) Keperawatan, pertukaran staf pengajar, mahasiswa, serta mengambangkan penelitian, dan yang terakhir, pertukaran informasi akademik, buku, dan publikasi-publikasi akademik. Direktur Direktorat Kerjasama dan Usaha UPI, Ridwan Elhariri berujar, ”Lulusan dari prodi Keperawatan yang akan dibentuk ini sudah pasti direkrut ke Jepang.” Menurut Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Chaedar Alwasilah, UPI yang meminta kerja sama kepada pihak Kensyokai untuk mendirikan prodi itu, mengingat kebutuhan perawat manusia lanjut usia (manula)

16 APRIL 2010 ISOLA POS

di Jepang sangat banyak sebagai peluang dalam membuka prodi Keperawatan kosentrasi Gerontologi. Beberapa keuntungan pun akan didapatkan UPI. ”Ya, salah satunya lulusan kita akan diterima di sana (Jepang-red),” ujar Chaedar. Panti jompo Kensyokai juga, lanjut Chaedar, akan membantu pengembangan materi ajar serta fasilitas - fasilitas. Beda lagi yang dituturkan Dekan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Yudha Permana. Menurutnya, pihak Kensyokailah yang menawarkan kerja sama pencetakan tenaga keperawatan itu dengan membuka prodi. Ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Tim Pengembang Kurikulum, Hamidie Ronald Daniel Ray. Karena pembukaan prodi ini diawali dengan kerja sama dalam pelatihan kebudayaan dan bahasa Jepang pada September 2009, maka UPI pun respon terhadap tawaran itu. “Jadi kenapa kita tidak buka saja prodi keperawatan,” ujar Yudha. Dalam MoU itu, tertulis kerja sama berlaku selama lima tahun. Berarti akan ada dua sampai tiga lulusan yang memiliki kesempatan bekerja di Jepang setiap kontrak. Ronald berkata, ”Biasanya setelah tiga tahun, akan ada pembahasan kontrak lagi.” Menurut Ronald, kurikulum tersebut akan dibuat fleksibel. “Mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih apa mau ke Jepang atau di dalam negeri,” kata Ronald. Pasaran “produk” perawat ini memang dirancang untuk pasaran luar. Ronald mengatakan, tidak menutup kemungkinan, suatu saat nanti UPI bukan hanya menjalin kerja sama dengan Jepang saja. Dia menyebutkan nege­ ri Arab dan Belanda juga membutuhkan

jompo untuk simulasi mahasiswa D3, kita akan meminta bantuan Nakamura untuk mengembangkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki,” katanya. Senat Akademik (SA) pun sudah memberi sinyal positif terhadap usulan pembukaan prodi itu. “Ini merupakan peluang yang bagus,” kata Ketua Komisi A yang membidangi pengembangan kurikulum dan akademik ini, Idrus Affandi. Proposal pembukaan prodi itu pun tinggal diteken oleh Ketua SA UPI. tenaga perawat manula. Karena pembentukan prodi ini merupakan hasil kerja sama, maka bisa saja prodi itu ditutup. Hal ini dibenarikan Chaedar. Prinsip seperti ini bisa dilihat dalam Anggaran Rumah Tangga UPI, Berdasarkan ketetapan Majelis Wali Amanat No. 001/TAP/MWA UPI/2009, pasal 77 tertulis, “Penutupan program studi dapat dilakukan dengan kebutuhan dengan menggunakan prinsip tutup-buka.” Artinya, kalau Jepang tidak membutuhkan lagi tenaga perawat dari UPI, prodi itupun akan tutup. “Kalau suatu saat mahasiswa-nya hanya satu atau dua, ya tutup saja, ngapain kita mesti rugi,” ujar Chaedar. Berkenaan dengan hal tersebut, Chae­ dar yang memiliki tanggung jawab bidang Akademik, akan berusaha melakukan antisipasi. “Solusinya tetap menjaga komunikasi dengan Jepang, agar mereka setia terhadap kerja sama ini,” kata Chaedar. Senada dengan Chaedar, Ridwan menjelaskan bahwa kerja sama ini tergantung pada kontraknya karena kedua belah pihak tidak boleh melanggar kontrak. ”Jika melanggar, maka akan ada penalti,” ujarnya. Masih menurut Chaedar, dengan dibukanya prodi keperawatan, UPI akan membuka kesempatan bagi alumni perawat bisa bersaing secara internasional. “Kriteria Jepang itu sangat tinggi, dan mereka tidak bisa kompromi kalau bicara kualitas,” ujar Chaedar. Dia juga menjelaskan bahwa UPI ingin menyediakan tenaga kerja profesional, terdidik juga bermartabat. “Universitas harus memberi kesempatan pada anak bangsa untuk tenaga kerja yang bermartabat,” tambahnya. Ridwan mengatakan, dengan dibukanya prodi tersebut, UPI ingin membangun image Indonesia yang tak hanya menyalurkan tenaga kerja kasar, tapi juga profesional. Berbeda dengan prodi keperawatan yang sudah pasti memperoleh pekerjaan, Isola Pos pun bertanya kepada Chaedar tentang monitoring nasib lulusan prodi lain, Chaedar hanya menjawab, “Untuk sementara ini, informasinya belum saya terima, itu bisa ditanyakan kepada masingmasing prodi.”

LAPORAN UTAMA

Menjalarnya Prodi Baru

DOKUMENTASI UPI

Oleh Sofia Pamela

P

rogram studi (prodi) Keperawatan memiliki keterikatan dalam bentuk kerja sama. Dengan demikian, lulusan-lulusannya tidak perlu khawatir karena langsung terserap di dunia kerja. Hal ini kontrakdiktif dengan prodi yang lain, yang output lulusannya belum bisa dipastikan. Prodi yang dibuka pada tahun 2005 tercatat ada Ilmu Komputer di bawah Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) dan prodi kepariwisataan di bawah naungan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS). Prodi kepariwisataan itu bisa dise­ butkan, Manajemen Resort dan Leisure (MRL), Manajemen Pemasaran Pariwisata (MPP) dan Manajemen Industri Katering (MIK). Prodi yang dibuka di tahun ini telah menghasilkan satu angkatan lulusan. Adapun prodi yang disahkan pada tahun 2007, di FPIPS misalnya prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pendidikan Agama Islam (IPAI) yang dibawah Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), tahun 2010 fakultas ini akan membuka prodi Pendidikan Sosiologi. Di Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK) juga disahkan prodi baru nonkeguruan atau teknik murni yaitu Teknik Tenaga Elektrik dan Teknik Sipil serta satu prodi keguruan, yaitu Pendidikan Teknik Agroindustri. Ketua Komisi A Senat Akademik (SA) UPI, Idrus Affandi menga­takan, tahun 2010 sudah ada tiga prodi baru yang telah disahkan SA. Prodi-prodi itu adalah Pendidikan Sosiologi, Teknik Arsitektur dan sebuah kelas internasional di FPMIPA. Lantas, jika dibandingkan dengan pembukaan prodi keperawatan yang lulusannya telah disiapkan ke Jepang, bagaima­nakah arahan prodi-prodi yang masih “balita” seperti disebutkan di atas terkait nasib lulusannya? Bagaimanakah perencanaan, arahan dan nilai jual prodi baru tersebut bagi lulusannya?

Pembukaan prodi-prodi baru itu, kata Idrus, diawali dengan melihat adanya peluang lapangan kerja. Seperti pembukaan prodi Pendidikan Sosiologi. Dibutuhkannya lulusan Sosiologi, karena di lapangan para guru pada pelajaran sosiologi itu masih ada yang bukan lulusan bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Prodi yang dibuka pada tahun 2005 dan baru meluluskan satu angkatan misalnya prodi MRL. Ketua Prodi MRL, Darsiharjo menuturkan, dibukanya prodi kepariwisataan ini melihat kebutuhan resort dan peluang kebutuhan penanganan pariwisata yang belum baik. Sehingga perlu satu lembaga yang menyiapkan tenaga profesional. Tidak hanya menyiapkan tenaga pelaksana. Setelah UPI berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN), pimpinan UPI diberi kewenangan membuka atau menutup prodi. Maka, pada tahun 2005 dibukalah prodi MRL. Saat itu pimpinan UPI pada periode Fakry Gaffar. Disebutkan bahwa, lulusan prodi MRL diarahkan untuk mampu mengelola, me­rencanakan dan mengembangkan kawasan wisata. Itu merupakan kompetensi yang diharapkan. ”Kita berbeda dengan institusi lain seperti Sekolah Tinggi Pariwisata atau Enhaii yang menyiapkan tenaga pelaksana,” ujar Ketua Prodi MRL UPI, Darsiharjo. Dengan demikian, lanjutnya, tidak akan ada persaingan di lapangan karena ranahnya jelas berbeda. Namun, berbeda juga ketika dita­ nyakan pada lulusan pertama MRL, Nur Fajri, saat ditemui di tempat kerjanya, di sebuah lokasi pameran buku kawasan Braga pada Februari lalu. Fajri mengungkapkan, kenyataan di lapangan berbeda. Ia selalu diajukan pertanyaan yang sama ketika melamar pekerjaan pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. ”UPI? Pariwisata?” ung­kapnya menirukan pertanyaan beberapa perusahaan. Berulang-ulang ia mesti menjelaskan bahwa UPI juga telah membuka prodi kepariwisataan. Menurutnya, rata-rata dari sebagian temannya juga mengalami hal yang sama. Apalagi terkait mereka adalah sarjana bergelar S.Par pertama dari UPI. Fajri mengatakan, jika arahan prodi­ nya mampu mencapai kompetensi seperti mengelola, merencanakan dan mengembangkan kawasan wisata, itu terlalu jauh. Menurutnya, perlu jam terbang atau minimal melaksanakan pendidikan strata dua untuk mencapai hal itu. Sebabnya, yang dibutuhkan perusahaan adalah seperti yang dihasilkan oleh lembaga penghasil

tenaga pelaksana pariwisata. Sehingga, lanjut Fajri, nilai jual UPI terbukti kurang dibandingkan lembaga lain. Mengenai prodi di UPI yang belum dikenal di lapangan, Guru Besar FPIPS sekaligus pakar kurikulum nasional, Said Hamid Hasan menjelaskan, untuk meyakinkan lapangan, maka public relation-nya mesti kuat. Di samping itu, antara perencanaan prodi dan kebutuhan lapangan, Said menambahkan, ”Harus lihat juga perilaku lapangan. Lalu, bisa mengaitkannya dengan profesionalisme.” Prodi lainnya yang dibuka pada tahun 2007 dan belum menghasilkan lulusan yaitu prodi IPAI. Ketua Prodi IPAI, Endis Firdaus menceritakan rancangan proposal sudah ada sejak 1997 dan pada 2002 proposal itu diajukan. Namun, saat itu, pada masa periode Fakry tidak berhasil digolkan dengan alasan sudah ada lembaga lain yang khusus seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Barulah, tuturnya, pada 23 Agustus 2006 Rektor Sunaryo Kartadinata mengeluarkan keputusan tentang pendirian prodi IPAI. Itu pun berbeda dengan awal perancangan yang diajukan tim pengembang, yaitu prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), bukan IPAI. Namun, tanpa memberikan jawaban yang jelas kepada yang akan melaksanakan, SA dan Rektor mengubahnya menjadi prodi IPAI. Endis mengatakan, ”Jadi yang dikembangkan itu ilmu PAI, bukan untuk mencetak guru Agama Islam”. Prodi IPAI ini lulusannya bergelar Sarjana Pendidikan (S.Pd). Namun, menurutnya, akan diarahkan apakah nantinya akan menjadi guru atau ahli PAI. Diarahkannya pada saat skripsi. ”Mau jadi guru atau ahli,” ujarnya. Mengenai daya saing, perbedaan dengan lembaga lain adalah input-nya yang siap bersaing karena diseleksi terlebih dahulu seperti lewat PMDK dan SNMPTN. Pada tahun 2007 saja, peminat prodi IPAI UPI berjumlah 600 orang, tapi yang diterima hanya 60 orang. Sehingga berbeda input dengan lembaga lain yang sifatnya swasta. Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Chaedar Alwasilah menuturkan, kebijakan pendirian prodi-prodi ini dilihat dari peluang yang cukup besar dan kebutuhan lapangan. Lalu jika sudah cukup kuat, maka cukup memberitahu kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Akan tetapi, Chaedar mengakui, terdapat prodi yang tidak akan sekompetitif institusi lain yang sifatnya khusus. Lantas mengenai keberlanjutan prodi Chaedar hanya berujar, ”Suatu saat jika tidak baik, ya tutup saja.”

APRIL 2010 ISOLA POS

17

LAPORAN UTAMA

Yang Depan, Yang Tersungkur

ISOLAPOS/NURJAMAN

Oleh Nurjaman

Gedung Prodi Ilmu Komputer dan Pendidikan Ilmu Komputer. Di gedung inilah calon-calon guru TIK dicetak.

Di tengah proses pembukaan program studi (prodi) Keperawatan, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mempunyai masalah dengan adanya dua prodi yang berbeda, tapi satu tujuan, yaitu mencetak guru TIK. Apakah UPI pernah memikirkan nasib lulusan keduanya?

D

i setiap kabupaten/kota madya selalu tampak antrian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), mereka akan mengikuti tes CPNS untuk bekerja di lingkungan daerahnya. Tahun 2009 pemerintah membuka CPNS kembali, tapi ada tambahan, terdapat lowongan bagi calon guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Di Kota Bandung membuka 17 kesempatan untuk posisi Guru TIK dengan kualifikasi S1 dari lulusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Akibatnya, lulusan prodi Pendidikan Ilkom tak bisa masuk CPNS di Kota Bandung, padahal di luar Kota Bandung menerima guru TIK dari prodi Pendidikan Ilkom. Tak ayal, guru honorer TIK kaget, mereka tak bisa mengikuti tes untuk mengisi posisi itu. Padahal, guru honorer TIK kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan dari Sistem Informasi, Teknik Informatika, dan Ilmu Komputer (Ilkom). (newspaper.pikiran-rakyat.com/10/11/09). UPI ternyata memiliki dua pintu untuk menjadi guru TIK. Yaitu dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan (Kurtek) konsentrasi Kependidikan Guru TIK, yang berada di bawah Fakultas Ilmu

18 APRIL 2010 ISOLA POS

Pendidikan, dan prodi Pendidikan Ilkom dibawah Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA). Prodi Teknologi Pendidikan (Tekpend) yang berada dibawah Jurusan Kurtek itu menyiapkan konsentrasinya untuk menjadi guru TIK sejak 2006. “Awalnya mahasiswa kuliah satu semester,” kata ketua prodi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Toto Ruhimat. Pengkosentasian itu biasanya hanya terdiri dari empat sampai lima mata kuliah. Hal ini berbeda dengan kurikulum pada Prodi Tekpend. Dalam Pedoman Kurikulum UPI tertulis, sejak 2006-2009 prodi Tekpend mempunyai dua konsentrasi. Pertama Teknologi Pendidikan (kependidikan Guru TIK) dan teknologi kependidikan (kependidikan non Guru-rekayasa pembelajaran). Tampak dalam kurikulum tersebut, seolah terdapat dua prodi yang terpisah. Tadinya kosentrasi TIK ini akan diajukan menjadi prodi. “Tapi kami pikir dengan konsentrasi saja sudah cukup,” kata Toto. Pernyataan Toto ditimpali oleh salah

satu penggagas prodi Pendidikan Ilkom, Munir, yang kini menjabat Direktur Direktorat TIK UPI. Munir mengatakan, pengkonsentrasian ini justru akan mempersempit TIK itu sendiri. Hal ini karena TIK cakupannya luas, yaitu komunikasi, komputer, dan sistem. Pada dasarnya, arahnya termasuk teknologi informasi dan komunikasi, itu didominasi oleh bidang informatika dan komputer secara konten. Menurut mantan Sekertaris Senat Akademik UPI 2005-2009, Asep Kadarohman. konsentrasi biasanya diambil di semester akhir, makanya bisa berubahubah. “Kalau tidak seperti itu yang jadi pertanyaan apakah itu konsentrasi atau prodi baru,” ujar Asep yang kini menjabat Dekan FPMIPA ini. Asep mengakui saat itu tidak mengetahui prodi Tekpend membuat konsentrasi TIK karena membuat konsentrasi tidak harus mendapatkan mengesahan dari Senat Akademik UPI. Padahal sejak 2005 sudah berdiri prodi Pendidiklan Ilmu Komputer, salah satu tujuannya menyiapkan guru TIK. “Ini mungkin jadi kritik untuk kita semua (khususnya pimpinan UPI-red),” ujarnya. *** TIK dimasukan ke dalam mata pelajaran baru oleh Departemen Pendidikan Nasional pada 2004, dibuatlah kurikulumnya. Munir bersama Wawan Setiawan menggagas untuk mendirikan Prodi yang berkosentrasi TIK, muncullah nama Prodi Ilkom. Prodi teresebut ada yang disiapkan menjadi guru komputer dengan Pendidikan Ilkomnya, ada juga menjadi ahli komputer, tanpa ada embel-embel pendidikan, yakni Prodi Ilmu Komputer. UPI merupakan universitas pencetak guru pertama yang mendirikan prodi Pendidikan Ilkom. Disusul oleh universitas lain, salah satunya Universitas Negeri Jakarta. Berhubung saat itu tidak ada guru dari lulusan TIK karena belum terdapat prodi khusus pencetak guru TIK, maka yang mengisi mata pelajaran tersebut bukanlah guru yang berlatar belakang pendidikan TIK. Akan Tetapi, siapa saja yang mampu mengoperasikan komputer. Di UPI yang paling dekat dengan TIK saat itu adalah jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, lulusan prodi Pendidikan Matematika juga sering dipakai. “Sebelumnya mereka sudah mengembangkan mata kuliah teknologi informasi,” kata Mantan Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UPI, Said

LAPORAN UTAMA Hamid Hasan. Pada awalnya prodi Tekpend memang tidak disiapkan untuk menyediakan tenaga guru TIK. Tapi mereka memerlukan keterampilan teknologi informasi untuk mengembangkan alat-alat pembelajaran modern yang berhubungan dengan komputer, meskipun tidak dikhususkan di bidang tersebut. Munir menjelaskan, bahwa TIK itu memang mata pelajaran baru, mungkin ada kesepakatan IKIP waktu itu bahwa untuk menyediakan guru TIK itu dari Tekpend. Tapi tidak berjalan seperti itu. Oleh karena itu, kata Munir UPI harus mendirikan prodi Pendidikan Ilkom. Karena cakupan TIK itu luas, kata Munir, maka gagasannya bukan mendirikan prodi Pendidikan TIK. “Kondisi di lapangan juga, TIK sama dengan pendidikan Ilkom,” ujar Munir. Melihat perbenturan dua prodi tersebut, Wawan Setiawan sebagai rekannya Munir di prodi Pendidikan Ilmu Komputer, sering berbincang dengan ketua Tim Pengembang Kurikulum (TPK) UPI, As’ari Djohar. Wawan mengatakan bahwa terdapat tujuan yang sama antara Tekpend konsentrasi Guru TIK dengan Pendidikan Ilkom. As’ari pun berharap, hal ini mesti dibicarakan dengan pihak universitas. “Jika terdapat dua prodi yang memiliki tujuan yang sama, salah satunya mesti dihapus, pendidikan Ilkom atau Tekpend kosentrasi TIK,” kata As’ari. Sekitar tahun 2007 diadakanlah pertemuan antara prodi Pendidikan Ilkom dengan Tekpend, yang ditengahi Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Alumni, saat itu dipegang Utari Sumarmo. Pertemuan itu pun diadakan berkali-kali. Dalam pertemuan itu dibahas naskah akademik, kedua prodi saling mempresantasikan dan berdiskusi, bahkan terjadi perdebatan. Menurut As‘ari, kedua prodi itu mempunyai garapan yang seolah-olah sama, padahal ilmu yang dikembangkan pada prodi Pendidikan Ilkom jauh lebih luas. Menurutnya lagi, TIK yang terdapat pada prodi Tekpend sudah spesifik untuk menjadi guru TIK. Dari segi kurikulum keduanya pun sudah memenuhi aturan, “Khususnya dari ketentuan mengenai rambu-rambu pokok kurikulum,” ujarnya. Mengenai perbenturan kurikulum, As’ari menolak kata itu. Dia tidak mau menggunakan kata perbenturan dalam permasalahan kedua prodi tersebut. “Ya, kalau untuk Guru TIK mana mungkin kompetensinya bukan TIK, “ ungkapnya. TPK hanya mengkaji dari segi kurikulum.

kalaupun ada perbenturan output itu ada di universitas. Menurut Toto, dari segi materi pada prodi Tekpend terdapat sentuhan pedagogik, sedangkan komputer hanya dipandang sebagai alat saja. “Saya tidak melihat perbedaan, Ilkom milik UPI, Tekpend milik UPI,” ujarnya. “Sangat berpikir pendek jika kita melihat ada perbedaan,” sambungnya.

Yudi. Begitupun dengan Asep Kadarohman. “Kita gak usah menyalahkan pihak lain, mungkin ada yang salah di kitanya (di prodi pendidikan Ilkom-red),” ucap Asep. Wawan malah dengan greget mengomentari dua prodi yang memiliki tujuan yang sama dalam satu universitas. “Di satu sisi UPI terus melakukan promosi universitasnya, di sisi lain permasalahan di tikmadepag.co.cc dalam tidak dibereskan, masa dua prodi bersaing di rumah sendiri,” ujar mantan Ketua Prodi Pendidikan Ilkom 2005-2009 ini. *** Pemberitaan di koran menjadi pemicu terangkatnya lagi permasalahan antara prodi Tekpend konsentrasi TIK dan Pendidikan Ilkom. Said Hamid mengatakan, UPI harus menata ulang dan melihat perbedaan dan persamaan kedua program itu. “Kalau umpamanya perlu merger, ya merger. Tapi kalau tidak perlu, harus jelas perbedaannya apa,” ujarnya. “Kalau itu terjadi antara kita dengan kita, itu kan lebih menyakitkan,“ lanjutnya dengan bibir menyungging. Said Hamid melanjutkan, “Lagi pula mata pelajaran ini, termasuk Para guru TIK berfoto selepas seminar pendidikan TIK pada 1-5 mata pelajaran yang labil, apakah Desember 2009 di Bandung, yang diselenggarakan Depag. TIK masuk lagi atau tidak karena kurikulum itu terus menerus ditinKetika ditanyakan pada Utari, dia jau.” menjawab bahwa TIK yang terdapat pada Chaedar Alwasilah selaku Pembantu Tekpend itu bukanlah untuk menjadi guru Rektor Bidang Akademik dan KemahaTIK, melainkan untuk menjadi ahli dalam siswaan UPI, akan membenahi masalah kurikulum dan teknologi pendidikan. Dia ini. Pembenahan itu pun akan dilakukan pun mengakui, bahwa yang disiapkan secara perlahan. “Saya tidak boleh memmenjadi guru TIK itu hanya pada prodi bunuh kreativitas,” ungkapnya. RencaPendidikan Ilkom. nanya, salah satunya mesti dihilangkan, Pertemuan tersebut tidak menemudan Chaedar akan menghapus kosenterasi kan penyelesaian yang jelas karena masTIK di prodi Tekpend. “Hanya Prodi Pening-masing memiliki argumen yang tak didikan Ilkom yang menghasilkan guru dapat pertemukan. “Ya, ujung-ujungnya TIK di UPI,” ucapnya. mereka bertahan dari segi legalitas,” ujar Dia sendiri tidak mengetahui tibaAs’ari. tiba ada dua prodi yang memiliki tujuan Munir pun mengakui bahwa dirinya dan kurikulum yang hampir sama. Hal ini pernah diminta pendapat tentang pengemmenurutnya tidak baik di dalam sebuah bangan TIK di prodi Tekpend. Namun dia universitas. TPK pun sudah melakukan tidak menyangka akan menjadi seperti kajian. Kajian tersebut sudah diserahkan ini. pada Chaedar. Menurutnya, persoalan ini sudah seleChaedar juga mengomentari tensai dari kedua belah pihak, tinggal di godok tang konsentrasi yang ada di Tekpend. di TPK. “Harusnya TPK merekomen“Dimana-mana tidak ada konsentrasi dasikan kepada PR I (PR yang mengurusi menjadi prodi,” ujarnya. Chaedar memAkademik-red), “ ungkapnya. berikan contoh konsentrasi pada prodi Adapun lulusan prodi Pendidikan IlBahasa Inggris. Prodi Bahasa Inggris tekom yang tidak diterima pada CPNS Kota dapat konsentrasi penerjemahan. Chaedar Bandung, Ketua prodi Pendidikan Ilkom, mengatakan, tidak mungkin kosentrasi itu Yudi Wibisono berusaha untuk mesosialmenjadi prodi penerjemahan. Dia menguisasikan prodi tersebut kepada Diknas langi lagi pernyataan sebelumnya. “Selaku Bandung. “Sekarang tidak ada masalah PR Akademik dan Kemahasiswaan, saya lagi, mungkin pihak Diknas belum tahu akan membenahinya.” prodi Ilkom sudah ada lulusannya,” kata

APRIL 2010 ISOLA POS

19

LAPORAN UTAMA PANDANGAN

Tempatkan Prodi Pada Fakultas Yang Tepat Oleh Rudini dan Sofia Pamela

H

ampir tiap tahun Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) membuka program studi (prodi) baru. Setelah berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN) bisa dikatakan, begitu mudah dan mandirinya UPI. Persetujuan pembukaan prodi baru tidak perlu mendapat pengesahan dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, cukup diteken oleh Senat Akademik (SA) UPI saja. Prodi apapun yang sesuai dengan selera pasar, UPI langsung tanggap. Pasar di sini bisa dilihat dari dua bentuk. Pertama pasar peminat prodi itu, dan yang kedua pasar penyedia tenaga kerja dari lulusan prodi itu. UPI sebagai lembaga pendidikan merupakan pabrik yang memproduksi produk-produk yang siap dilempar ke pasar lapangan kerja. Tak aneh jika para dosen disebut karyawan langsung (kasarnya disebut buruh), berbeda dengan karyawan admnistrasi yang hanya bekerja di bagian pencatatan saja. Produk itu bentuknya bisa dalam hukum mekanisme pasar (ada kompetisi) ataupun pesanan dari pihak lain. Jika UPI berani berkompetisi, maka UPI perlu melirik pasar dulu. Baik pasar peminat (input) maupun pasar penyedia pekerjaan (output). Output hanya dijadikan pelumas saja untuk merangsang input masuk, tapi menjadi faktor penentu pembukaan prodi. Pada input inilah UPI memperoleh pemasukan finansialnya (income). Semakin banyak penyedia kerja, semakin gigih UPI mempromosikan prodinya. Tujuannya, jelas demi memperoleh income. Dengan demikian, UPI mesti pintarpintar melirik pasar tersebut. Apalagi produk yang dihasilkan memiliki persaingan yang ketat saat dilempar ke pasar. Saat pasar minat pada produk UPI sebenarnya tidak ada income yang masuk, tapi bisa meningkatkan pelumas. Jika ada keberuntungan, seorang alumnus yang sukses bisa memberikan hibah kepada lembaga ini. Beda lagi kalau sifatnya pesanan. UPI tidak usah pusing-pusing cara melempar produknya, tinggal cara produksinya saja untuk mendapatkan output yang berkualitas. Namun, saat ini industri pendidikan belum cukup dewasa. Inilah yang terjadi pada 2010. UPI akan membuka prodi yang disiapkan sebagai perawat manusia lanjut usia (manula) untuk Negari Matahari Terbit itu, Jepang. Padahal masih banyak hal yang mesti diberi perhatian terhadap prodi-prodi lain yang berumur jagung, juga fakultas

20 APRIL 2010 ISOLA POS

yang menaungi beberapa prodi. Terutama prodi-prodi yang berada di bawah fakultas, penempatan prodi itu tidak memiliki relevansi terhadap bidang ilmu tersebut. Artinya, bagaimana mau dipasarkan output tersebut sedangkan kemasan fisiknya kurang menarik. *** Banyak kalangan berpandangan bahwa fakultas-fakultas di UPI aneh. Mungkin keanehan di sini tidak menjadi permasalahan yang signifikan karena UPI merupakan konversi dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung, dan menjadi ciri khas bagi UPI. Tapi akan menjadi masalah yang urgen jika fakultas-fakultas yang ada menaungi prodi yang kurang relevan dengan bidang ilmu terkait. Padahal prodi tersebut bisa dialihkan kepada fakultas yang relevan dengan bidang ilmu terkait. Contohnya Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) menaungi Program Studi Manajemen Resort dan Leisure (MRL), Manajemen Pemasaran Pariwisata (MPP), Manajemen Industri Katering (MIK) dan Ilmu Pendidikan Agama Islam (IPAI). Padahal sudah ada fakultas yang bisa menaungi Prodi MRL, MPP, dan MIK yakni Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB). Hal ini karena, ketiga Prodi tersebut lebih mengarah pada bidang ekonomi. Begitu pula dengan prodi IPAI. Prodi tersebut tidak mencetak mahasiswa menjadi guru PAI karena yang dipelajari adalah ilmu pendidikan agama yang dimaksud. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) bisa menaungi prodi IPAI karena ilmu pendidikan yang menjadi patokan. Anehnya lagi, prodi IPAI berada dibawah jurusan Mata Kuliah Dasar Umum alias MKDU. Said Hamid Hasan, pakar Kurikulum Nasional berujar, untuk membuat kategorikategori prodi dan fakultas poinnya adalah efisiensi, efektifitas dan tidak high cost. Indikator efisiensi yaitu biaya yang dikeluarkan sebanding dengan produktivitas yang dihasilkan. Misal caranya dengan menyederhanakan struktur. Said Hamid menilai, pada prosesnya prodi itu mesti melihat perkembangan pasar. Kemudian dianalisis apakah perlu berpisah dengan fakultas yang menaungi­ nya atau tetap bergabung. Juga perlu ada yang dievaluasi, misalnya dengan monito­ ring lulusan. Misalnya, jurusan Psikologi. Dalam hal ini Said Hamid berpandangan, Psikologi itu termasuk ke dalam behaviour

science atau sains perilaku. ”Jika sudah kuat silakan berdiri sendiri, tapi kalau masih lemah sebaiknya bergabung saja,” ujarnya saat dilakukan wawancara oleh majalah mahasiswa UPI, Isola Pos. Kemudian mengenai kesesuaian prodi MRL, MPP dan MIK di bawah payung FPIPS. Pernah ditanyakan Isola Pos kepada Ketua Prodi MRL, Darsiharjo. Ketua prodi ini menilai tindakannya sudah tepat, yaitu ilmu pariwisata lebih dekat dengan ilmu sosial karena tujuannya bukan bisnis. Bertolak belakang dengan Said Hamid. MRL termasuk dalam lingkup manajemen. Berarti lebih dekat dengan bidang ekonomi, bukan sosial. Manajemen berada pada ruang lingkup manusia, lingkungan kerja, organisasi dan kaitannya dengan produktivitas. Setiap fakultas di UPI selalu memiliki dua bidang ilmu, contohnya FPEB, ada ekonomi dan bisnis, hanya FPIPS dan FIP yang beda. Kalau FIP mungkin mesti dipertahankan nama fakultasnya, tapi FPIPS sudah tidak relevan lagi dengan kehadi­ ran prodi MRL, MPP dan MIK. Apalagi ditambah dengan prodi IPAI, sudah jauh peletakannya. Jika ketiga prodi bidang kepariwisataan ini tetap dipertahankan oleh FPIPS, seharusnya FPIPS berganti nama. Contohnya ganti menjadi Fakultas Pendidikan Sosial dan Pariwisata (FPSP). Hal ini karena ketiga prodi tadi berada dalam lingkup bidang pariwisata. Begitupun dengan FIP yang menghasilkan sarjana ilmu pendidikan, bukan menghasilkan guru. Misalnya bisa menghasilkan ahli rekayasa kurikulum, atau rekayasa bahan ajar, dan sebagainya. Hal ini juga disepakati oleh Said Hamid, Pakar Kurikulum Nasional itu. Tapi tengoklah prodi-prodi yang dinaunginya, ada Psikologi yang dicetak menjadi seorang psikolog, prodi Kurikulum Teknologi Pendidikan kosentrasi Teknologi Informasi dan Teknologi (TIK), yang disiapkan menajdi guru TIK di sekolah. Ada prodi Pendidikan Luar Biasa yang dutujukan bagi calon guru di sekolah Sekolah Luar Biasa. Ada lagi prodi yang disiapkan menjadi guru sekolah dasar. Prodi-prodi itu sulit ditempatkan di fakultas yang tepat, maka ditempatkanlah di FIP. Tapi untuk ketiga prodi di bawah FPIPS yang telah disebutkan di atas, sepertinya tidak sulit. Yang sulit adalah memusnahkan ego kepentingan fakultas itu saja.

LAPORAN UTAMA PANDANGAN

UPI, Antara Mencetak Guru dan Laba Oleh Andi Nurroni*

I

barat manusia, bangsa kita hari ini tengah sakit. Borok, bisul, nanah, juga tak lupa lalat menghiasi sekujur tubuhnya. Seyogyanya, pendidikan adalah obat, dan padanya kita berharap kesembuhan. Namun naasnya, harapan kita semakin remuk seiring menguatnya hantaman libe­ ralisasi terhadap pendidikan nasional. Liberalisasi sebagai anak kandung kapitalisme berhasil menjauhkan Negara dari tanggung jawabnya atas pendidikan. Lewat serangkaian kebijakan di sektor pendidikan, pemerintah kita telah menunjukan sikap pro-pasarnya, seperti yang tercermin dalam amandemen Sistem Pendidikan Nasional lewat UU Nomor 20 Tahun 2003 hingga UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badah Hukum Pendidikan (BHP). Dalam kedua produk kebijakan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya peran ‘masyarakat’ dalam pengelolaan pendidikan, termasuk pendanaan. Walhasil, pendidikan di negeri ini semakin mapan menjadi alat akumulasi kapital dan media transformasi nilai-nilai kapitalistik. Sebagai imbasnya adalah semakin ‘ngawur’-nya rancang-bangun pendidikan di tanah air. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), kampus besar di sisi Utara Ban­ dung ini, menjadi contoh dari paparan di atas. UPI yang diamanati bangsa untuk mengangkut para calon cendekiawan pendidikan ke lumbung-lumbung persoalan rakyat, terus memutar kemudi, menjauhi tujuannya. Praktik liberalisasi, misalnya, bisa kita cium dari berubahnya (Istitut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, IKIP) menjadi UPI (1999), kemudian dilanjutkan pada status Perguruan Tinggi (PT) Badan Hukum Milik Negera (BHMN, 2004), hingga persiapannya menjadi PT BHP. Hari ini, IKIP tertua di Indonesia ini semakin kehilangan jati dirinya. Dengan semangat “universitas” dan “otonomi”, UPI banyak melakukan “terobosan” yang selalu diikuti dengan melonjaknya harga pendidikan. Salah satu metode yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatannya adalah dengan membuka jurusan, program pendidikan (prodi), serta layanan akademik lainnya—yang sarat dengan aroma pragmatisme. Sebagai contoh, kita harus mengakui,

kehadiran sejumlah prodi Diploma 3 (Teknik Sipil, Teknik Perumahan dan Teknik Elektro) di Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan (FPTK) serta prodi Kepariwisata (Manajemen Resort dan Leisure, Manajemen Pemasaran Pariwisata dan Manajemen Industri Katering) di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial agak kurang nyambung dengan predikat UPI sebagai kampus keguruan. Belum lagi jika kita mempersoalkan semakin banyaknya jurusan/prodi non-pendidikan (hampir di semua fakultas) di UPI yang memberikan gambaran tumpang-tindihnya bidang studi di dalam sistem pendidikan nasional, yang menyiratkan tidak terkoordinasikan, tidak terencana, serta tidak terarahnya laju pendidikan nasional. Pasalnya, bidang-bidang studi tersebut lebih layak dibuka PT lain yang sesuai dengan flatform-nya. Persoalan lain adalah masuknya mata kuliah kewirausahaan, yang memotivasi para lulusan UPI untuk pandai berbisnis, tidak terkecuali para calon guru. Haruskah guru pandai berbisnis? Untuk apa? Ataukah ini merupakan jawaban pemerintah—juga UPI—atas kondisi tidak adanya jaminan kesejahteraan bagi guru? Kondisi ini merupakan buah dari liberalisasi, yang mengakibatkan pendidikan diserahkan kepada pasar. Visi dan misi PTPT di Indonesia semakin menjurus ke arah yang homogen karena semuanya berorientasi pada pasar. Keadaan ini tidak mungkin terjadi jika pemerintah menata perguruan tingginya dengan serius dan berpihak pada rakyat, sehingga bidang-bidang studi yang penting, seperti pertanian, perikanan, atau kelautan hari ini tidak semakin terpinggirkan karena tidak diminati pasar. Kabar terbaru yang tidak kalah kurang nyambung-nya adalah kesepakatan yang disebut “kerjasama akademik” yang dijalin UPI dengan Jepang (Kensyokai Social Welfare Corporation dan Tokushima Kensyokai Collage of Health and Welfare ), yakni dalam hal pemenuhan perawat serta pengasuh manusia lanjut usia (manula) atau jompo dari Indonesia untuk ditempatkan di Jepang. Pada tahap awal, akhir tahun lalu UPI telah memberikan pelatihan kepada 362 orang calon tenaga kerja Indonesia (TKI, yang mayoritas adalah perempuan) dan memberangkatkan ke negeri Matahari Terbit itu. Dalam skema jangka panjang, UPI akan membentuk program studi khusus untuk mempersiapkan perawat dan pengasuh anak serta manula di bawah Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan

(FPOK) UPI (Pikiran Rakyat, 10/11/09). Tidakkah ini sangat bernuansa pragmatis? Mari kita bedah persoalan ini dengan melihat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang panduan pembukaan jurusan/ prodi baru. Menurut panduan tersebut, dua dari sejumlah syarat pembukaan Jurusan/Prodi baru adalah kepastian bahwa pembukaan program studi baru tersebut tidak mengakibatkan beban tambahan bagi pemerintah (secara finansial) dan misi utama perguruan tinggi tersebut masih tetap tertangani dengan baik dan untuk menjamin tidak terjadinya kelebihan pasok lulusan, maka program studi yang diusulkan dapat di tutup dan dibuka sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu diperlukan kemampuan melakukan relokasi sumberdaya perguruan tinggi. Produk pemerintah tersebut terasa janggal. Di satu sisi, pemerintah ingin misi utama setiap PT tertangani dengan baik dan tidak menambah angka pengangguran intelektual, namun di sisi lain pemerintah tidak ingin dirugikan secara finansial. Realitas yang hadir di lapangan hari ini adalah PT di Indonesia, termasuk UPI, masuk dalam arena perlombaan membuka jurusan/prodi “prospektif” sehingga misi utama PT terkait acap kali terpinggirkan. Pembukaan jurusan/prodi yang didasarkan pada pertimbangan pasar ini juga menyebabkan homogenitas bidang studi yang berimplikasi pada risiko bangkrutnya jurusan/prodi yang dibuka, serta berpotensi menambah angka pengangguran intelektual. Sebagai gambaran, hari ini sedikitnya dua juta lulusan PT, baik diploma maupun sarjana tercatat menganggur (Kompas, 19/1). Kerja sama yang dijalin UPI dengan Jepang dan rencana pembukaan Jurusan Keperawatan memang prospektif dalam hal mendatangkan pemasukan (dan tidak mengakibatkan beban finansial bagi pemerintah) serta menjamin lulusannya mendapat pekerjaan. Namun, hal yang patut disayangkan adalah semakin terkikisnya flatform keguruan yang sudah sekian lama menjadi identitas UPI. Ke depan, terbayang, perlahan namun pasti, si Kampus Guru ini tentu akan semakin didera dilema antara keharusan mencetak guru dan tuntutan mencetak laba.

*Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris UPI, Koordinator Umum Front Mahasiswa Nasional (FMN) UPI.

APRIL 2010 ISOLA POS

21

KEMAHASISWAAN ISOLAPOS/SITI

Suasana pemilihan Ketua BEM Rema UPI 2010 di salah satu gedung Fakultas. Pemilihan dilakukan di setiap gedung fakultas di UPI Bumi Siliwamgi dan kampus daerah, yang berlangsung dari 15-17 Maret 2010.

Akan Lenyap Bersama Pemilihan Langsung? Oleh Rudini Dengan berkurangnya peran BEM yang mengurusi sebagian besar mahasiswa UPI, menimbulkan posisi tawar BEM semakin kecil. Akibatnya timbul wacana, pemilihan langsung tidak diperlukan lagi.

P

enyerahan formulir bakal calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM Rema) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sudah masuk batas akhir, yakni 2 Februari 2010. Tapi yang sudah menyerahkan kepada panitia Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rema UPI baru satu pasangan. Padahal, sudah tiga pasangan yang sudah menyatakan siap bertarung dalam perebutan kursi ketua BEM. Karena pemilu tidak mungkin hanya ada calon tunggal, maka panitia pun mengundurkan batas akhir penyerahan formulir dan persyaratan tersebut, sampai digelarlah pemilihan ketua BEM pada 15-17 Maret 2010. Pengunduran seperti itu bukan kali ini saja, tahun sebelumnya pernah terjadi. Akan tetapi pada situasi yang berbeda.

22 APRIL 2010 ISOLA POS

“Walaupun daya tarik BEM sudah semakin kecil, tapi tetap saja masih ada yang mengincar kedudukan itu,” ujar M. Deny Yudiana, Ketua Catur UPI yang sering mengamati dunia kemahasiswaan UPI. Bahkan menurutnya, BEM saat ini sudah hancur, “Mungkin daya tariknya terletak pada kehancuran itu,” tambahnya. BEM kini sudah kehilangan peran yang katanya bisa memperkuat posisinya di mata mahasiswa, diantaranya pengelolaan Iuran Kemahasiswaan yang kini sudah di tangan pihak universitas, pengadaan jas almamater yang sudah diambil oleh pihak universitas, acara Media Inisiasi, Motivasi dan Kebersamaan (Mimosa) yang kini diubah namanya menjadi Kuliah Umum dan Bimbingan Akademik (KUBA) yang tadinya diselenggarakan oleh BEM, kini langsung dibawah kontrol pihak universitas. Satu lagi, penangguhan mahasiswa baru yang tidak bisa diselesaikan sepenuhnya oleh BEM. Menurut Deny, keempat peran itu menjadi alat BEM dalam memperkuat daya tarik dan daya tawar BEM kepada mahasiswa. “Jika semuanya sudah hilang

dari tangan BEM, maka BEM tinggal menunggu kehancurannya,” tutur Deny. Deny melanjutkan, BEM masih punya kesempatan untuk memperkuat posisinya, jika penangguhan bagi mahasiswa baru diadvoksi secara serius dan sampai urusan tersebut selesai. *** Sore itu, pihak BEM bersama ormawa-ormawa UPI berkumpul. Mereka berkumpul atas undangan BEM untuk meminta sikap terhadap konsep dan jadwal Mimosa yang berbeda dengan pihak universitas. Pihak universitas menginginkan supaya Mimosa dilakukan selama tiga hari. Sedangkan pihak BEM tetap empat hari, seperti Mimosa tahun sebelumnya. Selain itu, faktor bulan puasa (Agustus 2009) dimasukan ke dalam alasan tersebut karena acara itu dilaksanakan pada 26-28 Agustus 2009. Padahal pihak BEM telah menandatangani kesepakatan dengan pihak universitas, bahwa Mimosa dilakukan selama tiga hari. Namun BEM berubah pikiran setelah mengadakan pertemuan dengan ormawa. Tapi hal itu dibantah Wakil Ketua BEM saat itu, Zulkifli. “BEM tidak menandatangi kesepakatan itu, kami hanya menunda. Kalau tanda tangan itu, bukan kesepakatan tiga hari, tapi usulan kami yang empat hari,” ungkap Zulkifli. Pro dan kontra pun muncul di kalangan mahasiswa. Ada yang menerima keinginan pihak universitas ada juga yang tetap empat hari. “Kuliah umum mahasiswa baru merupakan acara mahasiswa, sehingga acara harus dikuasai mahasiswa,” ujar Ketua Unit Kegiatan Studi Kemasyarakat (UKSK) UPI, Ridwan Fauzi. Beberapa ormawa pun memboikot acara itu, diantaranya UKM UKSK, UKM Arena Studi Apresiasi Sastra (ASAS), beberapa Himpunan di Fakultas Ilmu Pendidikan, Himpunan Bahasa Sunda, Himpunan Seni Rupa dan beberapa ormawa lainnya. Dengan berubah nama dari Mimosa menjadi KUBA, jatah acara untuk ormawa pun banyak berkurang. Ormawa hanya diberi jatah selama satu jam pada hari ketiga. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena ormawalah yang mengatur acara tersebut setelah ada kesepakatan dengan pihak universitas, sehingga ormawa bisa tampil lebih dari satu hari. Pada acara yang telah ditentukan pun, beberapa ormawa dan BEM pun tidak masuk pada bagian acara kuliah umum atau KUBA tersebut. Pertanyaan pun bermunculan, kenapa BEM kalah dalam perundingan dengan pihak universitas? Menurut Deny, seharusnya BEM memiliki konsep baru supaya tidak kalah. “Alasan, argumentasi dan tujuan BEM saat berunding dengan

KEMAHASISWAAN pihak universitas, bisa dipatahkan dengan mudah,” ujarnya. Himpunan mahasiswa yang menerima tiga hari salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Sejarah (Himas). “Acara itu kan dilakukan bulan puasa, kalau sampai empat hari, kasihan mahasiswa baru,” ujar Ketua Himas, Arif Nugeraha. Menurut Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswa UPI, Cecep Darmawan, alasan bulan puasa bukan pertimbangan utama. “Kalau misalkan bisa dilakukan selama tiga hari, kenapa mesti empat hari,” tuturnya. Bagaimana dengan popularitas BEM di mata mahasiswa baru saat BEM tidak lagi memegang acara tersebut? “Salah sendiri, kenapa BEM tetap keukeuh dengan keinginannya,” kata Cecep. BEM juga mengakui dampak dari hal itu. “Iya sih, tapi ini bukan keinginan dari BEM sepihak, tapi dari beberapa ormawa saat pertemuan dengan para ormawa itu,” ungkap Zulkifli. *** Medio Desember 2009, Salman Haryanto selaku Ketua Hima Elektro menerima pesan pendek melalui telepon genggamnya. Dalam pesan itu, kepada para ormawa bisa mengambil dana IUK pertama di Departemen Keuangan BEM Rema UPI. Keesokan harinya, dia pun mengambil dana yang sudah lama ditunggu-tunggu. “Kami kelimpungan mencari dana jika dana IUK tidak cair-cair,” tuturnya. Biasanya, himpunan bisa mencairkan dana IUK sekitar bulan September. Tapi tahun ini mesti di akhir kepengurusan BEM Rema UPI, bulan Desember. Itu pun cairnya tidak sampai setengahnya. Pencairan itu merupakan hasil perundingan yang cukup alot antara BEM dengan pihak universitas, itu juga pernah diperbincangkan dengan pihak universitas pada 22 Oktober 2009. Sebelumnya pihak universitas mengeluarkan kebijakan, bahwa mekanisme pencairan bisa dilakukan melalui fakultas masing-masing yang disalurkan oleh pihak universitas. Namun BEM tetap bersi keras supaya dana itu bisa dikelola BEM. Pihak universitas melalui Dirmawa memberikan kesempatan kepada BEM untuk mencairkan dana awal IUK, dengan catatan BEM mesti bisa mengumpulkan semua laporan keuangan ormawa. Duit IUK pertama pun lancar, tapi laporan keuangan sebagai uji coba yang mesti menjadi tanggung jawab BEM mandek. “Sampai saat ini, kami belum mengumpulkan semua laporan keuangan ormawa,” ungkap Zulkifli. BEM kini sudah habis masa periodenya sejak akhir Desember 2009, sehingga sampai ketua BEM terpilih pada April 2010, pencairan duit IUK yang kedua belum bisa dibereskan. Akibatnya, Himpunan dan beberapa

DOKUMENTASI HIMAS UPI

Acara Kuliah Umum dan Bimbingan Akademik UPI 2010. Acara tersebut pengganti Mimosa yang sebelumnya dikoordinir BEM.

UKM kelimpungan mencari dana untuk pekerjaan mereka. “Bisa saja ada solusi dana IUK cair, tapi sampai sat ini belum ada mahasiswa yang mengeluh pencairan dana itu, saya inginnnya ada perwakilan ormawa datang ke saya dan menuntut supaya dana IUK cepat cair,” kata Cecep. Mandeknya pencairan ini diawali saat BEM 2008 tidak mau diaudit pihak universitas. Alasanya, ranah pemerintahanya terpisah. Walhasil, dana IUK diambil alih pihak universitas, termasuk pengadaan jas almamater UPI sehingga merambah kepada pencairan duit IUK yang belum cair total. *** Ketua Adat Mahasiswa Pecinta Alam, Indra Andriadi menilai, BEM 2009 banyak mengurusi hal-hal yang berakaitan dengan duit IUK, pengadaan jas almamater dan Mimosa. Sehingga ranah kerja dan isu kampus, juga nasional terabaikan. Atau BEM juga mengambil jatah kegiatan yang mestinya dilakukan ormawa lain. Seperti seminar yang berkaitan dengan ormawa di bidangnya dan perlombaan yang berkaitan dengan olah raga. “Beberapa bulan lalu, ada pertemuan dengan BEM universitas lain, BEM gak datang, yang datang malah saya,” tutur Indra. “BEM sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan BEM kampus lain,” ujar Indra. Bahkan salah satu dosen di Pascasarjana pernah berkomentar, “Di kampus lagi banyak wacana dan isu, kok gak ada suara dari mahasiswa yang terdengar, BEM pada kemana sih, kayaknya BEM itu banci ya,” kata salah satu dosen di Pascasarjana UPI,

Aziz Mahfudin. Menurut Ketua UKSK UPI, Ridwan Fauzi, ada tiga kondisi BEM ke depannya. Pertama BEM akan tetap lemah dan tidak memiliki daya tarik lagi, kedua mesti ada perubahan, baik sistemnya maupun golongan yang mengendalikan, dan ketiga BEM akan bubar. Indra pesimis terhadap BEM, “Bubarin aja BEM universitas itu kalau tidak diperlukan lagi,” cetusnya. Ketua Eka Prasetya UPI, Irman mengatakan, orang-orang yang mengendalikan BEM mesti dari garis yang berbeda. “Dari dulu, BEM itu selalu dikuasi ‘golongan hijau’,” tuturnya. Ditanya mengenai pencalonan dari Eka Prasetya, Irman menjawab, “Percuma, ‘golongan hijau’ yang akan menang lagi,” kata Irman. Bagaimana dengan esensi pemilihan ketua BEM secara langsung oleh semua mahasiswa UPI? Menurut Salman, karena daya tarik BEM semakin kecil, lebih baik pemilihan ketua BEM dialihakan melalui sidang umum yang digelar Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Rema UPI. Irman juga lebih sepakat bila pemilihan ketua BEM dilakukan melalui sidang umum. Selain Salman dan Irman, Indra juga sependapat. “Kalau BEM yang terpilih dari golongan itu aja, dan makna pemilihan sudah hilang, lebih baik ketua BEM dipilih lewat sidang umum saja,” kata Indra. Disamping itu, lanjut Indra, pemilihan langsung mengeluarkan duit cukup besar. “Buang-buang duit aja,” ucapnya.

APRIL 2010 ISOLA POS

23

BUDAYA

DOKUMENTASI PRIBADI

lih naskah itu karena ada pesan moral dan pendidikan bagi remaja dalam penggunaan teknologi, terutama HP (telepon genggam),” kata Ilda. Drama Komedi yang berjudul Salah SMS itu menceritakan seorang remaja putri bernama Nina yang menerima ejekan dari teman-temannya karena gosip yang disebarkan Ruri, teman sekolahnya yang selalu iri pada Nina. Suatu hari Ruri membaca SMS dari HP-nya Nina, isinya tentang seorang laki-laki yang lupa memakai kondom saat akan bercinta. Ruri pun menyebarkan gosip itu kepada taman-temannya di sekolah, sampai terdengar oleh kepala sekolah. Nina dengan sedihnya meyakinkan teman-temanya dan kepala sekolah bahwa, SMS itu salah kirim. Namun mereka tak percaya, bahkan pacarnya, Dandi termasuk orang yang tak pecaya dengan pembenaran Nina.

Salah satu adegan Drama Komedi Kontemporer tang berjudul salah SMS, yang dimainkan mahasiswa Pendidikan Seni Tari 2007.

Sebuah Pesan Di Atas Panggung Oleh Rudini

G

emuruh siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) membuat suasana gaduh dalam ruang auditorium. Mereka hanya menimpali pembawa acara membuka pagelaran yang akan mereka tonton. Tak hanya siswa SMA saja, siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) pun ikut duduk memandang panggung. Tapi penonton didominasi siswa SMA karena acara itu cocok dinikmati siswa setingkat SMA. Di Auditorium Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Inodnesia (UPI), lantai empat, sebuah drama komedi kontemporer itu dipentaskan. Drama itu diambil dari naskah Paulus PN Simangonsong dengan judul “Salah SMS”. Mahasiswa Pendidikan Seni Tari UPI angkatan 2007 mengambil naskah drama itu untuk dipentaskan dalam pagelaran teater mereka. Pagelaran itu merupakan salah satu acara mata kuliah studi teater. Tentunya, semua yang terlibat disana mahasiswa

24 APRIL 2010 ISOLA POS

pendidikan Seni Tari angkatan 2007, dari mulai pemainnya, sutradara, tata panggung dan dekorasinya. Dibantu oleh mahasiswa Pendidikan Seni Musik UPI dalam iringan musik pada agedan-adegan tertentu. Dengan disutradai Ilda Mayangsuri Jauhari dan Eka Prasetyo Sapaat, alur ceritanya menjadi cair, dibumbui dengan sedikit komedi. Berkat bimbingan dosen mereka juga, Agus Supriatna dan Kiki Sukanta, mereka bisa memperagakan naskah itu di depan penonton remaja tanpa ada rasa gugup. Drama itu dimainkan empat kali, tanggal 28 Januari 2010 dua kali, dan 29 Januari dua kali dengan pemain bergantian. Hampir setiap bagian cerita, terdapat gerakan tari dibarengi dengan nyanyian. Naskah drama yang khusus disajikan buat siswa setingkat SMA ini sudah pernah disajikan di Teater Koma. Mahasiswa itu juga memilih naskah dari Paulus sebagai tugas mata kuliah mereka karena sesuai dengan segmen penontonnya. “Kita memi-

Kepada siapa lagi me­­ngadu Tidak ada yang percaya Bahkan kekasih hati Orang pertama mencium bibirku Tidak percaya lagi Ooo… dunia kemana harus pergi Adakah ujung dunia tempat mengadu Lirik lagu diringi instrumen musik itulah yang dinyanyikan Nina saat pacarnya memutuskan hubungannya. Di akhir cerita, pengirim SMS itu ternyata adalah kakak iparnya Nina, Bang Togi. Hal itu dipergoki oleh kakaknya Nina sebagai istri Bang Togi, saat Bang Togi menunggu Nina, dan kakaknya ingin memergoki pengirim SMS itu di taman. Semua pemain pun muncul dalam pang­ gung itu, dan menutup cerita itu dengan menyanyi, Hati-hati dalam kehidupan Waspadai setiap kejadian Tak selamanya kejujuran Dibalas dengan kebaikan Berhati-hatilah Jangan pula percaya saja Pada teknologi yang cepat berubah Meski mudah tapi awas Kadang ada negatifnya Waspadalah Teknologi punya dua sisi Bisa baik, bisa juga jahat Pergunakan sesuai fungsi Jangan pakai untuk kejahatan.

DIREKTORAT PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 2010

T

ahun 2010 ini, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi telah meloloskan 26 pengajuan penelitian bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan (Dirmawa) UPI memfasilitasi kreativitas mahasiswa UPI. Dirmawa mengucapkan, selamat kepada para mahasiswa yang lolos dalam pengajuan penelitian terserbut. No 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Judul kegiatan

Prog­ram

Dana Disetujui

Pembuatan Eucema Candy Rendah Kalori Sebagai Makanan Cemilan Sehat Ketua: Anggita damayanti/ T. boga Dosen : Cica Yulia

PKMK

7.000.000

Pengembangan Jasa Pelatihan Renang Bandung international Swim (BIS) untuk Kebugaran Jasmani Masyarakat dan Pencetakan Prestasi Renang Ke Level Nasional Ketua : Ridwan Purnama/PKR Dosen : Iman Imanudin

PKMK

7.000.000

Pengenalan dan pengembangan Al Quran Braile di SLB A YPKR (Yayasan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat) PKMM Ketua : Reva Ramadhani/P.B. Arab Dosen : Nunung Nursyamsiah

6.000.000

Peningkatan dan Pengembangan Industri Kerajinan Dengan Bahan Dasar Limbah Pertanian Guna Menciptakan Lapangan Kerja Baru Bagi Masyarakat Desa Lembang Kabupaten Bandung Barat Ketua : Nindin Sudarna/T. Elektro Dosen : Wawan Purnama

PKMM

7.000.000

Potensi Kacang Pedang (Canavalia Gladiata) Sebagai Bahan Pangan Alternatif Pengganti kedelai Ketua : Gunawan Muhammad/P.Kimia Dosen : Rini Solihat

PKMM

Pengembangan Material Komposit Membran-Elektrolit Berbasis Sumber Terbarukan Lokal Kitosan –Fatty Imidazolinium untuk Sel Bahan Bakar Tipe Liquid Fuel Cell Ketua : Tanding Sumirat/P. Kimia Dosen : Ahmad MUdzakir Karakterisasi Sifat listrik Ferroelektrik Film Tipis LiTaO3 sebagai bahan dasar Pembuatan Sel Surya Ramah Lingkungan Ketua : Rahmat Awaludin Salam/P. Fisika Dosen : Aam Hamdani

14

Pemanfaatan Enzim Protease Ekstrak Getah Tanaman Babakoan (Colotropis Gegantea) pada Pembuatan Virgin Coconut Oil Secara Fermentasi Ketua : Robby Zidny/P. Kimia Dosen : Heli Siti Halimatul

PKMP

7.000.000

Studi Komparasi Karakterisasi Dan Pemodelan Struktur Pori Batuan Berpotensi Reservior Geothermal Berbasis Analisis Citra Ketua : Sovian Nourdiana/P. Fisika Dosen : Selly Feranie

PKMP

7.000.000

Eksplorasi Varian Genetik Daerah ATPase 6 mtDNA Manusia Pada Ketinggian Geografis yang Berbeda Ketua : Tanti Himayanti/P. Kimia Dosen : Heli Siti Halimatul

PKMP

6.500.000

Uji Kinerja Garam Fatty Imidazolinium Sebagai Elektrolit Redoks Pada Sel Surya Tersentisasi Zat Warna Ketua : Danar Wulan/Kimia Dosen : Anna Permanasari

PKMP

7.000.000

Sintesis Vanilin DEngan bahan Baku Cengkeh Metode Microwave Ketua : Destri Rachmawati/P. Kimia Dosen : Ratnaningsih Eko

PKMP

7.000.000

Studi Awal Pengolahan Biomassa Limbah Budidaya Kelapa Sawit (Palmae) Menggunakan Cairan Ionik Untk Pemrosesan Selulosa menjadi Bahan Bakar Cairan Ketua : Teguh Eka Prahara/P. KImia Dosen : Anna Permanasari

PKMP

6.500.000

Pengembangan Strategi Pembelajaran Intertekstual Pada Submateri pokok Sifat Koligatif Larutan Penurunan Titik Beku Ketua : Yuanita Budiman/P. Kimia Dosen : Wiji

PKMP

7.000.000

Pengaruh Seni Tradisional Sebagai Muatan Lokal dalam Mengembangkan Identitas Nasional (Studi Deskriptif di Sekolah dasar Se-kota Bandung Ketua : Aulia Aenul Hayati/PKN Dosen : Kokom Komalasari

PKMP

7.000.000

Penerapan Eksperiman Berbasis Muatan Lokal dengan Menggunakan Metode inkuiri untuk Meningkatkan kemampuan Berfikir Kritis di SMA Kota Bandung Ketua : Eka Cahya Prima/P. Fisika Dosen : Setia Utari

PKMP

7.000.000

Pemanfaatan Garam Fatty Imidazolinium dari Sumber Terbarukan Lokal sebagai Bahan Pelumas Kinerja Tinggi Ketua : Rita Ahmad Kharisman/P. Kimia Dosen : Ahmad Mudzakir

PKMP

7.000.000

24

Inovasi Mesin Pelunak Daging Sapi Ketua : Tb. Syukron/T. Mesin Dosen : Purnawan

PKMT

7.000.000

25

Alat Konversi Energi Air Menjadi Bahan Bakar Alternatif Hidrogen Diaplikasikan Pada Kompor Berbahan Bakar Air Ketua : Ganjar Candra Sumindar/T. Mesin Dosen : Hasbullah

PKMT

5.738.500

Tas Listrik Portable dengan Menggunakan Teknologi Inverter Ketua : Najih Munawar Setra Werda/P.T. Mesin Dosen : Jaja Kustija

PKMT

6.922.500

15

16

17

18

19

20

21 7.000.000 22 PKMP

7.000.000 23

PKMP

7.000.000

Penggunaan Enzim Bromelin Bonggol Nanas Sebagai Pengganti Fungsi Na2S Pada Proses Liming, Unhairing Dan Batting Di Industri Penyamakan Kulit Suka Regang Garut Ketua : Nisa Hayati Sobariah Dosen : Heli Siti Halimatul

PKMP

Pemanfaatan Senyawa Bioaktif Kulit Batang Artocarpus Hetrophylus Sebagai Bahan Kosmetik Antihiperpigmentasi Ketua : Deki Triadi Dosen : Zackiyah

PKMP

7.000.000

Daya Dan Waktu Pemanasan Optimum Konversi Isoeugenol Asetat Menjadi Vanilin Dengan Menggunakan Microwave Ketua : M. Salman Fareza Dosen : Asep Kadarohman

PKMP

7.000.000

Penentuan Varian Genetik DNA Mitokondria Manusia pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 Yang Dipicu oleh Obesitas Ketua : Yulida Aprida Sari Dosen : Heli Siti Halimatul

PKMP

7.000.000

Pengaruh Penambahan Azolla Pinnata terhadap Kadar Nitrogen Kompos Organik Ketua : Santi Sri Rahayu Prajayanti/P.Biologi Dosen : Topik Hidayat

PKMP

7.000.000

Pemanfaatan Cangkang Kerang Hijau Sebagai Pengawet Makanan PKMP Ketua : Nursyamsiah Zain/P. Biologi Dosen : Mimin Nurjhani

7.000.000

7.000.000

26

INFO IKLAN

Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia Ttd, Dr. Cecep Darmawan, M.Si.

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Merekam Jejak 10 tahun Kerjasama FPMIPA dengan JICA

T

anggal 31 Januari 2000 pembangunan gedung (JICA) FPMIPA mulai dilaksanakan. Bersamaan dengan itu kerja sama yang intensif antara Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) Unviersitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan JICA mulai dilaksanakan terutama dalam pengembangan pendidikan MIPA di Indonesia melalui improvement of Science and Mathematics Teaching Education Program (IMSTEP). Pada tanggal 15 April 2002, Gedung (JICA) FPMIPA beserta peralatan pembelajaran di dalamnya diserahterimakan dari Pemerintah Jepang melalui JICA kepada Universitas Pendidikan Indonesia untuk masyarakat Indonesia.

pengembangan pada bidang MIPA dan Pendidikan MIPA.

Peristiwa tersebut menjadi tonggak penting bagi perkembangan dan pengembangan pendidikan MIPA di Indonesia. Berbagai aktivitas pada bidang pendidikan MIPA dan MIPA telah menghasilkan berbagai karya gemilang pada kedua bidang tersebut. Sejumlah karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian bidang pendidikan MIPA dan MIPA telah terpublikasi pada berbagai media. Dalam rangka meningkatkan semangat kerja sama dan untuk meningkatkan kualitas pengembangan pendidikan MIPA di Indonesia, FPMIPA UPI menggelar Peringatan 10 tahun Kerja sama FPMIPA UPI-JICA dalam pengembangan pendidikan MIPA. Kegiatan ini meliputi empat sub aktivitas, yaitu: 1. 2. 3. 4.

Expo dan Open House Seminar Pendidikan MIPA Penerbitan Buku Lomba dan Pameran Foto

Expo dan Open House Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendekatkan sains dan pendidikan sains kepada masyarakat khususnya masyarakat pendidikan. Kegiatan ini diikuti oleh 11 SMP dan 33 SMA dengan jumlah siswa yang terlibat masing-masing 800 dan 2000 orang siswa. Dalam kegiatan ini setiap jurusan memamerkan hasil

Seminar Pendidikan MIPA Seminar ini menampilkan enam pembicara yang terdiri dari para perintis dan pengembang FPMIPA serta expert JICA yang turut serta dalam pengembangan FPMIPA. Seminar dilaksanakan dalam dua sesi, pada sesi pertama berbicara: (1) Prof. Dr. Ahmad A Hinduan, M.Sc mantan dekan FPMIPA yang merupakan perintis kerjasama FPMIPA dengan JICA. Prof. Kumano, (2) Yoshisuke, (Former JICA expert, Professor science education) berbicara tentang pendidikan MIPA masa kini, (3) Harry Firman M.Pd, (Faculty member, pioneer of FPMIPA UPI-JICA project collaboration), berbicara tentang dampak dari kerjasama ini terhadap perkembangan pendidikan MIPA di Indonesia. Sesi kedua menampilkan (1) Prof. Nishitani, Izumi (Former JICA expert, Professor Mathematics Education) berbicara tentang kecenderungan Pendidikan Matematika, (2) Prof. Dr. Didi Suryadi, M.Ed tentang konsep pendidikan matematika metadikdaktik, dan (3) Drs. Marjohan praktisi pendidikan matematika, berbicara tentang penerapan lesson study di sekolah. Penerbitan Buku Dalam kegiatan peringatan 10 tahun kerjasama FPMIPA dengan JICA ini, FPMIPA juga berhasil menerbitkan buku yang diluncurkan pada acara puncak tanggal 29 Januari 2010. Telah terbit Buku berjudul “Teori, Paradigma, Prinsip, dan Pendekatan Pem belajaran MIPA dalam Konteks Indonesia.� Chapter-chapter pada buku ini merupakan kontribusi dari 23 pengarang yang merupakan staf dosen di FPMIPA.

INFO IKLAN

PEMBANTU REKTOR BIDANG KEUANGAN DAN SUMBER DAYA UPI

Himbauan Biro aset dan fasilitas mengajak seluruh sivitas akademika UPI untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta menaati pedoman dan etika kampus dengan cara: 1.Berlaku sopan santun. 2.Menjalankan kendaraan (mobil/motor) di lingkungan kampus dengan kecepatan tidak lebih dari 25 Km/jam. 3.Knalpot kendaraan tidak bising. 4.Memarkir kendaraan pada tempatnya dengan baik.

Biro Aset dan Fasilitas

INFO IKLAN

INFO IKLAN

KOLOM

Dari Kontrak Sosial Sampai Politik Sunaryo Oleh Rudini

K

ontrak sosial, siapa yang tak kenal dengan tokoh-tokoh dari teori itu. Katakanlah ada Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques Rousseau. Rousseau menulis buku yang berjudul Du Contrat Social. Buku Rousseau ini memang banyak dibicarakan daripada dibaca. Walaupun buku tersebut terbilang klasik, tapi selalu menjadi referensi. Saya tidak akan jauh-jauh membicara足 kan kontrak sosial dalam tataran negara, tapi pembahasannya akan dipersempit dalam tataran perguruan tinggi (PT). Hal ini berkaitan dengan pemilihan rektor Universitas Pendidikan Indonesia periode 2010-2015 yang akan digelar beberapa bulan lagi. Sejak 2005 rektor tidak lagi ditunjuk menteri karena sudah memiliki AD/ART UPI yang sudah menjadi aturan UPI sebagai universitas berbadan hukum (BHMN). Saat pelantikan Sunaryo Kartadinata pada Juli 2005, mahasiswa demo. Bukan Sunaryo yang didemo, tapi produk BHMNnya. Rektor UPI sejak saat itu dipilih oleh Majelis Wali Amanat (MWA) dalam mekanisme votting. MWA merupakan lembaga tertinggi dalam tataran universitas. Di beberapa universitas BHMN yang mendahului UPI, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor memasukan unsur mahasiswa dalam tubuh MWA. Di UPI, tidak ada nama mahasiswa dalam tubuh lembaga itu. Sehingga peran mahasiswa pun semakin berkurang bahkan tidak ada, ditambah lagi pernyataan Chaedar Alwasilah selaku Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada tahun lalu, bahwa mahasiswa hanya numpang lewat di PT. UPI, mahasiswanya tak punya legitimasi, daya tawar pun sudah dikebiri. Contohnya, pembangunan gedung PKM baru, penghapusan jam malam, Mimosa, Pengadaan Jas Almamater, pengelolaan duit iuran kemahasiswaan dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan akademik dan kemahasiswaan. Lalu, apa hubungannya dengan J.J. Rousseau? Dalam kontrak sosial yang dibicarakan Rousseau, sebuah negara tentunya terdapat tanah, rakyat dan penguasa. Rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa. Menurutnya, rakyat dan penguasa bisa duduk bersama. Rakyat bisa membuat kontrak dengan penguasa. Kontrak tersebut sebagai ikatan, jika kontrak itu dilanggar oleh penguasa tentunya ada konsekuensi yang mesti ditanggung penguasa.

28 APRIL 2010 ISOLA POS

Tak jauh beda dengan ruang lingkup perguruan tinggi yang dimiliki negara. Namun, setelah UPI berstatus BHMN, kontrak sosial seakan hilang ditelan bumi. Bahkan tidak musim lagi dibicarakan. Dengan berstatus BHMN, negara memberikan otonomi kepada PT. Semua aspek sudah diserahkan kepada masingmasing PT. Tak ketinggalan juga penentuan rektor. Mahasiswa di PT BHMN lain masih bisa mengadakan kontrak sosial, tapi di UPI lain ceritanya. Saya tidak berpandangan bahwa mahasiswa mesti masuk MWA. Walaupun ada sisi baiknya karena dengan masuk MWA ada sedikit legitimasi dalam mengarahkan perjalanan UPI. Tanpa masuk MWA pun mahasiswa masih punya posisi untuk ikut andil. Dalam hal ini, tidak usah berbicara affirmative action. Mahasiswa UPI tidak perlu minta jatah kursi MWA. Kalau mau mengadakan perundingan dengan rektor, tidak perlu menyandang jabatan anggota MWA untuk mewakili mahasiswa. Buatlah sinergi yang kuat. Bukan berarti secara legitimasi mahasiswa tidak bisa mengadakan kontrak dengan rektor terpilih. Walaupun masuk PT tidak sekonyong-konyong, tapi saat berstatus mahasiswa, otomatis terdapat keterikatan. Saat berstatus mahasiswa lah bisa mengadakan kontrak. Konstituen terbesar adalah mahasiswa. Stakeholder terbesar juga mahasiswa. Mahasiswa menjadi target utama ada atau tidaknya perguruan tinggi. Karyawan ditempatkan sebagai administrator dan pekerja, dosen sebagai perangkat pelaksaan proses pendidikan, pejabat sebagai pelaksana kebijakan. Rakyatnya tentu mahasiswa. Mahasiswa tidak bisa ditempatkan sebatas konsumen. Artinya, mahasiswa punya kesempatan untuk mengadakan kontrak sosial asalkan kontrak itu terus berlanjut kepada generasi selanjutnya karena mau tidak mau, generasi yang membuat kontrak itu tidak akan selamanya di kampus. Disinilah pentingnya pendidikan politik bagi mahasiswa. *** Saya tidak akan membahas kontrak sosial terus dalam naskah ini, sedikit saya akan membicarakan politik kampus dalam konteks UPI, berhubung sebentar lagi digelar pemilihan rektor. Rektor UPI dipilih anggota MWA yang berjumlah 20 itu. Anggota MWA dipilih anggota SA kecuali menteri dan rektor karena otomatis menjadi anggota MWA. Anggota SA dipilih para dosen di masing-

masing fakultas. Tiap fakultas punya jatah empat orang. Dua dari dosen guru besar, dua lagi dari dosen non-guru besar. Sunaryo Kartadinata yang saat ini masih menjabat Rektor UPI dipastikan akan maju untuk mendapatkan kembali posisi itu. Dia pun pasti sudah terpikirkan, harus punya strategi supaya memenangkan pertarungan nanti. Strateginya tidak perlu ribet seperti dalam pemilihan presiden RI. Cukup melirik orang-orang yang menjadi anggota MWA. Sebelumnya akan disebutkan dulu jumlah anggota MWA tiap unsur. Unsur SA berjumlah delapan orang, unsur masyarakat berjumlah 10 orang, unsur Menteri satu orang dan satu orang lagi dari rektor. Sang menteri punya suara besar, 35 persen. Pada pemilihan rektor lalu, Sunaryo berani bertarung dengan Said Hamid Hasan. Padahal anggota MWA hampir mendukung Hamid jika dihitung per anggota. Karena suara menteri diberikan kepada Sunaryo, dia pun melenggang sebagai pemenang. Dulu menterinya masih Bambang Sudibyo, sekarang sudah ganti lagi, yakni Muhammad Nuh. Apakah Muhammad Nuh akan sama dengan Bambang? Pertanyaan itulah yang terbesit dalam benak Sunaryo. Apalagi nanti lawan yang akan bertarung dengannya ternyata orang dekat atau punya hubungan dan ikatan dengan bapak menteri. Anggota MWA dari unsur SA, sepertinya dapat ia pegang. Bisa dilihat siapa yang dapat jatah. Tinggal bagaimana menentukan dari unsur masyarakat. Tak jauh beda dengan unsur masyarakat, orang-orangnya ternyata pilihan semua. Bahkan terdengar kabar, Sunaryo yang menyodorkan namanama calon anggota MWA itu ke SA. Tersebutlah nama-nama itu masuk ke jajaran MWA, seperti Ginandjar Kartasasmita, Abin Syamsuddin, Jusuf Kalla, Popong Otje Djundjunan, Ahmad Heriyawan, Iwan Wiranataatmadja, Jusuf Anwar, Rudy Radjab, Dada Rosada, Erry Riyana Hardjapamekas. Abin Syamsudin sebelumnya anggota MWA dari unsur SA. Karena kini dia sudah pensiun, diapun kala itu dicalonkan dari unsur masyarakat. Tidak bisa dipastikan Sunaryo menjadi rektor kembali karena yang namanya politik terus dinamis. Bisa saja sekarang A, besoknya berubah jadi Z. Bicara politik itu memang seksi daripada bicara ideologi, kesejahateraan sosial, ekonomi, hukum apalagi filsafat.

KOLOM

Pemilihan Rektor Oleh Rivan Arifiansyah

S

yahdan, sore hari yang basah dan becek oleh rincikan gerimis setelah saya selesai kuliah, saya dan kawan saya, Kunto, ngobrol ngaler-ngidul. Ditemani dua gelas kopi dan beberapa batang rokok dan cemilan. Sambil lirik kanan kiri memperhatikan beberapa mahasiswi yang menarik mata, obrolan yang ngaler-ngidul itu kemudian sampai kepada sesuatu yang sedikit serius, yaitu tentang pemilihan rektor. “Oh sekarang emang pemilihan rektor ya?” ujar Kunto. “Halah, kok gak tau sih, katanya aktivis kampus?” ujar saya. “Itu kan dulu, waktu tingkat dua dan tiga, waktu saya sedang heroik-heroikya kritisi kebijakan kampus, tapi kan sekarang saya lagi nyusun sekripsi, jadi sama aja kayak mahasiswa biasa yang lain gak tau masalah yang kayak gitu.” Ya, beberapa bulan lagi memang pemilihan rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), tempat saya dan teman-teman yang lagi kongkow kuliah. Kabar pemilihan rektor memang tak banyak di ketahui oleh mahasiswa pada umumnya. “Padahal kan di universitas lain, pas mau pemilihan rektor rame,” ujar teman lelaki yang mau lulus beberapa bulan lagi itu. Dia mencontohkan di sebuah perguruan tinggi negeri yang berlambang gajah duduk itu, “Di sana malahan mahasiswa ikut-ikut meramaikan loh, kayak ngadain seminar terbuka.” Cerita tentang pemilihan rektor di beberapa perguruan tinggi memang menjadi santapan isu yang menarik, apalagi bagi para aktivis yang katanya mempunyai tanggung jawab moral untuk membawa aspirasi mahasiswa. Saya tidak tahu apakah untuk pemilihan rektor sekarang memang ada waktu untuk audiensi dengan mahasiswa karena menurut AD/ART UPI, mahasiswa tidak masuk jajaran Majelis Wali AmanatMWA, yang notebene mempunyai hak memilih rektor. Jadi logikanya, mungkin para calon rektor tidak akan beraudiensi dengan mahasiswa. “Toh mahasiswa gak akan milih saya,” mungkin itu pikir calon rektor. Tapi itu baru mungin loh, semoga saja tidak. Ups, sudahlah jangan meratap-ratap supaya calon rektor berkenan beraudiensi, walaupun kita tetap harus menuntut

supaya calon rektor mau beraudiensi. Marilah kita menyatakan harapan pendapat kita melalui medium-medium yang sekarang lagi marak. Tulislah status atau note di situs jejaring sosial, misalnya Facebook. Atau tulislah pernyataan sikap, tuntutan, dan juga harapan di selebaran dan media massa. Walaupun dampaknyanya terhadap keputusan MWA, tidak terlalu banyak, setidaknya masalah ini menjadi isu bersama, terutama bagi mahasiswa secara keseluruhan. “Halah, mau siapa aja rektornya sama aja, terus ada atau gak ada audiensi juga g a k

ngaruh, toh mahasiswa tak ada hak untuk milih kok,” ujar Kunto. “Hey, jangan gitu dong To, walaupun kenyataan bahwa peraturann itu memang mengekang mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pemilihan rektor, tapi kita jangan diam aja dong. Masa depan lima tahun kedepan kampus yang mempunyai puluhan ribu mahasiswa ini memang tergantung visi, misi, dan kinerja rektor terpilih,” jelas saya dengan sedikit jengkel. Tanpa memberi jeda kepada Kunto untuk berkomentar, saya melanjutkan, “Jadi gini loh To, beberapa tahun yang lalu, kita dibuat tercengang dengan slogan atau moto, atau apalah mengenai visi UPI ke depan, yaitu leading outstanding university. Okelah sekarang kalau melihat bangunan yang aduhai megah dan banyaknya di

UPI kita akan dengan mudah berkata ‘oh ini hasil penerapan dari slogan itu toh? Bagus juga’ Tapi kalau kita lihat perpustakaan misalnya, walaupun ada peningkatan tapi bila berpatok pada universitas yang top di Bandung, kita kalah jauh. Ironisnya kampus kita malah membuat taman yang ada di depan gerbang dengan indah, dan tentu mahal biayanya. Kok mendahulukan taman dibanding pembenahan perpustakaan yang bisa diakses ya minimalnya 15 jam misalanya. Itu ironi To!” ungkap saya sambil diselingi mium kopi. “Okelah kawan, saya setuju itu, lantas menurutmu, apa permasalahan rektor ke depan?” Kunto bertanya. “Agenda atau pekerjaan rektor ke depan?” Saya balik bertanya “Ya, semacam itulah,” ungkap Kunto. “Oh banyak kawan dimulai dari kua­litas riset, metode pengajaran yang dilakukan termasuk fasilitas pengajaran, graduate employability atau indikator yang menunjukkan seberapa baik lulusan universitas dapat bekerja dalam berbagai bidang.” Saya pun melanjutkan, “Dan yang lebih penting adalah, jangan melupakan peningkatan sumber daya manusia untuk mahasiswa yang berupa soft skill. Itu dimulai dari kegiatan yang menunjang, kegiatan mahasiwa yang dibatasi sampai jam enam sore misalnya, itu sama sekali menghambat kreativitas mahasiswa. Lalu kemudian penataan birokrasi yang gemuk, setidaknya dua tahun ke belakang ini birokrasi di UPI menjadi gemuk sehingga keefektifanya dan keefisiensinya kurang, Pembantu Rektor yang megurusi sumber daya aja konon sempat heran.” “Oh gitu ya? Memang kamu mahasiswa yang kritis kawan, tapi selain faktor rektor kan faktor mahasiswa juga jadi....” “Itulah ironisnya kawan Kunto, peran mahasiswa sebenarnya juga banyak, toh bukankah kita bagian dari sivitas akademik yang paling bayak? Tapi kenapa tidak dilibatkan?” Sore hari udah beranjak pergi, langit mulai menghitam, tempat tongkronganpun mulai hening, kamipun menyudahi kongkow-kongkow itu kemudian saya dan Kunto pergi ke tempat tujuan masing-masing.

APRIL 2010 ISOLA POS

29

RESENSI

Sang Guru Melihat Asia Oleh Rivan Arifiyansyah

Judul : Asia di Mata Soedjatmoko, Kumpulan Tulisan Soedjatmoko Penulis : Soedjatmoko Kata Pengantar Mohtar Mas’oed Penerbit : Kompas Terbit : I, Januari 2010 Tebal : xxii halaman + 258

S

oedjatmoko, meminjam istilah K arlina, pengajar Filsafat Driyarkara, barangkali seorang sosok yang diharapkan oleh Daoed Joesoef sebagai ”Seorang spesialis dalam konstruksi keseluruhan”. Soedjatmoko merupakan intelektual Indonesia yang memiliki pandangan visioner. Wilayah pemikiran Soedjatmoko tidak terbatas pada satu lingkup disiplin keilmuan, tetapi berbica­ra banyak hal tentang kehidupan humanisme. “Pencari solusi teknis sekaligus pengubah masyara­kat,” begitulah Soedjamoko menurut Moh­tar Mas’oed, pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kebudayaan dalam pembangunan secara sentral ditempatkan oleh Soedjatmoko dalam sebagian besar pemikirannya, hal tersebut tercermin dar pelbagai tulisantulisannya. Buku yang berjudul “Asia di Mata Soedjatmoko” adalah ikhtiar dari editor buku ini dalam mengumpulkan beberapa tulisan Soedjatmoko mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan keadaan dan permasalahan di negara-negara Asia. Tulisan-tulisan dari buku ini berasal dari masa yang sudah lampau, bahkan ada yang dari tiga dasawarsa yang lalu. Sekilas memang tidak tampak relevansinya dengan yang kita hadapi sekarang. Namun, dia selalu berupaya berpikir jauh ke depan, dan sering mengaitkan topik-topik yang di masa yang belum nyata

30 APRIL 2010 ISOLA POS

betul kaitannya. Perkembangan dunia dan Indonesia menunjukan bahwa kita belum berhasil menuntaskan sejumlah masalah yang sudah muncul beberapa dasawarsa yang lalu. Buku ini merupakan kumpulan tulisan Soedjatmoko. Dalam buku ini, terkumpul 14 tulisan yang dikelompokan menjadi tiga bagian. Bagian pertama, mengulas mengenai masalah pangan dan energi . Dalam bagian ini diulas secara panjang lebar kontribusi ilmuwan sosial dalam pembangunan. Masalah ini selain membawa kemakmuran bagi banyak bangsa juga menjadi sumber pertikaian banyak bangsa. Dunia terus menerus dilanda permasalahan mulai dari masalah pengungsi, ledakan penduduk, kelaparan, dan kemiskinan. Sedangkan Negara maju mengalami masalah yang cukup rumit akibat industrialisasi. Dengan demikian, diperlukan pembangunan yang mengintegrasikan proses ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Disinilah letak kontribusi ilmuan sosial dalam mengembangkan ilmunya, dan memperluas perspektifnya dalam rangka transformasi global. Bagian kedua kumpulan tulisan ini menyajikan isu-isu strategis yang dianalisis oleh Soedjatmoko dengan kerangka berpikir yang termuat dalam bagian pertama, yaitu pangan dan energi. Dua isu itu akan bersama kita selamanya, yaitu selama kehidupan modern yang kita kenal sampai sekarang, dan akan terus berlangsung. Disini terlihat jelas betapa keberpihakan Soedjatmoko terhadap kaum miskin. Strategi pembangunan seharusnya menggunakan pendekatan dari bawah (bottom-up), mereka bukanlah obyek, tetapi subyek pembangunan baik global maupun nasional Pada bagian ketiga, pembaca perlu menempatkan diri dalam konteks suasana perang dingin, yang dipresentasikan oleh dua kekuatan adidaya Amerika Serikat dan Uni Soviet. Situasi pada perang dingin itulah mengantar Negara-negara sedang berkembang (Asia tenggara) menentukan

sikap politik luar negeri mereka. Situasi pascaperang dingin memunculkan kekuatan tandingan Negara-negara adidaya, yaitu kekuatan macan asia (Jepang, China, India). Peta kekuatan Negara-negara bergeser dari bipolar menuju multipolar. Siapakah dari ketiganya yang menjadi leader pengawal pembangunan di Asia? Yang jelas sekali dalam tulisan Soe­ djatmoko adalah peran kebudayaan. Soe­djatmoko sangat fokus memikirkan masalah kebudayaan, tidak terlepas dengan konsentrasinya dalam memikirkan persoalan pembangunan, khususnya yang terjadi di negara-negara berkembang. Kalau anda pembaca muda usia, apa yang anda harapkan dari penulis karyakarya yang dikumpulkan dalam buku ini? Jangan berharap ada resep tunggal. Sepertinya, Soedjatmoko tidak terbiasa memberi resep jadi. Yang diajukan adalah keterangan mengenai berbagai kemungkinan dan kerumitan. Mungkin kerendah-hatian untuk tidak muncul dengan resep tunggal itu yang menghalanginya membuat rumusan teoritik. Namun, keengganan memunculkan jawaban tunggal itu pula yang perlu dicatat sebagai pelajaran yang berharga. Soedjatmoko adalah guru yang tidak memberi resep jadi, menjauhkan muridnya dari dogmatisme dan absolutisme.

IKLAN