Kampung Improvement Programme

Kebijakan dan Pengelolaan Permukiman Kota KOTA JAKARTA

Analisis dan Evaluasi Kebijakan dan Pengelolaan Perumahan Kota Kampung Improvement Programme

KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PERUMAHAN KOTA

i

Sumber : world-habitat.org

Kampung Improvement Program (KIP) adalah program perbaikan suatu lingkungan

(kampung) yang penduduknya terdiri dari masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah dengan maksud meningkatkan suatu standar hidup masyarakat.

KIP mendorong pembangunan perumahan dan perbaikan perumahan serta menunjang munculnya lapangan pekerjaan baru di bidang

industri pembangunan lokal.

KIP dianggap sebagai salah satu program pengentasan penduduk miskin terbaik di dunia karena membutuhkan investasi yang rendah.

Sejak dimulai pada 1969, program ini telah menyebar ke 800 kota dan memberikan manfaat bagi 30 juta penduduk Indonesia.

Mochammad Syahrul

(18/428582/TK/47084)

Afrouza Sabiela

(18/424930/TK/46625)

Faradina Wahyu I.

(18/431034/TK/47627)

Kurniasih

(18/428580/TK/47082)

KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PERUMAHAN KOTA

ii

01

Latar belakang, Tujuan, Sasaran, Sejarah

06 Fase-fase, Sumber Pembiayaan

09

13

Studi Kasus KIP III Kota Jakarta

Kesimpulan, Rekomendasi dan Daftar Pusataka

Sumber : pexels.com

KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PERUMAHAN KOTA

PAGE 02

Perumahan dan permukiman merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan industrial, pembangunan, dan ekonomi. Dalam mendukung segala unsur kegiatan tersebut, perlu diciptakan perumahan yang memenuhi standar rumah sehat agar terbebas dari masalah kekumuhan.

Permukiman kumuh (slum) di Indonesia tumbuh dari urbanisasi akibat migrasi yang dilakukan oleh masyarakat yang berbondong-bondong ingin mencari pekerjaan di perkotaan. Kesulitan

mendapatkan lahan memunculkan pembangunan yang tidak terkendali seperti tidak terencananya pemanfaatan ruang yang berimbas pada penurunan kualitas lingkungan permukiman.

Untuk mengatasinya, pemerintah menggulirkan beberapa program peningkatan kualitas permukiman, penataan kawasan kumuh, dan perbaikan kampung yang pada awalnya disebut sebagai Kampung Improvement Program. Dengan KIP, pemerintah kota berhasil menambah housing stock yang penyediaannya melibatkan peran langsung masyarakat setempat sendiri.

Sumber :Dodo, J. 2013

KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PERUMAHAN KOTA

PAGE 03

• Menyediakan perumahan perkotaan untuk menurunkan mengurangi kemiskinan perkotaan dan meningkatkan koordinasi antar badan-badan independen yang terhubung dalam pelaksanaan KIP. • Meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman yang melibatkan instansi lain di luar Departemen Pekerjaan Umum. • Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan, serta evaluasi melalui konsep TRIBINA (Bina Ekonomi, Bina Lingkungan, dan Bina Sosial).

Kantong-kantong pemukiman kumuh dan miskin. Permukiman kumuh biasanya ditemukan di wilayah dengan kondisi lingkungan yang relatif belum tertata dengan baik.

Permasalahan lingkungan permukiman

kumuh disebabkan oleh tingginya tingkat kepadatan penduduk yang disebabkan oleh urbanisasi dan kurang tanggapnya pemerintah dalam menyediakan sarana prasarana bagi daerah tersebut.

Sumber : pexels.com

KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PERUMAHAN KOTA

PAGE 04

KAMPUNG IMPROVEMENT PROGRAM

1925

Pemerintah kolonial melaksanakan program ‘Kampoeng Verbetering’ yang ditujukan sebagai upaya untuk perbaikan lingkungan kampung, upaya untuk menjaga masyarakat Eropa yang tinggal di kampung atau dekat dengan kampung dari wabah penyakit, dan dampak dari politik etis yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

1969-1974 (PELITA I)

KIP Jakarta – Proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT) dimulai. Saat itu penduduk DKI Jakarta masih 4,8 juta jiwa dengan sekitar 60% tinggal di permukiman kumuh. KIP berhasil meningkatkan taraf hidup 1,2 juta orang, dengan biaya per kapita 13 dollar AS.

1974-1979 (PELITA II)

KIP I mendapatkan pinjaman anggaran dari Bank Dunia selama 2 tahun.

1979

Pemerintah Indonesia mengesahkan skema KIP sebagai kebijakan nasional.

1981

Pendanaan dari Bank Dunia secara nasional dihentikan. KIP dilanjutkan dengan pendanaan dari daerah.

KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PERUMAHAN KOTA

PAGE 05

KAMPUNG IMPROVEMENT PROGRAM

1979-1984 (PELITA III):

Melalui KIP II, Pemda DKI Jakarta memperoleh Aga Khan Award for Architecture (AKAA) atas penanganan permukiman informal seluas 72 km2.

1984-1989 (PELITA IV)

Melalui KIP III, dilakukan pembangunan rumah susun berlantai empat di Tambora dan Karang Anyar.

1990-2000 (PELITA V)

Melalui KIP III, terjadi perubahan paradigma yang memandang permukiman bukan sekadar kumpulan rumah-rumah, melainkan sebagai habitat berbagai macam kegiatan yang tumbuh dari akar rumput.

2000sekarang

Pada tingkat provinsi, diperkenalkan program Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) untuk mendukung pendekatan KIP terbaru.

KIP sebagai program nasional berubah menjadi NUSP, PNPM dan KOTAKU.

Sumber: Amalia, Rizky, dkk. 2017. Kampongverbetering dan Perubahan Sosial Masyarakat Gemeente Semarang Tahun 1906-1942. Vol 5 No 1: Journal of Indonesian History (JIH).

Buku Sejarah Perumahan (Jejak Langkah Hunian Layak Indonesia), Kemitraan Habitat, 2019.

Online: https://perumahan.pu.go.id/article/101/sejarah.

KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PERUMAHAN KOTA

PAGE 07

KIP I (1969-1984)

Pendanaan dari Bank Dunia Proyek

dicetuskan

untuk

memperbaiki

lingkungan permukiman kumuh dan kualitas hidup penghuninya dengan biaya rendah. Dan proyek ini terbukti dapat meningkatkan kualitas

lingkungan

permukiman

dan

mengatasi masalah penyediaan perumahan.

KIP II (1985-1989) Penghargaan Yayasan Aga Khan Proyek ini dilaksanakan pada Daerah Aliran Sungai

(DAS)

dan

dilaksanakan

secara

sektoral dengan perbaikan komponen fisik lingkungan.

KIP II (1985-1989) Dilebur dalam Dinas Perumahan Proyek ini dilaksanakan di 85 kelurahan secara terpadu dengan menggunakan konsep tribina (sosial, ekonomi, dan fisik lingkungan).

Kemudian dilanjutkan proyek KIP/MHT IV sampai

tahun 2001, yang sudah mulai

memasukkan unsur legal.

KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PERUMAHAN KOTA

PAGE 08

KAMPUNG IMPROVEMENT PROGRAM

1

Swadaya murni masyarakat

2

Dana bersama yang berasal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah

3

Dana Inpres

4

Dana Bantuan kredit Bank Dunia

5

Dana APBN

6

Dana-dana internasional lainnya

Sumber : Purwantiasning, A. 2011. Pola Strategi Perbaikan Permukiman Kumuh di Perkotaan. Fakultas Teknik UMJ. Jakarta

KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PERUMAHAN KOTA

PAGE 09

KAMPUNG IMPROVEMENT PROGRAM

Pasarana

Fasilitas Kesejahteraan Sosial

Sanitasi

- Jalan dan Jembatan - Listrik/ketenagaan - Rioling dan drainage

- Pos-pos kesehatan/balai pengobatan - Tempat pendidikan dan kebudayaan

- MCK - Sumur bor/pompa air - Bak-bak sampah

- Perbaikan rumah setempat Perumahan

Sumber : Purwantiasning, A. 2011. Pola Strategi Perbaikan Permukiman Kumuh di Perkotaan. Fakultas Teknik UMJ. Jakarta

KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PERUMAHAN KOTA

PAGE 11

KIP Fase III Kota Jakarta

Penanggulangan kemiskinan perkotaan → tingkat investasi rendah Latar Belakang Keberlanjutan

Tahapan

Perbaikan fisik, dimensi sosial-ekonomi. Fase 3 → dukungan dalam pengentasan kemiskinan perkotaan.

Kegiatan

Pelatihan kerja, pembangunan sosial, perbaikan rumah, perbaikan infrastruktur.

Seluruh komponen dan proyek dilaksanakan secara berkesinambungan antar stakeholders.

Keberhasilan

Perbaikan 1000 ha kampung, populasi 400.000/tahun Perbaikan program mendorong peningkatan mobilitas, sosial, dan ekonomi

KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PERUMAHAN KOTA

PAGE 12

KIP Fase III Kota Jakarta

Pemantauan CBO lemah

Kegagalan Keberhasilan komponen pembangunan social terbatas Partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah masih kurang, perlu ditingkatkan Perbaikan

Memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat untuk menentukan besarnya investasi program Perbaikan satu daerah mestinya tidak memberikan dampak negatif pada penduduk dan daerah neighborhoodnya.

Sumber: Anonymous. 2001. Kampung Improvement Project III. Tersedia di http://web.mit.edu/urbanupgrading/upgrading/case-examples/ce-IO-jak.html. Diakses pada 15 November 2020.

KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PERUMAHAN KOTA

PAGE 14

KELEBIHAN • Perbaikan sarana dan prasarana di perumahan kampung menjadikan daerah tersebut lebih sustainable dan layak dihuni oleh masyarakat • Terjadinya perbaikan ekonomi terhadap masyarakat yang mendapatkan bantuan oleh KIP, seperti penjual makanan, jasa pertukangan, renteiniran, dll.

KEKURANGAN • Pemantauan CBO masih lemah • Keberhasilan komponen pembangunan sosial terbatas • Partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah masih kurang

PAGE 15

KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PERUMAHAN KOTA

• Memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat untuk menentukan besarnya investasi program. Diharapkan, masyarakat harus dibantu untuk meningkatkan pendapatannya sendiri terlebih dahulu, sehingga dapat membantu mendanai program pembangunan. • Perbaikan satu daerah mestinya tidak memberikan dampak negatif pada penduduk dan daerah neighborhood-nya. Karena dapat menyebabkan perlawanan di masyarakat umum dan juga berpotensi mendorong perpindahan. • Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin perkotaan dalam skema pembangunan.

Diharapkan nantinya dengan partisipasi masyarakat ini, mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk bertahan hidup.

KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PERUMAHAN KOTA

PAGE 16

Amalia, Rizky, dkk. 2017. Kampongverbetering dan Perubahan Sosial Masyarakat Gemeente Semarang Tahun 1906-1942. Vol 5 No 1: Journal of Indonesian History (JIH).

Anonymous.

2001.

Kampung

Improvement

Project

III.

Tersedia

di

http://web.mit.edu/urbanupgrading/upgrading/case-examples/ce-IO-jak.html. Diakses pada 15 November 2020.

Buku Sejarah Perumahan (Jejak Langkah Hunian Layak Indonesia), Kemitraan Habitat, 2019.

Online: https://perumahan.pu.go.id/article/101/sejarah.

Dhakal, Shobhakar. Comprehensive Kampung Improvement Programing Surabaya as a Model of Community Participation.

Juliman, Dodo. The world’s first slum upgrading programme. Online: www.unhabitat.org Ir. Izhar Chaidir, MA, Buletin Tata Ruang, Juli-Agustus 2009 (Edisi: Pengembangan Ekonomi Perdesaan) Woko, Suparwoko. 2013. Bab 2 Sejarah dan Kebijakan Pembangunan Perumahan di Indonesia, (pp, 12-56).

Purwantiasning, A. 2011. Pola Strategi Perbaikan Permukiman Kumuh di Perkotaan. Fakultas Teknik UMJ. Jakarta

Kebijakan dan Pengelolaan Perumahan Kota 2020

PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA 2020