FEBRUARY 2022
SURVEYOR NUSANTARA
WEBINAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN
PERENCANAAN BERBASIS MASYARAKAT ADAT UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN
PEMETAAN WILAYAH ADAT UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN
Retno Susanti Dosen PWK Universitas Diponegoro
Kasmita Widodo Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)
PERSPEKTIF PEMERINTAH TERHADAP HUBUNGAN HAK ULAYAT DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT Ir. Sofyan Hanafi, M.Si Direktur Penyeresian Pembangunan Sapras Dirjen percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
SURVEYOR NUSANTARA
2ND SUN ANNIVERSARY PART 1 PERENCANAAN BERBASIS MASYARAKAT ADAT UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN
Retno Susanti Dosen PWK Universitas Diponegoro
Terlampir dalam Draft RUU tentang Masyarakat Adat yang belum disahkan bahwa Masyarakat Adat merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Adapun penciri masyarakat adat: 1) Identitas Budaya yang sama; 2) Sistem nilai dan pengetahuan; 3)Wilayah adat; 4) Hukum adat dan kelembanggan adat. Hal ini menimbulkan beberapa issue masyarakat adat; Apakah masyarakat adat adalah semua penduduk aslu nusantara? Apakah masyarakat adat adalah pribumi?: Apakah akan mengecualikan yang mengidentifikasi diri mereka sebagai masyarakat adat tetapi kebetulan tinggal di kota-kota? Bagaimana dengan orang-orang seperti Dayak yang telah bermigrasi keluar dari pedalaman Kalimantan dan bertempat tinggal di pesisir pantai selama satu abad terakhir?: Masyarakat adat dan penguasaan hutan? Masyarakat adat dan pengendalian pemanfaatan ruang? Masyarakat adat dibantu pendukung yang melakukan pekerjaan mendokumentasikan aturan dan peraturan adat dan menyiapkan peta yang menunjukkan batas teritorial dan zona penggunaan lahan. Pedoman pemetaan wilayah masyarakat hukum adat merupakan acuan bagi pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, dan fasilitator dalam pemetaan wilayah masyarakat hukum adat. Pedoman pemetaan wilayah masyarakat hukum adat ini terdiri atas tahapan: 1. Pembentukan peta usulan wilayah masyarakat hukum adat; dan 2. Pembentukan peta usulan penetapan wilayan masyarakan hukum adat.
PEMETAAN PARTISIPATIF
Pemetaan partisipatif ini dilakukan dengan memotret pengelolaan, pemanfaatan dan penguasaan lahan berbasis kearifan lokal di suatu wilayah adat untuk mengetahui dinamika perubahan yang terjadi; menggunakan metode pemetaan partisipatif; dan keterlibatan aktif masyarakat adat setempat dalam menuangkan pengetahuan tentang ruang yang mereka tingali. Adapun beberapa manfaat dari pemetaan partisipatif ialah: Potret tata ruang yang detail; Membuka ruang kolaborasi yang efektif dan efesien; Kesempatan berbagi pengetahuan kepada masyarakat lokal; Pentelesaian permasalahan batas wilayah adat berbasis kearifan lokal. SUN 1 | 2
MEMPERKUAT LEMBAGA ADAT
Lembaga adat menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat erat kaitannya dengan modal sosial, untuk terciptanya tata kelola desa demokratis, transparan, partisipatif dan efektif.
SURVEYOR NUSANTARA PART 2 PEMETAAN WILAYAH ADAT UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN
Kasmita Widodo Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)
Dalam proses pemetaan wilayah adat, registrasi sampai perencanaan perlu mencermati Ruang Hidup (Wilayah Adat) Masyarakat Adat yang terdiri dari: 1) Sosial-Ekonomi-Politik-Budaya-Spiritual (Data Sosial); 2) Lingkungan Abiotik (Sumberday Alam); 3) Makhluk Hidup lainnya. Ada banyak aspek terkait keberadaan masyarakat adat, yaitu: 1. Wilayah; Proses pemetaan penting untuk mengetahui satuan wilayah adatnya 2. Komunitas; Satuan sosial komunitas adat dan bahasa. Levelnya bermacam-macam mulai dari dusun hingga lintas kabupaten. Kesatuan sosial wilayah adat akan terhubung dengan kesatuan sosial wilayah adatnya 3. Peta terdiri dari peta batas dan tata guna lahan wilayah adat serta persebaran tempat yang penting bagi masyarakat adat 4. Tenurial; Sistem pengaturan dan pengelolaan wilayah adat dan sumberdaya alam. Masyarakat adat memiliki kesadaran terkait situasi wilayah adatnya 5. Sejarah; Sejarah asal-usul komunitas, genealogi dan teritori, benda dan tempat bersejarah 6. Kelembagaan; Kelembagaan dan sistem pengaturan sosial, termasuk sistem pemerintahan 7. Hukum Adat; Identifikasi hukum adat yang masih diterapkan 8. Biodiversity Terdapat panduan pemetaan dalam Wilayah Adat; 1. Persiapan, 2. Sosialisasi, 3. Lokakarya 1, 4. Kunjungan Lapangan 1, 5. Penggambaran Peta Penyusunan Data Spasial, 6. Lokakarya 2, 7. Kunjungan Lapangan 2, 8 Lokakarya 3, 9. Finalisasi. Buku Pedoman Pemetaan, Registrasi dan Perencanaan Wilayah Adat, Dokumentasi Konservasi oleh Masyarakat Adat.
BRWA mencatat ada 2.46 juta Ha Peta Wilayah Adat yang
telah
ditetapkan
melalui
Peraturan
Daerah
maupun SK Bupati. Masih ada 7.6 juta Ha yang belum ditetapkan. BRWA mengidentifikasi ada 8.3 juta Ha potensi Hutan Adat, namun baru 90.000 Ha Hutan Adat yang diakui
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
SUN 1 | 3
Proses yang dilakukan BRWA dengan Jaringan Masyarakat Adat: Membantu Komunitas Adat menyiapkan data yang memadai Membantu Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi dalam menyiapkan dokumen keberadaan masyarakat adat yang telah divalidasi dan diperiksa sehingga bisa diteruskan hingga proses pengakuan wilayah adat berdasarkan peraturan perundangan yang ada.
SURVEYOR NUSANTARA BRWA memiliki kelompok kerja yang mempromosikan praktik konservasi oleh masyarakat adat berdasarkan kearifan lokal untuk mengelola wilayah adat dengan prinsip berkelanjutan Ada potensi sekitar 2.9 juta Ha, namun baru terdokumentasi sekitar 462.000 Ha Penggunaan Peta Wilayah Adat (Data Sosial dan Spasial) Pengakuan Masyarakat Adat (Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat) Pengakuan Wilayah Adat/ Ulayat (Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat) Pengakuan Hutan Adat dan Kearifan Lokal (PermenLHK 9/2021, Penyelenggaraan Perhutanan Sosial PermenLHK 34/2017, Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup) Pemberdayaan dan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Adat (UU 26/2007 Penataan Ruang, Penjelasan Pasal 7 Ayat (3), Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)
PART 3 PERSPEKTIF PEMERINTAH TERHADAP HUBUNGAN HAK ULAYAT DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT
Ir. Sofyan Hanafi, M.Si Direktur Penyeresian Pembangunan Sarana dan Prasarana Direktoral Jendral Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Legal Hukum Hak Ulayat
Hak Ulayat telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) disertai dengan dua syarat yaitu mengenai eksistensinta dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, Hak Ulayat diakui "Sepanjang menurut kenyaraannya masih ada". Pengelolaan tanah ulayat dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar. Permen ATR/BPN 18/2019
SINEGRITAS PERENCANAAN WILAYAH ADAT DENGAN PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH
Setelah Pemetaan Partisipatif selesai dilakukan dan terbentuklah Dokumen Perencanaan WIlayah Adat, maka langkah selanjutnya adalah Sinergi Rencana Pembangunan. Sinergi Rencana Pembangunan Perlu memerhatikan beberapa hal, diantaranya: Nilai KLHS untuk Pembangunan Berkelanjutan (Keterkaitan, Keseimbangan, dan Keadilan) Perencanaan Pembangunan Daerah (Politik, Teknokratik, dan Partisipatif) Rencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW) tingkat Nasional, Provinsi, Kab/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tahapan Penyiapan Kelembagaan dan Program Pengakuan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Contoh di Kabupaten Jayapura): 1. Persiapan: Analisis Kebijakan, Visi dan Misi Bupati 2. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan: Ada lembaga yang memadai dan multipihak sehingga bisa berkolaborasi dengan semua pihak untuk melakukan program pemberdayaan dan pengakuan Masyarakat Adat 3. Pemetaan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat: Menyusun Peta Jalan 4. Pendaftaran Tanah Ulayat, Pengakuan Hutan Adat dan Pemberdayaan Masyarakat Adat: Dokumen disiapkan sesuai dengan Pedoman BIG Perlu dibangun satu ekosistem tingkat kabupaten/ kota yang
melibatkan Pemerintah Daerah serta perusahaan/ konsultan untuk mengidentifikasi Wilayah Adat di sekitarnya, kemudian melakukan perencanaan pembangunan yang melibatkan Masyarakat Adat.
SUN 1 | 4
Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 ayat (2) "Hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku." Pasal 5 ayat (2) "Penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dilakukan berdasarkan penetapan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan." Pasal 5 ayat (3) "Permohonan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat." Permendesa PDTT 21/2020 Pasal 86 ayat (2) Penguatan budaya Desa adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengembangan modal sosial budaya Desa dan perdesaan; b. pengembangan Desa inklusif dan desa adat; c. swakelola Pembangunan Desa; d. pemajuan kebudayaan Desa; e. pemberdayaan masyarakat adat; f. Pemberdayaan Masyarakat Desa berbasis adat dan budaya; dan g. peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
SURVEYOR NUSANTARA Agar tanah ulayat dapat diakui dan dilindungi, masyarakat
Contoh persoalan pada pembangunan (Konflik di Nduga-
hukum adat terkait harus terlebih dahulu diakui dan
Papua): Kurangnya pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan fasilitas jalan umum Kurangnya pendekatan yang baik terhadap masyarakat lokal Kurangnya masyarakat lokal dalam mendapat kejelasan maksud dan tujuan pembangunan
ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Kemudian, dapat dilakukan
penatausahaan tanah ulayat, sehingga tanah ulayat dapat didaftarkan di daftar tanah. Adapun tantangan pemerintah dalam melindungi hak masyarakat adat yaitu: Hak Ulayat berada di atas tanah pemerintahan Tidak adanya kekuatan hukum yang mengatur aspek legalitas yang jelas antar hak serta keputusan pelepasan hak atas tanah adat. Dampak Kebijakan: Adanya kebijakan yang jelas terhadap Hak Ulayat memberikan kepastian hukum mengenai status Tanah Adat. Memberikan dampak positif terhadap proses pemberdayaan masyarakat adat di daerah. Perspektif Pemerintah: Pemberdayaan masyarakat dalam hal untuk mendukung masyarakat terhadap hak ulayat perlu dilakukan agar dapat sejalan dengan proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Menjadikan masyarakat adat sebagai subjek dari pembangunan yang dilakukan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada.
Contoh penerapan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan (Pembangunan Jalan di Wamena-Papua)
Pembangunan mengakomodir nilai-nilai adat setempat dan menghidupkan kembali peran serta masyarakat secara optimal dalam pembangunan. Dampak Pemberdayaan masyarakat pada pembangunan
Menciptakan pembangunan berkelanjutan dikarenakan adanya rasa memiliki dari masyarakat adat sehingga asetaset pembangunan dapat terawat Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat adat
TERIMA KASIH
SUN 1 | 5
? Q U E S T I O N A N D A N S W E R
?
?
Pertanyaan:
Bagaimana menyusun strategi untuk melakukan penguatan di Kelompok Perempuan pada Masyarakat Hukum Adat? Karena dalam pendampingan, kami dihadapkan pada situasi Hukum Adat yang berlaku. Kami ingin mendorong posisi perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat berada diposisi yang strategis. Jawaban:
Perempuan Adat menjadi salah satu pelopor dalam pengurusan Wilayah Adat. Pengalaman kami dalam proses pemetaan, perempuan harus dilibatkan. Dalam beberapa kesempatan, kami membuat satu kelompok khusus perempuan untuk mereka menyampaikan pengetahuannya mengenai wilayah adat. Kami kemudian mendapatkan informasi yang berbeda dan lebih intens, terutama terkait dengan keanekaragaman hayati, bahan pangan, serta obat-obatan. Dalam perencanaan wilayah adat juga memperhatikan aspek gender. Kami membuat 2 kelompok besar yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan tematik yang sama. Dengan demikian, mimpi yang perlu dicapai dalam perencanaan wilayah adat, juga lahir dari perempuan. Kita lihat aturan atau kelembagaan adat yang berlaku disebuah komunitas, jika tidak ada hambatan yang berarti untuk melibatkan perempuan, maka sangat perlu dibentuk ruang khusus bagi perempuan untuk mendiskusikan harapan serta tantangan yang dihadapi. Pertanyaan:
Kenapa Pemerintah dalam proses Pengakuan MHA termasuk Wilayah Adat dan Kepercayaannya terlalu ribet dan panjang, bahkan terkesan dipersulit? Padahal Masyarakat Adat sudah ada sebelum NKRI sampai sekarang dan sudah terbukti mampu hidup dan berkehidupan. Jawaban:
Sebelumnya, saya ingin menggambarkan, Masyarakat Adat saat ini dihadapi oleh satu perangkat peraturan perundangan yang sangat banyak. Konstitusi ada, namun belum ada UU khusus Masyarakat Adat. Dengan sangat terpaksa, Masyarakat Adat menempuh jalur administrasi yang diatur oleh UU sektor, misalnya UU Kehutanan, UU Agraria, Peraturan Presiden, dan sebagainya. Sulit bagi Masyarakat Adat untuk mendapatkan pengakuan dengan banyaknya peraturan dan jalan yang harus ditempuh. Jika kita kerap mengurus tentang aspek legalitas, bisa-bisa Wilayah Adat sudah habis. Saya setuju, disamping proses rekondisi berjalan, aspek kebijakan penataan ruang/ perencanaan pembangunan dijalankan tanpa menunggu Masyarakat Adat diakui. Jadi, meski sedang dalam proses diakui, Masyarakat Adat tetap berhak untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan. Saya berharap, perencanaan-perencanaan program pemerintah, para konsultan dan swasta yang membantu pemerintah, melibatkan Masyarakat Adat. Menurut saya, perlu adanya lembaga khusus di tingkat kabupaten yang menangani Masyarakat Adat.
Jawaban:
Dalam 18 SDGs Desa sebagai pattern,, guidance bagi Pemerintah Desa dalam kegiatannya dan pemanfaatan Dana Desa. Kepala Adat berada dibawah Pemerintah Desa. Kementerian Desa tetap mengakomodir Kesatuan Masyarakat Adat. Dalam Permendesa disebutkan bahwa seluruh Pemerintah Desa harus mengakomodir Masyarakat Wilayah Adat dan merangkul Kepala Adat. Kami selalu memantau pendamping desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat adat. Kesatuan Adat tetap harus dan Desa Ramah Perempuan tetap harus dilestarikan. Diantaranya adanya Posyandu, dan sebagainya. Kami menegaskan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah terendah adalah Pemerintah Desa dan diberikan Dana Desa. Kami tekankan, perencanaan harus partisipatif, termasuk jika ada Masyarakat Adat, sangat perlu dilibatkan dalam dalam perencanaan. Pertanyaan:
Apakah Masyarakat Adat bisa dijadikan sebagai anggota Forum Penataan Ruang? Jawaban:
Itu merupakan salah satu usulan saya. Saat ini sudah ada lagi Forum Penataan Ruang. Melalui forum tersebut dapat diakomodir masyarakat adatnya ataupun membentuk forum khusus masyarakat adat. Contohnya Forum Masyarakat Adat Malinau. Forum khusus masyarakat adat ini kemudian menjadi representasi dalam Forum Penataan Ruang. Pertanyaan:
1. Bagaimana dengan kasus Tanah Adat yang berada di dalam Kawasan Konservasi Taman Nasional yang tidak ada perubahan status setelah Keputusan MK dengan perubahan definisi Hutan Adat di UU 41 tentang Kehutanan? 2. Bagaimana alokasi dan status sarpras desa dalam Wilayah Adat yang masih berstatus Kawasan Hutan? Jawaban:
Dalam merencanakan sarpras desa melalui Musyawarah Desa. Sebelum perencanaan, kata kuncinya yaitu legalisasi. Legalitas lahannya seperti apa. Jadi, untuk yang membangun masih dalam wilayah Kesatuan Hutan, ada pendamping desa dalam setiap Musdes. Kami selalu mengingatkan kepada para pendamping desa, untuk sementara jika memang kesepakatan desa untuk menghubungkan dan masuk dalam kawasan budidaya otomatis registrasi langsung oleh desa dan akan dilaporkan kepada kami. Namun, yang masuk dalam Kawasan Hutan tetap perlu dikoordinasikan dengan Dinas KLHK dan Dinas PMD setempat.