Majalah Suara Mahasiswa Edisi 26

Risiko di Balik Keramahan si Komputer Jinjing

Suara S NU BO r Toy e Pap k UI Ana

ISSN: 0854-1086 http://suma.ui.ac.id

Hitam Putih

PENDIDIKAN Indonesia

MAJALAH UNIVERSITAS INDONESIA

EDISI 26/XVII/2010 Rp 10.000

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

1

2

hun ta

BADAN OTONOM PERS

Suara Mahasiswa U N I V E R S I T A S

I N D O N E S I A

menggali inspirasi dalam bingkai kedewasaan Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

3 Pelindung Tuhan Yang Maha Esa

DariPusgiwa semua rela mengabdikan diri, tanpa digaji. Mengabdi atas nama kebenaran dan keberpihakan pada yang terintimidasi-berlandaskan etika dan semangat jurnalis mahasiswa tentunya- kami ikhlas membagi fokus kehidupan kami dengan berpikir merdeka tanpa tekanan dan intervensi. Apresiasi khusus patut diberikan kepada segenap kerabat kerja redaksi. Ucapan terima kasih redaksi haturkan kepada seluruh awak reporter, DTP, riset, marketing, dan fotografer yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk dapat menghasilkan sebuah karya jurnalistik yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tidak banyak harapan kami dalam sebuah majalah yang dibuat dengan penuh peluh dan kerja keras ini selain untuk tetap mempertahankan eksistensi. Kini kami buktikan eksistensi dengan hasil karya terbaik kami. Tidak mungkin luput dari kekurangan, kami mencoba terus membenahi diri demi kepuasan Anda, para pembaca setia. Berbagai kritik, masukan, dan saran yang masuk akan selalu kami jadikan sebagai bahan untuk terus mengevaluasi diri. Akhir kata, semoga isi dan informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Redaksi

Pembina Drs. Ade Armando, Msi Pemimpin Umum Bathara Rangga Pemimpin Redaksi Lisan Sulaiman Wakil Pemimpin Redaksi Febi Purnamasari Redaktur Pelaksana Yuliniar Lutfaida Redaktur Senior Diponegoro Santoso, S.Hum, Devi Raissa Rahmawati, S.Psi, Sururudin, SH Redaktur Bahasa Sabrina Asril, Cininta Aryadini, Rifqi Nasron Redaktur Foto Putri Ayu Ningtyas Redaktur Artistik Yoga Pradipta Ramadhan Litbang Redaksi Taufika Dianny Reporter Adi Pratama , Oky Sumadi, Galih Wahyu Pratama, Dewi Nurngaeni, Naimah, Roy Nababan, Nilam Winanda, Aisyah Ilyas, Sri Wulandah, Laras Larasati, Diana Nurwidiastuti, Rahardika Arista, Fariz Panghegar, Aryanto Aji, Nurul Sakinah, Satrio Abdullah Wirataru, Hapsari K., Risky K, Muhyidin Fanda, Dearesti Jodistia, Mira Yanuarta. Fotografer Naisha Hairani, Fahmi Adlan Syah, Yunus Kuntawiaji, Vidi Amelia Ratnafury Desain dan Tata Letak Febry Fawzi, Lisa Hartati, Ayu P. Utami, Galuh Rahmat D. A., Faris Pramadhani, Dian Kusumawardhani, Stenisia Pracetak Febrian Alsah Riset Roy Nababan, Taufika Dianny, Maulana Reza A., Bangun Admaja, Christiana Sabatini, Argihta M.S, Tomy Pasca Rivai Iklan Dody Cahyadi Rismal, Bintarti Mayang Sari Sirkulasi, Promosi, dan Marketing Ghita Yoshanti, Raisha Shadrina, Karina Larasati, Ibnu Fahran Penerbit B.O. Pers Suara Mahasiswa Universitas Indonesia Percetakan Suma Design & Printing ISSN 0854-1086 Berdiri Sejak 1992 Alamat Redaksi, Sirkulasi, Iklan, dan Promosi Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Lantai 2 Kampus Universitas Indonesia, Depok 16424 e-mail redaksisumaui@gmail.com website http://suma.ui.ac.id Contact Person Bathara Rangga 0812 82736493 (Redaksi) SuaraAyu Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010 08561831188 (Humas)

TITAH/SUMA

Keyakinan kami (Awak Redaksi –red) untuk dapat menerbitkan Majalah Suara Mahasiswa (SUMA) Edisi 26 akhirnya membuahkan hasil. Sempat mengalami ketidakpastian di tengah pengerjaan majalah yang seharusnya terbit pada Mei 2010 ini, menjadi sedikit batu kerikil dalam proses perjalanan demi menyajikan sajian teranyar kami ke hadapan Anda, para pembaca setia. Semua pekerjaan diawali dari sekretariat kami. Ruangan sempit berukuran 6x4 meter, di lantai 2 Pusat Kegiatan Mahasiswa itu telah menjadi saksi bisu dari pada optimisme kami akan perjuangan menyelesaikan majalah ini. Walaupun semakin sempit dampak dari kebijakan kampus yang menyekat ruang kami, hal tersebut tidak menghambat semangat kami dalam berkreasi dan terus berproduksi. Isu-isu aktual kami kumpulkan, kritisi, dan coba dalami dalam ruangan sempit itu. Bergulat dengan hari-hari penuh diskusi hingga kami tentukan tema untuk diangkat ke meja redaksi yang kemudian diputuskan menjadi sebuah wacana pasti untuk dapat para pembaca nikmati. Hingga pada akhirnya muncullah sebuah isu “Hitam Putih Pendidikan Indonesia� sebagai tema besar yang siap kami sajikan kepada khalayak pembaca. Demi memberikan sajian terbaik bagi para pembaca, kami

Penasihat Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. Gumilar R. Soemantri, der. Soz

4

DaftarIsi No. 26, Tahun XVII, 2010

M A J A L A H

U N I V E R S I TA S

I N D O N E S I A

HITAM PUTIH PENDIDIKAN INDONESIA

LAPORAN UTAMA

PENDIDIKAN INDONESIA RIWAYATMU KINI

15

39

16

Pendidikan Indonesia, Riwayatmu Kini

24 28

Ketika Hasil Menjadi Orientasi

32

Pendidikan Kota dan Desa, Kisah Lama Tak Berujung

36

Dana BOS untuk Bos

Dilema Institusi Pendidikan, Kejar Modal atau Idealisme?

LIPUTAN KHUSUS

40

Sekolah Alternatif bagaikan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

44

Pendidikan untuk Mereka yang Terkurung

48

Lagi-Lagi Tersandung SKCK

RISET

58

Mau Dibawa ke Mana Pendidikan Indonesia?

Eksistensi Mahasiswa di Social Networking Site

74

EKSISTENSI MAHASISWA DI SOCIAL NETWORKING SITE Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

Suara US BON Toy er Pap k UI Ana

cover story

Foto: Putri Ayuningtyas Tata Letak: Galuh R. D., Dian Kusumawardhani

Hitam Putih ISSN: 0854-1086 http://suma.ui.ac.id

SEKOLAH ALTERNATIF BAGAIKAN PAHLAWAN TANPA TANDA JASA

PENDIDIKAN Indonesia

MAJALAH UNIVERSITAS INDONESIA

EDISI 26/XVII/2010 Rp 10.000

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

1

5 KAMPUS

62

UI “Aman” Pascapencabutan BHP

KESEHATAN

66

Risiko di Balik Keramahan Sang Komputer Jinjing

CATATAN PERJALANAN

70

Jangan Takut Bermimpi dan Teruslah Berbuat

12 14 50 56 77 86 94 98

Nuansa Mantan Aktivis Wawancara Sorot

86

Opini Sketsa Singkap UI Mania UI-ku, UI-mu, ndut

OKI SETIANA DEWI MENGEMBANGKAN BAKAT MENJADI PEKERJAAN

BUDAYA

74

Eksistensi Mahasiswa di Social Networking site

50

CERPEN

78

SETO MULYADI: HAK ANAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN

Angin Kelabu untuk Ayah

OPINI

80 82 84

Industrialisasi dan Pendidikan

ANIES BASWEDAN: TIGA PROBLEM UTAMA PENDIDIKAN INDONESIA

53

JANGAN TAKUT BERMIMPI DAN TERUSLAH BERBUAT

Globalisasi Pendidikan Dari Diskusi, ke Jalan Lain Menuju Kesadaran

RESENSI

88

89 90

The Five People You Meet in Heaven Robin Hood, Pencuri atau Pahlawan? LA Lights Indiefest

RUBRIK TETAP

03 06 06 07 08 10

Dari Pusgiwa Opini Foto Pojokan Pusgiwa Pembuka Suara Suara Pembaca

94 SEKOLAH DASAR ADALAH BASIS JENJANG PENDIDIKAN

Goresan Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

70

6

OpiniFoto

PUTRI A./SUMA

nice try

lokasi: tempat parkir dosen Fakultas Teknik

PojokanPusgiwa “Kami berpandangan jalannya BHMN dalam 10 tahun ini sudah melenceng karena menjadi ajang mencari uang.”, kata Darmaningtyas menanggapi Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Maklum lah Pak, kalo gak ada uang “Proyek” gak jalan. “Perpustakaan yang besar di Sydney memiliki koleksi hingga 6 juta buku, tetapi besarnya tidak sebesar perpustakaan UI,” jelas Rektor Universitas Indonesia Gumilar Soemantri. Kok malah besar-besaran Pak? Bukan banyak-banyakkan? Rektor UI prakarsai Green Metric “World University Ranking” (Sistem penyusunan rangking universitas di dunia berdasarkan 3 aspek: Environment, Economics, & Equity –Red) Udah siap, Pak? Pohon aja ditebangin mulu buat parkiran.

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

PembukaSuara

Pendidikan negeri ini berkiblat ke Barat. Di sana anak-anak memang disiapkan untuk menjadi alat dari industri. Dan industri mereka berjalan tanpa berhenti. Tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa? Kita hanya menjadi alat birokrasi! Dan birokrasi menjadi berlebihan tanpa kegunaan menjadi benalu di dahan (W.S. Rendra, 1935-2009) DITERBITKAN OLEH BADAN OTONOM PERS SUARA MAHASISWA Pemimpin Umum Bathara Rangga Sekretaris Umum Dian Kusumawardhani Bendahara Umum Karina Larasati, Aisyah Ilyas Kesekretariatan Nilam Winanda Manajer SDM Laras Larasati Manajer Website Yunus Kuntawiaji Manajer Humas Aisha Ayu Syahputri Manajer Penerbitan Sri Wulandah Fitriani Manajer Riset Roy Nababan Manajer Perusahaan Ghita Yoshanti Kadiv Reporter Adi Pratama Kadiv Fotografer Vidi Amelia Kadiv Desain, Tata Letak, dan Pracetak Novita Eka Syaputri Kadiv Riset Taufika Diany Kadiv Marketing Raisha Shadrina Kadiv Event Organizer Budiono Kadiv Iklan Febrian Alsah Kadiv Sirkulasi Dody Cahyadi Kadiv Proyek Yoga Pradipta Ramadhan Pemimpin Redaksi Majalah Lisan Sulaiman Pemimpin Redaksi Gerbatama ini ui! Rifqi Nasron Pemimpin Redaksi Warta Pemira Yuliniar Lutfaida Pemimpin Redaksi Cakrawala Oky Sumadi Alamat Redaksi, Sirkulasi, Iklan, dan Promosi Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) Lantai 2 Kampus Universitas Indonesia, Depok 16424 E-mail : redaksisumaui@gmail.com website : http://suma.ui.ac.id/

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

7

8

SuratPembaca Kantin di Pusgiwa

Dari awal kita semua tahu bahwa Pusgiwa adalah Pusat Kegiatan Mahasiswa, di mana mahasiswa yang melakukan kegiatan non-akademis tingkat universitas pasti dipusatkan di sana. Organisasi tingkat universitas sampai banyak UKM melakukan kegiatan lepas jam kuliah, sekitar sore sampai malam (namun tidak larut). Sudah seharusnya tempat seperti Pusgiwa dilengkapi fasilitas yang menunjang kegiatan-kegiatan tersebut. Namun sebaliknya, di Pusgiwa itu sendiri sangat kurang akan sarana penunjang, contoh sederhana adalah keterbatasan makanan dan minuman. Di Pusgiwa memang ada satu kantin yang dimiliki oleh seorang ibu yang sudah agak renta, yang biasa disapa “Emak�. Di hari-hari biasa Emak hanya bisa berjualan sampai sore saja atau paling lama sampai magrib. Sedangkan di hari Sabtu, Emak tidak membuka kantinnya. Barang dagangan yang dijual Emak pun tidak banyak. Emak hanya menjual minuman, roti, dan buah, tidak ada makanan beratnya. Banyak yang tidak tega bila melihat Emak berjualan sendirian hingga malam,

Badan Otonom Pers Suara Mahasiswa Universitas Indonesia (B. O. Pers SUMA UI) adalah satu-satunya organisasi pers mahasiswa tingkat universitas di UI. Organisasi yang bergerak di bidang jurnalistik dan penerbitan ini, dijalankan sepenuhnya oleh mahasiswa. B. O . Pers SUMA berdiri sejak 27 Juni 1992, berdasarkan SK Rektor UI No. 036/SK/R/UI/1992. Selama 18 tahun, B. O. Pers SUMA telah mengalami 19 kali regenerasi dan menghasilkan banyak produk serta kegiatan.

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

tetapi di sisi lain mahasiswa yang melakukan kegiatan lepas dari magrib ataupun di hari Sabtu terkadang merasa lapar dan haus bila Emak sudah menutup kantinnya, bahkan bila Emak tidak berjualan. Jarak kantin terdekat yang bisa dikunjungi adalah Kantin Teknik, namun perjalanan ke sana cukup memakan waktu kalau hanya sekadar membeli minum. Mahasiswa pasti ingin sejahtera ketika berkegiatan di Pusgiwa dan juga ingin membantu Emak dalam kondisi ekonominya dengan cara membeli barang dagangannya. Tapi waktu yang ada seringkali berbenturan dan tidak tepat, so what can we do? Iryani Safitri, FISIP, 2008

Tentang Sentralisasi

Kebijakan Sentralisasi dalam lingkungan UI memang memiliki berbagai dampak. Pertama adalah sistem sentralisasi keuangan UI yang baru dipraktekkan pada periode rektor kita yang diterapkan pada fakultas- fakultasnya. Yang awalnya fakultas memegang dananya sendiri sekarang dialihkan ke rektorat dan setiap fakultas akan diberikan haknya masing masing. Prosesnya menjadi lebih rumit karena disentralisasikan. Dampak yang jelas adalah pada gaji dosen, karyawan dan asdos yang terkadang gajinya menjadi telat dan terkadang terjadi keluhan. Terlebih untuk kegiatan mahasiswa yang terkadang bergantung terhadap dana dekanat ataupun rektorat menjadi terhambat, karena dananya terkadang turun lambat sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Bukannya mahasiswa terus bergantung pada dana tersebut, kebanyakan mahasiswa yang mengurusi kegiatan kemahasiswaan di bawah Badan Eksekutif Mahasiswa terkadang akhirnya memakai sistem reimbursement dan terkadang karena kebijakan ini diterapkan, bendahara organisasi eksekutif menjadi lebih sulit mengurusi hal ini. Kedua, karena dibangunnya perpustakaan pusat UI yang baru akan dibuat kebijakan sentralisasi perpustakaan. Konon, jika sudah selesai pembangunannya, berbagai buku yang tadinya ada di fakultas akan dipindahkan ke sana. Namun, sepertinya para mahasiswa akan lebih banyak

9

mengeluh karena terlalu jauh untuk meminjam buku. Terlebih bagi perpustakaan fakultas yang hanya meminjamkan buku wajibnya untuk satu hari saja, yaitu fakultas Ekonomi. Apakah kebijakan tersebut akan diterapkan juga? Mari kita lihat apakah berbagai kebijakan sentralisasi ini bisa membuat UI menjadi lebih baik lagi. Nurul Anisa Putri, FE, 2007

Kampus Cikini UI

Mungkin masih banyak yang belum tahu kalau Universitas Indonesia (UI) sebenarnya memiliki tiga kampus, yakni kampus Salemba, Cikini, dan Depok. Kampus Cikini yang jarang sekali disebut memang dipergunakan untuk Laboratorium Mikrobiologi, Ilmu Kedokteran Komunitas dan D3 Perumahsakitan. Agak berbeda dari kegunaannya yang terdengar bagus, fasilitas di kampus ini sangat minim. Beberapa ruang kelas, untuk menemukan ruangan tersebut harus melewati ‘Gg. Senggol’ terlebih dahulu. Selain itu di kampus Cikini ini kami merasa sulit sekali untuk melakukan diskusi di luar jam kuliah namun tetap di lingkungan kampus. Hal ini karena tidak adanya fasilitas untuk hal tersebut (mau diskusi di perpustakaan, tapi kan gak boleh berisik). Jadilah kami duduk lesehan di lorong-lorong kelas, sekretariat, dan di depan gedung mochtar (di sini sering dimarahin soalnya menghalangi orang lewat). Ada dua perpustakaan di sana, satu untuk D3 Perumahsakitan dan satu lagi untuk S1 Kedokteran. Namun perpustakaan untuk D3 ini bisa dikatakan tidak layak untuk sebuah perpustakaan. Laporan hasil magang para senior berserakan di mana-mana (gak kebayang kalau si empunya tahu laporan hasil magangnya yang dengan susah payah dibuat, dicampakkan begitu saja) dan tidak ada akses untuk mencari buku atau laporan-laporan. Perpustakaan untuk S1, saya tidak pernah tahu bentuk di dalamnya seperti apa. Karena kami (mahasiswa Vokasi –red)

seolah diharamkan untuk masuk ke sana –agak terkesan ‘eksklusif-’. Kami merasa enggan dan takut masuk ke sana karena pernah ada salah satu teman kami yang “diusir” ketika ingin masuk ke sana. Padahal kalau dihitung, uang bayaran kami juga termasuk kategori mahal, namun kenapa fasilitas yang didapat seperti itu? Mahasiswa Vokasi 2008 (Nama ada pada redaksi)

Bis Kuning Harus Ramah Lingkungan!

Kita sebagai mahasiswa UI seharusnya berbangga memiliki lingkungan kampus yang di dalamnya terdapat hutan kota yang dapat menetralisasi polusi yang berasal dari kota. Dan baru-baru ini pihak UI telah mengeluarkan slogan universitas yang berjudul “UI GO GREEN” yang tulisannya sering kita temui di punggung bis kuning kesayangan kita. Slogan ini bermaksud mengampanyekan program-program cinta lingkungan hidup di lingkungan kampus. Namun kalau kita lihat, asap knalpot yang berasal dari knalpot bis kuning ternyata tidak “sehijau” tulisan yang menempel di belakangnya. Asap knalpot bis yang menggunakan solar ini selalu mengepul dan tentu saja dapat mengganggu pernapasan kita. Di samping badan bis terdapat tulisan “use public transportation to reduce air polution”. Jika bis tetap menggunakan solar, maka bis ini tidak terlalu berandil dalam mengurangi polusi di dalam kampus. Saran saya, bis kampus menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan seperti biofuel atau BBG (Bahan Bakar Gas). Bila bis kampus sudah menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, maka proyek UI GO GREEN pun dapat terwujud. Danang Darto, FT, 2007

Redaksi menerima opini dan suara pembaca. Tulisan disampaikan melalui e-mail atau langsung ke alamat redaksi. Mohon diketik rapi, lebih disukai dalam format RTF. Lampirkan identitas pribadi yang jelas. Tulisan yang masuk menjadi milik redaksi. Kirimkan ke: Suara Mahasiswa UI Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UI Lt. 2 Kampus UI Depok 16424 atau redaksisumaui@gmail.com Website: http://suma.ui.ac.id/

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

10

Goresan

NAIFNYA DANA ASPIRASI

B

NOVITA E/SUMA

Bathara Rangga Pemimpin Umum Badan Otonom Pers Suara Mahasiswa UI Alumnus Program Studi Kriminologi Angkatan 2005

elum kering dari ingatan bagaimana bangsa ini menghabiskan energinya dalam mengawasi dan mendorong berakhirnya episode demi episode kasus Century. Belakangan hadir kembali sebuah usulan penggelontoran “dana aspirasi”. Walaupun belakangan media kita disibukkan oleh perkara “untuk apa telanjang”, layaklah kita kembalikan lagi fokus kepada masalah ini. Fraksi Partai Golkar berperan sebagai inisiator, yang akan melibatkan penggelontoran dana sebesar 15 milyar kepada anggota DPR per daerah pemilihan. Dana ini sendiri, menurut kalangan yang mengusulkan, akan digunakan sebagai dana program percepatan pembangunan untuk membangun sinergisitas atas program pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Muncullah berbagai suara penolakan dari berbagai kalangan, bahkan sebuah jejaring sosial di dunia maya pun ikut riuh menyuarakan ketidaksetujuan akan usulan ini. Sesungguhnya resistensi yang dibangun oleh masyarakat dapat kita klasifikasikan menjadi dua bagian, satu berdasarkan kepentingan politis dan yang lain berdasarkan semangat murni mengawasi kebijakan publik yang dinilai dapat menyesatkan dan sarat dengan kerawanan akan pelanggaran yang merugikan kemaslahatan orang banyak di negara ini. Dana aspirasi, belakangan berubah namanya menjadi dana pedesaan (intinya tetap sama), dinilai sebagai sebuah langkah politik dari Partai Golkar. Philips Jusario Vermonte, seorang peneliti CSIS (Centre for Strategic and International Studies) mengungkapkan, dana aspirasi yang kemudian berubah menjadi dana pedesaan merupakan pengejawantahan logika politik dan usaha agar partai tersebut menjadi pemegang kekuasaan dalam masa pemerintahan ke depan. Philips menyebutnya dengan guratan yang bermakna khas, yaitu sebuah langkah untuk survive, dan dalam kerangka berpikir politis. Langkah politik inilah yang mengundang kalangan dari partai lain, yang tak sepaham atau sepaham tapi tak sejalan, mengeluarkan kritikan atas usulan tersebut. Golkar meraih 40% lebih pada pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia. Hal inilah menjadi dasar kenapa partai ini “ngotot” ingin menggolkannya. Harum nama partai dan kader sudah pasti diraih apabila berhasil. Pada klasifikasi yang kedua akan didasarkan atas pendapat Wimar Witoelar atas apa yang disebut “orang biasa”. Resistensi “orang biasa” (masyarakat awam, bukan politisi, atau aktivis) didasarkan atas kekhawatiran penyelewengan dana oleh DPR yang merupakan sebuah implikasi krisis kepercayaan kepada para “pembawa amanat rakyat”. Para pengusul dana ini mengemukakan hal ini dapat mendorong adanya pemerataan dan percepatan pembangunan di daerah, tetapi apabila kita telisik lebih jauh ini merupakan niatan yang sangat muluk. Yang akan hadir adalah pelestarian segregasi antara daerah dan pusat. Ketidakseimbangan pengalokasian dana dirasakan mengingat

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

11

perbedaan daerah pemilihan kecil dan daerah yang lebih besar karena pengalokasian dana seimbang dengan jumlah wakil rakyat. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Political and Economy Risk Consultancy (PERC) pada tahun 2009, Indonesia merupakan negara terkorup se-Asia Pasifik. Fakta ini menjadi hal yang perlu diperhatikan, bagaimana usulan ini sesungguhnya merupakan usulan yang naif. Di tengah budaya korupsi yang begitu melanda, juga ketika lembaga-lembaga penegak hukum seolah dibuat lemah tak berdaya, dana aspirasi seperti memberikan “garam di atas luka� pada negeri ini. Bagaimana akan ada mekanisme pengawasan atas tendensi korupsi dalam penyelenggaraan dana aspirasi apabila yang seharusnya menjadi pengawas malah ikut-ikutan menjadi pemain? Pembenaran atas trasparansi berdasarkan laporan tahunan dana ini juga menjadi mentah karena alasan ini. Perselingkuhan anggota legislatif dengan eksekutif disinyalir akan menyuburkan praktik “kick back� atau uang imbalan atas gelontoran dana yang diberikan. Praktik korupsi masih menjadi permasalahan

yang besar di negara ini. Tidak seharusnya memberikan celah baru korupsi. Tidak diberi saja para petinggi sudah banyak melakukannya. Dari dua klasifikasi di atas seharusnya dapat bersinergi untuk melahirkan sebuah pengawasan atas apa yang terjadi pada usulan dana aspirasi atau dana pedesaan. Dalam usulan ini hendaknya DPR tetap pada fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas dalam penyelenggaraan negara. Tidak diperlukan campur tangan lebih jauh yang akan mengindikasikan sebuah pelestarian budaya merusak. Pemerintah pun dapat memosisikan diri dengan melihat berbagai kelemahan atas usulan tersebut. Mengacu kepada Thomas R. Dye, kebijakan publik sejatinya merupakan sebuah pilihan untuk melaksanakan atau tidak melakukan sesuatu. Maka, dalam sikap pemerintah nanti yang akan menyetujui penganggaran dana aspirasi merupakan cerminan di mana sebenarnya lembaga tinggi negara memihak. Dapat terlihat apakah perselingkuhan untuk berkuasa begitu kental hingga sanggup mengkhianati makna aspirasi yang sesungguhnya.

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

12

Nuansa

ILMU PENGETAHUAN, PERADABAN, DAN KESEJAHTERAAN

P

i

PUTRI A./SUMA

Lisan Sulaiman Pemimpin Redaksi Majalah Suara Mahasiswa #26 Mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah Angkatan 2008

endidikan berada pada posisi yang cukup fundamental ketika kita membicarakan kemiskinan, kebodohan, kesehatan, maupun kesejahteraan. Karena dengan pendidikan manusia dapat berilmu pengetahuan dan dengan pengetahuan pola pikir serta tingkah laku manusia dapat berkembang hingga dapat membangun sebuah peradaban. Ibnu Khaldun, seorang pemikir dan ilmuwan klasik muslim menyatakan bahwa maju atau mundurnya suatu peradaban berkaitan dengan maju atau mundurnya ilmu pengetahuan. “Di mana substansi terpenting dari suatu peradaban dalam teori peradabannya Ibnu Khaldun adalah ilmu pengetahuan� (Zarkasy, Hamid F. 2009:141). Di zamannya, ketika Islam memiliki cukup banyak pemikir dan ilmuwan hebat semacam Ibnu Khaldun, Islam mencapai peradaban tertitingginya. Pusat-pusat peradaban menjadi penyokong kesejahteraan. Lihat saja Baghdad, si Negeri Seribu Satu Malam, menjadi pusat ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Andalusia dengan sisa-sisa bangunan yang penuh sejarahnya menjadi saksi arsitektur Islam yang khas dan tak tertandingi. Kairo dengan Universitas Al Azharnya menjadi pencetak ulama, pemikir, serta cendekiawan terkenal dunia. Sebut saja Muhammad Abduh, Jalaludin al Afghani, al Maraghi, Yusuf al Qardawi, dan sederetan ulama lainnya pernah menuntut ilmu di sana. Peradaban tersebut dapat tercipta, tak lain karena majunya ilmu pengetahuan. Ahli matematika mengolaborasikan ilmunya dengan ahli logam, ahli bebatuan, ahli seni, hingga ahli sipil mencipta suatu karya megah berupa bangunan-bangunan. Ahli pertanian berkolaborasi ilmu dengan ahli hewani dan ahli botani mencipta suatu karya berupa konsep ketahanan pangan. Ahli kedokteran, ahli kimia, hingga ahli kesehatan berkolaborasi ilmu sehingga dapat menciptakan suatu karya berupa obat-obatan. Ahli hukum, ahli politik, ahli filsafat, hingga ahli sejarah berkolaborasi ilmu sehinggga dapat menciptakan suatu konsep ketatanegaraan. Maka dari itu, sangat erat kaitannya pendidikan dengan ilmu pengetahuan. Lewat pendidikan ilmu pengetahuan dapat dikembangkan, yang implikasinya adalah terciptanya kesejahteraan. Di mana tidak ada pendidikan berarti tidak akan tercapai suatu kesejahteraan. Ketika kini masih banyak terdapat kemiskinan dan kebodohan di Indonesia (tanda belum tercipta kesejahteraan), selain disebabkan oleh kondisi perekonomian yang carut marut, tak dapat dipungkiri hal ini terjadi karena belum terselenggarakannya pendidikan yang baik untuk semua lapisan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak mampu ber-

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

13

produksi dan berkompetisi dalam bidang apapun guna menunjang kebutuhannya akibat dari tidak memiliki ilmu pengetahuan. Kita dapat melihat, justru beberapa tahun terakhir ini kinerja kolektif pendidikan nasional kita (Indonesia –red) ternyata terus mengalami penurunan. Salah satu indikasinya adalah terus menurunya kualitas SDM (sumber daya manusia) kita. Mengutip kepada data statistik BPS, Maret 2009, masih ada 32,53 juta orang di negeri ini yang ternyata hidup di bawah garis kemiskinan, serta 9,26 juta orang hidup tanpa pekerjaan merupakan data yang harus kita akui sebagai sebuah realita. Sebagaimana pula dilaporkan oleh United Nations Development Project (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia semakin menurun dalam dua tahun terakhir. Terbukti pada tahun 2009, dari 177 negara yang diteliti oleh UNDP, Indonesia menduduki peringkat 111 di dunia dengan IPM sebesar 0,728, turun empat peringkat dari sebelumnya (Tahun 2007), di mana Indonesia menempati urutan 107 dengan IPM sebesar 0,734. Di lain pihak, Malaysia yang notabenenya merupakan negara tetangga kita dan pernah mengimpor tenaga-tenaga pengajar profesional dari Indonesia kini berada di posisi 66 dengan IPM sebesar 0,829. Hal ini menandakan kualitas daya saing SDM Indonesia sangat rendah di mata internasional bahkan tertinggal cukup jauh dari Malaysia. Sungguh Ironis ! Walaupun hanya sebuah statistik, hasil perhitungan tersebut tentu saja sangat memprihatinkan bagi kita. Jauh panggang dari api. Alih-alih berharap melihat negara kita sejahtera justru data statistik tersebut menunjukkan sebaliknya. Pembangunan mandeg, jalan tol saja macet, jalan yang seharusnya bebas hambatan!

Padahal dulu, bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang kuat dalam membangun peradaban. Lihat saja Candi Borobudur, warisan nenek moyang bangsa kita 12 abad silam masih tegak berdiri, sebuah bukti nyata kejayaan nusantara di masa lalu. Sekarang, untuk membangun rumah dengan pondasi anti gempa pun kita masih memohon-mohon mendapatkan bantuan tenaga dan teknologi dari luar negeri. Perlu kita ketahui, candi yang didirikan sekitar tahun 800 Masehi oleh para penganut Budha Mahayana ini sudah puluhan bahkan ratusan kali mungkin diguncang gempa. Sebab secara geografis, letak Borobudur sangat dekat dengan gunung berapi sehinga termasuk daerah rawan gempa. Oleh karena itu, butuh tidak hanya kemampuan intelektual yang tinggi tapi juga dukungan material yang cukup, stabilitas politik, serta kemampuan ekonomi yang luar biasa untuk dapat menyelesaikan mega proyek tersebut di zamannya. Sehingga. menurut hemat penulis, pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan merata (tanpa ada diskriminasi) merupakan harga mati demi kesejahteraan negeri. Kembalikan filosofi pendidikan Indonesia kepada khitah-nya. Menempuh pendidikan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Bukan mengejar kelulusan, mendapat ijazah, lantas sibuk mencari pekerjaan. Sejatinya, menghargai ilmu pengetahuan lebih penting dari pada terus berharap pada modal (kapital-identik dengan uang) karena modal sesungguhnya dalam membangun sebuah peradaban adalah ilmu pengetahuan. Akhir kata, hidup pendidikan Indonesia untuk rakyat Indonesia!

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

14

MantanAktivis

Pesan Untuk Para Aktivis

ISTIMEWA

Sejarah para aktivis adalah sejarah idealisme. Aktivis tanpa idealisme bukanlah aktivis. Ruh aktivisme adalah idealisme. Tanpa idealisme aktivisme adalah setan hipokritisme yang aktualisasinya pragmatisme. Hendra Nurtjahjo, Mantan Ketua Senat FH UI 1992-1993, Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI 1993 -1994

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

Wahai para aktivis, hiduphidupkanlah idealisme mu sepanjang hayat, tanpa itu engkau hanyalah pengkhianat rakyat! Wahai para aktivis, hiduplah hanya untuk akhirat, supaya kamu dapat membahagiakan rakyat. Jadikan senyumanmu adalah juga senyuman rakyat yang sekarat. Jauhi narkoba, dan nafsu angkara murka. Dekati masjid sekarang juga! Jangan sampai kau terkena kuman sipilis yang bertebaran di luar sana‌‌.. Hiduplah untuk akhirat saja, maka duniamu akan bahagia!

15

KONTRAS ANTARA HARAPAN DAN MIMPI SEBAGIAN “ANAK BANGSA” TERGANJAL UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN. KARENA HAKIKAT PENDIDIKAN SUDAH TAK SEJALAN DENGAN CITACITA PELOPOR PENDIDIKAN BANGSA YANG DAHULU DIPERJUANGKAN

PENDIDIKAN INDONESIA

RIWAYATMU KINI

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

16

Hitam Putih Pendidikan Indonesia

Pendidikan Indonesia,

Riwayatmu Kini

Gedung SMKN Boedi Oetomo 1 Jakarta, masih mempertahankan bentuk lamanya. Selama masa perjuangan gedung ini dimanfaatkan oleh para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Hitam Putih Pendidikan Indonesia

17

“Mendidik adalah proses memanusiakan manusia atau humanisasi. Dari manusia yang tertutup pikirannya menjadi terbuka wawasannya.”

P[UTRI A./SUMA

Pernyataan di atas dikemukakan oleh Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara, seorang tokoh pendidikan Indonesia di awal abad 19. Ki Hadjar membedakan antara sistem “pengajaran” dan “pendidikan“. “Pendidik” diartikan sebagai orang yang mengajar, memberikan teladan dan membiasakan anak didik untuk menjadi manusia mandiri dan berperan dalam memajukan kehidupan masyarakatnya.

18

D

Hitam Putih Pendidikan Indonesia

ahulu bangsa Indonesia pernah hidup dalam masa penjajahan kolonial. Kaya akan sumber daya alam yang melimpah serta didukung oleh letak geografis yang strategis membuat Indonesia menjadi salah satu tujuan praktik eksploitasi mereka (Kolonial -red). Bangsa ini mengalami penderitaan akibat kemiskinan, penindasan, ketidakadilan dalam aspek hukum, diskriminasi, hingga permasalahan kesulitan mengakses fasilitas pendidikan. Terbatasnya akses fasilitas pendidikan menutup wawasan pengetahuan mereka. ”Kalau dulu, mendapatkan buku saja sangat sulit. Saya menulis di batu, tidak memakai buku.” ungkap Lili Manus (80 tahun), seorang dosen senior di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI), berusaha mengingat memori masa lalu tentang kendala yang dihadapi sewaktu bersekolah di masa penjajahan. Menurut wanita kelahiran Makassar, 31 Oktober 1933 ini, kondisi yang dihadapi anakanak generasi sekarang berbeda sekali dengan dahulu. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda dulu belum bisa dijangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekolah standar Pemerintah Kolonial Belanda hanya dapat dinikmati oleh masyarakat Belanda dan pribumi golongan priyayi. Sekolah yang menyandarkan pada nilai-nilai asli budaya Indonesia belum ada. Lembaga pendidikan yang

ada saat itu didominasi oleh sekolah-sekolah pemerintah kolonial Belanda dengan kurikulum Barat. Sekolah-sekolah dibentuk dengan membedakan pendidikan antara anak Belanda, timur asing, dan pribumi. Golongan pribumi pun masih dipecah lagi menjadi masyarakat priyayi (kelas atas) dan nonpriyayi (kelas bawah). Adapun, anak-anak pribumi golongan non priyayi dapat memulai jenjang pendidikannya dari Sekolah Desa, selama 3 tahun. Bahasa pengantarnya memakai bahasa daerah. Mereka yang berhasil menamatkannya boleh melajutkan ke Sekolah Sambungan (Vervolg School) selama dua tahun. Dari sini mereka bisa melanjutkan ke Sekolah Guru atau Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Pribumi, setara Sekolah Menengah Pertama, selama empat tahun. MULO lah sekolah paling atas untuk bangsa pribumi biasa. Untuk golongan pribumi kelas atasnya (priyayi) bisa memasuki His Inlandsche

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

School (HIS), setara Sekolah Dasar selama tujuh tahun, Mulo selama tiga tahun, dan Algemene Middlebare School (AMS) atau Hogere Kweekschool, setara Sekolah Menengah Atas selama 3 tahun. (Herlanti, Y: 2008). Mengenai kurikumnya, sejumlah ahli sejarah berpendapat bahwa kurikulum yang dibuat oleh Pemerintah Belanda hanya didesain untuk melestarikan penjajahannya di Bumi Nusantara. Pada kurikulum yang ada, siswa hanya dikenalkan kebudayaan Belanda, hanya ditekankan kepada keterampilan menulis dengan rapi, membaca, dan berhitung, di mana keterampilan ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Belanda untuk mendapat tenaga kerja dengan gaji yang sangat rendah. Anakanak Indonesia pada zaman itu tidak diperkenalkan dengan budayanya sendiri dan potensi bangsanya.

Ki Hajar Dewantara

ISTIMEWA kiri: KH. Ahmad Dahlan, kanan: Ki Hajar Dewantara

Hitam Putih Pendidikan Indonesia Kondisi ini kemudian memicu timbulnya tekad untuk mendirikan sekolah yang dapat mencerdaskan kehidupan semua golongan masyarakat pribumi.”Waktu itu tidak sembarang orang boleh mendirikan sekolah, karena ada peraturan tentang sekolah-sekolah liar (Wildelschoolen Ordonantie)” ungkap Manus. Baru kemudian, setelah muncul tokoh-tokoh pendidikan yang berani menembus hierarki dan dengan berani memperjuangkan nasib pendidikan pribumi, secercah harapan mulai terbuka. Sebut saja Ki Hajar Dewantara, Ahmad Dahlan, Kyai Abdul Halim, dan M. Sjafei. Pelopor Pendidikan Bangsa Ki Hajar Dewantara, memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat seorang tokoh pendidikan di awal abad 19, bersama Sutatmo Suryokusumo, mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa kemudian menjadi salah satu pelopor lembaga pendidikan bagi kaum bumiputera dan menjadi gerbang pembuka kesadaran wawasan rakyat Indonesia. Nilai-nilai tradisional, seperti nilai tradisional Jawa dan nilai-nilai kebangsaan, diterapkan dalam sistem pendidikan Taman Siswa selain pengajaran ilmu pengetahuan umum. Taman Siswa menjadi tempat menggodok manusia-manusia Indonesia agar menjadi manusia terdidik, berilmu dan sekaligus berkarakter. Menurut Abdurakhman, M.Hum, Sejarawan UI, selain Ki Hajar Dewantara, ada Ahmad Dahlan, Kyai Abdul

19

“Sistem Pendidikan mereka tidak hanya bertujuan memberikan wawasan pengetahuan umum tapi juga menanamkan karakter moral kepada para siswanya. DOK.PRIBADI Nilai-nilai kebangsaan, kebudayaan Indonesia serta nilai religius ditanamkan untuk membentuk karakter siswa. Tujuan mereka adalah menghasilkan manusia yang tidak hanya cerdas dalam wawasan pengetahuan umum namun juga memiliki karakter moral yang baik.” Abdurakhman, M.Hum (Sejarawan)

Halim, M. Sjafei, dan tokohtokoh lain yang juga memiliki pemikiran lembaga pendidikan. Pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan dikenal sebagai tokoh yang menggabungkan nilai agama dengan pengetahuan umum dalam pendidikan. Pendiri Perguruan INS Kayu Tanam, M. Sjafei dikenal dengan konsep pendidikan ‘mendekat ke alam’ yang kini populer dengan konsep sekolah alam. Abdul Halim dikenal memperkenalkan konsep pendidikan kejuruan. Sistem pendidikan mereka tidak hanya bertujuan mem-

berikan wawasan pengetahuan umum tapi juga menanamkan karakter moral kepada para siswanya. Nilai-nilai kebangsaan, kebudayaan Indonesia serta nilai religius ditanamkan untuk membentuk karakter siswa. Tujuan mereka adalah menghasilkan manusia yang tidak hanya cerdas dalam wawasan pengetahuan umum namun juga memiliki karakter moral yang baik. Munculnya lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, M. Sjafei, Abdul Halim, dan Ahmad Dahlan membuka wawasan

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

20

Hitam Putih Pendidikan Indonesia

bangsa Indonesia terhadap realita mereka adalah bangsa terjajah. Pendidikan menjadi alat perjuangan untuk mencerdaskan bangsa dan menanamkan karakter moral dan kebangsaan Jalur pendidikan mulai dipilih menjadi alat perjuangan selain jalur politik. Bahkan partai-partai pada masa itu juga menjalankan fungsi pendidikan berupa kaderisasi masyarakat untuk menanamkan ideologinya. Mereka sadar pendidikan bisa menjadi alat untuk memerdekakan bangsa, karena pendidikan dapat membuka mata rakyat atas keadaan yang menimpa mereka.

Ketika suatu bangsa dihadapkan pada kenyataan bahwamereka terjajah dan tereksploitasi, dengan bermodalkan kesadaran, mereka memiliki tekad untuk bangkit melawan. Inilah yang membuat pendidikan bisa digunakan untuk melawan penjajahan, karena pendidikan bisa membangkitkan kesadaran orang untuk melawan ketidakadilan yang terjadi. Signifikansi pendidikan disadari oleh para founding fathers pada saat perumusan Undangundang Dasar (UUD) 1945. Anhar Gonggong memaparkan, saat proses perumusan pasal pendidikan dalam UUD 1945 tidak banyak terjadi perdebatan di antara para founding fathers.

M. SYAIFULLAH/KOMPAS.

Pendidikan: Senjata Utama

Melawan Penjajahan Melihat fenomena ini (sejarah pendidikan indonesia –red) Dr Anhar Gonggong, Sejarawan (67) kelahiran Pinang, Sulawesi Selatan memiliki pendapat bahwa signifikansi pendidikan dalam perjuangan melawan penjajahan ada pada kemampuannya dalam mengubah kesadaran orang. Menurutnya, dengan mengenyam pendidikan yang layak, orang akan bertanya dari hal paling sederhana, yaitu keadaan yang mereka lihat. Dari pertanyaan itu kesadaran timbul dan mendorong mereka untuk mengubah keadaan yang dirasa tidak normal dengan berbagai tindakan.

Sekolah Dasar Negeri Basirih 8, Kecamatan Banjar Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengalami kerusakan yang parah

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

21

Hitam Putih Pendidikan Indonesia Mereka merasa pendidikan adalah hal penting untuk mencerdaskan bangsa karena pendidikan hak semua orang. Semua orang harus bisa mengakses fasilitas pendidikan. Hal ini tercermin dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia. Realitas pendidikan terkini Enam puluh empat tahun Bangsa Indonesia menikmati kemerdekaannya. Selama itu pula bangsa ini belum bisa lepas dari permasalahan di bidang pendidikan. Mulai dari infrastruktur sekolah yang buruk hingga kegagalan sekolah mendidik siswanya. Kasus-kasus seperti tawuran pelajar sampai merebaknya kasus plagiarisme menandakan ada yang salah dalam pendidikan Indonesia. Sosiolog pendidikan Paulus Wirutomo memaparkan, realitas pendidikan Indonesia saat ini mengalami dua macam krisis, yaitu krisis logistik dan krisis fungsional. Krisis logistik adalah krisis menyangkut masalah pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Krisis fungsional adalah krisis tentang fungsi penyelenggaraan pendidikan. Gejala krisis logistik dapat dilihat dari banyaknya sekolah yang ambruk dan tak terurus. Sementara krisis fungsional lebih kepada kegagalan sekolah mendidik siswa sehingga tidak mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Abdurakhman menilai bahwa para tokoh pendidikan Indonesia seperti Ki Hajar De-

wantara sangat mengedepankan proses dalam pola pengajarannya. Metodenya tidak hanya melihat produk tapi juga pada tahap proses. Terutama proses penanaman nilai-nilai ideologis untuk membangun karakter siswa. Pola pengajaran ini menghasilkan siswa yang memiliki wawasan pengetahuan serta karakter moral dan kebangsaan. Hal ini menjadi modal berharga bagi mereka ketika terjun dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya sisi proses dalam belajar telah hilang dari sistem pendidikan di Indonesia. Senada dengan Abdurakhman, Anhar Gonggong juga menegaskan pola pendidikan yang cenderung berorientasi pada hasil itu tidak baik. Dia mencontohkan fenomena mengejar gelar akademik dan ijazah sebagai sebuah kesalahan. karena ilmu tidak bertambah bila didapat dengan cara instan. Menurutnya hal ini terjadi karena ada dorongan untuk mendapatkan simbol pendidikan yang diharapkan akan memberikan keuntungan tertentu. Permasalahan pendidikanjuga sering dikaitkan dengan politisasi masalah pendidikan. Paulus Wirutomo memaparkan, Janji-janji sekolah gratis sering diungkapkan namun tidak jelas realisasinya. Pemerintah hanya antusias menjadikan pendidikan sebagai dagangan politik. Perubahan zaman telah membawa pergeseran dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Kini pendidikan lebih berorientasi pada hasil dan cenderung melupakan proses.

Hilangnya aspek proses mengakibatkan hilangnya fungsi mendidik dan mencerdaskan karena pelajar lebih mengejar target hasil ketimbang proses belajar. Mengembalikan Fungsi Mencerdaskan Para tokoh pejuang pendidikan telah mewariskan pemikiran tentang esensi pendidikan yang baik. Mereka tidak hanya mengajarkan pengetahuan umum saja tapi juga mendidik moral siswa. Pola pengajaran ini menghasilkan orang dengan kecerdasan yang lengkap dari berbagai aspek tidak hanya dari sisi kognitif saja. Tujuan sistem pendidikan mereka mencerdaskan bangsa dari segala aspek baik dari wawasan ilmu, karakter dan moral. Pakar filsafat pendidikan Fuad Abdillah menjelaskan, manusia cerdas harus bisa menyeimbangkan komponen Intellectual Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ), dan Spiritual Quotient (SQ) tidak hanya dari satu sisi saja. Filosofi inilah yang harus dikembalikan dalam sistem pendidikan Indonesia agar pendidikan bisa menghasilkan manusia yang tidak hanya cerdas secara kognitif namun bermoral dan berjiwa nasionalis. Negeri ini membutuhkan orang-orang ‘cerdas’ untuk dapat mereformasi diri dan bangkit dari keterpurukannya. Dari proses pendidikanlah kecerdasan itu diraih. Aji Prihastanto, Fariz Panhegar

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

22

Suara Mahasiswa Edisi 26/XV/2010 26/XVII/2010

23

sumber: Herlanti, Y. (2008). “Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Zaman ke Zaman�

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

24

Hitam Putih Pendidikan Indonesia

Ketika Hasil Menjadi Orientasi “Pendidikan? Formalitas aja itu sih. Hari gini gitu lho...masa’ ga punya gelar?� Amel, bukan nama asli, yang menyatakan hal tersebut. Mahasiswi salah satu jurusan ilmu sosial di UI ini mengungkapkan hal tersebut ketika ditanyai pendapatnya mengenai pendidikan di Indonesia saat ini. Tanpa ragu ia berpendapat seperti ini dalam jajak pendapat kecilkecilan yang dilakukan saat kuliah.

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

U

capan semacam itu tidak hanya merupakan bentuk penyepelean terhadap pendidikan namun juga menstimulasi munculnya bentuk-bentuk lain penyepelean pendidikan. Dengan munculnya pemikiran tentang sekolah yang hanya formalitas, maka proses sekolah itu juga tidak dianggap serius. Sekarang, lihat ke sekeliling kita, atau jika sulit, lihatlah ke dalam diri kita. Tanyakan apakah sering kita menginginkan nilai yang tinggi namun usaha yang kita lakukan untuk mencapai nilai itu tidak maksimal, atau justru cenderung pada kecurangan, seperti mencontek dan bekerja sama, padahal tidak dilegalkan? Sudahkah kita belajar dengan maksimal, tidak hanya saat menjelang ujian namun juga saat semester berlangsung? Menjelang ujian, mahasiswa kelabakan tentang materi kuliah yang belum dipahami. Kemudian baru-

25

Hitam Putih Pendidikan Indonesia

PUTRI A./SUMA

lah mahasiswa sibuk mencari “pencerahan� dengan berbagai cara. Beberapa membuka buku dan jurnal, beberapa mengandalkan mesin pencari, beberapa menyerah pada keadaan, dan yang paling parah, beberapa membuat contekan untuk ujian. Praktik yang mengedepankan hasil pun tak hanya sebatas itu. Dalam majalah Suara Mahasiswa edisi 22 tahun 2006, SUMA membeberkan adanya praktik jual beli makalah, skripsi, bahkan ijazah yang difasilitasi oleh sejumlah orang, baik dari luar maupun dari dalam kampus. Terkejut? Boleh saja,

namun ini benar adanya. Krisis di sana sini Pemerintah sedikit banyak telah berupaya untuk mewujudkan dunia pendidikan Indonesia yang lebih maju dan terjangkau dengan meluncurkan beberapa program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sertifikasi guru, dan beberapa program lain yang juga bertujuan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Namun, program-program tersebut tentu tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif dari pihak lain, termasuk praktisi pendi-

dikan, masyarakat, serta pelajar. Masyarakat, sebagai pihak yang akan dicerdaskan, jangan sampai hanya berpangku tangan hanya menunggu gerakan dari pemerintah. Bagaimana mungkin pendidikan Indonesia maju, sedangkan pihak yang terkait langsung pun “enggan� dilibatkan dan malah menunjuk kembali kepada pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab? Paulus Wirutomo, seorang sosiolog dari Universitas Indonesia yang juga merupakan seorang pemerhati pendidikan, menyatakan bahwa pendidikan Indonesia mengalami krisis, ke-

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

26

Hitam Putih Pendidikan Indonesia

Sulitnya mencari pekerjaan

tika ditanya bagaimana kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Pertama adalah krisis logistik, yaitu krisis yang berkaitan dengan kurangnya dana dan pembiayaan sehingga keperluan pendidikan yang berbentuk logistik pendidikan seperti mengadakan sekolah, perpustakaan, menyediakan laboratorium serta penyediaan guru yang cukup dan berkualitas. Kedua adalah krisis fungsional. Krisis ini menyangkut kurang berjalannya fungsi yang diharapkan dari suatu pendidikan yang secara garis besar bisa disimpulkan tentang bagaimanakah suatu sekolah benar-benar bisa mendidik siswa-siswanya. Pada dasarnya mendidik

PUTRI A./SUMA

adalah tujuan awal didirikannya sekolah. Paulus mejelaskan, orang bisa dengan mudah memberikan stereotipe pada setiap sekolah yang ada di Indonesia ini suatu label bahwa setiap sekolah itu sudah pasti mendidik padahal belum tentu. Ini merupakan suatu perdebatan yang panjang menurutnya. Banyak siswa-siswa yang sudah lama bersekolah tapi belum tentu mereka mendapat pendidikan yang baik dan tepat. Paulus memaparkan, krisis fungsional ini terjadi karena ada sistem yang salah. Sistem ini (dalam sosiologi pendidikan) salah satunya adalah school culture, yaitu bagaimana budaya yang berkembang dalam sekolah, seperti bagaimana

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

pola hubungan antara guru dan murid serta bagaimana mentalitas anak didik dibangun. Jika budaya sekolah ini baik, maka hasilnya juga baik, begitu juga sebaliknya. UN Salah Satu Pemicu Krisis fungsional ini menurut Paulus juga bisa diperparah oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai kurang sesuai dengan kondisi di Indonesia, salah satu contohnya adalah kebijakan Ujian Nasional (UN). Kebijakan UN ini menjadi momok bagi banyak pihak, yaitu bagi siswa itu sendiri, orang tua siswa, guru, juga sekolah-sekolah. Tekanan untuk lulus membuat siswa melakukan segala

Hitam Putih Pendidikan Indonesia

macam cara, termasuk berbuat curang ketika ujian. Hal ini pula yang diakui oleh Vera (bukan nama asli), siswi salah satu SMA Negeri di Jakarta. Vera mengaku bahwa ia menggunakan contekan yang didapat dari teman-temannya dalam menjawab soal UN, begitu juga dengan banyak temannya yang lain. “Aku dapat dari teman cowok aku. Rata-rata teman-teman cowok dapat banyak bocoran dari berbagai sekolah, mulai dari kertas jawaban sampai (jawaban) via SMS saat hari H,” begitu yang diakui Vera. Ketakutan ini membuat semua pihak tadi mau tidak mau berpikiran bahwa hanya lulus UN lah yang menentukan nasib mereka. Menurut Paulus, tekanan agar siswa-siswa lulus ini membuat sekolah-sekolah setiap hari mencekokkan soalsoal ujian nasional. Paulus berpendapat, UN hanya membuat siswa menjadi menghapal soal. Hal ini membuat sekolah-sekolah di mana seharusnya menjadi tempat pembentukan budaya ilmiah, gemar membaca, dan belajar menghargai perbedaan, menjadi ‘kering’ karena hanya mengejar bagaimana cara menjawab ujian padahal pendidikan itu harus dilakukan dengan hati. Paulus menambahkan, budaya sekolah, hubungan guru dengan murid, dan interaksi sesama murid tidak lagi diperhatikan. Hubungan guru dan murid seharusnya dapat membentuk

dan memelihara mentalitas para murid agar lulusan-lulusan sekolah ini mempunyai hati yang baik dan dapat menjadi seseorang yang berguna dalam masyarakat. Hal ini bisa tercapai jika semua pihak menerapkan suatu pendidikan dengan menggunakan hati. Kebijakan UN ini membuat orang-orang yang terkait dengan pendidikan menjadi secara tidak langsung menganggap suatu pendidikan dengan berorientasi pada hasil, seperti yang dijelaskan olah Paulus. Guru sudah tidak pakai imajinasi hubungan interpersonal karena hanya mengejar hasil. Fungsi pendidkan pun terabaikan. Semua ingin mendapat kompensasi saat itu juga, yang instan, yang mudah, sehinga tidak ditanamkan betul ‘mendidik’ secara sebenarnya oleh para guru. Parenting Education sebagai Solusi Pendidikan Dini Berbeda dengnan Paulus, Anis Baswedan, seorang pengamat pendidikan, menengarai bahwa pendidikan yang berorientasi pada hasil ini disebabkan oleh minimnya parenting education dalam proses pendidikan di Indonesia. Rektor Universitas Paramadina ini menjelaskan peran penting orang tua dalam mendidik anak-anaknya. “Bagaimana seorang anak bisa cerdas, kalau orang tuanya tidak mengerti?” Anis menambahkan, “Yang dimaksud bukan orang tua yang hanya pintar secara

27

akademis, tapi juga mengerti apa yang dibutuhkan anak pada usianya.” Fenomena plagiarisme yang banyak terjadi di perguruan tinggi negeri favorit menjadi salah satu buktinya. Plagiarisme dilakukan mulai mahasiswa S1, S2, S3 hingga bahkan juga seorang profesor. Anis menjelaskan bahwa seringkali tanpa sadar orang tua mengajarkan anaknya untuk menjadi tricky sejak kecil. “Sering kali orang tua tidak sadar bahwa yang dilakukannya adalah korupsi (tricky)”, ujar akademisi yang juga aktif dalam pendidikan anti-korupsi. Anis menambahkan, contoh sederhananya adalah saat orang tua harus pergi ke suatu tempat dan tidak tega meninggalkan anaknya yang menangis sambil merengek. Lalu orang tua mengelabui anaknya dengan memberi mainan lalu ditinggal pergi padahal lebih baik bilang pada anaknya dengan jujur. Lebih baik anaknya menangis tapi tahu bahwa orangtuanya pergi dan akan kembali dalam sekian jam, daripada dikelabuhi seperti itu. Anak-anak akan menganggap dikelabuhi semacam itu menjadi hal yang wajar. Akibatnya, sejak kecil anak sudah terbiasa korupsi. Maka saat dewasa, anak itu kuliah, semakin matanglah karakter seperti itu. Adi pratama, Naimah Lutfi, Dewi Nurngaeni

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

Hitam Putih Pendidikan Indonesia

PUTRI A./SUMA

28

SMA NEGERI 1 DEPOK kini telah mendapatkan status rintisan sekolah bertaraf internaasional.

Dilema Institusi Pendidikan, Kejar Modal atau Idealisme? Pendidikan merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara dengan tanpa terkecuali. Namun, bagaimana bila sebuah institusi pendidikan menjadikan pendidikan sebagai sebuah ajang investasi dan komersialisasi? Masih adakah pencerahan hari depan bagi kaum miskin dengan adanya komersialisasi di bidang pendidikan?

K

ata komersialisasi tampaknya sudah akrab di telinga kita. Terlebih saat berita tentang Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan tengah menjadi sorotan utama. Saat itu, mahasiswa seluruh Indonesia menyuarakan “Tolak komersialisasi pendidikan!� Namun, apa sebenarnya “komersialisasi� itu dan bagaimana maknanya dalam konteks pendidikan? Komersialisasi secara etimologis berarti perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Jika komersialisasi dipadukan

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

dengan kata pendidikan, maka maknanya menjadi perbuatan yang menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan. Pendidikan menjadi sebuah industri di mana untung rugi diperhitungkan. Aneka Komersialisasi Sudah sekitar lima tahun sejak tahun 2005, Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dijalankan Pemerintah. Selain BOS, pemerintah daerah setempat juga memberikan bantuan kepada sekolah, seperti yang dilakukan DKI Jakarta. Namun, bantuan yang ada rupanya tidak menjamin komodifikasi

Hitam Putih Pendidikan Indonesia pendidikan berkurang. Di beberapa sekolah, seperti SMP Negeri 131 Jagakarsa, Jakarta Selatan, pendidikan sudah gratis. Namun, ada saja celah untuk meraup uang dari pihak siswa seperti melalui pemungutan uang buku atau yang lainnya. Beberapa sekolah masih memungut bayaran untuk halhal yang sepele namun cukup membuat orang tua merogoh kocek lebih dalam, SD Negeri Mindaka 1 Kecamatan Tarub, Tegal, misalnya. Sekolah tersebut dan beberapa sekolah dasar lain di Tegal sempat disorot media akibat pungutan liar yang dilakukan. Mengutip laporan Jawa Pos awal Mei 2010, SD Negeri Mindaka 1 mewajibkan masingmasing orang tua siswa untuk membayar biaya sebesar Rp 400 ribu untuk dana pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) padahal dari awal Dewan Pendidikan sudah meminta kepada sekolah untuk tidak membebani siswa maupun orang tua siswa baik untuk kegiatan Ujian Nasional maupun pendaftaran siswa baru (PSB). Hal ini diperkuat pernyataan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal, Drs. Syamsuri Al Raniri, yakni UASBN sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) I dan APBD II. Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal, menuturkan buku pelajaran yang diambil sekolah dan dijadikan referensi harus digunakan selama lima tahun. Namun pada faktanya setiap

tahun buku pelajaran terus berganti dan tidak dapat digunakan lagi karena kurikulum yang digunakan oleh sekolah juga terus berganti. Namun, menurut pemerhati pendidikan, Darmaningtyas, dana BOS yang diberikan pemerintah belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Ia menuturkan, dana BOS hanya menutupi 30% biaya standar pelayanan minimum. Status sekolah gratis ini nyatanya hanya akan dinikmati oleh siswa yang bersekolah di sekolah negeri yang belum berstandar nasional ataupun internasional. Pasalnya, sekolah berstandar nasional dan internasional tidak mendapat kucuran dana BOS. Hal inilah yang dilihat sebagai kesempatan bagi banyak sekolah. Sebagai sekolah yang tidak dapat dana BOS, berarti sekolah berstandar nasional dan internasional dapat memungut uang Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dari wali murid secara sah. Maka berlomba-lombalah sekolah-sekolah itu untuk mendapatkan standar nasional dan internasional, salah satunya SMP 49 Jakarta Timur. Sekolah menengah yang terletak di Kramat Jati ini sudah mengantongi standar internasional sejak tahun 2007. Sekolah bergedung setinggi empat lantai itu memiliki fasilitas lengkap seperti ruang audiovisual, laboratorium bahasa, laboratorium biologi, laboratorium fisika, serta kelas yang dilengkapi pendingin

29

ruangan. Namun, jangan kaget bila tahu bahwa iuran yang dikenakan adalah sebesar Rp 150 ribu per bulan untuk siswa kelas reguler. Bahkan, jumlah iuran yang harus dibayarkan oleh murid kelas internasional dan akselarasi lebih mahal lagi. Sama halnya dengan pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi pun tidak luput dari fenomena komersialisasi. Perguruan tinggi kini juga terkena sindrom “kelas internasional�. Tercatat sudah ada Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Gadjah Mada (UGM), serta beberapa perguruan tinggi swasta yang memiliki kelas internasional. Kelas internasional ini tentu memiliki bayaran yang jauh lebih mahal. Di UI sendiri, untuk masuk kelas internasional di Fakultas Kedokteran dibutuhkan uang pangkal sebesar Rp 75 juta dengan BOP (Biaya Operasional Pendidikan) sebesar Rp 35 juta per semester. Di UGM, untuk masuk ke Fakultas Kedokteran dibutuhkan uang pangkal US$ 13,000 atau setara Rp 122 juta dengan BOP sebesar US$ 3,000 atau setara Rp 28 juta. Di Unpad, total biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa Fakultas Kedokteran sampai lulus mencapai US$ 51,850 atau setara Rp 487 juta. Ini belum termasuk kebutuhan hidup mahasiswa. Selain dari pemungutan biaya sekolah, perguruan tinggi juga menambah jalur seleksi masuk. Di UGM misalnya, sudah sejak 2007

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

30

Hitam Putih Pendidikan Indonesia

memiliki enam jalur masuk yaitu Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB), Penelusuran Bakat Olah raga dan Seni (PBOS), Penelusuran Bakat Swadana (PBS), Penelusuran Bibit Unggul Pembangunan Daerah (PBUPD), Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu (PBUTM), dan program Ujian Tulis (UTUL). UI juga melakukan hal serupa dengan mulai mengadakan Seleksi Masuk UI (SIMAK UI), selain dari jalur penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan pemerintah yakni Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Meningkatnya jalur masuk

Itulah fenomena yang terjadi kini. Jalur seleksi masuk diperbanyak, jumlah mahasiswa meningkat, namun bayaran justru semakin merangkak naik. Ujung-ujungnya masyarakat yang menjadi korban. Universitas pun bukan lagi lembaga pendidikan yang terjangkau tapi berubah layaknya sebuah perusahaan yang ingin meraup pasar seluasluasnya demi meningkatkan pundi keuangan. Pragmatisme, Mengubah Pola Pandang Masyarakat Menelaah lebih dalam mengenai masalah komersialisasi pendidikan sedikit banyak telah mengubah pola pandang masyarakat

membutuhkan tenaga terampil dan tuntutannya bukan hanya sekedar SMU, atau sekolahsekolah kejuruan, melainkan lulusan universitas. “Artinya, masyarakat semakin diarahkan untuk melihat pendidikan sebagai investasi, yang nantinya akan bisa dikonversi menjadi pekerjaan, dikonversi menjadi uang, dikonversi menjadi gaji,” ujarnya kepada SUMA. Namun Darmanigtyas berpendapat hal itu hanyalah perebutan wacana yang dibangun oleh para kapital menjadi wacana dominan. Maka dari itu, yang terinternalisasi dalam pikiran masyarakat menjadi wacana bahwa pendidikan adalah investasi. Secara tidak langsung komersialisasi di bidang pendidikan mengubah pola pendidikan. Pendidikan seharusnya dapat memajukan bangsa dan membangun peradaban yang lebih baik namun kini orang hanya memikirkan bagaimana dapat diterima di industri kerja dan pendidikan hanya dipandang sebagai investasi masa depan.

“Pendidikan itu bukan investasi. Pendidikan itu servis, pelayanan publik. Dia menjadi bagian dari hak yang dimiliki oleh setiap warga negara.”

Darmaningtyas (Pemerhati Pendidikan) ini berbanding lurus dengan jumlah kapasitas penerimaan mahasiswa baru. Di UI, seiring dengan meningkatnya jalur masuk, jumlah mahasiswa baru yang diterima juga meningkat. Pada tahun 2009, jumlah mahasiswa baru FISIP UI sekitar 700 orang. Jumlah tersebut meningkat menjadi 1000 orang di tahun 2010.

tentang pendidikan. Banyak orang berpikir pendidikan yang berkualitas pasti membutuhkan banyak biaya dan setelah lulus dari jenjang pendidikan dapat dengan mudah masuk ke industri kerja. Akademisi UI, Dr. Dony Gahral Adian, menilai keadaan ini terjadi karena industri sekarang sangat

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

Dilema Kepentingan Pasal 31 UUD 1945 menerangkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Ini berarti pemerintah, selaku pengelola kehidupan bernegara, wajib memenuhi hak warga

31

PUTRI A./SUMA

Hitam Putih Pendidikan Indonesia

negaranya tanpa kecuali. Lalu mengapa pendidikan masih saja mahal dan tak terjangkau? Adakah sesuatu yang salah? Menanggapi hal tersebut, Fasli Djalal menjelaskan pendidikan yang wajib dibiayai oleh negara ialah pendidikan dasar dan menengah karena pemerintah mempunyai tugas menyukseskan wajib belajar sembilan tahun. Sementara itu, Darmaningtyas, memiliki pendapat lain. “Pendidikan itu bukan investasi. Pendidikan itu servis, pelayanan publik. Dia menjadi bagian dari hak yang dimiliki oleh setiap warga negara,” ujar lulusan Filsasfat UGM tersebut. Di lain kesempatan, Ahmad Syafiq, dosen UI yang juga pemerhati pendidikan, dalam artikelnya “Komersialisasi

Pendidikan: Kerancuan Konsep? (Tanggapan terhadap tulisan Teuku Kemal Fasya)” memaparkan bahwa harus disadari penyelenggaraan pendidikan, apalagi yang kualitasnya baik, tentu membutuhkan biaya untuk mengadakan dan mengelola laboratorium yang baik, serta perpustakaan yang lengkap dan berteknologi tinggi. Selain itu perlu biaya agar para dosen tidak perlu moonlighting (mencari pekerjaan sampingan– red) ke luar kampus dan betah mengajar. Apabila pemerintah tidak dapat meng-cover keseluruhan biaya pendidikan, maka sekolah memang harus mencari sumber pemasukan lain. Darmaningtyas mengungkapkan, sumber modal pendidikan, pertama adalah modal asing, kedua adalah

modal raksasa, ketiga adalah kapital-kapital pada umumnya. Dengan kondisi demikian, tidak ada lagi orang yang peduli dengan ekonomi kerakyatan. Setiap orang berlomba untuk memperkaya diri sendiri, demi “investasi” yang telah ditanamnya. Selalu ada dua sisi dalam sebuah cerita. Dalam hal ini, di satu sisi, pendidikan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menjaga dan meningkatkan kualitas. Namun, di sisi lain, pendidikan juga haruslah terjangkau oleh semua kalangan karena pendidikan adalah hak setiap warga negara yang dilindungi Undang Undang Dasar 1945. Yuliniar Lutfaida, Galih Wahyu Pratama, Diana Nurwidiastuti

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

32

Hitam Putih Pendidikan Indonesia

PUTRI A./SUMA PUTRI A./SUMA

Pendidikan Kota dan Desa, Kisah Lama Tak Berujung Permasalahan pendidikan di tanah air layaknya benang kusut yang belum terurai sempurna. Aneka program pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia masih menyisakan persolaan, salah satunya adalah ketimpangan pendidikan antara kota dan desa.

U

saha pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemerataan pendidikan belum menemukan titik cerah. Ketimpangan dalam ranah pendidikan masih saja terjadi, terutama dalam hal aksesibilitas pendidikan sebagai barang publik. Akibatnya, ketimpangan kualitas pun terjadi antara wilayah kota dengan desa. Tidak dapat dimungkiri bahwa pendidikan Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

yang tersaji di perkotaan memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan pendidikan desa. Kota sebagai pusat peradaban masyarakat maju menjadi nilai tambah bagi sektor pendidikan, khususnya dalam hal akses terhadap pemerintahan, perekonomian, teknologi dan informasi, yang akhirnya menjadi daya dukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berbeda dengan kota yang dekat dengan pusat perekonomian dan pusat pemerintahan,

Hitam Putih Pendidikan Indonesia kehidupan masyarakat desa yang jauh dari itu semua menyebabkan pembangunan pendidikan desa tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini membentuk suatu potret ketimpangan yang jelas antara pendidikan di kota dan desa. Pengajar dan peneliti Sosiologi Pendidikan Dra. Indera R.I. Pattinasarany.M.A., menyatakan kondisi timpang antara kota dan desa tercermin dalam pendidikan. �Terdapat ketimpangan dalam segi fisik, fasilitas, sumber daya guru, dan juga siswa sehingga semua proses di dalamnya menjadi timpang juga.�, ujarnya kepada SUMA. Representasi paling tepat untuk menggambarkan kemajuan pendidikan di kota bisa kita lihat pada SDN 1 Menteng, Jakarta, yang kerap menjadi sorotan media. Sekolah tempat Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, menimba ilmu selama di Jakarta tersebut memiliki aneka fasilitas pendukung proses belajar mengajar. Tak kurang dari laboratorium komputer berkapasitas 40 siswa dengan koneksi internet, laboratorium bahasa, perpustakaan terpadu, alat peraga untuk setiap mata pelajaran, serta ruang kelas berAC yang menjadi fasilitas di sekolah ini. Terkait dengan berbagai keunggulan sekolah ini, Kepala Sekolah SDN 1 Menteng, Hj Hasimah M.Pd, menuturkan bahwa lokasi sekolah yang strategis, masyarakat sekitar yang peduli pendidikan, serta perhatian Pemerintah

Kota Jakarta Pusat terhadap kemajuan sekolah merupakan faktor-faktor yang membangun kualitas pendidikan di institusinya. Namun, lengkapnya fasilitas pendidikan yang menjadi tulang punggung proses belajar mengajar tersebut tidak terjadi di semua sekolah. Kontras dengan sekolah di kota, sekolah di desa masih berjuang menyediakan fasilitas yang layak dalam pendidikan. Di SDN Sukanegara 2 misalnya, fasilitas penting seperti meja belajar sudah banyak yang rusak sehingga staf pengajar harus memperbaikinya secara swadaya. Sarana perpustakan telah lama ditutup di sekolah ini karena sebagian besar buku bacaan rusak. Proses pendidikan dijalankan dengan mengoptimalkan fasilitas seadanya. Sekolah yang terletak di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor ini tidak berbeda jauh kondisinya dengan sekolah di sekitarnya seperti SDN Sukanegara 1 dan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Fallah. Kondisi peserta didik di kota juga jauh lebih sejahtera dibandingkan dengan mereka yang belajar di desa. Tingkat perekonomian orang tua siswa berpengaruh terhadap kualitas serta kesiapan siswa dalam menjalani proses pendidikan. Sebagian besar orang tua siswa SDN 1 Menteng berada pada strata ekonomi menengah ke atas, dan memungkinkan seorang siswa mendapatkan akses lebih besar untuk meningkatkan kualitas dirinya. Siswa kelas 3 SDN 1 Menteng, Dyfan, bercita-cita

33

menjadi dokter seperti ayahnya. Berbeda dengan Dyfan, siswa SDN Sukanegara 2, Anto, yang juga anak seorang pemecah batu, mengungkapkan bahwa ia ingin menjadi satpam saat dewasa nanti. Citra diri dan kualitas seorang anak terkait erat dengan latar belakang kelas sosial yang mereka miliki. Kondisi ini dapat dipotret dari kualitas siswa di kota maupun desa. Kompetensi pengajar menjadi faktor yang menentukan bagaimana pendidikan menghasilkan output berupa sumber daya manusia yang berkualitas. Di sekolahsekolah kota, guru memiliki akses yang lebih mudah untuk meningkatkan kompetensi melalui berbagai saluran yang ada. SDN 1 Menteng misalnya, memiliki program pengembangan kompetensi guru secara mandiri dalam bentuk kerjasama dengan LB LIA dan Raffles Singapore. Guru juga mendapatkan akses untuk mengikuti berbagai program pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Kota. Di desa, pengembangan kompetensi guru bergantung kepada kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah. Dari enam pengajar di SDN Sukanegara 2, hanya terdapat satu orang yang mendapatkan sertfikasi guru, sedangkan di SDN 1 Menteng terdapat tiga belas orang yang lolos sertifikasi dari tiga puluh delapan pengajar aktif. Kesejahteraan guru di kota dan di desa pun mencerminkan ketimpangan. Guru yang secara

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

34

Hitam Putih Pendidikan Indonesia SDN 1 Menteng misalnya, sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sejak 2007 lalu, telah mengembangkan tiga mata pelajaran yakni Matematika, Ilmu Pengetaguan Alam, dan Teknologi Informatika dengan kemasan dwibahasa. Selain itu, program homestay siswa ke luar negeri juga merupakan bagian yang mendukung pengembangan kurikulum di sekolah. Tidak seperti di kota, pengembangan kurikulum di desa tergantung dengan kompetensi guru. Oleh karena itu, SDN Sukanegara 2 melakukan pengembangan kurikulum secara mandiri. Berjalannya proses pendidikan yang berkualitas terkait erat dengan pendanaan. Pemerintah telah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai wujud dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di seluruh sekolah dasar dan menengah. Namun, adanya pemerataan BOS ini belum mampu

PUTRI A./SUMA

fungsional bertugas di wilayah DKI Jakarta mendapatkan tunjangan Rp 2.900.000 tiap bulan di luar gaji pokok sedangkan guru-guru di daerah seperti staf pengajar honorer wilayah Kabupaten Cianjur hanya mendapatkan Tunjangan Fungsional Guru (TFG) sebesar Rp 1.200.000 tiap semesternya dan tunjangan daerah Rp 100.000 tiap bulan. Pengajar SDN Sukanegara 2, Joko, yang telah mengajar sejak 1986 menuturkan,“Yah, beginilah nasib guru, kalau kurang ya dicukup-cukupin lah.� Kebijakan mengenai besaran tunjangan untuk kesejahteraan ini ditentukan oleh pemerintah daerah sehingga jumlahnya tidak sama di tiap wilayah. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dicanangkan pemerintah membuka kesempatan tiap sekolah untuk mengembangkan kurikulum secara mandiri. Hal ini menjadikan pengembangan kurikulum di tiap sekolah memiliki perbedaan, khususnya antara sekolah di kota dan desa.

kiri: toilet di SDN Sukanegara 2, kanan: toilet SD 1 Menteng Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

menjawab permasalahan ketimpangan pendidikan, khususnya antara kota dan desa. Tersedianya fasilitas dan pengembangan pendidikan di kota juga didukung oleh dana yang didapatkan di luar BOS. Komite sekolah berperan penting sebagai penyandang dana utama di sekolah kota. Selain itu, sekolah di kota memiliki akses yang lebih mudah terhadap pendanaan dari Pemerintah di luar BOS seperti block grant yang didapat ketika sekolah mengajukan proposal pendanaan. Pemerintah kota Jakarta juga memiliki program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp 60.000,00 per bulan untuk tiap siswa. Sumber dana yang beragam inilah yang membuat SDN Menteng 01 dapat mengoptimalkan kualitas pendidikannya. Sumber dana bagi sekolah desa tidak sebanyak yang dapat diusahakan oleh sekolah kota. SDN Sukanegara 2 bergantung pada pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah, baik dalam bentuk BOS maupun dana rehabilitasi sekolah. Pihak sekolah segan meminta komite mengumpulkan dana untuk mendukung pembelajaran atas pertimbangan kondisi perekonomian orang tua siswa yang masih belum mapan. Ketimpangan yang terdapat dalam pendidikan kota dan desa ini disebabkan oleh pembangunan yang belum adil di Indonesia. Prof. Dr. Robert M.Z. Lawang, menyatakan bahwa permasalahan ini berakar pada masalah konsistensi dari pemerintah pusat terhadap

35

Hitam Putih Pendidikan Indonesia

Keceriaan murid-murid Sekolah Dasar Negeri 1 Menteng ketika jam istirahat

alokasi anggaran yang didasarkan pada kebutuhan riil, misalnya pendanaan dari pusat yang belum tentu sampai di desa. Selain itu, sebab pendidikan di desa semakin tertinggal adalah karena keterbatasan dalam sistem pendidikan masyarakat desa. Masyarakat mengalami keterbatasan dalam bidang teknologi, keterbatasan dalam hal pelayanan umum, dan keterbatasan akses. “Solusinya adalah dengan menata kembali sistem anggaran sehingga memihak pada desa, menata kembali sistem pelayanan umum untuk desa dari pemerintah, serta menata kembali keterbukaan akses-akses yang memudahkan orang desa untuk mendapatkan sesuatu�, ujar Robert yang juga merupakan Guru Besar Sosiologi Perdesaan UI ini. Pendidikan sudah

seharusnya menjadi hak dasar seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan lokasi, status sosial, atau bahkan tingkat ekonomi. Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan jelas menyuratkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Bangsa Indonesia memiliki pekerjaan rumah untuk mewujudkan suatu pelayanan pendidikan yang merata di semua kalangan dan lapisan masyarakat. Pemerintah tentu harus memulai prakarsa secara serius untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang ada, khususnya terkait dengan pemerataan pendidikan. Namun, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ini tidak hanya dibebankan pada pemerintah, melainkan perlu adanya pihak lain yang mau bergandengan tangan dengan pemerintah seperti bantuan

PUTRI A./SUMA

orang tua, para pendidik, serta masyarakat secara luas. Terciptanya kerjasama yang sinergis dengan semangat gotong royong dapat menjadi titik cerah untuk mengatasi ketimpangan pendidikan yang terjadi pada anak bangsa ini. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci bagi Indonesia untuk membuka pintu masa depan sebagai bangsa maju yang mampu mencetak anak-anak kebanggaan bangsa, Jika kerja sama tersebut tidak tercapai, niscaya kisah ketimpangan pendidikan desa dan kota ini akan terus berulang. Sulit bukan berarti tidak mungkin. Dengan bantuan segala elemen, semoga saja permasalahan ini tidak akan menjadi sebuah kisah lama yang tak berujung. Rahardhika, Roy Nababan

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

36

Hitam Putih Pendidikan Indonesia

Dana BOS untuk Bos Di tengah keramaian pasar, terdengar suara musik mengalun. Cut Mini mulai bernyanyi di tengah kerumunan. “Hilang satu beban dalam hidup ini. Sekolah gratis ada di mana-mana, lega rasanya.” Para warga pun mulai berdendang mengikuti irama, “Dam di dam dam.” Seluruh warga berkumpul, terus bergoyang hingga adegan berganti: Bambang Sudibyo, mantan Menteri Pendidikan Nasional, muncul dan menghimbau dengan lantang, “Sekolah harus bisa!”

I

klan layanan masyarakat ini sering menghiasi layar kaca sepanjang bulan Juni 2009, ketika Indonesia tengah menyambut pemilu. Tujuannya untuk menyosialisasikan program sekolah gratis ke seluruh sekolah Indonesia, kecuali Rintisan Sekolah Berstandar Internasional dan Sekolah Berstandar Internasional. Program tersebut merupakan pengembangan dari kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dicanangkan tahun 2005. Program ini dibuat agar sekolah dapat membebaskan siswa dari iuran namun tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan pada masyarakat. Sekarang pemerintah mulai mengimplementasikan progam pendidikan ini. Helmi, siswa kelas IX SMP 131 Jagarkarsa, telah menikmati dana BOS. Sejak masuk SMP ia telah dibebaskan dari biaya pendidikan “Udah enggak bayar, dari awal masuk (sekolah) udah begitu,” ujarnya. Hal senada juga dirasakan Latifah, siswi kelas VIII, di sekolah yang sama dengan Helmi. Selama

ini ia tidak pernah mendengar teman mereka yang kesulitan dalam masalah biaya. Pungutanpungutan liar juga sudah tidak ada lagi di SMP 131 Jagakarsa. ”Paling terakhir tahun lalu diminta untuk bikin lapangan,” ujarnya. BOS Bermasalah Meskipun mulai diterapkan untuk beberapa siswa, bukan berarti program tersebut tanpa cela. Kasus di Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) Johar Baru contohnya. TKBM yang menginduk pada SMP 28 Jakarta Pusat itu belum menerima dana BOS sepenuhnya. Dari Rp 124 juta yang dianggarkan, TKBM baru menerima Rp 10 juta. Sampai saat ini nasib dana yang belum disetorkan tersebut belum diketahui. Fakta tersebut bertentangan dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS untuk SMP Terbuka 2007 dari Depdiknas. Bagian E poin 1 dan 2, menyatakan bahwa dana BOS wajib digunakan seluruhnya untuk kepentingan penyelenggaraan proses belajar mengajar di SMP Terbuka atau TKBM dan tidak

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

diperkenankan untuk dialihkan, sebagian atau seluruhnya, untuk kepentingan SMP Reguler. Hingga kini kasus tersebut masih terus diadvokasi oleh Koalisi Anti Korupsi Pendidikan (KAKP). Wakil Kepala Sekolah SMP 131 Jagakarsa Pracowo Agus mengatakan, bentuk penyimpangan yang dilakukan sekolah tersebut mungkin disebabkan seringnya dana BOS terlambat dikucurkan. Ia mengakui selama ini keterlambatan dana BOS membuat sekolah kadang sulit untuk melakukan kebijakannya. “Kalau telat, kita terpaksa cari dana di mana-mana, kredit dulu, atau pakai dari APBD dulu.” Menurutnya dana BOS seharusnya turun tiap satu bulan, bukannya setiap tiga bulan seperti sekarang. Dengan begitu akan mempermudah sekolah untuk mengatur dan menggunakan dana BOS. Di lain pihak, Jumono, Ketua Aliansi Orang Tua Murid Peduli Pendidikan, tidak sependapat dengan Pracowo Agus. Menurutnya setiap sekolah sudah memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah. Apabila sekolah

Hitam Putih Pendidikan Indonesia sudah disiplin menjalankannya kebijakan-kebijakan pendidikan maka keterlambatan dana oleh sekolah. Seringkali sekolah tidak akan menjadi masalah. tidak mau memberikan data Apabila ternyata memang tidak milik sekolah, ”Ini sebetulnya ada dana, sekolah tetap tidak sudah merupakan pelanggaran,” boleh langsung meminta pada ujarnya. orang tua murid. “Misalnya Penyimpangan dana saja kepada perusahaan atau BOS juga diakui oleh Febri stakeholder yang berada dalam Hendri dari ICW (Indonesian lingkungan sekolah,” jelasnya. Coruption Watch). Ia pernah Ia juga menyarankan setiap mendatangi sekolah induk sekolah transparan dalam soal yang diduga melakukan dana pada orang tua murid. penyimpangan BOS pada ”Sekarang memang TKBM yang dibawahi sekolah diwajibkan (transparan -red), itu. Pihak sekolah menolak tapi kita memang dari dulu untuk memberikan Surat sudah begitu,” ucap Agus, Pertanggungjawaban (SPJ). ketika disinggung mengenai Alasannya, ICW dianggap transparansi di sekolahnya. tidak kompeten untuk Masalah anggaran memang memeriksa. Padahal berdasarkan perlu dibicarakan secara pengalamannya, apabila ia terbuka, seperti yang diwajibkan berhasil mendapat SPJ tersebut Depdiknas. Selama ini orang maka hanya butuh waktu 2 tua murid selalu diberitahu hari untuk menemukan adanya perihal biaya. Setiap tahun korupsi. “Kami yakin akan tahu selalu diadakan pertemuan ke mana uang itu mengalir,” dengan orang tua murid ujar Febri. sehingga orang tua murid Penyimpangan dana mengetahui rincian dana BOS BOS bisa makin besar karena dan penggunaannya. Informasi wali murid tidak mengenai jumlah dana memahami alokasi BOS yang dikucurkan serta BOS di sekolah. alokasinya juga selalu ditempel Menurut di mading sekolah. Upaya sekolah untuk transparan tentang dana BOS diakui Jumono. Hanya saja BOS jarang dibicarakan dengan orang tua. Menurut Jumono, pertemuan sekolah dengan wakil murid hanya membahas besar biaya yang dibayar, bukannya untuk membahas penggunaan dana BOS bersama-sama. Orang tua juga selama ini kesulitan ILUSTRASI: CHANDRA untuk mengakses informasi

37

survey dari ICW di SD–SD Negeri di Jakarta, Semarang, Kupang, dan Garut, hanya 64,3% orang tua yang mengetahui tentang dana BOS dan hanya 13,8% yang mengetahui dengan tepat dana BOS yang diperoleh tiap anak di sekolahnya. Sebagian besar orang tua yang mengetahui dengan tepat dana BOS berasal dari tingkat pendapatan menengah ke atas. “Padahal program pemerintah tersebut ditujukan untuk mengurangi beban orang miskin,” tutur Febri. Menurutnya juga selama ini hanya kepala sekolah yang

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

38

Hitam Putih Pendidikan Indonesia

benar-benar mengetahui alokasi dana BOS sementara orang tua, guru, dan masyarakat sulit mengakses informasi tersebut. Ia berharap agar apabila nanti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah diberlakukan maka sekolah bisa transparan. Penyimpangan Dana Mengetahui dengan jelas penggunaan dana di sekolah tak menjamin adanya perubahan pada kebijakan. Ketika masih menjadi guru, Isnetty Saibi kerap menemukan penyimpangan, berupa pungutan liar. Pensiunan guru SD Negeri Percontohan (SDNP) IKIP (Institut Keguruan & Ilmu Pendidikan) Jakarta ini menunjukkan pungutan liar berkisar dari berkisar antara Rp 140 ribu hingga Rp 6,2 juta. Alasannya, untuk mendukung kelancaran program sekolah dan menunjang sarana prasarana sekolah. Padahal berdasarkan pasal 2 butir 6 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah SDNP Kompleks IKIP Jakarta, sekolah tidak diizinkan melakukan inisiatif pengumpulan dana dari orang tua murid tanpa persetujuan dari Komite Sekolah. Isnetty juga heran sebab dulu tidak banyak pungutan liar seperti sekarang, “Tidak ada BOS, tidak ada BOP, tapi tidak gencar (pungutan liarnya -red).” Isnetty pun sering mempertanyakan kebijakan tersebut pada Kepala Sekolah dan bendahara namun tak pernah digubris. Ia juga

berperan sebagai whistleblower. dan menyampaikannya ke media massa, yaitu ke Trans TV pada 28 Juli 2004 dan Koran Tempo pada 29 Juli 2004. Tak lama setelah itu, muncul Surat Pernyataan Sikap Guru dan Karyawan SDNP Kompleks IKIP Jakarta. Surat tersebut berisikan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kota Madya Jakarta Timur agar memutasikan Isnetty. Alasannya Isnetty menimbulkan keresahan dalam hubungan kerja dan sering tidak menghargai kepala sekolah. Saat dimutasi, Isnetty diberitahu alasan pemindahannya adalah untuk penyegaran. Ia sendiri tidak percaya karena waktu pensiunnya tinggal setahun lagi. Ia beranggapan alasan pemindahannya adalah karena sikapnya yang vokal tidak disukai oleh Kepala Sekolah. “Sampai dinas juga tidak menyukai hal-hal itu,” Isnetty menambahkan. Melihat keadaan ini, Ade Irawan, analis ICW, menduga ada hubungan antara sekolah dan Dinas Pendidikan. Ketika ada penyimpangan, dua badan ini akan saling melindungi. “Ya, ini kan memang sudah berjamaah,” ujarnya. Lebih lanjut Ade menambahkan hal itu mungkin disebabkan konsep BOS yang sudah bermasalah sejak awal. Dari ketiga biaya sekolah yaitu investasi, operasional, dan personal, pemerintah hanya menanggung biaya operasional. Menurut Ade, itu hanya siasat pemerintah agar suatu saat tidak dihujat. Selain itu,

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

pemerintah menutup mata pada kondisi daerah dan sekolah. Ade berpendapat seharusnya tidak boleh ada penyeragaman kebutuhan sekolah di seluruh Indonesia. Karena kondisi daerah tiap sekolah berbeda. Keadaan inilah yang bisa memengaruhi pembiayaan sekolah. Pada tahun 2009 baru mulai ada pembedaan dalam alokasi dana. “Namun bedanya tidak signifikan hanya 3000 atau 5000 perak,” tambahnya. Mengenai iklan sekolah gratis dari pemerintah, Ade mengatakan itu hanya politik karena gencar ditayangkan saat pemilu. Ia menilai selama ini pemerintah tidak serius dan memandang pendidikan sebagai alat politik pragmatis. Menurut survey dari ICW, sejak muncul dana BOS justru pengeluaran yang dari orang tua makin bertambah. Kurangnya dana BOS dan maraknya praktek korupsi di sekolah mengakibatkan orang tua harus menanggung semua kekurangan tersebut. Menurutnya implementasi dana BOS lebih banyak menguntungkan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan. “Dananya habis untuk bosbos yang ada di sekolah dan di dinas,” keluhnya. Hapsari Kusumaningdyah Satrio Abdillah Wirataru

39

SEKOLAH ALTERNATIF BAGAIKAN PAHLAWAN TANPA TANDA JASA PUTRI A./SUMA

SEMANGAT BELAJAR MEREKA YANG TERMARJINALKAN TAK KALAH TINGGINYA DENGAN KALANGAN YANG BERKEMAMPUAN. SUDAH SEHARUSNYA MEREKA MENDAPATKAN HAK SETARA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN. Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

40

LiputanKhusus

Sekolah Alternatif bagaikan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Anak-anak jalanan kini bisa belajar dan berprestasi tanpa harus membayar uang sekolah.

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

B

erawal dari konflik keluarga. Doge meninggalkan rumah dan pendidikan formalnya saat ia berusia dua belas tahun. Kondisi tersebut memaksanya menjadi anak jalanan dan pekerja kasar untuk menghidupi dirinya. Jangankan untuk mengenyam pendidikan, memenuhi kebutuhan fisik saja sulit bagi Doge . Hasrat untuk belajar pun terlupakan. Mustahil ia dapat melanjutkan pendidikan ketika itu. Alasannya, biaya sekolah yang kurang bersahabat. Tak hanya Doge, anak-anak jalanan lainnya juga mengalami hal serupa. Pada 2009 KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mencatat terdapat sekitar 150 ribu anak jalanan di seluruh Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan. Lebih dari itu, menurut data Departemen Pendidikan Nasional, jumlah siswa Sekolah Dasar (SD) yang putus sekolah setiap tahun rata-rata berjumlah 600-700 ribu siswa. Faktor utamanya adalah kemiskinan. Kondisi tersebut menunjukkan ironi, yakni ketika pendidikan dijadikan dasar pembangunan nasional seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 namun tidak semua warga negara dapat menjangkau pendidikan. Masyarakat lapisan bawah tak tersentuh oleh pendidikan meski mereka memiliki hak sama untuk menikmatinya. Hak itu tercantum dalam UndangUndang Dasar 1945 Pasal 31, yakni tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan, khusunya tingkat menengah dan atas, kemudian memunculkan diskriminasi. Anak-anak miskin terhempas dari jalur pendidikan formal karena tak mampu secara ekonomi. Ini pun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama. Dalam situasi pendidikan seperti itu, ketika berusia enam belas tahun, Doge diperkenalkan dengan sekolah alternatif oleh seorang temannya. Pengalaman itu bagaikan secercah harapan untuknya juga mereka yang tak berkesempatan mengeyam pendidikan formal. Saat ini, di Indonesia sudah ada beberapa sekolah alternatif, di antaranya Madrasah Aliyah Bingkat di Sumatera Utara, Sekolah Anak Rima Sokola di Jambi, Sanggar Anak Alam dan SD Mangunan di Yogyakarta. serta Sekolah Darurat Kartini di Jakarta Utara. Sementara itu, sekolah alternatif yang terkenal di Jakarta adalah Sanggar Akar. Sekolah alternatif Sanggar Akar hadir untuk melayani anak-anak tak mampu secara

41

Penggunaan fasilitas multimedia dalam pembelajaran Bahasa Inggris di Sanggar Akar, Jakarta.

ekonomi yang memiliki semangat untuk belajar. Di tempat itulah Doge menaruh harapan. Bermula dari komunitas kecil di bilangan Jatinegara, Sanggar Akar berdiri pada 1989 di bawah Institut Sosial Jakarta. Institusi tersebut didirikan oleh sekumpulan anak jalanan di Jakarta yang di antaranya terdiri dari Ibe Karyanto, Rektor Sanggar Akar saat ini, dan Tjoeprianto, pengurus tetap Sanggar Akar. Berdirinya Sanggar Akar dilatarbelakangi oleh kepedulian terhadap anak-anak jalanan yang tak bisa memperoleh pendidikan karena faktor ekonomi. Sanggar Akar pun memiliki makna tersendiri. Istilah “sanggar” dibuat untuk menunjukkan sebuah ruang yang nyaman bagi anakanak, sedangkan nama “akar” dimaksudkan untuk menjawab persoalan harus dicari akar permasalahannya. Kini Sanggar Akar menjadi tempat bagi anak-anak jalanan yang tak memiliki kesempatan bersekolah formal untuk tinggal dan mengenyam pendidikan. Kebanyakan anak didik Sanggar Akar adalah anak-anak jalanan yang tidak memiliki keluarga atau memiliki keluarga namun tak mengetahui keberadaan orang tua mereka. Model Belajar Sekolah Alternatif Psikolog Pendidikan Universitas Indonesia

PUTRI A./SUMA

Evita E. Singgih mengatakan, sekolah alternatif, seperti Sanggar Akar, tak bisa dinilai bagus atau jelek. “Perlu dilihat dulu letak ‘alternatif ’-nya,” ujar Evita. Selain faktor ekonomi, ternyata ada juga anak yang memilih sekolah alternatif karena tidak cocok dengan sekolah formal. Agar dapat dikatakan bagus, lanjut Evita, “sekolah alternatif harus punya program yang baik.” Sekolah alternatif memiliki dua model pembelajaran. Ada yang berkompromi dengan sistem pendidikan formal dan ada pula yang menentan sistem pendidikan formal. Sanggar Akar merupakan salah satu contoh sekolah alternatif dengan model yang kedua. Mereka tidak mengambil bentuk sekolah formal yang menganggap penting nilai ijazah dan mengukur kualitas siswa berdasarkan standar nilai ratarata. Menurut Tjoeprianto, pengurus sekaligus salah satu pendiri Sanggar Akar, sistem seperti itu menjadi bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan formal yang diterapkan di Indonesia. “Ahli yang kita cari, bukan ijazah yang hanya dibutuhkan perusahaan. Pendidikan formal tidak dimerdekakan selama tidak ada konsep ‘ahli’,” tutur pria yang biasa disapa Opung ini. Bagi Sanggar Akar yang menggunakan model pembelajaran alternatif nonformal, sistem pendidikan formal yang satu arah dirasa tak Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

42

LiputanKhusus

efektif membentuk pribadi dan prestasi belajar anak yang baik. Menurut Doge Abdurrahman yang kini menjadi pengurus tetap Sanggar Akar, pendidikan alternatif adalah model pendidikan yang membawa pembaruan dan perubahan di tingkat sosial masyarakat, salah satu contohnya, anak-anak bisa berkembang tumbuh sesuai kehendak sendiri. “Di sini kami memposisikan anak sebagai subjek yang sedang belajar, bukan sebagai objek. Ketika anak datang ke sekolah, mereka harus mengikuti keinginan gurunya tapi di sini kita sangat transparan, terbuka, dan ada ruang dialog,” kata Doge yang sekarang telah berusia 25 tahun. Hal serupa diungkapkan Andri, salah satu anak didik di Sanggar Akar, “Model pendidikan di sekolah formal tuh otoriter dan instan. misalnya, 1+1=2 gitu kan tapi nggak coba dicari logikanya, kenapa 1+1=2?” Lebih jauh lagi, Evita E. Singgih

membenarkan bahwa sekolah alternatif dapat menghasilkan anak-anak berprestasi. Menurut Evita, “Sekolah Darurat Kartini atau yang biasa disebut Sekolah ‘Ibu Kembar,’ misalnya, mereka bisa menghasilkan anak-anak yang bisa terjun ke lapangan kerja. Ada yang jadi TNI (Tentara Nasional Indonesia), polisi, dan lain-lain,” ungkap lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ini. Sama halnya dengan Sekolah Darurat Kartini, Sanggar Akar yang juga menghasilkan anak-anak berprestasi di berbagai bidang, salah satunya di bidang seni. Sanggar Akar memiliki program rutin berupa malam apresiasi, yaitu wadah untuk mempresentasikan karya anakanaknya. Para apresiator seperti sastrawan dan musisi diundang dalam acara itu untuk menilai buah karya mereka. Tak hanya seni, anak-anak Sanggar Akar juga memproduksi karya jurnalistik

Dengan segala keterbatasan, sarana belajar tetap diperhatikan

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

FAHMI A./SUMA

43

Doge Abdurahman, pengurus tetap Sanggar Akar

seperti tabloid. Menurut Opung, Sanggar Akar berusaha menciptakan ruang untuk anak belajar sesuai bakat dan minat hingga menjadi ahli di bidangnya. Sekolah Alternatif Tak Dibantu Pemerintah Sekolah-sekolah alternatif yang memberi sumbangsih besar dalam mencetak anak-anak kreatif dan berprestasi tanpa pandang bulu justru tidak mendapat perhatian pemerintah. “Itu yang saya heran. (Misal) untuk ikut ujian negara agar anak didiknya bisa lulus dan mendapat ijazah saja, sekolah alternatif “Ibu Kembar” harus membayar hingga 20 juta tiap tahunnya,” ungkap Evita. Pendanaan sekolah tersebut hanya berasal dari pendirinya, Ibu Kembar, karena pemerintah tak memberikan bantuan apapun. Hal serupa juga dirasakan Sanggar Akar. “Sampai detik ini saya merasa tidak ada bantuan pemerintah. Bantuannya mungkin hanya bentuk dukungan dari RT dan RW yang mengizinkan kami untuk tinggal di lingkungan sini,” ungkap Opung. Sanggar Akar menghidupi dirinya dengan bergantung pada anggaran yang dikumpulkan dari para donatur “Sahabat Akar.” Sekolah yang terletak di Kalimalang ini juga

FAHMI A./SUMA

memperoleh dana melalui penampilan seni para anak didik. Menurut Evita, pemerintah seharusnya memberikan perhatiannya pada sekolah-sekolah alternatif yang sudah berkontribusi. “Dengan menyekolahkan ‘preman’ hingga mampu mendapatkan pekerjaan yang layak, bukankah itu sebenarnya sangat membantu pemerintah?” ujar Evita. Selain itu, ia menyarankan Departemen Pendidikan dan Sosial turut membantu hingga masalah dana sekolah-sekolah tersebut dapat diatasi. Ada uang ada rupa. Gambaran di atas semakin menunjukkan sulitnya memperjuangkan pendidikan tanpa fulus. Sekolah alternatif layaknya ‘pahlawan,’ terutama bagi mereka yang temarjinalkan karena situasi tersebut. Berawal dari kepedulian, sekolah alternatif mendidik anak-anak ‘kelas bawah’ secara cuma-cuma. Namun, hingga kini ‘jasa’-nya masih luput dari perhatian pemerintah. Dengan begitu, sebutan “pahlawan tanpa tanda jasa” nampaknya sesuai untuk menganalogikan sekolah alternatif seperti Sanggar Akar. Mira Yanuarita Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

44

LiputanKhusus

Pendidikan untuk Mereka yang Terkurung

Aktivitas sore di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang

K

etika terlintas kata Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), apa yang terlintas di kepala? Kumuh tak terurus, berisi para pelaku kriminal yang hidup di balik jeruji besi? Walaupun demikian, hal ini bukanlah alasan untuk memisahkan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) dari pendidikan. Lingkungan yang berbeda secara sosial, dan terbatas secara ruang bukanlah penghalang bagi andikpas untuk mendapatkan haknya tersebut. “Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina� begitulah isi pepatah lama, merefleksikan arti pentingnya pendidikan untuk manusia. Diennaryati Tjokrosuprihatono, Psikolog pendidikan dari Universitas Indonesia (UI), juga mengakui, setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk belajar, tak terkecuali anak yang berada di lapas. Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Anak Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

NAISHA/SUMA

Indonesia, juga sepakat terhadap hal ini. Ia berpendapat, sekalipun mereka (andikpas) harus dipidanakan, hak akan pendidikan harus tetap terpenuhi. Dalam konteks pidana, seharusnya mereka hanya menjadi terbatas secara ruang. Pendidikan di dalam Lapas Pemerintah melakukan wujud nyata tanggung jawabnya akan hak anak Indonesia, salah satunya adalah dengan melaksanakan program wajib belajar sembilan tahun. Program ini juga dilakukan di dalam lapas anak meskipun belum semua lapas bisa menerapkannya secara maksimal. Masalahnya klasik, keterbatasan dana sehingga sarana prasarana pendidikan belum memenuhi standar. Lapas Anak Pria di Tangerang merupakan salah satu lapas yang telah mengimplementasikan program pendidikan di dalam penjara. Program pendidikan formal yang diberikan yaitu sekolah

45

formal SD, SMP, serta program penyetaraan kejar paket A, B, dan C yang setara dengan SMA. Sejak 2005, ijazah yang diberikan pada andikpas sudah tidak dilabeli nama lapas lagi, melainkan diganti dengan nama sekolah negeri formal acuan di luar penjara. Dari segi infrastruktur, ruangan kelas untuk andikpas sama dengan kelas sekolah formal pada umumnya yang berisi kursi, meja kayu dan papan tulis. Lapas yang terletak di Jalan Daan Mogot, Tangerang, ini sudah modern, jauh dari bayangan masyarakat akan seram dan kotornya keadaan di dalam lapas. Buku-buku juga tersedia di sini walaupun jumlahnya terbatas. Andikpas sering harus bergantian jika ingin meminjam buku. Pelaksanaan pendidikan formal di lapas yang dulu bernama Pendidikan Negara ini, mengacu kepada sekolah negeri yang berada di luar penjara. Andikpas pun mengenakan pakaian sekolah seperti anak sekolah pada umumnya. Perbedaannya ialah, untuk jadwal kegiatan belajar mengajar dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, Sabtu pukul delapan sampai setengah sebelas siang. Setiap mata pelajaran diberikan waktu satu jam dan guru yang mengajar merupakan beberapa pegawai lapas yang sebelumnya diberi pelatihan keguruan. Sayangnya jumlah guru di dalam Lapas Anak Pria Tangerang sangat terbatas. Hal tersebut menyulitkan andikpas dalam menjalani aktivitas sekolah, seperti yang diakui Roman (bukan nama asli) salah satu andikpas. Di dalam lapas, satu mata pelajaran, seperti bahasa Inggris untuk kelas satu, dua dan tiga SMP menjadi tanggung jawab satu guru sehingga jadwal pelajaran untuk andikpas keseluruhan seringkali bentrok. �Jadi misalnya kita besok ada pelajaran bahasa Inggris, kita lihat dulu pengajarnya ada tidak, atau sedang mengajar kelas lain karena jumlah guru di sini terbatas, otomatis kita bikin jadwal pelajaran sendiri supaya tidak bentrok� ungkap Roman. Priyadi, Kepala Lapas (Kalapas) Anak Pria Tangerang, di saat yang berbeda mengatakan, hal tersebut terjadi karena belum adanya dana untuk pengadaan guru dengan jumlah cukup dan memenuhi standar Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Namun, Priyadi yakin kualitas guru yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak yang ada di dalam

penjara sehingga proses belajar mengajar tetap berlangsung dengan baik. Selain masalah guru, sekolah di lapas juga memakai kurikulum yang berbeda dengan sekolah formal di luar lapas. Kurikulum yang diterapkan di dalam lapas belum mengikuti kurikulum terbaru yang berlaku, seperti yang diutarakan Ian (bukan nama asli), mantan andikpas. Namun untuk proses belajar mengajar, Ian mengakui bahwa hal tersebut telah berjalan dengan baik. Lapas yang didirikan sejak tahun 1925 oleh pemerintah Hindia Belanda ini juga memberikan berbagai pendidikan informal, seperti pelatihan menjahit, mengelas, montir dan keterampilan lainnya. Pelatihan keterampilan hasil kerjasama pihak lapas dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) ini diberikan kepada andikpas selepas jam pendidikan formal. Andikpas bebas mengembangkan bakatnya dengan fasilitas yang ada di dalam lapas. Hal ini sangat disyukuri oleh andikpas, �Banyak yang hobi otomotif belajar menjadi montir, ada juga yang belajar sablon. Mereka boleh ikut pendidikan keterampilan selepas jam pendidikan formal�, ujar Roman.

..salah satunya Ian, mantan anak didik lembaga pemasyarakatan (andikpas) Tangerang. Ian memanfaatkan fasilitas dan pendidikan lapas dengan baik sehingga berbagai prestasi pun muncul akibat hobinya yang tersalurkan di dalam lapas. Ian pernah menjuarai lomba menulis tingkat nasional. Ia pun kini sudah dua semester duduk di kursi empuk perguruan tinggi swasta di Jakarta, sesuatu yang langka bagi mantan andikpas lainnya. Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

46

LiputanKhusus

NAISHA/SUMA

berprestasi, salah satunya Ian, mantan anak didik lembaga pemasyarakatan (andikpas) Tangerang. Ian memanfaatkan fasilitas dan pendidikan lapas dengan baik sehingga berbagai prestasi pun muncul akibat hobinya yang tersalurkan di dalam lapas. Ian pernah menjuarai lomba menulis tingkat nasional. Ia pun kini sudah dua semester duduk di kursi empuk perguruan tinggi swasta di Jakarta, sesuatu yang langka bagi mantan andikpas lainnya. Faktanya, mereka (mantan andikpas) sulit untuk menghidupi dirinya. ”Banyak sekali alumni lapas yang menjadi residivis, mereka terlibat ke dalam kasus kriminal lagi bahkan sampai mereka dewasa. Banyak dari mereka yang bingung harus mengerjakan apa di masyarakat setelah bebas,” ujar Ian yang pernah terpilih sebagai andikpas terbaik se-Indonesia.

Andik Lapas Anak Tanggerang membunuh kebosanan

Hal tersebut juga senada dengan yang diungkapkan Seto Mulyadi yang akrab disapa Kak Seto, ”Pendidikan yang baik ialah pendidikan yang mengarahkan berbagai kompetensi mereka. Pendidikan formal yang seharusnya didapatkan, ditambah lagi dengan pengembangan bakat untuk mereka.” Namun, pemanfaatan sarana belum dimaksimalkan oleh seluruh andikpas, seperti masih ditemukan sarana keterampilan yang nganggur dan tidak terawat. ”Sayangnya di lapas ditemukan beberapa mesin jahit dibiarkan menganggur, ada mesin motor terlihat acakacakan dan tidak terurus,” ungkap Rachma Fitriati, Ketua Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Yayasan Anak Cendekia yang bergerak di bidang pendidikan untuk anak di dalam penjara. Menanggapi hal tersebut, Priyadi mengatakan bahwa lapas terdiri dari anak-anak yang berasal dari latar belakang, bakat, dan minat yang berbeda sehingga belum semuanya dapat diakomodasi. Dari lapas ini juga muncul banyak andikpas Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

Belum Merata Keadaan yang kondusif di dalam Lapas Anak Pria Tangerang tidak lepas dari lokasinya yang lebih strategis dibanding lapas anak lain di Indonesia. Hal tersebut sangat disayangkan para pemerhati anak. Kenapa tidak semua andikpas di Indonesia memperoleh kualitas pelayanan yang sama? Masalah dana sekali lagi menjadi akar utama permasalahan ini. ”Permasalahan muncul di lapas anak yang terletak di daerah dan kota-kota kecil, hal ini terbentur dengan otonomi daerah yang tentunya berhubungan erat dengan masalah pendanaan,” ujar Seto Mulyadi, mantan Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak Indonesia. Kunjungan dan perhatian dari LSM, public figure, pejabat negara, hingga Presiden memberikan dampak positif terhadap psikologis andikpas. Selain hal tersebut, Kalapas dan kebijakan yang diterapkannya juga memberikan pengaruh besar terhadap keadaan di dalam lapas. ”Kualitas lapas sendiri bisa dibilang sangat tergantung kepada siapakah itu Kalapasnya dan orang-orang lain yang turut membuat kebijakan untuk andikpas,” ujar Ian yang kini berkuliah di fakultas hukum. Oky Sumadi

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

48

LiputanKhusus

Lagi-Lagi Tersandung SKCK

U

ndangUndang Dasar 1945 mengisyaratkan bahwa pendidikan adalah hak seluruh warga negara. Berbagai program untuk mengupayakan agar seluruh warga negara dapat mengenyam pendidikan dijalankan pemerintah, seperti wajib belajar sembilan tahun dan program sekolah gratis. Namun, tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara keseluruhan belum dapat terlaksana dengan masih terdapatnya prasyarat untuk masuk ke lembaga pendidikan: Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

Batu Sandungan Utama SKCK, yang dulunya bernama SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik), menjadi penghalang bagi anak didik lapas (andikpas) untuk dapat menimba ilmu di lembaga pendidikan formal. Dengan menyandang status sebagai orang yang pernah mencicipi lapas, mereka tak akan pernah bisa mendapatkan SKCK. Mengenai SKCK,Yusuf (bukan nama asli), andikpas di Lapas Anak Pria Tangerang, juga menerangkan hal serupa. Ia menerangkan bahwa banyak anak-anak lapas yang keluar justru lebih pusing memikirkan SKCK. Sebenarnya, banyak yang tidak sepakat dengan adanya sistem SKCK ini, termasuk Yusuf serta teman-temannya di lapas. “Malah anak sini (lapasred) semuanya juga nggak setuju sama SKCK karena susah dapat SKCK, kecuali orangNAISHA/SUMA orang tertentu yang dapet SKCK�, begitu ujarnya. Rachma Fitriati, Ketua Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Yayasan Anak Cendekia yang bergerak di bidang pendidikan untuk anak di dalam penjara, juga menuturkan bahwa SKCK seperti membuat pendidikan dalam penjara tidak terlalu berguna. “Anak lapas nggak akan bisa ambil SKCK, sampai kapan pun. Jadi walaupun ada pendidikan dalam lapas pun sia-sia. Walaupun pendidikan dalam lapas sudah tidak ada tulisan lapas anak lagi di ijazahnya, tapi kalau mereka di SKCK-nya tertulis demikian (memiliki catatan kejahatanred) apa yang terjadi kemudian? Itu hanya sekedar

49

hiasan, nggak akan ada manfaatnya.” Hanif (bukan nama asli), yang juga pernah mengecap rasanya lapas, menyayangkan bahwa anak yang pernah masuk lapas tidak akan bisa membuat SKCK. Menurutnya, hal ini akan menghambat si anak lapas sendiri. Istilahnya, pandangan masyarakat yang sudah ada sudah cukup menyusahkan, jangan ditambah lagi dengan sulitnya membuat SKCK. Hanif sendiri merasa sangat beruntung karena ada orang yang mau membuatkannya SKCK. Orang tersebut adalah seorang wartawan yang pernah dibantu Hanif dalam proses pembuatan skripsinya. Karena yakin bahwa Hanif dapat berlaku baik, ia pun berani membuatkan SKCK untuk Hanif serta menjamin dan menyatakan bersedia bertanggung jawab jika Hanif melakukan kejahatan lagi. Walaupun ia terkadang takut bila identitasnya sebagai mantan anak lapas diketahui, ia mengakui bahwa ia senang dapat melanjutkan kuliah. “Saya beruntung, kalau nggak ada dia saya nggak bisa kuliah”, tutur Hanif. Ia sekarang dapat mengenyam pendidikan di jurusan ilmu hukum di salah satu universitas swasta di Jakarta. Masih Menjadi Syarat Walaupun pada dasarnya pendidikan itu adalah hak bagi setiap warga negara, nyatanya sampai sekarang, masih saja terdapat lembaga pendidikan formal yang menuntut adanya SKCK sebagai syarat masuk sehingga mantan anak lapas tidak dapat masuk. Tidak hanya sekolah biasa yang menuntut adanya SKCK, namun juga sekolah swasta, bahkan sekolah-sekolah kedinasan yang diadakan oleh pemerintah sendiri. Tercatat ada beberapa sekolah kedinasan pemerintah seperti Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI), Akademi Meteorologi dan Geofisika (AMG), dan Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) yang menerapkan SKCK sebagai syarat masuk. Tidak hanya itu, perguruan tinggi negeri juga masih ada yang mensyaratkan SKCK untuk masuk, salah satunya adalah Universitas Padjajaran. Hal ini terlihat jelas dalam persyaratan pada halaman pengumuman Saringan Masuk Universitas Padjajaran (SMUP). Saat universitas lain, baik

negeri maupun swasta, sudah tidak lagi menuntut SKCK sebagai syarat masuk, Unpad masih memberlakukannya. Hanif juga menyayangkan bahwa pemerintah terlihat masih kurang upayanya dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam hal pendidikan. Menurutnya, anak adalah tanggungan negara, sesuai dengan pasal 34 Undang Undang Dasar 1945, namun ia belum melihat buktinya. Hanif berharap agar teman-teman di lapas diberikan beasiswa jika mereka ingin melanjutkan pendidikan nantinya. Alternatif Sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan adanya SKCK, Yusuf mengajukan adanya semacam alternatif dalam pembuatan SKCK. Selama ini, pembuatan SKCK ia nilai terlalu memandang sebelah mata dan tidak melihat realita yang ada di dalam lapas. Yusuf mengutarakan, walaupun status anak lapas melekat, bukan berarti perilakunya di dalam lapas juga pasti buruk. Menurutnya, banyak anakanak lapas yang bersikap baik di dalam lapas. Sementara itu kepolisian, sebagai pihak yang berhak untuk membuat SKCK, tidak dapat melihat hal tersebut karena memang polisi tidak ada di penjara untuk menilai hal tersebut. Yang menjadi indikator penilaian hanyalah catatan kejahatan sehingga tidak terlihat aspek perubahan perilaku anak lapas. Yusuf menyarankan agar dibuat suatu sistem penilaian terhadap perilaku anak-anak lapas untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan SKCK serta ada tim penilai yang membuat surat keterangan tentang perilaku anak selama di dalam lapas apakah baik atau buruk. “Jadi, maunya ada surat keterangan juga dari sini untuk ke polres untuk bikin SKCK. Kan nggak semuanya anak-anak di sini kelakuannya buruk”, ujar Yusuf. Walaupun begitu, harapan utama Yusuf tentu saja sistem SKCK dihapus. Menurutnya, akan lebih baik jika sistem SKCK ini dihapuskan. “Jadi kita juga nggak ribet dan nggak takut”, tutur andikpas yang sebentar lagi akan mengakhiri masa penahanannya di Lapas Anak Pria, Tangerang. Yuliniar Lutfaida

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

50

Wawancara

SETO MULYADI: HAK ANAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN Profil Tokoh Nama : Dr. Seto Mulyadi Lahir : Klaten, Jawa Tengah, 28 Agustus 1951 Pendidikan: - Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (S1, 1981) - Program Pascasarjana Universitas Indonesia (Magister bidang Psikologi, 1989) Kegiatan: Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (1988 - sekarang)

PUTRI A./SUMA.

Fenomena pemenjaraan anak tidak lepas dari fakta hukum yang memperbolehkan anak dengan usia minimal delapan tahun menjalani proses peradilan (UndangUndang No. 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak). Apa pendapat Seto Mulyadi, seorang aktivis hak anak yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Anak mengenai hal tersebut? Berikut hasil wawancara spesial Tim Laput Majalah Suara Mahasiswa dengan pria yang akrab disapa Kak Seto ini. Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

51

T: Hakikat pemenjaraan ialah mengurangi hak bergerak seseorang. Lalu pantaskah mereka dijebloskan ke dalam penjara menghadapi kasus hukum dan pidana yang sama seperti orang dewasa? J: Pada dasarnya hal tersebut merupakan pelanggaran hak anak. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga tidak sesuai dengan kesepakatan internasional, yaitu Beijing Rules. Salah satu yang ditetapkan di dalamnya ialah batas minimal anak boleh diadili yaitu umur 12 tahun, tapi di beberapa negara maju seperti negara-negara Skandinavia usia 15 tahun baru boleh dipidana. Lebilh idealnya lagi sebetulnya mereka tidak dipidana agar tidak ditahan di penjara tetapi mungkin disalurkan semacam panti asuhan atau lembaga sosial yang tidak dalam bentuk jeruji besi atau kerangkeng dan sebagainya. Seharusnya mereka dilatih dengan berbagai kegiatan berguna tetapi inilah pelangaran hak anak di negeri ini. Nama lembaga pemasyarakatan (Lapas), membuat seolah-olah mereka ialah calon kriminal kecil, itu akan membetuk identitas yang negatif pada jiwa anak-anak

J: Inilah yang kita kritik juga. Belakangan ini ada SKB (Surat Keputusan Bersama) lima menteri. Ada Menteri Sosial, Pendidikan, Hukum dan HAM, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian ditambah lagi dengan Kapolri lalu juga Kejaksaan Agung untuk bisa melakukan yang terbaik bagi anak-anak ini sehingga mereka tidak dimasukan ke tahanan-tahanan seperti itu. Aktivis hak anak sendiri, terus berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk anak. Seperti memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dan menjadi mediator. T: Menurut pengamatan Kak Seto tentang pendidikan anak di dalam penjara, sudah efektifkah pendidikan tersebut? J: Untuk di beberapa Lapas Anak, seperti di Tangerang pendidikan relatif baik, artinya mereka (anak) dikembangkan bakat-bakatnya, seperti seni, musik, menyablon, kerajinan tangan dengan kayu, mereka cukup gembira. Lalu, banyak mendapat kunjungan tamutamu negara, juga mentri bahkan beberapa anak yang sudah waktunya pulang, tidak mau pulang karena sudah terlanjur betah, selain itu takut diterima oleh keluarganya lagi.

T: Sudah sesuaikah UU Perlindungan Anak yang sekarang ketika dihadapkan pada kondisi dan situasi anak yang harus mendekam di penjara?

T: Mengenai fenomena anak yang tidak diterima keluarganya lagi, boleh minta pendapatnya ?

J: Disebutkan di dalam undang-undang bahwa anak-anak yang melakukan tindak kriminal ini disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk anak yang berkonflik dengan hukum ini seharusnya dilakukan yang terbaik untuk anak, yaitu pembinaan, bukannya dicampur dengan kriminal dewasa pada saat menunggu putusan pidana di Rumah Tahanan (Rutan). Lapas yang ada di Indonesia pun baru ada di Tangerang, Kediri, Manado, tapi di daerah lain belum. Biasanya anak yang apakah itu mencuri, mencopet, atau berantem pun dicampur dengan kriminal dewasa. Inilah yang akhirnya merusak mereka. Pemidanaan ini lah yang bertentangan dengan UU Perlindungan Anak.

J: Hal ini perlu dikampanyekan kepada keluarga masing-masing bahwa mereka sampai harus berada di tempat seperti itu, bukan merupakan sesuatu yang harus dinilai negatif. Sebetulnya kami dua atau tiga tahun lalu sudah mengusulkan kepada Kementerian Hukum dan HAM agar mengganti istilah lapas tersebut menjadi kata yang positif, misalnya lembaga pengembangan kreatifitas anak. Sebenarnya mereka yang melakukan tindak kriminal kreatif. Kreatif nyongkel mobil. Cuma kreatifitas itu mengarah kepada yang keliru. Kalau itu dibina, itu akan melahirkan anakanak yang keratif yang positif untuk masa depan bangsa.

T: Kalau bertentangan kenapa tetap ada?

T: Pendidikan apa yang layak untuk keSuara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

52

adaan psikologis anak dalam penjara? J: Pendidikan yang mengarahkan potensi mereka, artinya mereka yang tetap senang bepelajaran sekolah, tetap dilakukan. Lalu pengembangan bakat-bakat mereka dengan suasananya yang lebih nonformal. Jadi, proses belajar tetap sesuai standar kelulusan tapi potensi-potensi yang lain seperti musik, atau seni teater, atau olahraga tetap dikembangkan karena mereka pada dasarnya anak-anak yang berbakat. T: Sudah sejauh mana Kak, peran pemerintah atau Komnas anak, untuk merevisi UU No.3 Tahun 1997? Apakah standar umurnya tidak ingin dinaikkan? J: Dulu kami pernah menghadap Pak Agung Laksono yang waktu itu menjabat sebagai ketua DPR. Waktu itu ada batas waktu, kalau tidak salah waktu itu 2006, ada batas waktu 2007, Indonesia bisa menyesuaikan UU Peradilan Anak ini sesuai Beijing Rules, semua negara harus sesuai dengan peraturan itu. Kami memohon segera ada amandemen UU itu tapi sampai sekarang ketua DPR-nya sudah jadi menteri, hal tersebut belum juga dipenuhi. Inilah, kami menilai orang politik tidak menjadikan masalah ini skala prioritas, mungkin Bank Century jauh lebih penting dan persoalan anak dilupakan. T: Sudah ada wacana pidana alternatif, sejauh mana Komnas anak mewacanakan pidana alternatif dan mempraktikan pada anak yang berkonflik dengan hukum? J: Kami masih mendapat kesulitan. Jadi usaha kami adalah pendekatan kepada pihak kepolisian. Sebagai contoh, misalnya kasus bullying SMA 82 kemarin, korbannya sampai luka parah. Polres Jakarta Selatan bisa saja langsung menahannya namun polisi sempat meminta pandangan Komnas Anak. Dia bilang anak ini bisa ditahan sampai sembilan tahun. Kemudian saya bilang, mohon kasus pidana ini juga dilihat dari segi psikologisnya karena mereka sebagai pelaku kriminal juga sebagai korban dan karena mereka sebelumnya juga sebagai korban bullying yang turun temurun. Akhirnya kami minta Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

ini tidak usah di selesakain di kejaksaan tapi dipertemukan dengan orang tua korban. Kita pertemukan orang tua pelaku dan orang tua korban. Akhirnya, dengan cara baik mereka saling memahami dan memaafkan. T: Masalah apa yang biasanya dihadapi Lapus anak di daerah? J: Biasanya masalah dana karena tidak cukupnya dana pemerintah untuk membangun lapas anak. Makanya waktu itu kami juga mendesak, sebetulnya kalau itu diserahkan kepada anggaran daerah itu saya rasa tetap bisa. Kami mengampanyekan di tiap daerah, bukan hanya provinsi tapi kabupaten kota juga harus ada lembaga perlindungan anak. T: Adakah lembaga yang menjamin anak setelah keluar dari penjara, seperti lembaga pendamping? J: Biasanya yang memegang peran itu Lembaga Sosial Masyarakat dan para relawan yang berdiri paling depan. Komnas Perlindungan Anak ini kan sebenarnya statusnya bukan lembaga negara. Ada lembaga negara yang membawahi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tapi mungkin yang lebih di kenal Komnas anak, karena orang-orangnya memiliki dedikasi untuk itu. T: Bagaimana peran pemerintah dalam hal ini? J: Kurang begitu optimal, itu yang kami krtisi. Bahwa sekarang ini mudah-mudahan dengan adanya pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan ditambah dengan Perlindungan Anak. Mudah-mudahan masalah anak juga mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Oky Sumadi

53

Wawancara

ANIES BASWEDAN: TIGA PROBLEM UTAMA PENDIDIKAN INDONESIA Pendidikan Indonesia memiliki tiga problem utama. Ketiga problem inilah yang harus kita urai lantas menentukan solusinya. Hal itulah yang dikemukakan Anis Baswedan. Berikut petikan wawancaranya

Profil Tokoh Nama Lahir Pendidikan

Kegiatan

ISTIMEWA

T: Sistem pendidikan Indonesia menurut Anda seperti apa? J: Saya cenderung untuk tidak membicarakan mengenai sistem. Rasanya kita berlari mengitari masalah tanpa menyelesaikan masalah. Lebih baik langsung difokuskan saja, apa problem utama dalam dunia pendidikan Indonesia. T: Menurut Anda, apa saja problem utama pendidikan di Indonesia?

: Anies Baswedan Ph.D. : Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969 : - Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (S1, 1995) - Master Bidang International Security and Economic Policy, Universitas Maryland, College Park : Rektor Universitas Paramadina

J: Kita harus melihat bahwa fokus pendidikan itu terutama mulanya dari anak-anak usia belia sampai mereka dewasa. Menurut saya, penting untuk membicarakan orang tua. Orang tua seringkali terlewatkan dalam perhatian pendidikan. Kita sering memandang bahwa orang tua itu tidak perlu dipersiapkan. Yang perlu dipersiapkan adalah guru, lembaga sekolah dan lain-lain, padahal ketika seorang anak itu dikirim ke sekolah pondasinya dari mana? Dari keluarga kan. Keluarganya mengalami tekanan ekonomi, tidak bisa memberi perhatian, apalagi yang kerjanya fulltime. Jadi, kita harus memberikan perhatian pada pendidikan orang tua untuk mendidik anak. T: Kurangnya perhatian orang tua kepada anak karena kesibukan kecenderungannya terjadi di perkotaan, lantas bagaimana dengan pedesaan? J: Apalagi yang di daerah-daerah. Bayangkan, kebanyakan orang tua lebih nyaman anaknya nonton TV berjam-jam sehari daripada anak-anaknya lariSuara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

54

lari di luar rumah, kotor, berantem. Enak kayak gitu, nggak repot orang tua. Now tell me, pendidikan macam apa yang anak ini dapatkan? Mana yang lebih baik? Anak yang nonton TV terus atau yang bermain di sawah? Tentu yang bermain di sawah karena mereka lebih bisa lebih banyak berinteraksi dengan sekitar dan belajar. Perubahan teknologi yang begitu cepat, tidak sama dengan zaman dahulu. Ketika ibu itu jadi anak-anak, tidak banyak televisi, handphone, radio, juga internet. Jadi orang tua kurang pengalaman untuk menghadapi anak-anak dengan teknologi semacam itu. Anak lebih dibiarin main video game daripada main di luar yang kotor-kotor. Jadi apa masalah itu hanya terjadi di perkotaan saja? Tidak. Parenting itu tidak mengenal urban, ruang, industri, kultur. Parenting across all border. Kita tidak menyadari pentingnya parenting sebelumnya. Untuk itu kita harus memberi perhatian pada parenting education. T: Lantas, apalagi yang menjadi problem dalam pendidikan kita Pak? J: Siapa ujung tombak dalam mendidik anak-anak bangsa ini? Tentu saja institusi sekolah. Siapa yang memimpin sekolah? kepala sekolah. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki kualitas kepala sekolah. Studi membuktikan, kepala sekolah yang baik, dengan faktor lain dipegang konstan (murid, guru), kinerjanya naik 20%. Leadership penting sekali. Apalagi ini institusi kecil setingkat sekolahan; SD, SMP, SMA. Mereka perlu good leader yang menginspirasi semua elemen yang ada di sekolah. T: Seberapa penting sosok kepala sekolah dalam suatu sekolah? J: Kehadiran seorang pemimpin yang baik di sebuah sekolah membuat sekolah menjadi tempat belajar yang baik karena dikelola dengan baik. Sekolah yang baik kebanyakan kepala sekolahnya baik juga. Kepala sekolah harus dibekali untuk menjadi pemimpin. Kecilnya ruang lingkup yang harus dipimpin oleh Kepala Sekolah sustru membuat hal itu menjadi sulit. Kenapa? Karena saat memimpin Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

di lingkup kecil, close contact. If you good, you good. If you bad, you bad. Jika anda memimpin ribuan orang, anda akan punya jarak. Anda mau ngapain aja bisa disembunyikan dari anggota yang bawah. Perbaiki track karir guru. Kebanyakan kepala sekolah itu guru yang baik, kemudian naik jadi kepala sekolah. Anak didik jadi kehilangan guru yang bagus. Kemampuan administratif dengan pengajaran harus dipisahkan. Pengelola itu ada karirnya. Pengajar juga ada. Kalau saya jadi pengajar baik tidak harus jadi kepala sekolah.Namun tetap harus mendapat penghargaan, berupa kenaikan gaji, naik pangkat, dan sebagainya. Kepala sekolah yang baik lantas dijadikan penilik. Padahal penilik kerjanya hanya keliling-keliling ke sekolah. Jadi kita perlu perbaiki track ini. T: Bagaimana dengan sosok guru dalam sekolahan? J: Kita harus memperbaiki kesejahteraan guru. Selama ini guru disuruh meningkatkan prestasinya, baru dikasih reward. Does it work? Harusnya kasih insentif (reward) dulu lalu kemudian diberi kewajibanya. Jadi rewardnya ada peningkatan kesejahteraan ada, baru pengembangan kapasitasnya, standar-standarnya. Klo dibalik, mana ada yang sanggup. T: Bagaimana bentuk reward untuk guru yang ideal? J: Kecukupan gaji untuk hidup satu bulan, agar guru tidak perlu cari kerja sampingan di luar untuk menutupi kekurangannya. Guru harus mendapat benefit langsung dari pendidikan, misal; pendidikan gratis untuk anak guru. Anak guru dijamin untuk mendapat pendidikan, dikasih pagu, dan digratiskan. Selama ini guru sendiri bingung bagaimana pendidikan anaknya sendiri nantinya. Selama ini kita kurang peduli dengan guru. Akibatnya orang jarang sekali ada yang mempesiapkan dirinya untuk menjadi guru. The bright mind is not coming to educate!

Adi Pratama

55

Satu buku sejuta ilmu

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

56

D

i bawah bayangan kuil-kuil yang berpendar, dia berangan kelak fajar dapat terkejar sebelum habis kala dalam larung Dia teringat dongeng selalu terlantun Dari orang-orang berjas warna-warni dengan tinju terkepal gempal Tentang tinta hitam berjerambai pada perkamen tak lagi putih Dibiarkan meniti jaman hingga tertatih Ya, dia Bocah dengan hidung masih basah Tak tahu bertitah, apalagi berkisah Sebab tak seorang peduli Sebab tak tahu lagi mimpi Selain hanya mandi caci-maki �Salah apa?� tanya mimik bodoh Salahnya tak bisa menjelujur kata untuk kisahmu Untuk diadukan agar tak selamanya mengaduh Salahnya tak bisa menelusur kata untuk tahu Ada tangan-tangan emas mencari-cari tanganmu �Salah siapa?� Salahnya, dia terbaring dalam larung sebelum rekah kemuning

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

57

Teks : Happy Indah Nurliita Foto : Putri A

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

58

Riset

MAU DIBAWA KE MANA PENDIDIKAN INDONESIA?

M

enjadi bangsa yang maju dan dihargai oleh bangsabangsa lain tentu merupakan harapan yang ingin dicapai oleh seluruh negara di dunia.Salah satu faktor yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan. Melalui pendidikan akan tercipta generasi penerus bangsa. Bicara mengenai pendidikan seakan tiada habisnya Pemerintah begitu gencar melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berbagai pembenahan pun dilakukan, mulai dari penyesuaian kurikulum, fasilitas penunjang, tenaga pengajar, hingga pembiayaan. Salah satu masalah yang harus diperhatikan pemerintah adalah mengenai pemerataan pendidikan di seluruh daerah. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, baik dari sisi fasilitas penunjang, tenaga pengajar, dan yang lainnya. Sebaliknya kondisi sekolah-sekolah di kota besar pada umumnya sudah cukup memadai. Kesenjagan inilah yang harus segera dihapuskan. Tentunya dibutuhkan keseriusan dari seluruh pihak yang terkait untuk menciptakan pendidikan Indonesia yang berkualitas. Pada 24-28 April 2010, Divisi Riset Pers Suara Mahasiswa Universitas Indonesia melakukan survey terhadap 619 responden yang merupakan mahasiswa dari

berbagai perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia. Namun sekitar 70% responden merupakan mahasiswa Universitas Indonesia yang tersebar di 12 fakultas. survei ini merupakan jajak pendapat mengenai pendidikan di sekolah-sekolah negeri yang ada di Indonesia. Dari hasil survei ini, sebanyak 46% responden mengatakan bahwa kondisi bangunan atau gedung sekolah di Indonesia sudah cukup baik, 39% responden mengatakan kurang baik, 7% mengatakan tidak baik. Sedangkan yang mengatakan baik dan sangat baik, masingmasing 5% dan 3%. Kami juga menanyakan penilaian responden tentang kondisi perpustakaan-perpustakaan yang ada di sekolah. Hasil survei menunjukkan bahwa hampir setengah dari responden, atau 49 % mengatakan bahwa kondisi fisik perpustakaan masih kurang baik. Hanya 28% yang mengatakan cukup baik. Sedangkan sisanya yang mengatakan tidak baik dan baik, masing-masing 18% dan 4%, bahkan hanya 1% dari responden yang mengatakan sangat baik. Selain perpustakaan, salah satu fasilitas penunjang pendidikan yang dibutuhkann di sekolah adalah laboratorium. Untuk itu kami juga menanyakan kondisi laboratorium yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia. Lebih dari setengah responden menyatakan kondisi laboratorium di sekolah-

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

sekolah masih kurang baik. Bahkan ada 20% responden yang mengatakan tidak baik. Sedangkan yang mengatakan baik hanya 2%. Ketersediaan laboratorium komputer dan teknologi informasi di sekolah juga masih sangat minim. Untuk melengkapi laboratorium komputer juga dibutuhkan akses internet agar mempermudah siswa dalam mencari informasi. Namun 41% responden mengatakan ketersediaan internet di sekolah masih kurang baik sedangkan yang mengatakan baik dan sangat baik masing-masing 8% dan 2%. Guru merupakan ujung tombak dalam perjuangan pendidikan di Indonesia sehingga untuk menghasilkan guru-guru yang berkompeten dalam mengajar harus didukung dengan peningkatan kesejahteraan dan apresiasi. Dari survey yang kami lakukan 57% responden mengatakan tingkat pendidikan guru sudah cukup baik, 17% mengatakan baik, dan 2% sangat baik, sedangkan yang mengatakan kurang baik dan tidak baik masing-masing 21% dan 3%. Selain tingkat pendidikan, penilaian juga dilakukan terhadap tingkat kesejahteraan guru. Mayoritas responden mengatakan tingkat kesejahteraan guru cukup baik dan kurang baik, masingmasing 39% dan 30%. Hanya 3% responden yang mengatakan bahwa tingkat kesejahateraan guru saat ini sangat baik. Kemudian kami juga menanyakan pendapat

59

responden tentang biaya pendidikan. Saat ini biaya pendidikan memang cenderung lebih terjangkau di banding tahun-tahun sebelumnya. Program pengadaan dana BOS dan sekolah gratis bagi beberapa sekolah memang sudah dapat dirasakan oleh sebagian sekolah di Indonesia. Namun, tidak bisa dijamin apakah dengan adanya sekolah gratis lantas tidak ada pungutan biaya apapun di sekolah tersebut. Penggunaan dana BOS dari pemerintah juga perlu diperhatikan dengan baik agar tepat sasaran. Dari survei yang kami lakukan 34% responden mengatakan bahwa biaya pendidikan saat ini sudah cukup baik atau terjangkau. 31% mengatakan kurang baik, sisanya mengatakan tidak baik, baik, dan sangat baik, masingmasing 18%, 12%, dan 5%. Bagi beberapa sekolah di tingkat SMP dan seluruh sekolah tingkat SMTA biaya pendidikan masih ditanggung oleh siswa yang bersangkutan. Tentu hal ini masih menjadi kesulitan bagi beberapa keluarga yang ingin menyekolahkan anaknya, khususnya bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Bagi masyarakat kelompok ekonomi yang baik mungkin tidak ada masalah sehingga pemerintah juga perlu memukirkan solusi untuk masalah ini. Beasiswa bagi siswa yang kurang mampu sangat dibutuhkan untuk melanjutkan studi mereka. Sekitar 38% responden mengatakan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu belum berjalan dengan baik. Hanya 9% responden yang mengatakan pelaksanaan program beasiswa ini sudah berjalan dengan baik. Realisasi 20% anggaran pendidikan yang dilakukan pemerintah juga kami tanyakan dalam survey ini, hasilnya kebanyakan dari

responden, atau 42% responden mengatakan realisasi anggaran pendidikan ini masih kurang baik bahkan 25% mengatakan tidak baik. Hal lain yang tidak kalah penting untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia adalah kurikulum. Proses belajar-mengajar, materi pembelajaran dan sistem pembelajaran yang dilakukan di sekolah mengacu pada kurikulum yang sudah ditetapkan sehingga aspek kurikulum ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Setelah dilaksanakannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), saat ini kebanyakan sekolah sudah merubah kurikulumnya dan mulai beralih ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Perubahan

kurikulum ini tentunya diharapkan dapat menciptakan siswa-siswa yang lebih pintar dan mandiri. Namun bagaimana pendapat responden dari kalangan mahasiswa tentang pelaksanaan kurikulum pendidikan di Indonesia? 40% mengatakan sudah cukup baik, 36% mengatakan kurang baik, 15% tidak baik, sedangkan sisanya baik dan sangat baik masing-masing 8% dan 1%. Kemudian sistem evaluasi pendidikan yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih terus menjadi kontroversi. Pemerintah masih meyakini Ujian Nasional (UN) masih menjadi sistem evaluasi yang paling efektif. Namun bagi beberapa kalangan UN justru dirasa tidak adil karena penyetaraan standar kelulusan yang disamakan

Pemerintah gencar melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berbagai pembenahan dilakukan, dari penyesuaian kurikulum, fasilitas penunjang, tenaga pengajar, hingga pembiayaan. Belakangan pemerintahpun mulai merealisasikan janjinya untuk dapat memenuhi 20% anggaran pendidikan.

Tingkat k epuasan masyarakat atas realisasi 20 % anggaran untuk pendidikan

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

60 untuk setiap siswa di seluruh Indonesia sedangkan fasilitas dan layanan pendidikan yang diberikan berbeda-beda setiap daerah. Untuk itu kami juga menanyakan pendapat mahasiswa yang menjadi responden dalam survei ini tentang sistem evaluasi yang berlaku. 41% responden mengatakan sistem evaluasi yang ada sudah cukup baik dan 39% mengatakan kurang baik. Siswa yang berkebutuhan khusus juga harus menjadi perhatian bersama. Pada pasal 31 UUD 1945 dengan jelas dikatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Tidak ada diskriminasi berdasarkan apapun. Dari survey yang

Riset kami lakukan, 38% responden mengatakan bahwa keramahan pendidikan terhadap siswa berkebutuhan khusus masih kurang baik, hanya 32% yang mengatakan cukup baik. Pemerataan pendidikan di setiap wilayah di Indonesia juga merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kesenjangan pendidikan di kota dan desa saat ini cukup dirasakan. Hal ini harus segera ditangani agar anakanak Indonesia mempunyai daya saing yang sama dari setiap daerah. 44% responden mengatakan bahwa pemerataan pendidikan masih baik. Bahkan 36% mengatakan tidak baik, hanya 16% yang mengatakan cukup baik, sedangkan yang

Suara Mahasiswa Edisi 26/XV/2010 26/XVII/2010

mengatakan baik dan sangat baik masing-masing 3% dan 1%. Dari hasil survey, secara umum responden masih belum puas dengan kondisi pendidikan saat ini. Harapan besar akan masa depan pendidikan tentu menjadi impian bersama. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik dari setiap pihak-pihak yang terkait untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas sehingga dapat menciptakan generasi yang handal. Dengan demikian Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Roy Nababan

61

Suara SuaraMahasiswa MahasiswaEdisi Edisi26/XVII/2010 26/XV/2010

62

Kampus

ILUSTRASI: GALUH

UI “Aman” Pascapencabutan BHP Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang dianggap bertolak belakang dengan semboyan “akses merata terhadap pendidikan” akhirnya dicabut. Mahasiswa berkali-kali turun ke jalan menentang implementasi UU Nomor 9 Tahun 2009 itu. Perjuangan sebagian besar mahasiswa di seluruh Indonesia, khususnya mahasiswa Universitas Indonesia (UI), untuk mencabut UU tersebut akhirnya terbayar pada 31 Maret lalu. Namun, nampaknya pencabutan itu tak banyak berpengaruh pada UI.

S

ebelum UU BHP dicabut, upaya pemerintah untuk mengadakan legalisasi privatisasi dan komersialisasi pendidikan telah berimplikasi pada

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

kebijakan-kebijakan UI. World class university itu menetapkan serangkaian kebijakan baru yang harus dibayar masyarakat demi meningkatkan biaya pembelajaran. Setelah UU BHP

63

dicabut, pertanyaan yang kemudian muncul adalah kelanjutan dari kebijakan yang telanjur diberlakukan. Sikap UI sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) yang status hukum pengelolaan pendidikannya tengah vakum pascapencabutan UU BHP juga dipertanyakan. Pihak rektorat yang diwakili Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Muhammad Anis punya jawaban yang pasti soal ”mau dibawa ke mana UI pasca pencabutan BHP”. Ketika diwawancarai, Muhammad Anis mengungkapkan, terdapat langkah-langkah yang sudah dilakukan UI untuk menghadapi implementasi UU yang telah dicabut itu. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci tentang hal-hal yang sudah dipersiapkan tersebut. Soal sentralisasi yang tengah marak diselenggarakan kampus saat ini, ia berulang kali membantah bahwa itu ada hubungannya dengan BHP. An is menyebutkan bahwa sentralisasi yang tengah dirisaukan civitas academica UI saat ini merupakan amanat dari Renstra UI (Rencana Strategis UI 2007-2012 -red). Selain itu, sentralisasi tak ada sangkut pautnya dengan persiapan UI menuju BHP. Menurutnya, kekhawatiran yang muncul itu merupakan hal yang wajar. “Itu masalah waktu saja. Semua orang pasti kaget jika dihadapkan pada sesuatu yang baru”, ujarnya. Muhammad Anis mengatakan, pihak universitas telah memikirkan langkah-langkah yang bisa UI lakukan untuk menjaga kepentingannya seandainya harus kembali menjadi PTN. Ia menjelaskan, alternatif yang paling mungkin dilakukan UI adalah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU). Pada prinsipnya, BLU sejalan dengan otonomi kampus yang diharapkan UI. Dengan pilihannya sebagai PTN BLU, universitas dapat mengelola keuangan sendiri tetapi manajemennya tetap PTN. Tadinya BLU merupakan status yang diperuntukkan bagi PT non-BHMN (sebelum

UU BHP diberlakukan status UI adalah BHMN -red). PT diharapkan akan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan menjadi BLU. Sejak UU BHP dicabut, UI memiliki dua pilihan, yakni kembali menjadi PTN murni atau Badan Layanan Umum (BLU). Kedua pilihan tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Pilihan pertama dapat dikatakan mengharuskan pemerintah “memenuhi setiap kebutuhan” PTN karena sumber pendanaan sepenuhnya berasal dari pemerintah yang diambil dari APBN (UU No.2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas pasal 36). Sementara itu, BLU menjadikan dana dari pemerintah sebagai “sumber tambahan” saja karena PTN diizinkan mencari uang dari sumber-sumber pendanaan lainnya (pasal 14 dan 22). Sumber-sumber pendanaan itu bisa didapat dari hasil jasa layanan, hibah, invetasi jangka panjang atas izin pemerintah, penjualan inventaris dan sebagainya. Ketentuan yang ada dalam pasal-pasal itu membuat beban anggaran untuk kebutuhan PTN berpindah dari ‘bahu’ pemerintah ke pihak universitas. Bagi Anis, inilah yang memicu universitas memikirkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Dari sini bisa dilihat bahwa jargon ‘otonomi kampus’ lebih dekat kepada BLU ketimbang PTN. Meskipun demikian, masih menurut Muhammad Anis, sejatinya semangat BLU adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik bukan untuk mencari keuntungan. Pada kenyataannya, peningkatan kinerja pelayanan publik pastilah membutuhkan dana. Ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap perguruan tinggi negeri dapat disiasati PT tersebut dengan ketentuan yang ada di dalam BLU itu. BLU memang bukan sebuah status hukum layaknya PTN atau BHMN, melainkan pilihan sistem pengelolaan keuangan yang diberikan pemerintah. Dengan begitu, menurut Anis, sah hukumnya bagi PT untuk Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

64

Kampus

memanfaatkan pilihan yang telah diberikan. Juga, wajar jika pilihannya lebih menguntungkan. UI Tetap Butuh Otonomi Muhammad Anis mengatakan, jika demikian adanya, UI jelas memilih BLU ketimbang PTN murni. Alasannya, UI tak ingin merasakan corak birokratis yang pernah dialaminya beberapa tahun silam. Keharusan untuk melaporkan hal hingga sekecilkecilnya kepada pemerintah menghambat pergerakan UI ke arah yang lebih maju lagi. “Semua kegiatan akan terhambat. Ibaratnya mau membeli kursi saja bahkan kita harus melapor kepada pemerintah,” ujar pria kelahiran Jakarta 59 tahun silam ini. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ini menambahkan, kemandirian yang sempat diberikan kemarin (sebelum UU BHP dicabut. red) jelas membawa implikasi baik pada UI. Misalnya, peringkat UI di dunia naik, lulusan UI yang diterima di berbagai perusahaan juga terus meningkat jumlahnya, dosen memiliki motivasi kuat untuk lebih banyak menghabiskan waktunya di kampus, dan sebagainya. Anis mengkhawatirkan arah UI jika harus kembali ke PTN murni lagi, ‘berjibaku’ dengan birokrasi yang jauh dari efektif. “Tapi kita ngikut yang atas (pemerintah -red) saja. Kita ini hanya mematuhi apa yang diperintahkan,” ujar Anis menegaskan. Muhammad Anis menjelaskan, UI telah merundingkan nasib PTN pasca pencabutan BHP dengan berbagai pakar dan birokrat kampus lainnya. Hasil dari perundingan itu telah disarankan kepada pemerintah. Akan tetapi, jawaban yang selalu muncul adalah “akan dipertimbangkan”. Pihak UI, lanjut Anis, tidak berdiam diri dengan ketidakjelasan status yang sekarang diemban. Berbagai usaha telah dilakukan. ”Sekarang terserah pemerintah,” Anis berkata pasrah. Meski demikian, tak dapat dipungkiri sebagian besar masyarakat masih ‘enggan’ Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

dengan otonomi kampus karena usaha PTN untuk menghimpun dana dari masyarakat sering kali dipandang negatif. Menurutnya, hal itu kemungkinan karena tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas yang nyata. Salah satu dosen yang tidak ingin disebutkan namanya mengemukakan, sebenarnya mahasiswa selama ini salah mengerti. Mereka juga sebenarnya dieksploitasi oleh isu “komerisialisasi pendidikan”. “Pada kenyataanya, BHP yang tidak jadi dilaksanakan itu akan membawa tantangan dalam artian positif bagi setiap orang yang tergabung dalam perguruan tinggi tertentu,“ ujar dosen yang sehari-hari mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) ini. Menurutnya, dosen akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas dirinya karena adanya syarat-syarat tertentu yang ditentukan bagi profesi tersebut, dari hanya menjadi pengajar hingga guru besar. Dosen dipastikan kariernya dapat meningkat jika kualitas dirinya juga terus ditingkatkan. Syarat-syarat yang ditetapkan, antara lain harus menghasilkan sejumlah terbitan dalam kurun waktu tertentu dan harus mengajar minimal sekian Sistem Kredit Semester (SKS) tiap semesternya. Dari situ, dosen akan memiliki motivasi kuat karena bila ia berkualitas juga bekerja keras, penghargaan yang akan diterimanya sangat setimpal. Sekarang ini, banyak dosen yang menganggap profesinya sebagai sampingan saja. Mereka lebih fokus pada pekerjaan di luar kampus karena lebih menjanjikan. Selain itu, menurut dia, reward and punishment dapat berimplikasi tak hanya pada dosen, tetapi juga karyawan (tentunya dengan ketentuan yang berbeda). Reward and punishment ini sangat erat kaitannya dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh UI. Lebih dari itu, BHP dinilai mampu mencegah timbulnya universitas-universitas swasta “nakal” yang mengaku sebagai yayasan sehingga mereka terhindar dari pajak. Men-

65

urut dosen yang pro-BHP ini, hal tersebut timalkan perannya. “Ketika BHP ini tetap berusaha dihindari dengan pembuatan UU dipertahankan, berarti pemerintah telah BHP. Namun, inilah titik permasalahan yang berani mengabaikan amanat UUD,” ujar tidak dapat diterima sebagian besar praktisi Darmaningtyas. pendidikan yang menentang UU BHP, teruMenurutnya, pasal 31 UUD 45 dengan tama mereka yang bergerak di pendidikan tegas mengamanatkan, pendidikan itu merutinggi. UU BHP, lanjut dosen itu, merupakan pakan hak warga yang harus dipenuhi oleh sebuah undang-undang yang harus diimplenegara. “Sedangkan yang akan menentukan mentasikan pada seluruh sasarannya, termamasuk tidaknya seseorang menjadi mahasissuk perguruan tinggi. “Dengan demikian, ter- wa di BHP adalah uang,” ujar pria kelahiran lihat jelas bahwa tadinya (sebelum UU BHP Gunung Kidul, Yogyakarta ini. -red) dicabut, ada upaya pemerintah untuk Darmaningtyas selanjutnya menilai benmenyamakan tuk otonomi seperti universitas seapapun itu tidak baik kelas UI dengan dipertahankan. Jika Meski demikian, universitas lainselama ini pemerintah tak dapat dipungkiri sebagian nya. Sekarang, selalu menjadikan kebesar masyarakat masih ‘enggan’ ketika UU BHP terbatasan dana sebagai dengan otonomi kampus karena sudah dicabut, alasan untuk mengujelas membawa rangi peran sertanya usaha PTN untuk menghimpun kegembiraan dalam penyelenggaraan dana dari masyarakat sering kali pada orangpendidikan, ia justru dipandang negatif. Menurutnya, orang yang tidak berpendapat sebaliknya. hal itu kemungkinan karena tidak (”memikirkan “Soal dana mestinya dibarengi dengan peningkatan nasib universitas urusan Departemen kualitas yang nyata. sendiri,”) ungKeuangan (pemerintah. kap dosen FISIP red), jangan kita yang Dr.Ir. Muhammad Anis, M.Met UI ini. jadi memikirkan dana Lebih jauh pendidikan kita senlagi, ia mendiri,” tutur pria asli Jawa gungkapkan, berdasarkan data di lapangan, ini bersemangat. student unit cost (SUC) mahasiswa UI tidak Lain halnya dengan Imaduddin (Ketua akan pernah bisa disamakan dengan univerBEM UI). Dalam wawancaranya dengan sitas lainnya, apalagi universitas kecil dan Suara Mahasiswa UI, ia dengan tegas mengeswasta di Indonesia. “UI membutuhkan biaya mukakan, otonomi harus ada. Dengan catayang lebih besar untuk meningkatkan mutu tan, otonomi tersebut memerlukan pengadibandingkan dengan universitas lain di Inwasan baik dari pemerintah maupun internal donesia” tambah dosen tersebut. UI sendiri. “Nantinya UI juga harus bekerja Di sisi lain, beberapa praktisi pendidikan sama dengan stakeholders yang ada di internal seperti Darmaningtyas memiliki pendapat UI,” ujar Imad menambahkan. berbeda terkait kebutuhan akan otonomi kampus. Menurut pegiat koalisi anti-UU Aisyah Ilyas BHP itu, pada dasarnya rekomendasi yang diberikan para penentang BHP secara umum “mengharuskan” pemerintah memiliki paradigma bahwa mereka harus terus mengopSuara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

66

Kesehatan

RISIKO DI BALIK KERAMAHAN SANG KOMPUTER JINJING

VIDI./SUMA

Terkadang kita tidak menyadari posisi yang baik dalam mengunakan laptop

Pergeseran kebutuhan komputer diimbangi dengan sifat dinamis, rendahnya kisaran harga, dan feature menarik komputer jinjing (laptop). Tak ayal preferensi penggunaannya kian hari kian meningkat dibandingkan personal computer (PC). Kurangnya kesadaran pada prosedur penggunaan menjembatani munculnya keluhan.

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

K

omputer jinjing atau akrab disebut laptop semakin lekat dalam kehidupan sehari-hari. Tren penggunaannya semakin meningkat, terutama di kalangan mahasiswa. Beragam kelebihan yang dimilikinya menjadi alasan preferensi penggunaan laptop dibanding PC (Personal Computer). Vinne misalnya, mahasiswa FKM UI 2008 ini lebih memilih laptop dibandingkan PC karena sifatnya yang praktis, fleksibel, dan mudah dibawa. Senada dengan Vinne, Paulus, mahasiswa Teknik Industri 2008

67

menambahkan “ kalo komputer (PC-red) makan listrik lebih banyak”. Tak sebanding dengan lonjakan kebutuhan yang ada, informasi penggunaan laptop yang benar kurang mendukung. Tak jarang, keluhan-keluhan akibat penggunaan laptop sering dirasakan penggunanya. Andini, mahasiswa Administrasi Negara 2007, mengaku lehernya sering pegal saat menggunakan laptop dalam jangka waktu yang lama. Hal serupa dirasakan oleh Putri Wulandari, “Punggung dan tengkuk gue suka sakit kalo abis make laptop”, ujar mahasiswi FKM 2007 ini. Laptop memang dapat menyebabkan berbagai macam keluhan, seperti pada mata, pergelangan tangan, dan leher. Menurut Meily L. Kusumawidjaja, staf pengajar penyakit akibat kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) UI, efek kesehatan akibat laptop paling banyak dirasakan di bagian leher dan punggung. “Keluhan VIDI/SUMA yang khas laptop terutama terjadi pada bagian leher,” ujarnya. Selain itu, menurut Meily, laptop juga dapat membahayakan organ reproduksi pria. Jika penggunaan laptop dipangku, panas yang dihasilkan dapat meradiasi testis sehingga akan berdampak pada sperma yang dihasilkan. Pergeseran Kebutuhan, Awal Masalah Penggunaan Laptop Hadirnya beragam masalah dalam penggunaan laptop bermula dari adanya pergeseran kebutuhan. Saat ini, penggunaan laptop tak lagi diperuntukkan bagi pekerjaan-

pekerjaan bersifat dinamis. Namun kapasitas penggunaan laptop telah setara dengan PC. “Laptop itu pada awalnya dirancang untuk mendukung aktivitas-aktivitas yang bersifat mobile. Akan tetapi, saat ini fungsinya telah berubah menjadi seperti PC,” ujar Hendra, staf pengajar K3 UI. Dosen Spesialis Hygiene Industri ini meyakini bahwa laptop merupakan suatu kebutuhan mahasiswa. Persoalan muncul dengan begitu tingginya frekuensi serta animo mahasiswa dalam penggunaan laptop yang tidak diimbangi dengan prosedur penggunaan yang tepat. Hendra sendiri pernah melakukan penelitian terkait penggunaan laptop dalam lingkup mahasiswa FKM UI. Dalam penelitiannya diperoleh tiga masalah. Masalah pertama terkait dengan kurangnya kesadaran mahasiswa akan pentingnya pemahaman risiko kesehatan yang dapat dialami sebagai konsekuensi dari penggunaan laptop. “Lebih dari 80% mahasiswa tidak mengerti apa saja keluhan kesehatan yang mungkin terjadi,” ujarnya. Masalah selanjutnya ialah mahasiswa tidak mengerti prosedur penggunaan laptop yang benar. Sebanyak “98% lebih (mahasiswa-red) memiliki risiko dan risiko itu muncul karena cara penggunaannya yang salah,” ungkap Hendra. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh fungsinya yang telah bergeser menjadi PC. “Kalau pakai PC, paling tidak postur untuk bekerja bisa menjadi ideal karena pada PC, keyboard, layar, dan mouse-nya terpisah,” imbuhnya. Dengan demikian, komponen alat dapat menunjang pengguna agar bisa berada dalam posisi yang ideal. Sementara itu, berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa dalam memilih tipe laptop, tidak satu pun mahasiswa yang memperhatikan aspek kesehatan. Menurut Hendra, mahasiswa lebih mempertimbangkan spesifikasi, harga dan model. Tak jarang mahasiswa memilih tipe laptop berukuran mini untuk frekuensi dan intensitas penggunaan yang hampir sama dengan PC. Fika Humairoh misalnya, mahasiswa Psikologi 2008 ini hampir setiap hari

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

68

Kesehatan

mengunakan laptop dengan jangka waktu 2-5 jam setiap hari. “Tiada hari tanpa buka laptop” ujarnya. Namun ia lebih memilih tipe laptop dengan layar berukuran 10 inci dengan alasan agar lebih mudah dan ringan membawanya. Untuk itu menurut Hendra, meminimalisasi dari postur kerja yang janggal sangat dibutuhkan. “Kita perlu kerja dalam waktu yang lama, lebih jauh lagi kita memilih laptop, maka tak ada cara selain meminimalkan postur kerja yang janggal,” ujarnya. Sebagai contoh, posisi laptop hendaknya sejajar sehingga sudut bukaan lengan tidak terlalu lebar dan posisi kepala menjadi rileks untuk mengurangi rasa pegal. Kemudian jarak laptop juga tidak boleh terlalu dekat untuk mengurangi efek radiasi. Meily menambahkan bahwa stretching penting untuk dilaksanakan di sela-sela penggunaan laptop, walau tubuh sudah berada dalam posisi yang ideal. Stretching kurang lebih selama 10 menit setiap satu jam membuat tubuh tetap dinamis dan mengurangi pegalpegal yang sering dialami pengguna laptop. “Yang penting memang harus stretching, terutama bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi.”

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

Ergonomi, Bukan Masalah Baru Timbulnya masalah terkait penggunaan laptop dalam ilmu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) termasuk dalam ruang lingkup ergonomi. Menurut Chandra Satrya, spesialis Ergonomi dan juga staf pengajar K3 UI menjelaskan bahwa NAISHA/SUMA konsep ergonomi adalah membuat segala sesuatu sesuai dengan karakteristik manusia, baik karakteristik fisik, ataupun karakter mental. Kesesuaian ini juga dapat berasal dari desain kerja, dimana pekerjaan dilangsungkan. Untuk masalah laptop, menurut Chandra, tempat kerjanya berganti-ganti karena sifatnya yang mobile. Langkah mendesain tempat kerja yang sesuai pun sulit dilakukan. Hal ini membuat penggunalah yang harus aktif dalam penggunaan laptop yang benar. Menurut Chandra, pada dasarnya alat itu dibuat sesuai tujuannya. PC dirancang untuk pekerjaan berat sementara laptop beragam, ada yang untuk bekerja temporer atau pun ringan. Oleh karenanya, ergonomi tidaknya tergantung kepada tugas yang dikerjakan. “Jangan menggunakan laptop kecil 10 inch untuk mengerjakan pekerjaan berat,” ungkapnya. Untuk itu, Chandra memiliki tips tersendiri dalam penggunaan laptop, “Pertama, tetapkan dulu penggunaannya, untuk mengerjakan apa, selanjutnya cari spesifikasi yang cocok dengan harga. Setelah membeli, pahami prosedur penggunaannya, dan taati prosedur itu.” Nilam Winanda

69

ISTIMEWA

Tips Bekerja Menggunakan Laptop 1. Atur waktu kerja menggunakan laptop sebaik-baiknya, maksimal 2 jam per hari. Penggunaan laptop dalam jangka waktu yang terlalu lama tidak direkomendasikan. 2. Gunakan laptop dengan layar berukuran sedang, tidak terlalu lebar atau kecil (12 - 14 inchi). 3. Tampilan layar baik (semua objek pada layar mudah terlihat dan jelas). Atur kontras, brightness, dan ukuran desktop. 4. Letakkan laptop pada posisi dan kemiringan yang benar. 5. Usahakan agar postur tubuh berada pada posisi rileks, termasuk badan, lengan, leher, bahu, kepala (pandangan mata), dan kaki. 6. Selingi dengan istirahat singkat di sela-sela penggunaan. Istirahat selama kurang lebih 20 detik setiap 20 menit kerja sambil melihat ke arah yang jauh untuk mengistirahatkan mata. 7. Bila bekerja dengan laptop dalam jangka waktu yang lama, sebaiknya gunakan beberapa fasilitas tambahan (keyboard eksternal, mouse, laptop support, dll) serta tempat kerja (meja, kursi, arm support, dll) yang ergonomis. 8. Saat membawa laptop a. Sebaiknya membeli laptop yang ringan. b. Mengurangi berat di tas dengan tidak membawa barang-barang yang tidak perlu, seperti driver, kemasan baterai dan kabel. c. Membawa laptop dengan tas yang dilengkapi roda atau ransel khusus yang mempunyai tali bahu yang lebar, empuk, dan dilengkapi ikatan pinggang/pinggul yang kokoh. d. Jika menggunakan tas komputer jinjing, lakukan pemindahan yang sering antara bahu kanan dan kiri. (Sumber : Hendra, S.KM, MKKK - staff pengajar K3 UI) Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

70

CatatanPerjalanan

Jangan Takut Bermimpi dan Teruslah Berbuat

DOK.PRIBADI

P

ergi ke kancah internasional untuk mewakili Indonesia adalah sebuah mimpi besar saya. Saya percaya, hal tersebut akan membawa berbagai kesempatan besar dan tanggung jawab untuk terus mengukir prestasi. Tidak disangka, peluang itu datang justru dari hobi saya. Dua tahun yang lalu, saya membuat blog pribadi untuk mengabadikan peristiwa dan segala opini akan hal-hal yang terjadi pada sekeliling saya sampai sekarang. Tidak ada tujuan khusus, selain belajar menulis dan menyatakan pendapat. Eco Indonesia, sebuah komunitas lingkungan hidup, melirik dan menganggap bahwa blog saya cukup peduli dengan isu lingkungan. Atas dasar tersebut, mereka pun mengundang saya bersama dengan empat orang aktivis lingkungan lainnya untuk bercerita Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

dalam esai sepanjang satu halaman tentang ‘Kenapa Saya Harus Datang ke Kopenhagen?’ Sebagai hadiahnya, akan dipilih dua orang untuk mendapatkan kesempataan emas menjadi observer (pengamat) di konferensi internasional perubahan iklim tahunan ke 15, atau yang disebut Conference of Parties (COP 15) di Kopenhagen, Denmark pada tanggal 7-18 Desember 2009. Satu minggu setelah batas waktu pengiriman, tibalah surat elektronik yang menyatakan bahwa saya terpilih menjadi salah satu dari delegasi Indonesia bersama Linda Chalid, mahasiswa yang juga berasal dari UI. Girang bukan kepalang, saya dan Linda pun langsung mengurus berbagai kelengkapan untuk berangkat ke negeri putri duyung tersebut. Sayangnya, kesempatan

71

dengan datangnya para pimpinan negara dari berbagai dunia, termasuk Pak SBY dan Obama. Saya pun, dengan rasa kecewa, tidak dapat memasuki Bella Center, tempat tujuan awal saya datang ke Kopenhagen. Kesedihan saya terbayarkan dengan mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh Klimaforum, acara pendukung COP 15. Berbagai seminar dan diskusi yang diadakan membahas lingkungan dari berbagai sisi, seperti ekonomi, gender, dan ekologi. Film bertemakan lingkungan, yang bahkan tidak pernah diputar di Indonesia, digelar dan dibagikan VCD gratisnya, seperti “Meet The Truth’”, yang menceritakan fakta-fakta seputar vegetarian dan dampaknya bagi lingkungan dengan gaya yang lucu dan apik. Ada juga film yang diputar dari WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Indonesia, berjudul “Palm Oil in Indonesia”, menceritakan suku di pedalaman Riau, yang terpaksa harus kehilangan tempat tinggalnya karena tergantikan dengan pohonpohon raksasa kelapa sawit. Pohon-pohon kelapa sawit ini, yang menjadikan Indonesia penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, juga menjadikan Indonesia negara terbesar ketiga penghasil gas emisi rumah kaca. Penonton, yang sebagian besar merupakan warga Eropa,

DOK.PRIBADI

yang diberikan di ujung waktu tepat sebelum perhelatan dimulai, justru menjadi batu sandungan kami. Proses untuk pengurusan visa, yang berbarengan dengan masuknya permohonan visa dari berbagai departemen di pemerintahan, membuat prosesnya menjadi berbelit-belit. Banyaknya pemohon membuat kedutaan Denmark mengeluarkan aturan baru untuk pengajuan visa, saya harus menunjukkan bukti otentik dari penyelenggara COP 15 bahwa saya memang merupakan delegasi resmi. Keadaan yang sangat sibuk di Kopenhagen membuat surat saya tidak dapat diproses secara cepat dan berakibat pada penundaan kedatangan saya selama satu minggu dari waktu yang direncanakan. Setiba di Kopenhagen, kami pun langsung mengantri di depan Gedung Bella Center (tempat konferensi perubahan iklim internasional tersebut berlangsung) untuk mendapatkan kartu tanda delegasi. Setelah mengantri selama empat jam di luar gedung, yang bertepatan dengan kali pertama salju turun di musin dingin, keluarlah keputusan bahwa NGO (Non Governmental Organization) yang dapat memasuki Bella Center pada minggu kedua dibatasi dengan jumlah sangat minim, karena waktu tersebut bertepatan

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

CatatanPerjalanan

sangat terkejut mengetahui kenyataan tersebut, mengingat kelapa sawit ini diproduksi atas banyaknya permintaan dari Eropa. Saya juga mengikuti dua hari tur keliling kota Kopenhagen untuk melihat berbagai inovasi teknologi ramah lingkungan yang mereka miliki. Satu yang paling mencolok, dan saya rasa dapat diterapkan di Indonesia, adalah pemanfaatan tenaga matahari. Mekanisme kerjanya adalah menyimpan panas matahari untuk digunakan sebagai pengganti listrik. Dalam musim dingin saat itu misalnya, panas matahari yang disimpan selama musim panas digunakan sebagai pemanas pada musim dingin. Air hujan pun disimpan oleh mereka untuk digunakan sebagai air pembersih toilet flush. Hal lain yang menarik adalah Kopenghagen dulunya memiliki banyak sekali kendaran pribadi, seperti yang ada di Jakarta sekarang ini. Namun berkat kebijakan pemerintah yang tegas, yaitu meninggikan pajak mobil dan izin berkendara, sekarang hanya sedikit sekali mobil yang berada di jalan-jalan di Kopenhagen. Tarif taksi yang sangat mahal pun menjadikan orang-orang memilih naik kendaraan umum, seperti bis dan kereta, bahkan di saat mereka membawa berbagai barang, seperti kereta dorong bayi dan koperkoper yang sangat berat. Saya bisa melihat, fasilitas seperti tempat duduk dan suasana yang nyaman, disertai dengan ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan, yang membuat penduduk Kopenhagen jatuh hati dan setia menggunakan transportasi publik mereka. Saya sangat terkejut, melihat betapa tepatnya (bahkan sampai ke hitungan menit), waktu keberangkatan bis yang saya tumpangi. Ketika salju turun sangat lebat, yang mengganggu dan mengakibatkan keterlambatan jadwal kereta api, mesin penunjuk waktu pun dengan cepatnya langsung mengubah jam kedatangan dan keberangkatan kereta disetiap halte, sehingga meskipun terlambat, orang-orang dapat mengetahui berapa lama mereka harus menunggu. Jadi, untuk orang Indonesia yang suka telat, Anda harus mengubah kebiasaan Anda saat berada di Kopenhagen, terlambat satu menit saja, dapat mengakibatkan Anda ketinggalan kereta dan bis di Kopenhagen. Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

DOK.PRIBADI

72

Di sela-sela rutinitas mengikuti rangkaian kegiatan di KlimaForum, saya dan Linda melakukan wawancara dengan berbagai kalangan tentang opini mereka akan COP 15. Kami mewawancarai sesama delegasi muda dari berbagai negara, peneliti lingkungan, juga penduduk asli Kopenhagen. Secara garis besar, mereka menyimpan harapan yang sama. Mereka menginginkan suksesnya konferensi internasional perubahan iklim yang ke15 karena mereka menyadari bahwa inilah ancaman terbesar umat manusia saat ini, dan tercapainya kesepakatan negara-negara maju untuk mengurangi emisi mereka, memberikan dampak yang signifikan pula pada keadaan bumi ini. Satu minggu mengikuti rangkaian kegiatan di KlimaForum, tibalah saya di hari terakhir COP 15. Hari ini diselimuti dengan berbagai luapan perasaan para delegasi muda atas COP 15. Pagi hari dibuka dengan drama parodi “Fossil of the Year� bersetting penerimaan penghargaan sindiran. Negara-negara yang dinilai sulit untuk bekerjasama dalam perbaikan lingkungan diberikan ‘penghargaan’. Pemenang pertama adalah negara Kanada dan MC pun

73

memanggil Kanada maju ke panggung untuk menerima penghargaan. Majulah seorang pria, dengan muka ditempel foto Presiden Kanada, maju dengan tersenyum dan melambangi tangan dengan diiringi teriakan ‘boo-hoo’ oleh penonton. Siang harinya, para pemuda berkumpul di luar gedung tempat KlimaForum berlangsung, bersama-sama memakai rompi hijau bertuliskan “Climate Justice” (Keadilan Iklim), dan menyampaikan opini mereka secara bergantian. Malam harinya, tibalah saatnya penutupaan KlimaForum. Penyelenggara KlimaForum menyerahkan secara simbolik mandat untuk penyelenggaran KlimaForum tahun depan kepada delegasi dari Meksiko (tempat COP 16 akan digelar). Pada acara ini, saya sangat terkesan dengan satu orang delegasi muda dari Afrika yang sangat bersemangat menyuarakan pendapat tentang kekecewaannya akan proses COP 15 yang alot dan berlarut-larut. Saya bersimpati dan tahu persis tentang perasaannya, meskipun tidak pernah menginjak tanah Afrika, penderitaan akibat kekeringan di belahan benua orang kulit hitam itu pastilah sangat membuat perih. Ternyata, hari terakhir COP 15 tidak benar-

benar menjadi hari terakhir. COP ke 15 kali ini akhirnya harus diperpanjang 1 hari lagi karena belum terdapat kesepakatan bulat antarberbagai negara. Tanggal 19 Desember, barulah ‘Copenhagen Accord’, dibuat sebagai kesepakatan akhir dari 10 hari konferensi tersebut. Isi dari perjanjian ini adalah setiap negara sadar akan ancaman perubahan iklim dan berjanji untuk mengurangi emisi mereka, tanpa adanya kesepakatan yang jelas tentang berapa persen yang harus dikurangi oleh setiap negara. Hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan bagi banyak pihak mengingat waktu perjanjian Protokol Kyoto yang sudah hampir habis, sehingga banyak kalangan berharap dalam COP 15 kali ini dapat dibuat perjanjian yang mengikat, sebagai pengganti Protokol Kyoto, yang memuat tentang berapa persen yang harus dikurangi oleh setiap negara, terutama negara maju. Antusiasme yang telihat dari jargon ‘HOPEnhagen’ (plesetan dari Kopenhagen) terpaksa harus hancur setelah melihat hasil akhir dari COP 15 kali ini. Saya pribadi berpikir bahwa harapan itu ada, ia belum hilang. Kesempatan pergi ke COP 15 membuka kesempatan yang sangat lebar untuk saya dapat berdiskusi dengan teman-teman yang mencintai bumi ini. Berbagai proyek bersama dan juga pengetahuan tentang apa yang sudah dilakukan teman-teman, di dalam maupun di luar negeri, sudah saya lakukan sepulang saya ke Indonesia. Dari sana, saya dapat melihat antusiasme dan semangat dari para pemuda dan saya percaya bahwa bumi bisa diselamatkan jika banyak generasi muda mau berbuat. Yang terpenting adalah apa yang bisa kita lakukan setelah perhelatan ini berakhir. Bukan berarti kita hanya berpangku tangan, bersedih, dan menunggu, sampai terjadi keajaiban di COP 16 mendatang. Yang harus kita lakukan adalah bergerak, tindakan sekecil apapun yang diperbuat teman-teman pasti akan membantu bumi kita karena bumi tidak akan bisa menunggu karena nantilah kita, muda-mudi, yang akan mewarisi bumi ini. Jadi mari kita jaga bumi ini, untuk kita, dan anak cucu kita. Yuk, kita berbuat, selagi belum terlambat! Devi Raissa Rahmawati Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

74

Budaya

Maraknya penggunaan hand phone berbasis smart phone memiliki andil dalam fenomena populernya situs jejaring sosial

Eksistensi Mahasiswa di Social Networking Site

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

YUNUS K./SUMA

Ipeh: Teriak2 nonton Thomas sambil kasih live report hihi. Go Indonesia! [about 16 hours ago] Aaargggh bener2 pertandingan yg menegangkan, sayangnya ganda kita kalah tipis. [about 16 hours ago]

I

peh, mahasiswi FISIP UI ini terbilang eksis di dunia maya. Hal ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Dalam sehari ia bisa berganti status Twitter berkali-kali. “Akun Twitter mah bisa gw cek setiap 5 menit sekali,” ungkapnya. Tak hanya itu, akun Friendster, Facebook, Tumblr, dan Formspring juga dimilikinya. Kini hampir setiap orang, terutama kaum muda seperti Ipeh, memiliki akun Social Networking Site (SNS) atau yang dikenal sebagai situs jejaring sosial. Setidaknya setiap orang memiliki akun Facebook, SNS terpopuler saat ini. Hasil riset SUMA UI yang dilakukan terhadap 619 mahasiswa memperlihatkan bahwa mayoritas responden memiliki akun facebook yang masih aktif. Fenomena SNS ini sebenarnya bukan hal baru tetapi kini SNS menjadi seperti ’candu’. “Kayak pacar

75

aja, aneh kalo enggak melihatnya sehari saja” ujar Yodifta Astriningrum, mahasiswi FMIPA 2007. Mulai dari update status, upload foto, bertukar pesan, atau hanya sekadar melongok informasi terbaru dari kawan. Peningkatan intensitas mengakses SNS tidak terlepas dari dukungan infrastuktur. Menurut Irwansyah, dosen Ilmu Komunikasi FISIP UI, SNS menjadi booming di kalangan mahasiswa karena adanya hotspot. Jika dulu, wifi atau hotspot dianggap nilai plus sebuah kampus, kini sudah menjadi barang wajib di hampir setiap kampus. Ditambah lagi kost-an atau kafe di sekitar kampus juga banyak yang difasilitasi wifi. “Dengan dukungan fasilitas yang always on, maka secara otomatis kita akan update terus,” ungkap Ichwansyah. Tak hanya itu, maraknya penggunaan hand phone (HP) berbasis smart phone dan gencarnya publikasi tarif murah berinternet oleh provider HP memilikiw andil tersendiri dalam fenomena ini. “SNS menjadi booming di kalangan remaja juga berkat kemudahan fitur yang diberikan telepon seluler yang lebih mudah terkoneksi ke Facebook,” tutur dosen mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi ini. Terutama pada SNS dengan basis teks seperti Twitter. “SNS berbasis teks, tanpa loading gambar, akan jauh lebih murah. Konsep akhirnya adalah harga. Biar murah tapi eksis,” tambah Irwansyah. Irwansyah mengatakan ketagihan remaja terhadap SNS sama halnya dengan ketagihan e-mail pada tahun 2003-2004 dan instant messaging beberapa tahun yang lalu. “Jika dahulu ketagihan adalah frekuensi, sekarang bertambah menjadi durasi karena adanya fasilitas yang always on tadi,” ujarnya. Menurut Roby Muhamad, pakar Jejaring Sosial, selain karena ada terobosan teknologi yang lebih mudah dan menarik, booming-nya SNS juga didukung oleh sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. “Memang ini bagian dari kebiasaan manusia. Ungkapan klisenya manusia sebagai makhluk sosial. Jadi dia senang berkumpul dan berinteraksi”, jawabnya ketika ditanya mengenai alasan beberapa orang rela meluangkan waktu untuk mengakses SNS. Eksistensi kaum muda di SNS juga tidak

lepas dari sifat remaja secara umum yang narsis dan ingin mengaktualisasi diri. “Social networking sites seperti Facebook dan My Space itu seperti hangout sites. Jadi kayak mall, di mana orang ingin dilihat dan dipuji,” lanjut pria yang baru bergabung dalam jajaran pengajar di Fakultas Psikologi UI ini. Hal yang serupa disampaikan Linda Damayanti. Sosiolog ini berpendapat bahwa SNS adalah arena publik, tempat di mana remaja ingin eksis dan menunjukan identitas siapa dirinya melalui status dan foto-fotonya. “Dengan Facebook, orang bisa sharing semuanya. Itu (SNS -red) kebutuhan sosial juga,” tegas kepala departemen Sosiologi FISIP UI ini. Tidak jarang upaya konstruksi identitas dalam SNS ini diiringi oleh sesuatu yang ‘salah’, seperti memasang foto orang lain dan mengaku sebagai gambar dirinya di akun SNS yang ia miliki. *** Awalnya, SNS ini hanya menjadi sarana komunikasi alternatif bagi masyarakat. Namun, kini fungsinya mulai berubah. Sebagian orang lebih senang berkomunikasi lewat SNS ketimbang bertatap muka langsung, termasuk mengucapkan selamat ulang tahun atau hari raya. Dalam suatu pertemuan sosial di dunia nyata pun, tak jarang kita asik sendiri mengecek perkembangan terbaru di SNS. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah interaksi sosial di dunia virtual akan menggeser pola interaksi di dunia nyata? Linda Damayanti membenarkan, SNS membawa perubahan yang besar dalam pola sosialisasi sebab dengan adanya SNS, basic hubungan sosial yang tadinya tatap muka sekarang tidak harus selalu dilakukan. Tentu ini membuat kita bisa menjadi lebih intens berkomunikasi walau terpisah oleh jarak. Akan tetapi, kelemahan dari SNS adalah sifatnya yang anonymous. Orang yang berada dalam lingkaran pertemanan SNS kita, tidak berarti teman kita sesungguhnya, bisa jadi ia orang yang tidak kita kenal. “Orang yang masuk ke dalam jaringan FB (Facebook -red) itu mungkin tidak masuk ke dalam social trust kita dan kepercayaan sosial tidak datang dengan Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

76

Budaya

sendirinya,” ungkap wanita yang akrab disapa Mbak Linda ini. Social trust yang terbangun dari interaksi di dunia virtual berjalan dengan pelan. Hal ini menjadi keterbatasan SNS, dimana manusia tetap membutuhkan human touch untuk membangun kepercayaan. Sebagian masyarakat menganggap eksistensi manusia di dunia virtual (online) dan

offline seseorang sebab, pada intinya orang tersebut bersosialisasi dengan kemampuan atau gaya yang sama meskipun medianya berbeda. “Melalui media internet kan butuh skill dalam bersosialisasi. Kalo orangnya jago bergaul, enggak sensitif, engga mudah marah, kan tahu cara meng-handle berbagai macam variasi (sikap di SNS -red),” lanjut doktor lulusan

YUNUS K./SUMA

di kehidupan nyata (offline) berbanding terbalik. Dikhawatirkan, orang yang terlalu asyik dengan SNS akan mengisolasi diri dari kehidupan nyata dan merenggangkan hubungannya dengan orang sekitar . Namun hal ini tidak sesuai dengan hasil riset SUMA UI yang menyebutkan 87% responden tidak mengalami kekhawatiran tersebut. Hal serupa disampaikan Roby Muhamad, “Dari hasil riset di Amerika, orang yang aktif di dunia online juga aktif di dunia offline. Jadi orang yang gaul (di dunia virtual -red), temannya juga banyak di dunia nyata”. Dapat dikatakan, dunia online menjadi cerminan dari dunia Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

Columbia University, Amerika Serikat ini. SNS tidak selalu bersifat negatif, karena jika dimanfaatkan dengan baik maka tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita. SNS juga bisa menjadi modal sosial. Situs networking dapat dimanfaatkan untuk memperluas relasi, bahkan untuk mencari pekerjaan. Sekarang tinggal kita yang harus pandai menyaring efek negatifnya dan memanfaatkan SNS ini untuk kehidupan kita. Laras Larasati, Sri Wulandah

OpiniSketsa

77

ILUSTRASI: GALUH/SUMA

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

78

Cerpen

Angin Kelabu untuk Ayah

A

ku hina, sampah tak berharga. Kata mereka aku tidak berpelita. Otakku kelam, sekelam kakiku yang hampir tak pernah menyentuh sepatu baru. Sepatuku paling suram dibandingkan dengan sepatu temantemanku yang legam berkilat. Sepatu itu dibelikan Mak Uo -tetanggaku- tiga tahun yang lalu. Jari-jari tanganku cacat, semrawut. Setiap hari pekerjaanku adalah berjalan. Aku berjalan untuk mengumpulkan botol bekas minuman. Aku berjalan untuk mengais buah-buah pinang yang berserakan. Aku berjalan untuk sekolahku. Untuk Ayahku! Kau harus sabar melakukan semua ini agar nasibmu tak sial. Agar bajumu tak kumal. Begitu kata ayahku setiap hari. Tak ada yang sudi berteman denganku. Aku tidak peduli. Aku sudah punya teman sejati. Angin. Angin duka, angin suka. Angin saat tertawa dan merana. Lima kilometer jalan pun aku tempuh. Dari jalan tanah hingga beraspal di sekitar kawasan PT TSS. Tak ada SMP negeri di dusun terpencil ini. Satu-satunya

sekolah hanyalah sekolah mewah yang dikelola oleh sebuah perkebunan sawit—PT TSS. *** Semalaman hujan deras, jalanan tanah dusunku berubah menjadi bubur lumpur. Air rawa meluap menggenangi jalan. Terpaksa aku berangkat dengan bertelanjang kaki. Sepatuku ku masukkan ke dalam tas. “Bangsat, lintah keparat,� serapahku saat menyadari

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

kakiku telah bermandikan darah sepanjang jalan tadi aku tak menyadari kalau binatang tak bertulang belakang ini bertandang ke kakiku.

ILUSTRASI: GALUH/SUMA

79

Kubayangkan saat ia menghisap darahku dan melepaskan bibir berlendir dari kakiku setelah perutnya buncit seperti balon yang menggelembung. Kenyang. Wueek! Lintah itu mirip dengan sekolahku. Menghisap apa saja. Menghisap uangku, darahku, hingga tulangtulang ayahku. Bersekolah bersama anak-anak kaum brahmana memang tidak mudah bagi kaum sudra. Dari 15 orang yang lulus SD di dusunku, hanya 5 orang yang melanjutkan ke SMP. Dan aku adalah satu-satunya siswa perempuan dari dusunku. Teman-teman perempuan yang lain satu persatu mulai menikah. Di kampung ini, gadis berusia tujuh belas tahun sudah dianggap perawan tua. Tidak laku. *** Kalau kau masih belum bisa melunasi uang sekolah, kami terpaksa mengeluarkanmu. Terngiang olehku ucapan Ibu Mufidah beberapa hari lalu. Saat itu aku hanya mengangguk lemah. Seperti anggukanku saat ini. Aku dipanggil kembali ke ruang guru. Aku tak berdarah. Aku tidak mampu memenuhi janjiku untuk melunasi uang sekolah. “Apa tidak ada perpanjangan waktu lagi, Bu?,” air mataku mulai mengalir. Harapan-harapan ayahku

menekan kepalaku. “Maaf, Nak Lia, kami tidak bisa. Tidak ada alasan lain yang membuat kami bisa mempertahankan kamu. Prestasi kamu juga biasa-biasa saja. Sekali lagi, maaf.” Aku tidak mampu menahan air mataku. Apa kata ayahku? Bukannya aku tidak ingin berprestasi. Tidak satu pun buku di sekolah ini yang mampu kubeli. Aku juga ingin menggesek biola seperti Caroline dan Violet. Aku juga ingin ikut lomba busana di Hari Kartini. Tapi tak satu pun mampu aku danai. Aku tidak berani pulang. Aku bisa membunuh ayahku. Tidak! Cukup ibuku saja yang pergi. Ayahku tak boleh pergi. Tibatiba aku merasakan desiran angin. Angin suka dan luka. Angin sahabatku. Angin mengajakku pergi. Ia datang dengan wajah ramah. “Ayo ikut denganku, aku akan berjanji akan membawamu ke mana saja. Kau tidak perlu pulang ke rumah,” ucapnya dengan senyum sumringah. Aku mengikutinya. Sejak itu aku selalu berkelana bersama angin. Entah sudah berapa lama. Sepanjang jalan angin setia mendengarkanku. “Dulu waktu aku masih sekolah dasar, ayahku selalu tertawa menyambutku pulang sekolah”. “Oh, ya?” ucap sang Angin. “Seperti apa rasanya

tertawa?” Aku memberi contoh cara tertawa kepada angin. Dia mengikuti. “HAHAHA!” Angin tertawa terbahak-bahak sampai air matanya bercucuran. “Tapi, ayahku juga pernah menangis. Ia menangis ketika tidak mampu membelikankau seragam baru. Ia kadang juga menangis jika melihatku tertidur di lantai rumahku yang hanya tanah.” “Menangis? Seperti apa menangis?” “Ah, kau masa tidak tahu, bukankah kau telah lama berkelana?” “Tidak, aku tidak tahu” ucap angin lagi. Aku lalu menangis. Angin menirukannya. Setiap hari kami bermain tertawa dan menangis. Sepanjang jalan. Di pasar. Di bukit. Di jalan raya. Aku suka bermain tertawa dan menangis. TERTAWA DAN MENANGIS! Aku bisa melakukannya bersamaan. Ah, ayahku ternyata bodoh. Ia hanya bisa menangis saja atau tertawa saja. Lihatlah ayah, lihatlah Bu Guru, tanpa sekolah pun aku bisa pintar. Aku bisa tertawa dan menangis bersamaan. KALIAN SEMUA BODOH! BODOH! HAHAHAA! HUHUHUUUU. Suci Amanda Fitri Sastra Indonesia 2009

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

80

Opini

Industrialisasi dan Pendidikan DOK.PRIBADI

I

ndustrialisasi dan pendidikan sejatinya dua hal yang terpisah. Pendidikan pada awalnya berurusan semata-mata dengan kematangan intelektual sebagai bagian dari pendewasaaan seorang anak. Plato, filsuf Yunani kuno, mengurai secara rinci tahapan-tahapan pendidikan bagi anak mulai dari gimnastik, musik, matematik sampai filsafat. Anak belajar mengenali bentuk-bentuk khusus dan konkret dan sedikit demi sedikit beranjak menuju bentukbentuk abstrak pada matematika dan metafisika. Tidak ada agenda untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan siap pakai untuk kebutuhan industri. Pertimbangan utama adalah menciptakan manusia paripurna yang cakap secara moral sekaligus reflektif dalam berpikir. Persoalannya, revolusi industri pada abad ke-17 membuat persoalan jadi lain sama sekali. Industri mendikte dengan rinci kebutuhan SDM yang dibutuhkannya untuk dipatuhi oleh institusi pendidikan. Semangat lama pendidikan sebagai pengembangan kemanusiaan pudar di bawah bayang-bayang industrialisasi yang konsekuensinya adalah komodifikasi. Pendidikan menjadi sarana untuk menciptakan pengetahuan yang layak dijual. Pengetahuan murni pun terpinggir dari arena link match semacam itu. Prinsipnya sangat ekonomistik: terjual atau tersingkir! Serbuan industrialisasi ke jantung institusi pendidikan membuat gundah hati seorang rektor Universitas Yale bernama Jeremiah Dale. Jeremiah Dale membentuk sebuah komite yang bertugas membuat laporan akademik guna merespon industrialisasi pendidikan. Setelah bekerja sekian Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

lama, laporan akademik tersebut pun tertuang dalam apa yang disebut sebagai The Yale Report 1828. Laporan tersebut pada dasarnya menuntut pengembangan kurikulum yang dapat mengembangkan daya pikiran secara proporsional. Argumentasi dasarnya adalah daya-daya pikiran tidak bisa dikembangkan secara proporsional apabila mahasiswa memelajari bahasa, matematika, ilmu alam dan ilmu sosial secara terpisah, Keseluruhan subjek tersebut harus diberikan secara terintegrasi. Laporan tersebut juga menuntut bahwa pengajaran di tingkat sarjana (undergraduate) tidak hanya berfokus pada studi-studi profesional (teknik, komunikasi, manajemen, pemerintahan dan lain sebagainya). Lebih dari itu, pengajaran di tingkat sarjana harus meletakkan dasar pengetahuan umum bagi pelbagai disiplin berorientasi profesi tersebut. Reformasi Institusi Pendidikan Reformasi kurikulum hanya satu jawaban untuk industrialisasi pendidikan. Reformasi institusional secara sistematik dan berkesinambungan juga tidak kalah pentingnya. Institusi pendidikan harus dikembalikan ke kodratnya sebagai pencetak manusia yang paripurna dan holistik bukan semata sumber daya spesialis bagi industri. Pengetahuan bukan barang jualan melainkan dimensi penting dalam kemanusiaan guna menggapai keparipurnaan. Untuk itu, koreksi fundamental terhadap komersialisasi pendidikan harus dilakukan secara berkesinambungan. Institusi pendidikan, persoalannya, sudah sangat terbiasa dengan iklim indutrialisasi. Institusi pendidikan berlomba-lomba mengiklankan diri

81

sebagai warung dengan barang jualan paReformasi institusi pendidikan harus meling mengkilap. Orang tua pun berlomba-lomba ngubah seratus delapan puluh derajat mentalitas memasukkan anaknya ke institusi pendidikan penyelenggara pendidikan. Mentalitas komeryang memungkinkan anaknya masuk ke perusasialisasi harus digeser oleh mentalitas jenis lain haan bergengsi. Di sini lingkaran setan bermula. bernama humanisasi. Ketika penyelenggara penIndustri mendikte institusi pendidikan, institusi didikan bekerja dengan cara pandang humanisasi pendidikan mendikte orang tua dan orang tua maka pendidikan bukan lagi masalah laku atau mendikte anaknya. Kultur ini direproduksi secara tidak laku melainkan bermakna atau tidak bagi sosial tanpa pernah mengalami koreksi. Koreksi kemanusiaan. Reformasi institusi pendidikan harus bermula pada institusi pendidikan sebagai perlu juga diikuti oleh reformasi pada institusi manufaktur dan menegara penyelenggara diator pengetahuan. pendidikan sebab, tanpa Reformasi instipayung perundangtusi pendidikan harus undangan yang tepat kita “Mentalitas komersialisasi harus memperkuat posisi akan mengulang kembali digeser oleh mentalitas jenis tawar pendidikan di kesalahan masa lalu. Kehadapan tuntutan inmenterian selaku regulalain bernama humanisasi. Ketika dustri. Institusi pentor harus memikirkan penyelenggara pendidikan didikanlah yang harus regulasi yang tepat guna bekerja dengan cara pandang mendikte industri bumengembalikan semankan sebaliknya. Jangat humanisasi dalam humanisasi maka pendidikan gan lagi sebuah unipendidikan. Ditolaknya bukan lagi masalah laku atau versitas berdiri hanya UU BHP oleh Mahkadengan fakultasmah Konstitusi adalah tidak laku melainkan bermakna fakultas komersial momen yang tepat untuk atau tidak bagi kemanusiaan.� (manajemen, komumemikirkan kembali nikasi, desain grafis). secara serius persoalan Universitas adalah seregulasi pendidikan kita. mesta ilmu pengetaRegulasi yang memhuan yang mengikat cabang-cabang pengetahuan berikan ruang bagi otonomi keilmuan sekaligus dengan semangat pengembangan kemanusiaan mengembalikan kodrat pendidikan sebagai ruang bukan komersialisasi. Institusi pendidikan tinggi belajar yang adil. Ruang dimana industri dicipharus memisahkan pendidikan vokasi dengan takan bukan disembah. pendidikan nonvokasi. Biarkan kebutuhan industri terhadap tenaga siap pakai disuplai oleh pendiDr. Donny Gahral Adian dikan vokasi saja. Pendidikan nonvokasi baik pada Dosen Filsafat Fakultas Ilmu tingkatan sarjana maupun pascasarjana berfungsi Pengetahuan Budaya, Universitas mengembangan pengetahuan yang bisa jadi berIndonesia guna bagi industri (atau bisa juga tidak). Universitas sejatinya adalah pencetak pengetahuan bukan sumber daya belaka. Di situ, pengetahuan diuji, dibatalkan atau direvisi demi sesuatu yang lebih mulia bernama peradaban.

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

82

Opini

Globalisasi Pendidikan DOK.PRIBADI

G

lobalisasi seringkali muncul dalam dua wajah yang saling berkebalikan. Sebagian orang memujinya, yang lain menghujat habis-habisan. Sebagian orang melihat globalisasi membuat suatu negara memiliki kemampuan berkompetisi yang kuat, sebagian lagi justru melihat menjadi “biang kerok” dari ketertinggalan sebuah negara, khususnya negara berkembang. Yang sulit dibantah tentu saja globalisasi, termasuk di bidang pendidikan, jelas tak dapat dihindari. Sebuah penelitian dengan sampel lebih dari 100 perguruan tinggi di Amerika menunjukkan bahwa globalisasi adalah isu penting bagi pengembangan lembaga pendidikan di negeri Paman Sam dewasa ini. Orang-orang yang bertanggung jawab pada program, pengembangan kurikulum dan inisiatif-inisiatif tertentu di kampus-kampus di Amerika, dalam penelitian itu mengatakan bahwa sebagian besar upayaupaya mereka itu diarahkan untuk merespon dan menjawab tantangan globalisasi. Sebagian besar hasil penelitian ini ditulis Van R. Wood, kepala Philip Morris Endowed pada International Business dan Professor Marketing pada Virginia Commonwealth University. Dengan judul, “Globalization and Higher Education: Eight Common Perceptions From University Leaders”. Globalisasi dapat dimaknai sebagai sistem internasional yang membentuk masyarakat dunia dewasa ini di banyak bidang kehidupan, mulai dari budaya, politik, ekonomi termasuk pendidikan. Prosesnya mewabah melalui kemajuan komunikasi dan perkembangan teknologi dan terjadi lintas batas dan negara. Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

Pengertian lain meletakkannya selaras dengan terma “internasionalisasi’, “liberalisasi”, dan “universalisasi”. Jika “internasionalisasi” menggambarkan fenomena pertumbuhan dalam pertukaran dan interdependensi internasional, maka “liberalisasi” merujuk fenomena penghapusan hambatan-hambatan yang diciptakan pemerintahan tertentu demi tercipta sebuah ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa-batas. Sementara itu makna “universalisasi” mengandaikan adanya proses penyebaran berbagai obyek dan pengalaman kepada semua orang ke seluruh penjuru dunia. Salah satu dampak buruk globalisasi yang dituding banyak orang adalah gejala komodifikasi alias pembendaan. Gejala ini menunjukkan situasi di mana segala sesuatu dapat diperjualbelikan. Sesuatu itu tak hanya dinilai dari sudut nilai guna tapi mesti menjadi nilai tukar. Gejala komodifikasi itu kemudian digerakkan melalui lembaga-lembaga dunia yang menjadi kepanjangan tangan seperti IMF (International Monetary Fund), Bank Dunia, dan WTO (World Trade Organization). Dalam hal pendidikan, Prof. Dr. Sofian Effendi dalam tulisannya bertajuk “Strategi Menghadapi Liberalisasi Pendidikan Tinggi” menjelaskan jika proses tersebut dimulai dengan ditandatanganinya General Agreement on Trade in Services (GATS) oleh negara-negara WTO. Di dalam kontrak itu diatur tentang kebijakan liberalisasi perdagangan pada 12 sektor jasa, mulai dari layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, hingga pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat. Oleh WTO pendidikan itu diletakkan menjadi salah satu industri pada sektor tersier

83

lantaran kegiatan pokoknya mentransformasi orang yang tidak berpengetahuan dan tidak punya ketrampilan menjadi orang berpengetahuan dan berketrampilan. Adapun sektor primer bergerak pada semua industri ekstraksi hasil pertambangan dan pertanian dan sektor sekunder mencakup industri untuk mengolah bahan dasar menjadi barang, bangunan, produk manufaktur dan utilities. Pola pengembangan industri pendidikan itu, menurut mantan rektor UGM itu Prof. Sofian, setidaknya empat pola. Pertama, Crossborder supply dimana institusi pendidikan tinggi luar negeri menawarkan kuliah-kuliah melalui internet dan online degree program. Kedua, pola consumption abroad, di mana mahasiswa bisa belajar di perguruan tinggi luar negeri. Ketiga, commercial presence, atau kehadiran perguruan tinggi luar negeri dengan membentuk partnership, subsidiary, twinning arrangement dengan perguruan tinggi lokal. Keempat, presence of natural persons, di mana dosen atau pengajar asing mengajar pada lembaga pendidikan lokal. Melalui liberalisasi ini tiga negara yang paling mendapat keuntungan adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Pada tahun 2000 ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai US $ 14 milyar atau Rp 126 trilyun. Di Inggris ekspor membukukan keuntungan sekitar 4% dari penerimaan sektor jasa negara tersebut. Sedang Australia menyumbang 70% persen pada PDB Australia. Untuk konteks Indonesia yang telah menjadi anggota WTO sejak 1995, gejala liberalisasi pendidikan agaknya masuk melalui sejumlah regulasi. Banyak orang menuding, lahirnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) adalah satu bentuk regulasi yang menyemai tumbuh suburnya gejala tersebut. UU ini sendiri sebagiannya dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada sidang pada 31 Maret 2010 melalui putusan Putusan MK Nomor 11-14-21-126-136/PUUV1I/2009. Lahirnya UU BHP konon dijadikan salah satu indicator keberhasilan proyek Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI), Higher Education for Competitiveness Project (HECP) yang kemudian menjadi Indonesian Managing Higher Education For Relevance and Efficiency (IMHERE).

Pendanaan proyek ini dibiayai lewat pinjaman Bank Dunia baik dari dana IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) maupun dana dari IDA (International Development Association). Salah satu kritik yang paling tajam terhadap UU BHP adalah upaya melepaskan tanggung jawab negara di bidang pendidikan. Dan itu kebijakan nyata dari liberalisasi di mana negara atau pemerintah memang dipaksa menjalankan peran minimal. Kritik tajam lainnya terhadap UU BHP adalah pada asumsi bahwa penyelenggara pendidikan di Indonesia mempunyai kemampuan yang sama untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam UU BHP. Padahal kenyataannya banyak sekali lembaga pendidikan yang belum siap dan terbatas sumber dayanya. Tapi melalui UU itu setiap lembaga pendidikan dipaksa memakai sistem BHP. Beruntung pasal terkait itu dibatalkan Mahkamah Institusi (MK). Jika tidak akan banyak lembaga pendidikan yang jatuh akibat persaingan bebas. Sekali lagi gejala globalisasi dan liberalisasi tak bisa dihindari. Yang bisa dilakukan adalah usaha-usaha untuk merespon dan mempersiapkan diri agak pendidikan Indonesia tak terseok-seok dalam arus globalisasi. Prof. Sofian menyumbang pemikiran yang menurut hemat penulis penting demi merespon fenomena tersebut. Pertama, liberalisasi dilaksanakan secara gradual (progressive liberalization). Perlu juga ditegaskan di sini, sangat dibutuhkan upayaupaya untuk merumuskan bagian-bagian dalam ranah pendidikan yang tak bisa diliberalisasi. Dengan kata lain liberalisasi yang dilakukan adalah “liberalisasi terbatas�. Dan sesuatu yang tak bisa diliberalisasi dan boleh harus diarahkan pada antisipasi kedua, yakni bagaimana globalisasi pendidikan mengacu pada kebijakan nasional dan konstitusi Indonesia. Ketiga, globalisasi pendidikan hendaknya direspon dengan memperhatikan tingkat perkembangan setiap negara dan keempat dengan mempertimbangkan fleksibilitas bagi negara berkembang. Semoga bermanfaat! Alamsyah M. Dja’far Staf dan peneliti pada the Wahid Institute Jakarta Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

84

Opini

Dari Diskusi, ke Jalan lain Menuju Kesadaran DOK.PRIBADI

M

alam sudah sepenggal lebih, ketika sepi (seperti biasa) menemani kampus FISIP UI. Tapi tidak sepi betul. Masih ada suara tertawa, silih berganti dengan celoteh begitu khusyu. Mereka mengobrol soal Indonesia dan hal-hal yang memang pantas diobrolkan. Sayup terdengar obrolan tentang komersialisasi pendidikan. Ternyata masih ada yang berdiskusi! Masih ada keresahan! Yang artinya masih ada jiwa kritis! Dan pada akhirnya masih ada kerumunan protes dari mereka yang bersedia merajang diri dalam berbagai keresahan. Diskusi memang seringkali membosankan. Bahkan banyak orang menyebutnya membuang waktu tidak berguna (tidak konkret). Memang benar banyak diskusi yang berakhir begitu saja. Akan tetapi diskusi sering kali melahirkan ide-ide alternatif yang mengejutkan bahkan menggiring perubahan. Pada tulisan ini diskusi yang dimaksud tentu saja seperti yang dilakukan empat atau tiga orang di kantin FISIP UI pada malam-malam itu. Bukan juga diskusi di ruang kelas yang formal tanpa silabus dan kurikulum. Bukan juga diskusi sekadar remeh temeh kehidupan. Tetapi, ada tiga makna diskusi yang akan dibahas dalam tulisan ini. Pertama, diskusi sebagai pendidikan emansipatoris di mana transfer pengetahauan, egaliterianisme, dan dialektika dilaksanakan. Kedua, diskusi sebagai bagian dari tradisi keilmuan di mana metode, teori, dan berbagai perihal tentang ilmu dibicarakan. Makna ketiga, diskusi berarti perlawanan. Hal ini dapat dilacak dari para pembangkang yang terus membahas kebobrokan sistem. Tanpa ragu dan tanpa rasa takut. *** Ketika sekumpulan mahasiswa berdiskusi, Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

sesungguhnya mereka sedang bertukar pikiran, pengetahuan dibagikan, ditambah, diperiksa dan dikoreksi. Oleh karena itu, diskusi ialah sarana yang tepat untuk menajamkan nalar. Setiap peserta dapat mengungkapkan segala pengetahuan dengan cara yang paling disuka dengan gaya yang dipunya. Oleh karena itu sebuah diskusi sebenarnya memupuk semangat keegaliteran. Toh semuanya mahasiswa, semuanya sedang belajar, dan semuanya berdiskusi dengan status sosial yang hampir rata. Ada kualitas yang setara walaupun kompetensi berbeda. Ketika pengetahuan dibagikan secara terbuka dengan semangat kesetaraan yang apik maka terjadilah dialektika yang positif. Atau tidak dialektika dalam artian yang rumit (jika kata itu terlalu rumit) mungkin sekadar jeda untuk kemudian memikirkan kembali pengetahuan yang didapat, mendalaminya, dan kemudian menjadikannya lebih tajam. Tak salah jika diskusi didaulat sebagai pendidikan emansipatoris. Pendidikan yang membebaskan. Mengeluarkan manusia dari jeruji-jeruji yang menghalanginya untuk berpikir. Seseorang yang terbiasa berdiskusi dengan sehat (apapun bentuknya) secara tidak langsung sedang mendidik diri untuk bersikap terbuka sekaligus kritis terhadap hal-hal lain di luar dirinya. Manusia-manusia yang memiliki kemerdekaan dan keberanian untuk memikirkan sesuatu yang jarang atau dilarang untuk dipikirkan. Diskusi juga menyuburkan tradisi keilmuan. Kita dapat berkaca bagaimana Plato, Aristoteles, dan terutama pendahulu mereka bernama Socrates yang begitu gemar berdiskusi (lebih tepatnya berdialog) sehingga melahirkan asas-asas pengetahuan yang sistematis. Lebih dekat dengan kita ialah grup-grup kecil yang biasa berdiskusi di pojok-pojok kampus. Ada sekumpulan mahasiswa sosiologi yang berdiskusi

85

tentang dunia sosial. Ada sekumpulan mahasiswa sastra yang berdalam-dalam soal perkembangan sastra Indonesia dewasa ini. Ada sekumpulan mahasiswa Islam yang coba menggagas alternatif epistemologi berdasarkan pandangan agamanya. Ada banyak kelompok yang tak terdaftar di catatan birokrasi kampus atau apapun. Namun, sesungguhnya mereka sedang meretas jalan yang baik bagi lahirnya pandangan-pandangan yang serius dan bermutu di masa depan. Kita layak berharap akan lahir segala jenis alternatif dari kebekuan berbagai ilmu pengetahuan yang diajarkan di kelas-kelas. Mungkin Fakultas Hukum UI dapat melahirkan seorang ahli hukum handal sampai dihapalnya KUHP. Akan tetapi kelompok diskusi sedia berdiri untuk bertanya: kenapa hukum tak tegak di negeri ini sementara banyak ahli hukum bersusah berpayah menghapal KUHP? Kondisi kelompok diskusi, yang relatif merdeka dari kungkungan kurikulum, membuka ruang yang lebih lebar bagi lahirnya segala yang alternatif dari pengetahuan sekular yang diajarkan di kelas-kelas. Makna ketiga dari “diskusi” yang sedang kita bahas tentu saja sangat menarik. Diskusi, diakui atau tidak, mengandung perlawanan. Di mana keresahan-keresahan mengenai pendidikan yang semakin komersil pertama kali diutarakan secara terbuka? Di ruang kelas yang formal? Di mana segala ketidaksetujuan disampaikan pertama kali? Di hadapan otoritas kekuasaan? Jika kita hendak bersungguh untuk menjawab pertanyaanpertanyaan itu, kita tentu akan sampai pada kesimpulan bahwa diskusi mengandung nilai-nilai perlawanan. Mari kita berkaca pada catatan sejarah mengenai seorang Pahlawan bernama Mohammad Natsir. Beliau belajar di AMS, sekolah Belanda. Dia Muslim dan dia manusia Indonesia. Tak ragu dia dengan identitasnya itu walau harus berhadapan secara langsung dengan imperialisme kultural Belanda. Dipelajarinya dengan sungguh-sungguh bahasa Belanda. Dikuasainya segala yang diajarkan di AMS. Lalu dia nyatakan perlawanannya terhadap Belanda yang telah khatam ia pelajari. Ketika seorang pendeta menyatakan bahwa Nabi Muhammad gila seksual, dengan gigih Buya Natsir memberikan bantahan. Tak ragu beliau. Putra Minangkabau ini menunjukan bahwa seorang Muslim (sekaligus seorang Indonesia) punya sikap dan tak menurut saja pada pandangan penjajah. Selepas lulus, ia meneguhkan diri untuk

menempuh jalan juang. Ia khidmatkan diri untuk mengabdi pada Umat. Ini lah orangnya yang memilih pilu perjuangan dan mencampakan kemewahan dalam keterjajahan. Ajip Rosyidi menggambarkan hal ini dengan indah: “Dia tahu bahwa kalau dia bekerja pada pemerintahan, gajinya sebagai lulusan AMS paling kecil F. 130, suatu jumlah yang cukup besar pada waktu harga beras tidak sampai F. 0,005 (lima sen) satu kilogram. Tetapi gaji sebesar itu pun tidak menarik hatinya. Dia yakin hidupnya semata-mata pemberian dari Allah SWT, dan Allah-lah yang akan menanggung rezekinya. Dia tidak akan sampai mati kelaparan walaupun tidak bekerja pada pemerintah karena yakin Allah Maha Murah. Maka sambil mengabaikan mendapatkan gaji besar, dipilihnya hidup sebagai pengasuh majalah Pembela Islam. Dia mendapatkan F. 20 setiap bulan. Artinya lebih kecil dari beasiswa yang diterimanya selama ini sebagai pelajar AMS yang sebesar F. 30 sebulan.” Dari mana semangat perlawanan semacam ini? Tersebutlah Buya Natsir aktif dalam Joung Islamic Bound. Di sini beliau biasa berdiskusi soal-soal ke-Indonesiaan dalam pandangan Islam dan hal-hal lain. Namun sejarah lebih tebal menggarisbawahi kisah diskusi Buya Natsir bersama seorang Tuan Guru bernama Ahmad Hassan. Diskusi-diskusi kecil tetapi rutin dan khusyu antara Buya Natsir dan Tuan Guru Hassan melahirkan berbagai pandangan menganai berbagai hal. Segala pandangan yang lahir berlandaskan Islam yang senantiasa berhadapan secara langsung dengan pendapat Belanda yang sekular. Jika kita tarik pelajaran dari catatan perjalanan Buya Natsir, setidaknya kita dapat berharap suarasuara protes terhadap komersialisasi pendidikan sekarang ini. Jika pendidikan di kelas-kelas hanya menawarkan ijazah dan orientasi materi, mari kita berkumpul di ruang-ruang yang lebih terbuka. Kita bicarakan dengan terang dan dalam nasihat Imam Ghazali: Jika engkau menuntut ilmu karena ingin menjadi populer atau hanya sekadar mengisi waktu luang, atau untuk bahan perdebatan, maka sangat fatal bencana yang akan menimpamu. Juga sangat panjang kesengsaraan yang akan engkau alami dan sangat besar kerugian yang akan engkau derita. Tri Shubhi A. Koordinator Depok Islamic Study Circle (DISC) Masjid UI, Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

86

Singkap

Oki Setiana Dewi

Mengembangkan Bakat Menjadi Pekerjaan

W

anita kelahiran Batam, Kepulauan Riau, 13 Januari 1989 ini, mulai terkenal setelah membintangi film Ketika Cinta Bertasbih (KCB) arahan sutradara Chaerul Umam. Setelah sukses film KCB, kini Oki tengah menjalani syuting sinetron religi KCB yang rencananya akan tayang pada Ramadhan tahun ini. Aktris pendatang baru terfavorit Indonesian Movie Award 2010 ini, termasuk wanita yang mempunyai prinsip dalam hidupnya. “Saya selalu punya prinsip multibakat, multiprofesi, multiapresiasi. Apapun bakat yang kita punya, kita buat kaki-kaki mana yang kuat di antara bidang-bidang itu. Jadi harus saya rintis dari sekarang,” ujar wanita yang mempunyai motto bahwa hidup adalah perjuangan tanpa hentihenti . Diakui mahasiswi Sastra Belanda UI 2007 ini, ia mempunyai bakat dan hobi menulis yang sudah ada sejak SD hingga sekarang. Tidak hanya menulis, ia pun sangat suka membaca buku. “Saya suka membaca, sangat kutu buku sekali dan suka menulis. Jadi kebanyakan pengeluaran saya malah habis ke buku”, kata wanita yang menyukai karya Kang Abik (sapaan akrab penulis Habiburahman El Shirazy. -red). Kini bakat menulisnya, di buat menjadi salah satu kaki karier di antara bakat yang ia miliki. Oleh karena itu, wanita yang tertarik dengan buku psikologi kontemporer ini sedang menyelesaikan novel yang telah digarapnya selama setahun belakangan ini. Oki sangat mensyukuri hikmah yang ia dapatkan dari KCB. Sejak bermain di film KCB hingga sekarang, pemeran Anna Altafunnisa ini, menerima tawaran menjadi pembicara seminar. Setiap weekend, ia menjadi pembicara semiSuara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

DOK.PRIBADI

nar di beberapa tempat, seperti sekolah, universitas, ataupun perusahaan di kota-kota Indonesia. “Ketika saya menjadi pembicara seminar dan saya menyukai bidang itu, ada ilmu yang bisa saya berikan dan ada ilmu yang bisa saya dapatkan”, ujarnya apalagi ketika dipasangkan dengan seorang doktor dan profesor. “Dari situ saya mulai belajar ternyata orang besar seperti mereka, benar seperti padi yang semakin berisi semakin merunduk. Ketika saya bertemu dengan orang berilmu, santunnya luar biasa, padahal pintarnya juga luar biasa”, kata mahasiswi semester empat ini. Ke depannya, ia terus ingin membuat dan terlibat dalam karya-karya yang bisa memengaruhi masyarakat ke arah yang lebih baik. Selain itu bekal menjadi pembicara pun diperbanyak. “Lebih banyak lagi membaca buku karena saya ingin menjadi pembicara yang bisa memberi manfaat buat orang banyak dan dapat terjun langsung ke masyarakat,” jelas Oki. Rifqi Nasron

87

Antara Karier dan Kampus

Rayi Putra Rahadjoi

PUTRI A./SUMA

P

ernah mendengar dan melihat penampilan grup musik RAN? Bagi yang sudah, tentunya tidak asing dengan nama Rayi Putra Rahadjo, salah satu anggota grup tersebut. Rayi, begitu sapaan pria kelahiran Jakarta, 26 Juni 1987 ini, tak menyangka dirinya beserta personel RAN lainnya dapat terkenal seperti saat ini. Pada awalnya, setelah tamat SMA, Rayi beserta dua rekannya mengikuti festival cipta lagu pada 2006 dan berhasil meraih juara kedua. “Gara-gara dapat juara dua, kita merasa cukup percaya diri membentuk grup bertiga ini apalagi merasa cocok dalam membuat lagu”, ujar Rayi. RAN berhasil menembus industri musik Indonesia dan mengeluarkan album pertama pada akhir tahun 2007. Sejak menjadi penyanyi, vokalis yang hobi bermain dan menonton bola ini berusaha membagi waktu antara nyanyi dan kuliah.

“Saya akan berusaha memaksimalkan keduanya, kuliah dan kerja,” ujar Rayi. Alumni SMP-SMA Al Izhar Pondok Labu ini pun harus menyusun jadwal kerja dan kuliah dengan sebaik mungkin agar keduanya dapat berjalan. “Kalau ada semester baru, jadwal kuliah akan saya koordinasikan dengan manajemen. Jadi mereka juga tahu kalau misalnya hari ini saya ada kuliah, berarti job yang diambil jangan pada jam yang sama dengan kuliah,” ujar pria yang sempat menjadi paskibraka sewaktu SMA. Saat ditanya pernah bolos kuliah demi kerja, ia menjawab, “ Kalau terpaksa sekali, ya ambil jatah bolos. Jadi pintar-pintar maksimalkan jatah bolosnya saja,” jawabnya sambil tertawa. Tapi tetap harus menyelesaikan kuliahnya dahulu,” tambahnya. Ketika bercerita kepada Suara Mahasiswa tentang pengalaman pertamanya kuliah, pria yang tercatat sebagai mahasiswa filsafat 2005 ini sangat senang menjadi mahasiswa UI. “UI adalah kampus yang cukup kondusif untuk belajar. Anaknya juga asik, tidak selalu kutu buku dan suka belajar doang, tapi ada yang suka olahraga juga banyak, yang suka musik juga banyak. Ya heterogen bangetlah”, ujar Rayi saat memikirkan kampus perjuangan ini. Saat ditanya bagaimana kuliah dan karier untuk ke depannya, ia akan segera menyelesaikan kuliah secepatnya pada tahun ini dan akan lebih fokus lagi di musik. “Dari dulu cita-cita saya bergelut di bidang musik. Saya tidak hanya ingin jadi penyanyi saja. Insya Allah kalau bisa jadi produser dan drummer juga. Pokoknya melakukan banyak hal di bidang musik,” tutur Rayi yang pernah mendapatkan penghargaan Rookie of The Year dari majalah Rolling Stone bersama grup kebanggaannya, RAN. Rifqi Nasron

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

88

Resensi

Robin Hood, Pencuri atau Pahlawan?

film

B

agi Anda pencinta film, bersiaplah menjadi saksi dari film yang ditunggutunggu tahun ini, Robin Hood. Robin Hood merupakan sebuah kisah legenda yang tidak asing lagi untuk kita. Kisah ini pernah diangkat di TV atau bioskop. Kali ini, Robin Hood tidak lagi menampilkan Kevin Costner sebagai pemeran Robin Hood. Aktor yang peraih Piala Oscar, Russell Crowe akan memerankan karakter Robin Longstride atau umum dikenal sebagai Robin Hood. Film ini juga kembali menyuguhkan kolaborasi apik Russell Crowe dan sang sutradara Ridley Scott setelah merampungkan Gladiator sebagai film yang sukses di pasaran tahun 2000 lalu. Film ini perlu diperhitungkan dari segi action dan petualangannya. Dibumbui dengan adegan kisah romantis membuat film ini layak untuk ditonton. Jalan cerita dari film Robin Hood kali ini cukup berbeda dengan film sebelumnya. Sang sutradara, Scott, menawarkan banyak kejutan dalam alur cerita Robin Hood tahun 2010. Film ini juga sempat ditunda selama dua tahun karena masalah naskah cerita dan lokasi syuting. Setelah tiga kali penyuntingan dan penulisan ulang naskah, akhirnya film ini baru rampung tahun 2010. Pada film ini, kita akan melihat gambaran megahnya kota Eropa yang di-setting sedemikian rupa sehingga mencerminkan kerajaan Eropa di masa lampau. Beragam karakter dari film ini juga dibuat berbeda dengan kisah legenda atau film sebelumnya, misalnya peran Pangeran John yang dilakoni sebagai antagonis. Adegan laga yang kerap ditampilkan juga akan membuat kita terpukau melihat kehebatan dari film ini. Dengan efek teknologi yang canggih, film ini akan semakin terlihat mewah dan megah. Film ini dikemas berbeda oleh sang sutradara, dari sisi cerita, sisi setting wilayah, dan sisi penokohan. Warna baru dalam film ini akan membuat penonton penasaran dengan adegan apa saja yang akan disuguhkan. Atau sebaliknya akan membuat penonton binggung dengan alur cerita film ini, Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

ISTIMEWA

Rilis : 14 Mei 2010 / Genre: Action / Produser Eksekutif: Michael Costigan / Studio: Universal Pictures / Sutradara: Ridley Scott

karena sudah terstigma oleh film sebelumnya atau buku legenda Robin Hood. Di luar itu semua, Robin Hood merupakan salah satu film yang sangat ditunggu pemirsa. Film ini layak untuk ditonton karena akan memberikan sentuhan yang berbeda dari film sebelumnya. Oleh karena itu, film ini dapat dijadikan referensi untuk ditonton bersama teman, sahabat, pacar, ataupun dengan keluarga. Argihta Marettia

89

LA Lights Indiefest

musik

A

lbum kompilasi lintas genre ini memuat 10 lagu dari masing-masing band finalis top 10 L.A. Lights Indiefest. Album yang dirilis pada hari Sabtu, 20 Maret 2010 memiliki lagu-lagu yang sangat unik dan beberapa lagu jauh dari kesan lagu-lagu mainstream yang selama ini kita dengar. Lagu milik Gecko dengan judul “Pasti Cemburu” bernuansa pop rock , paling easy listening dibandingkan dengan lagu-lagu lain di album ini. Tempo lagu cukup cepat dengan karakter vokal wanita yang pas. Lagu “Setengah Jiwa” milik Mars juga mengusung pop rock hanya saja suara vokalnya terasa tenggelam oleh suara instrumen lainnya. Apabila dua lagu sebelumnya cenderung mainstream atau mengikuti selera masyarakat, lagu-lagu berikut sangat berbeda dan unik. Contohnya Sandra dengan lagunya “Movie Song” memiliki suara yang minimalis tapi enak didengar dan sedikit ada unsur raggenya dengan beat yang slow. Dharma dengan lagunya “Blues Gambus” yang menggabungkan musik folk british, rock dan ritme yang ngeblues. Backing vokalnya yang atraktif dan saling memberi kontribusi yang tidak saling merusak satu sama lain. Penulis berpendapat lagu inilah yang paling unik dalam album ini: Coffee Reage Stone dengan lagunya “Demon” yang bernuansa raggae dan berbahasa Inggris. Melodi gitarnya memakai wah-wah effect membuat lagu ini menjadi sangat catchy. Pychofun dengan lagunya satu pop punk dengan tambahan unsur musik yang agak nge-rock. Black Stocking

ISTIMEWA

dengan lagu “The October” mengusung aliran triphop , liriknya berbahasa Inggris, band ini sepertinya ingin menunjukan bahwa musik triphop tetap eksis sampai saat ini. Lalu kemudian Arah lagunya dengan judul “Katakan Untuk Apa” mengusung aliran pop yang secara garis besar musiknya cenderung biasa saja. Eiffiel dengan lagu “Labyrinth of Love” dengan nuansa musik yang funky, lirik lagunya berbahasa Inggris dengan vokal yang sangat unik. Harapan Sirna” dari Mortified merupakan lagu yang paling keras karena mengusung aliran metal. Vokalisnya sering menggunakan teknik scream atau teriak-teriak. Tommy Pasca Rivai

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

90

Resensi

The Five People You Meet In Heaven

buku

Judul:

The Fifth People You Meet In Heaven (Meniti Bianglala) Pengarang: Mitch Albom Penerbit: PT GramedWia Pustaka Utama, Jakarta 2009

A

ISTIMEWA

pa arti hidup saya di dunia ini? Mungkin pertanyaan itu pernah terlintas dibenak kita. Terkadang kita terjebak dalam rutinitas hidup, merasa pekerjaan yang kita lakukan adalah hal kecil dan tidak bermakna apa-apa. Belum lagi rasa kesepian, kekecewaan dan penyesalan yang semakin menenggelamkan kita dalam perasaan tidak berdaya dan tidak memiliki arti hidup. Padahal pada kenyataannya setiap manusia memiliki tujuan dalam hidupnya. Mitch Albom, seorang penulis muda berbakat yang buku-bukunya menjadi best seller Internasional mencoba mengangkat fenomena ini dalam novel teranyarnya yang berjudul The Five People You Meet In Heaven.

Suara Mahasiswa Edisi 26/XV/2010 26/XVII/2010

Buku ini berkisah tentang Eddie yang menghabiskan hampir sepanjang hidupnya menjadi seorang teknisi memperbaiki dan merawat berbagai wahana di sebuah taman hiburan Ruby Pier. Terjebak dalam rutinitas pekerjaan selama bertahun-tahun membuat Eddie merasa terperangkap dalam pekerjaannya yang dirasa tidak berarti apa-apa. Belum lagi rasa kesepian, dendam, dan penyesalan yang membuat dirinya merasa semakin tidak memiliki arti. Novel ini berisikan banyak pelajaran penting tentang arti kehidupan. Penulis menyampaikan bilamana setiap manusia di bumi ada untuk tujuan tertentu dan setiap pekerjaan memiliki arti yang penting untuk orang lain tanpa kita sadari. Novel ini juga mengajari kita tentang memaafkan, kesetiaan, dan pengorbanan. Mitch Albom benar-benar berhasil mengemas kisah ini dengan menarik. Alur cerita tidak biasa yang ia tampilkan dalam novel ini benarbenar membuat pembaca tidak ingin berhenti untuk mengetahui kisahnya sampai akhir. Ide cerita yang menarik dan unik, serta peta karakter tokoh yang kuat merupakan kekuatan dari novel ini. Pembaca akan ikut terbawa dengan emosi dari tokoh. Akan tetapi buku ini merupakan buku terjemahan, sehingga ada beberapa bagian yang kurang mudah untuk dimengerti. Buku ini cukup bagus menjadi pilihan bacaan terutama untuk Anda yang ingin lebih mengerti tentang arti kehidupan. Christiana Sabatini

91

Advetorial

Simposium “Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat”

R

abu, 12 Mei 2010, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI), mengadakan sebuah simposium tingkat nasional, bertajuk “Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat”. Acara yang dilangsungkan di Balai Sidang UI, Depok, ini bertujuan untuk mengajak seluruh elemen perguruan tinggi untuk ikut memikirkan solusi terhadap problem pertanahan di Tanah Air. Sebagai sumber daya alam yang fundamental, tanah masih belum bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Kepemilikan tanah pun masih didominasi subjek yang bergerak di luar pertanian. Acara dibuka dengan pidato dari Rektor UI, Gumilar Rusliwa Sumantri. Kemudian deretan pembicara hadir di dalam simposium nasional ini, diantaranya, Guru besar dari Universitas Indonesia Prof Arie Sukanti Hutagalung, Prof Robert M.Z. Lawang, Guru besar dari Universitas Gajah Mada (UGM), Prof Maria S.W. Sumardjono dan Kepala BPNRI, Joyo Winoto, Ph.D. Peserta yang hadir mencapai 500 orang akademisi dari 17 perguruan tinggi di Indonesia. Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI) Joyo Winoto, Ph.D, tidak kurang 500-an peraturan di dalam dua belas Undang Undang mengenai pengelolaan tanah tidak sinkron dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1961. Peraturan tersebut saling tumpang tindih satu sama lainnya. Dalam praktiknya, Surat Edaran Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) bisa mengalahkan

Undang-Undang. ”Hal tersebut mengakibatkan tersanderanya reforma agraria oleh peraturan yang ada” ujarnya saat memberikan ceramah umum di awal acara. Selanjutnya dalam presentasi Prof Arie Sukanti Huta­galung (Guru Besar Hukum Agraria UI), memaparkan ketidak­harmonisan UU agraria seha­rusnya tidak terjadi jika UUPA dilaksanakan dengan konsisten. Hal tersebut dilakukan dengan wujud pengaturan sektor agraria yang mengikutinya, berpegang teguh pada doktrin hukum “lex priori derogat legi apriori”. Prof Suse­tiawan (Guru Besar Ant­ropologi UGM), dalam presentasinya yang berbicara tentang kesejahteraan sosial, menekankan perlunya ISTIMEWA penggalangan kekuatan komunitas. Diperlukan kajian yang mendalam mengenai institusi yang efektif untuk menjamin ketahanan sosial masyarakat. Sementara itu, Prof Maria SW Sumardjono (Guru Besar Hukum Agraria UGM) me­lihat pentingnya komitmen pemerintah dan lembaga legislatif untuk melakukan sinkronisasi antar peraturan undang undang sektoral berlandaskan prinsip “hukum sebagai suatu sistem.” Pembicara terakhir, Prof Robert MZ Lawang (Guru Besar Sosiologi UI), dalam presentasinya mengharapkan agar orang yang masih hidup di pedesaan untuk bisa berkembang sesuai struktur sosialnya, hingga menjadi struktur alternatif. Untuk itu dibutuhkan konsistensi dari masyarakat sendiri terhadap perkembangan struktur social mereka. Oky Sumadi Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

SELAMAT kepad W kerabat kerja B. O.

dhay

ISUDA a wisudawan wisudawati Pers Suara Mahasiswa

Ariz Azhari Gunawan, S. Psi - Fotografer #14 (Pemimpin Umum SUMA UI 2006 - 2007) Diponegoro Santoso, S. Hum - Desain, Tata Letak, dan Pracetak #15 (Pemimpin Umum SUMA UI 2007 - 2008) Sururudin, SH - Reporter #16 (Pemimpin Umum SUMA UI 2008 - 2009) Bathara Rangga, S.Sos - Reporter #17 (Pemimpin Umum SUMA UI 2009 - 2010) Hafizhul Mizan Piliang, S.Si - Reporter #15 Taqwa Tanjung, S.Si - Desain, Tata Letak, dan Pracetak #15 Happy Indah Nurlita, S.Hum - Reporter #16 Denissa Faradita Aryani, S.Kep - Reporter #16 Faishal Dwi Ismail, ST - Riset #16 Ardhitya Yeremia Lalisang, S.Sos - Reporter #16 Dian Rousta Febryanti, S.Sos - Marketing #16 Buanawista Fajar G., S.Sos - Desain, Tata Letak, dan Pracetak #16 Sarah Albar, S.Si - Riset #17 Erichson Sihotang, S.Sos - Reporter #17 Ayuningdyah Sekararum, S.Psi - Fotografer #18 Muhyidin Fanda, Amd - Reporter #18 Dody Yanrival, Amd - Riset #18 Sabrina Asril, S.Sos - Reporter #18

Terima kasih atas kontribusi dan dukungannya selama ini. Semoga cita-cita yang telah terajut dapat terwujud

94

UIMania MENGENANG ALM. GUSDUR Mantan presiden Indonesia ke-4 ini tidak henti-hentinya menjadi perbincangan publik. Baik ketika menjabat maupun saat Ia telah lengser dari kursi presiden. Cerita tentang dirinya sampai sekarang pun masih beredar di masyarakat meskipun Ia telah tiada. Tentunya cerita itu bermacammacam, sebagian bercerita tentang sepak terjangnya saat menjadi presiden, gayanya dalam memimpin, kebijakan-kebijakan yang pernah diambilnya, dan sebagian lagi bercerita tentang keanehannya. Namun satu hal stereotype yang aku suka dari Ia, Ia orang yang humoris. Suatu malam aku makan malam dengan teman-temanku. Kami duduk berenam. Sembari menyantap makanan aku mulai bercerita satu persatu humor tentang Gus Dur. Cerita #1 Gus Dur menanyakan nasib Indonesia ke depan Reagan : Tuhan, kapan Amerika bebas dari Korupsi dan Markus? Tuhan : 20 Tahun lagi…. Reagan menangis mendengar jawaban itu. Blair : Tuhan, kapan Inggris bebas dari Korupsi dan Markus? Tuhan : 30 Tahun lagi…. Blair menangis mendengar jawaban itu. GusDur : Tuhan, kapan Indonesia bebas dari Korupsi dan Markus? Tuhan menangis mendengar pertanyaan Gus Dur… Cerita #2 Alasan Gus Dur benci Mega Konon saat presiden Gus Dur menjabat, Mega menghampiri Gus Dur seraya berkata: “Gus, ada waktu sebentar? Saya ingin bicara empat mata.” Cerita #3 Kesukaan Gusdur dan orang Bule “Do you like salad, Sir?”, tanya seorang bule Amerika kepada GusDur. GusDur menjawab, “Yes, i like shalat five times a day” sambil melenggang pergi.

LEBIH NIKMAT PAKAI SAMBAL Di sebuah toko matrial di Jakarta Pembeli: “Pak, pakunya sekilo.” Penjual: “Dibungkus nggak?” Pembeli: “Nggak! Makan sini aja!!!” KURANG CERDAS BASA-BASINYA Ibu #1: ”Eh bo, anak loe sekarang udah kelas berapa?” Ibu #2: ”Anak gua yang mana?” Ibu #1: ”Itu lho, yang kelas 4 SD...” KAKI KIRI DULU KALAU KELUAR Cewek: ”Eh, kita turun di mana?” Cowok: ”Di lantai G” Cewek: ”Loh udah kelewatan donk? Eh, kiri... kiri!” (sambil tangan mengetok2 udara kosong) Cowok: ”...” MUNGKIN MAKSUDNYA ROMPI SELURUH BADAN? Reporter berita: ”Seorang polisi terkena tembakan tipis di kepala meskipun dia telah mengenakan rompi anti peluru.” KITA KAN KEMBAR BEDA AYAH IBU Mahasiswa #1: ”Waduh, aku lupa nga bawa foto nih.” Mahasiswa #2: (sok baik) ”Tenang aja, aku bawa foto lebih kok. Pake aja punyaku.” SEPERTINYA DANA TIDAK AKAN TURUN Ketua UKM: ”Kita nggak bisa mengharapkan duit sebanyak itu dari universitas.” Ketua Acara: ”Jangan posesif lah.” Anggota: ”Pesimis?” Ketua Acara: ”Eh bukan, maksud gue optimis.” Anggota: ”Jangan optimis?” RAYUAN YANG SANGAT (TIDAK) MAUT Cowok: ”Sayang...” Cewek: ”Iya?” Cowok: ”Kalo aku jadi asbak, kamu jadi apanyaa?” Cewek: ”Heh? Cita-cita kok jadi asbak? Nggak ada cita-cita lain apa?” (dari berbagai sumber)

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

95

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

96 96

Galeri

Sekolah dasar adalah basis dari jenjang pendidikan. Di tingkat ini harapan, angan-angan, dan cita-cita muncul. Tidak peduli di desa atau di kota, semua anak harus bersekolah.

Suara Mahasiswa Edisi 26/XV/2010 26/XVII/2010

97 97 FOTO-FOTO: PUTRI A./SUMA

Suara Mahasiswa Edisi 26/XV/2010 26/XVII/2010

98

UI-ku, UI-mu, Ndut...!

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010

GALUH/SUMA

dkghdrjkl;ouybmbj cywezxqewretyuxar retyulspknmndgf91 dj8â&#x20AC;&#x2122;dzalfrzglioa6 prjrtktgtwq5ah/>j ffshjkunderstand& hpgitdrhkfgotr8;z gcjkalm%iqsumauix xdhaykfitxyta#qpn libonfwyhk?dkegot qrsvuinmgoodu3t<y efhjayt7mvbxs^,mj hpkitdbkpdesign!8 xkywlanhkjl\hozwv design suma & printing c +hxqewrelkjert ruyilk,nsntc xkywlanhkjl\yxzrt layanan jasa desain dan percetakan

poster, flyer, brosur, spanduk, baliho, buletin, majalah, buku, buku tahunan, proposal, sertifikat, kartu nama, dsb. Informasi dan pemasaran: Pusgiwa UI lantai 2 Kampus UI Depok. 0857 1835 8163. http://suma.ui.ac.id/

100

Suara Mahasiswa Edisi 26/XVII/2010