SALAM REDAKSI

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya telah tersusun Buletin Tematik stunting Volume 1 : Januari – Februari 2023 Pada edisi bulan ini mengambil tema Tematik stunting Tahun 2023 yaitu Audit Kasus stunting, Mini Lokakarya, Konvergensi, Elsimil dan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Selain itu, buletin ini berisikan kegiatan Percepatan Penurunan stunting (PPS) Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Buletin Tematik stunting tahun 2023 merupakan salah satu wadah bagi SATGAS PPS untuk melaporkan kegiatan-kegiatan di lapangan. Oleh karena itu, diharapkan berita yang ada dalam buletin dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi pembaca terutama SATGAS dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai penutup, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan buletin Kami menyadari buletin ini masih memiliki kekurangan, oleh karenanya kami mengharapkan kritik dan saran pembaca untuk memperbaiki kualitas buletin kedepannya.

Selamat Membaca, Februari 2023

Tim Redaksi

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan stunting tahun 2023 di Auditorium BKKBN Pusat, Jakarta (25/01/2023)

Dalam Rakernas ini juga diumumkan hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Prevalensi stunting di Indonesia pada 2022 berada pada angka 21,6 persen. Prevalensi ini turun sebesar 2,8 persen dibandingkan prevalensi 2021 yang berada pada angka 24,4 persen.

“Tadi sudah disampaikan Pak Menteri (Kesehatan) di tahun 2022 angkanya sudah turun jadi 21,6 persen. Ini kerja keras kita semua, dan dampak stunting ini tidak hanya urusan tinggi badan tapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga muncul penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak. Oleh sebab itu target 14 persen di tahun 2024 harus kita capai Saya yakin dengan kekuatan kita bersama semua bergerak itu angka tidak sulit asal kita bekerja bersama-sama,” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya.

Presiden Joko Widodo juga mengatakan kunci dalam berkompetisi dengan negara lain adalah kualitas sumber daya manusianya.

“Kualitas keluarga, kualitas SDM menjadi kunci negara kita berkompetisi dengan negara lain dan sinergitas antara Kementerian dan Lembaga, Pemda, tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan swasta ini penting sekali,” kata Presiden Joko Widodo.

Karena itu Presiden Joko Widodo juga menekankan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga terkait percepatan penurunan stunting untuk selalu berkonsolidasi dan memberikan bayi dan ibu hamil protein hewani seperti telur dan ikan.

RAPAT KERJA NASIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2023

Sumber: Siaran Pers BKKBN, 26 Januari 2023

Prevalensi stunting Turun Jadi 21,6

Persen, Presiden Joko Widodo

Tekankan Kerja Bersama

Sementara itu dalam laporannya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G (K) mengatakan keberhasilan dalam menurunkan prevalensi stunting merupakan hasil dari kerjasama semua pihak.

“Kami berterima kasih kepada kementerian dan lembaga yang mendukung di mana pentahelix kita laksanakan dengan baik,” kata Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG.(K).

Berdasarkan Hasil SSGI Tahun 2022, capaian penurunan stunting tertinggi diraih oleh Provinsi Kalimantan Selatan (5.4%), Kalimantan Utara (5.4%), dan Sumatera Selatan (6 2%) Sedangkan Jawa Barat dan Jawa Timur merupakan provinsi yang secara absolut mengalami penurunan angka stunting terbesar meskipun secara persentase hanya diangka 3%.

Berdasarkan materi paparan Dirjen Kesmas dr Maria Endang Sumiwi, MPH, Intervensi Spesifik yang akan dilakukan oleh Kemenkes melalui

Rencana Aksi 5 Gerakan Cegah stunting yang terdiri dari aksi bergizi, bumil sehat, posyandu aktif, jambore kader dan cegah stunting itu penting.

Rencana Aksi ini dilakukan Bersama masyarakat, mitra, pihak swasta, organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan pihak terkait lainnya melalui Peningkatan Pengetahuan, cakupan layanan dan pemberdayaan masyarakat.

Drg. Agus Suprapto, MKes dalam paparannya menyampaikan Kemenko PMK sebagai Wakil Ketua Bidang Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian dan Pengawalan Pelaksanaan PPS pada tahun 2022 telah melaksanakan Pendampingan Terpadu di 12 Provinsi Prioritas, 49 kab/kota, 159 desa, dan dikoordinasikan dengan 19 K/L terkait.

Berdasarkan evaluasi pendampingan tahun 2022 diperoleh kesimpulan bahwa Mekanisme

Koordinasi dan Kerja TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu diperkuat agar proses koordinasi lebih efektif melalui Pendampingan terpadu, koordinasi provinsi, SATGAS, TA Pool Kemendagri dan Lainnya. Untuk itu awal tahun

2023 Kemenko PMK langsung bergerak melaksanakan Roadshow PPS di 514 Kabupaten/Kota.

Rekomendasi yang disampaikan oleh Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd selaku Dirjen Bina Bangda menyampaikan tindak lanjut yang perlu dilakukan Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu menindaklanjuti hasil penilaian kinerja 8 aksi konvergensi, mendorong Pemerintah Provinsi dan Kab/kota mengintegrasikan program kegiatan PPS dalam dokumen rencana daerah (RPJPD, RPJMD), capacity building untuk Sumber Daya Aparatur Pemda baik dari knowledge maupun skill, memastikan ketersediaan data dan pemanfaatannya serta Pemerintah daerah juga perlu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menangani stunting.