Skip to main content

Shirvano Insight Vol. 5 No.1: Shaping Spaces for Everyone

Page 1

ISSN 2986-4135 Volume 5 Nomor 1

Periode Mei - Agustus 2026

Shaping spaces

for everyone

Digest Prologue : Mewujudkan Masa Depan Ruang melalui Tiga Layer Inklusi:

Struktur, Proses, dan Pengalaman H.12 
 Digest 2: Upaya Menjaga Marwah Kawasan: Translasi Peran Komunitas Lokal dalam Perencanaan H.21

Digest 3: Empathy Design: Pentingnya Mewujudkan Ruang sebagai Tempat Hidup Manusia H.26


Sumber: Streets for Kids program | Archdaily


Table of Content

2 | Table of Content

Sumber: A park with a swing set | Unsplash


TABLE OF CONTENT 3 4 7

Table of content

Editorial Team

Letter From Editorial Team

21

8

Introduction

26

Proses yang Berkelanjutan

12

Digest Prologue

Mewujudkan Masa Depan Ruang

melalui Tiga Layer Inklusi:

32

3

Empathy Design: Pentingnya Mewujudkan Ruang sebagai Tempat

Discourses Findings

Hunian untuk Semua: Kolektivitas dalam Bermukim

40 44

Struktur, Proses, dan Pengalaman

14

Digest

Hidup Manusia

Membentuk Ruang yang Inklusif: Antara Prinsip Perancangan dan

Upaya Menjaga Marwah Kawasan: Translasi Peran Komunitas Lokal dalam Perencanaan

Mewujudkan Masa Depan Ruang

Untuk Semua

Digest 2

View Points 1

Angan-Angan Rantai Inklusivitas

View Points 2

Menilik Perjalanan Penataan Koridor Gatsu: Sejauh mana batas partisipasi sehingga penataan kota sejatinya inklusif?

Digest 1

Menjembatani Peluang melalui Struktur Ruang

48

Acknowledgement

Table of Content | 3


Editorial Team

Editorial Team Advisor

Retas Aqabah Amjad Editor-In-Chief

Fadhila Nur Latifah Sani Senior Editor

Dyah Meutia Managing Editor

Fadilla Giffariny Amuna Associate Editor

Wita Khaerunnisa

Shafira Nur Hanifah Graphic Designer

Cecillia Diani Lelyta Marsonia

Priyo Aldo

Contributor Writer

Muthia Pratiwi Sonjaya

Indriani Pratiwi

Nathasya Lintang A K

Publisher Published by

Email

contact@shirvano.co.id

Website

shirvano.co.id

Instagram

@shirvanoconsulting

@lifeatshirvano

LinkedIn

SHIRVANO Consulting

Youtube

Shirvano Consulting

Cover Credit

Sumber gambar: Micro Parks Hongkong by Marisa yiu

4 | Editorial Team


ISSN 2986-4135

Sumber : A man riding a motorcycle by Pradamas Gifarry | Unsplash

Editorial Team | 5


Letter From Editorial Team

6 | Letter From Editorial Team

Sumber: A person riding a motorcycle down a street by Muh Tanri | Unsplash


Mewujudkan Masa Depan Ruang

Untuk Semua Writer: Fadilla Giffariny Amuna

Ruang membentuk kehidupan manusia lebih dari yang sering

kita

sadari.

Ia

bergerak,

bekerja,

mengakses

berbagai

kualitas

hidup

sekadar

menjadi

yang

turut

mempengaruhi belajar,

kita.

kesempatan Karena

wadah

itu,

yang

ruang

aktivitas,

menentukan

bagaimana

berinteraksi,

masa

kita

hingga

membentuk tidak

pernah

melainkan

bagian

depan

manusia

di

dalamnya.

Namun, di tengah berbagai upaya pembangunan yang terus berlangsung, pertanyaan penting perlu diajukan: apakah

ruang

yang

kita

hadirkan

telah

membuka

kesempatan yang sama bagi setiap orang? Pertanyaan ini

menjadi

semakin

relevan

ketika

tantangan

pembangunan tidak lagi hanya berkaitan dengan angka pertumbuhan, tetapi juga tentang bagaimana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas dan merata.

A Look Back Edisi kali ini mencoba mengangkat berbagai perspektif mengenai untuk

bagaimana

mewujudkan

ruang

masa

dapat

depan

menjadi

yang

medium

lebih

inklusif.

Melalui berbagai pembelajaran, pengalaman lapangan, dan

refleksi

dari

para

kontributor,

pembaca

diajak

melihat kembali hubungan antara manusia dan ruang.

Kami berharap, edisi ini dapat menjadi ruang refleksi mengenai bagaimana mewujudkan masa depan ruang untuk

semua

tidak

hanya

ditentukan

oleh

apa

yang

dibangun, tetapi juga oleh siapa yang dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Sebab di balik setiap

kebijakan,

terdapat

kehidupan

rencana,

dan yang

Pada

dampaknya

secara

langsung.

yang

bukan

hanya

ruang

yang

baik

melainkan kesempatan,

intervensi

manusia

mendukung

ruang

akan

akhirnya, yang

mampu kehidupan,

ruang,

merasakan ruang

berfungsi,

menghadirkan dan

memberi

tempat bagi setiap orang untuk berkembang.

Selamat Membaca ! Letter From Editorial Team | 7


Introduction

Membentuk Ruang yang Inklusif:

Antara Prinsip Perancangan dan Proses yang Berkelanjutan Writer: Shafira Nur Hanifah

Menakar Ulang Inklusivitas dalam Paradigma Terbentuknya Sebuah Ruang

Dalam berbagai skala, mulai dari tatanan kota, perencanaan kawasan, hingga lingkungan terkecil, ruang adalah medium utama tempat aktivitas manusia berlangsung dan kehidupan sosial terbentuk. Ruang tidak hanya dilihat sebagai wadah fisik yang hadir secara netral. Lefebvre1 menjelaskan bahwa ruang merupakan hasil dari berbagai proses sosial, ekonomi, dan politik yang menentukan caranya diproduksi dan digunakan. Karena itu, pertanyaan mengenai ruang juga berkaitan dengan siapa pengguna yang memperoleh akses dan manfaat dari keberadaannya. Di tengah berbagai upaya pembangunan yang terus berlangsung, paradoks tentang apakah hadirnya ruang-ruang baru tersebut membuka kesempatan yang lebih setara bagi seluruh lapisan masyarakat muncul. Jan Gehl mencatat bahwa kehidupan manusia seharusnya menjadi titik berangkat sebuah perancangan melalui urutan yang ia rumuskan sebagai first life, then spaces, then buildings2. Ruang hadir untuk menaungi kehidupan yang berlangsung di dalamnya, sementara bangunan ada sebagai wadah fisik yang mendukung hubungan tersebut. Inklusivitas memang kemudian menjadi penting sebagai prinsip yang harus dipertimbangkan sejak awal pembangunan. Namun demikian, ruang juga dapat berkembang secara dinamis sehingga proses iteratif perlu dilakukan agar ruang dapat tetap sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Penyesuaian ruang yang dinamis dan berkelanjutan ini yang kemudian dapat kita maknai sebagai sebuah usaha menciptakan inklusivitas itu sendiri. Bagaimana dengan Ruang Kita Saat Ini?

Urgensi persoalan ini semakin terlihat ketika meninjau berbagai ruang yang berkembang saat ini. Meskipun pembangunan terus berlangsung di berbagai belahan dunia, akses terhadap manfaat yang dihasilkannya masih belum bisa dinikmati secara merata. Laporan UN-Habitat menunjukkan bahwa banyak kawasan perkotaan masih menghadapi tantangan dalam menyediakan akses yang setara terhadap layanan dasar, ruang publik berkualitas, mobilitas, dan partisipasi warga dalam proses pembangunan3. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kelompok masyarakat rentan cenderung memiliki akses yang lebih rendah terhadap infrastruktur dan peluang yang mendukung kualitas hidup mereka4.

8 | Introduction

rchdaily

Sumber: A

1 H. Lefebvre, The Production of Space. Oxford, United Kingdom: Blackwell Publishing, 1991.

2 J. Gehl, Cities for People. Washington, DC, USA: Island Press, 2010.

3 United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities. Nairobi, Kenya: UN-Habitat, 2022. [Online]. Available: https://unhabitat.org/world-cities-report-2022-envisaging-the-future-of-cities

4 L. Nicoletti et al., “Disadvantaged communities have lower access to urban infrastructure,” Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, vol. 50, no. 6, pp. 1716–1735, 2023. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2203.13784


Kondisi serupa dapat diamati di Indonesia. Sebagian besar aktivitas ekonomi dan layanan strategis masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sehingga peluang yang tersedia tidak selalu dapat dijangkau secara setara oleh seluruh masyarakat. Masyarakat yang tinggal di kawasan dengan konektivitas lebih rendah cenderung menghadapi beban mobilitas yang lebih besar untuk mengakses pekerjaan maupun layanan yang tersedia5. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan inklusivitas tidak semata-mata berkaitan dengan penyediaan fasilitas, tetapi juga dengan bagaimana ruang dibentuk untuk membuka atau membatasi akses terhadap peluang yang ada. Memahami persoalan ini membutuhkan cara pandang yang lebih sistemik tentang bagaimana inklusivitas bekerja dalam proses pembentukan ruang.

Inklusivitas sebagai Prinsip dan Pola Pikir Prinsip inklusivitas dalam pembentukan ruang tidak bekerja melalui satu intervensi tunggal, melainkan melalui berbagai sistem yang saling berkaitan. Keterkaitan tersebut dapat dibaca melalui beberapa lapisan. Struktur ruang (spatial structure) memengaruhi bagaimana masyarakat mengakses peluang, layanan, dan konektivitas yang tersedia. Tata kelola dan proses perencanaan (governance) menentukan sejauh mana masyarakat dapat terlibat dan terwakili dalam pengambilan keputusan6. Sementara itu, lingkungan binaan (built environment) membentuk bagaimana ruang digunakan dan dialami oleh beragam kelompok pengguna7. Ketiga lapisan tersebut bekerja secara simultan dalam menciptakan ruang yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang beragam serta membuka kesempatan yang lebih setara bagi setiap orang untuk mengakses dan memperoleh manfaat darinya8,9.

Lesson Learned: Studi Kasus di Kawasan Asia Tenggara Kampung Mamboro

Lokasi: Kawasan pesisir Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia Isu: Berada di kawasan pesisir, Kampung Mamboro memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam gempa bumi dan tsunami. Pasca bencana 2018, masyarakat menghadapi dilema sosial antara kebutuhan untuk tetap tinggal di kawasan yang lebih aman dengan keinginan untuk tetap dekat dengan laut sebagai sumber mata pencaharian utama. Relokasi ke kawasan yang jauh dari pesisir dikhawatirkan akan membatasi akses terhadap kehidupan sosial, budaya, dan komunitas nelayan yang sudah terbentuk sejak lama. Pendekatan: Masyarakat melalui pendampingan ARKOM Indonesia mengembangkan model relokasi mandiri berbasis komunitas yang bertujuan untuk mempertahankan ikatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat pesisir. Prosesnya dilakukan secara partisipatif melalui rembug kampung, penguatan kelembagaan, pengembangan ekonomi kolektif, serta perancangan hunian adaptif yang melibatkan warga secara langsung dengan mempertimbangkan kearifan lokal10.

Sumber: Workshop pemetaan rumah dan perencanaan hunian sementara warga Kampung Mamboro secara partisipatif | Arkom Indonesia, 2019

5 Y. D. Wei and J. Nijman, “Urban inequalities in the 21st century economy,” Applied Geography, vol. 117, 2020. [Online]. Available: https:// www.sciencedirect.com/journal/applied-geography

6 S. R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation,” Journal of the American Institute of Planners, vol. 35, no. 4, pp. 216–224, 1969. [Online]. Available: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944366908977225

7 World Health Organization, Global Age-friendly Cities: A Guide. Geneva, Switzerland: WHO Press, 2007. [Online]. Available: https://apps.who.int/iris/ handle/10665/43755

Introduction | 9


Introduction

Hasil: Kawasan hunian yang lebih aman terhadap risiko bencana tanpa memutus hubungan masyarakat dengan laut sebagai sumber penghidupan utama. Lokasi relokasi dipilih melalui proses bersama sehingga tetap memungkinkan warga mempertahankan aktivitas ekonomi dan jaringan sosial yang telah terbentuk sebelum bencana.

Desain hunian mengkombinasikan teknologi RISHA [Rumah Instan Sederhana Sehat] yang tahan gempa dengan karakter rumah panggung khas masyarakat pesisir Kaili, sekaligus mengakomodasi preferensi warga terhadap tipe hunian yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Selain menghasilkan 39 unit hunian tetap berbasis komunitas, penataan kawasan juga mencakup ruang komunal (Baruga) serta fasilitas penjemuran ikan yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui keterlibatan warga dalam perencanaan, plotting kawasan, pembangunan hunian, hingga pengelolaan aset bersama, proses relokasi turut memperkuat kapasitas komunitas dalam mengelola lingkungan dan mengembangkan usaha kolektif secara mandiri10 Sumber: Skema pembangunan Rumah RISHA sebagai wirausaha social enterprise yang dikelola warga melalui workshop | Arkom Indonesia, 2019

Lesson Learned: Inklusivitas dalam lingkungan binaan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan hunian yang aman, tetapi juga kemampuan ruang untuk mendukung keberlanjutan sosial, ekonomi, budaya, dan ekologis masyarakat. Keterlibatan warga dari proses perencanaan hingga pengelolaan lingkungan, memperkuat kapasitas komunitas itu sendiri untuk bisa menentukan dan mengelola masa depannya secara mandiri.

Sumber: Baruga, ruang komunal masyarakat Kampung Mamboro | Arkom Indonesia, 2021

Sumber: Archdaily

Sumber: Hasil hunian relokasi mandiri Kampung Mamboro yang sudah diploting dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing warga | Arkom Indonesia, 2021

8 S. S. Fainstein, The Just City. Ithaca, NY, USA: Cornell University Press, 2010.

9 H. Pineo, “Towards Healthy Urbanism: Inclusive, Equitable and Sustainable (THRIVES),” Urban Design and Planning, vol. 173, no. 5, pp. 175–182, 2020. [Online]. Available: https: //www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23748834.2020.1769527

10 | Introduction

10 Yayasan ARKOM Indonesia, Dari Mamboro, Untuk Palu Kota Resilien. Yogyakarta: ARKOM Indonesia, 2025. [Online]. Available: https: //www.arkom.id/ publikasi/

11

Public

Utilities

Board

(PUB),

"Active,

Beautiful,

Clean

Waters

Design

www.pub.gov.sg/-/media/PUB/PDF/ABC_Waters_Design_Guidelines.pdf

Guidelines,"

4th

ed.,

PUB

Singapore,

2018.

[Online].

Available:

https: //


Bishan-Ang Mo Kio Park

Lokasi: Antara kawasan perumahan Bishan dan Ang Mo Kio, Singapura Isu: Kawasan ini sebelumnya memiliki saluran drainase beton sepanjang 2,7 km yang memisahkan taman dari lingkungan sekitarnya secara fisik dan ekologis. Infrastruktur tersebut bekerja secara fungsional untuk pengendalian banjir, namun tidak memberi ruang bagi interaksi warga dengan air maupun ekosistem alaminya. Desain taman lama belum sepenuhnya merespons keberagaman pengguna yang tinggal di kawasan hunian padat di sekitarnya.

Kolaborasi lintas badan pemerintah, ational arks Board sebagai pengelola taman dan ublic tilities Board selaku badan air nasional Singapura. Keduanya bekerja sama dalam proses desain untuk memaksimalkan manfaat lingkungan dan sosial secara bersamaan Teknik : Dekonstruksi kanal dan mengubahnya menjadi sungai alami yang beraliran lambat dan landai untuk kendali banjir dan ramah akses bagi manusia Integrasi : Menerapkan prinsip aksesibilitas bebas hambatan sejak awal sehingga fasilitas dapat digunakan oleh berbagai pengguna dengan beragam kebutuhan dan kemampuan fisik.

N

Sumber:

Aerial view sebelum dan sesudah revitalisasi Sungai Kallang di Taman Bishan-Ang Mo Kio, Singapura Schaefer, 2

Pendekatan:

P

P

|

014

U

11.

Soil Bioengineering .

Universal Design

Sumber: Ruang terbuka di taman yang dimanfaatkan warga untuk berolahraga | Henning Larsen, 2024

Hasil:

Terwujudnya ruang publik bersama yang menghubungkan kawasan Bishan dan Ang Mo Kio melalui lanskap sungai yang terintegrasi. Taman seluas 2 hektar ini mentransformasi infrastruktur pengendalian banjir menjadi ruang terbuka yang dapat diakses oleh berbagai kelompok pengguna untuk aktivitas rekreasi, olahraga, dan interaksi sosial sehari-hari

6

.

Kehadiran jalur pedestrian, jembatan, serta akses langsung ke koridor sungai memperluas akses masyarakat terhadap lingkungan alami di tengah kota . Konektivitas dengan kawasan hunian di sekitarnya menjadikan taman sebagai bagian dari kehidupan seharihari warga, yang dimanfaatkan oleh keluarga, pejalan kaki, pesepeda, hingga lansia untuk berbagai aktivitas rekreasi dan olahraga

12

13.

Sumber: Fasilitas bermain dan elemen air interaktif di Taman Bishan-Ang Mo Kio yang dirancang untuk mendukung pengalaman bermain berbasis alam, pembelajaran, dan eksplorasi multisensori bagi anak-anak dalam lingkungan yang aman dan mudah diakses. enning Larsen, 2 2 Dreiseitl, 2 2

|H

0 4;

0 6

Lesson Learned: Transformasi infrastruktur sungai menjadi ruang rekreasi yang lebih aman, mudah diakses, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari warga, memperlihatkan bagaimana desain ruang dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk berinteraksi dengan sesama maupun lingkungan alaminya. Inklusivitas dalam lingkungan binaan dapat diwujudkan dengan adanya ruang publik yang mempertimbangkan berbagai kelompok pengguna sekaligus mengintegrasikan fungsi ekologis dan sosial.

12 Government Architect NSW, Bishan-Ang Mo Kio Park, Singapore. Sydney, Australia: Government Architect NSW, 2019. [Online]. Available: https:// www.planning.nsw.gov.au/government-architect-nsw/case-studies-public/bishan-ang-mo-kio-park-singapore

13 Henning Larsen, Bishan-Ang Mo Kio Park and Kallang River. Copenhagen, Denmark: Henning Larsen, 2012. [Online]. Available: https:// henninglarsen.com/projects/bishan-ang-mo-kio-park-and-kallang-river

Introduction | 11


Digest Prologue

Mewujudkan Masa Depan Ruang

melalui Tiga Layer Inklusi:

Struktur, Proses, dan Pengalaman

Writer: Fadilla Giffariny Amuna

Ruang yang inklusif tidak terbentuk hanya melalui pembangunan fisik. Di balik setiap ruang yang mampu mendukung kehidupan masyarakat, terdapat berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari bagaimana ruang tersebut dirancang dan terhubung, bagaimana keputusan pembangunannya dibuat, hingga bagaimana ruang tersebut dialami oleh penggunanya. Memahami ruang sebagai suatu sistem yang utuh menjadi penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat yang beragam.

Dalam konteks tersebut, Shirvano Consulting melihat bahwa upaya mewujudkan ruang yang lebih inklusif dapat dipahami melalui tiga dimensi yang saling melengkapi, yaitu Struktur, Proses, dan Pengalaman. Ketiganya membentuk suatu kesatuan yang memengaruhi bagaimana ruang dapat membuka akses, merespons kebutuhan masyarakat, serta mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

12 | Digest Prologue

Sumber: Residential Care Home Andritz | Archello.com


Struktur

Struktur berkaitan dengan bagaimana ruang dikonfigurasi dan dihubungkan untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Keterhubungan antara fungsi ruang, jaringan mobilitas, layanan, dan pusat-pusat aktivitas berperan penting dalam menentukan sejauh mana masyarakat dapat mengakses berbagai kesempatan. Ketika akses terhadap layanan, pekerjaan, maupun fasilitas publik tidak terdistribusi secara merata, ketimpangan dapat muncul meskipun pembangunan terus berlangsung. Pembahasan pada Digest pertama akan menyoroti bagaimana perencanaan wilayah Kabupaten Wonosobo khususnya pada aspek struktur ruang dapat memengaruhi distribusi manfaat pembangunan dan akses masyarakat terhadap berbagai peluang.

Proses Ruang yang baik tidak hanya ditentukan oleh hasil akhirnya, tetapi juga oleh proses yang membentuknya. Perencanaan dan pengelolaan ruang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang akan menggunakan dan merasakan dampaknya secara langsung. Dalam konteks ini, partisipasi tidak sekadar menjadi tahapan formal dalam proses perencanaan, melainkan bagian penting untuk memahami kebutuhan, aspirasi, dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Digest kedua akan membahas bagaimana proses kolaboratif dari berbagai kegiatan dapat menjadi faktor penting dalam menghadirkan ruang yang lebih responsif dan relevan terhadap kebutuhan penggunanya.

Pengalaman Pada akhirnya, ruang akan dinilai melalui pengalaman mereka yang menggunakannya. Selain berfungsi secara fisik, ruang juga perlu mampu menghadirkan kenyamanan, rasa aman, kemudahan beraktivitas, serta keterikatan terhadap tempat. Pengalaman ini tidak hanya dipengaruhi oleh elemen desain, tetapi juga oleh sejauh mana ruang mampu merefleksikan identitas lokal dan mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat. Digest ketiga akan mengulas bagaimana Ecotourism Malinau, TN Komodo, Kawasan Perdesaan Kalimantan Timur, Master Plan Desa Wonosari, Lipursari, Sikunang, Perencanaan dan fasilitasi kawasan perdesaan Margomarem, Kawasan Sindoro-Sumbing (Blembem), Pelatihan City Branding Tangsel serta berbagai sayembara desain koridor perkotaan baik di Solo, Busan dan Taman Budaya IKN dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan karakter suatu tempat dan berperan dalam membentuk ruang yang berusaha mengedepankan fungsionalitas serta kenyamanan secara inklusif. Ketiga dimensi tersebut, yaitu Struktur, Proses, dan Pengalaman, merupakan bagian dari sistem yang saling berkaitan dalam mewujudkan ruang yang lebih inklusif.

Sumber: The Paleisbrug by Benthem Crouwel Architects | Archdaily

Pada akhirnya, ketiga digest akan menunjukkan bagaimana perwujudan masa depan ruang untuk semua tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan. Struktur ruang perlu mampu membuka akses masyarakat terhadap peluang yang berkembang dari potensi lokal. Proses perencanaannya perlu berangkat dari pemahaman terhadap kehidupan masyarakat serta mampu menerjemahkan beragam kebutuhan dan dinamika ke dalam keputusan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Sementara itu, ruang yang dihasilkan perlu menghadirkan pengalaman yang aman, nyaman, mudah diakses, serta fungsional bagi kehidupan masyarakat sehari-hari.

Melalui ketiga perspektif tersebut, inklusi tidak lagi dimaknai sekadar sebagai hasil akhir pembangunan, melainkan sebagai prinsip yang hadir sejak ruang dirancang, dibentuk, hingga akhirnya dirasakan oleh masyarakat. Berbagai pembelajaran dalam edisi ini diharapkan dapat membuka perspektif bahwa ruang yang benar-benar inklusif bukan hanya ruang yang berfungsi dengan baik, tetapi juga ruang yang mampu memperluas peluang, memanusiakan penggunanya, dan meningkatkan kualitas kehidupan bersama.

Digest Prologue | 13


Digest 1

Menjembatani Peluang melalui Struktur Ruang Writer: Fadilla Giffariny Amuna

Struktur ruang tidak hanya berbicara tentang bagaimana berbagai wilayah saling terhubung, tetapi juga tentang bagaimana keterhubungan tersebut membuka peluang yang dapat dijangkau dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

14 | Digest 1

Sumber: Wonosobo | Unsplash


Bagi para perencana kota, struktur ruang seringkali dipahami sebagai pedoman pembangunan yang mengarahkan pertumbuhan wilayah dan menghubungkan berbagai pusat aktivitas. Namun, di balik garis-garis pada peta dan berbagai hierarki kawasan yang termuat dalam rencana tata ruang, terdapat peranan yang lebih mendasar sampai ke masyarakat: struktur menentukan bagaimana masyarakat bergerak, bagaimana aktivitas terdistribusi, hingga bagaimana peluang tersebar di suatu wilayah.

Memahami Cara Wilayah Bertumbuh Kota dan wilayah berkembang melalui hubungan berbagai pusat aktivitas dan kawasan yang saling terhubung. Dalam proses tersebut, struktur ruang berperan tidak hanya sebagai panduan pemanfaatan ruang, tetapi juga sebagai pondasi yang membentuk keterkaitan dan dinamika perkembangan wilayah.

Namun, perkembangan wilayah tidak selalu berlangsung secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakteristik, sumber daya, hingga daya dukung yang berbeda sehingga menjadikan potensi yang berkembang di dalamnya cenderung beragam. Pada konteks pembangunan, pendekatan perencanaan tidak dapat dilakukan secara pukul rata, tetapi perlu memperhatikan fungsi, ciri khas, dan keunggulan masing-masing wilayah guna mengoptimalkan potensi.

Hal tersebut ditemukan pada Kabupaten Wonosobo dengan karakteristik fisik yang mendukung berkembangnya sektor pertanian dataran tinggi dan pariwisata berbasis lansekap. Kami melakukan analisis bagi tiap-tiap wilayah di Wonosobo guna mengidentifikasi komoditas unggulan pada masingmasing wilayah baik itu hortikultura, perkebunan, buahbuahan, biofarma, dan tanaman pangan. Identifikasi ini dilakukan tidak hanya untuk mengoptimalkan potensi unik tiap wilayah, tetapi juga mencegah kemungkinan overlap produksi antar wilayah. Pada kasus ini, struktur ruang tidak hanya menentukan lokasi aktivitas, tetapi juga memungkinkan berbagai kawasan untuk berkembang sesuai karakteristik khasnya sekaligus tetap menjadi bagian dari sistem ekonomi yang saling melengkapi.

Sumber: Distribusi Komoditas Unggulan, Wonosobo | Shirvano, 2025

Digest 1 | 15


Digest 1

Ketika Struktur Mempengaruhi Mobilitas, Aktivitas, dan Peluang Lebih jauh, struktur spasial turut memengaruhi bagaimana masyarakat bergerak, bagaimana aktivitas terdistribusi, serta bagaimana peluang berkembang di berbagai bagian wilayah. Hubungan antar pusat aktivitas, aksesibilitas, serta pola pergerakan pada akhirnya membentuk dinamika kawasan yang berbeda-beda.

Jika kita menilik analisis jaringan Kabupaten Wonosobo, diketahui bahwa beberapa koridor memiliki tingkat keterhubungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ruas lainnya. Tingginya nilai betweenness centrality pada suatu ruas menunjukkan perannya sebagai penghubung penting antarkawasan, sehingga mendukung mobilitas, distribusi barang, dan aksesibilitas wilayah secara keseluruhan.

Kondisi tersebut akhirnya membentuk peluang pengembangan yang berbeda pada setiap koridor. Akses menuju Dieng, misalnya, memiliki prospek untuk mendukung aktivitas akomodasi, kuliner, dan fasilitas pendukung wisata. Koridor Pancarmulyo-Limbangan berpotensi mendukung layanan logistik dan pasar lokal, sementara hubungan dengan Banjarnegara memperkuat perdagangan dan mobilitas regional. Di sisi lain, akses menuju Wadaslintang membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata berbasis alam beserta layanan pendukungnya, sehingga manfaat konektivitas dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ruang tidak hanya mendukung pergerakan, tetapi juga membentuk hubungan yang memudahkan bagi warga lokal untuk mengembangkan berbagai aktivitas. Secara spasial, struktur yang baik tidak hanya mendukung mobilitas warganya, tetapi juga membuka ruang bagi berkembangnya peluang di berbagai bagian wilayah.

Sumber: Analisis Jaringan Kabupaten Wonosobo | Shirvano, 2025

16 | Digest 1

Sumber: Wonosobo | Shirvano, 2020


Membaca Interaksi Ekonomi dalam Jaringan Struktur dan Mobilitas Wilayah Hubungan yang terbentuk melalui struktur ruang pada akhirnya tidak hanya mempengaruhi mobilitas, tetapi juga mendukung berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Aktivitas ekonomi pada dasarnya tidak tumbuh secara terpisah, melainkan berkembang melalui keterkaitan yang terbentuk antara berbagai fungsi dan kegiatan yang saling mendukung.

Hal tersebut dapat diamati pada Kabupaten Wonosobo. Analisis pengembangan ekonomi kepariwisataan menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai aktivitas ekonomi lainnya, termasuk penyediaan akomodasi, UMKM, serta sektor pertanian dan hortikultura yang telah menjadi identitas daerah. Kehadiran aktivitas utama tersebut pada akhirnya membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai aktivitas ekonomi berbasis lokal yang saling mendukung sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas. Di sisi lain, berbagai Destinasi Kawasan Pariwisata (DPK) di Wonosobo juga menunjukkan tingkat perkembangan yang berbeda sehingga peluang yang dapat dirasakan masyarakat pada masing-masing kawasan pun tidak sama. Kawasan Dieng, misalnya, telah berada pada tahap Consolidation dengan dukungan infrastruktur dan kunjungan wisata yang relatif tinggi. Pada tahap ini, tantangannya bukan lagi membangun daya tarik baru, melainkan memastikan masyarakat tetap memperoleh manfaat dari perkembangan kawasan melalui inovasi pada produk wisata, layanan, maupun aktivitas ekonomi lokal. Sementara itu, DPK Kalianget dan Sindoro–Sumbing masih berada pada tahap pengembangan sehingga penguatan amenitas dan layanan menjadi penting untuk memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Adapun DPK Serayu, Pantodomas, dan Lintang Winongsari masih berada pada tahap Involvement, sehingga pengembangannya perlu bertumpu pada pendekatan berbasis komunitas agar potensi lokal dapat berkembang menjadi sumber penghidupan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sumber: Pengembangan Ekonomi Kepariwisataan Kabupaten Wonosobo | Shirvano, 2024

Digest 1 | 17


Digest 1

Keberagaman ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kawasan tidak berlangsung secara seragam. Sebaliknya, setiap kawasan memiliki peran dan peluang pengembangannya masing-masing yang membentuk sistem aktivitas ekonomi yang saling melengkapi. Kedua kondisi di atas menunjukkan bahwa struktur ruang memungkinkan berbagai fungsi dan aktivitas ekonomi antarkawasan saling terhubung sehingga peluang ekonomi yang muncul dapat berkembang sesuai dengan potensi lokal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Hasil Interpretasi Skor Penilaian TALC pada tiap DPK

Sumber: Tourism Area Life Cycle (TALC) di Kabupaten Wonosobo | Shirvano, 2025

Memaknai Struktur sebagai Jembatan Menjemput Peluang Pada akhirnya, makna struktur ruang tidak berhenti pada kemampuannya menghubungkan berbagai kawasan maupun mengatur aktivitas di dalamnya. Struktur ruang baru benar-benar menghadirkan pembangunan yang inklusif ketika keterhubungan tersebut mampu menghubungkan masyarakat dengan peluang ekonomi yang lahir dari potensi lokal di setiap wilayah.

Dalam konteks tersebut, struktur ruang tidak hanya menjadi kerangka yang membentuk susunan aktivitas dalam wilayah, tetapi juga sistem yang menghubungkan berbagai potensi, pergerakan, dan interaksi ekonomi dalam satu kesatuan. Dari keberagaman potensi yang berkembang secara sistemik hingga bagaimana struktur mempengaruhi mobilitas dan memperkuat interaksi ekonomi antarwilayah, terlihat bahwa struktur ruang berperan strategis dalam membentuk arah perkembangan suatu wilayah. Dalam perspektif sistem jaringan wilayah, hubungan antar node tidak hanya menghasilkan pergerakan, tetapi juga menciptakan spillover aktivitas ekonomi yang memperluas distribusi manfaat pembangunan (Rodrigue, 2020)1. Artinya, keterhubungan dalam struktur ruang bukan sekadar mempermudah mobilitas, tetapi menjadi mekanisme yang membuka akses masyarakat terhadap peluang ekonomi di berbagai wilayah.

Semakin baik struktur ruang menghubungkan berbagai wilayah beserta aktivitas ekonominya, semakin besar pula peluang yang dapat dijangkau dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam pengertian inilah, struktur ruang menjadi jembatan yang menghubungkan potensi lokal dengan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Sumber: Menjembatani Peluang melalui Struktur Ruang | Penulis, 2026

18 | Digest 1

1 Rodrigue, J.-P. (2020). The Geography of Transport Systems (4th ed.). Routledge.


Sumber: Wonosobo | Shirvano, 2021

Digest 1 | 19


Digest 2

20 | Digest 2

Sumber: Photo by Ahmad Hasan Hariri | Unsplash


Upaya Menjaga Marwah Kawasan: Translasi Peran Komunitas Lokal dalam Perencanaan Writer: Dyah Meutia Nastiti

Kegiatan perencanaan pada umumnya membutuhkan proses yang relatif singkat, padat, namun komprehensif. Demikian tuntutan dan tantangan seorang perencana yang tidak jarang diukur dari ketepatan timeline untuk menyesuaikan kebutuhan pekerjaan. Padahal, pekerjaan yang berlangsung dalam waktu panjang bisa jadi merupakan bagian dari proses pelibatan masyarakat yang kolaboratif.

Proses yang iteratif, rentang waktu yang panjang, serta kebutuhan anggaran yang lebih besar merupakan konsekuensi dari upaya memastikan suara masyarakat tidak tereduksi dalam pengambilan keputusan. Karena itu, penyusunan rencana semestinya tidak hanya bertumpu pada analisis teknis, melainkan juga berangkat dari pengetahuan, pengalaman, dan realitas yang ditemukan bersama masyarakat di lapangan.

Digest 2 | 21


Digest 2

Sumber: Survey Kawasan Perdesaan Kalimantan Timur | Shirvano, 2024

Pelibatan Masyarakat Pada tahun 2023, bersama masyarakat adat Malinau, kami dan FKT UGM menyusuri kawasan hutan di Kalimantan Utara untuk menyusun rencana pengembangan ekowisata. Kegiatan menyusuri hutan ini bukan sekadar survei lapangan, melainkan upaya untuk memahami konteks lokasi berdasarkan pengetahuan lokal masyarakat. Pendekatan serupa kami lakukan saat bekerja di kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Tinggal bersama warga di Kampung Kerora menjadi cara kami merasakan langsung bagaimana masyarakat beradaptasi dan hidup berdampingan dengan satwa endemik tersebut.

Kami mempelajari kehidupan di kampung, mata pencaharian warga, hingga pola interaksi komodo dengan lingkungan sekitarnya. Pemahaman tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan rencana pengembangan pariwisata kawasan. Pengalaman yang sama juga kami temui di Kalimantan Timur. Melalui berbagai pertemuan, dialog, dan diskusi dengan masyarakat, kami berupaya memastikan bahwa rencana pembangunan kawasan perdesaan di sekitar IKN tetap dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat yang telah lama tinggal di wilayah tersebut. Berbagai aspirasi yang muncul kemudian diterjemahkan ke dalam sejumlah konsep pengembangan, mulai dari cultural market, ecological tourism, hingga agrotourism. Di kawasan Taman Nasional Komodo, hasil perencanaan dituangkan dalam skema business plan dan kerangka kerja sama antara pengelola kawasan dengan masyarakat lokal yang berperan sebagai pemandu wisata.

Sementara itu, di Malinau, pengembangan ekowisata difasilitasi melalui penyusunan rute wisata, pengembangan produk, serta atraksi berbasis alam dan aktivitas masyarakat setempat.

22 | Digest 2

Sumber: Survey Malinau | Shirvano, 2023

1 S. R. Arnstein, "A ladder of citizen participation," Journal of the American Institute of Planners, vol. 35, no. 4, pp. 216–224, Jul. 1969, doi: 10.1080/01944366908977225.


Sumber: Survey Taman Nasional Komodo bersama FKT UGM | Shirvano, 2023

Menerjemahkan Aspirasi Selain terjun langsung ke lapangan, perencana juga berperan sebagai penerjemah aspirasi masyarakat ke dalam bahasa perencanaan. Peran ini penting karena sering kali ditemukan gap antara pengetahuan lokal masyarakat dan terminologi teknis yang digunakan dalam dokumen perencanaan. Metode yang digunakan dapat beragam, namun pada dasarnya perencana berperan sebagai fasilitator yang membantu menerjemahkan berbagai gagasan ke dalam kerangka perencanaan yang lebih terstruktur.

Sumber: Survey Kalimantan Timur | Shirvano, 2024

Pada tahun 2021, kami mendampingi masyarakat Desa Sikunang di perbatasan Dieng, Wonosobo–Banjarnegara, untuk memetakan aspirasi dan potensi kawasan mereka. Melalui proses tersebut, teridentifikasi sejumlah klaster potensi desa serta titik-titik strategis yang diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan dan perbaikan kawasan atau titik acupuncture pembangunan pada masa mendatang.

Pendekatan serupa kami lakukan di Desa Wonosari dan Desa Lipursari, Kabupaten Wonosobo. Dengan tinggal bersama masyarakat, kami berupaya memahami sejarah kawasan, mengenali dinamika kehidupan warga, serta menggali berbagai potensi yang dimiliki. Hasilnya kemudian diterjemahkan ke dalam arah pengembangan jangka panjang beserta program-program prioritas yang dapat diwujudkan dalam jangka pendek.

Pengalaman lain kami peroleh di Kawasan Perdesaan Margomarem melalui serangkaian focus group discussion yang dilakukan secara berkelanjutan selama beberapa tahun. Proses tersebut tidak hanya menghasilkan gagasan perencanaan, tetapi juga menjadi jembatan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan

kawasan perdesaan. Sumber: Proses Mapping di Desa Sikunang | Shirvano, 2019 1 S. R. Arnstein, "A ladder of citizen participation," Journal of the American Institute of Planners, vol. 35, no. 4, pp. 216–224, Jul. 1969, doi: 10.1080/01944366908977225.

Digest 2 | 23


Digest 2

Sumber: Live in dan Diskusi dengan warga di Desa Lipursari dan Wonosari | Shirvano, 2021, 2022

Membangun Kapasitas Bersama Namun, tidak semua upaya untuk menciptakan perencanaan yang inklusif harus diwujudkan melalui dokumen atau produk perencanaan yang bersifat fisik. Dalam banyak kasus, proses yang intangible justru dapat berperan penting bagi keberlanjutan kawasan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas masyarakat dan tumbuhnya rasa memiliki terhadap kawasan yang mereka tempati. Dengan demikian, kesadaran atas peran, kepentingan, sumber daya, dan kapasitas masing-masing pihak dapat berkembang sebagai tantangan, visi dan tanggung jawab bersama.

Sumber: Diskusi lintas stakeholders di Kawasan

Perdesaan Margomarem | Shirvano, 2021

24 | Digest 2

Kami pernah terlibat dalam proses fasilitasi komunitas di Blembem, Wonosobo. Proses ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenali potensi, mendiskusikan tantangan, dan menentukan arah masa depan kawasan mereka sendiri. Setelah melalui berbagai tahapan diskusi dan pendalaman lapangan, kawasan tersebut kemudian bersepakat membangun identitas bersama sebagai Kawasan Perdesaan Sindoro–Sumbing. Berbeda dengan Blembem, ada juga fasilitasi city branding yang kami lakukan di Tangerang Selatan yang berfokus pada penguatan identitas kota melalui pendekatan positioning dan branding yang memanfaatkan berbagai peluang eksternal. Melalui proses tersebut, pegawai pemerintah Kota Tangerang Selatan diharapkan memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam mengembangkan kota secara mandiri dan berkelanjutan.

1 S. R. Arnstein, "A ladder of citizen participation," Journal of the American Institute of Planners, vol. 35, no. 4, pp. 216–224, Jul. 1969, doi: 10.1080/01944366908977225.


Sumber: Fasilitasi Komunitas di Tangerang Selatan dan Kawasan Perdesaan

Sindoro-Sumbing (Blembem) Wonosobo | Shirvano, 2021

Negoisasi kepentingan Turun langsung ke lapangan serta melibatkan dan memberdayakan masyarakat merupakan pendekatan yang terus kami upayakan dalam proses perencanaan. Dalam pendekatan ini, perencana tidak hanya berperan sebagai penyusun rencana, tetapi juga sebagai fasilitator dan mediator yang menjembatani berbagai kepentingan di suatu kawasan.

Proses perencanaan perlu menciptakan ruang yang inklusif agar seluruh pemangku kepentingan dapat terlibat dalam mencari keseimbangan antara kepentingan, pengaruh, dan kekuatan yang cukup beragam. Melalui dialog dan negosiasi yang terbuka, potensi konflik dapat dikenali dan dikelola sejak awal sebagai bagian dari mitigasi risiko pembangunan. Dalam hal ini, pendekatan partisipatif menjadi salah satu cara dan berperan untuk menjaga inklusivitas dalam proses perencanaan.

Dampak dan Keberlanjutan Menurut tangga partisipatori Arnstein (1969), terdapat beberapa tahap tingkatan partisipasi warga, dimulai dari tahap non-partisipasi (manipulation, therapy), kemudian tokenism meliputi informing, consultation, placation, serta tahap citizen control (partnership, delegation, citizen control). Berbagai upaya pelibatan masyarakat dengan berbagai metode yang dikembangkan ditujukan untuk mencapai tingkat partisipasi seoptimal mungkin pada berbagai kasus sesuai konteks daerah masing-masing. Melalui negosiasi kepentingan, diharapkan dapat dicapai setidaknya tahap tokenism yang mengarah pada citizen control. Wujud perencanaan skala makro seperti Ecotourism Malinau dan Perencanaan Kawasan Perdesaan di Kalimantan Timur pada umumnya dikembalikan dan didiskusikan pada forum FGD bersama masyarakat (consultation) agar nantinya Master Plan tersebut dapat dijalankan bersama masyarakat (partnership).

Sementara itu, pada skala lebih meso-mikro seperti di Taman Nasional Komodo, Desa Sikunang, Desa Lipursari, Desa Wonosari, Kawasan Perdesaan Margomarem hingga Fasilitasi Kawasan Perdesaan Blembem SindoroSumbing, Master Plan diharapkan dapat menjadi guideline pembangunan maupun pengembangan setelah adanya proses penyusunan rencana bersama masyarakat. Hal ini ditujukan agar nantinya dapat mencapai tahapan citizen control di mana masyarakat dapat memfungsikan serta mendapatkan manfaat baik secara sosial maupun ekonomi. Pada akhirnya, segala upaya pelibatan masyarakat, penterjemahan aspirasi, pembangunan kapasitas masyarakat, maupun negosiasi kepentingan bertujuan memastikan bahwa arah pengembangan kawasan tetap berdasar pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai identitas dari kawasan itu sendiri.

1 S. R. Arnstein, "A ladder of citizen participation," Journal of the American Institute of Planners, vol. 35, no. 4, pp. 216–224, Jul. 1969, doi: 10.1080/01944366908977225.

Digest 2 | 25


Digest 3

Empathy Design:

Pentingnya Mewujudkan Ruang sebagai Tempat Hidup Manusia Writer: Dyah Meutia Nastiti

Ketika berbicara tentang desain kawasan, fokus kita sering kali tertuju pada bentuk bangunan, estetika ruang, atau visualisasi yang menarik. Padahal, keberhasilan sebuah desain tidak bisa diukur dari segi estetika saja, tetapi juga bagaimana ruang tersebut kemudian dapat digunakan, dirasakan, dan dihidupi oleh manusia yang berada di dalamnya. Desain, pada dasarnya merupakan sebuah kerangka formal untuk menerjemahkan kebutuhan aktivitas masyarakat ke dalam bentuk ruang yang dapat digunakan sehari-hari.

Empathy Driven Design, Desain yang Menghidupkan Ruang Istilah empati lebih sering digunakan dalam konteks psikologi, hubungan sosial, atau kemampuan memahami perasaan orang lain. Namun, dalam dunia desain, empati memiliki makna yang juga penting. Empati sendiri merupakan kemampuan untuk memahami pengalaman pengguna sebelum memutuskan bagaimana sebuah ruang dirancang. Dengan kata lain, perancang tidak hanya bertanya tentang apa yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga berupaya memahami bagaimana mereka hidup, bergerak, berinteraksi, dan membangun hubungan dengan lingkungannya.

Pendekatan ini dikenal sebagai empathy-driven design, yaitu proses perancangan yang diawali dengan upaya memahami pengalaman manusia secara mendalam. Proses desain tidak lagi dimulai dari bentuk, melainkan dari perilaku. Tidak hanya bertanya apa yang akan dibangun, tetapi juga untuk siapa ruang itu dibangun dan bagaimana ruang tersebut akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Memahami Kebutuhan Pengguna: A Busy Street Corridor, Busan Pendekatan tersebut kami terapkan ketika terlibat dalam proses perancangan koridor kawasan di Centum City, Busan, Korea Selatan. Pada tahap awal, fokus perancangan tidak langsung diarahkan pada bentuk fisik koridor maupun elemen fisik yang akan dibangun. Sebaliknya, proses dimulai dengan memahami lingkungan, identitas budaya dan pola aktivitas serta sosial masyarakat setempat sebagai bagian dari kebutuhan pengguna. 26 | Digest 3


Sumber: Site Analysis | Shirvano, 2025

Proses perancangan koridor di Centum City, diawali dengan memahami bagaimana kawasan ini digunakan dari hari ke hari. Melalui analisis terhadap kondisi kawasan, dipetakan pola penggunaan ruang, waktu aktivitas, titiktitik keramaian, serta siapa saja yang paling sering memanfaatkan kawasan tersebut. Dari proses ini terlihat bahwa pola kehidupan Centum City banyak diwarnai oleh lima kelompok utama, yaitu keluarga, pekerja, pelajar, wisatawan, dan generasi muda, yang masing-masing memiliki cara berbeda dalam menggunakan ruang. Kawasan ini sebenarnya memiliki berbagai aset budaya penting, seperti Busan Cinema Center, museum seni, area komersial, dan ruang publik yang menjadi tujuan banyak orang. Selain itu, berdasarkan telaah yang dapat kami lakukan masih terdapat gap berupa koridor yang belum sepenuhnya mendorong aktivitas harian yang aktif dan interaktif. Temuan-temuan inilah yang kemudian menjadi dasar untuk merancang kawasan yang lebih hidup, nyaman, saling terhubung, dan mampu memperkuat identitas Busan.

Sumber: Design Modules | Shirvano, 2025

Digest 3 | 27


Digest 3

Berdasarkan pemahaman tersebut, konsep perancangan dikembangkan melalui pendekatan placemaking yang mengangkat karakter seni kontemporer Busan dan lanskap Sungai Suyeong sebagai prinsip utama. Koridor tidak lagi diposisikan hanya sebagai jalur perpindahan, tetapi sebagai ruang publik yang fungsional dan atraktif serta dapat digunakan oleh masyarakat setiap hari. Untuk mewujudkan hal tersebut, diterapkan berbagai strategi desain, mulai dari penguatan frontage aktif yang menghidupkan tepi koridor, penyediaan furnitur kota dan ruang komunal yang fleksibel, peningkatan kenyamanan pejalan kaki, hingga pembentukan karakter yang berbeda pada setiap segmen koridor (Sculpture Pocket Park, Active Spots, Waterfront Strolls). Melalui pendekatan ini, koridor tidak hanya meningkatkan kualitas kawasan secara fisik, tetapi juga menghadirkan ruang yang lebih aktif, nyaman, dan beridentitas, sehingga mampu mendukung aktivitas budaya, komersial, maupun rekreasi secara berkelanjutan.

Bollard

Tree Guard

Fence

Bicycle Rack + Bench

Wayfinding Signage

Streetlights

Bench

Sumber: Design Elements | Shirvano, 2025

Memahami Cara Hidup Warga Solo, Karya Hidup yang Tumbuh dari Masa ke Masa

Sumber: Site Analysis | Shirvano, 2025

Ketika berbicara tentang desain kawasan, fokus kita sering kali tertuju pada bentuk bangunan, estetika ruang, atau visualisasi yang menarik. Padahal, keberhasilan sebuah desain tidak bisa diukur dari segi estetika saja, tetapi juga bagaimana ruang tersebut kemudian dapat digunakan, dirasakan, dan dihidupi oleh manusia yang berada di dalamnya. Karena desain, sudah semestinya bisa memahami cara masyarakat menjalani kesehariannya, kemudian menerjemahkan kebutuhan, kebiasaan, dan aspirasinya ke dalam sebuah ruang.

Proses perancangan Koridor Radjiman diawali dengan memahami pola penggunaan ruang dalam kehidupan sehari-hari. Koridor ini berfungsi sebagai ruang yang mempertemukan berbagai aktivitas dan pengguna, seperti pejalan kaki, pedagang kaki lima, pengunjung kawasan komersial, pengguna becak, seniman jalanan,

28 | Digest 3


hingga hari.

masyarakat Hasil

yang

tantangan,

antara

bermotor,

fasilitas mobilitas

elemen

terdapatnya

dominasi

kendaraan

termal/microclimate,

pejalan dan

visual

vandalisme

malam

sejumlah

lain

mengganggu

pada

menunjukkan

ketidaknyamanan

keterbatasan

tertatanya

beraktivitas

observasi

kaki,

akses

seperti serta

parkir

yang

visual,

kurang

billboard,

masih

identitas

kawasan

yang belum kuat. Namun, koridor ini juga memiliki potensi yang

besar

aktif.

merumuskan inklusif,

sebagai

Temuan

ruang

tersebut

kebutuhan

aman,

mendukung

publik

kawasan

beridentitas,

aktivitas

dan

menjadi

komersial

dasar

yang serta

ekonomi

untuk

nyaman, mampu

dan

sosial

masyarakat.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, perancangan dikembangkan melalui prinsip City at Eye Level yang menempatkan

pengalaman

utama,

sehingga

atraktif.

Selain

konsep

dan

tercipta itu

juga

prinsip

manusia koridor

sebagai

yang

diterapkan

perencanaan

fokus

aktif

dan

pendekatan

berupa

water

sensitive urban design, adaptive & resilient design, universal design, playable city, tactical urbanism dan urban security yang ditujukan agar koridor mampu beradaptasi

terhadap

kebutuhan

saat

ini

maupun

perubahan kebutuhan di masa depan. Strategi yang diterapkan

meliputi

penguatan

identitas

koridor,

penyediaan ruang bagi PKL dan aktivitas komunal, peningkatan

kenyamanan

infrastruktur aman

dan

hijau,

mudah

masyarakat.

serta

diakses

Melalui

termal

penciptaan oleh

pendekatan

melalui

ruang

semua

yang

kelompok

tersebut,

Koridor

Radjiman diharapkan bertransformasi menjadi ruang publik yang lebih ramah pejalan kaki, nyaman untuk Sumber: Strategy & Design Elements | Shirvano, 2025

berinteraksi,

mendukung

ekonomi

lokal,

serta

memiliki karakter yang kuat dan berkelanjutan bagi masyarakat yang menggunakannya setiap hari.

Sumber: Design Impact | Shirvano, 2025

Digest 3 | 29


Digest 3

Mimicking Nature, Reorientasi Skala Ruang dan Wadah Budaya untuk warga IKN Pemahaman terhadap manusia tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap alam. Gagasan inilah yang sudah semestinya diarusutamakan dalam berbagai proses perancangan di kawasan Ibu Kota Nusantara. Di tengah upaya membangun sebuah kota baru, tantangan yang muncul adalah bagaimana menghadirkan dan memastikan bahwa infrastruktur yang terbangun ini nantinya tetap dapat berpihak pada karakter lingkungan dan budaya yang sudah ada. Pada konsep perancangan taman budaya di IKN, secara umum site plan dirancang agar dapat mewadahi sirkulasi yang kenyamanan di kawasan, diversifikasi aktivitas budaya serta menjaga nilai ekologis kawasan.

Sumber: Strategy and Site Sections | Shirvano, 2025

Adapun salah satu pendekatan yang mendasari perancangan Pusat Kebudayaan IKN adalah Forest Culture Symbiosis, yaitu upaya membangun hubungan yang saling menguatkan antara manusia, budaya, dan alam. Dalam kerangka ini, prinsip mimicking nature tidak dimaknai sebagai meniru bentuk-bentuk alam secara literal, melainkan memahami bagaimana alam bekerja sebagai sebuah sistem yang saling terhubung. Gagasan tersebut diterjemahkan melalui konsep Anyaman Alam, Anyaman Air, Anyaman Budaya, dan Anyaman Ruang yang menjadi fondasi pembentukan kawasan. 4 Anyaman Nusantara

Sumber: Site Concept | Shirvano, 2025

30 | Digest 3


Sumber: Sumbu Utama | Shirvano, 2025

Bangunan dan ruang terbuka disusun mengikuti karakter bentang alam, memanfaatkan sistem resapan air, memperkuat biodiversitas, serta membangun keterhubungan antara berbagai fungsi budaya dan komunitas. Museum ditempatkan sebagai elemen utama pada sumbu kawasan, sementara fungsi-fungsi lainnya dirancang dengan hierarki yang semakin merendah menuju danau sebagai simbol sumber kehidupan. Dengan susunan ini, diharapkan kawasan tidak dibangun sebagai objek yang terpisah dari lingkungan, melainkan sebagai bagian dari lanskap alami dan budaya yang melingkupinya. Pendekatan tersebut pada akhirnya bertujuan mengembalikan ruang ke skala manusia. Desain ini diupayakan agar dapat menghadirkan pengalaman ruang yang lebih akrab, dekat dengan masyarakat, nyaman, dan mudah dijelajahi. Koridor pejalan kaki yang teduh, ruang komunal yang terhubung dengan lanskap hijau, tangga terasering yang berfungsi sebagai tempat berkumpul, hingga jalur yang menghubungkan berbagai fungsi budaya dirancang untuk mengikuti cara manusia bergerak dan berinteraksi secara alami. Alam tidak hanya menjadi latar belakang visual, tetapi juga menjadi elemen aktif yang membentuk kenyamanan termal, kualitas pengalaman berjalan kaki, serta ritme aktivitas sehari-hari. Desain yang hidup bisa jadi tidak selalu memukau, mewah atau spektakuler. Nilai atau value dari desain kemudian dapat dimaknai sebagaimana kemampuannya untuk merespons kebutuhan pengguna dan menghadirkan ruang yang nyaman dihuni, dapat bekerja sebagaimana alam bekerja, inklusif, adaptif, serta mampu membuat manusia merasa menjadi bagian dari tempat tersebut.

Gelanggang Olah Raga

Museum

Teater

Gallery Kebudayaan

Taman Kampung Kebudayaan

Perpustakaan

Interior Museum

Interior GOR

Interior Galeri Kebudayaan

Sumber: Kolase Foto Pusat Kebudayaan IKN | Shirvano, 2025

Digest 3 | 31


Discourses Findings

Sumber: Photo by Tom Rumble | Unsplash

Hunian untuk Semua:

Kolektivitas dalam Bermukim Writer: Wita Khaerunisa

Sebuah ulasan dari seri Rembug Bareng #26 “Rumah Impian, Kemerdekaan yang Nyata” dan seri Rembug Bareng #31 “Koperasi Perumahan: Tumbuh Bareng, Punya Rumah Bareng”. Kedua diskusi ini mempertemukan berbagai perspektif dari pengalaman, gagasan, dan refleksi tentang isu hunian di Indonesia. Para narasumber tersebut antara lain Fajar Rahmat Zulkarnaen (Wakil Ketua Umum DPP REI), Arbi Ali Farmadi (Chief Planning Officer Shirvano Consulting), Elisa Sutanudjaja (Executive Director Rujak Center for Urban Studies), R. Yuli Kusworo (Direktur Yayasan Arkom Indonesia), Ar. Joko Adianto (Ketua Kelompok Ilmu Perumahan dan Permukiman Perkotaan & Peneliti Adjunct Lembaga Demografi UI), dan Firdaus Putra (Ketua Umum Indonesia Consortium for Cooperation Innovation).

Persoalan hunian di Indonesia hari ini tampaknya bukan lagi sekadar tentang kurangnya rumah, melainkan tentang siapa yang memiliki ruang untuk tinggal di kota. Di tengah pertumbuhan kawasan perkotaan dan pembangunan properti yang terus meluas, akses terhadap hunian layak justru semakin sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Elisa Sutanudjaja menjelaskan bahwa ketimpangan penguasaan lahan menjadi salah satu akar persoalan yang paling mendasar. Ketimpangan tersebut membuat banyak masyarakat hidup dalam ketidakamanan bermukim, mulai dari ancaman penggusuran hingga ketidakjelasan hak atas tanah yang mereka tempati. Sumber: Photo by Maximillian Conacher | Unsplash

32 | Discourses Findings


Sumber: Persentase Cara Memperoleh Tempat Tinggal | Materi Presentasi Elisa Sutanudjaja, 2024

Elisa menyebutkan, “Berdasarkan data tahun 2019, lebih dari 71% masyarakat memperoleh rumah dengan cara membangun sendiri, sementara pembelian rumah melalui pengembang cenderung stagnan”. Hal ini menjadi ironi, mengingat ketika negara lebih banyak bermitra dengan developer dalam penyediaan hunian, mayoritas masyarakat justru masih memenuhi kebutuhan huniannya secara mandiri. Di samping itu, kemampuan masyarakat untuk membeli rumah semakin tertekan akibat harga hunian yang terus melambung lebih cepat dibandingkan pendapatan. “Hunian akhirnya menjadi produk spekulasi, finansial, dan investasi,” ungkap Elisa ketika menjelaskan bagaimana sektor perumahan Indonesia saat ini semakin didorong oleh kepentingan pasar, sementara kontrol fungsi hunian sebagai kebutuhan dasar semakin terbatas. Joko Adianto juga menambahkan, “Hunian saat ini bukan hanya mahal untuk dibeli, tetapi juga mahal untuk ditempati karena biaya-biaya tambahan seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), tarif listrik, air, hingga biaya transportasi untuk akses ke tempat kerja”. Kondisi tersebut menyebabkan rumah tidak lagi dipandang terutama sebagai kebutuhan dasar, tetapi sebagai aset ekonomi yang semakin sulit dijangkau oleh kelompok berpenghasilan rendah maupun generasi muda.

Sumber: Persoalan Masyarakat dalam Memiliki Rumah | Materi Presentasi Joko Adianto, 2025

Discourses Findings | 33


Discourses Findings

Persoalan ini menunjukkan bahwa krisis hunian tidak hanya berdampak secara individual, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat. Fajar Rahmat Zulkarnaen menekankan bahwa sektor perumahan perlu dipandang sebagai infrastruktur ekonomi dan sosial yang strategis karena tidak hanya menyelesaikan kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan efek pengganda terhadap kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, keamanan lingkungan, penataan kawasan, hingga penciptaan aktivitas ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, persoalan hunian bukan sekadar isu keterjangkauan, tetapi juga berkaitan dengan cara negara membangun sistem yang mampu menjamin keberlanjutan akses hunian bagi masyarakat.

Kolektivitas sebagai pendekatan penyediaan hunian terjangkau dan layak Di tengah semakin mahalnya harga tanah dan dominasi pasar dalam sektor perumahan, pendekatan kolektif mulai kembali dipandang sebagai alternatif penyediaan hunian yang lebih inklusif. Koperasi perumahan tidak hanya menawarkan skema kepemilikan bersama, tetapi juga menggeser cara pandang terhadap rumah dari aset individual menjadi ruang hidup kolektif yang dibangun, dimiliki, dan dikelola bersama. Joko Adianto menjelaskan bahwa koperasi perumahan hadir sebagai solusi berbasis solidaritas di tengah semakin sulitnya masyarakat secara individu mengakses hunian. “Dengan prinsip kepemilikan kolektif dan pengelolaan demokratis, koperasi perumahan tidak hanya menekan harga hunian agar lebih terjangkau, tetapi juga berupaya mengurangi beban tambahan dengan perencanaan kawasan yang lebih efisien,” jelasnya.

Konsep dan pendekatan koperasi perumahan sebenarnya bukan hal baru, tetapi telah menjadi praktik yang berkembang di beberapa negara. Firdaus Putra menjelaskan bahwa koperasi perumahan di berbagai negara mampu menjaga keterjangkauan harga hunian dibandingkan mekanisme pasar privat. “Koperasi dimiliki anggota, berbasis kebutuhan, dan berorientasi solidaritas, sedangkan perusahaan properti berorientasi pada keuntungan dan modal,” ujarnya. Dalam konteks Indonesia, beberapa model seperti non-profit rental, limited equity, dan mutual aid housing dinilai paling relevan karena memiliki kedekatan dengan budaya gotong royong dan kebutuhan hunian masyarakat urban maupun semi-urban.

Sumber: Model-Model Koperasi Perumahan | Materi Presentasi Firdaus Putra, 2025

34 | Discourses Findings


Dalam beberapa tahun terakhir, praktik hunian kolektif sudah diinisiasi oleh beberapa lembaga dan komunitas di Indonesia. Rujak Center Urban Studies (RUJAK) misalnya, tidak hanya bergerak dalam advokasi kebijakan, tetapi juga mendorong penguasaan dan pengelolaan hunian secara kolektif sebagai strategi mempertahankan ruang hidup masyarakat. Elisa Sutanudjaja menjelaskan bahwa “ide kolektivitas adalah untuk melindungi entitas kampung itu sendiri”, terutama bagi komunitas yang rentan terhadap tekanan pasar tanah dan penggusuran. Pendekatan tersebut diterapkan melalui pembentukan koperasi di Kampung Akuarium, Muara Baru, dan Muara Angke, sehingga warga tidak hanya memiliki badan hukum untuk mengakses hak atas hunian, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam penguasaan lahan dan pembiayaan tempat tinggal.

Sumber: Rumah Flat Menteng | Materi Elisa Sutanudjaja, 2024

Prinsip serupa juga diterapkan RUJAK dalam pengembangan Rumah Flat Menteng, sebuah hunian komunal empat lantai seluas 280 m2 yang dihuni tujuh keluarga. Elisa menjelaskan bangunan tersebut dirancang dengan konsep mixed-use, di mana lantai dasar difungsikan sebagai ruang komersial, sementara tiga lantai di atasnya digunakan sebagai hunian flat. Model ini dikembangkan melalui koperasi jasa perumahan, sehingga para penghuni tidak hanya menjadi pengguna ruang, tetapi juga bagian dari anggota koperasi. Pendekatan mixed-use ini menunjukkan bahwa hunian layak tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga bagaimana ruang dapat tetap mendukung aktivitas ekonomi dan keberlanjutan hidup penghuninya.

Sumber: Photo by Arief Komarudin | Unsplash

Sumber: Simulasi Skema Notoyudan | Materi Presentasi Yuli Kusworo, 2025 Discourses Findings | 35


Discourses Findings

Praktik pengembangan koperasi perumahan lainnya adalah Skema Notoyudan di Yogyakarta yang diinisiasi oleh Arkom Indonesia. Skema ini dibangun melalui proses kolektif yang cukup panjang untuk membentuk solidaritas dan kesiapan komunitas. Yuli Kusworo menjelaskan bahwa sebelum memasuki fase koperasi, warga terlebih dahulu menjalani proses “pra-koperasi” melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil, menabung bersama, memetakan persoalan hunian, hingga membangun rasa percaya antar-anggota yang berlangsung selama kurang lebih satu tahun.

Adapun proyek ini melibatkan 61 kepala keluarga yang telah tinggal selama puluhan tahun di atas lahan milik perseorangan dan berisiko tergusur apabila lahan dijual kepada investor. Untuk mengantisipasi hal tersebut, warga kemudian bersepakat membentuk koperasi guna membeli lahan secara kolektif dan mengelolanya bersama sebagai hunian jangka panjang. “Seluruh proses perencanaan dilakukan secara partisipatif, termasuk dalam menentukan bentuk kawasan, ukuran unit hunian, hingga pembagian fungsi ruang. Bahkan, proses ini juga menjadi ruang belajar kolektif bagi masyarakat mengenai berbagai aspek teknis seperti tata ruang, KDB, KLB, hingga aturan RDTR” jelas Yuli. Dalam konteks ini, koperasi perumahan tidak hanya dipahami sebagai model penyediaan rumah terjangkau, tetapi juga proses membangun kapasitas komunitas untuk merencanakan, mengelola, dan mempertahankan ruang hidupnya secara kolektif.

Perencanaan Lahan

Sumber: Proses Pengembangan Skema Notoyudan | Materi Presentasi Yuli Kusworo, 2025

36 | Discourses Findings


Dukungan yang Dibutuhkan untuk Menjawab Tantangan Hunian Inklusif Meski menawarkan potensi besar, penyediaan hunian inklusif dan pengembangan koperasi perumahan masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Yuli Kusworo menegaskan bahwa akses, pengadaan, dan penyediaan tanah merupakan fondasi utama dalam pengembangan koperasi perumahan, terutama karena hingga kini belum tersedia mekanisme hukum yang memadai untuk mengakomodasi kepemilikan hunian secara kolektif. Untuk itu, model ini sangat membutuhkan perhatian khusus di beberapa aspeknya, Joko Adianto menjelaskan hal yang dapat diadvokasikan khususnya kepada pemerintah untuk mendukung pengembangan model koperasi perumahan yaitu kerangka regulasi yang progresif, model pembiayaan inklusif, kebijakan redistribusi dan optimalisasi lahan, advokasi publik, kemitraan internasional, insentif, dan monitoring inklusif.

Sumber: Photo by Masood Aslami | Unsplash

Sumber: Proses Pengembangan Skema Notoyudan | Materi Presentasi Yuli Kusworo, 2025

Discourses Findings | 37


Discourses Findings

Sumber: Aspek Pengembangan Model Koperasi Perumahan | Materi Presentasi Joko Adianto, 2025

Tantangan dalam pengembangan koperasi perumahan tidak hanya menunjukan persoalan teknis penyediaan hunian, tetapi juga bagian dari persoalan yang lebih luas dalam kebijakan dan kelembagaan sektor perumahan nasional. Pada level ini transformasi struktural dalam tata kelola negara menjadi kebutuhan mendesak. Fajar Rahmat Zulkarnaen dari DPP REI menawarkan kerangka propertynomic sebagai pendekatan untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional melalui empat pilar utama: penguatan kelembagaan, harmonisasi kebijakan, peningkatan dukungan anggaran, dan penetapan properti sebagai bagian dari program strategis nasional. Menurutnya, tanpa dukungan struktur kebijakan yang lebih terintegrasi, upaya penyediaan hunian akan terus berjalan secara parsial dan sulit menjawab tantangan penyediaan hingga kepemilikan hunian.

Sumber: Pilar Pendekatan Propertynomics | Materi Fajar Rahmat Zulkarnaen, 2024

38 | Discourses Findings


Di sisi lain, perencanaan kawasan dan tata ruang memiliki posisi penting dalam menentukan apakah kota dapat berkembang secara inklusif atau justru semakin eksklusif. Arbi Ali Farmadi menjelaskan bahwa dokumen perencanaan seperti RTRW, RDTR, RP3KP, dan RP2KP seharusnya mampu mengarahkan pengembangan kawasan agar tetap layak huni dan terjangkau bagi berbagai kelompok masyarakat. Penyediaan hunian tidak dapat dipisahkan dari akses terhadap transportasi publik, ruang terbuka hijau, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Jika ruang hanya dikelola berdasarkan kepentingan investasi dan ekspansi properti, maka kota berpotensi semakin terfragmentasi dan mendorong penyebaran kawasan yang tidak terkendali.

Oleh karena itu, penyediaan hunian inklusif membutuhkan ekosistem kolaborasi yang melibatkan banyak pihak. Seperti praktik koperasi perumahan tidak dapat bertumpu pada komunitas semata, tetapi melibatkan pemerintah, lembaga koperasi, lembaga keuangan, pengembang, hingga organisasi masyarakat sipil perlu diposisikan sebagai bagian dari sistem pendukung yang saling menguatkan. Joko Adianto menekankan bahwa koperasi perumahan tidak hanya bergantung pada skema pembiayaan, tetapi juga kemampuan membangun tata kelola dan solidaritas dalam komunitas. Pada akhirnya, tantangan hunian inklusif bukan hanya tentang membangun rumah lebih banyak, tetapi tentang bagaimana kota tetap dapat menjadi ruang hidup bersama yang aman, terjangkau, dan adil bagi seluruh warganya.

Sumber: Dokumen Perencanaan Perumahan | Materi Presentasi Arbi Ali Farmadi, 2024

Sumber: Photo by Lesia | Unsplash

Discourses Findings | 39


View Points 1

Angan-Angan Rantai Inklusivitas Writer: Muthia Pratiwi Sonjaya | Desainer Lanskap VRDE Studio

Apakah inklusivitas hanya sebatas untuk penyandang disabilitas? Dapatkah sebuah ruang dikatakan inklusif jika memiliki ramp, fasilitas khusus, dan guiding block semata? Pernahkah terpikirkan kalau ruang inklusif yang telah dibangun tidak pernah digunakan oleh penerimanya? Mari kita melihat makna inklusif dengan lebih luas dan menyadari bahwa keberadaan ruang inklusif yang tidak dapat berjalan sendiri.

Inklusif berarti menciptakan kondisi yang membuat semua orang setara dan merasa diterima. Inklusivitas tidak hanya sebatas disabilitas, namun juga mencakup identitas seperti umur dan jenis kelamin bahkan posisi sosial1. Namun, pada praktiknya perencanaan ruang inklusif seringkali hanya berfokus pada pengguna disabilitas tanpa memperhatikan kelompok inklusif lain seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok dengan posisi sosial berbeda.

Sumber: Inklusivitas bukan sekedar disabilitas | Penulis, 2026

Sumber: A handicap sign in front of a stairway

| Unsplash

Masalah selanjutnya ialah ruang inklusif yang utuh tidak pernah berdiri sendiri. Beberapa ruang harus saling terhubung seperti mata rantai agar terbentuk menjadi rantai yang utuh dan berfungsi. Sebagai contoh sederhana, ketika kita ingin pergi ke ruang publik, kita akan melalui mata rantai lain berupa transportasi umum lalu turun di jalur pedestrian untuk menuju ke ruang inklusif tersebut. Jika transportasi umum dan jalur pedestrian tidak dirancang secara inklusif maka akan menjadi hambatan untuk mencapai yang dituju. Akibatnya, ruang yang dirancang inklusif gagal digunakan penggunanya.

Dalam perjalanan dari rumah ke lokasi tujuan, kita akan melewati detail-detail kecil yang berdampak besar bagi manusia, namun sayangnya kurang diperhatikan bahkan dilupakan.

Dimulai dari transportasi umum seperti stasiun yang dilengkapi fasilitas lift. Salah satu hal kecil yang sering dilupakan adalah signage penunjuk arah keberadaan lift yang terkadang kurang informatif atau sulit ditemukan. Akibatnya, fasilitas lift yang seharusnya memberikan kemudahan bagi lansia, orang tua dengan anak kecil, serta kelompok disabilitas tampak/tidak tampak menjadi kehilangan fungsi utamanya.

40 | View Points 1

1 K. Singh and D. Choudhury, “Designing inclusive cities: A framework for gender and age-responsive urban mobility,” International Journal of Science and Research Archive, vol. 15, no. 1, pp. 637–648, 2025, doi: 10.30574/ijsra.2025.15.1.1031.


Sumber: Rantai inklusivitas dari rumah ke ruang publik | Penulis, 2026

Selanjutnya jalur pedestrian, yang merupakan simpul penting pada rantai inklusivitas. Permasalahan terkait jalur pedestrian yang telah lama menjadi polemik tidak hanya tentang guiding block namun juga tentang kondisi trotoar yang rusak, beralih fungsi menjadi area parkir atau area komersil, bahkan terputus sebelum mencapai ruang tujuan. Hal ini secara tidak langsung memutus salah satu mata rantai inklusivitas yang berakibat pada pengguna tidak dapat mencapai ruang inklusif yang telah dibangun.

Sumber: Trotoar dan guiding block yang rusak | Penulis, 2026

Ketika tiba di ruang publik tujuan, beberapa detail yang memengaruhi kesan inklusif seperti fasilitas toilet bersih gratis, bollard dengan jarak yang tepat agar tidak menjadi hambatan bagi pengguna kursi roda dan stroller, serta penerangan merata sangat memengaruhi rasa aman dan nyaman pada ruang bagi seluruh pengguna taman terutama bagi wanita dan anak-anak. Tidak hanya berhenti di pemilihan fasilitas, penentuan zonasi dan penerapan desain juga dapat memengaruhi keamanan dan kenyamanan. Seperti ruang bermain anak dan ruang olahraga dewasa yang sebaiknya tidak berhubungan langsung dan jalur pedestrian dengan perbedaan ketinggian cukup tinggi seharusnya memiliki pengaman. Namun sayangnya, detail tersebut belum ditemukan di seluruh ruang publik2,3.

Sumber: Jalur pedestrian cukup tinggi tanpa pengaman | Penulis, 2026

2 H. Taqdiraa, R. A. Husda, W. G. Mulawarman, and Y. Hudiyono, “Dekonstruksi wacana inklusif dalam Renstra Kemendikbudristek: Kajian Sara Mills, posisi dan kuasa terhadap difabel,” Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, vol. 5, no. 1, pp. 1387–1396, 2025.

3 M. Y. N. Prisie, “WamenPPPA: Partisipasi perempuan dalam musrenbang harus jadi standar,” ANTARA, Mar. 11, 2025. [Online]. Available: https:// www.antaranews.com/berita/4702717/wamenpppa-partisipasi-perempuan-dalam-musrenbang-harus-jadi-standar. [Accessed: Jun. 15, 2026].

View Points 1 | 41


View Points 1

Detail-detail yang terlewat ini terjadi bukan karena kurangnya fasilitas semata, namun perencanaan ruang yang tidak inklusif. Dalam proses perencanaan, tidak melibatkan seluruh kelompok pengguna ruang seperti perempuan, remaja, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok khusus lain4,5,6. Tidak jarang diskusi hanya berfokus pada pendapat kelompok dominan dalam diskusi tersebut. Akibatnya, banyak standar keamanan, kenyamanan, dan kemudahan yang berdasar pada perspektif dominan para perencana yang tentunya tidak mewakili kebutuhan seluruh pengguna ruang.

Dalam praktiknya, membuat ruang yang sepenuhnya inklusif merupakan tantangan besar karena kebutuhan dan pandangan sosial pengguna ruang tidak sepenuhnya selaras. Seperti kebutuhan ruang aktif dan pasif atau kebutuhan area bermain dan area beristirahat. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan ruang multifungsi, namun muncul tantangan lain berupa keterbatasan lahan dan dana.

Ketidakselarasan juga muncul pada nilai sosial terkait siapa yang dianggap pantas di ruang publik. Perbedaan pandangan sosial ini memiliki jawaban yang rumit. Salah satunya terkait desain yang mengarahkan tindakan pengguna. Seperti bangku yang didesain agar tunawisma tidak dapat berbaring di atasnya yang secara tidak langsung menyatakan penolakan terhadap tunawisma. Hal tersebut bertentangan dengan pendekatan inklusif, namun sebagian pengguna memandang bahwa tunawisma bisa memberikan rasa tidak aman.

Dilema lain ialah terkait PKL (pedagang kaki lima) di sekitar ruang publik. Di satu sisi keberadaan pedagang seharusnya diterima di ruang inklusif dan dapat memenuhi kebutuhan untuk membeli makanan atau minuman, dan kegiatan ekonomi informal lainnya. Namun, di sisi lain keberadaan PKL yang tidak tertata dapat menghambat pergerakan di jalur pedestrian, menyebabkan kemacetan dan mengurangi kualitas visual ruang.

Sumber: Inklusivitas bukan sekedar disabilitas | Penulis, 2026

Oleh karena itu, ruang inklusif tidak dapat berjalan sendiri dan hanya diprakarsai oleh satu bidang saja. Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak seperti desainer, pembuat kebijakan, pengelola dan pengguna. Kebijakan sosial terkait ruang inklusif tidak sederhana. Diperlukan diskusi matang dari berbagai bidang terkait makna inklusif yang ingin diterapkan agar dapat memberikan rasa aman tanpa menyudutkan salah satu pihak. Pada akhirnya ruang inklusif bukan sekadar keberadaan ramp, lift, toilet khusus dan fasilitas lain. Keberadaannya terbentuk dari banyak mata rantai yang saling terhubung, kebijakan yang tidak memihak, keputusan desain yang tepat, kerjasama lintas disiplin dan diskusi yang mendengar perspektif seluruh pengguna ruang. Jika perencanaan dan pembangunannya berjalan tanpa melihat sudut pandang lain, maka ruang inklusif tidak lebih dari angan-angan semata.

42 | View Points 1

4 “Taman Jakarta dibuka 24 jam, PSI soroti minim penerangan dan toilet kotor,” Kompas.com, Jun. 14, 2025. [Online]. Available: https:// megapolitan.kompas.com/read/2025/06/14/21112981/taman-jakarta-dibuka-24-jam-psi-soroti-minim-penerangan-dan-toilet-kotor. [Accessed: Jun. 15, 2026].

5 Bogor hari ini: Menilik Alun-Alun Kota Bogor mulai dari daya tariknya sampai toilet berbayar rusak, Tribunnews Video, [Online video]. Available: https://video.tribunnews.com/regional/559855/bogor-hari-ini-menilik-alun-alun-kota-bogor-mulai-dari-daya-tariknya-sampai-toilet-berbayarrusak. [Accessed: Jun. 15, 2026].

6 United Nations Children's Fund (UNICEF), Analisis Situasi Partisipasi Anak dan Remaja serta Keterlibatan di Masyarakat Indonesia. Jakarta, Indonesia: UNICEF Indonesia, 2024. [Online]. Available: https://www.unicef.org/indonesia/media/14731/file/ Analisis%20Situasi%20Partisipasi%20Anak%20dan%20Remaja%20serta%20Keterlibatan%20di%20Masyarakat%20Indonesia.pdf. [Accessed: Jun. 15, 2026]


Sumber : Busy morning in jakarta by Elwis Musa T. | Unsplash View Points 1 | 43


View Points 2

Sumber: Suasana Koridor Gatsu di Malam Minggu | Dokumentasi Pribadi, 2026

Menilik Perjalanan Penataan Koridor Gatsu:

Sejauh mana batas partisipasi sehingga penataan kota sejatinya inklusif?

Writers: Indriani Pratiwi & Nathasya Lintang A K | Praktisi Arsitek/Urbanist Komunitas Arsitek Kampung Urban & Akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

44 | View Points 2

1 N. Malinda, “Menghidupkan Koridor Gatsu di Waktu Malam,” Espos Indonesia, Feb. 19, 2023.https://solopos.espos.id/menghidupkan-koridor-gatsu-diwaktu-malam-1554752-1554752 (accessed Jun. 11, 2026).

2 C. Grodach, “Urban cultural policy and creative city making,” Cities, vol. 68, no. 68, pp. 82–91, Aug. 2017, doi: https://doi.org/10.1016/ j.cities.2017.05.015.

3 B. Riyanto, N. N. Alimin, A. N. Sulistyati, and N. N. Kartikasari, “Rebirth public creativity and reconciliation conflict towards mural in Solo, Indonesia (iconography-iconology analysis),” Cogent Arts & Humanities, vol. 10, no. 1, Feb. 2023, doi: https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2167319.


Sumber: Penataan Pedestrian Koridor Gatsu, Solo | Putut Hartanto (Solopos), 2023

Wajah Koridor Gatsu di Kota Solo kini semakin berwarna: ada yang bercahaya, ada yang redup mempertahankan sinarnya, dan ada yang gelap akibat kekosongan. Di tengah keramaian pejalan kaki, penjual lapak karya seni tangan, suara kendaraan berbalapan dengan musik dari musisi jalanan. Perjalanan kami menyusuri koridor ini membuahkan sebuah refleksi kritis, bagaimana batasan dan harapan untuk menciptakan ruang kota kreatif inklusif dapat memberikan makna partisipasi yang berbeda bagi setiap aktor yang terlibat.

Sejak 2021, pemerintah Kota Surakarta bersama menteri PUPR mencanangkan koridor Gatot Subroto, atau biasa disingkat Gatsu, menjadi “Malioboro Solo”. Inisiatif pemerintah ini turut menyambut berkembangnya seni mural jalanan independen (di seputar kawasan Gatsu, Manahan, dan Laweyan) yang kemudian diorganisir lebih lanjut dalam program Seni Jalan oleh Solo is Solo pada 20171. Serangkaian inisiasi lintas pihak tersebut berujung pada pembangunan kanopi pedestrian yang disusul dengan program Street Art Market. Kilas balik ini menunjukkan bahwa bagi pemerintah, seniman sebagai ‘the makers’ bergabung dalam narasi mewujudkan kota kreatif yang ideal 2. Pelibatan figur seniman dalam penataan koridor diyakini mampu mendorong perapihan lingkungan, peningkatan citra kota, dan perbaikan ruang publik.

Muralisasi di Koridor Gatsu menjadi sebuah pembelajaran menarik mengenai proses mewujudkan penataan kota kreatif. Seni mural merupakan seni menyuarakan aspirasi secara kritis melalui media gambar 3, namun dalam konteks yang terjadi di Koridor Gatsu, pemanfaatan mural menjadi ‘place marketing’4. Kemunculan mural di beberapa segmen koridor diikuti dengan pemasangan banner properti “jual/sewa” di fasad bangunan tua dan kosong. Upaya ini menunjukkan perkawinan antara ruang-ruang liminal di muka ruko mati sebagai ‘kanvas’ para pemilik untuk menangkap peluang alih fungsi bangunan dan lahan. Perubahan tujuan seni mural ini ternyata mengundang perhatian pemerintah daerah dan nasional, keluarga Kraton, hingga sektor privat untuk melirik koridor ini sebagai representasi kota kreatif yang diidamkan.

Sumber: Transformasi perubahan fungsi lahan di Jl. Gatot Subroto | maps.google.com & Dokumentasi Pribadi, 2026

4 C. Seldin, “TEMPORARY ARTWASHING AT THE CONSTRUCTION SITE: Curating Gentrification through Real Estate Marketing in Berlin,” International Journal of Urban and Regional Research, vol. 50, no. 1, Sep. 2025, doi: https://doi.org/10.1111/1468-2427.70021.

View Points 2 | 45


View Points 2

Namun, ‘place marketing’ saja tidak cukup untuk mewujudkan kawasan yang inklusif. Saat kami berbincang dengan salah satu warga, terungkap beberapa permasalahan yang berujung pada protes warga. Antara lain berkurangnya omzet usaha lapak warga5, bergesernya aktivitas pasar menjadi komersial eksklusif 6, dan semakin banyaknya lahan pribadi yang disewakan akibat kenaikan PBB 7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) menyoroti bahwa warga lokal hanya menjadi penonton dan belum dilibatkan, utamanya bagi pedagang dan budayawan pengrawit 8. Serangkaian masalah ini berujung pada protes masyarakat setempat. Mereka menyuarakan eksistensinya, peran, dan hak atas ruang hidup di kawasan Kemlayan.

Sumber: Transformasi ruang saat Street Art Market berlangsung (kiri) dan tidak berlangsung (kanan) | Dokumentasi Pribadi, 2026

Bagi pemerintah Surakarta, permintaan warga Kemlayan menjadi alasan penting untuk memperluas aktivitas pasar malam, dari Jalan Ngasopuro hingga ke gang kampung sepanjang Jalan Gatot Subroto. Perluasan pasar malam ini menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi wisata budaya dan ekonomi kreatif Kota Solo 8. Akhirnya, masyarakat setempat hingga kini diperbolehkan berjualan jajanan dan menampilkan kesenian di Gang Bedhoyo. Walau ruang yang disediakan untuk warga masih terbatas pada salah satu ruas jalan permukiman, festival malam hari Bedhoyo Street Food menjadi contoh nyata bagaimana keterlibatan masyarakat setempat memperkaya makna dalam penataan kawasan.

Jika kita sandingkan, ada perbedaan bentuk keterlibatan dalam upaya mewujudkan satu inklusivitas di penataan Koridor Gatsu. Seniman berkontribusi melalui muralisasi yang meningkatkan nilai visual deretan ruko. Sektor retail dan properti mentransformasi aktivitas bangunan toko kosong yang dijual ataupun disewakan oleh pemiliknya. Pemerintah membangunkan jalur pedestrian lengkap, vegetasi hijau, kanopi, dan penerangan estetik. Sementara, warga lokal mengapropriasi ruang dan fasilitas yang sudah disediakan melalui upaya penjualan kuliner. Mereka juga merapikan Gang Bedhoyo dengan membuat gapura dan penerangan artifisial. Perbedaan kedalaman partisipasi lintas sektor ini menunjukkan bahwa setiap aktor berkontribusi sesuai kapasitas dan wewenangnya masing-masing.

46 | View Points 2

5 S. N. Noorani, K. Kusumastuti, and S. Soedwiwahjono, “Analisis kesesuaian koridor Jalan Gatot Subroto dan Jalan Dr. Radjiman sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa Subosukowonosraten,” Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, vol. 16, no. 2, p. 170, Jul. 2021, doi: https://doi.org/10.20961/region.v16i2.29728.

6 PERUBAHAN SOSIAL DAN IDENTITAS KOLEKTIF: POTRET MASYARAKAT URBAN SURAKARTA. BRIDA Kota Surakarta. 2025


Sumber: Transformasi elemen urban dalam penataan kota kreatif | Dokumentasi Pribadi, 2026

Berdasarkan distribusi peran para aktor di penataan Koridor Gatsu, perencanaan ruang inklusif di kota kreatif menunjukkan sejauh mana batas aspirasi mereka dapat memengaruhi hasil penataan Koridor Gatsu. Inisiasi Street Art Market dan Festival Bedhoyo Street Food memberikan kesempatan kepada warga kampung, komunitas seniman dan pedagang untuk berkontribusi menata ruang melalui penggunaan, pemeliharaan, dan aktivasi ruang untuk publik. Kedua ruang publik tersebut menjadi wujud identitas lokal Koridor Gatsu di mana masyarakat tidak hanya datang berfoto di depan mural, tetapi ditarik masuk ke dalam pori-pori kampung, merasakan suasana permukiman asli, mencicipi kuliner lokal, dan berinteraksi dengan warga. Kawasan ini nyatanya lebih produktif dan berkelanjutan setelah adanya apropriasi ruang temporer oleh komunitas setempat. Fenomena ini menunjukkan, bahwa warga dan komunitas masih diberi ruang partisipasi dalam hal memproduksi makna, fungsi sosial, dan keberlanjutan ekonomi ruang yang bermanfaat bagi semua pengguna Koridor Gatsu.

Penataan Koridor Gatsu memberikan warna perspektif bagi kita untuk memahami dinamika partisipasi dalam agenda penataan kota kreatif inklusif. Tulisan ini mencoba menceritakan secara sederhana bagaimana semua aktor terlibat dalam bernegosiasi dan memengaruhi transformasi ruang

kota kreatif bagi mereka. Tentunya tulisan ini belum bisa menyimpulkan seperti apa keberhasilan penataan Kota Kreatif Solo di Koridor Gatsu dalam jangka panjang. Di antara harapan yang belum terwujud, narasi penataan Koridor Gatsu masih menyisakan pertanyaan akan kemungkinan di esok hari: Apakah pendekatan kota kreatif sebagai strategi penataan berbasis koridor mampu memberikan ruang partisipasi yang adil bagi semua?

Dari pertanyaan tersebut, penataan Koridor Gatsu ini membantu menyadarkan kita bahwa ada arti inklusi yang berbeda dalam penataan kota. Inklusi dalam implementasi dan pemanfaatan ruang ternyata tidak sama dengan inklusi dalam proses perencanaan partisipatif. Pemerintah memiliki pengaruh paling besar karena mengendalikan keputusan dan investasi infrastruktur, sedangkan aktor lain lebih banyak berperan dalam mengisi, menghidupkan, dan memaknai ruang yang telah ditata. Tentunya, situasi ini tidak menutup kemungkinan adanya perubahan terhadap perencanaan partisipatif, di mana proses menentukan arah penataan dan identifikasi kebutuhan ruang dapat melibatkan semua pihak lintas kalangan. Di sanalah kita dapat menemukan makna partisipasi bukan hanya tentang melibatkan, tetapi tentang hak memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan aspirasi, memengaruhi keputusan, dan turut menentukan visi masa depan ruang kota.

7 R. Shaheila, “PBB Solo Naik Drastis, Warga Kewalahan dan Pemerintah Akui Untuk Pemenuhan PAD | MIB,” MIB, 2023. https://www.mib.group/id/news/ pbb-solo-naik-drastis%2C-warga-kewalahan-dan-pemerintah-akui-untuk-pemenuhan-pad (accessed Jun. 12, 2026).

8 Dania, “Dibangun Cantik, Koridor Gatsu Belum Berfungsi Maksimal,” rri.co.id - Portal berita terpercaya, Jan. 27, 2023. https://rri.co.id/surakarta/ regional/147722/contact.html (accessed Jun. 12, 2026).

View Points 2 | 47


Acknowledgement

Acknowledgement Mereka di Balik Setiap Insight Setiap edisi Shirvano Insight berangkat dari pengalaman kami dalam banyak project dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan. Di balik setiap gagasan yang dirangkum dalam publikasi ini, terdapat kontribusi dari berbagai individu yang menghadirkan pengetahuan, perspektif, hingga pengalaman dari proses perencanaan hingga pendampingan di lapangan dalam berbagai proyek.

Apresiasi diberikan untuk setiap individu yang telah berkontribusi dalam menghasilkan pengetahuan yang menjadi landasan dan fondasi bagi penulisan edisi kali ini.

Project Team Members

Kajian Perwilayahan Kabupaten Wonosobo

A. A. Farmadi, N. Fauzia., A. Puspita, A. N. Shalsabila., dan A. D. Dahlan.

Kajian Rencana Bisnis Pariwisata Pemerintah Kabupaten Wonosobo

M. Irfan, A. A. Farmadi, Z. Z. Masrurun, A. D. Dahlan, I. Permana, R. Amalia, S. Kamilia, B. R. Justin, dan N. F. Rahmawati.

Pemetaan Potensi & Peluang Investasi Wonosobo

R. Darmawanti, A. D. Dahlan, A. Puspa, D. M. Nastiti, F. G. Amuna, M. Irfan, J. Prasetyo, dan R. Amalia.

Rencana Kawasan Perdesaan Kalimantan Timur 
 A. A. Farmadi, W. R. Ulfa, Z. Z. Masrurun, R. Darmawanti, M. Irfan, A. Christianawati, A. H. D. Putri, A. Annisa, D. P. Ramadan, I. Permana, I. S. Selendra, P. A. Nugroho, Y. N. D. Gimnastiar, dan N. F. Rahmawati.

Ecotourism Malinau in collaboration with FKT UGM
 Z. Z. Masrurun, D. Nashuka, P. A. B. Cahyani, A. N. Prasetyo, F. Damha, I. Sukarno, D. Hermawan, dan A. D. Dahlan.

Kajian Perencanaan dan Business Plan TN Komodo in collaboration with FKT UGM
 Z. Z. Masrurun, A. A. Farmadi, W. R. Ulfa, M. Irfan, A. D. Dahlan, A. Puspa, A. Annisa, D. Reyhaniadiva, K. Simatupang, P. A. Nugroho, R. Amalia, dan S. Kamilia.

48 | Acknowledgement

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Margomarem Wonosobo
 Z. Z. Masrurun, D. M. Nastiti, dan M. Irfan.

Masterplan Desa Sikunang Wonosobo

V. S. Putri, M. T. Wismadi, S. Habibullah, T. A. Zulianinda, R. Palupi, R. B. Febrian, dan I. Wicaksono.

Masterplan Desa Lipursari Wonosobo
 F. Ramadhan, A. Annisa, Z. Z. Masrurun, dan A. F. A. Hazmi.

FGD Kawasan Perdesaan Sindoro-Sumbing (Blembem) Wonosobo
 Z. Z. Masrurun, D. M. Nastiti, dan A. Annisa.

City Branding Tangerang Selatan
 R. Amjad dan R. S. Hamdani.

Sayembara Desain Bangunan dan Kawasan Pusat Kebudayaan IKN

I. Wicaksono, A. A. Djailani, A. N. Prasetyo, A. H. D. Putri, A. B. Wiekojatiwana, B. D. Ramadhanty, D. N. Ramadhanty, F. Damha, I. S. P. Muri, K. Simatupang, R. P. B. Aji, N. Saputro, I. Sulaiman, N. Ikbar, dan S. Zalfa.

Sayembara Desain Centum City Corridor Busan
 K. Simatupang, A. B. Wiekojatiwana, D. N. Ramadhanty,, D. Reyhaniadiva, dan P. B. B. S. Sutanty.

Sayembara Solo Future Series

D. N. Ramadhanti, A. H. D. Putri, K. Simatupang, K. Syuhada, dan T. A. Fitriani.


Sumber : Córrego do Bispo Linear Park | Archdaily Acknowledgement | 49


About The Publisher INTRODUCTION

Shirvano Consulting (PT Karangluhur Lima Pilar) is a multidisciplinary placemaking group working in architecture, urban planning, development, and research on cities.

Gambar: Sayembara Master Plan Kampus Nagrak Universitas Trisakti

Sumber: Shirvano Consulting (2023)

In the past six years, Shirvano has worked with the government authorities, private sectors, individuals, communities, and non-profit organizations in more than 30 regions in Indonesia for urban planning, masterplanning, architectural and interior designs to research, and consultancy projects.

Our Vision

Our Mission

Our vision is To be a Leading and Impactful Planning, Design, and Architecture Practice in Indonesia by 2027 and Southeast Asia by 2032.

To raise the bar & put Indonesian architectureplanning-design industry on the global map by designing better places & delivering the best for our clients and to build an outstanding group comprised of great talent.

50 | About the Publisher


Volume 4 Nomor 3

Periode September - Desember 2025


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook