

Coastal Futures: Balancing Paradise & Preservation

Periode September - Desember 2025
Digest Prologue : Tiga Pilar Ketahanan Pesisir: Developing, Conserving, Adapting H.14
Digest 2: Model Konservasi Pulau Pesisir H.26
Digest 3: Adaptasi Pesisir dari Krisis Iklim H.32
The Shirvano Insight Interview: Arif Ganda P. Membangun Kota yang Adaptif H.44



Sumber: Coastal Nature Park in Copenhagen, Denmark
Table of content
Menembus Kawasan Pesisir, Menjaga Masa Depan Peradaban 8 38 18 3 4 6 16 44 26 32
Editorial Team
Letter From Editorial Team
Introduction
Realitas Pesisir: Antara Peluang, Ancaman, dan Prinsip Keberlanjutan
Digest: Prologue
Tiga Pilar Ketahanan Pesisir: Developing, Conserving, Adapting
Digest 1
Merancang Kawasan Pesisir dari nol, melalui Pendekatan berbasis
Identitas Bahari-Tropis
Digest 2
Model Konservasi Pulau Pesisir
Digest 3
Adaptasi Pesisir dari Krisis Iklim
Discourses Findings
Pesisir Jawa Terancam Tenggelam?
The Shirvano Insight Interview
Membangun Kota yang Adaptif, Bukan Sekadar Bertahan










Sumber : White sailboat ocean by Katia De Juan | Unsplash
Menembus Kawasan Pesisir, Menjaga Masa Depan Peradaban
Writers: Dyah Meutia Nastiti
Pesisir adalah garis depan kehidupan kita di berbagai pulau. Ia menjadi pertemuan antara darat dan laut, menjadi tempat sebagian besar manusia bermukim dan menggantungkan hidup. Sebagai garis depan, wilayah ini terhempas ombak, terkikis abrasi, dan kini kian terancam oleh dampak perubahan iklim, bencana iklim, bahkan krisis iklim. Ancaman seperti kenaikan muka air laut, rusaknya ekosistem pesisir sudah tinggal menghitung tahun. Namun di balik segala tantangan itu, pesisir tetap menjadi magnet kehidupan. Di sinilah tempat sumber daya alam melimpah, para nelayan menjemput rezeki, dan banyak kota besar tumbuh di tepi laut. Sejak masa VOC berlabuh hingga kini, pesisir juga selalu menjadi pangkal peradaban dan denyut ekonomi bangsa.
Yang berbeda
Edisi kali ini akan menghadirkan sudut pandang yang berbeda. Digest edisi ini bukan sekadar membahas proyek, tetapi mensarikan pelajaran (lesson learned) dari berbagai pengalaman lapangan menjadi strategi adaptasi dan pengelolaan pesisir. Chapter lain akan menceritakan hasil ulasan Rembug Bareng atau discources findings serta wawasan dari Mas Arif Ganda Purnama— Governance Specialist dari MeryCorps Indonesia.
Kami berharap edisi kali ini dapat membantu pembaca untuk lebih memahami konteks pesisir secara mendalam, menemukan sudut pandang baru dari caracara konservatif umumnya kita menangani kawasan pesisir, serta menjadi bahan refleksi agar kita lebih bijak menghadapi isu-isu pesisir di masa kini dan mendatang. Semoga tulisan-tulisan ini nantinya juga dapat menjadi inspirasi dalam memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pengelolaan kawasan pesisir di Indonesia.


Sumber : Coastal buildings nestled on rocky mediterranean landscape by Fabian Bächli | Unsplash
Realitas Pesisir:
Antara Peluang, Ancaman, dan Prinsip Keberlanjutan
Writers: Fadilla Giffariny
Amuna

Memahami Kehidupan Pesisir
Wilayah pesisir memiliki peran strategis dalam konteks pembangunan nasional dan global. Kawasan ini merupakan titik pertemuan antara daratan dan lautan serta menyimpan berbagai sumber daya material yang melimpah. Ini lah yang kemudian menjadikan pembangunan seperti konstruksi, transportasi maritim, pengelolaan perikanan dan budidaya laut, termasuk kegiatan pariwisata secara masif dilakukan di wilayah pesisir1. Kondisi ini menunjukkan bahwa kawasan ini bukan hanya titik pertemuan darat dan laut, tetapi juga sebagai pusat aktivitas manusia serta episentrum pertumbuhan sosial dan ekonomi. Dalam konteks abad ke-21, pembangunan ini memicu peningkatan terjadinya migrasi dari wilayah pedalaman ke wilayah pesisir baik di negara maju maupun berkembang2.
Di balik potensi besar tersebut, fenomena ini menyimpan tantangan ekologis serius. Tingginya pemanfaatan ruang di wilayah pesisir, jika tidak dibarengi dengan pengendalian yang mumpuni, akan menjadikannya wilayah yang rentan terhadap banyaknya tekanan perubahan lingkungan. Tulisan ini akan membahas bagaimana manajemen pesisir sebaiknya dilakukan dari perspektif perencanaan.
Fenomena Global: Pemanfaatan vs Konservasi
Penelitian oleh Burke3, menunjukkan bahwa sekitar 40% dari total populasi dunia yang bertempat tinggal di wilayah pesisir bergantung pada sektor pariwisata di samping pekerjaan utama mereka sebagai nelayan maupun petani, hal ini menandakan bahwa pemanfaatan kegiatan wisata sangat signifikan bagi perekonomian di wilayah pesisir. Di penelitian yang sama, sektor pariwisata diperkirakan menjadi salah satu industri utama dunia yang akan bertumbuh hingga 100% dalam beberapa dekade ke depan.
Secara global, fenomena ini kemudian menghadirkan paradigma baru: pesisir harus dipandang sebagai sistem sosial-ekologis yang saling bergantung. Kebutuhan ekonomi memacu tumbuhnya investasi dan pembangunan kawasan pesisir, namun di sisi lain muncul tantangan krisis iklim yang menuntut inisiatif konservasi. Oleh karena itu, pada era modern ini, tantangan utama bagi pengelolaan wilayah pesisir bukan lagi sekedar konservasi versus eksploitasi, melainkan bagaimana merancang tata kelola yang mampu mengintegrasikan keduanya. Pendekatan
pengelolaan kawasan pesisir diharapkan dapat mengoptimalkan potensi ekonomi dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan.
Mengapa perlu seimbang? Hal ini tidak semata-mata hanya untuk tujuan keberlanjutan. Arabadzhyan, A. dkk.4 membuktikan bahwa adanya pengaruh besar krisis iklim dalam kegiatan pariwisata pesisir pada periode waktu 2000 - 2019 menggunakan metode Impact Chains (IC) yang menilai risiko sebagai hasil interaksi antara bahaya (hazards), paparan (exposure), dan kerentanan (vulnerability).
Sumber Gambar : Unsplash


Sumber: Diagram Metodologi Impact Chains | Arabadzhyan, A. dkk., 2020
Hasil penelitian menemukan bahwa perubahan iklim secara langsung menurunkan kualitas pengalaman wisata. Hal tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan pariwisata yang berkembang tanpa mempertimbangkan keberlanjutan pada akhirnya justru merusak pondasi daya tarik wilayah pesisir tsb. Artinya, menjaga lingkungan bukan hanya soal isu konservasi dan menjaga keberlanjutan ekologis, melainkan merupakan prasyarat untuk mempertahankan keberlangsungan pemanfaatan pariwisata itu sendiri.
Kenaikan suhu & pengasaman laut, meningkatkan kejadian ekstrem
Penurunan Daya Tarik dan
Kenyamanan Akibat
Berkurangnya Ketersediaan Pantai
Penurunan Daya Tarik
Akibat Meningkatnya Risiko Kebakaran Hutan
Penurunan Daya Tarik
Lingkungan Darat
Kenaikan muka air laut (SLR), meningkatnya frekuensi kejadian ekstrem (badai, gelombang tinggi)
Peningkatan probabilitas kebakaran hutan akibat perubahan iklim
Perubahan iklim menyebabkan migrasi spesies dan hilangnya habitat
Pemutihan massal terumbu karang, hilangnya habitat laut, peningkatan spesies invasif
Penyusutan area pantai
Kerusakan fisik pada hutan, peningkatan polusi
Penurunan minat kunjungan & kerugian ekonomi akibat hilangnya biodiversitas Wisatawan menunjukkan kesediaan membayar untuk restorasi terumbu karang
Citra destinasi & kunjungan menurun, adaptasi pantai dan beach nourishment berbiaya tinggi
Area terbakar menurunkan jumlah kunjungan wisatawan. Wisatawan bersedia membayar untuk kebijakan pengurangan tingkat keparahan kebakaran
Kehilangan habitat, ancaman kepunahan
Kajian ilmiah masih terbatas
ak langsung pada sistem kesehatan
Brander, dkk., (2012) memperkirakan kerugian global akibat degradasi terumbu karang pada 2100 mencapai 0,14–0,18% dari PDB global
Bigano, dkk., (2008) memperkirakan SLR mencapai 25 cm pada 2050 menurunkan PDB hingga 0,1% di Asia Tenggara
Otrachshenko & Nunes (2019) memperkirakan kerugian bagi ekonomi Portugal akibat dampak kebakaran hutan pada 2030 mencapai €17–24 juta untuk pariwisata domestik
Kerugian akibat spesies invasif di Inggris mencapai £165,6 juta (Japanese knotweed)
Toloo, dkk. (2015): memperkirakan tambahan kunjungan medis Brisbane pada 2030 = 98–336 (muda), 42–1
3 L. Burke, Y. Kura, K. Kassem, C. Revenga, M. Spalding, and D. McAllister, Pilot Analysis of Global Ecosystems: Coastal Ecosystems. Washington, DC, USA: World Resources Institute, 2001.
4 A. Arabadzhyan, P. Figini, C. García, M. M. González, Y. E. Lam-González, and C. J. León, “Climate change, coastal tourism, and impact chains – a literature review,” Journal of Sustainable Tourism, vol. 29, no. 13, pp. 2233–2268, 2020, doi: 10.1080/13683500.2020.1825351.
Climate change, coastal tourism, and impact chains (Arabadzhyan, A. dkk., 2020)
Kelompok 1: Penurunan Nilai Pengalaman Wisata Akibat Perubahan Lingkungan Alam
Kelompok 2: Penurunan Nilai Pengalaman Wisata Akibat Perubahan Kenyamanan Manusia
Penurunan Daya Tarik Lingkungan Laut
Penurunan Kenyamanan Akibat Thermal Stress dan Heat Waves
Suhu Tinggi
Penurunan Kenyamanan Wisatawan
Perubahan pilihan destinasi, aktivitas, dan waktu ber wisata; pergeseran arus wisata; dampak tid
Hasil & Temuan Bahaya (Hazard) Dampak Fisik
Dampak Sosial-Ekonomi
Contoh Kasus
Peningkatan Masalah Kesehatan Akibat Penyakit Baru
Peningkatan suhu Penyebaran berbagai penyakit
Jumlah kunjungan turun & kerugian ekonomi signifikan
Peningkatan Kerusakan Infrastruktur dan Fasilitas
Penurunan Ketersediaan Air Bersih
Penurunan Daya Tarik Warisan Budaya
Penurunan Curah Hujan Limpasan & kelembapan tanah berkurang, stres air
Mavalankar, dkk (2009): memperkirakan kerugian dari chikungunya & dengue sebesar US$8 jt (Gujarat), US$65 jt (Malaysia), US$363 jt (Thailand)
Biaya operasional naik, risiko konflik sosial meningkat Cashman, dkk (2012): kelangkaan air tingkatkan biaya pariwisata Barbados Kejadian ekstrem Kerusakan pada transportasi, restoran, rekreasi
Perubahan iklim Kerusakan warisan budaya
Biaya konser vasi naik, wisata budaya menurun
Sumber: Tabel Hasil & Temuan Penelitian | Arabadzhyan, A. dkk., 2020
Becker & Katz (2006): memperkirakan WTP dalam upaya pelestarian Laut Mati sebesar US$59,1 jt
Selanjutnya, beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menyeimbangkan pemanfaatan wilayah pesisir dengan mempertahankan keberlanjtuan lingkungan5:
Mempertahankan proses fisik alami
Menilai dampak perubahan iklim
Mempromosikan ekowisata
Mempertimbangkan perspektif jasa ekosistem
Menyediakan infrastruktur yang memadai
Membuat rencana tata kota jangka panjang
Mengembangkan rencana penggunaan lahan berkelanjutan
Dinamika alami pesisir harus dipertahankan dan menjadi bagian serta daya tarik pengelolaan kawasan wisata
Dampak fisik, ekologis, dan sosial ekonomi perubahan iklim harus diantisipasi sesuai kondisi tiap destinasi
Ekowisata menawarkan bentuk pari wisata yang lebih berkelanjutan dan memperbaiki hubungan manusia & lingkungan
Perlu menilai pertukaran nilai berbagai jasa ekosistem dalam pari wisata berbasis alam
Contoh: Boardwalk dapat mengurangi dampak pariwisata pantai terhadap gumuk pasir dengan perawatan sederhana dengan biaya relatif rendah
Menghindari kepadatan berlebih dan perencanaan upaya pencegahan degradasi lingkungan
Pengaturan guna lahan untuk mempertahankan ketahanan ekosistem di tengah ekspansi pesisir
Sumber: Inisiatif dalam Menjaga Keseimbangan Kegiatan Pariwisata dengan Kepentingan Ekologi | Martinez, R., 2024 (diolah)
5 M. L. Martínez, R. Silva, O. Pérez-Maqueo, V. Chávez, G. Mendoza-González, and C. Maximiliano-Cordova, “The dilemma of coastal management: Exploitation or conservation?,” Cambridge Prisms: Coastal Futures, vol. 2, e10, pp. 1–11, 2024, doi: 10.1017/cft.2024.10.
Lesson Learned: Studi Kasus di Dunia
Manajemen kawasan pesisir menjadi tanggung jawab global untuk kemudian mampu mengatasi isu dan permasalahan yang muncul. Berikut beberapa best practices yang dapat dipelajari untuk replikasinya di berbagai belahan dunia lain:
Cloudburst Management Plan6



Sumber: Penerapan Cloudburst Management Plan dan Blue-Green Infrastructure di Copenhagen | Ramboll dalam 2016 ASLA Professional Awards
A. Lokasi:
Kota Copenhagen, ibu kota Denmark merupakan kawasan pesisir yang menghubungkan Laut
Utara dan Laut Baltik dengan kondisi rawan terhadap kenaikan muka air laut dan laju penurunan tanah 9-10 cm per tahun.
B. Isu Utama:
Hujan ekstrem (cloudburst) pada 2011 menyebabkan kerugian hingga €1 miliar yang kemudian menuntut pengelolaan sistem drainase dan pengelolaan air kota yang lebih adaptif dan terintegrasi.
C. Pendekatan/Strategi:
Pemerintah Kota Copenhagen mengadopsi Copenhagen Climate Adaptation Plan (2011) dan Cloudburst Management Plan (2012) dengan strategi utama: Restrukturisasi sistem drainase dengan pemisahan air hujan dan air limbah Mendesain ulang jalan menjadi “blue-green corridors” yang berfungsi menyalurkan air saat hujan ekstrem Implementasi Sustainable Urban Drainage System pada area taman, atap hijau, serta bioswale untuk menahan aliran air hujan Pendanaan kreatif melalui retribusi air, pajak, hingga pembiayaan swasta
D. Hasil & Dampak:
Ruang publik seperti taman dan jalan kini berfungsi ganda sebagai ruang sosial aktif serta infrastruktur adaptif terhadap air. Pendekatan ini berhasil menangguhkan kota terhadap hujan ekstrem dan ancaman limpasan air, meningkatkan kualitas udara, menurunkan suhu lokal, dan memperbaiki kesehatan masyarakat.
E. Pelajaran Kunci:
Desain ekologis yang didukung dengan narasi positif dapat memperbesar peluang penerimaan oleh publik. Framing adaptasi iklim sebagai “peningkatan ruang hijau kota” menumbuhkan dukungan luas dan mempercepat transformasi infrastruktur perkotaan hingga memperkuat rasa kepemilikan warga kota.
Chao Phraya Riverfront Management7

. Lokasi:
angkok,
Kota gagal mengakui proses hidrologis sebagai pembentuk ruang. Modernisasi dan urbanisasi menghapus praktik lokal tentang hidup dengan air, sehingga air dianggap sebagai masalah untuk dipecahkan, bukan sistem pendukung kehidupan.
7 D. Thaitakoo and B. P. McGrath, “Bangkok liquid perception: Waterscape urbanism in the Chao Phraya river delta and implications to climate change adaptation,” Community, Jun. 2010, doi: 10.1108/S2040-7262(2010)0000002006.
Sumber: Chao Phraya Basin | Wyomesh dalam Designing Resilience Global 2022 Technical University of Darmstadt
B
T hailand
A
B. Isu Utama:

C. Pendekatan/Strategi:
Waterscape Urbanism: pendekatan desain kota yang memulihkan relasi ekologis, sosial, dan budaya dengan air. Terinspirasi dari liquid perception dan praktik lokal hidup di atas dan bersama air.
D. Hasil & Dampak:
Mengembalikan sungai sebagai ruang hidup dan ruang publik
Pembentukan komunitas berbasis air sebagai pengelola ruang
Pemanfaatan ruang terbuka, kebun, dan kanal untuk manajemen lokal air, udara dan pangan
Menghubungkan kembali petani-konsumen melalui ruang fisik & jaringan produksi pangan lokal
E. Pelajaran Kunci:
Ketahanan pesisir dicapai bukan melalui infrastruktur fisik semata, tetapi melalui pemulihan hubungan ekologis dan sosial antara kota dan air. Pendekatan yang melibatkan komunitas berbasis air dan secara bottom-up memungkinkan terjadinya pembangunan kota yang lebih berkelanjutan.


Sumber: Penerapan Iloilo River Esplanade | Urban Sustainability Exchange
Iloilo River Esplanade8
A. Lokasi:
Sungai Iloilo sepanjang + 13 km yang membelah Kota Iloilo, Filipina. Terletak di wilayah pesisir dengan fungsi ekonomi jasa dan perdagangan serta kawasan permukiman padat.
B. Isu Utama:
Degradasi lingkungan akibat pencemaran, penyusutan ruang hijau-biru, dan permukiman informal di bantaran sungai. Hal ini meningkatkan banjir di wilayah pesisir, hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan kualitas hidup, dan melemahnya hubungan sosial–ruang warga dengan tepi air.
C. Pendekatan/Strategi:
Iloilo River Rehabilitation & Esplanade Development menggabungkan rehabilitasi ekologi (mangrove, kualitas air, penataan sempadan) dengan pembangunan esplanade sebagai ruang publik linear yang meningkatkan akses, rekreasi, dan identitas kota. Tata kelola dilaksanakan melalui kolaborasi multiaktor di bawah Iloilo-Batiano River Development Council
D. Hasil & Dampak:
Peningkatan kualitas air dan pemulihan mangrove Penambahan jumlah ruang publik dengan konsep ruang hijau-biru serta mudah diakses Penurunan suhu hingga 2,6°C Perencanaan partisipatif dalam proses relokasi + 5000 warga yang berhasil memperkuat rasa kepemilikan secara sosial Nilai ekonomi kawasan meningkat & aktivitas rekreasi memberi manfaat ekonomi ±PHP 12 juta/tahun
E. Pelajaran Kunci
Revitalisasi pesisir yang berhasil bergantung pada tata kelola kolaboratif dan partisipatif. Ruang publik berbasis ekologi bukan hanya memulihkan lingkungan, tetapi juga memperkuat identitas kota, kohesi sosial, serta ketahanan iklim jangka panjang.


Strategi Kampung Bahari: Studi Kasus Tambak Lorok9
A. Lokasi:
Kampung Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah. Merupakan kampung nelayan terbesar yang terletak di utara Kota Semarang.
B. Isu Utama:
Banjir akibat penurunan muka air tanah dan buruknya drainase Pendangkalan di muara Sungai Kanal Banjir Timur Lama
Rendahnya pendapatan nelayan
C. Pendekatan/Strategi:
Konsep Minapolitan dengan karakteristik sebagai berikut:
Pengembangan kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan
Peningkatan produksi, produktivitas, dan kualitas guna meningkatkan pendapatan nelayan, pelaku budidaya, dan pengolah ikan
Strategi penataan mengimplementasikan integrasi antara permukiman laut, industri maritim, pariwisata bahari, dan kawasan penyangga ekologi, serta perancangan zonasi meliputi zona permukiman, perdagangan, wisata bahari, pelabuhan rakyat, dan industri maritim.
D. Hasil & Dampak:
Program berjalan menuju kawasan pesisir berbasis ekonomi maritim, namun implementasi belum berimmbang antara pembangunan dan ekologi sebab minimnya keterlibatan masyarakat.
Pesisir yang tangguh lahir dari keseimbangan antara ekonomi dan ekologi yang dapat diwujudkan dari manajemen spasial yang baik. Namun, perlu partisipasi masyarakat serta tata kelola adaptif untuk mewujudkan daya ubah strategi tersebut.
P. C. Nugroho, Maryono,
E. Pelajaran Kunci
Sumber: Kampung Bahari Tambak Lorok | Antara News dan LPM Hayamwuruk

Tiga Pilar Ketahanan Pesisir: Developing, Conserving, Adapting
Writers: Prisca Bicawasti B. Sutanty
Indonesia memiliki kawasan pesisir yang sangat strategis sekaligus kompleks, dengan potensi ekonomi, kekayaan ekosistem, namun juga dengan bayang-bayang kerentanan iklim. Menanggapi kompleksitas ini, pengelolaan pesisir harus mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan kebijakan, partisipasi masyarakat, serta pembiayaan inovatif yang memungkinkan keberlanjutan jangka panjang.
Edisi kali ini mengajak pembaca untuk menelusuri bagaimana Shirvano Consulting menerjemahkan pendekatan terpadu melalui tiga strategi, yaitu Developing, Conserving, dan Adapting. Ketiganya tidak berdiri terpisah, melainkan membentuk siklus yang menggambarkan bagaimana kawasan pesisir berkembang, dipertahankan, dan beradaptasi terhadap perubahan iklim serta tekanan ekonomi.

Sumber: aerial view of beach with blue ocean water during daytime by Jenna Day | Unsplash

Developing
Pembangunan kawasan pesisir yang sejak awal sudah diarahkan untuk memiliki daya tarik wisata yang terintegrasi dengan nilai konservasi dan budaya lokal. Masterplan Toronipa, di Sulawesi Tenggara menunjukkan bagaimana rencana pengembangan wisata dapat selaras dengan ekologi dan budaya lokal. Kawasan ini tidak hanya menghadirkan atraksi wisata, tetapi juga merevitalisasi tambak menjadi wetland park dan menghidupkan wisata hutan yang berfungsi ekologis sekaligus edukatif.
Conserving
Fondasi keseimbangan dan kelestarian lingkungan menjadi dasar pembangunan kawasan pesisir. Pada Visioning Masterplan Pulau Komodo dan Pulau Loka, Shirvano Consulting berfokus pada perlindungan spesies endemik yang terancam keberadaanya akibat beragam aktivitas manusia. Intervensi desain diwujudkan melalui perancangan yang meminimalisir eksternalitas negatif terhadap alam serta mengatur skenario pengelolaan limbah yang inovatif.
Ada pting
Merespons ancaman krisis iklim seperti kenaikan muka laut dan penurunan tanah. Karya Sayembara Masterplan Sayung Demak menerapkan strategi rumah adaptif, hybrid engineering melalui blue-green barrier untuk proteksi air rob dan penyediaan air bersih, serta silvofishery zone untuk ketahanan pangan. Selain perencanaan infrasrtuktur, Shirvano Consulting juga melakukan pelatihan di Natuna berfokus pada adaptasi sosial-teknologis melalui literasi digital bagi masyarakat pesisir agar lebih tangguh menghadapi perubahan cuaca ekstrem dan dinamika laut yang tak menentu.
Ketiga strategi ini, Developing, Conserving, dan Adapting, merupakan upaya yang dapat diakselerasi dalam setiap kawasan pesisir sebagai kesatuan konsep dan orientasi pengembangan. Melalui perancangan infrastruktur yang adaptif, masyarakat yang berdaya, kebijakan yang berwawasan jangka panjang, dan ekonomi lokal yang berdaya, kawasan pesisir dapat bertransformasi menjadi ruang produktif yang tumbuh beriringan dengan alam.
Sumber: Curaçao by Maarten Muller | Unsplash
Merancang Kawasan Pesisir dari
nol, melalui Pendekatan berbasis
Identitas Bahari-Tropis
Writers: Fadilla Giffariny Amuna
Team Members: Zam Zam M., Tikasari Afna, Vivin Setyo, Dyah Meutia, Muhammad Irfan, Wilda Rizkina, Sayyid H.
Pesisir sebagai Ruang Hidup dan Tantangan Pembangunan
Apa yang muncul dalam benakmu ketika dikatakan kawasan pesisir?
Lansekap pantai yang indah, pulau-pulau kecil, nelayan, atraksi wisata? Atau justru ruang ekosistem dimana kehidupan manusia dan alam saling berinteraksi secara dinamis?
Di Toronipa, Sulawesi Tenggara, kawasan pesisir bukan hanya destinasi wisata unggulan di sekitar Kota Kendari, melainkan juga ruang bagi masyarakat lokal untuk bertahan hidup melalui perikanan, tambak, dan kegiatan ekonomi lokal lainnya. Dewasa ini, kemudian muncul paradoks dimana pembangunan wisata secara masif, yang dilakukan sebagai investasi penggerak ekonomi, justru mengancam lanskap alami serta keseimbangan sosial-ekologis yang sebenarnya merupakan kekuatan utama kawasan pesisir.
Kini, pasca pandemi Toronipa berbenah dan bersiap menjadi “ruang depan” bagi pengembangan wisata di Kendari. Urgensi perancangan kawasan pesisir terletak pada bagaimana menambah value tanpa menghapus identitas kawasan termasuk mempertahankan lanskap alami yang menjadi daya tarik tersendiri. Prinsip pembangunan bukan lagi membangun lebih banyak infrastruktur, melainkan merancang ruang yang menghargai karakter lanskap dan kehidupan lokal.
Menjaga harmoni antara aktivitas manusia dan alam, antara ekonomi dan ekologi, adalah kunci agar pesisir tidak sekedar hidup karena pembangunan dan investasi, tetapi dapat tumbuh karena keseimbangan.
Merespon Lanskap dan Identitas Kawasan
Perancangan kawasan wisata Toronipa menuntut kepekaan terhadap lanskap alaminya yang unik, perpaduan antara kontur berbukit, lahan landai, hingga garis pantai tropis yang panjang. Kondisi topografi yang beragam menjadi dasar untuk menciptakan fungsi lahan yang fleksibel dan adaptif. Adapun zonasi terbagi atas empat fungsi utama:
1) Zona Konservasi: Area dengan kontur tinggi dan vegetasi rapat berfungsi menjaga keseimbangan ekologi dan kegiatan ekowisata penambah nilai seperti forest tracking dan star gazing;
2) Zona Akomodasi: Kontur cenderung landai untuk kebutuhan akomodasi diantaranya resort, villa, ataupun penambah nilai lainnya seperti lagoon cottage;
3) Zona Rekreasi dan Hiburan: Persis di kawasan pantai difungsikan untuk aktivitas publik yang menjadi wajah utama wisata bahari Toronipa seperti beach park dan theme park;
4) Zona Fasilitas Pendukung: tersebar di berbagai titik strategis sebagai pusat pelayanan wisata, transportasi, dan informasi.
Pendekatan ini memungkinkan terbentuknya keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan ekosistem pesisir.

Sumber: Pantai Toronipa | Tripadvisor.co.id
Lebih jauh, perencanaan kawasan berupaya menghidupkan kembali falsafah lokal Kalosara sebagai simbol harmoni antara manusia, alam, dan adat. Filosofi ini tercermin dalam ruang, sirkulasi, dan lanskap yang menghubungkan laut, darat, dan kehidupan sosial masyarakat Toronipa sekaligus penggunaan flora lokal seperti pohon nipa, sebagai penanda ekologis serta keterikatan adat.
Melalui pendekatan tsb, Toronipa tidak sekedar menjadi Tropical Marine Tourism, tetapi juga menyatu dengan identitas masyarakat lokal dan alam. Selanjutnya, branding “Marine and Tropical” bukan hanya sebagai citra, melainkan upaya menghadirkan pengalaman wisata yang menunjukkan karakter lanskap lokal dan budaya setempat.
Merancang dengan Bijak

Sumber: Key Approach Perencanaan Kawasan Toronipa | Shirvano Consulting (2020)
Konsep utama dalam perancangan kawasan wisata Toronipa dilakukan melalui transisi pengalaman lauthutan-daratan. Jenama Experiencing Toronipa menempatkan pengunjung untuk dapat menjelajahi lanskap mulai dari pantai, laguna, hingga hutan secara langsung atau yang dikenal sebagai one-stop living tourism dengan pilihan berbagai atraksi, fasilitas, dan akomodasi untuk berbagai segmen wisatawan.

Sumber: Jenama Kawasan Wisata Pesisir Toronipa | Shirvano Consulting (2020)
Mengupayakan Desain Vernakular Tropis
1Arsitektur vernakular didefinisikan sebagai arsitektur yang dibangun berdasarkan kebutuhan lokal dengan menggunakan tenaga dan material yang tersedia pula secara lokal, hal ini mencerminkan tradisi, budaya, dan sejarah daerah setempat. Dalam hal ini, Kawasan Toronipa diupayakan berorientasi vernakular tropis sesuai dengan karakteristik wilayah dengan tujuan mempertahankan identitas lokal kawasan.
1 L. Octavia and J. Prijotomo, “Arsitektur Nusantara bukan Arsitektur Tradisional maupun Arsitektur Vernakular,” Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia, vol. 7, no. 4, pp. 167–176, Dec. 2018, doi: 10.32315/jlbi.7.4.249.
Pantai Toronipa
Merupakan kekuatan dan potensi utama dalam pengembangan Kawasan Wisata Toronipa. Memiliki dua segmen utama wisatawan yaitu publik dan privat untuk menyasar wisatawan umum dan kelas menengah atas sehingga dapat menjadi hub wisata skala regional dan berkelas internasional yang terpadu.

A. Tanjung Nipa Beach

B. O’Bungga Beach


Dirancang sebagai area yang paling mudah diakses dan inklusif bagi berbagai kalangan wisatawan. Area ini menonjolkan kesederhanaan bentuk dan kenyamanan iklim sebagai cerminan budaya pesisir yang terbuka dan bersahaja.
Pendekatan vernakular: ruang terbuka yang memanfaatkan vegetasi alami pesisir, material lokal, dan tata ruang yang menyesuaikan kontur pantai
Added value: Tersedia berbagai pilihan wisata bahari dan dilengkapi area foodcourt
Mengusung suasana tropis eksotis yang menonjolkan pengalaman alamiah terhadap laut, matahari terbit, dan terbenam.
Pendekatan vernakular: Menyesuaikan desain bangunan dan ruang terbuka dengan arah angin serta cahaya alami, mencerminkan harmoni dengan lingkungan dan ritme alam sebagai identitas pesisir.
Added value: atraksi pemandangan sunrise & sunset, minat khusus bagi segmentasi pasar mancanegara seperti tranquil and serene place sebagai aktivitas leisure.
Sumber: Key Approach Perencanaan Subkawasan Pantai Toronipa | Shirvano Consulting (2020)
Sumber: Pantai Tanjung Nipa | Shirvano Consulting (2020)
Sumber: O’Bungga Beach | Shirvano Consulting (2020)




Merupakan icon dan landmark kawasan O’Bungga Beach.
Pendekatan vernakular: Struktur bangunan ringan & adaptif terhadap gelombang, memadukan atap tropis dan material alami dengan kearifan lokal untuk menciptakan ruang berkarakter pesisir.
Added value: Menawarkan pengalaman tinggal di atas laut seperti warga lokal

Menghadirkan ruang kuliner dan interaksi sosial dengan orientasi langsung ke laut.
Pendekatan vernakular: Penggunaan material lokal, struktur terbuka, dan penghawaan alami yang mendukung kenyamanan tropis.
Added value: Titik temu fungsi ekonomi, estetika pantai, serta keberlanjutan lingkungan lokal.
Sumber: Floating Resort | Shirvano Consulting (2020) Sumber: Retails & Restaurant | Shirvano Consulting (2020)
Sumber: Pantai Toronipa | Tripadvisor.co.id
Taman Rekreasi Seni Toronipa
Subkawasan ini utamanya diperuntukan bagi




ruang rekreasi yang memadukan fungsi ekologis dan hiburan dalam satu lanskap tropis terpadu.
Pendekatan vernakular: Pendekatan vernakular memadukan vegetasi lokal, tata air alami, dan struktur terbuka yang adaptif terhadap iklim pesisir.
Added value: Peruntukan pasar yang jelas, ramah keluarga & anak, dan merupakan anchor point Kawasan Wisata Pantai Toronipa
Sumber: Wetland & Theme Park | Shirvano Consulting (2020)
Sumber: Aerial View Sayembara Materplan Kawasan Toronipa | Shirvano Consulting (2020)
B. Nipah Ecotourism

Focal point kawasan yang menggabungkan potensi ekologis dan ekonomi kawasan.
Pendekatan Kawasan: Desain berkelanjutan dengan menjaga lanskap alami dan mendukung wisata komunitas, terlihat bangunan ringan berpanggung serta integrasi ruang dengan vegetasi air khas pesisir tropis.
Added value: Penambahan nilai lahan melalui konservasi pohon nipa dan budaya perikanan sebagai pengembangan ekonomi lokal.

Menjadi representasi hunian rekreatif yang merespons iklim dan lanskap sekitar.
Pendekatan vernakular: Tata bentuk bangunan memanfaatkan orientasi alami terhadap arah angin dan pandangan ke laguna. Material alami dan sistem bukaan tropis menciptakan keseimbangan antara kenyamanan modern dan kesederhanaan arsitektur lokal. Added value: Akomodasi strategis yang menawarkan pengalaman lokal.
C. Lagoon Cottage
Sumber: Nipah Ecotourism | Shirvano Consulting (2020)
Sumber: Lagoon Cottage | Shirvano Consulting (2020)
Hutan Toronipa
Merupakan zona hijau kawasan wisata Pantai Toronipa yang dikembangkan menjadi adventure tourism site sebagai ruang rekreasi sekaligus edukasi hutan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat lokal.
Sumber: Key Approach Hutan Toronipa | Shirvano Consulting (2020)



Dirancang sebagai ruang rekreasi alami yang mengajak pengunjung berinteraksi langsung dengan alam. Pendekatan vernakular: Pemanfaatan bentang alam alami dengan intervensi minimal menghadirkan suasana berkemah sederhana yang selaras dengan alam, menyeimbangkan wisata dan kelestarian lingkungan
Added value: Memberikan pengalaman jelajah alam secara langsung di alam terbuka.

Menawarkan pengalaman jelajah hutan yang menonjolkan nilai edukasi dan ekologis. Pendekatan vernakular: Jalur tracking dirancang mengikuti kontur alami, menggunakan material lokal yang selaras dengan vegetasi sekitar sebagai representasi identitas kawasan. Added value: Memberikan pengalaman jelajah beserta edukasi hutan.
A. Camping Ground & Stargazing
B. Forest Tracking
Sumber: Camping Ground & Stargazing | Shirvano Consulting (2020)
Sumber: Forest Tracking | Shirvano Consulting (2020)
Mengakselerasi Dampak Ruang - a living classroom
Ruang tidak sekadar tempat, tapi juga medium belajar hidup. Area publik dirancang sebagai living classroom, di mana masyarakat, pelajar, dan wisatawan bisa belajar langsung dari lansekap, ekosistem, dan budaya lokal. Setiap sudut menjadi panggung edukasi informal, mulai dari pengamatan flora-fauna, demo kerajinan tradisional, hingga interaksi dengan pengelola lokal.
Adapun empat poin utama yang dapat dijadikan pelajaran daripada merancang dari nol Kawasan Wisata Toronipa sebagai berikut:
Extended Use
Ruang fleksibel yang bisa berubah fungsi untuk kegiatan ekonomi maupun wisata. Ruang Publik Inklusif
Spot-spot dirancang agar dapat diakses semua orang dan tetap gratis. Wisata yang Memperkuat Identitas Lokal Kegiatan wisata menghadirkan pengalaman autentik yang mengenalkan budaya lokal. Pengembangan Ekonomi Lokal Ruang publik menciptakan efek berganda bagi ekonomi lokal dan UMKM.


Sumber : Tanjung Nipa Beach | Shirvano Consulting (2020)

Model Konservasi Pulau Pesisir
Writers: Prisca Bicawasti B. Sutanty Team Members
Pulau Komodo: in collaboration with FKT UGM. Zam Zam M., Arbi A. Farmadi, Wilda Rizkina Ulfa, Muhammad Irfan, Ahmad Dani D., Andria Puspa, Ayu Annisa A. A, Dyah Reyhaniadiva S, Keshia Simatupang, Pramudya Adhi, Rizki Amalia Pulau Loka: Zam Zam M., Arbi A. Farmadi, Wilda Rizkia, Adi Agung, Ahmad Dani, Almira Nadia, Andria Puspa, Ariq Bentar, Diajeng N, Dyah R, Muhammad Irfan, Rizki Amalia, Muhammad Afendi, Pramudya Adhi, Qonieta Maulidya, Raina Cahya
Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Di antara ribuan pulau yang tersebar, dua di antaranya yaitu Pulau Komodo dan Pulau Loka dapat menjadi contoh bagaimana pendekatan konservasi dapat menjadi dasar dari perancangan ruang dan pengelolaan destinasi wisata pesisir.
Pulau Loka memiliki luas daratan ±30 hektar dan dikelilingi oleh ±232 hektar terumbu karang, yang membuat pulau ini menyimpan potensi ekologis besar. Termasuk di antaranya adalah habitat penyu, terumbu karang, dan hamparan pasir putih yang belum tersentuh pembangunan masif. Tantangannya terletak pada keterbatasan infrastruktur, akses, serta penanggulangan potensi kerusakan terumbu karang apabila dikembangkan kegiatan wisata yang kurang terarah. Pembatasan aktivitas wisata menjadi salah satu strategi yang diaplikasikan dengan pembuatan zona-zona kegiatan yang tidak mengganggu zona konservasi. Hal ini memastikan aktivitas ekonomi tidak bertentangan dengan fungsi ekologis pulau.
Sumber : Visualisasi Pengembangan Pulau Lima | Shirvano Consulting 2024
Pulau Komodo, bagian dari Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, adalah rumah bagi satwa endemik komodo. Posisi Pulau Komodo yang dekat dengan kawasan super prioritas, Labuan Bajo, menimbulkan ancaman dari padatnya lintas kapal pesiar akibat peningkatan kunjungan wisata yang mengancam habitat terumbu karang dan spesies laut lainnya. Strategi yang digunakan adalah pengalaman wisata dirancang sebagai proses pembelajaran lingkungan. Pendekatan ini mengubah narasi wisata: dari “melihat komodo” menjadi “memahami ekosistem Komodo”.

Pengelolaan Wisata
Konservasi memerlukan pengelolaan wisata yang terencana dan terukur. Di Pulau Loka, kegiatan wisata dikelola dalam skema green tourism, di mana aktivitas snorkeling, pengamatan penyu, dan wisata edukatif dilakukan di zona dengan pengawasan ketat. Kunjungan dibatasi jumlahnya per hari untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
Berbeda konteksnya dengan Pulau Loka, yang merupakan kawasan baru tanpa in-

Sumber: Pengelolaan Wisata yang Mempertimbangkan Sensitivitas Penyu | Shirvano Consulting, 2024
frastruktur, Pulau Komodo telah memiliki destinasi eksisting di sekitar Kampung Kerora yang kemudian dikembangkan menjadi jaringan ekowisata edukatif. Konsep ini memanfaatkan potensi alam dan budaya yang sudah ada, seperti Kampung tradisional Kerora sebagai ruang interpretasi kehidupan pesisir, lokasi memancing dan area diving serta snorkeling sebagai sarana edukasi bawah laut. Termasuk Pulau Komodo juga memiliki Wae Dese yang berfungsi sebagai sumber air bagi satwa liar. Sehingga, kawasan ini dapat diarahkan untuk menjadi pengembangan pusat konservasi penyu sebagai bagian dari jaringan ekowisata berkelanjutan.
Sumber: Rencana Blok Kawasan Pulau Komodo | Shirvano Consulting, 2024

Konservasi Satwa dan Ekosistem
Fokus utama kedua proyek ini adalah menjaga keanekaragaman hayati yang berada di laut maupun darat. Tujuan ini menegaskan pergeseran makna dari konservasi yang bersifat membatasi menjadi upaya mengarahkan perubahan agar tetap selaras dengan alam.
Di Pulau Loka, konservasi dilakukan dengan pemulihan habitat penyu dan penempatan zona perlindungan terumbu karang. Area konservasi laut tidak hanya dilindungi, tetapi juga diaktifkan sebagai ruang penelitian dan edukasi masyarakat.

Di Pulau Komodo, konservasi satwa endemik dipadukan dengan perlindungan lanskap dan sekitar laut. Zona konservasi dirancang untuk memungkinkan aktivitas wisata tanpa melampaui batas daya dukung ekosistem.
Sumber: Titik Potensial pengembangan Konservasi Ekowisata | Shirvano Consulting, 2024
Sumber: Skema Penetasan Telur Penyu secara Semi Alami | Shirvano Consulting, 2024
Infrastruktur Minim Dampak
Di Pulau Loka, pembangunan infrastruktur dilakukan secara terbatas dengan prinsip minim dampak lingkungan. Dermaga kecil dan penggunaan speedboat dirancang untuk mengurangi gangguan terhadap biota laut, sementara sistem pengelolaan limbah dan air bersih disiapkan agar tidak mencemari ekosistem pesisir. Pembagian zona kegiatan diatur secara fungsional sehingga aktivitas wisata, konservasi, dan layanan pendukung dapat berjalan beriringan tanpa saling mengganggu, mencerminkan penerapan nyata prinsip

Di Pulau Komodo, akses kapal diatur dengan ketat, sementara sirkulasi darat memanfaatkan jalur alami dari Golo Mori hingga Lenteng. Hal ini mengurangi tekanan risiko terhadap habitat komodo sekaligus meningkatkan keamanan wisatawan.

Sumber: Visualisasi Dermaga Pulau Loka | Shirvano Consulting, 2024
Sumber: Potensi Perjalanan Darat dari Golo Mori ke Lenteng untuk Menuju ke Kampung Kerora | Shirvano Consulting, 2024

Pemberdayaan Masyarakat dan Bisnis Lokal
Tidak ada konservasi yang berhasil tanpa keterlibatan masyarakat. Di Pulau Loka, masyarakat dari pulau sekitarnya, yang berprofesi sebagai nelayan dan pengrajin, dilibatkan sebagai penyedia jasa pariwisata. Seperti membantu penyediaan logistik, transportasi, pengelola limbah, dan tenaga kerja di pulau.
Di Pulau Komodo, perencanaan mendorong pelatihan dan kelembagaan masyarakat untuk mengelola ekowisata secara mandiri. Pendidikan lingkungan dan pelatihan pemandu konservasi membuka ruang bagi lahirnya peran-peran baru masyarakat dalam menjaga dan mengelola kawasan pesisir. Dengan cara ini, konservasi tidak menjadi beban sosial, tetapi sumber daya ekonomi yang berkelanjutan.
Konservasi di kawasan pesisir dan pulau kecil bukanlah perencanaan untuk jangka waktu singkat, bukan juga suatu pembatasan pembangunan, Diperlukan kesadaran bahwa setiap tindakan membawa tanggung jawab terhadap kehidupan. Tidak hanya perancangan, namun diperlukan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah, kerjasama lintas sektor, dan partisipasi masyarakat. Lebih dari sekadar melindungi alam, strategi konservasi pesisir juga menanamkan kesadaran ekologis dalam pariwisata. Pengunjung tidak hanya datang untuk menikmati, tetapi juga memahami nilai kehidupan yang dijaga di balik setiap garis pantai.
Sumber : Gambaran Masyarakat yang terlibat dalam Pengelolaan Ekowisata di Pulau Komodo | Shirvano Consulting 2024

Sumber : Gambaran Masyarakat yang terlibat dalam Pengelolaan Ekowisata di Pulau Komodo | Shirvano Consulting 2024

Adaptasi Pesisir dari Krisis Iklim
Writers: Dyah Meutia Nastiti Team Members
Sayung Demak: Arbi Ali F., Ariq Bentar, Diajeng N., Irvi Syauqi S., Dyah Meutia., Ibrahim W., M. Amri Yahya., Rima D., Rizki Amalia., Wilda Rizkina, Zam Zam M.
Natuna: Fadhila Nur L., Rima Darmawanti, Dyah Meutia, Andria Puspa, Qonieta Maulidya, Dinda Oktuwar, Sonia Tessalonica, Hasna Munifah, Leony, Nurul Fikriyah
Banyak dari kita tidak menyadari bahwa perubahan iklim yang sudah digaungkan sejak tahun 1970-an telah berkembang dalam dua dekade terakhir menjadi krisis iklim. Istilah krisis iklim atau climate crisis menegaskan betapa seriusnya situasi saat ini. Salah satu momen penting adalah ketika pada tahun 2004 dibentuk Climate Crisis Coalition yang fokus mengangkat isu tersebut1. Pada beberapa literatur terkait juga disebutkan terminologi Climate Emergency2 dan Climate Catastrophe3 yang menggambarkan betapa efek perubahan cuaca menjadi persoalan bahkan ancaman serius di masa kini dan mendatang.
Krisis ini memicu terjadinya berbagai dampak di kawasan pesisir seperti kenaikan muka air laut , abrasi, kerusakan ekosistem, gangguan perikanan, bencana ekstrem, hingga dampak sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat. Menghadapi fenomena tersebut , relokasi kerap dianggap sebagai jalan keluar tunggal permasalahan. Namun, pindah dari pesisir bukanlah satu-satunya pemecahan masalah. Berkaca pada konsep adaptasi yang juga muncul dari teori evolusi, sebagaimana Charles Darwin dalam karyanya On the Origin of Species (1859) menjelaskan bahwa,
“…spesies beradaptasi melalui proses seleksi alam, di mana individu dengan sifat yang lebih sesuai dengan lingkungannya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan bereproduksi, sehingga sifat adaptif tersebut diwariskan ke generasi berikutnya.”
Hal ini merefleksikan bagaimana prinsip yang sama juga dapat berlaku untuk masyarakat pesisir. Bertahan bukan hanya dengan meninggalkan tempat tinggal , tetapi dengan menemukan strategi adaptasi yang sesuai konteks, relevan, kreatif dan bahkan sederhana. T idak harus berpindah dari pesisir melainkan beradaptasi dengan cuaca, alam, ancaman bencana maupun perubahan cara hidup. Pada masa kini strategi ini juga dikenal dengan konsep konservasi in-situ—tetap hidup di tempatnya, namun dengan cara yang lebih adaptif.
Bentuk-Bentuk Adaptasi Shir vano, dari berbagai pengalamannya baik dalam pendampingan maupun perancangan kawasan pesisir, merefleksikan bentuk adaptasi ini ke dalam tiga bentuk penerapan.
Adaptasi lingkungan terbangun mendesain ruang dan hunian agar tahan terhadap banjir rob, menyediakan ruang komunal , serta mengintegrasikan konser vasi bakau dengan tambak perikanan.
Adaptasi perilaku dan praktik sosial mengubah kebiasaan sehari-hari, termasuk pola hidup, cara mencari nafkah, dan bentuk gotong royong, agar lebih selaras dengan kondisi iklim baru.
Adaptasi teknologi dan literasi digital menggunakan aplikasi dan perangkat digital untuk mendukung kegiatan pesisir, misalnya membaca prakiraan cuaca atau merencanakan aktivitas melaut
Sumber : Kerangka Adaptasi Pesisir | Shir vano Consulting, 2025
Adaptasi lingkungan terbangun
Adaptasi perilaku dan praktik sosial
Adaptasi teknologi dan literasi digital
Tiga bentuk adaptasi ini bukan sekadar strategi teknis, namun juga cara bagaimana kita mendefinisikan ulang hubungan kita dengan laut. Yaitu dengan mengembangkan cara hidup baru yang lebih tangguh, relevan dengan tantangan zaman, dan tetap menjaga keterikatan dengan laut sebagai bagian dari identitas masyarakat pesisir. Berikut adalah dua kegiatan Shirvano yang menjadi sudut pandang penting dalam pembelajaran adaptasi kawasan pesisir.

secara responsif terhadap ancaman banjir rob dan kenaikan muka air laut. Di Sayung, laut makin lama terasa semakin dekat dengan permukiman warga. Namun demikian, kohesi masyarakat yang sedemikian rupa lengkap dengan sumber mata pencaharian warga sekitar akan sulit diduplikasi di tempat lain. Harapan warga, tentunya mereka tetap bisa bermukim, bertambak dan berkegiatan di tengah tantangan krisis iklim. Merespon hal tersebut, tercetuslah gagasan desain kawasan permukiman adaptif pesisir.
Kawasan permukiman adaptif pesisir dirancang dengan konsep rumah terapung yang fungsional. Hunian ini tidak harus ditambat pada drum plastik, melainkan bangunan terapung semi permanen yang bisa menyesuaikan pasang surut air laut. Jalan lingkungan membentang membelah permukiman, menandakan adanya ruang bersama, dilengkapi ruang komunal terbuka supaya warga tetap bisa berkumpul, belajar dan bermusyawarah.

3 Dörries, Matthias. "Anticipating the
Sumber : Konsep Penataan Permukiman Pesisir di Sayung | Shirvano, 2022
Sumber : Survey Drone | Shirvano, 2022

Sumber : Konsep Saline Agriculture, Silvofishery dan Ecotourism | Shirvano, 2022
Selain itu, konservasi bakau tentunya harus dipertahankan karena berfungsi penting menahan abrasi sekaligus menjaga ekosistem pesisir. Hal ini dipadukan dengan budidaya perikanan atau biasa dikenal dengan silvofishery. Akar bakau sendiri terbukti dapat memberi perlindungan bagi ikan, kepiting, dan udang, sehingga fungsi ekologis sekaligus ekonomi dapat berjalan bersama. Diinisiasi sebagai dampak ikutan dari konservasi bakau dan kehidupan kampung nelayan, eko-eduwisata bahari lahir sebagai konsep sederhana untuk wisatawan yang menawarkan pengalaman belajar bertambak, melihat penanaman bakau, mendengar pengalaman nelayan atau mencoba mengolah hasil perikanan yang dikelola berdampingan dengan hutan bakau.

Sumber : Konsep Hybrid Engineering | Shirvano, 2022
Untuk mendukung keberlanjutan kawasan juga dirancang pendekatan hybrid engineering, yang memadukan teknologi struktural seperti sea breakwater atau pemecah ombak yang dikombinasikan dengan solusi alami seperti bakau dan jalur hijau untuk memperkuat perlindungan pantai secara berkelanjutan.
Di saat yang sama, warga juga mengembangkan energi terbarukan dan urban farming melalui panel surya dan kebun apung agar lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan listrik dan pangan. Pada rancangan ini juga menekankan ketahanan pangan dan air melalui sistem SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) dan Saline Agriculture.
Dari ruang yang dirancang secara adaptif, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan perilaku yang lebih tanggap terhadap perubahan, sekaligus menjadikannya sebagai wujud nyata dari adaptasi perilaku dalam menghadapi tantangan krisis iklim di Sayung.

Sumber : Konsep SWRO DAN Saline Agriculture | Shirvano, 2022
Melaut di tengah Cuaca Tak Terduga
Lain Sayung, lain Natuna. Sebagai pulau kecil, terluar dan terdepan dalam gugusan kepulauan Indonesia, Natuna menghadapi ancaman serius dari efek perubahan iklim khususnya cuaca. Bagi Natuna, cuaca yang dalam hitungan menit dapat berubah sudah menjadi tantangan serius apalagi jika sedang melaut. Perjalanan ke Natuna ditujukan untuk mendampingi masyarakat dalam workshop atau pelatihan bertemakan literasi digital dan adaptasi teknologi terhadap perubahan iklim.

Sebagai bagian dari upaya adaptasi iklim, dilakukan training of trainer untuk mengumpulkan perwakilan berbagai kelompok masyarakat terdiri dari nelayan, penyuluh nelayan, kelompok wanita, UMKM, pendidik, siswa, pemerintah dan penggiat digital untuk bersama-sama memahami ancaman krisis iklim dan alternatif yang dapat dilakukan. ToT atau Training of Trainer dipilih agar pengetahuan bisa menyebar secara mandiri melalui para perwakilan masyarakat, membuka wawasan dan literasi digital terkait berbagai aplikasi pendukung kegiatan pesisir, serta mendokumentasikan sumber-sumber data
Setelahnya, juga dijalankan pendampingan berkelanjutan, untuk memastikan masyarakat tidak hanya beradaptasi sesaat, tetapi memiliki bekal dan mampu menyesuaikan diri secara mandiri terhadap perubahan yang terus terjadi.
Hal ini sebagai bentuk fasilitasi pada upaya masyarakat untuk beradaptasi terhadap krisis iklim yang melanda. Sama halnya dengan Sayung, berpindah dari Natuna dengan meninggalkan hunian, komunitas dan kehidupan di dalamnya tentu akan terasa sulit bagi warga. Adaptasi menjadi jalan yang dipilih untuk bertahan di pulau kecil tersebut.
Melalui penguatan literasi digital, diharapkan muncul perubahan perilaku masyarakat yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Dalam jangka panjang, proses ini tidak hanya mendorong pemanfaatan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari adaptasi perilaku itu sendiri yaitu bagaimana masyarakat belajar menyesuaikan cara hidupnya dengan tantangan lingkungan yang terus berubah.


Sumber : cnnindonesia.com
Sumber : ToT dan Worksop Literasi Digital | Shirvano, 2022
Sumber : ToT dan Worksop Literasi Digital | Shirvano, 2022


Dalam praktiknya, proses pendampingan ini mendorong para perwakilan kelompok untuk dapat memanfaatkan aplikasi pada ponsel mereka atau teknologi yang tersedia lainnya. Misalnya saja, kondisi cuaca yang sulit diprediksi mau tak mau membuat para nelayan mengubah kebiasaan dan menjadi tidak terpisahkan dari keseharian mereka.
Sebelum berlayar, mereka akan mengandalkan aplikasi prediksi cuaca untuk menentukan waktu yang aman turun ke laut, serta menggunakan aplikasi penentu posisi ikan agar jalur tangkap lebih efisien dan terhindar dari risiko cuaca buruk. Upaya ini diperkuat oleh peran pendidik, siswa, dan penggiat digital yang membantu memperluas literasi

Pemerintah pun diharapkan dapat memperkuat ekosistem adaptasi ini melalui kebijakan, fasilitas digital, dan pelatihan berkelanjutan, agar nelayan dan seluruh masyarakat Natuna dapat terus bertahan dan menyesuaikan diri dengan kondisi laut serta cuaca yang semakin tak menentu.
Sumber: indo1.id
Sumber : Praktik Literasi Digital | Shirvano, 2022
Sumber : Praktik Literasi Digital | Shirvano, 2022
Laboratorium Adaptasi: Pelajaran
Berharga dari Pesisir
Kawasan pesisir kemudian, di mata kami, ibarat laboratorium hidup tempat manusia belajar beradaptasi dengan segala keterbatasan dan perubahan. Di pesisir, adaptasi dimulai dari kerendahan hati untuk menemu-kenali dan memahami identitas kawasan yaitu bagaimana masyarakat hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan lingkungannya.


Perubahan mungkin tidak harus selalu besar, tetapi perubahan kecil yang konsisten akan dapat lebih berkelanjutan. Upaya adaptasi berbasis literasi digital, lingkungan terbangun maupun perilaku sudah seharusnya dapat diterima dan dijalankan bersama.
Secara reflektif, kami memaknai adaptasi kawasan pesisir sebagai bagian upaya “Hidup bersama air, bukan melawan air”. Melalui pemahaman ini, sudah semestinya terwujud solusi berbasis konteks yang meminimalkan dampak dan memperkuat daya lenting masyarakat. Pada akhirnya, adaptasi ini menekankan pemberdayaan komunitas lokal, bukan sekadar proyek pembangunan, serta mengombinasikan teknologi dan desain ruang secara hybrid agar adaptasi tidak hanya fungsional, tetapi juga berkelanjutan dan berpihak pada manusia yang hidup di dalamnya.

Sumber: Birdeye view sayung
Sumber: Workshop melalui Mission Card | Shirvano, 2022
Sumber: Workshop melalui Mission Card | Shirvano, 2022
PESISIR JAWA TERANCAM TENGGELAM?
Writers: Wita Khaerunnisa
Sebuah ulasan dari seri Rembug Bareng ke-8 yang mendiskusikan mengenai kondisi dan persoalan yang mengancam tenggelamnya kawasan pesisir Jawa dari sudut pandang Kota Jakarta dan Pekalongan. Ruang diskusi ini menghadirkan Ibu Elisa SutanudjajaExecutive Director Rujak Center for Urban Studies, Bapak Istiarto - Dosen Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, dan Ibu Anita Heru Kusumorini - Kepala Bappeda Kota Pekalongan.

Risiko yang Mengancam Kawasan Pesisir
Ancaman tenggelamnya pesisir utara Jawa bukan lagi sekadar proyeksi, melainkan realitas yang kian nyata. Di utara Jakarta, permukaan tanah terus menurun akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan dan beban pembangunan yang kian berat. “Data menunjukan kumulatif land subsidence (penurunan tanah -red)


Sumber: aerial view of beach during daytime by Denis Arslanbekov | Unsplash
Salah satu potret paling sering disorot dari fenomena penurunan tanah ini adalah masjid di kawasan Muara Baru yang terendam air laut. Ibu Elisa Sutanudjaja menjelaskan bahwa kisah masjid ini sering muncul berulang di berbagai media nasional dan internasional tanpa penjelasan mendalam tentang penyebabnya. “Masjid itu bukan tenggelam karena laut yang tiba-tiba naik, melainkan karena tanggul dibangun di sisi yang lebih ke darat, melewati posisi masjid bila dilihat dari arah laut.
Akibatnya, masjid berada di luar perlindungan tanggul, tidak pernah diperbaiki, dan akhirnya dibiarkan dalam kondisi tergenang.”, ujarnya. Cerita ini menjadi simbol bagaimana persoalan pesisir sering dipahami secara dangkal, yang terlihat adalah air yang menenggelamkan bangunan, tetapi yang luput adalah tata kelola ruang dan keputusan pembangunan yang tidak berpihak pada ketahanan lingkungan dari ancaman tenggelam.
Sementara itu, Kota Pekalongan mengalami ancaman serupa. Dalam 15 tahun terakhir, banjir rob semakin meluas masuk ke wilayah perkotaan. “Bahkan dalam 3-5 tahun terakhir rob sudah mencapai hampir seluruh wilayah Pekalongan Utara. Ada daerah yang setiap harinya tergenang dan tidak pernah benar-benar kering”, jelas Ibu Anita. Kondisi ini diperparah oleh letak geografis Pekalongan yang dilalui lima sungai, menjadi pintu masuk rob yang memperluas genangan.


Pada tahun 2020, Kota Pekalongan mengalami enam kali fenomena banjir selama musim hujan dan gelombang pasang air laut, mengakibatkan salah satu perumahan terisolir selama dua minggu karena genangan yang cukup tinggi. Kemudian pada tahun 2021, terdapat 24 dari 27 kelurahan yang tergenang akibat banjir baik karena musim hujan maupun banjir rob. Tentu, kondisi tersebut menimbulkan kerugian untuk berbagai aktivitas masyarakat
“Banjir karena hujan dan rob itu berdampak pada kegiatan sosial dan fasilitas umum seperti pendidikan, puskesmas yang tidak bisa diakses, butuh pompa-pompa yang dioperasikan sehingga membutuhkan energi listrik yang besar, transportasi terhambat, hingga kegiatan perekonomian seperti Tempat Pelelangan Ikan yang tidak bisa diakses, pasar yang tergenang.”, ujar Ibu Anita. Kondisi di Jakarta Utara dan Kota Pekalongan sebagai cerminan dari ancaman tenggelamnya kawasan pesisir bukan hanya bencana alam, melainkan potret kerentanan tata ruang dan kebijakan yang dampaknya dapat melumpuhkan hak dasar
Sumber: Kejadian Banjir dan Rob di Kota Pekalongan | Materi Presentasi Anita Heru Kusumorini, 2021

Kompleksitas dan Multifaktor Bencana yang Menenggelamkan
Banjir rob, penurunan tanah, dan kenaikan muka air laut sering disebut sebagai tiga wajah dari suatu bencana besar yang mengancam. Namun, di baliknya terdapat rangkaian sebab yang rumit dan saling terkait. Banjir memang termasuk bencana yang paling sering terjadi di Indonesia, disebabkan oleh beberapa kondisi seperti kapasitas tampung sungai yang berkurang, peningkatan debit aliran, perubahan tata guna lahan di DAS, bencana alam, maupun kegagalan fungsi struktur pengendali banjir.
Pak Istiarto, dosen Teknik Sipil Universitas Diponegoro, mengingatkan bahwa banjir di kawasan pesisir bukan fenomena tunggal. “Namanya sungai itu dinamis. Ia bisa meluap, berpindah arah, atau meluber ke daratan. Ia disebut bencana ketika menimbulkan kerugian bagi manusia,” jelasnya. Dalam konteks pesisir utara Jawa, kerugian itu tidak lagi bersifat sementara. Perubahan iklim global mempengaruhi kenaikan muka air laut, sementara aktivitas manusia dengan berbagai pembangunan mempercepat penurunan tanah.
Di Pekalongan, beberapa penelitian menunjukkan penurunan tanah antara 5 hingga 30 cm per tahun, bergantung pada lokasi pengamatan. “Kami menyadari penyebabnya bukan hanya air laut yang masuk atau hujan yang berlangsung lama, tetapi juga karena permukaan tanah kami turun, dilihat dari wilayah yang lebih rendah masih tergenang ketika hujan atau air laut surut” kata Ibu Anita. Penurunan tersebut diperparah oleh penggunaan air tanah yang masif, baik oleh rumah tangga maupun kegiatan industri.
Namun kompleksitas tidak berhenti di situ, Ibu Elisa menegaskan bahwa tata kelola data dan monitoring yang kontinu menjadi masalah mendasar. Sering kali laporan data berbeda-beda, bahkan tidak terbuka untuk publik. Ketidakpastian data membuat kebijakan rawan diarahkan pada proyek yang justru memperparah resiko. Dalam kasus Jakarta, Ibu Elisa juga menyoroti terkait pembangunan tanggul dan pompa, “Penelitian yang dilakukan itu menggunakan proyeksi dari data tahun lampau untuk mengembangkan model dan menjustifikasi pembangunan tanggul dan pompa”. Proyek-proyek tersebut baru sebatas menahan air, belum menjawab akar permasalahan dari penurunan muka tanah itu sendiri. “Kita tetap perlu solusi yang menyentuh sumbernya, bukan hanya gejalanya,” ujarnya.
Sumber: detik.com
Secara fisik lingkungan, ketika terjadi suatu banjir, tidak mudah dengan gampangnya menjustifikasi salah satu penyebabnya, yang menjadi penting adalah kontribusi faktor tersebut yang harus dicari tahu. Kompleksitas ini menyoroti bahwa ancaman di kawasan pesisir baik persoalan penurunan muka air tanah, banjir, rob bukan semata akibat kondisi geologis, bencana alam, tetapi juga refleksi atas keputusan pembangunan, tata kelola pemanfaatan ruang, dan koordinasi antar sektor yang kurang optimal.
Membangun Ketangguhan untuk Kawasan Pesisir
Dalam menghadapi kondisi dan kompleksitas ancaman ini, lantas bagaimana membangun pesisir yang tangguh, bukan sekadar bertahan. Pak Istiarto menawarkan pendekatan sederhana namun mendasar, “Banjir tidak bisa dihilangkan. Yang bisa kita kelola adalah risikonya, disebut Pengurangan Resiko Bencana (PRB), yaitu dengan meminimalkan dampak bencana banjir.”
Pendekatan pengelolaan risiko bencana menggeser fokus dari sekadar mengendalikan air menjadi memahami perilaku air dan manusia di ruang yang sama. Pak Istiarto membedakan antara mitigasi struktural yaitu bangunan pengendali banjir yang dipahami untuk mengurangi resiko bencana seperti pembangunan tanggul, kolam retensi, atau pompa air. Pendekatan non-struktural, yaitu manajemen terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan penggunaan air.
“Kami sudah moratorium izin pengambilan air bawah tanah untuk yang baru, tapi memang belum bisa menghentikan yang lama karena belum ada sumber air pengganti,” kata Ibu Anita. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, hingga masyarakat pesisir dalam pengumpulan data dan penyusunan strategi bersama.


Sumber: Upaya Pengendalian Banjir Kota Pekalongan | Materi Presentasi Anita Heru Kusumorini, 2021
Dalam konteks Pekalongan, pemerintah kota sudah mulai menggabungkan keduanya. Pembangunan tanggul di sepanjang pantai dan sungai dikombinasikan dengan konservasi mangrove/bakau serta pengendalian pemanfaatan ruang.
Bu Elisa menambahkan, pengalaman kota-kota lain di dunia bisa menjadi cermin. Ia mencontohkan Tokyo, yang pada tahun 1920 - 1970 mengalami penurunan tanah masif akibat industrialisasi. “Mereka juga memang terpaksa membangun tanggul untuk melindungi yang sudah tenggelam, tetapi mereka paham dan menghentikan penurunan tanah dengan menghentikan pengambilan air tanah dan mengubah tata ruang industrinya,” jelasnya. Ketangguhan dibangun bukan dari beton, tetapi dari kesadaran kolektif untuk memperlakukan ruang secara bijak.
Sumber: Tren Penurunan Muka Tanah di Tokyo | Materi Presentasi Elisa Sutanudjaja, 2021
Dalam sesi diskusi ini, terdapat peserta mengajukan pertanyaan yang membuka ruang diskusi di
Q: Bagaimana kita bisa menjadikan masalah ini sebagai perhatian bersama dan membuka peluang kolaborasi lintas lembaga, baik dengan pemerintah, komunitas, maupun lembaga internasional, agar tercipta mekanisme gotong royong yang efektif mengingat kompleksitas permasalahan pesisir?

A: Penanganan banjir rob dan penurunan muka tanah tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah kota, bahkan pemerintah provinsi dan pusat pun harus berbagi perhatian dengan daerah lain di pesisir utara Jawa. Kota Pekalongan telah bekerja sama dengan Mercy Corps selama beberapa tahun, dan informasi serta dukungan dari lembaga tersebut sangat membantu pemerintah daerah. Namun, kami masih berhati-hati dalam menyampaikan isu penurunan muka tanah ke masyarakat, karena data dan pemantauan di lapangan masih terus berjalan.
A: Memang kolaborasi yang sejati antara pemerintah, lembaga riset, dan komunitas warga adalah hal yang sangat penting agar solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Rujak bersama warga dari tiga kampung di Muara Angke membuat panduan rancang kota berbasis partisipasi. Mereka sendiri yang merencanakan sistem, menentukan lokasi pompa, dan menata hunian vertikal setinggi delapan lantai.
Pendekatan ini lahir dari kebutuhan nyata masyarakat yang menghadapi ancaman penggusuran. Kami yakin bahwa warga lokal memiliki pengetahuan mendalam tentang lingkungan mereka, pengetahuan ini lah yang harus menjadi dasar perencanaan kota, melibatkan warga sebagai subjek perubahan, bukan sekadar penerima


Sumber: shutterstock.com
Q: Saya ingin bertanya, di Kota Semarang sedang diterapkan pipa resapan. Apakah metode ini efektif untuk mengendalikan genangan pendek atau banjir rob?
A: Untuk kawasan Jakarta Utara dan Barat, tanahnya aluvial dan liat. Gali tiga meter saja sudah ketemu air, jadi tidak mungkin air bisa meresap cepat. Karena itu, pendekatan yang digunakan adalah retensi, menyimpan air sementara dan mengalirkannya pelan-pelan ke sistem drainase. ada kawasan yang tanahnya lebih berpasir, seperti Jakarta Selatan atau Timur bagian selatan, sumur resapan bisa diterapkan, namun efeknya tetap terbatas karena 80–90% permukaan kota sudah tertutup beton.
A: Pipa resapan atau sumur resapan pada dasarnya merupakan upaya konservasi air, bukan pengendalian banjir. Kontribusinya terhadap pengurangan banjir sebenarnya kecil. Efektivitas pipa resapan sangat bergantung pada kondisi tanah. Di daerah dengan tanah berpasir, seperti Yogyakarta, sistem ini lebih efektif. Namun, di wilayah dengan tanah liat seperti sebagian besar pesisir utara Jawa, dampaknya terhadap genangan hampir tidak signifikan.

Sumber: lbengineer.com

Sumber: bisnisbandung.com

Membangun Kota Adaptif,yangBukan Sekadar Bertahan
Writers: Prisca Bicawasti B. Sutanty
Arif Ganda Purnama
Governance Specialist at Mercy Corps
Seorang urban planner yang menjadi penghubung kebijakan dengan realita lapangan. Ketertarikannya pada isu pesisir berawal dari penelitian tentang banjir rob di Semarang, yang membuka matanya pada kompleksitas perubahan iklim dan ketahanan kota-kota pesisir di Indonesia. Kini, fokusnya meluas pada strategi adaptasi dan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Arif dikenal melalui pendekatan pragmatis dan humanisnya dalam “membisikkan” ide kebijakan kepada pemerintah. Menjadi jembatan antara sains, pemerintah, dan masyarakat, agar perencanaan tak berhenti di atas kertas, melainkan tumbuh menjadi perubahan nyata di lapangan.

| Detik Jateng, 2022

Sumber : Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang Dilanda Air Rob | Ekonomi Bisnis, 2022
Q: Bagaimana strategi adaptasi berbasis risiko dapat diterapkan dalam penataan ruang dalam menghadapi tantangan pengelolaan kawasan pesisir?
A:
“Kita harus sadar bahwa 75 persen kota kita ada di pesisir. Artinya, 75 persen juga aktivitas ekonomi dan penduduknya berisiko terdampak perubahan iklim,”
Tantangan utama kawasan pesisir di Indonesia terletak pada posisinya sebagai pusat ekonomi sekaligus wilayah paling rentan terhadap krisis iklim. ujar Pak Arif.
Pesisir, menurutnya, bukan sekadar batas darat dan laut, tetapi ruang hidup yang sensitif dan penuh tekanan. Kondisi ini membuat perencana kota pesisir harus menyesuaikan strategi berdasarkan karakter lokal dan kapasitas sosial-ekonomi tiap wilayah.
Dalam konteks penataan ruang, Pak Arif menekankan pentingnya risk-based spatial planning, yaitu perencanaan yang menempatkan risiko lingkungan sebagai pertimbangan utama.
“Kita tidak bisa hanya berbicara soal tanggul atau beton. Adaptasi sejatinya adalah ketika masyarakat dan ruang hidup bisa berfungsi walau alam berubah,” jelasnya.
Dijelaskan lebih dalam bahwa pendekatan yang dimaksud mencakup tiga strategi: Adaptasi spasial melalui zonasi kawasan rawan dan aktivasi koridor hijau-biru Pengendalian air melalui integrasi DAS dan sistem drainase berkelanjutan Penguatan kapasitas institusi dan masyarakat agar mampu membaca risiko secara mandiri.
Pak Arif juga mencontohkan penerapan strategi tersebut di Pekalongan dan Semarang yang menghadapi banjir rob terus menerus. Di sana, perencanaan ruang berbasis risiko tidak hanya berfungsi teknis, tetapi juga sosial. tutupnya.
“Kita ingin ruang-ruang di pesisir tetap hidup, bukan ditinggalkan. Karena adaptasi bukan soal menghindar, tapi soal bertahan dengan cara yang cerdas,”
Q: Mengapa kolaborasi dan pemetaan stakeholder menjadi kunci dalam pengelolaan kawasan pesisir, dan apa tantangan terbesar dalam implementasinya di lapangan?
Keberhasilan pengelolaan kawasan pesisir tidak hanya bergantung pada rancangan teknis atau kebijakan tertulis, tetapi terutama pada relasi antar aktor yang terlibat di dalamnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah, konsultan, komunitas, akademisi, dan NGO perlu membangun hubungan yang saling memahami dan tidak berhenti pada forum seremonial.
A: “Kita harus sadar bahwa kebijakan itu dibuat oleh manusia, bukan oleh data. Jadi yang kita baca bukan cuma peta, tapi juga watak dan dinamika kekuasaan di tiap daerah,”
ujarnya. Bagi Arif, Kolaborasi yang efektif, sebaiknya bukan hanya antar pejabat dan instansi, namun lahir dari kemampuan mengenali siapa saja pihak yang benar benar berperan di lapangan, seperti individu dan lembaga yang punya pengaruh nyata terhadap arah kebijakan daerah.
Sumber : Dusun Simonet di Pekalongan yang Terancam Hilang karena Banjir Rob
Pak Arif juga mengakui bahwa tantangan terbesar terletak pada ketimpangan kapasitas dan budaya birokrasi antarwilayah. Dimana pemangku kebijakan skala kota umumnya lebih terbuka namun cepat berubah arah, sementara dalam skala kabupaten umumnya lebih tertutup namun pengambilan keputusan atas dasar keberlanjutan. Ia menyarankan untuk menggunakan sifat pragmatis dan kontekstual dimana melibatkan stakeholder mapping yang peka terhadap relasi sosial, bukan sekadar struktur organisasi. Diakhir pertanyaan ini, ia menutup dengan sebuah refleksi, “Kadang untuk bisa didengar pemerintah, kita harus belajar bicara dengan bahasa mereka dulu. Baru setelah itu, ide bisa tumbuh jadi kebijakan.”
Q: Dalam konteks adaptasi kawasan pesisir, bagaimana seharusnya rumah dirancang agar mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan?
A:
Lebih dari sekedar bentuk fisik bangunan, adaptasi rumah di kawasan pesisir dikelola agar tetap berfungsi sebagai ruang hidup dalam kondisi lingkungan yang terus berubah. Rumah di pesisir harus dirancang dengan kesadaran terhadap risiko genangan dan naiknya muka air laut.
“Kita sering berpikir adaptasi itu soal meninggikan lantai. Padahal adaptasi sejati adalah membuat rumah tetap hidup dan berfungsi, meski lingkungannya berubah,”
ujarnya.
Dari pemikiran itu lahir gagasan tentang rumah apung, yang menurut Pak Arif merupakan bentuk inovatif dari adaptasi spasial di kawasan pesisir. Namun, ia juga realistis bahwa penerapan konsep ini tidak bisa dilakukan begitu saja.
“Rumah apung itu ide besar, tapi perlu sistem besar juga. Kita belum siap dari sisi hukum, infrastruktur, dan budaya,”
jelasnya. Belum adanya pengakuan hukum terhadap hunian di atas air dan belum tersedianya sistem utilitas yang memadai, seperti sanitasi dan pengelolaan limbah.
Q: Bagaimana Anda membayangkan masa depan kota-kota pesisir Indonesia?
A: “Kita harus memahami tubuh kotanya dulu sebelum memberi obat,”
Kota pesisir dipandang sebagai organisme hidup yang punya karakter, kapasitas, dan cara bertahan masing masing. Oleh karena itu, menurutnya tidak ada satu resep adaptasi yang bisa diterapkan untuk semua wilayah.
ujarnya. Ia juga menekankan bahwa strategi adaptasi dan mitigasi di pesisir harus dimulai dari pemahaman terhadap konteks lokal, termasuk morfologi, kapasitas fiskal, serta daya dukung sosial masyarakat.
Membangun visi bersama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci agar upaya adaptasi tidak berhenti sebagai proyek sementara.
“Kita harus membangun mimpi bersama, bukan kebijakan yang turun dari atas. Karena keberlanjutan itu lahir dari rasa memiliki,”
tegasnya. Dalam pandangannya, masa depan kota pesisir bergantung pada kemampuan masyarakatnya untuk berkolaborasi dan berinovasi tanpa kehilangan akar lokal.
“Adaptasi bukan berarti menyerah pada alam, tapi belajar hidup berdampingan dengannya. Itu yang menentukan apakah kota kita bisa bertahan atau tidak,” tutupnya.


Sumber : The Floating Neighborhood of Las Balsas. Image © JAG Studio | Archdaily

Shirvano Consulting (PT Karangluhur Lima Pilar) is a multidisciplinary placemaking group working in architecture, urban planning, development, and research on cities.

In the past six years, Shirvano has worked with the government authorities, private sectors, individuals, communities, and non-profit organizations in more than 30 regions in Indonesia for urban planning, masterplanning, architectural and interior designs to research, and consultancy projects.
Our Vision
Our vision is To be a Leading and Impactful Planning, Design, and Architecture Practice in Indonesia by 2027 and Southeast Asia by 2032.
Our Mission
To raise the bar & put Indonesian architectureplanning-design industry on the global map by designing better places & delivering the best for our clients and to build an outstanding group comprised of great talent.
Gambar: Sayembara Master Plan Kampus Nagrak Universitas Trisakti
Sumber: Shirvano Consulting (2023)

Volume 4 Nomor 3
Periode September - Desember 2025
