Barisan Masyarakat Wartawan (BMW)
Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara
Terkait Dugaan Kasus Korupsi Chromebook
Jakarta (SJB) - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,3 triliun. Jaksa menilai Nadiem tetap mendorong proyek tersebut meski mengetahui perangkat itu bermasalah untuk daerah 3T.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun,” ujar jaksa Roy Riady saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu belum lama ini. Nadiem dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan. Jaksa juga menuntut Nadiem membayar uang pengganti sebesar Rp 809,5 miliar dan Rp 4,87 triliun, sehingga total kewajiban mencapai Rp 5,68 triliun.
Jaksa mengatakan harta benda Nadiem dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika tak mencukupi, diganti dengan pidana kurungan selama 9 tahun.
Jaksa menyakini Nadiem bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Awal Mula Kasus
Adapun Nadiem resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut pada 4 September 2025 lalu.
Sebelumnya, Nadiem telah dua kali diperiksa oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pada Senin (23/6/2025) dan Selasa (15/7/2025) terkait dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook yang menelan anggaran negara sebesar Rp9,3 triliun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada periode 2019-2022.
Dirdik Jampidsus Kejagung, Nurcahyo kala itu mengatakan perbuatan yang dilakukan oleh Nadiem, antara lain pada bulan Februari 2020, Nadiem melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh Kementerian terutama kepada peserta didik.
“Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan NAM dengan pihak Google telah disepakati bahwa produk dari Google yaitu Chrome OS dan Chrome Device Management atau CDM akan dibuat proyek pengadaan alat teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK,” kata Nurcahyo. Selanjutnya, dalam mewujudkan kesepakatan antara NAM dengan pihak Google Indonesia, pada
Seputar Jabar | Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat (Baznas Jabar) diterpa isu dugaan korupsi senilai Rp 13 miliar yang dibongkar mantan pegawai, Tri Yanto (TY).
Kasus ini menjadi sorotan setelah Polda Jabar menetapkan TY sebagai tersangka dugaan akses ilegal (illegal access) terhadap informasi yang dikecualikan di Baznas Jabar.
Tri disangka melanggar Pasal 48 jo Pasal 32 (1) dan (2) Undangundang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Tri menjelaskan duduk perkara
kasus dugaan korupsi Baznas Jabar sebesar Rp 13 miliar.
Tri melaporkan dugaan penyimpangan dana zakat sebesar Rp 9,8 miliar dan dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 3,5 miliar.
Ia mengatakan tidak melaporkan dugaan korupsi Baznas Jabar ke Polda Jabar, namun ke institusi penegak hukum lainnya
“Kami memang tidak mengirimkan ke Polda karena melihat Polda banyak pekerjaan dan lainnya. Kami kirimkan ke APH (aparat penegak
hukum) yang lain.”
“Kami mengirimkannya ke beberapa APH dari Kejati (Kejaksaan Tinggi) Jabar, KPK, dan Kejari (Kejaksaan Negeri) Kota Bandung,” kata Tri, Rabu belum lama ini.
Tri menguraikan, terdapat dugaan kelebihan penggunaan dana operasional Baznas Jabar pada 2021–2022 yang mencapai 20 persen dari total dana zakat
Padahal, sesuai aturan Kementerian Agama, batas maksimal penggunaan dana operasional oleh Baznas adalah 12,5 persen dari total dana yang dihimpun.
Tri yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Baznas Jabar menyebut kelebihan penggunaan dana itu terjadi karena adanya penambahan pegawai setelah pergantian pimpinan pada 2020.
Pada laporan keuangan, jelas Tri, ada kenaikan biaya operasional yang cukup tajam dari 2021, salah satunya pengeluaran gaji amil.
“Karena tahun 2020 membawa gerbong orang-orang mereka dimasukin jadi amil Baznas Jabar sehingga yang sekitar 30 karyawan jadi 50 karyawan,” kata Tri. Dana operasional juga disebut
Tri turut digunakan untuk menyewa mobil dinas dan menaikkan gaji pimpinan Baznas Jabar.
“Sebelumnya mobil operasional satu orang, kemudian semua pimpinan mendapatkan mobil operasional, nambah sewa mobil. Kemudian gaji pimpinan, walaupun dari APBD, naik 121 persen dari sebelumnya Rp15 juta di tahun 2020, naik 2023 sekitar Rp30 juta per orang pimpinan,” pungkasnya. Harus Dilindungi Sementara itu, Koalisi Lawan Kriminalisasi Whistleblower (Koliber) turut menyoroti kasus Tri Yanto dan Baznas Jabar. “Kasus ini juga menunjukkan betapa lemahnya perlindungan terhadap whistleblower di Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Nenden Sekar Arum, selaku perwakilan koalisi dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025), dikutip dari Tribun Jabar. Nenden menjelaskan hal ini bertentangan dengan Pasal 10 UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Serta Pasal 33 Konvensi PBB
Bandung (SJB) - Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kajati Jabar) Sutikno yang memegang
kendali kejaksaan diwilayah Jawa Barat, diminta untuk bisa membuka dan menuntaskan berbagai kasus di Jawa Barat terutama perkara yang dinilai mangkrak. Kasus terhangat yang menjadi sorotan publik adalah dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang jabatan dengan melibatkan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin dan anggota dewan Kota Bandung Awangga. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, publik menilai dan mempertanyakan atas lambannya Kejaksaan Negeri Bandung dalam menangani perkara ini. Kasi Pidsus Ridha Nurul Ihsan, S.H., M.H. menyampaikan bahwa perkara wakil walikota Bandung
hanya tinggal menunggu surat
izin dari Menteri Dalam Negeri. Sementara itu praktisi hukum R. Wawan Darmawan, S.H., M.Hum.,
menyesalkan atas lambannya Kejaksaan Negeri Bandung dalam menangani kasus ini, padahal kasus ini menjadi perhatian publik. Menurutnya penetapan tersangka telah diuji melalui praperadilan di PN Bandung dimana putusannya itu merupakan ketetapan hakim tunggal di pengadilan negeri yang memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan, penahanan), penghentian penyidikan (SP3), atau penetapan tersangka. Putusan ini bersifat final, tidak dapat dibanding (kecuali terkait SP3), dan wajib dilaksanakan oleh penyidik.
“Penyidik berdasarkan undangundang dan kewenangannya wajib melaksanakan putusan pra peradilan yang menyatakan penetapan tersangka dianggap sah oleh pengadilan, penyidik wajib untuk melaksanakannya dengan menyidangkan pokok perkaranya ke pengadilan, “Artinya kalau penetapan tersangka telah diuji oleh tersangka melalui praperadilan dan
hakim praperadilan dinyatakan ditolak, artinya
Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Ubah Sekolah Favorit Jadi Sekolah Maung
Bandung (SJB) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap alasan di balik rencana mengubah sejumlah sekolah negeri favorit menjadi Sekolah Manusia Unggul (Maung). Menurutnya, kualitas sekolah unggulan di Jawa Barat terus mengalami penurunan sejak sistem zonasi diterapkan secara luas. Sebanyak 41 sekolah negeri di Jawa Barat telah dipilih sebagai pusat pengembangan Sekolah Maung. Komposisinya terdiri dari 28 SMA dan 13 SMK yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2026/2027. Di Kota Bandung, dua sekolah elite yang masuk program itu adalah SMAN 3 Bandung dan SMAN 5 Bandung. Dedi mengatakan, sekolah-sekolah unggulan sebenarnya sudah lama menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan di Jawa Barat. Namun, kualitasnya perlahan menurun dalam beberapa tahun terakhir. “Yang lahiran tahun 90-an pasti tahu. Setiap kabupaten/kota itu pasti ada sekolah favorit, biasanya SMA 1. Kalau di Bandung, SMA 3 dan SMA 5. Seiring dengan waktu, dengan diberlakukan zonasi, tingkat kualifikasi sekolah terus mengalami penurunan tajam,” ungkap dedi.
Ia mengaku mendapat masukan langsung dari Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kondisi sekolah unggulan di Jawa
Barat saat ini yang disebut telah mengalami penurunan. “Sebagai bahan kajian, kemarin Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan pada saya, di Jawa Barat sekolah yang punya kualifikasi sebagai sekolah unggul itu tinggal SMA 3. Yang lainnya sudah didominasi swasta,” ujarnya. Menurut Dedi, penurunan kualitas itu dipengaruhi banyak faktor, mulai dari daya dukung sekolah, pembiayaan, hingga kualitas akademik siswa yang masuk. “Kenapa terjadi penurunan itu? Karena daya dukungnya semakin menurun, pembiayaan mengalami penurunan, kualifikasi murid yang masuk mengalami penurunan akademis,” katanya. Ia bahkan menyinggung mun -
Edisi 389 - Tahun XVII : Juni 2026
Harga Eceran Rp. 20.000,-
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim saat memberikan keterangan kepada media usai sidang pembacaan Amar tuntutan di Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026)