Majalah Sawit Edisi 13 by Majalah Sawit Plus

daftar isi

awas politik dua kaki uni eropa

Hal. 05

Lawan Uni Eropa Demi 16 Juta Petani Sawit Hal. 07

Atasi Isu Negatif Sawit dengan Membangun Sawit Berkelanjutan Hal. 18

Gapki Riau Dukung Program B20 dan B30 Hal. 22

Presiden Petani Sawit, Presiden Terpilih Hal. 38

Wawancara Khusus Kepala BPBD Riau

EDWAR SANGER

jalan panjang bebaskan riau dari kabut asap Hal. 10

Manggala Agni Riau: Penanganan Karhutla Hal. 16 Harus Dilakukan Secara Terpadu Waspada Karhutla, GAPKI Riau Telah Ikuti Aturan Permen KLHK

Hal. 23

Sambut Ramadhan, PT Tasma Puja Santuni Anak Yatim

Hal. 26

Meminimalisir Karlahut, Program DMPA Sinar Mas Diperluas ke 9 Desa

Hal. 28

Pimpinan Redaksi/Penanggungjawab: Djoko Suud Sukahar Pimpinan Perusahaan: Herlina, S.Sos Dewan Redaksi: Djoko Suud Sukahar, Herlina, S.Sos, S.Kom.I, Eli Suwanti, Hamdan Tambunan, Ridho Haztil Cover/Desain: Makmur HM Sirkulasi/Distribusi: Hendra Gunawan IT Support: Afandi Kantor Perwakilan Jambi: Saman. 08117454949. Jl Sersan Anwar Bay No 1. Kenali Besar. Jambi Alamat Kantor: Jl. Bakti Perum. Bakti Indah No 3 Pekanbaru, Riau | Info Iklan: 0812 7698 0551 / WA: 0811 754 1174 E-mail: redaksi@sawitplus.co | Website: www.sawitplus.co | No. Rek. Mandiri: 108-00-2018999-0 a/n PT. Media Sawit Indonesia

Edisi 13 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

editorial

Antara Buruh dan Batur Mei adalah bulan buruh. Para pekerja meramaikan bulan itu dengan perayaan dan berbagai ‘potret’ mereka sedunia. Ada kisah sukses, sukacita, juga yang menonjol adalah berbagai tuntutan melihat dinamika zaman ke depan. Untuk Indonesia, perayaan tahun ini tidak terlalu gegap gempita. Suasana tenang terlihat dimana-mana. Guyup rukun tampak di berbagai daerah. Malah ada bazar dan penjualan produk murah segala.

kata batur atau rencang. Kata ini singkatan dari embat-embate pitutur (batur) dan teman (rencang). Ini euphemisme dari membantu orang lain. Bantuan itu tidak diberikan demi pamrih, berharap diberi sesuatu, tetapi lebih untuk kepentingan sosial. Ditujukan untuk membantu (sukarela). Banyak kegiatan masyarakat di Jawa dilakukan gotong-royong, bersama-sama tanpa di-upah. Dan itu yang menjaga harmonisasi dalam kehidupan di desa-desa Jawa.

Memang di berbagai negara, di berbagai sektor, telah memberi ruang yang lebih luas terhadap kaum buruh. Itu karena disadari atau tidak, buruh adalah kaum yang menggerakkan roda ekonomi. Tanpanya entah seperti apa. Kendati belum jelas betul batasan profesi ini, tetapi buruh telah memberi energi bagi suatu pergerakan untuk menuntut perbaikan. Utamanya soal upah, kesejahteraan serta kemanusiaan. Namun sesejahtera apa, dan dimanusiakan seperti apa, rasanya buruh tetap menempati kasta yang dianggap paling bawah. Kasta sudra, paria, yang membawa simbol-simbol proletar dan kaum yang harus terus berjuang. Maka dalam menghadapi hari buruh, ada banyak kalangan yang resah dan gelisah. Tidak hanya pengusaha dan pemerintah dalam lingkup tripartiet, tetapi juga rakyat jelata. Padahal harusnya tidak begitu. Dalam sejarah Jawa, kata-kata buruh telah muncul sejak abad VIII. Candi Borobudur yang dibangun oleh Wangsa Syailendra dipercaya merupakan kependekan dari kalimat boro budho ing dhuwur. Menjadi buruh Buddha yang (bangunannya) berada di atas. Dilihat dari kata ini, maka di abad itu, bekerja dengan menerima imbalan sudah bukan barang baru. Dan ini juga mengidentifikasi, bahwa pekerja yang

Djoko Suud Sukahar Kolumnis dan Pemerhati Sosial Budaya. Penulis Tinggal di Jakarta.

terlibat dalam pembangunan candi ini bukan pemeluk Buddha. Dia pihak lain yang bekerja demi upah. Namun begitu, penggunaan kata-kata buruh di pembangunan Candi Borobudur tetap saja janggal. Dalam tradisi Jawa tidak dikenal kata itu yang konotasinya profit oriented, menjual tenaga hanya demi upah. Hanya kejanggalan itu bisa dipahami, jika kita melihat catatan Fa Hien. Petualang China itu secara implisit memetakan siapa yang membangun candi ini, bagaimana pembangunan itu berlangsung, dan betapa terasingnya yang membangun dan masyarakat yang dilibatkan dalam pembangunan itu. Dalam budaya Jawa, kata-kata buruh sangatlah kasar. Mereka lebih menyukai

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 13 Tahun 2019

Masa kolonialisme buruh tidak dihargai lagi. Tenaganya diperas dan dieksploitasi, tanam paksa dan kerja rodi merupakan catatan kelam nasib rakyat, dan juga buruh, termasuk transmigrasi di era itu. Kala itu, transmigrasi adalah ‘pembuangan’ demi untuk kepentingan penjajah. Proses waktu, buruh mulai punya kemandirian. Setapak demi setapak haknya diperjuangkan. Berserikat dan berorganisasi mulai disusuri, dan akhirnya, buruh dihargai, kendati sekaligus ‘ditakuti’. Namun perayaan hari buruh tahun ini sudah sangat berbeda. Buruh tertib merayakannya, dan sudah tidak kedengaran lagi ribut dan kisruh dengan tuntutan-tuntutan yang terkadang mengada-ada. Bisa jadi, selain buruh mulai berkesadaran, juga pemerintah serta pengusaha mulai mendapatkan pencerahan. Toh hakekatnya, jika ketiganya (tripartiet) menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar, maka tak perlu lagi harus ada bengkerengan. Selamat hari buruh, biarpun agak terlambat. *

laporan utama Mereka itu adalah Belgia, Spanyol, Filandia, Irlandia, Swedia, Hongaria, Belanda dan Inggeris. Juga Perwakilan Food and Agriculture Organization (FAO). Kunjungan ini lebih istimewa lagi, karena juga diikuti perwakilan Kedutaan Besar (Kedubes). Acara ini diinisiasi Ditjen Amerika dan Eropa (Amerop) serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), untuk memberikan pemahaman dan bukti nyata tentang penerapan ISPO sebagai komitmen Indonesia menerapkan skema keberlanjutan.

Awas, Politik

Dua Kaki Uni Eropa

Awal bulan Mei, ada sembilan negara anggota Uni Eropa (UE) datang ke Indonesia. Dia blusukan ke kebun kelapa sawit di Provinsi Riau, dan memuji penerapan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Namun apakah puja-puji sembilan negara Uni Eropa itu bakal membatalkan niat UE untuk menjegal sawit masuk negara mereka? Itu yang kita tidak yakin. Politik dua kaki ini sudah lama mereka lakukan. Dengan UE, kita sudah terlalu sering bermain layang-layang. Kadang perlu benangnya kita tarik, kadang perlu kita ulur. Layang-layang yang kita maksud bukanlah terbuat dari sekerat bambu dan kertas, tetapi kertas bertulis, berisi boleh dan tidak boleh, larangan (kebijakan) bersifat politis. Dalam budaya Jawa, ini adalah dluwang (kertas) yang luar biasa sakti. Dia mewujut dalam Jamus Kalimasada, yang tak hanya mampu dijadikan pegangan untuk menggolkan apa saja, tetapi juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tarik ulur itu sudah sangat lama berlangsung. Dari kita masih bodoh sampai cerdas dan sekarang amat cerdas. Tetapi cara mereka membodohi itu tetap saja dengan gaya lama. Kita ditakut-takuti dengan berbagai ketentuan dan penelitian mereka yang â€˜tidak intelekâ€™. Mengabaikan akal sehat, dan etika intelektual.

Edisi 13 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

Laporan utama

Itu berlangsung puluhan tahun. Dari sawit yang dituding racun, merusak tubuh, perusak hutan, perusak satwa, perusak iklim, pelanggar HAM, sampai perusak-perusak yang tidak jelas batasan rusaknya (ILUC).

Ancaman itu ternyata mujarab. Negaranegara Uni Eropa mulai banyak yang merapat. Mereka datang dengan bersahabat. Dan sepulangnya, mereka memberikan puja-puji. Adakah itu tulus? Sekali lagi, jangan percaya mulut manis UE.

Saking tak jelasnya tudingan yang dialamatkan pada kelapa sawit ini, maka Prof Yanto dengan simpel dan sederhana menyebut, bahwa Uni Eropa anti sawit itu karena dosa tanaman ini cuma satu, tidak tumbuh di Eropa. Menyikapi tindakan Uni Eropa yang diskriminatif itu produsen sawit, Indonesia dan Malaysia tidak diam. Berbagai langkah dilakukan, juga kompromi, sambil menunggu negara-negara Uni Eropa itu ‘dicerahkan’.

Uni Eropa, maka barang dari Uni Eropa juga harus dilarang masuk negara-negara yang hidupnya bergantung minyak sawit. Ini yang diwacanakan, dan tak lama lagi akan direalisasi.

Namun ternyata ‘titik terang’ itu tak kunjung datang. Titik temu itu tidak kunjung bisa dipertemukan. Uni Eropa tetap ngotot, pihaknya yang benar, dan negara produsen sawit yang salah dan harus mengalah.

Ancaman itu ternyata mujarab. Negara-negara Uni Eropa mulai banyak yang merapat. Mereka datang dengan bersahabat. Dan sepulangnya, mereka memberikan puja-puji. Adakah itu tulus? Sekali lagi, jangan percaya mulut manis UE.

Ketika pemaksaan ini dilakukan, dengan setumpuk sanksi yang bakal dijatuhkan, maka negara-negara produsen sawit mulai berhitung untung rugi. Apa dan berapa nilai transaksi dari UE, dan itu yang perlu dibalas, diboikot. Beleidnya, kalau sawit tidak boleh masuk

Negara tetangga kita, Malaysia, sudah jenuh dengan sikap Prancis (Eropa) yang penuh retorika soal minyak sawit. Malaysia sudah menebar ancaman, untuk menghilangkan produk-produk Prancis di negeri jiran. Itu pula yang membuat Malaysia saat ini juga

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 13 Tahun 2019

sedang bermain layang-layang. Indonesia dalam menangani persoalan sawit dikenal lebih santun dalam berdiplomasi. Sikap negeri ini juga tidak terlalu frontal menanggapi persoalan yang terjadi. Namun potensi wilayah, letak geografis dan pertumbuhan ekonominya telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang sangat strategis. Jika UE memaksakan kehendak melarang sawit masuk negaranya, maka larangan sama terhadap produk UE akan membuat negara-negara itu akan lebih oleng dibanding kita. Sebab sawit bagi Indonesia bukan hanya devisa tiga ratus triliun lebih, tetapi juga nasib 16 juta petani. (Djoko Su’ud Sukahar)

laporan utama

Lawan Uni Eropa Demi 16 Juta Petani Sawit Kebijakan Uni Eropa (UE) yang akan melarang penggunaan sawit sebagai bahan baku biofuel dinilai berpotensi mengancam kelangsungan hidup 16 juta orang pekerja di sektor kelapa sawit di tanah air. Itu diungkapkan Sekretaris Eksekutif Jejaring/Serikat Pekerja Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) Nursanna Marpaung dalam acara dialog antara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan JAPBUSI dalam rangka memperingati hari buruh di Hotel Crown Jakarta, Jumat (26/4/2019). “Saat ini pekerja di Industri kelapa sawit baik swasta maupun negara sebanyak 3,75 juta orang. Selain itu, terdapat juga 2,2 juta petani sawit. Jadi secara total jumlah pekerja yang terlibat rantai pasok sawit bisa mencapai 16,2 juta orang,” ungkap Nursanna. Karena itu, Nursanna juga sangat mendukung pemerintah dalam upaya memperjuangkan komoditas sawit dari diskriminasi dan kampanye negatif. Apalagi, industri kelapa sawit memang tak hentinya diterpa isu negatif. Salah satunya adalah isu mengenai tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit. Terutama, isu mengenai upah dan kesejahteraan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua bidang Ketenagakerjaan GAPKI Sumarjono Saragih mendorong terus berjalannya kerjasama antara GAPKI dan JAPBUSI yang sudah berlangsung dari tahun 2017 untuk melawan isu-isu negatif. Kerjasama dilakukan dalam upaya memperbaiki dan meningkatan kualitas kerja serta kesejahteraan tenaga kerja

industri perkebunan kelapa sawit melalui sosisalisasi, pelatihan dan sharing best practice. “Kami memahami, bahwa keberlanjutan merupakan sebuah proses di mana dalam proses itu sangat mungkin terjadi perselisihan,” kata Sumarjono. Untuk itu, menurutnya, dialog sosial

Edisi 13 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

Laporan utama

Nursanna Marpaung, Sekretaris Eksekutif Jejaring/ Serikat Pekerja Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI).

termasuk peran bipartrit dan tripartrit dalam proses penyelesaian perselisihan harus dikuatkan. â€œBukan dengan cara menyalahkan atau mempermalukan satu sama lain,â€? lanjut Sumarjono. GAPKI dan JAPBUSI juga terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak maupun stakeholder baik di tingkat nasional maupun internasional dan berbagai pihak pemerhati sawit untuk berbagi informasi, pengetahuan terkait tata kelola sawit berkelanjutan. Kedua asosiasi ini juga siap bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan ketenagakerjaan di industri kelapa sawit. Diharapkan,

sikap positif ini makin mendukung peran industri kelapa sawit agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs).

mengatur secara khusus tentang ketenagakerjaan sektor perkebunan kelapa sawit.

Tidak hanya unsur pengusaha dan buruh, dalam dialog itu kedua pihak juga mengajak pemerintah untuk ikut serta secara aktif dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kondisi tenaga kerja dan petani kelapa sawit Indonesia dengan membuat regulasiregulasi yang

JAPBUSI adalah asosiasi yang terdiri dari 4 konfederasi yakni konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia atau CAITU, Konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia (Rekonsiliasi), Konfederasi Serikat buruh sejahtera Indonesia dan Konfederasi serikat buruh muslimin Indonesia. Selain 4 konfederasi, ada 9 Federasi serikat pekerja yang memiliki basis di industri kelapa sawit Indonesia, yakni Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/CAITU, Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/Rekonsiliasi, Federasi Serikat Buruh Kehutanan Perkebunan dan Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.

Sumarjono Saragih, Ketua Bidang Ketenagakerjaan GAPKI.

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 13 Tahun 2019

laporan utama

Juga Federasi Logam Mesin Elektrik dan Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Federasi Transportasi Industri Umum dan Angkutan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata dan Hotel Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Federasi Serikat Buruh Kontruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Federasi Serikat Buruh Niaga Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Federasi Pertanian Perkebunan Peternakan Perikanan dan Kehutanan Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Tahun 2017, ekspor

GAPKI dan JAPBUSI juga terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak maupun stakeholder baik di tingkat nasional maupun internasional dan berbagai pihak pemerhati sawit untuk berbagi informasi, pengetahuan terkait tata kelola sawit berkelanjutan. minyak sawit mendulang devisa sebesar 317 Triliun Rupiah atau 13% dari total nilai ekspor nasional. Angka itu lebih besar dari nilai ekspor

migas yakni 9 %. Selain itu 41% dari perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh rakyat, sedang sisanya 58% dimiliki perusahaan swasta maupun pemerintah. (jss)

Edisi 13 Tahun 2019 ~ SAWIT PLUS

wawancara khusus

Kepala BPBD Riau, Edwar Sanger

Jalan Panjang Bebaskan Riau

Dari Kabut Asap

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau beberapa tahun terakhir ini mulai menimbulkan rasa lega bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di Riau. Betapa tidak, sebelumnya Riau terkenal sebagai kawasan 'ritual' asap, sehingga sempat membuat hubungan tidak baik dengan negara tetangga. Keberhasilan menghentikan asap ini memang tak lepas dari peran banyak pihak. Baik itu pemerintah, swasta, masyarakat, termasuk pengusaha perkebunan. Seluruh stake holder ini layak dijadikan sebagai pahlawan pembasmi asap di bumi melayu. Kendati begitu, orang tentu akan langsung mengingat sosok pria berkumis tebal ini jika berbicara soal asap. Edwar Sanger, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, dikenal luas oleh masyarakat di seluruh penjuru tanah air, lantaran setiap musim kebakaran hutan selalu jadi narasumber pemberitaan. Baik oleh media massa dalam negeri maupun mancanegara. Boleh dikatakan, Edwar merupakan sosok yang bisa merangkul semua stake holder dalam membasmi asap akibat kebakaran lahan. Dengan kepiawaiannya dalam membangun komunikasi membuat dia menjadi mudah bersinergi dengan berbagai pihak. Tak terkecuali dengan TNI dan Polri, BPBD Kabupaten/Kota se-Riau, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api dan dunia usaha yang ada di Riau. Sosok yang dikenal taat beribadah ini sudah mempertaruhkan dirinya untuk menangani karhutla sejak 2015 lalu. Saat itu dia mendapat perintah dari gubernur agar Riau harus bebas dari kabut asap. Mencoba menghadapi tantangan besar ini, Edwar pun bernazar akan mencukur habis kumis lebat yang sudah 18 tahun dipeliharanya, jika Riau berhasil bebas dari kabut asap.

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 13 Tahun 2019

wawancara khusus

Pada Awal tahun 2017 yang lalu nazar pun beliau tunaikan dengan mencukur habis kumis tebalnya yang sudah lama menghiasi wajahnya. Ini karena pada tahun 2016 Edwar merasa Riau sudah bebas dari kabut asap. Tekad Edwar Sanger ingin menjadikan Riau bebas asap ini memang mendapatkan apresiasi dari semua kalangan. Wajar jika banyak yang bertanya, apa saja kunci sehingga sekarang serangan asap di Riau bisa diminimalisir. "247 menjadi motto BPBD Riau bekerja dalam penanganan kebakaran hutan dalan lahan. Ini artinya di BPBD Riau bisa dikatakan bekerja selama 24 jam selama seminggu (7 hari)," katanya membuka kartu. Dalam perbincangan santai di ruang kerjanya yang asri dan penuh dengan foto kegiatan kerjanya selama ini, Majalah Sawit ingin mengupas tuntas upaya apa saja yang dilakukan Edwar Sanger di akhir bulan April 2019 ini. Ia mengakui, dalam penanganan karhutla di Riau pihaknya tidak bekerja sendiri. Sangat besar peran serta semua komponen baik itu TNI/ Polri, Perusahan HTI dan perusahan perkebunan lain, Manggala Agni, serta rekan-rekan BPBD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Ini semua dengan tujuan yang sama menjaga agar tidak ada lagi terjadi karhutla yang dapat mengakibatkan bencana asap di Riau.

Berikut petikan wawancara yang dilakukan Majalah Sawit dengan Edwar Sanger dengan santai dan penuh keakraban. Majalah Sawit: Beberapa tahun terahir Riau termasuk daerah yang minim kasus karhutlahnya, Bagaimana penanganan karhutla yang dilakukan? Edwar Sanger: Kebersamaan kita cukup kuat dengan komando dari Dansatgas (Komandan Satuan Tugas). Kami sangat efektif memberikan pencerahan dan pengarahan kepada seluruh Satgas, baik kabupaten/kota maupun desa-desa. Kami terus turun bersama Dansatgas serta Satgas Karhutla lainnya dalam memantau dan memberikan arahan kepada Dansubsatgas di setiap kabupaten/kota di Riau. Dengan upaya seperti ini, pencegahan lebih awal itu lebih bagus. Namanya karhutla, yang penting itu penanganan dini. Penanganan dini waktu kebakaran masih kecil. Kalau sudah besar susah. Konsekuensinya, kita harus banyak melakukan patroli, turun, memberikan informasi kepada masyarakat, edukasi, dan koordinasi dengan kawan-kawan. Kita juga terima kasih kepada pemerintah kabupaten/kota yang sudah mem-backup dan membantu pekerjaan kami ini. Sesuai arahan Presiden awal 2018 lalu, jangan terjadi lagi kebakaran hutan dan

lahan yang mengakibatkan kabut asap. Waktu itu, kan ada iven (acara-red) Asian Games, Paralympic Games. Hasilnya kita merasakan di Riau sendiri, dengan tak ada asap sejak tiga tahun belakangan. Iya toh? Ekonomi menggeliat. ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut-red) tidak (banyak) lagi, anak-anak sekolah tidak lagi diliburkan. Bahkan event-event internasional dan nasional bisa dilakukan. Tour de Siak juga mulus. Saya ingat Tour de Siak 2015 tertunda karena asap. Itu yang kita syukuri. Ini semua berkat kerja sama kita, berkat kesadaran kita menjaga Riau. Majalah Sawit: Awal tahun ini sempat diberitakan masih ada kabut asap di Riau. Kebakaran terbesarnya ada Bengkalis, Bagaimana cara Anda mengatasinya sehingga saat ini api yang berada di kawasan lahan terbakar bisa mereda? Edwar Sanger: Awal tahun ini menang kita sedikit bekerja keras untuk bisa memadamkan api yang berada di lahan yang ada di Kabupaten Bengkalis, tepat-

Edisi 13 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

wawancara khusus

nya pulau Rupat. Hal ini disebabkan oleh faktor cuaca ekstrim. Juga lokasi-lokasi tempat terbakar itu jauh dan sulit kita tembus.

ganan). Hujan itulah yang menolong. Kalau water bombing itu (membantu) memadamkan (kebakaran) skala kecil. Kalau skala besar, ya hujan.

Ada daerah sulit kita jangkau, seperti di Rohil (Rokan Hilir). Itu sangat jauh. Berbatasan dengan Sumut (Sumatera Utara). Hingga mobilisasi kita cukup jauh. Juga di Indragiri Hilir. Kalau dengan helikopter water bombing, jauh. Lokasi terbakar juga di tengah-tengah hutan yang tidak bisa ditembus jalan darat.

Majalah Sawit: Bagaimana cara anda bisa mengatasi di balik keterbatasan anggaran untuk penanggulangan asap di Riau?

Hampir 17 kilometer. Alhamdulillah, Allah menolong kita. Turun hujan. Jangan sampai terjadilah keterlambatan (penan-

Edwar Sanger: Semua orang tahu anggaran untuk penanggulanan asap di Riau sangat minim, namun bukan berarti kita harus kehilangan akal. Di Riau ada banyak stake holder yang bisa kita andalkan. Di sini kita dituntut bisa melakukan inovasi. Kalau di sini (provinsi) terbatas, kita lapor ke BNPB (Badan Nasional

Penanggulangan Bencana). Kalau semua tergantung anggaran, gak kerja kita. Kasihan masyarakat. APBD kita kecil (untuk karhutla), tetapi kok bisa? Ya itulah, semangat itu. Saya kurang sependapat kalau semua itu (tergantung) anggaran. Semua tergantung nawaitu (niat). Insyaallah, jika niat kita sudah kuat, ada saja jalan keluarnya. Karena saya dan tim tidak pernah hitunghitungan tenaga. Bahkan saya sendiri tidak memiliki tanggal merah, artinya setiap hari saya menghabiskan waktu untuk memantau kebakaran lahan di Riau dan terus melakukan koordinansi kepada pihak-pihak yang kompoten hingga ke level menteri sekalipun. Majalah Sawit: Banyak tudingan yang dijatuhkan kepada perusahan besar, menurut anda apakah benar penyebab kebakaran selama ini dari perusahaan besar tersebut? Edwar Sanger: Kapolda dan perusahanperusahan Perkebunan dan Kehutanan di Riau sudah melakukan MoU untuk sama-sama menjaga dan memberantas karhutla di Provinsi Riau. Karena itu kemungkinan perusahan membakar lahannya sangat kecil. Terlebih saat ini sudah ada undang-undang tegas tentang karhutla yang terjadi di lahan perusahaan.

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 13 Tahun 2019

wawancara khusus Dari beberapa temuan yang terjadi dari beberapa kasus kebakaran di Riau akhirakhir ini, sebagian besar kebakaran terjadi di lahan gambut milik masyarakat dengan jenis tanaman semak belukar. Penyebab kebakaran lahan umumnya disengaja untuk pembukaan lahan perkebunan dan pertanian. Namun lahan yang terbakar itu juga banyak disebabkan karena kelalaian masyarakat misalnya dengan membuang puntung rokok sembarangan sehingga menimbulkan kebakaran lahan. Jadi dengan adanya undang-undang baru untuk perkebunan tersebut membuat kita banyak terbantu. Sehingga kita dan perusahan bahu membahu dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan. Meski juga tidak bisa menampik bahwa kita pun perlu waspada karena adanya lahan-lahan yang lainnya yang rentan sekali terjadi kebakaran. Selain itu, kendala terbesar itu ada juga di daerah-daerah open access. Kalau konsesi perusahaan, itu (mereka) jaga. Lagi pun mereka gak berani membakar. Karena konsekuensi sangat tinggi kalau ketahuan. Karena itu, kita memberi pemahaman kepada masyarakat, agar jangan membuka lahan dengan cara membakar. Majalah Sawit: Mana lebih besar, di konsesi atau lahan masyarakat? Edwar Sanger: Saya tidak hapal betul untuk hal itu karena tugas kami adalah memadamkan karhutla pada lokasi-lokasi yang terbakar, ada Instansi lain yang saya kira lebih paham dengan hal itu.

Majalah Sawit: Selama menangani karhutla sejauh mana kontribusi perusahaan di Riau? Edwar Sanger: Sebelumnya saya jelaskan bahwa pencegahan dan pemadaman kebakaran lahan akan terus dilakukan tim lapangan yang bernaung dalam Dansatgas (Komandan Satuan Tugas) yang meliputi TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni KLHK, Dinas Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api, Karyawan perusahaan perkebunan yang tergabung dalam Regu Pemadam Kebakaran (RPK), aparat kecamatan, kelurahan dan masyarakat sangat kuat. Dari Satgas kita juga mengerahkan helikopter baik itu dari BNPB, TNI AU, Polri, KLHK maupun dunia usaha seperti dari Sinarmas dan RAPP. Ini artinya ada tidaknya terjadi kebakaran hutan dan

lahan, Satgas terus bekerja memantau dan mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi di Provinsi Riau di bawah Komando Dansatgas. Kami juga berterima kasih kepada dunia usaha yang juga sudah banyak membantu Satgas dalam pencegahan dan pemadaman di lapangan khususnya di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan wilayah konsesi mereka seperti di daerah Rupat, Meranti, Inhil, Siak, Dumai dan daerah-daerah lainnya. Semoga kerja sama yang sudah baik ini dapat ditingkatkan lagi nantinya. Majalah Sawit: Kalau boleh tahu bagaimana kinerja BPBD beberapa tahun ini? Edwar Sanger: Kalau ditanya kinerja BPBD tentulah masyarakat yang bisa menilainya. Sekarang masyarakat sudah

Majalah Sawit: Apakah kebakaran itu dilakukan sengaja? Edwar Sanger: Dari analisa lapangan kita mengakui Karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Kita gak tau, apakah mereka mau buka lahan, atau tidak sengaja membakarnya. Mungkin ada juga unsur kesengajaan dan ada unsur ketidaksengajaan, misal, pemancing membuang puntung rokok sembarangan dalam cuaca yang panas dan kering sehingga bisa saja terjadinya kebakaran. Dari catatan kita, terhitung sejak Januari 2019 sampai sekarang sudah 2.929 hektare yang terbakar. Ini artinya kita bersama tim tidak boleh lengah dalam mencegah kebakaran yang lebih luas lagi. Edisi 13 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

wawancara khusus

merasakan bagaimana tiga tahun ini kita di Riau sudah bebas dari kabut asap. Silakan nilai sendiri. Yang jelas, tiga tahun ini anak-anak tidak diliburkan lagi sekolahnya karena asap dan mereka ceria semuanya, Ekonomi kita jalan, bandara kita tidak tutup, (pasien) ISPA berkurang, transportasi lancar, hotel penuh, event-event berjalan dengan baik. Majalah Sawit: Apa target untuk tahun 2019 dalam konteks karhutla? Edwar Sanger: Saya diinfokan oleh BMKG, 2019 ini fenomena hampir seperti 2015, bakal terjadi musim El-Nino. Musim kemarau panjang dan agak kering. Itu kan prakiraan. Tentu kita harus mengantisipasi. Pada 2019, saya akan melapor dulu ke Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, Bapak Syamsuar dan Edy Nasution.

Mungkin beliau punya strategi atau arahan kepada kami mengenai karhutla ini yang harus kami jalankan, ya monggo, apalagi Pak Edy kan pernah jadi Dansatgas Karhutla kami juga tempo hari. Kita sinergikan. Pengalaman 2016, 2017, dan 2018, menjadi pegangan kita untuk suksesnya penangan karhutla di tahun 2019. Saya juga sudah koordinasi dengan BNPB. Saya sudah lapor ke BNPB untuk meminta peralatan yang dibutuhkan dan saat ini sedang dalam Proses. Dari kemarin kita sudah mintakan bantuan peralatan mesin dan lain-lain. Supaya ini bisa jadi persiapan kita di tahun 2019 ini. Maka saya minta masukan ke kawan-kawan BPBD kabupaten/kota, apa yang dibutuhkan mereka, dan sudah kami rangkum dan saya antarkan langsung ke Direktur Logistik BNPB di Jakarta.

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 13 Tahun 2019

Kalau kita semata-mata mengharapkan anggaran daerah untuk penanganan karhutla di Riau tentu tidak mungkin karena keterbatasan anggaran yang ada. Bahkan tahun 2019, instansi yang saya pimpin anggaran yang kami kelola sangat kecil dibandingkan dengan OPD yang lainnya. Namun semua itu bukan berarti menjadikan alasan kita bekerja tidak maksimal dalam menjaga Riau bebas asap. Kita tetap semangat. Jadi saya harus lebih keras lagi untuk melobi ke BNPB pusat karena keterbatasan anggaran kita yang ada di sini. Apalagi resiko kerja yang kami hadapi di lapangan sangat tinggi, termasuk resiko yang terpahit meninggal dalam bertugas. "Jangan kira naik helikopter itu enak. Orang kan gak tau. Kami kalau sudah keluar dari rumah ya lillahi taâ€™ala aja. Kita

wawancara khusus

tidak ada jaminan Asuransi," dan lainnya jelasnya. Majalah Sawit: Bisa diceritakan sedikit mengapa bisa begitu betah berkarir di BPBD ini? Edwar Sanger: Yang namanya kita ASN (aparatur sipil negara), kami kan harus siap ditempat kan dimana saja Berbagai jabatan sudah saya lalui dan semuanya menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Saya tidak pernah membayangkan di BPBD, karena basic saya selama ini lebih banyak di protokol dan bidang olah raga (Dispora).

sangat membantu saya bahu membahu dalam menanggulangi masalah asap di Riau ini. Saya bersyukur. Allah sudah memberikan yang terbaik untuk saya dan kita semua. Saya berharap dengan kebersamaan yang

sudah terjalin selama ini antara Pemprov Riau, Pemkab dan Kota bersama-sama dengan TNI/Polri, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Riau ini akan dapat menjaga agar di tahun 2019 ini tetap RIAU TANPA ASAP. Salam Tangguh! *

Ketika wawancara dengan Gubernur Riau Andi Rahman saat assessment pejabat Eselon II dulu saya diminta beliau untuk membenahi penanganan kebencanaan melalui SKPD BPBD, beliau mungkin melihat potensi saya cocok di BPBD. Padahal, BPBD bukan tempat yang saya pilih. Tapi karena niat yang tulus untuk menyelesaikan masalah kabut asap yang selama 18 tahun ini di Riau dan wilayah sekitarnya maka dengan Bismillah saya terima amanah ini, dan hingga saat ini saya masih dipercaya dan diberi amanah di sini. Alhamdulillah selalu dimudahkan untuk mengatasi permasalahan kabut asap di Riau ini. Bahkan saya juga selalu bersyukur karena semua stake holder yang terkait Edisi 13 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

Manggala Agni Riau: Penanganan Karhutla

Harus Dilakukan Secara Terpadu Di Provinsi Riau, jumlah Manggala Agni (MA) hanya sekitar 210 personil yang bertugas di empat Daops yakni Pekanbaru, Daops Rengat, Daops Siak, Daops Dumai. Jumlah ini jelas tidak sepadan dengan luas area kerja mencapai 11 juta ha. Karenanya penanganan Karhutla harus dilakukan secara terpadu, dengan melibatkan unsur TNI, Polri, BNPB, BPBD, Masyarakat Peduli Api, dan pihak swasta. "Jika hanya mengandalkan Manggala Agni saja jelas kurang. Karenanya pengendalian Karhutla harus ditangani secara bersama-sama," kata Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra kepada wartawan baru-baru ini. Saat Rupat terbakar hebat, contohnya, kekuatan Manggala Agni lebih dari separohnya dikerahkan ke Rupat. Namun tetap saja tidak akan bisa mengendalian Karhutla, karena luasan area terbakar yang cukup luas.

Untuk mengakali stok air yang sangat terbatas, dibuatlah embung-embung air di lokasi terbakar. Luasnya sekitar 4x2 meter, dengan kedalaman lebih kurang 8 meter. Dari embung inilah selang dipasang, dan kemudian ditarik manual untuk memadamkan jilatan api dari jarak paling terdekat. Mereka harus sangat berhati-hati, karena yang diinjak terkadang adalah api. Tim juga harus memerhatikan arah angin, karena asap yang menyelimuti lokasi membuat jarak pandang begitu terbatas. Terkadang angin bisa saja membuat jilatan api berputar mengelilingi mereka. "Tantangan terbesar kami dalam memadamkan api adalah beratnya medan yang harus kami lewati. Salah satunya ketika kami harus memadamkan api di perbukitan yang minim air. Kalau lahan sudah seperti itu terbakar begini anggota kami harus berjibaku untuk bisa memadamkannya dengan peralatan yang ada," jelas Edwin. Sementara itu, Babinsa Koramil 16/

Terlebih lagi saat ini mayoritas yang terbakar adalah lahan masyarakat. Peran aktif Pemda dan penegakan hukum, tentu menjadi salah satu kunci menekan jumlah titik api. Lokasi yang sulit dan tak bisa diakses kendaraan, memaksa tim Manggala Agni harus membawa seluruh peralatan dengan berjalan kaki.

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 13 Tahun 2019

Tapung Pelda Erizal mengatakan, selama ini Babinsa dan Manggala Agni sudah seperti saudara sendiri. Bahkan mereka selalu melakukan patroli bersama dan edukasi ke sekolah sekolah mengenai bahaya karhutla. Dalam kesempatan ia menghimbau dan mengajak para siswa agar ikut peduli dengan lingkungan dengan cara melaporkan kepada aparat terdekat apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di daerah tempat tinggal masing-masing. Tidak hanya patroli, Kapten Khayum juga gencar melakukan sosialisasi kepada warga agar bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Salah satu yang ditekankan adalah agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. â€œ Kita juga melakukan sosialisasi kepada warga baik pada saat patroli maupun pada kesempatan lainnya. Kita meminta kepada mereka agar sama-sama menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Salah satu yang kita tekankan adalah agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, â€œ ungkapnya. (lin)

sunami Aceh pada tahun 2004 yang lalu tidak hanya menghancurkan infrastruktur dan memakan korban jiwa, tetapi juga menghancurkan ekosistem mangrove di sekitar pantai. 14 tahun ekosistem pantai belum sepenuhnya pulih, oleh karena itu PT Perkebunan Lembah Bhakti mengadakan kegiatan penanaman mangrove di sekitar Pantai Kilangan. Bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, anak perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk tersebut menanan 7000 mangrove. Tahun sebelumnya, PT PLB juga telah menanam 12.000 mangrove. Hingga saat ini telah ditanam mangrove sebanyak 19.000 pohon. Angka ini masih akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Suyono, Administratur PT PLB mengatakan â€œPartisipasi PT PLB sudah memasuki tahun ke-2. Kami berharap kegiatan ini menginspirasi masyarakat semakin banyak pihak yang peduli kegiatan restorasi mangrove agar proses pengembalian menjadi lebih cepat.

Perbaiki Ekosistem Paska Tsunami,

PT PLB Tanam Mangrove Sementara itu, Badan Lingkungan Kabupaten Singkil berharap agar makin banyak perusahaan yang terlibat dalam upaya pelestarian ekosistem mangrove ini.

â€œTerima kasih kepada PT Perkebunan Lembah Bhakti atas upayanya mengembalikan keasrian mangrove di Kab Aceh Singkil,â€? ucap Zulkifli, perwakilan Badan Lingkungan Hidup Aceh Singkil. *

Edisi 13 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

laporan khusus

Kadis Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Riau

Ir. H. Ferry HC, M.Si

Atasi Isu Negatif Sawit dengan Membangun Sawit Berkelanjutan

Kini dan ke depan, Dinas Tanaman Pangan Hortikuktura, dan Perkebunan Provinsi Riau, dihadapkan tantangan serius baik dalam memenuhi kebutuhan produktivitas pangan dan perkebunan masyarakat hingga kepada peningkatan daya saing produksi baik dalam negeri maupun luar negeri. Diakui, saat ini memilih komoditas utama yaitu kepala sawit dan karet, sedangkan komoditas sagu dan kopi juga harus dikembangkan karena merupakan komoditas ekspor. Bahkan pemerintah pusat meminta pada 2019, Riau dapat melakukan percepatan tanam padi gogo, kedelai dan jagung. Ini artinya komoditas perkebunan kelapa sawit dan karet memiliki areal terluas, namun tidak berarti komoditas tanaman pangan dan hortikultura tidak dikembangkan. Dengan keterbatasan lahan diantara tanaman perkebunan dapat dimanfaatkan tanaman pangan dan hortikultura. Bagi Kadis Dinas Tanaman Pangan Hortikuktura dan Perkebunan Provinsi Riau, Ir. H. Ferry HC Ernaputra, M.Si yang

menceritakan sekelumit kerja dalam menghadapi persoalan isu negatif kelapa sawit Indonesia, khususnya Riau hingga persoalan keinginan Gubernur Riau, H Syamsuar agar Riau bisa mengurangi ketergantungan pangan dari luar dengan meningkatkan perluasan produktivitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Riau.

Ferry HC: Riau merupakan wilayah terbesar penghasil crude palm oil/CPO terbesar di Indonesia, diakui atau tidak akan mengalami dampak negatif terhadap aksi embargo yang dilakukan negara Uni Eropa. apalagi Parlemen Eropa telah menyetujui rencana phase out biodiesel berbahan minyak sawit mentah atau crude palm oil pada 2021.

Dalam perbincangan santai yang dilakukan di ruang kerjanya di Jalan HR Soebrantas, Panam, Pekanbaru, pria berkaca mata ini dengan penuh semangat menjelaskan sekelumit kerjanya saat ini.

Kendati belum final, ini mempengaruhi produksi CPO di tanah air dan produk tanda buah segar (TBS) kelapa sawit yang dihasilkan perusahaan maupun perkebunan masyarakat di Riau, Perkebunan sawit rakyat terbesar dunia berada di Riau. Luasan sawit lebih 3 juta hektare di Riau, sekitar 60 persen atau dimiliki petani swadaya maupun plasma dan perkebunan swasta hanya 40 persen.

Majalah Sawit: Pertama tama, bisa jelaskan tentang adanya rencana embargo yang dilakukan parlemen Uni Eropa apakah itu akan berdampak negatif di Riau?

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 13 Tahun 2019

laporan khusus Memang diakui, isu negatif yang dilakukan Uni Eropa dimaksudkan untuk menekan produk CPO dari Indonesia dan bila tidak diantisipasi pemerintah pusat ini jelas sangat berdampak buruk bagi petani kelapa sawit di Riau. Lebih 50 persen kebutuhan CPO Indonesia berasal dari Riau. Ini artinya Riau harus siap menghadapi isu negatif tersebut. Sisi negatif yang dipropaganda negara eropa dengan menekan produk CPO. Mereka beranggapan produk cpo di Indonesia sebagian besar di produksi di RIau dan Riau harus siap menghadapi isu negatif tersebut. UE dengan propagandanya menyebarkan isu negatif terhadap produksi dan turunan CPO asal Indonesia dengan menyebutkan bahwa setiap mengkonsumsi produk CPO dari Indonesia sama saja ikut merusak lingkungan. Justru saya melihat ungkapan yang disampaikan tidak benar. Justru keberadaan bahan baku CPO dari kebun sawit, khususnya di Riau yang terbentang luas justru penyumbang besar Oksigen (O2) dan mampu menyelamatan lahan kritis. Majalah Sawit: Apa Langkah yang akan dilakukan Pemprov Riau dalam menghadapi isu tersebut? Ferry HC: Kalau langkah langkah strategis tentu tidak sepenuhnya berada di daerah, dan itu sepenuhnya jadi tanggungjawab pemerintah pusat agar terus melakukan lobby dan kampanye ke luar negeri untuk meyakinan negara eropa maupun konsumen cpo dunia bahwa tidak benar produktivitas CPO di Indonesia tidak ramah lingkungan. Kebijakan pelarangan sawit Indonesia tentu bukanlah masalah kecil tetapi bisa berdampak besar bagi Indonesia yang saat ini banyak lahan sawit merupakan hasil plasma atau kerjasama dengan masyarakat, bayangkan kalau permintaan sawit menurun maka berapa juta masyarakat yang bergantung pada kebun sawitnya akan terdampak langsung. Pemerintah Indonesia tentu sudah paham mengenai kondisi yang mungkin akan terjadi kedepan sehingga pemerintah sangat berhati-hati mengambil keputusan agar tidak menimbulkan gejolak yang lebih besar. Kehadiran perkebunan kelapa sawit di Indonesia membuka peluang mengatasi pengangguran, faktanya jutaan orang menggantungkan hidup diperkebunan ini, namun banyaknya perkebunan sawit berkembang tanpa dilakukan pengawasan membuat lingkungan semakin rusak dan

tercemar, mulai dari pembudidayaan, perawatan dan pengolahan hasil menimbulkan dampak negatif. Namun demikian, perkebunan sawit tidak bisa dihentikan begitu saja karena akan menimbulkan dampak yang lebih serius lagi. Diperlukan penanganan serius sektor perkebunan agar tidak menimbulkan permasalahan nantinya. Diperlukan pengawasan agar semua perkebunan dapat menerapkan sistem perkebunan kelapa sawit berkelanjutan meminimalis dampak negatif yang ditimbulkan aktifitas perkebunan. Perkebunan kelapa sawit yang menerapkan sistem berkelanjutan tidak hanya berpatokan kepada keuntungan namun juga memperhatikan lingkungan agar tidak rusak dan tidak membuka hutan sembarangan dalam perluasan areal, karena hutan merupakan tempat berbagai satwa yang harus dilindungi. Prinsip perkebunan kelapa sawit berkelanjutan adalah melakukan budidaya sawit yang memperhatikan lingkungan agar meminimalis kerusakan yang ditimbulkan, maka dari itu perkebunan kelapa sawit berkelanjutan harus diterapkan dalam menyelamatkan satwa yang saat ini sudah mengalami penurunan aktifitas pembukaan lahan yang tidak terkendali dan tentunya suatu ancaman serius untuk lingkungan maupun pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan. Pusat jangan lengah, karena ini menyangkut kehidupan orang banyak di dalamnya. Dampak embargo akan besar dirasakan, tidak saja perusahaan besar tani petani dan pekerja industri sawit di dalamnya. Menciptakan paradigma di masyarakat bahwa kelapa sawit tidak merusak lingkungan. Ini termasuk sikap tegas pemerintah kepada pengusaha dalam mengelola perkebunan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Mayoritas lahan perkebunan jenis tanah gambut dalam, sehingga harus memperhatikan tata kelola air agar tidak terjadi kekeringan yang menyebabkan kebakaran hutan. Seperti yang selalu terjadi kebakaran dilahan yang kemudian ditanami kelapa sawit. Tetapi kebakaran bukan hanya pelaku kelapa sawit saja terdapat pihak lain yang terlibat. Majalah Sawit: Jadi intinya persoalan embargo CPO dari Parlemen Uni Eropa harus segera disikapi, agar kestabilan ekonomi petani sawit tidak terganggu? Ferry HC: Tepat sekali, Pusat jangan lengah, karena berapa banyak yang akan ternak dampaknya, termasuk pemasukan uang negera daeri ekpor CPO ke negera tersebut. Bahkan dengan ketidakpastian harga TBS di masyarakat jelas sangat merugikan petani kelapa sawit. Harus yang ditawari pabrik cenderung terjadi turun naik. Majalah Sawit: Lalu bagaimana pengembangan

Edisi 13 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

laporan khusus mencapai 4 - 5 ribu hektar per tahun serta belum memadainya indrasktsutksur pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan beras di Riau, pihaknya terpaksa mendatangkan beras dari daerah tetangga seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Lampung. Penduduk Riau pada 2017 yang mencapai 6.657.911 jiwa. Kebutuhan beras untuk konsumsi mencapai 763.063 ton per tahun. Dengan jumlah produksi yang hanya mencapai 234.357 ton beras, artinya Riau masih defisit beras sebanyak 528.706 ton.

sektor padi, apalagi Gubernur Riau Syamsuar pernah menyoroti soal produktivitas beras yang terus mengalami penurunan dan masih ketergantungan didatangkan dari luar? Ferry HC: Kalau persoalan impor beras dari luar Riau, memang sudah terjadi sejak lama. Hal ini dikarenakan kondisi alam Riau yang sebagian besar dulunya masyarakat kurang serius menggarap lahan yang ada, sehingga lahan itu menjadi lahan tidur dan tidak produktif. Namun begitu, kita di Dinas Tanaman Pangan, Pangan, Hortikultur dan Perkebunan terus menggenjot produksi beras di Riau bisa meningkat. Selama ini beberapa sentra produksi padi di Riau meliputi Kabupaten Siak, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Kampar, Kuantan Singingi dan sejumlah daerah lainnya. Kita optimis ke depannya Riau akan ketergantungan beras dari luar akan terus berkurang. Apalagi ini mendapat dukungan penuh gubernur Riau yang ingin di Riau pertanian padinya meningkat. Kita mengakui produktivitas padi di Kabupaten Siak tergolong sangat tinggi. Di Siak produksi 6 ton satu kali panen dalam 1 hektar. Sedangkan di daerah lain kita lihat 4 ton paling tinggi dalam 1 hektar. Bahkan gubernur sendiri sudah mengeluarkan surat edaran ke kabupaten/kota maupun perusahaan yang ada di daerag agar memanfaatkan lahan terbuka untuk bisa ditanami padi gogo, Ini dimaksudkan minimal dua tahun ke depan bisa dihasikan 20.000 ton kebutuhan pangan masyarakat. Gubernur Riau Syamsuar melihat belum optimalnya upaya pengembangan potensi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan akan menjadi perhatian Pemprov Riau kedepan. Karena menurutnya, ketahanan pangan ini akan menjadi perhatian kedepan, terutama terkait beras, gambaran ini yang pernah diterapkan di Kabupaten Siak, khususnya di wilayah Bunga Raya dan Sabak Auh. Dan itu terbukti berhasil daerah itu telah mampu swasembada beras. Majalah Sawit: Jadi antara pengembangan

kelapa sawit dan padi menjadi kerja keras dinas yang bapak pimpin? Ferry HC: Sebenarnya tidak dua komoditi saja yang jadi acupan kerja Pemprov Riau, tapi komoditi palawija tetap sejalan dengan konsep Gubernur Riau Syamsuar. Akan tetapi, persoalan peningkatan produksi padi nampaknya lebih digalakan. Apalagi pemerintah pusat sebelum Ramadan lalu akan membantu memfungsikan 20.000 lahan pasang surut di Riau untuk dikembangkan menjadi areal persawahan. Gubernur ingin mengoptimalkan bantuan pusat melalui APBN untuk memajukan pertanian padinya. Misalnya bantuan pembangunan irigasi. Gubernur ingin Siak itu jadi contoh, karena petani kabupaten/kota sudah banyak mencontohkan ke sana. Memang kita selama ini menilai pusat banyak membantu proyek cetak sawah baru yang telah berlangsung lama di Riau. Ini artinya baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan produksi beras di Riau. Majalah Sawit: Soal terjadinya alih fungsi komoditi yang terjadi saat ini, apakah dari perkebunan sawit ke persawahan atau lahan sawah berubah jadi kebun sawit, mana yang lebih dominan? Ferry HC: Kalau persoalan itu, saya melihat akhir akhir ini banyak petani sawit yang berlomba lomba mengembangan lahan persawahan. Hal ini dilihat dari hasil yang diperoleh dari usaha tersebut. Apalagi harga tanda buah segar (TBS) saat ini terjun bebas, maka tidak sedikit pelaku kebun sawit mengembangkan lahan persawahan. Diharapkan dengan perkembangan seperti ini diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan Riau akan mengurangi ketergantungan beras dari luar, termasuk beras impor. Pada tahun 2018 produksi padi di Riau hanya 365.293 ton, minimnya produksi padi juga akibat minimnya pencetakan sawah baru, akibat alih fungsi yang rata-rata

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 13 Tahun 2018

Majalah Sawit: Apa konsep ke depan, agar kebutuhan beras Riau tidak mengalami ketergantungan dari luar? Ferry HC: Kita akan terus bekerja sesuai arahan Gubernur Riau, karena bagaimanapun pengalaman beliau saat menjadi Bupati Siak telah membuktikan daerah itu berhasil mengembangkan produksi padi yang melimpah. Tentunya kita akan memaksimalkan bantuan pusat dalam memperbaiki infrastruktur pendukung pembangan persawahan di Riau. Selain itu, adanya alih fungsi komoditi oleh pengusaha perkebunan dan masyarakat setidaknya bisa membangkitkan Riau menju swasembada beras. Pemerintah akan membantu apa yang diperlukan pengusaha maupun petani dalam mendukung program tersebut. Bantuan ini bisa saja mempersiapkan infrastruktur irigasai ataupun pangsa pasarnya itu sendiri. Namun bagaimanapun, dalam persoalan kelapa sawit maupun persoalan pangan harus dihadapi dengan kerja keras dan kerja nyata. Apalagi ke depan komiditas Migas Riau tidak akan menjadi primadona, maka kedua sektor ini bisa menjadi andalan kedepannya. Semoga. *

laporan khusus

OTR

angsuran tenor

16.991.000 5.791.000

OTR

angsuran tenor

12 x

19.500.000 2.050.000

48 x

77.500.000 17.430.000 3.208.000

24 x

30.000.000 1.710.000

48 x

17.814.000

36 x

40.000.000 1.655.000

36 x

40.000.000 1.370.000

48 x

50.000.000 3.125.000

11 x

50.000.000 1.715.000

23 x

OTR

DP 17.146.000

2.347.000

angsuran tenor 5.791.000

77.500.000

12 x

77.500.000 17.852.000 3.208.000

24 x

18.354.000 2.347.000

36 x

Edisi 13 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

gapki riau

Gapki Riau Dukung Program B20 dan B30

emerintah saat ini terus mempercepat program B20 dan B30 dan yang terbaru program B100 atau biodiesel 100 persen atau B100 dari minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Salah satunya adalah untuk mengurangi ketergantungan impor BBM. Rafmen, anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Provinsi Riau, mengatakan, Gapki akan selalu mendukung program biodiesel tersebut. “Program ini adalah renewable energi, pengganti bahan bakar fosil yg makin berkurang dan terbatas. Sedangkan CPO produksinya semakin meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya kepada SawitPlus.co. Ditambahkan Rafmen, B20, B30 dan bahkan B100 akan mampu mengurangi ketergantungan akan import BBM. “Sehingga kedepan dia akan mengurangi defisit neraca perdagangan, membantu penguatan rupiah. Memaksimalkan penggunaan CPO dalam negeri. Tidak hanya

itu, dia juga akan mengurangi ketergantungan ekapor, terutama ke Eropa. Belum lagi, India yang menerapkan bea impor yang tinggi untuk CPO,” ujarnya lagi. Dalam wawancara ini, Ditambahkan Rafmen, Gapki Riau selalu mendukung terwujudnya industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Pemerintah saat ini tengah melakukan percepatan pengembangan program B100. “Masih ada keraguan dari khalayak luas atas penerapan B100 ini mengingat B20 masih dalam tahapan (implementasi), namun pengujian dan riset B100 ini tidak terlalu cepat, pengujian dan penggunaan B100 ini perlu disegerakan,” kata Kepala Badan Litbang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana dalam keterangan tertulisnya.. Dadan menambahkan uji biodiesel ini bukan semata-mata langsung diujicobakan pada kendaraan, namun telah melewati proses pengujian sebelumnya dengan standar internasional dan standar otomotif, serta dikawal berbagai pihak antara lain BPPPT, APROBI, Gaikindo dan

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 13 Tahun 2019

Pertamina. “Segera kita akan mulai uji jalan untuk B30 terlebih dahulu 40.000 km pada kendaraan bermotor,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Litbang Pertanian Fadjri Djufri menyampaikan B100 yang berasal dari minyak sawit mentah ini telah dianalisa di Laboratorium Puslitbangtek Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” dengan hasil telah memenuhi spesifikasi Biodiesel SNI 7182-2015. “Alhamdulillah hasil uji mutu Biodisesel CPO yang dilakukan Balittri di Laboratorium Puslitbangtek ‘LEMIGAS’ telah memenuhi spesifikasi Biodiesel SNI 71822015,” tutur Fadjri. Ia juga menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan soft launching B100 dari CPO. “Kami di Kementerian Pertanian sejak tahun 2013 telah beberapa kali melakukan uji coba B100 pada kendaraan bermotor, Menteri Pertanian pada bulan lalu bahkan telah menggelar soft lauching dan uji coba perdana B100 dari CPO,” kata Fadjri. Ke depannya pengujian konsorsium melibatkan Puslitbangtek Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS” dan Badan Litbang Pertanian dan BT2MP-BPPT. Koordinasi dan kerja sama antara Badan Litbang ESDM dengan Balittri Kementerian Pertanian ini diharapkan menjadi katalis penggunaan biodiesel pada kendaraan bermotor di Indonesia. (rido)

gapki riau

Waspada Karhutla, GAPKI Riau Telah Ikuti Aturan Permen KLHK

Sedangkan pada pasal 14, disebutkan setiap penanggungjawab perusahaan wajib memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran hutan dan lahan yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Provinsi Riau, Hartono ketika diwawancarai terkait hal ini mengatakan, GAPKI sejauh ini sebagai wadah berorganisasi pengusaha perkebunan kelapa sawit telah memenuhi aturan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Waspada terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, setiap perusahaan perkebunan memiliki kewajiban di dalam melakukan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 pada pasal 12.

“Kita selalu ikut aturan, dan setahu saya seluruh perusahaan yang berada di dalam GAPKI Riau telah memenuhi setiap persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah di dalam mewaspadai kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Termasuk di dalamnya, penyediaan sarana dan prasarana, serta kesiapan personil yang diturunkan di dalam menangani karhutla,” ujar Hartono. Tidak hanya sebatas itu, ditambahkan Hartono, Pencegahan dan penanggulangan kebakaran juga diatur dalam standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Hal ini tercantum dalam prinsip 4 terkait pengelolaan dan pemantau lingkungan. Sehingga untuk mendapatkan sertifikat ISPO cukup tidak mudah karena harus mempunyai standar pengendalian kebakaran. “Jika perusahaan ini tidak memiliki stan-

dar di dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sertifikat ISPO nya tentu tak bisa dikeluarkan. Setelah mendapatkan sertifikat ISPO, setiap tahun perusahaan disurveillance [diaudit kembali] tentang Ketaatannya,” tambahnya. Disinggung, tentang kebijakan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), terutama masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar area perkebunan, dikatakan Hartono, hal ini sebagian juga dilakukan. Bahkan. GAPKI Riau sendiri, telah lama bekerjasama dengan balai diklat kehutanan untuk pelatihan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. “Dua minggu yang lalu, Asian Agri Grup baru selesai pelatihan,” ungkapnya. Sarana dan prasarana yang biasanya dimiliki setiap perkebunan kelapa sawit di dalam waspada karhutla, diantaranya perlengkapan keselamatan personel pemadam seperti baju pemadam, celana pemadam, kopelrem, helm, sepatu, kaca mata, kaos tangan dan tempat minum. Kedua, peralatan pemadaman meliputi pompa pemadam, selang hisap, selang semprot, nozle, pompa punggung, kepyok, garu tajam, cangkul,kapak mata dua dan kantong air. Ketiga, operasional berupa bahan bakar pompa, biaya transport regu pemadam, honor pemadaman dan pelatihan. (rdh)

Edisi 13 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 13 Tahun 2019

Pengaturan Diet Bagi Penderita Diabetes Melitus Pada Bulan Puasa Oleh dr. Imelda Goretti, M.Gizi, SpGK Bulan Ramadhan identik dengan kegiatan puasa yang dilakukan selama lebih dari 12 jam dalam sehari. Bagi sebagian besar orang dengan kondisi kesehatan yang baik, puasa Ramadhan pada umumnya tidak akan menimbulkan masalah kesehatan yang berarti. Namun, pada kelompok tertentu, seperti penyandang diabetes melitus, puasa yang tidak diimbangi dengan konsumsi obat yang benar, asupan nutrisi yang baik, dan olahraga yang tepat, tentunya dapat menimbulkan masalah kesehatan. Masalah yang dapat timbul pada penyandang diabetes saat menjalankan puasa berupa hipoglikemia (gula darah terlalu rendah), hiperglikemia (gula darah terlalu tinggi), ketoasidosis diabetik (kondisi asam pada darah), dan dehidrasi (kekurangan cairan). Masalah kesehatan yang timbul ini, tidak hanya dapat mengganggu jalannya ibadah, tapi juga dapat membahayakan jiwa. Penyandang diabetes yang ingin menjalankan puasa sebaiknya melakukan persiapan terlebih dahulu. Diabetesi sebaiknya melakukan konsultasi ke dokter untuk mengetahui kondisi klinis, kontrol gula darah, atau perlu tidaknya penyesuaian dosis dan waktu konsumsi/ penggunaan obat. Jika telah diperbolehkan menjalankan ibadah puasa, maka perlu mengetahui pola diet yang tepat sehingga ibadah puasa yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Selama bulan puasa, asupan diabetesi tidak berbeda dengan diet sehari-hari sebelum puasa, yaitu berupa diet seimbang yang disesuaikan dengan perhitungan energi kebutuhan tubuh. Komposisi diet seimbang berupa 50-60% karbohidrat, 15-20% protein, dan 25-30% lemak. Hal yang membedakan ialah jadwal dan frekuensi makan, Jika pada hari biasa makanan dapat konsumsi dalam 3 kali makan besar dan 2-3 kali selingan, maka selama bulan puasa, pembagian porsi berupa 40% kebutuhan kalori dikonsumsi saat sahur, 50% saat

berbuka, dan 10% dikonsumsi malam sebelum tidur. Saat sahur, dianjurkan untuk mengonsumi karbohidrat kompleks seperti beras merah, oat, kentang yang dikonsumsi bersama kulit, jagung, gandum atau produknya. Karbohidrat kompleks akan dicerna lebih lambat sehingga dapat membuat diabetesi merasa kenyang lebih lama dan dapat menjaga gula darah lebih stabil. Konsumsi karbohidrat kompleks harus disertai dengan sumber protein rendah lemak (ikan, ayam, putih telur, tahu, dan tempe) 1-2 potong sedang, serta sayur dan buah dalam jumlah yang cukup (1-2 porsi). Makan sahur sebaiknya dilakukan seakhir atau selambat mungkin sebelum Imsyak tiba. Diabetisi sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan pada saat berbuka puasa. Buka puasa dapat dilakukan dengan cara yang lebih sehat dengan mengonsumsi buah potong segar, blender buah, atau smoothies dengan susu rendah lemak. Konsumsi kurma saat berbuka dibatasi sebanyak 1-2 buah karena kandungan gula yang cukup tinggi. Makanan dengan indeks glikemik yang tinggi, seperti gula, madu, sirup, atau produknya sebaiknya dihindari untuk mencegah lonjakan gula darah yang berlebihan. Selain itu, saat berbuka tidak dianjurkan untuk makan secara belebihan untuk mencegah terjadinya peningkatan berat badan.

Konsumsi cairan juga harus diperhatikan selama puasa untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Diabetesi dianjurkan tetap mengonsumsi air lebih kurang 2 liter perhari atau 8 gelas perhari. Penambahan asupan cairan dapat disiasati dengan mengonsumsi buah yang mengandung air yang tinggi, konsumsi sup atau sayuran berkuah saat sahur atau berbuka. Selama puasa diabetesi dianjurkan pula untuk memonitor kadar gula darah 2-4 kali dalam sehari, terutama untuk pasien diabetes tipe 1 dan pasien diabetes tipe 2 yang menggunakan insulin. Jika terjadi hipoglikemia (kadar gula darah kurang dari 60 mg/dL) atau hiperglikemia (gula darah melebihi 300 mg/dL) maka diabetesi harus membatalkan puasa. Puasa juga sebaiknya dibatalkan jika kada glukosa darah <70 mg/dL dalam 1-2 jam awal puasa. Aktivitas fisik sehari-hari dapat dilakukan dengan wajar seperti biasa. Olah raga yang tidak terlalu berat dapat dilakukan 10-15 menit sebelum waktu sahur dan berbuka. Sholat tarawih yang dilakukan setelah berbuka di mana terdapat gerakan berdiri, berlutut, dan sujud yang dilakukan secara berulang, dapat diperhitungkan sebagai bagian aktivitas fisik harian. Dengan melakukan diet yang baik, olahraga yang tepat, dan konsumsi obat yang seusai, diharapkan diabetesi dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar tanpa gangguan kesehatan yang berarti.*

Edisi 13 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

menjadi program rutin setiap tahunnya. “Kita berharap dengan adanya program ini, bisa mempererat hubungan silaturahmi dengan warga yang ada di sekitar kebun kita. Bahkan dengan adanya program Tasma Puja peduli menyantuni anak yatim ini bisa meringankan beban mereka ketika menjalani ibadah puasa nantinya,” jelas Dedi. Dedi juga menyebutkan, program yang sudah menjadi rutinitas dari PT Tasma Puja ini semoga terus berkelanjutkan, sehingga program CSR Perusahaan yang rutin diadakan PT Tasma Puja setiap tahun menjelang bulan Ramadhan tepat sasaran.

PT Tasma Puja

“Sebagai bentuk kepedulian bagi sesama kami dari PT Tasma Puja akan mendatangi 12 Desa disekitar perusahaan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu mensejahterakan para anak yatim piatu di lingkungan sekitar perusahaan dan sebagai bentuk ungkapan syukur PT Tasma Puja,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Koto Perambahan menambahkan, pihaknya sangat berterimakasih kepada PT Tasma Puja yang setiap tahun selalu peduli dengan warganya. Begitu juga menyambut Ramadhan ini, PT Tasma Puja tetap menyalurkan bantuanyan untuk anak anak yatim yang ada di desanya.

Sambut Ramadhan

Santuni Anak Yatim ebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar perusahaan dan tanggung jawab sosial, PT Tasma Puja pada hari Jumat, 3 Mei 2019 memberikan santunan kepada lebih dari 200 anak yatim di sekitar desa yang berada di wilayah operasional PT Tasma Puja. Dk Dusun Jawi jawi Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampar, Kabupaten

Kampar menyerahkan santunan sebanyak 21 anak yatim. Manajer Kebun PT Tasma Puja, Dedi H Siregar mengatakan, pemberian santunan ini adalah bentuk kepedulian PT Tasma Puja terhadap lingkungan dan masyarakat yang berada di seputaran operasional perusahaan. Program ini merupakan tanggung jawab sosial PT Tasma Puja untuk menyantuni anak yatim dan sudah

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 13 Tahun 2019

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mendoakan agar PT Tasma Puja tetap lancar dalam menjalankan operasionalnya dan selalu mempedulikan kami,” harapnya. (lin)

rodusen truk asal Tiongkok, First Automobile Work, atau akrab dengan sebutan FAW memperkenalkan produk terbarunya di Pekanbaru. Bahkan melalu malam gathering di SKA Co Ex awal bulan kemarin, PT Gaya Makmur Mobil selaku Agen Pemegang Merk (APM) tunggal ini membidik petani sawit Riau. Robert Lie, Presiden Direktur PT Gaya Makmur Mobil, selaku Agen Pemegang Merek (APM) FAW di Indonesia mengatakan, produk tersebut akan cocok dengan sejumlah wilayah di Indonesia. â€œDengan membaiknya perekonomian Indonesia, pengembangan light truck FAW akan cocok untuk area perkebunan dan tambang,â€? ujar Robert. Truk-truk FAW yang dijajakan GMM selain didatangkan secara utuh dari Cina juga ada yang dirakit di dalam negeri Indonesia. Walhasil, harga truk rakitan lokal ini mampu bersaing dengan truk-truk produksi merek pesaing. GMM membuat strategi penjualan dengan uang muka ringan bagi yang membeli secara kredit. Berbagai program promosi digelar. Selain itu pengembangan jaringan penjualan juga terus diperluas. Saat ini service poin yang dimiliki sudah

FAW Hadirkan Transportasi

Petani Sawit berada di Sumatera dengan sebaran di Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Pelembang, Lampung. Kemudian di Pulau Jawa berada di Bekasi, Purwakarta, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Tasikmalaya, Semarang, Pati, Solo, dan Surabaya.

Sementara di Kalimantan Selatan ada di Banjarmasin. Di Kalimantan Tengah ada di Palangkaraya, di Kalimantan Timur berada di Balikpapan dan Samarinda. Selain itu di Sulawesi dan beberapa wilayah lainnya. â€œProduk-produk FAW yang kami tawarkan sangat beragam, baik untuk bidang pertambangan, perkebunan, konstruksi, maupun logistik, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat. Dari berbagai tipe produk kami, yang menjadi handalan adalah truk logging, truk tanki dan dump truck,â€? katanya. Sementara itu, melalui PT Mitra Angkutan Sejati (MAS Group) heavy equipment transport ada delapan jasa yang ditawarkan kepada customer.

Pertama towing car adalah truk berukuran sedang untuk menjawab kebutuhan mobilisasi dengan pelayanan yang aman, nyaman dan harga yang kompetitif. Selain dapat digunakan untuk mengangkut mobil kecil, truk towing ini sudah dimodifikasi agar mampu menagngkut alat berat mini. Kedua, low bed trailer adalah truk trailer yang mempunyai lantai sasis yang rendah dan dilengkapi jembatan besi untuk mengangkut barang-barang yang over tingginya. Ketiga U bed trailer adalah alat berat dengan ukuran lebih besar atau lebih panjang memerlukan angkutan khusus dengan lantai yang lebih rendah dan lebar. Keempat dolly trailer adalah jenis trailer yang sasisnya mempunyai roda berbaris di belakang sasis yang berfungsi agar lantai trailer bisa lebih rendah. Kelima self loader untuk mengangkut peralatan berat seperti excavator, ales dan lainnya. Keenam, truk trailer atau flat bed trailer adalah jenis kendaraan yang didesain untuk muatan container atau peti kemas dan cargo. (lin)

Edisi 13 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

Meminimalisir Karlahut

Program DMPA Sinar Mas Diperluas ke 9 Desa PT Bumipalma Lestaripersda sebagai anak usaha dari Sinar Mas Agribusiness and Food memperluas cakupan program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) ke sembilan desa di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, sebagai upaya perusahaan meminimalisir potensi dan dampak kebakaran lahan dan hutan (Karlahut). Pada 2018, perusahaan telah menggandeng lima desa di Indragiri Hilir untuk ikut berpartisipasi dalam program pencegahan dan penanganan kebakaran tersebut.

pangan masyarakat serta konservasi sumber daya alam.

Pada tahap kedua, perusahaan kembali menggandeng empat desa lainnya untuk secara partisipatif mengambil peran aktif dalam mencegah bahaya karlahut sekaligus memberdayakan masyarakat untuk dapat melakukan teknik budidaya pertanian yang ramah lingkungan (tanpa membakar). â€œSejak awal 2019, kita telah melihat adanya titik-titik panas dalam jumlah yang cukup banyak dan tersebar di Provinsi Riau. Musim kemarau yang dimulai lebih awal dan diperkirakan akan lebih kering, tentunya perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya mengajak seluruh pihak untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Tindakan pencegahan dan penanganan KARLAHUT perlu dilakukan melalui sinergi yang melibatkan para pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat dan perusahaan,â€? jelas Franciscus Costan, CEO Sinar Mas Agribusiness and Food Riau. Program DMPA di Riau mendapatkan apresiasi dan dukungan dari unsur pimpinan kecamatan (UPIKA) tiga wilayah yaitu Kecamantan Enok, Kecamatan Keritang, Kecamatan Kempas yang melingkupi

sembilan desa. Masyarakat, pemerintah daerah setempat bersama perusahaan memberikan komitmen untuk bekerja sama dalam menanggulangi potensi dan bahaya KARLAHUT. Komitmen tersebut tertuang dalam sebuah kesepakatan bersama yang telah ditandatangi oleh para pemangku kepentingan pada Rabu, 30 April 2019. Desa-desa yang tergabung dalam program DMPA sampai dengan saat ini adalah Desa Suhada, Desa Sunga Rukam, Desa Nusantara Jaya, Desa Lintas Utara, Desa Karya Tani, Desa Bagan Jaya, Desa Pabenan, Desa Pengalihan dan Desa Sebrang Sangar. Program DMPA menggabungkan tiga elemen penting yaitu penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengendalian KARLAHUT, peningkatan ketahanan

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 13 Tahun 2019

Melalui langkah ini, diharapkan masyarakat memiliki kelembagaan yang mampu menekan potensi titik api dan kejadian kebakaran, memiliki kemampuan budidaya pertanian ramah lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan serta terciptanya kelestarian sumber daya alam. Pelaksanaan program DMPA di Indragiri Hilir akan berlangsung dari 2018 sampai dengan 2020. Pada tahun pertama, pendampingan akan berfokus pada pembentukan dan penguatan lembaga Masyarakat Siaga Api (MSA). Pada tahap ini, masyarakat akan melakukan berbagai rangkaian kegiatan seperti pembuatan peta indikatif batas desa dan area rawan kebakaran secara partisipatif, peningkatan kapasitas MSA melalui penyuluhan, sistem patroli, deteksi dini dan tindakan pemadaman awal, serta sosialisasi pencegahan dan pengendalian KARLAHUT kepada siswa sekolah dan masyarakat. Pada tahun kedua dan ketiga, program DMPA selain melanjutkan penguatan kelembagaan MSA desa, program dilanjutkan dengan membentuk kelompok tani dan pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat untuk melaksanakan sistem Pertanian Ekologis Terpadu yang ramah lingkungan. (rdh/rls)

alai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru melakukan training Pengendalian Kebakaran Hutan, Lahan dan Kebun bagi Pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP). Salah satunya SDM dari ASian Agri ikut training tersebut.

SDM Asian Agri Ikuti

Training yang dibuka pada 29 April â€“ 4 Mei 2019 oleh Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru, Kamaruddin S Hut T dengan dihadiri sejumlah perwakilan perusahaan Pemegang IUP, diantaranya PT HSJ, PT AIL, PT RSK, PT ISJ, PT SMA Teluk Panji, PT TYE, PT PMBN, PT MUP, PT RAU dan PT IIS Jambi.

menjadi bekal untuk menjalankan kegiatan pencegahan ataupun pemadaman di unit masing-masing perusahaan, sehingga tidak ada kasus kebakaran di lokasi kebun atapun yang berbatasan dengan HGU.

Menurut Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru, Kamaruddin, tujuan kegiatan kali ini untuk meningkatkan kemampuan serta pengetahuan tim pemadam kebakaran di unit kebun baik teknik pemadaman maupun pencegahan, sehingga dapat mengantisipasi kejadian kebakaran di HGU maupun lahan masyarakat yang berdekatan dengan area HGU perusahaan.

Training Karhutla Perwakilan GAPKI Pekanbaru, H Rafmen memaparkan, bencana asap merupakan gangguan dan ancaman terbesar di Indonesia. "Kami dari GAPKI sangat mengapresiasi perusahaan perkebunan

yang berperan aktif dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam hal mengantisipasi dan mencegah bencana asap ini," katanya. Kami (GAPKI) percaya bahwa SDM menjadi hal yang penting untuk mendorong kemajuan di seluruh sektor-sektor pembangunan. "Dengan peningkatan SDM yang baik maka akan di peroleh peningkatan kinerja," ucapnya. (lin/rls)

â€œKegiatan pelatihan ini sebagai bentuk kewajiban perusahaan dalam mempersiapkan sumber daya manusia untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan, lahan dan kebun. Ada 3 hal yang penting dalam pelatihan, yaitu peningkatan kemampuan, keterampilan, sikap dan prilaku," ujarnya seraya menambahkan, dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, maka akan meningkatkan kinerja. Sementara itu, Ir Welly Pardede mewakili perusahaan Asian Agri mengungkapkan, pengetahuan dan kemampuan yang telah diperoleh dari BDLHK dari para pengajar Edisi 13 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 13 Tahun 2019

Edisi 13 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Rezeki, merupakan salah satu koperasi binaan PT Ekadura Indonesia. Koperasi yang berdiri di jalan lintas Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu ini, kini berhasil meraih ISPO. Koperasi yang telah berdiri sejak tahun 1998 tersebut, mendapatkan ISPO pada 2018. Pada saat itu, hanya ada 2 koperasi yang mendapatkan ISPO dari pemerintah. “Koperasi kita alhamdulillah, kemarin di tahun 2018 mendapatkan ISPO. Jadi se-Indonesia yang mendapatkan ISPO kalau koperasi itu hanya 2 koperasi. Kita, dan 1 lagi ada koperasi di Kalimantan,” ujar Ketua KSU Sumber Rezeki, Khairul Zaman melalui Sekretarisnya, Dalmi saat ditemua Sawitplus.co. Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) merupakan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia. “ISPO itukan perintah dari negara, dasarnya Permen nomor 11 tahun 2015. Jadi sekarang ini industry sawit kan sedang digoncang oleh dunia Eropa dengan berbagai isu negative tentang sawit. Sementara kita sendiri sebagai masyarakat merasa sangat tertolong

Tangkis Black Campaign UE dengan ISPO

KSU Sumber Rezeki: Sawit Sejahterakan Masyarakat dengan adanya industry sawit ini, jadi berputar terbalik isu yang digeontorkan dunia eropa dengan fakta dan kenyataan yang ada di lapangan,” katanya. Dalmi menyebutkan bahwa kelapa sawit memiliki prospek yang sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga sangat berbanding terbalik dengan isu yang digelontorkan oleh Uni Eropa (UE), kalau sawit itu menyengsarakan masyarakat.

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 13 Tahun 2019

Banyak hal positif yang didapatkan oleh masyarakat dengan

kelapa sawit, terutama meningkatkan ekonomi dan taraf hidup. Dengan demikian, Dalmi menyebutkan, bahwa tujuan pemeritah membuat Permen Nomor 11 Tahun 2015, yakni ISPO, sangat baik, yaitu untuk menangkis seluruh tudingan negative UE tentang sawit. “Kita harapkan koperasi-koperasi yang lain juga seperti itu (ISPO, red). Sehingga tidak ada lagi alasan Eropa untuk menggelontorkan isu negative lagi tentang sawit, karena apa yang mereka inginkan itu dapat kita penuhi. Jadi, kalau ISPO itu tidak diikuti oleh pihak-pihak lain, artinya kita mengamini apa yang sudah disebutkan oleh dunia Eropa,” katanya. *

Perjuangan Mendapatkan ISPO

almi membeberkan betapa sulitnya perjuangan yang dihadapi pihaknya dalam memperjuangan ISPO. Mulai dari auditor yang berasal dari Genewa, hingga mengurus seluruh persyaratan yang dapat dikatakan cukup banyak dan ribet. “Perjuangannya sangat berat, karena auditnya, auditor itu dari Genewa.

Memang ada perwakilan dari Jakarta tapi pertanggung jawabannya ada di kantor pusatnya,” katanya. Memang pusing juga kita, kata Dalmi tapi tantangan itu harus dihadapi. Tidak boleh dengan adanya tantangan ini kita menghindar. Karena mau sampai kapanpun, tantangan itu akan tetap ada terus. Semakin kita menghindar semakin banyak tantangan yang akan datang. Jadi kita coba, kita hadapi, auditor dari Genewa tadi, dan Alhamdulillah kita lolos. Sementara dari segi persyaratan, salah satu hal yang hanya di miliki oleh KSU Sumber Rezeki dari ribuan bahkan jutaan hektar lahan sawit di Kabupaten Rokan Hulu, yakni STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya).

Salah satunya, di Rokan Hulu ini, bisa kita cek di Dinas Perkebunan, yang memiliki STDB itu hanya kita. Jadi untuk kebun sawit itu harus terdaftar, dan yang punya itu hanya kita, itu merupakan salah satu syarat yang diminta oleh auditor ISPO itu sendiri,” tuturnya. Selain itu, pengelolaan, cara kerja serta lahan sawit yang terdaftar dari 1.090 anggota kelompo tersebut juga harus sesuai dengan kualifikasi ISPO. “Yang jadi penilaian sangat rinci. Mulai dari bagaimana cara pemupukannya, peralatannya, bahkan bagaimana keselamatan pekerja juga menjadi penilaian auditor. Dan Alhamdulillah kita lolos,” pungkasnya. *

Edisi 13 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

Profil

KSU Sumber Rezeki

SU Sumber Rezeki berdiri sejak tahun 1998. Sejak awal berdiri, koperasi ini sudah bermitra dengan PT Ekadura Indonesia. Namun, proses awal KKPA baru dilakukan pada awal 2001, menginggat gejolak yang terjadi di tanah air pada era peralihan dari orde lama ke reformasi.

selesai tahun 2006. Namun segala urusan piutang dengan PT Ekadura sudah dilakukan sejak 2005, karena sebagian kebun sudah mulai produksi,â€? jelasnya. KSU Sumber Rezeki saat ini memiliki 1.090 orang anggota kelompok tani. Dengan juga memiliki sejumlah usaha lain di luar perkebunan sawit. *

Tahun 1998 itu baru berdiri saja, kita belum melakukan apa-apa. Karena kondisi negara saat itu sedang gonjang-ganjing, sedang gejolak moneter. Bank penyandang dana untuk membangun KKPA itu tidak ada yang berani, karena negara sedang tidak stabil. â€œKKPA itu baru bisa dibangun mulai tahun 2001, ada beberapa tahap, sampai

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 13 Tahun 2019

elain fokus dengan kemitraan bersama PT Ekadura mengenai perkebunan kelapa sawit, KSU Sumber Rezeki yang kini menjadi salah satu koperasi yang diperhitungkan di Riau tersebut juga memiliki sejumlah usaha lain. Yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota kelompok. “Usaha lainnya, kita juga ada simpan pinjam. Yang sistemnya sama dengan bank, yakni menggunakan bunga. Namun, bedanya di kita bunga itu nantinya akan dibagikan kembali untuk anggota kelompok.” Selain itu, KSU Sumber Rezeki juga telah bekerjasama dengan sebuah dialer motor. Jadi, bagi masyarakat yang ingin membeli sepeda motor bisa melalui koperasi.

Usaha Lain KSU Sumber Rezeki ke bank. Kita sudah kerjasama dengan Bank Mandiri dan BRK. Nanti dari pihak bank akan memberikan fee ke koperasi,” katanya.

“Jadi nanti seluruh keuntungan itu, sisanya akan kita bagikan kembali untuk mensejahterakan anggota. SHU kita tahun 2018 saja itu sekitar Rp3,2 miliar,” ujarnya.

Dari hasil seluruh usaha tersebut, nantinya keuntungan ataupun sisa hasil usaha (SHU) akan dibagikan kembali kepada anggota kelompok.

“Itu kita bagikan kepada anggota kelompok, 1.090 orang, dan sebagian digunakan untuk mengembangkan koperasi,” terang dia. *

“Kita juga ada usaha perbengkelan. Kemudian kita juga bekerjasama dengan pihak bank. Jadi simpan pinjam di koperasi itu maksimal cuma Rp10 juta, dan kalau lebih dari itu kita arahkan

Edisi 13 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

Gubernur Edy Natar. Begitu juga baru baru ini kita dapat penghargaan dari Wagub dan KNPI. Untuk saat ini baru ada 5 kolam, dan akan kita kembangkan lagi di Kota Intan. Kita pilih IGA non sawitnya seperti itu, karena itu yang banyak dilaksanakan oleh masyarakat sini, potensinya juga bagus. Selain itu juga ada IGA ayam ras di Kota Intan, itu kita lihat juga prospeknya bagus.

Administraor PT Ekadura Indonesia, Arisman Siregar

erbicara soal kegiatan PT Ekadura Indonesia ini, tentunya tidak terlepas dengan aktivitas dunia perkembunan, terlebih kegiatan kita di internal sudah jelas kami produksi. Bisnis kami di kelapa sawit dan hasil produksi kami ada CPO dan Kernel. Kami membina hubungan baik dengan masyarakat serta pemerintah setempat.

Dari CSR, kami juga banyak membantu. Jadi bukan hanya berupa dana saja, tapi juga ada sejumlah kegiatan yang memang kami ikut serta di dalamnya. Kita di sini juga ada KKPA, kurang lebih 2.500 hektar. Kita ada program IGA dimana IGA sawit dan Non-sawit. Kalau IGA non-sawit ada budidaya ikan patin dan belum lama ini disambangi oleh Wakil

CDO PT Ekadura Indonesia,

Hayatun Ridwan

IGA ada 2 tahap, 2008 dan 2015 dari total luasan 152 dari kurun waktu itu. Mereka yang 2008 sudah lunas dan hasil sudah mereka menikmati. Kondisi mereka juga sudah berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat, berapa tahun lahan itu masih swiping area dan setelah IGA digulirkan 2008. Disitu lah mulai 2011 mereka sudah panen dan 2016 sudah lunas dan sudah bisa dikatakan sudah ada tambahan penghasilan untuk mereka. 152 dimana 5 itu IGA sawit. Jadi itu murni program dari perusahaan jadi kita dalam bentuk pinjaman, natura, jadi kita bibit, juga pendampingan. Kita kasih penyuluhan. *

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 13 Tahun 2019

Untuk koperasi ada 2 koperasi yang sudah besar yang menjadi binaan kita, dan yang paling besar sekarang itu KSU Sumber Rezeki. Dan koperasi ini sudah ISPO. Saya tahu mengenai ISPO itu, dan saya tahu untuk mendapatkan ISPO itu sulit sekali. Kami saja yang memang di bidang pengelolaan sawit, itu masih sering bingung, hal-hal apa yang kurang. Nah kalau koperasi bisa mendapatkan ISPO itu luar biasa. Kemarin saya sempat mengikuti RAT, dan hasilnya itu bagus. Kepala Dinas Koperasi juga hadir, dan dia juga mengatakan bagus. KSU Sumber Rezeki ini membawahi 6 KUD, dan KUD yang paling eksis saat ini itu KUD Panca Usaha. Kalau KKPA kita sistemnya operator, kalau yang panen kita yang mengerjakan, kalau rawat itu ada lagi, jadi petani itu tinggal terima gaji saja. *

Edisi 13 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

apkasindo riau

Presiden Petani Sawit,

Presiden Terpilih Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ir Gulat Medali Emas Manurung, MP berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih di dalam perhelatan lima tahunan ini, adalah presiden yang makin peduli terhadap petani sawit. Apkasindo juga berharap Presiden terpilih untuk lebih fokus pengembangan industri kelapa sawit, terutama produk turunan CPO seperti Biodiesel B50 sampai B100.

Kepada SawitPlus.co, melalui sambungan telepon, Sekjend DPP APKASINDO, Rino Afrino, ST.,MM menyampaikan Pemilu serentak kali ini menjadi suasana terindah pesta demokrasi di Indonesia, ini menjadi contoh kepada negara lain bahwa Indonesia Negera Demokrasi nomor tiga terbesar di Dunia, mata Dunia sedang terfokus ke Indonesia. “Suasananya aman, tenang dan damai. Ini tentu tidak lepas dari hasil kerja keras aparat keamanan dan semua petugas dan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Kami Apkasindo sangat mengapresiasi dan berterimakasih,” ujar Rino.

“Supaya kedepan, sawit benar benar berdaulat dan kuat dimata internasional. Harus dicatat sawit berdaulat itu, jika kita bisa mengatur pasar dunia. Jika hanya menjual CPO, maka selamanya kita menjadi mainan pasar. Sawit adalah anugerah terindah buat negara kita Indonesia, “ujar Gulat kepada SawitPlus.co beberapa waktu lalu. Hal ini sangat singkron dengan arahan dari Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO, Jend TNI (Pur) Dr. Muldoko, SIP, bahwa Apkasindo harus berperan aktif dalam revolusi industri kelapa sawit, Petani Sawit harus hijrah menjadi Petani CPO dan Minyak Makan, skalipun itu skala Home Industry. Petani sawit harus menjadi ‘pemain utama’, jangan hanya bermain disektor hulu, itu pesan Pembina DPP Apkasindo saat berkunjung ke Istana Negara, ujar Gulat.

akan tetap mengingatkannya melalui Menteri Kehutanan Siti Nurbaya,”, sebab Siti Nurbaya saat pertemuan di Pekanbaru dengan Petani Sawit Apkasindo (tgl 12/04) menyampaikan akan selalu berkoordinasi dengan Organisasi Petani Apkasindo, untuk mengetahui persoalan Petani Sawit dalam kawasan, tambahnya.

Lantaran suasana yang sudah sangat kondusif itu, Rino kemudian meminta kepada keluarga besar Apkasindo di 22 provinsi dan 116 kabupaten/kota untuk berperan aktif menjaga suasana damai tadi hingga Pemilu benar-benar tuntas digelar hingga pada pengumuman resmi KPU Pusat.

Gulat juga berharap Presiden terpilih, untuk komitmen mengeluarkan kebun sawit dari kawasan hutan. “Ini janjinya saat berkampanye, dan Apkasindo

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 13 Tahun 2019

“Mari terus jaga silaturrahim, berbeda pilihan itu hal biasa. Tapi kita musti selalu ingat bahwa kita adalah satu, Indonesia. Seperti motto kita, Sawit Adalah Kita, mari kita jadikan Sawit sebagai salah satu perekat tali persaudaraan Indonesia,” ungkap Gulat mengakhiri. (rdh)

tanya jawab Untuk pencegahan serangan penyakit ganoderma di gambut maka teknik penanaman yang sangat tepat adalah membuat big hole dengan lebar 3 meter tinggi 80 cm dan ditengahnya dibuat lubang 60 cm untuk bibit pada lubang besar diaplikasikan tangkos dan diaplikasikan Tricoderma 400 gram/lubang. Replanting yang sedang giat dilakukan oleh kelompok Tani swadaya yang bekerjasama dengan pihak BPDP-KS khususnya di wilayah Riau, kini Apkasindo wilayah Riau telah hadir mendampingi para petani untuk melakukan replanting kebun mereka. Pendampingan ini dilakukan mulai dari pengurusan administrasi sampai dengan teknik budidaya tanaman kelapa sawit, seperti yang sudah berhasil dikerjakan pada beberapa Kelompok Tani di Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kampar. Pendampingan ini tidak dipungut biaya sama sekali.

GULAT Medali emas

MANURUNG

Dengan penjelasan diatas diharapkan petani swadaya dapat melakukan replanting kebun kelapa sawit dengan berkoordinasi dengan pihak Apkasindo yang terdapat di Kabupaten/Kota di daerah lokasi Replanting tersebut diseluruh Indonesia.

(Konsultan Perkebunan Kelapa Sawit) PERTANYAAN: Bagaimana metode/teknik replanting yang sangat tepat untuk pengendalian hama dan penyakit ketika mereplanting tanaman kelapa sawit dan kaitannya dengan Sertifikasi ISPO?

Pendampingan Apkasindo ini juga bertujuan untuk mempersiapkan sejak dini Kelompok Tani atau KUD untuk mendapatkan Sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

jawaban: Replanting bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman yang sudah menurun dengan cara meremajakan tanaman tua (non produktif). Dalam hal kegiatan replanting ini memiliki beberapa teknik supaya mendapatkan hasil yang maksimal baik dari segi pertumbuhan maupun pengendalian hama penyakit, diantaranya yaitu: 1. Konvensional 2. Undereplanting dan modifikasinya 3. Sanitasi batang dan akar 4. Chipping dan modifikasinya Dari jenis-jenis teknik replanting diatas, teknik yang sangat tepat dilakukan adalah teknik Chipping dan modifikasinya, teknik Chipping ini berupa penumbangan tanaman kelapa sawit lalu dicacah menggunakan alat berat

(excavator) dengan bucket Chipping. Pekerjaan pencacahan bertujuan untuk memperkecil ukuran batang dan pelepah kelapa sawit menjadi beberapa bagian bongkahan yang memiliki ketebalan 15 -20 cm. Dengan ukuran yang lebih kecil, proses pembusukan batang dan pelepah tersebut pun bisa berlangsung dalam waktu yang lebih cepat. Proses ini juga sekaligus berfungsi untuk mencegah hama dan penyakit membagun sarang di batang yang telah ditumbang. Replanting tanaman kelapa sawit pada generasi kedua dan ketiga di Indonesia sering ditemukan serangan penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan Ganoderma sp. hal ini merupakan penyakit utama dalam perkebunan sawit.

Sertifikasi ISPO ini membutuhkan pendampingan melekat dari awal, sehingga semua administrasi dari mulai pekerjaan persiapan kebun (PO) sampai jelang panen (P3) dapat didokumentasikan dengan baik. Sehingga pada saat tanaman sudah TM (tanaman menghasilkan) sudah mudah meraih sertifikasi ISPO karena kelengkapan dokumen adalah salah satu kunci sukses meraih sertifikat ISPO. Untuk lebih mensukseskan pendampingan ini, Apkasindo telah ,memiliki 4 orang Auditor ISPO dan siap memberikan konsultasi gratis kepada Petani Sawit Swadaya.* ------------------------------------------Rubrik Konsultasi ini dikelola oleh: Ir. Gulat ME Manurung, MP Eko Jaya Siallagan, SP

Edisi 13 Tahun 2018 ~ MAJALAH SAWIT