Issuu

daftar isi

UE AROGAN, LAWAN! Hal. 05

Boikot Produk Uni Eropa

Hal. 08

Selamat Bertemu di Palembang di Andalas Forum II Hal. 14

Gulat ME Manurung: Pemerintah Harus Percepat B50 dan B100 Hal. 19

Gulat ME Manurung Jadi Ketum DPP Apkasindo Hal. 20

Wawancara Khusus Direktur Jamkrida Riau

Herman Boedoyo:

Kita Bantu Akses Permodalan Petani Sawit Hal. 10

Terkait RED II, GAPKI Riau: Pemerintah Harus Segera Ambil Tindakan

Hal. 26

Menko Darmin: Uni Eropa Ngotot, Kita Akan Ambil Langkah Frontal

Hal. 27

Asian Agri Bagikan Premi Penjualan Minyak Sawit Bersertifikasi

Hal. 36

Zuri On Top, Asyiknya Bersantai di Atas Ketinggian 70 Meter

Hal. 38

Pimpinan Redaksi/Penanggungjawab: Djoko Suud Sukahar Pimpinan Perusahaan: Herlina, S.Sos Dewan Redaksi: Djoko Suud Sukahar, Herlina, S.Sos, S.Kom.I, Eli Suwanti, Hamdan Tambunan, Ridho Haztil Cover/Desain: Makmur HM Sirkulasi/Distribusi: Hendra Gunawan IT Support: Afandi Kantor Perwakilan Jambi: Saman. 08117454949. Jl Sersan Anwar Bay No 1. Kenali Besar. Jambi Alamat Kantor: Jl. Bakti Perum. Bakti Indah No 3 Pekanbaru, Riau | Info Iklan: 0812 7698 0551 / WA: 0811 754 1174 E-mail: redaksi@sawitplus.co | Website: www.sawitplus.co | No. Rek. Mandiri: 108-00-2018999-0 a/n PT. Media Sawit Indonesia

Edisi 12 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

editorial

Uni Eropa Jual Kebohongan Sudah bisa ditebak, Uni Eropa (UE) akan kukuh menolak minyak sawit mentah dan produk turunannya. Dari tahun ke tahun itu didengungkan, dilabeli tidak sehat dikonsumsi, merusak hutan, membunuh binatang, melanggar HAM hingga ILUC yang bias. Kita sudah terlalu banyak menggugurkan argumen-argumen yang didasarkan asumsi yang dikesankan hasil penelitian dan kajian itu. Tapi satu dipatahkan dengan penelitian dan kajian yang valid, justru produk abal-abal itu lahir beranak-pinak.

peristiwa sebenarnya. Itu hanya sandiwara. Kesan yang diwara-wara. Pesan yang dibalut dengan gaya. Untuk itu akting dan ekspresi yang paling penting. Penghayatan dan memainkan gesture yang menentukan keberhasilan. Dan itu kata John Pollock, kritikus film, untuk mendapatkan esensi dari sedetik yang memukau, yang akan dikenang sepanjang masa.

Jika kita gugat ke WTO sebagai institusi yang dianggap layak menangani sengketa perdagangan dunia, itu hanyalah waiting for godot, kata Samuel Beckett. Kesia-siaan. Memang kita tahu pasti menang, tetapi itu butuh menunggu bertahun-tahun. Akibatnya, saat kemenangan itu diterima, maka kita sudah menerima setumpuk ‘penelitian abal-abal’ yang siap mendera. Lengkap dengan para ahli yang melakukan kebohongan intelektual, juga sanksi yang bakal dijatuhkan. Kini, di bulan Maret 2019 Komisi Uni Eropa telah menjatuhkan vonis, bahwa minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dianggap tidak layak menemani kehidupan mereka sehar-hari. Itu diketok hari ini, dan terus berlanjut hingga tahun 2030 nanti. Ancaman itu jangan membuat kita panik dan frustrasi. Kita harus meniru cara pandang Shakespeare, saat ditanya namanya di dalam pasar. Katanya, di pasar itu yang mahal bukan produk yang diperjualbelikan. Yang menjadi panglima harga, pengendali transaksi dalam pasar itu adalah kebohongan. So, UE itu bohong.

Dan lagian, keputusan mencegat masuknya CPO ke UE ini baru diambil Komisi Eropa. Masih ada Pemerintah Uni Eropa dan Parlemen Eropa yang ikut menentukan mulusnya keputusan itu menjadi produk hukum. Ada waktu dua bulan lagi.

Djoko Suud Sukahar Kolumnis dan Pemerhati Sosial Budaya. Penulis Tinggal di Jakarta.

Untuk membeli kebohongan itu, kita juga harus bohong. Pura-pura marah dan emosional, siapkan ancamanancaman yang meresahkan. Gelar aksi dan lapor ke berbagai institusi dunia tehadap tindakan diskriminatif ini, tetapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Sebab mereka pun akan mereaksi dengan langkah yang sama. Lihat saat RED II ditentang dengan keras oleh para petani Indonesia dan petani Malaysia. Di Perancis juga digelar aksi penentangan yang sama. Ini sebenarnya hanyalah sekuel dari episode panjang sebuah drama. Sukses sebuah drama bukanlah

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 12 Tahun 2019

Terus bagaimana kalau kemudian ada ‘Wali lewat’? Ini sebuah sandiwara, ternyata kemudian menjadi ‘beneran’? Artinya keputusan itu akan diberlakukan di Uni Eropa? Rasanya posisi Indonesia masih sangat kuat. Pertama untuk mandiri sudah direalisasi B20 yang akan terus ditingkatkan. Ini terbukti mengerek harga CPO dunia, mengurangi stok CPO yang tahun kemarin berjibun, dan menghemat devisa yang terkurangi sangat signifikan berkat penurunan impor minyak fosil. Dan kalau terpaksa banget, grounded produk-produk dari Uni Eropa. Boikot barang-barang itu. Stop perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang beroperasi di Indonesia. Ini adalah jurus pamungkas, karena ditekan dan keterpaksaan.*

laporan utama

Uni Eropa (UE) kembali berulah. Kali ini, negara benua biru tersebut bersiap mendeklarasikan implementasi aturan (delegaled act) terkait Renewable Energy Directive (RED) II pada Februari 2019. Secara sederhana, RED II yang dicetuskan pada 11 Desember 2018 merupakan kesepakatan mengenai penggunaan bahan bakar ramah lingkungan (biofuel) yang berlaku mulai 2020. Sebenarnya UE menetapkan kewajiban pemenuhan 32% kebutuhan bahan bakar nabati untuk energi dari sumber terbarukan pada tahun 2030. Ini berarti, UE butuh pasokan bahan bakar nabati dalam jumlah besar. Hanya saja, kelicikan yang ingin ditonjolkan melalui deklarasi RED II sepanjang 2020-2030, yakni UE bakal menetapkan sawit dalam kategori tanaman pangan risiko tinggi dan risiko rendah atau Indirect Land Usage Change (ILUC).

Artinya, UE akan membatasi penggunaan minyak sawit dan bahkan menghapusnya secara bertahap dari pasar bahan bakar nabati UE. Sebagai gantinya, pemenuhan kebutuhan minyak nabati global di masa mendatang akan dipasok melalui minyak kedelai, rapeseed dan bunga matahari.

justru sepakat untuk menolak terlibat dalam pembahasan RED II.

Sikap UE untuk mendeskriminasi sawit Indonesia bukan hal baru. Banyak hambatan dagang dan tarif diberlakukan untuk menahan ekspansi CPO ke UE. Hanya saja, sikap yang ditunjukkan sebagian besar pemangku kepentingan sawit Indonesia agak berbeda.

Sikap itu sebagai respon atas sikap UE yang dinilai tidak menghormati ketetapan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Padahal SDGs ditetapkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak azasi manusia, dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal.

Jika sebelumnya ketidakadilan UE direspon dengan menyambangi Parlemen Eropa, kali ini pemangku kepentingan

Dalam perhelatan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2018, akhir November lalu, EU Delegation to Indonesia and

Edisi 12 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

Laporan utama RED II terbagi 5 tahap, mulai dari tahun 2019 hingga setelah tahun 2030. Perubahan situasi ditargetkan secara bertahap setelah tahun 2020 dan 2023. Namun demikian, semua tergantung kepada risiko dari ILUC.

Mahendra Siregar

Adapun kriteria keberlanjutan dari RED dan FQD adalah biofuels tidak dapat berasal dari lahan yang memiliki stock karbon yang tinggi dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Pernyataan Guerend langsung mendapat tanggapan keras Direktur Eksekutif Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Mahendra Siregar.

Brunei Darussalam Vincent Guerend sempat menyinggung isu RED II tersebut. Guerend mengemukakan, pihaknya tengah merintis dekarbonisasi pada tahun 2050 untuk mengurangi emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil.

Menurut Guerend, kerangka kebijakan yang dibuat sejak tahun 2008 adalah Fuel Quality Directive (FQD) dengan target sebanyak 6% pengurangan gas rumah kaca pada bahan bakar transportasi pada tahun 2020.

Guerend beralasan, kebijakan itu lahir karena masih tingginya emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi hingga 22% dari total emisi GRK yang ada di EU. Untuk mengatasinya, EU menyiapkan kerangka kebijakan untuk penggunaan biofuels untuk mengurangi GRK sebelum tahun 2020.

Selain itu, kebijakan RED dengan target 20% bagian dari energi terbarukan pada tahun 2020, dan 10% energi terbarukan di sektor transportasi pada tahun 2020. Kontribusi paling signifikan untuk kedua target tersebut berasal dari biofuels. Tahapan dalam mencapai implementasi

Mahendra Siregar yang kini menjabat sebagai Dubes Indonesia di Amerika Serikat, langsung merespon bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan di Indonesia. Pasalnya, sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki prioritas dan kebutuhan yang berbeda, karena populasi dan pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Atas dasar itu, Mahendra berpendapat, negara produsen sawit seperti Indonesia dan Malaysia perlu mempertahankan kebebasan untuk memilih prioritas yang berbeda dengan cara menampik RED II dan tetap berpedoman pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Pembelaan terhadap kesewenangan UE, tidak hanya ditunjukkan Indonesia. Akademisi John Cabot University Rome Pietro Paganini yang notabene merupakan bagian dari UE justru memberikan dukungan atas sikap pemerintah. Dia sependapat, bahwa Indonesia bergerak dalam arah yang tepat dalam mengaitkan pelabelan industrI sawit dengan SDGs. Pasalnya dalam beberapa tahun ke depan, isu lingkungan masih mendominasi kampanye hitam sawit di luar isu kesehatan, terutama di Eropa.

Pietro Paganini

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 12 Tahun 2019

Paganini menyarankan beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi masalah tersebut. Pertama, para pemangku kepentingan sawit Indonesia harus aktif mempertanyakan kepada Pemerintah Eropa mengenai sertifikasi minyak nabati lain seperti Rapseed, kacang kedelai dan lainnya.

laporan utama

Pemerintah Indonesia, harus berani mempersoalkan mengenai diskriminasi UE terhadap sawit dengan mempertanyakan apakah minyak nabati di luar sawit juga melakukan penanaman berkelanjutan dan bisa dipertanggungjawaban. Keberanian itu, kata Paganini, lebih penting daripada pernyataan pemerintah Indonesia akan memboikot pembelian Boeing atau pernyataan lain yang justru memperkeruh pertikaian. Kedua, para pemangku kepentingan sawit harus melakukan lebih banyak kajian agar bisa berbicara melalui data akademis. Data dan kajian berbicara lebih baik karena kebanyakan masyarakat Eropa biasa berpikir logis. Paganini juga mengungkapkan, tentang pentingnya keberanian pemerintah untuk mendebat dan menggugat kelompok tertentu. Pasalnya, saat ini hingga beberapa waktu ke depan, isu untuk meniadakan sawit sebagai bagian untuk menyelamatkan planet bumi masih akan menjadi topik kampanye global yang menarik. Keempat, pentingnya pelabelan sawit sebagai minyak yang sehat. Mungkin masih banyak orang yang tidak peduli dengan kerusakan lingkungan, tetapi yang pasti mereka sangat peduli dengan kesehatan mereka sendiri.

Diplomasi Pemerintah Keberanian yang ditunjukkan Kabinet Jokowi-JK untuk menyelesaikan permasalah sawit dari berbagai hambatan perdagangan serta kampanye hitam patut diacungi jempol dan ada pada jalur diplomasi yang tepat (on the track). Nyali besar itu ditunjukkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam berbagai forum perdagangan dan lobby internasional. Bahkan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan lanjutan antara Forum Ekonomi Dunia (WEF), Bank Dunia (WB), dan Program Lingkungan PBB (UNEP) pada Maret 2019 patut diapresiasi. Dalam forum pertemuan yang meru-

pakan lanjutan pertemuan di Davos, Swiss belum lama ini, Pemerintah Indonesia siap memperjuangkan kembali solusi berkelanjutan dalam menangani permasalahan sawit dan lingkungan. Dalam forum ini, Pemerintah Indonesia akan bersikap terbuka terhadap peluang kerja sama, termasuk terhadap saran dan masukan, tapi tidak akan menerima niat dari pihak manapun yang mau mendikte Indonesia. Itu berarti Indonesia siap duduk bersama UNEP, World Bank, dan komunitas World Economic Forum untuk mencari tahu apa yang bisa dilakukan bersama. Begitu juga dalam masalah deforestasi harus diselesaikan dengan menemukan titik keseimbangan antara tercapainya kelestarian lingkungan, kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan nasional, dan konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan. (*)

Nyali besar itu ditunjukkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam berbagai forum perdagangan dan lobby internasional. Edisi 12 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

Laporan utama

Uni Eropa (UE) terus melakukan penolakan terhadap produk kelapa sawit dan turunannya. Pada bulan Maret 2019 ini, Komisi UE sudah menjatuhkan vonis itu. Tinggal menunggu vonis sama dari negara-negara UE (pemerintah) dan Parlemen UE.

Boikot

Jika itu terjadi, maka habis sudah sawit di UE. Mereka akan punya produk hukum untuk melarang masuknya sawit dan turunannya. Itu akan terjadi satu dua bulan tahun ini.

Produk Uni Eropa

Indikasi UE melarang sawit masuk UE sebenarnya sudah dirasakan oleh negaranegara produsen minyak sawit mentah (CPO). Berbagai beleid mereka lakukan, dari tidak sehat, merusak lingkungan, dan sebagainya yang tidak relevan.

efektif dan efisien. Tanaman itu butuh banyak lahan dan lambat tapi pasti akan tergusur dengan tanaman masa depan, tanaman yang poduktif tapi tidak butuh banyak lahan, seperti sawit.

Ini untuk melindungi produk minyak nabati yang dihasilkan negara-negara UE, bunga matahari, rapseed, minyak kedelai, dan minyak lobak. Mereka sadar, produk itu tidak akan mampu bersaing dengan minyak sawit. Tanaman semusim itu jelas-jelas tidak

Untuk memenangkan persaingan ini mereka melakukan proteksi. Sawit didiskriminasi. Bagaimana sawit tidak bisa hidup, dan tidak diberi hak hidup. Jika sudah main kayu seperti itu, rasanya kita juga harus melakukan langkah yang sama. Apa itu? Boikot barang-barang dari

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 12 Tahun 2019

UE. Larang semua yang berasal dari UE. Dan kuati pasar-pasar dari belahan dunia yang lain. Malaysia sudah berancang-ancang melakukan itu. Sekarang juga disusul Indonesia yang akan melakukan langkah yang sama. Ini untuk menyadarkan mereka (UE), bahwa asas perdagangan kini dan masa depan bukanlah proteksi dan diskrimatif. Dalam pertemuan POIF di awal bulan tahun 2019 ini, gelombang perlawanan terhadap UE itu sudah mencuat. Perkebunan kelapa sawit, pabrik penyulingan dan eksportir minyak sawit di Malaysia sangat mendukung pemerintah untuk membalas rencana negara-negara Eropa yang melarang biodiesel kelapa sawit. Para pemain, yang diwakili oleh Forum Industri Minyak Sawit (POIF), menyebut, bahwa rencana Perancis dan Norwegia untuk melarang biodiesel kelapa sawit mulai tahun 2020 telah merusak hubungan diplomatik dan menghambat pembicaraan perjanjian perdagangan bebas.

laporan utama “Larangan kedua negara itu terhadap minyak kelapa sawit ini bersifat diskriminatif, karena mengarah pada memihak pada tanaman minyak buatan Eropa seperti lobak dan bunga matahari.” “Kami sangat mendorong pemerintah Malaysia tidak melakukan transaksi perdagangan dengan Prancis, Norwegia dan Uni Eropa, kecuali masalah larangan minyak sawit ini diselesaikan,” ungkap POIF dalam pernyataannya. Ini sebagai tanggapan terhadap pernyataan Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Dr Ong Kian Ming yang menyebut akan sulit bagi Malaysia memulai kembali perundingan dengan Uni Eropa (UE) jika perdagangan minyak sawit tidak diarahkan ke arah yang benar. Negosiasi perjanjian perdagangan bebas UE-Malaysia dimulai pada 2010 tetapi dibatalkan pada tahun 2012 oleh kelompok UE yang berkantor pusat di Brussels yang beranggotakan 28 negara itu. Duta Besar dan kepala delegasi UE untuk Malaysia Maria Castillo Fernandez berulang kali menyatakan minat untuk menghidupkan kembali pembicaraan perjanjian perdagangan bebas UE-Malaysia. “Jika kita tidak melihat adanya kemajuan dalam masalah minyak kelapa sawit, maka memulai kembali pembicaraan perjanjian perdagangan bebas Malaysia-UE akan menantang,” katanya pada 16 Januari 2019, di sela-sela Konferensi Internasional Bank Dunia tentang Globalisasi.

goreng, oleokimia dan biodiesel. Eksportir minyak sawit, yang akrab dengan pajak minyak nabati di negaranegara tetangga dan konsumen, juga diwakili dalam POIF. POIF yang mengadakan pertemuan pertamanya pada 16 Januari itu diikuti peserta utama perwakilan dari Asosiasi Malaysia Timur (EMPA), Masyarakat Perkebunan Incorporated (ISP), Asosiasi Produsen Pertanian Malaysia (Mapa), Asosiasi Pemilik Perkebunan Malaysia (MEOA), Asosiasi Pemilik Perkebunan Kelapa Sawit Sarawak (SOPPOA), Minyak Kelapa Sawit Millers Association (POMA) dan Asosiasi Penyulingan Kelapa Sawit Malaysia (Poram). Dalam pernyataannya, POIF menyoroti, bahwa Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad telah memperingatkan Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahwa Malaysia akan mempertimbangkan undangundang untuk membatasi impor produk Prancis, jika Paris tidak menarik rencana untuk melarang biodiesel kelapa sawit. Anggota parlemen Prancis pada 19 Desember tahun lalu memilih untuk menghapus minyak kelapa sawit dari skema biofuel negara itu, mulai Januari 2020. Anggota parlemen Norwegia juga, pada 3 Desember tahun lalu, melegitimasi untuk melarang biodiesel sawit pada Desember 2020. Dalam suratnya pada 8 Januari untuk Macron, Dr Mahathir telah menyatakan,

jika Prancis tetap melarang minyak kelapa sawit, Malaysia akan dipaksa untuk menangguhkan pembicaraan perdagangan bebas dengan UE dan menjatuhkan sanksi serupa terhadap ekspor Perancis. Seperti diketahui, pada awal tahun 1980-an, Dr Mahathir telah meluncurkan kampanye “Beli British Last”. In sebagai tanggapan terhadap Pemerintah Inggris yang mengenakan biaya kuliah yang lebih tinggi untuk pelajar asing. Baru-baru ini, sejumlah ekonom mengatakan, bahwa Dr Mahathir mungkin, sebagai upaya terakhir, akan meluncurkan kebijakan “Beli Prancis Terakhir”, itu berdasarkan surat kepada Macron yang memperingatkan tindakan pembalasan atas ekspor Prancis. Menteri Pertahanan Mohamad Sabu pada Juli lalu juga mengatakan, Angkatan Udara Kerajaan Malaysia memiliki 18 pesawat Sukhoi Su-30MKM dan 10 jet tempur MiG-29 buatan Rusia, tetapi hanya empat yang bisa terbang ke langit. Malaysia sebenarnya telah lama mempertimbangkan jet Prancis Rafale, yang dibangun oleh Dassault Aviation SA, sebagai pelopor untuk menggantikan MiG-29 Rusia yang sekarang sebagian besar mendarat. Tapi itu semua kemungkinan tidak bakal terjadi, jika Prancis ikut melarang masuknya minyak sawit mentah ke Negara Eiffel itu. (Djoko Su’ud Sukahar/ New Straits Times)

Pada 21 Januari, Menteri Luar Negeri Datuk Saifuddin Abdullah merilis pernyataan, bahwa Malaysia dan sembilan anggota Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara (Asean) telah menunda peningkatan hubungan lama dengan UE ke ‘kemitraan strategis’. Ini, kata Saifuddin, sebab dalam persetujuan dengan wakil menteri luar negeri Indonesia Abdurrahman Mohammad Fachir, karena rencana UE melarang biodiesel kelapa sawit akan merugikan kepentingan sosial-ekonomi Asean. POIF yang baru dibentuk itu adalah platform umum yang mewakili pemangku kepentingan utama dari bisnis yang menanam kelapa sawit, menggiling dan mengolah minyak sawit menjadi minyak Edisi 12 Tahun 2019 ~ SAWIT PLUS

wawancara khusus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak dari perekonomian, baik untuk masyarakat dan juga untuk negara. Perlunya perhatian khusus terhadap UMKM ini dikarenakan potensi dari UMKM di tanah air sangatlah luar biasa. Salah satu masalah yang sering dialami oleh beberapa UMKM, khususnya petani sawit adalah akses terhadap permodalan. Sering kali UMKM yang usahanya feasible namun tidak bisa mendapatkan pembiayaan / modal karena beberapa hal. Seperti kurangnya jaminan/agunan, laporan keuangan yang masih belum jelas, usaha yang masih kecil, hingga beberapa faktor yang menyebabkan kreditur tidak bisa memberikan pembiayaan.

Majalah SAWIT: Sebagai penjamin pinjaman kepada petani, khususnya petani sawit, kira kira program apa saja yang akan Anda berikan kepada mereka? Jamkrida : Sesuai dengan fungsinya, Jamkrida Riau merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Riau yang membantu program Pemerintah Provinsi Riau untuk mengembangkan UMKM khususnya petani sawit yang layak usahanya (feasible) untuk mendapatkan modal atau pembiayaan meskipun kurang memiliki jaminan atau agunan yang cukup. Program yang disediakan untuk petani sawit untuk mendapatkan pinjaman adalah :

Dari masalah tersebut, dibentuklah perusahaan penjamin untuk membantu UMKM mengakses sumber pembiayaan atau pinjaman kepada institusi keuangan. Dan yang paling terdepan dalam memperjuangkan UMKM ini adalah PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau atau biasa disebut Jamkrida Riau. Untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan fasilitas itu, dan apa yang harus dipersiapkan petani sawit, Majalah SAWIT mengajak Direktur Jamkrida Riau, Herman Boedoyo untuk bicara soal itu. Inilah wawancara lengkapnya:

Direktur Jamkrida Riau

Herman Boedoyo:

Kita Bantu Akses Permodalan Petani Sawit

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 12 Tahun 2019

wawancara khusus - Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk modal kerja dan investasi petani sawit, seperti untuk pembelian pupuk, pemeliharaan kebun, pembelian lahan dan peralatan penunjang kebun lainnya. - Penjaminan kredit peremajaan (replanting) kebun petani sawit adalah Program penjaminan kredit perkebunan yang disalurkan oleh perbankan (Bank Riau Kepri) kepada petani plasma perkebunan sawit yang memiliki kerjasama dengan perusahaan inti perkebunan sawit di Provinsi Riau . Majalah SAWIT : Apa saja prosedur yang harus petani siapkan agar bisa mendapatkan jaminan tersebut ? Jamkrida : Agar mendapatkan manfaat dari Jamkrida Riau, dapat dilakukan dengan 2 cara: Pertama, UMKM atau petani sawit langsung mengajukan secara lengkap permohonan pengajuan kredit kepada institusi keuangan (bank). Setelah dianalisa layak maka bank langsung mencairkan dan menyampaikan permintaan penjaminan kepada Jamkrida Riau. Kedua, UMKM atau petani sawit dapat mengajukan permohonan untuk penjaminan kepada Jamkrida Riau. Setelah kami analisa kelayakan usaha calon debitur dan menurut kami layak, maka Jamkrida Riau akan menyampaikan jaminan kepada institusi keuangan sebagai salah satu persyaratan agunan atau jaminan yang dibutuhkan dalam penyaluran kredit.

Majalah SAWIT : Apa saja hak dan kewajiban para petani untuk bisa mengikuti program Jamkrida ini ? Jamkrida : Sebetulnya untuk dapat dijamin oleh Jamkrida Riau, itu sudah semua sudah termasuk dan otomatis dalam persyaratan perbankan. Untuk memperoleh haknya yaitu mendapatkan pendanaan dari perbankan, petani sawit harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Pertama adalah petani sawit harus memenuhi persyaratan perbankan yaitu usahanya yang layak, jika nantinya diberikan kredit dapat melakukan pembayaran angsuran oleh kreditnya. Kedua adalah membayar imbal jasa

penjaminan kepada perusahaan penjaminan. Majalah SAWIT : Berapa dana yang disiapkan Jamkrida untuk memberikan jaminan kepada Petani Sawit di Riau khususnya yang akan replanting ini. Jamkrida : Untuk peremajaan (replanting) kebun sawit petani ini pendanaannya ada 2 sumber : 1. Subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per hektar dengan batasan maksimal 4 hektar.

Kami akan membantu nasabah atau terjamin yang kurang dalam hal agunan atau jaminan agar bisa disetujui oleh institusi keuangan. Ketiga, apakah memakan waktu lama untuk bisa mendapatkan jaminan pinjaman dengan Jamkrida ini? Setelah berkas lengkap, 1 hari atau paling lama 2 hari Jamkrida Riau sudah mengeluarkan jaminan, dan meneruskan kepada pihak bank, Atau langsung ke bank, dimana waktunya mengikuti dengan keputusan pemberian kredit / pembiayaan dari perbankan, karena termasuk salahsatu persyaratan dalam pemberian kredit yang memakan waktu kurang lebih 7 hari kerja. Edisi 12 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

wawancara khusus

2. Skim kredit peremajaan (replanting) kebun sawit dari perbankan.

• Penjaminan Pengadaan Barang/Jasa (surety bond)

Jamkrida Riau sesuai dengan fungsinya sebagai penjamin petani untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan melakukan penutupan sementara kepada perbankan jika ada wanprestasi dari petani sawit tersebut. Untuk itu Jamkrida sesuai dengan aturan yang berlaku dapat menjamin pinjaman kredit petani sawit dengan jumlah plafond kredit + Rp 300 miliar.

Fasilitasi Perdagangan • Penjaminan pembelian barang secara angsuran • Penjaminan Transaksi Dagang • Penjaminan SKBDN • Penjaminan Letter of Credit (L/C) • Penjaminan Kepabeanan (custom bond) • Penjaminan cukai

Majalah SAWIT : Selain untuk petani sawit, siapa saja yang bisa mendapatkan jaminan pinjaman ini?

Majalah SAWIT : Untuk tahun 2019 ini, berapa target Jamkrida untuk memberikan jaminan kepada calon kreditur ini? Jamkrida : Target penjaminan kredit

Jamkrida : Itu dapat dilihat dari jenis produk penjaminan Jamkrida Riau: Fasilitasi Akses Permodalan • Penjaminan kredit modal kerja UMKM • Penjaminan kredit modal kerja Koperasi • Penjaminan kredit Linkage Program kepada Koperasi dan BPR • Penjaminan kredit multiguna kepada PNS dan karyawan swasta • Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) • Penjaminan atas surat utang Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa kepada Kontraktor • Penjaminan Bank Garansi

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 12 Tahun 2019

tahun 2019 ini sebesar Rp 800 miliar Majalah SAWIT : Apa harapan anda untuk masyarakat Riau agar bisa menjadikan Jamkrida sebagai lembaga penjamin mereka? Jamkrida : Harapan ke depan, dengan adanya Jamkrida Riau ini para pengusaha UMKM tidak lagi kesulitan dalam hal peminjaman untuk modal usaha dari lembaga keuangan bank maupun non bank. Sehingga mereka lebih berkonsentrasi meningkatkan kualitas produksi untuk perkembangan global, sehingga mampu bersaing dan menjadi tuan di negeri sendiri. (*)

wawancara khusus Menghadapi tantangan bisnis tahun 2019, PT Jamkrida Riau akan fokus memperkuat sinergi antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan terus berupaya meningkatkan jumlah produksi. Direktur Utama Jamkrida Riau, Herman Boedoyo mengatakan, dalam rangka sinergi pada awal tahun ini sejumlah agenda kerjasama sudah mulai dibicarakan dengan BUMD yang ada di Riau. Satu jadi perhatian Jamkrida Riau yakni terkait pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Riau. "Kita saat ini untuk lebih mengembangkan bisnis para pelaku UMKM ambil bagian dalam penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi program pemerintah saat ini," katanya. Ia mengatakan Jamkrida Riau telah turut andil dalam program tersebut sejak tahun lalu. Jamkrida Riau juga jadi salah satu perusahaan Jamkrida di daerah yang berperan aktif. Dikatakan secara prospek, penjaminan terhadap kredit yang sasaran utamanya UMKM tersebut lebih menjanjikan dari segi bisnis. Dengan nilai kredit yang tidak begitu besar, namun banyak pelaku usaha yang terlibat, angka kesanggupan pelunasan kredit lebih menjanjikan. Selain itu Jamkrida Riau di tahun ini juga akan terus menggenjot sosialisasi berbagai produk

Jamkrida Riau

Perkuat Sasaran ke Sektor UMKM penjaminannya kepada masyarakat. Terkait tantangan di 2019, Herman mengaku minimnya modal yang dimiliki Jamkrida Riau saat ini, yang hanya sekitar Rp 25 miliar membuat perusahaan sulit bersaing dengan para pelaku di bisnis ini dan berbagai penawaran dari sektor perbankan. "Kita berharap modal ini dapat ditingkatkan terus," katanya. Selain itu masih adanya sejumlah

pengembalian pertanggungan yang belum selesai dari para rekanan bank yang bekerjasama atas kredit macet yang terjadi juga jadi hambatan bagi Jamkrida. Herman mengatakan dari nilai pertanggungan yang diberikan sebesar Rp 1,9 miliar, baru Rp 164 juta saja yang kembali. Ini terjadi dikarenakan masih adanya kendala pelunasan yang disebabkan pembayaran yang belum selesai dan kredit macet. (*)

Edisi 11 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

laporan khusus

Selamat Bertemu di Palembang

di Andalas Forum II

Berakhir sudah pelaksanaan Andalas Forum I yang dilaksanakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Andalas Forum II akan kembali dilaksanakan pada tahun 2020 di Palembang, Sumatera Selatan. “Selamat bertemu di Sumatera Selatan tahun depan, dan saya memberikan apresiasi kepada teman-teman panitia yang sudah mensukseskan acara ini, terima kasih juga kepada seluruh sponsor atas partisipasinya, dan seluruh rekan dari Gapki se-Sumatera,” ujar Wakil Ketua Umum Urusan Kebijakan Publik, Susanto Yang saat menutup perhelatan Andalas Forum I. Dikatakan Susanto Yang, kedepan forum-forum seperti ini akan dilaksanakan dalam empat hingga enam bulan sekali. Namun, tentu saja harus merumuskan tema yang dibahas dan waktu pelaksanaan.

“Temanya harus dirumuskan, bukan tematema yang sama yang dibahas dengan forum sebelumnya. Hal ini adalah untuk mengurangi kejenuhan serta menambah materi yang lebih baik lagi,” ungkap Susanto. Susanto juga mengatakan, melalui forum-forum seperti ini, diharapkan dapat mengedukasi masyarakat dan menjadi wadah untuk mengkampanyekan positif tentang industri kelapa sawit. “Saat ini sudah ada Andalas Forum, Borneo Forum dan kedepan juga akan ada Celebes Forum dan bahkan Papua Forum. Kedepan menjadi tanggung jawab

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 12 Tahun 2019

kita bersama, untuk lebih memaksimalkan lagi partisipasi peserta yang lebih banyak,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Panitia Wisnu O Suharto, didampingi Sekretaris Panitia Marianto, mengatakan dirinya cukup puas dengan pelaksanaan Andalas Forum yang baru pertama dilaksanakan ini. “Ini baru yang pertama dilaksanakan, dan saya sebagai Ketua Panitia melihat perhelatan ini cukup berhasil dan target saya rasa tercapai sekitar 300 sampai 350. Ini adalaj berkat kerja keras semua temanteman panitia,” ujar Wisnu. (rdh)

laporan khusus Isu Moratorium perkebunan kelapa sawit ternyata adalah sebuah isu yang cukup menarik dibahas dalam sesi seminar Andalas Forum I, yang dilaksanakan di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis, 21 Februari 2019. Mengapa menarik karena isu ini telah menimbulkan kekuatiran di kalangan para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Seminar ini mengusung tema, tentang pandangan berbagai pihak terhadap kebijakan moratorium perkebunan kelapa sawit dan kebijakan B20 dampaknya terhadap industri kelapa sawit berkelanjutan. Hadir sebagai pembicara dalam seminar ini, Dedi Junaidi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, Muhammad Islam, staf ahli Ketua Komite dan Industri Nasional (KEIN) dan Trois Dilisusendi, Direktorat Bioenergi Dirjen Energi Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Seminar ini sendiri dipandu Mukti Sardjono, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) , dalam pemaparannya, Dedi Junaidi mengatakan kebijakan tentang isu moratorium dilakukan adalah untuk lebih meningkatkan produksi sawit, baik tingkat pengusaha maupun ditingkat petani. “Moratorium perkebunan kelapa sawit ini memiliki kebijakan-kebijakan, yang diantaranya adalah program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bioenergi, ISPO, roadmap sawit nasional, sarana dan prasarana,” ujarnya. Selain itu kebijakan lainnya adalah pengembangan sumber daya manusia, perbaikan tata kelola sawit dan kelembagaan serta pemberdayaan. Pendapat serupa juga disampaikan Muhammas Islam, staf Ahli KEIN, yang menyebutkan bahwa Inpres Nomor 8 atau yang dikenal dengan inpres moratorium sawit ini sama sekali tidak akan menghalangi pertumbuhan sawit nasional. Bahkan, inpres ini adalah upaya di dalam meningkatkan produksi sawit dari lahan

Isu Moratorium Sawit

dan Penguasaan Lahan di Kawasan yang telah ada.

seorang audiens dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

“Jadi, Inpres ini bukanlah sesuatu yang ditakutkan,” ujar Muhammad Islam. Akan tetapi, persoalan Inpres nomor 8 ini ternyata kondisi dilapangan sangat sulit untuk diterapkan, terutama terkait legalitas lahan seperti yang ditanyakan salah

Dikatakannya, sebagian besar lahan perkebunan kelapa sawit itu berasa di dalam kawasan, dan harus terlebih dahulu dilepaskan. Apalagi, tidak jelas mana kawasan yang boleh digarap, mana yang terlarang untuk digarap.

Moratorium perkebunan kelapa sawit ini memiliki kebijakan-kebijakan, yang diantaranya adalah program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bioenergi, ISPO, roadmap sawit nasional, sarana dan prasarana.

Edisi 12 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

laporan khusus

“Harusnya dalam seminar ini juga menghadirkan, Kementerian KLHK dan Kementerian ATR BPN, sebab dua lembaga inilah yang tahu mana kawasankawasan yang tak boleh digarap. Dan lahan-lahan yang sudah terlebih dahulu digarap, itu harus ada pelepasan dari kawasan hutan, mereka butuh legalitasnya,” ujarnya. Para pemangku kepentingan, dikatakannya harus memiliki perhatian yang serius

tentang hal ini, jika memang menginginkan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 bisa berjalan dengan baik.

Sardjono mengatakan, bahwa sebetulnya isu moratorium sawit bukanlah sesuatu yang perlu dikuatirkan.

Dedi Junaidi menyikapi pertanyaan ini, mengakui untuk hal ini memang seharusnya menghadirkan dari instansi terkait, seperti dari KLHK dan ATR BPN. “Mungkin, untuk seminar yang akan datang, ini akan menjadi fokus pembahasan,” ujarnya.

“Inpres Nomor 8 2018 ini sama sekali bukan hal yang perlu dikuatirkan. Sebab banyak keuntungan yang didapatkan di dalamnya. Prospek sawit kedepan masih menguntungkan, dan untuk mewujudkan hal ini semua, butuh koordinasi dari semua pihak,” ujarnya. (rdh)

Diakhir sesi seminar, moderator Mukti

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 12 Tahun 2019

laporan khusus

Untuk membuat industri sawit stabil dan survive disaat harganya turun, mulai dari minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) hingga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, industri ini harus memiliki daya saing. “Tahun 2018, kita akui secara produksi dan ekspor terjadi peningkatan. Namun, turun pada nilai, seperti harga CPO dan TBS yang tak beranjak naik. Yang dampaknya langsung dirasakan semua yang bersentuhan dengan industri ini. Cara keluar dari semuanya ini adalah kita, semua yang tergantung dalam bisnis ini harua memperbaiki daya saing. Jika daya saing bagus disaat harga turun. Setidaknya kita masih survive. Namun, jika daya saingnya tidak bagus, harga sawit turun, kita kebanyakan tak bisa apa-apa hanya bisa berdiam saja,” kata Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) dihadapan ratusan peserta Andalas Forum I, di Radisson Golf and Convention Center, Kota Batam,

Ketum Gapki: Industri Sawit Harus Punya Daya Saing Provinsi Kepulauan Riau baru baru ini. Dijabarkan Ketum Gapki, bahwa industri sawit telah memberikan peran yang sangat besar untuk Indonesia. Laporan tahun lalu, produksi sawit Indonesia itu mencapai 47 juta ton, 43 juta ton minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil dan 4 juta ton itu pko. Tidak hanya itu, eksport sawit 2018 mencapai 34 juta ton, itu adalah CPO dan turunan, seperti biodiesel. Namun, tak maauk kernel dan cangkangnya, yang ternyata nilai ekspornya juga tinggi. “Jadi apa yang disampaikan Bapak Presiden tentang produksi sawit nasional pada 46 juta beberapa waktu yang lalu adalah benar, “ ujarnya Ditambahkan Joko, bahwa turunnya harga sawit itu bukalh menjadikan dunia kiamat.

Sebab, sawit itu akan terus tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun, persoalan yang akan menghadangnya. “Namun membuatnya survive, disitulah bagaimana kita harus memperbaiki daya saing. Industri sawit ini akan terus berkembang. Namun, kita memiliki pekerjaan rumah. Kita harus punya harga saing. Selama sawit memiliki kompetitif dan daya saing paling unggul, semuanya akan survive,” sebutnya. Semua pihak dikatakan Joko harus terlibat, mulai dari petani, pemerintah yang menjamin regulasi, termasuk didalamnya kepastian hukum. “Universitas juga mendukung meningkatkan daya saing. Studi dan researchnya harus mendukung daya saing, pupuk, produksi dan segala hal yang berkaitan dengan daya saing,” sebutnya. (rdh)

Edisi 12 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

apkasindo riau

Gulat: Eropa Tak Tahu Soal Sawit, Mereka Buat Aturan Suka-suka

engumuman Komisi Uni Eropa (UE) yang memutuskan bahwa minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) adalah produk tidak ramah lingkungan dalam skema Renewable Energy Directive (RED) II. Dikatakan Ketua Asosiasiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau seperti bermain bola namun gawangnya dipindah-pindahkan.

takan Menteri Perindustrian Utama Malaysia, Teresa Kok, sebagai aturan proteksionisme.

“Ketika kita sudah mengikuti aturan main Eropa dan tinggal menendang bola ke gawang, saat itu pula gawangnya dipindah. Demikian seterusnya, dan mereka memunculkan aturan baru,” ujar Gulat kepada SawitPlus.co baru baru ini.

Dikatakan Teresa, Keputusan Komisi Eropa untuk menghapus minyak kelapa sawit sebagai biofuel di Eropa dengan dasar bahwa minyak kelapa sawit menyebabkan deforestasi sama sekali tanpa dasar. Langkah ini juga mencerminkan UE ketidaktulusan dalam mengimplementasikan Perserikatan

Aturan-aturan seperti inilah yang dika-

“Mereka membuat, seperti untuk biofuel dan minyak sawit. Sama sekali tidak berdasarkan pada ilmu biofuel atau ilmu tentang deforestasi. Namun hanya berdasarkan ilmu proteksionisme,” ujar Menteri Teresa, dalam rilisnya.

Bangsa-Bangsa yang Berkelanjutan Tujuan Pembangunan (SDGs) Ditambahkan Gulat, penelitian yang menyebutkan sawit bukan pelaku utama deforestasi, adalah dengan melihat siklus tumbuhnya. “Penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit bukan merupakan pelaku utama deforestasi, tapi justru oleh tanaman kedelai, biji bunga matahari dan kacangkacangan yang sentra produksinya ada di negara eropa sebagai saingan utama CPO. Tumbuhan tersebut hanya punya satu siklus tanam per 90 hari sampai 110 hari, sehingga dalam satu tahun bisa sampai 3 siklus tanam, sementara kelapa sawit 1 siklus yaitu 25 tahun, dari siklus ini jelas bahwa sawit jauh lebih ramah lingkungan. Untuk memenuhi permintaan Eropa bahkan Malaysia dan Indonesia telah mendeklarasikan moratorium perluasan perkebunan kelapa sawit, tapi tetap saja Eropa mengeluarkan kebijakan yang merugikan Indonesia sebagai Produsen CPO terbesar di Dunia. “Hal ini dikuatkan oleh berbagai hasil penelitian bahwa kelapa sawit telah berhasil mengurangi angka kemiskinan dan memunculkan pusat-pusat ekonomi di desa yang dulunya tertinggal,” ujar Gulat Manurung yang juga merupakan Auditor ISPO lebih lanjut. (rdh)

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 12 Tahun 2019

apkasindo riau

Gulat ME Manurung: Pemerintah Harus Percepat B50 dan B100 Keputusan Komisi Eropa yang memutuskan tidak menerima biodiesel yang dihasilkan dari sawit, diakui Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung, akan menimbulkan dampak terhadap pergerakan TBS kelapa sawit yang ada. Menyikapi hal ini, dikatakan Gulat, Apkasindo akan merapatkan barisan bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) serta organisasi lainnya. “Menyikapi persoalan ini semua harus saling bahu membahu dengan pemerintah. Ini memang pekerjaan yang tak mudah. Namun, jika bekerjasama

semua sub sektor perkelapa-sawitan, pasti ‘tendangannya’ akan sangat sangat kuat, “ ujarnya kepada SawitPlus.co. Dikapersosaat

takan Gulat, alan yang terjadi ini bukan masalah lingkungan atau isu

deforestasi, seperti yang diisukan oleh Uni Eropa. “Ini murni politik perdagangan Eropa yang kalah saing dengan sawit. Sebab, tidak satupun hasil penelitian yang mengatakan sawit merusak ekosistem. Justru tanaman biji-bijian penghasil minyak nabati yang lebih beresiko terhadap lingkungan,” ulasnya. Mencermati ini, Apkasindo berharap Pemerintah mempercepat penggunaan B50 sampai dengan B100. Ini solusi konkrit supaya penggunaan CPO dalam negeri meningkat dan ketergantungan terhadap eksport berkurang signifikan “Lihat saja nanti, hukum ekonomi berlaku jika serapan dalam negeri akan CPO meningkat,” ujarnya. (rdh)

Edisi 12 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

apkasindo riau

Gulat ME Manurung Jadi

Ketum DPP Apkasindo M usyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) yang digelar di Inna Hotel Parapat, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut) Senin (24-25/3), yang dihadiri 17 DPW dari 22 DPW Provinsi se Indonesia, akhirnya memutuskan Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP menjadi Ketua Umum DPP Apkasindo untuk periode 2019-2024 secara Aklamasi.

Ketua DPW Apkasindo Riau ini terpilih secara aklamasi pada Sidang Paripurna Pemilihan Ketua Umum yang dipimpin oleh Ketua DPP Bidang Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga DPP Apkasindo, Kasriwandi, Rino Afrino sebagai sekretaris dan Paiki Dorteus, Sunyoto dan

A. Jaafar sebagai anggota. Usai pembacaan keputusan sidang paripurna oleh Pimpinan Sidang, mantan Ketua Umum DPP Apkasindo Periode 2014-2019, H. Anizar Simanjuntak, kemudian menyerahkan berkas dan Bendara Pataka Apkasindo kepada Gulat yang disaksikan oleh 78,26 persen atau 17 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 12 orang Pengurus DPP Demisioner. Sebagai catatan DPP Apkasindo membawahi 22 DPW setingkat Provinsi dan 116 DPD setingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia dengan keanggotaan seluruh Indonesia mencapai 19 juta orang. Ada tiga poin penting yang disampaikan oleh Gulat saat didapuk menyampaikan visi misi. Pertama, Gulat akan langsung melakukan konsolidasi kepada 22 DPW

Apkasindo se Indonesia. Kedua, menginisiasi peningkatan SDM semua Ketua DPW/DPD dan pengurus Apkasindo untuk mengikuti pelatihan menjadi Auditor Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) karena ini sangat penting untuk mendampingi Petani Sawit menunuju Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Ketiga, segera menyusun langkah-langkah strategis untuk mengadvokasi para petani kelapa sawit terkait harga TBS dan persoalan lahan petani yang terjebak di dalam kawasan hutan. Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo, Dr. Bayu Krisnamurthi berpesan kepada semua elemen yang ada di Apkasindo untuk terus memperkuat Apkasindo lewat kekompakan yang selalu terjaga, itu ciri khas dari Apkasindo sejak berdiri tahun 2000, â€œSebab kata kunci dari kemajuan sebuah organisasi adalah kompak. Makanya saya katakan, siapapun nanti yang mendapat mandat untuk memimpin DPP Apkasindo, segera lakukan konsolidasi, rangkul semua,â€? pintanya saat memberikan arahan pada pembukaan Munaslub Apkasindo. Menjadi Ketua Umum Apkasindo tidak gampang, tugas berat sudah didepan mata, satukan Kekuatan dan Semangat untuk Kesejahteraan Petani Sawit, dan Pemerintah Indonesia sangat membutuhkan Apkasindo untuk bersama-sama dengan organisasi kelapa sawit lainnya melawan RED II Eropa yang baru-baru ini sudah diembuskan oleh UE, ujar Bayu. (rls)

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 12 Tahun 2018

Edisi 12 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

apkasindo riau

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 12 Tahun 2019

tanya jawab

GULAT Medali emas

indikatif TORA, proses pengajuannya sama. Namun jika tidak diajukan oleh perorangan maupun instansi badan hukum, maka Bupati/walikota boleh mengusulkan tanah yang ada pada peta indikatif tadi kepada Tim Inver PTKH untuk peruntukan redistribusi sumber TORA kepada masyarakat.

MANURUNG

(Konsultan Perkebunan Kelapa Sawit) PERTANYAAN: Bagaimana proses administrasi untuk permohonan pelepasan kebun kelapa sawit dari kawasan hutan (keterlanjuran) jika dikaitkan dengan program TORA dan Permenko nomor 3 tahun 2018 tentang PPTKH? jawaban: Sebenarnya tak ada lagi halangan masyarakat untuk melepaskan kebunnya dari kawasan hutan. Sebab Presiden Jokowi sudah membikin aturan main sedemikian rupa dan tertata. Mulai dari munculnya Perpres 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Pengusahaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH), Permenko 3 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi PTKH) dan Perpres 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Permenko itu kan lahir untuk menjalankan Perpres 88 tadi. Bahwa di Permenko itu disebutkan di Bab III poin C bahwa pemohon PTKH itu boleh perseorangan dan instansi badan hukum seperti masyarakat hukum adat. Jika yang mengajukan adalah perseorangan, makanya pengajuannya kepada kepala desa. Nanti kepala desa yang

kemudian mengajukan semua usulan perseorangan tadi kepada bupati/ walikota. Beda dengan instansi badan hukum seperti masyarakat hukum adat tadi, mereka bisa langsung mengusulkan kepada bupati dengan tembusan kepada camat dan kepala desa. Tentu sejumlah syarat musti dilampirkan. Misalnya fotocopy identitas, Surat Pernyataan Pengusahaan Fisik Bidang Tanah dan peta sederhana posisi tanah. Usulan tadi kemudian ditelaah oleh Bupati/walikota dan kemudian diturunkan tim inver ke lokasi. Jika hasilnya layak, maka bupati akan merekomendasikan pengajuan pelepasan kepada Menteri. Lalu apa kaitan dengan TORA. Jika tanah masyarakat itu berada pada petani

Nah, saya berharap dengan kemudahankemudahan yang sudah dibikin oleh Presiden Jokowi ini, langsung disambut baik oleh pemerintah daerah dengan cara mengajak masyarakat dan instansi badan hukum untuk membuat usulan PTKH. Sebab jika bukan pemerintah daerah yang mensosialisasikan, akan sangat banyak masyarakat yang tidak paham dan gagal paham cenderung tersesat. Dan Harapan Kepada Instansi terkait supaya meramu bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat ketika melakukan sosialisasi, jangan justru membingungkan. Bahasa yang terstuktur dan jelas tata urutannya. Perlu diingat, usulan PTKH ini hanya boleh sekali dalam sebuah kawasan. Jadi, ini kesempatan yang sangat berharga yang entah kapan akan datang lagi. Program Pelepasan Kebun Sawit khususnya lahan masyarakat dari kawasan hutan adalah Program Startegis, dan sudah menjadi issue internasional, semua pihak harus fokus mempercepat program ini atau sawit Indonesia akan terus menjadi â€˜gorenganâ€™ dari pihak asing yang menginginkan Sawit Indonesia tenggelam. Terlampau beresiko jika ini terjadi, karena 48% sawit dikelola oleh masyarakat.*

Edisi 12 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 11 Tahun 2019

Deteksi Dini Pendengaran Pada Bayi Dan Anak Apakah bayi dan anak Anda tuli, lakukan pemeriksaan sejak bayi baru lahir sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kondisi pendengaran anak dan mengambil langkahlangkah yang tepat. Untuk mengetahui gangguan pendengaran secara dini pada bayi dan anak-anak maka dilakukan skrining pendengaran, yang diprioritaskan untuk bayi dan anak yang berisiko mengalami gangguan pendengaran. Menurut Dokter Spesialis THT Rumah Sakit Awal Bros Sudirman Pekanbaru dr Hidayatul Fitria Sp THT, tes ini penting dilakukan, karena apabila anak dibiarkan tumbuh dengan gangguan pendengaran yang tidak dapat terdeteksi, risiko gangguan kemampuan bicara pada anak juga semakin tinggi. Tes pendengaran yang digunakan adalah otoacoustic emission (OAE). OAE adalah skrining pendengaran untuk menilai sela rambut yang terdapat di rumah siput (koklea). Tes yang menggunakan alat berbentuk headset ini dapat mengukur getaran suara dalam liang telinga. Secara sederhana, OAE bekerja sebagai stimulan juga receiver. Stimulus yang dipancarkan melalui headset tersebut kemudian ditangkap oleh sel rambut dengan sebelumnya telah terlebih dahulu menggetarkan gendang telinga dan melalui tulang pendengaran.

kemampuan mendengarnya. Namun tes ini juga dianjurkan untuk dilakukan meski dengan tanpa kondisi tersebut, bahkan pada bayi yang baru berusia 2 hari. ‘’Pemeriksaan OAE banyak dilakukan di rumah sakit pada bayi yang baru lahir, sebagai screening awal adanya gangguan pendengaran atau tidak. Di banyak negara maju, screening bayi sudah menjadi keharusan tanpa kecuali, dikenal dengan istilah Universal Newborn Screening. OAE screener dilengkapi dengan speaker dan mikrofon mini yang dibalut dengan sumbat dari bahan lembut (eartip) speaker akan menghantarkan stimuli ke dalam liang telinga akan direspons oleh cochlea, yang mana hantarannya akan dideteksi oleh mikrofon dan diukur oleh screener,’’ ujar Fitria.

Stimulus yang tertangkap oleh sel rambut ini kemudian mengahsilkan getaran yang kembali ditangkap oleh receiver. Setelah getaran diterima oleh receiver, barulah dapat diputuskan mengenai baik atau tidaknya fungsi koklea berdasarkan perbedaan amplitudo yang telah diterima.

Idealnya OAE dilakukan saat bayi berusia 2 hari atau sebelum satu bulan. Bila hasilnya bayi dalam kondisi normal (pass), Anda bisa lega karena tidak ada masalah dengan pendengaran bayi. Namun bila rumah siput mengalami gangguan maka hasilnya adalah refer. Jika demikian, sebaiknya lakukan tes pendengaran kembali dalam waktu tiga bulan.

Biasanya, gangguan pada sel rambut terjadi pada bayi-bayi dengan kondisi prematur, tingkat bilirubi tinggi, meningitis, riwayat toxoplasmosis, rubella, cytomegavirus, dan herpes pada kehamilan dan faktor genetik. Pada bayi-bayi dengan kondisi demikian, skrining OAE adalah tes yang harus dilakukan untuk mendeteksi

Ada beberapa tes yang dilakukan yakni tes timpanometer. Alat ini bermanfaat untuk menentukan kondisi gendang telinga (misalnya terdapat kekakuan) maupun ruangan telinga tengah-di balik gendang telinga, misalnya terdapat cairan di ruangan tersebut. Brainstem Evoked Response Audiometry BERA).

Pemeriksaan ini berguna untuk melihat reaksi sistim saraf pendengaran dan batang otak (brainstem) pada saat dilalui oleh rangsangan bunyi. Saat ini dikenal berbagai jenis pemeriksaan BERA dengan jangakuan frekuensi yang berbeda. Pada anak di atas usia 3 bulan, pemeriksaan BERA dilakukan dengan pemberian obat penenang ringan agar anak tertidur. Alat elektroda dipasang di telingan bayi kemudian diputarkan suara. Alat akan merekam gelombang otaks ebagai respons suara. Tes ini bisa mendeteksi kerusakan di cochlea, sistem saraf pendengaran dan jalur auditori di stem batang otak. Tes ini dilakukan saat bayi dalam keadaan tidur. Bila dari tes BERA ditandai ada kelainan, bayi disarankan mengikuti tes pendengaran yang lebih detail. Usia bayi tidak lebih dari 3 bulan ketika dia melakukan tes lanjutan. Evaluasi hilangnya pendengaran dan menentukan tipe serta penyebab hilangnya pendengaran. Jika ternyata ditemukan bayi kehilangan pendengaran, alat Bantu dengar dan terapi bisa idmulai untuk membantu bayi belajar mendengar dan berbicara. Auditory Steady State Response (ASSR). Alat ini mampu memeriksa 8 frekuensi (4 frekuensi pada masing-masing telinga) pada saat yang sama (simultan), sehingga dapat menghasilkan perkiraan audiogram (grafik rentang frekuensi dan intensitas suara) yang dapat didengar balita. ‘’Rumah Sakit Awal Bros hanya memberikan rekomendasi ASSR kepada pasien karena rumah sakit tidak menjual alat ini,’’ terang Fitria.***

Edisi 12 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

gapki riau

eputusan Uni Eropa yang memutuskan untuk menghapus secara bertahap penggunaan bahan bakar nabati/BBN (biofuel) berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga 2030, dikatakan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Riau, Saut Sihombing sebagai pukulan berat terhadap industri perkebunan kelapa sawit di Riau.

Terkait RED II

GAPKI Riau: Pemerintah Harus

Segera Ambil Tindakan

dengan tujuan menghapus ekspor minyak sawit dari pasar UE.

Apalagi, dikatakan Saut, kampanyekampanye yang dilakukan di Eropa telah menyentuh kepada dampak kesehatan. Bukan saja, hanya untuk penggunaan bahan bakar nabati.

“Hambatan perdagangan yang agresif seperti itu ditujukan untuk kepentingan nasional Malaysia, dan 650.000 petani kecil kami, tidak dapat melewatinya tanpa respon yang kuat,” kata kementerian itu seperti dikutip dari Reuters.

“Kampanye hitam akan sawit Indonesia di Eropa itu masif, bukan hanya sekedar deforestasi. Namun, juga menyinggung kesehatan. Harapan kita, pemerintah Indonesia juga mengambil sikap seperti pemerintahan Malaysia. Jika tidak, harga CPO kita di pasaran akan semakin terpuruk,” ujar Saut Sihombing kepada SawitPlus.co, Senin, 18 Maret 2019. Gapki Riau sendiri dikatakan Saut, tidak bisa berbuat banyak. Sebab ini sudah ranahnya GAPKI pusat untuk menyuarakan kepada pemerintah. Pemerintahan Malaysia melalui Menteri Industri Primer, Teresa Kok, mengatakan jika Parlemen Eropa turut meloloskan keputusan dalam skema Renewable Energy Directive (RED) II Malaysia akan memproteksi setiap produk-produk Eropa yang masuk ke Malaysia.

Dalam rancangan terbaru regulasi Renewable Energy Directives II (RED II) tersebut, Komisi Eropa menyimpulkan bahwa perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan deforestasi besar-besaran.

Tidak hanya itu, Malaysia juga akan menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Dalam pernyatannya, Kementerian Luar Negeri Malaysia menggambarkan rekomendasi dari Komisi Eropa itu sebagai tindakan politik yang diperhitungkan

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 12 Tahun 2019

Hasil kajian Komisi Eropa menyatakan bahwa 45% dari ekspansi produksi CPO sejak tahun 2008 telah berujung pada kehancuran hutan, lahan gambut (peatlands) dan lahan basah (wetlands) serta menghasilkan emisi gas rumah kaca secara terus-menerus. Adapun kajian tersebut menyebutkan bahwa hanya 8% dari ekspansi produksi minyak kedelai (soybean oil) dan 1% dari minyak rapeseed dan bunga matahari (sunflower) yang berkontribusi pada kerusakan yang sama, seperti dilansir dari Reuters. (rdh)

Menko Darmin: Uni Eropa Ngotot,

Kita Akan Ambil Langkah Frontal Menyikapi putusan Renewable Energy Directive (RED) II yang diputuskan Uni Eropa, dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah sudah berulang kali melobi, meyakinkan dengan data dan fakta, serta penelitian di lapangan. “Kita sudah nggak punya pilihan sekarang. Kita sudah mencoba berunding, menjelaskan, melobi, tapi kelihatannya ini mereka jalan aja terus, gak papa. Kita juga mengambil langkah yang baru aja. Jadi, kita akan mulai mengambil langkah yang lebih frontal,” ujarnya.

Saat ini sediri, masih ada waktu sekitar bulan lagi sebelum Parlemen Uni Eropa memutuskan bahwa minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) adalah produk tidak ramah lingkungan dalam skema Renewable Energy Directive (RED) II. Dalam waktu rentang dua bulan ini, Indonesia dan Malaysia serta negaranegara penghasil sawit lainnya untuk meyakinkan negara-negara Uni Eropa bahwa sawit bukan penyebab dari deforestasi. Menko Darmin menilai bahwa saat ini keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Uni Eropa tersebut baru dalam tahap pertama, dan masih terdapat tahapan selanjutnya sebelum naik ke Parlemen Eropa, yang akan memakan waktu hingga sekitar dua bulan. “Jangan lupa loh Komisi Eropa itu baru satu tahap. Dia masih

akan naik ke Parlemen Eropa, dia masih akan naik ke Dewan Eropa. Jadi mereka masih perlu waktu dua bulan untuk ke Parlemen Eropa,” ujarnya. Selain itu, lanjut dia, komposisi Parlemen Eropa juga akan berubah juga orangorangnya. “Jadi kita juga enggak tahu ini makin keras apa makin ringan. Nah kita sendiri melihat situasi ini sudah demikian jauh,” ujarnya. Rencananya, pada awal April, bulan depan, Indonesia dan Malaysia akan pergi ke Eropa untuk mempertegas posisi kedua negara produsen sawit itu kepada sejumlah negara anggota Uni Eropa, sebelum keputusan Komisi Eropa soal larangan sawit sebagai bahan bakar biofuel naik ke Parlemen Eropa. “Kita dengan Malaysia itu sudah sepakat akan ke Eropa nanti awal minggu kedua April 2019, sebelum dia mengambil keputusan di Parlemen Eropa,” ujar mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut. (rdh/bc)

Edisi 12 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

Media Internal Astra Agro Raih InMA Award 2019

grovaria, majalah yang dikelola Divisi Komunikasi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Astra Agro Lestari Tbk dianugerahi Internal Magazine Award (InMA) 2019. Penghargaan dari Serikat Perusahaan Pers (SPS) ini rutin digelar dan diserahkan bertepatan dengan perayaan Hari Pers Nasional (HPN). “Selamat kepada para penerima penghargaan,” ujar Ketua SPS, H. Alwi Hamu saat menyerahkan trophy dan sertifikat di Surabaya,bulan lalu. InMA merupakan bentuk kepedulian SPS kepada para penggiat media. Selain kategori media internal, mereka juga memberi apresiasi kepada media massa cetak maupun digital. Pemenang telah melalui proses seleksi dan penilaian tim juri profesional. “Terima kasih banyak atas kepercayaan

InMA merupakan bentuk kepedulian SPS kepada para penggiat media. Selain kategori media internal, mereka juga memberi apresiasi kepada media massa cetak maupun digital. SPS memberikan award ini,” ujar Manager External Relations PT Astra Agro Lestari Tbk, Mochamad Husni. Menurutnya, apresiasi dari pihak luar ini akan digunakan sebagai energi penyemangat untuk berprestasi lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Agrovaria secara berkala diterbitkan Divisi Komunikasi Astra Agro untuk kalangan internal Astra Agro. Selain berisi informasi

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 12 Tahun 2019

tentang kegiatan positif dari seluruh anak perusahaan Astra Agro yang tersebar mulai dari Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, juga dilengkapi dengan informasi dari kantor pusat. “Dengan saluran ini kami menjaga soliditas dan kekompakan sehingga program-program seluruh grup semakin sinergis dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” lanjut Mochamad Husni. (*/rls)

Vice President Of Communications PT Astra Agro Lestari Tofan Mahdi menerima penghargaan Spokeperson Of The Year 2019 versi Majalah Warta ekonomi d Jakarta, Jumat 15/3. CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan. mengatakan, Spokeperson Of The Year 2019 dianugerahkan kepada perusahaan yang memperlihatkan kinerja yang membanggakan dan mampu menginspirasi praktisi kehumasan atau Public Relations (PR) di Indonesia. Penilaiannya ada empat poin yakni, kemampuan komunikasi eksternal, kemampuan dalam penanganan krisis, melakukan kampanye positif atas berbagai isu dan tekanan yang ada baik melalui media konvensional maupun sosial media serta kemampuan dalam melakukan sentimen analisis.

â€œInsan yang terpilih sebagai Spokeperson Of The Year 2019 merupakan pribadi yang memiliki kemampuan baik dalam pemikiran dan keterlibatan langsung dengan banyak pihak sehingga keberadaannya mampu memberikan pengaruh positif bagi reputasi perusahaan dan industri.â€? Tofan Mahdi mengatakan, komunikasi dengan pemahaman yang komprehensif mengenai industri sawit sangat penting agar persepsi dan pemahaman masyarakat tentang sawit tersampaikan secara baik. Semangat yang harus dibangun para pemangku kepentingan termasuk pelaku komunikasi sawit yakni keinginan untuk memperjuangkan sawit sebagai industri strategis nasional dengan 20 juta masyarakat bergantung hidup di dalamnya. â€œSaya percaya kampanye antisawit yang dilakukan negara produsen minyak nabati lain, tidak akan pernah berhenti. Tapi bukan itu masalahnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana agar sawit sebagai industri strategis nasional terus

Tofan Mahdi Raih

Spokespersons of The Year 2019 bertumbuh serta nasib 20 juta orang yang bergantung d industri ini makin sejahtera,â€? kata Tofan Mahdi. Kedepan, Tofan menargetkan, cara berkomunikasi industri sawit akan lebih

strategis agar persepsi masyakat tentang sawit sebagai industri yang baik dan ramah lingkungan terbangun dalam tiap strata mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja hingga profesional. (***)

Edisi 12 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 12 Tahun 2019

otomotif

Honda Luncurkan New Civic Turbo dan New Mobilio PT Honda Prospect Motor (HPM) selaku agen pemegang merek mobil Honda di Indonesia melalui dua dilernya di Pekanbaru, Riau, awal bulan ini meluncurkan model terbarunya di Atrium Living World, Pekanbaru. Tidak tanggung-tanggung, dua model sekaligus diluncurkan, yakni Honda Mobilio dan Honda Civic Turbo dengan tampilan baru.

board mobil dibalut warna orange dan jahitan pada kursi mobil, desain baru pada bagian meter cluster berlogo RS, serta ada fitur new advanced 8 inci capacitive touchscreen display audio. “Honda Mobilio merupakan produk yang penting karena sejak awal dirancang untuk memenuhi kebutuhan di Pekanbaru dan telah memberikan kontribusi signifikan bagi Honda,” kata Taufan.

“Kedua mobil ini mengalami ubahan di bagian eksterior juga interiornya. Penyegaran untuk New Honda Civic dilakukan pada desain bagian eksterior dan fitur di interior mengukuhkan kemewahan dan citra sporty dari model ini,” ungkap Supervisor Honda SM Amin, Taufan didampingi Supervisor Honda Soekarno Hatta, Roni Lesmana. Dikatakan Taufan, sejak peluncuran pertama generasi terbaru Honda Civic telah diterima cukup baik oleh konsumen di Indonesia khsusunya Pekanbaru, Riau. Honda Civic terbaru dibuat lebih sporty dengan desain baru pada front lower bumper, rear chrome lower garnish dan LED fog light yang dipercantik dengan chrome garnish. Pada bagian kaki-kaki mobil jenis sedan ini dilengkapi dengan

Honda optimistis bila mobil keluarga atau LMPV Mobilio tetap bisa berkompetisi dan memiliki nilai lebih dari rivalnya yang terus melakukan pembenahan untuk mempercantik produknya.

pelek baru 17 inci warna two-tone. Sedangkan pada bagian interior, mobil hadir dengan bangku yang lebih elegan. Bangku penumpang disematkan fitur 4-way front passanger power seat adjuster, serta dilengkapi dengan auto dimming rear view mirror. Sedangkan pada bagian interior, dash-

Apalagi Honda Mobilio dilihat dan sisi keiritan dari konsumsi bahan bakarnya yang sudah terbukti dengan beragam pengetesan. Selain itu, mengenai harga jual kembali, yang diklaim cukup stabil. “Walaupun Honda hanya memberi sedikit ubahan Mobilio di bagian tampilan saja yang berubah seperti tampang dan juga desain dashboard. Honda tetap optimistis dan masih percaya diri untuk bisa tetap bersaing dengan kompetitor,” katanya. (lin) Edisi 12 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

otomotif kung kenyamanan berkendara setiap hari. Sekaligus memberikan hiburan dalam berkendara dengan dilengkapi Hill Start Assist, Vehicle Dynamic Control dan Traction Control untuk meningkatkan rasa percaya diri dijalan raya. “Livina memastikan perjalanan bersama keluarga menjadi lebih berkualitas dengan level kesenyapan kabin yang terbaik di kelasnya. Kendaraan ini juga memberikan keleluasaan dalam pengaturan letak kursi, yang sangat ideal untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup keluarga Indonesia,” tutur Isao.

Nissan Lahirkan Dua Produk Terbaru PT Nissan Motor Indonesia, kembali meluncurkan produk-produk terbarunya dengan tipe All New Nissan Livina dan All New Nissan Serena. Berharap, dengan hadirinya kedua produk MPV ini melalui visi Nissan Intelligent Mobility, dapat mengubah pengalaman dan cara orang berkendara yang lebih aman. Peluncuran kedua MPV ini digelar langsung di Gerai Nissan-Datsun Jalan Ring Road Barat SM Amin, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, awal bulan ini. Diikuti sejumlah awak media dan Presiden Direktur PT Nissan Motor Indonesia Isao Sekiguchi. Menurut Isao All New Nissan Livina dan Serena memiliki perbedaan lebih dengan yang sebelumnya. Namun yang terpenting pula bahwa Nissan membawa kenyamanan kedalam Livina yang baru. “Tapi di Livina baru, ini pun kita meningkatkan kembali unsur Nissan di dalamnya. Tidak hanya nyaman tapi juga akan lebih kental dengan unsur Nissannya. Sementata penumpang tetap berisikan 7 orang penumpang,” sebut Isao. Peluncuran kedua produk ini telah lama dinanti para pelanggan setia Nissan yang ada di seluruh Riau. Dimana orang ingin mencari model-modelnya yang berbeda serta memberikan pilihan yang tetap dengan memiliki point peting.

“Kami ingin membawa All New Nissan Livina dan All New Nissan Serena lebih dekat dengan pelanggan kami di Pekanbaru. Mobil ini dilengkapi dengan fitur canggih yang merupakan bagian dari visi Nissan Intelligent Mobility untuk mengubah cara masyarakat hidup dan berkendara dengan teknologi maju,” terang Isao Livina sendiri telah diakui memberikan kenyamanan dan sentuhan premium dan interior sejak tahun 2007 silam. Nissan juga memastikan hal ini menjadi ciri khas yang terus diterapkan dalam pembuatan All New Nissan Livina. “Gril V-Motion dan lampu depan LED berbentuk bumerang merupakan desain khas Nissan. Interior mewah menampilkan kursi berbalut kulit premium yang membuatnya berbeda dengan mobil lain di segmennya,” lanjut Isao. Selain itu, MPV juga menawarkan koneksitivitas telepon pintar yang pertama di segmennya dan navigasi untuk mendu-

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 12 Tahun 2019

Nissan Serena yang kini sudah memasuki generasi kelima, telah menjadi pelopor segmen High MPV di Indonesia pada 1996. All New Nissan Serena memiliki teknologi dan fitur canggih untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan berkendara. Mewarisi keunggulan yang telah dibentuk oleh generasi Serena sebelumnya, All New Nissan Serena mengadopsi teknologi yang lebih cerdas, desain yang elegan dan ruang kabin yang nyaman. Pintu geser otomatis yang merupakan yang pertama di segmennya, membantu penumpang untuk masuk dan keluar serta menurunkan barang-barang dengan lebih mudah. Fitur lainnya yang juga merupakan hal pertama di segmennya adalah pintu bagasi ganda yang menyiasati keterbatasan ruang. All New Nissan Serena adalah satusatunya MPV di pasar Indonesia yang memiliki two-tone body color. Desainnya yang elegan mencerminkan selera tinggi yang membuat siapa pun yang mengendarainya tampil beda. Untuk semakin meningkatkan pengalaman berkendara konsumen di Indonesia, Nissan memperkenalkan program baru Nissan Care yang memberikan paket 50 ribu km/4 tahun bebas jasa dan suku cadang bagi pelanggan yang membeli kedua kendaraan baru tersebut dan juga new Nissan Terra mulai Februari 2019. “Pelanggan adalah fokus dari semua usaha terbaik kami, dari mulai desain dan fitur mobil hingga ke pengalaman penjualan dan purna jual. Itulah sebabnya kami memperkenalkan Nissan Care Package untuk meningkatkan pengalaman pelanggan,” pungkas Isao. (lin)

Edisi 12 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

Di tengah perkembangan dunia farmasi, jamu masih dianggap primadona bagi sebagian masyarakat Indonesia. Mulai dari penyakit ringan hingga berat, pengobatan dengan mengkonsumsi jamu tetap menjadi pilihan, salah satu rekomendasinya adalah Jamu Sehat Harmonis.

Jamu Sehat Harmonis Jamu Khusus Wanita

Sesuai dengan namanya, Jamu Sehat Harmonis berkhasiat untuk perawatan organ intim wanita agar lebih elastis dan kencang, melancarkan haid, awet muda, pencegahan kanker payudara, mencegah diabetes, mengencangkan kulit, obat jerawat, melancarkan pencernaan dan anti oksidan. Selain itu, jamu ini juga dapat menghangatkan badan, menghilangkan bau badan, mencegah peradangan, anti oksidan hingga mencegah penyakit kista.

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 12 Tahun 2019

Jamu Sehat Harmonis ini diracik dari berbagai tanaman herbal yaitu Kunyit, Temulawak, Jahe Merah, Serai, Temu Kunci, Temu Putih, Asam Jawa, Gula Aren, Gula Batu, Kencur, Kayu Manis, Majakani, Rempah Ratus dan Sirih Merah. â€œSimpan di lemari pendingin jika sudah dibuka dan bisa tahan 10 hari. Aturan minumnya, satu gelas teh pagi dan malam hari ditambah madu dan jeruk nipis, jika suka,â€? tutur Sherli, sang owner. Produk pilihan jamu ini yaitu Beras Kencur, Nafsu Makan, Khusus Pria dan Diet Alami Tanpa pengawet. Jamu Sehat Harmonis ini dapat dibeli langsung di alamat Jl. Lobak Perumahan Griya Amal Blok C No. 16 Pekanbaru, atau dapat menghubungi nomor WhatsApp 0811765271 dan 081276523609. (*)

Edisi 12 Tahun 2019 ~ SAWIT PLUS

Dukung Petani Sawit Berkelanjutan

Asian Agri Bagikan Premi Penjualan

Minyak Sawit Bersertifikasi

Komitmen petani mitra untuk mengelola kebun sawit berkelanjutan mendapat apresiasi dari Asian Agri melalui pembagian premi hasil penjualan minyak sawit bersertifikasi senilai Rp 4,3 miliar. Disaksikan oleh Gubernur Riau, H. Syamsuar dan Direktur Corporate Affairs Asian Agri, Fadhil Hasan menyerahkan secara lsimbolis premi hasil penjualan tahun 2017 kepada perwakilan 72 Koperasi Unit Desa (KUD) di Riau dan Jambi. “Kemitraan yang menyejahterakan dan mendorong petani sawit berkelanjutan menjadi alasan bagi Asian Agri untuk membagikan premi penjualan minyak sawit bersertifikasi kepada para petani plasma mitra kami,” kata Fadhil.

jutan,” ujar Fadhil.

kelapa sawit di Indonesia.

Mendukung Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan Sebagai tanaman penghasil minyak nabati yang paling produktif, industri kelapa sawit harus mampu menghadapi berbagai tantangan dan isu negatif yang dilontarkan para produsen komoditas minyak nabati lainnya. Kemitraan perusahaan dan petani menjadi salah satu jawaban untuk menekan deforestasi dan memastikan pengelolaan ramah lingkungan berstandar internasional oleh petani

Fadhil menegaskan bahwa kemitraan antara perusahaan dan petani dalam mengelola perkebunan kelapa sawit harus merupakan hubungan yang saling menguntungkan. “Program kemitraan harus dapat memberikan manfaat. Tidak hanya kepada pihak-pihak yang bermitra, namun juga membawa manfaat bagi lingkungan secara nyata," terangnya.

Penyerahan premi penjualan minyak sawit berkelanjutan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pengelolaan berkelanjutan yang diterapkan oleh petani dalam mengelola kebun kelapa sawit dan telah seluruhnya memperoleh pengakuan standar keberlanjutan internasional. “Pemberian premi kepada para petani bertujuan untuk terus memotivasi petani dalam menerapkan praktik perkebunan terbaik untuk mengelola kebun kelapa sawit, sehingga dapat terus mempertahankan sertifikasi yang diperoleh. Kami berharap hal ini membantu menjawab tantangan yang saat ini dihadapi oleh industri kelapa sawit dalam hal keberlan-

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 12 Tahun 2019

Melalui kebijakan keberlanjutan peru-

Sekilas Mengenai Asian Agri sahaan, Asian Agri secara konsisten menerapkan praktik-praktik terbaik dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan. Praktik serupa juga diterapkan kepada para petani mitra. Selain memperoleh sertifikasi, mengelola kebun secara berkelanjutan juga memungkinkan petani untuk mendapatkan peningkatan hasil produksi kebun dan pendapatan petani, sekaligus membawa dampak positif pada lingkungan. Gubernur Riau, Syamsuar dalam sambutannya mengatakan bahwa sektor perkebunan merupakan sektor yang mendorong petani memberikan andil dalam meningkatkan PAD. Untuk itu, antara pemerintah, perusahaan dan petani diharapkan ada kerjasama saling menguntungkan. "Asian Agri saat ini membagikan premi penjualan minyak sawit berkelanjutan untuk petani. Hal ini akan dapat membantu sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sehingga petani bisa meningkatkan produksinya dan pada ujungnya meningkatkan perekonomian Riau pada umumnya. Untuk itu, pemerintah mengucapkan terimakasih kepada Asiqn Agri yang sudah membagikan premi penjualan minyak sawit kepada petani," terangnya.

sian Agri merupakan salah satu perusahaan swasta nasional terkemuka di Indonesia yang memproduksi minyak sawit mentah (CPO) sejak tahun 1979. Hingga kini Asian Agri mengelola 100.000 hektar kebun kelapa sawit dan mempekerjakan 25.000 orang. Sebagai perintis program Pemerintah Indonesia Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans), Asian Agri telah bermitra dengan 30.000 petani plasma di Riau dan Jambi yang mengelola 60.000 hektar kebun kelapa sawit, serta membina kemitraan dengan petani swadaya untuk membawa dampak positif terhadap kesejahteraan dan peningkatan ekonomi petani. Dengan menerapkan kebijakan tanpa bakar dan praktik pengelolaan kebun secara berkelanjutan, Asian Agri membantu petani mitra untuk meningkatkan produktifitas, hasil panen, kemamputelusuran rantai pasok, sekaligus mendukung mereka memperoleh sertifikasi. Pabrik Asian Agri menerapkan teknologi terbaik memanfaatkan energi hijau yang dihasilkan secara mandiri, dalam rangka meminimalisasi emisi gas rumah kaca.

Lebih dari 86% dari perkebunan inti Asian Agri di Provinsi Sumatera Utara, Riau & Jambi serta 100% perkebunan petani plasma di Provinsi Riau & Jambi telah bersertifikat RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Pada saat yang sama, ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) telah dicapai oleh seluruh kebun baik yang dimiliki oleh Asian Agri maupun petani binaannya. Lebih dari 93% perkebunan dan pabrik kelapa sawit Asian Agri telah mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Keberhasilan Asian Agri menjadi salah satu perusahaan terkemuka CPO telah diakui secara internasional dengan sertifikasi ISO 14001 untuk semua operasinya. Learning Institute di Pelalawan, Riau, serta pusat pembibitan di Kampar, Riau, juga telah bersertifikat ISO 9001. Selain itu, pusat penelitian dan pengembangan Asian Agri di Tebing Tinggi juga telah memperoleh sertifikasi oleh International Plant Analytical Exchange di lab WEPAL di Wageningen University di Belanda, untuk standar yang tinggi. (rls)

Pemerintah mengharapkan ke depan dapat meningkatkan progresnya sehingga dapat meningkatkan produksi sawit Riau. Dampaknya adalah perekonomian akan dapat meningkat. (*) Edisi 12 Tahun 2019 ~ MAJALAH SAWIT

kuliner

Zuri On Top, Asyiknya Bersantai di Atas Ketinggian 70 Meter B agi masyarakat milenial di Pekanbaru, kini tidak perlu bingung lagi mencari tempat nongkrong asyik dengan konsep kekinian dan instagramable.

Zuri On Top (ZOT) adalah tempat nongkrong yang pas untuk para kaum milenial, pebisnis dan penikmat pemandangan Landscape pastinya, dengan Sky Loungenya yang berada di roof top lantai 19, lebih tepatnya di atas ketinggian 70 meter tentu saja menawarkan pemandangan yang tidak main main, ke-4 Jembatan Siak dapat terlihat dengan jelas disini. Retta Simanjuntak, Sales & Marketing Manager The Zuri dalam rilisnya, Selasa (19/3) mengatakan, selain pemandangan spectacular kota Pekanbaru, kelengkapan di ZOT sendiri terhampar kolam renang akuarium atau Sky Pool dengan konsep Infinity Pool-nya atau kolam tanpa batas, yang pasti sangat memanjakan mata. Tidak diragukan lagi, berada diketinggian 70 meter, dipuncak tertinggi gedung, tentunya sensasi nongkrong di ZOT makin berkesan dan pantas untuk diabadikan dengan berselfi ria, apalagi ZOT juga didesain dengan aura aura Santorini di Yunani. â€œZOT dibuka setiap hari dan terbuka untuk umum, pada hari weekdays mulai Senin sampai Sabtu, ZOT dibuka mulai pukul 10.00 WIB sampai 24.00 WIB. Sedangkan pada hari Minggu dan hari libur nasional, dibuka pukul 08.00 WIB sampai 24.00

WIB.â€? jelasnya.

masih banyak lagi.â€? ungkapnya.

Live Music Akustik

Untuk minuman sendiri, para Ladies pastinya tidak dapat menolak pesona Chocolate Madness dan Choco Magma yang menggoda manja. Selain itu untuk mengangkat kemewahan ZOT sendiri, disini kami menyediakan teh Premium asal Singapore yaitu TWG, yang mana tentunya bagi penikmat Teh sejati tentunya Merk ini tidak perlu diragukan lagi kemasyurannya.

Kata ReTTA, Keseruan yang semakin lengkap tentunya dengan Live Music Akustik yang tampil setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu dimulai pukul 19.00 WIB sampai 23.00 WIB. Group Band yang tampil juga berbeda tiap malamnya sehingga tamu tidak akan merasa bosan dengan 1 band yang sama disetiap penghujung minggunya, tidak ketinggalan tentunya music yang dihadirkan akan membawa lagu-lagu dari berbagai genre musik. â€œTidak seru nongkrong tanpa menikmati aneka makanan dan minuman yang ada di ZOT pastinya. Pada ZOT sendiri makanan yang difocuskan lebih kepada hidanganhidangan cemilan seperti signature The Zuri dengan Talenan Cemil, Meatlover Poutine yang kaya rasa dan bikin penasaran, Homemade Honey Butter Chips dengan rasanya yang menggoda dan

MAJALAH SAWIT ~ Edisi 12 Tahun 2019

Jika Teh dan minuman kesukaan para Ladies tersedia di ZOT, tentunya bagi kaum Adam, ZOT menyediakan berbagai racikan kopi Indonesia yang terkenal dan aneka kreasi kopi lainnya. Tidak perlu pikir panjang lagi, segera kunjungi ZOT di The Zuri Hotel Pekanbaru yang terletak di kompleks Transmart jalan Soekarno Hatta. Nikmati dan abadikan waktu bersantai kamu yang mengesankan hanya di ZOT. (lin)

Edisi 12 Tahun 2018 ~ MAJALAH SAWIT