Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR‌.. TAHUN‌.

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

: a. bahwa kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, menyebabkan ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berfungsi sebagai ruang ibukota negara dan kawasan perkotaan, maka pembangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang, sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan; b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan penduduk dan pembangunan dapat mengakibatkan penurunan kualitas pemanfaatan ruang dan ketidakseimbangan struktur dan fungsi ruang, sehingga perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap Rencana Tata Ruang Wilayah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai perangkat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 1

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 4.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

5.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

7.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

8.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

9.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); 14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2

15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 17. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); 19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 26. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3

4967); 27. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 28. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 29. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 30. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 31. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 32. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 33. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066); 34. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 35. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 36. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 37. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 38. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, 4

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 39. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 40. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 41. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 42. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 43. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); 44. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 45. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242); 46. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 47. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019); 48. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 49. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 5

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 50. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 51. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 52. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 53. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 54. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 55. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 56. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840); 57. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 58. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 59. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 60. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik 6

Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004); 61. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048); 62. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 63. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086); 64. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 65. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108); 66. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5125); 67. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 68. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199); 69. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217); 70. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); 71. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7

Nomor 5285); 72. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292); 73. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Badar Usara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295); 74. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tenatang Penggunaan Kawasan Hutan 75. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan 76. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 77. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006; 78. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur; 79. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; 80. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan 81. Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai

82. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah; 83. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; 84. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 85. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 8

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota 86.

Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penguasaan Perencanaan/ Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaa Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Trace Jalan Kebantenan (Jalan Semper Timur) Kota Administrasi Jakarta Utara

87.

Peraturan Menteri Nomor 128 Tahun 2011 Tentang Kampung Siaga Bencana

88.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1986 Nomor 91);

89.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 87);

90.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 4);

91.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 3);

92.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8);

93.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);

94.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);

95.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4);

96.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembanguna Rumah Ibadat

97.

98.

Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penataan 9

Jalur Pedestrian 99.

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG DAN PERATURAN ZONASI.

RENCANA

DETAIL

TATA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut DKI Jakarta.

2. Provinsi adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta.

3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Kota adalah luas areal terbatas yang bersifat non agraris dengan kepadatan penduduk relatif tinggi tempat sekelompok orang bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu dengan pola hubungan rasional, ekonomis, dan individualistis.

10

8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

11.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

12.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

13.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

14.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

15.

Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

16.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah dengan peta skala 1: 5.000.

17.

Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

18.

Pemanfaatan ruang kecamatan adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana detail tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan.

19.

Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional baik lindung ataupun budidaya serta memiliki ciri tertentu.

20.

Kawasan prioritas adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional di provinsi dan/atau di kota/kabupaten Administratif yang mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

11

21.

Kawasan konservasi adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan.

22.

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai pengaruh secara signifikan baik secara alamiah atau binaan terhadap fungsi penampungan dan peresapan air hujan ke dalam tanah, sehingga dapat membantu mengendalikan aliran air permukaan dan mencegah banjir.

23.

Lingkungan adalah bagian wilayah kota yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan kota secara keseluruhan.

24.

Kawasan sistem pusat kegiatan adalah kawasan yang diarahkan bagi pemusatan berbagai kegiatan campuran maupun yang spesifik, memiliki fungsi strategis dalam menarik berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi dan budaya serta kegiatan pelayanan kota menurut hierarki terdiri dari kawasan pusat kegiatan primer, kawasan pusat kegiatan sekunder dan kawasan pusat kegiatan tersier.

25.

Kawasan pusat kegiatan primer adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala nasional atau beberapa provinsi dan internasional.

26.

Kawasan pusat kegiatan sekunder adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kota/kabupaten administrasi.

27.

Kawasan pusat kegiatan tersier adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kota/kabupaten administrasi atau beberapa kecamatan.

28.

Lahan adalah bidang tanah untuk maksud pembangunan fisik.

29.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik yang spesifik.

30.

Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memeiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.

31.

Zoning adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.

32.

Ruang terbuka atau plasa adalah suatu lahan atau kawasan yang tidak terbangun atau tidak diduduki oleh bangunan, struktur, area parkir, jalan, lorong atau yard yang diperlukan. Ruang terbuka dapat dimanfaatkan untuk penanaman tanaman, halaman, area rekreasi, dan fasilitas.

12

33.

Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

34.

Kawasan Transit Oriented Development yang selanjutnya disingkat dengan TOD, adalah kawasan terpadu dari berbagai kegiatan fungsional kota dengan fungsi penghubung lokal dan antar lokal.

35.

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat dengan RTH, adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu dan atau sarana kota, dan atau pengaman jaringan prasarana dan atau budidaya pertanian.

36.

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan

37.

Jalur pedestrian adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.

38.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

39.

Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

40.

Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

41.

Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

42.

Pembangunan jalan baru adalah proses pembukaan ruangan lalu lintas guna mengatasi permasalahan geografi sebagai penghubung antar satu wilayah dengan wilayah lain

43.

Pelebaran jalan adalah proses meningkatkan kapasitas jalan untuk memenuhi lonjakan kendaraan dengan melakukan penambahan terhadap badan jalan

44.

Perbaikan jalan adalah proses peningkatan kualitas jalan melalui penambahan material jalan guna memperbaiki kondisi jalan akibat penggunaan jalan setiap harinya

13

45.

Angkutan umum massal adalah angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi.

46.

Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.

47.

Jalur evakuasi bencana adalah jalur perjalanan yang menerus termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis dari setiap bagian bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi.

48.

Peruntukan tanah adalah rencana pemanfaatan ruang untuk fungsi ruang kota tertentu yang menetapkan jenis penggunaan tanah dan peraturan pemanfaatan ruang yang berlaku, sesuai rencana tata ruang kota.

49.

Rencana zonasi adalah rencana pembagian kawasan menjadi zonazona sesuai dengan fungsi dan karakteristiknya atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain serta menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang, dan memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda untuk setiap zonanya.

50.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan (ekstra) tinggi, pantai, dan lain-lain, dan/atau yang belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

51.

Sub Blok adalah bidang tanah yang merupakan satu atau lebih perpetakan yang telah ditetapkan batas-batasnya sesuai dengan rencana tata ruang kota untuk suatu peruntukan tanah tertentu.

52.

Nomor blok adalah kode numerik yang diberikan untuk setiap blok.

53.

Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Lantai Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, Ketinggian bangunan, Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Tapak Besmen, tiap kawasan bagian kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota

54.

Rumah susun adalah bangunan hunian berbentuk gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagianbagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

14

55.

Sarana kota adalah alat, cara, syarat, fasilitas atau segala sesuatu yang dipakai untuk berlangsungnya suatu kota dimana fasilitasyang dimaksud dapat berupa fasilitas ibadah, fasilitas pemerintahan, fasilitas pelayanan umum, fasilitas sosial budaya, fasilitas rekreasi dan olah raga, fasilitas transportasi dan fasilitas hijau dan dihubungkan oleh prasarana umum.

56.

Prasarana kota adalah infrastruktur, prasyarat utama atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama kota, diperlukan untuk memberikan pelayanan atau jasa bagi kebutuhan dasar penduduk, terdiri atas jaringan jalan, jaringan air buangan dan air bersih serta berbagai jaringan utilitas.

57.

Reklamasi adalah kegiatan penimbunan/pengurugan dan pengeringan bagian perairan laut Jakarta yang dilaksanakan mengikuti prosedur sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan serta pemanfaatannya, baik di atas dan atau di bawah lahan hasil reklamasi tersebut.

58.

Pantai adalah areal yang dibatasi oleh batas pasang air laut tertinggi dan batas surut air laut terendah.

59.

Kaveling/Persil adalah bidang lahan yang telah ditetapkan batasbatasnya sesuai dengan batas kepemilikan lahan secara hukum/legal di dalam blok atau subblok.

60.

Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah dan pembangun swasta pada lingkungan permukiman, meliputi penyediaan jaringan jalan, jaringan air bersih, listrik, pembuangan sampah, telepon, saluran pembuangan air kotor, dan drainase serta gas.

61.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.

62.

Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

63.

Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

64.

Panduan Rancang Kota adalah panduan bagi perencanaan kawasan yang memuat uraian teknis secara terinci tentang kriteria, ketentuan, persyaratan, standar dimensi, standar kualitas yang memberikan arahan bagi pembangunan suatu kawasan yang ditetapkan mengenai fungsi, fisik bangunan prasarana dan fasilitas umum, utilitas maupun sarana lingkungan.

65.

Insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan untuk dapat mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai perangkat untuk

15

mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

66.

Rencana Tata Letak Bangunan, yang selanjutnya disingkat RTLB, adalah peta rencana pemanfaatan ruang dengan kedalaman peta skala 1 : 1000, yang menggambarkan posisi bangunan atau kelompok bangunan dalam tiga dimensi pada lokasi tertentu, yang merupakan lampiran izin pemanfaatan ruang/ketetapan rencana kota sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW).

67.

Pengalihan Koefisien Lantai Bangunan atau Transfer Development Right yang selanjutnya disingkat TDR, adalah pemindahan atau transfer hak membangun atau development right yang dimiliki berdasarkan batasan KLB kepada pihak lain, yang berasal dari selisih batasan KLB yang ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang dengan KLB yang digunakan dalam perpetakan/persil yang dibangunnya.

68.

Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengaman sungai.

69.

Garis sempadan jalan adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.

70.

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat dengan DAS, adalah wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungai, berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami.

71.

Bangunan pemugaran adalah bangunan cagar budaya yang mempunyai nilai, bentuk dan sejarah arsitektur serta memiliki kaitan sejarah yang terletak di dalam atau di luar kawasan pemugaran lingkungan.

72.

Bangunan kunci adalah bangunan di lingkungan pemugaran yang masih memiliki nilai nilai keaslian, bentuk asitektur, bentuk ornamen, keaslian fungsi, nilai sejarah dan keaslian lingkungan.

73.

Kawasan taman laut nasional adalah kawasan pelesatarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi yang berada di laut.

74.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air

75.

Pelampauan KLB adalah kelebihan hasil perbandingan yang dihitung dari jumlah luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai.

76.

Bangunan Tipe Tunggal adalah bangunan yang harus memiliki jarak bebas dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping dan belakang.

16

77.

Bangunan Tipe Deret adalah bangunan yang diperbolehkan rapat dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping.

78.

Pembatasan Lalu Lintas adalah upaya pemanfaatan semaksimal mungkin sistem jaringan jalan yang ada dan bisa menampung lalu lintas sebanyak mungkin atau menampung pergerakan orang sebanyak mungkin dan memperhatikan keterbatasan lingkungan atau kapasitas lingkungan, memberikan prioritas untuk kelompok pengguna jalan tertentu dan penyesuaian kebutuhan kelompok pemakai jalan lainnya serta menjaga kecelakaan lalu lintas sekecil mungkin.

79.

Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat dengan SIPPT, adalah Surat Izin dari Gubernur untuk penggunaan tanah bagi bangunan bila kepemilikan tanah yang luasnya 5.000 meter persegi atau lebih.

80.

Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang perorangan atau badan yang akan melaksanakan pembangunan bangunan dalam rangka memberi kepastian hukum mengenai lokasi yang akan dilakukan pembangunan sebelum mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB).

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup RDTR mengatur: a. b. c. d.

rencana pola ruang; rencana jaringan prasarana; rencana kawasan prioritas; dan pemanfaatan ruang.

Pasal 3 (1)

Ruang lingkup RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilengkapi Peraturan zonasi.

(2)

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur: a. b. c. d. e. f. g. h.

kegiatan atau penggunaan lahan; intensitas pemanfaatan ruang; tata bangunan; teknik pengaturan zonasi prasarana dan sarana minimal; ketentuan tambahan dan pemanfaatan zona fungsi khusus; dampak pemanfaatan ruang;dan perubahan zonasi.

17

BAB III AZAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN MANFAAT Pasal 4 RDTR dan Peraturan Zonasi dilaksanakan berdasarkan azas penataan ruang.

Pasal 5 Tujuan RDTR dan Peraturan Zonasi untuk : a. memberikan panduan proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian operasional pemanfaatan ruang; b. mengatur intensitas kegiatan, keseimbangan keserasian peruntukan lahan serta penyediaan sarana dan prasarana kota yang memadai; c. meminimumkan dampak pembangunan yang merugikan dan menjaga kualitas lingkungan; dan d. memudahkan pengambilan keputusan secara tidak memihak dan berhasil guna serta mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 6 Fungsi RDTRdan Peraturan Zonasi sebagai berikut : a. mendukung perwujudan ruang dalam pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah; b. menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian pengembangan kawasan fungsional sesuai dengan RTRW; c. menciptakan keterkaitan antar program pembangunan yang selaras, serasi dan efisien dalam perencanaan kawasan; d. sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang; e. sebagai acuan pemberian insentif dan disinsentif; f. pengenaan sanksi; g. sebagai acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang; dan h. sebagai panduan umum dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.

Pasal 7 Manfaat RDTR dan Peraturan Zonasi untuk: a. menjamin dan menjaga kualitas ruang; b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dan/atau sub zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona dan/atau sub zona; dan c. meminimalkan gangguan atau dampak terhadap zona dan/atau sub zona.

BAB IV KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU Pasal 8

18

Kedudukan RDTR dan Peraturan Zonasi merupakan ketentuan operasional RTRW yang mengatur persyaratan pemanfaatan dan pengendalianpemanfaatan ruang berdasarkan zona dan/atau sub zona.

Pasal 9 Jangka waktu RDTR dan Peraturan Zonasi sesuai jangka waktu RTRW.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 10 (1)

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan RDTR dan Peraturan Zonasi, meliputi: a. pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan RDTR dan Peraturan Zonasi; b. penetapkan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis daerah; c. pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR dan Peraturan Zonasi; d. pengendalian pelaksanaanRDTR dan Peraturan Zonasi; e. penyelenggaraan kerja sama dalam penyelenggaraan RDTR dan Peraturan Zonasi; f. pengoordinasikan kegiatan antar instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat; dan g. pemberian sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban a. menyebarluaskan informasi RDTR dan Peraturan Zonasi; b. memberikan arahan Peraturan Zonasi dalam rangkapengendalian pemanfaatan ruang; c. memberikan petunjuk pelaksanaan RDTR dan Peraturan Zonasi; d. melaksanakan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW, RDTR, dan Peraturan Zonasi.

Pasal 11

(1)

Wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menjadi tanggung jawab Gubernur.

(2)

Gubernur dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur,dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Gubernur dalam pelaksanaan RTDR dan Peraturan Zonasi secara operasional menjadi

19

tugas dan fungsi Kepala SKPD di bidang tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Pasal 13 (1)

Setiap orang berhak : a. mengetahui RDTR dan Peraturan Zonasi;dan b. berperan serta dalam pemanfaatan dan pengawasan RDTR dan Peraturan Zonasi.

(2)

Setiap orang wajib : a. mentaati RDTR dan Peraturan Zonasi;dan b. berperan aktif serta memelihara kualitas ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERSEBARAN PENDUDUK DAN PENGEMBANGAN KECAMATAN Pasal 14 Rencana persebaran penduduksampai tahun 2030 sebanyak 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) jiwa, dengan persebaran diarahkan sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.

Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 9,2%; Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 18,6%; Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 24,1%; Kota Administrasi Jakarta Selatan sebanyak 22,6%; Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 25,3%; dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 0,2%.

Pasal 15 (1) Rencana persebaran penduduk di Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diarahkan sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h.

Kecamatan Cempaka Putih sebanyak 176.702 jiwa; Kecamatan Gambir sebanyak 86.768 jiwa; Kecamatan Johar Baru sebanyak 87.926 jiwa; Kecamatan Kemayoran sebanyak 277.785 jiwa; Kecamatan Menteng sebanyak 191.139 jiwa; Kecamatan Sawah Besar sebanyak 77.505 jiwa; Kecamatan Senen sebanyak 78.667 jiwa;dan Kecamatan Tanah Abang sebanyak 173.509 jiwa.

20

(2) Rencana persebaran penduduk di Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diarahkan sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.

Kecamatan Cilincing sebanyak 380.201 jiwa; Kecamatan Kelapa Gading sebanyak 315.562 jiwa; Kecamatan Koja sebanyak 184.515 jiwa; Kecamatan Pademangan sebanyak 703.999 jiwa; Kecamatan Penjaringan sebanyak 427.652 jiwa; dan Kecamatan Tanjung Priok sebanyak 313.071 jiwa.

(3) Rencana persebaran penduduk di Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, diarahkan sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Kecamatan Cakung sebanyak 732.561 jiwa; Kecamatan Cipayung sebanyak 444.174 jiwa; Kecamatan Ciracas sebanyak 135.491 jiwa; Kecamatan Duren Sawit sebanyak 157.581 jiwa; Kecamatan Jatinegara sebanyak 221.771 jiwa; Kecamatan Kramat Jati sebanyak 339.001 jiwa; Kecamatan Makasar sebanyak 279.859 jiwa; Kecamatan Matraman sebanyak 106.687 jiwa; Kecamatan Pasar Rebo sebanyak 277.997 jiwa;dan Kecamatan Pulo Gadung sebanyak 317.378 jiwa.

(4) Rencana persebaran penduduk di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, diarahkan sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Kecamatan Cilandak sebanyak 376.930 jiwa; Kecamatan Jagakarsa sebanyak 439.588 jiwa; Kecamatan Kebayoran Baru sebanyak 276.650 jiwa; Kecamatan Kebayoran Lama sebanyak 382.554 jiwa; Kecamatan Mampang Prapatan sebanyak 166.138 jiwa; Kecamatan Pancoran sebanyak 158.570 jiwa; Kecamatan Pasar Minggu sebanyak 410.713 jiwa; Kecamatan Pesanggrahan sebanyak 264.324 jiwa; Kecamatan Setiabudi sebanyak 173.791 jiwa;dan Kecamatan Tebet sebanyak 175.741 jiwa.

(5) Rencana persebaran penduduk di Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, diarahkan sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h.

Kecamatan Cengkareng sebanyak 703.707 jiwa; Kecamatan Grogol Petamburan sebanyak 243.366 jiwa; Kecamatan Kalideres sebanyak 603.640 jiwa; Kecamatan Kebon Jeruk sebanyak 491.306 jiwa; Kecamatan Kembangan sebanyak 674.693 jiwa; Kecamatan Palmerah sebanyak 205.915 jiwa; Kecamatan Tamansari sebanyak 107.073 jiwa;dan Kecamatan Tambora sebanyak 132.800 jiwa.

21

(6) Rencana persebaran penduduk di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, diarahkan sebagai berikut: a. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan sebanyak 9.641 jiwa;dan b. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara sebanyak 15.359 jiwa.

Pasal 16 Rencana persebaran jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang secara optimal yang serasi, selaras, dan seimbang antara kuantitasdan persebaran penduduk dengan daya dukung ruang dan/atau daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua Pengembangan Kecamatan Pasal 17 Arah pengembangan pemanfaatan ruang kecamatan bertujuan sebagai acuan dalam memberikan arahan fungsi utama terhadap rencana pola ruang, rencana jaringan prasarana, penetapan kawasan prioritas penanganan, pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi pada masing-masing kecamatan.

Pasal 18 Pengembangan pemanfaatan ruang kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sebagai berikut: a. Kota Administrasi Jakarta Pusat, diarahkan sebagai berikut : 1. Kecamatan Cempaka Putih sebagai kawasan permukiman horizontal, vertikal dan kompak, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa yang didukung oleh prasarana dan sarana kota; 2. Kecamatan Gambir sebagai pusat fungsi pemerintahan nasional dan daerah, kawasan permukiman secara horizontal, vertikal dan kompak, serta perkantoran yang didukung prasarana dan sarana kota; 3. Kecamatan Johar Baru diarahkan sebagai kawasan permukiman dengan pengembangan kawasan pemanfaatan ruang secara horizontal; 4. Kecamatan Kemayoran sebagai pusat ekshibisi dan informasi bisnis dengan arahan pengembangan kawasan secara vertikal dan kompak; 5. Kecamatan Menteng sebagai pusat kawasan permukiman, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa skala kota dengan memperhatikan bangunan cagar budaya; 6. Kecamatan Sawah Besar sebagai kawasan Permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa skala kota dengan memanfaatkan ruang secara vertikal dan kompakuntuk mendukung keberadaan Kawasan Mangga Dua; 7. Kecamatan Senen sebagai kawasan permukiman horizontal, vertikal dan kompak, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa yang didukung prasarana dan sarana kota dengan konsep TOD;dan 8. Kecamatan Tanah Abang sebagai kawasan pemerintahan nasional, permukiman serta perkantoran, perdagangan dan jasa skalanasional 22

dan internasional dengan pengembangan secara vertikal dan kompak untukmendukung Kawasan Sentra Primer Tanah Abang; b. Kota Administrasi Jakarta Utara, diarahkan sebagai berikut : 1. Kecamatan Cilincing sebagai kawasan permukiman, industri, dan pusat ekonomi strategis, didukung oleh prasarana dan sarana kota yang mampu memfasilitasi kegiatan skala nasional dan internasional; 2. Kecamatan Kelapa Gading sebagai pusat kawasan permukiman, serta pusat perkantoran, perdagangan dan jasa dengan pengembangan secara horizontal, vertikal, dan kompak; 3. Kecamatan Koja sebagai kawasan permukiman, industri dan pendukung kawasan ekonomi strategis skala nasional dan internasional; 4. Kecamatan Pademangan sebagai kawasan permukiman, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa, serta pengembangan industri pariwisata; 5. Kecamatan Penjaringan sebagai kawasan permukiman, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa skala kota; dan 6. Kecamatan Tanjung Priok sebagai pusat pemerintahan Jakarta Utara, kawasan permukiman, industri, dan ekonomi strategis skala nasional dan internasional; c. Kota Administrasi Jakarta Timur, diarahakan sebagai berikut : 1. Kecamatan Cakung sebagai pusat pemerintahan Jakarta Timur, kawasan permukiman, industri serta perkantoran, perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional dengan pengembangan secara vertikal dan kompak untukmendukung Kawasan Sentra Primer Timur; 2. Kecamatan Cipayung sebagai kawasan permukiman dan kawasan strategis pertahanan dan keamanan; 3. Kecamatan Ciracas sebagai kawasan permukiman, industri dan pergudangan yang didukung oleh prasarana dan sarana kota dengan konsep park and ride; 4. Kecamatan Duren Sawit sebagai pusat kawasan permukiman secara horizontal, vertikal dan kompak yang disukung prasarana dan sarana kota; 5. Kecamatan Jatinegara sebagai perkantoran, perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional, dan kawasan permukiman secara horizontal, vertikal dan kompak, kawasan fungsi pemerintahan nasionalyang didukung oleh prasarana dan sarana kota; 6. Kecamatan Kramat Jati sebagai pusat perkantoran, perdagangan dan jasa skala nasional, kawasan permukimanhorizontal, vertikal dan kompak; 7. Kecamatan Makasar sebagai kawasan permukiman, dan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma; 8. Kecamatan Matraman sebagai kawasan permukiman secara horizontal, vertikal dan kompak, serta pusat perkantoran, perdagangan dan jasa yang didukung prasarana dan sarana kota; 9. Kecamatan Pasar Rebo sebagai kawasan permukiman secara horizontal, vertikal dan kompak; dan 10. Kecamatan Pulo Gadung sebagai kawasan permukiman, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa skala kota yang didukung prasarana dan sarana kota; d. Kota Administrasi Jakarta Selatan, diarahakan sebagai berikut :

23

1. Kecamatan Cilandak sebagai kawasan permukiman, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa, didukung prasarana dan sarana kota dengan konsep TOD; 2. Kecamatan Jagakarsa sebagai kawasan permukiman yang dikembangkan secara horizontal, vertikal dan kompak; 3. Kecamatan Kebayoran Baru sebagai pusat pemerintahan Jakarta Selatan, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa, sertakawasan permukiman horizontal, vertikal dan kompak yang didukung prasarana dan sarana kota dengan konsep TOD; 4. Kecamatan Kebayoran Lama sebagai kawasan permukiman secara horizontal, vertikal dan kompak, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa skala kota didukung prasarana dan sarana kota; 5. Kecamatan Mampang Prapatan sebagai kawasan permukiman, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa yang didukung prasarana dan sarana kota; 6. Kecamatan Pancoran sebagai kawasan permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa yang didukung prasarana dan sarana kota; 7. Kecamatan Pasar Minggu sebagai kawasan permukiman, perkantoran, serta perdagangan dan jasa yang didukung prasarana dan sarana kota dengan fasilitas park and ride; 8. Kecamatan Pesanggrahan sebagai kawasan permukiman horizontal, vertikal dan kompak;dan 9. Kecamatan Setiabudi sebagai kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa, kawasan permukiman secara horizontal, vertikal dan kompak yang didukung oleh prasarana dan sarana dengan konsep TOD; e. Kota Administrasi Jakarta Barat, diarahkan sebagai berikut : 1. Kecamatan Cengkareng sebagai kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, dan industri serta pergudangan yang didukung oleh prasarana dan sarana kota; 2. Kecamatan Grogol Petamburan sebagai kawasanpermukiman dan campuran secara horisontal, vertikal dan kompak; 3. Kecamatan Kalideres sebagai kawasan industri yang didukung oleh prasarana dan sarana kota; 4. Kecamatan Kebon Jeruk sebagai kawasan permukiman, pendidikan serta perdagangan dan jasa skala kota yang didukung prasarana dan sarana kota; 5. Kecamatan Kembangan sebagai pusat pemerintahan Jakarta Barat, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa, dan kawasan permukiman secara horisontal, vertikal, dan kompak; 6. Kecamatan Palmerah sebagai sebagai kawasan permukiman dan perdagangan dan jasa yang didukung prasarana dan sarana kota; 7. Kecamatan Tamansari sebagai kawasan perdagangan dan jasa, dan permukiman dengan memperhatikan bangunan cagar budaya; dan 8. Kecamatan Tambora sebagai kawasan permukiman dan campuran yang didukung prasarana dan sarana kota. f.

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diarahakan sebagai berikut : 1. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara sebagai kawasan permukiman, pusat pelayanan tingkat kabupaten diantaranya pemerintahan, pendidikan dan kesehatan;dan

24

2. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan sebagai kawasan permukiman, pusat pelayanan tingkat kecamatan dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

BAB VIII RENCANA POLA RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 19 (1)

Rencana pola ruang meliputi: a. rencana kawasan lindung; dan b. rencana kawasan budidaya.

(2)

Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat dalam Peta Pola Ruang Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Kawasan Lindung Pasal 20

(1)

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf a merupakan penetapan fungsi kawasan agar wilayah yang dilindungi dan yang memiliki fungsi perlindungan dapat dipertahankan.

(2)

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. b. c. d. e. f. g. h.

kawasan hutan lindung; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam; kawasan pelestarian alam; kawasan cagar budaya; kawasan perlindungan daerah bawahannya; kawasan rawan bencana; dan kawasan lindung geologi.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung Pasal 21

(1)

Rencana kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, ditetapkan di: a. Kecamatan Penjaringan di Angke Kapuk; dan b. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kelurahan Gosong Rengat di Pulau Kelapa

(2)

Pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diarahkan melalui:

lindung

25

a. pemanfaatan ruang untuk peningkatan fungsi dan mempertahankan luasan kawasan hutan lindung; b. pemanfaatan ruang untuk memelihara jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, intensitas hujan, dan parameter fisik lainnya di kawasan hutan lindung; c. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam; dan d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung.

(3)

Pelaksanaan, pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Kawasan Perlindungan Setempat Pasal 22

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. kawasan sempadan pantai; b. kawasan sempadan sungai, kanaldan kali; dan c. kawasan sekitar waduk/situ.

Pasal 23 (1)

Rencana kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, ditetapkan di : a. Kecamatan Cilincing di Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Marunda; b. Kecamatan Pademangan di Kelurahan Ancol; c. Kecamatan Penjaringan di Kelurahan Penjagalan; d. Kawasan reklamasi pantai utara Jakarta; e. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan di P. Tidung Besar, P. Lancang, P. Untung Jawa, P. Payung Besar, dan P. Pari; dan f. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara di P. Karya, P. Pramuka, P. Kelapa Dua, P. Panggang, P. Harapan, dan P. Sebira.

(2)

Pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan melalui: a. b. c. d. e. f.

reklamasi pantai; konservasi dan rehabilitasi; pelestarian dan rehabilitasi hutan mangrove; pembangunan jalur hijau di sepanjang pantai; pengelolaan sempadan pantai pada ruas muara; dan pembangunan pemecah gelombang dan tanggul pantai dengan konstruksi yang ramah lingkungan.

26

(3)

Pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kondisi dan karakteristik lokasi.

Pasal 24 (1)

Rencana kawasan sempadan sungai, kanal, dan kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Huruf b, ditetapkan di: a. Kali Mookevart yang melalui Kecamatan Cengkareng, Kalideres, dan Kembangan; b. Kali Angke yang melalui Kecamatan Penjaringan, Cengkareng, Kebon Jeruk, dan Kembangan; c. Kali Pesanggrahan yang melalui Kecamatan Cilandak, Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Cengkareng, Kebon Jeruk, dan Kembangan; d. Kali Grogol yang melalui Kecamatan Tanah Abang, Penjaringan, Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Grogol Petamburan, dan Palmerah; e. Kali Krukut yang melalui Kecamatan Tanah Abang, Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Setiabudi, dan Taman Sari; f. Kali Baru Barat yang melalui Kecamatan Jagakarsa, Pasar Minggu, Pancoran, Tebet, Setiabudi; g. Sungai Ciliwung yang melalui Kecamatan Gambir, Menteng, Sawah Besar, Senen, Pademangan, Jatinegara, Kramat Jati, Matraman, Pasar Rebo, Jagakarsa, Pancoran, Pasar Minggu, Tebet, dan Taman Sari; h. Kali Baru Timur yang melalui Kecamatan Pasar Rebo, Kramat Jati, Jatinegara, Matraman, Senen, Johar Baru, Kemayoran, Pademangan; i. Kali Cipinang yang melalui Kecamatan Ciracas, Jatinegara, Kramat Jati, dan Makasar; j. Kali Sunter yang melalui Kecamatan Cempaka Putih, Kelapa Gading, Koja, Tanjung Priok, Cakung, Cipayung, Duren Sawit, Jatinegara, Makasar, dan Pulo Gadung; k. Kali Buaran yang melalui Kecamatan Cakung dan Duren Sawit; l. Kali Kramat Jati yang melalui Kecamatan Duren Sawit; m. Kali Cakung yang melalui Kecamatan Cilincing, Kelapa Gading, Koja, dan Cakung; n. Kali Koja yang melalui Kecamatan Koja o. Kali Ancol, Sunter, Anak Ciliwung melalui Kecamatan Pademangan p. Kali Kamal yang melalui Kecamatan Penjaringan, Kalideres; q. Kali Sekretaris yang melalui Kecamatan Kebayoran Lama, Kebon Jeruk, Kebayoran Lama; r. Kali Muara Karang yang melalui Kecamatan Penjaringan; s. Kali Sentiong yang melalui Kecamatan Johar Baru, Kemayoran, dan Senen; t. Kali Cakung Lama yang melalui Kecamatan Cilincing; u. Kali Cideng yang melalui Kecamatan Setiabudi; v. Kali Malang yang melalui Kecamatan Menteng; w. Kali Buntu yang melalui Kecamatan Tanjung Priok; x. Kali Petukangan yang melalui Kecamatan Cakung; y. Kali Rawa Renggas yang melalui Kecamatan Cakung; 27

(2)

z. Kali Caglak yang melalui Kecamatan Ciracas; aa. Kali Cijantung yang melalui Kecamatan Ciracas dan Pasar Rebo; bb. Kali Gongseng yang melalui Kecamatan Pasar Rebo; cc. Kali Mampang yang melalui Kecamatan Mampang Prapatan; dd. Kali Jelangkeng yang melalui Kecamatan Tambora; ee. Kanal Banjir Barat yang melalui Kecamatan Gambir, Tanah Abang, Pancoran, Tebet, Grogol Petamburan, Kalideres, Palmerah, dan Tambora; ff. Kanal Banjir Timur yang melalui Kecamatan Kelapa Gading dan Duren Sawit; gg. Kanal Cangkareng Drain yang melalui Kecamatan Cengkareng dan Kembangan; dan hh. Kanal Cakung Drain yang melalui Kecamatan Cilincing dan Cakung. .

Rencana pengembangan kawasan sempadan sungai, kanal dan kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan sebagai berikut: a. sempadan sungai, kanal dan kali besar sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter di kiri dan kanan sungai/kanal; b. sempadan anak sungai, kanal dan kali yang berada di luar permukiman sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter di kiri kanan; c. sempadan anak sungai yang berada di dalam permukiman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter sampai 15 (lima belas) meter di kiri kanan; dan d. kawasan sempadan sungai, kanal dan kali tidak boleh ada permukiman.

(3)

Pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan sempadan sungai, kanal dan kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk: a. b. c. d.

(4)

pembangunan jalan inspeksi; pembangunan dan pemeliharaan jalur hijau; pengelolaan pada ruas muara; dan penataan, pengaturan dan relokasi pemukiman.

Pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan sempadan sungai, kanal dan kalisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 (1)

Rencana pengembangan kawasan sekitar waduk/situ sebagaimana dalam Pasal 22 huruf c, ditetapkan pada: a. Kecamatan Cengkareng di Waduk Cengkareng, Waduk KFT (Karyawan Film danTelevisi)danWadukSemanan; b. Kecamatan Kalideres di Waduk Kalideres; c. Kecamatan Jagakarsa di Situ Babakan, Waduk Pertanian Lebak bulus, Waduk Brigif dan Situ Mangga Bolong; d. Kecamatan Pasar Minggu di Waduk Ragunan 1 dan Waduk Ragunan 2; e. Kecamatan Pesanggrahan di Situ Rawa Ulujami, Situ Rawa Lindung

28

f. g.

h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x.

Kecamatan Cakung di Waduk Aneka Elok, Situ Rawa Gelam, Situ Rawa Badung, Situ Rawa Rorotan Kecamatan Cipayung di Waduk RW 05 Ceger, Situ Ceger Bambu Apus, Waduk Sunter Hulu, Waduk Cilangkap I, Waduk Cilangkap II, Situ Baru, Situ Rawa TMII, Waduk Cipayung, Waduk Pondok Rangin dan Waduk Munjul; Kecamatan Ciracas di Waduk Cimanggis, Situ Kelapa Dua Wetan, Situ Rawa Dongkal, Kecamatan Pulo Gadung di Waduk Riario, dan Waduk Pacuan Kuda; Kecamatan Makasar di Waduk Halim 1, Waduk Halim 2, Waduk Kampung Dukuh, dan Waduk Halim; Kecamatan Penjaringan di Waduk Muara Angke, Waduk Pluit, Waduk Teluk Gong, Waduk Tol Soedyatmo; Kecamatan Pademangan di Situ Kemayoran; Kecamatan Tanjung Priok di Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, dan Waduk Sunter Timur III; Kecamatan Koja di Waduk Sunter Timur IA dan Waduk Sunter Timur IB; Kecamatan Cilincing di Situ Rawa Kendal dan Waduk Marunda; Kecamatan Kelapa Gading di Waduk Don Bosco, Waduk Pegangsaan II, dan Waduk Cendong; Kecamatan Setiabudi di Waduk Setiabudi Barat dan Waduk Setiabudi Timur; Kecamatan Tanah Abang di Waduk Taman Ria Senayan dan Waduk Walabi; Kecamatan Palmerah di Waduk Hankam; Kecamatan Grogol Petamboran di Waduk Jelambar, Waduk Grogol, Waduk Tomang, Waduk Rawa Kepa, dan Waduk Wijaya Kusuma; Kecamatan Kembangan di Waduk Yon Hub dan Waduk Meruya; Kecamatan Menteng di Situ Lembang; Kecamatan Pasar Rebo di Waduk Surilang;dan Kecamatan Pancoran di Waduk Sigura-gura, Situ Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, dan Situ Pancoran.

(2)

Gubernur menetapkan kriteria rencana pengembangan sempadan waduk/situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk waduk/situ dengan garis sempadan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari 1titik pasang tertinggi ke arah darat.

(3)

Pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan lindung sekitar sempadan waduk/situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diarahkan untuk: a. b. c. d.

(4)

pembangunan dan pemulihan waduk/situ; perbaikan kualitas air waduk/situ sesuai baku mutu; pengelolaan kawasan di sekitar waduk/situ; dan penghijauan kawasan di sekitar waduk/situ.

Pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan lindung sekitar sempadan waduk/situ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai peraturan perundang-undangan.

29

Paragraf 3 Kawasan Suaka Alam Pasal 26 Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. kawasan suaka margasatwa; dan b. kawasan cagar alam.

Pasal 27 (1)

Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, ditetapkan sebagai berikut : a. b.

Muara Angke di Kecamatan Penjaringan; dan Pulau Rambut di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

(2) Pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk: a. b.

keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata alam, serta kegiatan penunjang budidaya; dan perlindungan keanekaragaman biota, ekosistem, dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan.

(3) Pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan suaka marga satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 (1) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b ditetapkan di Pulau Bokor dan Pulau Rambut Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

(2) Pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan cagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk: a. b. c.

alam

pemanfaatan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya;dan pelestarian kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem pada cagar alam agar dapat berkembang secara alami; kegiatan yang menunjang upaya perlindungan kawasan cagar alam.

(3) Pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Kawasan Pelestarian Alam

30

Pasal 29 Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, terdiri atas: a. kawasan taman wisata alam; dan b. kawasan taman nasional.

Pasal 30 (1) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, ditetapkan di Angke Kapuk Kecamatan Penjaringan.

(2) Pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk: a.

b. c.

pemanfaatan untuk keperluan pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya; pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya; dan perlindungan dan pengamanan habitat satwa.

(3) Pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31 (1) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, ditetapkan di Taman Nasional di Kelurahan Pulau Kelapa, Pulau Panggang, dan Pulau Harapan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

(2) Pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan untuk: a. b.

pelestarian kawasan taman nasional zonasinya; dan pengembangan wisata bahari dan alam.

yang

sesuai

sistem

(3) Pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Kawasan Cagar Budaya Pasal 32 Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e, terdiri atas : a. kawasan pemugaran bangunan dan objek bersejarah; dan b. kawasan warisan budaya.

31

Pasal 33 (1) Kawasan pemugaran bangunan dan objek bersejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a ditetapkan pada: a. b. c. d.

Kawasan Kota Tua di Kecamatan Taman Sari dan Tambora; Kawasan Menteng di Kecamatan Menteng; Rumah Si Pitung di Kecamatan Cilincing; dan Kawasan Kebayoran Baru di Kecamatan Kebayoran Baru.

Pasal 34 (1) Kawasan warisan budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 32 huruf b ditetapkan di : a. b.

kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan Kecamatan Jagakarsa; dan kawasan Condet Kecamatan Kramat Jati.

(2) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan cagar budaya diarahkan untuk: a. b. c. d.

penyelamatan, pengamanan, penetapan zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran kawasan cagar budaya; pengembangan berupa penelitian, revitalisasi, dan adaptasi; pemanfaatan sesuai fungsi kawasan; dan penambahan RTH di kawasan cagar budaya.

(3) Pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Rencana Pelestarian, Pemugaran, dan Pengendalian Ruang di Kawasan Cagar Budayasesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Kawasan Perlindungan Daerah Bawahannya Pasal 35 Rencana kawasan lindung daerah bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f terdiri atas: a. kawasan resapan air di wilayah Selatan Jakarta dan daerah tangkapan air lainnya; b. kawasan 13 (tiga belas) aliran sungai utama; c. kawasan Terumbu Karang dan Padang Lamun; dan d. kawasan Mangrove.

Pasal 36 (1) Rencana kawasan lindung daerah bawahannya di kawasan resapan air di wilayah Selatan Jakarta dan tangkapan air lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan resapan air hujan dan sebagai pengendalian air permukaan.

32

(2) Kawasan resapan air di wilayah selatan Jakarta sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain di: a. b. c. d. e. f.

Kecamatan Jagakarsa; Kecamatan Pasar Minggu; Kecamatan Cilandak; Kecamatan Pasar Rebo; Kecamatan Ciracas;dan Kecamatan Cipayung.

Pasal 37

Rencana kawasan lindung daerah bawahannya di kawasan 13 (tiga belas) aliran sungai utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi: a. Kali Mookervart yang melewati : 1. Kecamatan Kalideres di Kelurahan Kalideres, dan Kelurahan Semanan;dan 2. Kecamatan Cengkareng di Kelurahan Cengkareng Barat; b. Kali Angke yang melewati: 1. Kecamatan Cengkareng di Kelurahan Kapuk, dan Kelurahan Kedaung Kaliangke; 2. Kecamatan Grogol di Kelurahan Wijaya Kusuma; 3. Kecamatan Kembangan di Kelurahan Kembangan Selatan, Kelurahan Kembangan Utara; dan 4. Kecamatan Penjaringan di Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Pluit, Kelurahan Penjagalan; c. Kali Pesanggrahan yang melewati: 1. Kecamatan Penjaringan di Kelurahan Kamal Muara, Klurahan Kapuk Muara; 2. Kecamatan Kembangan di Kelurahan Srengseng, Kelurahan Maruya Utara, Kelurahan Kembangan Selatan, dan Kelurahan Kembangan Utara; 3. Kecamatan Cilandak di Kelurahan Lebak Bulus; 4. Kecamatan Kebayoran Lama Kelurahan Grogol Selatan, Kelurahan Cipulir, Kelurahan Kebayoran Lama, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kelurahan Pondok Pinang; 5. Kecamatan Kebayoran Lama di Kelurahan Grogol Selatan, Kelurahan Cipulir, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, dan Kelurahan Pondok Pinang Blok; dan 6. Kecamatan Pesanggrahan. Kelurahan Ulujami Blok, Kelurahan Pesanggrahan, dan Kelurahan Bintaro; d. Kali Grogol yang melewati: 1. Kecamatan Grogol di Kelurahan Jelambar Blok, Kelurahan Grogol, Kelurahan Tomang, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, dan Kelurahan Tanjung Duren; 2. Kecamatan Palmerah di Kelurahan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan; 3. Kecamatan Tanah Abang Kelurahan Gelora;

33

4.

5.

6.

7.

Kecamatan Cilandak di Kelurahan Lebak Bulus, Kelurahan Pondok Labu; Kecamatan Kebayoran Lama di Kelurahan Grogol Utara, Kelurahan Grogol Selatan, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, dan Kelurahan Pondok Pinang Blok; Kecamatan Kebayoran Baru di Kelurahan Gandaria Utara, Kelurahan Kramat Pela, Kelurahan Gunung; dan Kecamatan Penjaringan di Kelurahan Penjagalan;

e. Kali Krukut yang melewati: 1. Kecamatan Tamansari di Kelurahan Glodok, Kelurahan Keagungan Blok, dan Kelurahan Krukut; 2. Kecamatan Gambir di Kelurahan Duri Pulo, Kelurahan Petojo Utara Blok, Kelurahan Cideng, dan Kelurahan Petojo Selatan; 3. Kecamatan Tanah Abang Kelurahan Karet Tengsin dan Kelurahan Bendungan Hilir; 4. Kecamatan Cilandak di Kelurahan Pondok Labu, Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan Cipete Selatan; 5. Kecamatan Jagakarsa di Kelurahan Jagakarsa, Kelurahan Ciganjur, dan Kelurahan Cipedak; 6. Kecamatan Pasar Minggu Kelurahan Cilandak Timur; 7. Kecamatan Kebayoran Baru di Kelurahan Senayan, Kelurahan Rawa Barat, Kelurahan Petogan, Kelurahan Pulo, dan Kelurahan Cipete Utara; 8. Kecamatan Mampang Prapatan di Kelurahan Pela Mampang dan Kelurahan Bangka; dan 9. Kecamatan Setiabudi di Kelurahan Karet Semanggi; f. Sungai Ciliwung yang melewati : 1. Kecamatan Tamansari di Kelurahan Pinangsia; 2. Kecamatan Gambir di Kelurahan Gambir; 3. Kecamatan Menteng di Kelurahan Pegangsaan, dan Kelurahan Cikini; 4. Kecamatan Sawah Besar Kelurahan Pasar Baru; 5. Kecamatan Senen di Kelurahan Senen, Kelurahan Kwitang, dan Kelurahan Kenari; 6. Kecamatan Jagakarsa di Kelurahan Tanjung Barat dan Kelurahan Lenteng Agung; 7. Kecamatan Pasar Minggu Kelurahn Pejaten Timur; 8. Kecamatan Pancoran Kleurahan Cikoko, Kelurahan Pengadegan, dan Kelurahan Rawajati; 9. Kecamatan Tebet di Kelurahan Manggarai, Kelurahan Bukit Duri, Kelurahan Kebon Baru; 10. Kecamatan Pademangan di Kelurahan Ancol, Jatinegara di Kelurahan Kampung Melayu, dan Kelurahan Bidara Cina; 11. Kecamatan Kramat Jati di Kelurahan Cawang, Kelurahan Cililitan, dan Kelurahan Bale Kambang; 12. Kecamatan Matraman Kelurahan Kebon Manggis; dan 13. Kecamatan Pasar Rebo di Kelurahan Kalisari, Kelurahan Baru, Kelurahan Cijantung, dan Kelurahan Gedong; g. Kali Baru Barat yang melewati: 1. Kecamatan Jagakarsa di Kelurahan Tanjung Barat, Kelurahan Lenteng Agung, Kelurahan Srengseng Sawah; 2. Kecamatan Pancoran Kelurahan Pancoran; dan 34

3.

Kecamatan Tebet Kelurahan Menteng Dalam;

h. Kali Baru Timur yang melewati Kecamatan Pasar Rebo di Kelurahan Gedong, Kelurahan Cijantung, dan Kelurahan Pekayon; i.

Kali Cipinang yang melewati: 1. Kecamatan Ciracas di Kelurahan Cibubur Blok, Kelurahan Ciracas, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, dan Kelurahan Rambutan; 2. Kecamatan Kramat Jati di Kelurahan Kramat Jati; 3. Kecamatan Makasar Kelurahan Kebon pala, Kelurahan Makasar, Kelurahan Pinang Ranti, Kelurahan Halim Perdanakusuma; 4. Kecamatan Pulo Gadung Kelurahan Cipinang;

j.

Kali Sunter yang melewati: 1. Kecamatan Kemayoran di Kelurahan Serdang, dan Kelurahan Sumur Batu; 2. Kecamatan Cipayung di Kelurahan Lubang Buaya, Kelurahan Setu, Kelurahan Cilangkap, dan Kelurahan Pondok Rangon; 3. Kecamatan Duren Sawit di Kelurahan Pondok Bambu; 4. Kecamatan Jatinegara di Kelurahan Cipinang Mutiara; 5. Kecamatan Makasar Blok Halim Perdanakusuma, Kelurahan Cipinang Melayu; 6. Kecamatan Pulo Gadung di Kelurahan Jatinegara Kaum, Kelurahan Pulo Gadung; 7. Kecamatan Tanjung Priok Kelurahan Tanjung Priok, Kelurahan Kebon Bawang, Kelurahan Sungai Bambu, Kelurahan Sunter Jaya; 8. Kecamatan Koja di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kelurahan Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Koja;dan 9. Kecamatan Kelapa Gading di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Pegangsaan Dua;

k. Kali Buaran yang melewati Kecamatan Duren Sawit di Kelurahan Klender, Kelurahan Duren Sawit, Kelurahan Pondok Kelapa, dan Kelurahan Malaka Sari; l.

Kali Kramat Jati yang melewati Kecamatan Duren Sawit di Kelurahan Malaka Sari dan Kelurahan Pondok Kelapa;

m. Kali Cakung yang melewati : 1. Kecamatan Cakung di Kelurahan Cakung Barat, Kelurahan Cakung Timur, dan Kelurahan Ujung Meteng; 2. Kecamatan Koja di Kelurahan Tugu Selatan; 3. Kecamatan Cilincing di Kelurahan Sukapura, Kelurahan Samper Barat, Kelurahan Samper Timur, dan Kelurahan Cilincing; 4. Kecamatan Kelapa Gading di Kelurahan Kelapa Gading Timur; dan Pasal 38 (1)

Rencana kawasan lindung daerah bawahannya di kawasan terumbu karang dan padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c,sebagai berikut: a.

Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan di Pulau Karang, Pulau Tidung Besar, Pulau Tidung Kecil, Pulau Payung Besar, Pulau Payung Kecil, Pulau Pari, Pulau Burung, Pulau Kongsi, Pulau 35

b.

(2)

Gundul, Pulau Tikus, Pulau Lancang Besar, Pulau Lancang Kecil, Pulau Bokor, Pulau Rambut, Pulau Untung Jawa, Pulau Damar Besar, Pulau Bidadari, Pulau Kelor, Pulau Anyer Besar, dan Pulau Nirwana; dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara di Pulau Dua Barat, Pulau Dua Timur, Pulau Gosong Rengat, Pulau Pembelokan, Pulau Pateloran Timur, Pulau Penjaliran Timur, Pulau Penjaliran Barat, Pulau Jagung, Pulau Ringgit, Pulau Sebaru Besar, Pulau Sebaru Kecil, Pulau Lipan, Pulau Hantu Barat, Pulau Hantu Timur, Pulau Malinjo, Pulau Sepa Besar, Pulau Semut Besar, Pulau Jukung, Pulau Melintang Besar, Pulau Putri Barat, Pulau Tondan Barat, Pulau Tondan Timur, Pulau Matahari, Pulau Bira Besar, Pulau Bira Kecil, Pulau Genting Besar, Pulau Genting Kecil, Pulau Panjang Besar, Pulau Panjang Kecil, Pulau Kelapa, Pulau Karang Bongkok, Pulau Kotok Besar, Pulau Semaduan, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Karya, Pulau Karang Besar, dan Pulau Gosong Air.

Rencana pemanfaatan dan pengelolaan ruang di kawasan terumbu karang dan padang lamun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut: a. b. c. d. e.

tidak menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang; tidak menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang dan padang lamun; tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutup vegetasi atau terumbu karang; dan tidakmemasukkan biota dan material apapun ke dalam areal tersebut; dan tidak diperbolehkan menambang dan mengambil terumbu karang yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem.

(3) Pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan terumbu karang dan padang lamun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 (1) Rencana kawasan lindung daerah bawahannya di kawasan mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d ditetapkan di Muara Angke Kecamatan Penjaringan.

(2) Rencana pemanfaatan dan pengelolaan ruang di kawasan mangrove sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diarahkan melalui: a. b. c.

pengembangan kawasan mangrove untuk pengamanan abrasi pantai; pelestarian ekosistem mangrove untuk melindungi biota laut; dan rehabilitasi vegetasi mangrove.

(3) Rencana pemanfaatan dan pengelolaan ruang di kawasan mangrove sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut: a.

tidak melakukan konversi ekosistem mangrove; dan 36

b.

tidak merusak ekosistem mangrove atau mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(4) Pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan ruang di kawasan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Kawasan Rawan Bencana Pasal 40 Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g terdiri atas: a. b.

kawasan rawan bencana alam; dan kawasan rawan bencana lainnya.

Pasal 41

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas: a. b. c. d.

kawasan rawan banjir; kawasan rawan rob; kawasan rawan angin badai; dan kawasan rawan gelombang laut besar.

(2) Rencana pemanfaatan dan pengelolaan ruang di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; pengurangan dampak bencana karena intrusi air laut dan banjir; relokasi atau penerapan teknik rekayasa pada permukiman di kawasan rawan banjir; penyediaan ruang terbuka berbasiskan mitigasi bencana; rehabilitasi dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dan rob; penyediaan fasilitas penyampaian informasi cuaca ke pelabuhan; penyediaan bangunan pemecah ombak; penanaman tumbuhan laut atau mangrove; pemantauan periodik kondisi tepi dan bangunan pantai; dan pengembangan sistem peringatan dini.

(3) Pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan ruang di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 42 (1) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, di masing-masing Kecamatan sebagai berikut: a.

Kota Administrasi Jakarta Pusat berada di: 37

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kecamatan Cempaka Putih di Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Rawasari; Kecamatan Gambir di Kelurahan Cideng, Kelurahan Duri Pulo dan Kelurahan Petojo Selatan; Kecamatan Kemayoran di Kelurahan Harapan Mulya, Kelurahan Cempaka Baru, Kelurahan Sumur Batu, Kelurahan Serdang, Kelurahan Utan Panjang, Kelurahan Kebon Kosong, Kelurahan Kemayoran dan Kelurahan Gunung Sahari Selatan; Kecamatan Menteng di Kelurahan Cikini; Kecamatan Sawah Besar di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kelurahan Kartini, Kelurahan Karang Anyar dan Kelurahan Mangga Dua Selatan; Kecamatan Senen di Kelurahan Kwitang dan Kelurahan Kenari; dan Kecamatan Tanah Abang di Kelurahan Kampung Bali, Kelurahan Kebon Kacang, Kelurahan Petamburan, Kelurahan Kebon Melati, Kelurahan Bendungan Hilir dan Kelurahan Karet Tengsin;

b.

Kota Administrasi Jakarta Utara berada di: 1. Kecamatan Tanjung Priok di Kelurahan Sunter Agung, Kelurahan Sunter Jaya, Kelurahan Kebon Bawang, Kelurahan Papanggo, Kelurahan Warakas, Kelurahan Sungai Bambu dan Kelurahan Tanjung Priok; 2. Kecamatan Koja di Kelurahan Koja, Kelurahan Rawabadak Utara, Kelurahan Lagoa dan Kelurahan Tugu Selatan; 3. Kecamatan Cilincing di Kelurahan Semper Barat, Kelurahan Semper Timur, Kelurahan Cilincing, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Rorotan dan Kelurahan Sukapura; 4. Kecamatan Pademangan di Kelurahan Pademangan Barat, Kelurahan Pademangan Timur, dan Kelurahan Ancol; 5. Kecamatan Penjaringan di Kelurahan Penjaringan, Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Pejagalan, dan Kelurahan Kamal Muara; dan 6. Kecamatan Kelapa Gading di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelurahan Kelapa Gading Timur dan Kelurahan Pegangsaan Dua;

c.

Kota Administrasi Jakarta Timur berada di: 1. Kecamatan Cakung di Kelurahan Jatinegara, Kelurahan Penggilingan, Kelurahan Pulo Gebang, Kelurahan Ujung Menteng, Kelurahan Cakung Timur, Kelurahan Cakung Barat dan Kelurahan Rawa Terate; 2. Kecamatan Cipayung di Kelurahan Ceger dan Kelurahan Cipayung; 3. Kecamatan Ciracas di Kelurahan Cibubur, Kelurahan Rambutan, Kelurahan Susukan, Kelurahan Ciracas dan Kelurahan Kelapa Dua Wetan; 4. Kecamatan Duren Sawit di Kelurahan Duren Sawit, Kelurahan Pondok Kelapa, Kelurahan Pondok Bambu dan Kelurahan Klender; 5. Kecamatan Kramat Jati di Kelurahan Bale Kambang, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Kampung Tengah, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Kramat Jati, Kelurahan Cililitan dan Kelurahan Cawang; 38

6.

Kecamatan Makasar di Kelurahan Makasar, Kelurahan Kebon Pala, Kelurahan Halim; 7. Kecamatan Jatinegara di Kelurahan Cipinang Muara; 8. Kecamatan Matraman di Kelurahan Kebon Manggis; 9. Kecamatan Pasar Rebo di Kelurahan Baru, Kelurahan Gedong, Kelurahan Kalisari, Kelurahan Cijantung dan Kelurahan Pekayon;dan 10. Kecamatan Pulo Gadung di Kelurahan Pisangan Timur, Kelurahan Cipinang, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kelurahan Jati, Kelurahan Rawamangun, Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung; d.

Kota Administrasi Jakarta Selatan berada di: 1. Kecamatan Cilandak di Kelurahan Lebak Bulus, Kelurahan Pondok Labu, Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan Gandaria Selatan dan Kelurahan Gandaria Selatan; 2. Kecamatan Kebayoran Lama di Kelurahan Pondok Pinang dan Kelurahan Cipulir; 3. Kecamatan Pasar Minggu di Kelurahan Jati Padang, Kelurahan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Timur, Kelurahan Ragunan, Kelurahan Cilandak Timur, Kelurahan Pejaten Barat dan Kelurahan Kebagusan; dan 4. Kecamatan Pesanggrahan di Kelurahan Bintaro;

e.

Kota Administrasi Jakarta Barat berada di: 1. Kecamatan cengkareng di Kelurahan Kapuk, Kelurahan Rawa Buaya, dan Kelurahan Kedaung Kaliangke; 2. Kecamatan Grogol di Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kelurahan Tomang, Kelurahan Grogol, Kelurahan Jelambar, Kelurahan Wijaya Kusuma dan Kelurahan Jelambar Baru; 3. Kecamatan Kalideres di Kelurahan Semanan, Kelurahan Kalideres, Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kamal; 4. Kecamatan Kebon Jeruk di Kelurahan Sukabumi Utara, Sukabumi Selatan, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Duri Kepa, Kedoya Selatan dan Kedoya Utara; 5. Kecamatan Kembangan di Kelurahan Kembangan Utara, Kelurahan Kembangan Selatan, Kelurahan Srengseng dan Kelurahan Joglo; 6. Kecamatan Palmerah di Kelurahan Jatipulo, Kelurahan Kota Bambu Utara dan Kelurahan Kota Bambu Selatan; 7. Kecamatan Taman Sari di Kelurahan Pinangsia, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Taman Sari, Kelurahan Krukut, Kelurahan Tangki dan Kelurahan Mangga Besar;dan 8. Kecamatan Tambora di Kelurahan Kalianyar, Kelurahan Duri Selatan, Kelurahan Tanah Sereal, Kelurahan Duri Utara, Kelurahan Krendang, Kelurahan Angke, Kelurahan Jembatan Besi, Kelurahan Tambora, Kelurahan Roa Malaka dan Kelurahan Pekojaan.

(2) Kawasan rawan bencana rob sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b berada di a.

Kecamatan Cilincing di Kelurahan Marunda, Cilincing, dan Kali Baru; 39

b. c. d. e.

Kecamatan Koja di Kelurahan Koja, dan Lagoa; Kecamatan Tanjung Priok di Kelurahan Tanjung Priok, Kebon Bawang, dan Sungai Bawang; Kecamatan Pademangan di Kelurahan Ancol;dan Kecamatan Penjaringan di Kelurahan Penjaringan, Pluit, Kapuk Muara, dan Kamal Muara.

(3)

Kawasan rawan bencana angin badai sebagaimana dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c berada di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(4)

Kawasan rawan bencana gelombang laut besar sebagaimana dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d berada di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pasal 43

Kawasan rawan bencana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, terdiri atas: a. b.

kawasan rawan kebakaran; dan kawasan rawan ledakan.

Pasal 44

(1)

Kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a di masing-masing Kecamatan sebagai berikut: a.

Kota Administrasi Jakarta Pusat berada di: 1. Kecamatan Cempaka Putih di Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Rawasari; 2. Kecamatan Gambir di Kelurahan Petojo Utara; 3. Kecamatan Kemayoran di Kelurahan Harapan Mulya, Kelurahan Cempaka Baru, Kelurahan Sumur Batu, Kelurahan Serdang, Kelurahan Utan Panjang, Kelurahan Kebon Kosong, Kelurahan Kemayoran dan Kelurahan Gunung Sahari Selatan; 4. Kecamatan Menteng di Kelurahan Penggangsaan, Kelurahan Menteng, Kelurahan Cikini dan Kelurahan Kebon Sirih; 5. Kecamatan Sawah Besar di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kelurahan Kartini, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Mangga Dua Selatan, dan Kelurahan Pasar Baru; 6. Kecamatan Senen di Kelurahan Senen, Kelurahan Bungur, Kelurahan Kwitang, Kelurahan Kramat, Kelurahan Kenari dan Kelurahan Paseban;dan 7. Kecamatan Tanah Abang di Kelurahan Petamburan, Kelurahan Kebon Melati, Kelurahan Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang;

b.

Kota Administrasi Jakarta Utara berada di: 1. Kecamatan Koja di Kelurahan Tugu Selatan, Kelurahan Tugu Utara, Kelurahan Lagoa, Kelurahan Koja, Kelurahan Rawabadak Utara dan Kelurahan Rawabadak Selatan; 2. Kecamatan Cilincing di Kelurahan Sukapura, Kelurahan Rorotan, Kelurahan Marunda, Kelurahan Cilincing, Kelurahan

40

3.

4.

5.

Semper Timur, Kelurahan Semper Barat dan Kelurahan Kalibaru; Kecamatan Pademangan pada daerah rawan kebakaran; Kecamatan Penjaringan di Penjaringan dan Kelurahan Pejagalan; dan Kecamatan Kelapa Gading di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelurahan Kelapa Gading Timur dan Kelurahan Pegangsaan Dua;

c.

Kota Administrasi Jakarta Timur berada di: 1. Kecamatan Cakung di Kelurahan Penggilingan, Kelurahan Pulo Gebang, Kelurahan Ujung Menteng, Kelurahan Cakung Timur dan Kelurahan Rawa Terate; 2. Kecamatan Cipayung di Kelurahan Ceger; 3. Kecamatan Ciracas di Kelurahan Rambutan, Kelurahan Susukan, Kelurahan Ciracas dan Kelurahan Kelapa Dua Wetan; 4. Kecamatan Duren Sawit di Kelurahan Duren Sawit, Kelurahan Klender dan Kelurahan Pondok Kopi; 5. Kecamatan Kramat Jati di Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Kampung Tengah, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Kramat Jati, Kelurahan Cililitan dan Kelurahan Cawang; 6. Kecamatan Makasar di Kelurahan Makasar dan Kelurahan Kebon Pala; 7. Kecamatan Matraman di Kelurahan Kebon Manggis, Kelurahan Palmeriam, Kelurahan Pisangan Baru, Kelurahan Kayu Manis, Kelurahan Utan Kayu Selatan dan Kelurahan Utan Kayu Utara; 8. Kecamatan Pasar Rebo di Kelurahan Gedong, Kelurahan Kalisari, Kelurahan Cijantung dan Kelurahan Pekayon; dan 9. Kecamatan Pulo Gadung di Kelurahan Pisangan Timur, Kelurahan Cipinang, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kelurahan Jati, Kelurahan Rawamangun, Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung;

d.

Kota Administrasi Jakarta Selatan berada di: 1. Kecamatan Cilandak di Kelurahan Lebak Bulus, Kelurahan Pondok Labu, Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan Gandaria Selatan dan Kelurahan Gandaria Selatan; 2. Kecamatan Jagakarsa di ketentuan yang berlaku pada Kelurahan Lenteng Agung dan Kelurahan Tanjung Barat; 3. Kecamatan Kebayoran Lama di Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Grogol Utara; 4. Kecamatan Pasar Minggu di Kelurahan Jati Padang, Kelurahan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Timur, Kelurahan Ragunan dan Kelurahan Cilandak Timur; dan 5. Kecamatan Pesanggrahan di Kelurahan Petukangan Utara dan Kelurahan Petukangan Selatan;

e.

Kota Administrasi Jakarta Barat berada di : 1. Kecamatan Cengkareng di Kelurahan Kapuk; 2. Kecamatan Grogol Petamburan di Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan Tomang, dan kawasan perdagangan dan jasa yang terletak di Kelurahan Jelambar Baru; 3. Kecamatan Kalideres di Kelurahan Semanan, Kelurahan kalideres, dan Kelurahan Tegal Alur; 41

4.

5.

6.

7.

8.

(2)

Kecamatan Kebon Jeruk di Kelurahan Kebon Jeruk; Kecamatan Kembangan di kawasan Sentra Primer Barat; Kecamatan Palmerah di Kelurahan Jati Pulo, Kelurahan Slipi dan Kelurahan Kemanggisan; Kecamatan Taman Sari di Kelurahan Krukut, Kelurahan Mahpar, Kelurahan Taman Sari, Kelurahan Tangki, Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Glodok, dan Kelurahan Pinangsia; dan Kecamatan Tambora di Kelurahan Kalianyar, Kelurahan Duri Selatan, Kelurahan Tanah Sereal, Kelurahan Duri Utara, Kelurahan Krendang, Kelurahan Jembatan Besi, Kelurahan Angke, Kelurahan Jembatan Lima, Kelurahan Tambora dan Kelurahan Pekojan.

Rencana mitigasi di kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: a. b. c. d.

menyediakan akses bagi pemadam kebakaran dan ruang evakuasi bencana; pembangunan pos pemadam kebakaran; penyediaan prasarana dan sarana pendukung mitigasi bencana; dan/atau pengembangan sistem peringatan dini.

Pasal 45

(1)

Kawasan rawan bencana ledakan sebagaimana dalam Pasal 43 huruf b berada di : a. b. c.

Depo Plumpang Pertamina di Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja; PLTG Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan; dan Instalasi Militer.

(2) Rencana mitigasi di kawasan rawan ledakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.

dalam radius 1 (satu) km tidak diizinkan pemanfaatan ruang untuk budidaya; menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran; berkewajiban menyediakan akses bagi pemadam kebakaran dan ruang evakuasi bencana; pembangunan pos pemadam kebakaran; penyediaan prasarana dan sarana pendukung mitigasi bencana; dan/atau pengembangan sistem peringatan dini.

(3) Pelaksanaan mitigasi di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundangan.

Paragraf 8 Kawasan Lindung Geologi Pasal 46 42

(1)

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h, meliputi: a. b. c.

kawasan cagar alam geologi; kawasan rawan bencana geologi;dan kawasan perlindungan air tanah.

(2) Kawasan cagar alam geologisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di kawasan terumbu karang dan padang lamun di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

(3) Kawasan rawan bencana geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut: a. kawasan rawan gempa bumi; b. kawasan rawan gerakan tanah atau rawan longsor sepanjang alur aliran bagian selatan sungai/kali Ciliwung, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Gongseng, Cibubur dan Sunter; c. kawasan rawan abrasi sepanjang pantai Ancol,Pelabuhan Tanjung Priok, Muara Kelapa, dan Muara Tawar; dan d. kawasan rawan penurunan tanah di: 1. Kota Administrasi Jakarta Barat, di Cengkareng Barat, Meruya, Kebun Jeruk dan Daan Mogot; 2. Kota Administrasi Jakarta Utara, di Muara Angke, Muara Baru, Pasar Ikan, dan Pantai Indah Kapuk; 3. Kota Administrasi Jakarta Pusat, di Gunung Sahari khususnya di utara, MH Thamrin, dan Cikini; 4. Kota Administrasi Jakarta Timur, di Gempol dan Kelapa Gading; dan 5. Kota Administrasi Jakarta Selatan, di Pondok Indah dan Kuningan.

(4) Kawasan perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai kawasan konservasi air tanah yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

(5)

Pemanfaatan dan pengelolaan ruang pada kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: a.

b.

c. d. e.

mengatur dan memperketat pembangunan gedung lebih dari 5 (lima) lantai dengan pengambilan air tanah sesuai dengan hasil kajian geoteknik; melakukan mitigasi penurunan tanah permukaan dengan melakukan pemantauan, pengukuran dan evaluasi penurunan permukaan tanah; mempertahankan dan meningkatkan kawasan sekitar situ dan kemampuan situ sebagai daerah resapan; melakukan rekayasa teknik agar fungsi resapan air hujan dan air genangan tetap dipertahankan/ditingkatkan; melaksanakan penerapan prinsip zero delta Q policy setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izin dengan memperhatikan aspek sosial dan ketersediaan air bersih perpipaan; dan 43

f.

membatasi pengambilan air tanah pada kawasan rawan penurunan tanah.

(6) Persebaran kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, termuat pada Peta.1 Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(7) Persebaran kawasan rawan penurunan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, termuat pada Peta.2 Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Rencana Kawasan Budidaya Pasal 47 (1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s.

Kawasan terbuka hijau budidaya; Kawasan perkampungan; Kawasan perumahan horisontal; Kawasan perumahan horisontal KDB rendah; Kawasan perumahan vertikal; Kawasan perumahan vertikal KDB rendah; Kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa; Kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah; Kawasan campuran; Kawasan campuran KDB rendah; Kawasan pelayanan umum ; Kawasan pemerintahan nasional; Kawasan perwakilan negara asing; Kawasan pemerintahan daerah; Kawasan industri; Kawasan industri KDB rendah; Kawasan pergudangan; Kawasan pergudangan KDB rendah; dan Kawasan terbuka non hijau;

(2) Dalam kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat kegiatan sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g.

pengembangan kegiatan sektor informal; pengembangan kegiatan pariwisata; pengembangan kegiatan pertanian; pengembangan kegiatan perikanan; pengembangan kegiatan peternakan; pengembangan kegiatan pertambangan; dan pengembangan kegiatan evakuasi bencana.

Paragraf 1 Kawasan Terbuka Hijau Budidaya Pasal 48

44

(1) Rencana kawasan terbuka hijau budidaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. b. c. d.

kawasan hutan kota; kawasan taman kota; kawasan hijau tegangan tinggi; dan kawasan hijau pengaman jalur kereta api.

(2) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan terbuka hijau budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui: a.

b. c.

d. e.

peningkatan luasan RTH sampai 30% (tiga puluh persen) untuk memberikan perlindungan terhadap badan air, kualitas udara, dan iklim mikro, guna memulihkan daya resap dan daya presipitasi air permukaan; pengembangan dan pemeliharaan RTH, hutan kota, taman kota dan taman lingkungan baru; pengembangan dan pemeliharaan jalur hijau pada sempadan sungai, waduk dan situ di sepanjang tepi dan median jalan, jalur kereta api, di bawah SUTET, dan jalur pipa energi; pengembangan RTH di sempadan situ/waduk baru di kawasan rawan banjir dengan manfaat ekologis, sosial dan estetis; dan mendorong peran aktif masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan RTH.

(3) Rencana kawasan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di lokasi sebagai berikut : a. b.

c.

d.

e.

f.

Kota Administrasi Jakarta Pusat ditetapkan di Hutan Kota Kemayoran; Kota Administrasi Jakarta Utara ditetapkan: 1. Kecamatan Tanjung Priokdi sekitar Waduk Sunter Barat; 2. Kecamatan Pademangan di sekitar Waduk Kemayoran; dan 3. Kecamatan Penjaringan di kawasan reklamasi Pantura; Kota Administrasi Jakarta Timur ditetapkan : 1. Kecamatan Cipayung di Kompleks Mabes TNI; 2. Kecamatan Cilangkap di Kawasan Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Arboretum Cibubur, kawasan Situ Rawa Dongkal di Kecamatan Ciracas; 3. Kecamatan Makasar di hutan kota Kompleks TNI AU Halim Perdanakusumah;dan 4. Kecamatan Pasar Rebodi Kompleks Kopassus Cijantung; Kota Administrasi Jakarta Selatan ditetapkan: 1. Kecamatan Pasar Minggu di Babakan dan Situ Mangga Bolong, Taman Margasatwa Ragunan; dan 2. Kecamatan Pancoran di Waduk Pancoran dan Situ TMP Kalibata; Kota Administrasi Jakarta Barat ditetapkan: 1. Kecamatan Cengkareng di Kelurahan Rawa Buaya, Kelurahan Kapuk, Kelurahan Cengkareng Timur dan Kelurahan Kedaung Kaliangke; dan 2. Kecamatan Taman Sari dihutan kota Srengseng; Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ditetapkan di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara di Pulau Sebira.

45

(4) Persebaran rencana kawasan hutan kota, kawasan taman kota, kawasan hijau tegangan tinggi dan kawasan hijau pengaman jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat pada Peta Pola Ruang Lampiran I dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Kawasan Perkampungan Pasal 49 (1)

Rencana kawasan perkampungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47ayat (1) huruf b, diarahkan melalui: a. b. c. d. e. f.

(2)

pengendalian kepadatan bangunan; pelestarian dan/atau pemugaran kawasan atau bangunan yang memiliki nilai sejarah dan karakteristik tertentu; pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih; penyediaan sistem utilitas; penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan; dan penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Rencana kawasan perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan di: a. b. c.

Kecamatan Pademangan di Kampung Bandan; Kecamatan Kramat Jati di Kampung Condet; dan Kecamatan Jagakarsa di Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan.

Paragraf 3 Kawasan Perumahan Horisontal Pasal 50

(1)

Kawasan perumahan horisontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: a. pengendalian kepadatan bangunan; b. peningkatan kualitas perumahan dan permukiman; c. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah; d. program perbaikan kampung terpadu di kawasan permukiman kumuh; e. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih; f. penyediaan sistem utilitas; g. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan; dan h. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

(2)

Persebaran rencana kawasan perumahan horisontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat dalam Peta Pola Ruang Lampiran I dari Peraturan Daerah ini.

46

Paragraf 4 Kawasan Perumahan Horisontal KDB Rendah Pasal 51 (1)

Kawasan perumahan horisontal KDB rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: a. pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB maksimal 30% (tiga puluh persen); b. peningkatan kualitas perumahan dan permukiman; c. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman kumuh melalui Program Perbaikan Kampung Terpadu; d. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih; e. peningkatan upaya mempertahankan fungsi resapan air, ruang penyangga, dan RTH; f. penyediaan sistem utilitas; dan g. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan;

(2)

Rencana kawasan perumahan horisontal KDB rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat dalam Peta Pola Ruang Lampiran I dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5 Kawasan Perumahan Vertikal Pasal 52 (1)

Kawasan perumahan vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: a. peningkatan intensitas pemanfaatan ruang dengan cara pengembangan perumahan vertikal melalui peremajaan kota terpadu; b. pembangunan kawasan permukiman baru di kawasan yang belum terbangun dan diprioritaskan dalam bentuk perumahan vertikal; c. penyediaan sistem utilitas; d. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan; dan e. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

(2)

Rencana kawasan perumahan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat dalam Peta Pola Ruang Lampiran I dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6 Kawasan Perumahan Vertikal KDB Rendah Pasal 53

(1)

Kawasan perumahan vertikal KDB rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47ayat (1) huruf f dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: 47

a. pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB maksimal 30% (tiga puluh persen); b. peningkatan intensitas pemanfaatan ruang dengan cara pengembangan perumahan vertikal melalui peremajaan kota terpadu; c. pembangunan kawasan permukiman baru di kawasan yang belum terbangun dan diprioritaskan dalam bentuk perumahan vertikal; d. peningkatan upaya mempertahankan fungsi resapan air dan ruang penyangga; e. penyediaan sistem utilitas; f. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan; dan g. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

(2)

Rencana kawasan perumahan vertikal KDB rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat dalam Peta Pola Ruang Lampiran I dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7 Kawasan Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa Pasal 54

(1)

Kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47ayat (1) huruf g dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: a. diprioritaskan untuk pengembangan pusat perkantoran, perdagangan dan jasa yang mempunyai hierarki pelayanan nasional dan/atau internasional; b. menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang timbul dari aktivitas yang berlangsung di kawasan bersangkutan; c. memiliki pemanfaatan, penggunaan dan nilai tanah yang tinggi; d. bagian wilayah kota yang memiliki prospek baik bagi pengembangan ekonomi perkotaan; e. terdapat pada kawasan tingkat pelayanan prasarana dan sarana sesuai standar pelayanan; f. perkembangan dengan pola pita (ribbon development) dimungkinkan secara selektif pada kawasan yang masih memungkinkan ditingkatkan akses, prasarana dan sarananya; dan g. dapat menampung kegiatan dengan intensitas tinggi atau intensitas sedang/rendah.

(2)

Rencana kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat dalam Peta Pola Ruang Lampiran I dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8 Kawasan Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa KDB Rendah Pasal 55

48

(1)

Kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf h dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: a. pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB maksimal 30% (tiga puluh persen); b. diprioritaskan untuk pengembangan pusat perkantoran, perdagangan dan jasa yang mempunyai hierarki pelayanan nasional dan/atau internasional; c. menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang timbul dari aktivitas yang berlangsung di kawasan bersangkutan; d. memiliki pemanfaatan, penggunaan dan nilai tanah yang tinggi; e. bagian wilayah kota yang memiliki prospek baik bagi pengembangan ekonomi perkotaan; f. terdapat pada kawasan tingkat pelayanan prasarana dan sarana sesuai standar pelayanan; g. perkembangan dengan pola pita (ribbon development) dimungkinkan secara selektif pada kawasan yang masih memungkinkan ditingkatkan akses, prasarana dan sarananya; dan h. dapat menampung kegiatan dengan intensitas tinggi atau intensitas sedang/rendah.

(2)

Rencana kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat dalam Peta Pola Ruang Lampiran I dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9 Kawasan Campuran Pasal 56

(1)

Kawasan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47ayat (1) huruf i dilakukan berdasarkan arahan pada pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa dengan kawasan perumahan horisontal dan vertikal.

(2)

Kawasan campuran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

ayat

(1),

a. mendukung hubungan fungsional antara permukiman dengan perkantoran, perdagangan dan jasa; b. diprioritaskan untuk intensitas yang tinggi mengarah ke suatu pola pengembangan superblok dengan pola pembangunan mega struktur yang kompak; dan c. pemanfaatan ruang di kawasan campuran dengan proporsi ruang permukiman berkisar 50% (lima puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen) untuk PSL Sangat Padat dan Padat dari total besaran ruang yang dibangun dan 35% (tiga puluh lima persen) sampai 65% (enam puluh lima persen) untuk PSL Kurang Padat dan Tidak Padat dari total besaran ruang yang dibangun.

(3)

Rencana kawasan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termuat dalam Peta Pola Ruang Lampiran I dari Peraturan Daerah ini.

49

Paragraf 10 Kawasan Campuran KDB Rendah Pasal 57 (1)

Kawasan campuran KDB rendah sebagaimana dimaksud Pasal 47ayat (1) huruf j dilakukan berdasarkan arahan sebagai berikut: a. pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB maksimal 30% (tiga puluh persen); b. mendukung hubungan fungsional antara permukiman dengan perkantoran, perdagangan dan jasa; c. diprioritaskan untuk intensitas yang tinggi mengarah ke suatu pola pengembangan superblok dengan pola pembangunan mega struktur yang kompak; dan d. pemanfaatan ruang di kawasan campuran dengan proporsi ruang permukiman berkisar 50% (lima puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen) untuk PSL Sangat Padat dan Padat dari total besaran ruang yang dibangun dan 35% (tiga puluh lima persen) sampai 65% (enam puluh lima persen) untuk PSL Kurang Padat dan Tidak Padat dari total besaran ruang yang dibangun.

(2)

Rencana kawasan campuran KDB rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat dalam Peta Pola Ruang Lampiran I dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11 Kawasan Pelayanan Umum dan Sosial Pasal 58

(1)

Rencana kawasan pelayanan umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 47ayat (1) huruf k, berupa fasilitas meliputi: a. b. c. d. e. f.

(2)

pendidikan; kesehatan; peribadatan; sosial dan budaya; olahraga; dan pelayanan umum lainnya.

Rencana kawasan pelayanan umum dan sosial berupa fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat dalam Peta Pola Ruang Lampiran I dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

(1)

Rencana kebutuhan fasilitas pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. rencana kebutuhan SD/MI; b. rencana kebutuhan SMP/MTs; dan c. rencana kebutuhan SMA/SMK/MA.

50

(2)

Rencana kebutuhan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

Pasal 60

(1)

Rencana kebutuhan SD/MIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, diarahkan di: a. Kota Administrasi Jakarta Pusatdi Kecamatan Tanah Abang, Cempaka Putih, Kemayoran, dan Menteng; b. Kota Administrasi Jakarta Utara di Kecamatan Cilincing, Kelapa Gading, Pademangan, Penjaringan, dan Tanjung Priok; c. Kota administrasi Jakarta Timur di Kecamatan Cakung, Cipayung, Kramat Jati, Makasar, Pasar Rebo, dan Pulo Gadung; d. Kota Administrasi Jakarta Selatan di Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Setiabudi, dan Tebet; e. Kota Administrasi Jakarta Barat di Kecamatan Cengkareng, Grogol Petamburan, Kalideres, Kebpn Jeruk, Kembangan, Palmerah, Taman Sari, dan Tambora; dan f. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Kecamatan Seribu Utara.

(2)

Rencana kebutuhan SMP/MTs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b diarahkan di: a. Kota Administrasi Jakarta Pusatdi Kecamatan Tanah Abang, Cempaka Putih, Kemayoran, dan Menteng; b. Kota Administrasi Jakarta Utara di Kecamatan Cilincing, Kelapa Gading, Pademangan, dan Penjaringan; c. Kota administrasi Jakarta Timur di Kecamatan Cakung, Cipayung, Jatinegara, Kramat Jati, Makasar, Pasar Rebo, dan Pulo Gadung; d. Kota Administrasi Jakarta Selatan di Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Setiabudi dan Tebet; e. Kota Administrasi Jakarta Barat di Kecamatan Cengkareng, Kalideres, Kebon Jeruk, Kembangan, Palmerah, Taman Sari, dan Tambora; dan f. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Kecamatan Seribu Utara.

(3)

Rencana kebutuhan SMA/SMK/MA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c diarahkan di: a. Kota Administrasi Jakarta Pusatdi Kecamatan Tanah Abang, Cempaka Putih, Johar Baru, Kemayoran, Menteng, dan Senen; b. Kota Administrasi Jakarta Utara di Kecamatan Cilincing, Kelapa Gading, Pademangan, dan Penjaringan; c. Kota administrasi Jakarta Timur di Kecamatan Cakung, Cipayung, Jatinegara, Kramat Jati, Makasar, Pasar Rebo, dan Pulo Gadung; d. Kota Administrasi Jakarta Selatan di Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Setiabudi dan Tebet;

51

e. Kota Administrasi Jakarta Barat di Kecamatan Cengkareng, Grogol Petamburan, Kalideres, Kebon Jeruk, Kembangan, Palmerah, Taman Sari, dan Tambora; dan f. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Kecamatan Seribu Utara.

Pasal 61 Rencana kebutuhan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58ayat (1) huruf b terdiri atas: a. rencana kebutuhan Puskesmas; dan b. rencana kebutuhan rumah sakit.

Pasal 62 (1)

Rencana kebutuhan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a diarahkan sebagai berikut a. tingkat aksesibilitas menuju puskesmas dapat dijangkau dengan kendaraan umum; dan b. lokasi puskesmas dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan.

(2)

Rencana kebutuhan Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1), termuat dalamPeta Pola Ruang Lampiran I pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Rencana kebutuhan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b sebagai berikut: a. b. c. d.

Rumah Sakit Umum Kelas A; Rumah Sakit Umum Kelas B; Rumah Sakit Umum Kelas C; dan Rumah Sakit Umum Kelas D. Pasal 64

(1)

Rencana Kebutuhan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63,diarahkan sebagai berikut : a. b.

setiap rumah sakit harus dilengkapi incenerator sampah; dan setiap bangunan rumah sakit harus dilengkapi dengan tempat penampungan dan pengolahan limbah.

(2)

Rumah Sakit Umum Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan RSPAD Gatot Soebroto.

(3)

Rumah Sakit Umum Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi Rumah Sakit Umum Fatmawati, Rumah Sakit Umum Persahabatan, Rumah Sakit AB Harapan Kita, Rumah Sakit Pusat Jakarta, Rumah Sakit Pusat Pertamina Rumah Sakit Kepolisian Pusat, Rumah Sakit Umum Pasar Rebo, Rumah Sakit AB Harapan Kita, dan Rumah Sakit Prof Dr Sulianti S. 52

(4)

Rumah Sakit Umum Kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c meliputi Rumah Sakit Jakarta, Rumah Sakit Dharmawangsa, Rumah Sakit Kepolisian Pusat, Rumah Sakit Umum Pasar Rebo, Rumah Sakit AB Harapan Kita, Rumah Sakit Prof Dr Sulianti S, Rumah Sakit Umum Prikasih, Rumah Sakit Umum Harum, Rumah Sakit PAU Antariksa, Rumah Sakit Duren Sawit, Rumah Sakit Pertamina Jaya, Rumah Sakit Mitra Kemayoran, Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta.

(5)

Rumah Sakit Umum Kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d meliputi Rumah Sakit Umum Gandaria, Rumah Sakit Pasar Minggu, dan Rumah Sakit Umum Tria Dipa.

Pasal 65

(1)

Rencana kebutuhan fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, diarahkan sebagai fasilitas peribadatan ditentukan setelah lingkungan perumahan dihuni, tetapi perlu dialokasikan lahannya berdasarkan jumlah dan jenis agama penduduk.

(2)

Rencana kebutuhan fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. b. c. d. e.

rencana kebutuhan masjid; rencana kebutuhan gereja; rencana kebutuhan pura; rencana kebutuhan vihara; dan rencana kebutuhan klenteng.

Pasal 66

(1)

Rencana kebutuhan fasilitas sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d diarahkan pada peningkatan prasarana pelayanan sosial: a. b. c. d. e. f. g.

(2)

tempat pelestarian dan pengembangan budaya; prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; tempat perlindungan peninggalan budaya; tempat yang memberikan perlindungan keanekaragaman budaya; tempat yang memiliki potensi kerawanan konflik sosial; dan hasil karya cipta budaya masyarakat dapat menunjukkan jatidiri budaya kota.

Pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas sosial budaya sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan pada: a. Gedung Kesenian Jakarta di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar; b. Gedung Kesenian Miss Tjitjih di Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Cempaka Putih; c. Gedung Olah Seni (Malaka Jaya) di Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit; d. Graha Seni Atmaja di Kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung; 53

e. Kesenian Kebon Baru di Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet; dan f. Pusat Kesenian Jakarta Pusat di Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang.

Pasal 67 (1)

Rencana kawasan pelayanan umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e berupa kompleks/stadion/gedung olahraga berlokasi di: a. b. c. d.

Kecamatan Tanah Abang di Kompleks Olahraga Senayan; Kecamatan Setiabudi di Stadion Kuningan; Kecamatan Pesanggrahan di Stadion Pesanggrahan; Kecamatan Senen di Gedung Olahraga Gelanggang Remaja Jakarta Pusat; e. Kecamatan Tanjung Priok di Gedung Olahraga Gelanggang Remaja Jakarta Utara; f. Kecamatan Jatinegara di Gedung Olahraga Gelanggang Remaja Jakarta Timur; g. Kecamatan Kebayoran Baru di Gedung Olahraga Gelanggang Remaja Jakarta Selatan;dan h. Kecamatan Grogol Petamburan di Gedung Olahraga Gelanggang Remaja Jakarta Barat.

(2)

Rencana fasilitas olahraga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai berikut: 1. Kecamatan Cempaka Putih di Lapangan Olahraga Terbuka Banteng; 2. Kecamatan Tanah Abang di Kolam Renang Kebon Jahe; 3. Kecamatan Menteng di Gelanggang Olahraga Kemakmuran; 4. Kecamatan Gambir di Stadion Sepak Bola VIJ; 5. Kecamatan Sawah Besar di Gelanggang Remaja Kecamatan Sawah Besar; dan 6. Kecamatan Johar Baru di Gelanggang Remaja Kecamatan Johar Baru; b. Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut: 1. Kecamatan Tanjung Priok di Gelanggang Remaja Kecamatan Tanjung Priok, Gelanggang Remaja Kecamatan Sunter; 2. Kecamatan Pademangan di Gelanggang Remaja Kecamatan Pademangan, Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya (PLTU Ancol Timur); 3. Kecamatan Koja di Stadion Rawa Badak, Kolam Renang Rawa Badak, Gelanggang Remaja Kecamatan Koja, dan Stadion Tugu; dan 4. Kecamatan Cilincing di Kecamatan Kalideres Gelanggang Remaja. c. Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut: 1. Kecamatan Cakung di Gelanggang Remaja Kecamatan Cakung;

54

2. Kecamatan Duren Sawit di Gedung Olahraga Senam Raden Inten, Gelanggang Remaja Kecamatan Duren Sawit, Lapangan Sepakbola dan Tenis Pondok Bambu; 3. Kecamatan Jatinegara di Gelanggang Remaja Kecamatan Jatinegara; 4. Kecamatan Pulo Gadung di Gelanggang Remaja Kecamatan Pulo Gadung; 5. Kecamatan Rawamangun di Gelanggang Olahraga Rawamangun; 6. Kecamatan Kramat Jati di Gelanggang Remaja Kecamatan Kramat Jati; 7. Kecamatan Ciracas di Stadion Sepak Bola Gongseng; 8. Kecamatan Pasar Rebo di Gelanggang Remaja Kecamatan Pasar Rebo; 9. Kecamatan Makasar di Gelanggang Remaja Kecamatan Makasar; dan 10. Kecamatan Matraman di Gelanggang Remaja Kecamatan Matraman. d. Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai berikut: 1. Kecamatan Tebet di Stadion PSPT Tebet, dan Gelanggang Remaja Kecamatan Tebet; 2. Kecamatan Pesanggrahan di Gelanggang Remaja Kecamatan Pesanggrahan; 3. Kecamatan Kebayoran Lama di Gelanggang Remaja Kecamatan Kebayoran Lama; 4. Kecamatan Cilandak di Gelanggang Remaja Kecamatan Cilandak, Kolam Renang Lebak Bulus dan Gedung Squash Lebak Bulus; 5. Kecamatan Kebayoran Baru di Gelanggang Remaja Kecamatan Kebayoran Baru, Gedung Bridge Bulungan, Lapangan Tenis Bulungan; 6. Kecamatan Mampang Prapatan di Gelanggang Remaja Kecamatan Mampang Prapatan; 7. Kecamatan Pancoran memiliki Gelanggang Remaja Kecamatan Pancoran 8. Kecamatan Setiabudi di Gelanggang OlahRaga GMSB Kuningan; dan 9. Kecamatan Pasar Minggu di Gelanggang Remaja, Gelanggang Remaja Ragunan; e. Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai berikut: 1. Kecamatan Kalideres di Gelanggang Remaja Kecamatan Kalideres; 2. Kecamatan Kembangan di Gelanggang Remaja Kecamatan Kembangan; 3. Kecamatan Grogol Petamburan di Gelanggang Remaja Kecamatan Grogol Petamburan; dan 4. Kecamatan Cengkareng di Gedung Serbaguna Cendrawasih, Lapangan Tenis Kecamatan Cengkareng dan Stadion Cendrawasih Kecamatan Cengkareng.

Pasal 68

55

Rencana kebutuhan fasilitas pelayanan umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f, terdiri atas: a. rencana kebutuhan fasilitas parkir; b. rencana kebutuhan SPBU; dan c. rencana kebutuhan terminal.

Pasal 69 (1)

Rencana kebutuhan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, terdiri atas: a. parkir di badan jalan (on street parking); b. parkir di luar badan jalan (off street parking); dan c. fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride).

(2)

Rencana kebutuhan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan sebagai berikut : a. penataan parkir di badan jalan dihilangkan secara bertahap; b. pengembangan parkir di luar badan jalan taman parkir pada pusatpusat kegiatan; c. pengembangan fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride) dilakukan di pusat kegiatan, stasiun angkutan jalan rel, shelter angkutan massal, dan terminal angkutan umum;

(3)

Lokasi fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Rencana pengembangan lokasi fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, termuat pada PetaJaringan Pergerakan dalam Lampiran I dan tabel 5 dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

(1)

Rencana kebutuhan SPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, termuat dalam Lampiran I dari Peraturan Daerah ini.

(2)

Rencana kebutuhan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, termuat dalam Lampiran I dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12 Kawasan Pemerintahan Nasional Pasal 71 (1)

Kawasan pemerintahan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf l dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: a. kawasan pemerintahan nasional harus mencerminkan identitas dan karakter bangsa dan Negara; dan

56

b. kawasan pemerintahan nasional mencakup kawasan pertahanan nasional.

(2)

Rencana pengembangan pada kawasan pemerintahan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang.

(3)

Rencana pengembangan kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

nasional

a. Kota Administrasi Jakarta Pusat berlokasi di: 1. Kecamatan Cempaka Putih di Kelurahan Cempaka Putih Barat dan Kelurahan Cempaka Putih Timur; 2. Kecamatan Gambir di Kelurahan Gambir, Kelurahan Petojo Selatan dan Kelurahan Cideng; 3. Kecamatan Johar Baru di Kelurahan Johar Baru; 4. Kecamatan Kemayoran di Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kemayoran; 5. Kecamatan Menteng di Kelurahan Kebon Sirih, Kelurahan Gondangdia, Kelurahan Cikini dan Kelurahan Menteng; 6. Kecamatan Sawah Besar di Kelurahan Pasar Baru; 7. Kecamatan Senen di Kelurahan Bungur, Kelurahan Senen, Kelurahan Kwitang, Kelurahan Kramat, Kelurahan Kenari; dan 8. Kecamatan Tanah Abang di Kelurahan Bendungan Hilir dan Kelurahan Gelora; b. Kota Administrasi Jakarta Utara berlokasi di: 1. Kecamatan Kelapa Gading di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Pegangsaan Dua; 2. Kecamatan Koja di Kelurahan Tugu Selatan; dan 3. Kecamatan Pademangan di Kelurahan Ancol dan Kelurahan Pademangan Barat; c. Kota Administrasi Jakarta Timur berlokasi di: 1. Kecamatan Cipayung di Kelurahan Bambu Apus, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Cipayung, Kelurahan Pondok Ranggon; 2. Kecamatan Ciracas di Kelurahan Ciracas dan Kelurahan Cibubur; 3. Kecamatan Jatinegara di Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Balimester, Kelurahan Rawabunga, Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cipinang Besar Utara; 4. Kecamatan Kramat Jati di Kelurahan Cawang, Kelurahan Cililitan, dan Kelurahan Kramat Jati; 5. Kecamatan Makasar di Kelurahan Halim Perdanakusuma dan Kelurahan Makasar; 6. Kecamatan Pasar rebo di Kelurahan Gedong, Kelurahan Cijantung, Kelurahan Baru, Kelurahan Kalisari, dan Kelurahan Pekayon; 7. Kecamatan Pulo Gadung di Kelurahan Pisangan Timur dan Kelurahan Cipinang; dan 8. Kecamatan Matraman di Kelurahan Kebon Manggis dan Kelurahan Palmeriam; d. Kota Administrasi Jakarta Selatan berlokasi di: 57

1. Kecamatan Kebayoran Baru di Kelurahan Senayan, Kelurahan Gunung, Kelurahan Selong, Kelurahan Kramat Pela, dan Kelurahan Melawai; 2. Kecamatan Kebayoran Lama di Kelurahan Cipulir dan Kelurahan Pondok Pinang; 3. Kecamatan Mampang Prapatan di Kelurahan Kuningan Barat; 4. Kecamatan Pancoran di Kelurahan Pancoran, Kelurahan Cikoko, Kelurahan rawajati, dan Kelurahan Duren Tiga; 5. Kecamatan Pasar Minggu di Kelurahan Pejaten Timur, Kelurahan Cilandak Timur dan Kelurahan Jatipadang; 6. Kecamatan Setiabudi di Kelurahan Karet Kuningan dan Kelurahan Karet Kuningan Timur; dan 7. Kecamatan Tebet di Kelurahan Menteng Dalam; e. Kota Administrasi Jakarta Barat berlokasi di: 1. Kecamatan Palmerah di Kelurahan Kemanggisan; dan 2. Kecamatan Taman Sari di Kelurahan Taman Sari.

(3)

Kawasan pemerintahan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termuat dalam Peta Pola RuangLampiran I dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13 Kawasan Perwakilan Negara/Lembaga Asing Pasal 72

(1)

Kawasan perwakilan negara/lembaga asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf m dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: a. dikonsentrasikan dan/atau ditempatkan di kawasan khusus didukung dengan kemudahan akses ke kawasan pemerintahan nasional;dan b. pengembangan dan penataan kawasan perwakilan negara atau lembaga asing dan pusat kegiatan lembaga internasional untuk mendukung peran daerah sebagai ibukota negara dan/atau bagian dari jaringan kota internasional.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pengelolaan kawasan perwakilan negara/lembaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3)

Rencana kawasan perwakilan negara/lembaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat pada Peta Pola Ruang dalam Lampiran I dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 14 Kawasan Pemerintahan Daerah Pasal 73

(1)

Kawasan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf n, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: a. harus bersifat terbuka untuk pelayanan masyarakat; dan

58

b. pengembangan kawasan pemerintahan daerahuntuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran pelayanan pemerintahan.

(2)

Kawasan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di: a. Kota Administrasi Jakarta Pusat berlokasi di: 1. Kecamatan Gambir di Kelurahan Gambir, Kelurahan Petojo Selatan, Kelurahan Petojo Utara, dan Kelurahan Cideng; 2. Kecamatan Sawah Besar di Kelurahan Gunung Sahari Utara dan Kelurahan Pasar Baru; 3. Kecamatan Senen di Kelurahan Senen; 4. Kecamatan Cempaka Putih di Kelurahan Cempaka Putih Timur; dan 5. Seluruh kantor Kecamatan dan Kelurahan di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan; b. Kota Administrasi Jakarta Utara berlokasi di: 1. Kecamatan Tanjung Priok di Kelurahan Kebon Bawang; dan 2. Seluruh kantor Kecamatan dan Kelurahan di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan; c. Kota Administrasi Jakarta Timur berlokasi di: 1. Kecamatan Kramat Jati di Kelurahan Cililitan; 2. Kecamatan Kelapa Gading di Kelurahan Kelapa Gading Barat; 3. Kecamatan Jatinegara di Kelurahan Balimester; 4. Kecamatan Cakung di Kelurahan Pulo Gebang; dan 5. Seluruh kantor Kecamatan dan Kelurahan di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan; d. Kota Administrasi Jakarta Selatan berlokasi di: 1. Kecamatan Mampang Prapatan di Kelurahan Kuningan Barat; 2. Kecamatan Setiabudi di Kelurahan Kuningan Timur dan Kelurahan Karet Kuningan; 3. Kecamatan Tebet di Kelurahan Tebet Barat dan Kelurahan Menteng Dalam; 4. Kecamatan Kebayoran Baru di Kelurahan Petogogan; dan 5. Seluruh kantor Kecamatan dan Kelurahan di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan; e. Kota Administrasi Jakarta Barat berlokasi di: 1. Kecamatan Grogol Petamburan di Kelurahan Tomang; 2. Kecamatan Kembangan di Kelurahan Kembangan Utara; dan 3. Seluruh kantor Kecamatan dan Kelurahan di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan; f.

(3)

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berlokasi di: 1. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara di Pulau Pramuka; dan 2. Seluruh kantor Kecamatan dan Kelurahan di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan.

Rencana kawasan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termuat pada Peta Pola Ruang dalam Lampiran I dari Peraturan Daerah ini.

59

Paragraf 15 Pengembangan Kegiatan Pariwisata Pasal 74 Pengembangan kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47ayat (2) huruf b terdiri atas: a. pengembangan kegiatan pariwisata alam; dan b. pengembangan kegiatan pariwisata binaan.

Pasal 75 (1)

Pengembangan kegiatan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf aterdiri atas: a. pengembangan kegiatan wisata agro; b. pengembangan kegiatan wisata alam; dan c. pengembangan kegiatan wisata bahari.

(2)

Pengembangan kegiatanwisata agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di: a. Kecamatan Kebon Jeruk sebagai wisata belanja bunga dan tanaman hias di Kawasan Rawa Belong; b. Kecamatan Cipayung Kelurahan Ceger di Kawasan TMII melalui kegiatan pengembangan budidaya tanaman hias dan tanaman buah-buahan; c. Kecamatan Ciracas Kelurahan Cibubur dan Kecamatan Cipayung Kelurahan Pondok Ranggon di Taman Bunga Wiladatika melalui kegiatan pengembangan budidaya tanaman hias dan tanaman buah-buahan; dan d. Kecamatan Pasar Minggu melalui kegiatan pengembangan budidaya tanaman hias dan tanaman buah-buahan.

(3)

Pengembangan kegiatan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b ditetapkan di: a. Kecamatan Kembangan di kawasan Hutan Kota Srengseng sebagai RTH untuk wisata alam dan pagelaran Budaya Betawi; b. Kecamatan Jagakarsa di kawasan wisata alam dan budaya; dan c. Kecamatan Pasar Minggu Kelurahan Pasar Minggu di kawasan wisata alam Ragunan.

(4)

Pengembangan kegiatan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di: a. Destinasikegiatan wisata budaya dan sejarah di pesisir Jakarta Utara, di: 1. Kecamatan Tanjung Priok Kelurahan Tanjung Priokdiarahkan di Stasiun Kereta Api Tanjung Priok; 2. Kecamatan Koja Kelurahan Tugu Selatan diarahkan di Kampung Tugu;

60

3. Kecamatan Cilincing Kelurahan Marundadiarahkan di Rumah si Pitung di; dan 4. Kecamatan Penjaringan Kelurahan PluitPelabuhan Sunda Kelapa; b. Destinasi kegiatan wisata religius di pesisir Jakarta Utara di: 1. Kecamatan Koja Kelurahan Tugu Utaradiarahkan di Islamic Center; 2. Kecamatan Koja Kelurahan Tugu Selatandiarahkan di Gereja Tugu; 3. Kecamatan Cilincing Kelurahan Marunda diarahkan di Masjid Al Alam;dan 4. Kecamatan Penjaringan Kelurahan Penjaringan Masjid dan Makam Luar Batang; c. Destinasi kegiatan wisata alam di pesisir Jakarta Utara di 1. Kecamatan Pademangan Kelurahan Ancol diarahkan di Taman Impian Jaya Ancol; 2. Kecamatan Penjaringan Kelurahan Kapuk Muara diarahkan di Taman Suaka Margasatwa Muara Angke; dan 3. Kecamatan Penjaringan Kelurahan Kapuk Muara diarahkan di Sentra Perikanan Muara Angke; d. Destinasi kegiatan wisata olahraga di pesisir Jakarta Utara di: 1. Kecamatan Pademangan Kelurahan Ancol diarahkan di Gelanggang Olahraga Air Bahtera Jaya ; dan 2. Kecamatan Pademangan Kelurahan Ancol diarahkan di Yacht Club Barat; e. Destinasi kegiatan wisata olahraga laut di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan diarahkan di Pulau Tidung; dan f. Destinasi kegiatan wisata taman arkeologi di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatandiarahkan di Pulau Bidadari, Pulau Cipir, Pulau Onrust dan Pulau Kelor.

Pasal 76 (1)

Pengembangan kegiatan pariwisata binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b terdiri atas: a. kawasan wisata perkotaan; b. kawasan wisata budaya;dan c. kawasan wisata konvensi (MICE).

(2)

Pengembangan kegiatan wisata perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di : a. Kecamatan Senen Kelurahan Senen di Kawasan Senen; b. Kecamatan Sawah Besar Kelurahan Pasar Baru di Kawasan Pasar Baru dan Kawasan Lapangan Banteng; c. Kecamatan Tanah Abang Kelurahan Gelora di Kawasan Senayan; d. Kecamatan Tanah Abang Kelurahan Bendungan Hilir dan Petamburan di Kawasan Thamrin-Sudirman; e. Kecamatan Kebayoran Baru Kelurahan Melawaidi kawasan wisata perkotaan berfungsi hijau di kawasan Blok M; f. Kecamatan Mampang Prapatan Kelurahan Pela Mampang di Kawasan wisata perkotaan berfungsi hijau di kawasan Kemang; g. Kecamatan Jatinegara Kelurahan Bali Mester di Kawasan Jatinegara; 61

h. Kecamatan Pulo Gadung Kelurahan Kayu Putih di Kawasan Pacuan Kuda Pulomas; dan i. Kecamatan Pulo Gadung Kelurahan Kayu Putih di Waduk Riario.

(3)

Pengembangan kegiatan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di : a. Kecamatan Cilandak Kelurahan Pondok Labu di Museum LayangLayang; b. Kecamatan Cilandak Kelurahan Cilandak Barat di Museum Basuki Abdullah; c. Kecamatan Cipayung Kelurahan Lubang Buaya di Monumen Pancasila Sakti; dan d. Kecamatan Makasar Kelurahan Pinang Ranti dan Kecamatan Cipayung Kelurahan Ceger di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

(4)

Pengembangan kegiatan wisata konvensi dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di : a. b. c. d. e.

(MICE)

sebagaimana

Kecamatan Tanah Abang di Kawasan Sudirman; Kecamatan Setiabudi di Kawasan Kuningan; Kecamatan Pulo Gadung di Kawasan Pulomas; Kecamatan Kemayoran di Kawasan Bandar Kemayoran; dan Kecamatan Pademangan, Penjaringan, Koja, Cilincing, dan Tanjung Priok di Kawasan reklamasi pantai utara Jakarta.

Paragraf 16 Pengembangan Kegiatan Pertanian Pasal 77

(1)

Pengembangan kegiatanpertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47ayat (2) huruf cdilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut : a. pemberian insentif untuk mempertahankan status dan kondisi lahan pertanian yang tersisa; b. penyediaan lahan untuk kepentingan penelitian, pembibitan, dan pengembangan; dan c. tidak kegiatan dan bangunan yang dapat mengganggu fungsi kawasan pertanian.

(2)

Rencana pengembangan kegiatan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan di: a. Kecamatan Penjaringan di Kelurahan Kamal Muara dengan cara mempertahankan lahan pertanian yang ada; b. Kecamatan Cengkareng, Kalideres dan Tambora di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Soekarno-Hatta dan sekitarnya dengan memelihara dan intensifikasi budidaya pertanian; c. Kecamatan Kalideres di Kawasan Pegadungan dengan memelihara, intensifikasi, dan melestarikan kawasan pertanian yang ada; d. Kecamatan Kalideres di Kawasan Semanan dengan penataan sentra pemasaran hasil pertanian dan florikultura pusat budidaya tanaman; 62

e. Kecamatan Pasar Minggu, Cilandak, Ciganjur, dan Jagakarsa sebagai kawasan budidaya pertanian, tanaman hias, dan tanaman buah-buahan; dan f. Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, dan Cakung sebagai kawasan budidaya pertanian dan tanaman hias di Kawasan bagian selatan jalan lingkar luar.

Paragraf 17 Pengembangan Kegiatan Perikanan Pasal 78 (1)

Pengembangan kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut : a.

Tidak kegiatan yang dapat mengancam keberadaan biota laut yang dilindungi; b. pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan industri pengolahan hasil perikanan; dan c. tidak kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

(2)

Pengembangan kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan di: a. Kecamatan Penjaringan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman; b. Kecamatan Cilincingdi pelabuhan pendaratan ikan Kelurahan Kalibaru, Kamal Muara,Muara Baru, dan Muara Angke; c. Kecamatan Jagakarsa Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Kalideres Kelurahan Kalideres, Kecamatan Cakung Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Ciracas Kelurahan Ciracas, dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Pulau Tidung di pengembangan kegiatan budidaya dan balai benih ikan; d. Kecamatan Menteng Kelurahan Menteng sebagai pengembangan kegiatan promosi perikanan Sumenep;dan e. Kecamatan Palmerah Kelurahan Slipi sebagai pengembangan kegiatan promosi perikanan di Kawasan Slipi.

Paragraf 18 Pengembangan Kegiatan Peternakan Pasal 79

(1)

Pengembangan kegiatanpeternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47ayat (2) huruf e dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: a. pengelolaan kegiatan peternakan hewan yang tidak mencemari lingkungan; b. pengendalian pengelolaan limbah keluaran rumah potong hewan; dan c. pengembangan sentra peternakan melalui peningkatan akses.

63

(2)

Pengembangan kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan di : a. Kecamatan CengkarengKelurahan Kapuk sebagai kawasan pertenakan babi; dan b. Kecamatan TamboraKelurahan Roa Malaka sebagai kawasan peternakan ayam.

Paragraf 19 Pengembangan Kegiatan Pertambangan Pasal 80

(1)

Pengembangan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: a. pendirian bangunan dan kegiatan pertambangan tidak mengganggu fungsi alur pelayaran; b. harus menjaga kelestarian lingkungan; dan c. pengembangan pertambangan harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

(2)

Rencana kegiatan pertambangan ditetapkan di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Pulau Pabelokan dengan jenis pertambangan minyak dan gas.

Paragraf 20 Pengembangan Kegiatan Sektor Informal Pasal 81

Pengembangan kegiatansektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a disetiap kecamatan diarahkan pada kegiatan: a. penataan kegiatan pusat pedagang kaki lima danusaha mikro, kecil dan menengah; b. mendorong kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa untuk mengalokasikan ruang kegiatan sektor informal sesuai proporsi besar kegiatan ekonomi yang dikembangkan;dan c. menentukan alokasi ruang bagi sektor informal dan golongan usaha skala kecil secara terintegrasi dengan pengembangan sektor formal besar dari berbagai jenis aktifitas perekonomian.

Paragraf 21 Kawasan Industri Pasal 82 (1)

Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf o dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut :

64

a. penataan kawasan industri sebagai bagian integral dari penataan kawasan pelabuhan; b. kawasan industri dikembangkan dengan koordinasi dan kerjasama dengan Kawasan Jabodetabekpunjur; c. pengembangan kawasan industri memperhatikan daya dukung transportasi dan infrastruktur lainnya; d. pengembangan kawasan industri dibatasi hanya untuk jenis industri hemat penggunaan lahan, air, energi, tidak berpolusi, memperhatikan aspek lingkungan, dan menggunakan teknologi tinggi; dan e. pengelolaan air limbah industri dilaksanakan dengan sistem komunal atau sistem individual sebelum dibuang ke badan air; dan f. pengembangan one product one village di kawasan campuran diarahkan pada industri rumahan yang tidak berpolusi dan berwawasan lingkungan hidup.

(2)

Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada: a. pengembangan industri perakitan di kawasan sekitar Bandara Soekarno Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok; b. pengembangan industri selektif pada Kawasan Ekonomi Strategis di Marunda sebagai bagian integral dari pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, Kawasan Cakung, Kapuk, Cengkareng, Kalideres, Pulo Gadung, Ciracas, Pasar Rebo; c. penataan dan relokasi kegiatan industri kecil dan menengah yang berada di kawasan permukiman ke kawasan industri di bagian utara dan timur Jakarta meliputi Kecamatan Cilincing Kelurahan Kali Baru dan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Kecamatan Cakung; dan d. pembatasan kegiatan industri di kawasan yang sudah ada di Kecamatan Penjaringan, Kelapa Gading, dan Cilincing.

(3)

Rencana kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termuat pada Peta Pola Ruang dalam Lampiran I dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 22 Kawasan Industri KDB Rendah Pasal 83

(1)

Kawasan industri KDB rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47ayat (1) huruf p dilaksanakan pada pengembangan kawasan industri dengan arahan sebagai berikut: a. pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB maksimal 30% (tiga puluh persen); b. penataan kawasan industri sebagai bagian integral dari penataan kawasan pelabuhan; c. kawasan industri dikembangkan dengan koordinasi dan kerjasama dengan Kawasan Jabodetabekpunjur; d. pengembangan kawasan industri memperhatikan daya dukung transportasi dan infrastruktur lainnya; e. pengembangan kawasan industri dibatasi hanya untuk jenis industri hemat penggunaan lahan, air, energi, tidak berpolusi, 65

memperhatikan aspek lingkungan, dan menggunakan teknologi tinggi; f. pengelolaan air limbah industri dilaksanakan dengan sistem komunal atau sistem individual sebelum dibuang ke badan air; dan g. pengembangan one product one village di kawasan campuran diarahkan pada industri rumahan yang tidak berpolusi dan berwawasan lingkungan hidup.

(2)

Kawasan industri KDB rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Kecamatan Pasar Minggu, dan kawasan sebelah selatan jalan lingkar luar (outer ring road) dengan pembatasan pengembangan industri baru, peningkatan daya resap air, dan mengembangkan pengelolaan limbah agar tidak mencemari sungai/kali/waduk/situ.

(3)

Rencana kawasan industri KDB rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termuat pada Peta Pola Ruang dalam Lampiran I dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 23 Kawasan Pergudangan Pasal 84

(1)

Kawasan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf q dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: a. penataan pergudangan sebagai bagian integral dari penataan kawasan pelabuhan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Kawasan Bodetabekpunjur; b. pengembangan kawasan pergudangan dibatasi hanya untuk jenis pergudangan hemat penggunaan lahan, air, energi, tidak polusi, memperhatikan aspek lingkungan, dan menggunakan teknologi tinggi; dan c. penataan pergudangan sebagai fungsi penunjang bagi kegiatan perdagangan dan jasa.

(2)

Kawasan pergudangan ditetapkan di: a. b. c. d. e.

(3)

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

Kecamatan Cilincing; Kecamatan Kelapa Gading; Kecamatan Cengkareng; Kecamatan Kalideres; dan Kecamatan Koja.

Rencana kawasan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termuat pada Peta Pola Ruang dalam Lampiran I dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 24 Kawasan Pergudangan KDB Rendah Pasal 85

66

(1)

Kawasan pergudangan KDB rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf r dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: a. pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB maksimal 30% (tiga puluh persen); b. penataan pergudangan sebagai bagian integral dari penataan kawasan pelabuhan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Kawasan Bodetabekpunjur; c. pengembangan kawasan pergudangan dibatasi hanya untuk jenis pergudangan hemat penggunaan lahan, air, energi, tidak polusi, memperhatikan aspek lingkungan, dan menggunakan teknologi tinggi; dan d. pengembangan kawasan pergudangan sebagai fungsi penunjang bagi kegiatan perdagangan dan jasa.

(2)

Kawasan pergudangan KDB rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan di Kecamatan Pasar Minggu, dan kawasan sebelah selatan jalan lingkar luar (outer ring road) dengan pembatasan pengembangan pergudangan baru.

(3)

Rencana kawasan pergudangan KDB rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termuat pada Peta Pola Ruang dalam Lampiran I dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 25 Kawasan Terbuka Non Hijau Pasal 86

(1)

Kawasan terbuka non hijausebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf s, terdiri atas: a. kawasan terbuka biru; dan b. kawasan terbuka non hijau lainnya.

(2)

Rencana kawasan terbuka biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melaui peningkatan kualitas pada ruang terbuka biru di kawasan sempadan sungai di setiap kecamatan.

(3)

Kawasan terbuka non hijau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan beradarkan arahan: a. pembangunan ruang terbuka atau plasa, pekarangan, lahan parkir terbuka, sarana dan fasiltas transportasi lainnya yang terbuka di setiap kawasan budidaya pada setiap kecamatan; b. pengembangan kawasan terbuka secara berjenjang pada berbagai kawasan; c. pemanfaatan bahan material atau desain kawasan terbuka harus memperhatikan daya serap air permukaan; d. pengarahan desain kawasan terbuka sesuai fungsi dan hierarki secara proporsional; e. tidak kegiatan atau bangunan yang tidak sesuai fungsi kawasan; dan

67

f. kawasan terbuka dilengkapi elemen pelengkap dan sarana untuk kegiatan di dalamnya secara memadai.

(4)

Rencana kawasan terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat pada Peta Pola Ruang dalam Lampiran I dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 26 Kawasan Evakuasi Bencana Pasal 87 (1)

Kawasan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf t diarahkan pada: a. kawasan pemerintahan dan kawasan pemerintahan daerah; b. kawasan terbuka hijau budidaya; dan c. kawasan pelayanan umum dan sosial.

(2)

Kawasan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan arahan sebagai berikut: a. optimalisasi pemanfaatan kawasan ruang terbuka hijau dan kawasan terbuka plasa publik maupun privat sebagai kawasan evakuasi bencana dilengkapi sarana utilitas yang memadai; b. penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas; c. peningkatan aksesibilitas dari dan ke kawasan evakuasi bencana; dan d. pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di kawasan evakuasi bencana.

(3)

Kawasan evakuasi bencana ditetapkan dengan ketentuan: a. memiliki luas minimum 1.000 m2 (seribu meter persegi) dan diprioritaskan pada kawasan rawan bencana; b. lokasi mudah diakses dari kawasan rawan bencana; c. relatif aman saat mengalami bencana; d. dapat dijangkau angkutan umum;dan e. tersedia utilitas dan sarana yang memadai.

(4)

Kawasan evakuasi bencana utama diarahkan di lokasi berikut: a. b. c. d. e. f. g. h.

Kecamatan Gambir di Kawasan Monumen Nasional; Kecamatan Tanah Abang di Gelora Bung Karno Senayan; Kecamatan Pademangan di Ancol; Kecamatan Koja di Kawasan Islamic Centre; Kecamatan Cipayung di Taman Mini Indonesia Indah; Kecamatan Pasar Minggu di Ragunan; Kecamatan Kembangan di Hutan Kota Srengseng; Kecamatan Palmerah di Taman Kampung Sawah/ Taman Catleya;

68

i.

j.

(5)

Kawasan pusat pemerintahan, kawasan pemakaman, kawasan rekreasi dan fasilitas sosial lainnya yang terdapat di setiap kecamatan; dan Prasarana, sarana, dan fasilitas umum dan sosial di masing-masing Kecamatan.

Rencana kawasan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat pada Lampiran I dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX RENCANA JARINGAN PRASARANA Bagian Kesatu Umum Pasal 88

(1)

Rencana jaringan prasarana meliputi: a. rencana sistem jaringan pergerakan; b. rencana sistem jaringan utilitas;dan c. rencana jalur evakuasi bencana.

(2)

Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. rencana pengembangan jaringan transportasi; b. rencana pengembangan sistem angkutan umum massal; dan c. rencana kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP).

(3)

Rencana sistem jaringan utilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi: a. b. c. d. e. f.

(4)

rencana sistem jaringan energi; rencana sistem jaringan telekomunikasi; rencana sistem jaringan air bersih; rencana sistem pengelolaan air limbah; rencana sistem persampahan; dan rencana sistem drainase.

Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meputi : a. jaringan jalan yang dilalui Transjakarta; dan b. jaringan jalan arteri menuju lokasi kawasan evakuasi bencana utama dan fasilitas vital.

Bagian Kedua Rencana Sistem Jaringan Pergerakan Paragraf 1 Rencana Jaringan Transportasi Pasal 89

69

(1)

Rencana jaringan transportasi dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. b. c. d.

(2)

rencana jaringan transportasi darat; rencana jaringan transportasi perkeretaapian rencana jaringan transportasi laut; dan rencana jaringan transportasi udara.

Rencana jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. rencana jaringan jalan; b. rencana jaringan transportasi sungai dan penyeberangan;dan c. rencana jaringan angkutan barang.

(3)

Rencana jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan rencana jaringan rel.

(4)

Rencana jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. tatanan kepelabuhanan; dan b. rencana jaringan alur pelayaran.

(5)

Rencana jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas : a. tatanan kebandarudaraan; dan b. rencana ruang udara untuk penerbangan Pasal 90

Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. b. c. d. e. f. g.

rencana pengembangan jaringan jalan tol; rencana pengembangan jaringan jalan layang non tol; rencana pengembangan jaringan jalan arteri; rencana pengembangan jaringan jalan kolektor; rencana pengembangan jaringan jalan lokal; rencana pengembangan jaringan jalan lingkar pulau; dan rencana pengembangan jaringan sepeda dan pedestrian.

Pasal 91

Rencana pengembangan jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam pasal 90huruf a, diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan tol di beberapa kecamatan di wilayah Kota Administratif sebagai berikut: a. Kota Administrasi Jakarta Pusat meliputi: 1. rencana pengembangan dan pemeliharaan jalan tol di Kecamatan Cempaka Putih dan Kecamatan Cempaka Putih jalan tol Ir. Wiyoto Wiyono;

70

2. rencana pembangunan jalan tol melalui Kecamatan Gambir sejajar rel kereta api dan banjir kanal barat yang menghubungkan Kelurahan Duri Pulo hingga Kecamatan Tanah Abang; 3. rencana pembangunan jalan tol melalui Kecamatan Johar Baru berada sejajar Jalan Letjen Suprapto kemudian ke arah utara menuju Kecamatan Kemayoran; 4. rencana pengembangan jaringan jalan tol melalui Kecamatan Kemayoran sejajar jalan Angkasa Raya hingga tembus Kecamatan Tanjung Priok, kemudian sejajar Jalan Utan Panjang Barat dan Utan Panjang Timur hingga Jalan Bendungan Jago Raya; 5. rencana pembangunan jalan tol melalui Kecamatan Menteng yakni sejajar Jalan Sultan Agung hingga Jalan Doktor Sahardjo di Kecamatan Setiabudi; 6. rencana pengembangan jaringan jalan tol yang melalui Kecamatan Sawah Besar sejajar Jalan K. H. Samanhudi; 7. rencana pengembangan jaringan jalan tol melalui Kecamatan Senen sejajar Jalan Jalan Kramat Raya; dan 8. rencana pengembangan jaringan jalan tol melalui Kecamatan Tanah Abang sejajar Banjir Kanal Barat dan jalur rel KA menuju Kecamatan Kebayoran Lama. b. Kota Administrasi Jakarta Utara meliputi: 1. rencana pembangunan jaringan jalan tol melalui Kecamatan Cilincing melintasi Kecamatan Cakung – Cilincing – Koja – Tanjung Priok serta jalan tol yang melintasi Cakung – Cilincing (Marunda) – Bekasi Utara; 2. rencana pembangunan jaringan jalan tol melalui Kecamatan Kelapa Gading yang terletak sejajar Jalan Raya Boulevard Barat dan Jalan Raya Boulevard Timur hingga tembus Jalan Bekasi Raya; 3. rencana pembangunan jaringan jalan tol melalui Kecamatan Koja yaitu Jalan tol JORR section N (Cakung-Koja)- Pelabuhan Tanjung Priok, Jalan tol Cilincing tembus Yos Sudsarso 4. rencana pembangunan jaringan jalan tol melalui Kecamatan Pademangan sejajar Jalan Lodan Raya; 5. rencana pengembangan dan pemeliharaan jalan arteri (tol) di Kecamatan Penjaringan jalan tol Prof. Sedyatmo; dan 6. rencana pembangunan jaringan jalan tol di Kecamatan Tanjung Priok,jalan tol JORR section N (Cakung-Tanjung Priok)-Pelabuhan Tanjung Priok. c. Kota Administrasi Jakarta Timur meliputi: 1. rencana pengembangan dan pembangunan jaringan jalan tol melalui Kecamatan Cakung, Jalan Tol Lingkar Luar Timur hingga Gerbang Tol Cakung Utama, Jalan Bekasi Raya dari perbatasan Kota Bekasi hingga perbatasan dengan Kecamatan Kelapa Gading; dan Jalan Tol Cikunir dari Kelurahan Pulogebang sampai dengan Kelurahan Cakung Timur; 2. rencana pengembangan dan pemeliharaan jalan tol melalui Kecamatan Cipayung sejajar dengan Jalan Arteri (Tol) Jakarta – Cikampek yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Ciracas dan Jalan Mabes Hankam, dan jalan tol Jagorawi yang melalui Kelurahan Cipayung, Munjul dan Pondok Ranggon atau batas antara Kecamatan Ciracas dan Cipayung; 3. rencana pengembangan dan pemeliharaan jalan tol melalui Kecamatan Ciracas di Jalan tol Lingkar Luar Jakarta;

71

4. rencana pembangunan jalan tol melalui Kecamatan Duren Sawit yaitu sejajar Jalan K.H. Noer Ali atau perbatasan Bekasi – Batas Kecamatan Makasar; 5. rencana Pengembangan dan pembangunan jaringan jalan tol melalui Kecamatan Jatinegara diarahkan sejajar dengan Jalan MT Haryono – Tol Jakarta Cikampek dan Jalan Kampung Melayu – Jalan Kali Malang.

6. rencana pengembangan jalan arteri primer di Kecamatan Jatinegara sejajar dengan Jalan Tol Wiyoto Wiyono; 7. rencana pengembangan dan pemeliharaan jalan tol melalui Kecamatan Kramat Jati sejajar jalan tol Jakarta – Cikampek yang berbatasan dengan Kecamatan Makasar; 8. rencana pengembangan dan pemeliharaan jalan tol melalui Kecamatan Makasar sejajar jalan tol Jagorawi dan Taman Mini; 9. rencana pengembangan jalan arteri primer di Kecamatan Matraman sejajar Jalan Tol Wiyoto Wiyono yang berada di sisi timur wilayah Kecamatan Matraman; 10. rencana pengembangan dan pemeliharaan jalan tol melalui Kecamatan Pasar Rebo sejajar Jalan Arteri Tol Lingkar Luar Jakarta; dan 11. rencana pengembangan dan pemeliharaan jalan arteri (tol) di Kecamatan Pulogadung Jalan tol Ir. Wiyoto Wiyono. d. Kota Administrasi Jakarta Selatan meliputi: 1. rencana pengembangan dan pemeliharaan jalan tol di jalan tol lingkar luar sejajar Jalan T. B. Simatupang, dan rencana pembangunan jalan tol sejajar Jalan Bango hingga tembus Jalan T. B. Simatupang; 2. rencana pembangunan jalan tol melalui Kecamatan Jagakarsa di Jalan T. B Simatupang; 3. rencana pengembangan dan pemeliharaan jalan tol melalui Kecamatan Kebayoran Baru di jalan tol Jenderal Gatot Subroto; 4. rencana pembangunan jalan tol di Kecamatan Kebayoran Lama sejajar rel Jabodetabek yang menghubungkan Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Pesanggrahan; 5. rencana pengembangan dan pemeliharaan jalan tol di Kecamatan Mampang Prapatan di Jalan Tol M. T. Hariyono; 6. rencana pembangunan dan peningkatan jalan tol di Kecamatan Pasar Minggu berada sejajar dengan Jalan Pasar Minggu Raya; 7. rencana pembangunan jalan tol di Kecamatan Pesanggrahan sejajar Jalan Bintaro Permai dan jalan tol sejajar Jalan Ulujami yang menghubungkan Kecamatan Pesanggrahan hingga Kecamatan Kembangan; 8. rencana pembangunan jalan tol melalui Kecamatan Setiabudi sejajar Jalan Sultan Agung dan Jalan Doktor Sahardjo. Pengembangan dan pemeliharaan jalan tol yang melalui Kecamatan Setiabudi Jalan tol Jenderal Gatot Subroto; 9. rencana pembangunan jalan (tol melalui Kecamatan Tebet sejajar Jalan Prof. Dr. Soepomo, Jalan Dr. Sahardjo, Jalan Minangkabau Barat, dan Jalan Abdul Syafei; dan 10. rencana pembangunan jalan tol di Kecamatan Pancoran terletak sejajar Jalan Pasar Minggu Raya. e. Kota Administrasi Jakarta Barat meliputi:

72

1. rencana pembangunan jalan tol di Kecamatan Cengkareng dibangun sejajar Jalan Daan Mogot serta pemeliharaan Jalan Tol Lingkar Luar Barat; 2. rencana pembangunan jalan tol di Kecamatan Grogol Petamburan dibangun sejajar jalur kereta api menghubungkan Kecamatan Kebon Jeruk dan Kecamatan Tambora; 3. rencana pembangunan pembangunan jalan tol di Kecamatan Kalideres dibangun sejajar Jalan Daan Mogot; 4. rencana pembangunan jaringan jalan tol di Kecamatan Kebon Jeruk sejajar Jalan Daan Mogot dan pengembangan jaringan jalan tol Jakarta – Merak; 5. rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan tol di Kecamatan Kembangan dibangun sejajar Jalan tol Jakarta – Merak dan Jalan tol yang menghubungkan Kecamatan Cengkareng dan Pesanggrahan; 6. rencana pembangunan jalan tol di Kecamatan Palmerah terletak sejajar Jalan tol Jakarta Merak dan Jalan Tomang Raya; 7. rencana pembangunan jalan tol di Kecamatan Taman Sari dibangun sejajar Jalan Kyai Haji Zainul Arifin dan Jalan Sukarjo Wiryopranoto; dan 8. rencana pembangunan jalan tol di Kecamatan Tambora berada sejajar Jalan Kyai Haji Zainul Arifin.

Pasal 92 Rencana pengembangan jaringan jalan layang non tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jaringan jalan layang non tol dibeberapa kecamatan, meliputi: a. Kecamatan Tanah Abang dibangun sejajar dengan Jalan Kyai Haji Mas Mansyur; b. Kecamatan Setiabudi yang dibangun sejajar dengan Jalan Profesor Doktor Satrio; c. Kecamatan Tebet yang dibangun sejajar Jalan Casablanca dan Jalan Abdul Syafei, kemudian sejajar Jalan Dr. Sahardjo dan Jalan Prof. Dr. Soepomo; d. Kecamatan Pancoran terletak sejajar Jalan Pasar Minggu Raya; e. Kecamatan Pasar Minggu terletak sejajar Jalan Pasar Minggu Raya dan jalan Tanjung Barat; f. Kecamatan Pesanggrahan terletak sejajar Jalan Ciledug Raya; g. Kecamatan Kebayoran Lama terletak sejajar Jalan Ciledug Raya; h. Kecamatan Kebayoran Baru terletak sejajar Jalan Kyai Maja, Jalan Trunojoyo, Jalan Walter Monginsidi, Jalan Kapten Pierre Tendean, Jalan Pattimura, Sultan Hassanudin, Sultan Iskandarsyah, Jalan Prapanca Raya, Jalan Pangeran Antasari; i. Kecamatan Cilandak berada di atas Jalan Pangeran Antasari; dan j. Kecamatan Kelapa Gading berada di atas Jalan Raya Boulevard – Timur – Pegangsaan Dua Raya.

Pasal 93 (1)

Rencana pengembangan jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c, diarahkan pada: a. jalan arteri primer; dan b. jalan arteri sekunder.

73

(2)

Rencana pengembangan jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut: a. Kota Administrasi Jakarta Pusat diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jaringan jalan arteri dibeberapa kecamatan, meliputi: 1. Kecamatan Cempaka Putih diarahkan pada pelebaran Jalan Letjend Suprapto, Jalan Jenderal A. Yani, dan Jalan Pramuka; 2. Kecamatan Gambir diarahkan di Jalan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada, Jalan KH. Hasyim Ashari, Jalan KH. Zainul Arifin, Jalan Kebon Sirih Raya, Jalan Jatibaru, Jalan Kyai Caringin, Jalan Balikpapan, Jalan Suryopranoto, Jalan Ir.H.Juanda, Jalan Veteran, Jalan Cideng Barat, Jalan Cideng Timur dan Jalan Kyai Haji Moh. Mahbub; 3. Kecamatan Johar Baru terdapat pada Jalan Letjend Suprapto; 4. Kecamatan Kemayoran diarahkan pada pelebaran jalan Jalan Utan Panjang Barat, Jalan Letjend. Suprapto, Jalan Benyamin Sueb; 5. Kecamatan Menteng diarahkan Jalan Sultan Agung, Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan MH. Thamrin, Jalan Tambak, Jalan Matraman dan Jalan Kebon Sirih Raya; 6. Kecamatan Sawah Besar diarahkan Jalan Mangga Besar, Jalan Rajawali Selatan, Jalan Benyamin Sueb, Jalan Mangga Dua, Jalan Gunung Sahari, dan Jalan DR. Soetomo; 7. Kecamatan Senen diarahkan di Jalan Salemba Raya, Jalan Kramat Raya, Jalan Pasar Senen, Jalan Pramuka, Jalan Letjen Suprapto dan Jalan Kramat Bunder; dan 8. Kecamatan Tanah Abang diarahkan di Jalan Asia Afrika, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan KH Mas Mansyur, Jalan Pejompongan, Jalan KS Tubun, Jalan Gelora dan Jalan Margono Djoyohadikusumo. b. Kota Administrasi Jakarta Utara pembangunan dan peningkatan jaringan jalan arteri primer dibeberapa kecamatan, meliputi: 1. Kecamatan Cilincing di perbatasan Kota Bekasi pada Jalan Marunda Makmur dan Jalan Arteri primer sebagai akses kawasan Marunda, serta Jalan Cilincing Raya, Jalan Cakung Cilincing Raya dan Jalan Tugu Raya; 2. Kecamatan Kelapa Gading diarahkan di Jalan Laksamana Yos Sudarso, Jalan Raya Boulevard Barat, Jalan Raya Boulevard Timur, hingga tembus Kecamatan Cakung, kemudian Jalan Perintis Kemerdekaan hingga Jalan Bekasi Raya, serta Jalan Kelapa Gading Boulevard hingga tembus Jalan Plumpang Raya di Kecamatan Koja; 3. Kecamatan Koja, di ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso,Jalan Pelabuhan, Jalan Jampea, Jalan Cilincing Raya, Jalan Plumpang Raya, Jalan Tugu Raya, dan Jalan Arteri primer tembus yang menghubungkan Jalan Kelapa Gading Boulevard di Kecamatan Kelapa Gading; 4. Kecamatan Pademangan berupa peningkatan dan perbaikan jalan di Jalan Mangga Dua Raya, Jalan Gunung Sahari, Jalan Budi Mulia dan Jalan R. E. Martadinata, Jalan Lodan Raya, Jalan Benyamin Sueb, Jalan Pasir Putih Satu, serta akses Jalan Arteri primer sebagai akses menuju pulau reklamasi;

74

5. Kecamatan Penjaringan di perbatasan Kabupaten Tangerang pada Jalan Baru sebagai akses menuju Kecamatan Tanjung Priok sejajar dengan rel Jabodetabek, Jalan Pantai Indah Barat, Jalan Kapuk Raya, Jalan Pantai Indah Timur, serta 2 ruas jalan arteri yang menghubungkan Kecamatan Penjaringan dengan pulau reklamasi; dan 6. Kecamatan Tanjung Priok peningkatan dan perbaikan jaringan jalan di ruas Jalan R. E. Martadinata, Jalan Yos Sudarso, Jalan Enggano, Jalan Prof. Wiyoto Wiyono M.Sc, Jalan Sulawesi, serta pembangunan Jalan Taman Sunter Indah serta jalan tembusnya sebagai akses menuju Kecamatan Kemayoran dan Kecamatan Kelapa Gading. c. Kota Administrasi Jakarta Timur diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jaringan jalan arteri dibeberapa kecamatan, meliputi: 1. Kecamatan Cakung diarahkan sebagai berikut: a) jalan arteri primer di Jalan Tol Cakung – Cikunir dan Jalan Bekasi Raya; b) pembangunan dan peningkatan jalan arteri di Jalan Raya Bekasi; c) jalan arteri primer baru sejajar dengan Jalan tol Lingkar Luar Barat, Jalan Pegangsaan Dua; dan d) jalan sentra primer baru timur; 2. Kecamatan Cipayung diarahkan pada pelebaran jalan arteri primer pada Jalan Raya Pondok Gede, Jalan Mabes Hankam, Jalan H. Karim, 3. Kecamatan Ciracas diarahkan pada a) rencana jalan arteri primer di Jalan Bogor Raya; b) rencana jalan arteri primer di Jalan Tol TMII dan Jalan Bogor Raya; c) jaringan jalan arteri di Jalan Bogor Raya, Jalan Tol TMII dan Jalan Raya Ciracas; 4. Kecamatan Duren Sawit diarahkan pada rencana peningkatan jalan arteri primer di Jalan Raden Inten 2, Jalan Buaran, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Soekanto, dan Jalan Pahlawan Revolusi; 5. Kecamatan Jatinegara diarahkan pada : a) rencana pengembangan jalan arteri primer berupa pengembangan jalan sejajar Jalan Tol Wiyoto Wiyono; b) pengembangan jalan arteri primer berupa pembangunan jalan baru di samping saluran Banjir Kanal Timur; dan c) pelebaran ruas jalan arteri primer di Jalan Matraman Raya, Jalan Jatinegara Barat, Jalan Jatinegara Timur, Jalan Otto Iskandar, Jalan Kampung Melayu, Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jalan Jenderal D.I Panjaitan, Jalan Kali Malang, Jalan Bekasi Barat Raya, dan Jalan Bekasi Timur Raya; 6. Kecamatan Kramat Jati diarahkan pada: a) rencana pelebaran Jalan Cililitan Besar, Jalan Kalibata Raya, Jalan Letjend. Sutoyo, Jalan Dewi Sartika dan Jalan Pondok Gede Raya; dan b) pembangunan jalan arteri primer tembusan Kecamatan Pasar Minggu menuju Jalan Pondok Gede Raya dan jalan arteri primer yang mengakses ke kawasan Pasar Induk Kramat Jati dan Fly Over Pasar Rebo; 7. Kecamatan Makasar diarahkan pada : 75

a) rencana pengembangan jalan arteri primer di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma; dan b) rencana pengembangan jalan arteri primer di Jalan Pondok Gede Raya, Jalan Kali Malang dan Jalan arteri sejajar Jalan Tol Jagorawi, 8. Kecamatan Matraman diarahkan pada: a) pengembangan jalan sejajar Jalan Tol Wiyoto Wiyono berada di sisi timur wilayah Kecamatan Matraman; b) rencana pengembangan jalan arteri primer diarahkan pada peningkatan dan perbaikan ruas jalan arteri yang mengubungkan Jalan Matraman Raya, Jalan Pramuka, dan Jalan Ahmad Yani; 9.

Kecamatan Pasar Rebo diarahkan pada rencana jalan arteri primer pada Jalan Raya Bogor dan Jalan Tol Pondok Indah – TMII; 10. pelebaran Jalan Raya Bogor dan Jalan Gedong; dan 11. Kecamatan Pulo Gadung diarahkan pada peningkatan dan perbaikan ruas jalan arteri pada Jalan Ahmad Yani, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Bekasi Raya, Jalan Pemuda, Jalan Bekasi Timur Raya, Jalan Cipinang Baru Raya, Jalan Pengambiran, Jalan Perserikatan, Jalan Paus, Jalan Velodrome, Jalan Balap Sepeda, Jalan I Gusti Ngurah Rai dan Jalan Kayu Putih. d. Kota Administrasi Jakarta Selatan diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jaringan jalan arteri dibeberapa kecamatan, meliputi: 1. Kecamatan Cilandak diarahkan pada pengembangan jalan arteri di Jalan Pangeran Antasari dan Jalan Bango; 2. Kecamatan Jagakarsa diarahkan pada pelebaran jalan Jalan Jagakarsa Raya, Jalan Lenteng Agung, Jalan Tanjung Barat, Jalan TB. Simatupang, Jalan Lenteng Agung Timur; 3. Kecamatan Kebayoran Baru diarahkan pada: a) rencana peningkatan jalan arteri primer sejajar Jalan tol Gatot Subroto; b) rencana peningkatan jalan arteri sekunder di Jalan Trunojoyo, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Patimura, Jalan Prapanca dan Jalan Prapanca Raya; dan c) pembangunan jalan arteri sejajar Jalan Haji Nawi sebagai akses menuju Jalan Prapanca Raya; 4. Kecamatan Kebayoran Lama diarahkan pada pelebaran Jalan Kebayoran Lama Raya di Jalan Letjen Supeno, Jalan Ciledug Raya, Jalan Teuku Nyak Arief, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan Marga Guna, Jalan Simprug Golf II, Jalan Haji Juanda, Jalan Pasar Jumat, dan jalan arteri primer tembusan yang menghubungkan jalan H. Nawi Raya hingga Kecamatan Pesanggrahan; 5. Kecamatan Mampang Prapatan diarahkan pada perbaikan ruas jalan yang rusak, pelebaran Jalan Kapten Tendean dan Jalan Gatot Subroto, dan pembangunan dan peningkatan Jalan Mampang Prapatan; 6. Kecamatan Pasar Minggu diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jalan arteri primer sejajar Jalan Pejaten Raya, Jalan

76

Pejaten Barat, Jalan Kemang Selatan, Jalan Warung Jati Barat, Jalan Pasar Minggu Raya, dan Jalan Tanjung Barat; 7. Kecamatan Pesanggrahan diarahkan pada pelebaran Jalan Ciledug Raya, pembangunan jalan arteri primer sejajar rencana Jalan Tol Pondong Pinang – Kecamatan Kembangan, Jalan Swadarma;dan jalan arteri tembus sebagai akses yang menghubungkan Jalan Ceger Raya menuju Kota Tangerang; 8. Kecamatan Setiabudi diarahkan pada pengembangan prasarana transportasi jalan arteri primer sejajar Jalan Tol Gatot Subroto,dan peningkatan jalan arteri sekunder di Jalan H. R. Rasuna Said, Jalan Prof. Dr. Satrio, Jalan Sultan Agung, Jalan DR. Sahardjo dan Jalan Jenderal Sudirman; 9. Kecamatan Tebet diarahkan pada pengembangan jalan arteri primer sejajar Jalan Tol Gatot Subroto dan Jalan M. T. Haryono, dan pengembangan jalan arteri sekunder di Jalan Minangkabau Barat dan Minangkabau Timur, Jalan DR. Sahardjo, Jalan Casablanca, Jalan Abdul Syafei, Jalan Prof. Dr. Soepomo; dan 10. Kecamatan Pancoran diarahkan pada rencana pengembangan jalan arteri di Jalan Pasar Minggu Raya, Jalan MT. Haryono, Jalan Mampang Prapatan dan Jalan Warung Jati Barat. e. Kota Administrasi Jakarta Barat diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jaringan jalan arteri dibeberapa kecamatan, antara lain: 1. Kecamatan Cengkareng diarahkan pada : a) peningkatan dan pembangunan jalan arteri sejajar dengan Jalan Tol Lingkar Luar Barat;dan b) pelebaran jalan pada Jalan Daan Mogot, Jalan Inspeksi Cengkareng Drain dan Jalan Kapuk Raya; 2. Kecamatan Grogol Petamburan diarahkan pada rencana peningkatan jalan arteri pada Jalan Tubagus Angke, Jalan Dr. Susilo, Jalan Daan Mogot, Jalan Kyai Tapa, Jalan Prof. Dr. Latumeten, Jalan Letjen S. Parman dan Jalan Tomang Raya; 3. Kecamatan Kalideres diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jalan perbatasan dengan Kota Tangerang pada Jalan Daan Mogot dan Jalan Kapuk Kamal, serta Jalan Peta Barat dan jalan arteri tembus yang menghubungkan Jalan Peta Barat dan Jalan Daan Mogot, kemudian Jalan Kapuk Kamal dan Jalan Kapuk Muara; 4. Kecamatan Kebon Jeruk diarahkan pada rencana peningkatan jalan arteri pada Jalan Pos Pengumben, Jalan Joglo Raya, dan pelebaran jalan di Jalan Panjang, Jalan Kebayoran Lama, Jalan Rawa Belong, Jalan Batu Sari, Jalan Kebon Jeruk Raya, Jalan Kedoya Raya, Jalan Kedoya Duri, Jalan Arjuna Utara dan Jalan Arjuna Selatan; 5. Kecamatan Kembangan diarahkan pada rencana pembangunan jalan arteri sekunder pada Jalan Kembangan Raya, Jalan Joglo Raya, Jalan Raya Inpres Joglo, Jalan Raya Srengseng, Jalan Srengseng, dan rencana jalan arteri sejajar jalan Tol tembus Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Pesanggrahan; 6. Kecamatan Palmerah diarahkan pada rencana pembangunan dan peningkatan jalan arteri sekunder pada ruas Jalan Aipda KS.Tubun, Jalan Palmerah Utara, Jalan Palmerah Barat, Jalan Batu Sari, dan pembangunan jalan arteri sekunder sejajar Jalan Letjen S. Parman, Jalan tol Jakarta – Merak;

77

7. Kecamatan Tamansari diarahkan pada rencana pengembangan jaringan jalan arteri primer di Jalan Pasar Pagi (Asemka), Jalan Jembatan Batu, dan peningkatan jalan arteri sekunder di Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Pancoran, Jalan Mangga Besar Raya dan Jalan Kesederhanaan hingga tembus Kecamatan Tambora; dan 8. Kecamatan Tambora diarahkan pada : a) rencana peningkatan dan perbaikan jalan arteri primer sejajar Jalan Tubagus Angke dan Jalan Pertongkangan;dan b) rencana peningkatan jalan arteri sekunder di Jalan Tubagus Angke dan Jalan Pertongkangan, Jalan Prof. Dr. Latumeten, Jalan Perniagaan, Jalan Pertongkangan, Jalan Pintu Kecil, Jalan Pancoran, Jalan Jembatan Besi dan Jalan Jembatan Lima.

(3)

Rencana pengembangan jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut: a. Kecamatan Cakung diarahkan pada Jalan Penggilingan Raya, Jalan Pulo Gebang, Jalan Rajiman Widyodiningrat, KRT, DR, Jalan Sejajar Tol Cakung Sisi Barat, Jalan sejajar Tol Cakung sisi timur, Jalan Sumarmo, Jalan Stasiun Cakung, Jalan Tipar Cakung, Jalan Swadaya; b. Kecamatan Cipayung diarahkan pada pelebaran jalan arteri sekunder di Jalan Bambu Apus Raya, Jalan Binamarga, Jalan Ceger Raya, Jalan Cilangkap Baru, Jalan Cilangkap Raya, Jalan Cipayung Raya, Jalan Gempol Raya, Jalan Mabes Hankam Raya, Jalan Munjul Raya, Jalan Pondok Gede Raya, Jalan Radar AURI, Jalan Setu Raya dan Jalan Pagelarang; c. Kecamatan Ciracas diarahkan pada jaringan jalan arteri sekunder meliputi Jalan Ciracas Raya, Jalan Cibubur Raya, Jalan Jambore Cibubur, Jalan Kelapa Dua Wetan, Jalan Lapangan Tembak, Jalan Taman Bunga, Jalan Lingkar Luar Selatan Raya; d. Kecamatan Duren Sawit diarahkan pada Jalan Bintara Raya, Jalan Pondok Kopi Raya, Jalan Robusta, Jalan RS. Soekanto Jend.Pol, Jalan Swadaya; dan e. Kecamatan Makasar diarahkan pada Jalan Jatiwaringin, Jalan Kopatdara/Kopasanda, Jalan TMII.

Pasal 94 (1)

Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d, diarahkan pada: a. jalan kolektor primer; dan b. jalan kolektor sekunder.

(2)

Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di masing-masing kecamatan sebagai berikut: a. Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai berikut: 1. Kecamatan Cempaka Putih diarahkan pada perbaikan dan pemeliharaan Jalan Rawamangun, Jalan Percetakan Negara 5, 78

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Jalan Cempaka Putih Tengah, Jalan Percetakan Negara Raya, Jalan Rawa Sari, dan Jalan Pramuka Sari; Kecamatan Gambir diarahkan pada rencana pengembangan jalan kolektor di Jalan Merdeka Selatan, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Pejambon, Jalan Perwira, Jalan Pecenongan, JalanTanah Abang 2, Jalan Musi, Jalan Biak, Jalan Sangaji, Jalan Abdul Muis, Jalan Medan Merdeka Utara dan Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan M. I. R. Rais; Kecamatan Johar Baru diarahkan pada rencana peningkatan jalan kolektor di Jalan Percetakan Negara 2, Jalan Galur, Jalan Rawa Selatan 4, Jalan Rawa Sawah, Jalan Delima 5, Jalan Kramat Jaya Baru, Jalan Tanah Tinggi 4, Jalan Tanah Tinggi 8, Jalan Kramat Sentiong, Jalan Percetakan Negara, Jalan Mardani Raya, Jalan Kampung Rawa Selatan dan Jalan Pangkalan Asem; Kecamatan Kemayoran diarahkan pada pelebaran Jalan Cempaka Putih Utara, Jalan Kali Baru Barat, Jalan Kali Baru Timur dan Jalan Garuda; Kecamatan Menteng diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jalan kolektor di ruas Jalan Proklamasi, Jalan Latuharhari, Jalan Sindang Jaya, Jalan Surabaya, Jalan Teuku Umar, Jalan Sultan Syahrir, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Raden Saleh, Jalan Cikini Raya, Jalan Samratulangi, Jalan Madiun, Jalan Cimahi dan Jalan Moh. Yamin; Kecamatan Sawah Besar diarahkan pada peningkatan jalan di ruas Jalan Mangga Dua Raya, Jalan Industri, Jalan Pangeran Jayakarta, dan Jalan Pasar Baru; Kecamatan Senen diarahkan pada rencana pembangunan dan peningkatan jalan di ruas Jalan Pasar Senen, Jalan Kalibaru Timur, Jalan Pal Putih, Jalan Raden Saleh, Jalan Kramat Sentiong, Jalan Salemba Tengah dan Jalan Kramat 4; dan Kecamatan Tanah Abang diarahkan pada perbaikan Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Bendungan Hilir, Jalan Kebon Kacang, Jalan KH. Wahid Hasyim dan Jalan Kebon Sirih.

b. Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut: 1. Kecamatan Cilincing diarahkan pada rencana pembangunan dan peningkatan jalan di Jalan Tipar Cakung; 2. Kecamatan Kelapa Gading diarahkan pada rencana pemeliharaan jalan di Jalan Boulevard Artha Gading, Jalan Bukit Gading Raya, Jalan Pegangsaan Dua dan Jalan Pulau Karya; 3. Kecamatan Koja diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jalan di ruas Jalan Walang Baru, Jalan Kramat Jaya, Jalan Melati, Jalan Sindang Terusan, Jalan Lagoa Sinar, Jalan Menteng, Jalan Buritan,Pegangsaan Dua, Manga Selatan, Cemara Angin, Haji Murtado, Rumbia, Mindi, Mangga, Lorong Dua Lila, Deli, Digul, Pinang, Cikijang, Cipeujang Dua, Cipeucang Lima, Tiung, Alur Laut, B. Tugu Utara, Bhayangkara, Kelapa Muda 1, Mahoni, Mahoni Ujung, Melati Tugu, Melur Tugu Lima, Murtodo H, Puskesmas Koja, Rumbia, Tugu, Walang baru, Walang Baru Dua, Rawa Badak Barat, sindang, Alur Laut Utara, Buritan, Cemara Angin, Cibadak, B. Rawa Badak, Cikijang, Cipeucang Satu, Deli, Dobo, Jepara, Lorong 104, Pinang, Gang 3 Blok N, Johar, Labu, Langsat, Mangga, Menteng Barat, Muncang Dalam, Semangka, Anggrek, dan Jalan Alur Laut; 79

4. Kecamatan Pademangan diarahkan pada rencana pemeliharaan jalan d Jalan Hidup Baru, Jalan Pademangan Raya, Jalan Tongkol, Jalan Pakin, Jalan Lodan, Jalan Kerapu, Jalan Parang Tritis Raya, dan Jalan Kampung Bandan Raya; 5. Kecamatan Penjaringan diarahkan pada rencana pemeliharaan jalan di Jalan Pantai Indah Selatan 1, Jalan Pantai Indah Selatan 2, Jalan Pantai Indah Utara 2, Jalan Pantai Indah Utara 1, Jalan Mandara Permai 7, Jalan Marina Indah, Jalan Kapuk Muara, Jalan Pluit Selatan Raya dan Jalan Pluit Raya; dan 6. Kecamatan Tanjung Priok diarahkan pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di ruas Jalan Bugis, Jalan Sunter Permai Raya, Jalan Danau Sunter Barat, Jalan Danau Sunter Utara, Jalan Mitra Sunter Boulevard, Jalan Danau Sunter Selatan dan Jalan Sunter Garden. c. Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut: 1. Kecamatan Cakung diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di ruas Jalan Pulo Lio, Jalan Pulo Kambang, Jalan Penggilingan, Jalan Tipar Cakung, Jalan Kayu Tinggi, Jalan Tambun Ranggas, Jalan Rawa Sumur Barat, Jalan Pulo Gebang; 2. Kecamatan Cipayung diarahkan pada rencana pelebaran jalan di Jalan Ceger Raya, Jalan Raya Pondok Rangon, Jalan Cipayung Raya, Jalan Lubang Buaya, Jalan TMII Pintu 2, Jalan Raya Hankam Cilangkap, Jalan Swadaya, Jalan Bambu Apus Setu, Jalan Mandor Munding, Jalan Pagelarang, Jalan Bina Marga, Jalan Gempol, Jalan Cilangkap Baru, Jalan Caringin, Jalan Cilangkap Raya, Jalan Malaka, Jalan Munjul Raya, Jalan Gaceng, Jalan Waru, Jalan Perintis; 3. Kecamatan Ciracas diarahkan pada pelebaran Jalan Tanah Merdeka, Jalan Raya Poncol, Jalan Raya Penganten Ali, Jalan Kelapa Dua Wetan, Jalan Masjid, Jalan Haji Baping, Jalan Taruna Jaya, Jalan Centex, Jalan PKP, Jalan Sugi, Jalan Lapangan Tembak, dan Jalan Cibubur Raya; 4. Kecamatan Duren Sawit diarahkan pada rencana peningkatan jalan di Jalan Duren Sawit Raya, Jalan Swadaya Raya, Jalan Domba Raya, Jalan Haji Miran, Jalan Pondok Kelapa Raya dan Jalan Kampung Baru STM Kapin; 5. Kecamatan Jatinegara diarahkan pada rencana pelebaran jalan di Jalan Cipinang Jaya, Jalan Mulya Jaya, Jalan Cipinang Muara, Jalan Cipinang Muara Raya, Jalan Kebon Nanas, Jalan Media Massa, Jalan Majalah, Jalan Cipinang Indah, Jalan Cawang Baru, Jalan Cawang Baru Tengah, Jalan Cipinang Cempedak 4, Jalan Otto Iskandar 3 dan Jalan Pedati Raya; 6. Kecamatan Kramat Jati diarahkan pada rencana pelebaran jalan di Jalan Kerja Bakti, Jalan Kali Bata, Jalan Cililitan Besar dan Jalan Condet Raya; 7. Kecamatan Makasar diarahkan pada rencana pengembangan jalan sesuai prioritas pengembangan dalam upaya menngatasi kemacetan lalu lintas di Jalan Kerja Bakti, Jalan Squadron, Jalan Wisma Haji dan Jalan Cilitan Besar, Jalan Jengki, Jalan Rajawali Baru, Jalan Maphilindo, Jalan Trikora dan Jalan Rajawali Raya; Jaringan jalan kolektor Kecamatan Makasar yaitu Jalan Cipinang Asem, Jalan Nusa Indah, Jalan TMII Pintu 2, Jalan Delima, Jalan Kerja Bakti; 80

8. Kecamatan Martaman diarahkan pada pelebaran jalan pada ruas Jalan Kayu Manis Timur, Jalan Kelapa Sawit, Jalan Tegalan, Jalan Kayu Manis 8, Jalan Kayu Manis 4, Jalan Kebon Kelapa, Jalan Kyai Ahmad Dahlan, Jalan Kramat Asem, Jalan Kayu Manis 10, Jalan Utan Kayu, Jalan Bunga, Jalan Kramat Asem, Jalan Pisangan Baru Utara dan Jalan Pisangan Baru Tengah; 9. Kecamatan Pasar Rebo diarahkan pada pemeliharaan jalan di Jalan Haji Hasan, Jalan Tribuana, Jalan Kesatriaan Ahmad Yani, Jalan Kesehatan dan Jalan Gonseng Raya; dan 10. Kecamatan Pulo Gadung diarahkan pada rencana peningkatan jalan pada ruas Jalan Taruna, Jalan Kayu Putih Selatan, Jalan Bangunan Timur, Jalan Bangunan Barat, Jalan Pratekan, Jalan Kayu Jati, Jalan Mutiara, Jalan Alu-Alu, Jalan Jatinegara Kaum, Jalan Cipinang Baru Utara, Jalan Kedondong, Jalan Cipinang Baru Timur, Jalan Wisma Raya, Jalan Persahabatan Utara, Jalan Bojana Tirta, Jalan Cipta Sarana, Jalan Pulo Mas Timur, Jalan Tiner, Jalan Tanah Mas, Jalan. Balai Pustaka Timur, Jalan Persahabatan, Jalan Cipinang Baru Bunder, Jalan Cipinang Kebembem, Jalan Pisangan Lama, Jalan Layur, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Rawamangun Muka Selatan, Jalan Bojana Tirta 4, Jalan Pori Raya, Jalan Pisangan Lama 3 dan Jalan Cipinang Sodong. d. Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai berikut: 1. Kecamatan Cilandak diarahkan pada rencana pengembangan jalan di Jalan Fatmawati, Jalan Margasatwa, Jalan Lebak Bulus Raya, Jalan Karang Tengah Raya, Jalan Lebak Bulus 1, Jalan Cipete Raya, Jalan Gaharu 1, Jalan Asem 2, Jalan Cilandak Tengah, Jalan Karang Tengah 1, Jalan Haji Ipin, Jlan Lebak Bulus 3, Jalan Gunung Balong dan Jalan Bank Dagang Negara; 2. Kecamatan Jagakarsa diarahkan pada rencana pemeliharaan atau perbaikan ruas jalan dan pelebaran jalan di Jalan Tegal Parang, dan Jalan Mampang Prapatan 11; 3. Kecamatan Kebayoran Baru diarahkan pada rencana pemeliharaan atau perbaikan dan pelebaran jalan di Jalan Fatmawati Raya, Jalan Panglima Polim, dan Jalan Sisingamangaraja; 4. Kecamatan Kebayoran Lama diarahakan pada perbaikan jalan di Jalan Panjang Cidodol, Jalan Kebayoran Lama, Jalan Assirot, Jalan Limo, Jalan Permata Hijau, Jalan Ciputat Raya, Jalan Bintaro Raya, Jalan Haji Saikin, Jalan Peninggaraan Raya, Jalan Gedung Hijau Raya dan Jalan Haji Binaan; 5. Kecamatan Mampang Prapatan diarahkan pada perbaikan ruas jalan dan pelebaran jalan di Jalan Tegal Parang, dan Jalan Mampang Prapatan 11; 6. Kecamatan Pasar Minggu diarahkan pada rencana pembangunan dan peningkatan jalan di Jalan TB. Simatupang, dan pengembangan jaringan jalan di Jalan Kebagusan Raya, Jalan Margasatwa, Jalan Jati Padang, Jalan Cilandak KKO, Jalan Cilandak Raya, Jalan Ragunan, Jalan Harsono RM dan Jalan Ampera Raya; 7. Kecamatan Pancoran diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di Jalan Warung Jati Timur, Jalan

81

Duren Tiga, Jalan Duren Tiga Selatan, Jalan Rawa Jati Timur, dan Jalan Pahlawan Kalibata; 8. Kecamatan Pesanggrahan diarahkan pada rencana pelebaran jalan di Jalan Kostrad Pusri, Jalan H. Saidi, Jalan Bintaro Jaya, Jalan Bintaro Permai, Jalan Depsos, Jalan Deplu Raya, Jalan RC Veteran, Jalan Rempoa, Jalan Garuda, Jalan Bintaro Permai, Jalan Bintaro Raya, Jalan Damai, Jalan Damai Raya, dan Jalan Mawar Raya; 9. Kecamatan Setiabudi diarahkan pada rencana pemeliharaan jalan di Jalan Karet Pedurenan, Jalan Pedurenan Masjid Raya, Jalan Mega Kuningan, Jalan Patra Kuningan Raya, Jalan Taman Patra 10, Jalan Halimun, Jalan Kawi dan Jalan Guntur; dan 10. Kecamatan Tebet diarahkan pada pembangunan jalan di Jalan Tebet Raya, Jalan Tebet Utara 1, Jalan Tebet Timur, Jalan Manggarai Utara 1, Jalan Bukit Duri Utara, Jalan Tebet Barat Ray dan Jalan Tebet Barat Dalam. e. Kota Administrasi Jakarta Baratsebagai berikut: 1. Kecamatan Cengkareng diarahkan pada rencana pelebaran jalan di Jalan Kemanggisan Raya, Jalan Kapuk Cengkareng, Jalan Kamal Raya, Jalan Duri Kosambi, Jalan Bojong Raya, Jalan Bojong Indah dan Jalan Pondok Randu; 2. Kecamatan Grogol Petamburan diarahkan pada rencana peningkatan jalan di Jalan Tanjung Duren Raya, Jalan Jelambar Baru, Jalan Jelambar Selatan 2, Jalan Jelambar Utama, Jalan Jelambar Utama Sakti, Jalan Indraloka 2, Jalan DR.Muwardi Raya, Jalan Amanah, Jalan Latumenten 3 Barat, Jalan Empang Bahagia, Jalan Jelambar Madya Raya, Jalan Swadaya, Jalan Jelambar Utama Sakti Raya, Jalan Jelambar Raya, Jalan Perdana dan Jalan Perdanakusuma; 3. Kecamatan Kalideres diarahkan pada rencana perbaikan jalan di Jalan Kamal Raya, Jalan Peta Barat, Peta Selatan dan Semanam Raya, dan pengembangan sistem angkutan massal berbasis jalan melalui Jalan Daan Mogot; 4. Kecamatan Kebon Jeruk diarahkan pada rencana pelebaran jalan di Jalan Haji Muhajar, Jalan Mandala, Jalan Kedoya, Jalan Kebon Raya, Jalan Pasak, Jalan Kedoya Pesing, Jalan Ratu Mawar, Jalan Ratu Melati, Jalan Ratu Melati 1, Jalan Tanjung Duren Barat, Jalan Duri Raya, Jalan Pejuangan, Jalan Berdikari, Jalan Sukabumi Selatan dan Jalan Pahlawan; 5. Kecamatan Kembangan diarahkan pada rencana peningkatan jalan di Jalan Raya Meruya dan Jalan Kembangan Raya, dan pengembangan sistem angkutan massal berbasis jalan melalui Jalan Puri Kencana; 6. Kecamatan Palmerah diarahkan pada rencana pelebaran jalan di Jalan Kemanggisan Raya, Jalan Kota Bambu Selatan 3, Jalan Kamboja, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Kota Bambu Utara dan Jalan Kota Bambu Selatan, dan pembangunan dan peningkatan jalan pada ruas jalan di Jalan Sakti, Jalan Kemanggisan Utama, Kemanggisan Ilir 3, Jalan H. Syahdan, Jalan Palmerah Tengah, Jalan Palmerah Barat 9 dan Jalan Palmerah Barat 2; 7. Kecamatan Tamansari diarahkan pada rencana pemeliharaan jalan di Jalan Pinangsia Timur, Mangga Besar 1, Jalan Pangeran Jayakarta dan Jalan Keamanan; dan

82

8. Kecamatan Tambora diarahkan pada rencana pelebaran jalan di Jalan Penjagalan, Jalan Kopi, Jalan Perniagaan, Jalan Krendang Barat dan Jalan Duri Raya.

(3)

Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di masing-masing kecamatan sebagai berikut: a. b.

c. d.

e.

f.

g.

h.

i.

Kecamatan Cakung diarahkan padaJalan Komarudin, Jalan Rorotan, Jalan Flamboyan, Jalan Anyelir, dan Jalan Pulo Lentut; Kecamatan Cipayung diarahkan padaJalan Delima, Jalan Mahoni, Jalan Flamboyan, Jalan Sawo dan Jalan Monumen Pancasila Sakti; Kecamatan Ciracas diarahkan pada Jalan Suci, Jalan Delima, Jalan Karya Bakti, dan Jalan Bawang Merah; Kecamatan Duren Sawitdiarahkan pada Jalan Rajawali, Jalan Cipinang Muara, Jalan Poncol Raya, Jalan Teluk Mandar, Jalan Kejaksaan, Jalan Gading Raya, Jalan Buluh Perindu, Jalan Bambu Mas Raya, Jalan Pondok Bambu Asri Raya, Jalan Wijaya Kusuma, Jalan Flamboyan, Jalan Buaran Raya, Jalan Selat Makasar, Jalan Laut Arafuru, Jalan Sawah Barat, Jalan Laut Banda, Jalan Pendidikan,dan Jalan Pondok Bambu Batas; Kecamatan Jatinegara diarahkan pada Jalan Jatinegara Timur, Jalan Jatinegara Barat, Jalan Cawang Baru Utara, Jalan Nusa Indah Raya, Jalan Kalimalang; Kecamatan Kramat Jati diarahkan pada Jalan Waru, Jalan Budaya, Jalan Batu Ampar 1, Jalan Jalan Wadas, Jalan Budaya, Jalan Swadaya Raya, Jalan Kerja Bakti; Kecamatan Matraman diarahkan padaJalan Palmeriam Selatan, Tegalan, Palmeriam Utara, Slamet Riyadi, Arjuna, Pisangan Baru Selatan, Pembina Barat, Pandan Raya; Kecamatan Pasar Rebo diarahkan pada di Jalan Kalisari Raya, Jalan Kalisari 3, Baret Biru, Pertengahan, Kalisari Raya, Kalisari Lapan, Kiwi Raya, Gedong dan Pertengahan; dan Kecamatan Pulo Gadung diarahkan pada Jalan Balai Pustaka, Jalan Balai Pustaka Timur, Jalan Waru, Jalan Sawo, Jalan Angkur, Jalan Metro Jaya, Jalan Mahoni, Jalan Cipinang Baru Bunder.

Pasal 95 Rencana pengembangan jaringan jalan lokalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e, di masing-masing kecamatan sebagai berikut: a. Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai berikut: 1. Kecamatan Cempaka Putih diarahkan pada pembangunan jaringan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan tembus dan jalan sejajar di Jl. Inspeksi Saluran sebelah timur dan barat dari Kompleks Angkatan Laut, jalan tembus Rawa Kerbau-Rawasari; 2. Kecamatan Gambir diarahkan pada pembangunan jalan local yang berfungsi sebagai jalan inspeksi sepanjang sungai dan jalan kereta api di sepanjang Kali Krukut, Kali Ciliwung dan Banjir Kanal dengan tidak mengganggu ruang manfaat jalur (Rumaja) KA; 3. Kecamatan Kemayoran diarahkan pada :

83

4.

5.

6.

7.

a) pembangunan dan peningkatan jalan pada ruas Jl. Bendungan Jago, Jl. Sumur Batu Raya, Jl. Letjend. Suprapto, dan perempatan Jl. Sumur Batu hingga PAM III; b) pembangunan jaringan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan tembus dari Jubelee ke Jembatan Marto sisi Barat, dari Jl. Emas ke arah jalan inspeksi Kali Item, dari Jl. Kodam hingga Jl. Harapan Jaya, RS Mitra Keluarga Kemayoran ke Jl. Jembatan Marto, dari depan Polsek Kemayoran ke Bendungan Jago;dan c) jalan sejajar di sepanjang rel kereta api dan di sepanjang Kali Sentiong, Kali Item, dan Kali Utan Kayu dengan tidak mengganggu ruang manfaat jalur (Rumaja); Kecamatan Menteng diarahkan pada : a) pembangunan dan peningkatan jalan pada ruas Jl. Tranggulung, Jl. Inspeksi Cikini X, Jl. Matraman Dalam 1, Jl. Tambak dan Jl Bonang; b) pembangunan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan inspeksi di sepanjang Kali Ciliwung dan Kali Malang; c) sejajar dengan jalan kereta api dengan tidak mengganggu ruang manfaat jalur (Rumaja) KA; Kecamatan Sawah Besar diarahkan pada pembangunan jalan inspeksi sepanjang sungai dan jalan kereta api di sepanjang Kali Ciliwung, dengan tidak mengganggu ruang manfaat jalur (Rumaja) KA; Kecamatan Senen diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jalan pada ruas Jl Salemba Tengah, pembangunan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan inspeksi di sepanjang Kali Ciliwung serta jalan kereta api dengan tidak mengganggu ruang manfaat jalur (Rumaja) KA; dan Kecamatan Tanah Abang diarahkan pada pembangunan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan inspeksi di sepanjang Kali Krukut, Kali Grogol dan Banjir Kanal,dan sejajar dengan jalan kereta api dengan tidak mengganggu ruang manfaat jalur (Rumaja) KA.

b. Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut: 1. Kecamatan Cilincing diarahkan pada pembangunan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan inspeksi di sepanjang Cakung Drain serta jalan kereta api dengan tidak mengganggu ruang manfaat jalur (Rumaja) KA; 2. Kelapa Gading diarahkan pada pembangunan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan inspeksi pada sungai utama untuk mengarahkan orientasi pembangunan fisik; 3. Kecamatan Koja diarahkan pada pembangunan dan/atau perbaikan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan inspeksi di sepanjang Kali Sunter dan jalan kereta api dengan tidak mengganggu ruang manfaat jalur (Rumaja) KA; 4. Kecamatan Penjaringan diarahkan pada pembangunan jaringan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan tembus dan jalan sejajar di sepanjang lingkar luar barat dan dari Jl. Kamal Muara menuju JORR; dan 5. Kecamatan Tanjung Priok diarahkan pada pembangunan jaringan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan tembus dan jalan sejajar pada Jl. Tembus Bugis – Pademangan dan Jl Tembus Bugis – Sunter A, Jl. Danau Sunter Barat – Taman BMW – Warakas, Jl. Sunter Garden – Jl. Danau Sunter Barat.

84

c. Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut: 1. Kecamatan Cakung diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal di ruas Jl. Penggilingan, Jl. Pulo Gebang, Jl. Stasiun Cakung, dan pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Cakung Drain dan Banjir Kanal Timur; 2. Kecamatan Cipayung diarahkan pada pembangunan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan inspeksi sungai serta jalan tembus dan jalan sejajar; 3. Kecamatan Ciracas diarahkan pada pembangunan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan inspeksi sungai serta jalan tembus dan jalan sejajar; 4. Kecamatan Duren Sawit diarahkan pada pembangunan jaringan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan tembus dan jalan sejajar dari Jl. Pahlawan Revolusi sampai Jl. Raden Inten, dari Jl. Haji Naman sampai dengan Jl. Raden Inten, dari Jl. Bekasi Raya sampai Jl. Penggilingan, Lingkar Kantor Walikota Jakarta Timur, sisi selatan kanal banjir timur dan Jl. Bekasi Raya sampai batas DKI Jakarta atau sejajar Rel KA Sisi Utara Jl. Raya Bekasi; 5. Kecamatan Jatinegara diarahkan pada pembangunan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan inspeksi sungai serta jalan tembus dan jalan sejajar; dan 6. Kecamatan Pasar Rebo diarahkan pada rencana pelebaran jalan di Jalan Ksatria Ahmad Yani/RA Fadilah, Jalan Radar, Jalan Puskesmas, jalan Pertengahan, Jalan Kalisari, Jalan Condet Raya, Jalan Kampung Tengah Raya, Jalan Lapan, Jalan TB Simatupang, Jalan Kesehatan, Jalan Raya Gongseng, dan pembangunan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan inspeksi sungai serta jalan tembus dan jalan sejajar. d. Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai berikut: 1. Kecamatan Mampang Prapatan diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kolektor primer dan sekunder yang berfungsi sebagai jalan tembus di Jl. Bangka I, Jl. Inspeksi Kali Krukut, Jl. Kemang Selatan - P. Antasari; 2. Kecamatan Pasar Minggu diarahkan pada rencana pembangunan jaringan lokal meliputi Jl. Jatipadang – Jl. Kebagusan Raya; dan 3. Kecamatan Setiabudi diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kolektor primer dan sekunder yang berfungsi sebagai jalan tembus di Jalan Servis HR Rasuna Said, Jalan Setiabudi, Jalan Inspeksi Kali Cideng di Sisi Utara Jalan Gatot Subroto. e. Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai berikut: 1. Kecamatan Cengkareng diarahkan pada pembangunan jaringan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan tembus dan jalan sejajar Mookervart dan jalan sepanjang lingkar luar barat; 2. Kecamatan Kalideres diarahkan pada pembangunan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan inspeksi di sisi barat Kali Grogol dan Banjir Kanal Barat; 3. Kecamatan Kebon Jeruk diarahkan pada pembangunan jaringan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan tembus dan jalan sejajar dengan Jl. Kebayoran Lama sampai Jl. Cileduk di Kelurahan Sukabumi Selatan; 4. Kecamatan Palmerah diarahkan pada pembangunan jaringan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan tembus dan jalan sejajar yaitu Jl. KS. Tubun III Dalam tembus hingga Jl. Letjend Supratman, dan

85

pembangunan jalan inspeksi di sisi barat Kali Grogol dan Banjir Kanal Barat; dan 5. Kecamatan Tamansari diarahkan pada pembangunan jaringan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan tembus dari Jalan Kemukus menuju Jalan Mangga Dua Raya, dan pembangunan jaringan jalan inspeksi sepanjang Kali Krukut guna mengurangi kemacetan dan mempercepat lalu lintas dari arah Jalan Pancoran menuju Jalan KH. Zainul Arifin.

Pasal 96 Rencana pengembangan jaringan jalan lingkar pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf f meliputi peningkatan kapasitas pelayanan jaringan jalan lingkar pulau di pulau-pulau berpenghuni, terutama yang telah berkembang menjadi zona pemerintahan, permukiman, dan objek wisata, di P. Tidung Besar, P. Untung Jawa, P. Pari, P. Payung Besar, P. Pramuka, P. Karya, P. Lancang Besar, P. Panggang, P. Kelapa, dan P. Harapan Pasal 97 Rencana pengembangan jaringan sepeda dan pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf g sebagai berikut: a. Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai berikut: 1. Kecamatan Tanah Abang diarahkan pada : a) penyediaan fasilitas pejalan kaki terpadu dengan pengembangan sistem angkutan umum massal di sepanjang koridor SudirmanThamrin; b) pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk penyeberangan di kawasan Tanah Abang serta tempat strategis dan kawasan lain yang menghubungkan fasilitas perpindahan angkutan umum massal ke pusat-pusat; c) pengembangan dan penataan kawasan perkantoran di Kelurahan Kampung Bali, Kelurahan Karet Tengsin dan Kelurahan Bendungan Hilir dengan tetap memperhitungkan kemudahan pencapaian, daya dukung lingkungan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya, termasuk menyediakan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang cacat dan sepeda; d) perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penataan prasarana dan sarana pejalan kaki dan parkir di setiap stasiun MRT; 2. Kecamatan Senen diarahkan pada: a) pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk penyeberangan di kawasan Senen serta tempat strategis lain dan kawasan yang menghubungkan fasilitas perpindahan angkutan umum massal ke pusat-pusat kegiatan; dan b) pengembangan dan penataan kawasan perkantoran di Kelurahan Kenari, Kelurahan Paseban, Kelurahan Kramat, Kelurahan Kwitang, Kelurahan Senen dan Kelurahan Bungur dengan tetap memperhitungkan kemudahan pencapaian, daya dukung lingkungan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya, termasuk menyediakan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang cacat dan sepeda;

86

3. Kecamatan Gambir diarahkan pada : a) pengembangan dan penataan kawasan perkantoran di Kelurahan Duri Pulo, Kelurahan Cideng, Kelurahan Petojo Utara, Kelurahan Petojo Selatan dan Kelurahan Kebon Kelapa dengan tetap memperhitungkan kemudahan pencapaian, daya dukung lingkungan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya termasuk menyediakan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang cacat dan sepeda;dan b) perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penataan prasarana dan sarana pejalan kaki dan parkir di setiap stasiun MRT; 4. Kecamatan Menteng diarahkan pada pengembangan dan penataan kawasan perkantoran di Kelurahan Menteng, Kelurahan Pegangsaan, Kelurahan Cikini, Kelurahan Kebon Sirih dengan tetap memperhitungkan kemudahan pencapaian, daya dukung lingkungan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya termasuk menyediakan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang cacat dan sepeda. b. Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut: 1. Kecamatan Penjaringan diarahkan pada perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penataan prasarana dan sarana pejalan kaki dan parkir di setiap stasiun MRT; 2. Kecamatan Koja jaringan sepeda melalui Jl. Yos Sudarso sisi timur menuju Jl. Plumpang Raya depan Depo Pertamina dan penambahan jalur dari simpang lima menuju Jl. Kramat Raya sebagai destinasi Islamic Center, dan jaringan pedestrian di Jl. Kramat Jaya, Jl. Plumpang Raya mulai dari Jembatan Kali Sunter, Jl. Jampea, Jl. Pelabuhan; 3. Kecamatan Kelapa Gading jaringan sepeda melalui Jl. Boulevard dan Jl. Hibrida Raya; dan 4. Kecamatan Pademangan jaringan sepeda melalui Jl. Martadinata, Jalan Lodan Raya, dan Komplek Taman Impian Jaya Ancol. c. Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut: 1. Kecamatan Jatinegara diarahkan pada: a) peningkatan dan penerapan manajemen lalu lintas dan fasilitas pejalan kaki terutama di kawasan strategis sentra timur, Jatinegara dan Koridor BKT; b) perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan kali lima dan peningkatan fasilitas perdagangan Batu Aji Rawa Bening disertai penataan prasarana dan sarana pejalan kaki dengan penataan sistem transportasi di Kawasan Jatinegara; dan 2. Kecamatan Cakung diarahkan penyediaan jalur transportasi sepeda yang menghubungkan pusat kegiatan sekunder dan tersier pada Kawasan Sentra Primer Timur dengan mempertimbangkan kapasitas trase jalan. d. Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai berikut: 1. Kecamatan Kebayoran Baru diarahkan pada: a) perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penataan sarana dan prasarana pejalan kaki dan parkir di kawasan Majestik, Blok M dan Blok A;

87

2.

3.

4.

5.

6.

7.

b) pengembangan dan pengendalian kawasan campuran, perdagangan, jasa, dan permukiman yang berfungsi hijau yang dilengkapi fasilitas pejalan kaki dan parkir terutama di Kawasan Kemang; c) penyediaan jalur sepeda yang menghubungkan pusat kegiatan sekunder dan tersier dengan mempertimbangkan kapasitas jalan terutama Kawasan Pusat Niaga Kemang; dan d) perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penataan prasarana dan sarana pejalan kaki dan parkir di setiap stasiun MRT; Kecamatan Kebayoran Lama diarahkan pada perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penataan sarana dan prasarana pejalan kaki dan parkir di kawasan Cipulir, Kebayoran Lama; Kecamatan Pasar Minggu diarahkan perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penataan sarana dan prasarana pejalan kaki dan parkir di kawasan Pasar Minggu; Kecamatan Setiabudi diarahkan pada : a) penyediaan fasilitas pejalan kaki terpadu dengan pengembangan sistem angkutan umum massal di sepanjang koridor SudirmanThamrin; b) penyediaan jalur sepeda yang menghubungkan pusat kegiatan sekunder dan tersier dengan mempertimbangkan kapasitas jalan terutama Kawasan Pusat Niaga Terpadu Sudirman;dan c) perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penataan prasarana dan sarana pejalan kaki dan parkir di setiap stasiun MRT; Kecamatan Cilandak diarahkan pada perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penataan prasarana dan sarana pejalan kaki dan parkir di setiap stasiun MRT; Kecamatan Jagakarsa diarahkan penyediaan fasilitas pejalan kaki terutama di Kawasan Pusat Kegiatan Sub Tersier 1 di Universitas Tama Jagakarsa, Stasiun Tanjung Barat, Ruko Tanjung Mas Estate, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP), Stasiun Lenteng Agung, Pasar Inpres Lenteng Agung, Stasiun Universitas Pancasila, Universitas Pancasila, RSIA Zahrah, Pusat Grafika Indonesia; dan Kecamatan Tebet diarahkan pada: a) penyediaan fasilitas pejalan kaki terutama di Kawasan Manggarai, Kawasan Pasar Tebet, Jalan Prof. DR. Supomo;dan b) peningkatan manajemen lalu lintas dan penyediaan kelengkapan sarana lalu lintas serta fasilitas pejalan kaki di kawasan padat lalu lintas terutama di sekitar terminal bus dan stasiun kereta api.

e. Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai berikut: 1. Kecamatan Tambora diarahkan pada penataan Kawasan Kota Tua dengan penyediaan fasilitas parkir, pejalan kaki, taman, dan pengembangan sarana perdagangan dan jasa pariwisata; 2. Kecamatan Taman Sari diarahkan pada pembangunan dan peningkatan fasilitas pejalan kaki di Kawasan Kota Tua, Sentra Primer Barat dan tempat strategis lain serta kawasan yang mendukung pelayanan angkutan umum; 3. Kawasan Mangga Besar - Taman Sari, Glodok – Pancoran, dan Jembatan Lima dengan penyediaan fasilitas parkir, pejalan kaki, taman, sarana perdagangan dan jasa pariwisata, perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penataan prasarana dan sarana pejalan kaki dan parkir di setiap stasiun MRT; dan 88

4. Kecamatan Kembangan diarahkan pada pembangunan dan peningkatan fasilitas pejalan kaki di Sentra Primer Barat dan tempat strategis lain serta kawasan yang mendukung pelayanan angkutan umum.

Pasal 98 (1)

Rencana jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b meliputi: a. sistem dan jaringan transportasi sungai;dan b. sistem prasarana dermaga penyeberangan.

(2)

Sistem dan jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwujud alur sungai dan/atau kanal untuk keperluan angkutan sungai dan/atau kanal, berlokasi di : a. sepanjang aliran Sungai Ciliwung – Cisadane; b. sepanjang aliran Kanal Banjir Timur; dan c. sepanjang aliran Kanal Banjir Barat.

(3)

Sistem prasarana dermaga penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di : a. b. c. d. e. f.

(4)

Dermaga Kamal Muara; Dermaga Muara Angke; Dermaga Marina Ancol; Dermaga di Kawasan Reklamasi Pantura; Dermaga Tanjung Pasir;dan Dermaga di pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu.

Pengembangan dan pengelolaan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99 (1)

Rencana jaringan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c, berupa penyediaan terminal angkutan barang beserta fasilitas pendukung kawasan industri dan kegiatan ekspor dan impor dengan ketentuan lokasi sebagai berikut: a. berada di kawasan pelabuhan dan industri atau pergudangan Tanjung Priok dan Marunda;dan b. berada di kawasan jaringan arteri dekat dengan kawasan pelabuhan dan industri atau pergudangan Tanjung Priok dan Marunda.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem prasarana angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

89

Pasal 100 (1)

Rencana jaringan rel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) terdiri atas: a. rencana pengembangan jaringan KRL; b. rencana pengembangan jaringan Light Rail Transit (LRT); dan c. rencana pengembangan jaringan MRT.

(2)

Rencana pengembangan jaringan KRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui penyediaan: a. jaringan kereta lingkar dalam kota; b. jaringan kereta komuter Jabodetabek; c. jaringan kereta menuju bandara perlintasan Manggarai – Bandara Soekarno Hatta; dan d. jaringan kereta api barang pendukung Pelabuhan Tanjung Priok.

(3)

Rencana pengembangan jaringan Light Rail Transit (LRT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penyediaan jalur monorail melingkar yang melewati Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Setiabudi dan Kecamatan Mampang Prapatan.

(4)

Rencana pengembangan jaringan MRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui penyediaan : a. jalur MRT Utara – Selatan dari Stasiun sLebak Bulus – Fatmawati – Haji Nawi – Cipete – Blok A – Blok M – Senayan - Istora – Bendungan Hilir - Setiabudi – Dukuh Atas – Bundaran HI – Sarinah – Monas – Harmoni – Sawah Besar – Mangga Besar – Glodok – Kota – Kampung Bandan; b. jalur MRT Timur – Barat; dan c. jalur perlintasan penghubungnya.

Pasal 101

Rencana kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a, berupa pelabuhan laut sesuai fungsinya berlokasi di: a. b. c. d. e. f.

Pelabuhan Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok; Pelabuhan Marunda di Kecamatan Cilincing; Pelabuhan Sunda Kelapa di Kecamatan Penjaringan; Pelabuhan Muara Baru di Kecamatan Penjaringan; Pelabuhan Muara Angke di Kecamatan Penjaringan; Pelabuhan Kepulauan Seribu di Kecamatan Kepulauan; Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan; g. Pelabuhan Kalibaru di Kecamatan Cilincing; dan h. Pelabuhan Pariwisata Ancol di Kecamatan Pademangan.

90

91

92

Pasal 102 (1)

Rencana jaringan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf b, terdiri atas: a. b. c. d. e.

(2)

pelayaran regional/internasional; pelayaran pulau-pulau wisata; pelayaran pulau-pulau permukiman; pelayaran angkutan rakyat; dan pelayaran logistik eksplorasi.

Rencana pelayaran regional/internasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi: a. Pelabuhan Tanjung Priok menuju Barat Kelurahan P. Tidung; dan b. Pelabuhan Tanjung Priok menuju Timur Kelurahan P. Untung Jawa.

(3)

Rencana pelayaran pulau-pulau wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi: a. Pelabuhan Pariwisata Ancol menuju P. Pandan dengan melewati Kelurahan P. Untung Jawa dan Kel. P. Pari; dan b. Pelabuhan Pariwisata Jakarta Utara menuju P. Harapan, P. Kelapa, dan P. Kelor dengan melewati Kelurahan P. Panggang.

(4)

Rencana pelayaran pulau-pulau permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi: a. Pelabuhan Pariwisata Ancol menuju P. Tidung Besar dengan melewati P. Bidadari, P. Rambut, dan P. Burung; dan 93

b. Pelabuhan/dermaga P. Tidung Besar menuju P. Harapan dengan melewati P. Gosong Air dan P. Pramuka.

(5)

Rencana pelayaran angkutan rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi: a. Pelabuhan Muara Angke menuju dermaga Tanjung Pasir dengan melewati P. Bidadari; b. Pelabuhan Muara Angke menuju P. Tidung Besar dengan melewati P. Lancang Besar dan P. Pramuka) c. Pelabuhan Muara Angke menuju P. Burung; d. Dermaga Tanjung Kait menuju P. Tidung Besar dengan melewati P. Burung, P. Laki, dan P. Lancang Besar. e. Pelabuhan P. Tidung Besar menuju P. Harapan dengan melewati P. Gosong Air dan P. Pramuka.

(6)

Rencana pelayaran logistik eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, Pelabuhan Tanjung Priok menuju P. Pabelokan dengan melewati Kelurahan P. Tidung dan Kelurahan P. Kelapa.

Pasal 103 (1)

Rencana kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (5) huruf a, berupa Bandar Udara Halim Perdana Kusuma menuju pusat pelayanan transportasi udara dan logistik di Kepulauan Seribu.

(2)

Rencana ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (5) huruf b, meliputi : a. ruang udara disekitar bandara Halim Perdanakusuma berada di Kecamatan Ciracas, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kramat Jati, Kecamatan Makasar, Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Pancoran, Kecamatan Pasar Minggu; b. ruang udara di sekitar bandara Internasional Soekarno Hatta berada di Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kalideres, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Tambora; dan c. ruang udara di sekitar bandara Pondok Cabe berada di Kecamatan Kebayoran Lama, dan Kecamatan Cilandak.

Paragraf 2 Rencana Sistem Angkutan Umum Massal Pasal 104

Rencana Sistem Angkutan Umum Massal, terdiri atas: a. rencana sistem angkutan umum massal darat; b. rencana sistem angkutan umum massal perkeretaapian; c. rencana sistem angkutan umum massal laut;dan 94

d. rencana sistem angkutan umum massal udara.

Pasal 105 (1)

Rencana sistem angkutan umum massal darat atau berbasiskan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, terdiri atas: a. sistem angkutan umum massal berupa bis berjalur khusus; b. sistem angkutan umum massal berupa bis besar; dan c. sistem angkutan umum massal berupa angkutan pengumpan (feeder).

(2)

Pengembangan sistem angkutan umum massal berupa bis berjalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui: a. peningkatan atau pemantapan fungsi jalur yang sudah ada, meliputi: 1. Koridor 1 dari Blok M – Kota melalui a) Kecamatan Kebayoran Baru khususnya halte Blok M dan Halte Masjid Agung; b) Kecamatan Tanah Abang khususnya halte Bunderan Senayang, halte Gelora Bung Karno, Halte Polda Metro, Halte Semanggi, Halte Bendungan Hilir, Halte Semanggi, Halte Sarinah , Halte Bunderan HI dan Halte Tosari; c) Kecamatan Setiabudi khususnya Halte Setiabudi, Halte Karet dan Halte Dukuh Atas; d) Kecamatan Gambir khususnya Halte BI, Halte Monumen Nasional dan Halte Harmoni; e) Kecamatan Sawah Besar khususnya Halte Sawah Besar; dan f) Kecamatan Taman Sari khususnya Halte Olimo, Halte Mangga Besar, Halte Glodok dan Halte Kota; 2. Koridor 2 Pulogadung – Harmoni melalui : a) Kecamatan Pulogadung khususnya Halte Pulogadung, Halte Bermis, Halte Pulomas, Halte Asmi dan Halte Pedongkelan; b) Kecamatan Kemayoran khususnya Halte RS Islam, Halte Cempaka Tengah, Halte Pasar Cempaka Putih, Halte Pasar Rawa Selatan dan Halte Galur; c) Kecamatan Senen khususnya Halte Senen, Halte Kwitang, Halte Atrium, Halte RSPAD dan Halte Deplu; d) Kecamatan Gambir khususnya Halte Gambir, Halte Harmoni dan Halte Pecenongan; dan e) Kecamatan Sawah Besar khususnya Halte Istiqlal dan Halte Juanda; 3. Koridor 3 Kalideres – Pasar baru melalui : a) Kecamatan Kalideres khususnya Halte Kalideres dan Halte Pesakih; b) Kecamatan Cengkareng khususnya Halte Sumur Bor, Halte Rawa Buaya, Halte Jembatan Baru, Halte Dispenda Samsat dan Halte Jembatan Gantung; c) Kecamatan Grogol Petamburan khususnya Halte Taman Kota, Halte Indosiar, Halte Jelambar, Halte Grogol dan Halte Sumber Waras; 95

d) Kecamatan Gambir khususnya Halte Gambir dan Halte Pecenongan; dan e) Kecamatan Sawah Besar khususnya Halte Juanda dan Halte Pasar Baru; 4. Koridor 4 Pulogadung – Dukuh Atas melalui: a) Kecamatan Pulogadung khususnya Halte Pasar Pulogadung, Halte Pasar Pulogadung, Halte Tugas, Halte Layur, Halte Pemuda Rawamangun, Halte Velodrome, Halte Sunan Giri dan Halte UNJ; b) Kecamatan Matraman khususnya Halte Pramuka BPKP, Halte Pramuka LIA, Halte Utan Kayu, Halte Pasar Genjing dan Halte Matraman; c) Kecamatan Tebet khususnya Halte Manggarai; dan d) Kecamatan Setiabudi khususnya Halte Pasar Rumput, Halte Halimun dan Halte Dukuh Atas; 5. Koridor 5 Kampung Melayu – Ancol melalui: a) Kecamatan Jatinegara khususnya Halte Kampung Melayu, Halte Pasar Jatinegara dan Halte Kebon Pala; b) Kecamatan Matraman khususnya Halte Slamet Riyadi, Halte Tegalan, Halte Matraman 1; c) Kecamatan Senen khususnya Halte Salemba Carolus, Halte Salemba UI, Halte Kramat Sentiong, Halte Pal Putih dan Halte Senen Sentral; d) Kecamatan Sawah Besar khususnya Halte Budi Utomo, Halte Angkasa dan Halte Jembatan Merah; dan e) Kecamatan Pademangan khususnya Halte Gunung Sahari Mangga Dua dan Halte Ancol; 6. Koridor 6 Ragunan – Dukuh Atas melalui: a) Kecamatan Pasar Minggu khususnya Halte Ragunan, Halte Departemen Pertanian, Halte SMK 57, Halte Jati Padang dan Halte Pejaten Philips; b) Kecamatan Pancoran khususnya Halte Buncit Indah, Halte Warung Jati, Halte Imigrasi dan Halte Duren Tiga; c) Kecamatan Mampang Prapatan khususnya Halte Mampang Prapatan; d) Kecamatan Setiabudi khususnya Halte Kuningan Timur, Halte Patra Kuningan, Halte Departemen Kesehatan, Halte GOR Sumantri, Halte Karet Kuningan, Halte Setiabudi Utara, Halte Halimun dan Halte Dukuh Atas; dan e) Kecamatan Menteng khususnya Halte Latuharhary; 7. Koridor 7 Kampung Melayu – Kampung Rambutan melalui : a) Kecamatan Jatinegara khususnya Halte Kampung Melayu, Halte Bidaracina, Halte Gelanggang Remaja dan Halte Cawang Otista; b) Kecamatan Kramat Jati khususnya Halte BNN, Halte Cawang UKI, Halte BKN, Halte Cililitan PGC, Halte Pasar Kramat Jati dan Halte Pasar Induk Kramat Jati; dan c) Kecamatan Kecamatan Ciracas khususnya Halte Haran Bunda, Halte Flyover Raya Bogor, Halte Tanah Merdeka dan Halte Terminal Kampung Rambutan;

96

8. Koridor 8 dari Harmoni – Lebak Bulus melalui: a) Kecamatan Gambir khususnya Halte Harmoni, Halte Petojo dan Halte RS Tarakan; b) Kecamatan Grogol Petamburan khususnya Halte Taman Mandala, Halte Tomang, Halte Grogol, Halte Jelambar dan Halte Indosiar; c) Kecamatan Kebon Jeruk khususnya Halte Kedoya Green Garden, Halte Kedoya Assiddiqyah, Halte Duri Kepa, Halte Kebon Jeruk, Halte Kelapa Dua Sasak, Halte Pos Pengumben dan Halte Permata Hijau; d) Kecamatan Kebayoran Lama khususnya Halte Simprug, Halte Pasar Kebayoran Lama, Halte Kebayoran Lama Bungur, Halte Tanah Kusir Podim, Halte Pondok Indah Dua, Halte Pondok Indah Satu dan Halte Pondok Pinang; dan e) Kecamatan Cilandak khususnya Halte Lebak Bulus; 9. Koridor 9 dari Pluit – Pinang Ranti melalui: a) Kecamatan Penjaringan khususnya Halte Pluit, Halte Penjaringan, Halte Jembatan Tiga dan Halte Jembatan Dua; b) Kecamatan Tambora khususnya Halte Jembatan Besi; c) Kecamatan Grogol Petamburan khususnya Halte Stasiun Grogol, Halte Grogol dan Halte Tomang; Kecamatan Palmerah khususnya Halte Harapan Kita dan Halte Slipi Kemanggisan; d) Kecamatan Tanah Abang khususnya Halte Petamburan, Halte JCC Senayan dan Halte Semanggi; e) Kecamatan Mampang Prapatan khususnya Halte LIPI Gatot Subroto, Halte Jamsostek Gatot Subroto, Halte Tegal Parang dan Halte Kuningan Barat; f) Kecamatan Pancoran khususnya Halte Pancoran Barat dan Halte Pancoran; g) Kecamatan Tebet khususnya Halte Tebet BKPM dan Halte Cikoko Stasiun Cawang; h) Kecamatan Kramat Jati khususnya Halte Cawang Ciliwung, Halte BNN, Halte Cawang UKI, Halte BKN dan Halte Cililitan PGC dan Pasar Kramat Jati; dan i) Kecamatan Makasar khususnya Halte Garuda Taman Mini dan Halte Pinang Ranti; 10. Koridor 10 dari Tanjung Priok – PGC melalui: a) Kecamatan Tanjung Priok khususnya Halte Tnajung Priok, Halte Enggano, Halte Permai Koja, Halte Walikota Jakarta Utara dan Halte Plumpang Pertamina; b) Kecamatan Kelapa Gading khususnya Halte Sunter Kelapa Gading dan Halte Kodamar; c) Kecamatan Kemayoran khususnya Halte Cempaka Mas 2; d) Kecamatan Pulogadung khususnya Halte Cempaka Putih, Halte Pulomas Bypass, Halte Kayu Putih Rawasari, Halte Pemuda, Halte Utan Kayu Rawamangun dan Halte Bea Cukai Ahmad Yani; e) Kecamatan Jatinegara khususnya Halte Stasiun Jatinegara, Halte Pedati Prumpung, Halte Cipinang Kebon Nanas dan Halte Penas Kalimalang; dan f) Kecamatan Kramat Jati khususnya Halte Cawang Sutoyo, Halte Cawang UKI, Halte BKN dan Halte CIlilitan PGC; 97

11. Koridor 11 dari Kampung Melayu - Pulogebang yang melalui : a) Kecamatan Matraman khususnya Halte Kampung Melayu, Halte RS. Premier Jatinegara, Halte Jatinegara 2, Halte Flyover Jatinegara; b) Kecamatan Duren Sawit, khususnya Halte Imigrasi Jakarta Timur, Halte Cipinang, Halte Stasiun Klender, Halte Flyover Klender, Halte Kampung Sumur, Halte Buaran, Halte Flyover Raden Inten, Halte Perumnas Klender; dan c) Kecamatan Cakung, khususnya Halte Penggilingan, Halte Walikota Jakarta Timur dan Halte Pulogebang; 12. Koridor 12 dari Pluit – Tanjung Priok melalui Kecamatan Penjaringan khususnya Halte Pluit dan Kecamatan Tanjung Priok khususnya Halte Tanjung Priok.

13. Koridor 13 dari Pondok Kelapa ke arah Kota Bekasi melalui Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Duren Sawit.

14. Koridor 14 dari Manggarai – Universitas UI melalui Kecamatan Tebet khususnya Halte Manggarai dan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat khususnya Halte Universitas UI; 15. Koridor 15 dari Blok M – Ciledug yang melalui Kecamatan Kebayoran Baru khususnya Halte Blok M, kemudian Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten khususnya Halte Ciledug. b. Pengembangan jalur baru di Pluit – Tanjung Priok, Pondok Kelapa – Blok M, dan Pasar Baru – Tomang atau sentra baru Barat; c. Pengembangan jalur baru lintas Bodetabek di Ciledug – Blok M, Pulo Gadung – Bekasi, Kalideres – Tangerang, Pondok Kelapa – Bekasi, Kampung Rambutan – Pemda Cibinong, Manggarai – UI (Depok), dan Lebak Bulus – Ciputat; dan d. Pengembangan sistem angkutan umum massal didukung oleh tersedianya halte.

(3)

Penyediaan halte angkutan umum massal sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut: a. Kota Administrasi Jakarta Pusat dilaksanakan pada lokasi berikut: 1. Kecamatan Cempaka Putih, Halte Cempaka Putih, Halte Cempaka Tengah, Halte RS Islam, dan Halte Cempaka Timur; 2. Kecamatan Senen, Halte Kwitang, Halte Deplu,Halte RSPAD, Halte Atrium, Halte Senen, Halte Salemba Carolus, Halte Salemba UI, Halte Kramat Sentiong, Halte Pal Putih, Halte Sentral Senen; 3. Kecamatan Menteng, Halte Latuharhari; 4. Kecamatan Gambir, Halte Pecenongan, Halte Bank Indonesia, Halte Monumen Nasional, Halte Harmoni, Halte Balaikota, Halte Gambir 1, Halte Gambir 2, Halte RS Tarakan, dan Halte Petojo; 5. Kecamatan Tanah Abang, Halte Petamburan, Halte Bunderan Senayan, Halte Gelora Bung Karno, Halte Polda Metro, Halte Semanggi, Halte Bendungan Hilir, Halte Tosari, Halte Bunderan HI, Halte Sarinah dan Halte JCC Senayan;

98

6. Kecamatan Sawah Besar, Halte Istiqlal, Halte Juanda, Halte Pasar Baru, Halte Pasar Baru Timur, Halte Gunung Sahari Mangga 2 dan Halte Budi Utomo; dan 7. Kecamatan Kemayoran, Halte Galur, Halte Rawa Selatan, Halte Cempaka Putih, Halte Cempaka Tengah, Halte RS Islam, Halte Cempaka Timur dan Halte Cempaka Mas 2; b. Kota Administrasi Jakarta Utara dilaksanakan pada lokasi berikut: 1. Kecamatan Pademangan, Halte Jembatan Merah, Halte Pademangan dan Halte Ancol; 2. Kecamatan Tanjung Priok, Halte Permai Koja , Halte Tanjung Priok, Halte Plumpang Pertamina, Halte Walikota Jakarta Utara, Halte Enggano; 3. Kecamatan Penjaringan, Halte Jembatan Dua, Halte Jembatan Tiga, Halte Penjaringan dan Halte Pluit; dan 4. Kecamatan Kelapa Gading, Halte Sunter Kelapa Gading dan Halte Kodamar; c. Kota Administrasi Jakarta Timur dilaksanakan pada lokasi berikut: 1. Kecamatan Makasar, Halte Pinang Ranti, dan Halte Garuda Taman Mini; 2. Kecamatan Matraman, Halte Matraman, Halte Pasar Genjing, Halte Utan Kayu, Halte Pramuka LIA, Halte Pramuka BPKP, Halte Slamet Riyadi, Halte Tegalan dan Halte Matraman 1; 3. Kecamatan Pulo Gadung, Halte Pedongkelan, Halte ASMI, Halte Pulomas, Halte Bermis, Halte Pulogadung, Halte UNJ, Halte, Sunan Giri, Halte Velodrome, Halte Pemuda Rawamangun, Halte Layur, Halte Tugas, Halte Pasar Pulogadung, Halte Pulomas Bypass, Halte Utan Kayu Rawamangun, Halte Pemuda, Halte Kayu Putih Rawasari, Halte Bea Cukai Ahmad Yani; 4. Kecamatan Kramat Jati, Halte Cawang Ciliwung, Halte BNN, Halte Cawang Sutoyo, Pasar Induk Kramat Jati, Halte Cawang UKI, Halte Cililitan PGC dan Halte BKN; 5. Kecamatan Cakung di Halte Pulo Gebang; 6. Kecamatan Jatinegara, Halte Penas Kalimalang Halte Gelanggang Remaja, Halte Cawang Otista, Halte Pasar Jatinegara, Halte Kampung Melayu, Halte Stasiun Jatinegara, Halte Kebon Pala, Halte Bidaracina, Halte Pedati Prumpung, dan Halte Cipinang Kebon Nanas; 7. Kecamatan Ciracas, Halte Flyover Raya Bogor , Halte Kampung Rambutan, Halte Harapan Bunda; dan Halte Tanah Merdeka; dan 8. Kecamatan Duren Sawit, di Halte Pondok Kelapa. d. Kota Administrasi Jakarta Selatan dilaksanakan pada lokasi berikut: 1. Kecamatan Kebayoran Baru, Halte Blok M dan Halte Masjid Agung; 2. Kecamatan Kebayoran Lama, Halte Kebayoran Lama Bungur, Halte Pasar Kebayoran Lama, Halte Pondok Indah, Halte Pondok Indah 2, Halte Tanah Kusir, Podim,Halte Pondok Pinang dan Halte Simprug; 3. Kecamatan Pancoran, Halte Pancoran Barat dan Halte Pancoran, Halte Duren Tiga, Halte Imigrasi, Halte Buncit indah, Halte Kuningan Barat; 99

4. Kecamatan Setiabudi, Halte Karet, Halte Setiabudi, Halte Dukuh Atas, Halte Dukuh Atas 2, Halte Halimun, Halte Pasar Rumput, Halte Kuningan Timur, Halte Depkes, Halte Patra Kuningan, Halte Gor Sumantri, Halte Karet Kuningan, Halte Kuningan, Halte Halimun Madya Aini dan Halte Setiabudi Utara; 5. Kecamatan Mampang Prapatan, Halte Mampang Prapatan, Halte Tegal Parang, Halte Kuningan Barat, Halte Jamsostek Gatot Subroto dan Halte LIPI Gatot Subroto; 6. Kecamatan Cilandak, Halte Lebak Bulus; 7. Kecamatan Pasar Minggu, berupa Halte Ragunan, Halte Departemen Pertanian, Halte SMK 57, Halte Jatipadang, dan Halte Pejaten Philips; dan 8. Kecamatan Tebet, Halte Manggarai, Halte Tebet BKPM, Halte Cikoko Stasiun Cawang; e. Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan pada lokasi berikut: 1. Kecamatan Cengkareng, Halte Sumur Bor, Halte Rawa Buaya, Halte Jembatan Baru, Halte Dispenda Samsat dan Halte Jembatan Gantung; 2. Kecamatan Kalideres, Halte Kalideres dan Halte Pesakih; 3. Kecamatan Taman Sari, Halte Sawah Besar, Halte Mangga Besar, Halte Olimo, Halte Glodok, Halte Kota dan Halte Jembatan Merah; 4. Kecamatan Grogol Petamburan, Halte Taman Kota, Halte Indosiar, Halte Jelambar, Halte Grogol, Halte Rumah Sakit Sumber Waras, Halte Grogol 2, Halte Petamburan, Halte Tomang, Halte Stasiun Grogol dan Halte Tomang Mandala; 5. Kecamatan Palmerah, Halte Slipi Kemanggisan dan Halte RS Harapan Kita; 6. Kecamatan Tambora, Halte Jembatan Besi; dan 7. Kecamatan Kebon Jeruk, Halte Kebon Jeruk, Halte Indosiar, Halte Permata Hijau, Halte Permata Hijau RS Medika, Halte Pos Pengumben, Halte Kelapa Dua Sasak, Halte Duri Kepa, Halte Kedoya Assidiqiyah danHalte Kedoya Green Garden.

(4)

Pengembangan sistem angkutan umum massal berupa angkutan bis besar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b didukung dengan: a. terminal angkutan antar kota antar provinsi di Pulo Gadung; b. terminal angkutan multimoda dalam kota di Pulo Gebang, Kampung Melayu, Grogol, Manggarai, dan Senen; dn c. jalan Mangga Dua, Jalan Budi Mulia, Kampung Bandan Raya, Jalan Lodan, Jalan hidup Baru, dan Jalan Pademangan Raya.

Pasal 106

(1)

Rencana sistem angkutan umum massal perkeretaapian atau berbasiskan rel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104huruf b terdiri atas: a. sistem angkutan umum massal berupa KRL; b. sistem angkutan umum massal berupa LRT ;dan c. sistem angkutan umum massal berupa MRT.

100

(2)

Pengembangan sistem angkutan umum massal berupa KRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui penyediaan jalur komuter sebagai berikut: a. Kampung Bandan – Jatinegara melewati Stasiun Kampung Bandan, Rajawali, Kemayoran, Pasar Senen, Gang Sentiong, Pondok Jati, dan Jatinegara; b. Jakarta Kota – Manggarai melewati Jakarta Kota, Jayakarta, Mangga Besar, Sawah Besar, Juanda, Gambirdan Gondangdia, Cikini, dan Manggarai; c. Tanah Abang – Parung Panjang melewati Stasiun Tanah Abang, Palmerah dan Kebayoran; d. Kampung Bandan – Tanjung Priok melewati Stasiun Kampung Bandan dan Stasiun Ancol (Kecamatan Pademangan), dan Tanjung Priok (Kecamatan Tanjung Priok); e. Tangerang – Duri melewati Stasiun Kalideres, Rawa Buaya, Bojong Indah, Pesing, Grogol dan Duri; f. Bekasi – Manggarai melewati Stasiun Cakung, Klender Baru, Buaran, Klender, Cipinang, Jatinegara, Manggarai; g. Manggarai – Bogor melewati Stasiun Manggarai, Tebet, Cawang, Duren Kalibata, Pasar Minggu Baru, Pasar Minggu, Tanjung Barat, Lenteng Agung dan Universitas Pancasila; dan h. Kampung Bandan – Manggarai melewati Stasiun Kampung Bandan, Angke, Duri, Tanah Abang, Karet, Sudirman dan Mampang, Manggarai.

(3)

Pengembangan sistem angkutan umum massal berupa LRT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, melalui penyediaan rute perlintasan yang melalui Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Setiabudi dan Kecamatan Mampang Prapatan.

(4)

Pengembangan sistem angkutan umum massal berupa MRT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, melalui penyediaan rute perlintasan selatan – utara yang melewati Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete, Blok M, Senayan, Bendungan Hilir, Setia Budi, Dukuh Atas, Sarinah, Harmoni, Glodok, dan Stasiun Kota Besar dengan lokasi stasiun sebagai berikut: a. Kecamatan Tanah Abang, Stasiun MRT Bunderan HI, Setiabudi, Bendungan Hilir dan Senayan; b. Kecamatan Menteng, Stasiun MRT Kebon Sirih; c. Kecamatan Gambir, Stasiun MRT Monas dan Harmoni; d. Kecamatan Pademangan, Stasiun MRT Kampung Bandan; e. Kecamatan Cilandak, Stasiun MRT Fatmawati dan Lebak Bulus; f. Kecamatan Kebayoran Baru, Stasiun MRT Sisingamangaraja, Blok M, Blok A, Haji Nawi dan Cipete Raya; g. Kecamatan Setiabudi, Stasiun MRT Dukuh Atas; dan h. Kecamatan Taman Sari, Stasiun MRT Glodok dan Jakarta Kota.

Pasal 107

(1)

Rencana sistem angkutan umum massal laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 huruf c terbagi atas: a. rencana prasarana dermaga penyeberangan; dan 101

b. rencana tatanan kepelabuhanan.

(2)

Rencana prasarana dermaga penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di: a. b. c. d. e. f.

(3)

Dermaga Muara Angke; Dermaga Kamal Muara; Dermaga Marina Ancol; Dermaga Tanjung Pasir; Dermaga di Kawasan Reklamasi Pantura; dan Dermaga di pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu.

Rencana tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan di: a. b. c. d. e. f.

Pelabuhan Tanjung Priok; Pelabuhan Marunda; Pelabuhan Sunda Kelapa; Pelabuhan Muara Baru; Pelabuhan Muara Angke; dan Pelabuhan di pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu.

(4)

Pengembangan dan pengelolaan prasarana dermaga penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5)

Pengembangan dan pengelolaan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 108

(1)

Rencana sistem angkutan umum transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104huruf d dilaksanakan melalui penataan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma di Kecamatan Makasar yang mendukung keberadaan dan operasional pesawat TNI AU beserta peralatan dan perlengkapannya.

(2)

Tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Rencana Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Pasal 109

(1)

Rencana kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) diarahkan pada: a. Kawasan disekitar bandara Halim Perdanakusuma berada di Kecamatan Ciracas, Duren Sawit, Jatinegara, Kramat Jati, Makasar, dan Pasar Rebo; b. Kawasan di sekitar bandara Internasional Soekarno Hatta berada di Kecamatan Cengkareng, Kalideres, dan Tambora; dan 102

c. Kawasan di sekitar bandara Pondok Cabe terdiri dari: Kecamatan Kebayoran Lama, dan Cilandak.

(2)

Rencana kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Utilitas Pasal 110

Rencana pengembangan sistem jaringan utilitas sebagaimana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. b. c. d. e. f.

rencana sistem jaringan energi; rencana sistem jaringan telekomunikasi; rencana penyediaan air bersih; rencana sistem pengelolaan air limbah; rencana sistem pengelolaan sampah; dan rencana sistem drainase.

Paragraf 1 Rencana Sistem Jaringan Energi Pasal 111 (1)

Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dalam Pasal 110 huruf a terdiri dari : a. sistem ketenagalistrikan; b. sistem prasarana bahan bakar gas; dan c. sistem prasarana bahan bakar minyak.

(2)

Rencana pengembangan sistem ketenagalistrikan dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. b. c.

(3)

sebagaimana

pembangkit tenaga listrik; jaringan transmisi tenaga listrik; dan sumber energi pembangkit tenaga listrik alternatif.

Rencana pengembangan jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di setiap kecamatan melalui : a. peningkatan pelayanan dan kualitas penerangan jalan umum pada pusat kegiatan dan jalan penghubung; b. pendistribusian kabel PLN dengan kabel isolasi dan mengikuti jaringan jalan untuk mencegah kebocoran atau kebakaran listrik; c. perbaikan dan peningkatan daya transmisi jaringan listrik pada gardu induk pelayanan; d. penempatan gardu listrik terpadu antarsektor.

Pasal 112 103

(1)

Pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a ditetapkan pada: a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Priok di Kecamatan Tanjung Priok; b. pengembangan PembangkitListrik Tenaga Gas (PLTG) Muara Karang, Pluit di Kecamatan Penjaringan;dan c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Pulau Damar Kepulauan Seribu.

(2)

Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b diarahkan melalui : a. mengintegrasikan dengan jaringan utilitas lain bila telah tersedia sistem jaringan perpipaan terpadu atau tunneling terpadu bawah tanah; b. media penyaluran tenaga listrik menggunakan kawat saluran udara, kabel bawah laut dan kabel bawah tanah dengan memperhatikan aspek keamanan terhadap lingkungan sekitar; c. berada di lokasi yang aman dari kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman; d. melintasi kawasan permukiman kepadatan rendah, wilayah sungai, laut, hutan, RTH, dan jalur transportasi sesuai rencana tata ruang; dan e. memenuhi kebutuhan kawasan yang belum terlayani dengan tenaga listrik yang memadai.

(3)

Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termuat pada Peta Sistem Jaringan Utilitas dalamLampiran I dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

(1)

Pengembangan sumber energi pembangkit tenaga listrik alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan pada .pengembangan sumber energi pembangkit tenaga listrik alternatif, melalui : a. b. c. d.

(2)

pengembangan pembangkit listrik tenaga angin; pengembangan pembangkit listrik tenaga surya; pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah;dan pengembangan pembangkit listrik tenaga arus laut.

Rencana pengembangan sumber energi pembangkit tenaga listrik alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

(1)

Rencana pengembangan sistem prasarana bahan bakar gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pengembangan jaringan gas bumi; b. pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi; 104

c. pengembangan jaringan pipa gas bawah tanah;dan d. pembangunan jaringan pipa gas baru yang dikelola Pemerintah.

(2)

Pengembangan jaringan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di setiap kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.

(3)

Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan melalui: a. peningkatan pelayanan dan distribusi gas ke kawasan pusat kegiatan masyarakat; b. pengadaan Stasiun Pengadaan Bahan Gas (SPBG) sebagai upaya peningkatan pelayanan untuk transportasi; c. pengembangan jaringan pipa gas bawah tanah; d. pembangunan pipa gas baru oleh pemerintah atau Perusahaan Gas Nasional; e. mengembangkan fasilitas pengolahan migas hilir di perairan Kepulauan Seribu untuk memenuhi kebutuhan pasokan (supply) gas dengan memperhatikan aspek keamanan terhadap pelayaran dan dampaknya terhadap perairan; dan f. membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) untuk melayani angkutan umum.

Pasal 115

(1)

Rencana pengembangan sistem prasarana bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c merupakan pengembangan kilang minyak.

(2)

Rencana pengembangan sistem prasarana bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c merupakan pengembangan kilang minyak di Pulau Pabelokan di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu untuk menjamin pasokan bahan bakar minyak.

Paragraf 2 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 116

(1)

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan arahan sebagai berikut: a. penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nir kabel; dan b. penyediaan jaringan serat optik untuk pengguna layanan telepon rumah dan perkantoran.

(2)

Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat pada Peta Sistem Jaringan Utilitas dalam Lampiran Idari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Rencana Sistem dan Jaringan Air Bersih 105

Pasal 117 (1)

Rencana pengembangan sistem dan jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf c diarahkan sebagai berikut : a. pembatasan pengambilan air tanah dangkal di kawasan perumahan secara bertahap; b. perluasan jaringan air bersih; c. perluasan kawasan resapan air dengan penambahan RTH; d. pengembangan sumber air lainnya yang potensial; e. pelarangan pengambilan air tanah dalam di zona kritis air tanah; f. Peningkatan sistem penyediaan air bersih secara menyeluruh g. pengembangan miniplant beserta jaringannya; h. pencegahan peresapan air limbah ke dalam tanah dan pencemaran sumber air; i. pengawasan dan pengendalian pemakaian air tanah/sumur; dan j. pengidentifikasian dan pembangunan potensi air bersih dari sumur artesis.

(2)

Rencana pengembangan sistem dan jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. Kota Administrasi Jakarta Pusat pada: 1. Kecamatan Gambir yang melintasi Jalan Gajah Mada, Jalan Suryo Pranoto, Jalan Abdul Muis, Jalan KH. Hasyim Ashari, Jalan Veteran, Jalan Taman Sari; 2. Kecamatan Johar Baru yang melintasi Jalan Tanah Tinggi 1, Jalan Tanah Tinggi 4, Jalan Tanah Tinggi Gg 7, Jalan Letjend.

Suprapto, Jalan Tanah Tinggi 8, Jalan Rawa Sawah 5, Jalan Baladewa, Jalan Rawa Sawah 1, Jalan Galur, Jalan Delima 5, Jalan Rawa Selatan 1, Jalan Pangkal Asem, Jalan Kp. Rawa Selatan Raya, Jalan Rawa Selatan 4, Jalan Kramat Jaya Baru, Jalan Kramat Sentiong, Jalan Percetakan Negara 2, Jalan Johar Baru Utara, Jalan Teladan, Jalan Johar Baru 5, Jalan Johar Baru 4, Jalan Johar Baru 4A, Jalan Johar Baru, Jalan Percetakan Negara 4, Jalan Dahlan 1 dan Jalan Mardani Raya; 3. Kecamatan Kemayoran yang melintasi Jalan Serdang 3 (Saluran Sunter Bendungan Jago), Kali Baru Timur, Kali Baru Barat, Jalan Sunter Jaya, Jalan Sunter Kemayoran, Jalan Laksamana Yos Sudarso dan Jalan Letjen Suprapto; 4. Kecamatan Menteng yang melintasi Jalan Sutan Syahrir-Jalan Prof Moch Yamin, Jalan Surabaya dan Jalan MH Thamrin; 5. Kecamatan Sawah Besar yang melintasi Jalan Pos, Jalan DR Sutomo, Jalan KH Samanhudi, Jalan Gunung Sahari (Kali Ciliwung) dan Jalan Karang Anyar Selatan; dan 6. Kecamatan Tanah Abang yang melintasi Jalan KH. Mas Mansyur, Jalan Karet Pasar Baru Barat, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jalan Asia Afrika, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Facherudin, Jalan Karet Pasar Baru Timur dan Jalan Kebon Sirih Raya.

b. Kota Administrasi Jakarta Utara pada:

106

1. Kecamatan Kelapa Gading yang melintasi Jalan Inspeksi Kali Sunter,Jalan Tabah Raya, Jalan Bulevar Bukit Gading Raya, Jalan Bulevar Raya, Jalan Bulevar Raya Barat, Jalan Kelapa Puan Raya, Jalan Bulevar Kelapa Gading, Jalan Kelapa Nias Raya, Jalan Bukit Gading Raya, Jalan Bulevar Artha Gading, Jalan Gading Kirana Timur, Jalan Gading Kirana Utara, Jalan Kelapa Hybrida Raya, Jalan Janur Elok Raya, Jalan Bulevar Utara Kelapa Gading, Jalan Kelapa Nias Timur, Jalan Kelapa Lilin timur, Jalan Kelapa Puan, Jalan Gading Elok Utara,Jalan Biru Laut Barat, Jalan Kelapa Cengkir Raya dan Jalan Gading Putih Raya Utara; dan 2. Kecamatan Koja yang melintasi Kali Sunter, Jalan Laksamana Yos Sudarso, Jalan Cibanteng, Jalan Rawa Badak, Jalan Sakura, Jalan Mawar, Jalan Mundu, Jalan Mangga, Jalan Mahoni dan Jalan Plumpang Raya; c. Kota Administrasi Jakarta Timur pada: 1. Kecamatan Cakung yang melintasi Jalan Tol Lingkar luar , Jalan Penggilingan, Jalan Raya Bekasi (Sultan Hamengkubuwono IX), Kali Buaran, Jalan Bekasi Timur Raya dan Jalan I Gusti Ngurah Rai; 2. Kecamatan Duren Sawit yang melintasi Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jalan Cipinang Muara, Jalan Penggilingan; 3. Kecamatan Jatinegara yang melintasi Jalan Oto Iskandar Dianata, Jalan Insinyur Wiyoto Wiyono, Jalan Cipinang Jaya, Jalan Kali Malang, Jalan Mayjen Panjaitan dan Jalan Jatinegara Timur; 4. Kecamatan Pasar Rebo yang melintasi Jalan Bogor Raya, Jalan Tribuanan, Jalan Kopur, Jalan Kesatrian Ahmad Yani (RA Fadillah), Jalan Mahoni, Jalan Kesehatan, Jalan Gedong dan Jalan Condet Raya; dan 5. Kecamatan Pulo Gadung yang melintasi Jalan Pemuda, Jalan Bekasi Raya, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Pulo Mas Raya, Jalan Ahmad Yani, Jalan Bekasi Timur Raya dan Jalan I Gusti Ngurah Rai. d. Kota Administrasi Jakarta Selatan pada: 1. Kecamatan Cilandak yang melintasi Jalan Fatmawati, Jalan Haji Nawi Raya, Percabangan Kali Grogol, Jalan Taman Lebak Bulus; 2. Kecamatan Kebayoran Baru yang melintasi Jalan Nawi, Jalan Fatmawati, Jalan Panglima Polim, Jalan Sisimangaraja, Jalan Kyai Maja, Jalan Trunojoyo, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Wijaya I, Jalan Wijaya II, Jalan Suryo, Jalan Senopati, Jalan Pakubuono 6 dan Jalan Jend. Sudirman; 3. Kecamatan Mampang Prapatan yang melintasi Jalan Bangka, Jalan Kemang Utara, Jalan Kapten Tendean, Jalan Gatot Subroto, Jalan Kuningan Barat (KH Abdul Rakhim) dan Jalan mampang prapatan; 4. Kecamatan Pancoran yang melintasi Jalan Mampang Prapatan, Jalan Duren Bangka, Jalan pasar Minggu Raya, Jalan Pahlawan kalibata, Jalan Gatot Subroto dan Jalan MT Haryono; 5. Kecamatan Pasar Minggu yang melintasi Jalan Ampera Raya, Jalan Cilandak KKO, Jalan Madrasah, Jalan Benda, Jalan Lapangan Tembak, Jalan Hariono RM, Jalan Warung Jati Barat, 107

Jalan Pejaten Raya, Jalan Pasar Minggu Raya, Jalan TB Simatupang dan Jalan Lenteng Agung-Jalan Tanjung Barat; 6. Kecamatan Setiabudi yang melintasi Jalan Sudirman, Jalan H.R. Rasuna Said, Jalan DR. Sahardjo, Jalan Gatot Subroto, Jalan Mega Kuningan, Jalan Prof DR. Satrio, Jalan Patria Kuningan Timur, Jalan Setiabudi Barat, Jalan Setiabudi Tengah, Jalan Setiabudi 3, Jalan Setiabudi Utara, Jalan Setiabudi Selatan, Jalan Setiabudi 2 dan Jalan Setiabudi; dan 7. KecamatanTebet yang melintasi Jalan Prof. Dr. Soepomo, Jalan DR. Sahardjo, Jalan Casablanca dan Jalan Abdul Syafe’i. e. Kota Administrasi Jakarta Barat pada: 1. Kecamatan Cengkareng yang melintasi Jalan Tol Kebon Jeruk, Jalan Daan Mogot, Jalan Duri Kosambi, Jalan Pondok Randu, Jalan Kamal Tegal Alur, Jalan Tol Prof. Sedyatmo, Jalan Pantai Indah Selatan; 2. Kecamatan Grogol Petamburan yang melintasi Jalan S. Parman, Latumenten, Jalan Tubagus Angke, Jalan Daan Mogot, Kyai Tapa, Jalan Tomang Raya dan Jalan Jelambar Timur; 3. Kecamatan Kalideres yang melintasi Jalan Peta Barat, Jalan Satu Maret, Jalan Peta Utara, Jalan Sumur Bor, Jalan Kemuning, Jalan Bambu Larangan, Jalan Kapuk Kamal, Jalan Kamal Muara dan Jalan Daan Mogot/Kyai Tapa; 4. Kecamatan Kebon Jeruk yang melintasi Jalan Pos Pengumben, Jalan Kebon Jeruk Raya, Jalan Rawa Belong, Jalan Batu Sari, Jalan Kedoya Raya, Jalan Duri Raya, Jalan Puri Kembangan, Jalan Kedoya Duri, Jalan Tanjung Duren Barat, Jalan Daan Mogot dan Jalan Pejuangan; 5. Kecamatan Kembangan yang melintasi Jalan Kembang Abadi Utama, Jalan Kembang Harum Utara, Jalan Kembang Ayu Utama, Jalan Kembang Sakti Utama, Jalan Kembang Agung Utama, Jalan Puri Kembang Timur, Jalan Kembang Kencana, Jalan Meruya Selatan, Jalan Meruya Ilir, Jalan Srengseng, Jalan Pesanggrahan, Jalan Delima, Jalan Lapangan Bola, Jalan Jambu, Jalan Manggis dan Jalan Srengseng Dalam; 6. Kecamatan Palmerah yang melintasi Jalan Batu Sari, Jalan rawa Belong, Jalan Letjend S Parman, Jalan Tomang Raya, Banjir Kanal Barat; 7. Kecamatan Tamansari yang melintasi Jalan Sukarjo Wiryopranoto, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Mangga Besar, Jalan Jembatan Batu, Jalan Mangga Besar 1, Jalan Asemka, Jalan Pintu Besar Utara, Jalan Kali Besar Timur 3, Jalan Kunir, Jalan Taman Sari dan Saluran Tangki; dan 8. Kecamatan Tambora yang melintasi Jalan KH. Moch. Mansyur (Jembatan Lima) dan Jalan Pejagalan. f.

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dilaksanakan pada: 1. rencana pengembangan bangunan intake, instalasi pengolahan air dan jaringan transmisi ke sistem distribusi; 2. rencana pengembangan reservoir dan rumah pompa ke sistem distribusi; dan 3. rencana pengembangan sistem reverse-osmosis untuk penyediaan air minum.

Paragraf 4 108

Rencana Sistem dan Jaringan Air Limbah Pasal 118 (1)

Rencana pengembangan sistem dan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf d di setiap kecamatan ditetapkan melalui: a. b. c. d. e. f. g. h.

penyuluhan; pembangunan prasarana MCK; penyediaan kendaraan pengangkut tinja; pembangunan jaringan prasarana air limbah dan instalasi pengolahan air limbah; pencegahan peresapan air limbah ke dalam tanah dan pencemaran sumber air; peningkatan pelayanan pipa pembuangan air limbah di setiap kelurahan yang padat penduduk; pemantauan pengelolaan air limbah domestik dan industri, serta kualitas dan kuantitas badan air;dan pembangunan jaringan prasarana air limbah dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah.

(2)

Pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengelolaan air limbah industri; dan b. pengelolaan air limbah domestik.

(3)

Pengelolaan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan sistem komunal atau sistem individual pada lokasi : a. Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Tanjung Priok sebagai pengembangan industri perakitan; b. Kecamatan Kalideres, Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Cakung, Kecamatan Pulo Gadung, Kecamatan Ciracas dan Kecamatan Pasar Rebo sebagai pengembangan industri selektif pada Kawasan Ekonomi Strategis di Marunda sebagai bagian integral dari pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok;

(4)

Pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. sistem terpusat/perpipaan; b. sistem komunal/modular; dan c. sistem setempat/individual.

(5)

Rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diprioritaskan di kawasan pusat Jakarta.

(6)

Lokasi instalasi pengolahan air limbah domestik sistem terpusat dimungkinkan secara selektif berada pada Kawasan Terbuka Hijau Budi daya dan Kawasan Terbuka Biru tanpa mengganggu fungsi utamanya.

(7)

Rencana pengembangan sistem dan jaringan air limbah sistem komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diprioritaskan pada kawasan pelayanan umum dan sosial.

109

(8)

Rencana pengembangan instalasi pengolahan air limbah domestik sistem setempatsebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf cdilakukan di Pulo Gebang (kawasan timur), Duri Kosambi (kawasan barat) dan Kawasan Selatan.

(9)

Pelayanan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, di masing-masing kecamatan sebagai berikut: a. Kota Administrasi Jakarta Pusat diarahkan pada: 1. Kecamatan Cempaka Putih diarahkan pada pengembangan sistem terpusat; 2. Kecamatan Gambir diarahkan pada pengembangan sistem terpusat; 3. Kecamatan Johar Baru diarahkan pada pengembangan sistem terpusat; 4. Kecamatan Kemayoran diarahkan pada pengembangan sistem terpusat dan sistem komunal/modular; 5. Kecamatan Menteng diarahkan pada pengembangan sistem terpusat; 6. Kecamatan Sawah Besar diarahkan pada pengembangan sistem terpusat dan sistem komunal/modular; 7. Kecamatan Senen diarahkan pada pengembangan sistem terpusat; dan 8. Kecamatan Tanah Abang diarahkan pada pengembangan sistem terpusat; b. Kota Administrasi Jakarta Utara diarahkan pada: 1. Kecamatan Cilincing diarahkan pada pengembangan sistem komunal/modular dan sistem setempat; 2. Kecamatan Kelapa Gading diarahkan pada pengembangan sistem komunal/modular dan sistem setempat; 3. Kecamatan Koja diarahkan pada pengembangan sistem terpusat dan sistem komunal/modular; 4. Kecamatan Pademangan diarahkan pada pengembangan sistem terpusat dan sistem komunal/ modular; 5. Kecamatan Penjaringan diarahkan pada pengembangan sistem komunal/modular dan sistem setempat; dan 6. Kecamatan Tanjung Priok diarahkan pada pengembangan sistem terpusat dan sistem komunal/modular; c. Kota Administrasi Jakarta Timur diarahkan pada: 1. Kecamatan Cakung diarahkan pada pengembangan terpusat, sistem komunal/modular, dan sistem setempat; 2. Kecamatan Cipayung diarahkan pada pengembangan komunal/modular dan sistem setempat; 3. Kecamatan Ciracas diarahkan pada pengembangan komunal/modular dan sistem setempat; 4. Kecamatan Duren Sawit diarahkan pada pengembangan terpusat dan sistem komunal/modular; 5. Kecamatan Jatinegara diarahkan pada pengembangan terpusat; 6. Kecamatan Kramat Jati diarahkan pada pengembangan komunal/modular, dan sistem setempat;

sistem sistem sistem sistem sistem sistem

110

7. Kecamatan Makasar diarahkan pada pengembangan sistem komunal/modular, dan sistem setempat; 8. Kecamatan Matraman diarahkan pada pengembangan sistem terpusat; 9. Kecamatan Pasar Rebo diarahkan pada pengembangan sistem komunal/modular dan sistem setempat; dan 10. Kecamatan Pulo Gadung diarahkan pada pengembangan sistem terpusat. d. Kota Administrasi Jakarta Selatan diarahkan pada: 1. Kecamatan Cilandak diarahkan pada pengembangan sistem komunal/modular dan sistem setempat; 2. Kecamatan Jagakarsa diarahkan pada pengembangan sistem komunal/modular dan sistem setempat; 3. Kecamatan Kebayoran Baru diarahkan pada pengembangan sistem terpusat; 4. Kecamatan Kebayoran Lama diarahkan pada pengembangan sistem terpusat dan sistem komunal/modular; 5. Kecamatan Mampang Prapatan diarahkan pada pengembangan sistem terpusat dan sistem komunal/modular; 6. Kecamatan Pancoran diarahkan pada pengembangan sistem terpusat dan sistem komunal/modular; 7. Kecamatan Pasar Minggu diarahkan pada pengembangan sistem komunal/modular, dan sistem setempat; 8. Kecamatan Pesanggrahan diarahkan pada pengembangan sistem terpusat dan sistem komunal/modular; 9. Kecamatan Setia Budi diarahkan pada pengembangan sistem terpusat; dan 10. Kecamatan Tebet diarahkan pada pengembangan sistem terpusat. e. Kota Administrasi Jakarta Barat diarahkan pada: 1. Kecamatan Cengkareng diarahkan pada pengembangan sistem komunal/modular dan sistem setempat; 2. Kecamatan Grogol Petamburan diarahkan pada pengembangan sistem terpusat dan sistem komunal/modular; 3. Kecamatan Kalideres diarahkan pada pengembangan sistem komunal/modular dan sistem setempat; 4. Kecamatan Kebon Jeruk diarahkan pada pengembangan sistem terpusat dan sistem komunal/modular; 5. Kecamatan Kembangan diarahkan pada pengembangan sistem komunal/modular dan sistem setempat; 6. Kecamatan Palmerah diarahkan pada pengembangan sistem terpusat; 7. Kecamatan Taman Sari diarahkan pada pengembangan sistem terpusat; dan 8. Kecamatan Tambora diarahkan pada pengembangan sistem terpusat. f.

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diarahkan pada: 1. sistem tangki septik dengan up flow filter atau sistem pengolahan dengan sistem anaerobic untuk muka air tanah 0,3 m hingga 1 m;

111

2. tangki septik dengan biofiler up–flow filter untuk yang tinggal di daerah pasang surut, daerah genangan atau tepi pantai atau sungai; sistem tangki septik dengan bidang resapan atau sistem cubluk tunggal atau kembar untuk muka air tanah lebih dari 1 m; dan 3. sistem tangki septik bersusun dengan biofilter anaerobik dapat diterapkan di semua kondisi muka air tanah.

(10) Zona pembuangan air kotor/limbah diprioritaskan dengan target pengembangan: a. rencana pengembangan jangka pendek, b. rencana pengembangan jangka menengah, dan c. rencana pengembangan jangka panjang.

(11) Rencana pengembangan sistem dan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) ditetapkan melalui: a. Zona pembuangan air kotor/limbah untuk rencana jangka pendek meliputi Kecamatan Penjaringan, Sawah Besar, Gambir, Menteng, Tanah Abang, Cengkareng, Kembangan, Taman Sari, Tambora, Grogol Petamburan, Kebon Jeruk, dan Palmerah; b. Zona pembuangan air kotor/limbah untuk rencana jangka menengah meliputi Kecamatan Pademangan, Tanjung Priok, Koja, Cilincing, Kemayoran, Cempaka Putih, Johar Baru, Senen, Matraman, Pulo Gadung, Cakung, dan Tebet; dan c. Zona pembuangan air kotor/limbah untuk rencana jangka panjang meliputi Kecamatan Penjaringan, Kelapa Gading, Pesanggrahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, Jagakarsa, Pasar Minggu, Pancoran, Mampang Prapatan, Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, Makasar, Kramat Jati, Duren Sawit, Jatinegara, Cakung, Kalideres, Cengkareng, dan Kembangan.

Paragraf 5 Rencana Sistem Pengelolaan Sampah Pasal 119 (1)

Rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf e di setiap kecamatan diarahkan sebagai berikut : a. pembangunan tempat pengolahan akhir (TPA) di kawasan yang tidak produktif dan jauh dari tempat berlangsung kegiatan penduduk; b. penempatan lokasi tempat penampungan sementara (TPS) diletakkan di pusat unit lingkungan; c. penempatan TPS di lokasi aman dari kegiatan lain dengan mempertahankan jarak bebas dan jarak aman; d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dapat berupa fasilitas pengolah antara (Intermediate Treatment Facility); e. penyediaan fasilitas pengolah limbah di tiap TPA dan TPST; f. peningkatan mutu, kapasitas dan jumlah armada sampah yang dapat masuk ke lingkungan padat penduduk;

112

g. pengadaan lokasi penampungan sementara (LPS) yang ramah lingkungan pada setiap kelurahan; h. penanganan sampah/limbah di perairan laut; i. pengelolaan sampah drainase/sungai/waduk/situ/teluk; j. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangga (bufferzone); k. pengembangan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan dan hemat lahan ditempatkan pada kawasan yang memungkinkan di setiap kelurahan; l. pelarangan pembuangan sampah ke dalam sungai/kali, kanal serta waduk/situ dengan melibatkan peran serta masyarakat; m. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan penerapan konsep 3R (reused, reduced, dan recycling); n. pengolahan sampah secara terpadu di salah satu pulau di timur wilayah reklamasi, disebelah utara Kecamatan Marunda; dan o. rencana pembangunan tempat penampungan sampah sementara (TPSS) di setiap kelurahan.

(2)

Rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah dengan pembangunan ITF (Intermediate Treatment Facility) pada lokasi: a. Kecamatan Cilincing di Kelurahan Marunda dan Kelurahan Cilincing; dan b. Kecamatan Tanjung Priok di Kelurahan Sunter Agung.

(3)

Rencanasistem pengelolaan sampah Kepulauan Seribu diarahkan pada :

di

Kabupaten

Administrasi

a. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah melalui program pengolahan sampah untuk mencapai zero waste; dan b. pembangunan prasarana dan sarana pengolahan sampah dengan program waste to energi.

(4)

Rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Rencana Sistem Drainase Pasal 120

(1)

Rencana pengembangan sistem dan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf f di setiap kecamatan diarahkan pada : a. b. c. d. e.

pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase; Pembangunan fisik saluran drainase mengikuti peil banjir; normalisasi sungai/kalidan rehabilitasi waduk/situ; pengerukan dan pelebaran saluran air; pembuatan saluran baru pada setiap pembuatan jalan baru baik kolektor maupun lingkungan; f. peningkatan/penataan saluran mikro pada kawasan permukiman padat; dan g. pembangunan dan peningkatan fungsi sumur resapan sebagai kawasan tangkapan air pada kawasan rawan banjir.

113

(2)

Rencana pengembangan sistem dan jaringan drainase di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diarahkan pada: a. pembangunan dan/atau pengembangan sistem drainase mengikuti jaringan jalan utama untuk mendukung pulau berpenghuni; b. sistem drainase pada pulau berpenghuni dikembangkan selain untuk mengeringkan kawasan permukiman dari kelebihan air buangan, baik dari air limbah rumah tangga maupun dari air hujan, juga untuk mendukung penyediaan sumber daya air tanah, dikembangkan saluran drainase yang mengarah ke kawasan ruang terbuka hijau sebagai areal peresapan; c. jaringan drainase air hujan dibuat terpisah dari jaringan saluran pembuangan air kotor, dan dibuat terpadu dengan jaringan jalan; d. dasar saluran drainase air hujan dibuat tidak kedap air untuk memperbesar resapan air ke dalam tanah; dan e. meningkatkan jumlah permukiman yang memiliki KDB rendah serta memperbaiki/membuka saluran pembuangan yang pada kondisi eksisting sebagian besar telah tertutup bangunan.

(3)

Rencana pengembangan sistem dan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

(1)

Rencana normalisasi sungai, kanal, dan kali ditetapkan disepanjang sistem sungai, kanal, dan kali atau saluran makro sebagai berikut:

a. Kali Mookevart yang melalui Kecamatan Cengkareng, Kalideres, dan Kembangan;

b. Kali Angke yang melalui Kecamatan Penjaringan, Cengkareng, Kebon Jeruk, dan Kembangan;

c. Kali Pesanggrahan yang melalui Kecamatan Cilandak, Kebayoran d. e. f. g.

h. i.

Lama, Pesanggrahan, Cengkareng, Kebon Jeruk, dan Kembangan; Kali Grogol yang melalui Kecamatan Tanah Abang, Penjaringan, Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Grogol Petamburan, dan Palmerah; Kali Krukut yang melalui Kecamatan Tanah Abang, Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Setiabudi, dan Taman Sari; Kali Baru Barat yang melalui Kecamatan Jagakarsa, Pasar Minggu, Pancoran, Tebet, Setiabudi; Sungai Ciliwung yang melalui Kecamatan Gambir, Menteng, Sawah Besar, Senen, Pademangan, Jatinegara, Kramat Jati, Matraman, Pasar Rebo, Jagakarsa, Pancoran, Pasar Minggu, Tebet, dan Taman Sari; Kali Baru Timur yang melalui Kecamatan Pasar Rebo, Kramat Jati, Jatinegara, Matraman, Senen, Johar Baru, Kemayoran, Pademangan; Kali Cipinang yang melalui Kecamatan Ciracas, Jatinegara, Kramat Jati, dan Makasar;

114

j.

Kali Sunter yang melalui Kecamatan Cempaka Putih, Kelapa Gading, Koja, Tanjung Priok, Cakung, Cipayung, Duren Sawit, Jatinegara, Makasar, dan Pulo Gadung; k. Kali Buaran yang melalui Kecamatan Cakung dan Duren Sawit; l. Kali Kramat Jati yang melalui Kecamatan Duren Sawit; m. Kali Cakung yang melalui Kecamatan Cilincing, Kelapa Gading, Koja, dan Cakung; n. Kali Kamal yang melalui Kecamatan Penjaringan, Kalideres; o. Kali Sekretaris yang melalui Kecamatan Kebayoran Lama, Kebon Jeruk, Kebayoran Lama; p. Kali Muara Karang yang melalui Kecamatan Penjaringan; q. Kali Sentiong yang melalui Kecamatan Johar Baru, Kemayoran, dan Senen; r. Kali Cakung Lama yang melalui Kecamatan Cilincing; s. Kali Cideng yang melalui Kecamatan Setiabudi; t. Kali Malang yang melalui Kecamatan Menteng; u. Kali Buntu yang melalui Kecamatan Tanjung Priok; v. Kali Petukangan yang melalui Kecamatan Cakung; w. Kali Rawa Renggas yang melalui Kecamatan Cakung; x. Kali Caglak yang melalui Kecamatan Ciracas; y. Kali Cijantung yang melalui Kecamatan Ciracas dan Pasar Rebo; z. Kali Gongseng yang melalui Kecamatan Pasar Rebo; aa. Kali Mampang yang melalui Kecamatan Mampang Prapatan; bb. Kali Jelangkeng yang melalui Kecamatan Tambora; cc. Kanal Banjir Barat yang melalui Kecamatan Gambir, Tanah Abang, Pancoran, Tebet, Grogol Petamburan, Kalideres, Palmerah, dan Tambora; dd. Kanal Banjir Timur yang melalui Kecamatan Kelapa Gading dan Duren Sawit; ee. Kanal Cangkareng Drain yang melalui Kecamatan Cengkareng dan Kembangan; dan ff. Kanal Cakung Drain yang melalui Kecamatan Cilincing dan Cakung.

(2)

Rehabilitasi waduk dan situ sebagai tempat penampungan air sementara diarahkan pada: a. Kecamatan Cengkareng: Waduk Cengkareng, Waduk KFT (Karyawan Film danTelevisi) dan Waduk Semanan; b. Kecamatan Kalideres: Waduk Kalideres; c. Kecamatan Jagakarsa: Situ Babakan, Waduk Pertanian Lebak bulus, Waduk Brigif dan Situ Mangga Bolong; d. Kecamatan Pasar Minggu: Waduk Ragunan 1 dan Waduk Ragunan 2; e. Kecamatan Pesanggrahan: Situ Rawa Ulujami, Situ Rawa Lindung f. Kecamatan Cakung: Waduk Aneka Elok, Situ Rawa Gelam, Situ Rawa Badung, Situ Rawa Rorotan g. Kecamatan Cipayung: Waduk RW 05 Ceger, Situ Ceger Bambu Apus, Waduk Sunter Hulu, Waduk Cilangkap I, Waduk Cilangkap II, Situ Baru, Situ Rawa TMII, Waduk Cipayung, Waduk Pondok Rangin dan Waduk Munjul; h. Kecamatan Ciracas: Waduk Cimanggis, Situ Kelapa Dua Wetan, Situ Rawa Dongkal, i. Kecamatan Pulo Gadung: Waduk Riario, dan Waduk Pacuan Kuda; 115

j. Kecamatan Kramat Jati: Waduk Kp. Dukuh; dan k. Kecamatan Makasar: Waduk Halim 1 dan Waduk Halim 2, Waduk Kampung Dukuh, Waduk Halim l. Kecamatan Penjaringan : Waduk Muara Angke, Waduk Pluit, Waduk Teluk Gong, Waduk Tol Soedyatmo m. Kecamatan Pademangan : Kemayoran n. Kecamatan Tanjung Priuk : Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur III o. Kecamatan Koja : Waduk Sunter Timur IA, Waduk Sunter Timur IB p. Kecamatan Cilincing : Situ Rawa Kendal, Waduk Marunda q. Kecamatan Kelapa Gading : Waduk Don Bosco, Waduk Pegangsaan II, Waduk Cendong r. Kecamatan Setiabudi : Waduk Setiabudi Barat, Waduk Setiabudi Timur s. Kecamatan Tanah Abang : Waduk Taman Ria Senayan, Waduk Walabi t. Kecamatan Palmerah : Waduk Hankam u. Kecamatan Grogol Petamboran : Waduk Jelambar, Waduk Grogol, Waduk Tomang, Waduk Rawa Kepa, Waduk Wijaya Kusuma v. Kecamatan Kembangan : Waduk Yon Hub, Waduk Meruya w. Kecamatan Johar Baru : Situ Lembang x. Kecamatan Pasar Rebo : Waduk Surilang y. Kecamatan Pancoran : Waduk Sigura-gura, Situ Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Situ Pancoran (3) Rencana pengembangan kawasan layanan polder untuk pengendalian banjir diarahkan sebagai berikut: a.

Kota Administratif Jakarta Utara 1. Kecamatan Penjaringan di Kelurahan Kapuk Muara terletak pada layanan polder nomor 10 untuk menangani genangan air di kawasan Kapuk Muara, Teluk Gong, dan Kampung Gusti; 2. Kecamatan Pademangan di Kelurahan Pademangan Timur dan Pademangan Barat terletak pada layanan polder nomor 25 untuk menangani genangan air di kawasan Pademangan Timur dan Pademangan Barat; 3. Kecamatan Tanjung Priok di Kelurahan Warakas dan Papanggo terletak pada layanan polder nomor 26 untuk menangani genangan air di kawasan Warakas dan Papanggo; 4. Kecamatan Koja di Kelurahan Rawa Badak Selatan terletak pada layanan polder nomor 27 untuk menangani genangan air di kawasan Rawa Badak, Tugu, Lagoa; 5. Kecamatan Cilincing di Kelurahan Semper Timur terletak pada layanan polder nomor 28 untuk menangani genangan air di kawasan Young Ang Mor; 6. Kecamatan Tanjung Priok di Kelurahan Sunter Jaya dan Sunter Agung terletak pada layanan polder nomor 32 untuk menangani genangan air di kawasan Sunter Jaya, Sunter Agung, Yos Sudarso; 7. Kecamatan Penjaringan di Kelurahan Pluit terletak pada layanan polder nomor 48 untuk menangani genangan di kawasan Pluit; 8. Kecamatan Kelapa Gading di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelapa Gading Timur terletak pada layanan polder nomor 34 untuk menangani genangan di kawasan Sunter Timur/Kodamar dan Kelapa Gading/Vespa; 116

9. Kecamatan Kelapa Gading di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelapa Gading Timur terletak pada layanan polder nomor 34 untuk menangani genangan di kawasan Sunter Timur/Kodamar, Kelapa Gading/Vespa; 10. Kecamatan Penjaringan di Kelurahan Kamal Muara terletak pada layanan polder nomor 49 untuk menangani genangan di kawasan Kapuk Kamal; dan 11. Kecamatan Cilincing di Kelurahan Rorotan terletak pada layanan polder nomor 46 untuk menangani genangan di kawasan Rorotan. b.

Kota Administratif Jakarta Barat 1. Kecamatan Cengkareng di Kelurahan Kedaung Kaliangke terletak pada layanan polder nomor 12 untuk menangani genangan di kawasan Kapuk Kedaung/Poglar; 2. Kecamatan Grogol Petamburan di Kelurahan Jelambar terletak pada layanan polder nomor 13 untuk menangani genangan air di kawasan Jelambar; 3. Kecamatan Cengkareng di Kelurahan Rawa Buaya terletak pada layanan polder nomor 14 untuk menangani genangan air di kawasan Rawa Buaya; 4. Kecamatan Kembangan di Kelurahan Meruya Utara terletak pada layanan polder nomor 16 untuk menangani genangan air di kawasan Meruya; 5. Kecamatan Grogol Petamburan di Kelurahan Tanjung Duren Utara terletak pada layanan polder nomor 18 untuk menangani genangan air di kawasan Tanjung Duren; 6. Kecamatan Grogol Petamburan di Kelurahan Grogol terletak pada layanan polder nomor 19 untuk menangani genangan air di kawasan Grogol; 7. Kecamatan Kembangan di Kelurahan Meruya Utara terletak pada layanan polder nomor 52 untuk menangani genangan air di kawasan Meruya; 8. Kecamatan Palmerah di Kelurahan Jati Pulo terletak pada layanan polder nomor 53 untuk menangani genangan air di kawasan Tomang Rawa Kepa dan Jati Pulo; 9. Kecamatan Taman Sari di Kelurahan Mangga Besar, Pinangsia, dan Glodok terletak pada layanan polder nomor 48 untuk menangani genangan air di kawasan Mangga Besar, Pinangsia dan Glodok; 10. Kecamatan Tambora di Kelurahan Krendang dan Duri Utara terletak pada layanan polder nomor 48 untuk menangani genangan air di kawasan Krendang dan Duri Utara; dan 11. Kecamatan Kalideres di Kelurahan Tegal Alur terletak pada layanan polder nomor 49 untuk menangani genangan air di kawasan Tegal Alur.

c.

Kota Administratif Jakarta Timur 1. Kecamatan Makasar di Kelurahan Halim Perdana Kusuma terletak pada layanan polder nomor 59 untuk menangani genangan air di kawasan Halim Perdana Kusuma 2. Kecamatan Pulo Gadung di Kelurahan Kayu Putih terletak pada layanan polder nomor 35 untuk menangani genangan air di kawasan AMI, ASMI, Perintis, dan Pulomas; dan

117

3. Kecamatan Cakung di Kelurahan Ujung Menteng terletak pada layanan polder nomor 47 untuk menangani genangan air di kawasan Ujung Menteng. d.

Kota Administratif Jakarta Pusat 1. Kecamatan Tanah Abang di Kelurahan Kebon Kacang dan Petamburan terletak pada layanan polder nomor 21 untuk menangani genangan air di kawasan Bunderan HI dan Jati Pinggir; 2. Kecamatan Sawah Besar di Kelurahan Mangga Dua Selatan dan Gunung Sahari Utara terletak pada layanan polder nomor 24untuk menangani genangan air di kawasan Mangga Dua dan Gunung Sahari 3. Kecamatan Kemayoran di Kelurahan Kemayoran terletak pada layanan polder nomor 31 untuk menangani genangan air di kawasan Gunung Sahari; 4. Kecamatan Kemayoran di Kelurahan Serdang terletak pada layanan polder nomor 33 untuk menangani genangan air di kawasan Serdang, dan Sumur Batu; 5. Kecamatan Cempaka Putih di Kelurahan Cempaka Putih terletak pada layanan polder nomor 33 untuk menangani genangan air di kawasan Serdang, dan Sumur Batu; dan 6. Kecamatan Menteng di Kelurahan Menteng dan Gondangdia terletak pada layanan polder nomor 48 untuk menangani genangan air di kawasan Matraman Dalam dan Kali Pasir.

e.

Kota Administrasi Jakarta Selatan 1. Kecamatan Kebayoran Lama di Kelurahan Cipulir terletak pada layanan polder nomor 54 untuk menangani genangan air di kawasan Cipulir 2. Kecamatan Cilandak di Kelurahan Lebak Bulus terletak pada layanan polder nomor 55 untuk menangani genangan air di kawasan Cirendeu Permai; 3. Kecamatan Kebayoran Lama di Kelurahan Pondok Pinang terletak pada layanan polder nomor 55 untuk menangani genangan air di kawasan PU Pasar; 4. Kecamatan Mampang Prapatan di Kelurahan Mampang Prapatan terletak pada layanan polder nomor 56 untuk menangani genangan air di kawasan Darma Jaya; 5. Kecamatan Tebet di Kelurahan Kebon Baru terletak pada layanan polder nomor 57 untuk menangani genangan air di kawasan Bukit Duri, Bidara Cina dan Kampung Melayu; dan 6. Kecamatan Pancoran di Kelurahan Rawa Jati terletak pada layanan polder nomor 58 untuk menangani genangan air di kawasan Pengadegan, Kalibata, dan Rawa Jati.

(4) Pembangunan tanggul penahan ROB dan gelombang pasang di kawasan pesisir Jakarta, meliputi: a. b. c.

Muara Angke di Kecamatan Penjaringan; Kali Baru di Kecamatan Cilincing; dan Marunda di Kecamatan Cilincing.

Bagian Keempat Rencana Jalur Evakuasi Bencana 118

Pasal 122 (1) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana sebagaimana dimaksud pada pasal 88 ayat (1) huruf c, dimasing-masing kecamatan sebagai berikut: a.

Kota Administrasi Jakarta Pusat ditetapkan pada: 1. Kecamatan Cempaka Putih di Jalan Letjend Suprapto, Jalan Jenderal A. Yani, dan Jalan Pramuka; 2. Kecamatan Gambir di Jalan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada, Jalan KH. Hasyim Ashari, Jalan KH. Zainul Arifin, Jalan Kebon Sirih Raya, Jalan Jatibaru, Jalan Kyai Caringin, Jalan Balikpapan, Jalan Suryopranoto, Jalan Ir.H.Juanda, Jalan Veteran, Jalan Cideng Barat, Jalan Cideng Timur, Jalan Kyai Haji Moh. Mahbub, Jalan Majapahit, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Merdeka Utara, dan Jalan Merdeka Timur; 3. Kecamatan Johar Baru di Jalan Letjend Suprapto; 4. Kecamatan Kemayoran di Jalan Utan Panjang Barat, Jalan Benyamin Sueb, dan Jalan Letjen Suprapto; 5. Kecamatan Menteng di Jalan Sultan Agung, Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan MH. Thamrin, Jalan Tambak, Jalan Matraman, Jalan Kebon Sirih Raya, dan Jalan HOS Cokroaminoto; 6. Kecamatan Sawah Besar di Jalan Mangga Besar, Jalan Rajawali Selatan, Jalan Benyamin Sueb, Jalan Mangga Dua, Jalan DR. Soetomo, Jalan Gunung Sahari - Jalan Pasar Senen, Jalan Kramat Bunder – Jalan Prapatan, Jalan Pejambon – Jalan DR Abdulrahman Saleh – Jalan Kwini 2 – Jalan Senen Raya – Jalan Kramat Bunder; 7. Kecamatan Senen di Jalan Salemba Raya, Jalan Kramat Raya, Jalan Pasar Senen, Jalan Pramuka, Jalan Letjen Suprapto, Jalan Kramat Bunder, Jalan Matraman, dan Jalan Prapatan; dan 8. Kecamatan Tanah Abang di Jalan Asia Afrika, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan KH Mas Mansyur, Jalan Pejompongan, Jalan KS Tubun, Jalan Gelora dan Jalan Margono Djoyohadikusumo.

b.

Kota Administrasi Jakarta Utara ditetapkan pada: 1. Kecamatan Cilincing di Jalan Marunda Makmur, Jalan Arteri sebagai akses kawasan Marunda, Jalan Cilincing Raya, Jalan Cakung Cilincing Raya, dan Jalan Tugu Raya; 2. Kecamatan Kelapa Gading di Jalan Laksamana Yos Sudarso, Jalan Raya Boulevard Barat, Jalan Raya Boulevard Timur, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Bekasi Raya, Jalan Kelapa Gading Boulevard, dan Jalan Plumpang Raya; 3. Kecamatan Koja di Jalan Laksamana Yos Sudarso, Jalan Pelabuhan, Jalan Jampea, Jalan Cilincing Raya, Jalan Plumpang Raya, Jalan Tugu Raya, dan Jalan Arteri tembus yang menghubungkan Jalan Kelapa Gading Boulevard; 4. Kecamatan Pademangan di Jalan Mangga Dua Raya, Jalan Gunung Sahari, Jalan Budi Mulia, Jalan R.E. Martadinata, Jalan Benyamin Sueb, Jalan Budi Mulia, Jalan Pademangan Lima, Jalan Pasir Putih I, dan Jalan Lodan Raya; 5. Kecamatan Penjaringan di Jalan Pantai Indah Barat, Jalan Kapuk Raya, dan Jalan Pantai Indah Timur; dan 119

6. Kecamatan Tanjung Priok di Jalan R.E. Martadinata, Jalan Yos Sudarso, Jalan Enggano, Jalan Prof. Wiyoto Wiyono M.Sc, Jalan Sulawesi, dan Jalan Taman Sunter Indah. c.

Kota Administrasi Jakarta Timur ditetapkan pada: 1. Kecamatan Cakung di Jalan Tol Cakung – Cikunir, Jalan Raya Bekasi, Jalan Arteri Primer Baru, Jalan Arteri (Tol) Lingkar Luar Barat, Jalan Pegangsaan Dua dan Jalan Sentra Primer Baru Timur; 2. Kecamatan Cipayung di Jalan Raya Pondok Gede, Jalan Mabes Hankam, dan Jalan H. Karim; 3. Kecamatan Ciracas di Jalan Bogor Raya, Jalan Tol TMII, Jalan Raya Ciracas, dan jalur Halte Kampung Rambutan – Jalan Supriyadi – Fly Over Pasar Rebo; 4. Kecamatan Duren Sawit di Jalan Raden Inten 2, Jalan Buaran, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Soekanto, Jalan Pahlawan Revolusi, dan Jalan H. Noer Ali; 5. Kecamatan Jatinegara di Jalan Letjen M. T Haryono, Jalan Tol Wiyoto Wiyono, Jalan Matraman Raya, Jalan Jatinegara Barat, Jalan Jatinegara Timur, Jalan Otto Iskandar, Jalan Kampung Melayu, Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jalan Jenderal D.I Panjaitan, Jalan Kali Malang, Jalan Bekasi Barat Raya, dan Jalan Bekasi Timur Raya; 6. Kecamatan Kramat Jati di Jalan Cililitan Besar, Jalan Kalibata Raya, Jalan Letjend. Sutoyo, Jalan Dewi Sartika, Jalan Pondok Gede Raya, dan Jalan Bogor Raya – Jalan Mayjend. Sutoyo; 7. Kecamatan Makasar di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Jalan Pondok Gede Raya, Jalan Kali Malang dan Jalan Arteri sejajar Jalan Tol Jagorawi; 8. Kecamatan Matraman di Jalan Matraman Raya, Jalan Pramuka, dan Jalan Ahmad Yani; 9. Kecamatan Pasar Rebo di Jalan Raya Bogor, Jalan Tol Pondok Indah – TMII, dan Jalan Gedong; dan 10. Kecamatan Pulo Gadung di Jalan Ahmad Yani, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Bekasi Raya, Jalan Pemuda, Jalan Bekasi Timur Raya, Jalan Cipinang Baru Raya, Jalan Pengambiran, Jalan Perserikatan, Jalan Paus, Jalan Velodrome, Jalan Balap Sepeda, Jalan I Gustri Ngurah Rai dan Jalan Kayu Putih.

d.

Kota Administrasi Jakarta Selatan ditetapkan pada: 1. Kecamatan Cilandak di Jalan Pangeran Antasari, Jalan Karang Raya Tengah, Jalan Pondok Labu, Jalan Adhyaksa, Jalan Fatmawati, dan Jalan Bango; 2. Kecamatan Jagakarsa di Jalan Jagakarsa Raya, Jalan Lenteng Agung, Jalan Tanjung Barat, Jalan TB. Simatupang, dan Jalan Lenteng Agung Timur, Jalan Kahfi 1, dan Jalan Kahfi 2; 3. Kecamatan Kebayoran Baru di Jalan Tol Gatot Subroto, Jalan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Patimura, Jalan Prapanca, Jalan Prapanca Raya, Jalan Haji Nawi, Jalan Prapanca Raya, Jalan Kyai Maja, Jalan Trunojoyo, Jalan Wolter Monginsidi, dan Jalan Kapten Piere Tendean; 4. Kecamatan Kebayoran Lama di Jalan Letjen Supeno, Jalan Ciledug Raya, Jalan Bintaro Raya, Jalan Ciputat Raya, Jalan Gandaria, Jalan Jamblang, Jalan Kramat I, Jalan Kebayoran Lama 120

Raya,Jalan Sekolah Duta Raya, Jalan Teuku Nyak Arief, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan Marga Guna, Jalan Simprug Golf II, Jalan Haji Juanda, Jalan Pasar Jumat dan jalan arteri tembusan yang menghubungkan Jalan H. Nawi Raya hingga Kecamatan Pesanggrahan; 5. Kecamatan Mampang Prapatan di Jalan Kapten Tendean, Jalan Arteri Kuningan, Jalan Kemang I, Jalan Kemang Raya, Jalan Kemang Selatan, Jalan Raya Pasar Minggu dan Jalan Gatot Subroto, serta pembangunan dan peningkatan Jalan Mampang Prapatan; 6. Kecamatan Pancoran di Jalan Pasar Minggu Raya, Jalan MT. Haryono, Jalan Kalibata, Jalan Mampang Prapatan dan Jalan Warung Jati Barat, dan Jalan Duren Tiga; 7. Kecamatan Pasar Minggu di Jalan Rawa Bambu, Jalan Pejaten Raya, Jalan Ragunan Raya, Jalan Cilandak KKO, Jalan Ampera Raya, Jalan Harsono RM, Jalan Pejaten Barat, Jalan Kemang Selatan, Jalan Warung Jati Barat, Jalan Pasar Minggu Raya, dan Jalan Tanjung Barat; 8. Kecamatan Pesanggrahan di Jalan Ciledug Raya, jalan arteri sejajar rencana Jalan Tol Pondok Pinang – Kecamatan Kembangan, Jalan Swadarma, Jalan Bintaro Raya, Jalan Bintaro Taman Barat, Jalan Deplu Raya, Jalan Kesehatan Raya, dan Jalan Veteran Bintaro serta jalan arteri tembus sebagai akses yang menghubungkan Jalan Ceger Raya menuju Kota Tangerang; 9. Kecamatan Setiabudi di Jalan Tol Gatot Subroto, H. R. Rasuna Said, Jalan Prof. Dr. Satrio, Jalan Sultan Agung, Jalan Casablanca, Jalan Galunggung, Jalan Minangkabau Barat, Jalan Dr. Sahardjo, dan Jalan Jenderal Sudirman; 10. Kecamatan Tebet di sejajar Jalan arteri (tol) Gatot Subroto dan Jalan M. T. Haryono, Jalan Minangkabau Barat dan Minangkabau Timur, Jalan Dr. Sahardjo, Jalan Sultan Agung, Jalan Casablanca, Jalan Kyai Haji Abdullah Syafei, dan Jalan Prof. Dr. Soepomo. e.

Kota Administrasi Jakarta Barat ditetapkan pada: 1. Kecamatan Cengkareng di Jalan Daan Mogot, Jalan sejajar dengan Jalan Tol Lingkar Luar Barat, Jalan Inspeksi Cengkareng Drain dan Jalan Kapuk Raya; 2. Kecamatan Grogol Petamburan di Jalan Tubagus Angke, Jalan Dr. Susilo, Jalan Daan Mogot, Jalan Kyai Tapa, Jalan Prof. Dr. Latumeten, Jalan Letjen S. Parman, Jalan Tanjung Duren Raya, Jalan Tanjung Duren Utara, Jalan Arjuna Utara, Jalan Tomang Raya; 3. Kecamatan Kalideres di Jalan Daan Mogot, Jalan Kapuk Kamal, dan Jalan Peta Barat; 4. Kecamatan Kebon Jeruk di Jalan Pos Pengumben, Jalan Joglo Raya, Jalan Kebayoran Lama, Jalan Rawa Belong, Jalan Batu Sari, Jalan Kebon Jeruk Raya, Jalan Kedoya Raya, Jalan Kedoya Duri, Jalan Arjuna Utara, Jalan Arjuna Selatan, dan Jalan Panjang; 5. Kecamatan Kembangan di Jalan Kembangan Raya, Jalan Joglo Raya, Jalan Raya Inpres Joglo, Jalan Raya Srengseng, Jalan Srengseng, dan Jalan Puri Kencana; 6. Kecamatan Palmerah di Jalan Aipda KS.Tubun, Jalan Palmerah Utara, Jalan Palmerah Barat, Jalan Batu Sari, Jalan arteri sekunder sejajar Jalan Letjen S. Parman, Jalan Tol Jakarta –

121

Merak, Jalan Letjend. S. Parman dan Jalan Arjuna Utara, Jalan Tomang, dan Jalan Arjuna Selatan; 7. Kecamatan Taman Sari di Jalan Pasar Pagi (Asemka), Jalan Jembatan Batu, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Pancoran, Jalan Mangga Besar Raya dan Jalan Kesederhanaan; dan 8. Kecamatan Tambora yaitu Jalan Tubagus Angke, Jalan Pertongkangan, Jalan Prof. Dr. Latumeten, Jalan Perniagaan, Jalan Pintu Kecil, Jalan Pancoran, Jalan Jembatan Besi, dan Jalan Jembatan Lima.

(2) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat pada Lampiran I dari Peraturan Daerah ini.

BAB X RENCANA KAWASAN PRIORITAS Pasal 123 (1)

Pengembangan kawasan yang diprioritaskan penangannya bertujuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, memperbaiki, mengkoordinasikan, keterpaduan pembangunan, dan/atau melaksanakan revitalisasi di kawasan yang bersangkutan yang dianggap memiliki prioritas tinggi.

(2)

Pengembangan kawasan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a.

Kota Administrasi Jakarta Pusat diarahkan pada : 1. Kawasan Kantor Walikota Jakarta Pusat di Kecamatan Gambir; 2.

Kawasan Senen di Kecamatan Senen; 3.

Kawasan Jalan Jaksa di Kecamatan Menteng; 4.

Kawasan Jalan Sabang di Kecamatan Menteng; 5.

Kawasan Waduk Melati di Kecamatan Tanah Abang; 6.

Kawasan Segitiga Karet Tengsin di Kecamatan Tanah Abang; 7.

Kawasan Bendungan Hilir di Kecamatan Tanah Abang; 8.

Kawasan Pasar Baru di Kecamatan Sawah Besar; 9.

Kawasan Cempaka Putih di Kecamatan Cempaka Putih; 10. Kawasan Roxy; 11. Kawasan Gambir; 12. Kawasan Bundaran HI di Kecamatan Menteng; 13. Kawasan Dukuh Atas di Kecamatan Menteng; 14. Kawasan Sarinah di Kecamatan Menteng; 15. Kawasan Harmoni di Kecamatan Gambir; 16. Kawasan Monas dan Medan Merdeka di Kecamatan Gambir; 17. Kawasan Sawah Besar di Kecamatan Sawah Besar; 18. Kawasan Pecenongan di Kecamatan Gambir; 19. Kawasan Tanah Abang di Kecamatan Tanah Abang; 20. Kawasan Cikini di Kecamatan Menteng; 21. Kawasan Koridor Banjir Kanal Barat di Kecamatan Menteng dan Tanah Abang; 22. Kawasan Gelora Bung Karno di Kecamatan Tanah Abang; 23. Kawasan Bandar Kemayoran di Kecamatan Kemayoran; dan 24. Kawasan Menteng di Kecamatan Menteng; 122

b. Kota Administrasi Jakarta Utara diarahkan pada : 1. Kawasan Kantor Walikota Jakarta Utara di Kecamatan Tanjung Priok; 2. Kawasan Kampung Bandan di Kecamatan Pademangan; 3. Kawasan Pantai Mutiara di Kecamatan Penjaringan; 4. Kawasan Pluit di Kecamatan Penjaringan; 5. Kawasan Pantai Indak Kapuk di Kecamatan Penjaringan; 6. Kawasan Ancol di Kecamatan Pademangan; 7. Kawasan Sunter di Kecamatan Tanjung Priok; 8. Kawasan Pasar Koja di Kecamatan Koja; 9. Kawasan Muara Angke di Kecamatan Penjaringan; 10. Kawasan Rumah Si Pitung di Kecamatan Cilincing; 11. Kawasan Mangga Dua di Kecamatan Pademangan; 12. Kawasan Ekonomi Strategis Marunda di Kecamatan Cilincing; 13. Kawasan Kelapa Gading di Kecamatan Kelapa Gading; 14. Kawasan Sunda Kelapa di Kecamatan Pademangan; 15. Kawasan Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok; dan 16. Kawasan Pantura di Kecamatan Cilincing, Pademangan, Penjaringan, Koja, dan Tanjung Priok; c. Kota Administrasi Jakarta Timur diarahkan pada : 1. Kawasan Kantor Walikota Jakarta Timur di Kecamatan Cakung; 2. Kawasan Terminal Pulogadung dan Pasar Pulogadung di Kecamatan Pulo Gadung; 3. Kawasan Koridor Banjir Kanal Timur di Kecamatan Cakung; 4. Kawasan Cakung di Kecamatan Cakung; 5. Kawasan Grosir Cililitan di Kecamatan Kramat Jati; 6. Kawasan Pacuan Kuda Pulomas di Kecamatan Pulo Gadung; 7. Kawasan Waduk Ria-Rio di Kecamatan Pulo Gadung; 8. Kawasan Teriminal Pulo Gebang di Kecamatan Cakung; 9. Kawasan Terminal Kampung Rambutan di Kecamatan Ciracas; 10. Kawasan Jatinegara di Kecamatan Jatinegara; dan 11. Kawasan Sentra Primer Timur di Kecamatan Cakung;

d. Kota Administrasi Jakarta Selatan diarahkan pada : 1.

Kawasan Kepolisian Metro Jaya di Kecamatan Kebayoran Baru; 2.

Kawasan Karet Semanggi di Kecamatan Setiabudi; 3.

Kawasan Pondok Indah di Kecamatan Kebayoran Lama; 4.

Kawasan Segitiga Emas Setiabudi di Kecamatan Setiabudi; 5.

Kawasan Situ Babakan di Kecamatan Jagakarsa; 6.

Kawasan Koridor Rasuna Said di Kecamatan Setiabudi; 7.

Kawasan Kalibata di Kecamatan Pancoran; 8.

Kawasan Sudirman di Kecamatan Setiabudi; 9.

Kawasan Senayan di Kecamatan Kebayoran Baru; 10. Kawasan Ciledug di Kecamatan Kebayoran Lama; 11. Kawasan Senopati di Kecamatan Kebayoran Baru; 12. Kawasan Majestik di Kecamatan Kebayoran Baru; 13. Kawasan Pasar Minggu di Kecamatan Pasar Minggu; 14. Kawasan Kebayoran Lama di Kecamatan Kebayoran Lama; 15. Kawasan Tebet di Kecamatan Tebet; 16. Kawasan Lebak Bulus di Kecamatan Cilandak; 17. Kawasan Tanjung Barat di Kecamatan Jagakarsa; 18. Kawasan Cipete di Kecamatan Cilandak; 123

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Kawasan Haji Nawi di Kecamatan Kebayoran Lama; Kawasan Fatmawati di Kecamatan Cilandak; Kawasan Blok A di Kecamatan Kebayoran Lama; Kawasan Sisingamangaraja di Kecamatan Kebayoran Baru; Kawasan Stadion Pesanggrahan di Kecamatan Pesanggrahan; Kawasan Blok M di Kecamatan Kebayoran Baru; Kawasan Manggarai di Kecamatan Tebet; dan Kawasan ASEAN di Kecamatan Kebayoran Baru;

e. Kota Administrasi Jakarta Barat diarahkan pada : 1.

Kawasan Kantor Walikota Jakarta Barat di Kecamatan Kembangan; 2.

Kawasan Sentra Primer Barat di Kecamatan Kembangan; 3.

Kawasan Koridor Banjir Kanal Barat di Kecamatan Grogol Petamburan dan Cengkareng; 4.

Kawasan Fatahilah di Kecamatan Taman Sari; 5.

Kawasan Lokasari – Mangga Besar di Kecamatan Taman Sari; 6.

Kawasan Rawa Belong di Kecamatan Kebon Jeruk; 7.

Kawasan Asam Reges di Kecamatan Taman Sari; 8.

Kawasan Pasar Cengkareng di Kecamatan Cengkareng; 9.

Kawasan Tanjung Duren di Kecamatan Grogol Petamburan; 10. Kawasan Kembangan di Kecamatan Kembangan; 11. KAwasan Glodok di Kecamatan Taman Sari; 12. Kawasan Kota Tua di Kecamatan Taman Sari; 13. Kawasan Rawa Buaya di Kecamatan Cengkareng; 14. Kawasan Grogol di Kecamatan Grogol Petamburan; 15. Kawasan Kampung Apung; dan 16. Kawasan Slipi. f.

Kabupaten Kepulauan Seribu diarahkan pada : 1. Kawasan Pulau Kelapa dan Pulau Harapan di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara; 2. Kawasan Pulau Tidung Besar di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan; 3. Kawasan Pulau Sebaru Besar di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan; dan 4. Kawasan Pulau Pramuka di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

BAB XI PEMANFAATAN RUANG Pasal 124

(1)

Arahan pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan kecamatan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

(2)

Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. usulan program utama; b. lokasi; c. alternatif sumber pendanaan; 124

d. instansi pelaksana program; dan e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 125 (1)

Usulan indikasi program utama dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditujukan untuk mewujudkan : a. rencana pola ruang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan strategi penataan ruang dengan rencana pola ruang; b. rencana jaringan prasarana ditetapkan melalui penjabaran sebagai berikut: 1. rencana pengembangan jaringan pergerakan; 2. rencana pengembangan jaringan utilitas; dan 3. rencana evakuasi bencana; c. rencana fasilitas umum ditetapkan melalui penjabaran sebagai berikut: 1. rencana kebutuhan fasilitas pendidikan; 2. rencana kebutuhan fasilitas kesehatan; 3. rencana kebutuhan fasilitas peribadatan; dan 4. rencana kebutuhan fasilitas olahraga; d. rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan dengan arahan RTRW untuk kawasan pusat kegiatan, kawasan strategis dan kawasan khusus.

(2)

Usulan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan termuat padaLampiran II dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 126

Besar perkiraan pendanaan dan alternatif sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127 (1)

Instansi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf d, untuk mewujudkan rencana jaringan prasarana, rencana fasilitas umum, rencana pola ruang dan rencana kawasan yang dipioritaskan penanganan, terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g.

(2)

Pemerintah; Pemerintah daerah; Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); Swasta dalam negeri dan swasta asing; Masyarakat atau kelompok masyarakat; dan Kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf e, disusun berdasarkan prioritas dan kapasitas

125

pendanaan yang ada dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu lima tahunan dan tahunan.

Pasal 128 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PERATURAN ZONASI Bagian Pertama Umum Pasal 129 Pemanfaatan ruang dilaksanakan berdasarkan zonasi, meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.

pola pengembangan kawasan; pola sifat lingkungan; pembagian blok dan sub blok; pembagianzona dan sub zona; klasifikasi zonasi; kegiatan atau penggunaan lahan; intensitas pemanfaatan ruang; tata bangunan; teknik pengaturan zonasi; prasarana dan sarana minimal; standar teknis; ketentuan tambahan dan pemanfaatan zona fungsi khusus; ketentuan dampak pemanfaatan ruang;dan perubahan zonasi.

Bagian Kedua Pola Pengembangan Kawasan Pasal 130

(1)

Ketentuan pengaturan pemanfaatan ruang pada pola pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 huruf a sesuai rencana tata ruang di masing-masing zona dan/atau sub zona peruntukan, yang meliputi: a. pembangunan baru; b. peremajaan lingkungan; c. perbaikan lingkungan; dan d. pemugaran lingkungan.

(2)

Pola pengembangan kawasan berdasarkan pengaturan pemanfaatan ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

126

Bagian Ketiga Pola Sifat Lingkungan Pasal 131

(1)

Pola sifat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129huruf b, terdiri atas : a. b. c. d.

(2)

pola sifat lingkungan sangat padat (SP); pola sifat lingkungan padat (P); pola sifat lingkungan kurang padat (KP); dan pola sifat lingkungan tidak padat (TP).

Pola sifat lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1: 50.000, sebagaimana tercantum pada Peta Pola Sifat Lingkungan dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pembagian Blok dan Sub Blok Pasal 132

(1)

Pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c, dilakukan berdasarkan pertimbangan : a. batas persil perencanaan; b. batas kelurahan; dan c. batas fisik.

(2)

Blok dan sub blok kawasan sebagaimana tercantum pada ayat (1) diterjemahkan dalam peta operasional perizinan dalam skala 1 : 1000.

(3)

Pembagian blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Peta Delineasi Blokdalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

(4)

Pembagian sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Peta Zonasi dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Pembagian Zona dan Sub Zona Pasal 133 (1)

Pembagian zona dan sub zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf d, dilakukan berdasarkan pertimbangan: a. kesamaan atau homogenitas karakteristik pemanfaatan ruang/lahan; b. batasan fisik; dan c. intensitas pemanfaatan lahan.

127

(2)

Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan sebagaimana tercantum pada Peta Pola Ruangdalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(3)

Pembagian sub zonakawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Peta Zonasi dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Klasifikasi Zonasi Pasal 134 Klasifikasi zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf e, dirinci ke dalam beberapa zona dengan kode zona, dan dibagi ke dalam sub zona dengan kode sub zona sebagai berikut: a. zona kawasan terbuka hijau lindung dengan kode L, dan sub zona hijau lindung dengan kode L.1; b. zona kawasan hutan kota dengan kode H, dan sub zona hutan kota dengan kode H.1; c. zona kawasan taman kota dengan kode H dan sub zonasebagai berikut: 1. sub zona taman kota/lingkungan dengan kode H.2; 2. sub zona pemakaman dengan kode H.3; dan 3. sub zona jalur hijau dengan kode H.4; d. zona kawasan hijau tegangan tinggi dengan kode H dan sub zona Hijau tegangan tinggi dengan kode H.5; e. zona kawasan hijau pengaman jalur kereta api dengan kode H dan sub zona hijau pengaman kereta api dengan kode H.6; f. zona kawasan pemerintahan dengan kode P dan sub zona sebagai berikut: 1. sub zona pemerintahan nasional dengan kode P.1; 2. sub zona perwakilan negara asing dengan kode P.2; dan 3. sub zona pemerintah daerah dengan kode P.3; g. zona kawasan perumahan horisontal dengan kode R dan sub zona sebagai berikut: 1. sub zona rumah kampung dengan kode R.1; 2. sub zona rumah sangat kecil dengan kode R.2; 3. sub zona rumah kecil dengan kode R.3; 4. sub zona rumah sedang dengan kode R.4; dan 5. sub zona rumah besar dengan kode R.5; h. zona kawasan perumahan vertikal dengan kode R dan sub zona sebagai berikut: 1. sub zona rumah flat dengan kode R.6; dan 2. sub zona rumah susun dengan kode R.7; i. zona kawasan perumahan horisontal KDB rendah dengan kode R dan sub zona rumah taman dengan kode R.8; j. zona kawasan perumahan vertikal KDB rendah dengan kode R dan sub zona rumah susun taman dengan kode R.9; k. zona kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa dengan kode K dan sub zona sebagai berikut: 1. sub zona perkantoran dengan kode K.1; dan 2. sub zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K.2; 128

l.

m.

n.

o.

p.

q.

r. s. t. u.

zona kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa KDB Rendah dengan kode K dan sub zona sebagai berikut: 1. sub zona perkantoran KDB rendah dengan kode K.3; dan 2. sub zona perdagangan dan jasa KDB rendah dengan kode K.4; zona kawasan campuran dengan kode C dan sub zona sebagai berikut: 1. sub zona campuran kecil dengan kode C.1; 2. sub zona campuran sedang dengan kode C.2; dan 3. sub zona campuran besar dengan kode C.3; zona campuran KDB rendah dengan kode C dan sub zona sebagai berikut: 1. sub zona campuran kecil KDB rendah dengan kode C.4; 2. sub zona campuran sedang KDB rendah dengan kode C.5; dan 3. sub zona campuran besar KDB rendah dengan kode C.6; zona kawasan pelayanan umum dan sosial dengan kode S dan sub zona sebagai berikut: 1. sub zona sarana Pendidikan dengan kode S.1; 2. sub zona sarana kesehatan dengan kode S.2; 3. sub zona sarana ibadah dengan kode S.3; 4. sub zona sarana sosial budaya dengan kode S.4; 5. sub zona sarana rekreasi dan olahraga kode S.5; 6. sub zona sarana pelayanan umum dengan kode S.6; 7. sub zona sarana parkir mobil/motor dengan kode S.7; dan 8. sub zona sarana utilitas umum dengan kode S.8; zona kawasan industri dengan kode I dan sub zona sebaga berikut: 1. sub zona industri kecil dengan kode I.1; 2. sub zona industri sedang dengan kode I.2; dan 3. sub zona industri besar dengan kode I.3; zona kawasan industri KDB Rendah dengan kode I dan sub zona sebagai berikut: 1. sub zona industri kecil KDB Rendah dengan kode I.4; 2. sub zona industri sedang KDB Rendah dengan kode I.5; dan 3. sub zona industri besar KDB Rendah dengan kode I.6; zona kawasan pergudangan dengan kode G dan sub zona Gudang dengan kode G.1. zona kawasan pergudangan KDB Rendah dengan kode G dan sub zona Gudang KDB Rendah dengan kode G.2. zona kawasan terbuka biru dengan kode B dan sub zona terbuka biru dengan kode B.1; zona taman nasional Kepulauan Seribu dengan kode PS dan sub zona sebagai berikut: 1. sub zona inti dengan kode PS.1; 2. sub zona perlindungan dengan kode PS.2; 3. sub zona pemanfaatan wisata dengan kode PS.3; dan 4. sub zona permukiman dengan kode PS.4.

Bagian Ketujuh Kegiatan dan Penggunaan Lahan Pasal 135

129

(1)

Kegiatan atau penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf f, dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan sub zona sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

(2)

Kegiatan atau penggunaan lahan pada sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam 4 (empat) indikator dengan kode sebagai berikut: a. b. c. d.

(3)

kategori hunian; kategori perdagangan dan jasa; kategori perkantoran; kategori industri; kategori pergudangan; kategori pertambangan; kategori pemerintahan; kategori sarana pelayanan umum; kategori ruang terbuka hijau (RTH); kategori pertanian; kategori hutan; dan kategori campuran.

diizinkan tanpa syarat dengan kode I; diizinkan secara terbatas dengan kode T; diizinkan dengan syarat dengan kode B; dan tidak diizinkan dengan kode X.

Pengaturan lebih detail tentang hubungan zona/sub zona dengan kegiatan atau penggunaan lahan, ditetapkan dalam Matriks kegiatan atau penggunaan lahan yang disusun dalam kelompok dan subkelompok kegiatan atau penggunaan lahan terhadap zona/sub zona sebagaimana tercantum pada Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 136 Apabila peraturan pada suatu zona/sub zona menunjukkan suatu pemanfaatan ruang terbatas atau bersyarat yang memerlukan suatu rekomendasi perizinan, maka penggunaannya tergantung pada persyaratan ketentuan kegiatan atau penggunaan lahan dan izin kegiatan atau penggunaan lahan yang sama, sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Intensitas Pemanfaatan Ruang Pasal 137 (1)

Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf g, ditetapkan berdasarkan : a. b. c. d.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB); Koefisien Lantai Bangunan (KLB); Koefisien Dasar Hijau (KDH); Koefisien Tapak Basement (KTB); 130

e. Ketinggian Bangunan (KB); dan f. Tipe Bangunan.

(2)

Nilai intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pada masing-masing sub zona yang didasarkan pada pola sifat lingkungan.

(3)

Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Tabel Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Tata Bangunan Pasal 138 (1)

Tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf h, sebagai dasar dalam perencanaan fisik suatu kawasan yang direncanakan.

(2)

Tata bangunansebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengaturtentang: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

daerah perencanaan; intensitas pemanfaatan ruang; koefisien dasar bangunan; koefisien lantai bangunan; ketinggian bangunan; koefisien tapak besmen; koefisien dasar hijau; garis sempadan dan jarak bebas bangunan; jarak bebas antar massa bangunan dalam satu daerah perencanaan; j. jarak bebas dan overstek; k. jarak lantai ke lantai bangunan; l. sarana transportasi vertikal antar lantai (ramp kendaraan); m. pedestrian laying dalam persil; n. bangunan di bawah muka tanah (basement); o. bangunan komersial layang; p. bangunan tinggi; q. rumah sususn (apartemen); r. rumah susun sederhana; s. pemanfaatan ruang di atas dan bawah prasarana kota; t. pemanfaatan ruang di atas dan bawah permukaan air; u. pemanfaatan ruang sekitar tepi air; v. pemanfaatan ruang sempadan sungai, kanal, kali dan/atau waduk; w. pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan tinggi; x. pemanfaatan ruang sekitar jalur tegangan tinggi; y. tata letak dan dimensi parkir; z. parkir di halaman; aa. parkir dalam bangunan; bb. parkir pada kawasan pembatasan lalu lintas; cc. pagar; dan dd. reklame; 131

(3)

Tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Ketentuan Tata Bangunan Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 139

(1)

Selain berdasarkan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, dalam perencanaan fisik suatu kawasan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. b. c. d.

(2)

planologis; pertimbangan arsitektur kota dan lingkungan; peluang ekspansi bangunan; dan penyediaan sarana umum kota.

Planologis dalam perencanaan fisik suatu lahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat : a. jenis peruntukan dan penggunaan lahan yang ditentukan; b. memenuhi atau tidak melampaui batasan intensitas bangunan yang ditentukan; c. jaringan sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki tersedia dengan baik sesuai yang ditentukan; d. memenuhi penyediaan fasilitas pendukung dan/atau fasilitas umum termasuk sarana transportasi umum, shelter, jembatan penyeberangan bila diperlukan; e. memenuhi persyaratan penanggulangan bahaya banjir dan bahaya kebakaran baik pada atau di dalam persil maupun lingkungan disekitarnya; f. memenuhi panduan rancang kota (Urban Design Guide Line) yang diterapkan di kawasan tersebut; dan g. memenuhi persyaratan pemugaran bangunan dan pemugaran lingkungan yang ditetapkan.

(3)

Pertimbangan arsitektur kota dan lingkungan dalam perencanaan fisik suatu lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurangkurangnya memuat : a. orientasi dan keselarasan konfigurasi massa bangunan di dalam lahan atau kawasan perencanaan dan dengan lingkungan sekitarnya; b. keindahan, kenyamanan, kesehatan dan keamanan lingkungan; c. keserasian nilai-nilai arsitektur di dalam lahan atau kawasan perencanaan dan dengan lingkungan sekitarnya; d. penyediaan sarana umum; e. penyediaan sarana hijau;dan f. keserasian antara massa bangunan lama yang dipertahankan dengan massa bangunan baru.

(4)

Peluang ekspansi bangunan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c, dilakukan agar pemanfaatan lahan lebih efisien diperkenankan adanya ekspansi bangunan baik sebagai bangunan layang maupun bangunan di bawah permukaan tanah (basement) sebagai salah satu peluang untuk dimanfaatkan.

132

(5)

Penyediaan sarana umum kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kewajiban penyedia sarana umum kota bagi yang memiliki luas lahan melebihi 5.000 meter persegi, atau lokasi berada di kawasan strategis dengan luas lahan kurang dari 5.000 meter persegi.

Bagian Kesepuluh Teknik Pengaturan Zonasi Pasal 140

(1)

Teknik pengaturan zonasi sebagimana dimaksud pada pasal 129 huruf j ditetapkan untuk memberikan fleksibilitas penerapan aturan zonasi.

(2)

Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud padaayat (1), merupakan aturan tambahan yang diterapkan pada suatu persil atau sub zona.

(3)

Teknikpengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

zona bonus atau insentif; zona TDR; zona yang diambangkan; zona fiskal zona zona khusus; zona pengendalian pertumbuhan; zona pemugaran; zona overlay; dan zona kawasan banjir;

(4)

Ketentuan teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur pada ketentuan pengaturan zonasi dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

(5)

Peta teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Peta pengaturan zonasi dalamLampiran XI Peraturan Daerah ini.

(6)

Zona/Subzona yang terkena dua/lebih ketentuan pengaturan zonasi, maka zona tersebut mengikuti ketentuan yang lebih kecil.

Bagian Kesebelas Prasarana dan Sarana Minimal Pasal 141 (1)

Prasarana dan sarana minimal sebagimana dimaksud pada pasal 129 huruf kmengatur tentang : a. b. c. d. e.

Fasilitas sarana ruang pejalan kaki; Standar penyediaan pelayanan ruang jalur sepeda; Ketentuan ruang terbuka hijau; Ketentuan evakuasi bencana; Utilitas perkotaan dan prasarana lingkungan; dan 133

f.

(2)

Standar kebutuhan sarana kota (fasum/fasos).

Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud padaayat (1), tercantum pada Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal dalam Lampiran XIIPeraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas Standar Teknis Pasal 142

Standar teknis sebagimana dimaksud pada pasal 129 huruf l,terdiri dari : a. standar preskriptif; dan b. standar kinerja.

Pasal 143 (1)

Standar preskriptif sebagaimana dalam Pasal 144 huruf a, memberikan panduan yang sangat ketat, rinci, terukur serta seringkali dilengkapi rancangan desain.

(2)

Standar preskriptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b terdiri dari: a. standar kuantitatif; dan b. standar desain.

Pasal 144

Standar kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b, terdiri dari: a. standar subyektif. b. standar kualitatif.

Pasal 145 Rujukan standar yang digunakan dalam penyusunan RDTR ini mengacu pada : a. b. c. d.

standar internasional; standar nasional indonesia; ketentuan-ketentuan sektoral lainnya; dan ketentuan yang bersifat lokal.

Pasal 146

Standar Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, dan Pasal 145, tercantum pada pada Lampiran XIII Standar Teknis Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas Ketentuan Tambahan dan Pemanfaatan Zona Fungsi Khusus 134

(1)

Pasal 147 Ketentuan tambahan memuat aturan mengenai : a. b. c. d. e. f.

(2)

Luas persil perumahan, Garis sempadan bangunan (GSB) dan jarak bebas, Penataan pola rencana jalan dan peruntukan lahan, Pemanfaatan ruang pada lahan prasarana & sarana, Daerah kepemilikan lahan;dan Dalam kapling/daerah perencanaan.

Ketentuan pemanfaatan zona fungsi khusus, meliputi : a. kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP), b. kawasan reklamasi, dan c. kawasan pertahanan dan keamanan.

(3)

Ketentuan tambahan dan pemanfaatan zona fungsi Khusus sebagaimana dimaksud Ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas Perubahan Zonasi Pasal 148 (1)

Perubahan Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan dasar pertimbangan, meliputi : a. Ketidaksesuaian antara pertimbangan yang mendasari arahan rencana dengan pertimbangan pelaku pasar; b. perubahan pemanfaatan lahan tidak akan berdampak negatif bagi masyarakat kota; c. harus mencerminkan pertumbuhan ekonomi kota; d. tidak mengganggu ketertiban dan keamanan; e. tidak menimbulkan dampak yang mempengaruhi derajat kesehatan; dan f. tetap sesuai dengan azas perubahannya, yaitu keterbukaan, persamaan, keadilan, perlindungan hukum, mengutamakan kepentingan masyarakat golongan sosial ekonomi lemah.

(2)

Perubahan Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud Ayat (1), meliputi : a. b. c. d.

(3)

perubahan terhadap pola ruang, perubahan atau penambahan aktivitas/ penggunaan lahan, perubahan terhadap intensitas pemanfaatan ruang, dan penataan pola rencana jalan serta zona dan/atau sub zona.

Perubahan pemanfaatan ruang yang diberikan harus memperoleh rekomendasi dari lembaga pembuat rekomendasi dan ditetapkan oleh Gubernur melalui lembaga pengambil keputusan.

135

BAB XIII INSENTIF DAN DISINSENTIF Bagian Kesatu Umum Pasal 149 Dasar pertimbangan dan didasarkan pertimbangan :

kriteria

penetapan

insentif

dan

disinsentif

a. mekanisme insentif dan disinsentif mengandung suatu pengaturan dan pengendalian pembangunan kota yang bersifat akomodatif terhadap setiap perubahan yang menunjang pembangunan dan perkembangan kota. b. pelaksanaan mekanisme insentif dan disinsentif tidak boleh mengurangi hak masyarakat sebagai warga negara yang memiliki martabat dan hak yang sama untuk memperoleh dan mempertahankan hidupnya.

Bagian Kedua Insentif Pasal 150 Penetapan Insentif didasarkan atas pertimbangan: a. pengekang terhadap kecenderungan perubahan pemanfaatan ruang dan usaha untuk melakukan pelampauan intensitas ruang. b. pemanfaatan ruang/guna lahan yang sesuai dengan zona serta ketentuannya yang ditetapkan oleh Peraturan Zonasi. c. kegiatan yang sesuai dengan jenis zona yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi.

Pasal 151 Jenis dan Kategori Pengenaan Insentif dapat berupa : a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham; b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; c. kemudahan prosedur perizinan untuk pemanfaaan ruang yang sesuai dengan ketentuan d. pemberian keluwesan dalam batasan dan perhitungan KDB, KLB, dan ketinggian bangunan; e. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Bagian Ketiga Disinsentif Pasal 152 Penetapan disinsentif didasarkan atas pertimbangan:

136

a. pembangunan dan pemanfaatan ruang perlu dibatasi dan dikendalikan untuk menjaga kesesuaian dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. b. pengekang terhadap kecenderungan perubahan pemanfaatan ruang dan usaha untuk melakukan pelampauan intensitas ruang. c. pemanfaatan ruang/guna lahan yang sesuai dengan zona serta ketentuannya yang ditetapkan oleh Peraturan Zonasi. d. kegiatan yang sesuai dengan jenis zona yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi.

Pasal 153 (1)

Jenis dan Kategori Pengenaan Disinsentif dapat berupa: a. pengenaan denda secara progresif; b. membatasi penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti; c. pelarangan izin pengembangan lebih lanjut untuk pemanfaatan ruang yang telah terbangun sebelum ketentuan ini disahkan; d. pencabutan izin; dan e. pengenaan pajak/retribusi yang lebih tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang.

(2)

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan pada seluruh blok atau sub zona.

Pasal 154

Tata cara pemberian insentif dilakukan melalui permohonan atau usulan perorangan atau kelompok masyarakat atau pemerintah pusat atau daerah kepada Gubernur.

Pasal 155 Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud Pasal 149 sampai dengan Pasal 154, tercantum pada Ketentuan Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

Pasal 156 Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud Pasal 149 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur .

BAB XIV KERJASAMA Pasal 157 (1)

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain, perguruan tinggi dan swasta dalam pelaksanaan RDTR dan Peraturan Zonasi antara lain dalam rangka: a. meningkatkan pelayanan dan kesejahtraan masyarakat berdasarkan RTRW, RDTR dan Peraturan Zonasi; 137

b. meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya; c. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan pelaksanaan RDTR dan Peraturan Zonasi; d. mempercepat akselarasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW, RDTR, dan Peraturan Zonasi; e. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta; f. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; g. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan prasarana dan sarana.

(2)

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB XV PERIZINAN DAN REKOMENDASI Pasal 158 Setiap orang dan badan hukum yang akan memanfaatkan ruang berdasarkan RDTR dan Peraturan Zonasi wajib mendapatkan izin dari Gubernur.

Pasal 159 Setiap orang dan badan hukum yang akan memanfaatkan ruang berdasarkan RDTR dan Peraturan Zonasi menurut peraturan perundang-undangan harus mendapatkan rekomendasi, maka pemilik dan/atau penanggung jawab kegiatan harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernrur.

BAB XVI PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal 160 Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR dan Peraturan Zonasi menurut peraturan perundang-undangan dikenakan pajak daerah, maka penyelenggara kegiatan wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 161 Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR dan Peraturan Zonasi menurut Peraturan Daerah tentang Retribusi, dikenakan retribusi daerah, maka penyelenggara kegiatan wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XVII KELEMBAGAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 138

Bagian Kesatu Jenis Lembaga Pasal 162 (1) Lembaga yang menetapkan dan melaksanakan fungsi amandemen RDTR dan Peraturan Zonasi adalah DPRD. (2) Lembaga yang melaksanakan RDTR dan Peraturan Zonasi, meliputi: a.

Lembaga Pengambil Keputusan

b.

Lembaga Pembuat Rekomendasi

c.

Lembaga pengendalian Pemanfaatan Ruang

d.

Lembaga Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 163 Tugas dan wewenang lembaga pengambil keputusan meliputi: a. Menyusun RDTR dan Peraturan Zonasi serta melakukan evaluasi RDTR dan Peraturan Zonasi sesuai ketentuan; b. Membantu penyelenggaraan penyusunan dan evaluasi RDTR dan Peraturan Zonasi; c. Membuat keputusan atas permohonan masyarakat.

Pasal 164 Tugas dan wewenang lembaga pembuat rekomendasi meliputi : a. Menampung aspirasi masyarakat tentang penataan ruang; b. Melakukan kajian terhadap usulandan/atau gugatan masyarakat; c. Menyelenggarakan kegiatan dengar pendapat publik atas adanya usulan dan/atau gugatan masyarakat secara terbuka; d. Memberikanpenilaian, pertimbangan, rekomendasi/saran kepada BP2R; e. Menyebarluaskan informasi kebijakan rencana tata ruang kota kepada masyarakat.

Pasal 165 Tugas dan wewenang pengendalian pemanfaatan ruangmeliputi : a. Menerbitkan perizinan yang menyangkut pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan zonasi; b. Menetapkan insentif dan disinsentif; dan c. Menetapkan sanksi.

139

Pasal 166 Tugas dan wewenang pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang meliputi: a. Memantau pelaksanaan pemanfaatan ruang secara langsung,tidak langsung dan/atau melalui laporan masyarakat; b. Melakukan penilaian dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian pelaksanaan pemanfaatan ruang secara terukur dan objektif; c. Melakukan penertiban pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 167 Ketentuan lebih lanjut tentang Tata cara pengangkatan anggota dan ketentuan kelembagaan pengendalian pemanfaatan ruang diatur melalui Peraturan Gubernur.

BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 168 (1)

Partisipasi masyarakat dalam RDTR dan Peraturan Zonasi dapat dilakukan, antara lain, melalui: a. partisipasi dalam penyusunan RDTR dan peraturan zonasi; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan/atau c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

(2)

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyusunan RDTR dan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk : a. pemberian kejelasan hak atas ruang kawasan; b. pemberian informasi saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan rencana pemanfaatan ruang; c. pemberian tanggapan terhadap rancangan RDTR dan Peraturan Zonasi; d. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan e. bantuan tenaga ahli, dan/atau f. bantuan dana.

(3)

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk : a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundangan-undangan;

140

b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan; c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana rinci tata ruang kawasan, d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan ruang kawasan yang berkualitas; e. perubahan atau konvensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana rinci tata ruang kawasan; f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang, dan/atau g. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan.

(4)

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk : a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan, dan/atau b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban dalam kegiataan pemanfaatan ruang di kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang di kawasan.

(5)

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan.

BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 169 Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan RDTR dan Peraturan Zonasi, melalui : a. b. c. d. e.

koordinasi; penetapan pedoman dan standar; pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; penyuluhan dan/atau bimbingan teknis; dan pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 170

(1)

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan RDTR dan Peraturan Zonasi sesuai dengan wewenangnya.

141

(2)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 171

(1)

Masyarakat dapat berperanserta melakukan pengawasan pelaksanaan RDTR dan Peraturan Zonasi yang dilakukan oleh Pemeritah Daerah.

(2)

Pengawasan penyelenggaraan pelaksanaan RDTR dan Peraturan Zonasi oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 172 (1)

Setiap orang dan badan hukum melakukan kegiatan atau penggunaan lahan dalam perpetakan/persil melakukan perubahan kegiatan atau penggunaan lahan tidak sesuai matrik kegiatan atau penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.

(2)

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan perubahan penggunaan lahan tidak menyediakan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3), dikenakan sanksi administrasif.

Pasal 173

(1)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, dapat berupa: a. b. c. d. e. f.

teguran tertulis; penundaan pemberian izin/rekomendasi; penghentian kegiatan; pencabutan izin operasional; denda administratif;dan/atau polisional.

(2)

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan oleh Gubernur.

(3)

Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB XXI PENYIDIKAN Pasal 174

(1)

Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

142

(2)

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa terebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;dan i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penggeledahan.

(4)

Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang: a. b. c. d. e. f. g.

(5)

pemeriksaan tersangka; pemasukan rumah; penyitaan benda; pemeriksaan surat; pemeriksaan saksi; pemeriksaan ditempat kejadian; mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Mekanisme penyelenggaraan pelanggaran pidana yang dilakukan PPNS sebagaimana dimaksud ayat (2), dan ayat (3), dan ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA Pasal 175 (1)

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan hutan lindung berakibat berkurangnya luas kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, diancam dengan pidana sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(2)

Setiap orang dan badan hukum yang memanfaatkan kawasan sempadan sungai, kanal dan kalisebagaimana dimaksud dalam Pasal 143

24 ayat (2) huruf d, untuk permukiman, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 176 (1)

Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan dan mengelola ruang di kawasan terumbu karang dan padang lamun menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain sehingga merusak ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundangundangan.

(2)

Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan dan mengelola ruang di kawasan terumbu karang dan padang lamun menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang dan padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundangundangan.

(3)

Setiap orang atau badan hukum terbukti melakukan kegiatan budidaya sehingga mengurangi tutup vegerasi atau terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)

Setiap orang atau badan hukum dengan sengaja dan/atau terbukti memasukkan biota dan/atau meterial ke dalam areal atau kawasan sehingga merusak terumbu karang dan padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5)

Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja dan/atau terbukti melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengambil terumbu karang yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem di kawasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

(1)

Setiap orang atau badan hukum dengan sengaja melakukan konversi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Setiap orang atau badan hukum dengan sengaja merusak ekosistem mangrove atau mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 178

Denda pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 dan Pasal 193, wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN 144

Pasal 179

(1)

Ketentuan Ketidaksesuaian Penggunaan Lahan berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR dan Peraturan Zonasi, dengan prolehan izin melalui prosedur yang benar.

(2)

Ketentuan Ketidaksesuaian Penggunaan Lahan di wilayah DKI Jakarta dibatasi sampai dengan 5 tahun sejak ditetapkannya Peraturan Zonasi ini dan harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 180

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka : a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 tentang ketentuan bangunan bertingkat di Wilayah DKI Jakarta di cabut dan dinyatakan tidak berlaku; b. Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini; c. Ketetapan Rencana Kota dan Rencana Tata Letak Bangunan yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 181 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkan dalam lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 145

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN NIP. 195508261978011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA …. NOMOR….

TAHUN

146

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR ... TAHUN ‌.

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

A.

PENJELASAN UMUM Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada lingkup provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki peran dan fungsi sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional, sehingga peran dan fungsi Provinsi DKI Jakarta sangat luas dalam lingkup internasional, nasional, regional, dan lokal. Sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban menyelenggarakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi cerminan citra bangsa Indonesia.

Dengan kondisi tersebut, ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta berfungsi sebagai ruang ibukota negara dan kawasan perkotaan. Oleh sebab itu, pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan sesuai kaidah-kaidah penataan ruang, sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Konsekuensi dari kedudukan, peran, dan fungsi Provinsi DKI Jakarta, pembangunan di Provinsi DKI Jakarta secara menerus mengalami perkembangan sangat dinamis dalam berbagai bidang. Perkembangan tersebut berpengaruh kepada sistem dan struktur perekonomian, sosial, dan politik baik nasional maupun lokal yang berakibat kepada perubahan fisik kota Jakarta, sehingga muncul nilai-nilai baru dan kebutuhan akan perubahan struktur dan pola ruang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Walaupun RTRW 2030 telah mengatur rencana tata ruang provinsi, 5 (lima) Kota Administrasi, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, namun belum dapat dijadikan dasar hukum dalam pemanfaatan dan/atau pengendalian pemanfaatan ruang, dikarenakan masih bersifat umum sehingga perlu dirinci dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi, yaitu ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok dan zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Fungsi RDTR dan Peraturan Zonasi ini sebagai instrumen pengendalian mutu dalam pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan RTRW, acuan bagi kegiatan 147

pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW, acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, acuan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang, dan acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Manfaat RDTR dan Peraturan Zonasi meliputi: (a) penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu; (b) alat operasionali-sasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat; (c) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang secara keseluruhan; (d) ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

RDTR disusun secara lengkap dengan Peraturan Zonasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan RTRW 2030, yang memuat: (a) rencana pola ruang; (b) rencana jaringan prasarana; (c) penetapan sub bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganan; (d) ketentuan pemanfaatan ruang; (e) peraturan zonasi.

B.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Yang dimaksud dengan asas penataan ruang adalah asas yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011 – 2030. Hal tersebut didasarkan pada RDTR dan Peraturan Zonasi merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9

148

Yang dimaksud jangka waktu RDTR dan Peraturan Zonasi adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan, sesuai dengan jangka waktu RTRW. Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan kawasan lindung adalah adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Huruf b Yang dimaksud dengan kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a

149

Yang dimaksud dengan kawasan hutan lindung adalah kawasan yang memiliki sifat khas, yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya, sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Huruf b Yang dimaksud dengan kawasan perlindungan setempat adalah bagian dari kawasan lindung yang terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air, serta kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota.

Huruf c Yang dimaksud dengan kawasan suaka alam adalah kawasan hutan dan atau perairan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Huruf d Yang dimaksud dengan kawasan pelestarian alam adalah kawasan hutan dan/atau perairan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Huruf e Yang dimaksud dengan kawasan cagar budaya adalah kawasan atau kelompok bangunan yang memiliki nilai sejarah, budaya dan nilai lainnya yang dianggap penting untuk dilindungi dan dilestarikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi dan pariwisata.

Huruf f Yang dimaksud dengan kawasan perlindungan daerah bawahannya adalah bagian dari kawasan lindung yang terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.

Huruf g Yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana adalah kawasan dimana terdapat kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Huruf h Yang dimaksud dengan kawasan lindung geologi adalah kawasan yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berupa planet bumi, termasuk komposisi keterbentukannya dan sejarahnya.

150

Pasal 21 Ayat (1) Kawasan hutan lindung Angke Kapuk dan Pulau Kepala masingmasing ditetapkan seluas 44,76 Ha. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 22 Huruf a Yang dimaksud dengan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Huruf b Yang dimaksud dengan kawasan sempadan sungai, kanaldan kali adalah daratan sepanjang tepian sungai dan kanal yang lebarnya proporsional terhadap bentuk, kondisi fisik, serta keberadaan tanggul mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan laut untuk pemeliharaan estetika sungai dan kanal serta mengurangi dampak banjir.

Huruf c Yang dimaksud dengan kawasan sekitar waduk/situ adalah daratan sepanjang tepian waduk/situ yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk/situ untuk mejamin keberlanjutan fungai danau/situ sebagai kawasan tangkapan penampungan air/pariwisata.

Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Reklamasi pantai dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, sosial ekonomi.

Huruf b Konservasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat.

Huruf e Pengelolaan sempadan pantai pada ruas muara ditujukan untuk meningkatkan kelancaran aliran air ke laut Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas.

151

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Tujuan pengelolaan ruang kawasan sempadan sungai, kanal dan kali untuk mencegah terjadinya kerusakan di sempadan sungai, kanal dan kali, sehingga tidak mengganggu aliran air serta meningkatkan estetika kota.

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Pembangunan dan pemeliharaan jalur hijau sebagai fungsi lindung.

Huruf c Tujuan pengelolaan ruas muara sungai, kanal, dan kali untuk meningkatkan kelancaran aliran air sungai, kanal, dan kali ke laut.

Huruf d Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Pengelolaan kawasan di sekitar waduk/situ untuk menjamin keberlanjutan fungsinya sebagai kawasan tangkapan atau penampungan air dan objek wisata.

Huruf d Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 26 152

Huruf a Yang dimaksud dengan kawasan suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Huruf b Yang dimaksud dengan kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata alam, serta kegiatan penunjang budidaya, dengan tidak mengubah bentang alam, guna lahan, dan ekosistem alami yang ada.

Huruf b Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Kegiatan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya dengan tidak mengubah keutuhan kawasan cagar alam.

Huruf b Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 29 Huruf a Yang dimaksud dengan kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

Huruf b

153

Yang dimaksud dengan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya dengan tidak mengurangi fungsi lindung.

Huruf c Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 31 Ayat (1) Kawasan Taman Nasional seluas 113,404.67 Ha.Sesuai tujuan dan fungsinya, Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu dibagi atas 4 (empat) zona meliputi : zona inti, zona pelindung, zona pemanfaatan dan zona penyangga.

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Kegiatan pengembangan wisata bahari dan alam dilaksanakan dengan tidak mengubah bentang alam yang ada.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 32 Huruf a Yang dimaksud dengan kawasan pemugaran bangunan dan objek bersejarah adalah kawasan yang ditetapkan dalam rangka pelestarian atau konservasi terhadap lingkungan, bangunan dan benda-benda cagar budaya yang ada di dalamnya.

Huruf b Yang dimaksud dengan kawasan warisan budaya adalah kawasan yang memiliki pengaruh dan nilai budaya yang penting.

Pasal 33 154

Cukup jelas.

Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Rencana Pelestarian, Pemugaran, dan Pengendalian Ruang di Kawasan Cagar Budaya berupa rencana induk (Master Plan) Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 35 Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Yang dimaksud dengan kawasan 13 (tiga belas) aliran sungai utama adalah sungai dan kali.

Huruf c Yang dimaksud dengan kawasan terumbu karang adalah kawasan karang yang terbentuk dari organisme laut.

Yang dimaksud dengan kawasan padang lamun adalah kawasan ekosistem pesisir yang ditumbuhi oleh lamun sebagai vegetasi yang dominan serta mampu hidup secara permanen di bawah permukaan air laut.

Huruf d Yang dimaksud dengan kawasan mangrove adalah kawasan hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37 Cukup jelas.

Pasal 38 Ayat (1) Huruf a Luas kawasan terumbu karang di Kepulauan Seribu Selatan seluas 3.451,14 Ha atau 2,023% dari luas wilayah Provinsi DKI Jakarta Huruf b Luas kawasan terumbu karang di Kepulauan Seribu Utara seluas 6,928.35 Ha atau 1.621 % dari luas wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Ayat (2) 155

Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 39 Cukup jelas.

Pasal 40 Huruf a Yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

Huruf b Yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana lain adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana kebakaran dan ledakan.

Pasal 41 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan kawasan rawan banjir adalah kawasan yang potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi kawasan yang potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadinya banjir (pernah atau berulangkali)terjadinya banjir (pernah atau berulangkali) Huruf b Yang dimaksud dengan kawasan rawan rob adalah kawasan yang rentan terhadap perubahan naiknya posisi permukaanperairan atau samudra yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari yang mengakibatkan perubahan kedalaman perairan dan arus pasang.

Huruf c Yang dimaksud dengan kawasan rawan angin badai adalah kawasan yang rentan terhadap adanya angin kencang yg menyertai cuaca buruk yang datang dengan tiba-tiba dengan kecepatan sekitar 64-72 knot.

Huruf d Yang dimaksud dengan kawasan rawan gelombang laut besar adalah kawasan yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruang yang rentan terhadap gangguan gelombang air laut yang sangat besar karena dibangkitkan oleh berbagai macam gangguan di dasar samudera.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

156

Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43 Huruf a Yang dimaksud dengan rawan kebakaran adalah daerah atau wilayah yang mempunyai potensi besar terhadap bahaya kebakaran Huruf b Yang dimaksud dengan rawan ledakan adalah daerah atau wilayah yang mempunyai potensi besar terhadap bahaya ledakan Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Yang dimaksud dengan instalasi militer adalah Instalasi yang digunakan untuk kepentingan mendukung kegiatan militer, Contoh : Instalasi Radar AU, depot Amunisi.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 46 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan cagar alam geologi adalah kawasan yang bertujuan mengoptimalkan pengendalian pemanfaatannya guna melestarikan keberadaanbentukan geologi di daerah bersangkutan, dan menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang geologi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup Huruf b Yang dimaksud dengan rawan bencana geologi adalah kawasan yang potensial mengalami bencana alam geologi.

Huruf c Cukup jelas.

157

Ayat (2) Kawasan terumbu karang dan padang lamun berbentuk koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang berada di sepanjang pantai dengan ke dalaman cukup untuk menopang kehidupan terumbu karang, dan dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman yang cukup.

Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan kawasan rawan gempa bumi adalah kawasan yang terletak oada jalur-jalur lempeng bumi yang berpotensi mengalami bencana akibat gempa tektonik.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Yang dimaksud rawan abrasi adalah rawan hempasan atau penggerusan oleh gerakan air, dan butiran kasar yang terkandung di dalamnya.

Huruf d Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Ayat (5) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Yang dimaksud dengan zero delta Q policy adalah suatu kebijakan untuk mempertahankan besaran debit banjir supaya tidak bertambah dari waktu ke waktu.

Huruf f Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

158

Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 47 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan kawasan terbuka hijau budidaya adalah bagian dari kawasan hijau di luar kawasan hijau lindung untuk tujuan penghijauan yang dibina melalui penanaman, pengembangan, pemeliharaan maupun pemulihan vegetasi yang diperlukan dan didukung fasilitasnya yang diperlukan baik untuk sarana ekologis maupun sarana sosial kota yang dapat didukung fasilitas sesuai keperluan untuk fungsi penghijauan tersebut.

Huruf b Yang dimaksud dengan kawasan perkampungan adalah kelompok rumah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan yang dilestarikan dan merupakan bagian dari kota yang dihuni oleh masyarakat spesifik dan berpenghasilan menengah kebawah, tidak terstruktur/terencana dengan baik, serta kondisi fisik bangunan sebagian cukup baik.

Huruf c Yang dimaksud dengan kawasan perumahan horisontal adalah kawasan peruntukan hunian dengan luas kaveling antara 60 (enam puluh) menter persegi sampai dengan lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi dengan kepadatan bangunan sama atau di atas 50 bangunan perhektar dengan tipe tunggal, ganda/kopel atau deret.

Huruf d Yang dimaksud dengan kawasan perumahan horisontal KDB rendah adalah kawasan peruntukan hunian dengan koefisien dasar bangunan maksimum 30% (tiga puluh persen) dengan tipe bangunan tunggal.

Huruf e Yang dimaksud dengan jawasan perumahan vertikal adalah suatu kelompok yang memiliki fungsi lingkungan tempat hunian yang dilengkapi dengan fasilitas serta sarana dan prasarana lingkungan dengan tipe kelompok bangunan hunian yang mempunyai batasan ketinggian tertentu.

Huruf f Yang dimaksud dengan kawasan perumahan vertikal KDB rendah adalah kawasan dengan peruntukan sebagai tempat hunian secara bersusun beserta fasilitasnya dengan koefisien dasar bangunan maksimum 30% (tiga puluh persen), tipe bangunan tunggal yang dibangun dengan ketinggian tertentu.

159

Huruf g Yang dimaksud dengan kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa adalah kawasan yang terpusat diperuntukkan bagi kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada suatu kawasan perkotaan.

Huruf h Yang dimaksud dengan kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah adalah kawasan yang terpusat diperuntukkan bagi kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada suatu kawasan perkotaan, dengan Koefisien Dasar Bangunan maksimal 30 %.

Huruf i Yang dimaksud dengan kawasan campuran adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan campuran bangunan umum dengan permukiman beserta fasilitasnya yang dirancang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masyarakat di mana kawasan bangunan tersebut dibangun dan dikelola serta dipelihara dengan baik.

Huruf j Yang dimaksud dengan kawasan campuran KDB rendah adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan campuran bangunan umum dengan permukiman beserta fasilitasnya yang dirancang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masyarakat di mana kawasan bangunan tersebut dibangun dan dikelola serta dipelihara dengan baik, dengan Koefisien Dasar Bangunan maksimal 30% (tiga puluh persen).

Huruf k Yang dimaksud dengan kawasan pelayanan umum adalah kawasan sarana penunjang yang dibutuhkan masyarakat sebagai pendukung kegiatan sosial.

Huruf l Yang dimaksud dengan kawasan pemerintahan nasional adalah kawasan dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan administrasi pemerintahan beserta fasilitasnya pada lembaga negara dan pemerintahan pusat dengan luas lahan yang disesuaikan dengan fungsinya.

Huruf m Yang dimaksud dengan kawasan perwakilan negara asing adalah kawasan dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan pemerintahan asing dan administrasi pemerintahan asing beserta fasilitasnya dengan luas lahan yang disesuaikan dengan fungsinya.

Huruf n

160

Yang dimaksud dengan kawasan pemerintahan daerah adalah kawasan dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan pemerintahan daerah dan administrasi pemerintahan daerah beserta fasilitasnya pada pemerintahan provinsi, Kota/Jabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan, dengan luas lahan yang disesuaikan dengan fungsinya.

Huruf o Yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Huruf p Yang dimaksud dengan kawasan industri KDB rendah adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri dengan KDB maksimal 30% (tiga puluh persen).

Huruf q Yang dimaksud dengan kawasan pergudangan adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan pergudangan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

Huruf r Yang dimaksud dengan kawasan pergudangan KDB rendah adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan pergudangan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang dengan KDB maksimal 30% (tiga puluh persen).

Huruf s Yang dimaksud dengan kawasan terbuka non hijau adalah ruang terbuka diwilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau berupa lahan yang diperkeras, maupun yang berupa badan air Huruf t Yang dimaksud dengan kawasan evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.

Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan kegiatan sektor informal adalah kegiatan berupa usaha pelayanan tidak resmi yang dilakukan perorangan dengan tujuan memperoleh imbalan terhadap jasa atau bantuan pelayanan yang diberikannya. (Kamus PU) Huruf b

161

Yang dimaksud dengan kegiatan pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang diluar tempat tinggalnya dan bersifat sementara dengan tujuan untuk bersenang-senang (leisure), meluangkan waktu, keluar dari rutinitas sehari-hari atau untuk sekedar mencari suasana baru.

Huruf c Yang dimaksud dengan kegiatan pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Huruf d Yang dimaksud dengan kegiatan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Huruf e Yang dimaksud dengan kegiatan peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.

Huruf f Yang dimaksud dengan kegiatan pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).

Pasal 48 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan kawasan hutan kota adalah kawasan dengan peruntukan sebagai areal/ruang terbuka hijau yang berupa hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Huruf b Yang dimaksud dengan kawasan taman kota adalah kawasan dengan peruntukan sebagai areal/ruang terbuka hijau yang berupa taman-taman atau tempat bermain, semua tingkatan beserta fasilitas pendukungnya yang berupa patung, kolam/situ, tempat duduk, lampu, dan fasilitas lain sesuai kebutuhan.

Huruf c Yang dimaksud dengan kawasan hijau tegangan tinggi adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang areal SUTT dan SUTET. Yang dimaksud dengan Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat dengan SUTT, adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara dan digunakan 162

untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 35 KV sampai dengan 245 KV sesuai standar.

Yang dimaksud dengan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat dengan SUTET, adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara dan digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban yang lebih jauh dengan tegangan di atas 245 KV sesuai standar.

Huruf d Yang dimaksud dengan kawasan hijau pengaman jalur kereta api adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang areal milik jalur jalan Kereta Api. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Dalam pengembangan dan pemeliharaan RTH, hutan kota, taman kota dan taman lingkungan baru dapat dilakukan dengan cara antara lain penanaman tanaman keras berkanopi lebar, tanaman buah-buahan, tanaman hias dan bunga.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Yang dimaksud dengan karakteristik tertentu dalam ayat ini antara lain nilai arsitektur dan nilai budaya Huruf c 163

Cukup jelas.

Huruf d Yang dimaksud sistem utilitas dalam ayat ini antara lain pengolahan sampah, air limbah, air bersih dan drainase.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Yang dimaksud dengan Program Perbaikan Kampung Terpadu adalah perbaikan lingkungan di kawasan kampung yang penduduknya relatif padat.

Huruf e cukup jelas Huruf f Yang dimaksud sistem utilitas dalam ayat ini antara lain pengolahan sampah, air limbah, air bersih dan drainase.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 51 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

164

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Yang dimaksud sistem utilitas dalam ayat ini antara lain pengolahan sampah, air limbah, air bersih dan drainase.

Huruf g Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 52 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Yang dimaksud dengan kawasan yang belum terbangun adalah kawasan yang pemanfaatannya belum optimal sesuai peruntukannya.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 53 Cukup jelas.

Pasal 54 Cukup jelas.

Pasal 55 Cukup jelas.

Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) 165

Huruf a Yang dimaksud dengan hubungan fungsional antara permukiman dengan perkantoran, perdagangan dan jasa dalam rangka efisiensi perjalanan dari kawasan permukiman ke kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 57 Cukup jelas.

Pasal 58 Cukup jelas.

Pasal 59 Cukup jelas.

Pasal 60 Cukup jelas.

Pasal 61 Huruf a Yang dimaksud dengan Puskesmas adalah UPTD kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan kesehatan di suatu wilayah kerja Huruf b Yang dimaksud dengan rumah sakit dalam ayat ini adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pasal 62 Cukup jelas.

Pasal 63 Cukup jelas.

Pasal 64 Ayat (1) Huruf a Incerator sampah adalah suatu alat pembakar sampah yang dioperasikan dengan menggunakan teknologi pembakaran pada suhu tertentu sehingga sampah dapat tebakar habis.

Huruf b Cukup jelas.

166

Huruf c Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 65 Cukup jelas.

Pasal 66 Cukup jelas.

Pasal 67 Cukup jelas.

Pasal 68 Huruf a Yang dimaksud dengan Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.

Huruf b Yang dimaksud dengan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan untuk Umum) adalahprasarana umum yang disediakan masyarakat guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. umumnya SPBU menjual bahan bakar sejenis premium, pertamax dan pertamax plus.

Bakar untuk Pada solar,

Huruf c Yang dimaksud dengan terminal dalam pasal ini adalah prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang.

Pasal 69 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan parkir di badan jalan (on street parking) adalah sistem parkir yang memperbolehkan kendaraan parkir di tepi badan jalan, baik pada satu sisi maupun dua sisi.

Huruf b

167

Yang dimaksud dengan parkir di luar badan jalan (off street parking) adalah sistem parkir yang menggunakan lahan parkir tertentu di luar badan jalan, baik di pelataran terbuka, maupun di sebuah gedung yang khusus digunakan sebagai lahan parkir.

Huruf c Yang dimaksud dengan fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride) adalah kegiatan parkir kendaraan pribadi di tempat parkir dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus atau kereta api. Banyak ditemukan di stasiun kereta api di pinggir kota ataupun stasiun/shelter busway di pinggir kota.

Manfaat pengembangan fasilitas park and ride antara lain: (a) membantu mengurangi kemacetan lalu lintas di pusat kegiatan; (b) mendorong masyarakat untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum; (c) mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi Gas rumah kaca karena angkutan umum menghasilkan emisi gas rumah kaca per penumpang km yang lebih rendah ketimbang menggunakan kendaraan pribadi; (d) mengurangi kebutuhan ruang parkir dipusat kota.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 70 Cukup jelas.

Pasal 71 Cukup jelas.

Pasal 72 Cukup jelas.

Pasal 73 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b pengembangan kawasan pemerintahan daerah melalui penataan kantor pemerintahan daerah dan lingkungan sekitarnya di provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

168

Pasal 74 Huruf a Yang dimaksud dengan kegiatan pariwisata alam adalah suatu kegiatan atau bentuk rekreasi yang dilakukan di alam dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan ekosistem sekitarnya baik yang alami maupun sudah ada budi daya yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.

Huruf b Yang dimaksud dengan kegiatan pariwisata binaan adalah suatu kegiatan di kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang sifatnya buatan/binaan manusia.

Pasal 75 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan kegiatan wisata agro adalah sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro (agribisnis) sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian.

Huruf b Yang dimaksud dengan kegiatan wisata alam adalah kegiatan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Huruf c Yang dimaksud dengan kegiatan wisata bahari adalah kegiatan wisata yang banyak dikaitkan dengan waduk, pantai atau laut.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 76 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan kawasan wisata perkotaan adalah sekumpulan sumber daya atau kegiatan wisata yang berlokasi di kota dan menawarkannya kepada pengunjung dari tempat lain.

Huruf b Yang dimaksud dengan wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, 169

kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, kebudayaan dan seni meraka.

Huruf c MICE adalah akronim bahasa Inggris dari Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition atau dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran.

Yang dimaksud dengan wisata konvensi (MICE) adalah kegiatan pariwisata di mana suatu kelompok besar, biasanya direncanakan dengan matang, berangkat bersama untuk suatu tujuan tertentu.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 77 Cukup jelas.

Pasal 78 Cukup jelas.

Pasal 79 Cukup jelas.

Pasal 80 Cukup jelas.

Pasal 81 Huruf a Yang dimaksud dengan pedagang kali lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yaitu melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal terbatas, dalam melakukan usaha tersebut menggunakan peralatan sederhana dan memiliki lokasi di tempat umum terutama di atas trotoar atau sebagian badan jalan, dengan tidak mempunyai legalitas formal.

Yang dimaksud dengan golongan usaha mikro, kecil dan menengah : a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 170

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Yang dimaksud dengan sektor formal besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pasal 82 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan Kawasan Jabodetabekpunjur adalah Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Jabodetabekpunjur merupakan kawasan strategis nasional yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebagian wilayah Provinsi Banten.

Huruf c Yang dimaksud dengan infrastruktur lainnya meliputi energi dan gas, telekomunikasi, listrik, air bersih, air limbah, dan sampah.

Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Yang dimaksud dengan one product one village adalah pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah (maksud dan pengertian satu desa dapat diperluas menjadi kecamatan, kabupaten/kota, maupun kesatuan wilayah lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha secara ekonomis) untuk

171

menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 83 Cukup jelas.

Pasal 84 Cukup jelas.

Pasal 85 Cukup jelas.

Pasal 86 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kawasan terbuka non hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk kategori RTH, berupa lahan perkerasan dan badan air.

Huruf a Yang dimaksud dengan kawasan terbuka biru adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk kategori RTH, berupa badan air.

Huruf b Yang dimaksud dengan kawasan terbuka non hijau lainnya adalahruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk kategori RTH, berupa lahan perkerasan, badan air, badan lumpur, pasir, gurun, cadas, kapur, dsb.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 87 Cukup jelas.

Pasal 88 Cukup jelas.

Pasal 89 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) 172

Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan tatanan kepelabuhanan adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat tentang hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda transportasi serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b Yang dimaksud dengan jaringan alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai atau udara.

Ayat (5) Huruf a Yang dimaksud dengan tatanan kebandarudaraan adalah suatu sistem kebandarudaraan yang memuat tentang hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda transportasi serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b Yang dimaksud ruang udara adalah ruang yang terletak di atas daratan atau lautan sekitar negara dan melekat pada bumi dimana Republik Indonesia memiliki hak yuridiksi.

Pasal 90 Cukup jelas.

Pasal 91 Cukup jelas.

Pasal 92 Cukup jelas.

Pasal 93 Huruf a Jalan arteri primer adalah menghubungkan secara fungsional antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Huruf b Jalan arteri sekunder adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi seefisien,dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota Pasal 94 Cukup jelas.

173

Pasal 95 Cukup jelas.

Pasal 96 Cukup jelas.

Pasal 97 Cukup jelas.

Pasal 98 Cukup jelas.

Pasal 99 Cukup jelas.

Pasal 100 Cukup jelas.

Pasal 101 Cukup jelas.

Pasal 102 Cukup jelas.

Pasal 103 Cukup jelas.

Pasal 104 Huruf a Rencana sistem angkutan umum massal darat merupakan rencana sistem angkutan umum massal berbasiskan jalan.

Huruf b Rencana sistem angkutan umum massal perkeretaapianmerupakan rencana sistem angkutan umum massal berbasiskan rel.

Huruf c Rencana sistem angkutan umum massal laut berupa rencana prasarana dermaga penyeberangan, dan rencana tatanan kepelabuhanan.

Huruf d Rencana rute angkutan umum massal udara merupakan rencana tatanan kebandarudaraan.

Pasal 105 Cukup jelas.

Pasal 106 Cukup jelas.

Pasal 107 Cukup jelas.

174

Pasal 108 Cukup jelas.

Pasal 109 Cukup jelas.

Pasal 110 Huruf a Yang dimaksud dengan sistem jaringan energi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, listrik dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, dengan pengangkutan melalui pipa transmisi dan distribusi.

Huruf b Yang dimaksud dengan jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

Huruf c Yang dimaksud dengan jaringan air bersih adalah jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan air bagi penduduk suatu lingkungan dan terintegrasi dengan jaringan air bersih secara makro dari wilayah regional yang lebih luas.

Huruf d Yang dimaksud dengan jaringan pengelolaan air limbah adalah jaringan dan distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan air buangan rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran, dan bangunan lainnya untuk diolah dan kemudian dibuang dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga aman bagi lingkungan, termasuk di dalamnya buangan industri dan buangan kimia.

Huruf e Yang dimaksud dengan sistem pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengurangan dan penanganan sampah.

Huruf f Yang dimaksud dengan jaringan drainase adalah jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai untuk mengalirkan atau mengeringkan air bagi lingkungan dan terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.

Pasal 111 Cukup jelas.

Pasal 112 Cukup jelas.

Pasal 113 Cukup jelas.

175

Pasal 114 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan jaringan gas bumi adalah jaringan pipa yang menyuplai gas bumi ke pembangkit listrik, industri, usaha komersial termasuk restoran, rumah sakit, dan di lingkungan rumah tangga.

Huruf b Yang dimaksud dengan jaringan minyak dan gas bumi adalah sistem kegiatan pemindahan minyak dan gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, dengan pengangkutan melalui pipa transmisi dan distribusi.

Huruf c Yang dimaksud dengan jaringan pipa gas bawah tanah adalah satuan jaringan di bawah tanah yang membentuk suatu kesatuan dengan tujuan mengalirkan sumber gas alam ke pengguna.

Huruf d Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 115 Cukup jelas.

Pasal 116 Ayat (1) Huruf a Dalam penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nir kabel berupa penetapan lokasi menara telekomunikasi termasuk menara Base Transceiver Station (BTS).

Huruf b Dalam penyediaan jaringan serat optik untuk pengguna layanan telepon rumah dan perkantoran dengan mempertimbangkan integrasi dengan jaringan utilitas lain, memperhatikan rencana tata ruang, dan pemerataan pelayanan Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 117 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.

176

Huruf b Perluasan jaringan air bersih dalam ayat ini melalui peningkatan kegiatan pendistribusian dan penyediaan hidran umum di lokasi yang belum terlayani air bersih terutama pada kawasan perumahan yang padat penduduk.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf d Yang dimaksud dengan sumber air lainnya yang potensial seperti air waduk, maupun air sungai, yang diolah kembali sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang akan datang; .

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Yang dimaksud dengan sistem penyediaan air bersih mulai dari penyediaan air baku, transmisi dan distribusi, serta instalasi produksi pengolahan instalasi air bersih.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas.

Huruf i Cukup jelas.

Huruf j Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Angka 1 177

Yang dimaksud dengan bangunan intake adalah bak atau bendung yang terbuat dari beton yang berfungsi untuk mengambil air di sungai/danau yang kemudian akan dialirkan menuju bak penangkap air. yang dimaksud dengan jaringan transmisi adalah sistem perpipaan dari bangunan pengambilan air baku ke bangunan pengolahan air bersih.

Angka 2 Yang dimaksud dengan reservoir bangunan yang digunakan untuk menampung air baku yang diambil dari danau atau sumber air lainnya, yang fisik bangunannya berupa bangunan alami maupun buatan.

Yang dimaksud dengan rumah pompa adalah tempat untuk menyimpan pompa.

Angka 3 Yang dimaksud dengan sistem reverse-osmosis adalah perpindahan air melalui satu tahap ke tahap berikutnya yakni dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat.

Pasal 118 Ayat (1) Huruf a Penyuluhan yang dimaksud dalam ayat ini dalam rangka peningkatan kesadaran pentingnya kesehatan dengan menghilangkan kebiasaan untuk membuang kotoran di sembarang tempat.

Huruf b Pembangunan prasarana MCK dilaksanakan di kawasan padat atau penduduk golongan ekonomi lemah.

Huruf c Penyediaan kendaraan pengangkut tinja untuk membersihkan dan menguras lumpur tinja pada tangki septik.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas.

178

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diarahkan pada : a. Kepadatan penduduk paling tinggi 89 orang perhakter sistem yang cocok diterapkan untuk kepadatan < 250 orang/ha sebagai berikut: (1) untuk muka air tanah 0,3â&#x20AC;&#x201C;1 m, cocok diterapkan sistem tangki septik dengan up flow filter atau sistem pengolahan dengan sistem anaerobik;(2) untuk yang tinggal di daerah pasang surut, daerah genangan atau tepi pantai atau sungai, adalah dengan Tangki septik dengan biofiler upâ&#x20AC;&#x201C;flow filter; (3) untuk muka air tanah >1 m diterapkan sistem tangki septik dengan bidang resapan atau sistem cubluk tunggal atau kembar; (4) sistem tangki septik bersusun dengan biofilter anaerobik dapat diterapkan di semua kondisi muka air tanah.

IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) diterapkan dengan cara: (1) limbah yang diolah pada IPLT adalah limbah tinja yang berasal dari tangki septik penduduk yang secara periodik disedot mobil tinja; (2) secara umum unitunit utama pada pengolahan ini adalah kolam pengumpul, kolam anaerobik, kolam aerasi, kolam fakultatif, dan kolam maturasi merupakan unit pengolahan biologis; (3) unit pengolahan biologis ini mengandalkan proses penguraian senyawa senyawa oleh mikroorganisme dengan atau tanpa bantuan sinar matahari dan oksigen.

179

Pengembangan Prasarana Jaringan Air Limbah di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan diarahkan pada kepadatan penduduk paling tinggi 89 orang /ha, sistem yang cocok diterapkan untuk kepadatan < 250 orang /ha sebagai berikut: (1) untuk muka air tanah 0,3–1 m, cocok diterapkan sistem tangki septik dengan up flow filter atau sistem pengolahan dengan sistem anaerobik; (2) untuk yang tinggal di daerah pasang surut, daerah genangan atau tepi pantai atau sungai dengan Tangki septik dengan biofiler up–flow filter; (3) untuk muka air tanah >1 m diterapkan sistem tangki septik dengan bidang resapan atau sistem cubluk tunggal atau kembar; (4) sistem tangki septik bersusun dengan biofilter anaerobik dapat diterapkan di semua kondisi muka air tanah.

IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) diterapkan dengan cara : (1) limbah yang diolah pada IPLT, limbah tinja yang berasal dari tangki septik penduduk yang secara periodik disedot mobil tinja; (2) secara umum unit-unit utama pada pengolahan ini adalah kolam pengumpul, kolam anaerobik, kolam aerasi, kolam fakultatif, dan kolam maturasi merupakan unit pengolahan biologis; (3) unit pengolahan biologis ini mengandalkan proses penguraian senyawa senyawa oleh mikroorganisme dengan atau tanpa bantuan sinar matahari dan oksigen.

Ayat (7) Huruf a Rencana pengembangan jangka pendek dilaksanakan pada periode 2012 – 2020 dilaksanakan sebagai proyek prioritas huruf b Rencana pengembangan jangka menengah dilaksanakan pada periode 2021 – 2030 populasi mencapai nilai maksimum huruf c Rencana pengembangan jangka panjang dilaksanakan pada periode 2031 – 2050 populasi akan dipertahankan pada tingkat yang sama Ayat (8) Cukup jelas.

Pasal 119 Ayat (1) Huruf a Dalam rangka kemandirian pembangunan tempat pengolahan akhir (TPA) sampahdapat dilakukan melalui reklamasi sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c 180

Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas.

Huruf i Cukup jelas.

Huruf j Cukup jelas.

Huruf k Cukup jelas.

Huruf l Cukup jelas.

Huruf m Cukup jelas.

Huruf n Cukup jelas.

Huruf o Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 120 Cukup jelas.

Pasal 121 Cukup jelas.

Pasal 122 181

Cukup jelas.

Pasal 123 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Angka 1 Pengembangan Kawasan Kantor Walikota Jakarta Pusat sebagai pusat kawasan pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang menunjang pelayanan kepada masyarakat dan penataan yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar.

Angka 2 Pengembangan Kawasan Pembangunan Terpadu Senen sebagai pusat kawasan campuran dengan penerapan Transit Oriented Development (TOD).

Angka 3 dan Angka 4 Pengembangan Kawasan Jalan Jaksa dan Jalan Sabang sebagai pusat kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa dengan konsep sebagai koridor pusat akomodasi wisata, hiburan dan kuliner.

Angka 5 Pengembangan Kawasan Waduk Melati sebagai pusat kawasan campuran dengan konsep water front development.

Angka 6 Cukup jelas.

Angka 7 Pengembangan Kawasan Bendungan Hilir sebagai pusat kawasan campuran.

Angka 8 Pengembangan Kawasan Pasar Baru sebagai pusat kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa dengan konsep pusat perbelanjaan tekstil.

Angka 9 Pengembangan Kawasan Cempaka Putih sebagai pusat kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa grosir yang berwawasan lingkungan.

Angka 10 Pengembangan Kawasan Roxy sebagai pusat kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa elektronik dengan penataan pola ruang secara vertikal dan kompak.

Angka 11 Cukup jelas.

Angka 12 182

Pengembangan Kawasan Bundaran HI sebagai pusat kawasan campuran yang terintegrasi dengan sistem Transit Oriented Development (TOD).

Angka 13 Pengembangan Kawasan Dukuh Atas sebagai pusat kawasan campuran yang terintegrasi dengan sistem Transit Oriented Development (TOD) Angka 14 Pengembangan Kawasan Sarinahsebagai pusat kawasan perkantoran, perdangan dan jasa dengan penerapan Transit Oriented Development (TOD).

Angka 15 Pengembangan Kawasan Harmonisebagai pusat kawasan perkantoran, perdangan dan jasa dengan penerapan Transit Oriented Development (TOD).

Angka 16 Pengembangan Kawasan Monas sebagai pusat kawasan perkantoran, perdangan dan jasa dengan penerapan Transit Oriented Development (TOD).

Pengembangan Kawasan Medan Merdeka sebagai pusat kawasan pemerintahan nasional yang didukung oleh pengembangan kawasan terbuka hijau budidaya.

Angka 17 Pengembangan Kawasan Sawah Besar sebagai pusat kawasan perkantoran, perdangan dan jasa dengan penerapan Transit Oriented Development (TOD).

Angka 18 Pengembangan Kawasan Pecenongan sebagai pusat kawasan perakntoran, perdagangan dan jasa wisata kuliner malam.

Angka 19 Pengembangan Kawasan Tanah Abang sebagai pusat perdagangan dan jasa yang didukung pengembangan sistem park and ride.

Angka 20 Pengembangan Kawasan Cikini sebagai pusat kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa dengan karakteristik seni budaya dan historis.

Angka 21 Cukup jelas.

Angka 22 Pengembangan Kawasan Istora Senayan atau Gelora Bung Karno sebagai pusat kawasan perkantoran, perdangan dan jasa dengan penerapan Transit Oriented Development (TOD).

183

Angka 23 Pengembangan Kawasan Bandar Kemayoran sebagai pusat kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa ekshibisi dan informasi bisnis.

Angka 24 Cukup jelas.

Huruf b Angka 1 Pengembangan Kawasan Kantor Walikota Jakarta Utara sebagai pusat kawasan pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Utara yang menunjang pelayanan kepada masyarakat dan penataan yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar.

Angka 2 Pengembangan Kawasan Kampung Bandan sebagai pusat kawasan campuran yang terintegrasi dengan sistem Transit Oriented Development (TOD).

Angka 3 Pengembangan Kawasan Pantai Mutiara sebagai pusat kawasan perumahan dan pengembangan kegiatan pariwisata bahari.

Angka 4 Pengembangan Kawasan Pluit pusat kegiatan tersier kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa.

Angka 5 Pengembangan Kawasan Pantai Indah Kapuk pusat kawasan campuran yang berorientasi pada pejalan kaki dan kemudahan aksesibilitas.

Angka 6 Pengembangan Kawasan Ancol sebagai perkantoran, perdagangan dan jasa pengembangan kegiatan pariwisata.

pusat kawasan dan didukung

Angka 7 Pengembangan Kawasan Sunter sebagai pusat kegiatan tersier kawasan campuran.

Angka 8 Pengembangan Kawasan Pasar Koja sebagai pusat kawasan perdagangan dan jasa tradisional dengan pelayanan skala kota.

Angka 9 Pengembangan Kawasan Muara Angke sebagai pusat kawasan perdagangan dan jasa sentra perikanan.

Angka 10 Pengembangan Kawasan Rumah Si Pitung sebagai pusat kawasan pengembangan kegiatan pariwisata dan cagar budaya.

184

Angka 11 Pengembangan Kawasan Mangga Dua sebagai pusat kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa grosir dan elektronik.

Angka 12 Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis Marunda sebagai pusat kawasan industri dan pergudangan skala nasional/internasional.

Angka 13 Pengembangan Kawasan kawasan campuran.

Kelapa

Gading

sebagai

pusat

Angka 14 Cukup jelas.

Angka 15 Pengembangan Kawasan Tanjung Priok sebagai pusat kawasan industri dan perdagangan yang mendukung pelabuhan nasional.

Angka 16 Pengembangan Kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai pusat kawasan industri dan pergudangan Huruf c Angka 1 Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Jakarta Timur dan Kawasan Sentra Primer Timur sebagai pusat kawasan campuran dan kawasan pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Angka 2 Pengembangan Kawasan Terminal Pulo Gebang sebagai pusat kawasan pelayanan umum dan sosial melalui keberadaan terminal pelayanan skala nasional dan fasilitas park and ride.

Pengembangan Kawasan Pasar Pulogadung sebagai pusat kegiatan tersier kawasan perdagangan dan jasa tradisional.

Angka 3 Pengembangan Kawasan Koridor Banjir Kanal Timur sebagai kawasan strategis kepentingan lingkungan dengan pengembangan water front development.

Angka 4 Cukup jelas.

Angka 5 Pengembangan Kawasan Grosir Cililitan sebagai pusat kegiatan tersier kawasan perdagangan dan jasa grosir serta industri selektif.

Angka 6

185

Pengembangan Kawasan Pacuan Kuda Pulomas sebagai pusat pengembangan kegiatan wisata perkotaan.

Angka 7 Pengembangan Kawasan Waduk Ria-Rio sebagai pusat kawasan campuran dan pengembangan kegiatan wisata perkotaan dengan fasilitas park and ride.

Angka 8 Cukup jelas.

Angka 9 Pengembangan Kawasan Terminal Kampung Rambutan sebagai pusat kawasan pelayanan umum dan sosial melalui keberadaan terminal pelayanan skala nasional dan fasilitas park and ride.

Angka 10 Pengembangan Kawasan Jatinegara sebagai pusat kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa dengan penerapan Transit Oriented Development (TOD) dan fasilitas Park and Ride.

Angka 11 Cukup jelas.

Huruf d Angka 1 Pengembangan Kawasan Kantor Walikota Jakarta Selatan sebagai pusat kawasan pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang menunjang pelayanan kepada masyarakat dan penataan yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar.

Pengembangan Kawasan Kepolisian Metro Jaya sebagai pusat kawasan pertahanan kepolisian daerah.

Angka 2 Pengembangan Kawasan Pembangunan Terpadu Karet Semanggi sebagai pusat kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa.

Angka 3 Pengembangan Kawasan Pondok Indah Town Center sebagai pusat kawasan campuran.

Angka 4 Cukup jelas.

Angka 5 Cukup jelas.

Angka 6 Pengembangan Kawasan Koridor Rasuna Said sebagai pusat kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa yang berorientasi pada pejalan kaki dan pergerakan transit.

186

Pengembangan Kawasan Kuningan Persada sebagai pusat kawasan campuran Pengembangan Kawasan Kuningan Center sebagai pusat kawasan campuran dengan penerapan pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan Kawasan Mega Kuningan kawasan campuran dengan penerapan berkelanjutan.

sebagai pusat pembangunan

Angka 7 Pengembangan Kawasan Kalibata sebagai pusat kawasan campuran.

Angka 8 Pengembangan Kawasan Sudirman sebagai pusat kawasan campuran yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya.

Pengembangan Kawasan The Sultan Semanggi sebagai pusat kawasan campuran dengan penerapan pembangunan berkelanjutan.

Angka 9 Cukup jelas.

Angka 10 Pengembangan Kawasan Ciledug sebagai pusat kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa terpadu yang didukung fasilitas park and ride.

Angka 11 Pengembangan Kawasan Senopati sebagai pusat kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya.

Angka 12 Pengembangan Kawasan Mayestik sebagai pusat kegiatan tersier melalui pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa tekstil.

Angka 13 Pengembangan Kawasan Pasar Minggu sebagai pusat kegiatan tersier melalui pengembangan kawasan perkantoran, perdangan dan jasa yang didukung fasilitas park and ride.

Angka 14 Pengembangan Kawasan Kebayoran Lama sebagai pusat kegiatan tersier melalui pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa.

Angka 15 Pengembangan Kawasan Tebet sebagai pusat kegiatan tersier melalui pengembangan kawasan campuran.

187

Angka 16 Pengembangan Kawasan Lebak Bulus sebagai pusat kawasan campuran yang didukung fasilitas park and ride.

Angka 17 Pengembangan Kawasan Tanjung Barat sebagai pusat kawasan permukiman yang didukung fasilitas park and ride.

Angka 18 Pengembangan Kawasan Cipete, Kawasan Haji Nawi, Kawasan Fatmawati, Kawasan Blok A, Kawasan Sisingamangaraja, Kawasan Setiabudi sebagai pusat kawasan campuran dengan penerapan Transit Oriented Development (TOD).

Angka 19 Cukup jelas.

Angka 20 Cukup jelas.

Angka 21 Cukup jelas.

Angka 22 Cukup jelas.

Angka 23 Cukup jelas.

Angka 24 Pengembangan Kawasan Blok M-Kebayoran Barusebagai pusat kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa dengan penerapan Transit Oriented Development (TOD) dan fasilitas Park and Ride.

Angka 25 Pengembangan KawasanManggarai sebagai pusat kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa yang didukung fasilitas park and ride.

Angka 26 Cukup jelas.

Huruf e Angka 1 Pengembangan Kawasan Kantor Walikota Jakarta Barat sebagai pusat kawasan campuran dan kawasan pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Angka 2 Pengembangan Kawasan Sentra Primer Barat sebagai pusat kawasan campuran dan kawasan pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Angka 3 188

Pengembangan Kawasan Koridor Banjir Kanal Barat sebagai pusat kawasan strategis kepentingan lingkungan.

Angka 4 Pengembangan Fatahilah atau Kawasan Kota Tua pusat pengembangan kegiatan pariwisata sejarah dan budaya dengan penerapan Transit Oriented Development (TOD).

Angka 5 Pengembangan Kawasan Lokasari â&#x20AC;&#x201C; Mangga Besar sebagai pusat kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa dengan penerapan Transit Oriented Development (TOD).

Angka 6 PengembanganRawa Belong sebagai pusat kegiatan tersier kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa tanaman hias.

Angka 7 Pengembangan Asam Reges sebagai pusat kegiatan tersier kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa.

Angka 8 Pengembangan Pasar Cengkareng pusat kegiatan primer kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa.

Angka 9 Pengembangan Kawasan Tanjung Duren sebagai pusat kegiatan tersier kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa.

Angka 10 Pengembangan Kawasan Kembangan sebagai pusat kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa yang didukung fasilitas park and ride.

Angka 11 Pengembangan Kawasan Glodok sebagai pusat kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa elektronik.

Angka 12 Pengembangan Kawasan Kota Tua sebagai pusat pengembangan kegiatan pariwisata sejarah dan budaya dengan penerapan Transit Oriented Development (TOD).

Angka 13 Pengembangan Kawasan Rawa Buaya sebagai pusat perkantoran, perdagangan dan jasa yang didukung kawasan hutan kota dan penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD).

Angka 14 PengembanganKawasan Grogol sebagai pusat kawasan campuran yang didukung kawasan pendidikan dan penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD).

Angka 15 189

Pengembangan Kawasan Kampung Apung sebagai pusat kawasan perkampungan dan pengembangan kegiatan pariwisata.

Angka 16 Pengembangan Kawasan Slipi sebagai pusat perkantoran, perdagangan dan jasa ikan hias.

kawasan

Huruf f Angka 1 Pengembangan Kawasan Pulau Kelapa dan Pulau Harapan sebagai pusat kegiatan tersier kawasan perumahan.

Angka 2 Pengembangan Kawasan Pulau Tidung Besar pusat kegiatan tersier kawasan perumahan yang didukung pengembangan kegiatan pariwisata, edukasi dan penelitian.

Angka 3 Pengembangan Kawasan Pulau Sebaru Besar pusat kegiatan tersier kawasan perumahan.

Angka 4 Cukup jelas.

Pasal 124 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan indikasi program adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi program, prakiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 126 Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Invetasi Swasta Non-PMDN/PMA, Investasi Masyarakat dan Kerjasama Pendanaan.

Pasal 127 Cukup jelas.

Pasal 128 Cukup jelas.

Pasal 129 Cukup jelas.

Pasal 130 Ayat (1) Huruf a 190

Pembangunan Baruadalah pola pengembangan kawasan pada areal tanah yang masih kosong dan atau belum pernah dilakukan pembangunan fisik.

Huruf b Peremajaan Lingkungan, adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan mengadakan pembongkaran menyeluruh dalam rangka pembaharuan struktur dan fungsi.

Huruf c Perbaikan Lingkungan, adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk memperbaiki struktur lingkungan yang telah ada, dan dimungkinkan melakukan pembongkaran terbatas guna penyempurnaan pola fisik prasarana yang telah ada.

Huruf d Pemugaran Lingkungan, adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk melestarikan, memelihara, mengamankan lingkungan dan/atau bangunan yang memiliki nilai sejarah budaya dan/atau keindahan/estetika.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 131 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan sifat lingkungan adalah sifat suatu lingkungan dari segi kependudukan, aktivitas ekonomi, dan nilai tanah. Pola sifat lingkungan adalah pengelompokkan lokasi lingkungan yang sama sedemikian rupa sehingga membentuk suatu pola sesuai dengan rencana kota.

Pasal 132 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan batas kelurahan adalah batas wilayah administrasi kelurahan.

Huruf b Yang dimaksud dengan batas fisik, seperti jalan, sungai, jalur pengaman tegangan tinggi, jalur kereta api atau batas fisik lainnya.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 133 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b 191

Yang dimaksud dengan batas fisik, seperti jalan, gang, sungai, brandgang atau batas persil Huruf c Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 134 Huruf a Penetapan sub zona hijau lindung (L.1) dengan krtiteria atau karakteristik kawasan yang memiliki sifat khas, yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya, sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Huruf b Sub zona hutan kota (H.1) dengan krtiteria/karakteristik kawasan dengan peruntukan sebagai areal/ ruang terbuka hijau yang berupa hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Huruf c Sub zona taman kota/lingkungan (H.2) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan peruntukan sebagai areal/ruang terbuka hijau yang berupa taman-taman/tempat bermain, semua tingkatan beserta fasilitas pendukungnya yang berupa patung, kolam/situ, tempat duduk, lampu, dan fasilitas lain sesuai kebutuhan.

Sub zona pemakaman (H.3) dengan krtiteria/ karakteristik kawasan dengan peruntukan sebagai tempat pemakaman umum yang berupa areal/ruang terbuka dengan fasilitas pendukungnya yang berupa makam, pedestrian, plaza, pohon-pohon pelindung, lampu, petunjuk arah, bangunan pengelola, tempat parkir, dan fasilitas-fasilitas lain sesuai kebutuhan.

Sub zona jalur hijau (H.4) dengan krtiteria/karakteristik jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).

Huruf d Sub zona hijau tegangan tinggi (H.5) dengan krtiteria atau karakteristik Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang areal SUTT dan SUTET. Huruf e Sub zona hijau pengaman jalur kereta api (H.6) dengan krtiteria/karakteristik Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang areal milik jalur jalan Kereta Api. 192

Huruf f Sub zona pemerintahan nasional (P.1) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan administrasi pemerintahan beserta fasilitasnya pada lembaga tinggi Negara, dan pemerintahan pusat dengan luas lahan yang disesuaikan dengan fungsinya,dibangun dengan tipe bangunan tunggal.

Sub zona perwakilan negara asing (P.2) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan pemerintahan asing dan administrasi pemerintahan asing beserta fasilitasnya dengan luas lahan yang disesuaikan dengan fungsinya,dibangun dengan tipe bangunan tunggal.

Sub zona pemerintah daerah (P.3) dengan krtiteria/karakteristik kawasan dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan pemerintahan daerah dan administrasi pemerintahan daerah beserta fasilitasnya pada pemerintahan provinsi, Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan, dengan luas lahan yang disesuaikan dengan fungsinya, dibangun dengan tipe bangunan tunggal.

Huruf g Sub zona rumah kampung (R.1) dengan krtiteria/karakteristik Kelompok rumah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan yang dilestarikanatau dipertahankan yang merupakan bagian dari kota, dihuni oleh masyarakat spesifik, tidak terstruktur dan terencana dengan baik, dengan tipe bangunan deret, ketinggian bangunan setinggi-tingginya 3 lantai.

Sub zona rumah sangat kecil (R.2) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan peruntukan hunian dengan luas kaveling maksimal 60 meter persegi, KDB setinggi-tingginya 80%, tipe bangunan deret dengan ketinggian bangunan setinggi-tingginya 3 lantai.

Sub zona rumah kecil (R.3) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan peruntukan hunian dengan luas kaveling antara 60 sampai dengan 200 meter persegi dengan KDB setinggitingginya 60%, tipe bangunan deret dengan ketinggian bangunan setinggi-tingginya 3 lantai.

Sub zona rumah sedang (R.4) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan peruntukan hunian dengan luas kaveling lebih besar dari 200 meter persegi sampai 400 meterpersegi dengan KDB setinggi-tingginya 60%, tipe bangunan kopel dengan ketinggian bangunan setinggi-tingginya 3 lantai.

Sub zona rumah besar (R.5) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan peruntukan hunian dengan luas kaveling lebih besar dari 400 sampai dengan 500 meterpersegi, dengan KDB setinggi-tingginya 60%, tipe bangunan tunggal dengan ketinggian bangunan setinggi-tingginya 3 lantai.

193

Huruf h Sub zona rumah flat (R.6) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat hunian secara bersusun beserta fasilitasnya dengan luas kaveling lebih besar 500 meter persegi, dengan KDB setinggi-tingginya 60%, tipe bangunan deret dengan ketinggian bangunan setinggi-tingginya 4 lantai.

Sub zona rumah susun (R.7) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat hunian secara bersusun beserta fasilitasnya dengan tipe bangunan tunggal yang dibangun dengan ketinggian bangunan 4 lantai sampai dengan lebih besar 16 lantai.

Huruf i Sub zona rumah taman (R.8) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan peruntukan hunian dengan KDB setinggi-tingginya 30%. Tipe bangunan tunggal dengan ketinggian bangunan setinggi-tingginya 3 lantai.

Huruf j Sub zona rumah susun taman (R.9) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat hunian secara bersusun beserta fasilitasnya dengan KDB setinggi-tingginya 30%, Tipe bangunan tunggal yang dibangun dengan ketinggian bangunan 4 lantai sampai dengan lebih besar 16 lantai.

Huruf k Sub zona perkantoran (K.1) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan perkantoran dan jasa bukan pemerintahan beserta fasilitasnya dengan KDB lebih besar 30%, dan tipe bangunan tunggal.

Sub zona perdagangan dan jasa (K.2) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan usaha perdagangan, usaha hiburan, usaha pelayanan, usaha boga, usaha penginapan, usaha tertentu, dengan KDB lebih besar 30%, dan tipe bangunan tunggal.

Huruf l Sub zona perkantoran kdb rendah (K.3) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan perkantoran dan jasa bukan pemerintahan beserta fasilitasnya dengan KDB setinggi-tingginya 30% dan tipe bangunan tunggal.

Sub zona perdagangan dan jasa KDB rendah (K.4) dengan krtiteria/karakteristik peruntukan sebagai tempat kegiatan usaha perdagangan, usaha hiburan, usaha pelayanan, usaha boga, usaha penginapan, usaha tertentu dengan KDB setinggitingginya 30% dan tipe bangunan tunggal.

Huruf m Sub zona campuran kecil (C.1) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan dua atau lebih peruntukan campuran secara vertikal antara penggunaan hunian dengan fungsi kantor 194

dan/atau toko, dengan ketinggian bangunan setinggi-tingginya 4 lantai, KDB setinggi-tingginya 60 % dan tipe bangunan deret.

Sub zona campuran sedang (C.2) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan dua atau lebih peruntukan campuran secara vertikal antara penggunaan hunian, kantor dan/toko, dengan ketinggian bangunan antara 5-8 lantai, KDB setinggi-tingginya 60 % dan tipe bangunan tunggal.

Sub zona campuran besar (C.3) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan dua atau lebih peruntukan campuran secara vertikal antara penggunaan hunian, kantor dan/toko, jasa, dengan ketinggian diatas 8 lantai, KDB setinggi-tingginya 60 % dan tipe bangunan tunggal.

Huruf n Sub zona campuran kecil KDB rendah (C.4) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan dua atau lebih peruntukan campuran secara vertikal antara penggunaan hunian dengan fungsi kantor dan/atau toko, dengan ketinggian bangunan setinggi-tingginya 4 lantai, KDB setinggi-tingginya 30% dan tipe bangunan deret.

Sub zona campuran sedang KDB rendah (C.5) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan dua atau lebih peruntukan campuran secara vertikal antara penggunaan hunian, kantor dan/toko, dengan ketinggian bangunan antara 5-8 lantai, KDB setinggi-tingginya 30% dan tipe bangunan tunggal.

Sub zona campuran besar KDB rendah (C.6) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan dua atau lebih peruntukan campuran secara vertikal antara penggunaan hunian, kantor dan/toko, jasa, dengan ketinggian diatas 8 lantai, KDB setinggitingginya 30% dan tipe bangunan tunggal.

Huruf o Blok/sub zona sarana pendidikan (S.1) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat sarana kegiatan pendidikan dengan tipe bangunan tunggal, dan KDB setinggi-tingginya 50 %.

Sub zona sarana kesehatan (S.2) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat sarana kegiatan kesehatan dengan tipe bangunan tunggal, dengan KDB setinggitingginya 50 %.

Sub zona sarana ibadah (S.3) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat sarana kegiatan ibadah dengan tipe bangunan tunggal, dengan KDB setinggitingginya 50 %.

Sub zona sarana sosial budaya (S.4) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat sarana social budaya beserta fasilitasnya dengan tipe bangunan tunggal serta KDB setinggi-tingginya 50%.

195

Sub zona sarana rekreasi dan olahraga (S.5) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat sarana kegiatan rekreasi dan olahraga dengan tipe bangunan tunggal, dengan KDB setinggi-tingginya 50 %.

Sub zona sarana pelayanan umum (S.6) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat sarana peayanan umum dengan tipe bangunan tunggal, dengan KDB setinggi-tingginya 60 %.

Sub zona sarana parkir mobil/ motor (S.7) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat sarana kegiatan parkir motor dan atau mobil dengan tipe bangunan tunggal, dengan KDB setinggi-tingginya 60%.

Sub zona sarana utilitas umum (S.8) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan peruntukan sebagai tempat sarana kegiatan sarana utilitas umum dengan tipe bangunan tunggal, dengan KDB setinggi-tingginya 50 %.

Huruf p Sub zona industri kecil (I.1) dengan krtiteria/karakteristik industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang, dengan KDB setinggi-tingginya 60 %, dan tipe bangunan tunggal. Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relative kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. Misalnya: industri genteng, industri batubata, dan industri pengolahan rotan.

Sub zona industri sedang (I.2) dengan krtiteria/karakteristik industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang, dengan KDB setinggi-tingginya 60 %, dan tipe bangunan tunggal. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemapuan manajerial tertentu. Misalnya: industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik.

Sub zona industri besar (I.3) dengan krtiteria/karakteristik industri yang menggunakan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang, dengan KDB setinggi-tingginya 55 %, dan tipe bangunan tunggal. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemapuan dan kelayakan (fit and profer test). Misalnya: industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan industri pesawat terbang.

Huruf q Sub zona industri kecil KDB rendah (I.4) dengan krtiteria/karakteristik industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang, dengan KDB setinggi-tingginya 35 % dan tipe bangunan tunggal. Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relative kecil, tenaga kerjanya berasal dari 196

lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara, misalnya: industri genteng, industri batubata, dan industri pengolahan rotan.

Sub zona industri sedang KDB rendah (I.5) dengan krtiteria/karakteristik industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang, dengan KDB setinggi-tingginya 35 % dan tipe bangunan tunggal. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemapuan manajerial tertentu, misalnya: industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik.

Sub zona industri besar KDB rendah (I.6) dengan krtiteria/karakteristik industri yang menggunakan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang, dengan KDB setinggi-tingginya 35 % dan tipe bangunan tunggal. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemapuan dan kelayakan (fit and profer test), misalnya: industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan industri pesawat terbang.

Huruf r Sub zona gudang tertutup (G.1) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan peruntukan sebagai tempat kegiatan penyimpanan barang atau gudang beserta fasilitasnya sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Sub zona gudang gudang terbuka (G.2) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan peruntukan sebagai tempat kegiatan penyimpanan barang terbuka berupa pelataran, untuk menyimpan barang-barang curah kering, cilo beserta fasilitasnya sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Huruf s Sub zona gudang tertutup KDB rendah (G.3) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan peruntukan sebagai tempat kegiatan penyimpanan barang terbuka berupa pelataran, untuk menyimpan barang-barang curah kering, cilo beserta fasilitasnya sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku, dengan KDB setinggi-tingginya 30% dan tipe bangunan tunggal.

Sub zona gudang terbuka KDB rendah (G.4) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan peruntukan sebagai tempat kegiatan penyimpanan barang terbuka berupa pelataran, untuk menyimpan barang-barang curah kering, cilo beserta fasilitasnya sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku, dengan KDB setinggi-tingginya 30% dan tipe bangunan tunggal.

Huruf t Sub zona terbuka biru (B.1) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan peruntukan sebagai ruang terbuka berupa badan air.

Huruf u 197

Sub zona inti (PS.1) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan dengan peruntukan sebagai bagian kawasan Taman Nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia.

Sub zona perlindungan (PS.2) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional yang hanya bisa digunakan sebagai tempat penelitian pendidikan atau wisata terbatas.

Sub zona pemanfaatan wisata (PS.3) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan yang merupakan Bagian dari kawasan Taman Nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata.

Sub zona permukiman (PS.4) dengan krtiteria/karakteristik Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Pasal 135 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud kegiatan dan penggunaan lahan diizinkan tanpa syarat adalah kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan.

Huruf b Yang dimaksud kegiatan dan penggunaan lahan diizinkan secara terbatas adalah kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut: 1. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu; 2. pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan; 3. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus. Contoh: dalam sebuah zona perumahan yang berdasarkan standar teknis telah cukup jumlah fasilitas peribadatan.

Huruf c Yang dimaksud kegiatan dan penggunaan lahan diizinkan dengan syarat adalah kegiatan atau penggunaan lahan yang harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus dikarenakan memiliki dampak besar bagi lingkungan sekitarnya.

198

Persyaratan umum yang dimaksud antara lain: dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dokumen Analisis Dampak Lalu-lintas (ANDALIN), dan pengenaan disinsentif misalnya biaya dampak pembangunan. Persyaratan khusus yang dimaksud antara lain diwajibkan menambah tempat parkir, menambah luas RTH, dan memperlebar pedestrian Huruf d Yang dimaksud dengan kegiatan atau penggunaan lahan yang tidak diizinkan adalah kegiatan atau penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 136 Cukup jelas.

Pasal 137 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai.

Huruf b Yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah besaran ruang yang dihitung dari angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai bangunan terhadap luas tanah pada perpetakan/persil atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang kota Huruf c Yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Hijau (KDH) adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan/atau peresapan air terhadap luas tanah pada perpetakan/persil atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang kota.

Huruf d Yang dimaksud dengan Koefisien Tapak Besmen (KTB) adalah angka prosentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas pada perpetakan/persil atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang kota.

Huruf e Yang dimaksud dengan Ketinggian Bangunan (KB) adalah jumlah lantai penuh suatu bangunan dihitung mulai dari lantai dasar sampai lantai tertinggi.

199

Huruf f Yang dimaksud dengan Tipe Bangunan adalah jenis hasil konstruksi dan perancangan bentuk bangunan sebagai pencerminan peradaban.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 138 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 139 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan planologis adalah pengetahuan mengenai rancangan/ pembangunan kota sesuai dengan rencana kota.

Huruf b Yang dimaksud dengan arsitektur kota dan lingkungan merupakan ilmu merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan mulai dari perencanaan kota, perancangan perkotaan dan lansekap serta mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.

Huruf c Yang dimaksud dengan peluang ekspansi bangunan adalah tindakan aktif memperluas bangunan dan kegiatan didalamnya.

Huruf d Yang dimaksud dengan penyediaan sarana umum kota adalah penyediaan fasilitas untuk kepentingan umum di perkotaan Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

200

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d penyediaan sarana umumdalam rangka memperindah kota, antara lain plaza umum, koridor umum, dan trotoir internal di dalam daerah perencanaan tersebut.

Huruf e penyediaan sarana hijau antara lain berupa taman, penanaman pohon-pohon peneduh dan seterusnya untuk memperkuat pembentukan lansekap kota dan ruang terbuka kota.

Huruf f Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 140 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan Zona Bonus atau Insentif adalah Izin peningkatan intensitas dan kepadatan pembangunan (tinggi bangunan, luas lantai) yang diberikan kepada pengembang dengan imbalan penyediaan fasilitas publik (arcade, plaza, pengatapan ruang pejalan, peninggian jalur pejalan atau bawah tanah untuk memisahkan pejalan dan lalu-lintas kendaraan, ruang bongkar-muat off-street untuk mengurangi kemacetan dll) sesuai dengan ketentuan yang berlalu.

Teknik Pengaturan Zonasi pada zona bonus dan insentif berlaku pada kawasan TOD, kawasan strategis, kawasan khusus, kawasan yang memiliki fungsi lokasi sebagai park and ride, kawasan pusat kegiatan primer, sekunder, dan tersier serta kawasan lain yang telah memiliki Urban Design Guideline (UDGL).

Huruf b Yang dimaksud dengan Zona TDR adalah Ketentuan untuk menjaga karakter kawasan setempat. Kompensasi diberikan pada pemilik yang kehilangan hak membangun atau pemilik dapat mentransfer/menjual hak membangunnya (biasanya luas lantai bangunan) kepada pihak lain dalam satu distrik/kawasan).

Zona TDR di kawasan TOD, kawasan pusat kegiatan primer 201

dan sekunder, dan kawasan yang telah memiliki Urban Design Guideline (UDGL).

Huruf c Yang dimaksud Zona yang Diambangkan (Floating Zone) adalah bagian zonasi yang menggambarkan kondisi yang harus terpenuhi sebelum dapat diterapkan di lahan tersebut.

Zonasi yang diambangkan pada Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Huruf d Yang dimaksuddenganZona Khusus adalahketentuan ini dibuat dengan spesifik sesuai dengan karakteristik setempat (universitas, pendidikan, bandar udara) untuk mengurangi konflik antara area ini dan masyarakat sekelilingnya dengan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan area tersebut.

Umumnya untuk menjaga kualitas lingkungan (ketenangan, kelancaran lalu lintas dan sebagainya).

Zonasi khusus pada Kawasan Mabes TNI Cilangkap, Kawasan Kopassus Cijantung, Kawasan sekitar Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Kawasan Sekitar Depo Pertamina Plumpang, dan Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Huruf e Yang dimaksud dengan Zona Fiskal adalahperaturan penggunaan tanah dengan memberikan pengecualian beberapa jenis penggunaan lahan di kawasan yang lebih membutuhkan layanan publik dari kemampuan pemerintah untuk membayar.

Zonasi fiskal pada Kawasan ekonomi strategis (KEK) Marunda.

Huruf f Yang dimaksud dengan Zona Pemugaran adalah Ketentuanketentuan pemanfaatan ruang dan elemen lainnya (keindahan, tata informasi dll) untuk memelihara visual dan karakter budaya, bangunan dan kawasan masyarakat setempat yang ditetapkan dalam peraturan-perundangan pelestarian.

Zonasi pemugaran pada Kawasan Kota Tua, Kawasan Menteng, Kawasan Kebayoran Baru.

Huruf g Yang dimaksud dengan Zona Kawasan Banjir adalahtanah datar atau hampir datar yang berdekatan dengan aliran sungai yang akan mengalami banjir selama periode debit air tinggi.

Zonasi kawasan banjir pada kawasan sempadan sungai/kali/waduk/laut, dan kawasan yang berada di utara Jakarta yang permukaan tanahnya berada di bawah permukaan laut.

Huruf h 202

Yang dimaksud dengan Zona Pengendalian Pertumbuhan adalah Pengendalian ini dilakukan melalui faktor faktor pertumbuhan seperti pembangunan sarana dan prasarana melalui penyediaan infrastruktur yang diperlukan, mengelola faktor ekonomi dan sosial hingga politik Zona pengendalian pertumbuhan pada kawasan pengembangan linear (ribbon development), Kawasan Sepanjang Koridor Transportasi Massal diluar Kawasan TOD, Kawasan Permukiman dinamis.

Huruf i Yang dimaksud dengan Zona Overlay adalah Satu atau beberapa zona yang mengacu kepada satu atau beberapa peraturan zonasi (misalnya kawasan perumahan di kawasan yang harus dilestarikan akan merujuk pada aturan perumahan dan aturan pelestarian bangunan/kawasan) Zona overlay pada kawasan yang memiliki tumpang tindih dua/lebih ketentuan peraturan zonasi.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Yang dimaksud ketentuan yang lebih kecil adalahsesuatu yg sudah tentu atau yg telah ditentukan untuk mengikuti pada hal yang lebih kecil Pasal 141 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Utilitas Perkotaan dan Prasarana Lingkungan terdiri dari ketentuan tentang Standar Hidran dan Sarana Pemadam Kebakaran, Standar Pembangunan Gardu Listrik, Standar Penyediaan terminal Angkutan Umum, Persampahan, Limbah, dan Drainase.

Huruf f Fasilitas Umum dan Sosial terdiri dari ketentuan tentang Fasilitas 203

Pendidikan, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Peribadatan, Fasilitas Bina Sosial, Fasilitas Olahraga/rekreasi, Fasilitas Pelayanan Pemerintah, Transportasi.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 142 Cukup jelas.

Pasal 143 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Standar kuantitatif menetapkan secara pasti ukuran maksimum atau minimum yang diperlukan, biasanya mengacu pada kebutuhan minimum.

Huruf b Standar desain merupakan kelanjutan atau kelengkapan dari standar kuantitatif.

Pasal 144 Huruf a Standar subyektif menggunakan ukuran subyektif/deskriptif sebagai ukuran kinerjanya.

Huruf b Standar kualitatif menetapkan ukuran kinerja dari suatu kegiatan dengan menggunakan ukuran maksimum atau minimum.

Pasal 145 Cukup jelas.

Pasal 146 Cukup jelas.

Pasal 147 Cukup jelas.

Pasal 148 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Perubahan terhadp pola ruang dilakukan melalui amandemen yang ditetapkan oleh lembaga yang menetapkan dan melaksanakan fungsi amandemen RDTR dan Peraturan Zonasi.

Huruf b 204

Perubahan atau penambahan aktivitas/ penggunaan lahan dengan mempertimbangkan tidak merubah struktur ruang kota, bermanfaat bagi masyarakat sekitar, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta tidak berpotensi merubah zona.

Huruf c Perubahan terhadap intensitas pemanfaatan ruang harus memperhatikan infrastruktur, daya dukung dan daya tampung lingkungan sekitar.

Huruf d Penataan pola rencana jalan dan peruntukan lahan diberikan dalam satu daerah kepemilikan yang mempertimbangkan keserasian dengan rencana kota, menambah nilai positif bagi lingkungan dengan luas proporsi peruntukan lahan tetap atau menambah prasarana dan sarana lingkungan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 149 Cukup jelas.

Pasal 150 Cukup jelas.

Pasal 151 Cukup jelas.

Pasal 152 Cukup jelas.

Pasal 153 Cukup jelas.

Pasal 154 Cukup jelas.

Pasal 155 Cukup jelas.

Pasal 156 Cukup jelas.

Pasal 157 Cukup jelas.

Pasal 158 Cukup jelas.

Pasal 159 Cukup jelas.

205

Pasal 160 Cukup jelas.

Pasal 161 Cukup jelas.

Pasal 162 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud lembaga pengambil keputusan adalah lembaga yang menghasilkan keluaran dari proses mental yang dihadapkan pada beberapa pilihan alternatif sehingga nantinya menghasilkan satu pilihan keputusan sebagai hasil terbaik.

Huruf b Yang dimaksud lembaga rekomendasi adalah saran yang menganjurkan atau membenarkan sesuatu agar dapat digunakan sebagai pedoman Huruf c Yang dimaksud lembaga pengendalian pemanfaatan ruang adalah lembaga yang mengendalikan perubahan pemanfaatan ruang terutama untuk rencana struktur dan pola ruang, rencana blok peruntukan, rencana tapak kawasan dan rencana perpetakan agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf d Yang dimaksud lembaga pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang adalah lembaga yang mengawasi perubahan pemanfaatan ruang terutama untuk rencana struktur dan pola ruang, rencana blok peruntukan, rencana tapak kawasan dan rencana perpetakan agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 163 Cukup jelas.

Pasal 164 Cukup jelas.

Pasal 165 Cukup jelas.

Pasal 166 Cukup jelas.

Pasal 167 Cukup jelas.

206

Pasal 168 Cukup jelas.

Pasal 169 Cukup jelas.

Pasal 170 Cukup jelas.

Pasal 171 Cukup jelas.

Pasal 172 Cukup jelas.

Pasal 173 Cukup jelas.

Pasal 174 Cukup jelas.

Pasal 175 Ayat (1) Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan pada ayat ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 176 Cukup jelas.

Pasal 177 Cukup jelas.

Pasal 178 Cukup jelas.

Pasal 179 Cukup jelas.

Pasal 180 Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR â&#x20AC;Ś.

207