Paparan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DKI Jakarta 2013-2018

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENYUSUNAN RPJMD 2013-2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI 1 DKI JAKARTA

© hp

OUTLINE • LANDASAN HUKUM • SKEMA PENYUSUNAN RPJMD • OUTLINE BUKU RPJMD

• MATRIKS SANDINGAN RPJMD • JADWAL PELAKSANAAN

LANDASAN HUKUM UU 25/2004

UU 32/2004

Pasal 17 : (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pasal 18 : (3) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pasal 150 ayat (3) huruf e RPJP daerah dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

PP 8/2008 Pasal 15 (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.

(2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

Permendagri 54/2010 Pasal 61 (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik Pasal 76 Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi dan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

3

SKEMA PENYUSUNAN RPJMD Agustus Penyusunan Draft Ranc. Awal RPJMD

Sept - Okt Matriks Sandingan Ranc.

Awal RPJMD

12-14 Nov FGD utk setiap Topik

Nov

Nov

Konsultasi Dengan Gubernur Terpilih

Pengajuan Kebijakan umum dan program jangka menengah beserta kebutuhan pendanaan ke DPRD

Perda RPJMD hasil klarifikasi Apr DDN Maret

Des

Klarifikasi Perda oleh : DDN, Gubernur, Bappeda

Rancangan RPJMD

Feb

Des

Raperda RPJMD

Maret

Musrenbang RPJMD

PERDA RPJMD 2013-2017

Nota Kesepakatan tentang Kebijakan umum dan program jangka menengah beserta kebutuhan pendanaan

Des

Saran penyempurnaan dari DDN

Konsultasi dengan DDN

Pembahasan dengan SKPD

Rancangan Akhir RPJMD

Jan

Jan

Des

Des

OUTLINE BUKU Rancangan Awal RPJMD Bab I Bab II Bab III

Bab IV Bab V Bab VI Bab VII

Bab VIII

Bab IX

Pendahuluan Gambaran umum kondisi daerah Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan Analisis isu-isu srategis Visi, misi, tujuan dan sasaran Strategi dan arah kebijakan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan Penetapan indikator kinerja daerah

Rancangan RPJMD Bab I Bab II Bab III

Bab IV Bab V Bab VI Bab VII

Bab VIII

Bab IX

Bab X

Pendahuluan Gambaran umum kondisi daerah Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan Analisis isu-isu srategis Visi, misi, tujuan dan sasaran Strategi dan arah kebijakan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan Penetapan indikator kinerja daerah Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Rancangan Akhir RPJMD Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V

Bab VI Bab VII

Bab VIII

Bab IX Bab X

Pendahuluan Gambaran umum kondisi daerah Gambaran pengelolaan keuangan daerah Analisis isu-isu srategis Visi, misi, tujuan dan sasaran Strategi dan arah kebijakan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan Penetapan indikator kinerja daerah Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Matriks Sandingan & Usulan Fokus Kebijakan RPJMD MATRIKS SANDINGAN VISI DAN MISI RANCANGAN RPJMD GUBERNUR RPJPD 2025 RPJPD 2025 RTRW TERPILIH (JanjiKODE ASAL RPJPD PERIODE III PERIODE IV RPJMN RAD GRK MDG’s MP3EI USULAN (+ 6 Wilayah) janji (2013-2017) (2018-2022) RANC. Kampanye RTRW RPJPD VISI MISI NASIONAL RPJMD Gub Terpilih MISI RPJPD MISI GUB TERPILIH SASARAN POKOK RPJPD

Pasal 54 Permendagri No. 54/2011  RPJMD : a. Memuat Visi, Misi, dan Program Gubernur b. Berpedoman pada RPJPD dan RTRW c. Memperhatikan RPJMN, RPJMD dan RTRW provinsi lainnya

Matriks Fokus Kebijakan RPJMD & Target IKU Provinsi IKU PROVINSI (KINERJA GUBERNUR)

Kebijakan Top Down (diambil dari matriks tahap 1 1) urusan…...

Operasional/Pelayanan (diambil dari Draft Ranc. Renstra) 1) urusan……

TOPIK FGD

Catatan : Bahan FGD + Perkiraan Pendanaannya. Selain forum diskusi apakah perlu di launching di Media Massa, untuk masukan dari masyarakat? Atau organisasi profesi ?

SANDINGAN

TARGET SASARAN TIAP PENJABARAN TARGET SASARAN FOKUS KEBIJAKAN (TAHUNAN) KEBUTUHAN PENDANAAN (5 TAHUN) EVALUASI TARGET 5 2013 2014 2015 2016 2017 2007 - 2012 TAHUN

RENSTRA

USULAN RANC. RPJMD PER URUSAN

INDIKATOR SASARAN (KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH)

MATRIKS INDIKATOR PROGRAM

MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

FOKUS KEBIJKAN IKU PROVINSI

Catatan : Disusun secara paralel dengan pelaksanaan FGD

PROGRAM

INDIKATOR OUTCOME

MATRIKS TARGET IKU SKPD IKU SKPD (KINERJA SKPD) CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TARGET PROGRAM (OUTCOME)

KEBUTUHAN PENDANAAN (5 TAHUN)

2013 TARGET

2014 RP

TARGET

2015 RP

TARGET

2016 RP

TARGET

2017 RP

TARGET

RP

SKPD PENANGGUNG JAWAB

Catatan : a.

SKPD Penanggung Jawab tidak bersifat mengikat, sebagai masukan Perda SOTK b.

Ada evaluasi di tahun kedua (n+2) c.

Pada saatnya akan ditentukan juga sumber pendanaan (APBD + Non APBD)

JADWAL KERJA NOVEMBER No

Aktivitas

Tgl

pelaksana

1

Persiapan FGD dll

‌.s/d 2 nov

P3+Sekretariat

2

Pelaksanaan FGD per Topik (termasuk kerangka pendanaan) + target IKU Provinsi

7-14

P3+Bidang Perencanaan

3

Penyusunan Tujuan,sasaran,strategi,kebijakan umum,program dan indikator program

1-14

P3 + P2 + Bidang Perencanaan

4

Pengumpulan target IKU SKPD

5-14

Bidang Perencanaan + P3

5

Penyusunan target IKU SKPD

19-30

Bidang Perencanaan + P3

6

Laporan + penyampaian Kebijakan Umum, program Prioritas & kerangka pendanaan kpd Gub+Wagub

19-23

Pimpinan Bappeda + P3 + Bidang

7

Surat Gub kpd DPRD ttg penyampaian Kebijakan Umum,Program Prioritas & Kerangka pendanaan

26-30

Pimpinan Bappeda + P3

PROGRES PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD 2013-2017 BAB

URAIAN

PROGRES

KETERANGAN

I

PENDAHULUAN

100 %

II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

95 %

Sumber dari RPJPD 2025 dan JDA 2012

III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

5%

Template dan format tabel telah disiapkan

IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

95 %

Sumber dari RPJPD 2025 dan JDA 2012

V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5%

Visi dan Misi belum dijabarkan template dan format tabel telah disiapkan

VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5%

Template dan format tabel telah disiapkan

VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5%

Template dan format tabel telah disiapkan

VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

5%

Template dan format tabel telah disiapkan

IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

5%

Template dan format tabel telah disiapkan

VISI MISI JAKARTA BARU (dapat disesuaikan pada saat penyusunan Rancangan RPJMD) VISI Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

MISI 1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain.

3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota.

4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota.

5. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

RPJMD 2007-2012 Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Visi

Misi

Tujuan

Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Tujuan 1

Tujuan 2

Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalahmasalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain.

Tujuan 1

Tujuan 2

Membangun budaya Menjamin ketersediaan masyarakat perkotaan hunian dan ruang publik yang toleran, tetapi yang layak serta juga sekaligus memiliki terjangkau bagi warga kesadaran dalam kota. memelihara kota.

Tujuan 1

Tujuan 2

Tujuan 1

Tujuan 2

Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

Tujuan 1

Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program

Indikator • ) Susunan draft  Program  Misi  P3

1 • ) Editing Program  Misi, 9

Tujuan 2

TERIMA KASIH

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Tahun 2012