Peta 3.2. Rencana Pola Ruang Kota Sorong (RTRW 2012-2032

Peta 2.5. Kondisi Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan

Peta 2.6. Kondisi Ketersediaan Akses Aman Air Minum

Peta 2.7. Kondisi Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Peta 2.8. Kondisi Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air dan Kualitas Konstruksi Drainase

Peta 2.9. Kondisi Ketidaktersediaan Drainase

Peta 2.10. Kondisi Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis

Peta 2.11. Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis

Peta 2.12. Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan Serta Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Peta 2.13. Kondisi Ketidaktersediaan Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran

Untuk di beberapa RT kumuh Kel. Malawei, kondisi prasarana proteksi kebakaran seperti jalan lebar >3 m sudah cukup memadai tapi masih kurang didukungan oleh sarana proteksi kebakaran. Ada beberapa kawasan cukup padat dimana jarak rumah <2 m, ditambah kondisi kontruksi bangunan non permanen/semi permanen yang rawan terlahap api dengan cepat. Peristiwa kebakaran di kelurahan ini terjadi <5 tahun terakhir.

Peristiwa kebakaran yang terjadi di RT04-RW01 pada akhir tahun 2016. Kondisi setelah kebakaran dan pembangunan kembali rumah yang terbakar pada tahun 2018

Peta 2.14. Kondisi Tata Guna Lahan

2.3. DATA R0 KAWASAN TERDELINIASI KUMUH KELURAHAN MALAWEI TAHUN 2020 (WILAYAH RT-RW PRIORITAS)

Capaian pengurangan kumuh tiap tahun dilakukan lewat update perhitungan R0 kawasan terdeliniasi kumuh, baik itu pengurangan kumuh yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur investasi BPM/BDI ataupun pendanaan kolaborasi. Perhitungan R0 ini secara otomatis akan menampakkan status akhir kekumuhan (kumuh berat, sedang, ringan, tidak kumuh) yang disesuaikan dengan numerik akhir wilayah. Adapun jika capaian pengurungan kumuh wilayah tersebut sudah berada pada skoring <19, selanjutnya akan masuk pada tahap penilaian cakupan layanan 80% terpenuhi yang dihitung berdasarkan jumlah jiwa/kk yang terlayani pada wilayah bersangkutan (pembahasan lebih lanjut di BAB V).

Tabel 2.7. : R0 Kawasan Deliniasi Prioritas Kelurahan Malawei (Status Capaian 2019 Akhir/2020 Awal)

BAB III

KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA SORONG TERHADAP KELURAHAN MALAWEI

3.1. TUJUAN KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA

Secara umum Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Literatur ilmiah yang tesedia memberikan beberapa pengertian dari para ahli tentang perencanaan pembangunan. Menurut Arthur

W.Lewis (1965) mendefenisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia lebih produktif. Adapun tujuan dan fungsi pokok perencanaan pembangunan tersebut adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

Untuk itu analisis makro dan mikro kawasan dalam perencanaan pembangunan dalam penyusunan dokumen RPLP di tingkat kelurahan ini perlu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan tingkat kota agar bisa terintegrasi untuk mendukung program pembangunan Kota Sorong. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dari tingkat kota hingga ke tingkat kelurahan tersebut, maka perlu dilakukan kajian untuk mengetahui arah kebijakan wilayah Kelurahan Malawei. Adapun dokumen perencanaan tingkat kota yang bisa menjadi bahan kajian meliputi sebagai berikut :

• RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 ( lima ) tahunan yang berisi penjabaran dari visi , misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM

Nasional .

• Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. • RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang kabupaten atau kota yang merupakan rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.

• Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh Pokjanis Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. Dalam mewujudkan permukiman yang bebas kumuh dokumen rencana aksi tersebut mencakup pula rencana pengembangan lingkungan hunian yang layak dan terjangkau bagi penduduk di perkotaan hingga tercapai target 0% kumuh.

• Perencanaan Sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatankegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya.

Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor, maksudnya untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro.

Adapun hasil kajian dari dokumen perencanaan tingkat Kota Sorong terhadap arah kebijakan pengembangan Kelurahan Malawei sebagai berikut :

3.2. KAJIAN RTRW (2012-2032) KOTA SORONG TERHADAP WILAYAH PENANGANAN

Tabel 3.1. : Kajian RTRW Kota Sorong Terhadap Kelurahan Malawei (2012-2032)

WILAYAH

Malawei / Sorong Manoi BAGIAN WILAYAH KOTA

BWK I (Malawei / Sorong Manoi), arahan pengembangan kegiatan utama kawasan : - Pengembangan kegiatan pelayanan serta Kawasan perdagangan dan jasa skala kota - Pengembangan kegiatan waterfront city dan industri perikanan (kegiatan produksi, pengolahan serta pemasaran produk) - Pengembangan pariwisata - Pengembangan kegiatan perikanan darat dan laut

Rencana Pengembangan Pusat Permukiman

Pusat Lingkungan (PL) berfungsi melayani wilayah di kelurahan masing-masing. Peran dan fungsi distrik (Sorong Manoi/ Malawei) : - Pusat administrasi pemerintahan distrik - Pusat perdagangan, jasa, dan pemasaran skala distrik - Pusat pelayanan sosial ekonomi skala distrik - Pusat pelayanan transportasi skala distrik

Rencana Pengembangan Infrastruktur Kota : Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Jalan

- Pengembangan jaringan jalan Arteri, Kolektor, lokal primer dan lokal sekunder (ruas jalan kawasan Malawei) - Pada jalan klasifikasi lokal primer dengan RUMIJA / ROW 11, Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum adalah (½ x 11 m) + 1 = 6,5 m dengan lebar drainase minimum 0,6 m dan bertipe drainase tertutup, sarana trotoar minimum selebar 1 m dan jalur hijau selebar 1 m. - Pada jalan klasifikasi lokal sekunder dengan RUMIJA / ROW 11, Garis Sempadan

Bangunan (GSB) minimum adalah (½ x 9 m) + 1 = 5,5 m dengan lebar drainase minimum 0,6 m dan bertipe drainase tertutup, sarana trotoar minimum selebar 1 m dan jalur hijau selebar 0,5 m - Pada jalan klasifikasi lingkungan dengan RUMIJA / ROW 7,5. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum adalah (½ x 7,5 m) + 1 = 4,75 m dengan lebar drainase minimum 0,5 m dan bertipe drainase tertutup, sarana trotoar minimum selebar 0,75 m. - Pada jalan klasifikasi lingkungan dengan RUMIJA / ROW 3. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum adalah (½ x 3 m) + 1 = 2,5 m dengan lebar drainase minimum 0,5 m dan bertipe drainase tertutup, sarana trotoar minimum selebar 0,75 m.

Rencana Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

- Memanfaatkan air tanah atau sungai sebagai air baku - Pengaturan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya dalam rangka pencegahan erosi dan pencemaran air - Pengembangan sistem prasarana sumber daya air yang selaras dengan pengembangan sistem pusat permukiman, kawasan budidaya, dan kawasan lindung - Metoda pengaliran air bersih dalam distribusi ditetapkan dengan sistem gravitasi, serta gabungan antara sistem gravitasi dan pemompaan pada wilayah pelayanan yang memiliki topografi ekstrem dan lokasi dimana air sudah tidak memiliki tekanan dalam pipa - Penambahan jaringan perpipaan dan rehabilitasi yang sudah ada untuk meminimasi tingkat kebocoran pipa dalam menekan/menyusutkan angka kebocoran dari 60% sampai 20%. - Pengendalian tingkat kebocoran air pada saat pendistribusian, yang dapat dilaksanakan dengan memasang alat ukur tekanan pada tiap cabang saluran primer dan sekunder serta melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap pipa air pada daerah rawan

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung :

- Kawasan perlindungan setempat : sempadan sungai remu, sempadan pantai (pembatasan aktivitas pengembangan permukiman dan penertiban serta penataan) - Ruang Terbuka Hijau (RTH) : pengembangan RTH Publik (taman, jalur hijau, sempadan sungai dan sempadan pantai) dan RTH Privat (RTH pekarangan rumah, perkantoran, dan tempat usaha)

Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya :

- Kawasan permukiman - Kawasan perdagangan dan jasa

RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA POLA RUANG

- Pemberlakuan kebijaksanaan tarif, untuk menghindari pemborosan pemakaian air bersih oleh para pelanggan - Penyediaan individual reservoir untuk masing-masing konsumen, agar pemakaian air harian maksimum dapat dikendalikan - Pembuatan sumur-sumur penampung air hujan, sebagai alternatif sumber air bersih

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Air Limbah

- Pengembangan sistem pengolahan setempat (on site system sanitation), yaitu dengan mengembangkan sistem penggunaan tangki septik yang ada di tiap-tiap rumah dengan lebih meningkatkan kuantitas dan kualitasnya, serta melengkapinya dengan bidang resapan dan sistem komunal (off Site System Sanitation). - Dukungan pembangunan WC dan MCK umum dari Pemerintah Kota bagi MBR

Rencana Pengembangan Sistem Persampahan

- Kategori pelayanan prioritas utama persampahan - Pengelolaan sampah secara terpadu lewat : penyediaan bin-bin sampah, sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah, Unit Usaha Daur Ulang dan Produksi Kompos (UDPK), dan Unit Pemrosesan Akhir (sanitary landfill dengan dukungan IPAL)

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Drainase

- Jenis saluran drainase dikembangkan merupakan sistem kombinasi antara jaringan drainase sistem tertutup serta jaringan drainase sistem terbuka yang dibuat di sebelah kiri dan atau kanan jalan, dengan arah pengaliran disesuaikan dengan kondisi topografi setempat - Jaringan drainase sistem tertutup sebagian besar dikembangkan di pusat pemerintahan dan perkantoran, pusat kegiatan komersial, industri serta jalan-jalan utama tertentu, sedangkan jaringan drainase sistem terbuka sebagian besar dikembangkan di lingkungan permukiman dan disepanjang jaringan jalan - Normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran pembuangan yang ada dan sungai-sungai yang dimanfaatkan sebagai saluran pembuangan air hujan agar tidak terjadi luapan akibat air hujan tidak dapat dialirkan dengan cepat - Pengembangan kanal-kanal terbuka sebagai sistem jaringan drainase primer (utama) yang dibangun dengan konstruksi beton yang alirannya disesuaikan dengan kondisi topografinya, dengan kapasitas yang dapat menampung limpasan air hujan dari saluran sekunder (drainase pengumpul) dan tersier, yang selanjutnya dialirkan ke sungai (catchment area) atau dialirkan ke laut

Pengembangan Sistem Komunikasi dan Peringatan Dini (Mitigasi Kebencanaan)

- Jalur Evakuasi dan Jalur Pertahanan Hidup (escape route dan relief route) - Area/Bangunan Penyelamatan (escape area dan building) - Bukit Penyelamatan (escape hill) - Sabuk Hijau (green belt) - Menciptakan Sistem Peringatan Dini (Tsunami Early Warning System/TEWS) - Pemahaman Masyarakat (Community Awareness) - Penanda (Signage)

Peta 3.1. Rencana Struktur Ruang Kota Sorong (RTRW 2012-2032)

Peta 3.2. Rencana Pola Ruang Kota Sorong (RTRW 2012-2032)

3.3. KAJIAN RPJMD (2018-2022) KOTA SORONG TERHADAP WILAYAH PENANGANAN

Tabel 3.2. : Kajian RPJMD Kota Sorong Terhadap Kelurahan Malawei (2018-2022)

MISI PEMBANGUNAN SASARAN

Mewujudkan Infrastruktur Dasar Perkotaan yang Memadai Meningkatnya Infrastruktur Dasar Perkotaan

STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DASAR

- Meningkatkan Infrastruktur Ke PU an - Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Perkotaan - Meningkatkan Infrastruktur Perhubungan - Meningkatkan Infrastruktur Perumahan dan

Permukiman Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Perkotaan

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

Bangunan Hunian

- Program pengembangan perumahan - Program Lingkungan Sehat Perumahan

Jalan Lingkungan

- Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan - Program rehabilitasi/pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

Air Minum

- Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya - Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum

Drainase Lingkungan

- Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - Program pengendalian banjir

Air Limbah / Sanitasi

- Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah - Program Lingkungan Sehat Perumahan

Persampahan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

INDIKATOR PROGRAM

- Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu - Tersedianya saran dan prasarana rumah sederhana dan sehat bagi masyarakat - Tersedianya rumah layak huni - Tersedianya air bersih dan sanitasi bagi Masyarakat kurang mampu - Terciptanya pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan - Peningkatan hidup sehat Warga Masyarakat - Peningkatan jalan lingkungan dalam kota sorong - Tersedianya pembukaan jalan baru - Tersedianya lampu jalan dan lampu hias, micro dan solarcell - Tersedianya jalan dan jembatan yang laik pakai - Tersedianya bangunan penampung air - Tersedianya sarana dan prasarana air minum yang memadai - Tersedia sarana dan prasarana air minnum bagi masyarakat berpenghasilan rendah - Terselenggaranya teknologi pengelolaan air minum - Terselenggaranya rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air minum - Tersedianya pendistribusian air minum - Tersedianya Drainase Kota Sorong yang Baik dan Berkelanjutan - Tersedianya Saluran Air yg tidak menimbulkan banjir - Jumlah Normalisasi Saluran

- Tersedianya Sarana dan Prasarana Sanitasi yang memadai - Terselenggaranya teknologi pengelolaan air limbah - Tersedianya sanitasi bagi Masyarakat kurang mampu - Terciptanya pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan - Tersedianya Jamban Umum - Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah - Terciptanya Kerjasama Pengelolaan persampahan - Terciptanya peningkatan operasi dan pemeliharaaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah - Terselenggaranya bimbingan teknis persampahan - Terselenggaranya sosialisasi pengelolaan persampahan - Terciptanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan - Terciptanya transfer Devo/Terminal sampah