Issuu

LANGGANAN RP 18.000,-/BULAN ECERAN RP 4.500,-

PENGADUAN 0813 3194 8446

HOTLINE REDAKSI

MINGGU KE-32

031 - 8281712

7 - 14 APRIL 2016 gnewsredaksi@gmail.com

www.global-news.co.id

Redaksi Gnews

@RedaksiGnews

Sandiaga Diserang ‘Panama Papers’ BEBER NAMA 2.961 WNI DI ‘SURGA PAJAK’

Sandiaga Salahuddin Uno

DUA calon gubernur DKI Jakarta diserang dengan black campaign alias kampanye hitam seiring mencuatnya dua skandal. Setelah calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disebut-sebut

juga terlibat di balik kasus dugaan suap yang menyeret politisi Partai Gerindra M. Sanusi berkaitan pembahasan Perda Reklamasi Teluk Jakarta di DPRD DKI, kini pengusaha yang juga calon gubernur DKI, Sandiaga Salahuddin Uno, giliran merasa dipojokkan adanya kasus “Panama Papers” yang mengguncang, bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia. Meskipun sudah melepaskan jabatannya sebagai pimpinan perusahaan, nama

Sandiaga ternyata masih tercatat sebagai pemilik perusahaan offshore yang tercantum dalam “Panama Papers” tersebut. Karena itu Sandiaga pun menganggap isu “Panama Papers” ini sengaja dibikin heboh sebagai kampanye hitam bagi rencana pencalonannya dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. “Ya ini sudah jadi black campaign, mau bagaimana z BACA: Sandiaga..., di Hal 11

Menteri Susi Tenar, Nelayan Telantar

Muhaimin Iskandar

Pramono Anung

JELANG RESHUFFLE KABINET KERJA

PKB-PDIP Berebut Kursi Mendes Cak Imin Pun Ngamuk

MENTERI Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, selama ini sudah biasa dipuji karena dinilai tegas menenggelamkan kapal asing penangkap ikan liar di laut Indonesia. Susi juga dipuji sebagai menteri yang tidak berpendidikan tinggi tapi cerdas dan pekerja keras. Tapi pujian itu tidak berlaku bagi para nelayan di Tanah Air sebab kebijakan Menteri Susi dianggap justru banyak yang merugikan mereka. Karena itu, ribuan nelayan pun melakukan aksi demonstrasi di Monumen Nasional (Monas) yang berhadapan dengan Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (6/4/2016). Mereka mendesak Presiden Jokowi mencopot Susi dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi Pudjiastuti juga diminta agar segera mundur. “Sebaiknya Pak Presiden menurunkan Menteri Susi dari jabatannya,” kata Ketua Paguyuban Nelayan Lamongan, Musyono, di lokasi z BACA: Menteri..., di Hal 11

Akhirnya rebutan kursi menteri di Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibeber secara terbuka oleh pimpinan parpol anggota koalisi sendiri. Adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tampak emosional menuding langsung PDI Perjuangan (PDIP) sebagai pimpinan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengantarkan Jokowi sebagai presiden, tengah berusaha melakukan upaya sistematis merebut kursi Menteri Desa yang sekarang diduduki kader PKB, Marwan Jafar.

KETUA Umum PKB, Muhaimin Iskandar, alias Cak Imin, marah besar. Pasalnya z BACA: PKB-PDIP..., di Hal 2

Na Rona

MI/MTV

‘Bang Thoyib’ dan Facebook-nya

DEMO NELAYAN: Ribuan nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nasional Masyarakat Perikanan Indonesia (Gernasmapi) melakukan aksi teatrikal saat berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/4/2016). Dalam aksinya mereka meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk mundur dari jabatannya karena banyak kebijakannya yang dianggap mematikan sektor perikanan seperti Permen KKP No.2 Tahun 2015 tentang pelarangan alat tangkap cantrang, pukat dan hela.

“PAPI...Papi, tadi malem, emake minta diajari buka facebook,” kata Dindot suatu pagi sambil menempelkan telunjuk kanannya di bibirnya, pertanda suatu rahasia. Lalu Dindot menyeretnya pelan tangan kaz BACA: ‘Bang Thoyib’..., di Hal 11

Isu SARA Menguat, Polisi Buru Bos ‘Charlie Heboh’ ISU Suku Agama Ras dan AntarGolongan (SARA) semakin menguat saja. Bukan hanya menjelang Pilgub DKI Jakarta, di mana dikesankan terjadi rivalitas hebat antara masyarakat pro-calon petahana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang keturunan Tionghoa dan nonmuslim, melawan calon muslim seperti Yusril Ihza Mahendra dan Sandiaga Salahuddin Uno, tapi juga terjadi pada isu-isu lain. Kali ini bahkan beredar pelesetan majalah satire asal Prancis, Charlie Hebdo, di Indonesia. Majalah yang terkenal

suka melecehkan Islam dan Nabi Muhammad SAW itu dipelesetkan bernama Charlie Heboh yang beredar pula di dunia maya. Aparat Polri pun turun tangan memburu pelakunya meski hingga sekarang polisi belum menerima laporan soal kasus Charlie Heboh yang dinilai menistakan agama Islam. Bahkan bila kasus ini masuk pidana maka tak perlu ada laporan, kasus ini dapat langsung diproses. “Pasti akan ditindaklanjuti kalau

SKANDAL SUAP M. SANUSI, AHOK, DAN REKLAMASI TELUK JAKARTA

Dijerat Pakai ‘Kerabat Konglomerat’, Reklamasi Tak Juga Terhenti Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendapat banyak serangan terkait skandal suap yang melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. Kubu M. Sanusi sempat membuka sosok Sunny Tanuwidjaja, yang disebut sebagai kerabat Ahok, terlibat dalam suap terhadap Sanusi tersebut. Tapi Ahok yang juga calon petahana dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 tegas membantahnya.

Basuki Tjahaja Purnama

Muhamad sanusi

SOPIR ENGGAN TURUNKAN TARIF ANGKUTAN METRORAYA

KREDIT NGANGGUR TEMBUS RP 1.256 T EKONOMI BISNIS

PELUANG MASUK ZONA EROPA GLOBALSPORT

Tak Mewek Lagi, Banjir Wig

z BACA: Isu SARA..., di Hal 3

ADALAH pengacara Sanusi, Krisna Murti, yang mengungkap nama Sunny Tanuwidjaja. Dalam keterangannya, Krisna menyebut Sunny sebagai adik ipar Ahok. Tapi Ahok menampiknya. “Aku mana pernah pakai nama Tanuwidjaja. Bu Vero (istri Ahok, Veronica

INDEKS

Tan, Red.) juga. Istri saya orang Medan, Sunny orang Jakarta. Ngarang-ngarang tuh,” kata Ahok di Balai Kota. Menurut Ahok, Sunny merupakan salah satu staf ahlinya. “Sunny itu enggak lebih dari anak magang. Dia ikut saya desertasi doktor,” ujar Ahok. Nama Sunny mulai kerap disebut-sebut

dalam kasus yang menjerat Sanusi, yakni suap terkait raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sunny bahkan disebut sudah dicegah ke luar negeri. Namun, Ahok mengaku sudah mengonfirmasi ke KPK dan Direktorat Jenderal Imigrasi perihal informasi tersebut. Dari informasi yang dia dapat, Ahok menyatakan, baik KPK maupun Imigrasi membantah kabar pencegahan itu. “Jadi, aku udah cek, kok. Enggak benar itu, bohong,” kata Ahok. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati juga memz BACA: Dijerat Pakai..., Hal 3

ARTIS Julia Perez alias Jupe kembali menghadiri sidang cerai yang digelar di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Rabu (6/4/2016). Pedangdut ini hendak cerai dengan sang suami, Gaston Castano. Pelantun lagu “Belah Duren” itu tiba di gedung pengadilan yang berlokasi di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, sekitar pukul 15.00 W I B . Datang z BACA:

Tak Mewek..., di Hal 11

JULIA PEREZ

POLITIK

MINGGU KE-32

7 - 14 April 2016

Ledia Hanifa Gantikan Fahri Hamzah PKS akhirnya memecat Fahri Hamzah dari keanggotaan partai. Hal itu juga berlaku terhadap posisi Fahri sebagai Wakil Ketua DPR. Untuk itu PKS sudah menunjuk Ledia Hanifa sebagai Wakil Ketua DPR pengganti Fahri Hamzah. Ledia mengaku siap mengemban jabatan itu. “Saya dicalonkan dan ditetapkan oleh pimpinan untuk mengemban amanah ini. Bagi saya sebagai kader harus mempersiapkan diri untuk ditempatkan di posisi manapun,” kata Ledia melalui pesan singkatnya, Rabu (6/4/2016). “Bismillah, semoga Allah memudahkan segala urusan,” lanjut Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini. Ledia kini sedang berada di luar negeri. Dia pun mengaku belum mendapat arahan khusus dari Presiden PKS Sohibul Iman terkait penunjukan ini. “Saya sedang tugas panja BPIH di Makkah. Belum bertemu secara khusus dengan Beliau,” ujar Ketua DPP PKS bidang Ketenagakerjaan ini. Nama Wakil Ketua DPR pengganti Fahri Hamzah ini dibacakan di rapat pleno DPP PKS di kantor DPP PKS di Jl TB Simatupang, Jaksel, Rabu sore. Surat resmi soal nama wakil ketua DPR pengganti Fahri Hamzah telah diserahkan ke pimpinan DPR. “Wakil Ketua DPR Pengganti Fahri Hamzah adalah Ibu Ledia Hanifa,” kata Presiden PKS Sohibul Iman. Tetapi, surat itu belum sampai ke tangan pimpinan DPR. “Belum ada sama sekali surat,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/4/2016) petang. Soal nama

Fahri Hamzah Melawan

Ledia Hanifa

Ledia Hanifa sebagai pengganti Fahri, Fadli menegaskan bahwa penggantian itu belum bisa langsung dieksekusi. “Kalau masuk ranah hukum, harus tunggu. Tidak bisa serta merta penggantian,” kata Waketum Gerindra ini. “Tidak bisa ditindaklanjuti selama masih ada proses hukum sampai inkrach,” lanjut Fadli. Selain perombakan beberapa posisi di kepengurusan DPP, PKS juga merombak fraksi di DPR. Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengatakan perombakan ini akan diumumkan pada rapat pleno fraksi, Senin (11/4). “Secara rinci akan saya sampaikan hari Senin. Rapat pleno fraksi akan dimulai hari Senin jam 14.00. Teman-teman datang saja. Insya Allah memang ada perubahan komposisi keanggotaan di alat kelengkapan fraksi,” ujar Jazuli di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta, Rabu (6/4/2016). Dia menegaskan terkait perubahan fraksi, merupakan wewenangnya. Namun, bila menyangkut DPP, maka yang bicara pimpinan partai. Menurutnya, pengumuman perubahan komposisi ini sudah ditentukan dengan menggelar terlebih dulu rapat pleno fraksi.z det/bam

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah tak terima begitu dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fahri pun akan melakukan perlawanan hukum atas pemecatan yang dianggapnya semena-mena tersebut. Jika dirunut ke belakang, perlawanan Fahri sudah dimulai sejak 1 September 2015 lalu. Politisi PKS, Fahri Hamzah, merasa janggal atas kasus yang tengah menimpanya. Fahri sebelumnya dipecat dari seluruh jenjang keanggotaan partai. “Secara sekilas, saya telah melakukan identifikasi bahwa PKS tidak mengindahkan AD/ART dan juga ada tindakan terencana dan direkayasa untuk melaksanakan persidangan ilegal dan fiktif,” kata Fahri saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Keganjilan tersebut terlihat dari pihak yang melaporkan dan menyidangkan perkara itu, yakni Presiden PKS Sohibul Iman. Hal itu diketahui dari salinan putusan yang diterima Fahri, Minggu (3/4/2016) malam. Dalam salinan putusan, yang menjadi hakim ketua Majelis Tahkim PKS selaku mahkamah partai adalah Hidayat Nur Wahid. Sementara itu, anggotanya, selain Sohibul, adalah Surahman Hidayat dan Abdul Muiz Saadih. “Ketiganya menandatangani, tetapi Abdi Suamithi selaku Ketua Majelis Qaddah (jaksa), tidak menandatangani putusan tersebut,” kata dia. Tak hanya menjadi pengadu dan hakim, dalam Surat Keputusan DPP PKS Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 yang berisi pemberhentian Fahri, hanya Sohibul yang menandatanganinya. Untuk diketahui, Sekjen DPP PKS Taufiq Ridho sebelumnya telah mengundurkan diri, dan hingga kini belum ada penggantinya. “Sohibul Iman yang juga tanda tangan pemecatan saya tanpa sekjen. Dia pengadu, penyelidik, dan penyidik, itu luar biasa. Padahal jelas, AD/ART bilang tidak boleh rangkap jabatan,” kata dia. Fahri menekankan, ia akan membawa persoalan ini ke ranah hukum secara

perdata dalam waktu dekat. Sebelumnya Fahri Hamzah dipecat dari semua jenjang jabatan di kepartaian. Keputusan itu diambil Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 lalu berdasarkan rekomendasi dari Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO) PKS. Presiden PKS Sohibul Iman membenarkan pemecatan tersebut. “Majelis Tahkim memutuskan melalui putusan No.02/PUT/ MT-PKS/2016 menerima rekomendasi BPDO, yaitu memberhentikan Saudara FH (Fahri Hamzah) dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera,” kata Sohibul. Ada sejumlah alasan pemecatan. Saat itu, Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al Jufri, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dan Presiden PKS Sohibul Iman sudah menegur Fahri atas sikap dan pernyataannya yang kerap menimbulkan kontroversi dan citra negatif bagi Partai. Apalagi, posisi Fahri sebagai Wakil Ketua DPR RI akan selalu menjadi perhatian publik dan diasosiasikan oleh sebagian pihak sebagai sikap dan kebijakan PKS. Beberapa pernyataan Fahri yang kontroversial, kontraproduktif, dan tidak sejalan dengan arahan partai saat itu antara lain menyebut ‘rada-rada bloon’ untuk para anggota DPR RI, mengatasnamakan DPR RI telah sepakat untuk membubarkan KPK, serta pasang badan untuk tujuh proyek DPR RI yang mana hal tersebut bukan merupakan arahan Pimpinan Partai. Ketika ditegur langsung di Kantor DPP PKS saat itu, Fahri mengaku menerima nasehat itu dan akan melakukan adaptasi. Namun, Fahri nyatanya tak mematuhi nasehat tersebut dan tetap tak mengubah sikap dan gaya bicaranya. “Pimpinan partai menilai bahwa pola komunikasi politik Fahri tetap tidak berubah. Sikap kontroversi dan kontraproduktif kembali berulang, bahkan timbul kesan adanya saling silang pendapat antara Fahri selaku pimpinan DPR RI dari PKS dengan pimpinan PKS lainnya,” kata Sohibul Iman. z bam

SECANGKIR KOPI

Hari Ini Tarif Angkutan Turun? SEPERTI biasa. Bila pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), pasti tarif angkutan akan mengikuti. Bahkan, pemerintah sedang mewacanakan kenaikan harga BBM saja, tak jarang angkutan sudah menaikkan tarifnya. Pertanyaannya, bagaimana bila terjadi penurunan harga BBM, seperti yang terjadi saat ini? Bagaimana tarif angkutan? Turunkah tarifnya? Memang pemerintah sudah menetapkan tarif angkutan atau turunnya tarif angkutan. Pemerintah provinsi Jawa Timur resmi menurunkan tarif angkutan umum (angkot) sebesar 3,3 hingga 3,8 persen. Menurut rencana, penurunan tarif ini mulai berlaku Kamis (7/4/2016) hari ini. Penurunan tarif baru kendaraan antara kota dalam provinsi (AKDP) merupakan hasil kesepakatan dengan Organda dan pemilik armada. Draf kesepakatan itu sudah di tangan Gubernur. Penurunan tarif ini dilakukan setelah pemerintah menurunkan harga bahan bakar jenis premium. Kemudian pemerintah melalui Menteri Perhubungan (Menhub) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 26 tentang Perintah Penyesuaian Tarif Angkutan Umum. Tarif AKDP di Jawa Timur dengan kebijakan ini akan turun antara Rp 500-Rp 1.500. Untuk jurusan SurabayaMalang misalnya, jika awalnya Rp 13.500, saat ini ditetapkan menjadi Rp 13.000. Begitu juga untuk SurabayaBojonegoro yang awalnya Rp 18.500 menjadi Rp 18.000. Sedangkan untuk jarak jauh seperti Surabaya-Pacitan dan Surabaya-Banyuwangi tarif turun sebesar Rp 1.500. Sementara untuk jarak menengah seperti Surabaya-Madiun turun Rp 1.000. Sementara, untuk angkutan dalam kota seperti angkot maupun Lyn, penurunan tarif akan ditetapkan oleh bupati/wali kota setempat. Hanya saja, sejumlah sopir angkutan umum di Surabaya, Jawa Timur, menolak tarif turun. Alasannya, pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan angkutan, tapi harga sembako tak turun. Inilah yang menjadi di lapangan. Setiap ada kenaikan dan penurunan tarif. Angkutan merasa “berat hati” untuk menurunkan tarifnya apabila terjadi penurunan harga BBM. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan penurunan harga tarif angkutan barang-barang, khususnya sembako akan turun juga? Seperti harapan masyarakat? Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda harga sembako akan turun. Sejumlah pedagang berpendapat, penurunan harga BBM di bawah 10%, kurang mempunyai pengaruh kepada penurunan harga sembako. Padahal, seharusnya BBM turun, dampak lanjutannya tarif angkutan turun dan harga barang-barang turun. Mungkinkah? Kita Tunggu.(*)

PKB-PDIP Berebut Kursi Mendes Cak Imin Pun Ngamuk Sambungan hal 1 kisruh internal di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saat ini semakin merugikan PKB. Saat dikonfirmasi, Wasekjen PKB, Daniel Johan, mengakui sekarang memang ada ketegangan antara PKB dan PDIP meski berada di koalisi yang sama. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebutnya sudah menghubungi Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding, untuk mengklarifikasi soal tudingan itu. “Hasto sudah telepon sekjen, membantah (tudingan ingin merebut kursi Menteri Desa, Red.). Tapi kita lihat memang ada upaya sistematis, ada yang digerakin,” ungkap Daniel saat ditemui usai Rapat Paripurna di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2016). Tampaknya kali ini PKB tidak main-main dalam menunjukkan sikapnya untuk melawan PDIP. Meski tak menjelaskan secara rinci, Cak Imin juga disebut geram dengan PDIP soal masalah perebutan kursi menteri ini. Cak Imin dia gambarkan murka. “PKB lagi marah. Kami minta jangan pakai cara-cara jahat, yang profesional aja. Ukur kinerja profesional. Cak Imin juga marah, nggak terima. Ini bukan cuma urusan menterinya, tapi soal marwah,” kata Daniel. Saat ini ada tiga kader PKB menjabat menteri di jajaran Kabinet Kerja, yakni Menpora Imam Nahrawi, Menaker Hanif Dhakiri, dan Menteri Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal Marwan Jafar. Namun hanya posisi menteri desa saja yang disebut ingin direbut oleh PDIP. Hal ini wajar sebab posisi Menteri Desa sangat strategis untuk melakukan pengga-

langan suara bagi partai di desa-desa. Tuduhan PKB itu juga terkait isu politisasi menyangkut rekrutmen pendamping dana desa. Bahkan ada aksi demonstrasi menggugat masalah tersebut. Menurut Daniel, isu rekrutmen pendamping dana desa merupakan salah satu upaya dalam penjegalan menteri PKB ini. “Kemendes aja yang mereka serang dari awal. Soal itu (isu pendamping dana desa) juga termasuk. Padahal semuanya kan dari menkeu langsung. Malah kita was-was betul soal penggunaan dana desa. Kita kawal banget,” kata anggota Komisi IV DPR itu. Daniel menegaskan, permasalahan ini bukan berarti PKB “ngambek” dengan PDIP. Hanya saja pihaknya merasa tidak diperlakukan dengan adil karena kompetisi dilakukan dengan cara tidak sehat. “Bukan soal ngambek, tapi jangan perlakukan PKB dengan tidak fair. Padahal kita koalisi. Selama ini PKB support apa yang PDIP anggap penting,” ujarnya. Terkait permasalahan tersebut, PKB tidak menyoroti partaipartai KIH lainnya selain PDIP. Seperti Partai NasDem dan Hanura yang disebut tidak ikut terkait dalam usaha perebutan kursi Mendes tersebut. PKB sendiri disebut tidak mempermasalahkan jika nantinya ada kaderkader partai pendukung baru yang akan mendapat jatah menteri. PAN memang disebut-sebut akan mendapat pos di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. “NasDem dan Hanura untuk ini nggak ada urusan. PAN masuk okeoke aja, selama itu bisa menambah kekuatan dan kesolidan di pemerintah.

PIMPINAN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Erfandi Putra REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Susanto REDAKTUR: Fathurrochman Al Aziz Biro JAKARTA: Djauhari Effendy, Bambang Sudarto Biro Solo: Totok Suwarto

Tapi jangan malah nambah kisruh,” tutur Daniel. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Jazilul Fawaid juga mengatakan senada. Langkah merebut kursi Marwan itu dilakukan dengan cara menyebar berita fitnah atau berita yang di luar fakta terkait distribusi dana desa. Dia pun menegaskan PKB tidak akan tinggal diam dengan manuver tersebut. “PKB akan melawan segala bentuk penggiringan berita dan melawan ambisi orang-orang tertentu yang ingin merebut kemendesa,” kata Jazilul dalam keterangan tertulisnya. Jazilul mengatakan, indikasi digoyangnya kursi Mendes ini mulai terlihat pada akhir Maret lalu. Tepatnya pada 23 Maret, kata dia, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) Jawa Barat berdemonstrasi di Istana Negara. Presiden waktu itu tidak berada di Jakarta. Tak biasanya, kata dia, Menteri Sekretaris Kabinet yang juga politisi PDI-P Pramono Anung langsung menerima 17 perwakilan pendemo, dan kepada media terang-terangan menyerang kinerja Menteri Desa Marwan Jafar. “Kelihatan sekali motifnya, pernyataan Seskab di media ketika itu kan ingin intervensi atau ngatur-ngatur presiden,” ujar Jazilul. Usai ditemui Seskab Pramono, para pendemo diterima oleh anggota Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka dan Alex Indra Lukman di Senayan, meski waktu itu DPR sedang memasuki masa reses. Tak hanya itu, anggota Fraksi PDI-P Budiman Sudjatmiko pun, tambah dia, jauh-jauh hari ikut memobilisasi eks pendamping PNPM di beberapa daerah di Jawa Tengah.

“PKB memantau semua manuver atau gerakan pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi kemendesa di bawah Pak Marwan,” ujar Sekretaris Fraksi PKB di DPR ini. Politisi PKB lain, Eem Marhamah Zulfa Hiz menambahkan, saat ini memang ada sekelompok elite yang terus berupaya menekan Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet. “Kami hanya heran kenapa ada sekelompok elite yang selalu berusaha menekan Presiden untuk merombak kabinet. Dan itu pun diarahkan kepada kader kami,” kata Marhamah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/4/2016). Eem enggan mengungkapkan secara gamblang siapa elite yang dimaksud. Dia hanya mengungkapkan bahwa elite yang menekan presiden itu berasal dari parpol pendukung pemerintah. Selain PKB, parpol pendukung pemerintah yakni PDI-P, Nasdem, Hanura dan PPP. Ada pula PAN dan Partai Golkar yang belakangan menyatakan dukungannya. “Ini kenapa, kok justru pembuat kegaduhan di kabinet ini adalah elit parpol sesama pendukung Presiden Jokowi,” kata anggota Komisi VI DPR ini. Namun Sekjen PKB Abdul Kadir Karding yakin Presiden Jokowi tidak terpengaruh dengan penggiringan opini dan berbagai tekanan dalam mengambil keputusan terkait reshuffle atau perombakan kabinet. Presiden, kata dia, harus tetap mendasarkan keputusannya pada kinerja setiap kementerian. “Presiden tak akan terpengaruh dengan tekanan, paksaan dan intervensi dari pihak lain,” ujar Karding. Lalu bagaimana reaksi PDI-P?

Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno membantah partainya mengincar kursi Menteri Desa. PDI-P, kata dia, menyerahkan sepenuhnya urusan reshuffle kabinet kepada Presiden Joko Widodo. Hendrawan mengakui partainya melakukan kajian terhadap kinerja kementerian. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Kementerian Desa karena ditemukan banyak masalah soal penyaluran dana desa. “Ada kritik pembina dan pendamping desa, banyak pungutan liar, kami mendiskusikan itu sejak pertengahan tahun lalu,” kata Hendrawan. Kendati demikian, Hendrawan meminta elite PKB tidak perlu berburuk sangka terhadap PDI-P. Sebab, kementerian yang mendapat sorotan dan kritik bukan hanya Kementerian Desa. Kritik dan sorotan itu pun sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengincar kursi Mendes. “Kalau kritik protes seperti itu kan wajar, tidak hanya Kemendes. Kami juga dapat kritik, misalnya Menkumham (Yasonna Laoly) kader kami juga sering dikritik,” kata Hendrawan. Budiman Sudjatmiko yang namanya sempat disebut oleh Jazilul, enggan banyak berkomentar menanggapi tudingan dari PKB. “Lebih baik hubungi langsung dari pihak pendamping desa yang memprotes Mendes. Apa betul mereka ditunggangi,” ucap Budiman. Jatah Parpol Lain Namun sejumlah kalangan menilai marahnya PKB lebih karena situasinya mendekati reshuffle Kabinet. Bahkan Wapres Jusuf Kalla menuturkan pengumuman reshuffle kabinet tinggal menunggu hari baik

saja. Lebih dari itu isu parpol baru seperti PAN, Golkar, dan PKS juga dapat jatah menteri setelah masuk barisan pendukung pemerintah. Saat ini santer beredar kabar Presiden Jokowi mempersiapkan dua kursi menteri untuk PAN. Saat dikonfirmasi soal isu ini, Ketum PAN Zulkifli Hasan tak mau bicara panjang lebar. Zulkifli Hasan hanya menjawab bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden. “Reshuffle itu domainnya Presiden, jadi semua terserah Presiden, kita menghormati,” kata Zulkifli Hasan, kemarin. Terkait PKB yang seolah panik takut kehilangan kursi Mendes, Ketua MPR RI ini mengimbau agar semua pihak menghormati hak prerogatif presiden. “Semua pihak saya kira mengerti, karena reshuffle itu domainnya Presiden ya kita serahkan sepenuhnya ke beliau,” katanya. Lalu apakah PAN sudah menyepakati nama calon menteri dengan Presiden Jokowi? “Saya nggak menjawab, reshuffle itu prerogatif Presiden,” katanya lagi. Sejumlah sumber di internal PAN menyebut ada lima nama calon menteri yang telah diajukan ke Presiden Jokowi. Lima nama itu adalah Sekjen PAN Eddy Soeparno, Waketum PAN Taufik Kurniawan, Asman Abnur, Didik J. Rachbini, dan Hanafi Rais. Dari lima nama itu kabarnya telah mengerucut jadi tiga nama. Bukan hanya PAN, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga ingin mendekat ke pemerintahan Jokowi-JK. Gelagat itu ditunjukkan dengan dipecatnya vokalis PAN Fahri Hamzah. Fahri bahkan dipecat sebagai kader di semua tingkatan oleh PKS. z det/inc/kcm

WARTAWAN KOTA: Purnomo Siswanto, Budi Prasetyo, Heru Nobon Darmanto, Fathurrochman Al Aziz, FOTOGRAFER: Iwan Heriyanto, M. Zacky BIRO DAERAH: PROBOLINGGO KAB/KOTA: Ikhsan Mahmudi BANGKALAN/SAMPANG: Mahardika Surya Adrianto PAMEKASAN: Masdawi Dahlan SUMENEP: Moh Hayat. SIDOARJO: Saiful Bahri GRESIK: Asepta Yoga Permana MALANG RAYA DAN KOTA BATU: Hanan Jalil MOJOKERTO KAB/KOTA & NGANJUK: Bambang Sujarwanto JOMBANG: M. Fatoni. PASURUAN : Haifur BLITAR: Hendik Budi Y. JEMBER: Ahmad Hasan Halim. BANDUNG : Adam Permasa LAYOUT/DESAIN GRAFIS: Muhammad Imran IT SUPPORT: Sapto Utomo KEUANGAN: Rahajeng Putri IKLAN: Elys Hidayati SIRKULASI & PEMASARAN: Faisal Prapanca PENERBIT: PT GLOBAL MEDIA PRIMA KANTOR: Jl Cipta Menanggal VI/7 Surabaya, Telp. (031) 8281712, e-mail: gnewsredaksi@gmail.com website: www.global-news.co.id PERCETAKAN: PT MEDIA NUSANTARA PRESS, Jl. Rungkut Industri III No. 49 Surabaya, Telp. (031) 8496867 Wartawan KORAN GLOBAL NEWS dilengkapi dengan identitas berupa ID Card / Kartu Pers

NASIONAL

MINGGU KE-32 7 - 14 April 2016

PAN Desak Kapolri Copot Anton Charliyan FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat tersinggung dengan pernyataan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Pol Anton Charliyan yang menyebut kelompok yang selama ini membantu keluarga Siyono adalah pro-teroris. Siyono tewas setelah ditangkap Densus 88 Anti-teroris. “Fraksi PAN mendesak Kapolri untuk mencopot Kadiv Humas dan mencabut pernyataannya yang menuduh kelompok pembela Siyono sebagai Pro Teroris,” ujar Wakil Ketua F-PAN Teguh Juwarno, dalam siaran persnya, Rabu, 6 April 2016. Siyono adalah terduga teroris yang

diciduk Densus 88 Antiteror Mabes Polri. Namun setelah dijemput Densus, Siyono dinyatakan tewas. Spekulasi muncul, Siyono disiksa. Namun hal itu sudah dibantah pihak Mabes Polri. Istri dan keluarga Siyono lantas meminta pendampingan ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mempersoalkan penyebab kematian tak wajar Siyono. Atas persetujuan keluarga, beberapa waktu lalu, sudah dilakukan autopsi oleh dokter Muhammadiyah dan dokter dari kepolisian. Menurut Teguh, justru tindakan Densus 88 selama ini yang harus dikritisi. Apalagi, yang sering menjadi sasaran adalah aktivis Islam

di Tanah Air. Polri dan Densus seharusnya mengedepankan upaya deradikalisasi yakni dengan melibatkan tokoh dan ormas Islam untuk mengajak para fundamentalis kembali ke jalan yang benar. “Perjalanan panjang Muhammadiyah dan ormas Islam di Tanah Air telah membuktikan bahwa Umat Islam Indonesia adalah umat yang moderat dan toleran. Hentikan teror terhadap umat mayoritas di negeri ini,” kata Teguh menegaskan. Anton Charliyan sebelumnya curiga dengan penolakan keluarga terduga teroris Siyono atas pemberian uang oleh kepolisian. Mabes Polri bahkan menyesalkan pengembalian itu justru

dilakukan tidak dari awal. Bahkan, Polri curiga penolakan itu justru terjadi ketika ada sekelompok orang yang membela Siyono muncul. “Kalau ditolak (uang dua gepok) kok enggak dari awal? Sekarang dikembalikan. Eh, pas ada golongan tertentu pro teroris, dikembalikan,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan, di Jakarta, Selasa, 5 April 2016. Menurut Anton, pemberian uang itu tak lebih sebagai bentuk kemanusiaan dan belasungkawa dari polisi atas tewasnya Siyono ketika dicokok tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

“Yang meninggal dunia kami berikan santunan sekalipun itu teroris, walau meninggal dalam baku tembak kami berikan (uang santunan) juga,” katanya. Namun dia mengakui ada kesalahan prosedur saat menangkap terduga teroris Siyono asal Klaten, Jawa Tengah. “Pertama enggak diborgol, dikawal hanya satu orang dan satu orang sopir, ini salah prosedur,” kata Anton. Terkait dengan tindakan anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror yang berkelahi dengan Siyono, Anton mengklaim, saat ini anggota Densus tersebut sedang diproses di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

“Nanti ada sidang kode etik di Propam Polri, anggota tetap kami usut etik dan pidana,” katanya. Anton juga membantah kalau penangkapan terhadap terduga teroris Siyono tidak ada surat penangkapan. Sebab, pihak Kepolisian sudah melakukan koordinasi dengan ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat. “Sebelum ke sana kami koordinasi sama RT dan RW. Ditangkap di jalan, karena sudah diintai, ada saksi nanti kami tunjukan videonya,” ujarnya. Siyono (33), merupakan terduga teroris yang tewas usai dijemput paksa oleh tim Densus 88 Antiteror. Kepolisian menyebut, Siyono tewas karena melawan petugas saat diamankan. z jef/bam

Dijerat Pakai ‘Kerabat Konglomerat’, Reklamasi Tak Juga Terhenti Sambungan hal 1 bantah ada seseorang berinisial S yang diminta untuk dicegah agar tidak bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Sanusi. Menurut informasi di salah satu media online, seseorang berinisial S itu adalah salah satu staf Ahok. Ahok menyebut Sunny Tanuwidjaja merupakan sepupu dari istri Franky Oesman Widjaja, anak dari bos Sinar Mas, Eka Tjipta Widjaja. “Istri Franky Widjaja itu sepupu dia. Menantu Eka Cipta Widjaja itu sepupunya Sunny,” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/4/2016). Menurut Ahok, Sunny sudah mulai dekat dengannya sejak tahun 2010, tepatnya saat Ahok masih menjadi anggota Komisi II DPR RI. Sejak Pilkada 2012, Ahok menyebut Sunny mulai menyusun desertasi membahas mengenai sepak terjang Ahok dalam dunia politik untuk studi S-3 di salah satu universitas di Illinois, Amerika Serikat. “Makanya, dia mau nunggu saya sampai selesai. Ingin tahu dengan gaya politik saya bisa terpilih enggak nih. Karena secara logika politik, di Indonesia belum bisa yang kayak saya,” ujarnya. Ahok juga melanjutkan, Sunny juga tak pernah mengatur pertemuan Agung Podomoro Land (APL) dengan DPRD DKI termasuk M. Sanusi yang sudah ditahan KPK. “Itu bisa dibuktikan. Kamu kira Sanusi bukan orang hebat? Sanusi kerja sama APL, kongsi, sudah lama. Sebelum gua (saya) kenal APL, saya kenal Sanusi duluan. Saya enggak tahu, Thamrin City sudah kongsi ambil tempat, Sanusi kerja sama mereka dulu,” tuturnya. Ahok sendiri menilai Sunny anak yang baik selama magang. Dia juga tak yakin Sunny mengatur proyek. “Kalau dilihat dari anaknya sih, anaknya baik, enggak macammacam. Masa dia jual nama saya? Toh kalau jual, saya enggak bisa mengubah kebijakan saya. Buat apa? Makanya saya bilang, serahkan ke KPK saja, kalau memang dia ‘jual’ saya, biar KPK yang ngurus. Kita enggak bisa dugaduga,” kata Ahok. “Enggak ada desk job, dia sama saja seperti anak magang. Semua orang bebas di rumah saya. Dia kerja dengan orang, sambil mengerjakan skripsi dia juga ikut saya, (guna mengetahui) bagaimana sepak terjang Ahok,” katanya. Sunny, menurut Ahok, jarang masuk kantor Balai Kota. Ini karena dia juga bekerja di tempat lain. “Kerja di salah satu konglomerat,” kata Ahok. Sunny memang punya latar belakang dari lingkungan konglomerat. Ahok menyebut Sunny adalah sepupu konglomerat. Ahok sendiri sering bertemu

dengan Sunny dan konglomeratkonglomerat dalam pertemuan yang normal, sekadar makan empek-empek. “Satu kompleks kok,” kata Ahok. Soal hubungan dia dengan Sanusi dari DPRD DKI, itu sebatas hubungan pekerjaan yang harus diselesaikannya saja. “Kenal Sanusi karena dia pengin dengerin sikap DPRD ke Ahok. Dia lagi buat kajian, dia juga ketemu Pak Prabowo (Subianto), Pak Hasyim (Djojohadikusumo), ketemu konglomerat si Tahir (Sri Datuk Tahir),” kata Ahok Terkait hal itu KPK kemungkinan akan memanggil Ahok untuk diperiksa. Kesaksian Ahok diperlukan untuk menambah keterangan penyidik dalam kasus dugaan suap ini. “Semua pihak yang berhubungan dengan Raperda itu, yang berhubungan dengan baik pemberi maupun penerima, kalau nanti dianggap penyidik bisa memperkaya penyidikan kasus ini, pasti akan dipanggil,” ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief di Gedung KPK, Jakarta. Namun, menurut Syarief, belum bisa disimpulkan apakah kasus suap yang melibatkan anggota DPRD DKI juga melibatkan pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. KPK masih mendalami peran ketiga tersangka dalam kasus suap terkait dengan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Pengembangan kasus tersebut saat ini masih seputar antara pihak perusahaan pengembang dengan DPRD DKI. “Saya belum bisa katakan itu (keterlibatan Pemprov DKI),” ucap Syarif saat dikonfirmasi, Rabu (6/4/2016). Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka yaitu M. Sanusi selaku Ketua Komisi D DPRD DKI dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL) Ariesman Widjaja serta Trinanda Prihantoro selaku Personal Assistant di PT APL. M. Sanusi ditangkap pada Kamis (31/3) dengan sangkaan menerima suap sebesar Rp 2 miliar yang diberikan dalam 2 termin dari PT APL. Selain itu, sudah ada 1 saksi yang dicekal terkait kasus ini yaitu Sugiyanto Kusuma alias Aguan. Bos Agung Sedayu Group yang selama ini dikesankan tak tersentuh itu diketahui masih berada di Indonesia. Dalam kasus ini Ahok juga dituduh bersekongkol dengan para pengusaha tersebut. Untuk itu Ahok meminta pihak-pihak yang menuduhnya bersekongkol dengan Agung Podomoro Land (APL) untuk membuktikan hal tersebut di depan hukum. Sebab selama ini ia merasa semua kebijakannya terbuka dan bisa diakses siapa pun. “Saya tanya di mana ada peraturan kebijakan yang saya setujui yang tidak saya buka di youtube. Kedua, di mana kebijakan saya yang menguntungkan pengembang. Saya tanya.

Buktiin? Saya sudah dimusuhin banyak orang,” ujarnya. Selama memimpin Ibu Kota, Ahok memang sering memanfaatkan biaya pihak swasta untuk merealisasikan program, mulai dari program corporate social responsibility (CSR) hingga kewajiban tambahan pengembang. “Waktu saya baru pertama kali masuk sini (menjabat Wakil Gubernur DKI), waktu banjir pertama kali, hampir semua rusun di DKI hancur. Saya minta bantuan pengembang Ciputra, Lippo, dan Agung Podomoro untuk membangun rusun,” kata Ahok kepada wartawan, beberapa waktu lalu. Agung Podomoro disebutsebut memiliki kedekatan khusus dengan Ahok. Bahkan, Ahok tak masalah jika dirinya disebut Gubernur Agung Podomoro. Pengembang tersebut membangun rusun, ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), jalan layang nontol Pluit, gedung parkir Polda Metro Jaya, hingga reklamasi Pulau G oleh anak usaha Agung Podomoro, PT Muara Wisesa Samudera (MWS). Izin pelaksanaan reklamasi Pulau G berdasar Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudera. “Saya sampai dibilang Gubernur Agung Podomoro, karena sedikit-sedikit Agung Podomoro. Mau gimana lagi? Saya sudah kenal dekat dengan Agung Podomoro sejak dulu, makanya gampang minta bantuan,” kata Ahok, kala itu. Pembangunan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta sendiri dilakukan oleh beberapa perusahaan pengembang. Para perusahaan itu membutuhkan payung hukum melalui Peraturan Daerah (Perda). Nah, rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta dan tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara yang masih belum kelar dibahas oleh DPRD DKI kemudian menjadi pangkal persoalan yang memunculkan penyuapan. KPK pun telah menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL) Ariesman Widjaja sebagai tersangka. “Kasus reklamasi itu kan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang merupakan anakanak perusahaan. Semua yang relevan akan dimintai keterangan,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif ketika dikonfirmasi, Rabu (6/4/2016). Saat ditanya apakah ada lagi pemberian suap yang merupakan patungan dari perusahaanperusahaan yang ikut dalam proyek reklamasi, Syarif mengaku penyidik tengah menelitinya. “Itu salah satu yang sedang diteliti,” kata Syarif.

Reklamasi Jalan Terus Dan meskipun bertentangan dengan peraturan perundangundangan karena menjadi kawasan Strategis Nasional, namun Ahok memang tetap bersikukuh untuk melakukan reklamasi di 17 pulau di kawasan pantai utara tersebut. Ahok berdalih bahwa Keputusan Gubernur nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang pemberian izin reklamasi tersebut telah sesuai dengan Keppres Presiden Soeharto Nomor 52 Tahun 1995. Padahal pernyataan Ahok tersebut dinilai lemah karena Ahok telah melanggar UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi. Ahok pun lupa bahwa pada era Presiden Gus Dur di tahun 2004, muncul UU tentang Reklamasi yang melarang Kawasan Strategis Nasional tersebut untuk direklamasi. Sebelumnya, Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), Rico Sinaga, telah mengingatkan bahwa reklamasi ini tidak boleh dilakukan karena gugatan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung telah dimenangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah mempersoalkan reklamasi karena banyak instalasi vital di bawah laut yang akan terganggu. “Sejatinya proyek reklamasi tidak boleh karena gugatan lingkungan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dimenangkan oleh KLH. Sejak awal reklamasi pantura sudah dikritik banyak pihak. KLH persoalkan amdal, dan tempat pengambilan material penguruk, KKP persoalkan banyak instalasi vital di bawah laut, dan sebagainya”, tegasnya. Menanggapi kerasnya sikap Ahok untuk tetap memberikan izin kepada Agung Podomoro dalam melakukan reklamasi 17 pulau, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Addhie Masardi mengendus ada “jatah” yang didapatkan Ahok di balik izin tersebut. “Izin yang diberikan kepada pengembang swasta untuk reklamasi (17 pulau), saya jamin enggak gratis,” kata Adhie di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Meski demikian, koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini mengaku, tak mengetahui secara persis keuntungan apa yang didapat mantan Bupati Blitung Timur itu. Dia menambahkan, wewenang eksekutif yang besar berpotensi disalahgunakan. Hal ini dirasanya berbeda jika dibandingkan dengan kewenangan dewan. “Kalau DPRD hanya bisa andalkan APBD,” tandasnya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diketahui memberikan perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G (Pluit

City) kepada PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan PT Agung Podomoro Group. Menurutnya, perpanjangan izin yang diberikan pihaknya lantaran mempertimbangkan pengerjaan proyek yang terlanjur berlangsung. Untuk membatalkan, Ahok hanya ingin Presiden Jokowi yang langsung batalkan. Lembaga pegiat HAM Setara Institute juga menuding Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak responsif dalam menanggapi kasus penyuapan Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mohamad Sanusi oleh Presiden Direktur Agung Podomoro Land (APLN) Ariesman

Widjaja. “Pernyataan Ahok yang tidak akan mencabut izin APLN meski terjadi suap yang dilakukan presiden direkturnya merupakan bentuk pemerintah tidak responsif terhadap antisipasi perlindungan HAM yang timbul karena ulah oknum perusahaan,” kata peneliti Bisnis dan HAM Muhamad Raziv Barokah. Dia mengatakan kasus ini menunjukkan bagaimana penentuan tata ruang di kota-kota besar seperti Jakarta lahir dari kongkalikong antara pemerintah dan perusahaan properti. “Penetapan tata ruang bukan lagi berdasarkan kepentingan masyarakat, namun hanya berdasarkan kepentingan ko-

rporasi.” Kekacauan ruang, harga lahan tinggi, krisis ekologi dan krisis lingkungan akibat hal ini, kata Raziv, adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas tempat tinggal yang layak serta hak atas lingkungan yang sehat dan nyaman. Dengan dampak yang demikian luar biasa, Raziv menilai perlu ada tindakan tegas, juga terhadap perusahaan yang dipimpin Ariesman. “Publik sudah sangat paham bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghasilkan kerugian multidimensional. Pelaku korupsi dengan suap tidak melulu perorangan,” kata Raziv. z jef/kcm

Isu SARA Menguat, Polisi Buru Bos ‘Charlie Heboh’ Sambungan hal 1 memang didapatkan bukti ada penistaan agama, penistaan golongan, apalagi menimbulkan dampak perpecahan, SARA, dan adu domba,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Anton Charliyan saat ditemui di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (6/4/2016). Anton menjelaskan, masalahmasalah yang dirilis akun itu akan didiskusikan juga dengan meminta pendapat para pakar seperti pakar hukum, perlindungan anak dan pakar sosial politik. “Namun begitu, saat ini Tim Cyber Crime terus memantau dengan seksama,” ujarnya. Anton mengungkapkan bahwa laporan resmi ke polisi belum ada. Tapi ketika akun itu menimbulkan perpecahan antar umat agama, adu domba bahkan meresahkan publik, maka otomatis akan diproses sesuai ketentuan hukum. “Kalau pidana enggak perlu laporan,” katanya. Sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyayangkan beredarnya majalah itu. Dia mengatakan kebebasan berpendapat tidak boleh digunakan sebagai dalih pembenar untuk setiap tindakan menyebar kebencian dan menistakan agama. Lukman meminta ada tindakan tegas bagi pemilik akun sosial yang menyebarkan kebencian dan penistaan agama. “Pemilik akun media sosial dan pihak yang memproduksi dan menyebar penistaan agama harus diproses hukum. Langkah ini lebih produktif ketimbang aksi kekerasan seperti yang terjadi di Prancis pasca terbitnya karikatur Nabi Muhammad di suratkabar Charlie Hebdo,” kata Lukman lewat keterangan persnya, Rabu (6/4/2016). Lukman menilai penegakan hukum lebih mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia mampu bersikap dewasa menghadapi provokasi penistaan agama oleh pihak mana pun. Hal itu juga selaras dengan ajaran Islam yang mengutamakan cara produktif ketimbang reaktif dalam merespon sesuatu. “Protes dan bantahan untuk setiap tindakan penistaan perlu dilakukan

dengan cara yang baik dan elegan,” kata Lukman. Lukman mengaku masih berprasangka bahwa pembuatan dan penyebaran karikatur yang sensitif agama adalah kesalahan fatal dalam memahami kebebasan berpendapat, bukan upaya sengaja untuk membuat gara-gara yang memancing keributan lewat isu agama. “Namun demikian, saya minta aparat keamanan dapat segera menemukan produsen konten tersebut, dan melakukan penindakan hukum yang tegas,” tandasnya. Kemunculan majalah Charlie Heboh ini menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Sebuah akun di Facebook dengan nama yang sama Charlie Heboh Magazine juga ikut muncul. Pihak Charlie Heboh juga melabeli majalahnya dengan batasan umur +21. Selain tagline yang bernada provakatif, karikatur majalah ini terlihat lebih provokatif. Karikatur itu menampilkan karikatur pria yang berjenggot dan berbadan besar yang sedang menyetubuhi seorang anak kecil yang terlihat meronta. “Ana (saya) cuman menjalankan sunnah nabi,” ujar pria dalam kartun ini yang mengenakan baju berwarna putih. “Saya ingin sekolah,” teriak anak perempuan yang di sampingnya tergeletak sebuah boneka kelinci putih dan tas sekolah berisikan buku-buku. Selanjutnya, di bagian bawah cover majalah Charlie Heboh, tertulis sebuah nama yang diduga pembuat karikatur. DPR juga telah mendesak polisi agar bertindak cepat mengusut dan menangkap pembuat Charlie Heboh. Majalah Charlie Heboh mulai 1 April lalu beredar luas di masyarakat. Foto halaman utama tabloid itu lalu diunggah perdana pada Jumat (1/4) melalui akun Facebook “Charlie Heboh”. Akun Facebook “Charlie Heboh” itu sempat memasang keterangan “kami sudah menaruh beberapa sampel di beberapa toko buku terkemuka di Jakarta. Untuk kota lain belum ada. Silakan memburu edisi perdana kami dan membaca isi di dalamnya

sebelum meluapkan amarah.” Namun, akun media ini sudah tidak bisa dibuka lagi pada hari Selasa (5/4) setelah polisi memblokirnya. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Agung Setya kepada media di Jakarta mengatakan telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, yang sudah memblokir akun itu. Dari pantauan polisi, akun itu memang baru empat hari. Anggota DPR Komisi IX Irma Suryani Chaniago menilai aparat keamanan memang harus bertindak cepat, mengusut dan menangkap pembuat tabloid dan pemilik akun sosial media “Charlie Heboh” sebelum terjadi kerusuhan. “Aparat keamanan harus segera menginvestigasi ini. Jangan dibiarkan pecah dulu jadi kerusuhan, baru ditindaklanjuti. Jangan nanti sudah rusuh, baru turun dan ribut. Aparat keamanan harus menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap hal-hal seperti ini. Mindset aparat keamanan harus diubah. Saya khawatir sebentar lagi meledak ini jika tidak segera diambil tindakan,” desak Irma. Hal serupa disampaikan pakar komunikasi politik Prof. Ibnu Ahmad yang menilai ada “penumpang gelap” yang sedang “membajak” keterbukaan dan kebebasan berekspresi di Indonesia. “Saya sangat menyayangkan adanya “penumpang gelap” atas dibukanya kebebasan berekspresi di Indonesia. Kok sampai seperti ini. Apalagi gambar yang ditampilkan itu sudah keterlaluan menghina umat Islam. Bisa jadi ini bagian dari skenario untuk memicu kerusuhan. Beruntungnya hingga hari ini umat Islam bersikap dewasa dan tidak terpancing. Tapi aparat keamanan harus cepat bertindak. Tidak perlu menunggu sampai ada delik aduan, karena sosial media khan bergerak sangat cepat dan saya yakin sebenarnya polisi juga sudah mendapat gambar ini. Sudah terpantau siapa pemilik akun di sosial media dan inisiator pembuat tabloid ini,” kata Ibnu. z jef/det

MALANG RAYA

MINGGU KE-32

7 - 14 April 2016

PEMBANGUNAN

Anggaran JLS Capai Rp 41 Miliar

MLV

DIPAMERKAN: Tampak petugas dari TNI AL bersama pengunjung saat berpose di depan pesawat ringan yang akan dipamerkan di Matos, pada 8-10 April 2016.

Pesawat TNI AU ‘Mendarat’ di Matos MALANG – Dua pesawat ringan jenis Marcheti dan Swayasa milik TNI AU Lanud Abd Saleh ‘mendarat’ di Malang Town Square (Matos). Dua pesawat itu disiapkan untuk Pameran Dirgantara memperingati HUT ke-70 TNI AU, 8-10 April 2016 besok. Satu pesawat berada di halaman utama, dan

satu lagi berada di lantai dua Matos. Meski masih satu hari lagi, TNI AU Lanud Abd Saleh sudah mempersiapkan pameran itu jauh hari. Kepala Dinas Operasi Lanud Abd Saleh, Kolonel Penerbamg Fairlyanto, mengatakan, persiapan sudah bagus dan tinggal menunggu acara puncak.

Setiap ulang tahun TNI AU, sebenarnya selalu digelar Air Show. Namun karena ada beberapa insiden, pertunjukan udara akhirnya dibatalkan. “Sekarang kami di sini saja, membaur bersama masyarakat dengan memberikan edukasi tentang dirgantara,” katanya, saat mengecek kesiapan di

Matos, Rabu (6/4/2016). Dalam pameran itu nanti ada sebanyak 15 kesatuan dan perusahaan dirgantara yang terlibat, dan pemilihan putra putri pilot cilik, serta beberapa hiburan. “Banyak hiburan dan pendekatan ke masyarakat sehingga tahu apa tugas pokok TNI AU dan Alutsista,” tandasnya. z mlv

Audit BPKP Keluar, 11 Kades Tersangka Dugaan Penyelewengan ADD 2013 dan 2014 MALANG – Dugaan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan 11 oknum kepala desa di Kabupaten Malang, mulai mendapat perhatian serius Polres Malang. Ini seiring adanya rekomendasi Polda Jatim dan ekspose (gelar perkara) ke Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada 1 April 2016 lalu. Dari data yang dikantongi Satreskrim Polres Malang, kasus dugaan korupsi tersebut melibatkan oknum perangkat desa. Dari sebelas kasus tersebut, total kerugian Negara mencapai sekitar Rp

420 juta, dan Polres Malang bisa menyelamatkan Rp 50 juta. Dari sebelas kasus dugaan korupsi itu, delapan di antaranya sudah dalam tahap penyidikan. Sedangkan tiga kasus lainnya, masih menunggu hasil audit dari BPKP. Polres Malang sendiri bahkan bisa memastikan dua oknum Kades dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai tersangka. Yakni, Kades Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan berinisial MJ dan Kades Sukoraharjo, Kecamatan Kepanjen, berinisial IB. Keduanya dibidik atas dugaan penyalahgunaan ADD tahun 2013 dan 2014. Kasatreskrim Polres Malang, AKP Adam Purbantoro menegaskan, penetapan tersangka keduanya hanya tinggal

menunggu hasil audit dari BPKP Jatim. “Paling lambat minggu depan. Setelah ada hasil audit kerugian negara dari BPKP, maka kami akan langsung menetapkan sebagai tersangka,” ujar Adam. Mantan Kasatreskrim Polres Malang Kota ini, menambahkan dua kasus dugaan korupsi dana ADD tersebut, sebelumnya sudah direkomendasikan ke Subdit Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Jatim. Setelah ada rekomendasi dari Polda Jatim, kemudian dilakukan ekspose ke BPKP, pada 1 April lalu. “BPKP mau menerima ekspose, setelah ada rekomendasi dari Polda Jatim. Dan Polda Jatim telah memberikan rekomendasi, agar dua perkara dugaan korupsi ini berlanjut, karena sudah ada dua alat bukti yang cukup,” terangnya.

Berdasarkan rekomendasi dari Polda Jatim itulah, BPKP kemudian melakukan audit jumlah kerugian negara dari dua perkara tersebut. Hasil audit BPKB nantinya akan dijadikan dasar untuk menetapkan dua Kades tersebut sebagai tersangka. “Mereka akan dijerat dengan pasal 2, 3, 8 dan 9 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” tegasnya. Bagaimana untuk dugaan kasus korupsi yang diduga dilakukan Kepala Desa Putatlor, Kecamatan Gondanglegi? Adam mengatakan, bahwa untuk dugaan korupsi Kades Putatlor, masih dalam tahap penyelidikan, serta pengajuan rekomendasi ke Polda Jatim. z rdm

RAYAKAN KEMENANGAN AREMA CRONUS DI JALANAN KOTA MALANG

Melanggar Lantas, Aremania Dihukum Menyanyi Indonesia Raya Gelar juara dicapai Arema Cronus dalam kompetisi Bhayangkara Cup, akhirnya bisa mengobati kerinduan Aremania. Sayangnya, perayaan gelar juara Arema ini dirayakan dengan tidak tertib oleh para supporter Arema. INSIDEN perusakan dua mobil berNopol N 437 BX dan L 1453 EM disaat perayaan gelar juara Arema Cronus di jalanan Kota Malang, Senin (4/4/2016) malam, menjadi penghargaan berharga bagi aparat kepolisian. Dengan sikap, ratusan personel polisi pun dikerahkan untuk mengamankan jalannya pesta perayaan juara Bhayangkara Cup. Rabu (6/4/2016), sejumlah posko langsung didirikan aparat Polres Malang Kota untuk mengantisipasi adanya konvoi susulan supporter Arema. Alhasil, sejumlah kelompok-kelompok kecil suporter Arema, yang mencoba merayakan keberhasilan Arema Cronus meraih tro¿ juara ini di jalanan kemarin langsung diamankan polisi. Pasalnya, kebanyakan dari mereka tidak mengenakan helm, di samping motor yang dikendarainya telah dimodi¿kasi model brong. Tidak hanya itu, sebagian besar suporter Arema yang diamankan polisi tidak memiliki SIM. Mendapati hal itu, aparat kepolisian pun memberikan hukuman beragam. Namun rata-rata mereka mendapat hukuman menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hormat bendera. Meski tidak sedikit yang ditilang aparat. Ada

MTR

DIHUKUM POLISI: Sejumlah suporter Aremania saat dihukum polisi menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena melanggar ketentuan berkendara di jalanan Kota Malang, Rabu (6/4/2016).

pula yang diperingatkan supaya tertib lalu lintas. Kapolres Malang Kota AKBP Decky Hendarsono mengatakan pihaknya menerjunkan personel dengan kekuatan maksimal. Upaya ini tidak lain untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan lainnya. Sesuai perintah langsung dari Kapolda Jawa Timur. “Tadi malam saja kami bubarkan, karena keberadaan mereka mengganggu dan membuat resah pengguna jalan lainnya,” kata dia, Rabu (6/4/2016). Pihaknya, jelas Decky, melibatkan Koordinator Wilayah (Korwil) dan

pentolan Aremania dalam menertibkan dan mengingatkan Aremania supaya tertib lalu lintas. Apalagi, konvoi Aremania ini belum mengantongi izin dari kepolisian. Selain itu belum ada rencana konvoi melewati jalan mana saja. “Yang tidak tertib kami tilang. Yang melakukan pelanggaran pidana kami proses secara hukum,” tegasnya. Di tempat terpisah, Wakapolres Malang Kota Kompol Dewa Putu Eka mengaku, terpaksa menilang puluhan Aremania yang melintas di Jalan Kertanegara Kota Malang, Rabu (6/4/2016). Dari pantauan di jalanan

Kota Malang, hingga pukul 12.15 WIB, ada 40-an sepeda motor yang sudah ditilang. Pasalnya, para pengendara motor itu tidak memakai helm, dan tidak membawa STNK maupun SIM. “Hari ini kami lakukan penindakan tegas kepada pengendara motor yang tidak memakai helm, juga tidak membawa kelengkapan surat kendaraan bermotor,” ujar Putu Eka. Di tempat terpisah, oknum ˪suporter yang merusak mobil ber-Nopol N 437 BX dan L 1453 EM telah berhasil diamankan aparat kepolisian. Kapolres Malang Kota, AKBP Decky Hendarsono mengatakan, oknum pelaku pengrusakan itu bukan Aremania. “Sebab, Aremania sangat santun dan tidak akan berbuat anarkis,” kata Decky, Rabu (6/4/2016). Dia memastikan hal itu karena pelaku pengrusakan mobil Honda Stream milik Michele itu sudah ˪ditangkap. Sayangnya, dia tidak memerinci oknum perusak mobil tersebut. Decky hanya menegaskan jika pelaku pengrusakan itu merupakan oknum dari luar Malang. Menurut dia, pelaku saat ini masih dalam pemeriksaan kepolisian. Meski begitu, dia menghimbau agar Aremania yang konvoi tetap tertib dan mentaati lalu lintas. “Aremania yang merayakan kemenangan ini kami imbau agar tertib dan bersikap sopan. Utamakan keselamatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas,” tutur dia. z suc, mtr, bjc

MALANG-Pembangunan infrastruktur di Jalur Lintas Selatan (JLS) sudah sangat mendesak. JLS merupakan akses yang menghubungkan sejumlah objek wisata pantai milik Kabupaten Malang. Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Mochammad Anwar menargetkan, pembangunan dan peningkatan jalan untuk memperbaiki akses JLS akan dilaksanakan pada pertengahan bulan ini. Dana yang dipakai jumlahnya mencapai Rp 41 miliar yang bersumber dari APBN 2016. ”Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dananya diambilkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016,” kata Anwar, kemarin. Dikatakan, pihaknya akan fokus bagaimana mengatasi semua jalan ke arah tempat wisata sebagai penunjang perekonomian masyarakat. Anwar menegaskan, untuk mempermudah pelaksanaan proyek, Dinas Bina Marga memetakannya menjadi 14 paket kegiatan. Anwar mencontohkan pembangunan infrastruktur menuju selatan akan dimulai dari bagian utara, antara lain Kecamatan Singosari menuju Kecamatan Jabung sepanjang 3 kilometer. Jalan Mangliawan menuju Tumpang mencapai 2,5 kilometer dan Wonokerto menuju Bantur dengan panjang 2,5 kilometer. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Edy Suwanto mengatakan, salah satu instrumen yang diangkat pada saat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Kabupaten Malang adalah peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jalan. ”Hampir semua peserta mengusulkan pembangunan jalan. Terutama wilayah selatan, jalan menjadi prioritas,” katanya. Edy menambahkan, pada saat musrembang, Bappeda merilis empat desa dari 378 desa tidak termasuk kelurahan di Kabupaten Malang masuk dalam kategori tertinggal. Bappeda memberi batas waktu untuk dituntaskan paling lambat dua bulan ke depan atau sekitar Juni 2016. z mlg

KESEHATAN

Layanan Puskesmas Malang Buka 24 Jam MALANG – Bupati Malang, Rendra Kresna, seminta seluruh Puskesmas di Kabupaten Malang membuka pelayanan 24 jam, bukan hanya pintunya saja yang dibuka, namun juga pelayanannya. “Saya harap Puskesmas seluruh kabupaten harus layani 24 jam. Yang buka bukan pintunya saja, tapi pelayanannya,” tegas Rendra saat pencanangan Puskesmas BLUD Turen, kemarin. Rendra mengaku, pernah mendapati seorang pejabat eselon dua mengalami gangguan kesehatan saat ke pantai dan dirujuk ke Puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas Gedangan, ternyata tidak ada dokter yang bertugas. Pejabat yang bersangkutan terpaksa harus menunggu selama dua jam sebelum mendapatkan penanganan medis. “Ini seharusnya nggak boleh terjadi. Mana ini Kepala Puskesmas Gedangan? Kepala Dinas Kesehatan harus mengatasi hal seperti ini,” kata Rendra. Ia melanjutkan, derajat kesehatan warga Kabupaten Malang meningkat setiap tahun. Kondisi tersebut bukan murni karena program pemerintah, tetapi juga ditopang kebersamaan masyarakat yang menjadi elemen penting untuk menyukseskan program pemerintah. “Sebagai contoh, jika terjadi kejadian gawat darurat. Dokter tidak akan bisa menangani jika tidak bisa dibantu tim yang cakap. Begitu pula sebaliknya atau tidak mungkin berhasil jika masyarakatnya tidak berinisiatif melakukan tindakan percepatan agar ditangani secara medis,” urai dia. z mlv

DUGAAN INTIMIDASI GURU

Kadispendik dan Inspektorat Digugat Rp 15 Miliar MALANG-Tiga guru honorer di Kabupaten Malang menggugat Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) dan Inspektorat setempat. Ketiga guru itu bernama Suko Adireno, Segiri Purbo dan Endik Setyawan. Sebelumnya ada 15 guru honorer yang bersikap demikian. Namun seiring waktu, hanya tiga orang ini saja yang getol melaporkan kasus intimidasi oleh Kadiknas dan Inspektorat ke Polres Malang. Permasalahan ini berawal saat ketiganya, didesak mendukung calon petahana, Rendra Kresna dalam Pilkada Kabupaten Malang tahun lalu. Namun, sejumlah guru honorer banyak yang memberikan dukungan pada calon nomer urut 2 Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi. Atas kasus dukung mendukung dalam Pilkada inilah, guru honorer pun dipanggil Kadiknas dan Inspektorat. Sehingga, guru honorer merasa di intimidasi dan merasa dirugikan. “Guru honorer itu bukan abdi negara.Bukan PNS. Apalagi klien kami ini juga memperoleh upah dibawah satu juta rupiah.Tak pantas Kadiknas dan Inspektorat melakukan intimidasi,” ungkap Marselinus Maring, Kuasa Hukum Tiga Guru Honorer, Selasa (5/4/2016). Kata dia, pihaknya melaporkan perbuatan tidak menyenengkan dan melawan hukum yang dilakukan Kadiknas dan Inspektorat ke Reskrim Polres Malang. Artinya,Kadiknas dan Inspektorat ini tidak berwenang memanggil guru honorer. “Karena guru honorer ini kan sukarelawan. Tidak benar juga mereka dianggap tidak loyal terhadap Bupati Malang saat itu. Karena mereka juga bukan PNS kok,” paparnya. z bjc

GRESIK-SIDOARJO

MINGGU KE-32 7 - 14 April 2016

Lapindo Ngebor Lagi Bupati Tak Gubris Penolakan Warga SIDOARJO-Penyelidikan bocornya pipa gas milik Lapindo Brantas di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, hingga kini masih menyisakan persoalan. Sampai saat ini tidak ada satu pun tersangka yang ditetapkan pihak penyidik, tentang dugaan kelalaian pihak Lapindo. Ironinya, peristiwa tersebut tampaknya tidak digubris oleh Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Buktinya, bupati justru mempersilakan pihak Lapindo Brantas, melanjutkan rencana pembukaan dua sumur baru di kawasan Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Padahal peristiwa sebelumnya, kejadian itu menyebabkan terbakarnya perabotan milik warga sekitar pengeboran sumur. Belum hilang rasa trauma warga setempat, kini izin kelanjutan pengeboran sudah dikantongi Lapindo lagi. Presiden Direktur PT. Lapindo Brantas, Tri Setya Sutisna mengatakan, rencana pengeboran tiga sumur baru tetap dilakukan karena telah mendapat izin pemerintah. “Semua persyaratan sudah kami penuhi,” tuturnya. Lapindo, lanjut Tri, terus melakukan pendekatan kepada warga mengenai teknis pengeboran yang aman dan tidak akan menimbulkan luapan lumpur, seperti yang terjadi di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, 29 Mei 2006 silam. Penolakan warga ini dikarenakan, mereka trauma

dengan luapan lumpur panas yang menenggelamkan belasan Desa di tiga kecamatan. “Kami yakin bisa dilakukan. Selama ini aman kok, kami sudah ngebor 11 sumur,” tutur Tri. Ia menegaskan, faktor keamanan menjadi prioritas utama di setiap pengeboran, sehingga masyarakat perlu mendapat sosialisasi dan pemahaman secara lengkap. “Soal penolakan itu, kalau mereka belum paham ya diberikan pengertian,” terangnya. Sementara itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah memandang potensi migas yang ada di wilayahnya merupakan peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah, yang lain untuk menyejahterakan masyarakat Sidoarjo. “Ini kan potensi sumber daya alam yang besar, pastinya kita akan kaya,” harapnya. Terkait penolakan warga di sekitar lokasi pengeboran, Saiful mengaku akan melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman. Terutama, tentang besarnya manfaat yang diterima daerah dan masyarakat dari sektor migas. “2010, saat saya menjabat wakil bupati, PAD Sidoarjo Rp250-an miliar. 2015, naik menjadi Rp1,5 triliun,” terang bupati. Saiful menganggap upaya menghalangi pengeboran sumur baru tidak murni dilakukan warga, melainkan oleh pihak lain diluar Sidoarjo dengan provokasinya. “Nanti kita beri penjelasan ke warga, kalem-kalem (pelan-pelan). Warga memang trauma, tapi penolakan ini sepertinya bermuatan politik atau saingan bisnis,” pungkasnya. z mbc, fjr

Enam KLM Gresik-Bawean Terancam Bangkrut GRESIK-Pemilik enam kapal layar motor (KLM) yang melayani jasa angkutan barang Gresik-Bawean, terancam bangkrut. Ini seiring sepinya penumpang yang menggunakan jasa KLM tersebut. Akibatnya, kapal-kapal tersebut kini lebih banyak sandar di pelabuhan. Sepinya peminat KLM ini terjadi setelah beroperasinya Kapal Roro milik PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). Sejumlah anak buah kapal (ABK) pun menuding, keberadaan Kapal Roro menjadi pemicu sepinya peminat KLM. Sahman, salah satu anak buah kapal (ABK) menjelaskan, angkutan dari Gresik terus mengalami penyusutan. “Jika dulu mampu 3 kali dalam sebulan, sekarang hanya mengangkut sekali saja dalam sebulan. Itupun menunggu barang untuk diangkutnya,” kata Sahman, kepada Global News, kemarin. Sepinya pengangkutan barang membuatnya kelabakan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Pendapatannya sebulan hanya Rp 700 ribu. Sementara para pengguna jasa selain lebih memilih ASDP. z sep

5 OPERASI BERSINAR

Polres Amankan 8 Budak Narkoba GRESIK- Operasi Bersih Sindikat Narkoba (Bersinar) yang digelar jajaran Polres Gresik membuahkan hasil. Setidaknya, Polres Gresik telah mengamankan delapan budak narkoba. “Itu hanya dari Polres Gresik, belum dari jajaran Polsek. Jika ditotal, jumlahnya lebih banyak lagi,” ujar AKP Tatik Sugiati, Kasubag Humas Polres Gresik, Selasa (5/4/2016). Dalam operasi Bersinar, Polres Gresik telah melakukan sejumlah langkah baik internal maupun ekternal. Secara internal Polres Gresik telah mengumpulkan seluruh Kapolsek, para Kabag, Kasat sampai ke Kanit Binmas dan Reskrim Polsek Jajaran Polres Gresik, untuk lebih intens dalam memberikan pencegahan terhadap kasus narkoba. Salah satunya dengan mengkampanyekan antinarkoba di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, karyawan hingga warga di perkampungan. Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada semua jajaran untuk melakukan penindakan terhadap pengguna, pengedar, produsen semua jenis narkoba. “Kapolres meminta anggota dan semua keluarga tidak terlibat kasus narkoba,” ujar Tatik menirukan pesan Kapolres Gresik, AKBP Ady Wibowo dalam sambutannya di hadapan semua jajaran. z sep

BANTUAN DD GRESIK

Tiap Desa Terima DD Rp 600 Juta GN/ISTIMEWA

MURNI SOSIAL: Pengurus Forwod melakukan pengobatan gratis dan membagikan tanaman secara Cuma-Cuma kepada warga Dusun Gisik Desa Wirobiting, Prambon, Sidoarjo.

Beri Pengobatan Gratis, Bagikan Tanaman Cuma-cuma SIDOARJO-Warga Dusun Gisik Desa Wirobiting Prambon mendapat perlakuan istimewa, Minggu (3/4/2016). Mereka menerima fasilitas pengobatan tanpa dipungut biaya plus tanaman penghijauan gratis. Adalah warga kota Sidoarjo yang tergabung dalam Forum Rembug Wong Darjo (Forwod) melaksanakan kegiatan pengobatan dan pembagian tanaman secara cuma-cuma. “Kami sengaja tidak memilih di kota karena sudah sering dilakukan. Sengaja kami program kalau tidak di Krian ya di sini Prambon,” ujar Ketua Panitia Pelaksana Chamdi Basori usai kegiatan. Basori mengatakan, pihaknya menggandeng PT. Perhutani, dalam pembagian 150 bibit tanaman. “Tanaman yang dibagikan ada jenis mahoni, bungur, jabon, mentega dan beberapa jenis tanaman

lainnya,” ungkap pria yang juga Ketua BPD Wirobiting. Tempat pengobatan sendiri memanfaatkan gedung TPQ Darussalam Dusun Gisik Desa Wirobiting yang dikelola Chamdi Basori. “Ada 70 warga yang datang,” ujar pria yang menjadi pengasuh madrasah diniyah bagi siswa SMA maupun SMK. Dori Suryaatmodjo, anggota Forwod lainnya, mengatakan, kegiatan ini bertepatan dengan satu tahun terbentuknya Forwod. “Sebelumnya kami juga pernah membuat gerakan Bergema atau Gemar Membaca Bersama, waktu itu di alun alun Sidoarjo,” ujar Dori. “Paling penting kami ingin publik tahu kami ini bukan LSM yang berhura-hura, kami hanya warga Sidoarjo yang ingin bersosialisasi dengan sesama warga Sidoarjo,” ujarnya. z faz

GRESIK- Sebanyak 330 desa di Kabupaten Gresik akan menerima kucuran dana desa (DD) dari pemerintah pusat tahun ini. Jumlahnya bervariasi tergantung kondisi desa, minimal Rp 600 juta setiap desa. Wakil Bupati Gresik, Moh Qosim mengatakan, kucuran dana yang diberikan kepada setiap desa itu bersumber dari APBN. Dana bantuan tersebut nantinya akan diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan Pasal 4 sampai11 Permendes, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2015. Qosim mengingatkan, karena besarnya dana ini sehingga harus ekstra hati-hati dalam penggunaannya. Jangan sampai penggunaan DD akan menimbulkan permasalahan hukum. “Dalam pembangunan kita harus tetap saling membantu dan mengingatkan, agar kita tetap aman. Yang penting aman, soal manfaat nanti. Walaupun Pemkab Gresik telah melakukan MoU dengan Kejaksaan dalam pendampingan,” ujarnya. Anggaran ini, tambah dia, tindak lanjut dari program Presiden Joko Widodo yaitu Nawacita. Salah satunya membangun Indonesia dari desa. “Membangun Indonesia lewat pinggiran, seperti wajah Gresik sebenarnya ada di desa,” urainya. Menurut dia, pemerintah desa belum terbiasa dengan dana besar. “Jangan sampai ada yang masuk penjara karena anggaran ini,” pungkasnya. z sep

KERUPUK UDANG SIDOARJO RAIH MURI DUNIA

Komisi D Sidak, Pelaksanaan UNBK Lancar GRESIK-Komisi D DPRD Kabupaten Gresik melakukan inspeksi mendadak (sidak) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA/SMK sederajat. Hasil sidak, pelaksanaannya lancar. Komisi D pada hari pertama pelaksanaan UNBK melakukan sidak ke SMA Negeri 1 Manyar. Bambang Adi Pranoto, Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Gresik mengatakan, sidak yang dilakukan Komisi D ingin melihat kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan UNBK. “Alhamdulillah semua lancar,” ujarnya di SMA Negeri 1 Manyar, Senin (4/3/2016). Lebih lanjut, dia menerangkan, pelaksanaan UN, baik UNBK maupun yang berbasis kertas (ujian tertulis), harus mengedepankan kejujuran. Selain itu, dengan sistem pengawas silang. Kecurangan atau kebocoran soal UN diharapkan tidak terjadi di Kabupaten Gresik. “Kalau bisa tahun ini Gresik menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan UN SMA sederajat,” imbuhnya. Kecurangan, tambah dia, jika benar-benar terjadi, maka bukan hanya lembaga sekolah saja yang tercoreng. Namun, Kabupaten Gresik juga yang akan terkena imbasnya. Sebab, kondisi seperti itu juga pernah terjadi di kabupaten tetangga tahun lalu. Dari data yang dihimpun, peserta UN dari tingkat SMA, MA, SMALB itu ada sekitar 10 ribuan lebih siswa, sementara di tingkat SMK ada sekitar 5 ribuan lebih. Jumlah 15.647 siswa tersebut, juga sudah termasuk mereka yang mengikuti kejar paket C sebanyak 1.300-an siswa. Sedangkan untuk lembaga yang menyelenggarakan UN SMA dan sederajat yang berbasis komputer di Kabupaten Gresik, mengalami peningkatan. Dari tiga lembaga pada tahun lalu, maka pada UN tahun ini menjadi 20 lembaga, yang terbagi atas 11 lembaga SMA/MA dan 9 SMK. Yakni, untuk di tingkat SMA/MA, terdapat SMA Negeri 1 Gresik, SMA Negeri 1 Kebomas, SMA Negeri 1 Manyar, SMA Muhammadiyah 1

GN/ASEPTA Y PERMANA

BAMBANG ADI PRANOTO Gresik, SMA Darul Islam Gresik, SMA Nahdlatul Ulama 1 Gresik, SMA Negeri 1 Sidayu, SMA Kanjeng Sepuh Sidayu, SMA Negeri 1 Cerme, SMA Negeri 1 Driyorejo, serta MA YKUI Maskumambang. Sementara di tingkat SMK, terdapat SMK Negeri 1 Cerme, SMK Al Ikhlas Mulyorejo, SMK Negeri 1 Sidayu, SMK PGRI Gresik, SMK Semen Gresik, SMK Muhammadiyah 1 Gresik, SMA Assa’adah Bungah, SMK Yasmu Manyar, dan SMK Nahdlatul Ulama Gresik. Kepala Sekolah (Kasek) SMA Negeri 1 Manyar, Abdul Ghofur menjelaskan, terkait dengan pelaksanaan UN pihaknya telah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya, telah menyewa genset untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik. “Disamping kesiapan eksternal, dalam menghadapi UN kami juga menggelar try out UNBK di sekolah untuk kelancaran UN dan mematangkan kesiapan mental siswa,” katanya. z sep/adv

Kenalkan Olahan Ikan di Eropa dan Amerika Untuk mengangkat kembali sektor perikanan di Sidoarjo, khususnya udang, sebuah perusahaan krupuk memprakarsai pembuatan krupuk udang terpanjang dan terbesar di dunia. Maklum, sektor budidaya ikan dan udang sebelumnya sempat terpuruk akibat luapan lumpur Lapindo. KABUPATEN Sidoarjo kembali menarik perhatian masyarakat, setelah meraih dua penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Rekor pertama adalah “Krupuk Terpanjang dan Terbesar di Dunia”, dengan panjang 440 sentimeter dan lebar sekitar 60 sentimeter. Selain itu juga rekor “Makan Krupuk dengan Peserta Terbanyak” yang mencapai 10.000 orang. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengaku, bangga dengan pencapaian yang diraih Sidoarjo, yang semakin mengenalkan kota ini untuk produk perikanannya. “Namanya tadi sudah dapat MURI ya alhamdulillah, rekor dunia lagi, bukan Indonesia, dunia rekornya, terpanjang, terlebar, dan yang makan juga lebih kurangnya 10.000 orang,” ujar Saiful, usai menerima sertifikat rekor MURI di Alun-alun Sidoarjo, Minggu (3/4/2016) kemarin. Saiful mengatakan, dengan luasan tambak di Sidoarjo yang mencapai 15.000 hektar, ia berharap sektor perikanan khususnya di air payau bisa

IST

KRUPUK UDANG: Sejumlah juru masak sedang membuat krupuk udang dengan panjang 440 sentimeter dan lebar sekitar 60 sentimeter, di Alun-alun Sidoarjo, Minggu (3/4/2016) kemarin.

semakin meningkat produksinya, terutama menghadapi persaingan pasar global yang semakin ketat. “Jadi Sidoarjo betul-betul kota Udang, kota pertambakan, betul-betul kota perikanan dan masih agraris. Sidoarjo tambak masih tetap, sekitar 15.000 hektar di Sidoarjo tambaknya, ya kalau bisa jangan sampai habis,” harap Saiful. Sementara itu, diraihnya dua rekor MURI ini tidak lepas dari peran PT. Sekar Laut selaku produsen Krupuk asal Sidoarjo yang menggagas kegiatan ini. Presiden Direktur PT. Sekar Laut, Harry Sunogo

mengatakan, melalui rekor ini Sidoarjo tidak hanya dikenal karena produk ikan dan udangnya, melainkan juga produk olahan udang berupa krupuk yang merupakan makanan khas masyarakat Indonesia. “Kota Sidoarjo ini adalah kota Udang, jadi juga dikenal dengan kota Krupuk Udangnya, dan krupuk ini sudah memasyarakat di masyarakat kita, jadi kita ingin mengukuhkan kota Sidoarjo ini adalah kota krupuk Udang yang terbesar dan terbanyak,” papar Harry. Produk krupuk di Sidoarjo tidak dapat dilepaskan dari

produk perikanan khususnya udang, karena bahan baku utama krupuk adalah udang hasil tambak nelayan. Harry menuturkan upaya memperkenalkan krupuk di pasar dunia seperti Eropa dan Amerika, bisa menjadi salah satu cara untuk mengangkat kesejahteraan petani tambak atau nelayan di Sidoarjo dan Jawa Timur. “Dengan usaha krupuk udang ini kita juga ada keterkaitan dengan petani, nelayan. Jadi kita memang mengambil hasil dari mereka, sehingga ini juga ada dampak terhadap sektor perikanan (Sidoarjo),” tuturnya. z voi

MADURA

MINGGU KE-32

7 - 14 April 2016

Pemprov Rancang Bandara di Sumenep Dibangun di Masalembu dan Kangean

IST

TANGGAP BENCANA: Sejumlah personel TRC Pamekasan saat mengikuti simulasi penyelamatan di Pelabuhan Branta, Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Rabu (6/4/2016).

Bupati Syafi’i Ikut Latihan TRC Bencana PAMEKASAN-Tim Reaksi Cepat (TRC) Pamekasan yang melakukan simulasi peningkatan kemampuan dasar, dalam rangka operasi penyelamatan di Pelabuhan Branta, Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan resmi ditutup, Rabu (6/4/2016). Kegiatan yang diikuti sebanyak 35 personel yang terdiri dari sejumlah instansi di Pamekasan, di antaranya dari tim SAR, TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dishubkominfo, Dinsos, Satpol PP, Kodim 0826 dan Polres Pamekasan, serta sejumlah relawan. Pelatihan TRC kali ini tergolong istimewa. Sebab, di akhir pelatihan, Bupati Pamekasan Drs Ahmad Syafi’i ikut terjun langsung, dan berbaur dengan tim untuk mengikuti pelatihan penyelamatan bencana. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim gabungan, yang sebelumnya sudah mendapat pelatihan dasar dan pembekalan dari TNI dan Polri yang sudah profesional dibidangnya.

Sya¿’i mengatakan, kegiatan pelatihan penangggulangan ini sangat penting. Karena mampu membentuk personil siaga bencana agar lebih sigap lagi, saat menghadapi bencana alam yang bisa saja terjadi. “Seperti yang kita tahu bahwa terjadinya bencana tidak hanya di darat saja, seperti angin puting-beliung, tanah longsor dan lainlain. Selain itu juga ada bencana di air, seperti banjir dan juga bencana di laut yang juga butuh perlindungan dan pertolongan kita semua. Tim penyelamat ini sudah bagus dan professional, karena tim ini dibawah pengawasan dan binaan Kodim 0826 Pamekasan serta Polres Pamekasan,” jelasnya. Terpisah, Kepala BPBD Pamekasan, Akmalul Firdausi mengatakan, pelatihan ini masih tingkat dasar, namun karena yang melatih dari TNI dan Polri maka kerja tim penyelamat penanggulangan bencana di Kabupaten Pamekasan akan lebih profesional.

“Hanya saja di tim ini masih butuh penambahan alat dan perlengkapan yang belum ada seperti penambahan perahu karet, alat penyelam, pelampung dan juga alat teropong yang berfungsi mendeteksi awal terjadinya bencana,” jelas Firdausi. Sementara itu, Kadinsos Pamekasan Arif Handayani termasuk salah satu tim penyelamat yang juga ikut bergabung mengatakan, Dinsos melalui relawan Tagana, siap membantu apabila terjadi tanggap darurat. Dikesempatan yang sama, Kasdim 0826 Pamekasan Mayor Inf Atjep Hindarsjah mengatakan, tim gabungan penyelamatan bencana ini dicetak untuk bisa kerja tim, sesuai dengan kemampuan dan fungsi masing-masing tim. “Karena bencana yang terjadi adalah tanggung jawab kita bersama bukan tanggung jawab BPBD saja, dan tim ini harus berserti¿kat,” tegasnya. z sjp, bjc

Bupati Buka Musrembangkab Sampang 2016 SAMPANG- Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sampang, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) Sampang tahun 2016 di Aula Pendopo Bupati, Kamis (31/3/2016). Musrembangkab yang dibuka secara resmi oleh Bupati Sampang KH A Fannan Hasib, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2017, dengan tema Penguatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Daya Saing Ekonomi Daerah Menuju Kabupaten Sampang Yang Bermartabat. Tampak hadir dalam acara tersebut Kepala Bakorwil VI Madura Dr H Ayshar MM, Wakil Bupati (Wabup) Sampang H Fadhillah Budiono, Ketua DPRD Sampang KH Imam Ubaidillah, Unsur Forkopimda, Kepala SKPD beserta jajaran, sejumlah organisasi dan Ulama. Kepala Bappeda Sampang Ir Hary Soeyanto MM menjelaskan Musrenbangkab tahun ini diharapkan bisa menjadi sarana mediasi antar elemen, baik eksekutif dengan Legislatif atau antar Forpimda hingga masyarakat. “Kami berharap pembangunan Kabupaten Sampang nantinya bisa merata dan sesuai dengan harapan, dan kebutuhan masyarakat juga Pemerintah Kabupaten Sampang,” jelasnya saat memberikan sambutan. Sementara itu, Bupati KH A Fannan Hasib mengungkapkan, acara tersebut digelar sebagaimana amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Ia menuturkan Musrenbangkab digelar dalam rangka membahas

GN/MAHARDIKA SURYA ABRIANTO

BUKA MUSREMBANGKAB: Bupati Sampang KH A Fannan Hasib membuka Musrembangkab Sampang tahun 2016, di Aula Pendopo Bupati, Kamis (31/3/2016). rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. “Satu hal yang substansial tentang pembangunan, bahwa di dalam pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek. Kabupaten Sampang harus terus melanjutkan paradigma baru yang saya terapkan sejak memimpin Pemerintahan Sampang, utamanya dalam pembangunan daerah. Rakyat harus diberi kewenangan untuk ikut serta merencanakan sekaligus mengawasi proses pembangunan yang sedang dilaksanakan,” ungkapnya saat memberikan sambutan. zmsa/adv

SUMENEP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berencana membangun dua Bandara di wilayah Kepulauan Sumenep, yakni di Kecamatan Masalembu dan Kangean. Rencana tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep, M Fadillah, Rabu (6/4/2016). “Beberapa waktu lalu kami diundang rapat koordinasi oleh Pemprov Jatim. Salah satu materi yang dibahas adalah rencana Pemprov Jatim untuk membangun bandara di Pulau Kangean dan Masalembu,” kata Fadillah. Ia menjelaskan, rencana pembangunan dua bandara di wilayah kepulauan Sumenep itu, supaya warga setempat memiliki moda transportasi alternatif selain kapal. “Dua bandara tersebut akan dikonsep sebagai bandara perintis atau yang dilalui jalur penerbangan pesawat perintis,” ujarnya. Pembangunan bandara di Kangean, kata dia, merupakan pembuatan bandara baru dan direncanakan di Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa. “Sementara pembangunan bandara di Masalembu meru-

M FADILLAH

pakan pemanfaatan kembali eks bandara milik anak perusahaan milik PT Pertamina. Eks bandara tersebut berada di Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu,” kata Fadillah, menerangkan. Ia menjelaskan, pembangunan bandara di Kangean akan direalisasikan Pemprov Jatim, jika Pemkab Sumenep menyelesaikan pengadaan atau menyediakan lahan bandara. “Sementara rencana pembangunan bandara di Masalembu bisa direalisasikan, jika manajemen PT Pertamina menyetujui permohonan pemanfaatan eks bandara yang telah diajukan Pemprov Jatim beberapa waktu lalu,” ujarnya. Fadillah juga mengemukakan, Pemkab Sumenep telah melakukan pembebasan se-

bagian lahan untuk pembangunan bandara di Kangean pada 2015, dan tahun ini direncanakan pembebasan lahan tahap kedua. “Pemprov Jatim telah mengalokasikan dana untuk membangun dua bandara tersebut. Namun, realisasinya menunggu kesiapan lahan untuk bandara di Kangean dan persetujuan manajemen PT Pertamina untuk bandara di Masalembu,” katanya. Pulau Kangean dan Masalembu adalah dua di antara puluhan pulau berpenghuni padat di Kabupaten Sumenep. Dalam kondisi cuaca baik, perjalanan laut dari Pelabuhan Kalianget (Sumenep daratan) ke Pelabuhan Batu Guluk, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean dan sebaliknya, membutuhkan waktu sekitar 4,5 jam dengan menggunakan kapal cepat yang berbahan dasar ¿berglass dan sembilan jam dengan kapal besi/baja. Sementara perjalanan laut dari Pelabuhan Kalianget ke Masalembu dan sebaliknya membutuhkan waktu sekitar 12 jam dengan kapal besi/ baja. “Kedua kecamatan itu memang sangat sulit dijangkau alat transportasi, utamanya pada saat cuaca buruk. Kalau sudah ada bandara, warga setempat tidak akan merasa terisolir lagi,” pungkasnya. z rmn

Terkendala Izin, Nelayan Takut Melaut

BANGKALAN - Sedikitnya 34 nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 5 Gross Tonage (GT) sampai 30 GT di Desa Branta Pesisir, Kabupaten Pamekasan, belum mengantongi surat izin penangkapan ikan (Sipi). Pasalnya, hingga saat ini mereka belum bisa melakukan perpanjangan izin, akibat adanya perubahan peraturan yang berimbas pada bertambahnya syarat pengajuan izin, yakni surat pengujian kapal perikanan. Menurut Nelayan Branta Pesisir, Sutan Takdir Ali Sahbana, para nelayan sudah berupaya mengajukan surat pengujian kapal perikanan ke Dinas Perikanan dan Kelautan

IST

TERKENDALA IZIN: Salah satu kapal nelayan takut melaut dan memilih bersandar di Desa Branta Pesisir, Pamekasan, karena belum perpanjang izin.

Provinsi Jawa Timur, tapi tak kunjung diterbitkan. ”Kami sudah mengajukan surat pen-

gujian kapal perikanan sejak dua bulan lalu, tapi sampai sekarang belum terbit,” kata

Sutan, Rabu (6/4/2016). Imbasnya para nelayan di Kabupaten Pamekasan ketakutan dalam melakukan penangkapan ikan. Namun mereka tetap nekat melaut walaupun rekannya pernah ditangkap Polairut Sumenep dan diharuskan membayar denda Rp5 juta. ”Beberapa waktu lalu ada tiga nelayan yang ditangkap Polairut Sumenep dan harus membayar denda masing-masing Rp5 juta,” imbuh Sutan. Dia pun berharap agar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan bisa mengawal nelayan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, agar surat pengujian kapal perikanan segera terbit. z okz

DUA SISWA SMA IKUTI UN DI RUTAN SAMPANG

Indek Integritas dan Indek Pretasi UN Harus Sama Sama Baik PAMEKASAN-Wakil Bupati Pamekasan Khalil Asyari menegaskan indek integritas dan nilai kuantitas dalam Ujian Nasional (UN) harus seimbang dan sama sama harus baik. Karena tujuan pendidikan adalah mencetak manusia yang cerdas dan juga memiliki akhlak dan kepribadian yang mulia sesuai dengan ridla Allah SWT. Hal itu diungkapkan Khalil Asyari kepada wartawan usai melakukan sidak pelaksanan UN tingkat SMA/ SMK dan MA, Senin (4/4/2016). Dalam melakukan sidak kali ini Khalil Asyari didampingi oleh Ketua DPRD Pamekasan, perwakilan Polres Pamekasan, Kodim 0826 Pamekasan, dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan Drs Moh Tarsun MSi. “Atara Indek Integritas atau kejujuran dan indek prestasi atau nilai kuantitatif harus seimbang dan sama-sama baik. Tidak bisa jomplang harus diperjuangkan. Nilai yang bagus tidak diawali kejujuran dalam UN tidak baik, juga sebaliknya jujur namun nilai kuantitasnya jelek juga tidak baik. Jadi harss bekerja keras semuanya sama-sama baik keduaduanya,” katanya. Khalil menegaskan secara umum pelaksanaan UN hari pertama Senin kemarin berjalan aman dan lancar. Peserta UN juga tampak bisa mengerjakan UN dengan penuh percaya diri tanpa rasa khawatir yang berlebihan. Karena UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa tahun ini. Masalah Indek Integritas Ujian Nasional (IIUN) tahun ini menjadi penting karena pemerintah pusat mulai UN tahun 2014-2015 lalu telah melakukan penilaian terhadap IIUN tersebut. Di Pamekasan yang memiliki IIUN yang baik atau tinggi hanya sebanyak 23 sekolah meliputi tingkat SMA/SMK/MA/ SMP dan MTs. Plt Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan Moh Tarsun mengatakan, pada UN tahun 2016 ini pihaknya telah memberikan motivasi kepada semua tingkatan pendidikan agar benar benar menjaga tingkat kejujuran dalam pelaksanaan UN. Dia melihat tanda tanda untuk perbaikan dan optimalisasi sudah mulai tampak. Dia berharap agar benar bener membuahkan hasil. “Sejak pemberian penghargaan terhadap 23 seko-

Pakai Sarung, Kerjakan Soal UN dengan Santai Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) benar-benar menjadi sejarah bagi dua siswa SMA di Kabupaten Sampang ini. Bagaimana tidak, keduanya terpaksa harus mengerjakan UN di Rumah Tahanan (Rutan) Sampang. Kenapa?

GN/MASDAWI DAHLAN

TINJAU UN: Wabup Pamekasan Khalil Asyari saat meninjau pelaksanaan UN di SMKN 2 Pamekasan, Senin (4/4/2016).

lah penerima IIUN tinggi pada UN tahunn 204-2015 lalu saya langsung genjot melakukan pembinaan ke semua jenjang sekolah agar menghadapi UN tahun ini benar-benar menjaga diri, jangan ada intervensi dan membiarkan anak untuk menunjukkan kemampuannya secara maksimal,” katanya. Pada UN tahun ini peserta untuk tingkat SMA/ SMK/MA sebanyak 12.207 siswa, diselenggarakan di 54 sekolah penyelenggara. Belum ada laporan yang adanya siswa yang gagal mengikuti ujian. Dari 54 sekolah penyelenggara UN itu ada lima sekolah yang telah menyelenggarakan UN berbasis computer atau Compoter Basic Tes (CBT). Lima sekoah yang telah menggunakan sistem CBT itu semuanya tingkat SMK, yakni SMKN 2, SMKN 3, SMKN Pakong, SMKN Tlanakan, dan satu SMK swasta yakni SMK Al Mujtamak. ”Sementara dari tingkat SMA dan MA masih belum menggunakan tehnik CBT atau ujian berbasis komputer tersebut,” pungkas Tarsun. zmas*

DUA siswa SMA di Kabupaten Sampang, terpaksa mengikuti ujian nasional (UN) di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Sampang, hingga UN selesai. Keduanya terpaksa mengerjakan soal UN lantaran terlibat kasus pencurian. Uniknya, dua siswa itu mengikuti ujian mengenakan kain sarung. Kedua siswa tersebut, adalah H (17), dan BA (18). Mereka adalah warga Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. “Statusnya masih tahanan tingkat penyidik kepolisian. Kasusnya 363 (tindak pidana pencurian). Keduanya masih baru (dititipkan di Rutan) sekitar pertengahan Februari,” kata Kepala Rutan Sampang Lindu Prabowo, di Rutan Sampang, Senin (4/4/2016). Lindu mengaku sengaja menyiapkan ruang ujian untuk dua tahanan itu. Menurut dia, setiap pelajar yang sudah terdaftar sebagai peserta UN, memiliki hak untuk mengikuti UN. Sementara itu, seorang guru yang menjadi pengawas UN di Rutan Sampang Fauzi mengatakan, tidak ada kendala yang ditemukan saat dua pelajar itu mengikuti UN. Lembar

MTR

PAKAI SARUNG: Dua siswa SMA yang terlibat kasus pencurian mengerjakan soal UN di Rutan Kelas II B Sampang, Senin (4/4/2016)

soal dan jawaban UN tiba tepat waktu. “Semua lancar. Tadi dimulai pukul 07.30 WIB sampai 09.30 WIB. Untuk hari ini, ada 2 mata pelajaran,” kata Fauzi. Tak seperti siswa SMA lain, dua siswa itu mengenakan pakaian ala kadarnya. Kedua siswa itu mengenakan baju kaus, kain sarung, kopiah, dan sandal. Keduanya pun terlihat cukup santai mengerjakan UN, meski tetap mendapat pengawasan dari petugas

UN. “Pelaksaan ujian dilakukan seperti ujian di tempat lain dengan penjagaan petugas pengawas UN resmi,” imbuhnya. Sementara itu, Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan Sampang Arif Budiansor mengatakan, pihaknya tetap memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelajar, kendati terlibat masalah pidana. “Selama bisa kita fasilitasi untuk mengikuti ujian, tetap kita lakukan,” kata dia. z ara, mtr

SURAMADU

MINGGU KE-32 7 - 14 April 2016

Eksekusi Lahan di Penempan Ricuh Warga Lempari Batu dan Molotov Polisi Balas Tembakan Gas Air Mata PAMEKASAN-Eksekusi tanah dan bangunan milik Moh Jauhari di Desa Panempan, Kecamatan Kota Pamekasan, diwarnai aksi ricuh. Kerusuhan antara warga dengan aparat kemanan dari Polres Pamekasan dan Kodim 0826 Pamekasan ini, terjadi sebelum petugas Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan membacakan keputusan eksekusi, Rabu (6/4/2016). Warga sengaja didatangkan oleh Jauhari sebelum eksekusi dibacakan, melakukan pelawanan dengan menyerang aparat keamanan setelah tanah dan bangunan dieksekusi pihak PN Pamekasan. Puluhan polisi yang hendak masuk ke halaman rumah Jauhari, awalnya dilempari dengan air cabai. Namun, polisi terus merangsek menembus pagar yang dikunci. Beberapa saat kemudian, warga kembali menyerang aparat menggunakan bensin yang dibungkus plastik. Selain bensin dibungkus plastik, ada pula molotov yang dilemparkan warga. Namun molotov tersebut belum sempat dibakar. Karena terus terdesak oleh warga, polisi akhirnya mengeluarkan tembakan peringatan dan tembakan gas air mata. Warga di dalam halaman rumah Jauhari kocar-kacir sambil menyerang aparat dengan batu.

Namun, satu per satu warga memilih melarikan diri melompati pagar tembok rumah, dan ada pula yang langsung diringkus aparat keamanan, seperti Jauhari dan anaknya. Kepala Satuan Sabhara Polres Pamekasan, AKP Sarpan menjelaskan, tembakan peringatan dan gas air mata yang dilakukan oleh polisi, untuk meredam emosi warga agar tidak melakukan perlawanan kepada petugas yang akan melakukan pengosongan lahan. “Sudah biasa mereka melakukan perlawanan karena mereka akan diusir dari rumahnya yang sudah lama ditempati. Kebanyakan dari warga yang ada di dalam lahan, bukan pemiliknya tetapi warga yang diundang oleh pemiliknya,” terang Sarpan. Setelah kondisi mereda, pasukan Brimob Polda Jatim menyisir beberapa titik yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan bahan peledak. Benar juga. Pasukan Brimob menemukan dan menyita 10 botol bom molotov siap diledakkan. “Syukurlah, seluruh proses pelaksanaan eksekusi berakhir aman. Warga mundur dan menjauh dari lokasi bangunan yang dieksekusi. Usai eksekusi, kami tetap menempatkan setidaknya satu peleton polisi dibantu tentara,” kata Sarpan. Eksekusi lahan dan bangunan

KCM

RICUH: Aparat kemanan dari Polres Pamekasan dan Kodim 0826 Pamekasan, mengamankan pemilik rumah yang dieksekusi karena melakukan perlawanan dengan mengundang warga, Rabu (6/4/2016). Perlawanan warga menggunakan batu, bensin dan molotov.

tersebut terkait dengan utang piutang, antara Jauhari dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pamekasan yang terjadi sejak tahun 2000 silam. Utang Jauhari sampai tanahnya dilelang pihak BRI mencapai Rp 260.000.000. Karena tidak mampu melunasi utangnya hingga jatuh tempo, akhirnya tanah dan bangunan seluas 673 meter persegi itu dilelang oleh BRI. Saat ditemui sebelum eksekusi, Jauhari mengatakan,

pihaknya sudah berniat untuk melunasi utangnya dengan membayar cicilan. Bahkan pada tahun 2008, pihaknya sudah melunasinya. Namun tanpa pemberitahuan dari pihak BRI, lahan dan bangunan miliknya sudah dilelang. “Saya sangat keberatan atas eksekusi ini karena saya sudah punya itikad untuk melunasinya,” kata Jauhari. Sementara itu, Sujarwo Darmaji, Panitera Muda PN Pamekasan mengungkapkan,

sebelum eksekusi dilaksanakan, pihak PN Pamekasan sudah dua kali melakukan aanmaning atau panggilan serta teguran kepada Jauhari, untuk melaksanakan putusan secara damai dan atas kemauannya sendiri. Namun hal tersebut tidak diindahkan. “Terakhir tanggal 2 Maret kemarin aanmaning sudah disampaikan ke Jauhari, namun tidak dilaksanakan sehingga hari ini kita laksanakan eksekusi,” tegasnya. z dtk, kcm

Curi Lovebird, Residivis Diamankan Anggota TNI PAMEKASAN-Fendi Santoso (30) warga Jalan Darma Gg II NO 15 Pamekasan, akhirnya meringkuk di ruang pengamanan Kodim 0826 Pamekasan. Residivis kasus Narkoba ini ditangkap petugas saat mencuri burung lovebird di rumah Kopda Mashuri anggota Kodim 0826 Pamekasan, Dusun Oberan Desa Murtajih Kecamatan Pademawu. Data yang berhasil dihimpun Global News menyebutkan peristiwa ini terjadi pada Selasa (5/4/2016) sekitar pukul 02.30 WIB dini hari. Kala itu, kebetulan Kopda Mashuri masih belum tidur, melihat ada orang masuk ke halaman rumahnya dan membawa burung lovebird miliknya, Mashuri santak langsung loncat dan mengejar pencuri burung lovebird miliknya, dan berhasil menangkap sang pencuri. Mendengar ada kejadian pencurian, dua jam kemudian para tetangga mulai berdatangan ke

GN/MASDAWI DAHLAN

CURI LOVEBIRD: Tersangka Santoso membawa barang bukti sangkar burung lovebird saat diamankan di Makodim Pamekasan, kemarin.

rumah Kopda Mashuri. Guna menghindari amukan massa, Mashuri memutuskan men-

ghubunngi Danramil Kota, Kapten inf Prio, dan anggota unit intel.

Tak berselang lama, pelakuk langsung diamankan ke Makodim 0826 dengan barang bukti yang diamankan, satu ekor burung lovebird, sepeda motor Honda Beet Nopol M 3181 BN warna hitam dan satu buah Hp Gestar Kepada petugas pelaku mengaku telah berkali-kali melakukan pencurian lovebird sejak Janurai 2016 lalu. Pelaku mengaku telah mencuri burung lovebird mulai Januari 2016. Pelaku mengaku pernah mengaku satu kali mencuri burung love bird di desa Nyalabuh Pamekasan milik Anton, dan hasil curian dijual ke warga Jalan Darma Gg 2 Pamekasan. Pelaku juga mengaku biasa mengunakan narkoba dan telah dihukum akibat kasus Narkoba itu dan baru keluar penjara tahun 2014 setelah divonis 5 tahun dengan kasus pemakai dan bandar narkoba. Pelaku juga mengaku terakhir memakai sabu pada tanggl 4 april 2016 pukul

18. 00 WIB di rumah Hasan alamat Desa Jambu Kecamatan Burneh Bangkalan. Dandim 0826 Pameklasabn Letkol A Mawardi menegatakan diperkirakan pelaku masih terus mengkonsumsi Narkoba itu, sehingga ketika membutuhkan uang untuk beli barang haram itu akhirnya dia nekat mencuri. “Saya melihatnya kok rasanya ada kaitan antara pencurian yang selama ini dia lakukan itu dengan kebiasaan mengkonsumsi narkoba tersebut,” kata Mawardi. Buktinya, lanjut Mawardi, dari pengakuannya pelaku sampai sekarang sering membeli obat terlarang jenis sabu kepada seseorang di Kecamatan Propo dan kepada seseorang yang beralamat Desa Samatan Kecamatan Propo. Hingga saat sekarang pelaku pencurian masih di amankan di Makodim, untuk kemudian diserahkan kepada Pihak Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut. zmas

KIAI PEDULI SAMPANG SAMBANGI KANTOR BNK

Desak Semua PNS Pemkab Jalani Tes Urine Pernyataan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menetapkan wilayah Kabupaten Sampang masuk peta merah peredaran narkotika, mematik reaksi keras para ulama di Sampang. Mereka pun mendesak Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sampang untuk menggelar tes urine pegawai negeri sipil (PNS) di Sampang. BELASAN kiai yang tergabung dalam Ikatan Kiai Peduli Sampang (IKPS) mendadak mendatangi kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sampang. Selain tidak terima masuknya wilayah Kabupaten Sampang dinilai masuk peta merah BNN, para kiai ini juga sudah merasa gerah dengan peredaran narkoba di Kota Bahari yang semakin merajalela. Di hadapan Ketua BNK Sampang Fadhilah Budiono, mereka mendorong Pemerintah Daerah (Pemkab) melalui BNK untuk serius memerangi narkoba, termasuk menggelar tes urine berskala besar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Sampang. “Selama ini kan hanya tes urine dalam lingkup kecil, yang kami inginkan adan-

IST

DATANGI BNK: Sejumlah Kiai peduli Sampang saat mendatangi kantor BNK Sampang, Rabu (6/4/2016). Mereka mendesak agar BNK menggelar tes urine PNS Sampang.

ya tes urine berskala besar yang diikuti seluruh pegawai di semua tingkatan dan eselon. Dan yang paling penting tes urine dilakukan secara mendadak agar tidak bocor,” ujar Sekretaris IKPS Kiai Ach.

Yahya Hamiduddin, Rabu (6/4/2016). Selain itu, mewakili para kiai di Sampang, dia juga mempertanyakan statement BNN yang menyatakan Sampang masuk kategori merah dalam peredaran

narkoba. “Ini juga penting dijelaskan, di Sampang wilayah mana saja yang dalam lingkaran merah seperti disampaikan pusat (BNN),” sambungnya. Fadhilah Budiono sepakat dengan ide para kiai, yang menginginkan tes urine secara terbuka dan mendadak. Namun, dia mengaku masih akan mengusulkan anggaran terkait hal itu. “Selama ini anggaran kami minin dan hanya cukup untuk sosialisasi saja. Namun, kami sepakat dengan para kiai,” ujar Fadhilah yang juga menjabat Wabup Sampang. Fadhilah bahkan menduga, banyak PNS di lingkungan Pemkab Sampang mengkonsumsi narkoba. “Banyak, ada sopir kepala dinas yang juga memakai,” kata Fadhilah di hadapan para kiai. Tak hanya itu, Fadhilah juga membeberkan data jika gara-gara narkoba ini, pihaknya pernah melakukan pemecatan terhadap PNS Sampang alumni IPDN. “Ada yang sudah dipecat lulusan IPDN,” jelasnya. Lebih lanjut Fadhilah mengatakan, untuk kasus narkoba di Sampang ini, pihaknya tidak akan main-main, PNS bisa dipecat jika terbukti mengkonsumsi narkoba. zbjc

KETENAGAKERJAAN

Angka Pengangguran Sampang Terus Naik SAMPANG – Jumlah pengangguran di kabupaten Sampang, terus meningkat sejak tahun 2014 hingga 2015. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sampang pada tahun 2014, jumlah pengangguran di Sampang sebanyak 2,22 persen dari jumlah penduduk. Untuk tahun 2015, jumlahnya sebanyak 2,51 persen. “Dari tahun 2014 hingga 2015 memang ada peningkatan, untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang kami hitung umur 15 tahun ke atas,” kata Kasi Statistik BPS Sampang Nor Amin Setiawan, Rabu (6/4/2016). Ia menerangkan pemicu TPT ini akibat kurangnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Sampang, sehingga setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Namun jika ada lapangan pekerjaan baru di kabupaten Bahari ini, maka jumlah pengangguran akan berkurang. “Pemicunya, kerena lapangan pekerjaan masih kurang,” ungkapnya. Untuk tahun 2016 ini, pihaknya tidak bisa menjamin TPT di Kabupaten Sampang bisa berkurang. Sebab, sejauh ini lapangan pekerjaan belum bertambah. z nmc

DPK PAMEKASAN

Nasib Petani Garam Tak Menentu PAMEKASAN – Nasib petani garam di Kabupaten Pamekasan semakin tak menentu. Ini seiring belum jelasnya anggaran untuk program usaha garam rakyat (pugar) tahun 2016 ini. Pasalnya, hingga kini Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Pamekasan, belum mendapatkan hasil revisi rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (RKAKL), dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Revisi tersebut sebagai bentuk kegiatan lanjutan pugar tahun 2015 lalu. Perbaikan RKAKL diharuskan setelah terdapat kebijakan e¿siensi anggaran. Dalam RKAKL sebelumnya, Kabupaten Pamekasan mendapatkan anggaran sebesar Rp 6 miliar untuk kegiatan pugar. Kepala DPK Kabupaten Pamekasan Nurul Widiastutik mengatakan, dengan adanya sejumlah perubahan dalam hasil revisi, maka pihaknya belum mengetahui secara pasti anggaran yang akan diterima nanti. Kemungkinan besar perubahan yang akan terjadi, berkenaan dengan tanggung jawab pendamping. Jika sebelumnya honor pendamping ditanggung daerah, tahun ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. ”Kepastian anggaran belum bisa kami sampaikan sebelum hasil revisi RKAKL ini diketahui. Kami masih menunggu perbaikannya. Jadi, untuk kegiatan pugar 2016 masih belum bisa disampaikan kepada media. Karena kalau disampaikan sekarang, khawatir nanti ada perubahan nilai anggaran untuk Kabupaten Pamekasan,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi, memastikan bantuan pugar tahun ini bakal telat kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2015 lalu, pelaksanaan realisasi pugar dilakukan ketika masa panen tiba. Menurutnya, tahun ini sudah memasuki triwulan kedua. Sayang, realisasi pugar masih buram. Padahal, terang Hosnan, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk merealisasikan bantuan. Sebab pada pertengahan tahun, petani sudah memulai proses pembudidayaan garam. ”Demi kemaksimalan memanfaatkan bantuan, perlu secepatnya direalisasikan. Bantuan pugar ini akan mempengaruhi peningkatan produktivitas dan kualitas garam petani. Apalagi, selama ini pugar selalu turun di akhir tahun, yang menyebabkan bantuan dari pemerintah itu baru bisa dimanfaatkan pada pertengahan masa budi daya,” responnya. Jika semisalkan bantuan tersebut sudah terealisasi saat ini, maka bisa dipastikan kesejahteraan petambak garam akan lebih baik. Seperti halnya pembangunan infrastruktur lahan garam. Bahkan, teknologi budidaya garam sudah bisa dimanfaatkan, sejak penggarapan tambaknya. zkkc

TAPAL KUDA

Empat Pejabat Tak Lolos Tes Urine JEMBER-Empat orang pejabat berinisial S, P, N, dan M tak lolos tes urine narkoba. Pemerintah Kabupaten Jember memilih menanti laporan resmi dari tim medis sebelum menentukan langkah selanjutnya. “Informasi itu saya tidak tahu dasarnya dari mana. Yang jelas tim medis kami belum memberikan laporan. Ini kan masih akan diklasifikasikan, tidak harus negatif atau positif saja. Kalau positif, ya positif yang bagaimana,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten Jember Sigit Akbari, Selasa (5/4/2016). Tim kesehatan masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan mengaitkannya dengan riwayat kesehatan empat orang itu. Seperti diketahui, 300 pegawai. “Saya tak hafal eselonnya (yang positif terindikasi narkoba, Red). Ini masih akan kami tindaklanjuti. Kami tindaklanjuti ke laboratorium untuk mengetahui kandungan (dalam urine empat pejabat itu),” katanya. Sigit mengatakan setelah di-

ARA

TES URINE: Sejumlah PNS Pemkab Jember saat menjalani tes urine di gedung Pemkab Jember, kemarin.

analisis secara medis, pihaknya akan melapor ke bupati. “Kami secepatnya (meminta tim medis untuk melaporkan). Ibu bupati juga tidak tedeng aling-aling, kami harus mengawali dari pejabat bahwa kami bebas narkoba,” katanya.

Sejauh ini, empat inisial pejabat yang muncul di media massa bukan tanggung jawab Pemkab Jember. “Kami belum memberi pernyataan apapun dan menyerahkan ke Ibu Bupati,” kata Sigit. Tindak lanjut tes urine, Pem-

kab Jember bekerjasama dengan kepolisian resor. “Kami berharap mulai dari pucuk pimpinan hingga staf bebas narkoba. Tapi kami sesuaikan anggarannya,” kata Sigit. Dia tak mau berandai-andai soal nasib empat orang itu.

Di tempat terpisah, Bupati Jember Faida mengingatkan, agar PNS tidak coba-coba menggunakan narkoba, termasuk, Pemkab Jember menggelar tes urine secara mendadak. Kegiatan untuk mengetahui positif atau tidaknya abdi negara itu, dilakukan di aula PB Sudirman, kemarin (4/4/2016). Tes urine narkoba itu memang dilakukan secara mendadak di lingkungan Pemkab Jember, dengan sasaran pejabat eselon 2, eselon 2B, eselon 3A, 3B, lurah, kepala bagian, serta kepala bidang di lingkungan Pemkab. “Tes urine itu sebagai upaya untuk pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang di lingkungan Pemkab Jember, sehingga diharapkan Jember bebas narkoba,” katanya. Bupati mengaku akan memberikan sanksi tegas kepada para pejabat yang positif mengonsumsi narkoba. “PNS yang positif mengonsumsi narkoba, maka sanksinya jelas yakni pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat dari PNS,” tegasnya. z bjc, bmt

ADD Rp 1,5 M Dipakai Pengadaan Simdes 88 Kepala Desa Diperiksa Polisi Bagian Pemerintahan Pemkab Terpojok SITUBONDO – Kasus dugaan penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) terkait pengadaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SIMDES), mendapat atensi serius dari Polres Situbondo. Dari 132 Kepala Desa (Kades) di Situbondo, penyidik dari Tipikor Polres Situbondo telah memeriksa 88 Kades. Dalam pemeriksaan tersebut, semua Kades mengakui jika pengadaan SIMDES difasilitasi Bagian Pemerintahan Pemkab Situbondo. Untuk mewujudkan program tersebut, tiap desa ditarik biaya Rp 12 juta yang diambilkan dari ADD di masing-masing Desa. Jika desa di Kabupaten Situbondo jumlahnya 132 desa, berarti total dana yang

terkumpul mencapai Rp 1,584 miliar. Dari program tersebut, desa mendapatkan satu unit laptop, tiap desa juga mendapatkan pengadaan jaringan internet, aplikasi, dan pelatihan operator. “Semua Kades yang dimintai keterangan mengakui, jika SIMDES difasilitasi Pemkab dengan melibatkan pihak ketiga. Tapi masih akan terus kami telusuri,” kata Kasatreskrim Polres Situbondo, AKP Riyanto, Selasa (5/4/2016). Dari informasi yang ada, pengadaan SIMDES direalisasikan setelah semua Kades dua kali dikumpulkan Bagian Pemerintahan. Pertama di lantai 2 pemkab Situbondo. Di pertemuan itu, Bagian Pemerintahan mensosialisasikan pentingnya SIMDES. Pertemuan kedua digelar di kawasan wisata Pasir Putih Situbondo. Di tempat ini, Bagian Pemerintahan konon langsung mengajak pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan SIMDES. Selain memaparkan tentang program tersebut, pihak ketiga juga langsung menyodorkan blangko pemesanan barang. Sehingga para Kades

tinggal membubuhkan tanda tangannya. Pihak ketiga dimaksud berinisial SR, pemilik sebuah CV asal Surabaya, yang disebut-sebut sebagai teman akrab pejabat Pemkab Situbondo. “Semua yang disampaikan Kades masih kami dalami lagi. Apalagi ini sifatnya baru klarifikasi,” sambung Riyanto. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, pada hari kedua penyelidikan pengadaan SIMDES, terdapat 42 Kades yang dimintai keterangannya oleh penyidik Unit Tipikor Polres Situbondo. Seluruhnya berasal dari 6 Kecamatan di wilayah tengah Situbondo. Mulai Kecamatan Panji, Situbondo, Panarukan, Kendit, Bungatan, dan Kecamatan Mlandingan. Mereka secara bergantian masuk ke dalam ruangan penyidik. Para kades tetap dimintai keterangannya secara kolektif. Sekali pemeriksaan, ada sekitar 10 Kades yang dimintai keterangan. Para Kades menjawab pertanyaan penyidik dengan cara menulis di atas surat pernyataan. “Kemarin dan hari ini masing-masing ada satu Kades yang tidak hadir. Ada

yang beralasan tidak menerima surat panggilan, ada juga yang sedang umroh. Pasti akan kami kirim surat panggilan kedua,” tutur Riyanto. Sementara itu, Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Situbondo, Dimyati mengatakan, pemerintahan sudah harus melakukan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Maka semua desa harus mengajukaan anggaraan ITE untuk meningkatkan SDM-nya. Seperti, pengadaan alat-alat SIMDES, mulai dari laptop, jaringan internet dan aplikasinya, hingga pelatihan operator. Disinggung terkait pemeriksaan seluruh Kades, Dimyati menyebutkan hal itu tergantung pemeriksaannya, karena semuanya sudah sesuai prosedur. Dimyati membantah jika pihaknya mengkoordinir pengadaan SIMDES itu, melainkan pihaknya hanya memfasilitasi desa, karena mereka tidak mungkin melakukan pelatihan dan mengaplikasi sendiri. “Itu penunjukan langsung, karena itu pemesanan. Tidak kontrak, tapi itu pemesanan,” pungkasnya. z dtk, bjc

MINGGU KE-32

7 - 14 April 2016

LAKA LANTAS

Truk Sasak Rumah dan Timpa Mobil Mewah PASURUAN - Kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) tunggal terjadi di Jalan Raya Sengonagung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Sebuah truk kontainer bernopol B 9209 QH tabrak media jalan dan sasak rumah serta mobil Mercy. Informasi yang dihimpun, kecelakaan terjadi Rabu (6/4/2016) pukul 05.00 WIB. Truk kontainer melaju dari arah Surabaya menuju Malang. Di lokasi kejadian, truk tiba-tiba menabrak media jalan kemudian masuk jalur berlawanan. Beruntung tidak ada kendaraan lain dari arah Malang menuju Surabaya. Namun demikian, truk yang dikemudian Sugianto, warga Surabaya, tersebut terus melaju dan menabrak rumah, timpa listrik dan sebuah pohon. Truk juga menyasak mobil Mercy bernomor polisi N 634 CO, sebelum terguling. Akibat kejadian ini sopir truk beserta anaknya mengalami luka dan harus dirawat di RS Medika Sengonagung. Belum dipastikan penyebab kecelakaan apakah karena sopir mengantuk atau sebab lain. “Kondisi lokasi kejadian minim penerangan,” kata salah seorang petugas Polantas Purwosari, Firdaus. Sementara kendaraan kontainer hingga pukul 10.00 WIB, belum selesai dievakuasi. z dtk

KRIMINALITAS

Perangkat Desa Edarkan Upal LUMAJANG-Sukimin (29), seorang perangkat desa di Kabupaten Lumajang ditangkap massa, dan diserahkan ke polisi setelah terbongkar menjadi pengedar uang palsu (upal), Senin (4/4/2016) sore. Warga Dusun Rojobalen, Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro yang berstatus Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan di desanya itu, ditangkap massa di Desa Kedawung, Kecamatan Padang, Lumajang. Dia kedapatan mengedarkan upal ke warung dengan cara membeli rokok dan makanan ringan. “Tersangka membeli rokok dengan upal ke warung agar mendapatkan uang kembalian,” kata Kapolsek Padang, AKP Totok Sudarsono, Rabu (6/4/2016). Saat terjadi pembelian itu, pemiliknya curiga setelah menerima uang pembayarannya. Pasalnya, uangnya terlihat berbeda karena agak tipis tidak selayaknya uang asli. Kecurigaan itulah yang membuat pemilik warung melapor kepada perangkat desa yang kemudian membuntutinya. “Selanjutnya dilakukan penangkapan beramai-ramai terhadap tersangka,” ujar Totok, sapaannya. Saat digeledah, ternyata dalam kantong plastik ia membawa lembaran uang palsu lain yang akan diedarkannya. “Selanjutnya, tersangka pun diserahkan kepada kami untuk proses hukum lebih lanjut,” tambahnya. Dari penangkapan itu, petugas Polsek Padang pun langsung melakukan pendalaman. Hasilnya, menemukan 78 lembar upal Rp 20.000, 49 lembar upal pecahan Rp 10.000 dan uang hasil kembalian senilai Rp 457.000. Selain itu masih ada barang-bukti berupa berbagai macam makanan ringan, 30 bungkus rokok dan dua botol parfum hasil pembelian dengan upal, motor Honda bernomor polisi N-5964-UM yang digunakannya mengedarkan upal. “Dalam penyidikan itu, tersangka mengaku memproduksi dan mengedarkan sendiri upal hasil buatannya. Ia belajar secara otodidak dari internet. Itu pengakuannya namun masih terus kami kembangkan,” terangnya. z kli

SEMBILAN BULAN PT KERTAS LECES TUTUP

Tunggakan Utang Rp 2,1 Triliun Belum Terbayar Nasib PT Kertas Leces (PT KL) dengan sekitar 1.260 karyawannya semakin tidak jelas. Setelah sempat terseok-seok dan jatuh-bangun, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu istirahat panjang sejak 30 Juni 2015 lalu. OLEH: IKHSAN MAHMUDI SUDAH 9 bulan lebih pabrik kertas di tepi jalan nasional Probolinggo-Lumajang itu tidak beroperasi. Pemandangan di kawasan pabrik itu terlihat “horror” apalagi di malam hari. Rerumputan dan semak belukar tumbuh liar di kawasan pabrik. Lima unit mesin dan unit pembangkit listrik di kawasan pabrik di Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo tidak lagi berisik dan mengeluarkan asap. Suasana senyap juga terlihat kantor Direksi PT KL yang dipisahkan jalan raya. Sambungan listrik PLN sudah diputus dan pintu gerbang dikunci. Ini terjadi sejak direksi merumahkan 1.260 karyawan sekitar pertengahan tahun 2015 lalu. “Sejak itu tidak ada aktivitas lagi di PT Kertas Leces,” ujar Ketua Tim Transisi Bidang SDM, Umum dan Sekretaris Perusahaan PT KL, Karyono, akhir pekan (3/4/2016) lalu. Untuk sementara, direksi memang menunjuk Tim Transisi yang beranggotakan 22 orang untuk “menjaga” pabrik yang terbengkalai itu. “Ada 22 anggota Tim Transisi, kalau ditambah personel Satpam total ada 50 orang,” ujarnya. Sisi lain meski PT KL sudah “tersungkur”, masih ada hak-hak karyawan yang hingga kini belum dilunasi pabrik kertas BUMN tertua setelah PT Kertas Padalarang, Bandung, Jabar itu. Yakni, PT KL menunggak pembayaran gaji 1.260 karya-

GN/IKHSAN MAHMUDI

TUTUP: Pabrik PT Kertas Leces yang tidak berproduksi sejak sekitar 9 bulan lalu.

wan senilai sekitar Rp 221 miliar. “Karena itu kami hendak menemui Menteri BUMN untuk menanyakan nasib PT KL selanjutnya. Termasuk menagih gaji karyawan yang belum dilunasi,” ujar Karyono. Dikatakan PT KL juga menunggak utang kepada supliyer bahan baku, PT Lautan Sari dan PT Envina Indonesia sebesar sekitar Rp 2,1 triliun. Terkait utang sebesar itu dan tak mampu melunasinya, PT KL sempat mengajukan penjadwalan kembali pembayaran utang (PKPU) melalui Pengadilan Niaga, Surabaya. Langkah itu ditempuh berdasarkan Undang-Undang nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Lewat putusan tanggal 18 Mei 2015, pengadilan memutuskan utang PT KL tinggal Rp 1,3 triliun dengan jangka waktu pelunasan hingga 30 tahun. Masih merujuk pada UU tersebut, kata Karyono, PT KL diperbolehkan menghentikan seluruh aktivitas selama dua tahun. Selanjutnya, akan restart lagi dengan modal investor atau suntikan Penanaman Modal

Negara (PMN) melalui APBN. Nah, selama jeda panjang (2 tahun) ini, Direksi PT KL menunjuk Tim Transisi menjaga PT KL. Sehingga bersama Satpam, anggota Tim Transisi itu bergiliran masuk “kerja” meskipun tanpa berseragam PT KL. Kalau Karyono mengatakan, 1.260 karyawan dirumahkan sejak 30 Juni 2015, penelusuran data menunjukkan, jauh sebelumnya. Soalnya Dirut PT KL, Budi Kusmarwoto sudah merumahkan seluruh karyawan per 24 Desember 2014 lalu. Berdasarkan catatan, Dirut PT KL merilis SK Nomor 92/A-Um/XII/2014 lalu. Isinya, sebanyak 1.115 karyawan terdiri atas karyawan bernomor induk T, T1, T2, maupun PKWI dirumahkan selama setahun. Alasan 1.115 karyawan dirumahkan, kata Dirut, laporan keuangan PT KL selama 8 tahun berturut-turut selalu rugi. Kemudian pada 2010, PT KL tidak berproduksi secara optimal dan kontinyu. Belakangan PT KL bahkan tidak berproduksi sama sekali sejak September 2014. z isa

MATARAMAN

MINGGU KE-32 7 - 14 April 2016

Polisi Bidik Komisioner KPU

Sisa Hibah Rp 8 M Belum Masuk Kasda

MOJOKERTO-Belum dikembalikannya sisa dana hibah pemilihan bupati (Pilbup) Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 8 miliar ke kas daerah (Kasda), mulai mendapat perhatian aparat kepolisian dari Polres Mojokerto. Padahal, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 sudah berakhir sejak tiga bulan lalu. Namun hingga kini, dana sisa tersebut belum juga dikembalikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto ke Kasda setempat. Tak pelak, hal ini mulai memunculkan berbagai dugaan jika dana sisa tersebut menjadi bancakan KPU dan Pemkab Mojokerto. Untuk mengetahui kebenaran atas dugaan tersebut, sejumlah pegawai maupun komisioner KPU Kabupaten Mojokerto diperiksa secara bergantian oleh penyidik Polres Mojokerto. Selain itu, Polres Mojokerto juga menurunkan tim Pengumpul Bahan Keterangan (Pulbaket) dana hibah di Kantor KPU Kab. Mojokerto. Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Budi Santoso mengatakan,

diturunkan tim pulbaket itu setelah pihaknya mendapat pengaduan dari berbagai LSM, yang mencurigai adanya dugaan penyimpangan di KPU setempat. Sebab, sesuai aturan yang ada sisa dana hibah Pilkada itu maksimal dikembalikan 1 bulan ke Kasda pasca Pilkada. “Kita menurunkan 4 personil pulbaket. Kita juga memeriksa pegawai dan komisioner KPU tentang aliran penggunaan dana di KPU hingga sisa dana hibahnya,” kata Budi, Rabu (6/4/2016). Para komisioner KPU yang telah dipanggil polisi, adalah Sekertaris KPU Kab.Mojokerto, Heru Kendoyo, Ketua KPU Kab. Mojokerto, Ayuhannafiq dan beberapa orang yang diketahui mengalirkan uang dana hibah tersebut. Dalam pemeriksaan itu, Heru dicecar dengan 20 pertanyaan seputar dana hibah, sedangkan Ayuhanafiq dicecar 23 pertanyaan. Dari pemeriksaan itu, diketahui dana hibah Pilkada yang diserahkan KPU mencapai Rp 30 miliar dan sisa sekitar Rp 8 miliar. “Uangnya masih utuh disimpan di bank yang ada di Mojokerto,” katanya. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, Ayuhannafiq mengaku ditanya penyidik

GN/DOK

PILKADA: Tampak sejumlah anggota KPPS saat melakukan perhitungan Pilkada di Kabupaten Mojokerto.

seputar pencairan dan realisasi dana hibah Pilkada tahun 2015 lalu. “Pemeriksaannya sebatas pemeriksaan biasa, tidak ada hal yang special,” tutur Ayuhannafiq. Ia menegaskan, dana hibah dari

APBD 2015 ini dijalankan sudah sesuai regulasi. Namun, dia enggan mengomentari kapan sisa dana hibah tersebut dikembalikan. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

(BPKA) Kab. Mojokerto, Mike Juli Astuti mengatakan, sampai akhir Maret 2015 pihaknya belum mendapatkan tranfer dari KPU, terkait sisa dana hibah Pilkada tahun 2015 tersebut.

Data Aset, Pemkab Terjunkan Tim Apprisial MOJOKERTO-Jelang habisnya kontrak tempat wisata Pemandian Ubalan, di Kecamatan Pacet, pada 29 April 2016 mendatang, Pemkab Mojokerto mulai menerjunkan tim apprisial untuk mendata guna mencocokkan asset milik Pemkab Mojokerto di lokasi wisata air dingin tersebut. Selama 20 tahun ini, pengelolaan wisata pemandian ubalan tersebut ditangani CV Sari Alam. Sesuai kontrak yang ada, perusahaan swasta tersebut dipercaya mengelola wisata air dingin selama 20 tahun. Kadisporabudpar Kab. Mojokerto, Ustadzi Rois mengatakan, pendataan ini akan menjadi penentu apakah kontrak dengan CV Sari Alam dilanjut atau tidak. Di samping itu juga untuk mengecek, apakah aset-aset milik Pemkab Mojokerto masih utuh atau tidak. Pasalnya, sesuai nota kerjasama menyebutkan, semua aset yang ada di wisata Ubalan saat diserahkan kembai ke Pemkab Mojokerto dalam kondisi baik. “Langkah lain dilakukan tim apprisial juga untuk menentukan, apakah poin-poin dalam nota kerjasama lama itu masih layak, atau tidak dijalankan untuk nota kerjasama yang baru nanti. Karena, nota kerjasama baru nanti akan berdampak pada Pendapatan Asli

GN/BAMBANG SUJARWANTO

WISATA UBALAN: Tampak sejumlah wisatawan lokal saat berada di lokasi kawasan Wisata Ubalan, di Kecamatan Pacet, Mojokerto.

Daerah (PAD) juga,” tutur Rois, Rabu (6/4/2016). Di tempat terpisah, Edy Cahyono, Bendahara LSM Kebijakan Publik Mojokerto (KPM) mendesak Pemkab Mojokerto menaikkan nilai pendapatan Ubalan di setiap tahunnya. Pasalnya, dalam kontra kerjasama 20 tahun lalu, antara Pemkab mojokerto dengan

CV Sari Alam setiap tahunnya hanya Rp 100 juta. “Sekarang pendapatannya harus ada peningkatan minimal 100 persen dari sebelumnya. Selain itu, saya berharap, Pemkab Mojokerto melakukan kontrak kerjasama baru dengan pihak pengelola maksimal 5 tahun. Sehingga setiap lima tahun dilakukan kontrak

baru,” katanya. Biar kawasan ini bisa menarik wisatawan, kata Edy, Pemkab Mojokerto harus membenahi dan melengkapi sarana wisata ubalan. “Daripada membangun waterpark di Air Panas, kan lebih baik membangun sarana itu di kawasan Ubalan, lahan 3 hektar masih layak untuk ditempati sarana baru. Kalau banyak sarana permainannya, saya optimistis, Ubalan bisa mendatangkan keuntungan besar bagi Pemkab Mojokerto,” katanya. Sementara jika renovasi wisata dilakukan di Air Panas Padusan, dinilai Edy, cukup merepotkan dan lama karena harus mengantongi izin dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH). “Kalau Ubalan kan cukup bupati. Kalau lahannya kurang luas, Pemkab Mojokerto bisa membeli tanah warga disekitar Ubalan itu,” katanya. Menanggapi itu, Kadisporabudpar Pemkab Mojokerto, Ustadzi Rois siap menampung aspirasi warga. Pemkab memang sudah lama merencanakan mengembangkan kawasan Ubalan, menjadi kawasan wisata keluarga yang representatif. Untuk mengebangkan kawasan itu, Pemkab Mojokerto mengestimasikan kebutuhan dana sekitar Rp 20 miliar. zbas

Cegah Kecurangan, Pemkot Tak Target Kelulusan

OLEH: BAMBANG SUJARWANTO PELAKSANAAN Ujian Nasional (UN) baik yang berbasis komputer maupun kertas, yang digelar mulai Senin (4/4/2016) hingga Kamis (7/4/2016) hari ini, mendapat perhatian Pemkot Mojokerto. Wali Kota Mojokerto Drs KH Mas’ud Yunus, berharap tidak ada rekayasa, dan kecurangan. Ia berharap semua pelajar mengedepankan kejujuran dalam mengerjakan UN tahun ini. Mengingat, UN sudah tidak lagi menjadi penentu kelulusan, apalagi Pemkot Mojokerto tidak lagi menarget besaran kelulusan UN yang diraih siswa. “Kalau ada oknum yang sengaja membocorkan soal UN,

GN/BAMBANG SUJARWANTO

PENTINGKAN KEJUJURAN: Wali Kota Mojokerto Drs KH Mas’ud Yunus mengimbau panitia UNBK agar mencegah munculnya rekayasa dan kecurangan dalam pelaksanaan UNBK tahun ini.

akan kita pidanakan,” terang Kiai Mas’ud, Senin (4/4/2016). Pemkot, kata Kiai Mas’ud, telah melakukan berbagai persiapan untuk mensukseskan pelaksanaan UNBK, salah satunya menjalin koordinasi dengan PT PLN agar memadamkan aliran listrik disaat UNBK berlangsung.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Mojokerto, Subhambianto mengatakan, di Kota Mojokerto ada 6 sekolah yang mengikuti UNBK. Satu SMA dan 5 SMK. Yakni SMAN 2, SMKN 2, SMK Taman Siswa, SMK Raden Patah, SMK PGRI 1 dan SMK Brawijaya.

Menurut Bhambi, di Kota Mojokerto ada 11 SMK dengan jumlah peserta 1.997 siswa, SMA dan MA ada 12 sekolah jumlah 1.476 peserta dengan total 3.473 peserta. Di tempat terpisah, Kadispendik Kab. Mojokerto Yoko Priyoko berharap, UNBK di Kab. Mojokerto berjalan kon-

WACANA RASIONALISASI

Sekdes PNS Terancam Pensiun Dini MOJOKERTO – Wacana rasionalisasi PNS, tidak hanya dirasakan PNS di lingkungan Pemkab Mojokerto. Wacana tersebut juga dirasakan ratusan Sekertaris Desa (Sekdes) yang berstatus PNS di Kab. Mojokerto. Maklum, kebanyakan Sekdes di Kabupaten Mojokerto rata-rata hanya berijazah SMA sederajat. Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kab. Mojokerto, Supoyo berharap sistem rasionalisasi di lingkungan Sekdes PNS sudah selayaknya dijalankan. Pasalnya, program itu untuk memenuhi tuntutan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam aturan itu disebutkan, Sekdes diangkat oleh kepala desa (Kades) sah yang terpilih dalam Pilkades. Padahal, kenyataannya sekarang banyak sekdes di Kab. Mojokerto sudah berstatus PNS. Kondisi ini sering terjadi gesekan antara Sekdes PNS dengan Kadesnya. Sehingga membuat roda pemerintahan tidak berjalan mulus. “Teman–teman Kades kebanyakan mendukung Sekdes diangkat dari warga yang berstatus non PNS. Kalau Sekdesnya bukan PNS, dan Sekdes itu hasil dari usulan dan pengajuan dari kades terpilih, maka harmonisasi kerja di desa khususnya antara Sekdes dengan Kades menjadi lebih baik lagi,” tandasnya. Sementara Akhmad salah seorang Sekdes PNS di wilayah Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto mengimbau, Pemkab Mojokerto jangan gegabah menerapkan sistem rasionalisasi PNS di lingkungan Sekdes. Sebelum Pemkab memiliki landasan hukum yang kuat. Apalagi, sampai sekarang Pemerintah Pusat belum mengeluarkan surat perintah adanya program rasionalisasi di lingkup Sekdes PNS dijalankan. zbas

ASUSILA

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL DI KOTA MOJOKERTO Kejujuran menjadi patokan berharga bagi Pemkot Mojokerto dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini. Karenanya, untuk mencegah terjadinya kecurangan, Wali Kota Mojokerto Drs KH Mas’ud Yunus tak mamatok target kelulusan.

Dia tidak mengerti mengapa KPU tidak segera mengembalikan sisa dana hibah tersebut ke Pemkab Mojokerto. Padahal,sesuai aturan, sisa dana hibah Pilbup maksimal diserahkan 3 bulan pasca Pilbup. zbas

dusif. “Kami berharap jangan ada kecurangan dalam pelaksanaan UNBK,” harapnya. Terkait soal pengamanan UN, Polres Mojokerto telah menurunkan 242 personil. Pengamanan dimulai dari pengambilan soal UN dari percetakan, pendistribusian di sekolah-sekolah sampai UN berakhir. Kapolres Mojokerto, AKBP Budhi Herdi Susianto mengatakan, pengawasan pelaksanaan UN yang dilakukan oleh aparat kepolisian sesuai Standar Operasional (SOP). Yakni, dengan tidak mengenakan seragam dan tidak bersenjata api (senpi) atau pengamanan dilakukan secara tertutup. “Tiap sekolah, ada sekitar 4 sampai 6 anggota tergantung banyak sedikitnya siswa. Persiapan masing-masing sekolah juga cukup bagus. Beberapa sekolah sudah menyiapkan genset sebagai langkah antisipasi jika listrik mati. Kemarin saya lihat langsung UNBK di dua sekolah di Kecamatan Mojosari, tidak ada hambatan. Dibagi tiga tahapan,” terangnya. z

Warga Tuntut Kades Mesum Dicopot JOMBANG - Belum dicopotnya Sumarto, Kepala Desa (Kades) Cangkringrandu, Kecamatan Perak membuat warga berang. Mereka kemudian menggalang 1.900 tanda tangan sebagai ‘amunisi’ untuk mendesak penurunan Sumarto. Sebagai Kades, Sumarto dianggap tak bisa memberi contoh, karena tertangkap basah saat mesum di hotel dengan warganya sendiri. Selanjutnya, berbekal tanda tangan tersebut, sekitar 10 warga Desa Cangkringrandu mendatangi kantor Pemkab Jombang. Rencananya, kumpulan tanda tangan tersebut akan diserahkan ke Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Hanya saja, orang nomor satu di Jombang itu tidak ada di tempat. Sehingga warga harus rela ditemui Asisten I Pemkab Jombang, Purwanto. “Hingga saat ini, tuntutan kami belum dipenuhi. Kami meminta agar Sumarto dicopot dari jabatannya sebagai Kades. Sebagai pertimbangan, kami lampirkan 1.900 tanda tangan warga yang menyetujui pencopotan Sumarto,” ujar Samaun, salah satu warga di hadapan Purwanto, Rabu (6/4/2016). Sawal, warga lainnya menambahkan, sudah tertangkap basah meniduri istri orang, Sumarto juga kerap mengumbar pernyataan. Yakni, perzinaan yang ia lakukan dengan Wiwik tidak bisa dijerat hukum. “Dia sering sesumbar bahwa perzinaan tidak bisa dihukum. Ini semakin meresahkan. Makanya, kami meminta agar Sumarto dicopot,” kata Sawal. Purwanto, Asisten I Pemkab menjawab tuntutan tersebut. Dia mengatakan, sudah menampung semua aspirasi yang disampaikan warga. Selanjutnya akan dilakukan pendalaman terkait masalah itu. z bjc

KOPERASI-UMKM

MINGGU KE-32

7 - 14 April 2016

Bakal Dibentuk Kawasan Industri Halal Produk Halal Terus Digenjot

IST

Salah satu peserta pameran yang menawarkan produk cokelat halal

JAKARTA-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan bisa membentuk Kawasan Industri Halal sebelum 2020 demi menggagalkan ambisi Thailand menjadi negara eksportir terbesar kelima produk halal di tahun tersebut. Kawasan industri ini rencananya mencakup proses industri yang terintegrasi hulu ke hilir dengan standar Islam. Jika nantinya industri hulu ke hilir terintegrasi, maka produk ekspor halal akan lebih efisien dan bisa bersaing dengan produk-produk asal Thailand. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kemenperin Imam Haryono mengatakan, kawasan industri ini diperlukan karena meningkatnya permintaan produk halal di dunia. Apalagi, pelaku usaha produk halal dianggapnya sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi barang ekspor. “Jadi rencananya semua dari proses

produksi, logistik, dan lainnya dilakukan dengan standarisasi halal. Saat ini kami sedang berdiskusi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk merealisasikan hal itu,” jelas Imam di Jakarta, Senin (4/4/2016). Ia mengatakan, kawasan ini difokuskan bagi produksi makanan minuman, kosmetika, obat-obatan, serta fesyen yang menggunakan standarisasi halal. Ia mengatakan, produk halal kini dianggap prospektif karena citranya lebih baik dan berani bayar mahal untuk produk-produk tersebut. “Kalau produk dilabeli halal kan kesannya lebih baik, lebih tertangani karena mulai bahan baku sampai packaging distribusinya itu terkontrol semua. Penduduk dunia yang muslim 1,8 miliar penduduk, tapi yang nonmuslimnya juga mulai punya persepsi kalau produk halal image-nya memang lebih baik,” tambahnya.

Dibangun di Jawa Nantinya, kawasan industri ini akan ditempatkan di Jawa mengingat sudah banyak sekali kawasan industri sektor consumer goods yang berada di Jawa. Namun, Pemerintah menyerahkan pengelolaan kawasan industri halal kepada salah satu pelaku usaha yang dianggapnya sudah mengetahui standar-standar produksi halal yang baik. “Yang kami sediakan adalah fasilitasnya, apakah pelaku usaha bisa menjalankan usahanya dengan lebih efisien produktif murah dan mudah. Tapi pengelolanya kami harapkan dari pelaku usahanya,” tambah Imam. Pada awalnya, Pemerintah tidak langsung membangun kawasan industri halal namun diujicobakan dulu di dalam sebuah zona khusus. Sebagai proses realisasi, saat ini Kemenperin tengah membicarakan peluang tersebut dengan Kadin dan Asosiasi Pen-

Paket Ekonomi XII: Pangkas Izin Pendirian UMKM JAKARTA-Setelah mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid XI pekan lalu, pemerintah rencananya akan kembali merilis paket kebijakan ekonomi jilid XII. Rencananya, paket kebijakan ini akan diumumkan dalam sepekan hingga 10 hari ke depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, paket kebijakan yang akan dirilis salah satunya akan berisi kebijakan untuk mempermudah pendirian usaha mikro, kecil dan menengah. “Ini masuk dalam kategori kemudahan berusaha,” ujar Darmin, Senin (4/4/2016). Menurut Darmin, pemerintah akan memangkas proses perizinan untuk pendirian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sebab, hingga kini proses perizinan untuk UMKM masih tergolong lama. Sejatinya proses perizinan UMKM merupakan kewenangan pemerintah daerah. Tapi, “Selama ini referensi kebijakan pemerintah daerah adalah kantor kementerian/lembaga. Inilah yang akan diperbaiki,” ungkap Darmin. Pemerintah juga terus mendorong kemudahan berbisnis, tidak hanya melalui penyederhanaan perizinan di pusat, melainkan juga di daerah. “(Rapat) Soal ease of doing business dan one map policy,” kata Darmin. Darmin mengatakan, dalam sepekan ke depan pemerintah akan mengeluarkan deregulasi untuk izin-izin di daerah. Deregulasi perizinan di daerah diutamakan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penyederhanaan perizinan di daerah kata Darmin dilakukan karena dalam praktiknya pemberian izin di daerah masih menjadikan peraturan di tingkat

pusat sebagai acuan. “Padahal kewenangan yang ada di pusat itu sudah didelegasikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah,” katanya. Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menambahkan, penyederhanaan perizinan di daerah dapat mendorong investasi masuk ke daerah-daerah. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan, saat ini masih terlalu banyak kebijakan yang ada di Indonesia. Jumlahnya mencapai 42.000 perizinan mulai dari tingkat Presiden, seperti keppres/perpres dan Peraturan Pemerintah, tingkat Kementerian seperti Peraturan Menteri, sampai tingkat daerah seperti Peraturan Daerah. Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menambahkan, rencananya penyederhanaan proses pengurusan izin usaha bagi pelaku UMKM akan dilakukan dengan merevisi Peraturan Presiden Nomor 98/2014 tentang Izin Usaha Mikro Kecil Menengah. Melalui revisi beleid ini, pengusaha UMKM tidak perlu lagi mengurus izin usaha. Lebih singkat Pengusaha UMKM, kata Puspayoga hanya perlu mendaftarkan usahanya ke pemerintah. Dengan begitu, pemerintah meyakini proses perizinan pendirian usaha UMKM bisa menjadi lebih singkat. Puspayoga masih enggan merinci tentang pendaftaran usaha bagi pengusaha UMKM ini. Yang pasti, ia menjanjikan kelak pelaku UMKM hanya butuh waktu mendaftarkan satu jam untuk mendaft usahanya. EkonoRudy Salahudin, Deputi E mi Kreatif, Kewirausahaan Daya Kementerian Saing UMKM Kement Koordinator Bidang Pere Perekonomengmian bilang, meski hanya m gunakan tanda daftar, UMKM tetap bisa bberoperasi seeras cara legal. zjef, kmp zjef

Darmin Nasution Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

gusaha Indonesia (Apindo). “Kami harapkan sebelum 2020 sudah bisa, tapi memang kami harus cepat-cepat membangun hal tersebut,” tambah Imam. Sebagai informasi, nilai ekspor produk halal dunia pada 2014 mencapai 1,1 triliun dollar AS dan ditargetkan mencapai angka 1,6 triliun dollar AS di tahun 2018. Nilai produk halal Thailand sendiri berada di angka 6 miliar dollar AS sepanjang 2014. Sementara itu, pertumbuhan nilai ekspor produk halal dari Indonesia di 2011 hingga 2014 sebesar 11,17 persen. Menurut data Kementerian Perindustrian, saat ini ada 74 kawasan industri di Indonesia dengan total luas mencapai 36,29 ribu hektare. Dari angka tersebut, 50 diantaranya berada di pulau Jawa dengan luas 26,12 ribu hektar, atau sekitar 71,9 persen dari total lahan kawasan industri tersebut.zjef

KUALA LUMPUR-Pangsa pasar aneka produk halal dari Indonesia akan terus didongkrak. Ini seiring dengan meningkatnya populasi muslim dunia yang pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 2,2 miliar atau 27 persen dari total populasi dunia. “Potensi pasarnya besar sekali untuk dapat memasarkan produkproduk halal Indonesia,” kata Asisten Deputi Pemasaran Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan KUKM, Herustiati di sela pameran Mihas 2016 di Kuala Lumpur, Sabtu (2/4/2016). Herustiati mengatakan, Indonesia tidak ingin menjadi pasar bagi produkproduk halal dari negara-negara lainnya tetapi harus berperan lebih besar lagi dalam memasarkan aneka produkproduk halal ke negara muslim di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika dan lainnya. “Meningkatkan ekspor produk-produk halal dapat berperan dalam meningkatkan devisa negara sekaligus menyerap lebih banyak tenaga kerja,” ucapnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi para pengusaha UKM untuk memproduksi produk halal dengan memberikan fasilitas bantuan pembiayaan sertifikasi halal. Kementerian KUKM telah memfasilitasi 3.091 UKM di seluruh Indonesia guna mendapatkan sertifikat halal dan pada 2017 direncanakan ditingkatkan menjadi 5.000 UKM. Fasilitas lain yang diberikan yaitu dalam bentuk pendampingan teknis bagi UKM dalam memproduksi produk halal dan tata cara mendapatkan sertifkat halal. “Kami berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi terkait seperti MUI, Badan POM, dan Kementerian Kesehatan. Bahkan juga dengan PT Pos Indonesia dalam rangka pengiriman produk-produk UKM yang diekspor serta dengan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia,” ungkapnya.

Baru 41 LKM Terdaftar di OJK JAKARTA- Pasca Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan aturan izin usaha pembentukan lembaga keuangan mikro (LKM), minat LKM yang mendaftarkan diri ke OJK mulai meningkat. Hingga n Maret lalu tercatat sudah 41 LKM yang resmi mendaftarkan diri ke OJK. Sebelumnya pada Januari 2016, jumlah LKM yang terdaftar baru mencapai 20 LKM. Meski jumlah yang mendaftar kian banyak, secara persentase dari jumlah LKM yang terdaftar saat ini porsinya masih kecil. Sebab, jumlah LKM yang telah beroperasi saat ini mencapai 240.000 LKM hingga 250.000 LKM. OJK menargetkan, jumlah LKM yang mendaftar tahun ini bisa mencapai 1.500 LKM yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Edy Setiadi, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK optimistis target itu akan tercapai. “Kelonggaran izin usaha LKM menambah minat izin usaha yang diajukan ke kami,” kata Edy, Minggu (3/4/2016). OJK telah melonggarkan berbagai ketentuan seperti permodalan LKM pada Januari 2016 lalu. Jika sebelumnya permodalan LKM pengukuhannya berupa setoran modal tunai. Sekarang dibagi dua kelompok yakni LKM yang permodalannya berupa setoran tunai dan LKM yang modalnya setoran non tunai. Sedangkan laporan keuangan yang dilaporkan setiap empat bulan sekali menjadi tahunan. Izin usaha yang lebih mudah ini juga diberikan hingga Januari 2018 mendatang atau sejak Peraturan OJK LKM dikeluarkan. Selain kemudahan izin, OJK juga mendampingi LKM yang telah beroperasi dengan cara memberikan pelatihan SDM LKM baik dalam IT, organisasi hingga pelatihan laporan keuangan. Sebagaimana diketahui, dalam Undang-Undang Nomro 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro disebutkan bahwa pendirian LKM harus mendapat izin usaha dari OJK. Syarat izin usaha LKM terbilang sederhana. Misalnya memenuhi syarat seperti susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan dan kelayakan rencana kerja. Masih sedikitnya jumlah LKM yang mendaftarkan diri ke OJK dan lebih memilih mendaftarkan diri ke Kementerian Koperasi dan UMKM lantaran khawatir dipungut pajak hingga beban untuk membayar iuran ke OJK. Selama ini, izin usaha LKM lebih banyak ke Kementerian Koperasi dan UKM. Alasannya, dari aspek wilayah kerja dan kegiatan operasional dianggap lebih cocok. Selain itu, anggapan lebih mudah izin ke Kementerian Koperasi dan UKM baik dari segi persyaratannya. Sehingga banyak yang mengajukan izin ke Kementerian Koperasi dan UKM ketimbang OJK. Selain itu, LKM juga takut menyampaikan laporan rutinnya ke OJK karena belum paham tentang pembukuan secara komputerisasi dan IT. Dumoly F. Pardede, Deputi Komisioner OJK sebelumnya mengatakan, terkait pajak LKM, OJK tengah menjajaki komunikasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meringankan besaran pajak khusus LKM. Misalnya, pajak yang dikenakan LKM di bawah 1%. Namun, hingga saat ini kajian tersebut belum juga selesai.zjef, KTN

Pameran internasional Sementara itu, Kementerian KUKM membantu para usahawan berskala UKM untuk meningkatkan akses ke pasar ekspor dengan mengikuti sejumlah pameran-pameran bertaraf internasional baik di dalam maupun luar negeri. “Seperti di Mihas ini, kami memfasilitasi 30 UKM untuk mengisi 14 booth dalam paviliun Indonesia. Produk yang ditawarkan meliputi produk makanan, minuman, herbal dan kosmetika,” paparnya. Dengan keikutsertaan dalam pameran ini diharapkan para pengusaha UKM bisa meningkatkan pasar ekspornya mengingat terdapat 674 perusahaan dari 67 negara mancanegara akan mendatangi pameran tersebut. Herustiati menjelaskan, keikutsertaan UKM di pameran ini cukup memuaskan karena peserta telah mendapatkan pembeli potensial dari sejumlah negara. Pembelinya, ujarnya, bahkan sangat beragam mulai dari kawasan Asean, Timur Tengah, Eropa bahkan juga ada dari Amerika Latin (Brasil). Ia menyebutkan beberapa pengusaha UKM yang telah mendapatkan pembeli potensial dari mancanegara seperti kripik singkong Karuhun, Siomay Aisha, Tahu Jeletot, Theong Spa, Healthy Sweet, Rendang, Kerang Pakis, Abon Cakalang. Sedangkan Magfood mendapatkan franchise dari Malaysia. Selain itu, produk bawang goreng buatan Indonesia dalam Mihas juga mendapatkan permintaan dari Jepang dan sejumlah negara. Produk-produk lainnya seperti kopi, teh dan aneka makanan dan minuman juga mendapatkan permintaan baik dari Malaysia, Singapura dan sejumlah negara di Timur Tengah. “Sepertinya hasil transaksi cukup besar mengingat rata-rata yang ikut pameran telah mendapatkan pesanan dari pembeli potensial yang hadir dalam pameran tersebut,” katanya.zjef,ant

KILAS

Kemenkop Gandeng Alibaba.com-Emporia JAKARTA-Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Alibaba.com dan Emporia Digital sebagai mitra untuk mendukung usaha kecil menengah, terutama yang berorientasi ekspor, memasuki pasar e-commerce agar semakin berkembang. Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM Kemenkop (LLP-KUKM) Ahmad Zubadi mengatakan pihaknya terus mendorong pelaku usaha kecil dan menengah masuk ke digital ekonomi, dengan menggiringnya lewat kerjasama dengan market place dan portal dagang nasional dan internasional di Tanah Air.”Kali ini kami menggandeng Alibaba.com sebagai mitra di ranah digital ekonomi,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (4/4/2016). Geliat bisnis e-commerce di Indonesia terus melesat dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan hasil riset Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA), Google Indonesia, dan perusahaan riset pasar terkemuka Taylor Nelson Sofres menunjukkan pada 2013 nilai pasar e-commerce Indonesia mencapai 8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 94,5 triliun. Kemudian, pada 2016 diprediksi naik tiga kali lipat mejadi 25 miliar dollar AS (Rp295 triliun). “Pasar e-commerce makin terbuka sehingga menjadi peluang pelaku usaha di Tanah Air masuk ke digital ekonomi,” katanya. Kesuksesan Alibaba.com, lanjutnya, dalam membangun bisnis UKM di China dengan mengadakan pendekatan yang komprehensif, nantinya bakal diaplikasikan pada penyediaan program pelatihan dan konsultasi bagi para pelaku UKM lokal.zagk

Anggota Koperasi di Jatim Naik Tipis SURABAYA-Sepanjang tahun lalu tercatat ada 1.855 anggota koperasi di Jawa Timur. Angka ini naik tipis dari tahun sebelumnya sejumlah 1.817 orang. Dalam siaran pers, Senin (4/4/2016), Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sekretariat Daerah Jatim Abdul Mugni mengatakan, tahun lalu juga terjadi peningkatan modal totalnya mencapai Rp11,72 miliar sepanjang tahun. Sedangkan untuk kegiatan usaha KPRI Setdaprov Jatim untuk unit simpan pinjam pada 2014 mencapai Rp11,95 juta. Angka ini meningkat pada tahun lalu menjadi Rp14,62, atau tumbuh 22,37%. Sementara untuk sisa hasil usaha (SHU) juga dilaporkan meningkat. SHU untuk tahun 2014 mencapai Rp654,44 juta sedangkan pada tahun lalu naik jadi Rp764,70 juta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi mengajak anggota koperasi untuk bersama-sama membesarkan koperasi dengan cara memanfaatkan jasa-jasa yang disediakan.zbs

MINGGU KE-32 7 - 14 April 2016

SAMBUNGAN Sandiaga Diserang ‘Panama Papers’

Sambungan hal 1 lagi?” kata Sandiaga Uno saat ditemui di Makam Pangeran Jayakarta, Jakarta, Rabu (6/4/2016). Namun, Sandiaga membantah tuduhan pengemplang pajak. Dia mengaku taat membayar pajak selama menjabat sebagai pimpinan Saratoga. Dia pun mengaku tidak pernah melanggar hukum selama memimpin perusahaan tersebut. “Yang saya bisa pastikan tidak ada hukum yang dilanggar. Kewajiban pajak selalu kami penuhi selama saya pimpin,” kata Sandi, panggilan akrab pengusaha muda kaya raya ini. Sandi tidak menampik anggapan bahwa pendirian perusahaan offshore di luar negeri kerap digunakan untuk mengemplang pajak atau mencuci uang. Dia juga mengaku sudah tahu permainannya. “Itu biasa. Menurut saya, sudahlah, ini sudah 2016, enggak usah begitubegitu lagi,” kata Sandi. Karena itu dia pun menyatakan siap membuka semua informasi mengenai perusahaan offshore yang dimilikinya. Hal ini penting, kata dia, terkait pencalonannya sebagai pejabat publik. “Saya siap bukabukaan, apalagi kalau nanti dicalonkan, kita tunggu dulu hasil penjaringan (cagub DKI) Partai Gerindra,” kata Sandi. Partai Gerindra saat ini masih melakukan penjaringan dan rencananya pada akhir April mendatang akan mulai mengerucutkan nama bakal calon gubernur yang akan diusung dalam Pilkada DKI. Sandiaga menjadi calon favorit. Untuk membersihkan namanya, Sandiaga Uno juga menyatakan siap diperiksa oleh pemerintah terkait skandal “Panama Papers”. “Saya sangat siap dan sangat terbuka. Saya mendukung sekali langkah Pak Luhut, kalau Kemenkeu, Dirjen Pajak, periksa saya siapa, malah kalau KPK mau investigasi, ini saatnya, mari bukabukaan,” katanya. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya, mengatakan, pihaknya akan menginvestigasi soal adanya warga negara Indonesia yang disebut dalam dokumen itu atas kejahatan keuangan, seperti pengemplangan pajak. Selain itu KPK juga akan turun tangan menyelidiki nama-nama yang disebut dalam dokumen rahasia yang menjadi skandal pajak terbesar di dunia tersebut. Sandiaga mengaku saat ini masih mengumpulkan data terkait riwayat perusahaannya di bawah grup Saratoga yang terdaftar sebagai klien Mossack Fonseca. Firma hukum inilah pemilik dokumen Panama Papers. “Saya belum lihat lagi (nama perusahaan), sedang minta teman di bidang hukum untuk memeriksa. Harus ditanya ke Corporate Secretary Saratoga,” katanya. Setidaknya ada tiga perusahaan yang terkait dengan Sandiaga: Aldia Enterprises Ltd, Attica Finance Ltd, dan Ocean Blue Global Holdings Ltd. Ketiganya didirikan berurutan sejak 2004 sampai 2006. Nama Pengusaha Lain Dalam Panama Papers, na-

ma-nama lain yang disebut di antaranya pengusaha minyak Riza Chalid dan buron Kejaksaan Agung, Joko S. Tjandra. Lalu ada Garibaldi “Boy” Thohir (Adaro) lewat Harold Heights Group Ltd. “Ini hal lumrah. Saat memiliki klub bola, saya pakai SPV (self-load prepaid venture/ perusahaan khusus) di luar negeri, jadi otomatis nama saya terpublikasi,” katanya. Fransiscus Welirang (Indofood): Azzorine Ltd (melalui BOS Trust Company Ltd). “Iya, benar, itu perusahaan saya. Perusahaan satu dolar,” katanya. Nama Airlangga Hartanto (Politikus Partai Golongan Karya) juga disebut dengan Buckley Development Corporation. Saat ditanya soal ini, Airlangga mengatakan, “Buckley? Buckley, saya belum tahu. Nanti saya cek dulu.” Lalu Johnny Gerard Plate (Politikus Partai NasDem) lewat Serenity Pacific Ltd. “Ini jangan menjadi rumor atau berita yang tendensius dan cenderung fitnah,” katanya. Hilmi Panigoro (Medco Group) lewat Bartonia Capital Ltd juga disebut-sebut ada dalam dokumen itu. “Saya punya banyak perusahaan offshore sebagai wahana investasi dan mengelola risiko. Tapi, setelah saya cek, Bartonia tidak ada dalam daftar yang dimiliki Grup Medco atau saya pribadi,” katanya. Nama lain yakni Pemilik grup Lippo, James Riady. Tercatat sebagai pemegang saham di sebuah perusahaan bernama Golden Walk Enterprise Ltd. Perusahaan itu didirikan dengan bantuan Mossack Fonseca di British Virgin Islands pada 2011. Putranya, John Riady, juga tercatat sebagai pemilik Phoenix Pacific Enterprise Ltd di BVI. Ketika dimintai konfirmasi, salah seorang keluarga Riady memberikan keterangan off the record. Selanjutnya Direktur PT Indofood Sukses Makmur, Franciscus Welirang. Dia tercatat sebagai pemegang saham perusahaan offshore bernama Azzorine Limited. Nama Fransiscus tak langsung tercatat sebagai klien Mossack Fonseca. Dia terafiliasi lewat BOS Trust Company (Jersey) Ltd, yang menjadi klien sejak 2013. Franciscus awalnya mengaku tak tahu ihwal informasi itu. “Azzorine? Saya enggak tahu,” kata Franciscus ketika ditanya soal ini, kemarin. Meski begitu, dia berjanji akan mengecek keterkaitan perusahaan itu dengan dirinya. Belakangan, setelah memeriksa dokumentasinya, Fransiscus membenarkan. “Iya benar, itu memang perusahaan saya,” katanya. Dia menegaskan bahwa Azzorine adalah perusahaan tanpa investasi, yang disebutnya “perusahaan satu dolar”. Dia juga memastikan bahwa dia taat membayar pajak di Indonesia. Surga Pengemplang Pajak Panama Papers sendiri menjadi skandal terbesar sepanjang sejarah. Sekumpulan data “Panama Papers” memuat nama-nama individu pemilik perusahaan offshore yang diduga untuk menghindari pajak dan mencuci uang. Sandiaga

Uno menjadi salah satu nama yang tercatat dalam “Panama Papers” sebagai direktur dan pemegang saham dari sepuluh perusahaan yang berada di British Virgin Island dan Seychelles. Dalam dokumen itu terdapat 2.961 nama dari Indonesia yang memiliki rekening di luar negeri yang dilakukan melalui bank offshore. Bank-bank di luar negeri ini menjadi surga bagi orang kaya untuk menyimpan uangnya dengan aman. Bahkan bisa bebas pajak. Misalnya, ketika ada orang kaya dari Indonesia ingin membuka rekening bank di negara lain seperti Swiss, bank Swiss itu bisa disebut bank offshore. Kebanyakan bank offshore berada di wilayah yurisdiksi tax heaven atau negara yang menerapkan pajak rendah. Bank offshore menjadi pilihan favorit bagi orang superkaya untuk mengungsikan harta mereka agar tidak terkena pajak. Hal ini lantaran harta tersebut ditempatkan di negara-negara dengan pajak rendah. Namun, dana tersebut tidak serta-merta ditimbun atau ngendon di negara tax heaven. Dana milik nasabah superkaya juga diputar ke dalam berbagai instrumen investasi di negara-negara lain yang pajaknya tinggi. Pengamat perpajakan, Parwito, menyebut, dana tersebut bahkan bisa kembali ke negara asal dalam bentuk hot money. Dana mengalir ke pasar modal dan instrumen keuangan lainnya. “Uang tak punya kewarganegaraan, tak punya jenis kelamin. Bisa saja uang asing yang masuk ke Indonesia itu milik orang Indonesia sendiri yang disimpan di luar negeri,” ujarnya. Nah, bagaimana cara agar nasabah superkaya itu terhindar dari otoritas pajak? Bahkan ketika uangnya di luar negeri kembali masuk ke negara asalnya sendiri? Mengutip republikdollar.weebly. com, orang kaya Indonesia yang ingin menyimpan dananya di luar negeri secara aman dan tanpa terendus penegak hukum harus memiliki rekening anonim di perbankan offshore. Selanjutnya, rekening si nasabah harus digabungkan menjadi satu dengan bank offshore dan nasabah tercatat sebagai pembawa saham (bearer shares). Rekening nasabah akan dicatat sebagai rekening milik bank offshore. Dengan menggunakan nama bank, harta nasabah akan bebas melenggang masuk ke berbagai instrumen investasi, seperti saham, properti, dan sebagainya. Hal itu lantaran uang yang masuk kembali ke negara asal tak lagi atas nama nasabah, tetapi bank offshore. Parwito menyebutkan, motif nasabah superkaya di Indonesia menaruh hartanya di bank offshore bukan semata-mata pertimbangan penghindaran pajak. Pemberlakuan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga jadi alasan utama nasabah kaya melarikan harta mereka. Harta yang diperoleh dari korupsi, penggelapan, dan prostitusi, misalnya, tidak akan diusik oleh petugas pajak sepanjang mereka telah membayar pajak. “Namun, beda ceritanya ketika harta tersebut ditelisik

Tak Mewek Lagi, Banjir Wig Sambungan hal 1 dengan celana hitam selutut dan atasan model kimono, Jupe menyetir sendiri mobil Vellfire putih miliknya. Di depannya ada pengawalan dari dua petugas bersepeda motor bertuliskan “Polisi Militer”. Berbeda dengan kedatangannya pada sidang perdana, kali ini Jupe tidak memakai wig untuk menutupi kepalanya yang kini pelontos. Pemain film Gending

Sriwijaya itu masih menjalani sidang dengan agenda mediasi di ruang Penitera Muda Hukum, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia juga tak lagi menangis seperti di sidang sebelumnya tapi terlihat berusaha tampak gembira dengan gaya pelontosnya. Soal gaya pelontosnya, Jupe mengaku sekarang banyak menerima hadiah wig atau rambut palsu. Ia bersyukur, karena tak harus membeli banyak wig

untuk menutupi kepalanya. “Ini dikasih. Natural dan adem. Lagi banyak orang kasih wig. Saya enggak beli,” ucap Jupe. Jupe juga mulai menikmati penampilan barunya kini. Ia lebih mudah mengekspresikan warna rambut tanpa harus melalui proses pewarnaan. “Saya beruntung banget bisa berekspresi dengan wig-wig. Nanti ganti biru, merah, blonde. Jadi, kayak pelangi deh rambut saya,” ujarnya dengan nada bercanda. z dth

dengan UU TPPU. Kasus mantan Kepala Korlantas Djoko Susilo dan mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin yang seluruh hartanya dirampas membuat pemilik dana khawatir menempatkan dananya di Indonesia,” kata dia. Karena itu, meski suku bunga di Indonesia lebih tinggi dari negara lain, hal itu tidak menjamin nasabah superkaya tertarik menempatkan dananya di Indonesia. Mereka lebih menginginkan keamanan atas asetaset yang dimiliki agar tidak diusik oleh penegak hukum. Namun bukan berarti namanama yang tercantum dalam dokumen itu otomatis bisa dicap sebagai pengemplang pajak. Sebab perlu ada pendalaman lagi dengan melakukan investigasi yang dilakukan aparat Pemerintah. Namun demikian Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), M. Yusuf, mengonfirmasi bocoran “Panama Papers” yang menyebutkan ada 2.961 nama dari Indonesia terindikasi tindak penghindaran pajak kemungkinan besar ada benarnya. Yusuf menuturkan, sejak 2014, ada kewajiban bagi siapa pun, termasuk perusahaan yang mengirimkan uang ke luar negeri, atau transaksi uang ke luar, melaporkan transaksinya ke PPATK. “Nah, setiap hari kami bisa menerima 100.000-300.000 laporan untuk pengiriman ke luar negeri. Artinya, kemungkinan besar ada benarnya (laporan “Panama Papers”). Cuma berapanya kami akan telusuri,” kata Yusuf. Yusuf mengatakan akan menelusuri laporan investigasi mendalam dari Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) bersama-sama dengan badan PPATK di negara-negara lain yang tergabung dalam The Egmont Group. Yusuf juga mengatakan, nantinya PPATK akan menelusuri perusahaan-perusahaan milik orang Indonesia di luar negeri

atau kantor-kantor cabang mereka di luar negeri. PPATK akan memanggil pihak yang bersangkutan untuk verifikasi. “Memang tidak bisa kita mungkiri pasca-BLBI, itu banyak uang yang tidak kembali. Bank tidak sehat, uang keluar. Kita akan cek laporan ICIJ itu,” kata Yusuf. Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak, Mekar Satria Utama, menambahkan ada unit khusus di Ditjen Pajak yang menganalisis dokumen Panama. Dia menegaskan kembali, dokumen yang dimiliki pemerintah berdasarkan laporan dari otoritas negara lain. Isinya berbeda dengan dokumen Panama Papers. Pihaknya akan melakukan perbandingan. “Kalau konsisten berarti cocok dan itu akan menambah potensi penggalian kita. Kalau berbeda merupakan data baru dan sumber info bagi kami untuk penggalian,” tegasnya. Menurut Satria, data tersebut bila valid akan dikonfirmasi kepada wajib pajak. Bila dalam tahap klarifikasi tidak dapat memberikan keterangan dengan jelas, maka masuk dalam proses pemeriksaan. Proses investigasi kasus ini dilakukan sejak setahun lalu, di mana 370 jurnalis dari 76 negara—diorganisasi oleh The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)—menelisik 11,5 juta data di dokumen itu. Dokumen ini pertama kali didapat oleh sebuah koran dari Jerman, SüddeutscheZeitung. Pemilik data itu, kantor hukum Mossack Fonseca, pun tersambar skandal Panama Papers. Data milik kantor firma hukum ini dibobol lalu banyak dokumen rahasia menyangkut tokoh politik, pengusaha, artis, hingga atlet, dibeber secara terbuka. Bos Mossack pun menyebut datanya telah diretas pihak luar. Karena itu Mossack Fonseca telah melaporkan peretasan ini kepada pihak berwenang di negeri Panama.

Bocoran dokumen milik Mossack Fonseca ini berisi 11,5 juta data selama 38 tahun terakhir sejak 1977, soal pendirian perusahaan offshore di wilayah surga pajak, yang pungutan pajaknya rendah. Salah satu pendiri kantor hukum ini, Ramon Fonseca, menyatakan, pihaknya tidak melanggar hukum apa pun dan menegaskan seluruh operasionalnya legal. Fonseca juga menegaskan pihaknya tidak pernah menghancurkan dokumen apa pun maupun membantu orangorang menghindari pajak atau juga mencuri uang. Dalam wawancara dengan Reuters, Rabu (6/4/2016), Fonseca menyebut data-data dari kantornya yang dipublikasi tim jurnalis dari The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) yang terdiri atas ratusan jurnalis dari sekitar 76 negara, telah keluar dari konteks dan disalahartikan. “Kami mengesampingkan (pembocoran ini) pekerjaan orang dalam. Ini bukan pembocoran. Ini adalah peretasan,” tegas Fonseca (63) di kantornya di Panama City. “Kami memiliki teori dan kami menindaklanjutinya. Kami telah mengajukan laporan soal hal ini ke kantor Jaksa Agung (Panama), dan ada lembaga pemerintah yang sedang mempelajari isu ini,” imbuhnya. Sejumlah negara juga tengah menyelidiki Panama Papers untuk mencari tahu dugaan pelanggaran hukum oleh warga mereka yang namanya tercantum dalam dokumen. Nama kolega Presiden Rusia Vladimir Putin, kerabat Perdana Menteri (PM) Inggris, keluarga presiden Pakistan, hingga Presiden China dan Ukraina muncul dalam dokumen itu. Bahkan PM Islandia Gunnlaugsson harus mengundurkan diri sebab terungkap dia dan istrinya, Anna Sigurlaug Palsdottir, terlibat dalam kasus ini. Sebelumnya, ribuan orang berkumpul di alun-alun di luar gedung parlemen di Reyjavik pada Senin (4/4) malam waktu

setempat yang menyerukan PM Gunnlaugsson untuk mundur dari jabatannya. Bocoran dokumen yang berasal dari firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama itu, menunjukkan PM Gunnlaugsson dan istrinya, Anna Sigurlaug Palsdottir, pernah membeli sebuah perusahaan offshore di British Virgin Islands tahun 2007 lalu. Gunnlaugsson kemudian menjual 50 persen saham perusahaan tersebut kepada istrinya dengan harga simbolis satu dollar AS pada akhir tahun 2009. Namun ketika dia terpilih menjadi anggota parlemen Partai Progresif pada April 2009, Gunnlaugsson lalai untuk menyebutkan hal tersebut saat mengumumkan kepemilikan sahamnya. Kepada televisi setempat RUV, Gunnlaugsson mengaku menyesal tidak mengungkapkan hal itu lebih awal. Gunnlaugsson yang mantan jurnalis ini, bersikeras bahwa dirinya tidak pernah berniat memindahkan hartanya kepada perusahaan offshore. Dia juga menegaskan, istrinya selalu membayar semua pajak di Islandia. “Dia (sang istri) tidak pernah memanfaatkan surga pajak dan juga perusahaannya bukanlah perusahaan offshore,” ucapnya. Dalam pernyataan kepada televisi setempat Channel 2, Gunnlaugsson bersikeras tidak akan mundur dari jabatannya. “Saya tidak mempertimbangkan untuk mundur karena persoalan ini, saya juga tidak akan berhenti karena persoalan ini,” tegasnya. Namun David Gunnlaugsson mengundurkan diri setelah dokumen itu mengungkap dirinya dan sang istri memiliki perusahaan offshore di British Virgin Islands, yang memiliki aset jutaan dolar AS, tanpa melaporkannya kepada otoritas Islandia. “Email-email itu telah dibawa keluar konteks,” sebut Fonseca, sembari mengecam publikasi dokumen dengan mengungkapkan identitas kliennya itu bagaikan ‘perburuan penyihir’. z jef/kcm/tmp/okz

Menteri Susi Tenar, Nelayan Telantar Sambungan hal 1 unjuk rasa. Para nelayan dari berbagai daerah di Indonesia itu menilai bahwa Menteri Susi tidak memahami persoalan kelautan. Mereka juga menuding Susi hanya menjalankan bisnis saja tanpa mempedulikan nasib para nelayan dengan mencabut kebijakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang. “Masih banyak calon lain, sebab Bu Susi ini tidak paham soal kelautan, tetapi pahamnya hanya bisnis saja,” kata Musyono. Aksi demonstrasi dilakukan dengan membawa spanduk dan sempat melakukan aksi membakar boneka yang kepala bonekanya tertempel gambar wajah Menteri Susi. Para nelayan juga membawa poster bertuliskan “Susi Tenar Nelayan

Telantar”. Mereka merupakan nelayan yang datang dari berbagai daerah, di antaranya dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Sebelumnya, Menteri Susi sudah tahu akan ada aksi demonstrasi itu. Namun kala itu dia mengaku belum tahu maksud demo besar-besaran nelayan pesisir pantai utara Jawa (Pantura) tersebut. “Saya tidak tahu keinginannya apa, soal cantrang atau apa. Saya juga bingung kalau cantrang kan mereka boleh sampai 2016. Kalau tuntutannya soal kepiting, nelayan sana tidak urus kepiting,” ujar Susi dalam acara Chief Editor Meeting, Jakarta. Menteri asal Pangandaran Jawa Barat itu menganggap aksi demo nelayan sebagai hal yang biasa. Apalagi yang dipersoalkan terkait dengan

berbagai kebijakannya di sektor kelautan dan perikanan. Dia menuturkan, berbagai kebijakannya di sektor kelautan dan perikanan pasti menuai pro dan kontra. Sebab, upaya mereformasi suatu sektor tidak selalu diterima semua orang. Saat ini, tutur dia, reformasi sudah berjalan di sektor kelautan dan perikanan. Buktinya, kata Susi, pertumbuhhan sektor perikanan bisa mencapai 8 persen, padahal ekonomi sedang lesu. “Dulu saja pertumbuhan sektor perikanan hanya 7 persen padahal ekonomi baik. Sekarang ekonomi global melambat, tapi sektor perikanan naik,” kata Susi. Ketua Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja mengatakan, demo nelayan sebagai bentuk protes terhadap berbagai ke-

bijakan Menteri Susi lantaran dianggap telah menyengsarakan nelayan. Menurut dia, berbagai kebijakan pemeritah itu tidak sesuai dengan janji Presiden Jokowi ketika masa pemilihan umum presiden pada 2014 silam. Saat itu, ucap Wajan, Jokowi yang masih menjadi calon presiden datang ke desa nelayan Karangsong Indramayu dan menandatanganii piagam yang isinya berjanji akan memperjuangkan kesejahteraan nelayan. Namun, hingga saat ini janji itu dianggap tidak juga ditepati. Bahkan, kata Wajan, nelayan justru dibuat sengsara lantaran berbagai kebijakan pemerintah. “Itu janji Jokowi. Tapi, salah apa nelayan sampai dikasih hadiah menteri kaya begini?” ucap Wajan. z kcm/mtv

‘Bang Thoyib’ dan Facebook-nya Sambungan hal 1 nan papinya. Dipilihnya sudut ruang tamu untuk menyampaikan suatu rahasia tersebut. Sementara emake Dindot di muka mesin jahit. Sibuk dengan jahitannya, yang sudah lama menjadi hobinya sejak gadis, wanita 49 tahun itu menampakkan wajah “sebel.. bel”. “Memangnya kenapa,” kata papi Dindot. “Waktu papi lembur, emake minta diajari buka facebook. Ya...aku ajari. Lalu emake minta dibukakan facebook papi. Ya... aku bukakan facebook papi. Pertama-tama dia seneng adek

ajari buka fecebook,” kata Dindot dengan suara pelan. “Terus...,” kata papi Dindot. “Selanjutnya emake minta dibukakan facebook papi. Aku kan gak tahu paswood-nya. Adek ketik di pencarian. Keluarlah profil papi. Mula-mula amake senyum-senyum saja melihat wajah papi di foto profil papi. Foto papi kan kayak pengusaha tambang, padahal aslinya...???????,” kata Dindot sambil terkekeh. “Lalu...,” tanya papi Dindot lagi. “Ya...saya ajari terus. Lalu emake ikut buka foto-foto..” “Lho nduk, kok gak ada foto

aku di facebook papi. Ada apa dengan papi iku. Jahat papimu iku,” kata Dindot menirukan kata-kata emake semalam. Seketika emake Dindot menyeruak “hadir” di ruang tamu. “Apa yang kalian bicarakan. Membicarakan aku ya!,” kata emake sedikit meninggi suaranya. Lalu emake mengatakan, memang semalam dirinya membuka profil papi Dindot. “Aku sedih. Memang aku selama ini gak pernah buka-buka facebook segala. Ternyata di facebook suamiku tak ada fotoku. Nasib. Brengsek,” suara emake Dindot semakin meninggi.

“Awasssssss, secepatnya facebook papi itu ditutup. Jangan mentang-mentang ya,” ancam emake. Mendengar ancaman sang istri, Mat Sholeh (papi Dindot) kecut juga. “Wong facebook gak ada isinya yang macemmacem kok disuruh tutup. Piye iki...!?,” kata Mat Sholeh, sambil bergegas menuju kantor, meski hari belum pukul 06.00 WIB. Seperti kebiasaan Mat Sholeh, berangkat kerja pagi-pagi sekali, dan pulang malam-malam hari. Tentang ini, Dindot mengatakan, “ papinya, kini sudah menjadi “Bang Thoyib”. z

INFO HARGA EMAS/ KURS S Info Harga Emas LM 10 Rp LM 5 Rp LM 2.5 Rp LM 1 Rp

5.280.000 2.680.000 1.352.500 565.000 Buy Back Price : Rp 499.000

EKONOMI-BISNIS Halaman 12 IMINGGU

KE-32,

KURS DOLLAR Rp 13,223 Rp 15.000 Rp 14.000 Rp 13.000

13.276 13.200 13.145 13.217 13.223

31/3

1/4

4/3

5/3

6/3

7 - 14 APRIL 2016

Kredit Nganggur Tembus Rp 1.256 T JAKARTA-Penyaluran kredit perbankan mulai mengalami peningkatan di awal tahun menyusul turunnya nilai pagu kredit yang belum diserap nasabah (undisbursed loan). Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dilansir Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kredit mubazir perbankan hingga Januari 2016 sebesar Rp 1.256 triliun. Angka tersebut turun 31% dibandingkan dengan posisi undisbursed loan akhir tahun lalu yang nilainya mencapai Rp 1.821 triliun. Data tersebut menunjukkan kecenderungan nasabah yang mulai menyerap fasilitas kredit yang dikucurkan oleh bank. Penyerapannya bahkan lebih baik ketimbang periode-periode sebelumnya. Kendati membaik, namun nilai kredit mubazir itu hampir sama dengan posisi akhir Agustus tahun lalu.

OJK mencatat, kontribusi terbesar kredit mubazir perbankan disumbang oleh kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) III dengan modal inti antara Rp 5 triliun hingga Rp 30 triliun. Nilai undisbursed loan kelompok BUKU III tercatat sebesar Rp 722,73 triliun atau 57,5 persen dari total kredit mubazir perbankan. Sementara bank-bank dengan modal inti di atas Rp 30 triliun atau yang masuk dalam kelompok BUKU IV, nilai undisbursed loan-nya sebesar Rp 408,4 triliun. Mengekor di bawahnya kelompok BUKU II (modal inti Rp1-5 triliun) dengan undisbursed loan Rp110,97 triliun. Sedangkan untuk kredit mubazir BUKU I (modal kurang dari Rp1 triliun) sebesar Rp10,65 triliun. Dari catatan OJK tersebut, yang sudah masuk dalam daftar komitmen pencairan bank sebesar Rp

UNDISBURSED LOAN PERBANKAN NASIONAL JANUARI 2016 Nama Bank

Nilai

Bank Mandiri Rp 109,37 triliun Bank Central Asia Rp 173,72 triliun Bank Negara Indonesia Rp 1,15 triliun 294,71 triliun, sedangkan sisanya Rp 962,23 triliun masih berstatus uncommitted. Dalam kelompok BUKU IV, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada laporan bulannya mencatatkan nilai undisbursed loan sebesar Rp 109,37 triliun per Januari 2016. Kredit itu sudah teralokasi untuk nasabah BUMN sebesar Rp 22,40 triliun dan sisanya Rp 86,96 triliun untuk seg-

mentasi nasabah lainnya. Sementara PT Bank Central Asia Tbk mencatatkan jumlah undisbursed loan yang lebih besar, yakni mencapai Rp173,72 triliun. Disusul kemudian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan nilai kredit mubazir hanya Rp 1,15 triliun. Kredit Tumbuh 13% Mandiri Sekuritas memperkirakan penyaluran kredit perbankan meningkat 13 persen pada tahun ini seiring dengan geliat ekonomi nasional pada paruh kedua. Analis Mandiri Sekuritas, Tjandra Lienandjaja meyakini permintaan kredit akan tumbuh seiring dengan meningkatnya investasi swasta dan pemerintah. Aktivitas belanja infrastruktur pemerintah yang meningkat diramalkan akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional pada di se-

mester kedua. “Saya masih expect investment loan masih akan tinggi dibanding lain-lain,” ujar Tjandra Lienandjaja di Jakarta, Selasa (5/4/2016). Menurut dia, pertumbuhan kredit perbankan pada tahun ini akan dipimpin oleh sektor pinjaman investasi, diikuti oleh kreditmodal kerja dan konsumsi. Dengan asumsi pertumbuhan 13 persen tahun ini, Tjandra berharap penyaluran kredit perbankan tumbuh berjenjang pada kuartal III dan IV. Dia memperkirakan penyaluran kredit tumbuh 10 persen selama periode JuliSeptember 2016 dan tumbuh lebih tinggi pada kuartal terakhir. Namun, ia memberikan catatan, asumsi tersebut tercapai jika realisasi belanja negara optimal dalam mendongkrak permintaan kredit di sektor swasta. “Di paruh kedua

Kinerja Multiﬁnance Masih Lesu

Ist

Deretan mobil baru yang siap dipasarkan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta

JAKARTA-Kinerja perusahaan pembiayaan (multifinance) pada bulan pertama tahun ini masih terdampak penurunan penjualan otomotif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat realisasi pembiayaan yang disalurkan multifinance pada Januari 2016 sebesar Rp 365,17 triliun, turun 0,59 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp 367,35 triliun. Kinerja multifinance yang terekam pada data Statistik Pembiayaan Indonesia itu antara lain mencakup lini bisnis pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Untuk sewa guna usaha tercatat tumbuh negatif 5,7 persen. Sedangkan, anjak piutang meningkat 13,5 persen dan pembiayaan konsumen naik 1,1 persen. Dari sisi nilai, pembiayaan konsumen masih mendominasi bisnis multifinance, yakni sebesar Rp 249,44 triliun per Januari 2016. Pembiayaan konsumen ini banyak mengalir ke otomotif. Sementara, sewa guna usaha menempati urutan kedua dengan nilai pembiayaan sebesar Rp104,85 triliun. Industri multifinance memang menghadapi situasi berat dalam beberapa tahun terakhir. Ini merupakan buntut dari penurunan penjualan otomotif. Di sepanjang tahun lalu, pembiayaan multifinance tercatat turun 0,8 persen ketimbang tahun sebelumnya. Akibat perlambatan pertumbuhan bisnis multifinance, laba industri pun tertekan. Laba industri multifinance

Diizinkan Impor Kendaraan-Mesin Bekas JAKARTA-Demi menggairahkan pertumbuhan usaha dalam negeri, pemerintah memperbolehkan industri menggunakan barang bekas untuk kegiatan usahanya. Pemerintah pun mengizinkan industri mengimpor barang modal bekas ini. Barang modal yang dimaksud barang yang digunakan sebagai modal usaha atau yang bisa menghasilkan sesuatu. Barang ini dinilai masih layak dipakai atau untuk direkondisi, remanufakturing, difungsikan kembali. “Impor barang modal bekas dapat dilakukan oleh perusahaan pemakai langsung, perusahaan rekondisi, dan perusahaan manufakturing,” ujar Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam keterangannya, Rabu (6/4/2016). Barang modal bekas yang dapat diimpor meliputi kebutuhan beberapa kelompok industri, yakni industri alat transportasi darat, industri maritim, industri elektronika dan telematika, serta industri permesinan. Saleh mengatakan, impor barang modal bekas dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan. Persyaratan ini dimuat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 tahun 2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru. Permenperin ini diterbitkan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru. Perusahaan yang diperbolehkan impor barang modal bekas, diantaranya wajib memiliki izin usaha industri, profil perusahaan, rencana dan alasan pemanfaatan barang modal bekas. Kemudian memiliki fasilitas mesin dan peralatan yang sesuai dengan jenis produksinya, jaminan garansi, serta sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Di samping itu, perusahaan pemakai langsung yang termasuk dalam kelompok industri perme-

Ist

Pemerintah membuka peluang impor mesin bekas untuk usaha.

sinan dan sudah berproduksi, juga diwajibkan memiliki laporan produksi dua tahun terakhir. Sedangkan, perusahaan pemakai langsung yang termasuk dalam kelompok industri maritim, juga diwajibkan memiliki sertifikat pembuatan kapal (builder certificate) dan sertifikat tonase kotor kapal (gross tonnage certificate). Khusus untuk industri alat transportasi darat, barang modal bekas dapat diimpor apabila berusia maksimal 15 tahun. Beberapa transportasi maritim, seperti kapal dan kendaraan laut lain, usianya dibatasi 15-30 tahun. “Selain itu, impor generator dan alternator hanya diberikan untuk tujuan ekspor,” ujarnya. Selanjutnya, salinan bukti syarat-syarat tersebut disampaikan kepada Kementerian Perdagangan pada saat pengajuan permohonan persetujuan impor. Laporan itu juga wajib dilengkapi pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE). Saat proses penerbitan persetujuan impor, syaratsyarat administratif wajib ini juga disertakan di dalam laporan hasil survei.zjef

per Januari 2016 tercatat sebesar Rp824 miliar atau melorot 2,3 persen ketimbang periode yang sama tahun lalu, yakni Rp 844 miliar. Hal ini berkorelasi dengan beban keuangan industri multifinance yang tumbuh lebih tinggi ketimbang pendapatan. Beban keuangan industri ini tercatat naik 3,2 persen, sedangkan pendapatannya tumbuh 2,6 persen Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menyatakan penjualan sepeda motor di Indonesia awal tahun ini akan lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pertumbuhan penjualan sepeda motor kuartal I tahun ini masih tumbuh negatif secara tahunan (year-on-year/yoy). Ketua bidang Komersial AISI, Sigit Kumala mengatakan faktor daya beli masih mempengaruhi minat masyarakat dalam membeli sepeda motor. Menurut Sigit, masih tingginya harga kebutuhan yang tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan riil membuat masyarakat tidak memiliki sisa pendapatan untuk membeli sepeda motor. “Mungkin pada kuartal I tahun ini lebih dipengaruhi daya beli. Beberapa harga kebutuhan pokok masih tinggi, sehingga masyarakat tidak fokus ke kebutuhan tersier,” jelas Sigit. Kendati demikian, saat ini ia masih belum memiliki data lengkap karena produsen motor banyak yang belum memberikan data penjualannya. Namun, ia yakin penurunan pertumbuhan penjualan tahun ini tidak separah tahun kemarin yang menyentuh angka 19 persen.zjef, ins

Bank Jatim Kucuri Petani Tebu Rp 200 M SURABAYA - Bank Jatim mengucurkan dana kredit senilai Rp 200 miliar untuk para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di lingkungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI mulai 6 April 2016. “Plafon kredit tersebut adalah kredit dengan skema khusus, dimana PTPN XI adalah avalisnya,” kata Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah Bank Jatim, Tony Sudjiarijanto kepada pers di Surabaya, Rabu (8/4/2016). Menurut Tony, jika persyaratan sudah lengkap, maka kredit untuk petani tebu di lingkungan PTPN XI itu bisa langsung cair, karena dana sebanyak Rp200 miliar tersebut memang sudah disiapkan. Sebelumnya, pada 5 April 2016 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bank Jatim yang diwakili Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah Tony Sudjiarijanto dan PTPN XI yang diwakili Direktur Keuangan PTPN XI Anang Abdul Qoyyum di Surabaya. Penandatanganan PKS Bank Jatim dan PTPN XI itu juga disaksikan oleh Ketua Dewan Pembina APTRI yang dikenal dekat dengan kalangan petani tebu, HM Arum Sabil. Tony menjelaskan, pembiayaan untuk petani tebu itu diupayakan dengan proses cepat supaya perputaran uang kredit bisa berjalan lancar. Semakin cepat pembiayaan, maka semakin cepat pula petani menanam tebu, dan demikian seterusnya, uang itu bisa dibayarkan lagi ke bank. Adapun kredit petani tebu di Bank Jatim sendiri tenornya selama dua tahun, dengan bunga 10 persen per-tahun. Tony menilai, prospek pembiayaan petani tebu dengan avalis Pabrik Gula (PG) atau PTPN XI sangat bagus. Sebelumnya, skema pembiayaan petani tebu juga sudah dijalankan Bank Jatim dengan PTPN X dan berjalan lancar. Sementara itu Ketua Dewan Pembina APTRI HM Arum Sabil menyambut baik dan mengapresiasi keseriusan Bank Jatim dalam mendukung pembiayaan petani di musim tanam 2016/2017. Arum juga menegaskan bahwa peluang pembiayaan petani tebu itu mempunyai prospek yang sangat bagus, apalagi jika ada sinkronisasi dengan skema khusus yang melibatkan PTPN atau perusahaan gula sebagai avalis kredit petani. zfan, ant

tahun ini seharusnya ada perbaikanperbaikan ekonomi yang bisa menopang loan growth,” jelasnya. Bank Indonesia melaporkan posisi kredit yang disalurkan perbankan pada akhir Februari 2016 tercatat sebesar Rp 3.996,6 triliun, tumbuh 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year). Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahunan bulan sebelumnya yang sebesar 9,3 persen. Perlambatan penyaluran kredit terutama terjadi pada Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI). Sementara itu, kredit UMKM tercatat tumbuh 10 persen menjadi Rp 729 triliun, sedangkan kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA) hanya tumbuh 7,7 persen menjadi Rp 342,1 triliun. zJef, CNN

KILAS

Februari 2016, Total Utang Pemerintah Rp 3.196 T JAKARTA - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah pusat hingga akhir bulan lalu mencapai Rp 3.196,61 triliun atau sekitar 25 persen dari estimasi Produk Domestik Bruto (PDB) 2016. Angka tersebut meningkat hampir Rp 100 triliun dalam dua bulan pertama tahun ini, meski secara nominal turun jika dibandingkan dengan posisi akhir Januari yang sebesar Rp 3.220,98 triliun. Dalam laman DJPPR yang diakses, Selasa (5/4) sebagian besar utang ditarik pemerintah dengan menerbitkan obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN). Dalam periode yang sama, total obligasi negara yang telah diterbitkan pemerintah Indonesia mencapai Rp 2.443,14 triliun, bertambah Rp 96,41 triliun dibandingkan posisi akhir 2015 yang sebesar Rp 2.36,73 triliun. Sisanya ditarik pemerintah melalui pinjaman luar negeri sebesar Rp 749,16 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp 4,31 triliun. Secara kumulatif, total outstanding pinjaman pemerintah pusat sebesar Rp 753,47 triliun, meningkat 1,5 triliun dibandingkan posisi akhir tahun lalu. Berdasarkan sumber pinjaman, DJPPR mencatat Jepang, Prancis, dan Jerman masih menjadi negara pemberi pinjaman terbesar Indonesia. Sementara secara multilateral, Indonesia masih mengandalkan bantuan pinjaman dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB). Jepang menjadi debitor bilateral terbesar bagi Indonesia, dengan total pinjaman yang telah digelontorkan mencapai Rp 222,05 triliun. Sementara untuk debitur multilateral, Bank Dunia dan ADB masih menjadi pemberi pinjaman terbesar, yakni masingmasing Rp 222,69 triliun dan Rp 122,85 triliun.zjef

Surabaya Great Expo Digelar 18-22 Mei SURABAYA - Kegiatan tahunan Surabaya Great Expo (SGE) 2016 yang akan digelar di Grand City pada 18-22 Mei 2016 dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-723. “Surabaya Great Expo tahun ini akan lebih spesial. Sebab, acara ini juga akan dilihat oleh panitia yang menyelenggarakan Prepcom III UN Habitat. Nantinya sebelum Prepcom III UN Habitat dimulai, beliau-beliau dari PBB akan berkantor di Surabaya. Jadi akan ikut melihat acara ini,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di acara gathering Surabaya Great Expo 2016 di Balai Kota Surabaya, Selasa (5/4/2016). Hadir dalam gathering SGE tersebut konsulat jenderal Jepang dan konsulat jenderal Tiongkok di Surabaya, perwakilan BUMN, beberapa peserta SGE 2016 dari berbagai provinsi, kabupaten/kota di Indonesia, para pengrajin batik dan juga pelaku usaha kecil menengah dan industri kreatif. Tri Rismaharini mengatakan even SGE yang ketujuh tahun ini akan lebih spesial dibanding gelaran SGE sebelumsebelumnya. Ini karena agenda SGE 2016 berdekatan dengan hajatan internasional yang digelar di Surabaya, yakni Prepcom III for UN Habitat pada akhir Juli 2016. Ia mengatakan ada sekitar 3.000-an tamu dari 193 negara yang hadir di Surabaya untuk menjadi bagian dari kegiatan Prepcom III for UN Habitat yang fokus membahas isu-isu lingkungan dan permukiman ini.zpur

METRO RAYA Halaman 13 MINGGU KE-32, 7 - 14 April 2016

Sopir Enggan Turunkan Tarif Angkutan Penurunan Bervariasi, Rencananya Diberlakukan Hari Ini SURABAYA-Usulan penurunan tarif angkutan sekitar 3,3 hingga 3,8 persen sudah mendapat persetujuan dari Soekarwo¸Gubernur Jawa Timur (Jatim). Penurunan tersebut disesuaikan dengan persentase penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). Rencananya penurunan diberlakukan mulai Kamis (7/4/2016). “Berkas-berkasnya sudah saya terima dan sudah dikoreksi. Hasil koreksinya sudah diserahkan ke Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jatim,” ujar Soekarwo, usai meresmikan gedung baru Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Jl. Johor Surabaya, Rabu, (6/4/2016). Penurunan tersebut, kata pria kerap disapa Pakde, sudah merupakan kesepakatan dari perusahaan pemilik bus dan perwakilan Orgnisasi Angkutan Darat (Organda) Jatim. Mengenai tanggal ditetapkannya, kata Pakde, tinggal nunggu berkas dari dinas perhubungan untuk ditandatangani dan segera diberikan payung hukum. “Kalau berkasnya diserahkan sekarang, ya saya tanda tangani sekarang,” tutur Pakde. Sebelumnya, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jatim, Sumarsono akan menindak tegas angkutan umum yang tidak mengindahkan peraturan tersebut, karena aturan tersebut merupakan kesepakatan dengan pemilik bus dan perwakilan Organda Jatim. “Jelas kena sanksi, seperti pencabutan trayek,” kata Sumarsono. Dikatakan Sumarsono, sejumlah tarif angkutan akan diturunkan secara variasi, tergantung jauh atau dekatnya jarak. Dicontohkan, tarif bus jurusan z BACA: Sopir..., di Hal 14

GN/FAKHRUR ROZIQ

STRATEGIS: Gubernur Jatim Soekarwo melakukan pemotongan pita diresmikannya gedung BPKAD yang baru, Rabu (6/4/2016).

Gedung Baru Diresmikan, Harus Berikan Layanan Terbaik SURABAYA-Gubernur Jawa Timur Soekarwo meresmikan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur di Jalan Johar Surabaya, Rabu (6/4/2016). Gedung baru tersebut diharapkan mampu mengelola keuangan Provinsi

Jatim dengan baik dan bisa memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat pada masyarakat. Pakde Karwo, sapaan khas Gubernur Jawa Timur mengatakan, BPKAD merupakan tempat pengelolaan uang Provinsi Jatim yang diterima dari Jakarta,

DPRD Jatim Menilai Anggaran Atasi Gizi Buruk Harus Dilipatgandakan SURABAYA-Kalau ingin menyelesaikan gizi buruk atau menurunkan angka gizi buruk di Jatim, tahun depan Pemprov Jatim harus melipatgandakan anggaran. Pada tahun ini Dinas Kesehatan hanya mengalokasikan anggaran Rp Rp 22,2 Miliar Per tahunnya. “Saya menilai Dinas Kesehatan Provinsi Jatim tidak serius dalam memerangi masalah gizi buruk. Hal ini terlihat dari nilai anggaran untuk menangani gizi buruk. Dinkes hanya mengalokasikan Rp 2,2 miliar per tahun,” kata Moch Eksan, Anggota Komisi E DPRD Jatim Moch Eksan, kemaren. Menurut dia, wajar kalau angka balita gizi buruk di Jatim naik turun tiap tahun, karena anggaran untuk menangani masalah gizi buruk sangat minim. Berdasarkan Nota Penjelasan Gubernur Jatim pada 2015, angka gizi buruk pada 2014 mencapai 2,2%, lalu pada 2014 turun menjadi 2,0%, dan pada 2015 naik lagi menjadi 2,2%. Naik turun persentase gizi buruk ini membuktikan program penanggulangan gizi buruk tidak efektif dan tidak maksimal. Angka itu menjadikan Jatim berada di urutan kedua soal balita gizi buruk di bawah NTT. “Ke depan, kalau ingin angka gizi buruk turun, pemprov harus melipatgandakan anggaran penanganan gizi buruk,” kata anggota Fraksi NasdemHanura itu. Dikatakan, penanganan gizi buruk ha-

IST

GIZI BURUK: Kasus gizi buruk masih ditemukan di sejumlah daerah di Jawa Timur. Tampak seorang anak yang mengalami gizi buruk. rus terpadu. Pemprov Jatim harus menggandeng pemerintah pusat dan kota/

kabupaten untuk sama-sama memerangi gizi buruk. Masih tingginya angka gizi

buruk ini mencerminkan APBD belum sepenuhnya untuk rakyat, dan tak lebih sekadar slogan. “Padahal, pemerintahan Pakde Karwo - Gus Ipul selama ini selalu menggulirkan slogan makmur bersama wong cilik. Slogan ini harus benar-benar tergambar dalam kebijakan,” katanya. Menurut dia, nilai anggaran penanganan gizi buruk yang hanya Rp 2,2 miliar per tahun sangat kurang untuk menanggulangi gizi buruk. Problem ini juga berkait dengan kondisi ekonomi Jawa Timur yang juga menurun pertumbuhannya. Secara otomatis, ini mengurangi daya beli masyarakat, terutama masyarakat bawah yang ekonomi rentan terhadap goncangan krisis. Ia mengusulkan agar Pemprov Jatim membuat satuan petugas (satgas) penanggulangan gizi buruk. Satgas ini gabungan dari pemprov, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Satgas bertugas menginventarisasi jumlah balita dan memetakan wilayah yang rentan terkena gizi buruk. Dengan begitu cara pencegahan dan penanganan masalah gizi buruk lebih mudah dan tertata. Program edukasi untuk orangtua juga semakin mudah. “Kalau ada penanganan terpadu, kasus gizi buruk di Jatim akan berkurang. Kalau angka gizi buruk masih tinggi, seharusnya kita malu karena selama ini Jawa Timur dianggap lumbung pangan nasional,” katanya. z fan, sci

baik uang tersebut dialokasikan untuk instansi Pemprov Jatim, dana alokasi khusus, dana bekas bantuan, atau dana bagi hasil kepada provinsi dan kabupaten/ kota. Maka dari itu, gedung tersez BACA: Gedung..., di Hal 15

PDAM

Risma Minta Rekrutmen Jajaran Direktur Diulang Saya tidak mau (menetapkan). Hasil laporannya kurang bagus dan tak lengkap, Jadi rekrutmen direksi PDAM harus diulang oleh Dewas. Untuk saat ini belum ada penetapan dirops dan dirut definitif di PDAM.”

SURABAYA-Imbauan agar proses rekrutmen jajaran direktur di PDAM Surabaya dihentikan, karena proses dan tahapannya dinilai perlu dievaluasi ulang, ternyata mendapatkan respon positif dari Walikota Tri Rismaharini. Risma justru menyatakan penolakannya, dan memerintahkan agar segera dilakukan rekrutmen ulang. Risma menginginkan ada proses rekrutmen ulang, terutama untuk posisi direktur utama (dirut) dan direktur operasional (dirops) di PDAM Kota Surabaya. “Ingat loh, belanja di PDAM Surya Sembada itu mencapai Rp 2 triliun setiap tahun. Dan cakupan pasokan airnya

Tri Rismaharini Walikota Surabaya

BACA: Risma..., di Hal 15

DPRD Jatim Sambut Positif Turunnya Permendagri 41/2016 SURABAYA-Anggota DPRD Tingkat I berada di pelosok desa bisa menerima Jawa Timur (Jatim) menyambut baik keluakses pembangunan yang diambilkan dari arnya Permendagri Nomor 41/2016 sebaAPBD. Dan saya optimis alokasi dana hibah gai revisi dari Permendagri nomor 52/2015. yang masuk dalam APBD Jatim 2016 akan Ini sebagai turunan dari UU 23/2014 terserap secara optimal,’’papa politisi asal tentang Penerima dana Bansos atau yang Partai Gerindra, Minggu (3/4/2016). lebih dikenal dengan dana hibah. Terpisah, Anggota DPRD Jatim lainnya, Hanya saja, ada catatan jika pembeHamy Wahjunianto tak terlalu risau dengan rian dana hibah dapat langsung diberikan munculnya revisi Mendagri. Pasalnya, dengan nilai sebesar Rp 20 juta. Dengan mereka yang mendapatkan Dana Hibah demikian, dipastikan alokasi dana hibah rata-rata Yayasan, dimana mereka sudah yang tercantum dalam APBD 2016 sebememiliki Badan Hukum. ‘’Sebenarnya sar Rp 5,1 triliun dapat terserap optimal di masalah tersebut sudah pikirkan sejak 2011 masyarakat. lalu. Dan untuk tahun 2016 ini yang saya Abdul Halim, Anggota DPRD Jatim usulkan adalah Yayasan yang memiliki usia Abdul Halim mengatakan, dirinya menyambut gembira minimal 3 tahun. Jadi saya pribadi tidak ada turunnya Permendagri Nomor 41/2016 masalah dengan Permendagri yang lama tentang Dana Hibah sebagai revisi dari Permendagri 52/2015,’’tegas Politikus asal PKS ini. 52/2015. Dengan begitu program pembangunan yang Demikian dengan Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad digagas Pemerintah yang selama ini sulit menembus Iskandar mengaku jika untuk Kelompok Masyarakat (Pokhingga wilayah pelosok tetap akan berjalan. Apalagi mas) yang kecil-kecil untuk dana hibahnya diserahkan permintaan mereka tidaklah berlebihan. Paling tidak oleh Satuan Kerja (Satker) di masing-masing SKPD. Dan untuk pavingisasi, pembangunan masjid/mushola rata-rata mereka menerima dana hibah maksimal Rp. 20 hingga perbaikan irigasi. juta. Sementara untuk yang menerima Rp 50 juta keatas ‘’Jujur saya lega dengan keluarnya Permendagri syaratnya harus memiliki Badan Hukum yang dikeluarkan tersebut. Paling tidak masyarakat khususnya yang pleh DepkumHam.

Jangan Dipersulit Sementara itu, Anggota Fraksi Demokrat, Hartoyo mengaku revisi dana hibah yang saat ini berada di kementerian Dalam negeri (kemndagri),tinggal ditandatangani oleh Presiden. Diharapkan masyarakat atau Pokmas yang akan menerima dana hibah tersebut juga dipermudah atau tidak dipersulit. Pria yang juga Anggota Komisi A DPRD Jatim ini telah mendatangi Kemendagri Jakarta beberapa waktu lalu. Dimana dalam kunjungan ke Jakarta tersebut DPRD Jatim meminta kepada Pemerintah agar mempermudah bagi kelompok pengajian, Perkumpulan Lansia, Masjid dapat menerima Dana Hibah secara langsung tanpa badan Hukum. “Permintaan kelompok kecil penerima Dana Hibah seperti perkumpulan pengajian, Masjid, dan Lansia ini langsung direspon positif oleh Mendagri dan sekarang tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden,”ujarnya. Hartoyo politisi asal Fraksi Demokrat ini menghimbau kepada para konstituennya untuk bersabar, karena sejak adanya perubahan regulasi terhadap UU No 23 Tahun 2014 tentang bantuan Hibah harus memiliki legalitas hukum secara sah. “Saya harap masyarakat sabar, sebab kenyataannya sekarang penerima bantuan hibah harus berbadan hukum, akan tetapi sebagai wakil rakyat pihaknya akan terus memperjuangkan bagaimana Pini bisa menerima bantuan Hibah,” katanya. z fan

GN/PURNOMO SISWANTO

BUTUH SINERGI: Walikota Tri Rismaharini ikut membantu memunguti sampah di kawasan Sentra Ikan Bulan.

Juli 2016, SIB Jadi Jujugan Dunia SURABAYA-Tak lama lagi kawasan Sentra Ikan Bulak (SIB) akan dijadikan sebagai kawasan yang dikenal dunia internasional. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam waktu dekat adalah melakukan sinergi antara seluruh warga Bulak, dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hal tersebut diungkapkan oleh Walikota Surabaya Tri Rismharini saat mem-

buka Festival Bulak 2016 di Sentra Ikan Bulak, Kenjeran, Senin (4/4/2016). “Apabila SIB tidak lekas ditempati, maka selamanya akan sepi seperti yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Jika seluruh pedagang ikan di kawasan Bulak mau berkumpul, maka pembeli akan terpusat di SIB. Mari z BACA: Juli 2016..., di Hal 14

SURABAYA

MINGGU KE-32

7 - 14 April 2016

Diserbu Naker Asing, Pemkot Kewalahan Disnaker Surabaya Perpanjang IMTA

GN/ISTIMEWA

JAMINAN: Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf dan Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka di sela seminar di FH Unair, Rabu (6/4/2016).

Pemprov kirim Rumusan Raperda Ketenagakerjaan pada DPRD SURABAYA-Pemerintah Provinsi Jawa Timur merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketenagakerjaan untuk menjamin dan melindungi hak-hak tenaga kerja lokal. Wakil Gubernur Jawa Timur H Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya telah mengirim rumusan Raperda ketenagakerjaan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim. Intinya dalam Raperda tersebut menghendaki keamanan dan kesejahteraan pekerja lokal. Di sisi lain juga memberlakukan syarat ketat bagi pekerja dari luar negeri yang akan bekerja di Jawa Timur. “Pak Gubernur satu bulan yang lalu telah mengirim Raperda ketenagakerjaan di Jawa Timur, mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan sudah ada pembicaraan dan dapat disahkan,” kata pria akrab disapa Gus Ipul, Rabu (6/4/2016) di sela Seminar Nasional Ketenagak-

erjaan menyambut May Day 2016 di Fakultas Hukum Unair Surabaya. Gus Ipul menjelaskan berdasarkan data yang masuk di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim tidak kurang sebanyak 5 ribu tenaga kerja asing telah membanjiri Jawa Timur terhitung sejak Januari. Di antara jumlah tersebut memang telah memiliki visa kerja namun sebagian yang lain masih belum. “Sekarang sedang kita inventarisir, dalam waktu dekat akan kita adakan operasi besarbesaran,” tegasnya. Salah satu target apabila Raperda telah disahkan adalah tidak ada lagi praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Selama ini, fenomena itu begitu menjamur. Dirinya memahami, mungkin di satu sisi sebagai jaminan kontrak kerja namun di sisi lain justru tidak mencerminkan prinsip keadilan. “Hak-hak pekerja harus

tetap dikedepankan,” jelas Gus Ipul. Sementara itu, Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti dua hal yang selalu menjadi persoalan dalam dunia ketenagakerjaan yakni upah dan status kerja. Dua persoalan tersebut hingga saat ini belum sepenuhnya terselesaikan meski produk hukum tiap tahun bermunculan. Justru beberapa di antaranya mengurangi proteksi tenaga kerja. Salah satunya adalah dicabutnya regulasi yang mewajibkan perusahaan apabila merekrut 1 tenaga kerja (naker) asing maka juga harus merekrut 10 tenaga kerja lokal. Jumlah angkatan kerja di Indonesia sekitar 115 Juta orang sementara mayoritas pendidikannya 7 sampai 8 tahun artinya lebih banyak hanya mengenyam pendidikan SD dan SMP. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius dari pemerintah dan butuh dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. z inf

SURABAYA-Pemerintah Kota Surabaya mulai kewalahan menghadapi serbuan tenaga kerja asing (naker asing) ke Surabaya. Untuk itu, dengan menggandeng instansi terkait, Pemkot Surabaya terus melakukan razia. Hasilnya, sejak Januari hingga akhir Maret, telah dipulangkan paksa sebanyak 6 naker asing. Mereka kedapatan bekerja tanpa mengantongi izin. “Kami telah mendeportasi sebanyak 6 warga asing. Mereka berasal dari China sebanyak 3 orang yang bekerja sebagai guru di salah satu sekolah di kawasan Perumahan Citra Land. Sedangkan 3 lainnya berasal dari Korea Selatan,” jelas Kepala Bakesbangpol Linmas Kota Surabaya Sumarno, kemarin. Untuk warga Korea Selatan, lanjutnya, mereka itu kedapatan sedang menggelar kegiatan di restoran sebuah hotel. Visa warga negeri ginseng itu sudah habis. Ti m p e n g a w a s t e n a g a kerja asing, NGO asing, dan relawan asing, terdiri dari pihak imigrasi, kepolisian dan SKPD terkait, kini terus menggelar razia secara rutin. Bahkan beberapa hari ini pihaknya membidik seorang warga negara asing yang menjadi pengamen di

Taman Bungkul. “Ketika kami razia di Taman Bungkul, si warga negara asing itu berhasil melarikan diri. Jadi kami tidak tahu kewarganegaraannya dan tempat tinggalnya sementara di Surabaya,” jelasnya. Selain itu, pihaknya juga menemukan ada warga negera Belanda yang berjualan ketela. Pihaknya langsung meminta agar orang Belanda itu tidak berjualan lagi. Dan kini orang bule yang bersuamikan orang Surabaya itu sudah tidak berjualan lagi. “Isi visa-nya masih ada, sehingga masih diperbolehkan tinggal,” katanya. Pihaknya juga menemukan kasus adanya tenaga guru asing di salah satu sekolah di kawasan Perak. Ternyata, guru asing tersebut bukan datang sebagai tenaga kerja asing namun sebagai relawan yang mengajar di sana. “Meski relawan tetap harus memenuhi persyaratan untuk tinggal di Surabaya. Hanya saja menurut versi sekolah tempat mengajarnya, bahwa relawan itu tidak dibayar karena didatangkan oleh organisasi donor,” katanya. Sementara itu, Kepala Bidang Penetapan Pembinaan dan Pengembangan Tenaga

Kerja, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya Irna Pawanti mengatakan salah satu upaya untuk mengendalikan naker asing di Surabaya itu yakni adanya perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing ( I M TA ) y a n g p r o s e s n y a lima hari. “Sesuai dengan Peraturan Walikota No.62 Tahun 2015, proses perpanjangan IMTA butuh lima hari, dan soal ini memang kami perketat. Berbeda dengan daerah lain yang hanya butuh waktu dua hari,” katanya. Dia mengklaim, melalui berbagai upaya pengendalian, pertumbuhan jumlah naker asing di Surabaya tidak terlalu besar. Setiap tahun hanya ada pertumbuhan sekitar 400 orang. Hingga saat ini, jumlah naker asing di Surabaya tercatat ada sekitar 2.000 orang. “Kebanyakan dari Malaysia dan India. Mereka terkadang mereka berani menawarkan satu orang tenga kerja asing mampu mengerjakan pekerjaan lima orang tenaga kerja Indonesia,” ungkapnya. Adapun, kebanyakan naker asing di Surabaya ini bekerja di sektor pendidikan. Diketahui, saat ini banyak sekali sekolahsekolah asing yang tumbuh di Surabaya. z pur

Sopir Enggan Turunkan Tarif Angkutan Sambungan hal 13 Surabaya-Malang semula Rp 13.500, diusulkan jadi

Rp 13.000. Sedangkan bus trayek Surabaya-Bojonegoro awalnya Rp 18.500 jadi Rp 18.000. “Penurunan tersebut

berbeda untuk jarak menengah. Misalnya, SurabayaMadiun tarifnya turun hingga Rp 1000, sedangkan untuk

jarak jauh turun sekitar Rp 1.500,” ujar Sumarsono. TERPAKSA

Risma Minta Rekrutmen Jajaran Direktur Diulang Sambungan hal 13 kita bersama-sama memanfaatkan SIB, kelak jika Jembatan Kenjeran dibuka, seluruh wisatawan dipastikan akan ke sini,” tegas walikota. Oleh karena itu, Risma (sapaan akrab walikota) memberi tenggat waktu kepada tokoh masyarakat mulai dari pihak kecamatan, kelurahan, RT dan RW untuk mengajak warganya menempati kios-kios di SIB. Bahkan, Risma meminta semua pedagang yang ada di sekitar pesisir Bulak untuk pindah berjualan di stand SIB itu. “Saya berikan waktu kepada Pak Camat dan Pak Lurah sampai 30 hari ke depan. Jika tidak kunjung menempati SIB, maka akan ditempati pedagang dari Pabean,” imbuh Risma. Menurutnya, sudah selama dua tahun pedagang Pasar Pabean mengirimkan surat kepadanya (walikota). Namun ia belum dapat menanggapinya, karena fokus utama pembangunan SIB adalah untuk mensejahterahkan warga Bulak. Risma memastikan pada bulan Juli 2016 mendatang, kawasan pesisir Bulak itu akan menjadi kawasan internasional karena akan ada agenda UN Habitat yang akan dihadiri oleh warga dari berbagai negara di dunia ini. “Tapi kalau masyarakatnya tidak siap, saya

kan yang malu nanti. Saya ingin membuktikan bahwa Surabaya itu bisa karena itu mari kita bersama-sama mengubah nasib kita,” tegas mantan Kepala Bappeko ini. Risma pun berkali-kali mengajak kepada warga dan tokoh masyarakat untuk meramaikan gedung SIB itu, karena kawasan itu diyakini Risma akan menjadi jujukan wisata baru di Kota Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Risma menyempatkan untuk berkomunikasi langsung dengan nelayan Bulak. Kepala Dinas Pertanian Surabaya Djoestamadji menambahkan dari 260 kios di SIB sekitar 20 persen yang telah diisi dan sudah ada pemiliknya. “Ibu Walikota telah memberikan batas waktu hingga 30 hari ke depan untuk para pedagang yang mengisi kios. Kami terus berkomunikasi dengan kecamatan dan kelurahan dalam hal ini,” imbuh mantan Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Surabaya ini. Camat Bulak Suprayitno menjelaskan, Festival Bulak 2016 yang rencananya akan digelar selama 7 hari, mulai dari 3– 10 April ini diharap mampu menyedot antusias warga dari penjuru Kota Pahlawan. Pada pembukaan hari pertama, ada pengobatan gratis dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang

mendatangkan tim laboratorium, P3K, dan tim obat, dengan sasaran sekitar 500 warga. Nantinya, panitia dari Kecamatan Bulak yang didukung Komunitas #BicaraSurabaya dan Forum Komunikasi Hotel dan Media Jawa Timur juga akan memberikan bingkisan bagi warga yang berobat. “Jika lebih dari 500 warga, tim dari Dinas Kesehatan tetap akan menerima pelayanan. Sekitar 100 tim dari Dinas Kesehatan telah dikerahkan untuk turut mensukseskan acara ini. Selain itu, ada sembako murah bagi warga yang disiapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Surabaya. Nantinya, juga ada serangkaian acara yang mengikut sertakan warga Bulak secara penuh. Seperti lomba rumah nelayan bersih dan lomba perahu nelayan cantik.” imbuh pria berkacamata ini. Setelah membuka festival Bulak 2016, Walikota perempuan dalam sejarah Pemerintahan Kota Surabaya ini langsung bergegas menuju pesisir pantai di daerah Cumpat, Kenjeran. Meskipun matahari sudah mulai berada di atas kepala. Risma yang saat itu didampingi jajaran kepala SKPD Pemkot Surabaya langsung memberikan instruksi kepada para nelayan, jajaran Satpol PP, Linmas dan ratusan mahasiswa dari Fakultas

Teknologi Kelautan Jurusan Teknik Kelautan Institut Teknologi Surabaya. Sampah yang sebagian besar merupakan sampah yang terbawa oleh laut, dan bekas dari nelayan seperti, bongkahan kayu perahu, jaring dan ganggang laut. Secara sigap Walikota turut turun untuk membersihkan sampah tersebut, sementara mahasiswa dibantu jajaran petugas Satpol PP dan Linmas memasukkan sampah tersebut kedalam kantong sampah yang telah disiapkan oleh DKP Kota Surabaya. Terkait masalah limbah kerang, Risma ingin menggandeng pihak kampus dan akademisi untuk dapat melakukan pengolahan limbah kerang yang melimpah di Bulak. Risma juga menginginkan limbah kerang ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal, seperti rumah nelayan dapat dihias dengan ditempeli kerang, dan paving juga bisa ditempeli dengan kerang. Menanggapi permintaan Risma, Lurah Kedung Cowek Suradiyanto langsung mengatakan siap untuk mencarikan lokasi yang akan digunakan sebagai ikon rumah kerang tersebut. “Saya ingin warga mau menempel kerang di dinding rumahnya sesuai arahan dari Ibu Walikota,” jelas kepada Lurah Kedung Cowek. z pur

Ketua Organda Jatim Mustofa menyatakan, soal penurunan tarif angkutan umum memang sudah ada kesepatan antara pemilik bus dan Organda. Tapi penurunan tarif tersebut masih membuat pemilik bus dirugikan, meski BBM sudah turun sekitar 9 persen. Turunnya harga BBM diharapkan mampu menjadi penopang ekonomi masyarakat, khususnya angkutan umum. Namun, jika pemerintah menurunkan tarif angkutan umum, jelas penurunan BBM tidak berdampak positif bagi pelaku angkutan umum. “Justru yang menikmati peraturan ini adalah konsumen. Coba dihitung saja, tarif angkutan diturunkan

sementara peralatan bus dan kernek tidak ikut turun,” ungkap Mustofa. Hal senada juga diakui Darmanto, salah satu sopir angkutan umum jurusan Joyoboyo-Pasar Turi. Menurutnya, penurunan tarif angkutan tersebut bisa menyebabkan kerugian bagi sopir angkot, meski BBM diturunkan. Meski demikian, kata dia, turunnya BBM tidak menurunkan harga sembako. Selain itu, harga onderdil juga tetap mahal. “Meski turun hanya 3 persen dari harga biasanya itu juga bisa merugi,” kata Darminto di Terminal Joyoboyo Surabaya, Rabu (6/4/2016). Ditambah lagi, lanjut dia, belakangan ini penumpang

angkutan umum mulai sepi. Meski sepinya bukan karena tarif angkutan, tapi karena angkutan yang berbasis online. Pada intinya, penurunan tarif tersebut merugikan sopir. “Kalau situasinya seperti ini, lalu kami makan apa ?,” tambahnya. Terpisah, Handoko, salah satu sopir angkutan umum jurusan Sedati-Joyoboyo, juga merasa dirugikan akibat penurunan tarif tersebut. Harga biasanya Rp 4.000 dan kemudian turun menjadi Rp. 3.750,meski tidak signifikan sangat terasa bagi sopir. “Harusnya pemerintah juga memikirkan kehidupan sopir di jalanan. Sudah sepi penumpang ditambah penurunan tarif angkutan,” kata dia. z roz

SURABAYA

MINGGU KE-32 7 - 14 April 2016

Kejati Jatim Bantah Materi Gugatan Sidang Lanjutan Gugatan Praperadilan La Nyala Mahmud Mattalitti SURABAYA-Sidang gugatan praperadilan La Nyalla Mattalitti terhadap keputusan yang dibuat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (6/4/2016). Agenda sidang, pembacaan jawaban dari termohon (Kejaksaan Tinggi) untuk tim pemohon (La Nyalla Mahmud Mattalitti). Dalam jawaban yang dibacakan, termohon pihak kejaksaan dilakukan secara bergantian, membantah semua pertimbangan materi gugatan

praperadilan yang diajukan oleh pemohon. Dalam materi gugatannya, pemohon menilai termohon menyalahi asas kepatutan hukum dalam menangani kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim tahun 2012. Di antaranya, termohon mengeluarkan surat perintah untuk membawa paksa pemohon, mengeluarkan sprindik penetapan tersangka dan memasukan pemohon dalam DPO. Terlebih pemohon belum pernah diperiksa untuk dimintai keterangan

dalam kasus dana hibah Kadin tahun 2012. Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Achmad Fauzi menyatakan pihkanya menetapkan seorang sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang ada. “Mulai dari pemeriksaan terhadap saksi, keterangan saksi ahli dan bukti lainnya, yang nanti akan menjadi pertimbangan ketua majelis hakim (Ferdinandus, red),” katanya. Dia menerangkan, penetapan La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai tersangka, berawal dari kucuran dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Kadin Jatim dari tahun 2011 hingga 2014 dengan nilai

total sekitar Rp48 miliar. Dana hibah tersebut diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya, tapi untuk membeli saham Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim. “Pembelian saham itu atas nama pribadi pemohon dengan Rp5,3 miliar,” ujar dia Dari pembelian saham tersebut, pemohon mendapat keuntungan yang menjadikan menyebabkan kerugian negara. “Keuntungannya itu sebesar Rp1,105 miliar rupiah dinikmati pribadi oleh pemohon. Seharusnya, selisih menjadi milik negara,” ujarnya. Secara terpisah, Fachmi Bahmid salah satu kuasa hukum La Nyalla

Mahmud Mattalitti mengatakan, dalam tanggapan dari termohon itu sudah dijelaskan. Kalau dalam perkara dana Kadin Jatim tersebut berdasarkan dari kasus tahun 2011 hingga 2014. Di dalam kasus itu, kata Fachmi Bahmid, Diar Kusuma Putra dan Nelsen sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya juga sudah menjalani persidangan dan membayar kerugian negara. “Ini menguntungkan bagi kami selaku penasehat pemohon. Karena, semuanya sudah dijelaskan, dan kasus itu ada putusan hukum tetap dan kerugian negara itu dibayar oleh kedua tersangka,” kata

Fachmi Bahmid. Soemarso, salah satu kuasa hukum La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, pembelian saham IPO memang ada. Tapi, yang melakukan pembelian adalah Diar Kusuma Putra dan Nelson. Keduanya, kata Soemarso, juga sudah menjalani hukuman, dan membayar kerugian negara. “Jadi kasusnya itu sudah ada putusan hukum tetap. Kemudian pembelian saham itu Pak La Nyalla tidak mengetahui apapun. Apalagi namanya itu digunakan untuk melakukan transaksi dalam pembelian saham IPO,” kata Soemarso. z ssn/faz

KRIMINAL

Residivis Perampok Warkop Dibekuk

GN/ISTIMEWA

BIANG MASALAH: Pedagang pasar Keputran sering meluber hingga ke jalan raya. Ini diakibatkan lantai dua dijadikan tempat tinggal semi permanen.

Dijadikan Tempat Tinggal, Lantai 2 Keputran Ditertibkan SURABAYA-Lantai dua Pasar Keputran ternyata dialihfungsikan menjadi tempat tinggal semi permanen. Rabu (6/4/2016), petugas Polisi Pamong Praja didukung anggota Polrestabes Surabaya melakukan penertiban. Sejak pukul 09.00 WIB, 200 personil gabungan dari Satpol PP, Linmas, jajaran Pemerintahan Pemkot Surabaya, didampingi Polrestabes Surabaya menertibkan pasar Keputran Utara. Ada 490 stan di dalam pasar yang ditengarai alih fungsi, sehingga

menjadi penyebab melubernya pedagang. Petugas melakukan upaya persuasif dengan mendatangi satu persatu stan di lantai satu dan dua. Sekaligus memeriksa kartu identitas penduduk. Dalam satu tim pemeriksaan terdiri dari personil Satpol PP, PD Pasar Surya, serta petugas Sabhara Polrestabes Surabaya. Dalam penertiban tersebut, warga yang tidak memiliki atau tidak bisa menunjukkan KTP Surabaya dilakukan pendataan. Usai didata, mereka diminta untuk tidak kembali lagi menempati petak

tempat tinggalnya. “Target penertiban yang kami lakukan adalah mengembalikan fungsi pasar Keputran. Dan mereka yang ada di lantai 2 kami tertibkan, didata,” kata Kepala Satpol PP kota Surabaya Irvan Widyanto. Irvan mengatakan, lantai 2 itu rencananya akan dibuat loss untuk aktivitas pedagang pasar Keputran. “Jadi tidak boleh lagi ada bangunan semi permanen dan dijadikan hunian. Ini yang harus ditegaskan,” kata Irvan. z zis

Risma Minta Rekrutmen Jajaran Direktur Diulang Sambungan hal 13 mencapai 93 persen ke warga kota. Jadi dirut dan dirops harus memiliki kualitas lebih baik,” ucapnya, kemarin. Risma mengaku jika dirinya telah mendapatkan hasil laporan dari dewan pengawas, namun dirinya mengaku belum sepakat, karena posisi puncak di salah satu BUMD milik Pemkot Surabaya ini bisa diisi oleh orang yang kurang pas. “Sudah terima laporan dari Dewas (Dewan Pengawas). Saya tidak mau (menetapkan). Hasil laporannya kurang bagus dan tak lengkap, Jadi rekrutmen direksi PDAM harus diulang

oleh Dewas. Untuk saat ini belum ada penetapan dirops dan dirut definitif di PDAM,” ungkapnya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Adisutarwiyono menyarankan kepada walikota dan wawali terpilih yakni Tri Rismaharini dan Whisnu sakti Buana untuk kembali melakukan evaluasi ulang terhadap proses rekrutmen pimpinan sejumlah BUMD, paska pelantikannya. “Saya menyarankan, setelah Bu Risma dan Pak Whisnu terlantik, silakan melakukan peninjauan ulang atas proses perekrutan para pimpinan di jajaran BUMD, apakah sudah dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme

yang diatur, sekaligus dengan prosedur yang baik dan benar,” ucap mantan Sekretaris pemenangan pasangan Risma-Whisnu di Pilkada Surabaya 2015 ini. Menurutnya, peninjuan ini penting untuk memastikan bahwa pola perekrutan itu berlangsung kredibel, artinya terpercaya, dan langkah perekrutan itu bisa dipertanggungjawabkan, sehingga bisa memastikan, kelak yang menduduki posisi pimpinan di BUMD itu bisa dianggap cakap dan professional, karena BUMD ini dibentuk dalam rangka memperkuat pelayanan publik. “Seperti PDAM misalnya, kita dapat info jika pelayanannya sudah mencapai

angka 92 persen, maka dengan pimpinan yang cakap dan professional bisa menguatkan angka capaian itu, kemudian grafik pelayanannya juga harus bergerak naik, bila perlu bisa mencapai angka 100 persen,” ujar politisi akrab disapa Cak Awi ini. Awi berpandangan ada hal yang juga penting, yakni pimpinan yang terpilih itu harus yang visioner, mampu memikirkan nasib Surabaya dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan akan seperti apa, kalau di PDAM, tentu soal kebutuhan air bersih, kalau memang akhirnya menyangkut infra struktur yang mahal, maka persiapannya harus dimulai dari sekarang. z pur

Gedung Baru Diresmikan, Harus Berikan Layanan Terbaik Sambungan hal 13 but diharapkan mampu mengelola aset daerah. “Setelah itu, penyerapan uang tersebut merupakan tanggung jawab pak Budi, selaku kepala BPKAD. Intinya adalah gedung ini merupakan tempat untuk menggerakkan uang untuk pembangunan masyarakat Jawa Timur,” ujar Pakde, usai meresmikan gedung BPKAD.

Mengenai hasil tinjauan gedung BPKAD tersebut, kata Pakde, gedung tersebut sudah bagus dan mudahmudahan bisa memberikan hasil yang positif bagi pengelolaan uang Prov Jatim. “Sudah sip,” tambah Pakde. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur Budi Setiawan mengungkapkan, pembangunan gedung tersebut menghabiskan dana sekitar Rp 3,6 miliar dan butuh waktu selama 7,5 bulan. Gedung tersebut berlantai

lima dan berdiri di atas tanah sekitar 1.485 meter persegi dan luas 5.481 meter persegi. “Rinciannya, lantai satu kisaran 1.450 meter persegi digunakan sebagai area parkir, pusat informasi dan perpustakaan,” katanya. Sementara untuk lantai dua dengan luas 1.017 meter persegi digunakan sebagai ruang pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), ruang BPK, ruang rapat, dan ruang pembendaharanaan bidang akun-

tansi. Untuk lantai tiga dengan luas 1.004 sebagai ruang kepala BPKAD, ruang sekretaris, bidang anggaran, ruang rapat, dan ruang tunggu. Dan lantai empat dengan luas 1.004 meter persegi sebagai ruang kerja pengelolaan aset daerah, ruang tamu, dan ruang rapat, sementara lantai 5 seluas 1.006 meter persegi digunakan sebagai ruang rapat, ruang data center, ruang pengendalian data center dan ruang transit VIP. z roz

SURABAYA-Komplotan perampok sebuah warungkopi di Jalan Manyar berhasi diringkus anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya. Bahkan salah satu pelaku yang berstatus residivis kasus curanmor dan ikut terlibat, dilumpuhkan dengan tembakan. Komplotan tersebut dipimpin Junaidi (32). Perampokan terhadap sebuah warkop tersebut dilakukan pada Kamis (31/3/2016) pukul 03.00 WIB. Bersama Arif Setiawan (25), Tomi Anugerah (22), dan PL (17), Junaidi ditangkap Satreskrim Polrestabes Surabaya, Minggu (3/4/2016). Junaidi dan Arif ditangkap di TPU Jojoran saat menggelar pesta minuman keras. Sedangkan Tomi dan PL ditangkap di rumahnya yang juga di Jalan Jojoran. Aksi perampokan ini dilakukan karena Arif, Tomi, dan PL yang kehabisan uang karena usai pesta minuman keras. Karena bingung, mereka bertiga mendatangi Junaidi di Jalan Manyar Sambongan dan mengajak melakukan kejahatan. “Karena Arif sudah membawa pisau lipat, dia minta saya mengambil pisau juga,” kata Junaidi di depan penyidik, Rabu(6/4/2016). Mengendarai dua motor empat komplotan ini menuju sasaran di warkop giras. Junaidi dan Arif bertugas menyisir warkop dan menodongkan pisau ke penjaga warkop, sedangkan Tomi dan PL bersiaga di atas motor. Kasat Reskrim Polrestebas Surabaya AKBP Takdir Matanette mengatakan, dalam aksi perampokan itu, kompotan Junaidi mendapat uang sebesar Rp 320 ribu dan sekaleng rokok. “Empat orang tersebut lantas menghabiskan uang hasil jarahan untuk membeli miras,” kata Takdir. Takdir mengatakan, pengungkapan perampokan oleh komplotan Junaidi ini cukup menyulitkan petugas karena pelaku berpindah-pindah. Petugas terpaksa menembak kaki Junaidi dan Arif saat penangkapan. z ssn/faz

MICROCELL

Tak Berizin, 30 Menara Disegel SURABAYA-Sedikitnya 30 unit menara microcell disegel Pemkot Surabaya. Langkah ini dilakukan karena menara pemancar telekomunikasi ini tidak memiliki izin. “Semua menara micro cell di Surabaya ini tidak ada izinnya. Makanya langsung diberi tanda silang sebagai bukti pelanggaran. Jumlahnya sekitar 30 unit,” tegas Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Awaludin, di ruang kerjanya, kemarin. Menara micro cell, lanjutnya, banyak berdiri di jalur hijau, dan trotoar. Dan menara itu tidak memiliki IMB (izin mendirikan bangunan) sebagai syarat pendirian. “Mereka tidak mendapatkan IMB karena berdirinya di jalur hijau dan trotoar,” cetusnya. Lanjutnya, pendirian menara yang difungsikan untuk memberikan sinyal pada zona kosong itu dilakukan secara sembunyisembunyi. “Tahu-tahu telah berdiri menara. Dan pengerjaan menara ini cepat hanya membutuhkan waktu 2 hari,” katanya. Untuk itu pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya. Hasilnya, seluruh menara tersebut langsung diberi tanda silang. Diakui, saat ini memang sudah ada peraturan walikota atau perwali tentang menara micro cell. Hanya saja, petunjuk lebih teknis belum ada, maka pihaknya juga tak berani mengeluarkan izin pendirian. “Soal zona yang bisa didirikan menara itu sudah ada. Namun soal sewa lahan tanah milik pemkot yang ditempati menara itu belum diatur,” katanya. Sebenarnya, banyak pengusaha telekomunikasi atau pengusaha menara yang mau mengurus izin. Namun karena belum ada petunjuk teknis yang lebih detail, pihaknya belum berani mengeluarkan. “Meski kami tidak mengeluarkan izin, mereka sudah mendirikan menara . Akhirnya kami memberik tanda silang atau menyegelnya. Setelah itu kami akan memberikan surat peringatan satu hingga tiga. Jika tak dihiraukan, menara akan kami robohkan ,”jelasnya. Sementara itu, Kabid Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya Adang Kurniawan menyatakan pihaknya kini sedang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap menara micro cell. z pur

PENDIDIKAN

MINGGU KE-32

7 - 14 April 2016

Inkonstitusional, Silakan Diubah!

Mendikbud Tunggu Putusan MK, Imbau UU 23/2014 Dijalankan Dulu SURABAYA-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan pihaknya akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) jika Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengamanatkan peralihan kelola kewenangan SMA/SMK dari pemerintah kota/ kabupaten ke provinsi memang diputuskan inkonstitusional. Ia mengaku sudah mengetahui polemik alih kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari tangan kabupaten/ kota ke provinsi. Dia juga sudah mendengar UU 23/2014 telah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materi.

“Pengaju gugatan bukan hanya Kota Surabaya dan Blitar, beberapa daerah lain disebutnya ikut mengajukan. Sambil menunggu putusan MK, maka dijalankan saja, apabila MK sudah memutuskan bahwa UU 23/2014 inskonstitusional, baru berubah,” kata Mendikbud Anies Baswedan di sela kunjungannya meninjau Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) ke Surabaya, Senin (4/4/2016). Terkait tumpang tindih antara UU 23/2014 dengan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas), Anies mengatakan UU terbaru yang harus digunakan. UU 20/2003 sendiri mengamanatkan pengelolaan pendidikan dasar hingga pendidikan

menengah berada di tangan kabupaten/kota. “Semua aset yang dialih kelola bukan milik pribadi maupun sekelompok golongan karena semuanya merupakan aset negara. Ketika tahun 2001 semuanya diserahkan ke daerah, Kemendikbud tidak protes sebab ini adalah uang negara, bukan milik pribadi, sehingga UU tetap dijalankan,” jelasnya. Anies sekali lagi meminta kepada aparatur negara untuk menjadikan UU Nomor 23/2014 sebagai rujukan sekaligus dijalankan. “Selama UU itu belum ada perubahan, aparatur pemerintah tetap merujuk UU tersebut. UU 23 tahun 2014 mengatakan SMA/SMK menjadi tanggung jawab provinsi, sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan,” katanya seusai melakukan tinjauan di SMA Hang Tuah 1 Surabaya. Sementara itu, anggota tim penggu-

gat UU 23/2014 dari Surabaya, Didik Yudhi Ranu Prasetyo menuturkan setelah menjalani sidang pertama Kamis (31/3/2016) lalu, pihaknya saat ini sedang menyusun perbaikan materi gugatan. ugatan. “MK memberi batas waktu hingga Rabu (13/4/2016) 3/4/2016) mendatang untuk memasukan kan materi-materi perbaikan gugatan. Saat ini masih dalam proses perbaikan, an, maksimal nanti ti sampai 13 Aprill untuk memasukan perbaikan gugatan,” tandasnya. ya. zant/rozz

Anies Baswedan

UNBK Terkendala, Legislator Minta Dievaluasi

GN/Istimewa

KENDALA TEKNIS: Para siswa SMA Hang Tuah saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

S U R A B AYA - S e j u m a h SMA/SMK di Surabaya mengalami kendala teknis pada pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada hari pertama karena di sejumlah sekolah, peserta masih harus berhadapan dengan sistem yang tiba-tiba eror. Seperti yang terjadi di SMA Ta’miriyah Surabaya. Pada sesi pertama, sebanyak 26 siswa harus mengakhiri ujian lebih lama dari jadwal. Seharusnya, mereka bisa selesai pada pukul 09.30, namun karena sistem berhenti di tengah jalan, mereka baru keluar pada pukul 09.45.

Permasalahan serupa juga sempat terjadi di sejumlah sekolah lain, yaitu SMK IPIEMS Surabaya, SMA Mardi Siwi Surabaya dan SMK Dr Soetomo Surabaya. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Surabaya Ikhsan menuturkan persoalan teknis memang banyak dijumpai saat pelaksanaan ujian di sesi pertama, karena proktor masih dalam kondisi gugup di sesi pertama, setelah sesi berikutnya sudah lancar. “Persoalan yang cukup serius dialami SMK Dr Soetomo Surabaya karena siswa yang seharusnya bisa mengerjakan

ujian pada sesi pertama harus tertunda hingga sesi ketiga. Kami sudah terjunkan tim untuk melakukan perbaikan, para siswa pada sesi pertama tidak bisa ujian, diikutkan pada sesi tiga menggunakan server komputer cadangan,” tuturnya. Di sekolah tersebut, lanjut Ikhsan, terdapat 166 peserta yang terbagi dalam lima server, sementara di server empat yang berisi 26 peserta, mengalami permasalahan pada lisensinya yang tidak bisa terbaca oleh server pusat. Awalnya akan dibuka hingga sesi keempat, namun ternyata server dan

komputer cadangan bisa digunakan di sesi ketiga. Selain sistem, kendala lain juga dijelaskan oleh Mantan Kepala Bapemas dan KB Surabaya terkait internet yang terblokir. Kendala ini dialami SMA Bina Taruna Surabaya karena pihak sekolah telat membayar tagihan wifi. “Kami sudah mengingatkan kepada sekolah-sekolah jauhjauh hari sebelum pelaksanaan agar memeriksa kesiapan internetnya. Untuk mengunduh token membutuhkan internet, namun kami bisa bernafas lega karena tadi kita langsung koor-

dinasi dengan pihak Telkom dan aksesnya langsung dibuka lagi,” tandasnya. Terkait sejumlah kendala ini, Anggota Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Surabaya Reni Astuti menilai pelaksanaan UNBK di Kota Surabaya 2016 perlu dievaluasi karena masih adanya troubel atau gangguan pada server yang digunakan saat UNBK berlangsung. “Saya menyayangkan trouble ini karena sempat membuat nervous atau panik siswa. Meski hanya terjadi pada 2 dari 254 sekolah namun harus menjadi perhatian serius agar tidak terulang di hari UNBK selanjutnya,” kata Reni Astuti. Reni mengatakan atas kejadian itu perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan server cadangan tatkala server utama trouble. SOP akan memastikan misalnya jika 30 menit server utama trouble maka server cadangan harus segera diaktifkan dan siap digunakan. “Dengan demikian pengambilan keputusan menggunakan server cadangan bisa segera agar siswa tetap bisa mengerjakan di sesi sesuai jadwal,” katanya. Selain itu, lanjut dia, posko utama di Dispendik tetap harus ada “call center” pengaduan setiap waktu. Ini akan melengkapi media komunikasi melalui sosial media yang sudah tersedia di posko dispendik. “Tiada gading yang tak retak, evaluasi tetap perlu untuk hasil yang lebih baik. Semoga lancar UNBK di hari selanjutnya,” katanya. zant/zis

Beton dari Sekam Padi dan Ampas Tebu Ciptaan Mahasiswa Unej

Mampu Hemat Semen 7 Persen, Bisa Diaplikasikan Langsung Tiada yang menyangka campuran abu sekam padi dan ampas tebu bisa disulap menjadi bahan campuran pembuat beton berkualitas. Buktinya perpaduannya membuat mahasiswa Universitas Jember (Unej) juara “Concrete Competition D’village 6th Edition” yang diselenggarakan Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya. Di tangan mahasiswa jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Unej, Iqbal Maulana, Amalia Mufida, Pambudi Wijaya Subagiyo, dan Muhammad Rizqi, abu sekam padi dan ampas tebu yang lebih sering dibuang disulap menjadi bahan campuran pembuat beton berkualitas. “Ide awalnya bermula dari fakta bahwa Jember adalah salah satu produsen padi terbesar di Jawa Timur dan sekaligus penghasil tebu ketiga di Jatim,” kata Iqbal Maulana, Senin. Ia mengatakan banyak material sekam padi dan ampas tebu yang dihasilkan, sehingga ia bersama rekannya berusaha untuk memanfaatkan limbah yang melimpah tersebut, agar menjadi bahan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. “Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, kedua limbah yakni abu sekam padi dan ampas tebu ternyata memiliki

GN/Istimewa

BAHAN ALAMI: Beton dari sekam padi dan ampas tebu ciptaan mahasiswa jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Unej.

kandungan silika. Materi silika itu yang memberikan dampak pada kenaikan kuat tekan beton dan membuat pengerjaan beton itu sendiri lebih mudah,” jelasnya. Untuk menghasilkan beton berkualitas, Iqbal dan kawan-kawan terlebih dahulu melakukan persiapan yang matang, mulai dari menentukan komposisi bahan yang tepat, melengkapi diri dengan berbagai literatur yang mendukung, dilanjutkan dengan survei untuk bahan, dan langkah terakhir adalah melakukan uji coba proses terhadap kedua material tersebut.

Tim andalan jurusan Teknik Sipil Unej berhasil mengalahkan dua pesaing beratnya, yaitu wakil dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Diponegoro Semarang. “Alhamdulillah, dewan juri memberikan penilaian yang tinggi atas inovasi beton dari abu sekam padi dan ampas tebu yang kami gagas,” kata Amalia Mufida yang merupakan satu-satunya anggota perempuan dalam tim “Adi Logawa”. Selain tertarik dengan ide beton kreasi mahasiswa kampus Tegalboto Unej, dewan juri menilai inovasi beton

buatan mereka tepat dengan standar penilaian juri yakni memiliki ketepatan kuat tekan sebesar 27 MPa dan inovasi beton itu juga ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah material lokal dan bernilai ekonomis. “Inovasi beton buatan kami ini bisa menghemat sekitar Rp 26 ribu per meter perseginya, atau setara dengan menghemat penggunaan semen hingga tujuh persen,” katanya. Inovasi beton karya mahasiswa Unej itu bisa diaplikasikan langsung untuk bahan konstruksi pembangunan, misalnya untuk pembuatan ruko tiga hingga empat lantai, pembuatan gorong-gorong, drainase jalan raya, dan bisa digunakan untuk konstruksi pembangunan jalan tol. Pembantu Dekan III Fakultas Teknik Unej, Sumardi mengaku bangga terhadap prestasi yang telah diraih oleh keempat mahasiswanya dan berharap agar pencapaian tim Adi Logawa itu akan diikuti oleh mahasiswa Fakultas Teknik lainnya. “Kami berharap akan lebih banyak lagi ide, inovasi, dan penelitian kreatif yang dihasilkan oleh mahasiswa, terutama yang dapat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya menambahkan.zant

PENELITIAN

Mahasiswa Ciptakan Obat Anti Kolesterol dari Apel Hijau SURABAYA-Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) menciptakan sebuah inovasi baru obat anti kolesterol dengan bahan dasar apel hijau lokal, yang jumlahnya melimpah di Indonesia, namun masih belum dimanfaatkan secara optimal. “Kolesterol merupakan lemak yang terdapat di dalam aliran darah untuk pembentukkan dinding sel dan sebagai bahan baku beberapa hormon, namun jika kadar kolesterol dalam darah berlebihan, maka menyebabkan penyakit seperti jantung koroner, stroke, serta aterosklerosis,” kata Claudio Dassmer, Selasa (4/4/2016). Berbekal harapan untuk membantu mengurangi angka penderita penyakit yang ditimbulkan akibat kadar kolesterol yang tinggi, ia melakukan penelitian dalam kandungan yang ada di dalam buah apel untuk menurunkan kadar kolesterol secara segnifikan. “Dalam pembuatan obat penurun kolesterol, saya menyiapkan bahan-bahan dasar pembuat tablet salut diantaranya kalsium fosfat dibasik dihidrat, Ac-Di-Sol, Talk, PVP K-30, Magnesium Stearat, Eudragit L-100, gliserol,” kata pria yang juga asisten dosen di Fakultas Farmasi UKWMS. Setelah bahan-bahan tersebut didapat, Claudio memulai dengan melakukan ekstraksi pada buah apel untuk menarik senyawa aktif. Ekstraksi yang dilakukan terhadap buah apel tersebut menggunakan metode juicer. “Melalui proses tersebut akan didapatkan ekstrak cair buah apel yang kemudian akan dikeringkan dengan maltodextrin. Tahap akhir dari proses terebut adalah melakukan formulasi pada ekstrak kering menjadi tablet salut enterik,” kata dia. Lebih lanjut dia mengungkapkan penelitian yang dihasilkannya ini akan ditawarkan kepada beberapa perusahaan farmasi di Indonesia supaya bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat perekonomian bawah. zant

RISET

Belum Dihargai Bangsa Sendiri SURABAYA-Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menilai riset dan pengembangan (development) hasil riset peneliti Indonesia belum dihargai bangsa sendiri yang terbukti dari kecilnya anggaran pemerintah dan swasta untuk mengapresiasi penelitian anak negeri. “Riset dan pengembangan hasil riset peneliti Indonesia masih belum dihargai bangsa sendiri, hasilnya penelitian yang strategis itu dibeli oleh negara lain,” katanya ketika menjadi pembicara utama dalam wisuda ke-85 Universitas Negeri Surabaya (Unesa), akhir pekan. Ia mengatakan dana riset dan pengembangan di Indonesia belum sampai 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang membutuhkan dana sekitar Rp110 triliun, karena dana riset di Indonesia hanya mencapai 0,08 persen. Khofifah mengatakan, penghargaan terhadap hasil riset tidak hanya mengandalkan dana APBN, tetapi dibutuhkan peran serta sektor privat. Di Tiongkok, Malaysia, maupun beberapa negara lain, mewajibkan sektor privat menyediakan anggaran tertentu untuk penguatan penelitian. “Sektor privat masih terus kami dorong karena mereka yang bisa memberikan perbaikan dari seluruh produkproduk kita ketika berkompetisi di lini manapun. Kondisi ini, berbeda jauh dari capaian Pemerintah Malaysia yang sudah mengalokasikan dana riset 5 persen dari PDB yang tidak hanya dari pemerintah, namun juga banyak perusahaan,” tuturnya. Menurut dia, sekitar 16 tahun lalu, Tiongkok sudah mencapai 10 persen pendapatan dari produk hasil penelitian dan pengembangan anak negerinya. Ia sering menemukan banyak elemen bangsa ini belum siap berkompetisi, ketika produk penelitian ditawarkan ke instansi tidak ada respons. Ia mengungkapkan produk riset itu akhirnya dibeli luar negeri, karena penghargaan Indonesia pada keilmuan, sains murni maupun terapan masih belum ada, sehingga riset belum menjadi referensi berbagai kebijakan. Seluruh kementerian, lembaga, privat sektor harus didorong memberi apresiasi produk keilmuan.zant

KESEHATAN

MINGGU KE-32 7 - 14 April 2016

Ketika Bipolar Melanda Sama seperti gangguan jiwa lain, bipolar juga dapat diobati. Jika menjalani pengobatan dengan baik, orang dengan bipolar bisa kembali menjalani aktivitas seperti biasa, tak ada bedanya dengan mereka yang tidak bipolar. CITA-CITANYA ingin menjadi dokter. Namun impian Vindy Ariella (22) berubah total setelah terdiagnosis mengalami gangguan bipolar. Sejak usia 18 tahun, Vindy sudah dipercaya sang ibu karena dinilai sudah dewasa. Sejak itu pula ia semakin banyak mengetahui masalah dalam keluarga. Namun itu justru membuat masalah baru bagi Vindy. “Awalnya senang dipercaya untuk tahu masalah keluarga, tapi malah membuat aku depresi. Mau membantu tapi belum bisa,” ujar gadis berusia 22 tahun. Begitu depresi, semangat Vindy untuk kuliah kedokteran pun seakan sirna. Dia sering malas kuliah sehingga tertinggal. Ia bahkan pernah hingga beberapa hari tidak keluar rumah, hanya berdiam dirundung emosi kelam di kamar tidurnya. Tak ingin kehilangan semangat hidup, Vindy pun meminta bantuan psikiater. Psikiater awalnya mengira Vindy mengalami depresi, dan memberikannya obat antidepresan. Namun bukan sembuh, antidepresan justru membuat Vindy masuk ke episode lainnya dari gejala gangguan bipolar yaitu mania. Vindy pun merasa sangat berapi-api menjalani hari-harinya. Dia dapat mengejar ketertinggalan kuliah dan kembali ceria seperti biasa. “Masalahnya, saat dalam episode ini, aku tidak bisa mengontrol emosi bahagia, sehingga tidak mampu berpikir rasional. Dalam episode ini, orang bisa menghabiskan puluhan ribu untuk memberi pengemis, belanja hingga berjuta-juta untuk barang yang tidak dibutuhkan,” cerita Vindy. Dalam episode ini juga, Vindy jadi sulit untuk tidur. Karena saking bersemangat, kata dia, sampai jam 3-4 pagi seakan masih bertenaga untuk mengerjakan sesuatu. Sayangnya, begitu ingin mengobrol, Vindy tidak punya lawan bicara. “Teman sudah tidur semua jam segitu,” sesalnya. Jika sudah begitu, biasanya Vindy merasa terkucil dan mulai memasuki episode depresi lagi. Ia pun mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dialaminya. Kembali Vindy menyambangi psikiater. Kali itu, psikiater mendiagnosis Vindy mengalami gangguan bipolar. Cerita Marshanda Tahun 2009, artis Andriani Marshanda pernah meluapkan emosi kesedihan dan kemarahan dalam rekaman video yang publikasikan di Youtube. Sebagai artis yang dikenal banyak orang, video itu pun

enjadi perbicangan. langsung menjadi ai komentar muncul meski Berbagai ahu pasti apa yang terjadi dan publik tak tahu dirasakan Marshanda saat itu. Ben kemudian, Marshanda berapa tahun at itu sedang depresi, mengaku saat halusinasi, hingga tidak bisa tidur. mendam rasa sedih karena Ia juga memendam orangtuanyaa bercerai sejak ia masih kecil. Di tahun 2009 itu, wanita yang akrab disapa Caca ini ternyata juga didiaguan nosis gangguan jiwa bipolar Melaoleh dokter. unda Caca, sering lui email, ibunda formasi mengenai mengirim informasi polar. Jangankan gangguan bipolar. il itu selalu dihapus oleh Caca. dibaca, email “Setiap ada email, aku hapus. Aku enggak pengin tahu. Aku cuekin,” kata Caca saat berbagi cerita di acara Living Inside bipolar Mind yang digelar mahasiswa psikologi Universitas Atma Jaya, Rabu (30/3/2016). Di usia 20 tahun itu, Caca mengabaikan diagnosis dokter. Ia juga tak paham betul apa itu bipolar. Menurut Caca, mereka yang lebih cenderung menggunakan otak kanan dalam berpikir adalah orang lebih bisa mengerti dirinya saat itu.

“Aku bertemu

dengan lingkungan yang bagi mereka tuh bipolar bukan sakit dan mereka membuat aku merasa, aku enggak mengerikan. Mereka membuat aku merasa normal kalau aku nangis. Mereka kecenderungannya otak kanan, ya kayak seniman, suka berimajinasi,” ungkap Caca. Sementara ketika bertemu orangorang yang lebih cenderung otak kiri, Caca merasa dipandang berbeda. “Mereka lihat orang ekspresif, bingung karena mereka enggak gitu. Ketika aku blak-blakan, terlalu

terbuka, mereka enggak nyam nyaman. Mungkin maksud mereka enggak en begitu ya,” kata ibu satu anak ini. Bisa Diobati Pengobatan diperlukan uuntuk mengendalikan neurotransmit neurotransmitter di otak yang tidak seimbang pada penderita bipolar. Jika tidak diobati, oorang dengan bipolar bisa berul berulang kali mengalami perubahaan suasana hati. Dampaknya tak hhanya secara mental, tetapi jjuga fisik, yaitu pada otak. “Untuk stru struktur otak, itu memp mempengaruhi neurotran neurotransmitter. Neurotransm Neurotransmitter itu kayak ray rayap, jadi makan ssel-sel sarafnya, seh sehingga mengecil. Ke Kemampuan berpikir otaknya menurun ka kalau tidak diterapi den dengan baik. Ada kkemunduran sel-s sel-sel sarafnya,” ujar ddokter spesialis kedokteran jiwa Endah Ronawulan di sela acara seminar Living Inside bipolar Mind di Jakarta, Rabu (30/3/2016). Dalam bipolar dikenal episode manik (mania) dan depresi. Episode manik ditandai dengan perilaku terlalu senang, banyak bicara, tidak pernah lelah, dan terlalu aktif sehingga tidak tidur. Hal itu terjadi karena

neurotransmitter serotonin hingga dopamin di otak meningkat. Sedangkan episode depresi adalah kebalikannya, seperti mengunci diri dalam kamar seharian, hilang minat, pesimistis, hingga punya ide untuk bunuh diri. Saat depresi, neurotransmitter serotonin hingga dopamin di otak menurun. Dengan minum obat, mood swing yang terjadi terus-menerus itu bisa tidak muncul. Jika penyakit ini tidak diterapi juga berisiko menjadi bipolar berat yang disertai gangguan psikiatri lainnya. Maka, obat yang diberikan disesuaikan dengan kondisi pasien. Harga obat bipolar mulai dari puluhan ribu sampai ratusan rupiah. Endah menjelaskan, untuk munculnya episode pertama, pasien harus minum obat setiap hari selama 6 bulan sampai 1 tahun. Jika terjadi episode berulang, konsumsi obat harus selama 2-5 tahun. Setelah itu, ada fase drug holiday atau libur minum obat selama tiga bulan. “Selama tiga bulan hasilnya bagus, bisa stop obatnya,” kata Endah. Selama pengobatan, pasien diminta tetap kontrol sebulan atau dua bulan sekali untuk melihat efek obat yang diberikan. Jika membaik, dokter pun akan menurunkan dosis obat hingga akhirnya lepas konsumsi obat. Selain itu, pasien juga mendapat psikoterapi agar bisa mengendalikan emosi ketika suatu waktu menghadapi masalah berat yang bisa memicu gangguan bipolar kembali muncul. zkpc/ant/zis

Upayakan Menerima Kenyataan Sebagai penderita gangguan bipolar, artis Marshanda sempat tidak bisa menerima kondisi dalam waktu cukup lama. Barulah empat tahun kemudian, ia benar-benar bisa menerima terkena gangguan bipolar. “Dari 2013, akhirnya aku mempelajari bipolar itu apa. Aku belajar banyak,” kenangnya. NAMUN, mantan istri Ben Kasyafani itu juga harus bertarung dengan orangorang yang tak mengerti tentang bipolar. Perempuan yang akrab disapa Caca ini pernah disarankan berhenti minum obat, karena obat untuk gangguan bipolar itu hanya akan merusak otaknya. Tapi, Caca sadar, saat itu ia harus minum obat untuk menyeimbangkan neurotransmitter di otaknya. “Obat itu adalah istilahnya suplemen untuk hormon. Di otak orang bipolar kan enggak seimbang, ada serotonin, dopamin, nah pada orang bipolar ada hormon yang keluarnya sedikit. Kalau aku sedikit serotonin,” jelas wanita berdarah Minang ini. Caca akan cenderung mengalami episode depresi, jika serotonin di otaknya sangat rendah. Sebaliknya, jika serotonin melonjak tinggi, ia bisa menjadi terlalu bersemangat dan sangat energik. Dalam gangguan bipolar, dikenal dua

kutub yang berlawanan, yaitu episode manik (mania) dan depresi. Orang dengan bipolar bisa mengalami episode manik dan depresi secara bergantian. Setelah banyak belajar mengenai

gangguan bipolar, akhirnya Caca mulai bisa menerima. Dengan minum obat secara rutin setiap hari, gangguan bisa tidak muncul. Bahkan orang dengan bipolar bisa lepas obat jika sudah terkendali.

Caca dan orang dengan bipolar lainnya juga tetap bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Menurut Caca, bipolar bukan hambatan untuk mengembangkan potensi, kemampuan berpikir, dan berkreasi.

Wanita kelahiran 10 Agustus 1989 ini mengaku selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan. Oleh psikiaternya, Marshanda diingatkan untuk tidak terbebani dengan label bipolar. Dengan begitu, ia lebih bisa mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki. “Kalau aku enggak bipolar, mungkin aku enggak bakal se-happy sekarang,” kata Marshanda yang terkena bipolar sejak 2009 itu. Sementara itu, dokter spesialis kedokteran jiwa dari RSPP, Endah Ronawulan, mengungkapkan, umumnya bipolar terjadi pada remaja atau usia 20 tahun. Menurutnya, bipolar bukan hambatan seseorang untuk bisa berkarya dan hidup sukses. “Pasien saya bipolar, sekarang sudah wisuda di universitas negeri jurusan teknik. Beberapa pasien lainnya juga, selesai pengobatan, buka usaha. Jadi penyakit itu bukan hambatan,” kata Endah. Bipolar merupakan penyakit yang bisa diobati. Menurut Endah, pengobatan bipolar sama halnya dengan mengobati diabetes. Diabetes tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa diobati atau dikendalikan gula darahnya. Begitu juga dengan bipolar. Dengan minum obat, gangguan bipolar bisa dikendalikan dan tidak muncul. Orang dengan bipolar pun bisa hidup seperti orang normal lainnya. zkpc/zis

GLOBAL SPORT

MINGGU KE-32

7 - 14 April 2016

AC MILAN V JUVENTUS Stadion Giuseppe Meaza Sansiro, Minggu 10 April 2016, Pukul 01.30 WIB

PELUANG MASUK ZONA EROPA

MILAN-AC Milan akan kembali terlibat bentrok dengan pemuncak klasemen sementara Serie A Italia, Juventus, Minggu (10/4/2016), pukul 01.45 WIB. Melihat performa Juventus yang terus meningkat, Milan butuh kerja keras untuk meraup poin penuh. Dalam lima ppertemuan terakhir di ajang j g Serie A Italia, tak ak satu pun Milan menorehkan kemenangan atas Juventus. entus. Penampilan dua klub raksasa Italia tersebut justru berbanding terbalik. Bianconerri, onerri, julukan Juventus, memperlihatkan kinerja permainan yang cenderung stabil. Tidak hanya dii ajang domestik, pun di ajang sekelas Liga Champions. ons. Meski gagal melaju ke semi¿nal Liga Champions, ons, namun di ajang domestik, Juventus menunjukkan ukkan keperkasaannya. Berbeda dengan Milan yang g hanya satu kali menang dalam lima pertandingan ngan terakhir. Tuan rumah saat ini berada di urutan keenam klasemen sementara, sedangkan dangkan Si Nyonya Tua, julukan ukan Juventus, sudah mengoleksi 73 poin dari 31 laga. Di bawahpoli nya, Napoli ma dan Roma ul menyusul dengan torehan 67 dan 63 poin. Jika Milan men pesanang dan entus seperti ing Juventus Napoli dan AS Roma ampu meraih tidak mampu ngan, maka kemenangan, m besutan Mas fokus tim Mas-

kit simo Alegri untuk mengejar scudetto bakal sedikit sih terganggu. Sekalipun peluang scudetto tetap masih terbuka. Namun bila sebaliknya, maka Juventus semakin mampu menambah jarak dan kian dekat dengan gelar juara. Saat ini masih tersisa tujuh laga tersisa yang harus dilakoni Juventus. Dengan tujuh lagaa m tersisa pada musim ini, Milan hanya biisa mematok target bisa masuk zona Eropa yang persaingannya Tentunyya sangat ketat. Tentunya kemenangan atas Ju-ventus akan menjadi suk pendorong untuk mas masuk Milaan posisi lima besar. Milan saat ini beradaa di er bawah Inte Inter

Alvaro Morata

Milan (peringkat kelima) dan Fiorentina (peringkat keempat). Raihan poin hanyya Milan dengan Inter hanya 6 poin. ke 32 Dalam laga ke-32

pekan ini, Gelandang lan, Riccardo Mondipastikan tidak mem-

perkuat klub bnya. Ia klubnya. men ngalami mengalami cedeera paha cedera kanan saat menjalani seesi sesi laatihan latihan berbers sama M Milan, Selasa

AC Mitolivo akan

Boateng

(5/4/2016) waktu setempat. Tak hanya tak diperkuat Montolivo, Milan sudah dipastikan akan bermain tanpa gelandang lain, Andrea Bertolacci

Ganda Campuran Melaju, Duo Tunggal Putri Terhenti KUALALUMPUR-Ganda campuran Praveen Jordan/ Debby Susanto melangkah ke putaran ke dua turnamen bulu tangkis Malaysia Terbuka 2016 setelah mengalahkan pasangan Jepang Kenta Kazuno/Ayane Kurihara 21-14, 21-15 pada putaran pertama. Sementara dua tunggal putri Indonesia, Linda Wenifanetri dan Maria Febe Kusumastuti, tersingkir pada awal turnamen Malaysia Terbuka 2016. “Kami masih penyesuaian kondisi lapangan karena hembusan angin juga cukup terasa,” kata Debby setelah pertandingan di Stadion Malawati Shah Alam, Malaysia, seperti dilansir Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia dalam situs resminya, Rabu (5/4/2016). Praveen/Debby menang atas ganda campuran Jepang tersebut dalam waktu 33 menit. Ttu merupakan pertemuan pasangan Indonesia dengan ganda Jepang tersebut yang kedua setelah turna-

GN/IST.

BUTUH ADAPTASI: Ganda campuran Praveen Jordan/Debby Susanto melangkah ke putaran ke dua turnamen bulu tangkis Malaysia Terbuka 2016

men All England 2016. Pada All England, Praveen/Debby juga mengalahkan Kenta/ Ayane dengan skor 13-21, 21-14, 21-18. “Kami lebih percaya diri karena sebelumnya pernah melawan mereka dan menang,” ujar Ucok,

sapaan akrab Praveen. Pada pertandingan putaran kedua, Praveen/Debby akan menghadapi pasangan Singapura Danny Bawa Chrisnanta/Yu Yan Vanessa Neo yang telah menaklukkan ganda Korea Selatan Kim

Gi Jung/Shin Seung Chan 21-17, 21-18. Sementara itu, Linda, dalam situs tournamentsoftware, kalah dari atlet Thailand Porntip Buranaprasertsuk 16-21, 10-21 dalam waktu 32 menit, sedangkan Febe dikalahkan wakil

Hong Kong Cheung Ngan Yi 18-21, 21-19, 9-21 selama 60 menit. “Saya ingin mengembalikan penampilan terbaik saya dan tidak seperti kembang api yang hanya keluar sekali,” ujar Linda dalam situs resmi Tim Humas dan Media Sosial Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI). Dalam tiga turnamen tingkat superseries yang digelar pada 2016, Linda dan Febe kalah pada laga-laga awal oleh lawan masing-masing. Pada All England 2016, Linda dan Febe bertahan hingga putaran kedua dan terhenti sebelum perempat final. Sedangkan pada India Terbuka 2016, keduanya langsung angkat koper selepas pertandingan pertama. Kedua atlet putri itu menjadi harapan Indonesia untuk merebut satu tiket nomor tunggal putri bulu tangkis Olimpiade Rio 2016. zant

Rio Haryanto Berharap Bisa Finish di Tiongkok

RIO HARYANTO

JAKARTA-Pebalap Indonesia yang tergabung dalam tim Manor Racing Rio Haryanto berharap bisa mencapai garis ¿nis lagi saat tampil pada seri ketiga lomba balap mobil Formula Satu (F1) di Shanghai, Tiongkok, 15-17 April 2016. Ibunda Rio Haryanto, Indah Pennywati mengatakan, harapannya tampil di Tiongkok mendatang adalah bisa mencapai garis ¿nis lagi. “Masih ada 19 race lagi dan Rio Haryanto masih harus banyak belajar dan menambah jam terbangnya,” tegasnya. Pada seri atau race pertama di Melbourne, Australia, beberapa waktu lalu pebalap asal Solo, Jateng, tersebut gagal mencapai

garis ¿nis karena mobil yang dikendarainya MRT05 mengalami kendala mesin. Kemudian pada race kedua di Sirkuit Internasional Sakhir Bahrain, pebalap berusia 23 tahun ini menempati posisi ke-17 dengan catatan waktu 1:36.685, sedangkan rekan satu timnya pebalap asal Jerman Pascal Wehrlein menempati posisi ke-13 dengan catatan waktu 1:35.448. Indah Pennywati menambahkan, usai tampil di Bahrain, Rio Haryanto kembali ke Indonesia dan dijadwalkan berangkat ke Tiongkok pada Selasa (12/4). Menurut dia, sirkuit di Shanghai bukan merupakan hal yang baru bagi Rio Haryanto kar-

ena yang bersangkutan pernah tampil di sana saat turun di Formula Asia pada 2008. Latihan resmi pertama digelar pada Jumat (15/4) pukul 10.00 hingga 11.30 waktu setempat kemudian dilanjutkan latihan resmi kedua pukul 14.00 hingga 15.30 waktu setempat sedangkan latihan ketiga dilaksanakan Sabtu (16/4) pukul 12.00 hingga 13.00 waktu setempat. Babak kuali¿kasi dimainkan pada Sabtu (16/4) pukul 15.00 hingga 16.00 waktu setempat sedangkan lombanya digelar Minggu (17/4) pukul 14.00 waktu setempat. Sirkuit di Tiongkok ini memiliki panjang lintasan 5.451 kilometer. ztna/zis

karena akum akumulasi kartu. Namun beruntung, Milan masih memi memiliki penyerang seperti Carlos Bacca. Ia mengaku bersemangat menyambut laga melawan Juventus.”K Juventus.”Kami bersemangat untuk bermain bagus di kandang sendiri,” ujar Bacca dikutip Superball. id dari Fo Football Italia, Selasa (5/4/2016).Bacca pun mera merasa dalam kondisi baik dengan kepercayaan ddiri tinggi untuk melakoni laga itu. “Saya m merasa baik dan saya telah kembali dari jeda int internasional dengan kepercayaan diri tinggi untuk berjuang,” ujarnya. Tak lengkapnya skuad utama Milan tentu saja menjadi kabar menyenangkan bagi Juve Juventus. Meski demikian, penyerang Juv Juventus Alvaro Morata mengakui tidak aka mudah meraih kemenangan demi akan ke kemenangan. Menurutnya, peluang timny untuk meraih juara akan tetap akan nya te terjaga jika bermain dan memenangkan la secara kompak bersama-sama. laga “Jika kami bermain bersama dan menang bersama seperti biasanya, saya pikir kami berpeluang besar juara,” ujar Morata. Meski demikian, Morata mengakui hal itu tidak mudah dilakuk karena persaingan ketat dengan klub kan lain “Masih ada banyak poin yang harus lain. t diraih, itu tidak akan mudah karena AS Roma ti jaraknya tidak jauh,” ungkapnya.zfaz

REAL MADRID R

CR7 Masuk Daftar Jual MADRIDReal Madrid siap menjual Cristiano Ronaldo pada musim panas ini jika ada klub yang berani menawarkan uang sebesar €60 juta, demikian seperti diklaim Sky Sports. Cristiano Ronaldo Usia sang penyerang yang sudah menginjak 31 tahun dan durasi kontraknya yang akan segera berakhir pada Juni 2018 meyakinkan pihak Madrid untuk menjualnya selagi harganya masih mahal. Ronaldo dikabarkan bakal meminta paket gaji sebesar €20 juta sampai €25 juta per tahun di klub barunya, dengan Manchester United terus dikaitkan dengan kepulangan sang megabintang. Adapun kapten tim nasional Portugal itu berhasil mengemas 42 gol dan 13 assists dari 39 penampilannya untuk Madrid di semua kompetisi musim ini. zgla

MOTO GP

Lorenzo Risaukan Ban

BUENOS AIRES-Juara bertahan Jorge Lorenzo masih risau dengan ban Michelin menjelang balapan MotoGP Austin, menyusul apa yang terjadi di Argentina. Scott Redding mengalami insiden pecah ban di Autodromo Termas de Rio Hondo akhir pekan lalu. Ini merupakan insiden kedua terkait ban, setelah yang terjadi pada Loris Baz dalam tes di Sepang. “Itu merupakan sebuah situasi yang sulit dengan Michelin karena kami tidak tahu ban apa yang akan mereka berikan ke kami buat Austin, sebuah sirkuit yang umumnya membutuhkan ban lebih lunak daripada di sini (Argentina),” kata Lorenzo di Motorsport.com. “Untuk alasan keamanan, bisa saja mereka membawa ban yang lebih keras daripada yang kami gunakan di sini untuk balapan. Ini situasi yang sulit, tapi yang terpenting saya harap tidak ada lagi sesuatu seperti yang terjadi dengan Baz (di Malaysia) dan Redding--tapi itu tak tergantung kami melainkan pada Michelin,” tuturnya. Ada dugaan bahwa insiden terkait ban itu berhubungan dengan postur Baz dan Redding yang termasuk dua rider paling tinggi di lintasan; Baz (1,91 m) dan Redding (1,85 m). Michelin sendiri menyebut insiden dengan Baz dikarenakan tekanan ban. “Tak ada yang tahu persis apa yang sudah terjad; apakah karena bannya Baz bocor, seperti yang dikatakan banyak orang, atau tekanannya. Ada yang bilang tekanannya cukup wajar. Tapi saya pikir seorang rider dengan berat badan 100 kilogram atau menggunakan tekanan ban separuh (dari normal) akan mengalami hal-hal seperti itu,” sebut Lorenzo. Lorenzo belum pernah naik podium teratas di Austin sejak balapan itu dihelat dari 2013. Finis ketiga pada balapan pertama di Austin, rider Movistar Yamaha itu kemudian secara berurutan ¿nis di posisi 10 dan empat. MotoGP Austin sendiri senantiasa menghadirkan Marc Marquez (Repsol Honda) sebagai pemenang di ketiga balapan sejauh ini.zdtc

JOGJA

MINGGU KE-32 7 - 14 April 2016

SOLO

Proyek PLTSa Solo Bakal Diintegrasi Antara yang Diamanatkan Perpres dan Program Pengelolaan di TPA Putri Cempo SOLO-Kota Solo, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18/2016 menjadi salah satu proyek percontohan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) bersama DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar. Sebab, saat ini kotakota tersebut dianggap dalam keadaan darurat, akibat volume sampah yang berlebih. Berkaitan masalah itu, pemerintah pusat minta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Solo segera menyelesaikan studi kelayakan proyek pembangunan PLTSa di tempat pembuangan akhir (TPA) Putri Cempo pada 2016 ini agar pada 2018 PLTSa dapat beroperasi. Kendati demikian, Pemkot Solo yang sudah lebih dahulu punya program memanfaatkan sampah TPA Putri Cempo untuk pembangkit listrik, akan mengintegrasikan proyek pem-

bangkit listrik berbasis sampah (PLTSa) yang diamanatkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18/2016, dengan program pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) ‘Putri Cempo’, yang dirancang sebelumnya. Kedua proyek tersebut dianggap memiliki kesamaan tujuan, yakni memanfaatkan sampah sebagai bahan baku sumber energi. “Proyek pengelolaan sampah di TPA Putri Cempo maupun PLSa berdasarkan Perpres pada prinsipnya sama, yaitu mengubah sampah menjadi energi listrik. Bedanya hanya pada volume sampah harian yang dibutuhkan,” ujar Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (5/4/2016). Dalam proyek PLTSa yang dirancang Pemkot Solo dan melibatkan pihak investor, katanya, tidak ada ketentuan batas minimal

pasokan sampah untuk kebutuhan pembangkit listrik tersebut. Volume sampah di Kota Solo yang masuk TPS Putri Cempo saat ini, rata-rata per hari berkisar 250 ton. Sedangkan dalam Perpres Nomor 18/2016 terdapat ketentuan pasokan sampah yang dibutuhkan untuk PLTSa minimal 1.000 ton per hari. “Kami akan memprioritaskan pengelolaan sampah TPA Putri Cempo dulu yang proses lelangnya sudah berjalan, karena sesuai kapasitas yang ada. Kalau sudah berjalan, investor tinggal mengembangkan kapasitas produksi agar sesuai Perpres,” sambungnya. Wali Kota menegaskan, jika pembangkit listrik berbasis sampah yang dimaksud pemerintah pusat dibangun di TPA Putri Cempo tidak akan timbul masalah. Sebab, menurut data Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), TPA Putri Cempo seluas sekitar 17 hektar. Sedangkan ketentuan pemerintah pusat menyebutkan batas ideal lahan untuk PLTSa sekitar lima hektar. “Proses lelang pengelolaan sampah TPA

Putri Cempo untuk PLTSa saat ini sudah aanwijzing yang diikuti dua kontraktor. Kami harapkan Juni 2016 sudah ada investor pemenang tender,” jelasnya. Sepekan sebelumnya, pemerintah pusat mendesak Pemkot Solo segera menyusun studi kelayakan proyek pembangunan PLTSa di Kota Solo. Berdasarkan Perpres 18/2016, tujuh daerah di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Solo, Kota Surabaya dan Kota Makassar, ditetapkan pemerintah pusat sebagai proyek percontohan percepatan pembangunan PLTSa. Kepala DKP Pemkot Solo, Hasta Gunawan menerangkan, selain keterbatasan pasokan sampah harian, dalam proyek PLTSa juga ada kendala lain dalam pembangunan pembangkit listrik tersebut. “Di antaranya masalah itu adalah belum optimalnya pengangkutan sampah di wilayah eks Karesidenan Surakarta, karena kekurangan armada dan tenaga pengangkutan sampah dari daerah ke TPA di Solo. Jika itu di-

SICF Kukuhkan Solo Destinasi Wisata Kuliner SOLO-Keragaman kuliner dengan cita rasa khas Solo yang semakin kaya, menempatkan Kota Solo saat ini sebagai salah satu destinasi wisata kuliner yang dirindukan para wisatawan. Kekayaan khasanah kuliner Kota Solo, untuk ketiga kalinya digelar dalam “Solo Indonesia Culinary Festival” (SICF) 2016 di Benteng Vastenburg, pada 7-10 April 2016. Ketua Panitia Pelaksana SICF 2016, Daryono, mengungkapkan kepada wartawan, Selasa (4/4/2016), kian berkembangnya ragam kuliner di Kota Solo memberikan kebanggaan besar bagi para pelaku usaha wisata di Kota Bengawan. Terlebih, kini Kota Solo ditetapkan sebagai destinasi wisata kuliner, sehingga hal itu menjadi penyemangat digelarnya event tahunan “Solo Indonesia Culinary Festival 2016”. “SICF 2016 ini mengambil tema Heritage Culinary. Komitmen itu kita tunjukkan dengan memfasilitasi 20 UKM kuliner tradisional Solo. Dalam SICF 2016 total peserta sebanyak 110 stand,” jelasnya. Pagelaran SICF 2016 ini, menurut Daryono, jauh lebih semarak karena ada daya tarik berupa pembagian makanan khas Solo, “Tengkleng” dan “Ceker Bakar” gratis. Dalam rangkaian SICF 2016 juga akan ada BUMN Cooking Day yang baru pertama digelar. Di pagelaran SICF ketiga tahun 2016 ini, panitia pelaksana tetap berpegang pada komitmen menyajikan agenda yang berbeda dari tahun sebelumnya. Dalam menerjemahkan tema culinary heritage, panitia pelaksana membuat sajian lebih beragam, di antaranya berupa kegiatan Chef Festival dan Pameran Alat Masak Tradisional. “Peserta SICF ketiga ini juga makin luas, karena ada beberapa peserta pameran kuliner tradisional dari beberapa kota seluruh Indonesia. Agenda ini merupakan kerjasama Pemkot Surakarta, Pemprov Jateng dan Kementerian Pariwisata RI. Even tahunan ini akan dihadiri lebih dari 10.000 pengunjung,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Solo, Enny Tyasni Susana.z tok

PURBAKALA

BPCB Jateng Eskavasi Situs Kuno Gunung Wijil

GN/TOTOK SUWARTO

AJANG KONTES: Taman Wisata Pasar Burung Depok yang juga dipergunakan untuk lomba burung di arena sisi barat pasar.

Jadi Taman Wisata dan Edukasi SOLO-Pada era 1970-an, di Kota Solo ada pasar burung yang populer disebut “Pasar Widuran”. Di pasar yang berlokasi tidak jauh dari kediaman bangsawan patih Keraton Surakarta atau Kepatihan itu, banyak diperdagangkan beragam jenis burung piaraan dan dikunjungi para penggemar burung dari berbagai pelosok. Dalam dinamika Kota Solo yang berkembang pesat, Pasar Burung Widuran tidak bisa dipertahankan. Padahal, pasar khusus tersebut dikunjungi semakin banyak orang, terutama pada hari Minggu dan hari-hari libur. “Kami mengidentifikasi, pasar-pasar tradisional dengan dagangan yang khas, termasuk

pasar burung perlu dikembangkan. Sedangkan Pasar Burung Widuran yang termasuk khas tidak mungkin dipertahankan. Padahal, kekhasan pasar burung bisa dikembangkan sebagai obyek wisata. Itu yang menjadi pertimbangan untuk memindahkan pasar burung dari Widuran ke Kampung Depok,” ujar Kepala Dinas Pengelola Pasar (DPP) Pemkot Solo, Drs. Subagiyo, Selasa (5/4/2016). Kini, pasar burung yang embrionya berasal dari Widuran, dikenal orang sebagai Taman Wisata Pasar Burung Depok. Lokasi Pasar Burung Depok yang berdampingan dengan Taman Balekambang pening-

galan KGPAA Mangkunegoro VII dari istana Mangkunegaran, menyatu dengan Pasar Ikan Hias pindahan dari kawasan Pasar Gede Solo. Pasar Burung Depok sendiri yang pembangunannya dimulai tahun 1980-an, selain sebagai pasar wisata dan edukasi, juga menjadi arena kontes berbagai ragam burung. Setiap hari Sabtu dan Minggu, serta hari-hari libur, halaman kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah yang letaknya bersebelahan dengan Pasar Burung Depok, selalu riuh-rendah dengan teriakan para burung mania yang mengadu burung piaraannya di tempat itu.z tok

KISAH “BONEK” MEMBERDAYAKAN WARGA DESA SRI MANGANTI

Calon Sarjana Hukum yang Pilih Hidup di Desa Ajarkan Cara Bertani Menyebut “Bonek” atau bondho nekat, ingatan orang tak bisa lepas dari Kota Surabaya dan semangat “heroisme” suporter Persebaya yang meledakledak. Di Desa Sri Manganti, Kec. Piyungan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), juga ada “bonek” yang bukan suporter Persebaya, tapi dengan bondho nekatnya berhasil memberdayakan masyarakat desa untuk keluar dari keterpurukan. LAPORAN: TOTOK SUWARTO

“BONEK” yang satu ini adalah seorang lelaki muda kelahiran Surabaya tahun 1979, yang masih duduk di bangku kuliah semester akhir Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, yang nama aslinya Setyo Utomo. Sosok mahasiswa dengan penampilan eksentrik agak selengekan, berkacamata hitam di topinya, baju tanpa dikancingkan, bergelang manik-manik yang melilit pergelangan tangan kanannya dan jari-jemarinya berhiaskan cincin batu akik, memilih menghabiskan waktu di desa daripada gemerlap Kota Gudeg Jogjakarta. Setyo “Bonek” Utomo telanjur jatuh cinta kepada Desa Sri Manganti yang masyarakatnya hidup dari buruh dan petani yang rata-

paksakan, biayanya sangat tinggi,” ujar Hasta. Deputi Infrastruktur Pertambangan dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Yohannes Yudi Prabangkara, ketika berkunjung ke Solo, mengungkapkan, PLTSa berbasis thermal yang meliputi gasifikasi, incenerator dan pyroliss akan mampu mereduksi volume sampah sampai 80 persen. “Percepatan pembangunan PLTSa ditarget selama tiga tahun mulai 2016 harus selesai dan beroperasi pada akhir 2018,” ujarnya dalam rapat koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah, baru-baru ini. Setelah kota-kota yang menjadi percontohan, PLTSa rencananya juga akan dikembangkan di kota kota lainnya. Dalam pembangunan PLTSa, pemerintah daerah dapat menggunakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau swasta. Pemerintah daerah juga harus dapat memastikan bahwa ketersediaan sampah minimal 1.000 ton/hari untuk operasional PLTSa dan ketersediaan lokasi. z tok

rata bersahaja. Benih cinta itu tumbuh kian subur, setelah dia melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) pada 2015. Bonek berkisah, dia dua tahun yang lalu berkenalan dengan seorang perwira menengah TNIAD dengan dua bunga melati di pundak, yakni Letnan Kolonel Maruli Simanjuntak. Saat itu, Maruli Simanjuntak yang kini berpangkat kolonel dan menjabat Danrem 074/Warastratama, masih menjabat sebagai komandan pasukan elit TNI-AD, Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, Kartasura. Jalinan pertemanan yang pada setiap pertemuan mendiskusikan kondisi sosial masyarakat desa itu, akhirnya menjurus ke Desa Sri Manganti. Di desa itu, sebagian besar masyarakatnya miskin dengan pekerjaan buruh tani dan banyak orang muda usia produktif yang menganggur.

GN/ TOTOK SUWARTO

BONEK yang hobi pelihara ikan cupang dan ikan hias.

Dari pengalaman hidup bersama orang-orang Desa Sri Manganti yang singkat, Bonek melihat warga desa itu sebenarnya bisa diberdayakan asal ada dukungan terhadap potensinya. “Orang-orang desa itu punya potensi yang bisa dikembangkan. Selama ini aparat birokrasi tidak bisa memfasilitasi masyarakat yang punya potensi itu. Saya bosan dengan birokrasi yang tidak mau memahami po-

tensi masyarakat. Biarkan saja masyarakat yang mengatur diri sendiri, aparat birokrasi yang memfasilitasi,” ujar Bonek. Mahasiswa fakultas hukum itu, katanya, sering dipandang aneh karena sebagai calon sarjana hukum mengajarkan soal bertani, beternak, berbudidaya ikan dan lain-lain. Namun dia berpendapat, sebelum paham hukum orang harus lebih dulu kenyang. Dengan nada menyindir, Bonek mengungkapkan, orang yang perutnya lapar jangan diajak berbicara masalah hukum karena percuma. “Saya menganjurkan masyarakat untuk menghasilkan pangan supaya mereka kenyang. Kalau masyarakat desa punya lahan di halaman rumah yang bisa ditanami cabe, kenapa harus keluar uang untuk beli cabe. Lebih baik uang itu untuk bayar sekolah anak biar pintar,” tandasnya. Bonek sampai kini belum menyandang gelar sarjana, katanya memilih sebagai Yakesar atau yayasan kere mubeng pasar. Di situ dia bisa melihat banyak orang yang hanya mabuk-mabuk yang kerjanya setiap hari merokok, menghabiskan bensin untuk motoran dan kegiatan kontra

produktif lainnya. “Kalau anak-anak muda hanya begitu, kapan masyarakat bisa maju,” keluhnya. Melalui pendekatan seperti itu, Bonek berhasil menghimpun para petani Desa Sri Manganti dalam kelompok tani bernama “Abdinaya Upangga” yang maknanya “semangat berkarya”. Anggotanya bukan hanya petani pemilik lahan, tetapi juga buruh tani, Karang Taruna dan warga desa lainnya. Kelompok tani itu telah mengembangkan program peternakan terpadu “Kelompok Ternak Sido Kumpul” Dusun Bulusari, Desa Sri Martani. Budidaya ternak sapi itu merupakan pengembangan dari ternak kelinci yang awalnya mendapat bantuan bibit dari Danrem 074/Warastratama, Kol. Maruli Simanjuntak. Setelah berhasil membudidayakan kelinci, hasil ternak itu berkembang lagi dengan ternak kambing dan kini meningkat lagi dengan ternak sapi. Dari budidaya ternak sapi, warga Dusun Bulusari juga mendapat hasil sampingan energi biogas dari kotoran ternak untuk memasak dan lampu penerangan.z

BOYOLALI-Titik-titik terang misteri kehidupan masyarakat Jawa tempo dulu kian benderang, menyusul temuan-temuan baru situs kuna dengan peninggalan benda sejarah penanda peradaban masa lalu. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah, kini tengah melakukan eskavasi atau penggalian kawasan yang diduga kuat merupakan salah satu di antara situs permukiman kuna. Langkah BPCB Jateng yang agak terlambat dalam eskavasi di Dukuh Gunung Wijil, Desa Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Kab. Boyolali, yang berjarak sekitar 15 kilometer arah utara Kota Solo itu, sebagai tanggapan atas penemuan sejumlah benda purbakala yang diperkirakan merupakan bagian candi pemujaan. Masyarakat Gunung Wijil di sekitar lokasi eskavasi menyebut temuan itu “candi tiban” atau bangunan candi yang muncul secara mendadak. BPCB Jateng, baru mulai melakukan eskavasi di situs yang disebut-sebut sebagai “kampung halaman leluhur” Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo itu pada Senin (4/4/2016) dan akan berlangsung selama empat hari. Sedangkan temuan berupa arca Mahakala dan Nandiswara yang dipercaya sebagai penjaga candi, serta batu berlubang yang menjadi ciri khas pintu-pintu candi, sudah terjadi sejak lebih setahun silam. Ketua tim penggalian dari BPCB Jawa Tengah, M. Juwana menjelaskan, proses eskavasi di situs Gunung Wijil ini menggunakan sistem test split. Lokasi galian dipetakpetakkan berbentuk kotak untuk menentukan titik lokasi situs, kemudian dilakukan penggalian lanjutan. “BPCB menugaskan delapan orang ahli untuk melaksanakan eskavasi dengan metode test split tersebut. Metode itu untuk mengetahui titik situs dan proses penggalian sehingga diketahui bentuk dan strukturnya,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (5/4/2016). Menurut Juwana, penemuan arca penjaga candi Mahakala dan Nandiswara, serta benda-benda lain, menunjukkan kemungkinan lokasi itu merupakan situs candi. “Namun kepastiannya harus menunggu hasil eskavasi dan analisanya nanti,” katanya.z tok

NARKOBA

Digagalkan, Penyelundupan Sabu-sabu Gunakan Manekin SOLO-Aparat Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta berhasil menggagalkan upaya penyelundupan obat terlarang jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam boneka manequin dan dikirim menggunakan paket pos lewat Kantor Pos Solo. Sebanyak empat tersangika warga Karanganyar, berikut barang bukti boneka manequin berisi sabu-sabu seberat 602 gram diamankan. “Alamat pengirim paket berisi sabu-sabu itu dari Nigeria,” kata Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta, Josef Herdiansyah, kepada wartawan di Kantor Bea dan Cukai , Rabu (6/4/2016). Terungkapnya penyelundupan sabu-sabu berawal dari kecurigaan petugas Bea dan Cukai terhadap kiriman lima buah manequin pada 5 April 2016. Dalam pemeriksaan petugas menggunakan prosedur narcotest terhadap kiriman paket pos tersebut, diketahui di dalam manequin terdapat kristal senyawa organik dari jenis methamphetamine HCL atau sabu-sabu seberat 602 gram. Berdasarkan data kantor Pos Solo, penerima barang tersebut berinisal YAS, alamat Desa Padangan, Jungke, Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan data tersebut, petugas Bea dan Cukai bekerjasama dengan Polri menangkap tersangka YAS sebagai penerima kiriman. Dalam pengembangannya,, Kepolisian bersama petugas Bea dan Cukai menangkap tersangka IJ, dan AR anggota komplotannya. Para tersangka tersebut kini di tangan Kepolisian dan dikenakan pasal 102 huruf e UU no 17 tahun 2006 tentang kepabeanan dan pasal 113 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Petugas Bea dan Cukai memperkirakan, harga sabu-sabu selundupan itu berkisar Rp 2 juta per gram atau total senilai Rp 1.204.000.000. z tok

KOMUNITAS Halaman 20 MINGGU KE-32, 7 - 14 APRIL 2016

GN/FATHURROCHMAN AL AZIZ

BERGANDENGAN TANGAN: Para instruktur Ling Tien Kung yang aktif di Cabang Sidoarjo akan semakin meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Karena itu para instruktur pun dituntut untuk melakukan konsolidasi. Termasuk mengeliminir beberapa kendala selama lima tahun terakhir.

Konsolidasi Tingkatkan Pengabdian pada Masyarakat HUT Ke-5 Ling Tien Kung Cabang Sidoarjo SIDOARJO-Meriah dan sederhana. Begitulah perayaan hari jadi Ling Tien Kung cabang Sidoarjo ke-5 yang dihelat di gedung SMANOR, Sidoarjo, Minggu (3/4/2016) dan dihadiri tidak hanya para instruktur dari Sidoarjo namun dari beberapa kota di Jawa Timur. Mengambil tema ‘Melalui Konsolidasi Instruktur, Kita Tingkatkan Pengabdian Kepada Masyarakat”, peringatan kali ini disebut Ketua Panitia Nurhadi berbeda dengan sebelumnya. Selain menampilkan berbagai aksi mulai tari dan pakaian berbagai daerah serta olah paduan suara para instruktur, perayaan ulang tahun kelima ini diisi dengan memberikan sejumlah penghargaan pada instruktur dan tokoh masyarakat yang dinilai berperan aktif ikut mengembangkan Ling Tien Kung di Sidoarjo. Lima ang-

gota dipilih sebagai instruktur komunikatif yakni Marjiatin, Eni Susanti, Wahyudi, Sri Untari dan Muhtar Nurcholis. Sedangkan, tokoh inspiratif diberikan kepada Yuni Eka Arisanti, istri Camat Porong. Tak hanya pada instruktur, penghargaan juga diberikan kepada sasana dinilai paling aktif. Yakni, Sasana Mawar Porong, Villa Jasmine, Lotte Mart Waru, Graha Tirta Waru dan Tarik. Kepada para instruktur maupun koordinator sasana tak hanya menerima penghargaan dari Ling Tien Kung, namun juga menerima penghargaan dari Federasi Olahraga Rekreasi Masyarat Indonesia (FORMI) Cabang Sidoarjo yang diberikan sendiri oleh ketuanya, MG Hadi Sutjipto. Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Ling Tien Kung Cabang Sidoarjo Edy Prawoto

menyampaikan beberapa evaluasi selama lima tahun terakhir. Dikatakan, tema yang diangkat dalam peringatan hari jadi kelima merupakan tekad atau janji para instruktur untuk lebih meningkatkan pengabdian pada masyarakat Sidoarjo khususnya, pada masyarakat luas umumnya. “Selama lima tahun memang banyak keberhasilan, namun demikian masih banyak permasalahan yang masih jadi kendala bagi Ling Tien Kung Sidoarjo,” ungkap Edy. Beberapa kendala itu, sebut Edy Prawoto, salah satunya pemahaman instruktur terhadap filosofi Ling Tien Kung. “Selama ini belum optimal, ini yang harus kita tingkatkan,” tegas pria yang juga Rektor Universitas Bhayangkara tersebut. “Soal filosofi ini memang tidak kelihatan tapi amat menentukan,” tegas Edy Prawoto. Selain itu, kendala lain yakni kemampuan teknik gerakan para instruktur masih ada yang belum sempurna dan harus terus diperbaiki. Tak hanya itu, komitmen maupun sinergitas antar instruktur juga masih perlu terus ditingkatkan. “Jadi kami berusaha terus untuk mengeliminir ken dala-

kendala yang ada,” tegas mantan Kapolres Sidoarjo tersebut. Terkait dengan rencana lima tahun mendatang, kata Edy, Ling Tien Kung cabang Sidoarjo akan melakukan konsolidasi khususnya para instruktur dan begitu pula dengan sasana-sasana yang di Sidoarjo. “Dengan konsolidasi ini diharapkan ada peningkatan lima tahun mendatang, dan ini menjadi modal yang sangat berarti bagi kami para instruktur untuk mengabdi kepada masyarakat kurang lebih lima tahun ke depan. Tanpa ini tidak mungkin kita akan mengembangkan Ling Tien Kung,” papar mantan Kasat Binmas Polwiltabes Surabaya ini. Ketua FORMI Sidoarjo MG Hadi Sutjipto yang didapuk memberikan sambutan, kembali melontarkan pujiannya. “FORMI sangat bangga pada Ling Tien Kung karena berkembang luar biasa dan membantu pemerintah untuk menyehatkan masyarakat dan tentunya memasyarakatkan olahraga, juga mengolahragakan masyarakat,” ujar mantan Wakil Bupati Sidoarjo ini. “Apa yang dilakukan Ling Tien Kung ini dobel. Di samping olahraga,

juga terapinya, dan Alhamdulillah, masyarakat Sidoarjo sehat,” ungkap pria akrab disapa Pak Tjip. Pak Tjip juga mengungkapkan bagaimana saat ini derajat kesehatan warga Sidoarjo yang lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur bahkan di atas rata-rata Nasional. “Saya yakin salah satu di antaranya karena warga Sidoarjo gemar olahraga, termasuk gandrung (senang –red.) dengan Ling Tien Kung,” ujar mantan Kadisdik Sidoarjo ini. Pencipta Ling Tien Kung, Fu Long Swie dalam pesannya juga meminta kepada instruktur agar tidak pernah berhenti meningkatkan kualitas gerakan. “Jangan berhenti untuk memperbaiki teknik gerakan Ling Tien Kung,” ungkap pria yang akrab disapa Laoshi tersebut. Sebagai puncak acara, pemotongan tumpeng yang dilakukan Edy Prawoto dan diserahkan kepada Laoshi dan Semu. Perayaan diakhiri dengan ramah tamah termasuk penampilan apik para instruktur dalam membawakan senam pocopoco dan gerak aneka tari. Sementara itu, ditemui usai kegiatan, Yuni Eka Arisanti, istri Camat Porong penerima penghargaan tokoh inspiratif , mengaku berharap keberadaan Ling Tien Kung di wilayah Porong terus berkembang. “Tentu saja harapan kami makin banyak warga Porong ikut Ling Tien Kung sehingga bisa tetap sehat tanpa obat,” kata Eka.zF. Al Aziz

“FORMI sangat bangga pada Ling Tien Kung karena berkembang luar biasa dan membantu pemerintah untuk menyehatkan masyarakat dan tentunya memasyarakatkan olahraga, juga mengolahragakan masyarakat,”

MG Hadi Sutjipto Ketua FORMI Sidoarjo “Selama lima tahun memang banyak keberhasilan, namun demikian masih banyak permasalahan yang masih jadi kendala bagi Ling Tien Kung Sidoarjo dalam lima tahun terakhir,”

Edy Prawoto Koordinator Ling Tien Kung Sidoarjo