Issuu

�

Naskah Akademik Muara Angke Sebagai Bahan Pertimbangan Rencana Aksi LokasiLokasi Sasaran Reforma Agraria Pemerintah Provisi DKI Jakarta

Tim Penggerak Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi DKI Jakarta Tim Riset lnovatif Produktif Universitas Indonesia 2023 396 hlm.; 17,6 x 25 cm

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit Cetakan ke I, 2023 Diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Ruang Nalar Habitat Jalan Ciliwung 1, Cililitan, Kramat Jati Jakarta Timur, 1360 Tel. +62 811 838 929 E-mail: runah@recehpol.com Naskah Akademik Muara Angke Sebagai Bahan Pertimbangan Rencana Aksi Lokasi-Lokasi Sasaran Reforma Agraria Pemerintah Provisi DKI Jakarta Yayasan Ruang Nalar Habitat, 2023

elombang besar yang sedang dihadapi Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya adalah membesarnya kota Jakarta menjadi megacity melalui proses r eorganisasi ruang yang sangat cepat (Jellinek 1994; Hardjoko 2009; Simone 2013 dan 2019).

Di banyak lokasi, permukiman lama dan ekosistemnya yang dihuni masyarakat miskin di

permukiman informal berubah menjadi kawasan permukiman dan perkantoran berkelas menengah dan atas. Ini disebut gentrification (Smith 1996), yang biasanya dimulai oleh kombinasi gerakan investasi modal yang bermotifkan keuntungan, p erubahan d esain tata ruang kota dan kerja perancangan para profesional ahli arsitektur dan lainnya, yang seringkali diawali/ditandai dengan masuknya para pekerja formal, seniman, mahasiswa yang mencari perumahan yang terjangkau. Semua itu mengubah pola keterjangkauan perumahan bagi penduduk yang sudah ada di satu daerah tertentu sebelumnya. Akibatnya, penghuni lama terpinggirkan, tergantikan oleh penghuni baru; ekosistem dan identitas budaya kampung tergeser oleh identitas dan budaya para penghuni baru. Kecepatan pembangunan kawasan ini dimungkinkan juga oleh kepastian hukum yang menjamin operasinya, fasilitas infrastruktur kota (transportasi dan lainnya), hingga mobilisasi pasokan energi (listrik dan lainnya) dan layanan alam (air dan lainnya). Lokasi-lokasi permukiman dari orang-orang yang sebagian besar menghidupi diri di sektor informal ini hidup memadati kampung-kampung kota. Secara historis, banyak lokasi kampung kota demikian itu adalah ruang sosial hasil dari perjuangan kolektif warga mengokupasi dan memodifikasi bermacam karakteristik tata guna tanah, mulai dari yang terbuka, terlantar, dan terabaikan, hingga sungai yang memiliki fungsi sabuk ekosistem perantara antara sungai dengan ruang lain, seperti permukiman, perkantoran, gudang, dan lainnya. Para warga yang tinggal di lokasi kampung kota hasil okupasi ini biasanya adalah kelompok-kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi lemah, yang tidak bisa mendapatkan tempat tinggal dengan cara membeli tanah dan rumah secara formal. Kelompok-kelompok masyarakat ini bisa berasal dari dalam kota Jakarta sendiri, atau juga para pendatang yang migrasi ke Jakarta karena terdesak pindah dari kota-kota lain, atau, yang mayoritas, migrasi penduduk tak bertanah pindah ke Jakarta dan menjadi penghuni kampung kota.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Kampung kota Jakarta ini pada umumnya sangat lemah dalam hal bukti status kepemilikan dari tanah-tanah permukiman yang mereka huni itu. Kedudukan mereka lemah dalam status hukum pemilikan tanah, terutama hal pembuktian klaim k epemilikan atas tanah yang menjadi alas hunian dan penguasaan tanahnya. Padahal, menurut UN Habitat (2015) terkadang kondisi informal ini adalah phase awal dari kontinuum secure tenure (least secure). Posisi yang ‘lemah’ itu menjadi jelas ketika harus berhadapan dengan pihak lain yang berkepentingan. Warga-warga kampung kota ini sangat sering harus ‘kalah’ ketika bernegosiasi dan berkontestasi dengan kepentingan lain seperti proyek-proyek infrastruktur transportasi, ‘normalisasi’ sungai, perkantoran pemerintah hingga kepentingan pihak perusahaan-perusahaan properti/pengembang besar untuk membangun apartemen, real estate atau usaha skala besar lainnya, maupun rencana kota lainnya. Secara makro, yang sesungguhnya terjadi adalah segregasi spasial: di satu pihak a dalah sektor yang berisi kompleks bisnis, perkantoran, komersial dan permukiman yang modern. Pembangunan sektor modern ini semakin meluas dengan cepat secara s pasial; dan di pihak lain adalah lokasi-lokasi permukiman penduduk yang kebanyakan diatur secara mandiri oleh warga, atau yang sering disebut dengan “pengaturan informal,” sebagai penduduk mayoritas yang semakin membanyak (Tunas 2008; Putri 2014). M ereka bekerja pada sektor non-perkantoran dan non-bisnis modern yang tidak terpusat di gedung perbelanjaan, seperti pedagang kaki lima, atau yang sering disebut dengan “sektor ekonomi informal”. Lokasi-lokasi ini, Kampung Kota Jakarta menjadi sasaran dari kebijakan-kebijakan afirmasi Gubernur DKI saat ini. Bagaimana cara pemerintah hadir dan bekerja untuk menjalankan kewajiban m elindungi warga kampung kota yang lemah itu, dan memenuhi hak asasinya untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan bermukim? Tim Penggerak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mengikuti arahan kebijakan afirmasi Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mendahulukan dan memenuhi kepentingan keamanan dan kenyamanan bermukim warga kampung kota DKI Jakarta, bekerja menyusun naskah akademik untuk menyediakan pilihan-pilihan kebijakan untuk dipilih dan kemudian diputuskannya sebagai pegangan untuk implementasi. 14 kampung kota yang disajikan dalam naskah ini, yakni adalah kampung prioritas dalam Keputusan Gubernur 878/2018 di Jakarta Utara dan Barat, adalah kasus-kasus prototype yang kami pilih untuk didalami GTRA.

TIM PENYUSUN NASKAH Amira Paramitha Martin Hadiwinata Mushab Abdu Asy Shahid Peter Yogan Rintho A. Suncoko Siti Solihat (Asisten Tim Penggerak GTRA)

NARASUMBER Jaringan Warga Miskin Kota (JRMK) Urban Poor Consortium (UPC) Abdi Rakyat Warga Kampung Kerang Ijo, Pluit - Penjaringan Warga Kampung Blok Empang, Pluit -Penjaringan Warga Kampung Baru Tembok Bolong, Pluit - Penjaringan Warga Kampung Muka, Ancol - Penjaringan Warga Kampung Marlina, Penjaringan - Penjaringan Warga Kampung Elektro, Penjaringan - Penjaringan Warga Kampung Gedong Pompa, Penjaringan - Penjaringan Warga Kampung Tanah Merah, Kelapa Gading Barat - Kelapa Gading; Tugu Selatan dan Rawa Badak Selatan -Koja Warga Kampung Kali Apuran, Kedaung Kali Angke - Cengkareng Warga Kampung Guji Baru, Duri Kepa - Kebon Jeruk Warga Kampung Rawa Barat, Kebon Jeruk - Kebon Jeruk Warga Kampung Rawa Timur, Kebon Jeruk - Kebon Jeruk Warga Kampung Sekretaris, Tanjung Duren Utara - Grogol Petamburan Warga Kampung Baru, Pondok Pinang - Kebayoran Lama

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE NASKAH AKADEMIK

PENYUSUN PENANGGUNG JAWAB TIM RISPRO UNIVERSITAS INDONESIA

TIM PENDAMPING STUDIO GTRA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Joko Adianto

Noer Fauzi Rachman

Herlily Paksi Cattra Kamang Walandouw Rossa Turpuk Gabe

Adang Widjaya Guntoro Yahya Zakaria

MITRA RISPRO-LPDP UI: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta

TIM EDITOR Penyelia Aksara : Rossa Turpuk Gabe Desain Sampul : Adinda Christina Tata Letak : Fabian Naufal Adhitama Pengambil Gambar : Tubagus Rachmat Cetakan I : 2023 Usulan Sitasi: Tim GTRA, dan Tim RIRSPO UI, Naskah Akademis Muara Angke. Jakarta: Yayasan Ruang Nalar Habitat, 2023

Kegiatan penyusunan buku ini didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

Tim Panen Pengetahuan Akademik untuk Reforma Agraria Perkotaan (Pandemik-RA) RISPRO- LPDP UI: Amira Paramita Annisa Permata Sari Astri Puspita Bosman Batubara Esher Toding Fildza Miranda Gerry Ages Herlily Joko Adianto Komara Djaja M. Azka Gulsyan Oswar Mungkasa Paksi C. K. Walandouw Peter Yogan Gandakusuma Rika Febriyani Rossa Turpuk Gabe

MUARA ANGKE NASKAH AKADEMIK

Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup (PKLH) Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMP) Provinsi DKI Jakarta Walikota Jakarta Utara Walikota Jakarta Barat Walikota Jakarta Selatan Lurah Ancol

Camat Pademangan

Lurah Penjaringan

Camat Penjaringan

Lurah Pluit

Camat Kelapa Gading

Lurah Kelapa Gading Barat

Camat Koja

Lurah Tugu Selatan Lurah

Camat Cengkareng

Rawa Badak Selatan Lurah

Camat Kebon Jeruk

Kedaung Kali Angke Lurah

Camat Grogol Petamburan

Kebon Jeruk Lurah Duri Kepa Lurah Tanjung Duren Utara Lurah Pondok Pinang

Camat Kebayoran Lama

Daftar Isi.....................................................................................................................iii Kata Pengantar.........................................................................................................v I. PENDAHULUAN....................................................................................................1 I.1 Latar Belakang..................................................................................2 I.2 Ruang Lingkup................................................................................3 I.3 Tujuan dan Kegunaan..................................................................4 I.4 Metode Pengumpulan Data dan Fakta...................................5 I.5 Struktur Naskah Akademik.....................................................6 II. LANDASAN.............................................................................................9 II.1 Landasan Filosofis..............................................................10 II.2 Landasan Yuridis...............................................................11 II.3 Landasan Sosiologis......................................................21 III. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS DATA FISIK...............................29 III.1 Kawasan Muara Angke..............................................30 III.2 Kampung Blok Empang..........................................35 III.3 Kampung Kerang Ijo..............................................43 III.4 Kampung Baru Tembok Bolong.........................49 III.5 Kampung Blok Eceng.........................................57 III.6 Kampung Blok Limbah....................................65 IV. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS DATA YURIDIS..............71 IV.1 Analisis Data Yuridis Kawasan Muara Angke..............................................................72 IV.2 Kampung Blok Empang, Pluit Penjaringan................................................98 IV.3 Kampung Kerang Ijo...............................101 IV.4 Kampung Baru Tembok Bolong...................................................104 IV.5 Kampung Blok Eceng........................107 IV.6 Kampung Blok Limbah....................111 V. INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, PEMANFAATAN DAN PENATAAN.........................................................127 V.1 Kampung Blok Empang...........................128 V.2 Kampung Kerang Ijo..............................133 V.3 Kampung Baru Tembok Bolong.........138 V.4 Kampung Blok Limbah......................143 V.5 Kampung Blok Eceng.......................147 VI. IDENTIFIKASI, ANALISIS, EVALUASI PEMANFAATAN LINTAS KEPENTINGAN...................................153 VI.1 Tata Guna..................................154 VI.2 Kepentingan Lainnya...........160 VI.3 Analisis dan Evaluas..........179

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

DAFTAR ISI VII.IDENTIFIKASI DAN ANALISIS ERTANAHAN LINTAS KLAIM P KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN.........181 VII.1 Isu Kampung Blok Empang......182 VII.2 Isu Kampung Kerang Ijo.............183 VII.3 Isu Kampung Baru Tembok Bolong........................................................184 VII.4 Isu Kampung Blok Limbah.............185 VII.5 Isu Kampung Blok Eceng..................186 VII.6 Klaim Pihak Lain..................................187 VII.7 Aturan dan Konsep...............................200 VII.8 Analisa......................................................223 VII.9 Kesimpulan...............................................226 VII.10 Rekomendasi.............................................227 VIII. REKOMENDASI PILIHAN SKEMA KEAMANAN ERMUKIM...............................................................229 B VIII.1 Posisi Kampung dan Warga Di D alamnya Terhadap Kawasan Muara Angke ..........................230 VIII.2 Kondisi Fisik Eksisting Kampung-Kampung Di Kawasan Muara Angke.................................................232 VIII.3 Pemanfaatan Lintas Kepentingan.....................235 VIII.4 Rekomendasi Dari Warga......................................237 VIII.5 Rekomendasi Naskah Akademik...........................238 IX. REKOMENDASI PENETAPAN SUBYEK REFORMA GRARIA...................................................................................243 A IX.1 Data Ssubyek Penerima Reforma Agraria....................244 IX.2 Analisis Subyek Reforma Agraria....................................247 IX.3 Rekomendasi Penetapan Subyek Reforma Agraria.......251 X. REKOMENDASI PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA GRARIA............................................................................................269 A X.1 Konsep Tanah Objek Reforma Agraria Dalam PERPRES 86/2018.................................................................................................270 X2. Proses Penetapan Tora.................................................................275 X3. Analisa Alas Hak Atas Tanah..........................................................278 X4. Skema Hak Atas Tanah Kampung Muara Angke..........................281 Daftar Pustaka Lampiran

ota

merupakan

arena

pertarungan

pemenuhan

kepentingan

para

aktor

pembangunan. Pertarungan ini kerap menghasilkan ketimpangan pemenuhan hak asasi seluruh warga kota, salah satunya adalah rumah. Kemampuan pemerintah

Indonesia untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi seluruh warga negara sangat terbatas. Kehadiran kampung sebagai bentuk permukiman kota, merupakan salah satu solusi

memenuhi hak asasi bagi masyarakat miskin di perkotaan. Namun demikian, bentuk ini selalu dianggap aib pembangunan kota, terutama ibukota negara yang tengah giat membangun. Alhasil, kampung kota menjadi sasaran utama gentrifikasi atas nama pembangunan ibukota. Padahal warga kampung pun merupakan aktor penting dalam pembangunan ibukota. Terbatasnya tanah dengan harga yang terjangkau namun terhubung dengan p usat-pusat pemenuhan kebutuhan warga negara merupakan salah satu penyebab utama keterbatasan tersebut. Keterbatasan ini disebabkan oleh ketimpangan struktur p enguasaan tanah dan kemampuan untuk memanfaatkannya guna meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan. Oleh karenanya, program Reforma Agraria menjadi penting untuk memenuhi hak asasi seluruh warga negara, termasuk masyarakat yang bertinggal di kampung-kampung ibukota Indonesia. Walau sudah dicanangkan sejak dekade 1960-an namun Reforma Agraria belum terlaksana secara utuh untuk mencapai tujuan sejatinya. Jiwanya, yakni redistribusi aset dan akses agraria untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tujuan p embangunan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tergantikan oleh beragam program sertifikasi yang hanya memudahkan alih kepemilikan tanah dari kaum miskin ke kaya, sehingga tidak menyelesaikan masalah fundamentalnya. Redistribusi aset tanpa redistribusi akses yang tepat, hanyalah menjadi alat gentrifikasi yang terstruktur tanpa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin kota. Namun dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 menunjukan adanya itikad baik Pemerintah Indonesia untuk mengatasi ketimpangan struktur penguasaan tanah demi kesejahteraan masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Di ibukota, terbitnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 162 dan 574 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria pun menegaskan itikad baik tersebut hanya dapat dijalankan melalui orkestrasi kolaborasi lintas instansi di Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Namun demikian, perjalanan program Reforma Agraria di Provinsi DKI Jakarta membutuhkan diskusi, k oordinasi, dan kolaborasi multi-sektor untuk menyusun sebuah model umum tata laksana program ini. Hal ini mudah dipahami karena reforma agraria kerap dilaksanakan dalam konteks rural yang berbeda dengan urban, sehingga belum ada contoh keberhasilannya. Oleh karenanya, penerapan program Reforma Agraria di kampung-kampung kota sangat membutuhkan kajian komprehensif, yang dikenal dengan naskah akademik, berisi analisis dan sintesis teoritis, dan yuridis sebagai pijakan fundamental untuk memutuskan langkah paling tepat. Naskah akademik ini terdiri dari 11 (sebelas) bab yang mencakup 14 (empat belas) kampung yang termaktub dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 878 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan P enataan Kampung dan Masyarakat. Keempat belas kampung tersebut adalah: Kampung Kerang Ijo, Kampung Blok Empang, Kampung Baru Tembok Bolong, Kampung Muka, Kampung Marlina, Kampung Elektro, Kampung Gedong Pompa, Kampung Tanah Merah, Kampung Kali Apuran, Kampung Guji Baru, Kampung Rawa Barat, Kampung Rawa Timur, Kampung Sekretaris, dan Kampung Baru. Penyusunan naskah akademik ini merupakan kelanjutan pemenuhan kewajiban Tim Penggerak Gugus Tugas Reforma Agraria, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 347/-082.74.

L o k a s i - l o k a s i sasaran kerja dari GTRA mengikuti Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 878 Tahun 2018. Pada tahun 2019-2020, tim ini sudah m enyelesaikan naskah akademik dan rencana aksi untuk 6 (enam) kampung (kampung Kunir di Jakarta Barat, kampung Tongkol, Walang, Akuarium, Lodan, dan Kerapu di Jakarta Utara). Seyogyanya naskah a kademik ini rampung di penghujung tahun 2020, namun harus dijadwal hingga bulan Maret 2021, sebagai konsekuensi wabah COVID-19 yang melanda dunia, termasuk ibukota Indonesia. Terbitnya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus D isease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta, sangat membatasi akses pengumpulan data primer ke seluruh kampung. Serangkaian diskusi yang intensif dengan instansi pemerintah pusat, provinsi, dan warga yang terkait, pun kerap tertunda untuk menjamin keselamatan dan kesehatan bersama. Selain itu, refocusing anggaran untuk kegiatan ini pun terjadi sehingga tim penyusun mencari dukungan dana dari Hibah Riset Produktif Tata Kelola tahun 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Melalui kemitraan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, tim penyusun mampu memperoleh dana untuk mengumpulkan data dan menyusun Laporan Naskah Akademik ini.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING Salah satu kegiatan penunjang yang dilakukan Panen Pengetahuan Akademik (PANDEMIK) Reforma Agraria Perkotaan yang dilaksanakan pada bulan Agustus hingga November 2020. Kegiatan ini berisi pembuatan pustaka beranotasi dari beragam tulisan ilmiah terkini dari berbagai tokoh dunia terkemuka untuk memperoleh pengetahuan filosofis, yuridis, dan sosiologis pada program reforma agraria. Penulisan tersebut dilaksanakan oleh para akademisi, pemerhati, dan pejabat negara setelah berdiskusi dalam forum mingguan yang dilaksanakan secara dalam jaringan (daring). Perlu kita pahami b ersama, bahwa program ini tidak hanya menyandarkan pada kajian yuridis semata untuk m encapai solusi keperdataan tetapi juga nilai-nilai etika bernegara dan sosial masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hak asasi warga negara. Oleh karenanya, kegiatan ini sangat membantu penyusunan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis naskah akademik ini, yang berperan penting memberikan orientasi proses analisis dan sintesis sehingga usulan program reforma agraria di setiap kampung dapat tercapai dapat bermanfaat bagi warga kampung kota dan pembangunan ibukota. Kami tim penyusun naskah akademik Reforma Agraria tahun 2020 mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, selaku ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi DKI Jakarta, dan seluruh instansi yang menjadi anggota Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi DKI Jakarta untuk perhatian dalam penyusunan Laporan K emajuan Laporan Kemajuan Naskah Akademik ini hingga bulan Desember 2020. Hal serupa terucap kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempercayai kami untuk melakukan penyempurnaan tata kelola Reforma Agraria Perkotaan melalui pendanaan hibah Riset Produktif Tata Kelola tahun 2020-2022, serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan yang bersedia menjadi mitra. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di setiap kotamadya, Camat, Lurah, Ketua RW, Ketua RW, dan anggota masyarakat di keempat belas kampung untukkolaborasi yang kondusif dalam penyusunan Laporan Kemajuan Naskah Akademik ini hingga bulan Desember 2020. Kepada para peserta diskusi dan penulis kegiatan PANDEMIK Reforma Agraria Perkotaan 2020, kami ucapkan terima kasih untuk kolaborasi menyusun landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kokoh melalui diskusi dan tulisan buah pikir yang kritis dan bernas. Semoga Allah SWT menganugerahi kita semua keselamatan dan kesehatan di era pandemi COVID-19, sehingga kolaborasi ini terus berlanjut hingga akhir penyusunan naskah a kademik ini serta pengembangan dan pelaksanaan kegiatan reforma agraria selanjutnya. Amin ya rabbal’alamin. Tim Penggerak Gugus Tugas Reforma Agraria DKI Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

I.1 LATAR BELAKANG Pemerintah kota Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Pemerintahan Pusat dalam hal ini Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) memerlukan satu cara baru dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria (RA), yang dipahami secara umum sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui “Penataan Aset” dan disertai d engan “Penataan Akses” untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Penataan Aset yang d imaksud adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan p emanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, sedangkan Penataan Akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek RA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat (Peraturan Presiden No. 86/2018, Pasal 1). Cara baru yang dimaksud adalah dengan mengefektifkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) DKI Jakarta, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria, yang dibentuk melalui SK Gubernur DKI Nomor 192/2019, yang kemudian direvisi dengan SK Gubernur DKI nomor 574/2019.1 1 Dengan berpedoman pada SK Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN nomor 79/SKLR.07/I/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

GTRA ini secara langsung bekerja dengan arahan kebijakan firmasi Gubernur untuk mendahulukan dan memenuhi a kepentingan keamanan dan kenyamanan bermukim warga kampung kota, pengaturan pemerintah provinsi berhadapan dengan tuntutan-tuntutan, permintaan dan k ebutuhan dari warga kampung-kampung DKI Jakarta, yang sebagian sangat sering harus mengalah atau bernegosiasi dan b erkontestasi ketika berhadapan dengan k epentingan yang d iusung oleh pihak perusahaan-perusahaan besar (milik swasta maupun BUMN) untuk membangun tapak usaha-usaha mereka, maupun proyek-proyek infrastruktur transportasi, penanganan banjir, hingga perkantoran pemerintah yang direncanakan oleh ahlinya secara teknokratis.

I.2 IDENTIFIKASI MASALAH Gelombang besar yang sedang dihadapi Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya adalah membesarnya kota Jakarta menjadi m egacity melalui proses reorganisasi ruang yang sangat cepat (Jellinek 1994; Hardjoko 2009; Simone 2013 dan 2019). Di banyak lokasi, p ermukiman lama dan ekosistemnya yang dihuni masyarakat miskin di permukiman informal berubah menjadi kawasan permukiman dan perkantoran berkelas menengah dan atas. Ini disebut gentrification (Smith 1996), yang biasanya dimulai oleh kombinasi gerakan investasi m odal yang bermotifkan keuntungan, perubahan desain tata ruang kota dan k erja perancangan para profesional ahli arsitektur dan lainnya, yang s eringkali diawali/ditandai dengan masuknya para pekerja formal, seniman, mahasiswa yang mencari perumahan yang terjangkau. Semua itu mengubah pola keterjangkauan perumahan bagi penduduk yang s udah ada di satu daerah tertentu sebelumnya. Akibatnya, penghuni lama terpinggirkan, tergantikan oleh penghuni baru; ekosistem dan identitas budaya k ampung tergeser oleh identitas dan budaya para penghuni baru. Kecepatan pembangunan kawasan ini dimungkinkan juga oleh kepastian hukum yang menjamin operasinya, fasilitas infrastruktur kota (transportasi dan lainnya), hingga mobilisasi pasokan energi ( listrik dan lainnya) dan layanan alam (air dan lainnya).

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Lokasi-lokasi permukiman dari orang-orang yang sebagian b esar menghidupi diri di sektor informal ini hidup memadati kampung-kampung kota. Secara historis, banyak lokasi kampung kota demikian itu adalah ruang sosial hasil dari perjuangan kolektif warga mengokupasi dan memodifikasi bermacam karakteristik tata guna tanah, mulai dari yang terbuka, terlantar, dan terabaikan, hingga sungai yang memiliki fungsi sabuk ekosistem perantara antara sungai d engan ruang lain, seperti permukiman, perkantoran, gudang, dan lainnya. Para warga yang tinggal di lokasi kampung kota hasil okupasi ini biasanya adalah kelompok-kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi lemah, yang tidak bisa mendapatkan tempat tinggal dengan cara membeli tanah dan rumah secara formal. Kelompok-kelompok masyarakat ini bisa berasal dari dalam kota Jakarta sendiri, atau juga para pendatang yang migrasi ke Jakarta karena terdesak pindah dari kota-kota lain, atau, yang mayoritas, migrasi penduduk tak bertanah pindah ke Jakarta dan menjadi penghuni kampung kota. Kampung kota Jakarta ini pada umumnya sangat lemah dalam hal bukti status kepemilikan dari tanah-tanah permukiman yang m ereka huni itu. Kedudukan mereka lemah dalam status hukum kepemilikan tanah, terutama hal pembuktian klaim kepemilikan atas tanah yang menjadi alas hunian dan penguasaan tanahnya. P adahal, menurut UN Habitat (2015) terkadang kondisi informal ini adalah fase awal dari kontinuum secure tenure (least secure). Posisi yang ‘lemah’ itu m enjadi jelas ketika harus berhadapan dengan pihak lain yang berkepentingan. Wargawarga kampung kota ini sangat sering harus ‘kalah’ ketika bernegosiasi dan berkontestasi dengan kepentingan lain seperti p royek-proyek infrastruktur transportasi, ‘normalisasi’ sungai, p erkantoran pemerintah hingga kepentingan pihak p erusahaan-perusahaan properti/pengembang besar untuk membangun apartemen, real estate atau usaha skala besar lainnya, maupun rencana kota lainnya. 4

Dalam naskah akademik akan membahas lima kampung kota yang disajikan dalam naskah ini, yakni Kampung Blok Empang, Kampung Kerang Ijo, Kampung Baru Tembok Bolong, Kampung Blok Eceng, dan Kampung Blok Limbah yang berada di kawasan Muara Angke yang berada dalam wilayah administrasi Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lima kampung tersebut, 3 (tiga) k ampung pertama yaitu Kampung Blok Empang, Kampung Kerang Ijo, Kampung Baru Tembok Bolong ditetapkan sebagai prioritas P elaksanaan P enataan Kampung Dan Masyarakat yang tercantum d alam Surat K eputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung Dan Masyarakat (Kepgub 878/2018). Sementara Kampung Blok Eceng dan Kampung Blok Limbah akan terdampak proyek pembangunan Jakarta Sewage System yang bertujuan untuk menjadi instalasai pengolahan limbah domestik. U ntuk itu, Kampung Blok Eceng dan Kampung Blok Limbah termasuk menjadi prioritas dalam pelaksanaan reforma agraria untuk didalami oleh Tim Studio Penggerak GTRA

I.3 RUANG LINGKUP Ruang lingkup lokasi yang menjadi objek naskah akademik ini mencakup 14 lokasi yang kampung prioritas yang masuk dalam K eputusan Gubernur 878/2018 dan sebagian besar telah melalui tahapan Community Action Plan pada 2018. Ruang lingkup lokasi yang menjadi objek naskah a kademik ini mencakup 5 lokasi kampung yang berada pada wilayah pesisir khususnya yaitu Kampung Blok Empang, Kampung Kerang Ijo, Kampung Baru Tembok Bolong, Kampung Blok Eceng, dan Kampung Blok Limbah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dari lima kampung tersebut, 3 (tiga) kampung pertama yaitu Kampung Blok Empang, Kampung Kerang Ijo, Kampung Baru Tembok Bolong telah ditetapkan sebagai prioritas Pelaksanaan Penataan Kampung Dan Masyarakat yang tercantum dalam Keputusan Gubernur 878/2018 di Jakarta Utara dan telah melalui tahapan Community Action Plan pada 2018. Terhadap Kampung Blok Eceng, dan Kampung Blok Limbah, menjadi prioritas yang akan dibahas dalam naskah akademik ini karena akan terdampak adanya pembangunan proyek Jakarta Sewage System.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Kelima kampung tersebut berada dalam satu ruang lingkup yang saling terkait yaitu dalam kawasan perikanan nelayan Muara Angke. Kawasan tersebut secara historis dan sosial-ekonomi merupakan salah satu kawasan lama yang menjadi pintu masuk pendaratan hasil perikanan yang menyuplai kebutuhan pangan perikanan di Provinsi Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu fokus bahasan dalam naskah ini adalah subjek dan objek lokasi terkait dengan tata guna, cagar budaya, keterkaitan fisik dan yuridis, peraturan yang berlaku baik tata ruang, pertanahan, kelautan dan perikanan serta alternatif-alternatif pilihan security of tenure / keamanan bermukimnya, dalam konteks reforma agraria.

I.4 TUJUAN & KEGUNAAN Tujuan: Sasaran utama (tujuan) dibuatnya naskah akademik, sebagai landasan bagi penetapan objek reforma agraria, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penetapan objek reforma agraria. Kegunaan : manfaat disusunnya naskah akademik adalah sebagai bahan masukan bagi pembuat rancangan objek reforma agraria, juga dapat berguna bagi pihakpihak yang berkepentingan

I.5 METODE PENGUMPULAN DATA DAN FAKTA Naskah akademik ini menggunakan pendekatan:

•

Yuridis-Normatif yang utamanya menggunakan data sekunder dari komunitas warga, dari Kantor Wilayah BPN Jakarta dan dari UPD terkait;

•

On site / kunjungan lapangan bersama seluruh stakeholders, cartographic survey dan o bservasi lapangan;

•

Quasi-ethnographic dan workshops dengan pemohon untuk pengumpulan data primer yang mengkonfirmasi data sekunder;

•

Wawancara dengan para pakar yang relevan dan narasumber dari instansi terkait.

•

Kajian berbagai literatur teori akses, dan literatur terkini terkait reforma agraria perkotaan, kajian urban, kajian perumahan, permukiman, pertanahan dan komunitas dari berbagai lensa disiplin yang terkait melalui kegiatan terstruktu4r “reading & discussion group” Panen Akademik Reforma Agraria (PANDEMIK-RA) selama 14 minggu.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

I.6 STRUKTUR NASKAH AKADEMIK BAB adalah Pendahuluan, yang berisi latar belakang, identifikasi masalah urgensi, tujuan dan kegunaan, ruang lingkup dan metode serta I dan struktur penulisan naskah akademik. BAB adalah landasan memuat landasan pemikiran dalam penulisan naskah II akademik ini, baik landasan filosofis, landasan yuridis maupun landasan sosiologis.

BAB berisi identifikasi dan analisis terhadap data fisik di lokasi 5 kampung III prioritas kawasan Muara Angke dalam naskah akademik. BAB berisi identifikasi dan analisis data dan fakta yuridis yang melekat pada IV lokasi di 5 kampung prioritas di kawasan Muara Angke. BAB berisi inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan V dan penataan oleh warga di 5 lokasi kampung. BAB berisi identifikasi, analisis dan evaluasi pemanfaatan lintas kepentingan VI di 5 kampung prioritas di kawasan Muara Angke, baik yang terkait

engan Tata Guna (baik aliran air maupun infrastruktur lain seperti d jalan, rel, pipa gas) maupun yang beririsan dengan Kegiatan Strategis Daerah (KSD).

BAB memuat identifikasi dan analisis pertanahan lintas klaim kepemilikan VII dan penguasaan di 5 kampung prioritas di kawasan Muara Angke. BAB memuat rekomendasi pilihan skema keamanan bermukim. VIII BAB memuat rekomendasi penetapan subjek reforma agraria. IX BAB memuat rekomendasi penetapan objek reforma agraria. X

BAB II

LANDASAN

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

II.1 LANDASAN FILOSOFIS Landasan filosofis reforma agraria berkaitan dengan tanah sebagai karunia Tuhan. Sesuai amanah Konstitusi kita, Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Mahkamah

Konstitusi

dalam

berbagai

putusan

terkait dengan pengelolaan sumber daya alam telah memberikan tafsir progresif atas Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Mahkamah Konstitusi membagi dalam dua frase utama yaitu (i) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara; dan (ii) dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam penfasiran p asal tersebut (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001, 021, 022/ PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004). Makna “dikuasai oleh negara” yang tidak hanya diartikan s ebagai sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat) oleh negara, yang tidak akan mencapai tujuan “sebesar-besar kemakmuran rakyat”, dan niat mulia dari dibentuknya Republik Indonesia. Dalam konteks ini, Negara diberikan mandat oleh rakyat secara kolektif b erdasarkan UUD 1945 untuk untuk mengadakan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan

(regelendaad),

melakukan

pengurusan

(bestuursdaad),

melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sementara dalam frase “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, Mahkamah Konstitusi memperjelas dengan empat tolok ukur yaitu (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat p emerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dalam Pasal 1 Undang Undang 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA) menjelaskan mengenai penguasaan sumber-sumber agrari yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bahwa: (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. (3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

II.2 LANDASAN YURIDIS Landasan yuridis berkaitan dengan kedudukan reforma a graria perkotaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Landasan yuridis mendudukkan reforma agraria dalam pengaturan pertanahan dan menavigasi kebutuhan sinkronisasi dan h armonisasi pengaturan pertanahan, meningkatkan pengaturan pertanahan d alam peraturan presiden maupun peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya yang mengakomodir hal-hal yang belum diatur, dan kewenangan dalam pertanahan serta kaitannya dengan produk hukum lain terkait perumahan dan permukiman. Secara khusus dalam naskah akademik ini berkaitan dengan konteks perkotaan, pesisir serta kegiatan perikanan.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Landasan yuridis diawali dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (untuk selanjutnya disebut TAP MPR IX/2001). Pada Pasal 1 TAP MPR IX/2001 menyatakan: “TAP MPR ini merupakan landasan peraturan perundang-undangan mengenai Pembaruan Agraria & Pengelolaan Sumber Daya Alam.” Selanjutnya, Pasal 2 TAP MPR IX/2001 menjelaskan proses dan tujuan pembaruan agraria yaitu : “Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan k embali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan s umberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya k epastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan k emakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia” Pasal 4 TAP MPR IX/2001 menjelaskan prinsip-prinsip umum yang dipenuhi Negara dalam melakukan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya agraria untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 5 menjelaskan mengenai Arah Kebijakan Pembaruan Agraria terkait dengan landreform dijelaskan sebagai berikut:[1] b. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan. d. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip s ebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini. f.

Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik konflik sumber daya agraria yang terjadi.

Dalam kerangka Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU 1/2011) menyebutkan mengenai p eran pemerintah dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Pasal 5 ayat (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: b. gubernur pada tingkat provinsi; Pasal 6 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: a. perencanaan; b. pengaturan; c. pengendalian; dan d. pengawasan. Pasal 7 ayat (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. penyediaan tanah; b. pembangunan; c. pemanfaatan; d. p emeliharaan; dan e. pendanaan dan pembiayaan. Landasan di atas menjadi landasan “Reforma Agraria” (RA) atau “Agrarian Reform” sebagai suatu penataan kembali (penataan ulang) susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah), untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, nelayan, buruh nelayan, tunawisma, dan lain-lainnya), secara menyeluruh dan komprehensif (lengkap).

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Secara khusus terkait dengan upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan buruh nelayan, khususnya pelaku perikanan skala kecil, telah berlaku UndangUndang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (UU 7/2016). Dalam kebijakan menjadi mandat kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pelaku perikanan skala kecil mulai dari nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan b uruh, termasuk pembudidaya ikan kecil. Dalam strategi perlindungan, berupa jaminan kepastian usaha, Pemerintah Daerah dalam menetapkan rencana zonasi serta rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memberikan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil.[1] Dalam bagian penjelasan, Ruang penghidupan meliputi wilayah atau zona menangkap Ikan atau membudidayakan Ikan, tempat melabuhkan kapal Perikanan, dan tempat tinggal Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudidaya lkan Kecil, dan Petambak Garam Kecil.[2] Terkait dengan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, berlaku Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 serta diubah kedua kalinya melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU PWP3K). Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil d alam UU PWP3K meliputi daerah peralihan a ntara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat m encakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis p antai (Pasal 2 UU PWP3K). P engelolaan Wilayah Pengelolaan Wilayah P esisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan p engendalian terhadap interaksi manusia d alam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil s erta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejah teraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 5 UU PWP3K).

Perencanaan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri atas tiga bentuk a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut dengan RZWP-3-K; b. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan RZ KSN; dan c. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disebut dengan RZ KSNT (Pasal 7 ayat (1) UU PWP3K). Terkait dengan pemanfaatan, sumber daya wilayah pesisir wajib dilakukan sesuai dengan perencanaan baik rencana tata ruang ataupun rencana zonasi serta memenuhi kewajiban Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut (Pasal 16 UU PWP3K). Terkait dengan permukiman tidak menjadi prioritas dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, padahal merujuk kepada tujuan pembentukan UU PWP3K untuk m eningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Penjelasan Umum Paragraf 3 UU PWP3K). K hususnya kesejahteraan masyarakat baik masyarakat hukum adat, masyarakat lokal maupun masyarakat tradisional. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/ PERMENKP/2016 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, sebagai peraturan turunan mengenai perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, dalam Kawasan Pemanfaatan Umum mengakui adanya zona kawasan permukiman (Pasal 20 huruf a Permen KP 23/PERMEN-KP/2016). Lebih lanjut zona permukiman tersebut dijabarkan dalam sub zona permukiman nelayan dan/atau permukiman non-nelayan

II.2.1 Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria Lebih lanjut dalam upaya untuk implementasi reforma agraria, diterbitkan Perpres No. 86/2018 dengan berdasarkan TAP MPR IX/2001 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU No. 17/2005).[1] Atas dasar tersebut, Perpres No. 86/2018 menjadi kebijakan yang memberikan pengaturan mengenai perencanaan dan pelaksanaan Reforma Agraria dalam upaya melakukan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang bertujuan rangka meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.[2] 15

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Peraturan Presiden No. 86/2018 mengatur kerangka mengenai implementasi reforma agraria. Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan d isertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.[3] Mengenai penataan aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah.[4] S ementara Penataan Akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat.[5] Menurut Pasal 1 angka (6) Perpres 86/2018 Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan/atau tidak m erupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah wakaf, barang m ilik negara/daerah/ desa atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Sementara Hak atas Tanah adalah hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antara p emegang hak dengan tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah u ntuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan tanah yang bersangkutan, termasuk pula ruang di bawah tanah, air, serta ruang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan penggunaannya. Pasal 1(8) Hak Kepemilikan Bersama atas Tanah adalah hak milik yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu atas beberapa bidang tanah yang dimiliki secara bersama dan diterbitkan satu sertipikat yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak milik bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain.

Dalam Perpres 86/2018 menjelaskan mengenai obyek dan subjek reforma agraria. Objek reforma agraria disebut sebagai “Tanah Objek Reforma Agraria (disingkat TORA) sebagai tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi.[6] Dalam implementasi reforma agraria, TORA dapat di dapatkan dalam skema melalui redistribusi tanah ataupun dengan legalisasi aset.[7] Perpres 86/2018 menyatakan dalam pasal-pasalnya, apa saja yang termasuk dalam Objek Reforma Agraria. Di dalam Pasal 6, dinyatakan bahwa Penataan Aset dilakukan melalui dua skema umum yaitu redistribusi tanah atau legalisasi aset.[8] Sementara Pasal 7 menyatakan bahwa: (1) Objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, e, f, i dan h meliputi (antara lain): a. Tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir;. e. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria; f. Tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria; i.

Tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi: 2) Tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria; 4) Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat h. Tanah timbul

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Terhadap Redistribusi tanah atas objek sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i angka 4), huruf j, dan huruf k dilakukan melalui 3 tahapan yaitu : a. inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; b. analisa data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah; dan c. penetapan sebagai objek redistribusi tanah. Objek redistribusi tanah yang telah ditetapkan dalam Pasal 7, diperuntukan untuk tanah pertanian dan non-pertanian. Terhadap objek redistribusi tanah untuk non-pertanian kemudian d iredistribusi k epada Subjek Reforma Agraria yang disertai dengan pemberian sertifikat hak milik. Dalam hal objek redistribusi tanah untuk non-pertanian yang memerlukan penataan maka dapat dilakukan melalui Konsolidasi Tanah disertai dengan pemberian sertifikat hak milik atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Ketentuan lebih lanjut mengenai redistribusi tanah untuk nonpertanian diatur dengan Peraturan Menteri. Dalam Pasal 11 ayat (1) Perpres 86/2018, menjelaskan pertimbangan terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah obyek redistribusi tanah yang telah ditetapkan, dengan dasar: a. kemampuan tanah; b. kesesuaian lahan; dan c. rencana tata ruang.

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) mengatur mengenai pembuktian hak-hak atas tanah lama. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan d engan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang k adar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah s ecara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan secara sporadik dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak p ihak lain yang membebaninya. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat p embuktian sebagaimana dimaksud pada P asal 24 ayat (1) PP 24/1997, pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih s ecara b erturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan dua syarat. Pertama, penguasaan dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. Kedua, penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama p engumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan maupun pihak lainnya. Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 (Permen Agraria 3/1997), menjelaskan lebih lanjut proses teknis mengenai pendaftaran tanah. Mengenai bidangbidang tanah yang menurut bukti-bukti penguasaan dapat didaftar melalui pengakuan hak sesuai ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada perorangan atau badan h ukum, penetapan batasnya dilakukan dengan mengecualikan bantaran sungai dan tanah yang direncanakan untuk jalan sesuai Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan. Ketentuan ini sejalan dengan Perpres 86/2018 Pasal 11 ayat (1) huruf c.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Terbitnya Perpres 86/2018 mendorong percepatan pencapaian Reforma Agraria yang juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kementerian ATR/BPN tidak hanya memperbanyak penerbitan sertipikat semata-mata, namun menitik beratkan juga pada penataan kembali struktur penguasaan tanah melalui pelaksanaan redistribusi tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025. Reforma agraria dengan demikian bersifat “Menyeluruh dan Komprehensif”, artinya, pertama, sasarannya bukan hanya tanah pertanian, tetapi juga semua sumber-sumber agraria. Kedua, p rogram landreform itu harus disertai program-program p enunjangnya seperti berbagai penyuluhan dan pendidikan serta peningkatan kapasitas. Singkatnya, Reforma Agraria adalah Land Reform beserta program-program penunjangnya. Peraturan Presiden 86/2018 tersebut kemudian dalam tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta 162/2019 yang diperbaharui SK Gubernur 574/2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria. Langkah lanjutan dari Peraturan Presiden 86/2018 tersebut dalam tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria (SK GUB Jakarta 162/2019) yang telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 574 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas SK GUB Jakarta 162/2019 (SK GUB Jakarta 574/2019) yang menetapkan pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi DKI Jakarta. Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, dan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/ Kota yang dipimpin oleh Bupati/Wali Kota merupakan mandat dari Perpres 86/2018 dengan mendasarkan pada SK Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 79/SK-LR.07/I/2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu juga Gubernur menambah satu posisi pejabat Pemda Provinsi DKI, yakni Asisten Pembangunan, sebagai K etua Harian Gugus Tugas RA bersama Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.

II.3 LANDASAN SOSIOLOGIS Landasan sosiologis reforma agraria perkotaan berkaitan dengan persoalan bidang pertanahan di perkotaan yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan hak atas perumahan dan permukiman yang layak. Terkait di dalamnya adalah persoalan-persoalan ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan & pemanfaatan tanah serta kesenjangan sosial dan kemiskinan. Kondisi tersebut antara lain tercermin dalam penurunan kualitas hidup, ketimpangan akses terhadap tanah dan berdampak pada penurunan lingkungan fisik perumahan dan permukiman. Pemerintah melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018 memberi arah yang lebih konkrit tentang pelaksanaan Reforma Agraria yang merupakan agenda dalam mewujudkan keadilan dalam p enyelesaian ketimpangan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sustainable Development Goals September 2015, PBB mengadopsi “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”, dengan 17 butir Global Sustainable Development Goals (SDGs) dan 169 target. Termaktub dalam 2030 Agenda tersebut adalah kesepakatan untuk “leave no one behind” and “reach the furthest behind first”, bersama dengan k omitmen untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh manfaat dari kemajuan pembangunan, termasuk orang-orang yang mengalami marginalisasi, diskriminasi dan eksklusi. Pada 2018, 55% dari seluruh populasi dunia (4.2 miliar orang) tinggal di kota. Pada 2050, populasi di kota diharapkan akan mencapai 6.5 miliar. Lebih dari setengah penduduk dunia tinggal di kota. Pada 2050, 2/3 dari seluruh kehidupan manusia - 6,5 miliar - akan menjadi urban. Dari angka tersebut, 828 juta orang diperkirakan tinggal di permukiman kumuh dan angkanya terus bertambah. Pada 1990, ada 10 kota dengan 10 juta orang atau lebih, 2014 angkatnya menjadi 28 dan diperkirakan akan mencapai 33 pada 2018. Di masa depan, 9 dari 10 mega cities akan berada di Global South. Pada abad abad yang akan datang 90% ekspansi perkotaan akan berada di Global South.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Dengan demikian, pembangunan lestari (sustainable development) tidak bisa dicapai tanpa transformasi signifikan bagaimana kita membangun dan mengatur ruang kota kita. Pertumbuhan cepat kota - hasil dari meningkatnya populasi dan bertambahnya migrasi telah membuat ledakan mega cities, khususnya di Global South dan permukiman kumuh menjadi fenomena yang semakin penting di kehidupan kota. Membuat kota lestari artinya menciptakan karir dan kesempatan bisnis, perumahan aman, nyaman dan terjangkau. Reforma Agraria Perkotaan terkait erat dengan tercapainya goal No 11: Sustainable Cities and Communities (Kota dan Komunitas yang L estari) dan terkait dengan goal nomor 1: No Poverty; nomor 8: Decent Work and Economic Growth serta nomor 10: Reduced Inequalities. Untuk itu, prinsip-prinsip utama yang harus dipegang: a. Tanah untuk mereka yang benar-benar mengerjakannya/pemanfaat langsung (penggarap), b. Tanah sebaiknya bukan merupakan komoditi komersial, serta c. Tanah mempunyai fungsi sosial.

Pendekatan Hak Asasi Manusia akan Pemenuhan Rumah yang Layak Apa itu hak atas rumah yang layak? UN Committee on Ecosoc menekankan bahwa aspek-aspek kunci dari hak atas rumah yang layak harus dipahami secara luas. Hak atas rumah yang layak harus dilihat sebagai hak untuk hidup di suatu tempat dengan aman, tenang dan penuh martabat (dignity). Karakteristik dari hak atas rumah yang layak diklasifikasi dengan jelas pada komentar umum komite No. 4 (1991) tentang The Right to Adequate Housing dan Komentar Umum No. 7 (1997) tentang Forced Eviction. Hak atas rumah yang layak mengandung norma kebebasan. Kebebasan termasuk: • perlindungan terhadap penggusuran paksa (forced evictions) dan pengrusakan semena-mena (arbitrary destruction) serta penghancuran rumah seseorang (demolition of one’s home); • Hak untuk bebas dari arbitrary interference terhadap rumah seseorang, privasinya dan keluarganya; • Hak untuk memilih tempat tinggal bagi seseorang, untuk menentukan akan tinggal di mana dan berpindah dengan bebas. Hak atas rumah yang layak melekat entitlements. Entitlements meliputi: • security of tenure; • Perumahan, lahan dan restitution property; • Akses yang setara dan tidak diskriminatif terhadap rumah yang layak; • partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait rumah dalam lingkup nasional dan komunitas. Beberapa kondisi harus dipenuhi sebelum bentuk naungan tertentu bisa disebut sebagai ‘rumah yang layak’ or ‘adequate housing’. Elemen-elemen ini sangat mendasar sebagai suplai dasar dan ketersediaan rumah.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Rumah dapat disebut layak (adequate), apabila memenuhi 7 kriteria minimum sebagai berikut: •

Security of tenure: rumah adalah tidak layak apabila p enghuninya tidak memiliki tingkat tenure security yang menjamin perlindungan hukum melawan penggusuran paksa, pelecehan dan ancaman lainnya;

•

Ketersediaan layanan sarana, prasarana dan infrastruktur: rumah adalah tidak layak jika penghuninya tidak memiliki sanitasi yang cukup, akses air minum, akses bahan bakar / energi untuk m emasak, lampu, penyimpanan makanan dan pembuangan sampah;

•

Keterjangkauan: rumah adalah tidak layak apabila menyebabkan ancaman atau kompromi atas kebahagiaan penghuninya dibanding hak asasi lainnya;

•

Habitabilitas: rumah adalah tidak layak jika tidak menjamin keamanan fisik, ruang yang cukup serta perlindungan terhadap cuaca dan ancaman lain terhadap kesehatan dan bahaya s truktural;

•

Aksesibilitas: rumah adalah tidak layak jika kebutuhan khusus dari yang kurang beruntung dan terpinggirkan tidak diperhitungkan;

•

Lokasi: housing is not adequate if it is cut off from employment opportunities, health-care services, schools, childcare centres and other social facilities, or if located in polluted or dangerous areas;

•

Kelayakan budaya: rumah adalah tidak layak apabila tidak menghargai dan memperhitungkan ekspresi identitas budaya penghuninya

Perlindungan terhadap forced eviction adalah elemen kunci terhadap hak atas rumah yang layak dan sangat ditentukan oleh security of tenure (1st criteria).

PBB juga mengkategori permukiman kumuh dengan penanda sebagai berikut: • Kondisi fisik rumah; • terbatasnya ruang tinggal (lebih dari 3 orang berbagi sebuah ruang); • kurangnya secure tenure; • terbatasnya akses air bersih; • kurangnya fasilitas sanitasi. Habitat for Humanity, 2015, From Slums to Sustainable Communities: The Transformative Power of Secure Tenure, Issue paper on Secure Tenure for Urban Slums mendefinisikan Security of Tenure sebagai: “........ is the right to all individuals and groups to effective rotection by the state against evictions, i.e. the permanent or temporary p removal against their will of individuals, families and communities from the home and the land they occupy, without the provision of, and access to, appropriate form of legal or other protection. Security of tenure can be defined as an agreement or understanding between an individual or group to land and residential property, which is governed and regulated by a legal and administrative framework.” Mengapa secure tenure penting? Rumah yang aman, layak (adequate) and cukup memadai (decent) tidak hanya merupakan landasan hak asasi, ia juga fondasi pembangunan manusia terutama grup termarjinalkan. Rumah berdampak multiplier terhadap kesehatan, kehidupan, pekerjaan, kesempatan pendidikan dan kualitas hidup seseorang. Security of tenure terkadang dipahami secara keliru hanya sebagai satu-satunya hak hukum dari kepemilikan lahan, dalam bentuk sertifikat kepemilikan individu (individual full title deeds). Padahal, ada sebuah kontinum dari hak penguasaan, dari mulai the least secure (informal) sampai ke yang paling secure (formal). Sepanjang kontinum ini, ada b eragam bentuk tenure security yang merefleksikan tidak hanya realitas di banyak kota di Asia-Pacific, tapi juga menyajikan serangkaian kesempatan untuk secara bertahap mentransformasi kumuh p erkotaan (urban slums) dan kehidupan orang-orang yang tinggal di dalamnya.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Isu land tenure, selain terkait dengan isu perumahan dan permukiman, juga terkait dengan beragam isu lainnya, termasuk perubahan iklim, resiko bencana, ketidaksetaraan jender, sumber kehidupan, pertumbuhan perkotaan dan land governance yang menentukan s ejauh mana komposisi antara tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan sebuah kota akan mengalami rekonsiliasi menghadapi keterbatasan suplai lahan. Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan Landasan sosiologis dalam reforma agraria juga terkait dengan penataan akses yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan s ecara umum. Kemiskinan dan ketimpangan cenderung membaik tetapi berjalan dengan lambat, dalam realita di lapangan kemiskinan dan ketimpangan masih cukup tinggi. Laporan Bank Dunia pada Desember 2019 bahkan menunjukkan 77,4 juta orang, setara dengan 29,1% dari jumlah penduduk, akan tetap miskin atau rentan u ntuk kembali jatuh ke dalam garis kelompok miskin. Begitupula tingkat k etimpangan, di mana 1% orang di Indonesia menguasai 50% aset nasional, jika dinaikkan menjadi 10% orang kaya menguasai 70% aset yang artinya 90% penduduk m emperebutkan 30% aset nasional. Ditambah, Data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2019 menunjukkan kelompok masyarakat miskin mencapai 9,22% dari seluruh penduduk Indonesia atau mencapai 24,79 juta jiwa dengan mayoritas kemiskinan terjadi di pedesaan dibandingkan dengan di perkotaan. Sementara di DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat rasio gini dengan posisi tertinggi k elima di nasional, walaupun DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat jumlah warga miskin terendah di tingkat nasional. Secara khusus terkait dengan naskah akademik yang berada d alam ruang lingkup wilayah pesisir kemiskinan cenderung menjadi wajah besar masyarakat yang berada di wilayah pesisir serta terkait dengan profesi nelayan dan perikanan. Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia menyebutkan terkait dengan kemiskinan di nelayan dan wilayah pesisir dengan mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, dimana m asyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi nelayan m enjadi berkontribusi sekitar 26 persen atau 7,87 juta jumlah penduduk miskin di Indonesia. Masyarakat pesisir khususnya yang berprofesi sebagai nelayan telah sejak lama mendapatkan status sebagai paling miskin dari yang miskin (poorest of the poor). Kemiskinan nelayan s eharusnya dipahami dalam pandangan multidimensi, tidak hanya m encakup sumber daya tetapi juga aspek lain di luar sumber daya tersebut termasuk hak asasi, mencakup perlindungan akses sumber daya perairan dan juga pertanahan.

Untuk menjawab situasi kemiskinan dan keberlanjutan perikanan skala kecil, pada 2014 Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization) menerbitkan panduan mengenai perikanan skala kecil berupa “Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication” (untuk selanjutnya disebut Panduan PSK). Panduan PSK memiliki lima ruang lingkup utama yaitu : • • • • •

tata kelola tenurial; pembangunan sosial, keterbukaan lapangan kerja dan kerja layak; rantai nilai pasca tangkap dan perdagangan; kesetaraan gender; dan resiko bencana dan perubahan iklim.

Terkait dengan tenurial, dalam Paragraf 5.4 Panduan PSK m enegaskan mandat kepada negara untuk memastikan hak tenurial atas sumber daya baik perikanan, daerah penangkapan ikan skala kecil dan tanah yang berbatasan kepada nelayan skala kecil, pekerja perikanan dan komunitas secara aman, berkeadilan, dan layak secara sosial dan budaya dengan perhatian khusus kepada perempuan terkait dengan hak tenurial perempuan. Lebih lanjut, Panduan PSK di tempatkan s ebagai peralatan untuk mencapai 7 Target Pembangunan Berkelanjutan khususnya yaitu: Target 1, penghapusan kemiskinan; target 2: nol k elaparan; target 5, kesetaraan gender; target 8, kerja layak dan pertumbuhan ekonomi; target 13, aksi iklim; target 14, kehidupan dibawah air; dan target 17, kemitraan untuk mencapai target.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

BAB III

IDENTIFIKASI DAN ANALI

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

ISIS DATA FISIK

III.1 KAWASAN MUARA ANGKE

Bagian ini akan m embahas lima ampung di wilayah Muara Angke, k yang berada di wilayah administrasi Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dari lima k ampung tersebut, untuk Kampung Blok Empang, Kampung Kerang Ijo, Kampung Baru Tembok Bolong telah ditetapkan sebagai prioritas Pelaksanaan Penataan Kampung Dan M asyarakat yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung Dan Masyarakat (Kepgub 878/2018). Sementara dua kampung lainnya yaitu Kampung Blok Eceng dan Kampung Blok Limbah akan terdampak proyek pembangunan Jakarta Sewage System Zona 2 yang bertujuan untuk menjadi instalasi pengolahan limbah domestik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Tim penggerak GTRA menempatkan Kampung Blok Eceng dan Kampung Blok Limbah termasuk menjadi prioritas dalam pelaksanaan reforma agraria untuk didalami.

Tabel Nama Kampung dan Wilayah Administratif

Sumber: Kepgub 878/2018 dan Usulan Penataan Kampung.

Kawasan Muara Angke secara administratif berada di Kelurahan Pluit yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Kelurahan Pluit secara administrasi-geografi mempunyai batas-batas: • Sebelah Utara: Teluk Jakarta • Sebelah Barat: Kelurahan Kapuk Muara, dan Kelurahan Kamal Muara • Sebelah Selatan: Kelurahan Pejagalan dan Kelurahan Angke • Sebelah Timur: Kelurahan Penjaringan

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Kelurahan Pluit mencakup beberapa perumahan dan kawasan permukiman yaitu: Pluit, Muara Karang, Pantai Mutiara, Kawasan Pergudangan Pluit, termasuk Pemukiman Nelayan Muara Angke dan Waduk Muara Angke. Dalam wilayah Muara Angke juga mencakup beberapa pusat perbelanjaan besar, seperti Pluit Village (sebelumnya Mega Mall), Emporium Pluit, Pluit Junction, dan Baywalk Mall. Secara umum, di kelurahan Pluit, terdata pelaku kegiatan nelayan atau perikanan mencapai 4.325 jiwa. Dengan lapangan pekerjaan sektor usaha perikanan mulai dari skala besar, menengah hingga kecil, termasuk nelayan tradisional, nelayan kecil, nelayan buruh, pemilik kapal perikanan hingga pedagang ikan. Tidak jauh dari perkampungan yang menjadi prioritas reforma agraria terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke.2 Diperkirakan omset atau perputaran uang di Muara Angke mencapai Rp 420 miliar per bulan.3 Distribusi h asil. perikanan dari Muara Angke mencapai 14 pasar lokal di wilayah Jakarta.4 Pada tahun 2013, volume produksi ikan melalui jalur laut di PPI Muara Angke adalah 20.520.709 kg dengan nilai Rp 81.645.909.386.5 2 Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 13/KEPMEN-KP/2017 tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Muara Angke Sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke Di Kota Jakarta Utara, Provinsi Dki Jakarta. 3 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Pengawasan Dampak Pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta terhadap Lingkungan. Laporan Interim Tanggal 25 November 2018, Aspek Kondisi Fishing Ground, Pola Lintas Nelayan, dan Pengaruhnya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Nelayan 4 Jajang Saepul Malik. Kajian Distribusi HAsil Tangkapan Ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke, Jakarta Utara. Skripsi. Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut PErtanian Bogor. Bogor. 2006. Sumber tautan: https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/49201/C06jsm. pdf?sequence=1&isAllowed=y diakses pada 24 Maret 2020. 5 Ramziah An Najah dkk. Kajian Nilai Pasar Produksi Hasil Tangkapan Di PPS Nizam Zachman Dan PPI Muara Angke. Marine Fisheries, Vol. 6, No. 2, November 2015. Hal: 155167. Diakses dari: https://media.neliti.com/media/publications/150938-ID-none.pdf pada 28 April 2020.

Gambar Peta Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan (insert: Peta Kampung yang ada di Muara Angke), Sumber: Pengukuran BPN 2020, Google Earth, olahan penulis

Gambar Udara Kawasan Perkampungan Muara Angke. Sumber : Google Earth, olahan penulis. 33

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Muara Angke adalah salah satu kawasan permukiman padat yang berlokasi Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Akan tetapi, Muara Angke tidak hanya dapat dilihat dalam satu dimensi perkampungan atau kawasan permukiman, tetapi juga berkelindan dengan ruang usaha perikanan. Muara Angke diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin sebagai kawasan pelabuhan perikanan tradisional dan sebagai kawasan kampung nelayan pada tahun 1977 tepatnya pada tanggal 7 bulan Juli tahun 1977. Pada tahun berikutnya pada tahun 1978 dibangun infrastruktur dan semua kegiatan perikanan dipusatkan di Muara Angke dengan pengelolaan di tangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Hasilnya, Muara Angke berhasil menjadi pusat pelabuhan ikan tradisional terproduktif di Jakarta. Sejak saat itu, Muara Angke dapat dikatakan sebagai pusat perdagangan ikan di Jakarta yang cukup besar dengan pengelolaan dibawa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terakhir, Gubernur DKI Jakarta menetapkan Muara Angke sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan dengan luas 65 hektar.6 Selain kegiatan perikanan, sekitar + 4 mil laut atau 8 kilometer, dari perkampungan Muara Angke terdapat empat pulau b ersejarah di Teluk Jakarta yaitu Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor Dan Pulau Bidadari. Keempat pulau tersebut sudah di tetapkan sebagai cagar budaya melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2209 Tahun 2015 tentang Penetapan Gugusan Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor Dan Pulau Bidadari Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kawasan Cagar Budaya (SK Gub 2209/2015). Keempat pulau tersebut diajukan menjadi masuk menjadi nominasi s itus warisan dunia sebagaimana di paparkan dalam Laporan ICOMOS kepada Komite Warisan Dunia (World Heritage Committee) pada sesi ke 42 di M anama, pada 24 Juni-4 Juli 2018.7 Namun sayangnya tidak memenuhi kriteria untuk menjadi warisan dunia, salah satunya d ikarenakan adanya proyek reklamasi pulau di teluk Jakarta menghilangkan aspek visual kesejarahan keempat pulau tersebut.8

6 Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 598 tahun 1990 tentang Penetapan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Seluas 65 HA. 7 UNESCO. ICOMOS Evaluations of Nominations of Cultural and Mixed Properties. ICOMOS report for the World Heritage Committee. 42nd ordinary session, Manama, 24 June-4 July 2018. WHC-18/42.COM/INF.8B1. 2018. 8 Ibid hal. 93-94.

Selain itu, perkampungan Muara Angke juga akan bersinggungan dengan proyek pembangunan lainnya. Setidaknya terdapat empat program pembangunan diantaranya yaitu: (1) proyek tanggul laut atau disebut Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN); (2) proyek reklamasi 17 pulau buatan khususnya Pulau E, F dan G; (3) Jakarta Sewerage System; dan (4) Pengembangan dermaga Pelabuhan Perikanan Muara Angke (perluasan pelabuhan perikanan) dan termasuk pembangunan breakwater (pemecah gelombang). Berbagai proyek pembangunan tersebut akan dijelaskan dalam bagian akhir dalam Bab VI.

III.2 KAMPUNG BLOK EMPANG Lingkup wilayah Kampung Blok Empang berada di RT 1 s.d. 5 dan RT 7 s.d. 10, RW 22, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administratif Jakarta Utara. Kampung Blok Empang di wilayah Muara Angke memiliki batas wilayah sebagai berikut: • Sebelah Utara: Laut Jawa, Kepulauan Seribu • Sebelah Selatan: Kampung Blok Eceng • Sebelah Barat: Blok Kanal Banjir Kali Angke • Sebelah Timur: Parkiran Pelabuhan Kali Adem.

Gambar Peta Kampung Blok Empang. Sumber: Pengukuran BPN 2020 35

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Gambar 20. Peta Sketsa Kampung Blok Empang (1), tahun 2017 Sumber: Profil 16 Kampung di DKI Jakarta, Temu Karya Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Indonesia ke 33 36

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan BPN di tahun 2020, kampung Blok Empang menempati lahan seluas ± 4.52 Ha dan berdiri di lahan yang belum terdaftar status tanahnya. Hingga tahun 2018, tanah ini ditempati oleh 898 KK dan 2769 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 250-499 jiwa per hektar. Rincian sebagai berikut:

Tabel Demografi Penduduk Kampung Kerang Ijo, Muara Angke RW 22 Kelurahan Pluit

Sumber: Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara (2018) Laporan Akhir Community Action Plan (CAP) Peningkatan Kualitas Kawasan Kampung Pada Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Tahun Anggaran 2018

Bangunan baik yang ada di wilayah kampung blok empang mencapai +/838 bangunan. Termasuk fasilitas sosial dan fasilitas umum termasuk usaha berupa kontrakan (15 unit), counter pulsa (2 unit), musholla (1 unit) dan tempat pengajian (1 unit).

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Sistem Sosial Warga Hingga tahun 2010, Kampung Blok Empang belum memiliki RT maupun RW. Di tahun yang sama, warga mengajukan pembentukan RT/RW agar warga dapat mengakses administrasi kependudukan dan program p emerintah. Namun pengajuan ini tidak bisa diteruskan karena terganjal beberapa Peraturan Gubernur pada saat itu mengenai pembentukan RT dan RW di kampung. Sebagai respons warga secara mandiri melakukan administrasi kampung dengan pendataan jumlah warga, jumlah KK, penunjukan kepala gang dan kepala kampung, yaitu Pak Arpani. Selain itu, warga juga melakukan pendataan jumlah bangunan dan membuat penomoran untuk mempermudah identifikasi masing-masing bangunan. Setiap tahunnya, setiap kepala keluarga berpatungan sebesar Rp300.000 untuk kepentingan menguruk dan memperbaiki jalanan kampung. Warga kemudian bergotong royong untuk membuat ataupun memperbaiki jalan kampung dari uang yang sudah terkumpul. Sistem gotong royong ini memastikan agar warga selalu menjaga dan merawat kondisi jalan kampung agar tetap baik. Karena padatnya bangunan di kampung, jalan-jalan ini juga digunakan warga sebagai ruang sosialisasi utama mereka. Warga sehari-hari akan duduk di terasnya masing-masing dan bercakap-cakap. Kegiatan bersosialisasi di Kampung Blok Empang juga berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi utama kampung sebagai pengupasan kerang hijau. Walaupun kegiatan ini sebagian besar terjadi di Kampung Kerang Ijo (gang 6 dan 7 Kampung Blok Empang), warga Kampung Blok Empang yang dekat dengan gang 6 masih melakukan pengupasan kerang hijau di siang dan sore hari. Selain warga secara mandiri mengorganisir diri untuk mengurus administrasi kampung, nelayan di Kampung Blok Empang juga bergabung dalam organisasi KNTI untuk mendukung hak-hak nelayan tradisional. Organisasi ini sering berkumpul pada saat akan melakukan orasi.

Sistem Ekonomi Sumber penghidupan masyarakat kampung Blok Empang beragam mulai dari menjadi nelayan kecil dan tradisional, nelayan (pembudidaya) kerang hijau, pedagang keliling, pengemudi odong-odong (rekreasi anak), pengemudi taksi mobil dan motor daring (online), penjual air keliling. Saat ini, masyarakat belum membentuk koperasi sebagai badan usaha bersama dari masyarakat. Kondisi Pendidikan Sebagian besar warga Kampung Blok Empang hanya merupakan lulusan SMA, dan hampir 30% dari mereka mengalami buta huruf. Persentase terbesar untuk buta huruf ada pada lansia. Namun hal ini tidak membuat warga mengabaikan pendidikan bagi anak-anak mereka. Kampung Blok Empang memiliki 2 PAUD yang juga menerima murid dari Kampung Kerang Ijo. Enam belas pengajar (10 orang yayasan, 4 orang dari luar kampung, 2 orang dari kampung) yang di bagi ke PAUD di gang 5 dan PAUD di gang 1 hanya dibayar Rp 350.000 sebagai pengganti uang transportasi. Para guru ini aktif mengajar hampir setiap hari. Warga berharap kedepannya, selain PAUD yang sekarang sudah ada di Kampung Blok Empang, disediakan sarana untuk ibu-ibu mengembangkan keterampilan mereka dan mengembangkan UKM. Mereka ingin ada pelatihan seperti menyulam dan menjahit sehingga ibu-ibu bisa menghasilkan barang di waktu luangnya. Fasilitas-fasilitas untuk menunjang permainan anak dan alat-alat praktikum juga masih minim.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Aspek Fisik dan Kondisi Bangunan Karena permukiman di kampung berkembang secara organik dan dibangun secara swadaya oleh masyarakat, terdapat variasi fisik dan kondisi bangunan yang terbentuk. Bangunan bercampur antara permanen dan semi-permanen. Ketinggian bangunan b ervariasi, didorong oleh perbedaan dan pencampuran fungsi bangunan itu sendiri. Letak bangunan berjajar rapat satu dengan lainnya, serta terdapat penumpukan fungsi dan kepemilikan bangunan secara vertikal. Biasanya hunian ini ditinggali oleh beberapa keluarga yang terbagi ke beberapa ruangan kontrakan. Sistem Pengolahan Limbah Padat Pada saat ini, sistem sampah masih dikelola oleh individu, karena RT dan RW sendiri belum terbentuk. Sebelumnya, ada dinas kebersihan yang membantu mengangkut sampah, namun sekarang sudah tidak lagi. Setiap harinya, sampah dikumpulkan dalam karung-karung di depan rumah. Karung ini akan penuh dalam 3 hari. Karung-karung ini diangkat warga secara mandiri maupun menitipkan sampah ke tukang becak untuk kemudian dibuang ke tempat pembuangan b ersama. Praktik ini ada yang dipungut biaya adapun yang tidak. Namun, tidak semua warga mengumpulkan sampah mereka terlebih dahulu ke dalam karung. Sampah cenderung dibuang sembarangan di kolong rumah ataupun jalanan. Masalah sendiri tidak berhenti di pengumpulan sampah dekat rumah, namun di tempat pembuangan sendiri. Sampah berserakan di sekitar tempat pembuangan dan juga lahan-lahan kosong yang tidak seharusnya menjadi tempat pembuangan.

Sistem Pengelolaan Air Kampung Blok Empang tidak terkoneksi pada saluran air bersih PAM, sehingga mereka harus mencari cara nya sendiri untuk mendapatkan air bersih. Ada tiga cara yang digunakan warga untuk mendapatkan air bersih, yang pertama dan paling dominan adalah membeli air yang dibeli dalam jerigen air, yang kedua adalah menggunakan air tanah dan yang terakhir dengan menampung air hujan. Sumber air utama yang digunakan oleh Kampung Blok Empang adalah air yang dibeli dalam jerigen. Air ini bisa disimpan per KK dalam b entuk jerigen ataupun disimpan dalam jumlah yang lebih besar dengan menggunakan blong air. Di beberapa gang, ada yang memiliki fasilitas penampungan air yang lebih besar dan dilengkapi dengan pompa untuk memenuhi kebutuhan air di gang tersebut. Sistem ini membuat warga bisa menikmati air langsung dari keran rumah yang terkoneksi pada tempat penyimpanan air gang tersebut. Dalam satu hari, warga membutuhkan 3-4 jerigen air untuk kegiatan mencuci baju. Aktivitas mandi sendiri membutuhkan 2-3 jerigen air dan untuk kebutuhan minum dan masak membutuhkan 1-2 galon kecil per hari. Berdasarkan kebutuhan air tersebut, dalam seharinya, warga bisa mengeluarkan biaya dari Rp 22.500 hingga Rp 54.000 dalam sehari karena harga jerigen yang bervariasi setiap harinya. Satu jerigen air dijual dengan harga Rp 2500 hingga Rp 6000. Sumber air lainnya yang digunakan warga adalah air sumur. K ebanyakan dari mereka yang menggunakan air sumur mengeluh kalau air dapat keruh dan asin. Untuk mendapatkan air yang jernih untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari, warga butuh menggali sumur yang dalam, dimana sebagian besar warga hanya mampu menggali sumur hingga kedalaman tertentu. Salah satu sumur yang dapat mendapatkan air jernih adalah sumur milik Pak Arpani. Sumber air terakhir yang digunakan oleh warga adalah air hujan. Tidak semua warga memanfaatkan sumber air ini. Bagi mereka yang secara sukarela menampung air hujan, mereka hanya bisa menggunakan air ini untuk menyiram tanaman.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Air yang sudah selesai digunakan warga kemudian menjadi limbah cair yang langsung dialirkan ke saluran drainase kampung. Namun s ebagian besar jalan tidak memiliki drainase, sehingga limbah cair langsung mengalir ke jalan yang digunakan warga untuk berlalu lalang. Drainase yang tersedia di beberapa bagian pun tergolong kecil dan tidak m ampu menampung volume air limbah, sehingga tetap akan membanjir jalan. Keadaan ini diperburuk dengan permukaan jalan yang tidak rata, sehingga limbah cair akan menggenang. Resiko Bencana Alam Karena posisinya yang berada di pesisir, Kampung Blok Empang rentan dengan banjir pasang surut laut. Surutnya air dipersulit dengan sistem drainase swadaya yang tidak optimal untuk menyalurkan air ke hilir.

III.3 KAMPUNG KERANG IJO Kampung selanjutnya dalam naskah akademik ini adalah Kampung Kerang Ijo. Kampung Kerang Ijo berada dalam RT 6, RW 22, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Kampung Kerang Ijo memiliki batas wilayah sebagai berikut: • Sebelah Utara: Laut Jawa, Teluk Jakarta • Sebelah Selatan: Kali Angke • Sebelah Barat: Hutan mangrove • Sebelah Timur: Kampung Blok Empang Berdasarkan pengukuran yang dilakukan BPN di tahun 2020, Kampung Kerang ijo memiliki luas wilayah sekitar ± 3.61 Ha dan dihuni oleh ±160 KK dan 489 jiwa. Dengan angka tersebut, kepadatan di Kampung Kerang ijo mencapai 250-499 jiwa 33 per hektar. Terdapat 306 bidang bangunan dengan beberapa fasilitas, seperti warung, kulakan kerang, dan PAUD

Gambar Peta Kampung Kerang Ijo. Sumber: Pengukuran BPN 2020 43

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Gambar Peta sketsa Kampung Kerang Ijo

Sistem Sosial Warga Pada awalnya Kampung Kerang Ijo merupakan sebagian atau bagian dari Blok Empang. Kampung Kerang Ijo, sesuai dengan namanya, terbentuk dari tumpukkan kerang yang terus menerus ditimbun di atas lahan yang ada hasil olahan dari kerang Hijau. Kampung Kerang Ijo awalnya adalah empang dan warga mulai mengurug dan menimbun empang dan rawa dengan kulit Kerang Hijau hasil olahan. Kampung Kerang Ijo pada awalnya seperti Kampung Blok Empang, belum memiliki struktur RT dan RW yang resmi. Mereka mengandalkan ketua geng untuk kepentingan administrasi, pengorganisasian warga, ataupun penyebaran informasi. Warga bergantung kepada kepemimpinan kepala gang dengan rasa percaya dan kekeluargaan. Ada beberapa perawatan fasilitas umum seperti mushola yang diurus bersama secara s ukarela. Sejak tahun 2018 struktur RT dan RW resmi menjadi bagian dari Kampung Kerang Ijo yaitu RT 6 dan sebagian dari wilayah RT 9, bagian dari RW 22, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Sistem Ekonomi Kampung Kerang Ijo bergantung pada laut sebagai sumber p enghasilan mereka sehari-hari. Warga yang bekerja sebagai nelayan setiap harinya akan mendapatkan uang Rp 100.000 dari hasil penangkapan ikan atau kerang ijo. Uang ini terkadang akan langsung habis untuk membeli bahan bakal kapal. Ibu-ibu mengolah hasil tangkapan kerang ijo dengan cara merebus dan mengeluarkan kerang ijo dari cangkangnya. Aktivitas pengupas kerang adalah aktivitas yang menjadi aktivitas utama warga, tidak hanya sebagai pembangkit ekonomi, namun sebagai aktivitas sosial. Ibu-ibu akan berkumpul dan mengupas kerang bersama-sama sambil bersosialisasi. Setiap hari, para pengupas kerang menerima kerang yang sudah disimpan dalam drum. Satu orang dapat mengupas 2 drum d alam sehari. Sebelum dikupas, kerang hijau harus direbus selama 1 jam terlebih dahulu agar kotoran hilang dan kerang terbuka. Warga menggunakan barang bekas yang mereka temukan di sekitar ataupun limbah rumah tangga sebagian bahan bakar membuat api. setelah direbus, kerang baru di kupas. Sisa cangkang kerang inilah yang d igunakan warga untuk mengeruk tanah, dan menjadi pondasi Kampung Kerang Ijo saat ini. Untuk 1 drum kerang, warga akan mendapat upah sebesar RP 30.000 sehingga untuk 2 drum, dalam sehari warga bisa memiliki p enghasilan sebesar Rp 60.000. Walaupun terhitung sedikit, harga ini sudah merupakan kenaikan signifikan dari harga sebelumnya yang hanya Rp 15.000 - Rp 19.000 per drum nya. Pekerjaan lain yang dapat ditemukan di Kampung Kerang Ijo adalah penanam mangrove. Para penanam bibit mangrove bekerja di pembudidayaan mangrove di barat kampung. Dalam sehari, mereka dapat menanam 6600 hingga 10000 bibit mangrove. Setiap bibit yang di tanam dihargai Rp 1000.

Kondisi Pendidikan Kampung Kerang Ijo tidak memiliki fasilitas pendidikannya sendiri. Fasilitas pendidikan terdekat seperti SMP dan SMA terdekat berada di daerah Grogol, karena tidak ada lagi sekolah yang lebih dekat. Untuk fasilitas PAUD, Kampung Kerang Ijo masih bergantung pada PAUD yang ada di Gang 1 Kampung Blok Empang. Warga sangat menyayangkan tidak adanya guru ataupun pengajar di Kampung Kerang Ijo. Aspek Fisik dan Kondisi Bangunan Kondisi banguna di Kampung Kerang Ijo hampir serupa dengan k ondisi di Kampung Blok Empang. Sebagian besar bangunan yang dibangun secara swadaya masih bangunan semi permanen dengan p engaturan posisi sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk membeli satu k ontrakan kecil di Kampung Kerang Ijo. warga harus mengeluarkan b iaya sebesar 9 juta rupiah, sedangkan untuk kontrakan yang lebih besar, harga naik hingga 25 juta rupiah. Kebanyakan dari warga memutuskan untuk mengontrak dengan harga sekitar Rp 150.000 per bulan. Selain itu, Terdapat beberapa fasilitas sosial dan umum serta usaha komersial skala mikro berupa masjid dua unit, tempat pengajian, dan warung mencapai sebanyak 15 unit. Sistem Pengolahan Limbah Padat Kampung Kerang Ijo belum memiliki sistem pengumpulan dan pengelolaan limbah padat. Pada saat ini, satu-satunya cara warga dapat membuang sampah padat adalah dengan menimbun, m embuang nya ke laut atau membakar. Beberapa warga yang berprofesi sebagai p engolah kerang hijau juga menggunakan sampah sebagai bahan bakar membuat api untuk merebus kerang hijau. Karena Kampung Kerang Ijo merupakan pecahan dari Kampung Blok Empang, warga masih menumpang tempat sampat besar di gang 1 blok empang sebagai satu-satunya tempat sampah komunal yang dapat mereka akses. Untuk sampah-sampah yang berada di laut, dibersihkan oleh petugas pemulung sampah laut.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Sistem Pengelolaan Air Warga mengandalkan beberapa sumber air karena tidak adanya s aluran air bersih yang mengalir ke kampung mereka. Satu-satunya sumber air bersih yang layak harus dibeli dalam jerigen yang dijual oleh pedagang air keliling. Dalam satu hari, warga menggunakan 3-4 pikul air (6-8 jerigen) seharga Rp 12.000 per pikul. Untuk menghindari penggunaan air bersih berlebih, warga terpaksa mencari sumber air bersih lain dan hanya menggunakan air pikul untuk kebutuhan kebutuhan tertentu, seperti masak, minum dan bilasan terakhir mandi. Untuk makan dan minum, warga juga menggunakan air galon isi ulang yang dijual Rp 15.000 per galonnya. Sumber air lain yang digunakan warga adalah air sumur. Air sumur yang berada di Kampung Kerang Ijo sudah tercampur dengan resapan air laut, sehingga berwarna kekuningan dan asin. Warga hanya bisa menggunakan air ini untuk mencuci, membersihkan rumah dan m andi, walaupun air tersebut tidak layak pakai. Hal ini untuk menghindari penggunaan air bersih pikul yang mahal untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan banyak air. Untuk mendapatkan air sumur, beberapa warga ada yang membangun sumur sendiri ataupun menggunakan satu sumur yang dibagi ke beberapa rumah. Alternatif lainnya adalah menggunakan sumur di musholla. Air sumur ini terbuka untuk siapa saja. Jika warga mengambil air sumur di musholla, mereka hanya harus membayar secara sukarela. Kampung Kerang Ijo tidak memiliki saluran air ataupun fasilitas khusus untuk menampung limbah air mereka. Drainase yang ada di sisi jalan bekerja ganda untuk mengalirkan air permukaan dan juga air bekas pembuangan domestik di rumah-rumah menuju laut. Resiko Bencana Setiap 6 bulan sekali, terjadi perubahan cuaca di bagian pinggiran laut yang mempengaruhi Kampung Kerang Ijo. Jika air laut sedang pasang, biasanya di malam hari, ketinggian air laut bisa mencapai bahu orang dewasa.

III.4 KAMPUNG BARU TEMBOK BOLONG Kampung selanjutnya dalam naskah akademik ini adalah Kampung Tembok Bolong. Lingkup wilayah Kampung Tembok Bolong berada di RT 11, RW 22, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Kampung Tembok Bolong memiliki batas wilayah sebagai berikut: • Sebelah Utara : Lahan Parkir Pelabuhan Muara Angke • Sebelah Selatan : Jl. Dermaga Ujung/Jalan PHPT • Sebelah Timur : Jemuran Ikan / Peladaran • Sebelah Barat : Area Pelelangan dan Sutet Gerbang masuk kampung merupakan jebolan tembok besar menuju ke rawa-rawa dan permukiman panggung warga. Lokasi kampung dekat dengan wilayah konservasi hutan mangrove dari Dinas Kelautan dan Perikanan.

Gambar Peta Kampung Tembok Bolong. Sumber: Pengukuran BPN 2020 49

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Gambar Peta sketsa Kampung Tembok Bolong (Peta Udara). Sumber: Universitas Indonesia (1) 50

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan BPN di tahun 2020, Kampung Baru Tembok Bolong memiliki luas wilayah sekitar ± 1.32 ha dengan jumlah KK sebanyak 288 KK dengan jumlah jiwa mencapai +/- 619 jiwa. Dengan angka tersebut, kepadatan di Kampung Tembok Bolong mencapai 250-499 jiwa per hektar. Terdapat +/- 397 bangunan dengan fasilitas umum dan sosial serta komersial berupa masjid, p embuangan sampah, toilet umum, sumber air dan warung. Area tempat tinggal warga di Kampung Tembok Bolong bercampur dengan lahan untuk penjemuran ikan asin dan pengolahan limbah. Hal ini menjadikan aktivitas sehari-hari beriringan dengan aktivitas ekonomi pengolahan ikan. Sistem Sosial Warga Penduduk Kampung Tembok Bolong berasal tidak hanya dari penggusuran Kampung Baru, namun juga berasal dari penggusuran kampung-kampung lain di sekitar Muara Angke. Warga m engaku bahwa kampung ini terbentuk karena adanya kebutuhan industri. Pelelangan membutuhkan SDM yang banyak, sedangkan tidak mampu membayarkan upah hingga pekerjanya memiliki tempat tinggal yang layak. Para pekerja terpaksa untuk membuat permukiman-permukiman di sekitar Muara Angke untuk memenuhi permintaan SDM Muara Angke. Warga yang bekerja di pelelangan ataupun sekitar pelelangan di bayar menggunakan sistem harian (non-karyawan), sedangkan beberapa diantara mereka sudah menjadi karyawan dan bekerja di bawah PT. Siklus hidup di dalam Kampung Tembok Bolong dipengaruhi oleh siklus pelelangan yang ada di Muara Angke. Mereka akan menyelipkan aktivitas-aktivitas sosial diantara siklus datang nya ikan yang tidak menentu. Hal ini membuat pertemuan kampung yang lengkap jarang terlaksana karena siklus nelayan yang tidak menentu.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Selain siklus hidup, kepastian bermukim mereka juga sangat terpengaruh dengan kebutuhan SDM di Muara Angke. Siklus dapat dilihat pada d iagram sebagai berikut:

Gambar Siklus bermukim dan penggusuran di Kampung Tembok Bolong

Untuk bertahan hidup dalam kondisi ini, warga sangat bergantung pada persaudaraan untuk bertahan hidup. Dengan sistem yang s angat fleksibel ini, secara alamiah, warga akan terbagi menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil. Warga yang memiliki pekerjaan berbeda juga cenderung untuk membuat kelompoknya masing-masing sesuai dengan tipe pekerjaan mereka (Persatuan buruh, persatuan nelayan, dsb). Kelompok ini tidak mudah untuk disatukan untuk mencapai suatu kesepakatan kampung karena belum adanya sosok pemimpin di dalam kampung, ataupun belum ada sistem administrasi resmi seperti RT/RW yang bisa menyatukan mereka. Beberapa kelompok ini juga cenderung terpecah karena ada sentimen-sentimen tertentu yang belumterkonfirmasi. Sehingga butuh pendekatan yang lebih dalam ke tiap kelompok masyarakat di Kampung Tembok Bolong untuk mencari kesepakatan dalam memajukan kampung.

Selain adanya variasi kelompok masyarakat, kondisi sosial K ampung Tembok Bolong juga dipengaruhi oleh tekanan penggusuran. Keadaan mereka yang dipaksa terus berpindah-pindah akibat penggusuran membuat mereka lelah secara fisik dan mental, ditambah lagi terjadinya korupsi lahan tanah oleh pihak-pihak tertentu. S ebelumnya, warga pernah melakukan protes ke kantor walikota untuk m enolak penggusuran, namun tidak berhasil untuk bertemu. Mereka sudah melakukan berbagai macam cara untuk mempertahankan tempat tinggalnya, namun ancaman gusuran tetap ada selama belum ada kepastian dari lahan yang mereka tempati. Kondisi Ekonomi Mayoritas penghuni Kampung Tembok Bolong adalah buruh perikanan, nelayan ikan asin, karyawan dan buruh pabrik. Tempat pelelangan ikan Muara Angke menjadi lahan pekerjaan terbesar dan menjadi penggerak utama baik ekonomi maupun terbentuknya kampung sendiri. Pada pelelangan ikan, kebanyakan ikan yang diolah adalah ikan asin. Setiap nelayan kecil ataupun besar bisa membawa ikan ke pengolahan ikan tersebut. Warga di Kampung Tembok Bolong bekerja untuk b os-bos ikan berbeda yang menyuplai ikan ke pengolahan ikan. P ekerjaan yang datang ke pelelangan tidak mengenal waktu. Kapan saja ikan datang dari para nelayan, para pekerja dapat dipanggil untuk bekerja di pelelangan. Namun pelelangan akan mencapai titik teramainya di malam hari. Cara bekerja di pelelangan ini yang membuat warga tidak bisa pergi jauh dari wilayah Muara Angke walaupun mereka digusur. Kondisi Pendidikan Sebagian besar penduduk di Kampung Tembok Bolong merupakan orang tua yang berada di kampung untuk bekerja, dan hanya lulusan SMP. Pendidikan di kampung ini memang cukup minim karena kondisi ekonomi warga yang hanya bekerja sebagai pedagang, buruh dan nelayan. Banyak dari mereka yang harus putus sekolah saat SD dan SMP.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Aspek Fisik dan Kondisi Bangunan Sebagian besar bangunan di Kampung Tembok Bolong merupakan bangunan semi permanen yang mayoritas berbentuk panggung. Warga baru mulai menempati lokasi permukiman saat ini secara perlahan sejak 2012, mengikuti penggusuran perlahan di permukiman asal m ereka di pesisir Muara Angke. Pihak UPT memberikan b ambu-bambu sebagai ganti rugi penggusuran dan sebagai modal awal m embangun rumah baru di lokasi arahan mereka, empang saat ini. Bambu dipakai untuk membuat patok-patok bambu dengan ukuran 5.5 m x 5.5 m, atau 2m x 2m sebagai ukuran awal rumah. Bagi warga yang m ampu membangun rumah nya kembali, mereka langsung membangun rumah di lokasi empang dan menjadikannya rumah pribadi mereka. Sebagian lainnya yang tidak mampu membangun rumah menyewa di b edeng-bedeng kontrakan di atas empang yang sama. Warga membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan dan biaya sekitar 15 juta untuk bisa m embangun satu rumah. Dana membangun rumah didapatkan dari bekerja ataupun pinjaman, karena tidak ada ganti rugi penggusuran lain selain b ambu. Dengan biaya tersebut, warga hanya bisa membangun rumah dari bahan kayu dan triplek. Kondisi Jalan Kampung Tembok Bolong dibangun di atas empang yang sudah digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Agar warga dapat tinggal d isana, warga mendirikan rumah dan jalan dengan s truktur panggung dari bambu dan triplek. Di antara rumah-rumah, dengan struktur yang sama, warga menyisakan 50-100 meter ruang untuk dijadikan jalan.

Sistem Pengolahan Limbah Padat Warga belum memiliki sistem pengolahan ataupun sistem penyimpanan sampah di kampung nya. Sampah langsung dibuang ke empang dibawah kampung. Sebelum kampung digusur dari pesisir dan diarahkan untuk pindah ke lokasi sekarang, empang sudah berisi tumpukan sampah. Warga terpaksa harus membangun pemukiman di atas tumpukan sampah tersebut. Di Malam hari, sampah yang bercampur dengan air membuat nyamuk-nyamuk bersarang di rumah warga. Pada musim-musim tertentu, udara yang berhembus dari utara membawa bau sampah yang sangat menyengat ke arah kampung. Menurut warga, tumpukan sampah ini merupakan masalah utama kampung mereka. Sistem Pengelolaan Air Warga Kampung Tembok tidak mendapatkan air bersih via saluran kota, sehingga, seperti kampung-kampung di Muara Angke lainnya, mereka harus mengupayakan sumber air bersih mereka sendiri. Warga tidak berani menginvestasikan banyak sumber daya untuk membuat sistem penyaluran air yang permanen karena adanya ancaman penggusuran terus-menerus. Sistem air bersih yang pada saat ini dimiliki warga menjadi sebuah instalasi semi permanen yang terdiri dari tangki air, pipa, jerigen dan blong. Sebagai penampungan air utama, toren air besar diletakkan di 3 lokasi sisi luar kampung sehingga bisa dengan mudah diisi oleh truk tangki air yang membawa air bersih dari luar kampung. Warga membeli air toren ini dengan satuan jerigen atau blong. Satu blong air bersih diberi harga sebesar Rp 14.000, sedangkan 1 pikul air (2 jerigen) dibeli seharga Rp 12.000. Setelah menentukan satuan dan jumlah air yang mau dibeli, air dari toren akan disalurkan via pipa paralon atau selang panjang yang sudah disediakan oleh penjual air. Air yang sudah digunakan untuk kegiatan sehari-hari dibuang langsung ke empang di bawah pemukiman warga. Begitu juga kotoran bekas buang air kecil dan besar. Air bisa dengan mudah turun ke empang di bawah kampung karena sebagian besar lantai kampung terdiri dari susunan kayu yang memiliki banyak celah. Resiko Bencana Kampung Tembok Bolong berada di zona pasang surut karena bersebelahan dengan pelabuhan perikanan. Juga berada di atas panggung sehingga rawan terjadi kecelakaan dan juga adanya resiko kebakaran bangunan yang terbuat dari bahan kayu dan dibangun dengan sangat rapat.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

III.5 KAMPUNG BLOK ECENG Kampung keempat dalam naskah akademik ini adalah Kampung Blok Eceng merupakan kampung nelayan pertama nelayan yang terbentuk di Muara Angke. Kampung Blok Eceng secara administrasi masuk ke RT 12, RW 22 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kampung Blok Eceng memiliki batas wilayah : • Sebelah Utara : Kampung Blok Empang • Sebelah Selatan : Kampung Blok Limbah • Sebelah Timur : Lahan Pengeringan Ikan • Sebelah Barat : Kali Angke Luas wilayah Kampung Blok Eceng mencapai +/- 1,92 hektar. Jumlah penduduk di Blok Eceng 320 KK. Dalam Pemanfaatan Tanah, saat ini sebagian pemukiman tempat tinggal, toko kecil, warung sayur, warung makan, dan mushola. mayoritas Penggunaan saat ini adalah Permukiman, Jasa Peribadatan, infrastruktur Jalan dan lainnya.

Gambar Kampung Blok Eceng (Peta Udara). Sumber: Pengukuran BPN 2020

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Sistem Sosial Kampung Blok Eceng berkembang bersamaan dengan berkembangnya PHPT di tahun 1989 seperti Kampung Blok Limbah. Menurut cerita dari warga, pada saat Kampung Nelayan dan Kampung Blok Limbah diresmikan pada tahun 1970an, tidak semua nelayan mendapatkan tempat tinggal. Selain itu, hanya pemilik usaha saja yang m endapatkan tempat tinggal. Nelayan lain, ataupun para pekerja di PHPT tidak mendapatkan tempat tinggal yang dekat dengan tempat mereka bekerja. Dari sinilah Kampung Blok Eceng muncul sebagai lokasi tempat tinggal bagi pekerja PHPT. Sebelum digarap menjadi permukiman bagi pekerja PHPT, lahan yang pada saat ini dimanfaatkan Kampung Blok Eceng merupakan rawa-rawa dan hutan bakau. Warga Blok Eceng adalah penggarap pertama lahan menggunakan kayu-kayu sisa peti bongkaran ikan bandeng. Kayu-kayu ini warga kumpulkan secara perlahan sebelum kemudian mendirikan gubug-gubug sederhana. Pada saat ini, Kampung Blok Eceng sudah memiliki RT dan RW. Status ini baru diberikan di tahun 2018 bersamaan dengan permohonan kampung-kampung lain di daerah Muara Angke. Sebelum adanya RT dan RW, Kampung Blok Eceng dipimpin oleh sekitar 10 orang kepala kampung. Warga boleh meletakan patok dan mendirikan bangunan di Blok Eceng asalkan lahan digunakan untuk kepentingan tinggal, tidak untuk dipatok dan dijadikan aset. Sistem ini terus berjalan hingga Kampung Blok Eceng mulai ramai di tahun 2003. Pada saat Kampung Baru digusur, beberapa warga pindah ke Kampung Blok Eceng sehingga kampung ini mengalami perkembangan kepadatan yang pesat. Warga sudah tidak bisa lagi menggunakan sistem patok karena lahan sudah penuh. Jika ada warga baru yang datang, mereka menggunakan sistem ganti. Warga baru akan menempati rumah yang warganya akan pulang kampung. Mereka juga akan menghitung biaya urug tanah dan biaya membangun rumah yang dikeluarkan oleh warga sebelumnya. Warga selalu mengingatkan bahwa tanah bukan milik mereka pada saat p roses ganti ini terjadi. Proses ganti ini tidak diresmikan dengan membuat surat. Warga hanya menggunakan kesaksian tetangga, kepala kampung ataupun RT dan RW.

Kampung Blok Eceng merupakan dampingan dari organisasi rakyat Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK). Kampung Blok Eceng beserta kampung lainnya di Muara Angke dalam mencapai kebutuhan warga untuk pemberian kepastian tempat tinggal dan penataan kampung adalah hasil kontraktual politik dengan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2018. Konflik terakhir yang terjadi di Kampung Blok Eceng adalah adanya rencana pemerintah Kota Jakarta Utara untuk m enormalisasi Waduk Muara Angke. Konflik tersebut terjadi pada bulan September-November 2019. Penolakan warga, terhadap rencana pembangunan hunian sementara yang akan berdiri di permukiman warga karena berdampak terhadap kampung nelayan Blok Eceng Muara Angke. Aksi warga dalam menolak rencana pembangunan shelter dilakukan dengan aksi warga memblokir jalan dan menurunkan spanduk tata rencana pembangunan shelter. Hal itu terjadi karena konsultan yang akan mengerjakan melakukan tanpa dialog dengan warga. Tidak adanya sosialisasi di awal yang menjadikan kebingungan warga. Hingga sampai saat ini belum ada titik temu dan belum ada solusi yang adil dari Pemerintah Kota Jakarta Utara. Program shelter h unian ini merupakan rencana pembangunan hunian sementara adalah ranah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta. Selain itu, konflik sebelumnya dan menjadi konflik laten adalah permasalahan tentang status hak tanah. Tanah disekitar Blok Eceng merupakan lahan yang akan menjadi lokasi hunian sementara adalah milik D inas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan DKI Jakarta. Adapun rencana pembangunan hunian sementara dalam rangka pembangunan sistem pengolahan air limbah terpusat atau Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 2. Pemerintah telah membuat rencana induk pengolahan air limbah di Jakarta. Rencana tersebut membutuhkan lokasi instalasi atau tempat pengolahan dengan syarat berada di dekat badan air atau waduk. Pemerintah mencari solusi dimana terdapat lokasi-lokasi yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan instalasi itu, agar tidak lagi dilakukan pembelian lahan. Salah satu rencana pembangunan di Waduk Pluit, Waduk Sunter Utara, Waduk Marunda dan Waduk Muara Angke.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Sistem Ekonomi Mayoritas sumber penghidupan yang menjadi mata pencaharian warga di Blok Eceng adalah: pengolah limbah ikan, nelayan tradisional dan pembudidaya kerang, pedagang ikan, dan buruh pelelangan. Berkembang nya Kampung Blok Eceng merupakan cerminan dari berkembangnya usaha PHPT di selatan kampung ini. Sejak tahun 1989, warga mulai menggarap tanah sebagai tempat tinggal para pekerja PHPT yang tidak diakomodasi oleh permukiman nelayan. Hingga saat ini, Blok Eceng masih menjadi penyedia tempat tinggal bagi para pekerja PHPT, sehingga salah satu pekerjaan yang ada di kampung ini merupakan para pengering ikan. Selain sebagai pengering ikan, 50 persen dari warga merupakan p ekerja buruh bagi usaha ikan yang berada di sekitar Muara Angke. Dua p uluh persen lainnya merupakan pemulung dan juga pekerja karyawan b iasa. Pekerja terbanyak kedua yang mengambil sekitar 30 persen dari warga adalah nelayan tradisional. Karena sisi barat Kampung Blok Eceng langsung berbatasan dengan kali adem, sejak awal terbentuknya kampung, Kampung Blok Eceng menjadi lokasi bagi nelayan beristirahat dan menyandarkan kapalnya. Lokasi ini dipilih karena air nya yang tenang dibandingkan dengan air di sisi utara kawasan yang berhadapan langsung dengan laut lepas. Kampung Blok Eceng juga berkontribusi dalam jaringan distribusi ikan segar di Kawasan Muara Angke. Nelayan-nelayan yang bersandar di Kampung Blok Eceng akan disambut oleh warga yang bekerja sebagai buruh ikan, penyedia es batu dan juga usaha pengepakan. Ikan yang turun akan diproses dan di pak rapi sebelum kemudian dikirimkan ke bagian-bagian lain Jakarta, atau dikumpulkan ke pengepul. Bentuk-bentuk wirausaha lain yang dapat ditemukan di Kampun Blok Eceng adalah usaha warung kelontong, warung nasi, jasa perbaikan kapal dan alat-alat kapal, juga toko perlengkapan nelayan.

Gambar Diagram Mata pencaharian warga Blok Eceng. Sumber : Olahan Penulis

Aspek Fisik dan Kondisi Bangunan Kampung Blok Eceng di klaim telah menempati sebagian wilayah pengolahan dan produksi perikanan tradisional yang diklaim sebagai lahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini belum menemukan titik temu persoalannya sampai saat ini. Sehingga p enataan kampung pun belum bisa dilakukan. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum yang dimiliki Kampung Blok Eceng • Balai Warga Nurul Ikhlas • Mushola Nurul Ikhlas • PAUD Bahrul Iman • Posyandu Bahrul Iman • MCK • TPA Jusman • Pengajian Mingguan • Mushola Bahrul Iman • Aula Bahrul Iman • TPA YRAP • PAUD YRAP • Sanggar • Sekolah Paket • Forum Anak • Bank Sampah Bahrul Iman • Kerajinan Kerang Ijo • Bank Sampah Eceng • TPA Teh Iyah • TPA Bapak Jamil • Sekolah Minggu

Gambar Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang ada di Kampung Blok Eceng. Sumber : Dokumentasi RCUS

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Gambar Peta Satelit Kampung Blok Eceng dan Blok Limbah dalam satu hamparan. Sumber : Google earth, olahan penulis

Gambar Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang ada di Kampung Blok Eceng

Sistem Pengelolaan Limbah Padat Sejak terbentuknya RT di Kampung Blok Eceng, sebagai bentukminisiatif, warga membentuk sistem pengambilan sampah secara berkala. Setiap harinya, salah satu pertugas sampah yang juga merupakan warga Kampung Blok Eceng akan mengambil sampah dari tiap rumah. Gaji dari petugas sampah datang dari iuran perbulan sekitar Rp 5000 hingga Rp 10.000. Sistem ini cukup efisien dalam menjaga kebersihan Kampung Blok Eceng dari sampah domestik. Sebelum adanya sistem sampah di Kampung Blok Eceng, warga membuang sampah ditempat-tempat kosong atau dibuang langsung kelaut. Sebagian dari mereka juga ada yang langsung membawa sampah ke tempat pembuangan kawasan Muara Angke atau membakar sampah. Selain sistem pengambilan sampah per hari, ibu-ibu di Kampung Blok Eceng juga aktif dalam bank sampah. Sampah botol-botol plastik dikumpulkan oleh ibu-ibu di rumah. Setiap minggunya, petugas bank sampah akan mengumpulkan dan menimbang hasil sampah untuk diubah menjadi uang. Sistem Pengelolaan Air Secara satir, warga mengaku sebagai orang kaya akibat harga yang harus mereka keluarkan untuk mendapatkan air bersih. Sejak terbentuknya kampung, Kampung Blok Eceng tidak pernah menikmati air bersih dari saluran pemerintah seperti PAM. Untuk mendapatkan air bersih, mereka terpaksa harus membeli air dalam derigen yang dijualn dalam gerobak. Setiap bulannya, warga harus membayar Rp 500.000 minimal untuk kebutuhan air bersih sehari-hari. Rata-rata warga di Kampung Blok Eceng akan mengeluarkan Rp 700.000 - Rp 1.000.000 untuk air karena tidak adanya saluran air dari pemerintah. Warga pernah mencoba untuk mengajukan pemasangan PAM ke kampung mereka. Hal ini menanggapi rencana pemasangan jaringan pipa baru di sekitaran Muara Angke. Namun, usaha ini gagal karena ada kemungkinan berubahnya lokasi yang pada saat ini ditempati Kampung Blok Eceng menjadi jalur hijau dan JSS. Pihak PAM tidak mau mengambil resiko memasang pipa ke bagian kota yang kemudian akan berubah fungsi di kemudian harinya.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Resiko Bencana Kampung Blok Eceng juga mengalami ancaman banjir rob yang sama seperti kampung-kampung lain di Kawasan Muara Angke. Menurut pengakuan dari warga, banjir rob dalam dikelompokan menjadi dua periode banjir. Periode pertama adalah banjir rob yang terjadi di bulan Maret hingga Oktober. Banjir rob ini adalah banjir rob malam. Periode selanjutnya adalah banjir rob yang terjadi di bulan November hingga bulan Januari. Pada periode ini, banjir rob akan terjadi di malam hari. Dalam keadaan normal, banjir rob akan mencapai ketinggian hingga 50 cm. Banjir rob ini akan semakin parah jika periode musim penghujan maju atau mundur dan bertemu dengan salah satu periode banjir rob siang atau malam. Pada saat-saat ini, ketinggian banjir rob bisa mencapai 1 meter. Setiap tahunnya, warga mengamati ketinggian dari banjir rob semakin bertambah. Pada tahun 2006, pemerintah melalui Suku Dinas Air sudah membangun tanggul untuk melindungi Kawasan Muara Angke dari banjir. Namun pada saat ini, tanggul setinggi satu setengah meter ini sudah tidak mampu untuk membendung kenaikan air laut dan banjir rob, sehingga masih terus menimbulkan kebanjiran hingga 50 cm. Selain melewati atas tanggul, pembangunan saluran pembuangan dari Suku Dinas Air yang tidak baik juga membuat adanya lubang-lubang di tanggul. Sering kali sebelum melewati atas tanggul, air masuk terlebih dahulu dari lubang saluran pembuangan tersebut.

III.6 KAMPUNG BLOK LIMBAH Kampung terakhir dalam naskah akademik ini adalah Kampung Blok Limbah. Kampung ini berada dalam lingkup wilayah administrasi Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Pada saat ini Kampung Blok Limbah belum melakukan pembentuk RT dan RW. Batas wilayah Kampung Blok Limbah adalah : • Sebelah Utara : Kampung Blok Eceng • Sebelah Selatan : Unit PHPT • Sebelah Timur : Unit PHPT • Sebelah Barat : Kali Adem Luas kampung Blok Limbah mencapai sekitar + 1,82 ha, dengan jumlah bangunan sebanyak 100 bangunan. Kondisi fisik bangunan pada kampung Blok Limbah sebagian besar merupakan rumah tapak s wadaya, yang fungsinya merupakan campuran ruang komersil atau penyimpanan di lantai satu, dan tempat tinggal di lantai dua. Bangun sebagian besar berbahan semi permanen. Pada saat ini, kampung diduduki masyarakat yang diperkirakan berjumlah mencapai + 100 Kepala Keluarga.

Gambar ampung K Blok Limbah (Peta Udara). Sumber: Pengukuran BPN 2020

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Sistem Sosial Kawasan Kampung Blok Limbah merupakan kampung tertua diantara kampung-kampung yang berada di naskah akademis ini. Kampung ini berkembang bersamaan dengan pembangunan Pengolahan H asil Perikanan Tradiosional (PHPT) di tahun 1984 - 1990. PHPT di bangun sebagai upaya menjadikan Kawasan Muara Angke sebagai salah satu Tempat Pendaratan Ikan (TPI) nelayan tradisional di tahun 1977. Upaya ini mencakup pembangunan perumahan bagi nelayan, tambak, terminal pasar dan pengolahan ikan tersebut. Sejak terbentuknya kampung di tahun 1984, Kampung Blok Empang tidak pernah memiliki RT dan RW sendiri. Warga yang tinggal di sana, walaupun telah memiliki KTP Jakarta, mendaftarkan diri ke RT dan RW di sekitarnya karena tidak adanya struktur tersebut di tempat mereka tinggal. Pada tahun 2018, kampung-kampung di Kawasan Muara Angke meminta untuk dibuatkan RT dan RW. Upaya pada saat itu berhasil, namun Kampung Blok Limbah yang tidak terinformasi melewatkan kesempatan itu. Pada saat ini, warga ingin memiliki RT dan RW nya sendiri agak mereka dapat memiliki alamat sesuai tempat m ereka tinggal dan membuka kesempatan bagi kampung untuk ikut serta dalam program-program pemerintah. Pada saat ini kampung berjalan dengan sistem kepala kampung, musyawarah dan kepercayaan antar tetangga.

Kampung Blok Limbah pada saat ini sedang dalam proses p embentukan koperasi. Proses ini dihitung cukup berhasil dengan persentase keanggotaan disana lebih 50 persen. Pada saat ini koperasi menjual beras, namun warga memiliki rencana untuk mengembangkan barang yang dijual dengan menjual tabung gas 3 kilogram. Nama koperasi yang ada di Blok Limbah adalah Koperasi Limbah Jaya Bersama. Karena jumlah yang tergolong kecil, banyak warga yang sudah saling mengenal satu sama lain sejak mereka kecil. Sebagian besar warga yang tinggal di Kampung Blok Limbah masih merupakan penghuni asli yang menggarap tanah di tahun 1984, ataupun keturunannya. Selama pengolahan limbah PHPT masih menjadi sumber mata pencaharian mereka, Kampung Blok Limbah dengan warganya akan terus ada. Konflik yang terjadi di Blok Limbah hampir sama dengan di Blok Eceng yaitu penggusuran warga yang menempati area di sekitar Waduk Muara Angke. Disamping itu kepastian lahan warga Blok Limbah b elum mempunyai kepastian dikarenakan lahan yang ditempati warga a dalah masuk di wilayah pengembangan pengolahan perikanan nelayan tradisional Kementrian Kelautan Perikanan (KKP). Sistem Ekonomi Sebagaimana namanya, aktivitas utama dalam kampung Blok Limbah adalah mengolah limbah hasil pengolahan perikanan. Limbah ikan yang dimaksud adalah kepala, tulang dan sisik-sisik ikan yang tidak dijual oleh berbagai proses pengolahan ikan di Muara Angke. Pada awalnya, PHPT sebagai tempat pengolahan ikan tradisional pertama di Muara Angke hanya menyediakan tempat untuk mengolah hasil ikan yang bisa di jual. Hal ini menimbulkan masalah. Salah satu warga Muara Angke masih mengingat bau di Muara Angke pada saat itu, dan bagaimana saluran air selalu berisi belatung dari pembusukan limbah ikan. Salah satu p ekerja PHPT pada saat, dan juga pembuka tanah di Kampung Blok Limbah, Pak Jakri, melihat ini menjadi peluang dan membuka pengolahan limbah ikan pertama di selatan waduk Muara Angke atau di sisi Barat PHPT. Sejak saat itu, Kampung Blok Limbah b erkembang menjadi tempat pengolahan limbah tidak hanya bagi PHPT, tapi usaha-usaha besar lain di sekitar. Usaha yang dimulai di 1984 ini kemudian memenuhi Blok Limbah, hingga pada tahun 1995, Kampung Blok Limbah sudah penuh dan tidak bisa lagi berkembang.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Setidaknya ada lima pengepul besar dalam pengolahan limbah perikanan. Limbah perikanan didapatkan dari storage perikanan dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke. Pengolahan limbah perikanan rata-rata pengusaha mengolah limbah ikan 2-5 ton/hari. Hasil dari limbah ikan diekspor ke Jepang melalui pengusaha besar yang ada di Jakarta. Hasil pengolahan limbah ikan ada dua yaitu a mpas limbah ikan dijadikan pupuk dan minyak limbah ikan dijadikan c ampuran pakan unggas. Proses pengolahan limbah ikan masih dilakukan secara manual yaitu dijemur, dikukus, direbus kemudian digiling. Selain pengolahan limbah ikan, beberapa warga Kampung Blok Limbah yang tinggal didekat sungai masih memiliki pekerjaan sebagai. Warga juga ada yang bekerja pada blok warung yang sudah disediakan PHPT sejak pertama kali dibangun. Tidak hanya warung yang disediakan PHPT, Kampung Blok Limbah juga memiliki beberapa warung di setiap gangnya.

Sistem Pengelolaan Air Sejak awal mula terbentuknya kampung, Kampung Blok Limbah tidak memiliki akses terhadap saluran air bersih kota seperti PAM. Warga terpaksa membeli air dari penjual air pikulan. Karena intrusi air laut, air tanah bukan menjadi pilihan penyedia air bersih. Walaupun berada di sekitaran waduk, air waduk pada saat ini berwarna hitam sehingga tidak bisa digunakan untuk kegiatan apapun. Di tahun 1990an air waduk dan air kali jernih dan sering digunakan nelayan untuk mandi sembari beristirahat dan menunggu kembali melaut. Seiring dengan semakin padatnya Muara Angke, pertumbuhan industri dan tercemar nya hulu, hal ini tidak bisa lagi dilakukan Warga harus mendapatkan konsekuensi ekonomi yang besar d engan tidak adanya saluran air PAM. Setiap harinya, satu keluarga dapat membeli hingga 10 pikul air untuk kegiatan sehari-hari. Kebutuhan air ini bertambah jika pada hari tersebut ada kegiatan mencuci, sehingga kebutuhan 10 pikul air ini saja tidak cukup. Harga satu pikul air sekitar Rp 4.000, sehingga dalam satu hari, uang yang harus dikeluarkan untuk biaya air sekitar Rp 40.000. Jumlah ini adalah jumlah minimal yang harus mereka keluar kan hanya untuk kebutuhan air kegiatan s ehari-hari. Sistem Pengolahan Limbah Padat Karena tidak memiliki sistem RT dan RW, warga Kampung Blok Limbah mengelola sampah rumah tangga mereka disini. Warga m endapatkan gerobak sampah dari PPSU. Gerobak ini lalu didorong keliling kampung setiap harinya oleh petugas yang juga merupakan warga Kampung Blok Limbah itu sendiri. Sistem sosial yang berada di kampung tidak mengumpulkan iuran sampah untuk membayar jasa dari petugas sampah, namun warga setiap harinya secara sukarela membayar langsung jasa ini kepada petugas sampah. Pada saat ini, Kampung Blok Limbah belum memiliki sistem bank sampah.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Resiko Bencana Alam Seperti kampung-kampung di Muara Angke lainnya, Kampung Blok Limbah mengalami ancaman banjir rob dan juga banjir musim hujan. Karena lokasi mereka berada di sekitar waduk dan pompa, pada m usim hujan, air dari kawasan Muara Angke akan mengalir ke arah waduk. Jika air sudah melebihi kapasitas waduk, air akan membanjiri kawasan Kampung Blok Limbah. Kondisi ini akan makin parah jika hujan terjadi bersamaan dengan naiknya air laut. Banjir yang sering terjadi membuat warga sulit menyimpan dokumentasi tentang kampung ataupun surat-surat berharga. Warga mengaku bahwa banjir yang tidak menentu dan terus menerus naik membuat surat-surat mereka hanyut ataupun basah sehingga sudah tidak bisa lagi di identifikasi.

BAB IV

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

S DATA YURIDIS

IV.1

ANALISIS DATA YURIDIS KAWASAN MUARA ANGKE Data yuridis yang dimaksud adalah data mengenai

status

hukum

atau

status

penguasaan bidang tanah, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban serta peraturan-peraturan lain yang mengenainya seperti halnya peraturan ketata-ruangan dan turunannya. Untuk melakukan analisis yuridis Penataan Kampung di Muara Angke, berikut ini dasar hukum yang akan digunakan: - Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Sempadan Pantai (untuk selanjutnya disebut Perpres 51/2016) - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (untuk selanjutnya disebut Perpres 60/2020) - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Permen ATR/BPN 17/2016) - Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (untuk selanjutnya disebut Perda 1/2012) - Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (untuk selanjutnya disebut Perda 1/2014) - Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1263/2006 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara - Draft Rancangan Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Raperda RZWP3K) - Draft Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara tahun 2018 - Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke

Perpres 51/2016 Sempadan Pantai Peraturan ini merupakan turunan tindak lanjut dari Pasal 31 ayat (3) UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU 1/2014. Dalam p eraturan ini, mengatur mengenai penetapan sempadan umum, termasuk kewenangan, tujuan, penghitungan batas sempadan pantai, tingkat resiko bencana dalam indeks ancaman dan kerentanan. Dalam bagian ketentuan umum, dijelaskan bahwa Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat Pasal 1 angka 2 Perpres 51/2016). Batas sempadan pantai ditetapkan dalam aturan tata ruang baik Perda RTRW di tingkat provinsi serta RTRW di tingkat Kabupaten/ kota. Terdapat empat tujuan penetapan batas sempadan pantai d alam Pasal 4 Perpres 51/2016 yaitu untuk melindungi dan menjaga: a. kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan p ulau-pulau kecil; b. kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan p ulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam; c. alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan d. alokasi ruang untuk saluran air dan limbah. Dalam Perpres 51/2016, mewajibkan kepada setiap pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang mempunyai sempadan pantai untuk menetapkan arahan batas s empadan pantai (Pasal 2 Perpres 51/2016). Penetapan sempadan pantai tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Khusus terkait dengan wilayah administratif Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penetapan batas sempadan pantai dilakukan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pasal 3 ayat (1) dan (2) Perpres 51/2016).

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Perpres 60/2020 Kawasan Jabodetabekpunjur Perpres 60/2020 mencabut dan menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur sejak 13 April 2020. Perpres 60/2020, merupakan tindak lanjut dari perubahan terhadap ketentuan rencana tata ruang wilayah nasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP 13/2017). Khususnya dalam Pasal 123 ayat (4) PP 13/2017 mengenai pembentukan rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Perpres 60/2020, berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Perpres ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Jabodetabek-punjur. Perpres 60/2020, menetapkan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan sebagai Kawasan Perkotaan Inti sementara kawasan perkotaan sekitar Jakarta ditetapkan sebagai Kawasan Perkotaan di Sekitarnya. Ruang lingkup perpres ini mencakup lima aspek yaitu : a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang serta cakupan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; b. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; c. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, arahan pemanfaatan Ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; d. pengelolaan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; dan e. Peran Masyarakat di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.

Dalam struktur ruang dan pola ruang, Perpres 60/2020 mengatur hingga ke tingkat kecamatan. Terkait dengan naskah akademik, kecamatan penjaringan ditetapkan dalam struktur ruang sebagai bagian dari: 1.

Jaringan Jalan Bebas Hambatan dalam Kawasan P erkotaan Jabodetabek-Punjur dalam Jakarta Outer Ring Road I: Kebon Jeruk-Penjaringan;

2. Jaringan transportasi penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Kali Adem Muara Angke; 3. Tatanan Kepelabuhan Nasional sebagai pelabuhan p engumpul yaitu Pelabuhan Muara Baru di Kecamatan Penjaringan; 4. Sistem jaringan energi, berupa pembangkitan tenaga listrik yaitu Pembangkitan Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Karang di Kecamatan Penjaringan; 5. Sistem jaringan energi, berupa Jaringan transmisi tenaga listrik, yaitu Gardu Induk dengan kapasitas di atas atau sama dengan (>) 150 kV yaitu Gardu Induk Muara Karang Baru di Kecamatan Penjaringan, 6. Sistem jaringan sumber daya air, dalam bentuk sumber air permukaan pada waduk berupa Waduk Muara Angke, Waduk Pluit, Waduk Kapuk 1, Waduk Kapuk 2, Waduk Kamal, Waduk Tol Sedyatmo, dan Waduk Teluk Gong di Kecamatan P enjaringan. 7.

sistem pengendalian banjir, dengan memanfaatkan waduk di Waduk Muara Angke, Waduk Pluit, Waduk Kapuk 1, Waduk Kapuk 2, Waduk Kamal, Waduk Tol Sedyatmo, dan Waduk Teluk Gong di Kecamatan Penjaringan.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Sementara dalam pola ruang, kawasan kecamatan penjaringan ditetapkan sebagai bagian dari: a. Zona lindung L1 sebagai Kawasan Hutan Lindung; b. Zona lindung L2 yang merupakan sempadan pantai c. Zona lindung L3 yang merupakan suaka margasatwa Suaka Margasatwa Muara Angke dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk di sebagian wilayah Kecamatan Penjaringan d. Zona budidaya B4, dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah tetapi subur dan merupakan kawasan resapan air berupa kawasan pertanian lahan kering dan/ atau perkebunan. Selain itu Perpres 60/2020 menetapkan kawasan perairan di sekitar Muara Angke sebagai Zona B8 dengan karakteristik daya dukung lingkungan rendah, prasarana lingkungan sedang hingga rendah yang berada pada kawasan reklamasi dengan rawan intrusi air laut dan rawan abrasi. Zona B8 ditetapkan di Pulau Reklamasi C, D, G, N di pesisir pantai Utara Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.

Permen ATR/BPN 17/2016 Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Ruang lingkup pengaturan Permen ATR/BPN 17/2016, mengenai penataan peranahan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 3 Permen ATR/BPN 17/2016). Yang dimaksud dengan wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (Pasal 1 angka 1 Permen ATR/BPN 17/2016). Selanjutnya Pulau Kecil didefinisikan sebagai pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. Penataan pertanahan di pulau kecil harus mempertimbangkan ketentuan maksimal penguasaan 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau atau sesuai arahan tata ruang dan/atau rencana zonasi pulau kecil tersebut (Pasal 9 ayat (2) huruf a Permen ATR/BPN 17/2016). Terhadap sisa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) luas pulau kecil yang ada dikuasai langsung oleh negara dan digunakan dan dimanfaatkan untuk kawasan lindung, area publik atau kepentingan masyarakat. Serta k e wajiban mengalokasikan 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau untuk kawasan lindung Pasal 9 ayat (2) huruf b dan c Permen ATR/BPN 17/2016). Dalam Permen ATR/BPN 17/2016, mengatur syarat Pemberian Hak Atas Tanah di Pulau-Pulau Kecil. Syarat tersebut antara lain: a. peruntukannya sesuai dengan perencanaan ruang baik RTRW maupun RZWP3K; b. mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsi/kabupaten/ kota jika peruntukan tanah belum diatur dalam RTRW; dan c. memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait (Pasal 11 Permen ATR/BPN 17/2016).

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Selain itu, Permen ATR/BPN juga mengatur mengenai tanah timbul yang meliputi tanah yang timbul pada pesisir laut, tepian sungai, tepian danau dan pulau (Pasal 15 ayat (2) PErmen ATR/BPN 17/2016). Dalam definisinya, Tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara (Pasal 1 a ngka 8 Permen ATR/BPN 17/2016). Terhadap tanah timbul dengan maksimal luasan 100 m2 (seratus meter persegi) merupakan milik dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul tersebut (Pasal 15 ayat (3) PErmen ATR/BPN 17/2016). Sementara untuk tanah timbul yang luasnya lebih dari 100 m? (seratus meter persegi) dapat diberikan Hak Atas Tanah dengan dua ketentuan: a. penguasaan dan p emilikan tanah timbul harus mendapat rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan b. penggunaan dan p emanfaatannya sesuai dengan arahan peruntukannya dalam rencana tata ruang wilayah provinsi/ kabupaten/kota, atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Pasal 15 ayat (4) PErmen ATR/BPN 17/2016). Perda 1/2012 Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan makro dalam peruntukan ruang di tingkat provinsi dan kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya untuk kebijakan yang lebih bersifat operasional, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan dan Peraturan Zonasi yang berfungsi sebagai pedoman perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perda 1/2012 Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 mengatur tidak hanya fungsi lindung namun juga fungsi budidaya yang berada di Kawasan Muara Angke. Untuk mengatur kawasan yang berada didalamnya, RTRW mengatur bagaimana kawasan bisa berfungsi terhadap dirinya sendiri dan juga memberikan manfaat bagi Jakarta Utara maupun Jakarta secara keselurahan. Secara garis besar arahan RTRW untuk kawasan muara angke dapat dikelompokan sebagai berikut: • • • • •

Sempadan Pantai, Sungai dan Waduk Muara Angke sebagai Kawasan Perlindungan Setempat Perlindungan kawasan Muara Angke sebagai kawasan rawan bencana Waduk Muara Angke sebagai Prasarana Sumber Daya Air Kawasan Muara Angke Sebagai Bagian Kawasan Suaka Alam Potensi dermaga dan perikanan Kawasan Muara Angke

Sempadan Pantai, Sungai dan Waduk Muara Angke sebagai Kawasan Perlindungan Setempat Kondisi Muara Angke yang merupakan kawasan pesisir tidak hanya bersinggungan dengan satu badan air yaitu laut, namun juga dengan sungai Muara Angke di sisi barat dan menjadi lokasi waduk Muara Angke. Hal ini menjadikan kawasan ini harus mengikuti beberapa p eraturan dalam RTRW yang mengatur fungsi pada sempadan pantai, sungai dan juga waduk. Kawasan sempadan pantai, sungai dan kanal, dan sekitar waduk/ danau/situ, berdasarkan Perda No 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 pasal 68 masuk kedalam Kawasan Perlindungan Setempat. Kawasan ini mencakup daratan yang beradadi sepanjang tepian laut, sungai dan waduk yang lebarnya berdasarkan kepentingan dari badan air yang dillindungi. Selain itu, masing-masing sempadan ini juga harus memikirkan aspek teknis, sosial dan ekonomi masyarakat disekitarnya dalam menentukan lebarnya, cara pemeliharaan dan aspek-aspek lain seperti kelestarian dan estetika. Berdasarkan pasal 68 ayat 5, terdapat 8 pemanfaatan dan pengelolaan utama untuk ruang kawasan perlindungan setempat, yaitu: • • •

• • • • •

Pengelolaan sempadan pantai dan sempadan sungai pada ruas muara untuk meningkatkan kelancaran aliran air ke laut; Perbaikan kualitas air sungai, danau, waduk, dan situ sesuai baku mutu untuk menjamin kehidupan biota air dan mendukung k egiatan sosial ekonomi masyarakat; Pengelolaan kawasan sempadan sungai untuk menjamin tidak terjadinya kerusakan di pinggiran sungai, tidak terganggunya pengaliran air sungai oleh beban dari kawasan sekitar dan meningkatkan nilai estetika sempadan sungai. Pengelolaan kawasan sekitar sungai melalui Gerakan Pembangunan Menghadap Sungai dan Program Kali Bersih; Peningkatan keberadaan badan air dan prasarana pengendali daya rusak air; Pengelolaan kawasan sekitar danau dan situ untuk menjamin keberlanjutan fungsi danau dan situ sebagai kawasan tangkapan/ penampungan air atau pariwisata; Pengelolaan kawasan sekitar waduk untuk memelihara fungsi kawasan sebagai daerah tangkapan/penampungan air; dan Penghijauan kembali kawasan sempadan pantai dan sungai/kanal serta kawasan sekitar danau/waduk/situ.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Gambar Rencana penghijauan di sempadan sungai dan wade berdasarkan Peta Rencana Kawasan Terbuka Hijau di Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

Dengan banyaknya daratan yang bersinggungan dengan badan air di kawasan Muara Angke, kawasan ini harus menyisihkan ruang-ruang untuk kepentingan perlindungan badan air. Hal ini berdampak pada berkurangnya lahan yang dapat digunakan sebagai kawasan budidaya dari kondisi eksisting dan juga rencana di masa depan.

Perlindungan kawasan Muara Angke sebagai kawasan rawan bencana : Kawasan Muara Angke Sebagai Kawasan Rawan Bencana Alam Tingkat Kerawanan Rendah - Tinggi Kondisi kawasan Muara Angke yang bersinggungan dengan badan air mendatangkan masalah lain yaitu kerentanan kawasan terhadap banjir rob dan juga banjir. Berdasarkan Perda 1 tahun 2012 tentang RTRW lampiran 1 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam, kawasan Muara Angke masuk sebagai kawasan rawan bencana dengan tingkat kerawanan Rendah hingga Tinggi. Hal ini mewajibkan kawasan Muara Angke untuk memiliki rencana penanggulangan bencana yang memenuhi standar. Selain rencana penanggulangan bencana, status kawasan ini juga membatasi pemanfaatan dan pengelolaan yang dapat direncanakan di Kawasan Muara Angke. Berdasarkan Pasal 74, terdapat 7 fungsi utama dari kawasan rawan bencana alam, yaitu: • Pengurangan dampak bencana karena intrusi air laut dan banjir; • Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan k arakteristik, jenis dan ancaman bencana • Pengurangan dampak bencana melalui penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk dan pusat kegiatan perkotaan • Pengurangan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk permukiman dan fasilitas umum • Pengembangan RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah • Pelaksanaan rekayasa teknik dan penyediaan fasilitas guna mengantisipasi terjadinya bencana • Pengembangan sistem peringatan dini

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Gambar Kawasan Muara Angke dikategorikan ‘rendah’ hingga ‘tinggi’ dalam skala rawan bencana alam, seperti yang diindikasikan pada Peta Kawasan Rawan Bencana Alam di Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

Badan Air Kawasan Muara Angke Sebagai Prasarana Pengendalian Daya Rusak Air. Sebagai kawasan yang berada di kawasan pesisir dan merupakan muara bagi Kanal Banjir Barat, kawasan Muara Angke dan badan air didalam nya ikut mengambil peran dalan upaya pengendalian daya rusak air. Berdasarakan Lampiran 1 Perda No 1 Tentang RTRW, Kawasan Muara Angke sudah masuk kedalam kawasan yang terlindungi oleh polder. Sistem polder yang melindungi Kawasan Muara Angke dan s ekitarnya berpusat pada Waduk Muara Angke yang pada saat ini terletak di kawasan. Sebagai pengembangan dari prasaran pengendalian daya rusak air yang ada, berdasarkan prasarana yang ada di kawasan Muara Angke dan juga pasal 44 ayat 4, pengendalian daya rusak air dapat dilakukan berdasarkan arahan berikut: • • • • •

• • •

• •

Normalisasi sungai, saluran, waduk dan situ (b) Menerapkan secara bertahap kebijakan zero delta Q terhadap kegiatan pembangunan (d) Menerapkan dan memperluas sistem polder di kawasan rendah yang rawan banjir dan genangan (e) Meningkatkan peran serta masyarakkat dalam pengendalian banjir dengan mengembangkan sistem polder yang berbasis pada partisipasi masyarakat (f) Mengembangkan prasarana drainase untuk meningkatkan kapasitas saluran mikro, sub makro dan makro dalam rangka mengantisipasi curah hujan dengan kala ulang 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) tahunan untuk saluran mikro, 10 (sepuluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahunan untuk saluran sub makro dan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) tahunan untuk saluran makro; (j) Memonitor dan memelihara saluran secara berkala guna memastikan kapasitas dan kinerja saluran yang ada sesuai kinerja dan standard yang telah ditetapkan/direncanakan (k) Melaksanakan pembangunan menghadap sungai melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan inspeksi sungai/kali yang dapat ditingkatkan statusnya sebagai jalan kolektor (l) Membangun tanggul laut dengan tingkat keamanan kala ulang 1000 (seribu) tahunan yang dilaksanakan secara bertahap dan dapat ditempatkan pada kedalaman lebih dari -8 m (minus delapan meter) dibawah permukaan laut (m) Pelebaran dan pendalaman muara sungai di teluk jakarta (n) Menyelaraskan pembangunan di kawasan reklamasi baru dengan sistem tata air di Kota Administrasi Jakarta Utara (o)

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Sesuai dengan arahan pada Pasal 123 Ayat 4, pengendalian daya rusak air di Kawasan Muara Angke akan berfokus terhadap : • • •

Pembangunan fisik diarahkan menghadap sungai Pembangunan sistem polder baru dan pemulihan sistem polder yang sudah ada Pelarangan pembuangan sampah ke dalam sungai dan kali dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Gambar Rencana penggunaan waduk dan tanggul, yang diindikasikan pada Peta Rencana Waduk dan Situ di Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

Waduk Muara Angke sebagai Prasarana Sumber Daya Air Selain prasarana untuk mengendalikan daya rusak air, Waduk Muara Angke juga berfungsi ganda sebagai prasarana sumber daya air. Untuk itu, pada pasal 123 ayat 3 direncanakan untuk dilakukan rehabilitasi terdapat waduk Muara Angke sebagai tempat penampungan air wilayah Jakarta Utara. Perluasan kawasan resapan air melalui penambahan RTH juga perlu dilakukan untuk mendukung upaya tersebut. Kawasan Muara Angke Sebagai Bagian Kawasan Suaka Alam Selain perlindungan terhadap badan air, kawasan muara angke juga masuk sebagaia kawasan suaka alam seperti yang tercantung pada Perda No 1 Tahun 2012 tentang RTRW pasal 69. Kawasan Suaka Margasatwa yang dimaksud dalam pasal ini merupkana kawasan hutan mangrove yang memiliki fungsi melindungi daratan dari abrasi p antai. Upaya perlindungan pada kawasn ini dapat dilaksanakan melalui 3 cara, yaitu : • • •

Perlindungan keanekaragaman biota, ekosistem, dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahun dan pembangunan Pelestarian kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistem agar dapat berekmebang secara alami Pemanfaatan kawasan terpilih sebeagia kawasan pariwisata dan rekreasi alam.

Potensi dermaga dan perikanan Kawasan Muara Angke : Pengembangan Dermaga Muara Angke sebagai Prasarana Transportasi Pada saat ini, kawasan Muara Angke sudah memiliki dermaga yang mengakomodasi kegiatan perikanan dan juga transportasi antar pulau. Dalam Perda no 1 tentang RTRW pasal 35 dermaga Muara Angke masuk sebagai salah satu dermaga pengembangan sistem dan jaringan penyeberangan. Pengembangan ini mencakup pengembangan tatanan kepelabuhan seperti yang disebutkan pada pasal 38. Rencana pengembangan ini, seperti yang disebutkan pada pasal 165, mencakup: • • • • 85

Meningkatkan prasarana dan sarana angkutan umum dari daratan menuju ke kabupaten administrasi kepulauan seribu (a) Meningkatkan kapasitas dermaga pemberangkatan dari Muara Angke (b) Meningkatkan angkutan reguler yang diselenggarakan oleh masyarakat kabupaten administrasi kepulauan seribu melalui pengembangan dermaga angkutan reguler di Muara Angke (e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan tatanan kepelabuhan akan diatur melalui RDTR dan PRK Muara Angke.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Kawasan Muara Angke sebagai Kawasan Perikanan Kawasan perikanan merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan tangkap, budidaya, pusat promosi dan pusat pengolahan hasil perikanan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sesuai dengan pasal 87, kawasan ini dapat dimanfaatkan dan dikelola berdasarkan hal sebagai berikut: • • •

Pelarangan kegiatan yang dapat mengancam keberadaan biota laut yang dilindungi Pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap dan industri pengolahan hasil perikanan Pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Sentra Perikanan Muara Angke sebagai Kawasan Pariwisata Pada pasal 133 bersama dengan beberapa kawasan lain seperti, masjid dan makam luar batang, kawasan sunda kelapa, pusat perbelanjaan mangga dua, taman impian jaya ancol, bahtera jaya dan yacht club, stasiun tanjung priok, masjid islamic priok, gereja tugu dan kampung tugu, cagar budaya rumah di pitung dan masjid al alam dan pusat perbelanjaan kelapa gading, sentra perikanan Muara angke dirancang menjadi kawasan pariwisata untuk wilayah Jakarta Utara Dalam Peta Rencana Pola Ruang Daratan DKI Jakarta secara umum dan Peta Rencana Pola Ruang Kota Administrasi Jakarta Utara masing-masing peta menggambarkan peruntukan kawasan muara angke. Peta Rencana Pola Ruang Daratan DKI Jakarta, menetapkan kawasan Muara Angke sebagai kawasan peruntukan permukiman, kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa serta kawasan industri dan pergudangan. Begitu pula dalam Peta Rencana Pola Ruang Kota Administrasi Jakarta Utara menetapkan kawasan Muara Angke sebagai perkantoran, perdagangan dan jasa taman, kawasan perumahan, dan kawasan industri dan pergudangan.

Dalam Perda 1/2012 juga mengatur mengenai sempadan pantai namun tidak ada kejelasan mengenai penetapan sempadan pantai. Terlihat dari ketentuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana diatur dalam UU PWP3K, kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai (Pasal 2 UU PWP3K). Dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari tiga bentuk kebijakan yaitu: a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut dengan RZWP-3-K; b. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan RZ KSN; dan c. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (Pasal 7 ayat (1) UU PWP3K). Pemerintah Provinsi dimandatkan u ntuk menetapkan peraturan daerah tingkat provinsi m engenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerbitkan mengenai kebijakan tersebut.

Gambar 17 Peta Rencana Pola Ruang Daratan Provinsi DKI Jakarta dalam Perda 1/2012 RTRW Jakarta 2030

Gambar peta Rencana Pola Ruang Kawasan Muara Angke dalam Kecamatan Penjaringan. Sumber: Gambar 24 Peta Rencana Pola Ruang Kota Administrasi Jakarta Utara dalam Perda 1/2012 RTRW Jakarta 2030

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Dari rancangan yang ada (versi 2018), Kawasan Muara Angke d itetapkan sebagai alokasi ruang kawasan pemanfaatan umum serta alur pelayaran dan perlintasan. Sebagai Kawasan pemanfaatan umum, kawasan Muara Angke ditetapkan sebagai kawasan pelabuhan perikanan dan kawasan permukiman non nelayan. Sebagai kawasan pelabuhan perikanan, Muara Angke ditetapkan sebagai sub zona Wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan sebagai pelabuhan perikanan nusantara (Sub Zona: KPU-PL-01/KPU-PL-WKO-01) (Pasal 17 Raperda RZWP3K Versi 2018). Sebagai kawasan permukiman, Kawasan Muara Angke ditetapkan sebagai Sub Zona Kawasan Pemanfaatan Umum Permukiman Non Nelayan (Sub Zona KPU-PM-NN) (Pasal 23-24 Raperda RZWP3K Versi 2018). Dalam alokasi ruang sebagai Alur pelayaran dan/ atau perlintasan Muara Angke termasuk dalam alur p elayaran dan perlintasan lokal meliputi Muara Angke ke Kepulauan Seribu (Pasal 28 huruf d Raperda RZWP3K Versi 2018). Perda 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Dalam kerangka kebijakan tata ruang, peraturan mengenai rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi merupakan aturan khusus yang menjadi ketentuan operasional dalam peruntukan dan pemanfaatan ruang. Dalam konteks ini setiap arahan pemanfaatan ruang dalam suatu kawasan diatur dalam peraturan tersebut sebagai panduang mengeluarkan keputusan dan perizinan dalam pembangunan dan pemanfaatan suatu sumber agraria tersebut. Perda 1/2014 m erupakan tindak lanjut sebagai turunan dari Perda 1/2012 tentang RTRW Jakarta 2030 yang bersifat operasional. Kedudukan Perda 1/2014 sebagai ketentuan operasional RTRW 2030 yang mengatur pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan zona dan sub zona peruntukan. Pengaturan Perda 1/2014 bersifat operasional sehingga mendetail hingga ke tingkatan kelurahan dan kawasan perkampungan. Arahan umum dalam Perda 1/2014, mendorong kawasan Muara Angke di Kelurahan Pluit, untuk fungsi pelabuhan ikan, wisata, industri dan pergudangan, serta hunian.9

Pasal 189 ayat (1) huruc Perda 1/2014.

Tabel Rencana Pola Ruang Kecamata Kelurahan

Blok

Zona ZONA LINDUNG

PLUIT

I ZONA TAMAN KOTA/ LINGKUNGAN ZONA JALUR HIJAU

ZONA PEMERINTAH NASIONAL

ZONA PEMERINTAH DAERAH

ZONA PERUMAHAN KDB SEDANG-TINGGI

ZONA PERUMAHAN VERTIKAL

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

an Pluit Blok 01 sesuai dengan Perda 1/2014 RDTR & PZ.

Zona fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada ayat (2) huruf a, ditujukan untuk kecamatan yang ada di 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi berupa zona lindung. Zona taman kota/lingkungan adalah zona interaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga, rekreasi, dan sosial bagi warga masyarakat. Zona jalur hijau adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona hijau tegangan tinggi, pengaman jalur kereta api, jalur hijau yang berupa median jalan, di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan tanaman peneduh dan tanaman hias lokal. Zona pemerintahan nasional adalah zona yang d iperuntukan untuk kegiatan pemerintahan dan/atau administrasi pemerintahan beserta fasilitasnya dengan luas lahan sesuai fungsinya Zona pemerintahan daerah adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan pemerintahan daerah dan/atau administrasi pemerintahan provinsi, kota/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan beserta fasilitasnya dengan luas lahan sesuai fungsinya. Zona perumahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sedang – tinggi adalah zona yang diperuntukan sebagai hunian dan dijabarkan ke dalam sub zona rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, dan rumah flat dengan KDB di atas 30% (tiga puluh persen). Zona perumahan vertikal adalah zona yang diperuntukan sebagai hunian susun yang dilengkapi dengan fasilitas bersama dan ruang terbuka hijau serta dijabarkan ke dalam sub zona rumah susun dan rumah susun umum dengan KDB di atas 30% (tiga puluh persen).

Tabel Rencana Pola Ruang Kecamata Kelurahan

Blok

Zona ZONA PERUMAHAN VERTIKAL KDB RENDAH ZONA PERKANTORAN, PERDAGANGAN, DAN JASA

ZONA PERKANTORAN, PERDAGANGAN, DAN JASA KDB RENDAH

ZONA CAMPURAN

ZONA PELAYANN UMUM DAN SOSIAL

ZONA TERBUKA BIRU

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

an Pluit Blok 01 sesuai dengan Perda 1/2014 RDTR & PZ. Zona perumahan vertikal KDB rendah adalah zona yang diperuntukan sebagai hunian susun taman yang memiliki KDB di bawah dan/atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) yang dilengkapi dengan fasilitas bersama dan ruang terbuka hijau. Zona perkantoran, perdagangan, dan jasa adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona atau kegiatan perkantoran, perdagangan, dan jasa untuk mendukung efisiensi perjalanan, memiliki akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan jalur penghubung antar bangunan, dan didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai. Zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona atau kegiatan perkantoran, perdagangan, dan jasa untuk mendukung efisiensi perjalanan dengan KDB setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen), memiliki akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan jalur penghubung antar bangunan, dan didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai. Zona campuran adalah zona yang diperuntukan bagi kegiatan hunian dan/atau perdagangan dan jasa secara vertikal, m emiliki akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan jalur penghubung antar bangunan, didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai. Zona pelayanan umum dan sosial adalah zona yang d iperuntukan bagi sub zona pendidikan, kesehatan, ibadah, sosial budaya, rekreasi, dan olahraga, pelayanan umum dan prasarana terminal yang didukung dengan akses jaringan transportasi. Zona terbuka biru adalah zona perairan yang dapat berupa sungai, kanal, kali, situ, waduk dan danau yang tidak dapat berubah fungsi selain untuk mengalirkan air dan/atau menampung air. 92

Untuk merespon poin-poin arahan RTRW mengenai sempadan pantai, sungai dan waduk Muara Angke sebagai kawasan p erlindungan setempat, perlindungan kawasan Muara Angke sebagai kawasan rawan bencana, Waduk Muara Angke sebagai prasarana sumber daya air, Kawasan Muara Angke sebagai bagian kawasan suaka alam dan p ootensi dermaga dan perikanan Kawasan Muara Angke, RDTR memberikan arahan berupa pengaturan ruang dan juga pengimplementasian beberapa program. Dalam ketentuan kawasan Muara Angke sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran III-1 Perda 1/2014 Gambar-13A Peta Zonasi Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara terdapat 9 zona yang terbagi ke dalam 12 sub zona. Zonasi dan sub zonasi tersebut antara lain: a. Zona Terbuka Biru berupa Sub Zona Terbuka Biru; b. Zona Taman Kota/Lingkungan berupa Sub Zona Taman Kota/ Lingkungan; c. Zona Jalur Hijau berupa Sub Zona Jalur Hijau dan Sub Zona Hijau Tegangan Tinggi; d. Zona Industri dan Pergudangan berupa Sub Zona Industri; e. Zona Perkantoran, Perdagangan dan Jasa berupa Sub Zona Perkantoran; f. Zona Perkantoran, Perdagangan dan Jasa KDB Rendah berupa Sub Zona Perkantoran KDB Rendah; g. Zona Perumahan KDB Sedang-Tinggi berupa Sub Zona Rumah Sedang; h. Zona Perumahan Vertikal berupa Sub Zona Rumah Susun dan Sub Zona Rumah Susun Umum; i. Zona Pelayanan Umum dan Sosial berupa Sub Zona Prasarana Pelayanan Umum dan Sub Zona Prasarana Ibadah.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Gambar Peruntukan wilayah Kampung Muara Angke sesuai dengan Perda 1/2014 RDTR & PZ. Sumber: Perda 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, olahan pribadi

Tabel Zona di Kawasan Muara Angke pada Objek Reforma Agraria sesuai dengan Perda 1/2014 RDTR & PZ NO. BLOK

ZONA

KDB

KLB

KB KDH KTB

Tipe KSL

01.003.B.1

ZONA TERBUKA BIRU

01.011.B.1

ZONA TERBUKA BIRU

01.013.B.1

ZONA TERBUKA BIRU

01.015.B.1

ZONA TERBUKA BIRU

01.001.K.3.b

ZONA PERKANTORAN, PERDAGANGAN, DAN JASA KDB RENDAH

1.2

01.010.H.5.b

ZONA JALUR HIJAU

01.014.H.2.b

ZONA TAMAN KOTA/ LINGKUNGAN

01.014.H.2.b

ZONA TAMAN KOTA/ LINGKUNGAN

01.022.R.4.b

ZONA PERUMAHAN KDB SEDANG - TINGGI

1.2

01.016.R.7.b

ZONA PERUMAHAN VERTIKAL

2.5

01.106.R.8.b

ZONA PERUMAHAN VERTIKAL

01.106.R.8.b

ZONA PERUMAHAN VERTIKAL

01.107.R.8.b

ZONA PERUMAHAN VERTIKAL

Sumber: Perda 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, olahan pribadi

Selain zona Terbuka Biru, Kawasan Muara Angke juga masuk sebagai zona yang diatur dengan Teknik Pengaturan Zonasi. Menurut Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi pasal 620 (1) Teknik pengaturan zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf d, ditetapkan dengan tujuan memberikan fleksibilitas penerapan PZ pada sub zona. Huruf ‘b’ di akhir No. Blok mengindikasikan teknik pengaturan pengalihan hak membangun atau TDR. Dalam perda yang sama Pasal 622 (1) dijelaskan bahwa teknik pengaturan ini diberikan pada kawasan terpadu kompak dengan pengembangan konsep TOD, pusat kegiatan primer dan pusat kegiatan sekunder, dan kawasan yang memiliki panduan rancang kota. Pada kasus ini, daerah Muara Angke masuk dalam kawasan yang telah memiliki panduan rancang kota. 95

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Pemberian status sebagai zona dengan teknik pengaturan pengalihan hak membangun memberikan hak membangun sebagai berikut, seperti yang diatur pada pasal 622 (2): a. pengalihan hak membangun berupa luas lantai dari satu persil ke persil lain dengan zona yang sama dalam satu batas administrasi kelurahan b. pengalihan hak membangun berupa luas lantai dari satu persil ke persil lain dengan zona yang sama dalam kawasan yang dikembangkan konsep TOD diperkenankan tidak dalam satu blok c. hak membangun yang dapat dialihkan berupa luas lantai dari selisih batasan KLB yang ditetapkan dalam PZ dengan KLB yang telah digunakan dalam kaveling d. Pengalihan hak membangun berupa luas lantai tidak diperkenankan pada zona perumahan kampung, zona perumahan KDB sedang-tinggi, dan zona perumahan KDB rendah e. Penerima pengalihan luas lantai setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan di lahan perencanaan dimaksud f. Pengalihan luas lantai hanya dilakukan 1 (satu) kali g. terhadap lahan yang telah melakukan pengalihan luas lantai dan menerima pengalihan luas lantai tidak mendapatkan pelampauan KLB h. dalam hal suatu lahan perencanaan telah melakukan pengalihan luas lantai kemudian ditetapkan KLB baru untuk lahan perencanaan tersebut, maka selisih KLB tidak dapat dialihkan; dan i. pengalihan luas lantai pada zona dalam suatu lahan perencanaan terpadu dan kompak yang telah memiliki panduan Rancang Kota (UDGL), harus menetapkan kembali Panduan Rancang Kota (UDGL). Untuk mendukung pengaturan tata ruang di Kawasan Muara Angke, agar kawasan ini dapat memenuhi arahan RTRW dan visinya sendiri untuk berkembang, RDTR mengatur beberapa rencana program yang akan diimplementasikan kedalam kawasan. Pasal 181 mengatur pengembangan jalan kolektor sekunder, pengembangan jalan lokal dan sistem prasarana parkir yang ada di kawasan Muara Angke. Pasal 181 juga memberikan arahan kepada pengembangan kawasan untuk memfasilitasi pengembangan pelabuhan sesuai fungsinya dan pengembangan jaringan alur pelayaran pulau wisata, pelayaran pulau permukiman dan pelayanan angkutan rakyat.

Untuk respon terhadap potensi daya rusak air, perda RDTR memberikan arahan melalui pasal 184 no 1 untuk melakukan peninggian dan penguatan tanggul di sepanjang garis. Selain pembuatan tanggul, pasal ini juga memberikan arahan pemeliharaan dan/atau peningkatan sistem polder yang berpusat di Waduk Muara Angke (nomor 5), begitu juga infrastruktur yang mendukung sistem tersebut, seperti pemeliharaan saluran mikro dan makro, pemeliharaan atau peningkatan kapasitas pompa dan peningkatan kapasitas waduk. Waduk Pluit juga diarahkan sebagai prasarana air minum untuk kecamatan penjaringan. Waduk ini akan berfungsi sebagai p enampungan air, sehingga dibutuhkan pemeliharaan dan atau peningkatan kapasitas reservoir. Salah satu rencana besar baru yang akan dilakukan di Kawasan Muara Angke adalah pembangunan prasarana air limbah yang akan berfokus di Waduk Muara Angke. RDTR memberikan arahan untuk mengembangkan kawasan sekitar Waduk Muara Angke untuk m emfasilitasi p embangunan instalasi pengolah air tinja (IPAL), beserta pemeliharaan dan peningkatan kapasitasnya. Hal ini sejalan dengan arahan dari perda RTRW untuk kawasan Muara Angke. Hal lain dari RDTR yang berlaku di kawasan Muara Angke sebagai respon dari arahan RTRW adalah pengembangan hutan bakau untuk fungsi lindung di kawasan wisata alam muara angke dan juga pengembangan kawasan pembangunan terpadu untuk fungsi pelabuhan ikan, wisata, industri dan pergudangan, serta hunian di kawasan muara angke.

NO. BLOK

ZONASI BLOK EMPANG

KDB

KLB

KB KDH KTB

Tipe KSL

01.001.K.3.b

ZONA PERKANTORAN, PERDAGANGAN, DAN JASA KDB RENDAH

1.2

01.003.B.1

ZONA TERBUKA BIRU

Intensitas Pemanfaatan Ruang Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara. Sumber Lampiran III-3 Perda 1/2014 Tabel 13B KDB: Koefisien Dasar Bangunan KLB: Koefisien Luas Bangunan KDH: Koefisien Dasar Hijau KB: Ketinggian Bangunan

KTB: Koefisien Tapak Basement Tipe: T PSL: Padat

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

IV.2

KAMPUNG BLOK EMPANG, PLUIT - PENJARINGAN Kampung Blok Empang sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya, merupakan kampung yang berkembang sejak awal di perkampungan di Kawasan Muara Angke. Kampung ini kemudian berkembang dan terbagi menjadi 3, yaitu Kampung Blok Empang itu sendiri, Kampung Kerang ijo di utara dan Kampung Blok Eceng di selatan. Pada saat ini kampung di dominasi sebagai pemukiman dengan beberapa fungsi komersial rumahan. Dalam perencanaan di Perda 1/2014 tentang RDTR dan PZ, Kampung Blok Empang termasuk kedalam subzona 001.K.3.b dengan peruntukan sub zona perkantoran KDB rendah dengan kode K.3 dan sebagian dari 003.B.1. dengan peruntukan sub zona terbuka biru. Dapat dilihat dalam tabel intensitas Pemanfaatan Ruang Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara, mengenai ketentuan intensitas b angunan yang diatur di dalam area kawasan yang termasuk kampung Blok Eceng. Sebagai Zona Perkantoran, Perdagangan dan Jasa KDB Rendah, fungsi-fungsi yang dapat dilakukan pada zona itu dapat dilihat di tabel Pelaksanaan Kegiatan dalam Sub Zona pada Objek Reforma Agraria.

Gambar RDTR Kampung Blok Empang, sesuai dengan Perda 1/2014 RDTR & PZ. Sumber: DCKTRP, 2020 98

Sub Zona Perkantoran dan Jasa KDB Rendah (K3)

Sub Zona Terbuka Biru (B1)

Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan

Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas

Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu

Panti Jompo, Panti Asuhan dan Yatim Piatu, Musholla, Perkantoran dan Bisnis Profesional, Lembaga Keuangan, Warung Telekomunikasi, SPBU dan SPBG, Ruang Pertemuan, Katering, Biro Perjalanan, Transport Shuttle, Warnet dan Game Center, Pangkas Rambut dan Salon, P enitipan Anak, Pencucian Kendaraan Bermotor, ATM Drive-thru, Hotel, Losmen, Kondominium Hotel (Kondotel), Tempat Bermain Lingkungan, Taman Rekreasi, Lapangan Olahraga, Gelanggang Remaja, Gedung Olahraga, Gedung Olah Seni, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bowling dan Billiard, Gelanggang Renang, Taman Hiburan, Studio Keterampilan, Panti Mandi Uap, Griya Pijat, Spa dan Fitness, Klab malam, Diskotek dan Bar, Teater Terbuka, Bioskop, Musik Hidup dan Karaoke, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga dan Bakeri, Cafe dan Kedai Kopi, Perkantoran Pemerintahan Nasional, Perkantoran Pemerintahan Daerah, Perkantoran Perwakilan Negara Asing, Parkir Kendaraan, Parkir Sepeda, Pool Bus, Pool Taxi, Pool M ikrolet, Reklame, Pusat Transmisi dan Pemancar Jaringan Telekomunikasi, Puskesmas, Praktek Dokter Umum dan Praktek Dokter Spesialis, Klinik dan Poliklinik, Apotik, Laboratorium K esehatan, Klink dan Rumah Rumah Bersalin, Museum, Kantor Lembaga Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan, TPS-3R, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Instalasi Pengolahan Air Kotor dan Tempat Pengolahan Lumpur Tinja, Hutan Kota, Taman Kota, Kolam Retensi

Rumah Susun, Toko, Pertokoan, Pusat Perbelanjaan, Mall dan P laza, Supermart, Minimart, Laundry, Penjahit, Penitipan Hewan, Gudang Tertutup

Rumah Sangat Kecil, Rumah Kecil, Rumah Sedang, R umah Besar, Rumah Susun Umum, Asrama, R umah Kos, Guest House, Masjid, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, PKL, Pendaratan Helikopter, Multifungsi (mix-used), Pertambangan Strategis, Pendidikan Tinggi, Pesantren, Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Balai Pengobatan

Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan

Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas

Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu

Keramba, Hutan Kota, Taman Kota, Hutan Lindung,

Pertambangan Strategis, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Instalasi Pengolahan Air Kotor dan Tempat Pengolahan Lumpur Tinja

Tabel Pelaksanaan Kegiatan dalam Sub Zona pada Objek Reforma Agraria sesuai dengan Perda 1/2014 RDTR & PZ di Kampung Kampung Blok Empang. Sumber : https://bhumi.atrbpn.go.id/ 99

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Dalam penguasaan selama ini, masyarakat di Kampung Blok Empang tidak memiliki alas hak atas tanah secara formil. Begitupun a dministrasi pertanahan yang hingga saat ini belum diberikan status alas hak atas tanah di dalam kawasan muara angke. Situasi status hak atas tanah ini sejalan dengan informasi yang didapat dari Bidang Penataan Pertanahan, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 Mei 2020 yang menyebutkan Kampung Blok Empang berdiri di aset Pemprov DKI Jakarta dan dalam proses pengajuan HPL. Penulis juga merujuk website https://bhumi.atrbpn.go.id/ yang menunjukkan belum adanya alas hak atas tanah di kawasan Muara Angke.

Gambar Peta kepemilikan tanah di Kampung Blok Empang. Sumber: Pengukuran BPN, 2020

Gambar Peta Online ATR/BPN Peta Status Hak Atas Tanah di Kawasan Muara Angke Sumber : https://bhumi.atrbpn.go.id/

100

IV.3 KAMPUNG KERANG IJO Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Kampung Kerang Ijo merupakan kampung yang sebelumnya berkembang dari Kampung Blok Empang. Data masyarakat yang menghuni kawasan Kerang Ijo mayoritas adalah pelaku perikanan nelayan tradisional skala kecil. Hal ini sangat lumrah mengingat, kawasan kampung tersebut berbatasan langsung dengan perairan laut Jawa serta dengan perairan Kali Angke. Dalam Perda 1/2014 tentang RTDR dan PZ, kawasan kampung Kerang Ijo sebagian besar berada di kawasan perairan atau B1 dan sebagian kecil berada di kawasan K3. Hal tersebut dapat dilihat dari overlay Peta zonasi kampung Kerang Ijo yang diterbikan oleh Dinas CITATA Provinsi DKI Jakarta. Dalam peta tersebut kawasan Kampung Kerang Ijo s ecara fakta lapangan telah dihuni dan telah ditinggali dalam waktu yang cukup panjang.

Gambar Peta Peta zonasi kampung Kerang Ijo, Dinas CITATA Provinsi DKI Jakarta. Sumber Dinas CITATA Provinsi DKI Jakarta

NO. BLOK

ZONASI KERANG IJO

KDB

KLB

KB KDH KTB

Tipe KSL

01.001.K.3.b

ZONA PERKANTORAN, PERDAGANGAN, DAN JASA KDB RENDAH

1.2

01.003.B.1

ZONA TERBUKA BIRU

101

KTB: Koefisien Tapak Basement Tipe: T PSL: Padat

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Sub Zona Perkantoran dan Jasa KDB Rendah (K3)

Sub Zona Terbuka Biru (B1)

Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan

Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas

Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu

Panti Jompo, Panti Asuhan dan Yatim Piatu, Musholla, Perkantoran dan Bisnis Profesional, Lembaga Keuangan, Warung Telekomunikasi, SPBU dan SPBG, Ruang Pertemuan, Katering, Biro Perjalanan, Transport Shuttle, Warnet dan Game Center, Pangkas Rambut dan Salon, Penitipan Anak, Pencucian Kendaraan Bermotor, ATM Drive-thru, Hotel, Losmen, Kondominium Hotel (Kondotel), Tempat Bermain Lingkungan, Taman Rekreasi, Lapangan Olahraga, Gelanggang Remaja, Gedung Olahraga, Gedung Olah Seni, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, B owling dan Billiard, Gelanggang Renang, Taman Hiburan, Studio Keterampilan, Panti Mandi Uap, G riya Pijat, Spa dan Fitness, Klab malam, D iskotek dan Bar, Teater Terbuka, Bioskop, Musik Hidup dan Karaoke, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga dan Bakeri, Cafe dan Kedai Kopi, Perkantoran Pemerintahan Nasional, Perkantoran Pemerintahan Daerah, P erkantoran Perwakilan Negara Asing, Parkir Kendaraan, Parkir Sepeda, Pool Bus, Pool Taxi, Pool Mikrolet, Reklame, Pusat Transmisi dan Pemancar Jaringan Telekomunikasi, Puskesmas, Praktek Dokter Umum dan Praktek Dokter Spesialis, Klinik dan Poliklinik, Apotik, Laboratorium Kesehatan, Klink dan Rumah Rumah Bersalin, M useum, Kantor Lembaga Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan, TPS-3R, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Instalasi Pengolahan Air Kotor dan Tempat Pengolahan Lumpur Tinja, Hutan Kota, Taman Kota, Kolam Retensi

Rumah Susun, Toko, Pertokoan, Pusat Perbelanjaan, Mall dan P laza, Supermart, Minimart, Laundry, Penjahit, Penitipan Hewan, Gudang Tertutup

Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan

Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas

Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu

Keramba, Hutan Kota, Taman Kota, Hutan Lindung, Kolam Retensi, Kegiatan Kepentingan Pertahanan

Tabel Pelaksanaan Kegiatan dalam Sub Zona pada Objek Reforma Agraria sesuai dengan Perda 1/2014 RDTR & PZ di Kampung Kampung Kerang Ijo.

Pertambangan Strategis, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Instalasi Pengolahan Air Kotor dan Tempat Pengolahan Lumpur Tinja

102

Terkait status hak atas tanah di Kampung Kerang Ijo, tidak jauh b erbeda dengan situasi di kawasan kampung kerang lain di kawasan Muara Angke dimana tidak ada status hak atas tanah yang telah d iberikan di atas kawasan Kampung Kerang Ijo. Terlebih dalam overlay peta yang telah ada, kawasan Kampung Kerang Ijo berada di di dalam zonasi B1 yang tidak lain adalah kawasan perairan. Sejalan dengan situasi tersebut berdasarkan data dari yang didapat dari Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, di dalam kawasan Kampung Kerang Ijo belum terdaftar. Informasi terakhir, kawasan Kampung Kerang Ijo berdiri di atas tanah aset Pemprov DKI dan masih dalam proses pengajuan HPL. Walaupun dalam kepemilikan masih belum ada status kepemilikan, warga kampung Kerang Ijo telah memiliki dasar penguasaan pemanfaatan tanah yang selama ini telah ditinggali. Kepemilikan KTP yang diperkuat dengan adanya RT dan RW di Kampung Kerang Ijo yaitu RT 6 dan sebagian dari RT 9 di RW 22. Selain itu beberapa hunian tempat tinggal telah dilakukan jual beli dan infrastruktur listrik yang membuktikan masyarakat merupakan pemanfaat dan menguasai kawasan Kampung Kerang Ijo tersebut.

Gambar Peta Status Kepemilikan Tanah Kampung Kerang Ijo. Sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta

103

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

IV.4

KAMPUNG BARU TEMBOK BOLONG Berdasarkan penjelasan bagian sebelumnya, kampung Baru Tembok Bolong berbatasan langsung dengan kampung Blok Eceng yang akan dijelaskan berikutnya. Dalam overlay peta kawasan Kampung Tembok Bolong terhadap Perda 1/2014 tentang RDTR/PZ, berada sebagian besar diatas Zona B1 sebagai Zona Terbuka Biru (perairan) dan sebagian kecil berada diatas Zona R8 sebagai Zona Perumahan Vertikal dan Zona H5 sebagai Zona Jalur Hijau. kawasan Zona R8 diperuntukan untuk zona perumahan vertikal dengan sub zona rumah susun umum. Kawasan Zona R8 tersebut potensial menjadi ruang tanah objek reforma agraria.

Gambar Peta Zonasi Kampung Baru Tembok Bolong Sumber : Dinas CITATA Provinsi DKI Jakarta

NO. BLOK

ZONASI TEMBOK BOLONG

KDB

KLB

KB KDH KTB

Tipe KSL

01.011.B.1

ZONA TERBUKA BIRU

01.003.B.1

ZONA TERBUKA BIRU

01.106.R.8.b

ZONA PERUMAHAN VERTIKAL

01.107.R.8.b

ZONA PERUMAHAN VERTIKAL

01.010.H.5.b

ZONA JALUR HIJAU

104

Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan Sub Zona Terbuka Biru (B1)

Keramba, Hutan Kota, Taman Kota, Hutan Lindung, Kolam Retensi, Kegiatan Kepentingan Pertahanan

Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan Sub Zona Hijau Tegangan Tinggi (H5)

Sub Zona Rumah Susun Umum (R8)

105

Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas

Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu

Pertambangan Strategis, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Instalasi Pengolahan Air Kotor dan Tempat Pengolahan Lumpur Tinja

Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas

Hutan Kota, Taman Kota

Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu

Pertambangan Strategis, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Instalasi Pengolahan Air Kotor dan Tempat Pengolahan Lumpur Tinja

Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan

Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas

Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu

Rumah Sangat Kecil, Rumah Kecil, Rumah Sedang, Rumah Besar, Rumah Susun Umum, Rumah Kos, Paviliun, Rumah Dinas, Musholla, Penitipan Anak, ATM Drive-Thru, Tempat Bermain Lingkungan, Taman Rekreasi, Lapangan Olahraga, Perkantoran Pemerintahan Nasional, Perkantoran Pemerintahan Daerah, Perkantoran Perwakilan Negara Asing, Parkir Kendaraan, Parkir Sepeda, Pendaratan Helikopter, Reklame, Puskesmas, Praktek Bidan dan Rumah Bersalin, Hutan Kota, Taman Kota, Kolam Retensi, Kegiatan Kepentingan Pertahanan.

Toko, Pertokoan, Supermart, Minimart, Toserba, Warung Telekomunikasi, Katering, Biro Perjalanan, warnet dan Game Center, Pangkas Rambut dan Salon, Penjahit (Tailor), Balai Pengobatan, Apotik, Sanggar Seni, Kantor Lembaga Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan,

Rumah Susun, Masjid, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, PKL, SPBU dan SPBG, Laundry, Gelanggan Remaja, Pertambangan Strategis, Kelompokan Bermain, PAUD, Tk dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Dasar, P endidikan Menengah, Pesantren, Praktek Dokter Umum dan Praktek Dokter Spesialis, Praktek Pengobatan Alternatif, Klinik dan Rumah Bersalin, TPS-3R, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Instalasi Pengolahan Air Kotor dan Tempat Pengolahan Lumpur Tinja

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Sebagaimana status umum hak atas tanah di kawasan Muara Angke, status kepemilikan tanah di Kampung Baru Tembok Bolong, tidak jauh berbeda dengan situasi di kawasan kampung kerang lain dimana tidak ada status hak atas tanah yang telah diberikan di atas kawasan Kampung Tembok Bolong. Situasi kepemilikan tanah tersebut dikonfirmasi berdasarkan data dari yang didapat dari Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, di dalam kawasan Kampung Tembok Bolong belum terdaftar. Informasi terakhir, status hak atas tanah di atas kawasan Kampung Tembok Bolong berdiri di atas tanah aset Pemprov DKI dan masih dalam proses pengajuan HPL. Walaupun status kepemilikan masih belum diberikan status kepemilikan apapun, warga kampung Tembok Bolong telah memiliki dasar penguasaan pemanfaatan tanah dan aset yang selama ini telah ditinggali. Kepemilikan KTP yang dengan adanya administrasi RT 11, RW 022 Kampung Tembok Bolong. Selain itu beberapa hunian tempat tinggal telah pernah melakukan jual beli dibawah tangan s erta infrastruktur listrik dan air bersih yang diakses masyarakat secara kolektif. Hal ini membuktikan masyarakat merupakan pemanfaat dan menguasai kawasan Kampung Tembok Bolong

Gambar Kampung Tembok Bolong. Sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta

106

IV.5 KAMPUNG BLOK ECENG Kampung Blok Eceng adalah kampung nelayan yang pertama kali terbentuk dengan menghuni kawasan raya ditumbuhi eceng gondok yang ditimbun dan menjadi lahan. Dalam prosesnya kemudian d itinggali oleh nelayan yang melabuhkan dan mendaratkan kapal di Kali Adem. Kawasan Kampung Blok Eceng termasuk dalam tiga zonasi yaitu Zona H.5, Zona R.8, dan Zona K.3. Dalam RDTR, lahan kampung direncanakan untuk menjadi daerah hijau di bawah menara SUTET.

Gambar Overlay Peta Zonasi Kampung Blok Eceng dalam Perda 1/2014. Sumber : Dinas CITATA Provinsi DKI Jakarta

Tabel Intensitas Pemanfaatan Ruang Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara NO. BLOK

ZONASI BLOK ECENG

KDB

KLB

KB KDH KTB

Tipe KSL

01.001.K.3.b

ZONA PERKANTORAN, PERDAGANGAN, DAN JASA KDB RENDAH

1.2

01.010.H.5.b

ZONA JALUR HIJAU

01.014.H.2.b

ZONA TAMAN KOTA/ LINGKUNGAN

01.016.R.7.b

ZONA PERUMAHAN VERTIKAL

01.106.R.8.b

ZONA PERUMAHAN VERTIKAL

Sumber Lampiran III-3 Perda 1/2014 Tabel 13B 107

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Sub Zona Taman Kota/ Taman Lingkungan (H2)

Sub Zona Hijau Tegangan Tinggi (H5)

Sub Zona Rumah Susun (R7)

Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan

Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas

Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu

Tempat Bermain Lingkungan, Taman Rekreasi, Parkir Sepeda, Hutan Kota, Taman Kota

Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Teater Terbuka, Parkir Kendaraan,

Toserba, Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Kolam, Reklame, Pertambangan Strategis, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Instalasi Pengolahan Air Kotor dan Tempat Pengolahan Lumpur Tinja,

Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan

Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas

Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu

Hutan Kota, Taman Kota

Reklame, Pertambangan Strategis

Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan

Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas

Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu

Rumah Susun, Rumah Kos, Paviliun, Rumah Dinas, Musholla, Penitipan Anak, ATM Drive-thru, Tempat Bermain Lingkungan, Taman Rekreasi, Lapangan Olahraga, Perkantoran Pemerintahan Nasional, Perkantoran Pemerintahan Daerah, Perkantoran Perwakilan Negara Asing, Parkir Kendaraan, Parkir Sepeda, Pendaratan Helikopter, Reklame, Puskesmas, Praktek Bidan dan Rumah Bersalin, Hutan Kota, Taman Kota, Kolam Retensi, Kegiatan Kepentingan Pertahanan

Toko, Pertokoan, Supermarket, Minimart, Toserba, Warung Telekomunikasi, Katering, Biro Perjalanan, Warnet dan Game Center, Pangkas Rambut dan Salon, Penjahit (Tailor), Balai Pengobatan, Apotik, Sanggar Seni, Kantor Lembaga Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan,

Rumah Sangat Kecil, R umah Kecil, Rumah Sedang, Rumah Besar, Rumah Susun Umum, Masjid, Pura, Kelenteng, Gereja, Vihara, PKL, SPBU dan SPBG, Laundry, Gelanggang Remaja, Pertambangan Strategis, Kelompokan Bermain, PAUD, Tk dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pesantren, Praktek Dokter Umum dan Praktek Dokter Spesialis, Praktek Pengobatan Alternatif, Klinik dan Rumah Bersalin, TPS-3R, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Instalasi Pengolahan Air Kotor dan Tempat Pengolahan Lumpur Tinja.

108

Sub Zona Rumah Susun Umum (R8)

Sub Zona Perkantoran dan Jasa KDB Rendah (K3)

Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan

Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas

Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu

Rumah Sangat Kecil, Rumah Kecil, R umah Sedang, Rumah Besar, Rumah Susun Umum, Rumah Kos, Paviliun, Rumah Dinas, Musholla, Penitipan Anak, ATM Drive-Thru, Tempat Bermain Lingkungan, Taman Rekreasi, Lapangan Olahraga, Perkantoran Pemerintahan Nasional, Perkantoran Pemerintahan Daerah, Perkantoran Perwakilan Negara Asing, Parkir K endaraan, Parkir Sepeda, Pendaratan Helikopter, Reklame, Puskesmas, Praktek Bidan dan Rumah Bersalin, Hutan Kota, Taman Kota, Kolam Retensi, Kegiatan Kepentingan Pertahanan.

Rumah Susun, Masjid, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, PKL, SPBU dan SPBG, Laundry, G elanggan Remaja, Pertambangan Strategis, Kelompokan Bermain, PAUD, Tk dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pesantren, Praktek Dokter Umum dan Praktek Dokter Spesialis, Praktek Pengobatan Alternatif, Klinik dan Rumah Bersalin, TPS-3R, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Instalasi Pengolahan

Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan

Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas

Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu

Panti Jompo, Panti Asuhan dan Yatim Piatu, Musholla, Perkantoran dan Bisnis Profesional, Lembaga Keuangan, Warung Telekomunikasi, SPBU dan SPBG, Ruang Pertemuan, Katering, Biro Perjalanan, Transport Shuttle, Warnet dan Game Center, Pangkas Rambut dan Salon, Penitipan Anak, Pencucian Kendaraan Bermotor, ATM Drive-thru, Hotel, Losmen, Kondominium Hotel (Kondotel), Tempat Bermain Lingkungan, Taman Rekreasi, Lapangan Olahraga, Gelanggang Remaja, Gedung Olahraga, Gedung Olah Seni, Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Bowling dan Billiard, Gelanggang Renang, Taman Hiburan, Studio Keterampilan, Panti Mandi Uap, Griya Pijat, Spa dan Fitness, Klab malam, Diskotek dan Bar, Teater Terbuka, Bioskop, Musik Hidup dan Karaoke, Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga dan Bakeri, Cafe dan Kedai Kopi, Perkantoran Pemerintahan Nasional, Perkantoran Pemerintahan Daerah, Perkantoran Perwakilan Negara Asing, Parkir Kendaraan, Parkir Sepeda, Pool Bus, Pool Taxi, Pool Mikrolet, Reklame, Pusat Transmisi dan Pemancar Jaringan Telekomunikasi, Puskesmas, Praktek Dokter Umum dan Praktek Dokter Spesialis, Klinik dan Poliklinik, Apotik, Laboratorium Kesehatan, Klink dan Rumah Rumah Bersalin, Museum, Kantor Lembaga Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan, TPS-3R, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Instalasi Pengolahan Air Kotor dan Tempat Pengolahan Lumpur Tinja, Hutan Kota, Taman Kota, Kolam Retensi

Rumah Susun, Toko, Pertokoan, Pusat Perbelanjaan, Mall dan P laza, Supermart, Minimart, Laundry, Penjahit, Penitipan Hewan, Gudang Tertutup

Rumah Sangat Kecil, Rumah Kecil, Rumah Sedang, Rumah Besar, Rumah Susun Umum, Asrama, Rumah Kos, Guest House, Masjid, Gereja, Pura, Kelenteng, Vihara, PKL, Pendaratan Helikopter, Multifungsi (mix-used), Pertambangan Strategis, Pendidikan Tinggi, Pesantren, Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Balai Pengobatan

Tabel Pelaksanaan Kegiatan dalam Sub Zona pada Objek Reforma Agraria sesuai dengan Perda 1/2014 RDTR & PZ di Kampung Kampung Tembok Bolong. 109

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Kampung Blok Eceng terkena proyek Jakarta Sewerage System yang akan dijelaskan dalam Bab berikutnya. Dengan tambahan informasi, Terkena program JSS (Jakarta Sewerage System) atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Selain itu, Kampung Blok Eceng dalam Perda 1/2014 berada dalam lintasan dua lajur jalan dari Muara Angke menuju Pantai Indah Kapuk. Kedua perencanaan tersebut berdampak besar terhadap keamanan bermukim dari masyarakat di Kampung Blok Eceng. Terkait dengan status kepemilikan, kawasan Kampung Blok Eceng belum terdapat status kepemilikan hak atas tanah diatasnya. Situasi tersebut serupa dengan administrasi pertanahan yang hingga saat ini belum di berikan status alas hak atas tanah di dalam kawasan muara angke. Status hak atas tanah ini sejalan dengan informasi yang didapat dari Bidang Penataan Pertanahan, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 Mei 2020 yang menyebutkan Kampung Blok Eceng berdiri di aset Pemprov DKI Jakarta dan dalam proses pengajuan HPL. Kampung Blok Eceng dalam penguasaan fisik masyarakat selama ini tidak memiliki alas hak atas tanah secara formil berupa sertifikat tanah. Namun secara fisik, masyarakat mempunyai KTP di wilayah tersebut yaitu dalam wilayah RT 12, RW 22. Selain itu masyarakat telah melakukan pembelian tanah tersebut secara dibawah tangan dengan bukti pembelian bermacam-macam. Termasuk akses listrik dimana masyarakat memiliki rekening listrik.

Gambar Peta Status Kepemilkan Tanah Kampung Blok Eceng Kecamatan Penjaringan. Sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta 110

IV.6 KAMPUNG BLOK LIMBAH Kampung terakhir yang dilakukan analisis terhadap bukti p enguasaan fisik dan bukti yuridis adalah Kampung Blok Limbah yang berada dalam satu bagian dengan Kampung Blok Eceng. Kampung Blok Limbah berada dalam satu area RT 12 RW 22 dengan kampung Blok Eceng. Dalam overlay Kampung Blok Limbah, termasuk dalam kawasan Zonasi H.5, R7, dan H2, zonasi tersebut dijelaskan dalam tabel di bawah.

Gambar Overlay Peta Zonasi Kampung Blok Limbah dalam Perda 1/2014. Sumber : Dinas CITATA Provinsi DKI Jakarta

Tabel Intensitas Pemanfaatan Ruang Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara NO. BLOK

ZONASI BLOK LIMBAH

KDB

KLB

KB KDH KTB

Tipe KSL

01.013.B.1

ZONA TERBUKA BIRU

01.014.H.2.b

ZONA TAMAN KOTA/ LINGKUNGAN

01.015.B.1

ZONA TERBUKA BIRU

01.022.R.4.b

ZONA PERUMAHAN KDB SEDANG – TINGGI

1.2

Sumber Lampiran III-3 Perda 1/2014 Tabel 13B

111

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan Sub Zona Terbuka Biru (B1)

Sub Zona Taman Kota/ Taman Lingkungan (H2)

Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas

Keramba, Hutan Kota, Taman Kota, Hutan Lindung, Kolam Retensi, Kegiatan Kepentingan Pertahanan

Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu

Pertambangan Strategis, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Instalasi Pengolahan Air Kotor dan Tempat Pengolahan Lumpur Tinja

Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan

Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas

Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu

Tempat Bermain Lingkungan, Taman Rekreasi, Parkir Sepeda, Hutan Kota, Taman Kota

Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani, Teater Terbuka, Parkir Kendaraan,

Toserba, Padang Golf dan Arena Latihan Golf, Kolam, Reklame, Pertambangan Strategis, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Instalasi Pengolahan Air Kotor dan Tempat Pengolahan Lumpur Tinja,

Sebagaimana yang terjadi dengan Kampung Blok Eceng, kawasan Kampung Blok Limbah terdampak langsung oleh Proyek Jakarta Sewerage System. Begitu pula dengan status kepemilikan di k eseluruhan kawasan Muara Angke, kawasan Kampung Blok Limbah belum terdapat status kepemilikan hak atas tanah diatasnya. Informasi status hak atas tanah ini didasarkan atas informasi yang didapat dari Bidang P enataan Pertanahan, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 Mei 2020 yang menyebutkan Kampung Blok Limbah berdiri di aset Pemprov DKI Jakarta dan dalam proses pengajuan HPL. Yang juga dijelaskan kampung Blok Limbah terdampak oleh program JSS (Jakarta Sewerage System) atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

112

Gambar XX. Kampung Blok Limbah. Sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta

Kampung Blok Limbah dalam penguasaan fisik masyarakat selama ini tidak memiliki alas formil berupa hak atas tanah dalam bentuk sertifikat tanah. Penguasaan fisik oleh masyarakat selama ini telah mempunyai KTP yang berada dalam satu kawasan dengan Kampung Blok Eceng yaitu wilayah RT 12, RW 22. Selama mendiami kawasan kampung Blok Limbah, masyarakat telah melakukan pembelian tanah secara dibawah tangan dengan bukti pembelian bermacam-macam. Masyarakat juga telah mendapatkan akses listrik yang menjadikan masyarakat memiliki bukti rekening listrik. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1263/2006 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara

113

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Gambar Peruntukan Lahan Umum Sumber: Kepgub 1263/2006

Dalam tata urutan kebijakan penataan ruang, terdapat Panduan Rancang Kota (PRK) sebagai arahan penataan yang bersifat teknis setelah arahan operasional dalam peraturan tentang r encana detail tata ruang (RDTR). PRK merupakan uraian teknis secara terperinci tentang ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, s tandar dimensi dan standar kualitas yang memberikan arahan bagi terselenggara serta terbangunnya suatu kawasan fisik tertentu kota, baik yang menyangkut aspek tata-ruang, bangunan, sarana dan prasarana, utilitas maupun lingkungannya, sehingga sesuai dengan rencana kota yang telah digariskan. Kawasan Muara Angke telah ditetapkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1263/2006 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara (Kepgub 1263/2006) yang menjadi arahan teknis pembangunan di kawasan Muara Angke. Namun Kepgub 1263/2006 belum dimutakhirkan karena masih mendasarkan pada ketentuan tata ruang Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 6/1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta. Sementara telah terbit Perda DKI Jakarta 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Pembahasan perubahan PRK Muara Angke akan dibahas lebih lanjut dalam Bab VI.

114

PRK Muara Angke tahun 2006 di sah kan pada tanggal 31 Juli 2006 melalui Pergub No. 1263 Tahun 2006 tentang PRK Muara Angke disusun sebagai respon terhadap potensi kawasan Muara Angke dalam kegiatan usaha dan bisnis di bidang ekonomi kelautan. Untuk mengembangkan hal tersebut, PRK Muara Angke 2006 mengatur kawasan di Muara Angke menjadi 3 bagian, yaitu: 1. Zona Pemukiman Nelayan: Zona permukiman diorientasikan vertikal untuk menampung laju kepadatan dan memberikan kualitas permukiman yang lebih baik 2. Zona Eco-Marine: zona ini akan mengakomodasi ruang terbuka hijau untuk fungsi ekologi, mengingat kedekatan kawasan dengan cagar alam Muara Angke di tepi barat Sungai Angke 3. Zona Pelabuhan: Zona ini akan mengakomodasi kebutuhan ekonomi nelayan untuk industri kelautan dan perikanan 4. Zona Industri Kelautan dan Perikanan: Zona dengan pembangunan intensitas rendah. Kawasan ini diperuntukan untuk menampung landmark yang mampu menarik pengunjung. Menurut citra udara yang ditangkap melalui google earth dan juga penggalian sejarah kampung dari warga Blok Limbah, Blok Eceng dan, Blok Empang dan Kerang Ijo, pada saat Peraturan Rancang Kota ini disahkan melalui pergub, Kampung Blok Limbah sudah berkembang bersamaan dengan pengasinan ikan di sisi sebelah baratnya. K ampung Blok Eceng sudah berkembang sebagai lokasi nelayan tradisional menepi melindungi kapal dari ombak laut, dan Kampung Blok Eceng dan Kerang Ijo juga sudah mulai berkembang dengan melakukan pembukaan tanah.

PRK 2006

115

Citra Satelit 2006

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

Citra Satelit 2020

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Rencana yang dicantumkan pada PRK Muara Angke 2006 memproyeksikan lokasi-lokasi yang pada saat itu dimanfaatkan sebagai permukiman oleh warga, tidak sebagai permukiman. Lokasi Blok Limbah dan Blok Eceng diproyeksikan sebagai ‘Penyempurnaan Hijau Lindung’, sedangkan lokasi Blok Empang dan Kerang Ijo diproyeksikan sebagai ‘Penyempurnaan Hijau Umum’. Untuk lokasi Kampung Baru Tembok Bolong, pada saat PRK ini di sahkan, kampung tersebut masih berlokasi di utara pelelangan ikan, yang pada PRK ini sudah dianggap sebagai laut. Lokasi yang dimanfaatkan oleh Kampung Baru Tembok Bolong pada saat ini masih merupakan lokasi yang diperuntukan sebagai ruang terbuka biru Sesuai dengan peruntukannya ruang-ruang terbuka hijau ini tidak diperuntukan untuk menampung pembangunan dengan intensitas tinggi. Pada zona ‘Penyempurnaan Hijau Lindung’, bangunan hanya dimungkinkan untuk memiliki KDB 10 dengan KLB 0.4. Sedangkan d alam fungsi-fungsi hijau lain, seperti zona ‘Penyempurnaan Hijau Umum’ tidak diizinkan sama sekali untuk membangun bangunan. Hal ini tentu saja sangat bertolak belakang dengan kondisi eksisting pemanfaatan permukiman pada saat pergub ini disahkan.

Draft Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara tahun 2018

116

Pada tahun 2018, sebagai respon dari disahkannya Perda No 1 2012 tentang RTRW Jakarta 2030 dan Perda No.1 /2014 RDTR dan PZ, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI J akarta bersama PT Jakarta Konsultindo menyusun draft Panduan Rancangan Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke tahun 2018. Rancangan PRK ini tidak sempat disahkan menjadi sebuah produk hukum, namun penting dibahas karena hasil dari rancangan ini yang menjadi basis revisi PRK sebelum disahkan sebagai Pergub No 83 tahun 2021 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke.

Gambar Draft Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara tahun 2018

Draft Rancangan PRK 2018 dimulai dengan identifikasi beberapa masalah yang menghambat perkembangan Kawasan Muara Angke. Berdasarkan berbagai faktor, seperti perkembangan industri perikanan, status kepemilikan dan pengelolaan lahan, analisis kependudukan, lingkungan, ekonomi, dan struktur dan pola ruang, tim menemukan beberapa isu utama, yaitu: • Ketidaksesuaian Zonasi RDTR • Kurangnya Proporsi RTH • Minimnya Aksesibilitas • Lingkungan Buruk • Potensi Banjir Rob Berkelanjutan

117

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Untuk mengatasi hal tersebut, draft PRK 2018 menawarkan 5 potensi pengembangan untuk merespon isu yang muncul, yaitu: • Penyesuaian Zonasi • Optimalisasi Proporsi RTH • Optimalisasi Aksesibilitas • Orientasi Perumahan Vertikal • Pembuatan Sistem Tanggul berkelanjutan Secara pembagian ruang, untuk mewujudkan visi p engembangan kawasan sebagai Kawasan Terpadu Industri Perikanan untuk p emenuhan kebutuhan lokal, nasional serta berorientasi ekspor, rencana 2018 berfokus terhadap membagi kawasan menjadi 2 bagian. Bagian utara menjadi Zona Industri Perikanan dan zona selatan menjadi Zona Hunian dan fasilitasnya. Perubahan ini menuntut beberapa perubahan fungsi dan fungsi eksisting, begitu juga penyesuaian dari arahan berdasarkan RDTR. Karena Kawasan Muara Angke masuk sebagai zona dengan teknik pengaturan pengalihan hak membangun, pengaturan zonasi dapat disesuaikan dari RDTR yang sudah ada.

Draft PRK 2018 RDTR 2014

Gambar Penyesuaian RDTR 2014 menuju ke Draft PRK 2018

118

Beberapa fungsi yang berubah dari RDTR dan juga keadaan eksisting, adalah sebagai berikut:

119

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Berdasarkan draft PRK 2018, kawasan yang eksisting merupakan lokasi bagi Kampung Kerang Ijo, Blok Empang, Blok Limbah, Blok Eceng dan Kampung Baru tidak diakomodasi sebagai permukiman kampung. Lahan kampung hijau akan dijadikan lokasi penghijauan karena dinilai tidak layak untuk mendirikan rumah. Lahan yang eksisting dihuni oleh Blok Empang akan direncanakan sebagai zona industri, sedangkan lahan yang dihuni oleh Blok Eceng dan Blok Limbah akan diubah untuk kepentingan penghijauan. Lahan yang dihuni oleh Kampung Baru, akan dikembalikan menjadi ruang terbuka biru. Penghuni kampung yang merupakan pekerja di Kawasan Muara Angke akan dipindahkan ke zona permukiman di bagian selatan dari Kawasan Muara Angke. Dalam diskusi untuk merevisi Pergub No. 1263 Tahun 2006 tentang PRK Muara Angke menuju ke Pergub No 83 tahun 2021, konsep dan struktur ruang yang direncanakan pada tahun 2018 ini akan menjadi basis perubahan.

120

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke Pergub no. 83 tahun 2021 tentang PRK Kawasan Muara Angke disahkan sebagai sebagai perkembangan produk hukum terakhir di tahun 2006 yang mengatur tata ruang di Kawasan Muara Angke. PRK ini dibuat berdasarkan beberapa perubahan peraturan dan juga pencanangan proyek strategis yang akan dilakukan di kawasan Muara Baru. Dalam prosesnya, pembentukan pergub ini tidak hanya m empertimbangkan beberapa perubahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, n amun juga kondisi eksisting dan rencana komunitas yang pada saat ini bertinggal di dalam kawasan Muara Angke. Salah satu masukan yang di konsiderasi adalah rencana kawasan permukiman yang diajukan oleh Kampung Blok Limbah, Kampung Blok Eceng dan Kampung Baru melalui JRMK, UPC dan RUJAK. Perubahan ini kemudian dijadikan landasan untuk melakukan perubahan, yaitu: • • •

• • • •

•

121

Melakukan penataan tanggul yang mengelilingi kawasan Muara Angke Memisahkan antara dermaga kapal < 30 (tiga puluh) GT dan > 30 (tiga puluh) GT serta pemisahan antara zona pra-produksi dan produksi di masing-masing zona tersebut Mengembangkan fasilitas pelabuhan perikanan (Modern Cold Storage, Modern Fish Market and Culinaries, Hygienic Traditional Fish Processing) di sisi utara dan penunjangnya, seperti hunian di sisi selatannya (LRT) Menyediakan air bersih melalui sistem pipa dan seawater reverse osmosis (SWRO)/pengolahan Melebarkan muara Sungai Angke lebih dari 100 m (seratus meter) untuk memperlancar aliran air saat musim hujan dan untuk mencegah banjir di Manggarai Mempertahankan sistem tata air yang ada, waduk dan pompa Muara Angke untuk penanganan drainase di dalam Kawasan Membangun instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan memisahkan IPAL domestik dan IPAL non domestik di mana masing-masing IPAL dilengkapi dengan jaringan air limbah yang mengalirkan air limbah dari sumber menuju IPAL dan dari IPAL menuju badan air penerima serta membangun jaringan air limbah terpisah dengan saluran drainase sesuai dengan ketentuan Mengolah sampah yang terpisah antara sampah domestik dan kegiatan industri

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Melalui Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta no. 878 tahun 2018, Kampung Blok Empang, Kampung Kerang Ijo dan Kampung Baru Tembok Bolong masuk sebagai kampung prioritas yang akan ditata oleh Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat. Keputusan gubernur ini ditandatangani pada Mei 2018, 6 bulan sebelum draft final PRK Kawasan Muara Angke selesai di November 2018. Peraturan yang tercantum pada RDTR 2014 dan ditranslasi ke PRK ini menempatkan warga di 5 kampung prioritas dalam kondisi yang tidak diuntungkan. Dalam RDTR, lokasi 5 kampung yang sudah ditempati sejak tahun 1960 an ditentukan sebagai zona Industri dan Pergudangan, berbeda dengan fungsi eksisting sebagai pemukiman. Pemukiman yang ada akan digusur dan dipindahkan ke lokasi permukiman vertikal di area selatan berdasarkan PRK Muara Angke 2018. Walaupun difinalkan setelah penandatanganan Kepgub No. 878 2018, rencana ini belum memfasilitasi keinginan dan rencana warga yang tinggal di kampung yang diatur dalam gambar. Pada tahun 2019, DKPKP kembali mengirimkan permohonan revisi PRK Kawasan Muara Angke. Proses ini terus berjalan hingga tahun 2020 dan masih berlanjut di tahun 2021. Pada paparan Maret 2020, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan menyatakan visi baru kawasan Muara Angke sebagai kawasan berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan. Visi ini berdiri pada 5 pilar pengembangan, yang salah satunya adalah good governance. Terdapat 2 (dua) bentuk usulan panduan rancang kota di Kawasan Muara Angke.[1] Kedua alternatif tersebut dirumuskan dari hasil p ertemuan dua pertemuan. Pertama rapat pertemuan pada tanggal 17 Januari 2020 bertempat di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dihadiri oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan dan SKPD terkait lainnya serta perwakilan m asyarakat yang ada di sekitar lokasi Muara Angke. Pertemuan kedua, pada 5 Februari 2020 bersama Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta yang dihadiri Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, SKPD terkait lainnya serta perwakilan masyarakat yang ada di sekitar lokasi Muara Angke.

122

Kedua alternatif memfasilitasi pemukiman warga di lokasi dimana Kampung Blok Empang sekarang berada. Perbedaannya adalah, pada alternatif 2, PRK memfasilitasi Kampung Baru Tembok Bolong untuk bisa menghuni tempat lebih dekat dari lokasi mereka s ekarang. Kampung Kerang Ijo, Blok Eceng dan juga Blok Limbah harus direlokasi lahan alternatif tersebut. Di alternatif 2, luas tanah lahan untuk permukiman mencapai 41.514 m2 dan 8.638 m2 dengan total luas lahan permukiman mencapai 50.152 m2. Berdasarkan Perda 1/2014 RDTR PZ, kawasan permukiman menduduki area zona Perkantoran, Perdagangan dan Jasa. Sementara, dalam usulan alternatif pertama, luas lahan tidak mengakomodasi tambahan untuk Kampung Baru Tembok Bolong sehingga luas lahan permukiman hanya mencakup parsel pertama, yaitu 41.514 m2. Alternatif 1

Alternatif 2

Pergub no 83 tahun 2021 tentang PRK Kawasan Muara Angke m emfasilitasi opsi kedua dimana terdapat 2 p arsel tanah yang sebelumnya difungsikan sebagai daerah industri pada draft 2018, b erubah menjadi peruntukan permukiman. Parsel pertama dengan luas 41.514 m2 (003.R.8) berada di lokasi yang sebelumnya Kampung Blok Empang dan sebagian Blok Eceng. Parsel kedua dengan luas 8.638 m2 (005.R.8) dimanfaatkan sebagai area pengeringan ikan pada lokasi eksisting. Parsel kedua berada tepat di sisi barat dari lokasi Kampung Baru Tembok Bolong pada saat ini. Selain kedua parsel tersebut, parsel 004.I.1, masih dapat d imanfaatkan sebagai lahan permukiman jika parsel yang sudah disediakan tidak mencukupi kebutuhan tempat tinggal. Pada saat ini, parsel 004.I.1 merupakan tempat u saha cold storage, namun usaha tersebut belum mendapatkan izin.

Gambar Alternatif perubahan PRK menuju Pergub No. 83 Tahun 2021 123

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Gambar Rencana Zonasi Kawasan Muara Angke berdasarkan Pergub No. 83 Tahun 2021

Gambar Persentase perubahan fungsi peruntukan lahan dari RDTR 2014, draft PRK 2018 dan PRK 2021.

124

Kampung Kerang Ijo, Blok Empang, Blok Eceng, Blok Limbah dan Kampung Baru Tembok Bolong direncanakan untuk berkonsolidasi di parsel (003.R.8) dan (005.R.8). Untuk menyikapi tumpukan penduduk di lokasi yang lebih kecil dari eksisting ini, hunian akan menjadi vertikal dengan didirikan nya kampung susun. Dengan berkonsolidasi nya permukiman di satu tempat, kawasan Muara Angke dapat menyediakan lahan untuk mengakomodasi arahan-arahan RTRW dan RDTR lainnya.

Dinas Tata Air DKI Jakarta merencanakan akan membangun JSS ( Jakarta Sewerage System) pada lokasi yang sebelumnya merupakan lokasi Kampung Blok Limbah dan Blok Eceng. Kawasan sekitar waduk ini akan ditingkatkan fungsinya untuk mengakomodasi kebutuhan tidak hanya pengolahan limbah, namun persediaan air bersih dan juga menjaga performa sistem polder yang melindungi sebagian dari K elurahan Pluit. Selain itu, PRK 2021 juga mengarahkan lahan yang kemudian tidak digunakan untuk pengembangan JSS sebagai ruang terbuka hijau. Pemanfaatan lain yang diarahkan oleh PRK 2021 adalah pembangunan dermaga penyeberangan beserta fasilitas penunjangnya, seperti parkiran. Lahan parkiran ini akan menempati lahan yang s ebelumnya dimanfaatkan oleh Kampung Baru Tembok Bolong sebagai hunian mereka. Selain dermaga penyeberangan, dengan d ikonsolidasikannya Kampung Blok Empang dan Kerang ijo di parsel (003.R.8), Dinas Perhubungan dapat memanfaatkan sisi utara Kawasan Muara Angke yang langsung bersinggungan dengan laut untuk memindahkan dan membangun Dermaga Kali Adem. Dermaga ini akan memfasilitasi kapal-kapal di bawah 10 GT dan kapal-kapal rakyat.

125

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Masih berhubungan dengan respon mengenai daya rusak air, RDTR juga sudah mencantumkan rencana untuk membangun tanggul yang akan mengelilingi kawasan Muara Angke. Tanggul akan dibuat dengan 6 cara, dan akan mengelilingi keseluruhan pulau Muara Angke. Sisi terluar tanggul yang bersinggungan dengan kampung-kampung yang dibahas di naskah ini adalah sebagai berikut:

Gambar Peta Kondisi Eksisting Rencana Pembangunan Tanggul berdasarkan Pergub No. 83 Tahun 2021 dan bagian kampung yang akan terdampak.

Dengan skema tanggul yang ada, jika Kampung Kerang Ijo masih berada di posisi eksisting, kampung akan berada di luar tanggul, sehingga kampung akan semakin rentan terhadap daya rusak air. Tanggul ini juga akan memotong sisi sebelah barat dari Kampung Blok Eceng dan Blok Limbah, membuat beberapa bagian dari kampung rentan dengan daya rusak air jika masih bertahan di posisi eksisting. Skema k onsolidasi tanah antar Kampung Blok Empang dan Kampung Kerang Ijo di parsel (003.R.8) akan membuat kedua kampung ini terlindung dari daya rusak air dengan adanya tanggul. Hal yang sama juga b erlaku dengan konsolidasi tanah Kampung Blok Limbah, Blok Eceng dan Kampung Baru Tembok Bolong di parsel (005.R.8). Walaupun tanggul ini akan melindungi kampung dari daya rusak air, dibangunnya tanggul akan memunculkan pertanyaan baru mengenai akses nelayan tradisional dan kehidupan pesisir warga yang sekarang terpisah dengan laut d engan adanya tanggul.

126

BAB V

INVENTARISASI PENGUASAAN, PEM PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN

127

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

MILIKAN, N

V.1

KAMPUNG BLOK EMPANG

V.1.1

SEJARAH KAMPUNG BLOK EMPANG Pada awalnya, kampung ini terbentuk setelah penimbunan tanah, sampah, dan kulit kerang ijo ke dalam blok-blok bekas empang, s ehingga terjadi perluasan wilayah seperti sekarang. K ampung ini berupa empang pada tahun 1981 yang k emudian diurug dan ditimbun mulai tahun 1998 dan masif ditempati warga pada tahun 2003. Perkembangan Kampung Blok Empang dimulai pada tahun 1978. Seorang warga bernama Arpani membuka lahan di wilayah Muara Angke untuk kepentingan budidaya dan ternak ikan bandeng. (*) Pada saat itu, lahan massif merupakan rawa yang dipenuhi oleh eceng gondok. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak warga yang juga menggunakan lahan untuk ternak ikan. Lahan yang sebelumnya masih berupa rawa, perlahan berubah menjadi sekelompok empang. (**) Warga mulai mematok lahan dan menguruk tanah sebagai persiapan penggunaan lahan sebagai lahan permukiman di tahun 1981. H ingga tahun 1983, lahan terus dirapikan dengan cara dipatok dan diberi batasan bambu-bambu. Patok-patok bambu ini sebelumnya digunakan sebagai penahan tanah dinding empang warga. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan kawasan Muara Angke, dinding bambu ini berubah menjadi blok-blok permukiman. Nama Blok Empang sendiri berasal dari mekanisme pembentukan permukiman tersebut. Permukiman ini sejak awal terbentuk karena adanya patok-patok bambu untuk menandai blok-blok empang, sehingga cara ini diadopsi menjadi nama permukiman. (*) 128

Pembuatan blok-blok empang terus meluas hingga sekitar tanggul Kali Adem di tahun 1994. Dinas Perikanan, yang pada saat itu menduduki kantor dekat dengan empang, mendukung upaya Arpani untuk m embudidayakan ikan. Dukungan yang datang berupa aliran listrik, bibit ikan, pakan ikan dan tambahan dana untuk merapikan empang-empang. Perkembangan pelebaran empang dan pengerukan tanah terus berkembang hingga tahun 1998. Perubahan besar guna lahan dari empang menjadi permukiman terjadi pada tahun 2000 hingga 2003. Karena adanya upaya untuk memperbaiki fasilitas di Kali Asin dan Kali Adem, gubernur pada saat itu, Sutiyoso, menggusur rumah-rumah warga yang berada di Blok 10 Kali Asin dan Kali Adem. Warga yang kehilangan tempat tinggalnya kemudian menempati empang-empang yang sebelumnya diberdayagunakan oleh Arpani. S ebagian dari mereka ada yang menerima untuk p indah ke rusun Cinta Kasih Bunda Tzu Chi dan sebagian menolak untuk tinggal di rusun k arena masalah akses dan profesi mereka. Mereka tidak bisa pindah keluar dari daerah Muara Angke karena keterikatan mereka dengan pekerjaan sebagai nelayan di Muara Angke. Warga korban penggusuran kemudian mendirikan rumah-rumah panggung diatas empang, d engan memanfaatkan blok-blok empang yang sudah dibuat Arpani sebelumnya. Pertambahan penduduk secara signifikan ini juga membuat permukiman semakin berkembang ke utara, yang sebelumnya hanya bergerak ke barat. Sejak saat itu, Blok Empang terus berubah fungsi menjadi pemukiman dan terus berekspansi sepanjang tahun 2010 hingga 2017. Tercatat pada tahun 2017, Blok empang atau yang sekarang dikenal sebagai Kampung Blok Empang, dihuni oleh 1000 KK, dan 3000 jiwa. Jumlah bangunan sudah mencapai 838 bangunan.

V.1.2 BUKTI PENGUASAAN TANAH KAMPUNG BLOK EMPANG Yang dimaksud dengan penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Pasal 1 angka 2 PP 16/2004 Penatagunaan Tanah). Mengenai bukti penguasaan tanah merujuk kepada dokumen ataupun kesaksian yang menunjukkan a danya hubungan hukum antara subyek baik orang per orang, k elompok orang, atau badan hukum dengan tanah.

129

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

130

Berdasarkan telaah yang dilakukan, dalam Kampung Blok Empang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, penguasaan tanah di kampung Blok Empang dilakukan dengan pembukaan lahan oleh warga bernama Arpani sejak tahun 1978. Pembukaan lahan tersebut untuk kepentingan usaha perikanan budidaya. Dari pembukaan lahan tersebut kemudian menjadi pendudukan dan secara simultan menarik masyarakat lain untuk kemudian juga menduduki lahan kawasan tersebut. Bukti penguasaan tanah yang dimiliki masyarakat adalah kesaksian yang melakukan pendudukan di kampung Blok Empang.

V.1.3 BUKTI KEPEMILIKAN TANAH KAMPUNG BLOK EMPANG Yang dimaksud dengan Pemilikan tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang atau badan hukum yang d ilengkapi dengan bukti kepemilikan baik yang sudah terdaftar (sertifikat hak atas tanah) maupun yang belum terdaftar (Mujiati 2015). Sementara terkait dengan Bukti Kepemilikan adalah dokumen yang menunjukkan kepemilikan terhadap tanah baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Dalam penelusuran yang dilakukan kepada Badan Pertanahan N asional, Kampung Blok Empang masih belum terdaftar dalam alas hak dalam bentuk apapun. Hingga naskah akademik ini ditulis, BPN menyatakan kawasan Kampung Blok Empang Belum Terdaftar atau Belum Terbit Sertipikat Hak Atas Tanah sesuai Peta Kepemilikan Tanah Tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, saat ini Pemprov DKI Jakarta dengan penanggung jawab BPAD dan DKPKP telah m engajukan permohonan pensertifikatan Aset Muara Angke. Dalam proses permohonan telah dilakukan pengukuran oleh BPN dan telah terbit peta bidang tanah No. 3105/2019.

131

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Gambar Peta Status Kepemilikan Tanah Kampung Kerang Ijo Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Skala 1:2.000. Sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta

V.1.4

BUKTI PENGGUNAAN TANAH KAMPUNG BLOK EMPANG Yang dimaksud dengan Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia (Pasal 1 angka 3 PP 16/2004 Penatagunaan Tanah). Penggunaan tanah mempunyai kaitan erat dengan pola kehidupan, masyarakat yang berdiam di wilayah tersebut. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan besar yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan bukan pertanian dapat berupa permukiman, industri, rekreasi, pertambangan dan lain-lain (Arsyad, 1989). Selanjutnya Bukti Penggunaan Tanah adalah dokumen atau kesaksian yang menjelaskan secara langsung mengenai penggunaan tanah di suatu kawasan tersebut. Dalam temuan lapangan, Kampung Blok Empang saat ini digunakan untuk kegiatan non-pertanian. Kegiatan non-pertanian tersebut berupa permukiman, usaha jasa mikro dan kecil, gudang barang bekas, fasilitas umum seperti peribadatan, infrastruktur jalan dan lainnya. Kegiatan lainnya terkait dengan kegiatan perikanan misalnya usaha pengolahan ikan, pengeringan ikan dan usaha lain yang masih dalam ruang lingkup kegiatan perikanan.

132

V.1.5 BUKTI PEMANFAATAN TANAH KAMPUNG BLOK EMPANG Yang dimaksud dengan Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. (Pasal 1 angka 4 PP 16/2004 Penatagunaan Tanah). Dalam pemanfaatan tanah di kampung Blok Empang yang saat ini digunakan meliputi usaha mikro dan kecil seperti kontrakan, warung bahan pokok, tempat penyimpanan barang bekas selain itu juga terdapat fasilitas umum seperti mushola dan tempat pengajian.

V.2 KAMPUNG KERANG IJO

V.2.1 SEJARAH KAMPUNG KERANG IJO Kampung Kerang Ijo masih merupakan perluasan dari Kampung Blok Empang yang merambah empang sisi barat laut. Melihat adanya potensi usaha kerang ijo di gang 6 dan gang 7 Kampung Blok Empang, warga yang berada di gang tersebut memilih untuk memberi nama Kampung Kerang Ijo. Kampung ini menjadi kampung yang mayoritas dihuni oleh warga yang bekerja untuk mengolah hasil kerang ijo. Nama kampung ini berasal dari pecahan kulit kerang ijo yang digunakan sebagai bahan pengurugan empang menjadi lahan permukiman. Sebelum mulai berkembang di tahun 1991, kampung ini masih m erupakan kawasan berawa dan sekumpulan empang-empang yang di beberapa bagian tumbuh tanaman mangrove. Kawasan ini berbatasan langsung dengan laut, sehingga para nelayan tradisional membangun beberapa rumah panggung peristirahatan mereka dan juga tambatan-tambatan kapal nelayan. Secara fungsi, daerah ini tidak mengalami pergantian fungsi yang signifikan hingga tahun 2001.

133

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

134

Penimbunan tanah yang dilakukan oleh warga Kampung Blok Empang meluas hingga area cikal bakal Kampung Kerang ijo pada tahun 2001. Warga mulai menguruk empang dengan pecahan-pecahan cangkang kerang ijo yang memang tidak dapat dijual kembali dan menjadi sampah. Perluasan penimbunan empang ini juga disebabkan karena adanya aktivitas nelayan yang makin meningkat. Beberapa nelayan memutuskan untuk berpindah profesi dari nelayan ikan menjadi n elayan kerang ijo karena berkurang nya jumlah ikan yang dapat ditangkap di teluk Jakarta. Tumpukan sisa-sisa kulit kerang kemudian menciptakan daratan baru yang digunakan warga sebagai tempat tinggal. Perluasan Kampung Blok Empang ke utara dan barat daya membentuk gang 6 dan 7 yang mayoritas penduduknya adalah nelayan kerang ijo. Pada tahun 2002, Kampung Kerang Ijo terbentuk sebagai perluasan Kampung Blok Empang. Para pendirinya berisi kepala kampung, sesepuh kampung (Pak Kalil) dan beberapa masyarakat. Akhirnya k ampung tersebut dinamai kampung kerang hijau karena usaha pengupasan dan pengolahan kerang hijau yang ada di sana. Sejak saat itu, hingga tahun 2017, kampung terus berkembang dengan datang nya banyak nelayan andon dari sekitar Jawa Barat dan Banten.

V.2.2 BUKTI PENGUASAAN TANAH KAMPUNG KERANG IJO Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, Kampung Kerang Ijo adalah perluasan dari Kampung Blok Empang. Jadi bukti penguasaan tanah dapat dirunut sejak terbentuknya kampung Blok Empang. Selain itu Bukti penguasaan tanah di kampung Kerang Ijo dimulai dari penimbunan rawa dan empang di pesisir bagian sisi barat laut Muara Angke. Penimbunan tersebut dimulai sejak tahun 1991 yang kemudian menjadi masif satu dekade kemudian pada tahun 2001.

134

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

V.2.3 BUKTI KEPEMILIKAN TANAH KAMPUNG KERANG IJO Serupa dengan Kampung Blok Empang, Kawasan Kerang Ijo belum terdaftar dalam alas hak atas tanah dalam bentuk apapun. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional, hingga naskah akademik ini ditulis, belum terbit sertipikat hak atas tanah dalam peta kepemilikan tanah di Kampung Kerang Ijo. Berdasarkan data yang didapatkan penulis, Pemprov DKI Jakarta dengan p enanggung jawab BPAD dan DKPKP telah mengajukan permohonan pensertifikatan Aset Muara Angke. Dalam proses permohonan telah dilakukan p engukuran oleh BPN dan telah terbit peta bidang tanah No. 3105/2019.

V.2.4 BUKTI PENGGUNAAN TANAH KAMPUNG KERANG IJO Dalam temuan lapangan, Kampung Blok Empang saat ini digunakan untuk kegiatan non-pertanian. Kegiatan non-pertanian tersebut b erupa perikanan, permukiman, Infrastruktur jalan, dan lainnya. K egiatan terkait dengan kegiatan perikanan misalnya usaha pengolahan ikan (kerang hijau), pengeringan ikan dan usaha lain yang masih dalam ruang lingkup kegiatan perikanan. Di bagian ujung barat laut, di kampung kerang ijo terdapat Kawasan Mangrove yang dikelola oleh COMMA. Mangrove ini dikelola secara mandiri oleh masyarakat

136

V.2.5 BUKTI PEMANFAATAN TANAH KAMPUNG KERANG IJO Dalam pemanfaatan tanah di kampung Kerang Ijo yang saat ini digunakan meliputi usaha mikro dan kecil seperti warung, tempat tambatan perahu, pengolahan ikan termasuk pengeringan ikan selain itu juga terdapat fasilitas umum seperti mushola.

Gambar Peta Status Kepemilikan Tanah Kampung Kerang Ijo Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Skala 1:2.000. Sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta

137

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

V.3

KAMPUNG TEMBOK BOLONG

V.3.1

SEJARAH KAMPUNG TEMBOK BOLONG Kampung Tembok Bolong dimulai karena adanya aktivitas nelayan dan pengasinan di wilayah Muara Angke. Secara fisik, kampung ini baru menempati lokasi yang ditempati pada saat ini sejak 2012, n amun warga Kampung Tembok Bolong telah tinggal di kawasan Muara Angke sejak 1990, namun di lokasi yang berbeda. Mereka adalah korban penggusuran dan relokasi penduduk tahun 2012 di Kampung Baru yang merupakan kampung nelayan di pesisir laut, 250 meter utara dari lokasi Kampung Tembok Bolong sekarang. Pada tahun 1990, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, buruh pelelangan, kuli dorongan air, kuli dorong ikan dan kuli panggul, dan b uruh rumah tangga mendirikan pemukiman di pesisir Muara Angke yang dekat dengan lokasi pelelangan ikan. Warga mengakui terbentuknya kampung berawal dari kebutuhan industri. Pelelangan membutuhkan SDM untuk mencari dan mengelola ikan. Warga di sekitar kerja di p elelangan sistem harian (non-karyawan), sedangkan yang karyawan adalah yang berada di bawah perusahan perikanan. Cara bekerja ini membutuhkan lokasi tinggal yang dekat dengan lokasi kerja. Permukiman ini kemudian diperbaiki warga dengan cara m embangun rumah panggung diatas empang pada tahun 1992 sehingga menjadi sebuah permukiman.

138

Hingga tahun 2012, kampung terus berkembang mandiri dan diberi nama Kampung Baru oleh warga. Pada tahun tersebut, kampung ini terkena penggusuran yang dibagi jadi beberapa tahap. Tahap p ertama penggusuran difokuskan pada permukiman dekat empang dan menggusur 30 bangunan yang ada disana. Karena cara hidup dan juga pekerjaan mereka yang bergantung pada pesisir pantai, akhirnya 30 KK yang tergusur mencari lahan di dalam kawasan Muara Angke dan menetap di atas rawa-rawa yang sekarang menjadi Kampung Tembok Bolong. Sebelum dibangun pemukiman, lahan ini merupakan r awa-rawa yang digunakan sebagai pembuangan sampah. Penggusuran tahap kedua terjadi di tahun 2013. Sekitar 50 KK menjadi korban p enggusuran dan pindah ke area Kampung Tembok Bolong. Pembongkaran tahap terakhir di tahun 2014 menggusur sekitar 50 KK. Berdasarkan arahan dari pihak UPT, warga bongkaran Kampung Baru ini juga menempati area Kampung Tembok Bolong. Di tahun 2016, Warga korban-korban gusuran berangsur-angsur mulai membangun rumah-rumah panggung dan menempati wilayah Kampung Baru Tembok Bolong. Bangunan di bangun dari b ambu-bambu dan triplek hasil ganti rugi penggusuran. Warga membutuhkan waktu s ekitar 1-2 bulan untuk membangun rumah tergantung dana yang dimiliki. U ntuk membangun satu rumah warga bisa menghabiskan sampai 15 juta. Dana untukmembangun rumah datang dari hasil bekerja dan pinjaman, karena ganti rugi yang diberikan oleh pihak UPT hanya b erupa bambu untuk membuat pancang rumah-rumah warga. Warga terus tinggal di wilayah tersebut hingga saat ini. Lahan yang sebelumnya merupakan Kampung Baru, asal tempat tinggal mereka sebelum penggusuran, berubah menjadi gudang garam dan SPBU.

139

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

140

V.3.2 BUKTI PENGUASAAN TANAH KAMPUNG TEMBOK BOLONG Bukti penguasaan tanah di Kampung Tembok Bolong, dapat dirujuk dari masyarakat korban penggusuran yang telah berada di kawasan Kampung Baru Muara Angke sejak tahun 1990an. Kawasan Kampung Baru tersebut berada dekat dengan lokasi pelelangan ikan serta industri perikanan. Penggusuran terjadi di tahun 2012 di kawasan Kampung Baru di bagian pesisir utara Muara Angke berjarak sekitar 250 meter di kawasan utara dari Kampung Tembok Bolong. Korban penggusuran mayoritas adalah pekerja perikanan yang bekerja di sekitar kampung Muara Angke. Pekerjaan masyarakat tersebut mulai dari nelayan yang melaut menangkap ikan, buruh nelayan (ABK kapal nelayan), termasuk juga pelelangan ikan hingga penjual air bersih dalam gerobak. Masyarakat tersebut melakukan pendudukan di Kampung Baru, karena dekat dengan lokasi kerja di tempat Pelelangan Ikan dan perusahaan perikanan. Dengan adanya penggusuran, masyarakat yang terusir kemudian menempati wilayah kawasan Kampung Tembok Bolong karena dekat dengan kawasan bekerja. Masyarakat korban p enggusuran melakukan pendudukan di Kampung Tembok Bolong karena tidak jauh dari lokasi usaha dan tempat kerja dari masyarakat tersebut.

V.3.3 BUKTI KEPEMILIKAN TANAH KAMPUNG TEMBOK BOLONG Dalam bukti kepemilikan tanah di Kampung Tembok Bolong, tidak berbeda dengan kampung lainnya. Kawasan Kampung Tembok Bolong, belum terdaftar dalam alas hak atas tanah berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional, hingga naskah akademik ini ditulis, belum terbit sertipikat hak atas tanah dalam peta kepemilikan tanah di Kampung Tembok Bolong. Berdasarkan data yang didapatkan penulis, Pemprov DKI Jakarta dengan penanggung jawab BPAD dan DKPKP telah mengajukan p ermohonan pensertifikatan Aset Muara Angke. Dalam proses permohonan telah dilakukan pengukuran oleh BPN dan telah terbit peta bidang tanah No. 3105/2019.

141

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

V.3.4

BUKTI PENGUNAAN TANAH KAMPUNG TEMBOK BOLONG Dalam temuan lapangan, Kampung Tembok Bolong saat ini digunakan untuk kegiatan non-pertanian. Kegiatan non-pertanian tersebut b erupa permukiman atau tempat tinggal, jasa, fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa tempat peribadatan, infrastruktur jalan, dan lainnya.

V.3.5

BUKTI PEMANFAATAN TANAH KAMPUNG TEMBOK BOLONG Dalam pemanfaatan tanah di Kampung Tembok Bolong utamanya adalah tempat tinggal yang dihuni oleh masyarakat korban penggusuran dari kampung sebelumnya. Selain itu pemanfaatan tanah di Kampung Tembok Bolong sebagai usaha penyewaan tempat seperti kontrakan ataupun kos bagi para pekerja di tempat pelelangan ikan, pasar ikan maupun perusahaan perikanan di Kawasan Muara Angke. Selain itu, pemanfaatan lain di kawasan Kampung Tembok Bolong berupa toko kecil dan warung serta fasilitas umum seperti mushola.

Gambar Peta Status Kepemilikan Tanah Kampung Tembok Bolong Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Skala 1:2.000. Sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta

142

V.4 KAMPUNG BLOK LIMBAH

V.4.1 SEJARAH KAMPUNG BLOK LIMBAH Kampung Blok Limbah merupakan kampung tertua yang ada di kawasan Muara Angke. Kampung ini berkembang bersamaan d engan perkembangan PHPT. Daerah ini pertama berkembang karena tidak adanya pengolahan limbah di daerah Muara Angke. Pada saat k ampung nelayan dan PHPT pertama kali dikembangkan pada tahun 1978, pemerintah hanya membangun fasilitas untuk mengolah ikan dan tempat tinggal bagi beberapa nelayan dan pemilik usaha. Fasilitas ini belum mengakomodasi keseluruhan proses produksi, s eperti pengolahan limbah hasil pengolahan ikan. Hal ini membuat limbah ikan tersebar di kawasan dan beberapa bahkan masuk ke saluran air. Menurut cerita salah satu warga, setiap pagi kawasan Muara Angke akan berbau sangat menyengat dengan belatung di saluran drainase. Pembuka lahan di Kampung Blok Limbah adalah Pak Jakrim. Beliau membuat pengolahan limbah ikan di sisi selatan waduk Muara Angke. Pengolahan limbah ini akan mengolah limbah ikan yang datang dari PHPT di sisi sebelah timur dari kampung. Dari pembangunan pengolahan limbah ini, kampung mulai berkembang dengan pekerjaan pengolahan limbah sebagai pemicu nya. Pengembangan selanjutnya dilakukan Pak Caryaka di sisi utara waduk dengan m embangun penyuburan ikan di sisi utara waduk. Dari situ, warga mulai satu persatu mengolah lahan di sekitar waduk. Lahan berkembang dari lokasi untuk mengembangkan ekonomi warga, menjadi tempat tinggal. Berbeda dengan lokasi-lokasi di Muara Angke lainnya, lahan yang pada saat ini dimanfaatkan warga sudah merupakan lahan keras sebelum digarap warga. Warga tidak harus menguruk tanah untuk membangun permukiman. Hal yang mereka lakukan adalah meratakan tanah agar ideal untuk dimanfaatkan membangun tempat tinggal.

143

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

144

Pada tahun 1995, lokasi Kampung Blok Limbah sudah hampir penuh. Pekerja baru di PHPT sudah sulit mencari lahan kosong u ntuk membangun tempat tinggal di Blok Limbah. Penggusuran Kampung Baru juga tidak memberikan pengaruh besar pada kepadatan kampung. Pada kampung-kampung lainnya, penggusuran ini menyebabkan perkembangan kepadatan yang signifikan. Namun, karena Kampung Blok Limbah sudah penuh pada saat itu, warga Kampung Baru tidak bisa membangun rumah baru di Kampung Blok Limbah. Menurut pengakuan warga, sebagian besar warga yang pada saat ini tinggal di Blok Limbah masih merupakan warga yang pertama kali menggarap tanah pertama kali di 1984.

V.4.2

BUKTI PENGUASAAN TANAH KAMPUNG BLOK LIMBAH Penguasaan tanah di lapangan sebagian besar dikuasai oleh masyarakat dan sebagian oleh pemerintah. Masyarakat menguasai tanah secara individu orang perseorangan. Penguasaan tanah telah turun-temurun sebagai nelayan pendatang maupun pendudukan awal kawasan Muara Angke pada masa tahun 1990-an.

V.4.3 BUKTI KEPEMILIKAN TANAH KAMPUNG BLOK LIMBAH Dalam bukti kepemilikan tanah di Kampung Blok Limbah, m emiliki situasi yang sama dengan kampung lainnya. Kawasan Kampung Limbah, belum terdaftar dalam alas hak atas tanah berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional. Hingga n askah akademik ini ditulis, belum diterbitkan sertipikat hak atas tanah dalam peta kepemilikan tanah di Kampung Tembok Bolong. Berdasarkan data yang didapatkan penulis, Pemprov DKI Jakarta dengan penanggung jawab BPAD dan DKPKP telah mengajukan p ermohonan pensertifikatan Aset Muara Angke. Dalam proses permohonan telah dilakukan pengukuran oleh BPN dan telah terbit peta bidang tanah No. 3105/2019.

145

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

V.4.4

BUKTI PENGUNAAN TANAH KAMPUNG BLOK LIMBAH Penggunaan tanah di kawasan Kampung Blok Limbah b erupa non-pertanian. Penggunaan non-pertanian berupa perikanan, permukiman, jasa usaha mikro dan kecil, saran fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa peribatan berupa musholla maupun s ekolah minggu, jalan umum, pendidikan usia dini dan dasar dan lainnya. Kegiatan perikanan yang berlangsung intens adalah pengolahan pasca produksi mengolah limbah dari industri dan kegiatan perikanan dari usaha perikanan di Muara Angke.

V.4.5

BUKTI PEMANFAATAN TANAH KAMPUNG BLOK LIMBAH Dalam pemanfaatan tanah Kampung Blok Limbah, selain sebagai permukiman dan kegiatan pengolahan perikanan juga dimanfaatkan untuk usaha mikro dan kecil seperti warung makan, kebutuhan pokok dan sehari-hari termasuk toko sayur. Selain itu juga sebagai fasilitas umum berupa mushola.

Gambar Peta Status Kepemilikan Tanah Kampung Blok Limbah Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Skala 1:2.000. Sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta

146

V.5 KAMPUNG BLOK ECENG

V.5.1 SEJARAH KAMPUNG BLOK ECENG Terbentuknya Kampung Blok Eceng merupakan respons langsung dari penetapan kawasan Muara Angke sebagai Pelabuhan Perikanan Tradisional pada tahun. Penetapan itu menjadi arah pengembangan kawasan selanjutnya di tahun 1978 dengan dibangunnya kampung nelayan dan pengembangan pelabuhan. Pengembangan dilanjutkan dengan membangun Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) sebanyak 103 unit di tahun 1984. Pengolahan ikan membuka lahan pekerjaan bagi warga di sekitar Muara Angke. Warga yang kemudian membuka lahan di Kampung Blok Eceng merupakan para pekerja PHPT yang tidak diakomodasi tempat tinggalnya di permukiman nelayan. Menurut cerita warga di Kampung Blok Empang, pada tahun 1978, lahan disekitar PHPT masih merupakan tambak-tambak yang ditumbuhi tumbuhan eceng gondok dan bakau. Lahan masih belum dimanfaatkan secara maksimal dan belum merupakan lahan keras yang dapat digunakan sebagai lahan hunian. Lahan yang sekarang digunakan Kampung Blok Eceng mulai di garap di tahun 1989. Pada tahun tersebut, pembangunan PHPT sudah mencapai tahap 3. Selain 103 unit yang dibangun pada tahap pertama, tahap kedua m enambah 36 unit usaha di tahun 1988, tahap ketiga bertambah 38 unit di tahun 1989, hingga pembangunan terakhir tahap 4 sebanyak 24 unit di tahun 1990. Bertambahnya lahan pekerjaan tidak sejalan dengan kebutuhan permukiman yang tentu saja akan terus bertambah. Kampung Blok Eceng berkembang untuk menyeimbangin kebutuhan permukiman dengan perkembangan PHPT yang membutuhkan semakin banyak pekerja. Pengembangan pertama dilakukan dengan membuka tambak-tambak di lahan Blok Eceng. Warga sebagai penggarap pada saat itu melihat tanah tersebut sebagai tanah yang terbengkalai, sehingga warga memanfaatkan lahan tersebut sebagai tempat tinggal dan untuk kegiatan ekonomi. Bangunan dibangun menggunakan peti-peti bekas bongkaran bandeng. Kayu-kayu dikumpulkan untuk kemudian digunakan membangun gubuk-gubuk sederhana. 147

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

148

Pada 16 Oktober 1998, Pak Arpani, salah satu warga di Kampung Blok Eceng memberikan hibah rumah yang dia miliki ke Ibu Siti. Pak Arpani pada saat ini akan pindah ke Kampung Blok Empang untuk mengurus tambak-tambak. Satu tahun sebelumnya, di tahun 1997, Kampung Blok Eceng mengalami ancaman penggusuran. Warga, diwakili oleh LBH Dharma Nusantara mengirim perwakilan untuk membicarakan penggusuran tersebut. Surat kuasa tersebut ditandatangani oleh warga pada 21 Oktober 1997. Kampung Blok Eceng mulai bertambah padat secara pesat pada tahun 2003. Perkembangan ini didorong karena adanya penggusuran Kampung Baru yang dulu berlokasi di Utara Kawasan Muara Angke. Warga-warga Kampung Baru yang tinggal di kampung tersebut karena dorongan pekerjaan mereka yang mengharuskan tinggal di kawasan Muara Angke, kemudian berpencar mengisi kampung-kampung lain di kawasan Muara Angke. Salah satunya adalah Kampung Blok Eceng. Sejak saat itu, kampung terus berkembang semakin padat. Setelah lebih dari 29 tahun menggarap dan memanfaatkan tanah Kampung Blok Eceng, pada tahun 2018 kampung ini resmi menjadi RT 12 di RW 22 Pada tahun 2020, warga mendapatkan ancaman penggusuran untuk membangan JSS. Merespon penggusuran ini, warga baru m engetahui zonasi yang ada di kampung mereka dan kawasan di Muara Angke, sehingga warga berkonsolidasi dan menawarkan solusi yang bisa mengakomodasi kebutuhan tempat tinggal di Kawasan Muara Angke, namun juga memberikan tempat bagi pembangunan JSS.

V.5.2 BUKTI PENGUASAAN TANAH KAMPUNG BLOK ECENG Kampung Blok Eceng menjadi bagian dari Kampung Blok Limbah yang sebagian besar menduduki kawasan pemerintah. Penguasaan tanah di lapangan sebagian besar dikuasai oleh masyarakat dan sebagian oleh pemerintah. Masyarakat menguasai tanah secara individu orang perseorangan.

149

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

V.5.3

BUKTI KEPEMILIKAN TANAH KAMPUNG BLOK ECENG Bukti kepemilikan tanah di Kampung Blok Limbah, serupa dengan situasi dengan kampung lainnya di Kawasan Muara Angke. Kawasan Kampung Blok Eceng, belum terdaftar dalam alas hak atas tanah berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan Badan Pertanahan N asional. Hingga naskah akademik ini ditulis, ATR/BPN belum menerbitkan sertifikat hak atas tanah dalam peta kepemilikan tanah di Kampung Blok Eceng. Berdasarkan data yang didapatkan penulis, Pemprov DKI Jakarta dengan penanggung jawab BPAD dan DKPKP telah mengajukan p ermohonan pensertifikatan Aset Muara Angke. Dalam proses permohonan telah dilakukan pengukuran oleh BPN dan telah terbit peta bidang tanah No. 3105/2019.

Gambar Peta Status Kepemilikan Tanah Kampung Blok Eceng Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Skala 1:2.000. Sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta

150

V.5.4 BUKTI PENGGUNAAN TANAH KAMPUNG BLOK ECENG Penggunaan tanah di kawasan Kampung Blok Eceng berupa non-pertanian dan tidak jauh berbeda dengan penggunaan tanah di Kampung Blok Limbah. Penggunaan bidang non-pertanian berupa permukiman, jasa usaha mikro dan kecil, saran fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa peribatan berupa musholla maupun sekolah minggu, jalan umum, pendidikan usia dini dan dasar dan lainnya.

V.5.5 BUKTI PEMANFAATAN TANAH KAMPUNG BLOK ECENG Dalam pemanfaatan tanah Kampung Blok Eceng, selain sebagai permukiman dan kegiatan pengolahan perikanan juga dimanfaatkan untuk usaha mikro dan kecil seperti toko kecil, warung sayur, warung makan, kebutuhan pokok dan sehari-hari termasuk. Selain itu juga terdapat berbagai fasilitas umum berupa mushola.

151

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

152

BAB VI

IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN EVALU LINTAS KEPENTINGAN

153

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

UASI PEMANFAATAN

VI.1

TATA GUNA a. Tata Jalan: Jaringan Jalan Tata Guna Jalan yang dimaksud merupakan rencana struktur ruang kota, baik itu rencana jalan arteri maupun rencana jalan lingkungan yang memiliki dampak terhadap lokasi kampung yang m enjadi fokus naskah akademis. Rencana Jalan dijelaskan dengan kebijakan dan peraturan hukum yang mendasari seperti Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur. Dalam Pergub 83 tahun 2021, dicantumkan rencana untuk mengembangkan jalan berdasarkan kondisi eksisting dan juga penambahan ruas jalan. Jaringan Jalan kolektor yang tertera pada peta di bawah merupakan pengembangan dari jalan e ksisting yang sudah ada. Jalan Kolektor ini akan menghubungkan parsel (003.R.8) dan parsel (005.R.8) dengan jalan kolektor yang menghubungkan Kawasan Muara Baru dengan kawasan sekitar. Jalan kolektor ini direncanakan untuk memastikan aksesibilitas daerah p ermukiman dengan menyediakan jalur pejalan kaki, akses bagi feeder transjakarta, trayek angke link dan akses menuju rencana stasiun LRT koridor 7. Para penghuni juga dapat memanfaatkan akses tersebut untuk bersirkulasi ke daerah pinggir laut dan pelabuhan.

154

Gambar Rencana pembangunan jalan kolektor dan jalan lokal berdasarkan Pergub 83 tahun 2021. Sumber : Lampiran Pergub 83 tahun 2021

Rencana jalan lokal dalam Pergub 83 tahun 2021 memastikan kemudahan mobilisasi antar parsel dan kemudahan bagi para penghuni untuk mencapai jalan kolektor. Dengan intensi tersebut, jalan k olektor dapat disesuaikan dengan rencana bentuk permukiman eksisting ataupun di masa depan. Berdasarkan Pergub 83 tahun 2021, dengan memperhitungkan bahwa permukiman akan berbentuk vertikal, jalan lokal akan berada di antara parsel (003.R.8) dan (005.R.8). Rencana lain yang dapat diaplikasikan untuk jalan lokal adalah rencana untuk memperbaiki jalan eksisting seperti yang tertera dalam Hasil CAP Kelurahan Pluit 2018. Dalam rencana tersebut, sesuai dengan keinginan warga pada tahun 2018, tim penyusun DED merencanakan peremajaan jaringan jalan lokal eksisting dan jalan di dalam permukiman dengan mengganti bahan jalan dan menambahkan drainase pada sisi jalan.

Gambar Rencana pembangunan jalan lokal berdasarkan hasil CAP Kelurahan Pluit tahun 2018. Sumber : Laporan Hasil CAP Kelurahan Pluit tahun 2018 155

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

b. Tata Jalan: Transportasi Umum Untuk memastikan konektivitas antar Kawasan Muara Angke yang dikelilingi oleh air dengan daerah sekitar, Pergub 83 Tahun 2021 mengatur beberapa transportasi umum di Kawasan Muara Angke. Untuk mobilisasi di dalam kawasan Muara Angke sendiri, kawasan akan mengutilisasi angkutan lokal yang sudah ada. Selain itu, kawasan akan menggunakan angkutan lokal terintegrasi yaitu Angke Link. Angke Link akan bergerak di dalam kawasan mengikuti jalan lokal dan jalan kolektor; menghubungkan kawasan dengan jaringan transportasi seperti LRT dan feeder transjakarta. Seluruh jaringan transportasi umum di kawasan Muara Angke akan menggunakan Jalan Dermaga sebagai tulang punggung. Jalan ini a dalah jalan yang menghubungkan kawasan dengan daerah sekitar. Sebagai jaringan yang akan menghubungkan kawasan Muara Angke dengan keseluruhan Jakarta, trayek dan stasiun LRT koridor 7 akan berada di atas jalan Dermaga. Dengan banyaknya jaringan transportasi umum yang melintas di jalan ini, butuh pengaturan khusus untuk memastikan masing-masing jaringan tidak saling mengganggu.

Gambar Rencana jaringan transportasi umum Kawasan Muara Angke berdasarkan Pergub 83 tahun 2021. Sumber : Lampiran Pergub 83 tahun 2021

Gambar Rencana potongan jalan Jalan Dermaga di Kawasan Muara Angke berdasarkan Pergub 83 tahun 2021. Sumber : Lampiran Pergub 83 tahun 2021

156

c. Tata Guna Air : Drainase Rencana pemanfaatan lahan untuk kepentingan drainase akan memberikan dampak signifikan terhadap kampung yang dibahas pada naskah akademis ini. Sebagai salah satu kawasan di pesisir yang rentan terhadap kenaikan air laut, penurunan permukaan tanah dan juga banjir rob, kawasan Muara Angke tidak bisa mengalirkan air dari daratan secara alami ke laut. Kawasan ini bergantung pada penggunaan sistem pompa dan sistem polder. Kedua sistem ini sangat bergantung pada ketersediaan waduk untuk menampung air sebelum dipompa ke permukaan laut yang lebih tinggi. Pada saat ini, kawasan Muara Angke sudah memiliki satu waduk yaitu Waduk Muara Angke. Selain waduk, masih ada badan air yang berada di sepanjang jalan d ermaga, yang pada saat ini menjadi tempat konservasi m angrove. Dalam Perda 83 tahun 2021, untuk memastikan berjalannya sistem drainase ini, lahan yang pada saat ini digunakan Kampung Baru Tembok Bolong sebagai permukiman akan dikembalikan fungsinya sebagai waduk. Waduk ini akan b erperan penting dalam sistem drainase kawasan Muara Angke dan sekitar. Waduk-waduk di Muara Angke akan terhubung satu sama lain dengan saluran penghubung untuk menyimpan limpasan air hujan. Berdasarkan rencana ini, Kampung Baru Tembok Bolong harus meninggalkan lokasi tersebut dan berkonsolidasi dengan kampung-kampung lain di Muara Angke.

Gambar Rencana potongan jalan Jalan Dermaga di Kawasan Muara Angke berdasarkan Pergub 83 tahun 2021. Sumber : Lampiran Pergub 83 tahun 2021

157

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

d. Tata Guna Air : Sistem Jaringan Limbah dan JSS Zona 2 Kawasan Muara Angke merupakan gabungan dari berbagai fungsi seperti permukiman dan industri perikanan. Hal ini membutuhkan pemisahan pengelolaan air limbah untuk kegiatan domestik dan juga perikanan. Industri perikanan diekspektasikan dapat mengolah limbah secara mandiri. Selain itu, kawasan Muara Angke akan menyediakan 3 IPAL untuk mengolah limbah di area resto apung, untuk kotoran pasar ikan dan untuk zona perikanan. Limbah domestik akan dikelola melalui Sistem Pengelolaan Air Domestik Terpusat (SPALD-T) Jakarta Sewerage System (JSS). JSS akan dibangun di kawasan Muara Angke. Proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) atau dikenal dengan nama Jakarta Sewerage System (JSS) digagas untuk mengelola limbah domestik untuk wilayah Jakarta. Proyek JSS didasari atas kebutuhan pengolahan air limbah domestik yang baru 25% diolah, serta kondisi 8 sungai dari 13 sungai di Jakarta yang tercemar limbah domestik. Selain itu juga untuk memastikan k ehadiran infrastruktur sistem perpipaan air limbah dari sambungan rumah tangga di DKI Jakarta yang baru mencapai 6-10%.

Gambar Rencana Pembangunan JSS di Kawasan Muara Angke berdasarkan Pergub 83 tahun 2021. Sumber : Paparan Dinas Sumber Daya Air tentang proyek JSS

158

Proyek JSS ini terbagi ke dalam 15 Zona dimana salah satunya terdapat dalam kawasan Muara Angke sebagai Proyek JSS Zona 2. Proyek JSS Zona 2 akan dibangunan di Waduk Muara Angke dengan target kapasitas pengolahan air limbah mencapai 17.885 m3/hari. Fasilitas ini diharapkan akan dapat memberikan pelayanan terhadap air limbah d omestik bagi 7 kelurahan dari 3 kecamatan yaitu Kelurahan Kapuk dan Kedaung Kali Angke dari Kecamatan Cengkareng; Kelurahan Jelambar Baru dan Kelurahan Wijaya Kusuma dari kecamatan Grogol Petamburan; serta Kelurahan Pejagalan, Kapuk Muara dan Pluit dari Kecamatan Penjaringan. Pembangunan JSS memiliki efek signifikan terhadap Kampung Blok Limbah dan Kampung Blok Eceng. Melalui Pergub 83 tahun 2021 dan pemaparan DSDA, JSS akan dibangun di sekitar Waduk Muara Angke. Area sekitar Waduk Muara Angke direncanakan sebagai area integrasi untuk pengolahan air limbah, cadangan air bersih, kantor bagi puhak yang terlibat serta ruang terbuka hijau. Rencana ini akan menempati ruang yang pada saat ini menjadi permukiman bagi warga Kampung Blok Limbah dan Kampung Blok Eceng.

Gambar Lokasi Kampung Blok Limbah (kiri) dan Blok Eceng (kanan) terhadap rencana pembangunan JSS. Sumber : Paparan Data dan Fakta Kampung Prioritas Objek Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2020

159

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

VI.2

KEPENTINGAN LAINNYA Kepentingan lainnya yang terkait dan akan dibahas pada sub bab ini berupa Surat Izin Penunjukan Pemanfaatan Tanah di sekitar kawasan kampung, Panduan Rancang Kota (PRK/Urban Design Guidelines/ UDGL) di sekitar kawasan kampung, Teknik Pengaturan Zonasi, Surat Keputusan Gubernur dan/atau perizinan lainnya. Kawasan lokasi kampung dengan dasar hukum ditetapkan sebagai suatu karakter wilayah seperti misalnya aspek cagar budaya atau karakteristik lainnya baik di lokasi kampung tersebut atau di kawasan sekitarnya, menjadi perhatian dalam sub bab ini. Dasar hukum atas kampung atau kawasan terkait tersebut dijabarkan dan diperjelas dengan gambar, peta dan ilustrasi. Ketentuan lainnya yang mendukung dari kebijakan tata ruang seperti intensitas zonasi lokasi kampung dengan karakteristik tertentu juga turut disertakan dan dijelaskan pengaruh intensitas zonasi terhadap rencana pemanfaatan tanah di kampung tersebut, jenis kegiatan yang diizinkan maupun tidak diperbolehkan dalam kawasan, serta potensi pengebangan kawasan di masa depan. Pada bagian ini, akan membahas mengenai berbagai program dan pembangunan kepentingan lain yang akan di lakukan di kawasan Muara Angke. Program dan pembangunan lain yaitu antara lain: Proyek Reklamasi 17 Pulau, NCICD/PTPIN, Pengembangan Pelabuhan Perikanan Muara Angke dan Pelabuhan Kaliadem.

160

VI.2.1 PROYEK REKLAMASI 17 PULAU Proyek reklamasi di Jakarta, dapat dikatakan telah dimulai sejak era 1970-an dengan kawasan Ancol untuk kawasan industri dan rekreasi pada sekitar tahun 1970.10 Reklamasi selanjutnya dilanjutkan dengan pembangunan reklamasi kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan kemudian Pantai Mutiara namun diiringi sikap kritis Emil Salim sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup.11 Di kemudian hari, diketahui salah satu lokasi dengan titik amblesan tanah yang cukup tinggi hingga mencapai 9,89 cm pertahun terjadi di Pantai Indah Kapuk termasuk Pantai Mutiara.12 kemudian Pemerintah Pusat mengeluarkan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta13 yang ditindak lanjuti terbitnya P erda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta. Perjalanan proyek reklamasi tertunda krisis ekonomi pada tahun 1998, namun telah ada sejumlah perjanjian kerjasama dengan perusahaan pengembang untuk melaksanakan reklamasi.14 Pasca krisis ekonomi, terbitlah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda 6/1999) dengan mengatur reklamasi ke dalam rencana tata ruang serta mengubah rencana yang ada pada tahun 1995. Tujuan dan arahan reklamasi dengan luas s ekitar 2.700 hektar disebutkan untuk perdagangan dan jasa internasional, pelabuhan wisata serta perumahan dan permukiman termasuk rusun untuk kelas menengah atas.15

10 Kompas. Perjalanan Panjang Reklamasi Jakarta. Sumber: https://interaktif.kompas.id/baca/reklamasijakarta/ Diakses pada 27 Maret 2020. 11 Dalam pemberitaan di Kompas Interaktif, Emil Salim selaku Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup mengirimkan surat nomor B-655/Men.KLH./3/1992, kepada Pemda DKI Jakarta, mempersoalkan kehadiran Mandara Permai di PIK serta terkait dengan amdal. 12 Melki Pangaribuan. Tanah DKI Jakarta Tiap tahun Ambles Lima Centimeter. Satu Harapan. http:// www.satuharapan.com/read-detail/read/tanah-dki-jakarta-tiap-tahun-ambles-lima-centimeter. Diakses pada 27 Maret 2020. 13 Didasari Keputusan Presiden No. 17 Tahun Tahun 1994 tentang Repelita VI. 14 Dalam penelusuran penulis, telah ada Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Kapuk Naga Indah untuk Pulau C (2B), D (2A) dan Pulau E (1) dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 162 Tahun 1997 dan Nomor 094/KNI-SP/VII/97 tanggal 28 Juli 1997. 15 Dalam Paragraf 4 mengenai Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman, pada Pasal 32 huruf b angka 3 Perda 6/1999 mengarahkan kawasan reklamasi di Jakarta Utara sebagai kawasan pemukiman masyarakat menengah atas. Pasal 32 huruf b angka 3 Perda 6/1999 berbunyi: Rencana pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 di masing-masing Kotamadya adalah : b. Kotamadya Jakarta Utara: 3. Mengembangkan pemukiman masyarakat menengah atas pada areal reklamasi pantai utara;

161

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Pandangan kritis terhadap proyek reklamasi tidak berhenti pada era Emil Salim. Pada 19 Februari 2003, Kementerian Lingkungan Hidup, saat itu dipimpin Menteri Nabiel Makarim, menerbitkan K eputusan Menteri LH No. 14 tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi Dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta Oleh Badan Pelaksana Pantai Utara Jakarta Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Kepmen LH 14/2003). Dalam Kepmen LH 14/2003 dengan tegas menyatakan bahwa proyek reklamasi dan revitalisasi Pantura Jakarta tidak layak d ilaksanakan. Kementerian mengatakan bahwa reklamasi akan meningkatkan risiko banjir terutama di kawasan utara, merusak ekosistem laut, dan menyebabkan penghasilan nelayan menurun. Proyek juga akan membutuhkan sekitar 330 juta meter kubik pasir (untuk wilayah seluas 2.700 hektar), dan akan mengganggu PLTU Muara Karang di Jakarta Utara.

Gambar Peta Rencana Reklamasi Berdasarkan Perda 8/1995

Atas Kepmen LH 14/2003 tersebut mendorong perusahaan u ntuk menggugatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara.16 Dimana pada tingkat pertama dan banding, Kementerian Lingkungan Hidup d ikalahkan dan di tingkat Kasasi dimenangkan. Walaupun pada akhirnya, d alam peninjauan kembali, pemerintah dikalahkan dengan empat alasan hakim dalam memutus perkara tersebut: pertama, Kewenangan penghentian reklamasi terletak pada presiden. Kedua, Pada pokok permasalahan gugatan yang diajukan tidak menyinggung mengenai ketidaklayakan lingkungan dari proyek reklamasi karena tidak dipertimbangkan sama sekali dalam putusan. Ketiga, Putusannya hanya menyentuh aspek prosedural bahwa Kepmen LH 14/2003 tersebut tidak sesuai dengan prosedur dalam penerbitannya. Keempat, mengenai aspek dampak buruk lingkungan bahwa ada ancaman bencana ekologis tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.17 16 Perusahan tersebut tercatat: PT Bakti Era Mulia, PT Taman Harapan Indah, PT Manggala Krida Yudha, Pelindo II, PT Pembangunan Jaya Ancol and PT Jakarta Propertindo. 17 Mahkamah Agung. Putusan Peninjauan Kembali No. 12/PK/TUN/2011 tertanggal 24 Maret 2011.

162

Pasca proses gugatan tersebut terhenti, DPRD Jakarta mengesahkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2030 (Perda 1/2012). Dalam Perda RTRW Jakarta 2030, reklamasi kembali dinyatakan dengan bentuk yang berbeda dari peraturan era tahun 1995 dan 1999. Dalam pengaturan reklamasi terpisah dari pulau jawa sebagai pulau utama dengan terbagi dalam 17 pulau reklamasi. Konteks reklamasi terkait dengan reforma agraria di kawasan Muara Angke terkait dengan penataan aset pertanahan di pesisir s erta akses terhadap wilayah perikanan bagi nelayan tradisional Muara Angke yang berubah menjadi pulau baru khususnya dalam program akan membangun Pulau E, F dan G. Secara umum, kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta telah mempengaruhi mata pencaharian nelayan tradisional secara langsung.18 Nelayan Muara Angke mengeluhkan terhambatnya jalur kapal akibat pembangunan reklamasi khususnya Pulau G.19 Proses pembangunan juga dinilai telah menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi dimana pembangunan dinilai tidak adil. Untuk itu Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan keputusan pencabutan izin-izin reklamasi.20 Saat naskah akademik ini ditulis, terdapat perlawanan dari p erusahan pengembang maupun perusahaan pihak ketiga yang terkait dengan proyek reklamasi tersebut yang masih berjalan.

Gambar Peta pulau Reklamasi berdasarkan Perda DKI Jakarta 1/2012 RTRW Jakarta 2030

163

18 Ramadhan, A., M. Firdaus, R.A. Wijaya, dan I. Mulyawan. 2016. Estimasi Kerugian Nelayan dan Pembudidaya Ikan Akibat Reklamasi Di Teluk Jakarta. Jurnal Sosek KP. Vol. 11(1) : 1-11. 19 Jimmy Ramadhan Azhari. Nelayan Muara Angke Mengeluh soal Pulau G, Edhy Prabowo Janji Panggil Pengembangnya”, https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/28/20260471/nelayan-muaraangke-mengeluh-soal-pulau-g-edhy-prabowo-janji-panggil 20 Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat dua surat keputusan yang menegaskan pencabutan izin reklamasi. Pertama, Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur yang secara khusus mencabut izin reklamasi Pulau F, H dan I. Dan kedua, Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1410 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Rencana reklamasi Pulau E dihentikan berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.356/MENLHK/SETJEN/KUM.9/5/2016 Tentang Penghentian S ementara Seluruh Kegiatan Pulau 2b (C), Pulau 2a (D) Dan Pulau G Serta Pembatalan Rencana Reklamasi Pulau 1 (E) Di Pantai Utara Jakarta yang diterbitkan pada 10 Mei 2016. Terkait dengan rencana reklamasi Pulau F, Gubernur DKI JAkarta menerbitkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi tertanggal 6 September 2018. Terhadap Kepgub 1409/2018 tersebut, PT. Agung Dinamika P erkasa sebagai pihak yang bekerja sama dengan PT Jakarta Propertindo dalam melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan reklamasi Pulau F, mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan tata usaha negara. Perkembangan terakhir dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 115/B/2020/PT.TUN.JKT. gugatan pihak pengembang ditolak dengan alasan tidak memenuhi jangka waktu untuk mengajukan upaya banding administrasi. Sementara, reklamasi Pulau G tidak dilakukan tindakan tertentu dan cenderung untuk didiamkan. Terlihat dari tidak dicabutnya perizinan terkait reklamasi Pulau G. Pemegang izin reklamasi Pulau G yaitu PT Muara Wisesa Samudera mengajukan upaya hukum administratif fiktif positif terhadap Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G. Berdasarkan putusan tingkat pertama di PTUN Jakarta, PT Muara Wisesa S amudera dimenangkan dengan Gubernur diperintahkan untuk menerbitkan Keputusan Perpanjangan Izin Reklamasi Pantai Bersama sesuai permohonan Pemohon tertanggal 27 November 2019. Informasi terakhir, upaya Peninjauan Kembali yang diajukan Gubernur DKI Jakarta ditolak Mahkamah Agung sehingga Izin Reklamasi Pantai Bersama (Reklamasi Pulau G) wajib diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta (Tempo; https:// cutt.ly/alQ7VyJ).

164

VI.2.2 NCICD / PTPIN Proyek NCICD berawal dari banjir parah di tahun 2007 dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan permohonan b antuan kepada pemerintah Belanda.21 Melacak akarnya adalah kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Belanda yang telah dimulai dari tahun 2001.22 Pemerintah Belanda mendatangi dan menawarkan kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk m erancang sistem pertahanan laut yang dilakukan pada 2009–2012, yang kemudian dikenal sebagai Jakarta Coastal Defense S trategy (JCDS). Dalam m asterplan Jakarta Coastal Defense System yang kemudian di 2013 berganti nama menjadi National Capital Integrated Coastal D evelopment (NCICD) yang membagi dalam tiga fase pembangunan Fase A, B dan C. Berdasarkan Masterplan NCICD, Fase A pembangunan NCICD fokus memperkuat tanggul laut yang telah ada khususnya tanggul sungai dan pantai. Kemudian diikuti pembangunan tanggul laut di wilayah timur dan barat yang menutup Teluk Jakarta serta termasuk di dalamnya pembangunan reklamasi sebagai fase B. Kemudian dalam Fase C pembangunan jangka panjang di timur Teluk Jakarta. Terkait Fase C baru dibuat dalam rancangan sketsa karena mengikuti p erkembangan masa depan yang belum ada kepastian. (Master Plan NCICD yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dengan tertanggal 1 Desember 2014) Di kawasan Muara Angke sendiri, akan dilakukan pembangunan di Fase A yaitu memperkuat tanggul pantai yang sudah ada baik sungai maupun di pinggir pantai. Dari rancangan rencana pelaksanaan Tanggul NCICD Klaster Muara Angke, terdapat setidaknya dua kampung yang akan terkena dampak dari pembangunan Tanggul NCICD yaitu K ampung Kerang Ijo, Kampung Blok Eceng dan Kampung Blok Limbah.

Vitorio Mantalean. Kompas.com. Kilas Balik Banjir Jakarta 2007: 70 Persen Wilayah Terendam, Ibu Kota Lumpuh, 48 Orang Tewas. Editor : Egidius Patnistik. Sumber: https://megapolitan.kompas.com/ read/2019/12/05/18250291/kilas-balik-banjir-jakarta-2007-70-persen-wilayah-terendam-ibu-kota. 22 https://www.pu.go.id/berita/view/10158/kerjasama-indonesia-dan-belanda-bidang-air-dan- lingkungan. 21

165

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Gambar Rencana Pelaksanaan Tanggul NCICD Klaster Muara Angke Sumber: Presentasi Elizabeth sebagai perwakilan Dinas Sumber Daya Air dalam Wawancara tertanggal 8 Februari 2021.

V.2.3

PENGEMBANGAN PENGETAHUAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE DAN PELABUHAN KALIADEM Sejak Maret 2017, Pelabuhan Perikanan Muara Angke Pelabuhan Perikanan Muara Angke ditetapkan sebagai Pelabuhan P erikanan Nusantara (Kepmen KP 13/KEPMEN-KP/2017). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan (PERMEN KP No. PER.08/MEN/2012) penetapan status Pelabuhan Perikanan Nusantara berdasarkan atas kriteria teknis dan operasional. Kriteria teknis seperti: 1)` mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI; 2) memiliki fasilitas tambat labuh u ntuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT; 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m; 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT; dan 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 ha. Mengenai kriteria operasional terdiri dari: 1) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton per hari; dan 2) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya (Permen KKP). 166

Sebelumnya, Pelabuhan Perikanan Muara Angke ditetapkan s ebagai Pelabuhan Pendaratan Ikan Daerah oleh Gubernur DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 598 Tahun 1990. Dengan mendasarkan klasifikasi pada PERMEN KP No. PER.08/MEN/2012, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) atau Pelabuhan Perikanan kelas D, memiliki kriteria teknis dan operasional untuk perikanan skala kecil. Sejak ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara, dilakukan pengembangan pelabuhan perikanan Muara Angke dengan m embangun dermaga kapal perikanan di muara Kali Adem serta breakwater sebagai infrastruktur pemecah gelombang. Dalam gambaran umum pengembangan pelabuhan perikanan Muara Angke, terdapat satu kampung kota yang akan terkena dampak yaitu Kampung Kerang Ijo. Kampung ini akan bersinggungan dengan pembangunan pengembangan dermaga tambahan di Muara Kali Adem. Dalam prakteknya, nelayan kecil yang bertempat tinggal di Kampung Kerang Ijo mayoritas melabuhkan kapal perikanan di bagian pinggir sungai Kali Adem tidak di bagian yang berdekatan dengan perairan laut.

Gambar Rencana Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke 2019-2022 Sumber: Presentasi Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan berjudul Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke (Probity Audit)

167

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

V.2.4 PEMBANGUNAN DERMAGA KALI ADEM Sebagai bagian dari pengembangan pelabuhan, pemerintah mencanangkan rencana pemindahan dan pembangunan dermaga kali adem untuk nelayan tradisional ataupun kapal di atas 10 hitta 30 GT. Sebelum pembangunan dermaga ini, kebanyakan nelayan tradisional yang tinggal di Kampung Kerang Ijo, Kampung Blok Empang, Blok Limbah dan Blok Eceng akan menambatkan kapal mereka di sepanjang Kali Adem. Hal ini mereka lakukan supaya kapal kecil mereka terlindung dari ombak laut. Rencana dermaga Kali Adem yang baru akan berada di sisi Utara Kawasan Muara Angke, langsung berhadapan dengan laut. Lokasi dermaga akan berpotongan dengan sebagian lahan yang pada saat ini dimanfaatkan Kampung Kerang Ijo sebagai tempat tinggal.

Gambar Lokasi dan bentuk perencanaan pembangunan Dermaga Kali Adem 168

VI.2.5 PEMANFAATAN BERDASARKAN PANDUAN RANCANG KOTA KAWASAN MUARA ANGKE A. Pemanfaatan untuk Ruang Terbuka Hijau Dalam setiap perkembangan RDTR maupun PRK sejak tahun 2006, ruang terbuka hijau di Kawasan Muara Angke semakin menurun. Fungsi ini digantikan dengan fungsi industri, fungsi komersial dan juga fungsi permukiman dalam setiap perubahan. Dalam persentase, ruang terbuka hijau di PRK 2021 hanya mencakup sekitar 46.914 m2 atau 6,77% dari keseluruhan lahan. Hal ini berbeda jauh dari RDTR yang mengatur 155.055 m2 atau 21,47% lahan sebagai ruang terbuka hijau. Angka yang sekarang tertera dalam PRK 2021 juga telah melalui penurunan drastis dari draft PRK yang diajukan di 2018. Dalam draft tersebut, ruang terbuka hijau mengambil 127.641 m2 atau 17.68% dari keseluruhan. Untuk mencegah jumlah ruang terbuka hijau semakin menurun, PRK 2021 mencoba mempertahankan beberapa ruang terbuka hijau eksisting seperti lapangan olahraga dan taman. PRK ini juga mencoba memetakan dan merencanakan lahan-lahan untuk dijadikan ruang terbuka hijau seperti parsel (018) dan (019) yang berada di sisi jalan dermaga. Rencana ini berbeda dengan kondisi eksisting dimana parsel 019 dimanfaatkan sebagai ruang pengeringan ikan, sedangkan sebagian dari parsel 018 dimanfaatkan oleh warga Kampung Blok Eceng sebagai tempat bermukim. Jumlah ini masih di bawah jumlah yang dituliskan pada Perda No 1 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 pasal 6 nomor 5. Dalam pasal tersebut, RTRW mentargetkan pengembahangan lahan untuk ruang terbuka hijau mencapai 30% dari daratan Provinsi Jakarta. Untuk memenuhi target tersebut, Pergub 83 tahun 2021 melakukan kompensasi dalam bentuk substitusi daerah hijau bervegetasi, s elama pergantian dapat menjamin tetap berjalannya fungsi/sistem ekologi daerah perencanaan. Substitusi daerah hijau dengan fungsi resapan harus memperhitungkan prinsip hidrologi zero run-off.

169

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Gambar Persentase perubahan fungsi peruntukan ruang tebuka hijau dari PRK 2006, RDTR 2014, dan PRK 2021.

170

Peruntukan ruang terbuka hijau yang berpotongan dengan Kampung Blok Eceng merupakan ruang terbuka hijau dengan kode H.5. Ruang terbuka hijau H.5 adalah merupakan zona jalur hijau dengan Sub Zona Hijau Tegangan Tinggi. Pada sub zona ini, hanya ada dua kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu hutan kota dan hutan lindung. Hal ini tidak hanya untuk memastikan ruang terbuka hijau tetap tersedia, namun untuk memastikan keamanan dari menara listrik tegangan tinggi. S ehingga, untuk memastikan hal tersebut dapat terlaksana, parsel ini akan dikosongkan untuk menciptakan ruang terbuka di bawah jaringan listrik tegangan tinggi. Selain H6, ruang terbuka hijau lain yang akan berkonflik dengan pemanfaatan permukiman eksisting adalah sub zona L1 pada parsel (002). Pada saat ini, sub zona L1 atau Sub Zona Suaka dan Pelestarian Alam, dimanfaatkan Kampung Kerang Ijo sebagai tempat tinggal. D alam perencanaan di PRK 2021, lahan yang ditinggali oleh Kampung Kerang Ijo dinilai tidak layak untuk dijadikan tempat bermukim. Pada saat ini, lahan tersebut terbentuk dari urugan limbah cangkang kerang ijo, hasil sisa para nelayan kerang ijo yang tidak dapat diolah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Kondisi tanah tidak stabil dan m emiliki resiko tinggi erosi akibat aliran sungai dan juga laut. PRK 2021 memberikan arahan mengosongkan lahan untuk memberikan ruang bagi aliran mengalir dan juga konservasi mangrove. Fungsi lindung dari suaka marga satwa merupakan pemanfaatan yang tidak banyak dibahas sejak arahan dari RTRW 2012 dan RDTR 2014. Dalam kedua dokumen tersebut, Kawasan Muara Angke masuk sebagai kawasan lindung untuk mangrove. Namun arahan ini belum tercermin dengan baik dalam RDTR 2014, draft PRK 2018 dan juga PRK 2021. Parsel (002) merupakan satu-satunya area yang menyediakan lahan bagi kebutuhan suaka dan pelestarian alam.

171

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Gambar Lokasi Kampung Blok Eceng yang terpengaruh dengan pemanfaatan lahan sebagai Sub Zona Hijau Tegangan Tinggi

Gambar Lokasi Kampung Kerang Ijo yang terpengaruh dengan pemanfaatan lahan sebagai Sub Zona Suaka dan Pelestarian Alam.

172

B. Pemanfaatan untuk Ruang Terbuka Biru Seperti layaknya ruang terbuka hijau, alokasi lahan untuk ruang terbuka biru semakin menurun dari arahan yang diberikan RDTR. Pada RDTR tahun 2014, ruang terbuka biru menempati sekitar 57.392 m2 atau 7.95% dari keseluruhan lahan di kawasan Muara Angke. Sedangkan pada PRK 2021, ruang terbuka biru hanya menempati 38.308 m2 atau 5,53% dari keseluruhan lahan. Dalam RDTR ataupun RTRW, tidak ada persenan lahan tertentu yang harus dipertahankan seperti ruang terbuka hijau. Namun, melihat betapa pentingnya penampungan air bagi kawasan seperti Muara Angke, ruang terbuka biru dapat diberikan penempatan yang penting dalam penataan kawasan. Dalam PRK 2021, lokasi yang pada saat ini dimanfaatkan Kampung Baru Tembok Bolong akan diubah menjadi ruang terbuka biru. Sesuai dengan pemanfaatannya, dalam ruang terbuka biru tidak diijinkan membangun bangunan apapun. Warga yang pada saat ini m emanfaatkan lahan sebagai tempat tinggal harus berkonsolidasi dengan permukiman lain.

Gambar Lokasi Kampung Baru Tembok Bolong yang terpengaruh dengan pemanfaatan lahan sebagai Sub Zona Ruang Terbuka Biru.

C. Pemanfaatan untuk Industri dan Pergudangan Selain pemanfaatan untuk Ruang Terbuka Biru, Kampung Kerang Ijo juga memiliki pemanfaatan berbeda dengan sub zona lain nya, yaitu Sub Zona Industri dan Pergudangan. Sub Zona ini dipertuntukan untuk industri perikanan Muara Angke, seperti lokasi untuk galangan kapal, gudang dan parkir truk dan kontainer. Dalam tabel ITBX di RDTR 2014, sub zona industri dan pergudangan dapat mengakomodir permukiman dengan syarat tertentu, namun tidak semua tipe permukiman dapat di akomodir. Tipe-tipe yang bisa diajukan dengan syarat tertentu adalah rumah susun dan juga rumah susun umum. Walaupun keduanya adalah tipe permukiman, pada saat ini tipe permukiman yang ada di Kampung Kerang Ijo adalah tipe rumah sangat kecil. Hal ini tidak diperbolehkan di bangun pada sub zona industri dan pergudangan.

173

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

D. Pemanfaatan untuk Permukiman Pemanfaatan lain yang berpotongan dengan kampung di naskah akademik ini adalah pemanfaatan hunian di parsel (003) dan (005). Pada saat ini, parsel (003) dan (005) berpotongan dengan Kampung Blok Empang dan Blok Eceng. Walaupun sama-sama berfungsi sebagai hunian, PRK menyarankan tipe hunian yang berbeda dengan kondisi eksisting. Hunian pada parsel tersebut memperboleh h unian tipe Sub Zona Rumah Susun Umum. Pada sub zona ini, pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan tanpa syarat adalah Rumah Susun Umum. Tipe hunian lain seperti Rumah Sangat Kecil, Rumah Kecil, Rumah Sedang dan Rumah Besar diperbolehkan untuk dibangun. Secara peruntukan zonasi, Kampung Blok Empang dan Blok Eceng yang dapat diklasifikasikan sebagai Rumah Sangat Kecil, diperbolehkan untuk berada di lokasi sekarang. Fungsi ini namun bertentangan dengan arahan PRK untuk mengembangkan permukiman di Kawasan Muara Angke secara vertikal. Sehingga, tipe permukiman yang disarankan oleh PRK adalah Rumah Susun Umum. Rumah Susun Umum yang diarahkan pada parsel ini juga mengantisipasi kebutuhan permukiman masyarakat yang harus pindah dari lokasinya pada saat ini di Muara Angke, dan juga pertambahan penduduk. Parsel (003) dan (005) memiliki intensitas lahan yang serupa. Untuk menampung populasi di Kawasan Muara Angke, bangunan dapat memiliki ketinggian maksimal 24 lantai dengan Koefisien Luas Bangunan 4,5. Koefisien dasar bangunan yang diarahkan di area ini adalah 55%, agar tiap parsel tetap menyediakan ruang terbuka bagi penghuni nya ataupun untuk keseluruhan Kawasan Muara Angke. Kajian pada PRK 2021 menyarankan untuk memanfaatkan intensitas lahan seefektif mungkin.

Gambar Lokasi Kampung Blok Empang dan Kampung Blok Eceng yang berada di zonasi Rumah Susun Umum berdasarkan PRK 2021. 174

VI.2.5 PEMANFAATAN BERDASARKAN PENGAJUAN WARGA KAMPUNG BLOK ECENG, BLOK LIMBAH, BLOK EMPANG, DAN KAMPUNG TEMBOK BOLONG

Sebagai bagian dari Kawasan Muara Angke yaitu Kampung Blok Empang, Kampung Blok Limbah, Blok Eceng, dan Kampung Tembok Bolong m engajukan pemanfaatan yang mereka inginkan di lahan yang pada saat ini mereka tinggali. Pemanfaatan yang mereka ajukan mengkonsiderasi pentingnya peran nelayan dan pekerja bagi berjalannya Kawasan Muara Angke. Di sisi lain, dengan banyaknya kepentingan di Muara Angke, lahan yang pada saat ini dimanfaatkan keempat k ampung harus dinegosiasikan dengan fungsi-fungsi lain. Melalui Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Rujak Center for Urban Studies (RCUS) dan Urban Poor Consortium (UPC), warga kampung yang dibahas pada naskah akademis ini menawarkan skema konsolidasi lahan. Rencana ini telah disampaikan via pertemuan dengan Kepala Dinas Perumahan pada 2 November 2021. Skema konsolidasi ini berpegang pada visi “Kampung Nelayan Tradisional” dengan beberapa prinsip penataan kawasan. Visi warga sebagai ‘Kampung Nelayan Tradisional’ adalah: • Menyediakan akses jalur tangkap (laut) dan akses ke pasar lelang • Perbaikan kualitas kawasan permukiman kampung nelayan • Kepastian hukum bertempat tinggal dan bekerja bagi warga kampung nelayan.

175

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Dengan visi tersebut, warga memiliki prinsip penataan kawasan sebagai berikut: • Posisi permukiman dekat dengan dermaga dan pasar lelang • Penataan dilakukan melalui prinsip Konsolidasi Tanah • Lingkungan yang bersih dan tertata melalui redistribusi lahan pemukiman dan tempat usaha, yang dikelola oleh koperasi warga • Permukiman menonjolkan ciri pesisir dan visi Kampung Nelayan Tradisional •

Tipologi bangunan yang ramah pengguna, mempertimbangkan aspek kebencanaan dan daya dukung lahan.

Untuk mencapai poin-poin yang disebutkan diatas, warga akan memotong 20% dari luas area rumah eksisting. Sisa lahan yang tersisa akan dikonversikan menjadi beberapa tipe rumah, tergantung sisa lahannya. Jika luas lahan yang tersisa mendekati 21m2, maka warga akan mendapatkan tempat tinggal dengan tipe 21 m2. Dengan cara perhitungan yang sama, warga dapat mendapatkan hunian dengan ukuran tipe 21 m2, 28 m2 atau 36 m2. Sisa lahan yang dipotong dari area rumah saat ini akan dikonversikan sebagai “saham” unit hunian vertikal yang akan dikelola oleh koperasi.

Gambar Skema konsolidasi lahan Kampung Blok Limbah, Blok Eceng dan Kampung Baru Tembok Bolong. Sumber : Rujak Center for Urban Studies

Skema konsolidasi ini akan mengurangi building coverage dari kampung; membuka lahan untuk pemanfaatan fungsi-fungsi lain di kawasan Muara Angke. Walaupun begitu, skema ini tidak mengurangi hak tempat tinggal warga yang telah memanfaatkan lahan dengan itikad baik sejak 1978.

176

Berdasarkan perhitungan ini, tahap pertama konsolidasi direncanakan untuk 3 kampung yaitu Kampung Blok Eceng, Blok Limbah dan Kampung Tembok Bolong. Konsolidasi Kampung Blok Eceng dan Kampung Blok Limbah membutuhkan lahan untuk menampung hunian tapak tipe 21 sebanyak 54 unit, tipe 28 sebanyak 30 unit, tipe 36 sebanyak 71 unit, dengan saham unit hunian vertikal berupa kampung susun s ebanyak 209 unit. Sedangkan untuk Kampung Tembok Bolong hingga dokumen ini disusun sedang dalam tahap pengembangan desain bersama warga. Seluruh perencanaan tahap pertama ini menempati area sebesar seluas 15.002 m2. Hal ini tentu saja jauh lebih kecil dibanding dengan luas eksisting Kampung Blok Eceng, Blok Limbah dan Kampung Tembok Bolong saat ini. Sesuai dengan zonasi dalam RDTR, visi dan juga prinsip penataan kawasan, Kampung Blok Eceng, Blok Limbah dan Kampung Tembok Bolong akan berkonsolidasi di sebagian lahan parsel (003) dan (005). Lahan ini dipilih karena kedekatan nya dengan lokasi pengolahan hasil tangkapan ikan dan kedekatan dan kemudahan akses antar hunian dan usaha. Selain pemanfaatan sebagai hunian, rencana konsolidasi ini juga mengajukan lahan di parsel (018) dan (019) sebagai lahan pengeringan ikan. Pada saat ini, kedua parsel lahan ini memiliki fungsi sebagai tempat pengeringan dan pengolahan ikan, namun pada PRK, kedua parsel masuk dalam kategori H5 atau Sub Zona Hijau Tegangan Tinggi.

Gambar Lokasi konsolidasi lahan Kampung Blok Limbah, Blok Eceng dan Kampung Baru Tembok Bolong. Sumber : Rujak Center for Urban Studies

177

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Dalam lahan sebesar 12.202 m2 yang akan digunakan untuk hunian warga Kampung Blok Eceng dan Kampung Blok Limbah, warga mengajukan 2 blok kampung susun, alokasi lahan untuk rumah tipe 21, 28, 36 dan rumah panggung nelayan dan kios. Selain rumah, sebagai pendukung kegiatan bermukim, parsel (018) dan parsel (019) dimanfaatkan untuk area usaha pengolahan limbah, area usaha penjemuran ikan dan area usaha jenis non perikanan. Sedangkan Kampung Baru Tembok Bolong akan dibangun seluruhnya dalam bentuk hunian vertikal di sisi utara lahan yang digunakan Kampung Blok Eceng dan Kampung Blok Limbah. Berbeda dengan arahan PRK yang mengarahkan parsel (003) dan (005) sebagai Rumah Susun Umum setinggi 24 lantai, Koefisien Luas Bangunan 4,5 dan Koefisien dasar bangunan 55%, konsolidasi kampung mengajukan kawasan menjadi campuran antara rumah susun vertikal dan rumah sangat kecil. Campuran kedua permukiman ini akan menempati 51.16% dari lahan, lebih kecil dari 55% yang disyaratkan oleh PRK 2021. Perbedaan yang paling signifikan ada di pemenuhan KLB. Pada PRK, dengan KLB 4,5, keseluruhan kampung dapat menggunakan sampai 54.900 m2 luas lantai. Dalam skema yang d iajukan, hasil konsolidasi warga tahap pertama hanya menggunakan 15.103 m2 luas lantai. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk melakukan konsolidasi tahap kedua terhadap Kampung Blok Empang yang hingga saat penyusunan dokumen ini sedang berproses untuk mengumpulkan data dasar.

Gambar Rencana site plan yang diajukan oleh Kampung Blok Limbah, Blok Eceng dan Kampung Baru Tembok Bolong. Sumber : Rujak Center for Urban Studies

178

VI.3 ANALISIS DAN EVALUASI Berdasarkan identifikasi pemanfaatan lintas kepentingan di atas, lahan yang pada saat ini dimanfaatkan oleh Kampung Kerang Ijo, Blok Empang, Blok Eceng, Blok Limbah dan Kampung Baru Tembok Bolong merupakan tanah strategis yang dimanfaatkan tidak hanya oleh warga, n amun oleh b eberapa pihak lainnya. Secara keseluruhan, berikut setiap parsel tanah dan pemanfaatan lintas kepentingan di area 5 kampung yang dibahas di naskah akademis ini :

179

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

180

BAB VII

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PERTA LINTAS KLAIM KEPEMILIKAN DAN P

181

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

ANAHAN PENGUASAAN

VII.1

ISU KAMPUNG BLOK EMPANG a. Sejarah penguasaan tanah Kampung Blok Empang Sebagaimana penjelasan penguasaan tanah dalam Bab V, penguasaan tanah di Kampung Blok Empang telah dimulai tahun 1978, yang berarti penguasaan tanah telah melampaui waktu sekitar 42 tahun. Perjalanan lini waktu sejak 1978 dapat terbagi ke dalam beberapa tahap, seperti pendudukan awal tahun 1981, pengurugan dan penimbunan empang menjadi tanah padat pada tahun 1998. hingga pendudukan massif sebagai tempat tinggal dan tempat usaha mikro dan kecil pada tahun 2000 hingga 2003. Pendudukan dan pendataan terakhir pada tahun 2010 hingga 2017 terdata dihuni hingga 1000 KK dan mencapai 3.000 jiwa dengan jumlah bangunan mencapai 838 unit. b. Bukti-bukti penguasaan Bukti penguasaan tanah yang dimiliki warga berupa kesaksian dari warga bernama Arpani sejak tahun 1978 untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya ikan. Kemudian kesaksian lain dari masyarakat yang mendiami kawasan Kampung Blok Empang.

c. Penggunaan dan pemanfaatan Penggunaan

dan

pemanfaatan

tanah

kampung

blok

empang

adalah sebagai tanah non-pertanian. Kegiatan non pertanian berupa permukiman, usaha dan jasa mikro dan kecil, gudang barang bekas serta fasilitas umum seperti peribadatan, infrastruktur jalan dan lainnya.

182

d. Klaim pihak lain dan buktinya Klaim pihak lain di atas kawasan tersebut adalah dari klaim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan informasi yang diterima oleh penulis, saat ini Pemprov DKI Jakarta dengan penanggung jawab BPAD dan DKPKP telah mengajukan permohonan pensertifikatan Aset Muara Angke. Dalam proses permohonan telah dilakukan pengukuran oleh BPN dan telah terbit peta bidang tanah No. 3105/2019.

VII.2 ISU KAMPUNG KERANG IJO a. Sejarah penguasaan tanah Kampung Kerang Ijo Sejarah penguasaan Kampung Kerang Ijo tidak terlepas dari perkembangan sejarang penguasaan Kampung Blok Empang. Penguasaan tanah di Kampung Kerang Ijo dimulai dari tahun 1991 d imulai dari para nelayan tradisional dan nelayan kecil yang “ngadem” sehinga disebut sebagai Kali Adem dengan membangun rumah panggung peristirahatan dan tambatan kapal nelayan. Hingga tahun 2001, terjadi perkembangan signifikan dari penguasaan tanah di Kampung Kerang Ijo, dengan adanya penimbunan dan pengerukan empang menjadi lahan tanah menggunakan pecahan-pecahan cangkang kerang ijo. Perluasan ini mencapai signifikan pada tahun 2002 dengan terbentuknya gang 6 dan 7 di utara dan barat daya. b. Bukti-bukti penguasaan Bukti penguasaan rakyat atas kawasan Kampung Kerang Ijo yang d imiliki adalah kesaksian dari warga salah satunya yang merupakan sesepuh bernama Khalil yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan pembudidaya ikan kerang ijo. c. Penggunaan dan pemanfaatan Penggunaan dan pemanfaatan tanah kampung Kerang Ijo d igunakan untuk kegiatan non-pertanian berupa kegiatan perikanan, permukiman, serta fasilitas umum berupa Infrastruktur jalan, dan lainnya. Pemanfaatan saat ini untuk usaha mikro dan kecil seperti warung, tempat tambatan perahu, pengolahan ikan termasuk pengeringan ikan selain itu juga terdapat fasilitas umum seperti mushola.

183

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

d. Klaim pihak lain dan buktinya Terkait klaim pihak lain, serupa dengan kampung Blok Empang, adalah dari klaim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan informasi yang diterima oleh penulis, saat ini Pemprov DKI Jakarta dengan penanggung jawab BPAD dan DKPKP telah mengajukan permohonan pensertifikatan Aset Muara Angke. Dalam proses permohonan telah dilakukan pengukuran oleh BPN dan telah terbit peta bidang tanah No. 3105/2019.

VII.3

ISU KAMPUNG BARU TEMBOK BOLONG a. Sejarah penguasaan tanah Kampung Baru Tembok Bolong Sejarah penguasaan tanah di Kampung Baru Tembok Bolong a dalah warga yang telah mendiami kawasan Kampung Baru yang tidak jauh dari Kawasan Tembok Bolong sejak 1990. Masyarakat di Kampung Baru bekerja sebagai pekerja perikanan baik sebagai bagian dari tempat pelelangan ikan maupun industri pengolahan ikan sebagai nelayan, buruh pelelangan, kuli dorongan air, kuli dorong ikan dan kuli panggul, dan buruh rumah tangga. Kampung Baru kemudian terdampak penggusuran akibat pengembangan Pelabuhan Kali Adem di tahun 2012 dan 2013, sehingga berpindah dan menduduki kawasan terkini Kampung Baru Tembok Bolong b. Bukti-bukti penguasaan Bukti penguasaan di kampung Tembok Bolong dirujuk dari kesaksian masyarakat yang telah mendiami kawasan Muara Angke sebagai pekerja perikanan sejak tahun 1990-an . c. Penggunaan dan pemanfaatan Saat ini penggunaan dan pemanfaatan kawasan Kampung Baru Tembok Bolong adalah sebagai non-pertanian. utamanya sebagai kawasan permukiman atau tempat tinggal, jasa, fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa tempat peribadatan, infrastruktur jalan non-permanen, dan lainnya.

184

d. Klaim pihak lain dan buktinya Klaim pihak lain serupa dengan kawasan lain di Muara Angke adalah dari klaim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan informasi yang diterima oleh penulis, saat ini Pemprov DKI Jakarta dengan penanggung jawab BPAD dan DKPKP telah mengajukan permohonan pensertifikatan Aset Muara Angke. Dalam proses permohonan telah dilakukan pengukuran oleh BPN dan telah terbit peta bidang tanah No. 3105/2019.

VII.4 ISU KAMPUNG BLOK LIMBAH a. Sejarah penguasaan tanah Kampung Blok Limbah Sejarah Kampung Blok Limbah sangat terhait dengan kegiatan Unit Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT), Dinas Ketahanan P angan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta. Permukiman d ikembangkan oleh para pekerja pada lahan kosong disekitar titik kegiatan pengolahan limbah ikan PHPT. b. Bukti-bukti penguasaan Bukti penguasaan dari Kampung Blok Limbah dapat dirujuk dari kesaksian masyarakat yang telah mendiami kawasan Kampung Blok Limbah. Pendudukan awal di kawasan Muara Angke termasuk K ampung Blok Limbah yang dilakukan sejak tahun 1990an. c. Penggunaan dan pemanfaatan Penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kampung Blok Limbah a dalah sebagai kawasan non-pertanian. Penggunaan non-pertanian berupa pengolahan limbah perikanan, permukiman, jasa usaha mikro dan kecil, saran fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa peribatan b erupa musholla maupun sekolah minggu, jalan umum, pendidikan usia dini dan dasar dan lainnya. Sesuai dengan nama kampungnya, Kampung Blok Limbah mengolah limbah dari industri perikanan di kawasan Muara Angke termasuk dari kawasan Muara Baru.

185

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

VII.5

ISU KAMPUNG BLOK ECENG a. Sejarah penguasaan tanah Kampung Blok Eceng Kampung Blok Eceng mulanya berupa rawa yang dipenuhi tanaman eceng gondok. Para nelayan tradisional kemudian membangun dermaga non permanen terbuat dari kayu untuk menyandarkan kapal sepulang dari melaut. Kemudian struktur dikembangkan menjadi gubuk-gubuk untuk tempat peristirahatan dan naungan untuk melakukan kegiatan bongkar muat hasil tangkapan. Lambat laut, bangunan kemudian d ikembangkan secara mandiri oleh para nelayan dan menjadi p ermukiman Kampung Blok Eceng. b. Bukti-bukti penguasaan Bukti penguasaan di Kampung Blok Eceng berasal dari kesaksian masyarakat yang telah menduduki kawasan Kampung Blok Eceng tersebut sejak tahun 1970an. c. Penggunaan dan pemanfaatan Penggunaan tanah di kawasan Kampung Blok Eceng berupa non-pertanian yaitu pengolahan ikan serta limbah industri ikan. Selain itu, penggunaan tanah juga untuk permukiman, jasa usaha mikro dan kecil, saran fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa peribatan berupa musholla maupun sekolah minggu, jalan umum, pendidikan usia dini dan dasar dan lainnya.

186

VII.6 KLAIM PIHAK LAIN Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa klaim pihak lain di atas kawasan Kampung Muara Angke adalah dari klaim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam catatan yang ada, pertama kali tindakan administratif dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lakukan adalah peresmian Pelabuhan Perikanan Muara Angke oleh Gubernur Ali Sadikin pada tanggal 7 Juli, 1977. Kemudian pada tahun 1984 dengan membentuk Badan Pengelola Lingkungan (BPL) Muara Angke untuk mengelola dan mengembangkan kawasan delta Muara Angke. Serta untuk melayani transaksi hasil tangkapan ikan dari nelayan di Kali Asin, maka didirikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke. Kemudian pada Tahun 1987, Pemprov DKI Jakarta melepaskan sebidang lahan di Angke Kapuk berupa lahan tambak seluas 10 Ha untuk ditukar dengan lahan di delta Muara Angke yang dikuasai Departemen Kehutanan seluas 72 Ha (tidak termasuk kawasan Suaka Margasatwa) yang dituangkan dalam SK Gub No. 1646/1987. Kemudian pada tahun 1990, Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Gubernur No. 598/1990 tentang Penetapan Pangkalan Pendaratan Ikan Daerah dan Pusat Pembinaan Kegiatan Perikanan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Seluas +/-649.784 m2 (SK Gub No 598/1990). Dalam SK Gub 598/1990 tersebut menetapkan kawasan delta Muara Angke sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan dan Pusat Pembinaan Kegiatan Nelayan di Provinsi DKI Jakarta. Tugasnya untuk mengelola dan mengembangkan kawasan yang berbasis perikanan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Dinas Perikanan Provinsi DKI Jakarta, UPT dimaksud merupakan hasil penggabungan antara BPL Muara Angke dan TPI Muara Angke.

187

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Karena masih adanya kewenangan Departemen Kehutanan d alam kawasan pesisir pada waktu itu, Pemprov DKI Jakarta m elakukan pertukaran lahan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Dephut yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Tukar Guling Lahan tanggal 13 Februari 1991. Selanjutnya Gubernur Pemprov DKI Jakarta menerbitkan SK Gub No. 125/1995 yang menyerahkan sebagian lahan seluas 2 Ha di darat dan 4 Ha di laut di kawasan Muara Angke kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk keperluan Pembangunan Dermaga Penyeberangan Kapal Penumpang dari dan ke Kepulauan Seribu. Selain itu, Pemprov juga menyerahkan Sebidang lahan seluas 1 Ha digunakan untuk keperluan Pendirian Lapangan Sepak Bola Muara Angke, pengelolaannya diserahkan kepana Dinas Olahraga dan P emuda Provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga memberikan pengelolaan lahan seluas 6.800m2 di Muara Angke kepada PD. Pasar Jaya Muara Angke. Hingga kemudian Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Kepgub 1263/2006 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara. Pemprov DKI Jakarta kemudian menetapkan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pelabuhan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (UPT, PKPP & PPI) Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola tanah dan bangunan milik pemerintah di Kawasan Muara Angke melalui SK Gub No. 2364/073.541 Tahun 2006. Serta Memberikan lahan seluas 1.000m2 di Muara Angke kepada Pemkab Administrasi Kepulauan Seribu untuk keperluan pembangunan kantor perwakilan Pemkab Administrasi Kepulauan Seribu yang ditegaskan dalam SK Gub No. 2364/073.541 Tahun 2006. Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk sejak 1990 terus mengalami perubahan dan terakhir diperbaharui dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan. Wilayah kerja Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (UP3) tersebut berdasarkan Pergub 315/2016 tersebut adalah Kawasan Pelabuhan Perikanan yang terletak di Muara Angke. Secara umum, tugas UP3 melaksanakan pengelolaan kawasan pelabuhan perikanan, dalam fungsinya tidak secara eksplisit mengatur mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan Muara Angke secara spesifik.

188

Terkait fungsi UP3 dijabarkan pada Pasal 4 ayat (2) Pergub Jakarta No. 315/2016 meliputi: a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan; b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan; c. Penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan kawasan pelabuhan perikanan; d. Pelaksanaan pengumpulan, pencatatan dan pelaporan data s tatistik produksi dan operasional pelabuhan perikanan; e. Pelaksanaan penerbitan dokumen kapal penangkap dan p engangkut ikan; f. Pelayanan tambat labuh, bongkar muat kapal ikan dan penyelenggaraan pelelangan ikan; g. Penyediaan dan pengelolaan serta supervisi pemanfaatan fasilitas sarana dan/atau prasarana pelabuhan dan pengusahaan barang dan atau pihak ketiga; h. Pelayanan fasilitas operasional pelabuhan dan fasilitas usaha perikanan; i. Pengoordinasian kegiatan operasional dengan instansi terkait yang terkait pelaksanaan tugas; j. Pelaksanaan pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi. k. Pelaksanaan dan penyebarluasan informasi teknologi kapal dan alat tangkap perikanan; l. Penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihan di kawasan pelabuhan perikanan; Berdasarkan informasi terakhir yang diterima oleh penulis, saat ini Pemprov DKI Jakarta dengan penanggung jawab BPAD dan DKPKP telah mengajukan permohonan pensertifikatan Aset Muara Angke. Dalam proses permohonan telah dilakukan pengukuran oleh BPN dan telah terbit dua peta bidang tanah yaitu: a. Peta Bidang Tanah No. 3105/2019 dengan luas hasil p engukuran 2 655.642 m yang berada dalam kawasan Muara Angke/Jalan Dermaga dan; b. Peta Bidang Tanah No. 3066/2019 dengan luas hasil pengukuran 34.383 m2 yang berada di luar kawasan Muara Angke/Jalan Mandala Bahari. Luas Total Hasil Pengukuran kawasan Muara Angke m encapai 690.025 m2

189

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Tabel Kronologis Pengelolaan Kawasan Muara Angke Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No.

Tahun

Tindakan

Bukti/Dasar Hukum

1977

Pelabuhan Perikanan Muara Angke Kesaksian diresmikan (7 Juli 1977) oleh Gubernur Ali Sadikin

1984

Pembentukan Badan Pengelola Kesaksian Lingkungan (BPL) Muara Angke untuk mengelola dan mengembangkan kawasan delta Muara Angke. Serta untuk melayani transaksi hasil tangkapan ikan dari nelayan di Kali Asin, maka didirikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke.

1987

Pemprov DKI Jakarta melepaskan sebidang lahan di Angke Kapuk berupa lahan tambak seluas 10 Ha untuk ditukas dengan lahan di delta Muara Angke yang di kuasai Departemen Kehutanan seluah 72 Ha (tidak termasuk kawasan Suaka Margasatwa)

SK Gub No. 1646/1987

1990

Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Gubernur No. 598/1990 tentang Penetapan Pangkalan Pendaratan Ikan Daerah dan Pusat Pembinaan Kegiatan Perikanan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Seluas +/-649.784m2 (SK Gub No 598/1990). SK Gub 598/1990 menetapkan kawasan delata Muara Angke sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan dan Pusat Pembinaan Kegiatan Nelayan di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengelola dan mengembangkan kawasan yang berbasis perikanan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Perikanan Provinsi DKI Jakarta, UPT dimaksud merupakan hasil penggabungan antara BPL Muara Angke dan TPI Muara Angke.

SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 598/1990 tentang Penetapan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke Jakarta Utara Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Daerah dan Pusat Pembinaan Kegiatan Perikanan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Seluas +/649.784m2

1991

Pemprov DKI Jakarta melakukan pertukaran lahan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Dephut yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Tukar Guling Lahan tanggal 13 Februari 1991.

Berita Acara Serah Terima Tukar Guling Lahan tanggal 13 Februari 1991 190

191

1995

Gubernur Pemprov DKI Jakarta menerbitkan SK Gub No. 125/1995 yang menyerahkan sebagian lahan seluas 2 Ha di darat dan 4 Ha di laut di kawasan Muara Angke kepada Dinas P erhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk keperluan Pembangunan Dermaga Penyeberangan Kapal Penumpang dari dan ke Kepulauan Seribu.

1999

Sebidang lahan seluas 1 Ha digunakan untuk keperluan Pendirian Lapangan Sepak Bola Muara Angke, pengelolaannya diserahkan kepana Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

2003

Lahan seluas 6.800 m2 di Muara Angke diserahkan pengelolaannya kepada PD. Pasar Jaya Muara Angke

2002

Gubernur menerbitkan SK Gub No. 105/2002, ketentuan ini mengatur mengenai pembentukan Unit Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan

SK Gub No. 105/2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

2006

Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Kepgub 1263/2006 tentang Panduan Rancana Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara.

Kepgub 1263/2006 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

SK Gub No. 125/1995

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

2006

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjuk Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pelabuhan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (UPT, PKPP & PPI) Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola tanah dan bangunan milik pemerintah di Kawasan Muara Angke.

SK Gub No. 2364/073.541 Tahun 2006

2006

Memberikan lahan seluas 1.000 m2 di Muara Angke kepada Pemkab Administrasi Kepulauan Seribu untuk keperluan pembangunan kantor perwakilan Pemkab Administrasi Kepulauan Seribu yang ditegaskan dalam SK Gub No. 2364/073.541 Tahun 2006.

SK Gub No. 2364/073.541 Tahun 2006.

10.

20082010

Berdasarkan atas reformasi dan menguatnya otonomi daerah dibentuklah Pergub DKI Jakarta 192/2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan Dan Pangkalan Pendaratan Ikan. Pergub 192/2010 adalah m andat peraturan dari Perda 10/2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang didasari oleh UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 29/2007 tentan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara. Pergub 192/2010 mencabut SK Gub No. 105/2002.

Perda DKI Jakarta No. 10/2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Pergub DKI Jakarta No. 192/2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan Dan Pangkalan Pendaratan Ikan

2015

Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Pergub DKI Jakarta No. 44/2015 yang mencabut Pergub No. 192/2010 t entang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pelabuhan Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan

Pergub DKI Jakarta No. 44/2015 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan

12.

2016

Pergub DKI Jakarta No. 315 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan

192

2017

Gubernur DKI Jakarta saat itu dijabat Pelaksana Tugas Gubernur Bapak Sumarsono, menerbitkan Surat Keputusan No. 640 Tahun 2017 tentang Tim Penataan Dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke

2019

Permohonan sertifikat oleh Pemprov DKI Jakarta dengan dengan penanggung jawab BPAD dan DKPKP. Telah dilakukan pengukuran oleh BPN Jakut Telah Terbit dua peta bidang tanah yaitu: a. Peta Bidang Tanah No. 3105/2019 dengan luas hasil pengukuran 655.642 m2 yang berada dalam kawasan Muara Angke/Jalan Dermaga; dan b. Peta Bidang Tanah No. 3066/2019 dengan Luas hasil pengukuran 34.383 m2 yang berada di luar kawasan Muara Angke/Jalan Mandala Bahari. Luas Total Hasil Pengukuran : 690.025 m2

Kepgub DKI Jakarta No. 640/2017 tentang Tim Penataan Dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke

Sumber: Hasil Wawancara dan penelusuran penulis

Selain berbagai tindakan administratif tersebut, dalam penelusuran yang dilakukan penulis terdapat tindakan administratif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam persetujuan pemanfaatan tanah sebagai barang milik daerah kepada pihak badan usaha di Kawasan Muara Angke. Berbagai tindakan administrasi pemerintah tersebut dijelaskan dalam tabel berikut.

193

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Tabel Tindakan Administratif Pemerintah Dalam Pemanfaatan Tanah Barang Milik Daerah No.

Surat keputusan

Obyek

Pengguna/ Pemanfaat

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1294 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Untuk Solar Packed Dealer Untuk Nelayan Yang Terletak Di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada Koperasi Perikanan Mina Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas +/- 367,98 m2 yang terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Koperasi Perikanan Mina Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dipergunakan untuk Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian sewa menyewa

KOPERASI Perikanan MINA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 2364/073.541 Tahun 2006.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1547 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Terletak Di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada PT Prima Indo Bahari Tertanggal 29 September 2014

Perpanjangan pemanfaatan sewa barang milik daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019, dengan rincian nilai sewa sebesar Rp 175.243.647,00 terhadap tanah seluas +/2.500 m2.

PT. PRIMA INDO BAHARI

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Terletak Di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada Koperasi Pegawai Dinas Perikanan

Perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 2.214 m2 yang terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, kepada Koperasi Pegawai Dinas Perikanan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan 17 Februari 2021

Koperasi Pegawai Dinas Perikanan

194

Keputusan Sekretaris D aerah DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Sewa Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Terletak Di Jalan Mandala Bahari Nomor 1, Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada Koperasi Pegawai Negeri Dinas Perikanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Persetujuan pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Mandala Bahari Nomor 1, Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, dengan luas tanah +/- 2.696,80 m2 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

Koperasi Pegawai Negeri Dinas Perikanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Keputusan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Yang Terletak Di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada PT Yoma Mina Sejahtera

PT Yoma Persetujuan pemanfaatan Mina Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah seluas +/- 1.998 Sejahtera m2 yang terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan untuk untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa

Keputusan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Yang Terletak Di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada PT Aman Samudera Indonesia

Persetujuan pemanfaatan PT Aman Barang Milik Daerah berupa Samudera sebagian tanah seluas +/- 1.980 Indonesia m2 yang terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan untuk untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa

195

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Yang Terletak Di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada PT Sanjaya Internasional Fishery

Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah seluas + 1.998 m2 yang terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa

PT Sanjaya Internasional Fishery

Keputusan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2016 Tentang P ersetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Yang Terletak Di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan P endaratan Ikan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada PT Gabungan Samudera Internasional

PT Gabungan Persetujuan pemanfaatan Samudera Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah seluas +/- 1.980 Internasional m2 yang terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan

Keputusan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah B erupa Sebagian Tanah Yang Terletak Di Sisi Utara Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada CV Putra Gemilang

Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah seluas +/695,64 m2 yang terletak di Sisi Utara Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa

CV Putra Gemilang

196

10.

Keputusan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Yang Terletak Di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada PT Marcelindo Citra Lestari

Persetujuan pemanfaatan PT Barang Milik Daerah b erupa Marcelindo sebagian tanah seluas +/- 1.296 Citra Lestari m2 yang terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa

11.

Keputusan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Yang Terletak Di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Mandala Bahari Nomor 3, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada PT Karya Syukur Maju Bersama

Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas +/- 1.523,74 m2 yang terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Mandala Bahari Nomor 3, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa

12.

Keputusan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Selaku Pengelola Barang Milik Daerah N omor 44 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Yang Terletak Di Sisi Utara Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada UD Mina Sari

Persetujuan pemanfatan Barang UD Mina Sari Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah seluas +/- 585,85 m2 yang terletak di Sisi Utara Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara ANgke, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa

197

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PT Karya Syukur Maju Bersama

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

13.

Keputusan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Yang Terletak Di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Mandala Bahari Nomor 3, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada PT Fan Marina Shipyard & co.ltd.

Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas +/- 1.435,30 m2 yang terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Mandala Bahari Nomor 3, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa.

PT Fan Marina Shipyard & Co.Ltd.

14.

Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta N omor 48 Tahun 2019 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Yang Terletak Di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada PT Multindo Pasifik Mandiri

Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah seluas + 1.873 m2 yang terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa

PT Multindo Pasifik Mandiri

15.

Keputusan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Yang Terletak Di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada PT Alamsegar Jaya

Perpanjangan pemanfaatan PT Barang Milik Daerah berupa Alamsegar sebagian tanah seluas + 2.200 Jaya m2 yang terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke /Jalan Pendaratan Ikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022

198

16.

Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Mimi< Daerah Berupa Sebagian Tanah Untuk Penempatan Mesin ATM BNI Di Dermaga Pelabuhan Kaliadem, Muara Angke Kota Administrasi Jakarta Utara, Dermaga Pulau Tidung Dan Dermaga Pulau Pramuka, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jakarta Kota

Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah masing-masing seluas ± 2 m x 2 m u ntuk Penempatan Mesin ATM BNI di Dermaga P elabuhan Kaliadem, Muara Angke untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan 2024

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

17.

Keputusan Sekretaris D aerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Yang Terletak Di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada PT Lautan Mutiara Jaya

Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah seluas +/- 700 m2 yang terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa

PT Lautan Mutiara Jaya

18.

Keputusan Sekretaris D aerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah B erupa Sebagian Tanah Yang Terletak Di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada PT Samudera Sejahtera Sentosa

Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah seluas +/- 540 m2 yang terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa

PT Samudera Sejahtera Sentosa

Sumber : https://jdih.jakarta.go.id/, data diolah penulis.

199

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

VII.7

ATURAN DAN KONSEP 1. UUD 1945 Dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan dasar mengenai reforma agraria secara utama terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”. Lebih lanjut dalam reforma agraria konteks perkotaan, juga terkait dengan hak atas pekerjaan, hak atas tempat tinggal dan hak atas penghidupan yang layak. Sehingga Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) terkait erat dengan reforma agraria dalam konteks perkotaan. Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setelah melalui proses yang panjang, Majelis Permusyawaratan Rakyat kemudian menerbitkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (untuk selanjutnya disebut TAP MPR IX/2001) yang menjadi pedoman umum pelaksanaan reforma agraria. Tap MPR XI/2001 menjelaskan secara garis besar yang dimaksud reforma agraria (Pasal 2), prinsip pembaruan agraria (Pasal 4), arah kebijakan pembaruan agraria (Pasal 5 ayat (1)), mandat evaluasi kebijakan yang bertentangan dengan reforma agraria (Pasal 6) hingga mandat pelaksanaan reforma agraria kepada eksekutif dan pelaporan pelaksanaannya (Pasal 7).

200

2. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Terbitnya Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah titik tolak dalam perjuangan keadilan sosial dalam penguasaan tanah di Indonesia. Sebagai ketentuan yang terbit dalam semangat melawan kolonialisme dan mendorong menuntaskan perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan agraria. Walaupun dalam pelaksanaan reforma agraria, UUPA seperti belum selesai karena baru dalam mandat kepada pemerintah namun belum menjelaskan jalan-jalan untuk melakukan reforma agraria. Terbitnya UUPA diharapkan dapat menghentikan kolonialisme penguasaan tanah oleh Kolonialisme dengan mencabut empat kebijakan kolonial belanda untuk menghisap sumber-sumber agraria di Indonesia (Bagian memutuskan pencabutan kebijakan kolonialisme UUPA). Dalam, Pasal 2 UUPA menjelaskan mengenai bagaimana p engejawantah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hak menguasai negara digunakan untuk u ntuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur (Pasal 2 ayat (2) UUPA). Pelaksanaan hak menguasai negara dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan m asyarakatmasyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah (Pasal 2 ayat (2) UUPA). Reforma agraria sendiri tidak disebutkan secara tegas dalam UU Pokok Agraria, namun secara implisit integral dalam pasal-pasalnya. Hanya disebutkan pada Memori Penjelasan, Bagian II Dasar-Dasar dari hukum agraria nasional pada sub angka 7, disebut istilah landreform dan agrarian reform untuk merujuk kepada azas tanah dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Pasal 2 UUPA menjelaskan mengenai bagaimana pengejawantahan atau operasional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hak menguasai n egara digunakan untuk untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur (Pasal 2 ayat (2) UUPA). Pelaksanaan hak menguasai negara dapat d ikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut k etentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah (Pasal 2 ayat (2) UUPA).

201

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Reforma agraria sendiri tidak disebutkan secara tegas dalam UU Pokok Agraria, namun secara implisit integral dalam pasal-pasalnya. Reforma agraria hanya disebutkan pada Memori Penjelasan, Bagian II mengenai Dasar-dasar dari hukum agraria nasional pada sub angka 7, dengan menggunakan istilah landreform dan agrarian reform untuk merujuk kepada azas tanah dikerjakan secara aktip oleh pemiliknya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA. Selain itu terdapat prinsip reforma agraria lain. Yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (Pasal 6 UUPA). Prinsip pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah untuk tidak merugikan kepentingan umum (Pasal 7 UUPA). Prinsip kebangsaan dengan hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan s umber-sumber agraria (Pasal 9 UUPA). Penghapusan Hukum Agraria Kolonial dan pembangunan Hukum Agraria Nasional (Pasal 53 UUPA). Dalam Pasal 27 UUPA menyatakan: Hak milik hapus bila : a. tanahnya jatuh kepada Negara : 1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18; 2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 3. karena ditelantarkan; 4. karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2). b. tanahnya musnah. 3. Tanah Negara Seringkali, terjadi klaim oleh pemerintah terhadap tanah negara. Klaim tersebut dapat muncul karena ketidaktahuan makna dari tanah negara. Dalam berbagai peraturan terdapat definisi dari terminologi tanah negara.

202

Tabel Pengertian Tanah Negara

No.

Peraturan

Definisi

PP No. 8 Tahun 1953 tentang Pasal 1 huruf a: Di dalam Peraturan ini yang dimakPenguasaan tanah-tanah Negara: sud dengan: a. tanah negara, ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara;

PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 14 ayat (1): hak atas tanah yang d ikuasai langsung oleh Negara (selanjutnya dalam P eraturan Pemerintah ini disebut tanah Negara).

PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 1 angka 3: Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Pasal 15 ayat (1) : Tanah yang sudah dinyatakan sebagai tanah terlantar menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Penjelasan Pasal 6 Huruf b: Tanah N egara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh N egara yang bukan tanah ulayat.

PP No. 11 Tahun 2010 t entang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;

Pada Pasal 9 ayat (2) dan (3) dinyatakan b ahwa penetapan tanah terlantar meliputi p enetapan hapusnya hak (dalam hal “tanah hak”) dan sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (dalam hal tanah hak dan juga tanah yang telah diberikan dasar penguasaan).

PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Pasal 2 ayat (1): Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara merupakan seluruh bidang Tanah di wilayah Negara K esatuan Repubiik Indonesia yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh pihak lain.

Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Pasal 1 angka 6. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang P eraturan Dasar PokokPokok Agraria, dan/atau tidak merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah wakaf, barang milik negara/daerah/desa atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.

203

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

No.

Peraturan

Definisi

Permendagri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah

Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (Pasal 1 ayat 3);

10.

Permendagri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara P emberian Hak Atas Tanah:

Pasal 1 butir 2: Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara seperti dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

11.

Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Pasal 1 butir 2: Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai Negara sebagaimana dimaksud dalam UUPA

12.

Permen ATR/BPN No. 17/2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan P ulau-Pulau Kecil

Pasal 1 angka 10: Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang s elanjutnya disebut Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati suatu Hak Atas Tanah dan bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

13.

Permen ATR/BPN No. 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha

Pasal 1 angka 1: Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah, b ukan merupakan tanah ulayat Masyarakat H ukum Adat, bukan merupakan tanah wakaf, dan/atau bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah/Desa atau BUMN/BUMD.

14.

Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah

Pasal 1 angka 16: Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, dan/atau tidak merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah wakaf, barang milik negara/daerah/desa atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.

204

Dari pengertian tersebut, secara garis besar, pengertian Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung/penuh oleh negara, dan belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah baik hak atas tanah primer maupun hak atas tanah sekunder. Tanah negara dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu Hak atas tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya, atau memberikannya dengan Hak Pengelolaan. Dijelaskan mengenai tanah negara meliputi tanah dalam konsep sebagai berikut: a. Tanah yang ditetapkan Undang-Undang atau Penetapan Pemerintah; b. Tanah reklamasi; c. Tanah timbul; d. Tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak; e. Tanah yang yang berasal dari pelepasan kawasan hutan; f. Tanah Terlantar; g. Tanah hak yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon Perpanjangan dan/atau Pembaruan; h. Tanah hak yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan Pemerintah Pusat tidak dapat diperpanjang; dan i. Tanah yang sejak semula berstatus Tanah Negara. 4. Tujuan dan fungsi tanah untuk kesejahteraan sosial Tanah dalam persepektif hukum tanah nasional tidaklah hanya sebagai komoditas ekonomi semata namun bersifat lebih luas. D alam h ukum tanah nasional terdapat asas fungsi tanah sebagai fungsi s osial khususnya untuk kesejahteraan sosial. Secara teori, fungsi s osial hak atas tanah merupakan pengakuan atas kepentingan p erorangan, kepentingan sosial dan kepentingan umum atas tanah. Sumber utama tanah adalah bersumber dari karunia Tuhan Yang Maha Esa yang kemudian mendorong adanya hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanahnya yang bersifat abadi.

205

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Secara konseptual, fungsi sosial hak atas tanah merupakan p erwujudan dari sifat kemasyarakatan dari hak-hak perorangan atas tanah. H ubungan hukum penguasaan atas tanah di seluruh wilayah Indonesia tidak sama dengan pemilikan, karena tetap masih diakui hak milik perorangan atas tanah yang bersumber pada hak bersama. Dalam konsep yang sama, Hukum tanah nasional bersumber dari hukum adat dalam konsepnya, hak ulayat merupakan hak yang tertinggi dalam masyarakat hukum adat, penggunaan tanah oleh masyarakat hukum adat dilandasi hak penguasaan atas tanah yang bersumber pada hak bersama. Landasan yuridis asas fungsi sosial hak atas tanah, didasarkan pada Pasal 6 UUPA yang berbunyi: Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Dalam makna penjelasan bahwa hak atas tanah a papun yang ada pada seseorang tidak dapat dibenarkan tanahnya itu d ipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan p ribadinya, apalagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah h arus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat haknya, hingga b ermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang m empunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara. Namun, fungsi sosial tersebut tidak berarti akan menghilangkan kepentingan perseorangan yang terdesak atau dihilangkan sama sekali oleh kepentingan umum. S ecara implisit Pasal 6 UUPA harus dimaknai bahwa fungsi sosial dari hak milik primer dapat diartikan sebagai hak milik yang tidak bisa dibiarkan merugikan kepentingan masyarakat umum (Parlindungan; 1991, hal. 65). 5. Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi Seringkali yang menjadi perhatian adalah tanah yang telah sejak turun-temurun ditinggali. Selain tanah konvensional tersebut yang telah lama ada dan mengeras, terdapat juga tanah yang muncul karena proses alami maupun karena proses rekayasa buatan. Tanah tersebut diistilahkan sebagai Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi.

206

Mengenai tanah timbul terbentuknya karena proses alami k arena adanya proses pengendapan sedimentasi yang terbawa oleh a liran air baik terdapat di sungai, di sungai, danau, waduk dan pantai. D alam definisinya Tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara (Pasal 1 a ngka 8 Permen ATR/BPN 17/2016). Tanah timbul menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara meliputi tanah yang dimbul pada p esisir laut, tepian sungai, tepian danau dan pulau (Pasal 15 ayat (1) dan (2) Permen ATR/BPN 17/2016). Terhadap tanah timbul dengan luasan maksimal 100 m2 merupakan milik dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul dimaksud (Pasal 15 ayat (3) Permen ATR/BPN 17/2016). Untuk tanah timbul yang luasnya lebih dari 100 m2 dapat diberikan hak atas tanah dengan dua ketentuan: a. mendapat rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan b. penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan arahan peruntukannya dalam perencanaan ruang baik dalam RTRW provinsi/kabupaten/kota, atau RZWP3K. Sementara tanah reklamasi adalah Tanah reklamasi adalah tanah hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, p engeringan lahan atau drainase (Pasal 1 angka 9 Permen ATR/BPN 17/2016). Reklamasi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan d itinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara p engurugan, p engeringan lahan atau drainase. Terhadap semua k egiatan yang melaksanakan reklamasi diwajibkan untuk memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi (Pasal 15 Perpres 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Ketentuan kewajiban izin tersebut diatur dalam Perpres 122/2012 yang diterbitkan sejak 5 Desember 2012. Sebelumnya, UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak mengatur kewajiban mengenai kewajiban melakukan izin tersebut.

207

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Terkait dengan hak atas tanah diatas kawasan reklamasi, Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala BPN No. 410-1293 tertanggal Jakarta 9 Mei 1996 menjelaskan bahwa tanah-tanah reklamasi dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara dan pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Terhadap pihak yang melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut. 6. Pendayagunaan tanah Konsep pendayagunaan tanah terkait erat dengan tanah terlantar. Sebagaimana dalam hukum tanah nasional menganut asas penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai sumber daya alam strategis secara berencana, optimal, efisien dan berkelanjutan, dalam r angka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama, dengan m enjaga kelestarian kemampuan dan lingkungannya (Pasal 13 dan 14 UUPA). Asas ini bermakna bahwa pemerintah berusaha agar usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikan rupa sehingga kelestarian tanah, kemampuan, dan lingkungan hidup dapat terjaga kelestariannya atau keasriannya. Tanah terlantar sendiri adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya (Pasal 1 Angka 6 PERKA BPN 4/2010). Sehingga yang dimaksud dengan Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar adalah pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar melalui p eruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat melalui reforagraria, program strategis negara dan untuk cadangan negara lainnya (Pasal 1 angka 9 PERKA BPN 4/2010). Tata cara lebih lanjut tentang pendayagunaan tanah diatur dalam PERKA BPN 5/2011.

208

Walaupun dalam Pasal 3 PP 11/2010 mengecualikan obyek penertiban tanah terlantar terhadap dua obyek yaitu: a. tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya; dan b. tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya. Ketentuan pengecualian ini kemudian mengelimininasi terhadap alas Hak Milik dan Hak Guna Bangunan serta tanah yang dikuasai pemerintah secara langsung dan tidak langsung dan telah a taupun belum berstatus barang milik negara/daerah yang sengaja tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya. Setelah ditetapkan sebagai tanah negara bekas tanah terlantar, tanah tersebut menjadi Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). TCUN u ntuk kemudian dapat mendayagunakan, akan melalui 4 tahapan utama yaitu: a. Ketersediaan TCUN; b. Kepastian obyek TCUN; c. Pengamanan TCUN; d. Peruntukan dan Pengaturan Peruntukan TCUN; Pasca peruntukan dan pengaturan peruntukan TCUN, terdapat tindakan pasca penetapan TCUN yaitu: a. Basis Data TCUN; b. Pengawasan dan Pengendalian TCUN; c. Pelaporan TCUN; dan d. Biaya.

209

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

7. Pengaturan kepemilikan dan pembatasan atas tanah Semangat hukum tanah nasional pada awalnya dilandasi s emangat untuk mengurangi kepemilikan tanah yang berlebihan dengan a danya pembatasan atas luasan kepemilikan atas tanah. Semangat ini kemudian dituangkan dalam prinsip pemerataan, pembatasan dan keadilan dalam penguasaan dan penggunaan tanah yang tersedia (Pasal 7, 11 dan 17 UUPA). Asas ini berniat menjadi jaminan perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomi lemah. Selain dijelaskan dalam UUPA, pembatasan luasan penguasaan tanah sebagai salah satu prinsip reforma agraria dijabarkan dalam P emerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (PERPU 56/1960). Dalam Perpu 56/1960 diatur pembatasan kepemilikan tanah oleh keluarga baik seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu k eluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau-dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering (Pasal 1 ayat (1) Perpu 56/1960). Situasi tertentu dapat menambah luas maksimum paling banyak 5 hektar (Pasal 1 ayat (2) Perpu 56/1960). Penguasaan tanah pertanian yang melebihi luas maksimum diwajibkan untuk melaporkan kepada Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 3 bulan sejak peraturan berlaku serta dilarang untuk memindahkan hak miliknya atas seluruh sebagian tanah tersebut (Pasal 3 dan Pasal 4 Perpu 56/1960). 8. Rumah Susun Situasi keterbatasan lahan mendorong adanya pembangunan rumah dan tempat tinggal secara vertikal. Pembangunan tempat tinggal dan rumah secara vertikal dikenal dengan istilah Rumah Susun. Ketentuan umum yang mengatur mengenai rumah susun diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang menggantikan Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

210

Secara definisi, Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama (Pasal 1 angka 1 UU 20/2011). Rumah susun dapat dibangun di atas tanah dengan hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara dan hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan (Pasal 17 UU 20/2011). Dalam pengelolaan rumah susun, dikenal beberapa lembaga atau aktor dalam pengelolaan rumah susun. Pertama Pelaku p embangunan rumah susun yang selanjutnya disebut pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman (pasal 1 angka 15 UU No. 20/2011). Pemilik adalah setiap orang yang memiliki sarusun (pasal 1 angka 18 UU No. 20/2011). Penghuni adalah orang yang menempati sarusun, baik s ebagai pemilik maupun bukan pemilik (pasal 1 angka 18 UU No. 20/2011). Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola rumah susun (pasal 1 angka 20 UU No. 20/2011). Perhimpunan pemilik dan penghuni sarusun yang selanjutnya disebut PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni sarusun (pasal 1 angka 21 UU No. 20/2011). Terdapat empat jenis rumah susun yaitu rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Pasal 1 angka 7 UU No. 20/2011). Rumah susun khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus (Pasal 1 angka 8 UU No. 20/2011). Rumah susun negara adalah rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri (Pasal 1 angka 9 UU No. 20/2011). Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan (Pasal 1 angka 10 UU No. 20/2011).

211

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Tiap jenis rumah susun tersebut, memiliki aturan yang berbeda terkait dengan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatannya. Terhadap penguasaan satuan rumah susun umum dapat dikuasai dengan cara dimiliki atau disewa (Pasal 45 ayat (1) UU No. 20/2011). Penguasaan satuan rumah susun khusus dapat dikuasai dengan cara pinjam-pakai atau sewa (Pasal 45 ayat (2) UU No. 20/2011). Penguasaan terhadap satuan rumah susun negara dapat dikuasai dengan cara pinjam-pakai, sewa atau sewa beli (Pasal 45 ayat (3) UU No. 20/2011). Penguasaan terhadap satuan rumah Susun komersial dapat dikuasai dengan cara dimiliki atau disewa (Pasal 45 ayat (4) UU No. 20/2011). Terhadap penguasaan satuan rumah susun umum dan satuan rumah susun komersial dengan cara sewa dilakukan dengan perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian tersebut harus didaftarkan pada perhimpunan pemilik dan penghuni s atuan rumah susun (PPPSRS) (Pasal 45 ayat (5) dan (6) UU No. 20/2011). Penguasaan sarusun dengan cara pinjam-pakai atau sewa terhadap rumah susun khusus diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pelaku pembangunan rumah susun dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun setiap orang atau pelaku badan usaha s wasta. Tanggung jawab pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara berada di tanggung jawab pemerintah (Pasal 15 ayat (1) UU No. 20/2011). Pembangunan rumah susun umum oleh pihak swasta mendapatkan meudahan dan/atau bantuan p emerintah (Pasal 15 ayat (2) UU No. 20/2011). Pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus dapat dilaksanakan oleh lembaga nirlaba dan badan usaha (Pasal 15 ayat (3) UU No. 20/2011). Dalam pembangunan rumah susun komersial, pelaku pembangunan rumah susun komersial wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun (Pasal 16 ayat (2) UU No. 20/2011). Kewajiban menyediakan rumah susun umum tersebut dapat d ilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada k abupaten/kota yang sama (Pasal 16 ayat (3) UU No. 20/2011). Aturan lebih lanjut dalam kewajiban membangun rumah susun umum oleh pelaku p embangunan rumah susun komersial diatur lebih lanjut dalam Peraturan P emerintah No. 13 Tahun 2021 tentang Pengelenggaraan Rumah Susun (“PP 13/2021”).

212

Setelah pembangunan rumah susun dilakukan, maka pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS dalam masa transisi yaitu dalam masa ketika sarusun belum seluruhnya terjual (Pasal 59 ayat (2) jo penjelasan Pasal 59 ayat (2) jo. PAsal 75 ayat (1) UU No. 20/2011). Pemilik Sarusun, wajib membentuk PPPSRS dengan keanggotaan PPPSRS terdiri dari pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik sarusun serta memiliki kedudukan sebagai badan hukum (Pasal 74 UU No. 20/2011). Setelah PPPSRS terbentuk, pelaku pembangunan segera menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama kepada PPPSRS (Pasal 75 ayat (2) UU No. 20/2011). Kemudian PPPSRS berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama, dan penghunian (Pasal 75 ayat (3) UU No. 20/2011). Terkait pengelolaan, PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk pengelola yang lebih lanjut secara teknis mengelola rumah susun tersebut (Pasal 75 ayat (4)UU No. 20/2011). Alas hak kepemilikan atas satuan rumah susun terbagi dalam dua bentuk sertifikat kepemilikan yang berkaitan dengan hak atas tanah di atas bangunan rumah susun tersebut. Pertama, Sertifikat hak milik sarusun yang selanjutnya disebut SHM sarusun (beberapa menyebut SHMSRS) adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan (Pasal 1 angka 11 UU No. 20/2011). Kedua, Sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun yang selanjutnya disebut SKBG sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa (Pasal 1 angka 12 UU No. 20/2011).

213

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING Tabel Matriks Pengaturan Umum Tentang Rumah Susun

Jenis Rumah Susun

Tujuan/ penghuni/ pemilik

Pelaku Pembangunan

Penguasaan Pemilikan dan Pemanfaatan

Rumah susun umum

Memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tanggung jawab pemerintah serta lembaga nirlaba dan badan usaha.

Dimiliki atau d isewa.

Rumah susun khusus

Memenuhi kebutuhan khusus

Tanggung jawab pemerintah serta lembaga nirlaba dan badan usaha.

Pinjam-pakai atau sewa.

Alas hak atas tanah

hak milik, HGB, hak pakai, hak Penguasaan sarusun pengelolaan serta dengan cara sewa pemanfaatan dilakukan dengan barang milik perjanjian tertulis di negara/daerah hadapan p ejabat dan berupa tanah dan harus didaftarkan pendayagunaan pada PPPSRS. tanah wakaf hak milik, HGB, hak pakai, hak pengelolaan serta pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah dan pendayagunaan tanah wakaf

Rumah susun negara

Sebagai tempat anggung jawab T emerintah p tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

pinjam-pakai, sewa, atau sewa-beli.

Rumah susun komersial

Masyarakat umum untuk mencari keuntungan

atau disewa. hak milik, HGB, Penguasaan sarusun hak pakai, hak dengan cara sewa pengelolaan dilakukan dengan perjanjian tertulis di hadapan p ejabat dan harus didaftarkan pada PPPSRS.

Orang atau pelaku badan usaha swasta

hak milik, HGB, hak pakai, hak pengelolaan

Sumber : UU No. 20/2011

214

9. KUH Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), mengatur k etentuan mengenai pengakuan hukum atas penguasaan terhadap hak atas benda termasuk dan tidak dibatasi terhadap hak atas tanah. Salah satu konsep yang banyak digunakan dalam kontek hukum kebendaan d alam KUHPer dijelaskan sebagai daluwarsa atau lewat waktu dalam dua konsep besar. Pertama, sebagai alat atau proses untuk m emperoleh hak atas sesuatu benda karena telah daluwarsa yang disebut juga sebagai Acquisitieve Verjaring yang diatur dalam Pasal 1963-1966 KUHPer. Maupun d aluwarsa sebagai alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban penagihan atau tuntutan hukum karena telah daluwarsa atau lewat waktu untuk penuntutan atau upaya hukum keperdataan yang disebut juga Extinctieve Verjaring (Pasal 1967-1977 KUHPer). Daluwarsa atau verjaring tersebut, harus dibedakan dengan konsep pelepasan hak atau rechtsverwerking yang akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya. Dalam konsep Acquisitieve Verjaring terdapat jaminan pemberian hak bagi mereka yang telah menguasai tanah lebih dari 20 (dua p uluh) tahun dengan syarat adanya itikad baik. Ketentuan tersebut diatur d alam Pasal 1963 KUHPer yang menyatakan “Seseorang yang d engan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik m enguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukan alas haknya.” Ketentuan ini jelas mempersyaratkan adanya “itikad baik” dapat dimaknai penggunaan dan p emanfaatan benda atau tanah tersebut adalah dalam kerangka yang tidak b ertentangan dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. P asal 1963 KUHPer merumuskan ketentuan daluwarsa sebagai suatu cara dalam memperoleh sesuatu.

215

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Sementara mengenai konsep Extinctieve Verjaring adalah s eseorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum oleh karena lewat waktu. Oleh Undang-undang ditetapkan, dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun setiap orang dibebaskan dari semua p enagihan atau tuntutan hukum. Hal ini berarti apabila seseorang digugat untuk membayar suatu hutang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya maka seseorang dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan argumentasi selama tiga puluh tahun seseorang tersebut belum pernah menerima gugatan itu. Konsep tersebut diatur dalam Pasal 1967 KUHPer yang menyatakan “Semua tuntutan hukum, baik yang b ersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus k arena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.” Dalam konteks UU PA salah satu keputusannya mencabut dan menyatakan tidak berlaku terhadap Buku ke-II KUHPer sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung d idalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih b erlaku pada mulai berlakunya Undang-undang ini. Walaupun dalam prakteknya, pengadilan hakim masih juga merujuk kepada ketentuan daluarsa sebagaimana yang diputuskan dalam beberapa putusan p engadilan yang juga merujuk putusan Mahkamah Agung (Adicahya, Akmal (2018) Kekuatan Hukum Norma Daluwarsa Sebagai Sarana Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Dalam Yurisprudensi. Magister thesis, Universitas Brawijaya.http://repository.ub.ac.id/177988/). 10. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Dalam pendaftaran tanah, Indonesia menganut sistem pendaftaran dalam bentuk sistem publikasi negatif dengan unsur positif. Sistem ini berarti bahwa sertipikat hak atas tanah bukanlah alat bukti yang mutlak, melainkan perbuatan yang dilakukan terhadap kebendaan tanah tersebut yang menentukannya. Masih adanya unsur positif maksudnya adalah adanya pengakuan terhadap sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan suatu tanah namun bukanlah pembuktian yang absolut atau mutlak.

216

Untuk itu terdapat ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997). Seseorang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut d engan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997). Dalam PP 24/1997 juga mengatur mengenai pendaftaran tanah terhadap obyek tanah negara yang belum didaftar yang disebut sebagai pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 9 PP 24/1997). Pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilakukan baik secara sistematik maupun secara sporadik (Pasal 1 angka 10 dan 11 PP 24/1997). Proses kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi lima tahapan yaitu: a. pengumpulan dan pengolahan data fisik; b. pembuktian hak dan pembukuannya; c. penerbitan sertifikat; d. penyajian data fisik dan data yuridis; e. penyimpanan daftar umum dan dokumen (Pasal 12 ayat (1) PP 24/1997). Dalam PP 24/1997, khususnya dalam Pasal 24 menjelaskan mengenai pembuktian hak lama. Jika tidak ada lagi alat pembuktian untuk hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulunya. Ketentuan penguasaan tersebut disyaratkan adanya itikad baik dan dilakukan secara terbuka oleh yang berhak atas tanah dan diperkuat kesaksian orang yang dapat dipercaya. Syarat lainnya adalah selama penguasaan tersebut, tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lain (Pasal 24 PP 24/1997).

217

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Salah satu bentuk hak atas tanah yang dibahas dalam PP 24/1997 adalahMengenai Hak Kepemilikan Bersama atas Tanah dimaknai sebagai hak milik yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu atas beberapa bidang tanah yang dimiliki secara bersama dan diterbitkan satu sertipikat yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak milik bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain (Pasal 1 angka 8 Perpres 86/2018). Hak kepemilikan bersama diberikan kepada Subjek Reforma Agraria berupa kelompok masyarakat yang merupakan gabungan dari orang-perseorangan yang membentuk kelompok, berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek redistribusi tanah (Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Perpres 86/2018). Selain itu, hak kepemilikan bersama dapat diberikan kepada badan hukum yang berbentuk koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan yang dibentuk oleh Subjek Reforma Agraria orang p erseorangan atau kelompok masyarakat. Hak kepemilikan bersama dapat diberikan dalam reforma agraria dengan mekanisme pemberian objek legalisasi aset bagi kelompok masyarakat (Pasal 14 ayat (3) Perpres 86/2018). 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang P enatagunaan Tanah Menurut Boedi Harsono yang dimaksud dengan penatagunaan tanah adalah serangkaian kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan tata guna tanah. Sehingga konsep ini berkaitan erat dengan perencanaan peruntukan ruang baik dalam Rencana Tata ruang Wilayah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (PP 16/2004), yang dimaksud dengan Penatagunaan tanah adalah pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang b erwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

218

Tujuan dari penatagunaan tanah bertujuan untuk: a. Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai k ebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; b. mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan d alam Rencana Tata Ruang Wilayah; c. mewujudkan tertib p ertanahan yang m eliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah; dan d. menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan (Pasal 3 PP 16/2004). Penatagunaan tanah adalah kegiatan di bidang pertanahan di kawasan lindung dan budidaya. Bentuk penatagunaan tanah diselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. setelah adanya penetapan perencanaan ruang melalui rencana tata ruang wilayah, setiap penyelesaian administrasi pertanahan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasa atas tanah baik yang sudah beralas hak, tanah negara maupun tanah ulayat masyarakat hukum adat, harus memenuhi syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (Pasal 10 PP 16/2004). Pemegang hak atas tanah wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta memelihara dan mencegah kerusakan tanah (Pasal 8 PP 16/2004). Kewajiban menggunakan tanah adalah dengan mematuhi syarat-syarat p enggunaan dan pemanfaatan tanah yang telah ditetapkan. Dalam memanfaatkan tanah, dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai tambah dengan cara melakukan kegiatan lain yang tidak mengganggu penggunaan tanahnya, misalnya memanfaatkan sawah untuk mina padi (budidaya ikan di sawah). Memelihara tanah dilakukan sebagai upaya untuk melindungi fungsi tanah misalnya kemampuan tanah terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain, misalnya upaya pemulihan kembali tanah yang rusak, upaya konservasi tanah pertanian, upaya rehabilitasi tanah bekas galian pertambangan dan sebagainya (Penjelasan Pasal 8 PP 16/2004).V

219

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Penatagunaan tanah pada pulau-pulau kecil, di sempadan pantai, sempadan danau, sempadan waduk, dan atau sempadan sungai, penggunaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan dua aspek yaitu: a. kepentingan umum; b. keterbatasan daya dukung, p embangunan yang berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan (Pasal 15 PP 16/2004). Sempadan pantai sendiri termasuk menjadi bagian dari Kawasan Lindung yang menjadi kawasan yang memberikan p erlindungan kawasan bawahannya (Penjelasan Pasal 4 ayat (2) PP 16/2004). Ketentuan lebih lanjut tentang Sempadan Pantai diatur dalam PP 51/2016 tentang Sempadan Pantai. Yang dimaksud dengan Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional d engan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat (Pasal 1 angka 2 Perpres 51/2016). Pengaturan mengenai sempadan pantai telah dibahas sebelumnya di Bab II dalam Naskah Akademik ini. 12. Konsep rechtsverwerking Konsep rechtsverwerking atau dalam sederhana disebut dengan k onsep kehilangan hak untuk menuntut. Kehilangan hak tersebut terjadi k arena dalam jangka waktu tertentu membiarkan tanahnya t idak terurus dan tanah itu dipergunakan orang lain dengan itikad baik, sehingga seseorang yang menyatakan sebagai yang berhak atas tanah tersebut tidak dapat menuntut pengembalian tanah tersebut dari orang lain yang telah menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut dalam itikad baik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, konsep rechtsverwerking berbeda dengan konsep verjaring yang merupakan konsep dalam hukum tanah barat berkaitan dengan cara kepemilikan benda. Dalam konsep rechtsverwerking, p elepasan hak terjadi k arena m enelantarkan tanah dimana ada subyek lain yang m engelola dan m emanfaatkan tanah untuk itikad baik. Konsep rechtsverwerking, b ersumber dari h ukum adat yang berprinsip bahwa tanah merupakan milik bersama masyarakat adat yang harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat/anggotanya, dan tidak boleh sekedar d imiliki akan tetapi tidak dipergunakan, sama halnya dengan larangan menelantarkan tanah dalam UUPA.

220

Konsep Rechtsverwerking adalah lepasnya hak untuk menuntut karena terjadi penerlantaran atau pembiaran tanah sehingga subyek lain yang dengan iktikad baik dalam jangka waktu tertentu memanfaatkan tanah tersebut. Dalam lembaga pelepasan hak ini menitikberatkan kepada penguasaan, penggunanan dan pemanfaatan terhadap tanah. Jangka waktu tidak menjadi alasan utama namun dalam berbagai yurisprudensi yang ada terkait dengan Rechtsverwerking diketahui terdapat masa waktu lebih dari 20 tahun. Yang membedakan antara rechtsverwerking dengan lembaga v erjaring adalah hilangnya hak bukan hanya karena lewat waktu, tetapi k arena sikap atau tindakan seseorang yang menunjukan bahwa ia tidak mempergunakan suatu hak atas tanah tersebut. Konsep ini berkaitan jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak di kerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang m emperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut k embali tanah tersebut. Selain itu, pembeda antara dua konsep ini adalah d alam rechtsverwerking seseorang menjadi kehilangan hak atas tanah yang semula miliknya dan untuk mempertahankan kepemilikan tanah yang telah di registrasi. Sedangkan verjaring, adalah lampaunya waktu yang menyebabkan orang menjadi mempunyai hak atas tanah yang semula dimiliki oleh orang lain, dengan tujuan untuk memperoleh pendaftaran dalam daftar umum. Secara normatif, pemaknaan penguasaan secara itikad baik terhadap tanah negara terdapat dalam Penjelasan Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagimana telah diubah oleh Pasal 123 angka 9 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang dimaksud dengan “pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikad baik” adalah: 1. penguasaan tanah yang diakui oleh peraturan perundang-undangan; 2. tidak ada keberatan dari Masyarakat Hukum Adat, k elurahan/ desa atau yang disebut dengan nama lain, atau pihak lain atas p enguasaan Tanah baik sebelum maupun selama pengumuman berlangsung; dan 3. penguasaan dibuktikan dengan kesaksian dari 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya;

221

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Konsep rechtsverwerking secara eksplisit tercantum dalam UUPA yaitu lembaga hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan. Pasal-pasal tersebut yaitu: a. Pasal 27 huruf a angka 3 yang menyatakan bahwa Hak Milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara karena diterlantarkan. b. Pasal 34 huruf e menyatakan bahwa Hak Guna Usaha hapus karena diterlantarkan. c. Pasal 40 huruf e menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan hapus karena diterlantarkan. Konsep rechtsverwerking kemudian dikukuhkan dalam PP 24/1997 yang secara explicit pada Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997. “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka p ihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.” Dalam penjelasan, konsep rechtsverwerking dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 bukanlah ketentuan hukum baru tetapi merupakan penerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat yang dalam tata hukum merupakan bagian dari hukum tanah nasional. Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut.

222

VII.8 ANALISA Bagian ini akan melakukan analisa terhadap hak atas tanah di kawasan Muara Angke dan khususnya hak atas tanah di atas lima kawasan kampung prioritas GTRA. Kelima kampung tersebut yaitu Kampung Blok Empang, Kampung Kerang Ijo, Kampung Baru Tembok Bolong, Kampung Blok Eceng, dan Kampung Blok Limbah. Penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan atas tanah yang berjalan saat ini dilakukan oleh masyarakat di masing-masing kampung tersebut telah dilakukan secara itikad baik. Penguasaan yang dilakukan masyarakat terhadap tanah tersebut telah dilakukan secara lebih dari 20 tahun dan telah melewati 30 tahun. Bukti-bukti yang ada dari masyarakat dapat ditemukan dari kesaksian penggarap atas tanah di kawasan kampung tersebut. Selain itu terdapat bukti-bukti surat yang menyatakan adanya penguasaan di atas tanah di kampung-kampung tersebut. Berdasarkan pembuktian yang telah ditemukan pada bagian sebelumnya, masyarakat yang telah mendiami lima kawasan kampung kota di k awasan Muara Angke memiliki hak yang kuat atas tanah. Karena telah melakukan penguasaan atas tanah, menggunakan dan memanfaatkan tanah di atasnya dalam iktikad baik. Tanah tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun-temurun sebagai tanah non-pertanian, dan dipergunakan sebagai permukiman, u saha kecil dan menengah dan kegiatan perikanan. Untuk itu telah memenuhi konsep lembaga rechtsverwerking yang telah dengan iktikad baik menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut. Selain itu, mayoritas masyarakat telah mendiami tanah tersebut selama lebih dari 20 tahun hingga 30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan tanah tersebut telah memenuhi konsep verjaring atau daluarsa. Baik daluarsa atau lewat waktu maka yang m enguasai kemudian memperoleh hak atas benda tersebut atau acquisitieve verjaring dalam jangka waktu 20 tahun. Maupun daluarsa untuk kemudian dibebaskan dari hak tuntutan atas penguasaan benda tersebut dapat extinctieve verjaring dalam jangka waktu 30 tahun. Kedua konsep daluarsa tersebut diatur dalam KUHPerdata.

223

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan tidak benar-benar melakukan penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan atas tanah di atas kawasan kampung tersebut. Terbukti dari hasil penelusuran penulis terhadap peta BPN di dalam tautan: h ttps://bhumi.atrbpn.go.id/ terhadap peta hak atas tanah diatas kawasan Muara Angke dimana penulis menemukan belum adanya alas hak atas tanah diatas kawasan kampung. Berbagai tindakan administrasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap barang milik daerah tidak dilakukan terhadap tanah diatas kawasan kampung yang menjadi penelitian dari naskah akademik ini. Tindakan administrasi tersebut bukanlah penguasaan sebagaimana yang dimaksud dalam konsep lembaga rechtsverwerking. Serta bukanlah bukti atas kepemilikan terhadap tanah diatas kawasan lima kampung terlebih sistem registrasi pertanahan Indonesia menganut sistem negatif dengan unsur positif maka klaim administratif yang b ukanlah hak atas tanah patut dianggap tidak ada alas hak atas tanah tersebut. Kemudian diperkuat dengan analisis identifikasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah (IP4T) yang dilakukan BPN K antor Wilayah Jakarta Data dan Fakta KAmpung Prioritas Obyek Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2020, yang menjelaskan Peta Status Kepemilikan tanah kampung, data IP4T dari lima kampung di kawasan Muara Angke. Ditemukan belum adanya hak atas tanah diatas tanah tersebut yang menegaskan status tanah sebagai tanah negara yaitu tanah yang dikuasai negara namun belum ada alas hak atas tanah diatasnya. Terhadap tanah negara dapat d iberikan hak atas tanah melalui penetapan yang dilakukan oleh P emerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional. Masyarakat dapat mengajukan pendaftaran tanah pertama kali terhadap tanah yang dikuasai sejak lebih dari 20 tahun. Proses pendaftaran tanah pertama kali diatur dalam PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu terhadap proses pengajuan sertipikat HPL yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini DKPKP dan BPAD, masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap prosesnya karena terkait dengan konsep rechtsverwerking serta dengan konsep lembaga verjaring baik berupa acquisitieve verjaring maupun extinctieve verjaring.

224

Terkait dengan penatagunaan tanah, kawasan Muara Angke terlah berlaku Perda 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Perda 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Dalam pemberian hak atas tanah diwajibkan untuk adanya kesesuaian dengan peruntukan perencanaan ruang dalam kawasan tersebut. Di sisi lain, terdapat ketentuan penatagunaan tanah terkait dengan sempadan pantai sebagai kawasan lindung berdasarkan ketentuan tentang sempadan pantai, terdapat jarak minimal berupa 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat (Pasal 1 angka 2 Perpres 51/2016 tentang Sempadan Pantai). Terkait dengan ketentuan sempadan pantai, dalam Perda 1/2012 tidak ditemukan penetapan yang tegas terhadap sempadan p antai. Penetapan lokasi ditemukan dalam bagian lampiran dalam Perwujudan Pola Ruang Provinsi, pada bagian Kawasan Non Budidaya (angka 1), sub bagian Kawasan untuk Fungsi Lindung (angka 1.1) dalam sub-sub bagian Kawasan Perlindungan Setempat (angka 1.1.3), tepatnya pada Pengelolaan sempadan pantai dan sempadan sungai pada ruas muara untuk meningkatkan kelancaran aliran air ke laut. Terkait lokasi Kawasan Sempadan pantai ditetapkan “terletak sepanjang pantai utara Jakarta”. Ketentuan dalam Perda 1/2012 bersifat makro dan berupa a rahan untuk kemudian dijelaskan lebih rinci dalam Perda 1/2014 tentang RDTR dan PZ. Namun ketentuan lebih rinci mengenai kawasan sempadan pantai dalam rencana detail tata ruang (Perda 1/2014) tidak ditemukan. Hanya ada ketentuan mengenai “garis sempadan sungai” dan “garis sempadan jalan”. Kekaburan penetapan ruang terhadap sempadan pantai akan menimbulkan masalah di masa depan jika dibiarkan. Mengingat fungsi utamanya adalah untuk sarana mitigasi bencana alam yang berasal dari laut. Di sisi lain, tiadanya penetapan sempadan pantai juga mendorong adanya klaim sempadan pantai bagi kawasan kampung yang berada di atas kawasan sempadan pantai. Dengan kekaburan aturan tersebut, maka kekuatan pemerintah dapat bertindak sewenang-wenang tanpa pembatasan dan klaim terhadap tanah sempadan pantai.

225

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

VII.9

KESIMPULAN Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dalam Bab VII mengenai Identifikasi dan Analisis Pertanahan Lintas Klaim Kepemilikan adalah sebagai berikut. 1. Masyarakat yang mendiami kampung kota di kawasan Muara Angke memiliki hak atas tanah yang kuat karena telah m elakukan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara itikad baik. 2. Konsep rechtsverwerking dan verjaring baik acquisitieve verjaring maupun extinctieve verjaring merupakan konsep lembaga hukum tanah yang dapat digunakan dalam mengklaim hak atas tanah dari masyarakat yang menduduki kampung tersebut. 3. Tanah diatas kawasan Muara Angke memenuhi unsur untuk dapat disebut sebagai tanah negara karena tidak adanya alas hak atas tanah yang telah diregistrasi oleh BPN sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi pendaftaran tanah. 4. Sebagai tanah negara, kawasan Muara Angke dapat diajukan pendaftaran tanah pertama kali oleh masyarakat namun terdapat kewajiban untuk sesuai dengan perencanaan dan peruntukan ruang. 5. Perencaan ruang belum menetapkan secara spesifik kawasan sempadan pantai khususnya di Muara Angke yang secara langsung berbatasan dengan perairan laut. Tiadanya penetapan spesifik kawasan Sempadan Pantai akan mengakibatkan adanya masalah di masa mendatang. 6. Kepemilikan yang dapat dimiliki masyarakat dapat berupa hak milik perseorangan maupun hak milik atas tanah secara bersama oleh orang-perorangan maupun subyek penerima tanah obyek reforma agraria sebagai kelompok atau badan hukum.

226

VII.10 REKOMENDASI Rekomendasi yang dapat diberikan dari pembahasan pada bab ini adalah sebagai berikut: 1. Adanya penetapan kawasan sempadan pantai untuk memastikan perencanaan dan peruntukan ruang kawasan di Muara Angke untuk dikuasai oleh masyarakat. 2. Penetapan perubahan kawasan permukiman dalam RDTR untuk memastikan kawasan ruang permukiman yang aman dari kawasan sempadan pantai dan sesuai dengan permohonan ruang bermukim dari masyarakat. 3. Penerbitan hak atas tanah dalam kepemilikan bersama terhadap tanah yang dimohonkan sebagai ruang peruntukan permukiman reforma agraria di kawasan Muara Angke.

227

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

228

BAB VIII REKOMENDASI PILIHAN SKEMA KEAMANAN BERMUKIM

229

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Berdasarkan

identifikasi

dan

analisis data faktual dan yuridis, dan identifikasi dan analisis pemanfaatan lintas kepentingan, beberapa area yang pada saat ini dimanfaatkan kampung sebagai tempat tinggal menjadi lokasi yang strategis untuk rencana-rencana lain. Berikut beberapa konsiderasi yang dapat dilihat sebelum memilih rekomendasi skema bermukim.

VIII.1 POSISI KAMPUNG DAN WARGA DI DALAMNYA TERHADAP KAWASAN MUARA ANGKE

Sebagian

besar

dari

warga

yang

tinggal

kampung-kampung yang dibahas pada naskah a kademis ini merupakan nelayan dan petani kerang ijo yang ikut berkontribusi terhadap industri perikanan dari Muara Angke. Kontribusi ini tidak hanya melalui aktivitas nelayan dan pengolahan hasil tangkapan, namun juga dalam memberikan tempat tinggal bagi pekerja di industri perikanan. Kurangnya tempat tinggal yang dapat mengakomodir pertumbuhan pekerja dan tipe tempat tinggal yang bisa menyesuaikan dengan k ebutuhan nelayan tradisional, mendorong muncul nya kampung-kampung di Kawasan Muara Angke. Kampung di Muara Angke, diluar bentuk fisiknya yang terlihat kumuh dan tidak tertata, merupakan kebutuhan dan juga konsekuensi dari berkembangnya industri perikanan Muara Angke. Dalam kasus Muara Angke, kampung sebagai bentuk fisik dan kampung sebagai warga dan jejaring sosio ekonomi di dalamnya harus dipisahkan dari stigma kumuh yang selama ini membuat kampung dinilai sebagai bagian terburuk dari kota.

230

Berbeda dengan kampung-kampung kota lain yang juga menyediakan permukiman terjangkau bagi pekerja, kampung di Muara Angke tidak hanya menyediakan tempat tinggal, namun juga kesempatan untuk industri mandiri. Laut dilihat sebagai sumber daya alam yang m emiliki banyak cara untuk diolah, tidak hanya dalam skala besar, namun juga skala kecil oleh para nelayan tradisional. Tidak sedikit nelayan yang kemudian mengolah hasil tangkapan mereka secara mandiri dari produk hasil tangkap menjadi produk siap jual. Beberapa dari mereka kemudian juga berorganisasi dan mengelola proses ini dalam kelompok untuk memaksimalkan efisiensi pengerjaan. Rumah dan bangunan-bangunan lain yang berada di dalam kampung-kampung Muara Angke, tidak hanya dilihat sebagai tempat tinggal, namun juga jaringan ruang-ruang yang menghubungkan satu proses pengolahan ke proses lainnya. Tidak hanya bagian dari proses pengolahan ikan mandiri oleh nelayan tradisional, warga yang tinggal di kampung-kampung ini juga bagian dari proses industri besar yang ada di Muara Angke. Industri-industri ini mempercayakan sepenggal proses dari pengolahan ikan yang membutuhkan banyak tenaga manusia, kepada warga, sebelum kemudian dikembalikan kembali ke para pengepul. Selain proses industri, kampung-kampung di Muara Angke juga m emenuhi kebutuhan tempat tinggal yang sangat heterogen, m erespon berbagai macam skala industri yang ada. Bagi industri besar yang m embutuhkan pekerja tetap, kampung bekerja sebagai penyedia rumah tetap bagi mereka selama mereka bekerja pada industri tersebut. Tempat tinggal seperti kontrakan dan kos-kosan juga tersedia bagi jenis pekerjaan yang membutuhkan pekerja untuk bekerja dalam waktu tertentu. Jenis lain yang dapat d iakomodasi oleh k ampung-kampung ini adalah tempat istirahat sementara atau jangka waktu harian bagi para nelayan luar Jakarta yang hanya b erada di Muara Angke u ntuk menjual ikan m ereka. Kebutuhan hidup s ehari-hari, bercampur d engan kebutuhan proses pengolahan industri nelayan tradisional, kebutuhan tempat tinggal bagi berbagai macam siklus hidup di Muara Angke, menempatkan kampung-kampung dan cara b ertinggal m ereka sekarang penting dalam kawasan Muara Angke. Jenis tempat tinggal yang ditawarkan untuk warga kampung harus mempertimbangkan dan mengakomodasi kemampuan kampung untuk menegosiasikan b erbagai macam kebutuhan kawasan. Hal ini dapat direspon dengan mengamati tempat tinggal warga pada saat ini, dan kemudian mengadopsi bentuk-bentuk tersebut kedalam bentuk yang lebih efisien agar seluruh kepentingan pemanfaatan lintas kepentingan dapat terpenuhi.

231

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

VIII.2 KONDISI FISIK EKSISTING KAMPUNGKAMPUNG DI KAWASAN MUARA ANGKE a. Bahan Urugan Tanah Melihat pentingnya keberadaan kampung, sistem dan warga di dalamnya, mendorong untuk melihat kondisi fisik dimana sistem ini sekarang berada. Sebagian besar kampung-kampung di Kawasan Muara Angke berdiri di tanah hasil urugan empang dari tahun ke tahun. Mulai dari Kampung Blok Limbah sebagai ekstensi tempat tinggal dari usaha pengeringan ikan di sisi timurnya, hingga menjalar ke utara menuju ke Kampung Blok Empang. Kampung Kerang Ijo merupakan kasus urugan yang berbeda dengan kampung lainnya. Kampung ini sendiri merupakan perkembangan dari beberapa gang di Blok Empang yang memutuskan untuk menjadi kampung sendiri karena identitas mereka sebagai petani kerang ijo. La han yang ditempati Kampung Kerang Ijo merupakan urugan mandiri menggunakan limbah cangkang kerang ijo. Kampung ini terus berkembang berdasarkan tumpukan urugan kerang ijo sisa usaha mereka. Kampung Baru Tembok Bolong juga merupakan kasus lain dari u rugan di Kawasan Muara Angke. Sebelum diminta untuk pindah di lahan yang d itempati sekarang, Kampung Baru Tembok Bolong m erupakan kampung yang berada di atas laut, tepat di pantai utara ka wasan Muara Angke. Sejak tahun 2012 - 2016, karena pembangunan yang akan dilakukan dilokasi, warga diarahkan untuk pindah ke lokasi yang pada saat ini ditempati. Pada saat itu, hingga sekarang, lokasi merupakan rawa-rawa. Dengan bermodalkan bambu, warga mulai membuat rumah panggung diatas rawa-rawa tersebut hingga terbentuk Kampung Baru Tembok Bolong seperti sekarang.

232

Berdasarkan identifikasi urugan dimana kampung berada, Kampung Kerang Ijo dan Kampung Baru Tembok Bolong berada diatas tanah urugan yang tidak stabil. Urugan Kampung Kerang Ijo memiliki resiko untuk longsor dan membahayakan warga yang tinggal di atasnya. Hasil urugan ini juga tidak cukup kuat jika di masa depan warga memutuskan untuk memperbaiki kampung menggunakan bahan-bahan yang lebih permanen, ataupun menambah tinggi bangunan. Di sisi lain, lokasi yang ditempati oleh Kampung Baru Tembok Bolong merupakan arahan sementara sejak pemindahan di tahun 2012 -2016. Struktur panggung dan material yang digunakan oleh warga sekarang rentan terhadap kerusakan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Di luar dari kondisi ekonomi, sanitasi dan lain-lainnya, perkembangan kampung lebih jauh di dua lokasi ini tidak memungkinkan bahkan akan membahayakan. b. Kondisi Bangunan Seluruh bangunan yang ada di Kampung Kerang Ijo, Blok Empang, Blok Eceng, Blok Limbah dan Kampung Baru Tembok bolong merupakan hasil swadaya warga berdasarkan kebutuhan dan tingkat ekonomi masing-masing. Sebagian besar bangunan masih semi permanen. Bangunan bervariasi sebagai rumah pribadi ataupun rumah k ontrakan. Warga bisa mengontrak bangunan berupa rumah ataupun kamar-kamar dengan harga sekitar Rp 150,000 per bulan. Kontrakan ini juga dapat dibeli dengan harga yang variatif dari Rp 9,000,000 hingga Rp 15,000,000. Bangunan-bangunan ini dibangun dengan bahan seadanya dari kayu ataupun triplek. Berdasarkan hasil fisik yang dapat dilihat, warga dapat membangun tempat tinggalnya sendiri. Kesan kumuh dan tidak teratur muncul dari variasi perkembangan ekonomi tiap keluarga yang b erbeda-beda dan juga kurangnya kesepakatan antar satu rumah dengan yang lain, ataupun satu gang dengan yang lain. Tidak adanya kesepakatan ini mempengaruhi perbedaan besar jalan, ketersambungan antar jalan, utilitas, posisi dan lain-lain.

233

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

c. Sistem Pengelolaan Air Warga kampung di Kawasan Muara Angke harus berusaha untuk m encari sumber air bersihnya sendiri. Mereka tidak mendapatkan saluran air bersih dari PAM. Ada tiga cara yang digunakan warga u ntuk mendapatkan air bersih, yang pertama dan paling dominan adalah membeli air yang dibeli dalam jerigen air, yang kedua adalah menggunakan air tanah dan yang terakhir dengan menampung air hujan. Hal ini membuat harga air bersih menjadi jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga air PAM. d. Sistem Pengolahan Limbah Padat Sebagian kampung yang berada di Muara Angke belum memiliki sistem pengelolaan dan pengolahan sampah nya sendiri. Beberapa kampung seperti Kampung Blok Empang, Blok Eceng dan Blok Limbah membentuk sistem pengumpulan sampah nya sendiri, yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan. Hal ini belum menyelesaikan masalah sampah di kampung karena terjadi timbunan sampah di tempat pembuangan dan di lahan-lahan kosong. Cara lain warga mengatasi sampah adalah dengan cara m embakar sampah sebagai bahan bakar untuk merebus kerang, seperti di Kampung Kerang Ijo. Selain menjadikan nya bahan bakar, warga juga menimbun sampah-sampah tersebut atau membuang nya langsung ke laut. Kondisi fisik di Kampung Kerang Ijo, Blok Empang, Blok Eceng, Blok Limbah dan Kampung Baru Tembok Bolong menunjukan bahwa warga memiliki kemampuan untuk membentuk permukimannya sendiri. Variasi tingkat ekonomi yang ada di kampung membuat kondisi bangunan berada dalam berbagai tingkat keselesaian menuju tempat tinggal yang lebih permanen. Selain tingkat ekonomi yang beragam, tidak adanya kepastian bermukim membuat warga segan untuk menginvestasikan penghasilan mereka ke membangun permukiman. Pengalaman mereka menghadapi penggusuran membuat bayang-bayang akan penggusuran menjadi alasan untuk tidak membangun bangunan yang lebih permanen. Kemampuan mereka untuk membangun dan mengatur sistem yang berada di dalam kampung terbatas oleh tidak adanya kepastian bahwa mereka dapat menikmati hasil kerja keras mereka dalam waktu yang lama.

234

Kemampuan warga untuk membangun, memperbaiki dan membuat sistem di kampung mereka sendiri mengindikasikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan penataan permukiman di tempat. Selain Kampung Kerang Ijo dan Kampung Baru Tembok Bolong yang berada di tanah yang tidak stabil, kampung-kampung lain nya dapat m emperbaiki diri dengan beberapa bantuan dari pemerintah dalam pembangunan utilitas. Namun, kawasan Muara Angke yang strategis bagi keamanan dan perikanan kota dan juga berbagai pemanfaatan lintas kepentingan yang ada di area ini membuat kondisi permukiman eksisting bukan menjadi satu-satunya konsiderasi.

VIII.3 PEMANFAATAN LINTAS KEPENTINGAN Sebagai salah satu tempat pendaratan ikan di Jakarta, p emerintah terus menerus mengembangkan kawasan Muara Angke untuk m endukung industri perikanan. Pengembangan ini tidak hanya mempengaruhi area pelabuhan, namun juga kawasan pendukung di sekitarnya d engan merencanakan zona kawasan Muara Angke, perbaikan jalan dan perbaikan konektivitas kawasan dengan keseluruhan Jakarta. Berada di pesisir Jakarta juga menempatkan Kawasan Muara Angke sebagai lokasi interaksi antara sistem air Jakarta menuju ke laut. Karena area interaksi sistem air Jakarta menuju ke laut sangat terbatas, Kawasan Muara Angke juga dimanfaatkan sebagai lokasi untuk berbagai sistem air Jakarta yang membutuhkan aliran air ke laut. Diluar sistem-sistem tersebut, Kawasan Muara Angke juga memiliki masalah nya sendiri dengan banjir rob. Kenaikan air laut adalah masalah harian yang dialami oleh banyak permukiman di Muara Angke. Masalah ini dipastikan akan semakin parah dengan terus naiknya p ermukaan air dan menurunnya permukaan tanah. Bagian daratan Muara Angke yang bersentuhan langsung dengang laut menjadi penting untuk melindungi kawasan dari daya rusak air rob. Infrastruktur yang dibangun pada kawasan Muara Angke akan mencoba merespon terhadap masalah tersebut.

235

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Berdasarkan identifikasi berbagai macam pemanfaatan lintas kepentingan Muara Angke pada bab sebelumnya, Kampung Kerang Ijo, Kampung Blok Eceng, Blok Limbah dan Kampung Baru Tembok Bolong akan terkena imbas dari berbagai macam pembangunan ini. Kampung Kerang Ijo akan terisolir di luar tanggul, sehingga rentan terhadap daya rusak dari air rob. Selain itu, lokasinya yang berada tepat di sisi laut membuat tempat yang pada saat ini menjadi lokasi Kampung Kerang Ijo direncanakan untuk dimanfaatkan sebagai hutan lindung m angrove. Untuk memenuhi kebutuhan drainase kawasan dan juga bagian dari sistem polder, Kampung Baru Tembok Bolong akan dikembalikan kembali fungsinya sebagai tempat penyimpanan air. Hal ini b erbeda dengan keadaan eksisting dimana lokasi dimanfaatkan sebagai tempat bermukim. Kampung Blok Limbah dan Blok Eceng akan terkena imbas dari pembangunan Jakarta Sewerage System dan infrastruktur pendukung nya. Bangunan pengolahan limbah dan juga penyimpanan air ini akan dibangun di sekitar Waduk Muara Angke. Lokasi ini sama dengan lokasi dimana Kampung Blok Limbah bertinggal. JSS juga akan mengambil sebagian dari Kampung Blok Eceng yang berada di utara Kampung Blok Limbah. Selain terkena pembangun JSS, Kampung Blok Eceng juga direncanakan sebagai jalur hijau. Jalur hijau ini akan berada di antara dua jalan kolektor Muara Angke. Di atas jalan kolektor sisi selatan, Kawasan Muara Angke akan terkoneksi dengan LRT jalur 7. Hasil identifikasi tersebut menempatkan lahan-lahan Kampung Kerang Ijo, Kampung Blok Eceng, Blok Limbah dan Kampung Baru Tembok Bolong dalam kontestasi pemanfaatan lahan. Hanya lahan K ampung Blok Empang yang sesuai peruntukannya sebagai kawasan permukiman. Pada sisi timur Kampung Blok Empang, masih tersedia satu parsel lahan yang juga dialokasi sebagai permukiman. Lahan ini sebelumnya merupakan lahan pengeringan ikan.

Gambar Lokasi pemanfaatan lintas pemanfaatan dan lokasi yang dapat digunakan untuk pemukiman (kuning)

236

VIII.4 REKOMENDASI DARI WARGA Pada kasus Kampung Kerang Ijo, Kampung Blok Empang, Blok Eceng, Blok Limbah dan Kampung Baru Tembok Bolong, warga tidak tinggal diam dan mengajukan rencana pemanfaatan mereka bersama d engan tim pendamping dari Jaringan Rakyat Miskin Kota, Urban Poor Consortium dan Rujak Center for Urban Studies. Rencana ini diinisiasi sejak Mei 2018 dan untuk tahap pertama warga dan pendamping telah mempresentasikan konsep konsolidasi lahan kepada Kepala Dinas Perumahan pada 2 November 2021. Rencana ini telah mempertimbangkan beberapa kemungkinan pemanfaatan di lokasi Muara Angke yang telah dituliskan di atas. Pada pengajuan warga, Kampung Kerang Ijo dan Kampung Baru Tembok Bolong tidak menempati posisi eksisting mengingat bahaya dari tanah yang mereka tinggali. Kampung Blok Eceng dan Blok Limbah juga tidak lagi berada di tempat eksisting untuk memberikan tempat bagi pembangunan JSS dan jalur hijau. Seluruh kampung akan pindah ke hanya 2 parsel lahan, yaitu lahan yang pada saat ini d imanfaatkan oleh Kampung Blok Empang dan satu lahan di timur Kampung Blok Empang yang pada PRK 2021 diperuntukan sebagai lahan permukiman. Agar seluruh warga bisa tinggal dengan nyaman dalam lahan yang terbatas, warga menawarkan skema konsolidasi lahan dengan b angunan campuran antara rumah susun umum dan tipe bangunan rumah sangat kecil. Selain pemanfaatan sebagai permukiman, rencana ini juga mencanangkan jalur hijau di Selatan permukiman sebagai lahan usaha pengeringan ikan.

237

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Berbeda dengan rekomendasi dalam PRK 2021 untuk membangun Rumah Susun Umum sekitar 24 lantai pada keseluruhan lahan, rencana warga akan membangun 8 lantai hunian vertikal. Jumlah unit yang akan dibangun juga diproyeksikan untuk menjadi cadangan hunian (stock housing) dalam periode hingga 20 tahun mendatang untuk mengakomodasi perkembangan penduduk dan pendatang di Kawasan Muara Angke yang membutuhkan tempat tinggal. Warga kampung yang pada saat ini berada di kawasan Muara Angke akan tinggal di berbagai tipe rumah tapak sesuai dengan besar rumah setelah konsolidasi tanah. Rumah tapak sendiri dipilih sebagai bentuk penyesuaian dengan sistem ekonomi dan mata pencaharian seperti yang telah disebutkan di atas, sesuai dengan cara bertinggal warga sekarang. Sistem yang d alam kondisi eksisting sudah baik, kemudian diakomodir dengan rumah tapak menyerupai rumah sebagai kontainer aktivitas yang pada saat ini mereka gunakan. Rumah tapak ini sendiri dibagi 2 antara rumah tapak untuk nelayan dan rumah tapak untuk non-nelayan. Secara r ancangan, terdapat perbedaan yang signifikan dalam penyediaan teras bagi rumah nelayan dan rumah tapak biasa. Hal ini muncul dari pendalaman cara bekerja nelayan yang membutuhkan lebih banyak ruang terbuka.

VIII.5 REKOMENDASI NASKAH AKADEMIK Berdasarkan pertimbangan yang dituliskan diatas, keberadaan kampung dengan sistem penyediaan permukiman, ekonomi dan s osial di dalamnya membantu Kawasan Muara Angke menyempurnakan fungsi sebagai kawasan industri perikanan. Fungsi ini tertutup dengan kondisi fisik kampung dengan kondisi bangunan nya, sistem pengelolaan air dan pengolahan limbah padat yang jauh dari kondisi ideal. Namun cara warga membangun dan mengatur permukiman nya sendiri m enunjukan kemampuan mereka untuk melakukan perbaikan ditempat. Walaupun beberapa kampung berada di lahan hasil urugan limbah kerang ataupun masih berada diatas rawa-rawa, dengan bantuan perbaikan tanah dan pondasi dimana kampung berdiri, warga dapat melanjutkan pembangunan kampung mereka sendiri secara bertahap.

238

Pilihan untuk perbaikan di tempat dibatasi dengan bermacam pemanfaatan lintas kepentingan yang akan menggunakan lahan yang sama dengan kampung. Hal ini menyisakan hanya beberapa area di kawasan Muara Angke dapat digunakan untuk permukiman. Menyadari hal tersebut kampung-kampung di Muara Angke berorganisasi dan mengajukan konsolidasi lahan pada lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai permukiman. Rencana dari warga membawa sinergi antara urgensi perubahan kualitas permukiman berdasarkan kondisi fisik kampung pada saat ini, kebutuhan adanya kampung di Muara Angke dan berbagai m acam rencana pemanfaatan yang ada di Muara Angke. Berdasarkan sinergi ini, pengajuan warga untuk memanfaatkan lahan dengan zonasi permukiman dengan konsolidasi tanah merupakan rencana yang p aling strategis. Berdasarkan rencana tersebut berikut rekomendasi lokasi dan skema permukiman yang dapat diberikan:

239

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

1. 2. 3. 4. 5.

Kampung Kerang Ijo : Pemindahan dan penataan ditempat melalui konsolidasi lahan pada parsel '01.003.R.8' Kampung Blok Empang: Penataan ditempat melalui konsolidasi lahan pada parsel '01.003.R.8' Kampung Blok Eceng: Pemindahan dan penataan ditempat melalui konsolidasi lahan pada parsel '01.005.R.8' Kampung Blok Limbah: Pemindahan dan penataan ditempat melalui konsolidasi lahan pada parsel '01.005.R.8' Kampung Baru Tembok Bolong: Pemindahan dan penataan ditempat melalui konsolidasi lahan pada parsel '01.005.R.8'

Selain penggunaan sebagai pemukiman, warga juga mengajukan rencana untuk memanfaatkan parsel 018. H5 dan 019.H6 sebagai area lahan usaha.

Gambar Rencana warga untuk meletakan Area Usaha Penjemuran Ikan (N) di parsel 018. H5 dan Area Usaha Pengolahan Limbah (K), Area Usaha Penjemuran Ikan (L), Area Usaha Jenis Non Perikanan (M) di parsel 019.H5. Sumber : Rujak Center for Urban Studies

240

Berdasarkan PRK 2021, permukiman yang dianjurkan dibangun pada parsel tersebut merupakan rumah susun umum dengan tinggi hingga 24 lantai. Tipe permukiman tersebut dapat menampung lebih banyak kemungkinan perkembangan populasi di Muara Angke. Namun perlu diingat bahwa warga yang akan ditampung merupakan para nelayan dan pekerja industri perikanan. Seperti yang dijelaskan pada bagian di atas, bentuk fisik dan juga sosial warga yang terbentuk pada kampung sekarang merupakan kombinasi antara tempat tinggal, usaha pengolahan hasil perikanan mandiri dan juga pengisi rangkaian pengolahan ikan dari industri yang lebih besar. Jika permukiman yang baru tidak mengakomodasi kebutuhan tersebut, besar kemungkinan kawasan Muara Angke akan kehilangan beberapa bagian dari proses produksi mereka. Hal lain yang dapat diprediksi adalah kemungkinan untuk munculnya permukiman-permukiman lain yang dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut. Memberikan tipe permukiman yang tepat menentukan apakah permukiman sekarang dapat menyelesaikan masalah yang ada atau menciptakan masalah baru. Sebagai aktor yang selama ini menjalankan fungsi di kampung, rencana yang diajukan oleh warga kampung mencoba untuk merespon mengenai kebutuhan tersebut. Percampuran antara rumah susun bagi pekerja industri dan rumah tapak bagi warga yang masih mengolah h asil produksi laut dapat memenuhi perbedaan kebutuhan p ermukiman yang dibutuhkan kawasan Muara Angke. Rencana tersebut juga diperkuat dengan adanya koperasi warga kampung yang telah berdiri sebagai lembaga yang akan bertanggung jawab mengelola lahan hunian dan lahan usaha dalam konsep konsolidasi tersebut untuk m emastikan ketepatan penggunaan dan penegakkan peraturan yang telah d isepakati bersama dalam musyawarah anggota koperasi.

241

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Berdasarkan RDTR 2014, kawasan Muara Angke masuk kedalam zona dengan teknik pengaturan pengalihan hak membangun. Status ini memberikan kebebasan bagi kawasan untuk melakukan pengalihan hak membangun berupa luas lantai dari satu persil ke persil lainnya. Berdasarkan perhitungan yang diberikan oleh pendamping teknis warga, rencana gabungan antara rumah susun dan rumah tapak tidak melebihi perhitungan intensitas lahan pada parsel tersebut. Maka, sebagai : • • •

Upaya mengendalikan populasi untuk menyeimbangkannya dengan daya tampung dan daya dukung kawasan yang sudah terlampaui. Upaya memberikan ruang bermukim yang sesuai dengan siklus dan kebutuhan ruang nelayan. Upaya mencegah perubahan fungsi dan jatuhnya pemukiman ke kelompok masyarakat lain; dengan merancang ruang pemukiman yang spesifik terhadap demografi yang dituju.

Pembangunan dalam dua parsel tersebut dapat direkomendasikan sebagai kombinasi antara Rumah Susun Umum (vertikal) yang kemudian akan disebut dengan konsep Kampung Susun dan Rumah Sangat Kecil/ Kecil (tapak).

242

BAB IX REKOMENDASI PENETAPAN SUBYEK REFORMA AGRARIA

243

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

IX.1 DATA SUBYEK PENERIMA REFORMA AGRARIA Berdasarkan analisis yang ilakukan dalam Bab III mengenai d Identifikasi dan Analisis Data Fisik, ditemukan informasi mengenai masyarakat yang telah mendiami lima kampung yang terdapat dalam kawasan Muara Angke beserta dengan situasi sosial dan ekonomi.

244

Kampung Blok Empang Kampung Blok empang berdasarkan data tahun 2018, ditempati oleh 898 KK dan 2769 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 250-499 jiwa per hektar. Sumber penghidupan masyarakat kampung Blok Empang beragam mulai dari menjadi nelayan kecil dan tradisional, nelayan (pembudidaya) kerang ijo, pedagang, pengemudi odong-odong, pengemudi taksi mobil dan motor daring (online), penjual air keliling. Berdasarkan pengamatan lapangan, masyarakat belum membentuk satu kelompok badan usaha koperasi bersama. Kampung Kerang Ijo Berdasarkan data BPN tahun 2020, Kampung Kerang Ijo dihuni oleh ±160 KK dan 489 jiwa. Dengan angka tersebut, kepadatan di Kampung Kerang ijo mencapai 250-499 jiwa per hektar. Di dalam kampung Kerang Ijo, mayoritas masyarakat yang menduduki lokasi kampung Kerang Ijo berprofesi sebagai nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, termasuk sebagai pengolah kerang ijo. Selain itu terdapat pekerjaan lain yang dapat ditemukan di Kampung Kerang Ijo yaitu penanam mangrove di pembudidayaan mangrove di barat kampung. Berdasarkan pengamatan lapangan, masyarakat belum membentuk satu kelompok badan usaha koperasi bersama. Kampung Baru Tembok Bolong Data BPN tahun 2020, Kampung Baru Tembok Bolong memiliki luas wilayah sekitar ± 1.32 ha yang dihuni oleh 288 KK dengan jumlah jiwa mencapai +/- 619 jiwa. Dengan angka tersebut, kepadatan di Kampung Tembok Bolong mencapai 250-499 jiwa per hektar. Mayoritas penghuni Kampung Tembok Bolong adalah buruh perikanan, nelayan ikan asin, karyawan dan buruk pabrik. Tempat pelelangan ikan Muara Angke menjadi lahan pekerjaan terbesar dan menjadi penggerak utama baik ekonomi maupun terbentuknya kampung sendiri. Berdasarkan pengamatan lapangan, masyarakat belum membentuk satu kelompok badan usaha koperasi bersama.

245

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Kampung Blok Eceng Berdasarkan pendataan terakhir yang telah dilakukan secara swadaya, jumlah penduduk di Blok Eceng mencapai sekitar +/- 198 KK yang menempati kampung Blok Eceng dengan luas +/- 1,92 hektar. Dalam Pemanfaatan Tanah, saat ini mayoritas digunakan untuk k egiatan non-pertanian sebagai permukiman tempat tinggal, toko kecil, warung sayur, warung makan, dan mushola. Mayoritas penggunaan tanah saat ini adalah permukiman, jasa peribadatan, infrastruktur Jalan dan lainnya. Mayoritas sumber penghidupan yang menjadi mata pencaharian warga di Blok Eceng adalah: pengolah limbah ikan, nelayan tradisional dan pembudidaya kerang, pedagang ikan, dan buruh pelelangan. Berdasarkan informasi terkini dalam penulisan naskah akademik ini, masyarakat di Kampung Blok Eceng telah bersama-sama mendirikan koperasi dan mendapatkan pengesahan badan hukum koperasi. Koperasi telah menjalankan aktivitas ekonomi koperasi seperti menjual kebutuhan rumah tangga seperti beras dan gas untuk memasak. Kampung Blok Limbah Berdasarkan pendataan yang telah dilakukan, terdapat sekitar +/- 50 kepala keluarga yang mendiami Kampung Blok Limbah dengan luas mencapai +/- 1,82 hektar. Sesuai namanya, aktivitas utama dalam kampung Blok Limbah a dalah mengolah limbah khususnya limbah hasil industri perikanan. Limbah tersebut bersumber dari sekitar Kawasan Muara Angke maupun di luar Muara Angke seperti dari Muara Baru. Untuk penggunaan tanah di Kampung Blok Limbah saat ini untuk tanah non-pertanian, jasa peribadatan, infrastruktur jalan dan lainnya. Pemanfaatan tanah di Kampung Blok Limbah untuk permukiman tempat tinggal dengan bangunan permanen maupun semi permanen, usaha mikro dan kecil, serta fasilitas umum seperti mushola. Mayoritas pekerja di Kampung Blok Empang adalah pengolah sampah industri perikanan yang dapat tergolong dalam buruh perikanan. Kemudian juga buruh di pengolahan dalam pengasinan ikan di PHPT. Serta usaha mikro dan kecil lainnya. Berdasarkan informasi terakhir, koperasi telah disepakati dibentuk oleh masyarakat dan sedang mengurus proses pendaftaran dan legalisasi badan hukum koperasi. Koperasi yang telah disepakati dibentuk b ahkan sudah melakukan aktivitas ekonomi.

246

IX.2 ANALISIS SUBYEK REFORMA AGRARIA Dalam Perpres 86/2018, yang dimaksud dengan Subjek Reforma Agraria adalah penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerima TORA (Pasal 1 angka 5 Perpres 86/2018). Terdapat tiga bentuk Subjek Reforma Agraria, yaitu orang perseorangan, kelompok masyarakat yang akan diberikan Hak Kepemilikan Bersama dan badan hukum (Pasal 12 ayat (1) Perpres 86/2018). Untuk orang-perorangan, persyaratan untuk ditetapkan sebagai Subjek Reforma Agraria diberikan syarat minimal dan syarat pekerjaan. Persyaratan minimal tersebut yaitu: a. Warga Negara Indonesia; b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan c. bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek redistribusi tanah. Sementara yang dimaksud dengan syarat pekerjaan Subjek Reforma Agraria disyaratkan mempunyai pekerjaan yang disebutkan dalam Perpres 86/2018. Pekerjaan tersebut antara lain: petani gurem, petani penggarap, buruh tani, nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudi daya ikan kecil, penggarap lahan budi daya, petambak garam kecil, penggarap tambak garam, guru honorer yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pekerja harian lepas, buruh yang bekerja d engan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, pedagang informal, pekerja sektor informal, pegawai tidak tetap, pegawai swasta, P egawai Negeri Sipil golongan tertinggi III/a, anggota TNI/Polri berpangkat paling tinggi Letnan Dua/Inspektur Dua Polisi serta pekerjaan lain yang ditetapkan Menteri (Pasal 12 ayat (3) Perpres 86/2018).

247

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Tabel Pekerjaan Subjek Reforma Agraria

No.

Pekerjaan

Penjelasan

Petani gurem

Petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 (nol koma dua lima) hektare atau lebih kecil dan/atau petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak lebih dari 2 (dua) hektare untuk diusahakan di bidang pertanian sebagai sumber kehidupannya;

Petani penggarap

Petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya;

Buruh tani

Buruh tani yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah;

Nelayan kecil

Nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 1O (sepuluh) Gross Tonnage (GT);

Nelayan tradisional

Nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional’ yang telah dimanfaatkan secara turun- temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal;

Nelayan buruh

Nelayan buruh yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan;

Pembudi daya ikan kecil

Pembudi daya ikan kecil yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Penggarap lahan budi daya

Penggarap lahan budi daya yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan;

Petambak Petambak garam kecil yang melakukan usaha garam kecil pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus g aram;

Penggarap tambak garam

Penggarap tambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman;

248

Guru h onorer Guru honorer yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, serta digaji secara sukarela atau per jam pelajaran, atau bahkan di bawah gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi, yang tidak memiliki tanah;

Pekerja harian lepas

Pekerja harian lepas yang melakukan p ekerjaan tertentu yang dalam hal waktu, volume, dan upahnya didasarkan pada kehadiran, yang tidak memiliki tanah;

Buruh dengan upah atau imbalan lain

Buruh yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang tidak memiliki tanah;

Pedagang informal

Pedagang informal yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa, dengan kemampuan modal yang terbatas yang dilakukan cenderung berpindah-pindah serta berlokasi di tempat umum, tidak mempunyai legalitas formal serta tidak memiliki tanah;

Pekerja sektor informal

Pekerja sektor informal yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan dan tidak memiliki tanah;

Pegawai tidak Pegawai tidak tetap yang diangkat untuk jangka waktu tetap tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi yang tidak memiliki tanah;

Pegawai swasta

Pegawai Pegawai Negeri Sipil paling tinggi golongan lll/a yang Negeri Sipil tidak memiliki tanah; di bawah golongan III/a

249

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

Pegawai swasta dengan pendapatan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tidak memiliki tanah;

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Anggota TNI/ Polri

Pekerjaan lain yang ditetapkan oleh Menteri

Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat paling tinggi Letnan Dua/lnspektur Dua Polisi atau yang s etingkat dan tidak memiliki tanah; atau

Sumber: Pasal 12 ayat (3) Perpres 86 2018. Subjek Reforma Agraria dapat diberikan kepada kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama sebagai gabungan dari orang-perseorangan yang membentuk kelompok, yang berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk d iberikan objek redistribusi tanah (Pasal 12 ayat 4 Perpres 86/2018). Badan hukum yang dipersyaratkan dapat berbentuk badan usaha berupa koperasi, perseroan terbatas, atau berupa organisasi masyarakat berupa yayasan, yang dibentuk oleh Subjek Reforma Agraria orang perseorangan atau kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama (Pasal 12 ayat 5 huruf a Perpres 86/2018. Selain itu badan hukum juga dapat berbentuk badan usaha milik desa dalam konteks reforma agraria di kawasan perdesaan (Pasal 12 ayat 5 huruf b Perpres 86/2018). Walaupun, terdapat kerancuan dalam penetapan subjek reforma agraria yang dapat ditetapkan secara orang perorangan. Penetapan orang-perorang akan mendorong terjadinya pasar tanah. Selain itu pemberian hak milik bersama yang dapat diberikan kepada badan hukum perseroan terbatas. Dimana tujuan penetapan reforma agraria dapat berubah dari tujuan utama reforma agraria yaitu m enyelesaikan ketimpangan penguasaan tanah-tanah untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

250

IX.3 REKOMENDASI PENETAPAN SUBYEK REFORMA AGRARIA Berdasarkan analisis fisik dan yuridis persyaratan subjek penerima reforma agraria, maka calon penerima reforma agraria di kawasan Muara Angke telah memenuhi syarat untuk kemudian ditetapkan s ebagai Subjek Reforma Agraria. Syarat untuk dilakukan penetapan telah memenuhi syarat minimal dan pekerjaan yang selama ini dijalankan oleh masyarakat yang menghuni lima kampung tersebut. Syarat m inimal yaitu masyarakat berkewarganegaraan Indonesia, telah dewasa atau berusia paling rendah 18 tahun dan bertempat tinggal di lokasi. Terkait dengan syarat pekerjaan, berdasarkan telaah yang d ilakukan, terdapat 11 pekerjaan yang telah memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Subjek Reforma Agraria bagi masyarakat yang menempati kawasan Muara Angke. Beberapa pekerjaan tersebut yaitu: nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudi daya ikan kecil, penggarap lahan budi daya, pekerja harian lepas, buruh yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, pedagang informal, pekerja sektor informal, pegawai tidak tetap, serta pegawai swasta. Koperasi Non Pertanian Sebagai Subyek Redistribusi Tanah Perkotaan Selama ini kegiatan redistribusi tanah sebagai bagian dari gerakan reforma agraria di Indonesia mayoritas terjadi di pedesaan dengan karakter peruntukan tanah sebagian besar untuk pertanian. Berbagai instrumen kebijakan pelaksanaan redistribusi tanah di pedesaan tersebut juga telah tersedia secara memadai. Lain hal dengan redistribusi tanah di perkotaan yang mayoritas peruntukan tanahnya non pertanian. Peraturan Menteri yang diamanatkan pada Pasal 10 ayat (4) dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria (Perpres Reforma Agraria) untuk mengatur bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah non pertanian hingga tulisan ini dibuat belum tersedia barangnya. Sehingga muncul berbagai pendapat (lebih tepatnya tafsir) dalam pelaksanaan redistribusi tanah non pertanian yang seringkali membuat para pengambil kebijakan ragu-ragu dalam mengambil keputusan.

251

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Salah satu perbedaan pandangan yang mengemuka terkait d engan redistribusi tanah adalah koperasi non pertanian sebagai subyek redistribusi tanah sebagaimana diatur pada pasal 8, pasal 10, dan p asal 12 dalam Perpres Reforma Agraria. Mengingat hasil akhir redistribusi tanah sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (2) dalam Perpres Reforma Agraria adalah pemberian sertipikat Hak Milik (SHM), maka jika koperasi non pertanian ditetapkan sebagai subyek redistribusi tanah, maka koperasi non pertanian tersebut berhak untuk menerima SHM. Namun muncul pandangan yang berbeda yang menyebut bahwa koperasi non pertanian tidak dapat menjadi subyek redistribusi tanah yang akan m emegang SHM, karena bertentangan dengan pengaturan dalam Pasal 1 huruf b dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (PP Nomor 38 Tahun 1963) dan Pasal 52 dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021). Tulisan ini hendak melakukan tinjauan secara normatif dengan m enelaah dan membandingkan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, untuk menjawab pertanyaan tunggal apakah koperasi yang bergerak di bidang non pertanian dapat menjadi s ubyek redistribusi tanah yang akan memegang SHM. Untuk bisa sampai pada kesimpulan, sebelumnya penulis akan membedah terlebih dahulu pengaturan tentang koperasi dan Hak Milik atas tanah yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. a. Koperasi Negara Indonesia mengakui keberadaan dan kedudukan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan sesuai dengan konstitusi Indonesia Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu tercermin dalam pengertian koperasi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (UU Koperasi) sebagai berikut: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan o rang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

252

Salah satu perbedaan pandangan yang mengemuka terkait d engan redistribusi tanah adalah koperasi non pertanian sebagai subyek redistribusi tanah sebagaimana diatur pada pasal 8, pasal 10, dan p asal 12 dalam Perpres Reforma Agraria. Mengingat hasil akhir redistribusi tanah sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (2) dalam Perpres Reforma Agraria adalah pemberian sertipikat Hak Milik (SHM), maka jika koperasi non pertanian ditetapkan sebagai subyek redistribusi tanah, maka koperasi non pertanian tersebut berhak untuk menerima SHM. Namun muncul pandangan yang berbeda yang menyebut bahwa koperasi non pertanian tidak dapat menjadi subyek redistribusi tanah yang akan m emegang SHM, karena bertentangan dengan pengaturan dalam Pasal 1 huruf b dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (PP Nomor 38 Tahun 1963) dan Pasal 52 dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021). Tulisan ini hendak melakukan tinjauan secara normatif dengan m enelaah dan membandingkan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, untuk menjawab pertanyaan tunggal apakah koperasi yang bergerak di bidang non pertanian dapat menjadi s ubyek redistribusi tanah yang akan memegang SHM. Untuk bisa sampai pada kesimpulan, sebelumnya penulis akan membedah terlebih dahulu pengaturan tentang koperasi dan Hak Milik atas tanah yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. a. Koperasi Negara Indonesia mengakui keberadaan dan kedudukan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan sesuai dengan konstitusi Indonesia Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu tercermin dalam pengertian koperasi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (UU Koperasi) sebagai berikut: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

253

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Meskipun secara pengertian koperasi disebut sebagai badan u saha yang bergerak menjalankan aktivitas untuk untuk mendapatkan keuntungan, tapi koperasi juga dinyatakan sebagai badan usaha yang berwatak sosial23 yang mengemban kepentingan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya serta p erekonomian nasional. Hal itu tercermin dalam tujuan koperasi yang ditetapkan dalam Pasal 3 UU Koperasi yang berbunyi: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut m embangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.” Koperasi berwatak sosial juga karena dalam usahanya koperasi harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e. Kemandirian.24 Dalam lapangan agraria, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UU PA) menyebut secara khusus bahwa koperasi sebagai bentuk usaha yang sesuai atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional yang berdasarkan asas kekeluargaan dan bukan individualistik. Artinya pengusahaan s umber-sumber agraria di Indonesia diarahkan dan diprioritaskan melalui koperasi atau usaha-usaha bersama. Pasal 1 huruf b PP Nomor 38 Tahun 1963 bahkan memberikan koperasi keistimewaan sebagai salah satu badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah termasuk pada Pasal 12 ayat (5) Perpres Reforma Agraria.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Penjelasan Pasal 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Penjelasan Pasal 5 ayat (1).

23 24

254

Kedudukan hukum koperasi pasca kemerdekaan mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)25 yang menempatkan koperasi sebagai subyek badan hukum perkumpulan yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 Tentang Perkumpulan Perkoperasian. Pada berikutnya melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian,26 koperasi disebut sebagai subyek badan hukum tersendiri dengan sebutan “badan hukum koperasi”27 dan diakui hingga sekarang melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, setelah akta pendiriannya mendapat p engesahan oleh pemerintah.28 Dengan demikian koperasi adalah subyek hukum yang berbentuk badan (rechtspersoon) yang dapat melakukan berbagai perbuatan hukum termasuk menjadi pemegang hak atas tanah yang akan dibahas lebih lanjut dalam bagian berikutnya. Koperasi sebagai badan usaha dapat bergerak dalam berbagai bidang usaha. Pasal 16 UU Koperasi menyebutkan penentuan jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggota seperti koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Dalam perkembangannya, jenis koperasi tidak bisa hanya dibatasi pada kegiatan tertentu saja. Penjelasan Pasal 43 UU Cipta Kerja memberi keluwesan kepada koperasi untuk melakukan berbagai kegiatan usaha dari hulu hingga hilir agar koperasi dapat berjalan secara produktif, efektif, dan efisien. Sebagai contoh, koperasi yang bergerak di bidang pertanian dapat meluaskan bidang usahanya hingga usaha perdagangan ke tangan konsumen. Seiring berkembangnya wilayah perkotaan, maka banyak tumbuh koperasi-koperasi yang basis produksinya berbeda dengan di wilayah pedesaan, seperti koperasi transportasi, koperasi pendidikan, dan koperasi perumahan. b. Hak Milik Atas Tanah Konstitusi mengatur, pada prinsipnya semua tanah dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.29 Dengan Hak Menguasai dari negara, negara dapat memberikan hak atas tanah kepada orangorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.30 Pengertian hak atas tanah menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ketiga Bab Kesembilan Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665. 26 Mencabut Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 Tentang Perkumpulan Koperasi. 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian Pasal 39. 28 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Pasal 9. 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat (1) 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 4 ayat (1) 25

255

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP Nomor 18 Tahun 2021) adalah: “Hak atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum a ntara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.” Dengan hak atas tanah tersebut, pemegang hak mendapat wewenang untuk mempergunakan tanah, termasuk di bawah dan di atasnya, sebatas yang berhubungan langsung dengan kepentingan penggunaan tanah.31 Hak-hak atas tanah menurut Pasal 16 ayat (1) UU PA ialah: a. hak milik; b. hak guna-usaha; c. hak guna-bangunan; d. hak pakai; e. hak sewa; f. hak membuka tanah; g. hak memungut-hasil hutan, dan ditambah hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Atas hak-hak tersebut diberikan surat-surat tanda bukti hak dalam bentuk sertifikat sebagai pembuktian yang kuat.32 Hak Milik menurut Pasal 20 ayat (1) UU PA adalah “Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.” Meskipun Hak Milik disebut sebagai yang terkuat dan terpenuh, bukan berarti b ahwa Hak Milik bersifat hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat d iganggu-gugat. Penggunaan kata terkuat dan terpenuh untuk memberi pembeda kekuatan dengan hak-hak lainnya. Selain itu, meskipun negara telah memberikan Hak Milik, UU PA juga m emberi 33 dimana selain peringatan bahwa tanah memiliki fungsi sosial kepentingan p erseorangan pemegang hak, juga terdapat kepentingan masyarakat (bersama) yang harus saling mengimbangi untuk mencapai kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.34

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 20. Undang-Undang Nomor 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 6. 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Penjelasan Umum (11 angka 4). 31

32 33

256

Terjadinya Hak Milik atas tanah menurut Pasal 22 UU PA ada tiga yaitu karena menurut hukum adat yang diatur melalui Peraturan Pemerintah, penetapan pemerintah yang cara dan syarat-syarat p enetapannya juga diatur melalui Peraturan Pemerintah, dan karena ketentuan Undang-Undang.35 Pengaturan terjadinya Hak Milik itu seperti jenis obyek tanah yang akan dilekati hak, subyek pemegang hak atas tanah, dan tata cara pemberian hak atas tanah. Obyek tanah yang dapat diberikan dengan Hak Milik adalah tanah negara, tanah hasil pelepasan Hak Pengelolaan, tanah bekas milik adat, dan tanah obyek redistribusi. Yang dimaksud dengan tanah negara adalah yang meliputi: a. Tanah yang ditetapkan Undang-Undang atau Penetapan Pemerintah; b. Tanah reklamasi; c. Tanah timbul; d. Tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak; e. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan; f. Tanah Terlantar; g. Tanah hak yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon Perpanjangan dan/atau Pembaruan; h. Tanah hak yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan Pemerintah Pusat tidak dapat diperpanjang; dan i. Tanah yang sejak semula berstatus Tanah Negara.36 Hak milik dapat diberikan di tanah bekas Hak Pengelolaan setelah pemegang Hak Pengelolaan melepaskan hak tersebut secara sukarela.37 Pemberian Hak Milik di atas tanah bekas milik adat dapat diberikan tapi pemegang bukti tanah bekas milik adat harus mendaftarkan tanahnya dengan jangka waktu paling lama lima tahun sejak terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2021.38 Sedangkan yang dimaksud dengan tanah obyek redistribusi adalah: a. tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 2 ayat (3). 37 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, and Pendaftaran Tanah Pasal 15 huruf b dan e. 38 Peratuan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan PEndaftaran Tanah Pasal 96 ayat 1 dan 2. 35

257

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

b. tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 2O% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang; c. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 2O% (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan atau pembaruan haknya; d. tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA, meliputi: 1) tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi TORA; dan 2) tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria; f. tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria; g. tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan; h. tanah timbul; i. tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi: 1) tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan; 2) tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria; 3) sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; atau 4) Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat. j. tanah bekas hak erfpacht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) bauw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi; dan k. tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang undangan sebagai obyek redistribusi tanah.39 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Pasal 7.

258

Pengaturan terkait subyek hukum yang dapat menjadi pemegang Hak Milik atas tanah tersebar ke dalam berbagai regulasi di Indonesia. Namun pada prinsipnya yang dapat menjadi pemegang Hak Milik atas tanah ada dua, yaitu perseorangan dan badan hukum.40 Untuk subyek perseorangan hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah. Sedangkan untuk subyek badan hukum, penjelasan UU PA mengatakan sebenarnya badan hukum tidak diperkenankan mempunyai Hak Milik atas tanah untuk mencegah kepemilikan tanah yang melebihi batas maksimum. Meskipun d emikian UU PA memberikan “escape-clause” agar badan-badan hukum tertentu dapat mempunyai Hak Milik atas tanah dengan cara pemerintah memberikan dispensasi dengan ketentuan keperluan masyarakat yang erat hubungannya dengan tiga hal yaitu faham keagamaan, sosial, dan hubungan perekonomian.41 Pemberian dispensasi dilakukan dengan cara pemerintah melakukan penunjukan atau penetapan badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah. Salahsatu penetapan pemerintah yang mengatur jenis badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah adalah PP Nomor 38 Tahun 1963. Pada Pasal 1 disebutkan: “Badan-badan hukum yang disebut dibawah ini dapat m empunyai hak milik atas tanah, masing-masing dengan pembatasan yang disebutkan pada pasal-pasal 2, 3 dan 4 peraturan ini: a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara); b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran- Negara tahun 1958 No. 139); c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama; d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.”

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Penjelasan Umum (II angka 5).

40 41

259

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Badan-badan hukum yang ditetapkan di atas terdiri atas tiga bidang keperluan masyarakat yang dipersyaratkan oleh UU PA yaitu bank-bank yang didirikan oleh negara dan perkumpulan-perkumpulan koperasi sebagai hubungan perekonomian, badan-badan k eagamaan sebagai faham keagamaan, dan badan-badan sosial sebagai faham sosial. Berdasarkan PP di atas, perkumpulan-perkumpulan koperasi haruslah yang berkegiatan di bidang pertanian dan koperasinya d idirikan berdasarkan Undang-undang No. 79 tahun 1958 di mana badan hukumnya masih perkumpulan dan harus berdasarkan p enunjukan. Untuk badan keagamaan dan sosial penetapannya juga harus berdasarkan penunjukan dari menteri. Aturan terbaru yang mengatur penunjukan badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah adalah Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021. Pasal 52 mengatur bahwa badan hukum yang ditetapkan pemerintah yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah meliputi: 1. bank negara; 2. badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah; dan 3. koperasi pertanian. Terdapat perbedaan antara PP Nomor 38 Tahun 1963 yang menyebut koperasi sebagai perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-undang No. 79 tahun 1958 dengan Permen ATR/ BPN Nomor 18 Tahun 2021 yang hanya menyebut koperasi pertanian. Penetapan pemerintah lainnya terkait badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah terdapat pada Perpres Reforma Agraria yang mengatur lebih spesifik untuk upaya penataan ulang struktur pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah di Indonesia. Pasal 12 ayat (5) Perpres Reforma Agraria merinci yang disebut badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah hasil redistribusi adalah yang berbentuk: a. koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan, yang dibentuk oleh Subjek Reforma Agraria orang perseorangan atau kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b; atau b. badan usaha milik desa.”

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Pasal 12 ayat (2).

260

Bentuk badan-badan hukum yang tertera di atas jenisnya bertambah dibanding dengan pengaturan yang terdapat di PP Nomor 38 Tahun 1963. Meskipun demikian terdapat pembatasan, yaitu badan hukum tersebut adalah badan hukum yang dibentuk oleh subyek reforma reforma agraria orang perseorangan atau kelompok masyarakat. K riteria subyek reforma agraria orang perseorangan yang dapat membentuk badan hukum dan menjadi pemegang Hak Milik atas tanah juga dibatasi, yaitu warga negara Indonesia, berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah, dan bertempat tinggal di wilayah obyek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah obyek redistribusi tanah.42 Selain itu subyek reforma agraria orang perseorangan juga dibatasi hanya bagi mereka yang memiliki pekerjaan: a. petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 (nol koma dua lima) hektare atau lebih kecil dan/atau petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak lebih dari 2 (dua) hektare untuk diusahakan di bidang pertanian sebagai sumber k ehidupannya; b. petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya; c. buruh tani yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah; d. nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan u ntuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 1O (sepuluh) Gross Tonnage (GT); e. nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional’ yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal; f. nelayan buruh yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan; g. pembudidaya ikan kecil yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; h. penggarap lahan budidaya yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan; i. petambak garam kecil yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus garam; j. penggarap tambak garam yang menyediakan tenaganya d alam usaha pergaraman;

261

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

k. guru honorer yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, serta digaji secara sukarela atau per jam pelajaran, atau bahkan di bawah gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi, yang tidak memiliki tanah; l. pekerja harian lepas yang melakukan pekerjaan tertentu yang dalam hal waktu, volume, dan upahnya didasarkan pada kehadiran, yang tidak memiliki tanah; m. buruh yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang tidak memiliki tanah; n. pedagang informal yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa, dengan kemampuan modal yang terbatas yang dilakukan cenderung berpindah-pindah serta berlokasi di tempat umum, tidak mempunyai legalitas formal serta tidak memiliki tanah; o. pekerja sektor informal yang bekerja dalam hubungan k erja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan dan tidak memiliki tanah; p. pegawai tidak tetap yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan p embangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi yang tidak memiliki tanah; q. pegawai swasta dengan pendapatan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tidak memiliki tanah; r. Pegawai Negeri Sipil paling tinggi golongan lllla yang tidak memiliki tanah; s. anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat paling tinggi Letnan Dua/ lnspektur Dua Polisi atau yang setingkat dan tidak memiliki tanah; atau t. pekerjaan lain yang ditetapkan oleh Menteri.43 Sedangkan kriteria kelompok masyarakat subyek reforma agraria yang dapat membentuk badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah adalah “Kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari orang-perseorangan yang membentuk kelompok, berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek redistribusi tanah.”44 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Pasal 12 ayat (3). Peratuan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Pasal 12 ayat (4).

262

c. Analisa Berdasarkan penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan di atas, ditemukan berbagai fakta hukum tentang koperasi sebagai berikut: 1. Bahwa status hukum koperasi awalnya melalui UU Nomor 79 Tahun 1958 adalah badan hukum perkumpulan dan m engalami perubahan melalui UU Nomor 14 Tahun 1965 menjadi status badan hukum sendiri sebagai badan hukum koperasi hingga sekarang melalui UU Nomor 25 Tahun 1992. 2. Bahwa koperasi adalah badan usaha yang berbeda dengan badan usaha biasa karena asas, tujuan, dan prinsipnya yang membangun ekonomi rakyat secara bersama-sama sesuai dengan sistem ekonomi bangsa; 3. Bahwa penentuan jenis koperasi didasarkan pada kesamaan aktivitas atau usaha para anggotanya. Selain itu m engingat aktivitas dan kebutuhan rakyat yang terus berkembang, UU Cipta Kerja memberi keluwesan kepada koperasi u ntuk berusaha di berbagai bidang dari hulu hingga hilir tidak h anya di sektor pertanian, tapi juga merambah ke n onpertanian seperti perumahan, transportasi, pendidikan, dan lain sebagainya; 4. Bahwa meskipun jenis koperasi bermacam-macam s eperti tersebut di atas, tapi setelah akta pendirian k operasi disahkan oleh pemerintah, maka kedudukannya sama di mata hukum sebagai subyek hukum yang berbentuk badan hukum koperasi; Berkaitan dengan Hak Milik atas tanah ditemukan fakta hukum sebagai berikut: 1. Bahwa Hak Milik atas tanah terjadi karena tiga hal yaitu menurut hukum adat melalui Peraturan Pemerintah, penetapan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah, dan ketentuan Undang-Undang; 2. Bahwa tanah yang dapat dilekati dengan Hak Milik adalah tanah negara, tanah hasil pelepasan Hak Pengelolaan, tanah bekas milik adat, dan tanah obyek redistribusi; 3. Bahwa subyek atau pihak yang dapat diberikan Hak Milik atas tanah adalah perseorangan, kelompok masyarakat, dan badan hukum;

263

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

4. Berkaitan dengan pemberian Hak Milik atas tanah kepada badan hukum, UU PA membatasi pemberian Hak Milik atas tanah dengan ketentuan untuk keperluan masyarakat yang erat hubungannya dengan tiga hal yaitu faham keagamaan, sosial, dan hubungan perekonomian; 5. Berkaitan dengan pemberian Hak Milik atas tanah k epada badan hukum khususnya koperasi, PP Nomor 38 Tahun 1963 menyebut bahwa perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan UU Nomor 79 Tahun 1958 yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah; 6. Bahwa terdapat pengaturan yang sama di Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 yang menyebut bahwa Hak Milik dapat diberikan kepada koperasi pertanian; 7. Bahwa terdapat perbedaan dengan peraturan di atas, Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria menyebut bahwa Sertipikat Hak Milik hasil redistribusi tanah dapat diberikan kepada koperasi pertanian dan koperasi nonpertanian, dengan syarat pembentuk koperasinya adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang menjadi subyek redistribusi tanah; 8. Bahwa dari peraturan di atas terdapat perbedaan berkaitan Hak Milik atas tanah untuk koperasi nonpertanian, di mana PP Nomor 38 Tahun 1963 dan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tidak menyebut koperasi pertanian sebagai subyek yang dapat menerima Hak Milik atas tanah, sedangkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 menyebut koperasi nonpertanian dapat diberikan Hak Milik atas tanah. Untuk mengulas perihal perbedaan di atas, maka tulisan ini akan melihat dari dua sisi yaitu amanat dari undang-undang pokoknya yaitu UU PA dan melihat dari sisi norma. Amanat UU PA Penjelasan Umum (II angka 5) UU PA menjelaskan bahwa badan hukum tidak membutuhkan Hak Milik atas tanah untuk mencegah kepemilikan tanah melebihi batas maksimum. Namun berkaitan dengan keperluan-keperluan masyarakat maka dapat diberikan dispensasi (escape-clause) dengan cara dilakukan penunjukan oleh pemerintah terhadap badan-badan hukum tersebut. Penunjukan badan-badan h ukum dibatasi dengan ketentuan badan hukum yang erat hubungannya dengan tiga hal yaitu faham keagamaan, sosial, dan hubungan perekonomian.

264

Pasal 21 ayat (2) UU PA berbunyi: “Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan s yarat-syaratnya.” Jika kita baca kata per kata, pasal tersebut mengamanatkan bahwa penetapan badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah dilakukan oleh Pemerintah. Selain itu, pasal tersebut tidak menyebut perintah penggunaan jenis p eraturan perundang-undangan tertentu untuk penetapannya. Oleh karena itu pemerintah bisa menggunakan berbagai jenis peraturan perundang-undangan untuk menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah termasuk Peraturan Presiden. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi: “Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.” Berdasarkan hal tersebut di atas, maka keberadaan PP Nomor 38 Tahun 1963 yang menunjuk perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan UU Nomor 79 Tahun 1858, Perpres Nomor 86 Tahun 2018 yang menunjuk koperasi pertanian dan koperasi nonpertanian, serta Permen ATR/BPN yang hanya menunjuk koperasi pertanian, sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah, dipandang sebagai penggunaan produk p eraturan perundang-undangan yang berbeda. Ketiga peraturan tersebut tidak bertentangan satu sama lain karena untuk jenis pengaturan yang berbeda dan juga dibatasi dengan syarat-syarat di masing-masing ketentuan. PP Nomor 38 Tahun 1963 dan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 yang hanya menyebut koperasi pertanian yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah mengatur mekanisme p emberian hak dalam pendaftaran tanah secara umum. Sedangkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 yang menyebut koperasi pertanian dan nonpertanian dapat menjadi subyek pemegang redistribusi, mengatur secara k husus mekanisme pemberian hak dalam pelaksanaan untuk redistribusi tanah. Oleh karenanya, pemberlakukan ketiga peraturan tersebut dilakukan untuk kondisinya masing-masing.

265

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Norma Berkaitan dengan koperasi, PP Nomor 38 Tahun 1963 menyebut “Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan b erdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran- Negara tahun 1958 No. 139)” yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah. Norma dari pasal tersebut adalah membolehkan perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasar UU Nomor 79 Tahun 1958 untuk mempunyai Hak Milik atas tanah. Namun jika lihat dan operasionalkan maka tidak akan ada satupun koperasi pertanian yang saat ini dapat memenuhi ketentuan norma tersebut, karena secara materi, norma tersebut saat ini sudah tidak relevan, mengingat: 1. Status badan hukum koperasi saat ini sudah bukan lagi perkumpulan. Berdasarkan UU Koperasi, koperasi sudah mendapat status badan hukum sendiri sebagai badan hukum koperasi setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari pemerintah; 2. UU Nomor 79 Tahun 1958 sebagai dasar pendirian perkumpulan koperasi sudah tidak berlaku lagi dan berganti beberapa kali hingga yang terakhir dan berlaku adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Meskipun demikian, PP Nomor 38 Tahun 1963 tersebut masih tetap b erlaku karena belum ada pencabutan melalui p eraturan perundang-undangan yang setara atau di atasnya, atau berdasar putusan pengadilan. Mengingat materi norma yang berkaitan dengan koperasi dalam PP Nomor 38 Tahun 1963 sudah tidak relevan, maka kita akan membandingkan materi norma yang ada pada Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021. Sesuai yang telah diuraikan sebelumnya, Perpres Nomor 86 Tahun 2018 menetapkan koperasi pertanian dan koperasi non-pertanian adalah salah satu badan hukum yang dapat ditetapkan sebagai subyek redistribusi tanah. Artinya koperasi nonpertanian dapat menjadi pemegang Hak Milik atas tanah mengingat hasil redistribusi tanah adalah penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah. Sedangkan materi norma dalam Permen ATR/ BPN Nomor 18 Tahun 2021 tidak menyebut koperasi nonpertanian (hanya menyebut koperasi pertanian) sebagai salahsatu badan hukum yang dapat diberikan Hak Milik atas tanah. Sedikit berbeda dengan PP Nomor 38 Tahun 1963, Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tersebut menghilangkan klausa “perkumpulan” dan “yang didirikan berdasarkan UU Nomor 79 Tahun 1958.”

266

Jika perbedaan materi norma Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dengan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 dianggap sebagai sebuah pertentangan maka disebut sebagai konflik norma. Hans Kelsen melalui Nurfaqih Irfani, menjelaskan bahwa yang disebut konflik norma adalah adanya suatu pertentangan antara dua norma di dalam satu obyek pengaturan yang sama, sehingga hanya dapat m enggunakan satu norma yang akibatnya mengesampingkan norma lainnya. Idealnya untuk mengatasi konflik norma, diterbitkan suatu peraturan baru yang setara atau di atasnya untuk memperjelas norma yang akan diberlakukan. Namun untuk pembentukan peraturan baru tersebut tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan justru b erpotensi memperlambat jalannya pengambilan keputusan oleh pejabat pemerintahan. Oleh karena itu untuk menyelesaikan konflik norma dapat dilakukan dengan penalaran hukum menggunakan asas derogasi untuk mendapatkan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Asas derogasi adalah peniadaan validitas suatu norma terhadap norma yang lainnya (the repeal of the validity of another norm).45 Masih menurut Hans Kelsen yang dikutip melalui Nurfaqih, asas derogasi sangat p enting dalam suatu tatanan hukum yang kompleks, untuk menentukan norma mana yang akan diutamakan dan norma mana yang akan dikesampingkan ketika terjadi adanya pertentangan norma. Menurut François, penggunaan asas derogasi memperhatikan tiga kriteria yaitu hirarki (hierarchy), kronologi (chronology), dan k ekhususan (specialization).46 Berdasarkan tiga kriteria tersebut, kemudian dikenal dengan asas, prinsip, atau kaidah hukum (legal maxim): “lex superior derogat legi inferiori” (the higher rule prevails over the lower), ”lex posterior derogat legi priori” (the later rule prevails over the earlier), dan “lex specialis derogat legi generali” (the more specific rule prevails over the less specific).47

Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superio, lex Specialis, dan Lex Posterior, Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam penalaran dan Argumentasi Hukum, 2020, hlm.311. François Ost, translated by Iain Stewart. 2002. Legal System between Order and Disorder. Oxford: Clarendon Press Oxford, dalam Tulisan Nurfaqih Irfani hlm. 52. 47 Jerzy Stelmach & Bartosz Brożek. 2006. Methods of Legal Reasoning. Dordrecht: Springer, dalam Tulisan Nurfaqih Irfani, hlm. 16 45

267

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Dalam melakukan penalaran hukum atas sebuah konflik norma, langkah pertama adalah melihat hirarki peraturan perundang-undangan. Jika salahsatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding n orma lainnya, maka konflik norma tersebut dapat dengan mudah dijawab bahwa norma yang lebih tinggilah yang berlaku atau diutamakan. Jika konflik norma melibatkan hirarki peraturan perundang-undangan yang sederajat maka diberlakukan langkah yang kedua yaitu melihat obyek pengaturan norma apakah memiliki hubungan umum-khusus atau tidak. Jika terdapat hubungan pengaturan umum-khusus dalam norma tersebut, maka norma yang khusus yang diutamakan. Namun jika tidak terdapat hubungan pengaturan umum-khusus maka norma yang terbaru yang diutamakan dan mengesampingkan norma yang lebih lama. Jika Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 dianggap terdapat konflik norma, maka kita bisa gunakan penalaran hukum menggunakan asas derogasi. Sesuai dengan asas pertama yaitu “lex superior derogat legi inferiori” (hirarki) maka dapat kita lihat bahwa Perpres Nomor 86 Tahun 2018 memiliki kedudukan hukum lebih tinggi dibandingkan dengan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021. Peraturan presiden adalah produk hukum yang ditetapkan oleh presiden dan menempati urutan nomor lima dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur pada pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan P erundang-Undangan. Sedangkan Peraturan Menteri adalah p eraturan yang ditetapkan menteri kedudukannya jauh di bawah Peraturan Presiden. Mengingat karena konflik norma sudah bisa dijawab menggunakan langkah pertama, maka tidak diperlukan lagi penalaran hukum menggunakan langkah kedua dan ketiga. Kesimpulan Berdasarkan analisa secara amanat UU PA dan norma yang terdapat dalam PP Nomor 38 Tahun 1963, Perpres Nomor 86 Tahun 2018, dan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021, maka dapat disimpulkan bahwa badan hukum koperasi nonpertanian dapat menjadi subyek pemegang Hak Milik atas tanah. Namun demikian pelaksanaannya terbatas pada koperasi yang ditetapkan sebagai subyek redistribusi di mana koperasi nonpertanian tersebut dibentuk oleh subyek redistribusi yang berasal dari perorangan atau kelompok masyarakat. Hal itu sesuai yang diatur dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

268

BAB X REKOMENDASI PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA

269

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Intisari Rekomendasi untuk alternatif pilihan-pilihan

penetapan

TORA

bagi 5 kampung di kawasan Muara Angke dapat dilihat pada d iagram di Bab ini, baik untuk rekomendasi skema penetapan tanah objek reforma agraria maupun skema hak atas tanah di Kampung Muara Angke

X.1

KONSEP TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DALAM PERPRES 86/2018

Yang dimaksud dengan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/ atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi (Pasal 1 angka 4 Perpres 86/2018). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, reforma agraria dilaksanakan dalam dua aspek yaitu penataan aset dan penataan akses. Dalam penataan aset, sumber TORA terbagi dalam dua bentuk yaitu redistribusi tanah atau legalisasi aset (Pasal 6 Perpres 86/2018).

270

Dalam redistribusi tanah, terdapat 11 kategori objek redistribusi tanah yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Perpres 86/2018 yang dapat dilihat pada dibawah ini : a. tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir; b. tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang; c. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan atau pembaruan haknya; d. tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan n egara dan/ atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA, meliputi: 1) tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi TORA; dan 2) tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria; f. tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria; g. tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan; h. tanah timbul; i. tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi: 1) tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan; 2) tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria; 3) sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; atau 4) tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat.

271

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

tanah bekas hak erpacltt, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebih dari 10 s epuluh) bauw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi; dan k. tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi tanah. Proses redistribusi tanah pada umumnya meliputi tiga tahap. P ertama, inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Kedua, analisa data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah dan terakhir, penetapan sebagai objek redistribusi tanah. Terhadap objek redistribusi pada huruf b (tanah kewajiban HGU yang berubah menjadi HGB), serta huruf i angka 1 (tanah hibah tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan), angka 2 (tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi keriteria Reforma Agraria) dan angka 3 (sisa tanah sumbangan untuk pembangunan dan tanah pengganti Konsolidasi Tanah), terdapat tahapan adanya pelepasan hak atas tanah atau garapan atas Tanah Negara. Tahapan tersebut dilakukan sebelum ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah (Pasal 7 ayat (3) Perpres 86/2018). Terhadap objek tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dan/ atau hasil perubahan batas kawasan hutan redistribusi tanah dilakukan setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan m enerbitkan surat keputusan penetapan batas areal pelepasan k awasan hutan atau keputusan perubahan batas kawasan hutan (Pasal 7 ayat (4) Perpres 86/2018). Kemudian terhadap objek redistribusi tanah yang masih tercatat sebagai aset badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang telah digarap dan dikuasai oleh masyarakat, dapat ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah setelah melalui tata cara penghapusan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (5) Perpres 86/2018).

272

Sementara untuk objek redistribusi tanah untuk non-pertanian tidak dibatasi luasan objek diredistribusi kepada Subjek Reforma Agraria (Pasal 10 ayat (1) Perpres 86/2018). Penetapan objek redistribusi tanah untuk non-pertanian disertai dengan pemberian sertifikat hak milik (Pasal 10 ayat (2) Perpres 86/2018). Tidak disebutkan adanya pembatasan bentuk sertipikat Hak Kepemilikan Bersama, sehingga tidak ada pembatasan pemberian sertifikat Hak Kepemilikan Bersama. Jika objek redistribusi tanah untuk non-pertanian yang memerlukan penataan maka dapat dilakukan Konsolidasi Tanah disertai dengan pemberian sertifikat hak milik atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (Pasal 10 ayat (1) Perpres 86/2018). Pengaturan turunan terhadap redistribusi tanah untuk non-pertanian hingga tulisan ini diturunkan belum diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN. Dalam pemanfaatan Objek redistribusi tanah yang telah ditetapkan digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tiga aspek yaitu : a. kemampuan tanah; b. kesesuaian lahan; dan c. rencana tata ruang (Pasal 11 ayat (1) Perpres 86/2018). Jika melakukan perubahan p enggunaan dan pemanfaatan terhadap objek redistribusi tanah, Subjek Reforma Agraria tersebut harus mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri (Pasal 11 ayat (2) Perpres 86/2018). Mengenai objek legalisasi aset meliputi dua objek tanah yaitu: a. tanah transmigrasi yang belum bersertifikat; dan b. tanah yang d imiliki masyarakat (Pasal 13 ayat (1) Perpres 86/2018). Terhadap tanah transmigrasi yang belum bersertipikat yang dapat menjadi objek legalisasi aset d iberikan dua syarat yaitu tidak termasuk dalam kawasan hutan atau telah diberikan hak pengelolaan untuk transmigrasi (Pasal 13 ayat (2) Perpres 86/2018). Jika objek legalisasi aset termasuk d alam kawasan hutan, proses pelepasan atau perubahan batas kawasan hutannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 13 ayat (3) huruf a Perpres 86/2018).

273

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Jika tanah objek legalisasi aset belum memperoleh hak pengelolaan untuk transmigrasi maka legalisasi asetnya dilakukan setelah ter bit keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa pembinaannya telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota (Pasal 13 ayat (3) huruf b Perpres 86/2018). Objek legalisasi aset, diberikan kepada Subjek Reforma Agraria melalui mekanisme sertipikasi tanah transmigrasi dan sertipikasi tanah yang dimiliki masyarakat (Pasal 14 ayat (1) Perpres 86/2018). Subjek reforma agraria penerima TORA, diberikan kewajiban dan larangan dalam menggunakan TORA tersebut. Subjek reforma agraria penerima diberikan kewajiban untuk menggunakan, mengusahakan dan memanfaatkan sendiri tanahnya; dan b.menaati ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai sifat dan tujuan pemberian hak serta rencana tata ruang (Pasal 24 ayat (1) Perpres 86/2018). Dalam TORA yang diperoleh melalui redistribusi tanah, Subjek Reforma Agraria diwajibkan untuk melakukan penjagaan lingkungan. Kewajiban terkait lingkungan meliputi: a. memelihara kesuburan dan produktivitas tanah; b. melindungi dan melestarikan sumber daya di atas tanah; dan c. menggunakan tanah sesuai dengan kemampuan tanah (Pasal 24 ayat (2) Perpres 86/2018). Subjek Reforma Agraria Penerima TORA dilarang menerlantarkan TORA (Pasal 25 ayat (1) Perpres 86/2018). Mengalihkan hak atas TORA dan mengalihfungsikan TORA, maka wajib mendapatkan izin menteri melalui kantor pertanahan setempat (Pasal 25 ayat (1) Perpres 86/2018). Kewajiban dan larangan terhadap penggunaan dan pemanfaatan TORA dicantumkan dalam surat keputusan pemberian hak, buku tanah dan sertipikat hak atas tanah yang diberikan kepada Subjek Reforma Agraria penerima TORA (Pasal 26 ayat (1) Perpres 86/2018). Subjek Reforma Agraria penerima TORA menyatakan kesanggupan memenuhi kewajiban dan/atau larangan penggunaan dan pemanfaatan TORA dengan surat pernyataan yang menjadi p ertimbangan dalam surat keputusan pemberian hak atas TORA (Pasal 26 ayat (1) Perpres 86/2018).

274

X.2 PROSES PENETAPAN TORA Dalam hasil temuan dari telaah lapangan yang peneliti lakukan, s tatus hak atas tanah yang ada di atas lima kampung di Kawasan Muara Angke adalah tanah negara. Dimana Pemerintah Provinsi belum memiliki alas hak atas tanah berupa hak pengelolaan lahan diatas tanah tersebut. Walaupun masih dalam proses pengajuan sertipikasi tanah hak pengelolaan, namun saat laporan ini ditulis tanah tersebut masih dinyatakan sebagai Tanah Negara. Berdasarkan Perpres 86/2018, terhadap tanah negara, penataan aset yang dilakukan adalah melalui redistribusi tanah objek reforma a graria. Tanah negara dalam Perpres 86/2018 dimaknai sebagai tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan/atau tidak merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah wakaf, barang milik negara/daerah/ desa atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah (Pasal 1 angka 6 Perpres 86/2018). Hal ini sejalan dengan data, fakta dan informasi yang ada di lima kampung di Kawasan Muara Angke tersebut dan dibahas dalam Bab sebelumnya. Tanah di lima kampung di kawasan Muara Angke dapat d ikategorikan sebagai objek redistribusi tanah berupa tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah berupa Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat (Pasal 7 huruf i angka 4 Perpres 86/2018). Karena tanah di kawasan tersebut, bukanlah tanah terlantar atau Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf 3 Perpres 86/2018.

275

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Berdasarkan kategori tanah negara yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, maka setidaknya terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan penetapan TORA. Pertama, melakukan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah terhadap tanah yang akan menjadi objek redistribusi tanah. Kedua melakukan analisa data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang dilakukan salah satunya adalah naskah akademik ini. Dan terakhir barulah dilakukan penetapan sebagai o bjek redistribusi tanah. Secara khusus, penetapan tersebut juga m enyatakan tanah diatas lima kampung tersebut sebagai objek redistribusi tanah untuk non-pertanian. Sebelum kemudian menetapkan sertipikat hak atas tanah untuk kemudian diserahkan kepada Subjek Penerima Reforma Agraria, salah satu isu kunci dalam reforma agraria di perkotaan dengan karakteristik luas tanah yang terbatas adalah adanya konsolidasi tanah. K onsolidasi Tanah sendiri adalah penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, sekaligus penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Pasal 1 angka 11 Perpres 86/2018). Dari definisi tersebut, konsolidasi tanah mencakup penataan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah termasuk penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam hal ini reforma agraria untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharan sumber agraria dengan partisipasi aktif masyarakat.

276

Situasi yang dihadapi di lima kampung di kawasan Muara Angke adalah keterbatasan luasan tanah yaitu kampung Blok Empang dan Kampung Baru Tembok Bolong. Kemudian adanya keterbatasan tata lingkungan karena berada dalam kategori kawasan sempadan sungai dan sempadan pantai yaitu kampung Kerang Ijo, Kampung Blok Eceng, dan Kampung Blok Limbah yang berbatasan langsung d engan sungai dan pantai. Sehingga diperlukan adanya konsolidasi lahan b erupa tata ulang rencana tata ruang dalam konteks penataan ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda 1/2012) dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Perda 1/2014). Juga termasuk tata ruang perairan laut yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang membuka peluang adanya pengelolaan bersama kolaboratif (co-management) salah satunya yaitu pelabuhan perikanan yang saat ini terlihat s angat top-down. Sehingga kebutuhan luas tanah akan tercukupi sesuai dengan ketersediaan lahan yang ada dari keterbatasan. Selain itu tata lingkungan dalam ruang yang dikonsolidasikan akan menjawab permasalahan sanitasi, akses air bersih dan termasuk sumber energi baru atau terbarukan.

Setelah melakukan konsolidasi tanah dan konsolidasi tata ruang, terhadap tanah objek redistribusi tanah non-pertanian dapat diberikan sertipakat hak milik ataupun sertipikat hak milik atas satuan rumah susun kepada Subjek Reforma Agraria penerima TORA.

277

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

X.3

ANALISA ALAS HAK ATAS TANAH Analisa alas hak atas tanah di lima kampung di kawasan Muara Angke dapat diuraikan dari ketentuan mengenai alas hak atas tanah yang ada. Kemudian alas hak apa yang kemudian dapat diberikan kepada Subjek Penerima Reforma Agraria. Alas hak atas tanah yang ada di atas lima kampung di Kawasan Muara Angke belum ada statusnya. Yang berarti alas tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai tanah negara. Terhadap status tanah negara tersebut, dapat di lakukan penetapan alas hak atas tanah sesuai dengan Pasal 16 UUPA yaitu: a. hak milik; b. hak guna-usaha; c. hak guna-bangunan; d. hak pakai; e. hak sewa; f. hak membuka tanah; g. hak memungut-hasil hutan; dan h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA (Pasal 16 UUPA). Subjek penerima reforma agraria dapat memiliki alas hak atas tanah berupa hak milik terhadap tanah di lima Kampung di Kawasan Muara Angke. Penerima TORA, dapat berupa individu atau orang perseorangan, kelompok sebagai penerima Hak Kepemilikan Bersama ataupun b erupa badan hukum. Walaupun hak milik tersebut juga dapat diberikan adanya hak guna bangunan sebagaimana halnya hak atas satuan rumah susun. Dalam situasi adanya keterbatasan lahan, maka dapat diberikan adanya hak milik atas satuan rumah susun terhadap reforma agraria non-pertanian di kawasan dengan keterbatasan luasan tanah.

278

Berdasarkan informasi yang didapatkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan permohonan pengajuan hak pengelolaan (HPL) diatas kawasan Muara Angke. Jika disetujui oleh BPN, maka alas hak atas tanah yang ada di atas lima kampung di kawasan Muara Angke berupa adalah hak menguasai negara yang kemudian diregistrasikan dalam bentuk HPL. Terhadap HPL tersebut, dapat diberikan HGB berdasarkan Pasal 21 PP 40 tahun 1996 yang menyatakan tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan salah satunya adalah tanah hak pengelolaan (Pasal 21 huruf b PP 40/1996). Konteks ini sesuai dengan asas pemisahan horizontal yang dianut dalam hukum tanah nasional. Asas ini menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi kepemilikan bangunan dan tanaman diatasnya. Yang dapat menjadi pemegang HGB adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Subjek penerima reforma agraria dapat sebagai individu atau orang perseorangan maupun badan hukum sebagiamana dijelaskan di Bab sebelumnya dapat berupa koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan. Hak Guna Bangunan dapat diberikan jangka waktu jangka waktu paling lama tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun. Setelah berakhir, jangka waktu HGB dan juga perpanjangannya, kepada bekas pemegang hak dapat diberikan pembaharuan HGB diatas tanah yang sama

279

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

Selain itu juga terdapat proses penetapan lain seperti pemberian hak pakai diatas Hak Pengelolaan (HPL). Hal ini dimungkinkan karena Hak pakai dapat diberikan terhadap tanah dengan alas hak baik Tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan, maupun tanah Hak Milik (Pasal 41 PP 40/1996). Namun Hak pakai memiliki keterbatasan karena ada jangka waktu jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh tahun) (Pasal 45 ayat (1) PP 40/1996). Walaupun terdapat ketentuan jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan u ntuk keperluan tertentu tetapi hanya diberikan kepada: a. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah; b. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional; dan c. Badan keagamaan dan badan sosial (Pasal 45 ayat (3) PP 40/1996). Sehingga hak pakai dapat diberikan kepada badan layanan umum daerah atau badan usaha milik daerah sebagai payung kepemilikan dimana Subjek Penerima Reforma Agraria menempati rumah tempat tinggal dengan dasar perjanjian pinjam pakai.

280

X.4 SKEMA HAK ATAS TANAH KAMPUNG MUARA ANGKE Penulis menggambarkan skema rekomendasi penetapan TORA dalam tabel berikut ini. Skema Penetapan TORA

Skema kekuatan hak atas tanah dalam penetapan TORA dari paling tinggi hingga paling rendah

Kepemilikan atas tanah

Hak Milik atau Hak Kepemilikan Bersama atas nama Bersama Subjek Reforma Agraria baik individu maupun kelompok

Hak Pengelolaan atas nama Pemprov DKI Jakarta

Hak atas Bangunan

HGB dengan Kepemilikan Bersama Subjek Reforma Agraria (Koperasi, PT, dan/atau Yayasan)

HGB atas nama BLUD Perumahan yang khusus melayani hak atas tempat tinggal

HGB atas nama Pemprov DKI Jakarta

Hak atas Tanah Fasilitas Umum

Hak Pengelolaan dengan Hak Pakai diatasnya atas nama Pemprov DKI Jakarta

Pemanfaatan unit sarusun

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tiap individu/ perseorangan yang telah ditetapkan sebagai Subjek Reforma Agraria baik individu ataupun badan hukum milik bersama (Koperasi, PT, dan/atau Yayasan)

Hak Kepemilikan Bangunan Gedung atas Satuan Rumah Susun atas nama tiap individu/perseorangan yang telah ditetapkan sebagai Subjek Reforma Agraria

Ijin Pemanfaatan Untuk Koperasi Subjek Reforma Agraria

Perjanjian Sewa- menyewa dengan Pemprov

Skema pembiayaan pembangunan

APBN dan APBD dalam bentuk hibah

Hibah & Pemprov

BLUD

Pasal 55 ayat (3) huruf d PP 27/2014; Pasal 331, dan Pasal 335 ayat (2) Permendagri 19/2016.

Perumahan (APBD) juga APBN dalam skema reforma agraria

Pemprov DKI cq Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP)

281

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

LAMPIRAN

Tabel Pelaksanaan Kegiatan dalam Sub Zona pada Objek Reforma Agraria sesuai dengan Perda 1/2014 RDTR & PZ di Kampung Kampung Blok Empang

Rumah Sangat Kecil

Sub Zona Terbuka Biru

Sub Zona Perkantoran dan Jasa KDB Rendah

Sub Zona Taman Kota/ Taman Lingkungan

Sub Zona Hijau Tegangan Tinggi

Sub Zona Rumah Sedang

Sub Zona Rumah Susun

Sub Zona Rumah Susun Umum

(B)

(I)

Rumah Kecil

(B)

(I)

Rumah Sedang

(B)

(I)

(B)

(I)

Rumah Besar

(B)

(I)

Rumah Flat

(B)

Rumah Susun

(T)

(B)

(I)

(B)

Rumah Susun Umun

(B)

(I)

Asrama

(B)

Rumah Kos

(B)

(I)

Panti Jompo, Panti Asuhan dan Yatim Piatu

(I)

(B)

Guest House

(B)

Paviliun

(I)

Rumah Dinas

(I)

Masjid

(B)

Musholla

(I)

Gereja

(B)

Pura

(B)

Kelenteng

(B)

Vihara

(B)

Perkantoran dan Bisnis Profesional

(I)

Toko

(T)

Pertokoan

(T)

Pusat Perbelanjaan Mall dan Plaza

(T)

Supermart

(T)

Minimart

(T)

Toserba

(B)

(T)

PKL

(B)

Lembaga Keuangan

(I)

Warung Telekomunikasi

(I)

(T)

(T) 282

Sub Zona Terbuka Biru

Sub Zona Perkantoran dan Jasa KDB Rendah

Sub Zona Taman Kota/ Taman Lingkungan

Sub Zona Hijau Tegangan Tinggi

Sub Zona Rumah Sedang

Sub Zona Rumah Susun

Sub Zona Rumah Susun Umum

Bengkel

SPBU dan SPBG

(I)

(B)

Ruang Pertemuan

(I)

Katering

(I)

(T)

Biro Perjalanan

(I)

(T)

Transport Shuttle

(I)

Warnet dan Game Center

(I)

(T)

Pangkas rambut dan Salon

(I)

(T)

Laundry

(T)

(B)

Penjahit (Tailor)

(T)

Penitipan Hewan

(T)

(B)

Peniitipan Anak

(I)

Pencucian Kendaraan Bermotor

(I)

ATM Drive-thru

(I)

Hotel

(I)

Losmen

(I)

Kondominium Hotel (Kondotel)

(I)

Tempat Bermain Lingkungan

(I)

Taman Rekreasi

(I)

Lapangan Olahraga

(I)

Gelanggang Remaja

(I)

(B)

Gedung Olahraga

(I)

Gedung Oleh Seni

(I)

Padang Golf dan Arena Latihan Golf

(B)

Pusat Olahraga dan Kesehatan Jasmani

(I)

(T)

Bowling dan Billiard

(I)

Geanggang Renang

(I)

283

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING B1

Sub Zona Terbuka Biru

Sub Zona Perkantoran dan Jasa KDB Rendah

Sub Zona Taman Kota/ Taman Lingkungan

Sub Zona Hijau Tegangan Tinggi

Sub Zona Rumah Sedang

Sub Zona Rumah Susun

Sub Zona Rumah Susun Umum

Taman Hiburan

(I)

Studio Keterampilan

(I)

Panti mandi Uap, Griya Pijat, Spa dan Fitness

(I)

Klab Malam, Diskotek dan Bar

(I)

Teater Terbuka

(I)

(T)

Bioskop

(I)

Musik Hidup dan Karaoke

(I)

Restoran, Pusat Jajan, Jasa Boga dan Bakeri

(I)

(TB)

Cafe dan Kedai Kopi

(I)

(TB)

Gudang Tertutup

(T)

Perkantoran Pemerintahan Nasional

(I)

(T)

(I)

Perkantoran Pemerintahan Daerah

(I)

(T)

(I)

Perkantoran Perwakilan Negara Asing

(I)

(T)

(I)

Parkir Kendaraan

(I)

(T)

(I)

Parkir Sepeda

(I)

Pendaratan Helikopter

(B)

(I)

Pool Bus

(I)

Pool Taxi

(I)

(B)

Pool Mikrolet

(I)

(B)

Kolam

(B)

Keramba

(I)

Multifungsi (Mix-used)

(B)

Reklame

(I)

(B)

(I)

Pusat Transmisi dan Pemancar Jaringan Telekomunikasi

(I)

Pertambangan Strategis

(B)

284

Sub Zona Terbuka Biru

Sub Zona Perkantoran dan Jasa KDB Rendah

Sub Zona Taman Kota/ Taman Lingkungan

Sub Zona Hijau Tegangan Tinggi

Sub Zona Rumah Sedang

Sub Zona Rumah Susun

Sub Zona Rumah Susun Umum

Kelompokan Bermain, PAUD, TK dan Pendidikan Khusus

(B)

Pendidikan Dasar

(B)

Pendidikan Menengah

(B)

Pendidikan Tinggi

(B)

Pesantren

(B)

Rumah Sakit

(B)

Rumah Sakit Bersalin

(B)

Puskesmas

(I)

Balai Pengobatan

(B)

(T)

Praktek Dokter Umum dan Praktek Dokter Spesialis

(I)

(B)

Praktek Pengobatan Alternatif

(B)

Praktek Bidan dan Rumah Bersalin

(I)

Klinik dan Poliklinik

(I)

Apotik

(I)

(T)

Laboratorium Kesehatan

(I)

Klinik dan Rumah Bersalin

(I)

(B)

Sanggar Seni

(T)

Museum

(I)

100

Kantor Lembaga Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan

(I)

(T)

101

TPS-3R

(I)

102

Instalasi Pengolahan Air Limbah, Instalasi Pengolahan Air Kotor dan Tempat Pengolahan Lumpur Tinja

(B)

(I)

(B)

103

Hutan Kota

(I)

104

Taman Kota

(I)

285

(B)

(I)

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING B1

Sub Zona Terbuka Biru

Sub Zona Perkantoran dan Jasa KDB Rendah

Sub Zona Taman Kota/ Taman Lingkungan

Sub Zona Hijau Tegangan Tinggi

Sub Zona Rumah Sedang

Sub Zona Rumah Susun

Sub Zona Rumah Susun Umum

105

Hutan Lindung

(I)

106

Kolam Retensi

(I)

108

Kegiatan Kepentingan Pertahanan

(I)

Sumber: Perda 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, olahan pribadi Tabel Indikasi Program Penataan atau Pengembangan Kelurahan Pluit sesuai dengan Perda 1/2014 RDTR & PZ.

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Dinas PU, Bappeda Prov. DKI, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kelautan dan Pertanian, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, BUMN, BUMD, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG KECAMATAN 1.1 Zona Fungsi Lindung 1.1.1 Zona Lindung

Pemulihan dan peningkatan kemampuan meresap air hujan ke dalam tanah pada kawasan resapan air untuk m engurangi air larian (run off) yang m engalir di permukaan atau badan air permukaan pada 13 (tiga belas) aliran sungai utama

Peningkatan kemampuan badan air permukaan untuk menampung dan mengalirkan air sejak hulu hingga muara 13 (tiga belas) aliran sungai utama

Pemulihan dan peningkatan kemampuan media penahan aliran permukaan sebelum terbuang ke laut

Kelurahan Kapuk Muara, Pluit, dan Kelurahan Pejagalan; Sepanjang Kali Pesanggrahan di Kelurahan Kamal Muara dan Kelurahan Kapuk Muara; Sepanjang Kali Grogol di Kelurahan Penjagalan

286

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Dinas PU, Bappeda Prov. DKI, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kelautan dan Pertanian, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, BUMN, BUMD, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG KECAMATAN 1.1 Zona Fungsi Lindung 1.1.1 Zona Lindung

Pengelolaan sempa dan pantai dan sempadan sungai pada ruang muara untuk meningkatkan kelancaran aliran air ke laut

Kelurahan Kamal Muara, di Kelurahan Pluit, dan di Kelurahan Penjaringan

Perbaikan kualitas air sungai, danau, situ dan waduk

Sepanjang Kali Angke di Kelurahan Kapuk Muara, Pluit, dan Kelurahan Penjagalan; Sepanjang

Pengelolaan kawasan sekitar situ dan danau untuk menjamin keberlanjutan fungsi danau dan situ sebagai kawasan tangkapan/ penampungan air atau pariwisata

287

Waduk Muara Angke di Kelurahan Kamal Muara; Waduk Pluit di Kelurahan Pengelolaan kawasan sekitar Pluit; Waduk Teluk waduk untuk memelihara Gong di Kelurahan fungsi kawasan sebagai daerah Penjagalan; Waduk tangkapan/penampungan air Tol Soedyatmo di Kelurahan Penghijauan kembali kawasan sempadan pantai dan sungai/kanal Penjaringan serta kawasan sekitar danau/situ/ waduk

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas T ata Ruang, Dinas PU, Bappeda Prov. DKI, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kelautan dan Pertanian, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, BUMN, BUMD, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG KECAMATAN 1.2 Zona Fungsi Budidaya 1.2.2. Zona Taman Kota/ Lingkungan

Pengembangan dan p emeliharaan taman kota/lingkungan/interaktif

Pengembangan dan p emeliharaan taman kota/lingkungan/interaktif yang sekaligus dimanfaatkan sebagai olahraga, rekreasi, dan sosial bagi warga perumahan

Pengadaan lahan untuk embangunan taman kota/ p lingkungan/interaktif terutama di kawasan perumahan padat penduduk

Optimalisasi pemanfaatan kawasan terbuka hijau dan kawasan terbuka plasa publik maupun privat sebagai k awasan evakuasi bencana dilengkapi utilitas yang memadai

Blok 01, 02, dan blok 04 di Kelurahan Kamal Muara; Blok 01, 02, 04, 05 dan blok 06 di Kelurahan Kapuk Muara; Blok 01 di Kelurahan Pejagalan; Blok 02, 03, 04 dan blok 05 di Kelurahan Penjaringan; Blok 01 dan blok 02 di Kelurahan Pluit

288

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Dinas PU, Bappeda Prov. DKI, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kelautan dan Pertanian, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, BUMN, BUMD, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG KECAMATAN 1.2 Zona Fungsi Budidaya 1.2.3 Zona Jalur Hijau

Pengembangan jalur hijau baru

Pemeliharaan jalur hijau

Pengembangan zona hijau tegangan tinggi

Pemeliharaan zona hijau tegangan tinggi

289

Blok 01, 02, 03, 04, 05, dan blok 06 di Kelurahan Kamal Muara; Blok 01, 02, 03, 04, 05, dan blok 06 di Kelurahan Kapuk Muara; Blok 01, 02, 03, dan blok 04 di Kelurahan Pejagalan; Blok 01, 02, 03, 04, 05 dan blok 06 di Kelurahan Penjaringan; Blok 01 dan blok 02 di Kelurahan Pluit Blok 05 dan blok 06 di Kelurahan Kamal Muara; Blok 01 dan blok 02 di K elurahan Kapuk Muara; Blok 03 di Kelurahan Penjaringan; Blok 01 di Kelurahan Pluit

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, Dinas P2B, BUMD

APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, D inas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Bappeda Prov. DKI, Dinas P2B, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG KECAMATAN 1.2 Zona Fungsi Budidaya 1.2.5 Zona Pemerintah Daerah

Pengembangan kawasan pemerintahan daerah untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran pelayanan pemerintahan

Blok 01, 02, dan blok 06 di Kelurahan Kamal Muara; Blok 05 di Kelurahan Kapuk Muara; Blok 01 di Kelurahan Pejagalan; Blok 02 dan blok 05 di Kelurahan Penjaringan; Blok 01 dan blok 02 di Kelurahan Pluit

1.2.7 Zona Perumahan KDB Sedang-tinggi 1

Pengendalian kepadatan b angunan pada zona p erumahan KDB Blok 01, 02, 04, sedang-tinggi 05, dan blok 06 di Kelurahan Kamal Peningkatan kualitas lingkungan Muara; Blok 01, 02, zona p erumahan KDB sedang- 03, 04, 05, dan blok tinggi melalui perbaikan 06 di Kelurahan lingkungan dan peremajaan Kapuk Muara; Blok lingkungan 01, 02, dan blok Perbaikan lingkungan di k awasan 03 di Kelurahan Pejagalan; Blok permukiman kumuh dan padat 02 dan blok 03 melalui program perbaikan di Kelurahan kampung terpadu Penjaringan; Blok Pengurangan secara bertahap 01 dan blok 02 di pemanfaatan air tanah sebagai Kelurahan Pluit sumber air minum

290

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaa

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Bappeda Prov. DKI, Dinas P2B, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG KECAMATAN 1.2 Zona Fungsi Budidaya 1.2.7 Zona Perumahan KDB Sedang-tinggi

Penyediaan prasarana utilitas terutama rencana prasarana sampah, pengolahan air limbah, dan air minum

Penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan peningkatan prasarana drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir di zona perumahan KDB sedang-tinggi

Penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan KDB sedang-tinggi Relokasi terhadap zona erumahan KDB sedang-tinggi p yang berada di sekitar bantaran sungai, waduk dan situ yang mengganggu sistem tata air

Pelarangan dan relokasi perumahan yang berada pada kawasan berfungsi lindung

Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan KDB sedang-tinggi yang rawan bencana banjir

291

Blok 01, 02, 04, 05, dan blok 06 di Kelurahan Kamal Muara; Blok 01, 02, 03, 04, 05, dan blok 06 di Kelurahan Kapuk Muara; Blok 01, 02, dan blok 03 di Kelurahan Pejagalan; Blok 02 dan blok 03 di Kelurahan Penjaringan; Blok 01 dan blok 02 di Kelurahan Pluit

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, Dinas P2B, BUMD

APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Bappeda Prov. DKI, Dinas P2B, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG KECAMATAN 1.2 Zona Fungsi Budidaya 1.2.5 Zona Pemerintah Daerah

Pengembangan kawasan pemerintahan daerah untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran pelayanan pemerintahan

1.2.7 Zona Perumahan KDB Sedang-tinggi 1

292

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Bappeda Prov. DKI, Dinas P2B, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG KECAMATAN 1.2 Zona Fungsi Budidaya 1.2.7 Zona Perumahan KDB Sedang-tinggi

Penyediaan prasarana utilitas terutama rencana prasarana sampah, pengolahan air limbah, dan air minum

Penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan peningkatan prasarana drainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir di zona perumahan KDB sedang-tinggi

Penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di zona perumahan KDB sedang-tinggi

Relokasi terhadap zona erumahan KDB sedang-tinggi p yang berada di sekitar bantaran sungai, waduk dan situ yang mengganggu sistem tata air

Pelarangan dan relokasi perumahan yang berada pada kawasan berfungsi lindung

Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan KDB sedang-tinggi yang rawan bencana banjir

293

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Bappeda Prov. DKI, Dinas P2B, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG KECAMATAN 1.2 Zona Fungsi Budidaya 1.2.8 Zona Perumahan Vertikal

Pengembangan perumahan vertikal dengan memprioritaskan pembangunan rumah susun dengan menyediakan prasarana rencana prasarana sampah, pengolahan air limbah, dan air minum

Pembangunan rumah susun umum diprioritaskan pada lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi dan prasarana terutama rencana prasarana sampah, pengolahan air limbah, dan air minum

Peningkatan intensitas emanfaatan ruang dengan p cara pengembangan p erumahan vertikal melalui peremajaan lingkungan

Pembangunan kawasan permukiman baru di kawasan yang belum terbangun dan diprioritaskan dalam bentuk perumahan vertikal

Penyediaan sistem p engendalian limpasan air h ujan dan d rainase dengan kapasitas tampung yang m emadai untuk mengatasi masalah genangan banjir di zona perumahan vertikal

Blok 02 di Kelurahan Kamal Muara; Blok 01, 03 dan blok 05 di Kelurahan Kapuk Muara; Blok 01 dan blok 02 di Kelurahan Pejagalan; Blok 03, 05, dan 06 di Kelurahan Penjaringan; Blok 01 dan blok 02 di Kelurahan Pluit

294

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Bappeda Prov. DKI, Dinas P2B, Swasta

APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Bappeda Prov. DKI, Dinas P2B, Dinas Perhubungan, BUMN, BUMD, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG KECAMATAN 1.2 Zona Fungsi Budidaya 1.2.8 Zona Perumahan Vertikal

Blok 02 di Kelurahan Kamal Penyediaan RTH, fasilitas umum, Muara; Blok 01, dan fasilitas sosial pada zona 03 dan blok 05 perumahan vertikal di Kelurahan Kapuk Muara; Blok 01 dan blok 02 di Kelurahan Pembangunan rumah susun umum Pejagalan; Blok pada kawasan ex-sodetan kali/ 03, 05, dan 06 sungai di Kelurahan Penjaringan; Blok Penerapan teknik rekayasa pada 01 dan blok 02 di zona perumahan vertikal yang Kelurahan Pluit rawan bencana banjir

1.2.10 Zona Perumahan Vertikal KDB Rendah

295

Kelurahan Kamal Pengendalian kepadatan bangunan Muara, Kapuk dengan KDB maksimal 30% (tiga Muara, Pejagalan, Penjaringan, dan puluh persen) Kelurahan Pluit Pengembangan perumahan vertikal KDB rendah dengan memprioritaskan pembangunan rumah susun dengan menyediakan prasarana rencana prasarana sampah, pengolahan air limbah, dan air minum

Blok 05 di Kelurahan Kamal Muara; Blok 05 di Kelurahan Kapuk Muara; Blok 05 Kelurahan Penjaringan; Blok 01 dan blok 02 di Kelurahan Pluit

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Bappeda Prov. DKI, Dinas P2B, Dinas Perhubungan, BUMN, BUMD, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG KECAMATAN 1.2 Zona Fungsi Budidaya 1.2.10 Zona Perumahan Vertikal KDB Rendah

Pembangunan rumah susun umum diprioritaskan pada lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi dan prasarana terutama rencana prasarana sampah, pengolahan air limbah, dan air minum

peningkatan intensitas emanfaatan ruang dengan p cara pengembangan p erumahan vertikal KDB rendah melalui peremajaan lingkungan

Blok 05 di Kelurahan Kamal Muara; Blok 05 di Kelurahan Kapuk Muara; Blok 05 Kelurahan Penjaringan; Blok 01 dan blok 02 di Kelurahan Pluit

Pembangunan kawasan permukiman baru di kawasan yang belum terbangun dan diprioritaskan dalam bentuk perumahan vertikal KDB rendah

Penyediaan sistem p engendalian limpasan air hujan dan d rainase dengan kapasitas tampung yang memadai untuk mengatasi masalah genangan banjir di zona perumahan vertikal KDB rendah

Penyediaan RTH, fasilitas umum, dan fasilitas sosial pada zona perumahan vertikal KDB rendah

Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Pejagalan, Penjaringan, dan Kelurahan Pluit

Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan vertikal KDB rendah yang rawan b encana banjir

Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Pejagalan, Penjaringan, dan Kelurahan Pluit

296

No.

Program Utama

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

Blok 02, 04, 05, dan blok 06 di Kelurahan Kamal Muara; Blok 01, 03, 04, 05, dan blok 06 di Kelurahan Kapuk Muara; Blok 01, 02, 03, dan blok 04 di Kelurahan Pejagalan; Blok 01, 02, 03, 04, 05, dan blok 06 di Kelurahan Penjaringan; Blok 01 dan blok 02 di Kelurahan Pluit

APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Bappeda Prov. DKI, Dinas P2B, Dinas Perhubungan, BUMN, BUMD, Swasta

Blok 01, 03, 04, 05 dan blok 06 di Kelurahan Kapuk Muara; Blok 01, 02 dan blok 03 di Kelurahan Pejagalan; Blok 03 dan blok 05 di Kelurahan Penjaringan; Blok 01 dan blok 02 di Kelurahan Pluit

APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan

Dinas Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, Bappeda Prov. DKI, Swasta

Lokasi

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG KECAMATAN 1.2 Zona Fungsi Budidaya 1.2.11 Zona Perkantoran, Perdagangan Dan Jasa 1

Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL

Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang cacat dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum massal

Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah

Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan m enengah m erupakan bagian dari pengembangan zona perkantoran, perdagangan, dan jasa

1.2.12 Zona Campuran 1

297

Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor informal/PKL

Penyediaan prasarana untuk ejalan kaki, penyandang cacat p dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum massal

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Bappeda Prov. DKI, Dinas P2B, Dinas Perhubungan, BUMN, BUMD, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG KECAMATAN 1.2 Zona Fungsi Budidaya 1.2.12 Zona Campuran

Blok 02, 04, 05, dan blok 06 di Kelurahan Kamal Muara; Blok 01, 03, 04, 05, dan blok 06 di Kelurahan Pengembangan dan p engarahan Kapuk Muara; Blok kawasan untuk kegiatan campuran 01, 02, 03, dan blok antara kegiatan perdagangan dan 04 di Kelurahan jasa dengan hunian baik secara Pejagalan; Blok horisontal maupun vertikal 01, 02, 03, 04, 05, dan blok 06 di Kelurahan Penjaringan; Blok 01 dan blok 02 di Kelurahan Pluit

Pengembangan sistem pengelolaan kawasan (estate management) dengan mempertimbangkan faktor sosial, estetis, ekologis, dan kepentingan evakuasi bencana

Pembangunan kawasan skala esar harus memperhitungkan b bangkitan lalu lintas dan d alam skala tertentu menyediakan fasilitas di dalam zona campuran

Pengembangan kawasan d engan memperhitungkan sistem tata air di dalam zona dan kawasan yang dipengaruhinya harus diperhitungkan dalam pengembangannya

Blok 01, 03, 04, 05, dan blok 06 di Kelurahan Kapuk Muara; Blok 01, 02 dan blok 03 di Kelurahan Pejagalan; Blok 03 dan blok 05 di Kelurahan Penjaringan , Blok 01 dan blok 02 di Kelurahan Pluit

298

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Bappeda Prov. DKI, Dinas P2B, Dinas Perhubungan, BUMN, BUMD, Swasta

APBD, I nvestor dan/atau kerjasama pendanaan

Dinas Ruang, KUMKM, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan, Bappeda Prov. DKI, Dinas P2B, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG KECAMATAN 1.2 Zona Fungsi Budidaya 1.2.12 Zona Campuran 7

Pengembangan pengelompokan jalur wisata sesuai dengan karakter dan potensi kawasan

Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan m enengah m erupakan bagian dari pengembangan zona campuran

Blok 01, 03, 04, 05, dan blok 06 di Kelurahan Kapuk Muara; Blok 01, 02 dan blok 03 di Kelurahan Pejagalan; Blok 03 dan blok 05 di Kelurahan Penjaringan, Blok 01 dan blok 02 di Kelurahan Pluit

1.2.13 Zona Perkantoran, Perdagangan Dan Jasa KDB Rendah 1

299

Pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB maksimal 30% (tiga Blok 01, 04, 05, dan puluh persen) blok 06 di Kelurahan Kamal Muara; Pengembangan kawasan untuk Blok 06 di Kelurakegiatan sektor informal/PKL han Kapuk Muara; Blok 01 dan blok 02 di Kelurahan Pejagalan; Blok 04 dan blok 05 Penyediaan prasarana untuk di Kelurahan pejalan kaki, penyandang cacat Penjaringan; Blok dan jalur sepeda yang terintegrasi 01 dan blok 02 di dengan angkutan umum massal Kelurahan Pluit

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan

Dinas Ruang, KUMKM, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan, Bappeda Prov. DKI, Dinas P2B, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Swasta

APBD, dan/atau kerjasama pendanaan

Dinas tata ruang, dinas perumahan dan gedung pemerintah daerah, bappeda Prov DKI, Dinas Pendidikan, BUMN, BUMD,Swasta

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG KECAMATAN 1.2 Zona Fungsi Budidaya 1.2.13 Zona Perkantoran, Perdagangan Dan Jasa KDB Rendah 4

Penerapan konsep s uperblok atau megastruktur yang disesuaikan dengan p engaturan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah

Penyediaan ruang bagi u saha kecil dan menengah m erupakan bagian dari pengembangan zona perkantoran, perdagangan, dan jasa

Blok 01, 04, 05, dan blok 06 di Kelurahan Kamal Muara; Blok 06 di Kelurahan Kapuk Muara; Blok 01 dan blok 02 di Kelurahan Pejagalan; Blok 04 dan blok 05 di Kelurahan Penjaringan; Blok 01 dan blok 02 di Kelurahan Pluit

1.2.14 Zona Pelayanan Umum dan Sosial sub zona prasarana pendidikan

Penyediaan prasarana p endidikan sesuai s tandar peraturanperundang-undangan

Blok 01 di Kelurahan Kamal Muara; Blok 01, 04, 05, dan blok 06 di Kelurahan Kapuk Muara; Blok 01, 02, dan blok 03 di Kelurahan Pejagalan; Blok 01, 02, 03, 04, dan blok 05 di Kelurahan Penjaringan; Blok 01 dan blok 02 di Kelurahan Pluit

300

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBD, dan/atau kerjasama pendanaan

Dinas tata ruang, dinas perumahan dan gedung pemerintah daerah, bappeda Prov DKI, Dinas Kesehatan, BUMN, BUMD, Swasta

APBD, dan/atau kerjasama pendanaan

Dinas tata ruang, dinas perumahan dan gedung pemerintah daerah, bappeda Prov DKI, Dinas Sosial, BUMN, BUMD,Swasta

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG KECAMATAN 1.2 Zona Fungsi Budidaya 1.2.14 Zona Pelayanan Umum dan Sosial sub zona prasarana kesehatan

Penyediaan prasarana kesehatan sesuai standar peraturanperundang-undangan

blok 01 di Kelurahan Kamal Muara; blok 01 dan blok 06 di Kelurahan Kapuk Muara; blok 01 dan blok 02 di Kelurahan Pejagalan; blok 02 di Kelurahan Penjaringan, dan terdapat di blok 02 di Kelurahan Pluit

sub zona prasarana ibadah

301

Penyediaan prasarana ibadah sesuai standar peraturanperundang-undangan

Blok 01 dan blok 06 di Kelurahan Kamal Muara; Blok 02, 04, dan blok 06 di Kelurahan Kapuk Muara; Blok 01, 02, dan blok 03 di Kelurahan Pejagalan; Blok 04 dan blok 05 di Kelurahan Penjaringan; Blok 01 dan blok 02 Kelurahan Pluit

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBD, I nvestor dan/ atau kerjasama pendanaan

Dinas tata ruang, dinas perumahan dan gedung pemerintah daerah, Bappeda Prov DKI, Dinas olahraga dan pariwisata, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG KECAMATAN 1.2 Zona Fungsi Budidaya 1.2.14 Zona Pelayanan Umum dan Sosial sub zona prasarana pelayanan umum

Penyediaan prasarana p elayanan umum sesuai standar peraturanperundang-undangan

Penyediaan prasarana parkir sesuai standar peraturanperundang-undangan

Penyediaan prasarana tilitas umum sesuai standar u peraturan-perundang- undangan

Kamal Muara; Blok 01, 04, 05, dan blok 06 di Kelurahan Kapuk Muara; Blok 01, 02, dan blok 03 di Kelurahan Pejagalan; Blok 05 di Kelurahan Penjaringan; Blok 01 dan blok 02 di Kelurahan Pluit

302

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Bappeda Prov. DKI, Dinas Perindustrian dan Energi, BPLHD, Dinas Kebersihan, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas P2B, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan, BUMN, BUMD, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG KECAMATAN 1.2 Zona Fungsi Budidaya 1.2.15. Zona Industri dan Pergudangan

Penataan kawasan industri sebagai bagian integral dari penataan kawasan pelabuhan, pergudangan dan perniagaan kota

Kawasan industri dikembangkan dengan koordinasi dan kerjasama dengan Kawasan Jabodetabekpunjur

Pengembangan kawasan industri memperhatikan daya dukung transportasi dan infrastruktur lainnya

Pengembangan kawasan industri dibatasi hanya untuk jenis industri hemat penggunaan lahan, air, e nergi, tidak berpolusi, memperhatikan aspek lingkungan, dan menggunakan teknologi tinggi

Pengadaan pengelolaan air limbah industri dengan sistem komunal atau sistem individual sebelum dibuang ke badan air

Pengembangan one product one village di kawasan campuran diarahkan pada industri rumahan yang tidak berpolusi dan berwawasan lingkungan hidup

303

Blok 03 dan blok 06 di Kelurahan Kamal Muara; Blok 05 dan blok 06 di Kelurahan Kapuk Muara; Blok 01, 03, 04, 05, dan blok 06 di Kelurahan Penjaringan; Blok 01 di Kelurahan Pluit

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBD, APBN, dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Bappeda Prov. DKI, Dinas Kelautan dan Pertanian, Dinas PU, BUMN, BUMD, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG KECAMATAN 1.2 Zona Fungsi Budidaya 1.2.16 Zona Terbuka Biru

Pengembangan kawasan terbuka secara berjenjang pada berbagai kawasan

Pengarahan desain kawasan terbuka sesuai fungsi dan hirarki secara proporsional

Pelarangan melakukan perubahan peruntukan kawasan terbuka biru

Peningkatan keberadaan badan air yang berfungsi sebagai penampung kelebihan air dan prasarana pengendali daya rusak air

Perbaikan kualitas air sungai, kali, danau, situ, dan waduk

Pemanfaatan kawasan terbuka biru untuk berbagai kegiatan perkotaan dengan tetap memperhatikan fungsi utama sebagai sumber air baku dan pengendali banjir

Blok 01, 02, 03, 04, 05, dan blok 06 di Kelurahan Kamal Muara; Blok 01, 02, 03, 04, 05, dan blok 06 di Kelurahan Kapuk Muara; Blok 01, 02, 03, dan blok 04 di Kelurahan Pejagalan; Blok 01. 02, 03, 04,05, dan blok 06 di Kelurahan Penjaringan; Blok 01 dan blok 02 di Kelurahan Pluit

304

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas PU, Bappeda Prov. DKI, BUMN, BUMD, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA PRASARANA 2.1 Perwujudan Rencana prasarana Pergerakan 2.1.1 Rencana Prasarana Transportasi Darat 2.1.1.1 Rencana Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) untuk Angkutan Massal Berupa Bus Berjalur Khusus

Pengembangan sistem dan prasarana pengumpan (feeder-busway sistem)

Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Pejagalan, Penjaringan, dan Kelurahan Pluit

Penggunaan Sistem Informasi e knologi Pendukung Sistem Angkutan Umum

Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Pejagalan, Penjaringan, dan Kelurahan Pluit

2.1.1.4 Rencana Pengembangan Prasarana Jalan Lokal

305

Pemeliharaan jalan

Kelurahan Pejagalan, Kapuk Muara, Pluit, Kamal Muara, dan Penjaringan

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

PERWUJUDAN RENCANA PRASARANA 2.1 Perwujudan Rencana prasarana Pergerakan 2.1.1 Rencana Prasarana Transportasi Darat 2.1.1.4 Rencana Pengembangan Prasarana Jalan Lokal

Pembangunan jalan tembus/ sejajar

Pengembangan jalan tembus dan jalan s ejajar di sepanjang lingkar luar barat dan dari Jalan Teluk Gong Selatan, Jalan Terusan Bidara Raya di K elurahan Pejagalan; Jalan Kapuk Muara, Duta Harapan Indah, Pantai Indah Utara 1 dan Jalan Mandara Permai di Kelurahan Kapuk Muara; Jalan T erusan B idara Raya, Muara Karang, Tanah Pasir dan Jalan Muara Baru di Kelurahan Penjaringan; Jalan Pluit Utara Raya, Pluit Samudra 4, Muara Baru dan Jalan Pendaratan Ikan di Kelurahan Pluit

306

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata ruang, dinas perhubungan, dinas pu, bappeda prov. Dki, bumd, swasta

APBN, APBD, Investor, dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas PU, Bappeda Prov. DKI, BUMN, BUMD, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA PRASARANA 2.1 Perwujudan Rencana prasarana Pergerakan 2.1.1 Rencana Prasarana Transportasi Darat 2.1.1.5 Rencana Pengembangan Perparkiran

Pembatasan parkir on street

Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Pejagalan, Penjaringan, dan Kelurahan Pluit

2.1.1.8 Rencana prasarana Transportasi Sungai dan Penyeberangan

307

Sistem prasarana dermaga penyeberangan

Kelurahan Penjaringan dan Kawasan Reklamasi P antura di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, dan Kelurahan Pluit

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBN, APBD, Investor, dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas PU, Bappeda Prov. DKI, BUMN, BUMD, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA PRASARANA 2.1 Perwujudan Rencana prasarana Pergerakan 2.1.4 Rencana prasarana Transportasi Laut 2.1.4.1 Rencana Kepelabuhanan :

Pengembangan baru pelabuhan dan dermaga pelabuhan

Rehabilitasi dan pemantapan fungsi pelabuhan

Kelurahan Ancol, Pelabuhan Muara Baru dan Pelabuhan Muara Angke di Kelurahan Pluit

2.2 Perwujudan prasarana utilitas 2.2.1 Prasarana Energi

Pengembangan Prasarana Transmisi Kelurahan Pluit, Kamal Muara, Kapuk muara, dan Kelurahan Penjaringan

Pengembangan pipa supplai bahan bakar (gas/ minyak)

308

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBN, APBD, Investor, dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas PU, Bappeda Prov. DKI, BUMN, BUMD, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA PRASARANA 2.2 Perwujudan prasarana utilitas 2.2.1 Prasarana Energi

Pengadaan sumber energi lainnya (energi alternatif)

Pengembangan Gardu Induk

kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjagalan, Pluit, dan Kelurahan Penjaringan

Kelurahan Pluit dan Kelurahan Pejagalan

Kelurahan Kamal Pengembangan sistem prasarana Muara, Kapuk perpipaan (ducting) terpadu Muara, Pejagalan, prasarana listrik dengan prasarana Penjaringan, dan lainnya Kelurahan Pluit

309

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBN, APBD, Investor, dan/atau Kerjasama Pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas PU, Bappeda Prov. DKI, BUMN, BUMD, Swasta Kementerian/ lembaga terkait, Dinas Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas PU, Bappeda Prov. DKI, BUMN, BUMD, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA PRASARANA 2.2 Perwujudan prasarana utilitas 2.2.2 Prasarana Telekomunikasi

Penyediaan Prasarana Serat Optik

Kelurahan Kapuk Muara, Pejagalan, Pluit, Penjaringan dan Kelurahan Kamal Muara

Penyediaan CCTV

Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Pejagalan, Penjaringan, dan Kelurahan Pluit.

Penyediaan Internet Nirkabel

Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Pejagalan, Penjaringan, dan Kelurahan Pluit

Pengambangan menara telekomunikasi/BTS

Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit, Penjagalan, dan Kelurahan Penjaringan

Pengembangan sistem p rasarana perpipaan (ducting) terpadu prasarana telekomunikasi dengan prasarana lainnya

Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Pejagalan, Penjaringan, dan Kelurahan Pluit

310

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBD, Investor, dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Bappeda, Dinas Tata Ruang, Dinas PU, BUMD, BPLHD

APBN, APBD, Investor, dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Bappeda, Dinas Tata Ruang, Dinas PU, BPLHD, BUMD

PERWUJUDAN RENCANA PRASARANA 2.2 Perwujudan prasarana utilitas 2.2.3 Prasarana Air minum

Rencana peningkatan dan pemeliharaan prasarana pipa primer air minum

Kelurahan Pluit dan Kelurahan Pejagalan

Rencana pengembangan pipa primer air minum

Kelurahan Pluit, Penjaringan, dan Kelurahan Pejagalan

2.2.4 Prasarana Air Limbah Perluasan prasarana pelayanan pengelolaan air limbah offsite melalui pengembangan sistem terpusat/perpipaan di kawasan permukiman, kawasan pusat bisnis, kawas

Kelurahan Penjaringan dan Kelurahan Pluit

Peningkatan Kapasitas Rumah Pompa

Kelurahan Penjaringan dan Kelurahan Pluit

Memperluas pelayanan engelolaan air limbah dengan p sistem modular (on site) di luar central zone

Kelurahan Penjaringan dan Kelurahan Pluit

311

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBN, APBD, Investor, dan/atau kerjasama pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Bappeda, Dinas Tata Ruang, Dinas PU, BPLHD, BUMD

APBD, Investor, dan/atau kerjasama pendanaan

Dinas PU, Bappeda Prov. DKI, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kebersihan, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA PRASARANA 2.2 Perwujudan prasarana utilitas 2.2.4 Prasarana Air Limbah

Pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL)

Kawasan Muara Angke di Kelurahan Pluit

Pengembangan sistem p rasarana perpipaan (ducting) terpadu prasarana air limbah dengan prasarana lainnya

Kelurahan Penjaringan dan Kelurahan Pluit

2.2.5 Prasarana Rencana prasarana sampah

Pengadaan lahan untuk PS-3R dan ITF sesuai standar T peraturan-perundang-undangan sebagai suatu sistem multi simpul

Pengembangan prasarana sampah spesifik

Kelurahan Kapuk Muara, Kamal Muara, Pejagalan, Penjaringan dan Kelurahan Pluit

312

No.

Program Utama

Lokasi

Sumber Dana

Instasi Pelaksana

APBN, APBD, Investor, dan/ atau Kerjasama Pendanaan

Kementerian/ lembaga terkait, Bappeda, Dinas Tata Ruang, Dinas PU, Dinas Perindustrian dan Energi, BPLHD, Bappeda

APBN, APBD, Investor, dan/atau kerjasama pendanaan

Dinas P2B, Dinas tata ruang, Bappeda Prov DKI, Dinas Perhubungan, Dinas PU, BUMN, BUMD, Swasta

PERWUJUDAN RENCANA PRASARANA 2.2 Perwujudan prasarana utilitas 2.2.6 Prasarana Drainase

Pembangunan sumur resapan dalam

Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjagalan, Pluit, dan Kelurahan Penjaringan

Pelebaran dan pendalaman Muara Teluk Jakarta

Muara Teluk Jakarta di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara dan Kelurahan Pluit

Rencana rehabilitasi Saluran Makro

Kali Muara Angke di Kelurahan Pluit dan Kelurahan Pejagalan

2.3.3 Posko Logistik Bencana

Penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan sosial sebagai posko logistik dengan memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas: Penataan Kawasan Wisata Alam Muara Angke

Blok 01 di Kelurahan Pluit, Kelurahan Kamal Muara dan Kelurahan Kapuk Muara

Sumber: Perda 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, olahan pribadi

313

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

MUARA ANGKE TIM PENDAMPING

314