EDISI 277

CMYK

Baca Hal 9

Warga Setempat Curiga, Ada Proyek Mistrius di Ujung Tahun KORAN UMUM

Sabtu, 7- 14 Desember 2019, Minggu I

Mau Pasang Iklan Hubungi

0778-479636

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Terverifikasi Faktual

SABTU, 7 - 14 DESEMBER 2019, MINGGU I

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

Edisi : # 277 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Jaksa KPK Ungkap 24 Kepala Dinas di Kepri Suap Nurdin Basirun

Kepala Biro Umum Rp1,4 M dan Kadis PUPR Rp 1 M JAKARTA, RAKYATMEDIA-Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengungkap ada 24 Kepala Dinas dan Kepala Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang memberikan gratifikasi atau menyuap Nurdin Basirun Gubernur Kepri non aktif. Selain uang gratifikasi dari OPD, Nurdin Basirun juga menerima suap dari sejumlah pengusaha di Kepri.

Kadis PUPR Kepri

Abu Bakar

Kepala Biro Umum Pemprov Kepri

Martin Luther Maromon

HAL itu tersebut diungkap Jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan Nurdin Basirun pada sidang pertama Rabu (4/12/ 2019) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Nurdin telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sebesar Rp 4,228 miliar. Uang gratifikasi tersebut berasal dari pemberian pengusaha terkait penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, dan penerimaan lainnya,” kata jaksa KPK, M Asri Irwan.

Dikatakan Asri Irawan, khusus terkait penerbitan perizinan, Nurdin menerima gratifikasi berupa uang melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono, dan seorang ajudannya, Ju-

niarto. Penerimaan gratifikasi ini terjadi dalam rentang masa jabatan Nurdin selaku Gubernur Kepulauan Riau, dari tahun 2016 hingga tahun 2019.

M Asri Irwan menyebutkan, Nurdin terbukti menerima gratifikasi dari pejabat di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, yakni dari Kepala Biro Umum Kepulauan Riau, Martin Luther Maromon sebesar Rp 1,4 miliar. Uang itu diberikan untuk mendukung keperluan Nurdin, seperti ibadah umrah. Kemudian, pada tahun 2017 Nurdin menerima gratifikasi sebesar Rp1 miliar

Eks Gubernur Kepri Nurdin Basirun Bersambung ke Hal 2

10 Pengusaha Penyuap Nurdin Basirun Jadi Sorotan Publik

JOHANES Kennedy Aritonang dan Hartono alias Akau

KEJAGUNG TETAPKAN 2 JAKSA DAN SEORANG SWASTA JADI TERSANGKA PEMERASAN

BATAM, RAKYAT MEDIAKemungkinan karena diduga masih marak percaloan dan pungutan liar di kantor Dinasm Kependudukan Kota Batam. Jumat (6/12/2019) pagi tim Saber Pungli Polresta Barelang mendatangi kantor Disdukcapil.

Kedatangan Tim Sabern Pungli tersebut dibenarkan oleh Wakapolresta Barelang, AKBP Mudji Supriyadi se-

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Kejaksaan Agung telah menetapkan dua oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan seorang pihak swasta sebagai tersangka kasus pemerasan. “Jadi sudah ditetapkan sebagai tersangka tiga-tiganya, kemudian sekarang sudah ditahan,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Mukri, kepada awak media, Jumat (6/12/2019) di Jakarta.

Dua oknum jaksa tersebut, yaitu Kasi Penyidikan pada Aspidsus Kejati DKI berinisial YRM serta Kasubsi Tipikor dan TPPU pada Aspidsus Kejati DKI berinisial FYP. Kedua oknum jaksa diamankan di ruangan kantor masing-masing. Kemudian, pihak swasta yang diamankan berinisial CH. Namun, ia tak menjelaskan lebih rinci di mana CH diamankan.

Ketiganya kini telah ditahan di Ru Bersambung ke Hal 2

antara lain, Johanes Kennedy Aritonang, memberikan gratifikasi kepada Nurdin Basirun melalui Jumiarto sebesar Rp 250 juta terkait dengan proyek pengembangan Kawasan Gold Coast Karimun menggunakan PT Jaya Annurya Karimun dan izin prinsip PT Jaya Annarya Karimun, izin lokasi reklamasi PT Jaya Annurya Karimun

Bersambung ke Hal 2

Ditabrak Kapal Penyeludup, Gigi Petugas BC Patah KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Kenekatan sindikat penyeludupan di perairan Kepulau Riau (Kepri) tidak hanya menyeludupkan berbagai barang semata. Namun mereka juga nekat melawan petugas keamanan demi untuk menyeludupkan barang yang mereka bawa. Seperti yang dialami petugas Bea Cukai Karimun, kapal patroli Bea Cukai Kepri ditabrak

WAKAPOLRESTA Barelang, AKBP Mudji Supriyadi

Bersambung ke Hal 2

Dirlantas Carikan Solusi Kisruh Taksi Online dan Konvensional di Batam BATAM, RAKYAT MEDIA- Lantaran dirasa cukup meresahkan Dirlantas Polda Kepri Kombes Pol Mujiono menggelar pertemuan Kamis (5/ 12/2019) dengan pihak taksi online dan konvensional dengan dihadiri oleh Dinas Perhubungan yang diwakili oleh Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Frengki Willianto, terkait kisruh taksi online dan konvensional beberapa hari ini sehingga membuat heboh warga Kota Batam.

Usai pertemuan Dirlantas PolBENTROKAN sopir taksi Online dan Konvensional di pelabuhan Batam Centre

dan izin reklamasi PT Jaya Annuarya Karimun.

Kemudian menerima uang dari Hartono alias Akau sebesar Rp 70 juta, uang tersebut diserahkan Sugiarto kepada Nurdin melalui Edy Sofyan pada April 2019 di Hotel Swiss Bell

Kapal Patroli Kanwil Bea Cukai Kepri

Tim Saber Pungli Polresta Barelang ke Disdukcapil Batam

Bersambung ke Hal 2 KEPALA Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Mukri di Kompleks Kejaksaan Agung,

BATAM, RAKYAT MEDIA- 10 pengusaha besar di Batam, Kepulauan Riau yang memberi suap Gubernur Nonaktif Nurdin Basirun selama priode 2016-2019 terus menjadi sorotan public dan pembicaraan di kalangan pengusaha.

Ke-10 nama pengusaha yang menjadi sumber gratifikasi Nurdin Basirun

Bersambung ke Hal 2

KAPAL patrol Bea Cukai kepri yang rusak ditabrak

STOP PRESS DIBERITAHUKAN kepada Instansi Pemerintah/TNI/ Polri dan pengusaha Swasta Khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD) bahwa : Nama : Deddy Muliadi Alamat : Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang Jabatan : Wartawan/Kepala Biro Kab. Aceh Tamiang Nama : Anggiat Panggabean Alamat : Pulau Kundur, Tanjung Batu, Karimun Jabatan : Wartawan Sejak 1 September 2019 yang bersangkutan sudah dipecat dari koran RakyatMedia, tunggakan uang Koran yang belum diselesaikan diminta segera mmenyelesaikan kepada redaksi. Selain itu Kartu Pers yang masih dipegang bersangkutan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Demikian pengumuman ini diterbitkan segala tindaktanduk yang bersangkutan dilapangan bukan menjadi tanggungjawab redaksi lagi.

Tertanda Pemimpin Redaksi

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

SAMBUNGAN

Sabtu, 7 - 14 Desember 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

2

Perwakilan RI di Malaysia dan Singapura Ikuti Pembekalan TPPO JOHOR BARU, RAKYAT MEDIA-Dalam upaya peningkatan kapasitas SDM untuk tugas pelayanan dan perlindungan WNI, KJRI Johor Bahru menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan WNI terindikasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Portal Peduli WNI. Kegiatan Bimtek diikuti POTO bersama peserta Bimtek dan nara sumber dari KBRI Kuala Lumpur

10 Pengusaha Harbour Bay Batam. Kemudian pada tahun 2018 terdakwa juga menerima uang gratifikasi dari Hartono alias AKAU sebesar Rp 50 juta.

Uang tersebut diserahkan kepada terdakwa melalui Juniarto terkait penerbitan izin prinsip PT Tri Tunas Sinar Benua.

Selanjutnya pada November 2019, Nurdin Basirun menerima uang sebesar Rp 20 juta dari PT Bintan Hotel dari Sutrisno melalui Edy Sofyan dan Budy Hartono, terkait penerbitan izin prinsip PT Bintan Hotel. Pada Desember 2018, Nurdin Basirun menerima uang dari PT Labun Buana Asri sebesar Rp 20 juta yang diserahkan oleh Herman kepada Nurdin melalui Edy Sofyan dan Budy Hartono terkait penerbitan izin prinsip PT Labun Buana Asri.Tak hanya itu, sekitar Desember 2018, Nurdin Basirun menerima uang dari Damai Group PT Damai Eco Wisata sebesar Rp 50 juta, uang tersebut diserahkan Hendrik Tan melalui Edy Sofyan dan Budy Hartono terkait penerbitan izin prinsip PT Damai Eco Wisata.

Pada April 2019 terdakwa menerima uang dari PT Barelang Elektrindo sebesar Rp

Sambungan Hal. 1

70 juta diserahkan oleh Linus Gusdar melalui Edy Sofyan dan Budy Hartono terkait penerbitan izin prinsip PT Barelang Elektrindo. Pada April 2019 Nurdin Basirun menerima uang dari PT Marcopolo Shipyard yang diserahkan oleh Simon Karuntu melalui Edy Sofyan dan Budy Hartono senilai Rp 70 juta untuk penerbitan izin prinsip PT Marcopolo Shipyard Pada Pada Juni 2019 Nurdin Basirun juga menerima uang sebesar Rp 70 juta dari PT Adventure Glamping yang diserahkan oleh Wayan Santika melalui Edy Sofyan dan Budy Hartono untuk penerbitan izin prinsip PT Adventure Glamping dan Penerimaan uang dari 2 perwakilan perusahaan kepada Nurdin melalui Edy Sofyan dan Budy Hartono sejumlah Rp 140 juta untuk penerbitan izin prinsip.

Terungkapnya nama pengusaha tersebut berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK, yang didakwakan kepada terdakwa Nurdin Basirun di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/12/2019), Jaksa KPK membeberkan ada 10 nama pengusaha besar di Kepulauan

Ditabrak Kapal oleh speedboat penyeludup saat petugas BC mencoba menggagalkan penyelundupan tersebut.

Satuan tugas patroli laut Kanwil BC Khusus Kepulauan Riau bersama KPU BC Batam awalnya mendapat informasi adanya penyelundupan Barang Kena Cukai (BKC) jenis MMEA atau minuman beralkohol, Minggu (1/12/2019). Penyelundupan akan dilakukan dengan modus Ship to Ship dengan High Speed Craft (speedboat) di Selat Singapura.

“Berdasarkan informasi tersebut, kami mengerahkan satgas menggunakan speedboat untuk menjaga sekitar perairan di Nongsa dan Karang Galang,” kata Humas DJBC Kepri, Refly Silalahi, Senin (2/12/2019).

Petugas BC mendapat informasi bahwa lebih dari satu unit speeboat memasuki perairan Selat Singapura.

Kemudian, tidak lama berselang, ada dua unit speedboat membuntuti speedboat pa-

troli milik BC. Speedboat tak dikenal tersebut berusaha untuk menyerang dan menghalangi speedboat Beacukai.

“Speed yang berada di bagian depan memotong haluan, namun dapat dihindari.

Kemudian, datang lagi satu lagi dari arah belakang menutup haluan speed BC dan menyebabkan body contact (tabrakan) yang tidak dapat dielakkan,” kata Refly.

Setelah itu, speedboat pertama yang gagal menghalangi petugas BC melakukan manuver yang sangat membahayakan, mereka berusaha untuk menabrak speedboat milik BC namun gagal.

Kemudian, speedboat BC mengejar speedboat tersebut. Tak dinyana petugas BC mendapat perlawanan menggunakan senjata tajam dari awak speed tersebut. ”Karena mendapat perlawanan, speed BC memutuskan untuk segera meninggalkan lokasi. Melihat kondisi tersebut dan untuk ala-

Kejagung Tetapkan tan Kejaksaan Agung.

Mukri mengatakan bahwa CH juga ditahan dan kini sedang sakit. Pihak Kejagung pun memberikan akses perawatan kepada CH. Sementara itu, terkait status oknum jaksa itu, Mukri menuturkan bahwa Kejagung akan memberhentikan sementara keduanya. “Iya kita akan berhentikan sementara ya. Sambil menunggu hasil dari proses

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” katanya.

Kejagung juga masih terus memeriksa ketiganya untuk mendalami tindak kejahatan yang dilakukan. Perkara pemerasan tersebut menyangkut kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari (Persero) tahun 2012-2017. Kasus ter-

Tim Saber laku ketua tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polresta Barelang. Menurut Wakapolres, pihaknya menyambangi kantor Disdukcapil Kota Batam, Jumat (6/12/2019) pagi.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan program rutin dari tim Saber Pungli Polresta Barelang untuk mengontrol pelayanan publik di beberapa instansi.

Riau yang menjadi sumber gratifikasi Nurdin Basirun pada kurun waktu 2016-2019.

Dalam dakwaan JPU KPK, Nurdin memanfaatkan jabatannya tersebut karena dalam pelaksanaannya pengurusan perizinan diproses tanpa melalui Dinas PTSP, akan tetapi langsung kepada Nurdin melalui Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri serta Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri.

“Hal tersebut dimanfaatkan Nurdin untuk melakukan penerimaan gratifikasi dari para pengusaha dan investor yang mengurus penerbitan izin, melalui Edy Sofyan, Budy Hartono dan Juniarto,” ujar jaksa KPK, mengutip surat dakwaan Nurdin Basirun, yang diterima dari Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Atas perbuatannya, Jaksa KPK menjerat eks Gubernur Kepri Nurdin Basirun dengan pasal 12 B ayat (1) Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.(rm/mwd) Sambungan Hal. 1

san keamanan serta melaporkan kejadian pada pimpinan,” ujar Refly Disebutkan juga bahwa, akibat body contact yang terjadi, seorang petugas BC mengalami luka robek serta patah gigi.

Sementara itu, di perairan Karang Galang, Batam, speedboat BC lainnya mendapat serangan dari speedboat diduga milik penyelundup. Speed itu dilengkapi enam mesin dan membawa banyak massa, serta mengancam speed BC. ”Dikarenakan kondisi yang tidak kondusif dan kalah jumlah, speed BC menghindar dan mundur ke lokasi aman,” ucapnya.

Saat disinggung mengenai adanya korban jiwa dalam kejadian tersebut. Refly mengaku belum memastikannya, pihaknya hingga kini masih melakukan tindakan SAR.”Tentang info itu, masih kami telusuri. Karena kami menghindar dari lokasi saat kejadian,”katanya.(rm/mwd).

Sambungan Hal. 1

sebut sedang ditangani oleh Pidsus Kejati DKI Jakarta.

Ketiga orang tersebut diduga melakukan pemerasan terhadap mantan manajer PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari (Persero) M Yusuf. Adapun Yusuf merupakan salah satu saksi. Yusuf sendiri sebagai pelapor mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp 1 miliar kepada ketiga oknum tersebut.(rm/kps) Sambungan Hal. 1

“Itu merupakan kegiatan monitoring kami. Jadi, kami mengecek pelayanan publik yang berkaitan erat dengan masyarakat,” tegasnya kepada wartawan di Batam.

Mudji menuturkan, tak hanya Disdukcapil Batam, beberapa instansi pun turut menjadi ‘target’.Mudji berharap, kegiatan ini ke depannya dapat meningkatkan pelayanan maksimal kepada

masyarakat.”Kami mengecek apakah ada komplain, apakah masalah waktu dan pungutan biaya di luar pungutan resmi,” ungkapnya.

Kegiatan tim Saber Pungli Polresta Barelang sendiri juga bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja instansi publik, dalam hal ini pemerintah atau lembaga terkait.(rm/hadi).

oleh pejabat dan staf pelayanan warga dari KBRI Kuala Lumpur, KBRI Singapura, KJRI Penang dan KJRI Johor Bahru.

Pada pembukaan Bimtek pada Jumat (29/11/2019) Konjen RI Sunarko, antara lain menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pejabat dan staf dalam upaya pelindungan warga di Perwakilan, khususnya penan-

ganan WNI terindikasi korban TPPO, serta integrasi data WNI melalui Portal Peduli WNI sebagai platform dalam peningkatan pelayanan dan pelindungan warga.

Bimtek yang dilaksanakan atas dukungan Kemlu dan International Organization for Migration (IOM) Indonesia yang berlangsung 1 Desember 2019 lalu. Kegiatan menghadirkan narasum-

ber, antara lain: Ibu Wina Retnosari dari Direktorat PWNI dan BHI Kemlu, Bapak Agus Trihandoko dari Kejaksaan Agung, dan Ibu Among Pundhi Resi dari IOM Jakarta. Dengan adanya kegiatan Bimtek secara berkala diharapkan dapat mendukung kerja pelayanan dan perlindungan kepada WNI di Negara yang rentan terjadi kasus TPPO. (rm/red).

Mayat Tanpa Indentitas Ditemukan Dekat Ruko KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Kalangan warga di Kelurahan Sei Lakam Timur, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dihebohkan dengan adanya temuan mayat yang sudah membusuk bahkan sebagian besar tubuhnya hanya tinggal tulang di semak-semak di dekat sebuah komplek ruko Jl H Arab kelurahan setempat.

Ratusan warga berkerumun di lokasi temuan mayat

ketika sejumlah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara sekitar pukul 18.00 WIB, Kamis. ”Mayatnya tergeletak di rumput-rumput tinggi. Tadi anak-anak sedang main bola pertama kali menemukannya.” ujar seorang warga yang berdiri di dekat garis polisi yang dipasang polisi mengitari lokasi mayat.

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Karimun AKP Herie Pramono mengatakan, berdasar-

kan olah TKP yang dilakukan Tim Inafis, mayat tersebut ditemukan dengan kepala tinggal tengkorak, masih ada tulang dada dan bagian perut sudah tidak ada atau pecah, serta tulang kaki dan tangan masih ada sedikit daging.

Berdasarkan komunikasi yang dilakukannya dengan dokter forensik, mayat tersebut diperkirakan sudah tergeletak di semak-semak tersebut sekitar 10 sampai 20 hari.

Kepala Biro dari Kepala Dinas PUPR Kepulauan Riau, Abu Bakar atas commitment fee sejumlah proyek. dari Kepala Dinas ESDM Kepulauan Riau Amjon sebesar Rp 10 juta untuk memenuhi kebutuhan hari raya Nurdin. Selanjutnya, dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Yerri Suparna sebesar Rp 170 juta terkait pesetujuan tapak di Dinas Lingkungan 2018 dan Sekretaris Daerah TS Arif Fadillah sebesar Rp 32 juta.

Selanjutnya Nurdin menerima gratifikasi dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Zulhendri sebesar Rp 43 juta; Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ahmad Nizar sebesar Rp 4,6 juta; dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tigor Napitupulu sebesar Rp 10 juta.

Berikutnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil, Sardison sebesar Rp 9 juta; Kepala Dinas Kesehatan Tjetjep sebesar Rp 144 juta; Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Maifrizon sebesar Rp 59 juta; Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu, Azman Taufik sebesar Rp 20 juta dan Kepala Dinas Pendidikan Arifin Nasir sebesar Rp 60 juta. Kepala Biro Organisasi Korpri Any Lindawati sebesar Rp 2,5 juta; Kepala Biro Administrasi Pembangunan Aris Fhariandi sebesar Rp 18 juta; Kepala Biro Layanan Pengadaan Misbardi sebesar Rp 3 juta; Kepala Biro Kesejahteraan Tarmidi sebesar Rp 10 juta.

Kemudian dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nilwan sebesar Rp 110 juta, dari Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan

Sambungan Hal. 1

Pengembangan Naharuddin sebesar Rp 10 juta; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Andri Rizal sebesar Rp 55 juta; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lamidi sebesar Rp 13,4 juta. Dari Kepala Badan Kepegawaian dan SDM Firdaus sebesar Rp 23 juta, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Reni Yusneli sebesar Rp 20 juta; dan Kepala Dinas Pariwisata Buralimar sebesar Rp 100 juta. “Total penerimaan gratifikasi terdakwa yang berasal dari pengusaha terkait penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi serta ditambah dengan penerimaan dari Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri sebesar Rp 4,228 miliar,” ujar jaksa.

Dalam dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) juga mengungkap sejumlah temuan uang yang diduga hasil gratifikasi saat KPK menggeledah rumah dinas mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun. Salah satunya yang diungkap jaksa KPK adalah temuan tas karton warna putih bertuliskan “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” berisi uang. “(KPK menemukan) 1 buah tas karton putih bertuliskan ‘Pemerintah Provinsi DKI Jakarta’. Di dalamnya berisi uang dengan total Rp 659.900.000,” kata jaksa dalam paparannya di persidangan.

Akan tetapi, hingga saat ini belum ada penjelasan dalam konteks apa tulisan “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” di tas itu dan keterkaitannya dalam kasus ini.

Tak hanya di tas karton saja,

KPK juga menemukan uang lainnya yang tersimpan di berbagai tempat, seperti dompet, tas jinjing, koper, ransel, kantong plastik, paperbag, kardus bertuliskan merek air mineral, hingga amplop bertuliskan nama suatu bank.

“Pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan uang rupiah dan mata uang asing dengan total sejumlah Rp 3.233.960.000, 150.963 dollar Singapura, 407 ringgit Malaysia, 500 riyal dan 34.803 dollar AS yang diduga merupakan bagian dari penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019,” kata jaksa.

Menurut jaksa, sumber gratifikasi itu berasal dari pemberian sejumlah pengusaha terkait penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi. Penerimaan tersebut sebagian besar melalui Edy Sofyan yang merupakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau. Selain itu, juga melalui Budy Hartono yang merupakan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau.

Dalam persidangan tersebut eks Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun tidak mengajukan keberatan atas dakwaan yang dibacakan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disampaikan pengacara Nurdin, Samsul Huda saat sidang perdana Nurdin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (4/ 12/2019). “Setelah berkonsultasi dengan terdakwa maka kami berketetapan tidak

Dirlantas Carikan da Kepri mengungkapkan apa yang dilakukan oleh pihaknya bertujuan untuk menjaga kondusivitas Kota Batam agar tetap aman dan kondusif.”Kita mencoba memfasilitasi agar permasalahan di lapangan tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Dalam pertemuan dengan para driver konvensional dan online, Mujiono berjanji akan mencarikan solusi agar konflik tidak terjadi lagi diantara dua belah pihak. ”Saya berjanji akan berusaha keras mencari solusi yang terbaik permasalahan yang dialami taksi online dan konvensional, kita akan coba cari titik temu yang pas untuk kedua belah pihak,” ujarnya.

Kabid LLAJ Dishub Kepri, Frengki Willianto mengatakan pihaknya menyampaikan saran kepada Dirlantas agar ketika melakukan pertemuan lanjutan, mengikut sertakan pemilik atau pengelola fasilitas yang masuk jadi red zone.”Salah satu solusi yang coba kami sampaikan kepada Dirlantas, kita disampaikan adanya kesepakatan

“Dan dari properti yang ada pada mayat, dapat kami simpulkan bahwa mayat adalah seorang perempuan, untuk umur belum bisa kita tentukan, nanti ahli forensik yang akan melakukan pemeriksaan,” katanya.

Di lokasi mayat, kata dia, pihaknya juga menemukan satu buah tas, sandal, beberapa barang bukti berupa buku, tas HP, dompet perempuan, dan satu buah HP atau telepon genggam. (rm/jimi/

dari mereka kita harus kroscek kepada pemilik fasilitas, atau pengelola kawasan yang menjadi red zone,” ujar Frengki.

Hal itu disampaikan Frengki agar tidak ada kesalahan komunikasi antara pengelola atau pemilik yang wilayahnya masuk dalam red zone.”Supaya tidak ada miskomunikasi dikemudian hari, sehingga para pemilik fasilitas bisa mensosialisasikan kepada tamu dan pengunjung. Kita pernah kumpulkan pada tanggal 20 September, tetapi ada yang datang memang betul pemiliknya, ada yang perwakilan,” pungkasnya.

Ia menuturkan, ada sebagian pemilik atau pengelola kawasan yang tahu kawasannya masuk red zone, lalu ada juga yang tidak mengetahui.Ada sebagian pemilik kawasan yang menginginkan taksi konvensional dan taksi online bisa beroperasi di kawasannya, ada juga yang tidak.”Ada yang tahu redzone ada yang tidak, ada yang menginginkan

mengajukan keberatan, kami minta jaksa membuktikan dakwaan,” ujar Samsul setelah berdiskusi dengan kliennya.

Selain itu, Samsul juga meminta jaksa KPK agar bisa menghadirkan saksi lebih dari satu dalam persidangan berikutnya dengan agenda pemeriksaan saksi. “Dengan berpegang pada prinsip asas peradilan cepat dan sederhana, kami berharap jaksa bisa mengajukan untuk didengar keterangan saksi mungkin bisa lebih dari satu,” kata dia.

Sebelumnya, Nurdin didakwa jaksa KPK telah menerima suap berupa uang sebesar Rp 45 juta dan 11.000 dolar Singapura. Uang tersebut bersumber dari Kock Meng, Johanes Kodrat dan Abu Bakar selaku pihak yang mengajukan izin prinsip pemanfaatan ruang laut kepada Nurdin. Menurut jaksa, penerimaan suap itu melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau Edy Sofyan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau Budy Hartono.

Jaksa menuturkan pemberian itu dimaksudkan agar Nurdin menandatangani surat izin prinsip pemanfaatan ruang laut Nomor: 120/0796/DKP/ SET tanggal 07 Mei 2019 di lokasi Piayu Laut, Batam atas nama pemohon Kock Meng seluas 6,2 hektar dan Nomor: 120/0945/DKP/SET tanggal 31 Mei 2019 di Pelabuhan Sijantung, Jembatan Lima atas nama pemohon Abu Bakar seluas 10,2 hektar. Keseluruhan gratifikasi yang diterima terdakwa pada kuurun waktu 2016-2019 sebesar Rp 4,22 miliar.(rm/mwd) Sambungan Hal. 1

konvensional ada yang menginginkan online dan ada yang ingin keduanya,” ujarnya.

Permasalahan antara taksi online dan konvensional di Batam seperti tidak berujung.

Pada Kamis (5/12/2019), Polda Kepri mengundang perwakilan sopir taksi konvensional dan online untuk bersilaturahmi dan berdiskusi, menghadapi permasalahan yang ada.

Dalam dialog yang diadakan Dirlantas Polda Kepri tersebut, dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri yang diwakilkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Frengki Willianto.

Dalam diskusi tersebut, terjadi sedikit ketegangan dan saling singgung mengenai aturan mana yang harus dipatuhi oleh pihak konvensional dan pihak taksi online.

Dari pihak taksi konvensional mengungkapkan bah-

wa adanya pemutar balikan fakta oleh pihak taksi online atau angkutan sewa khusus (ASK) dengan tidak menganggap adanya red zone. ”Kita sudah melakukan pertemuan hampir 100 kali tapi tidak pernah menemukan kata sepakat karena ASK sudah merasa punya hak dan punya izin maka mereka memutarbalikkan fakta dan mereka tidak menganggap adanya red zone,” ujar salah satu perwakilan sopir taksi konvensional.

Setelah panjang lebar memberikan penjelasan, perwakilan taksi konvensional tersebut mengungkapkan harapannya”Saya berharap kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti Dinas Perhubungan, kita jangan terlalu gampang untuk membolak balikan fakta. Bagaimana perizinan-perizinan ini terus berlanjut. Bagaimana situasi di lapangan yang tadinya kacau balau, dan sekarang banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran red zone oleh ASK,” ujarnya. (rm/red)

CMYK

3

Sabtu, 7- 14 Desember 2019, Minggu I

BATAM METROPOLIS

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Polda Kepri Ringkus Sindikat Judi Sijie di Batam Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Media Terverifikasi Administrasi &Faktual Terbit sejak 26 April 2014 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.41 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0071817.AH.01.02., Tahun 2019 Tanggal, 19 September 2019 OSS-Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120106952104 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi Muhammad Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi. M (Wartawan Utama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Regi Sumalo (Wartawan Madya) Redaktur Daerah Andi Stiawan Asisten Redaktur Anwar Ujang, Rizki Perdana, Renhar Wartawan Liputan Batam Rendi, Hadi Sucipto Iqbal Ramadhan, Ferianda,Gunawan Ramadhan Divisi Pemasaran/Iklan Juliandi.S dan Bakri Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH Ombudsman Bettor Erikso Pardede. SH, Bistok Nadeak. SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala) Mahyuddin. M ( Wartawan Muda) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo (Kepala) Biro Kota Tanjungpinang Agustinus (Kepala), Riswandi, Noho (Wartawan Utama) Biro Kabupaten Bintan Ferianda. S, Juliandi, Bakri Biro Kabupaten Natuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira (Wartawan Muda) Biro Kabupaten Anambas Edi Gius Biro Kabupaten Meranti (Riau) Muhammad Zaini Biro Kabupaten Kampar (Riau) Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis (Riau) Basir Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH PerwakilanSumatera Barat Robby Formansyah Biro Kabupaten Pasaman Barat (Sumbar) Robbisam. S.Sos Biro Kabupaten Deli Serdang (Sumut) Ramlan Harahap Biro Kota Binjai (Sumut) Supriadi Biro Kabupaten Langkat (Sumut) Dedi Topan Biro Kabupaten Aceh Tamiang (NAD) Sofyan (Kepala) Biro Kabupaten Tasik Malaya (Jabar) Panca Yusuf Yusiandra (Kepala), Yos Muhyar, Ma”mun, Asep Yudi Biro Kabupaten Mamasa (Sulbar) Wahyuandi (Kepala) Biro Kabupaten Oku Timur (Sumsel) Maiana Yosianti (Kepala), Asmina Biro Kabupaten Muara Enim Nazarudin Siregar (Sumsel) Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitamputih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom Iklan keluarga/dukacita Rp500 mm/kolom Iklan ucapanselamat Rp600 mm/kolom Iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom Harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Batam Centre, Pulau Batam, Provinsi Kepri Telp (0778)7498179, Fax (0778)-479636, Kode Pos 29464, website : rakyatmediapers.co.id Email :rakyatmedia77@yahoo.com, email : rakyatmediapers@gmail.com Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-0150-004107-5 Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 An PT Rakyat Media Pratama Dicetak Oleh : PT Ripos Bintana Press Alamat :Komplek Ruko Baloi Point Blok B2 No.20 Baloi, Batam Kepulauan Riau, Telp (0778)-4883398, Email :percetakan@riposbintana.com Website : www.bintanaprint.com Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Khayangan Blok BR No.5 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Hp 08111678805 KodePos 16411.

NONGSA, RAKYAT MEDIA- Selapan orang sindikat judi sijie berasal dari Singapura dan Hongkong yang belakangan ini marak beroperasi di Batam secara sembunyi-sembunyi, Minggu (24/11/2019) lalu, berhasil diringkus oleh Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Kepri.

Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat terkait adanya kegiatan judi sijie yang meresahkan. Berdasarkan informasi tersebut, tim opsnal Subdit 3 Ditreskrimum melakukan penyelidikan. Beberapa jam melakukan penyelidikan, polisi dapat mengamankan 8 pelaku dari beberapa tempat yang berbeda.”Ada yang diamankan di cucian mobil, kedai kopi, rumah, dan beberapa tempat lainnya,” kata Wadir Krimum AKBP

Ari Dharmanto.

Setiap orang yang diamankan polisi, kata Ari memiliki peranan yang berbedabeda. Tersangka Is berperan sebagai bandar, Es yang menyetel server, Gp selaku pengumpul, Tp sebagai perekrut, serta Tm, Rs, dan Ih sebagai perekat atau penulis.

Lalu Uis sebagai orang yang membeli judi sijie. ”Pembelian sijie ini dilakukan secara langsung maupun sms.

Namun, ada tanggalan atau waktu pengundiannya. Ke delapan orang ini merupakan satu kesatuan dalam jaringan judi sijie,” ucapnya.

Dari tangkapan ini, polisi mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp 12.732.000, 12 unit ponsel, 6 buah buku tulis, 4 buah pulpen dan laptop.”Kasus ini juga masih dalam pengembangan. Tidak menutup ke-

WADIR Krimum AKBP Ari Dharman

mungkinan akan bertambah jumlah tersangka yang ada,” tuturnya.

Polsek Lubuk Baja Tangkap Copet di Tos 3000 Jodoh LUBUK BAJA, RAKYAT MEDIA-Jajaran Polsek Lubukbaja membekuk komplotan pencopet yang kerap beraksi di kawasan Pasar Tos 3.000, Jodoh. Kedua pelaku adalah AB, 35, dan HL, 45. Kedunya memiliki peran yang berbeda saat beraksi. Ada yang memetik hasil curian dan mengalihkan perhatian. ”Kedua tersangka kami tangkap pekan lalu di depan Hotel Planet, Kecamatan Batu-ampar,” kata Kapolsek Lubukbaja, Kompol Yunita Stevani.

Lebih lanjut Kompol Yunita mengatakan, kedua tersangka ini diduga sudah cukup sering beraksi di kawasan Pasar Tos 3.000. Modusnya kata dia, tersangka HL menyuruh AB menabrak badan korban dari depan. Setelah itu, pelaku Ade menjatuhkan korek api di depan korban dan megambil korek api tersebut.”Saat itu korban kemudian mundur ke belakang dan pelaku Hanafi mengambil

KAPOLSEK Lubukbaja, Kompol Yunita Stevani.

dompet korban,” tuturnya.

Salah satu korbannya adalah Acharja Sujit Kumar. Korban mengalami kerugian Rp 2,2 juta dan 2.000 Euro. Setelah beraksi, keduanya langsung bertemu di kawasan Morning Bakery Jodoh dan membagi uang hasil kejahatannya.”Setelah mendapat laporan dari korban, kami melakukan penyelidikan di lapangan dengan melakukan pemeriksaan beberapa saksi. Dari informasi masyarakat, kemudian kami mendapatkan ciri-ciri pelaku dan langsung mengaman-

kan pelaku,” tutur Yunita.

Sejauh ini, Polsek Lubukbaja baru mendapatkan laporan dari satu orang korban dan tidak menutup kemungkinan adanya korban lainnya. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat yang pernah menjadi korban pencopetan di kawasan Pasar Tos 3.000 atau di kawasan Ramayana Jodoh untuk lapor ke Mapolsek Lubukbaja. ”Tersangka, kita jerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian, yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara,” ujarnya.(rm/bp)

Pembangunan BLK Terkendala Lahan BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) rencananya akan mulai dibangun 2020 mendatang. Tetapi hingga sekarang proses terkait lahan yang akan digunakan belum jelas.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, pemerintah pusat meminta BP Batam agar proses lahan BLK segera diselesaikan. “Sesuai permintaan mereka (Kemenaker). Jadi, kami minta BP Batam cepat membantu. Dan ditargetkan Desember ini prosesnya selesai,” katanya, Sabtu (30/11/2019).

Amsakar khawatir jika terjadi keterlambatan akan berpengaruh terhadap pembangunan fisiknya. Apalagi pusat sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan BLK tersebut. ”Anggaran kan tidak sedikit. Jadi kalau tak cepat respon nanti gagal lagi,” imbuhnya.

Amsakar menyebutkan, beberapa kali rencana pem-

bangunan BLK ini sudah pernah gagal. Padahal melihat kondisi Batam sebagai kota industri, keberadaan BLK sangat penting. Tidak saja bagi pencari kerja melain-kan juga peningkatan keahlian bagi mereka yang sudah bekerja.

“Jadi, jangan sampai regulasi di daerah membuat bantuan yang sudah diberikan ditarik kembali. Hal ini berlaku untuk semua rencana yang dibiayai pusat. Kalau bisa ini cepat kita respon sehingga pusat percaya kalau Batam siap untuk apapun,” terangnya.

Demikian juga untuk Pasar Induk Jodoh, pusat juga sudah menyiapkan dana.

“Itu yang kami kejar. Jangan sampai anggaran yang sudah ada ini ditarik kembali, sehingga proyeknya gagal,” lanjut Amsakar.

Untuk itu, pemerintah meminta bantuan masyarakat untuk mengerti dengan kondisi ini. Pembangunan yang direncanakan ini bertu-

juan untuk memajukan Kota Batam. “Kalau mengandalkan anggaran daerah tidak cukup. Untuk itu, harus bisa memanfaatkan bantuan yang diberikan pusat,” tutupnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sak-yakirti, mengatakan, setelah hibah dari perusahaan ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) masih ada proses yang harus diurus ke BP Batam.”Memang ada. Kalau tak salah peruntukan lahannya itu. Saya kurang paham juga. Itu yang diminta Pak Dirjen segera diselesaikan,” ujarnya.

Untuk tahun pertama nanti, pusat sudah menyiapkan anggaran Rp 17 miliar untuk bangunan fisik BLK. Ia berharap setelah gagal beberapa kali, proses ini bisa berjalan cepat. Sehingga pembangunan bisa segera dimulai awal tahun depan. ”Mudah-mudahan lancar.

Jadi, tahun depan sudah ada BLK,” imbuhnya. (*)

Ari mengatakan para pelaku judi sijie ini dijerat menggunakan pasal 303 KUHP

dengan ancaman hukuman penjara 4 hingga 10 tahun. (rm/hs)

DPRD Batam Dukung Tarif Parkir Naik BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-DPRD Kota Batam mendukung usulan Dinas Perhubungan Kota Batam untuk menaikkan tarif parkir di Batam. Tetapi dengan catatan pelayanan harus di-tingkatkan. Dimana saat ini pelayanan di Batam termasuk salah satu yang paling buruk di Indonesia. ”Saya sangat mendukung tarif parkir dinaikkan. Tidak masalah. Apalagi tarif parkir di Batam ini termasuk yang paling murah di Indonesia. Saya sudah kemana-mana, Batam itu paling murah,” kata ketua Pansus Perda Parkir, Udin P Sihaloho.

Udin mengatakan, di daerah lain, parkir pinggir jalan untuk sepeda motor sudah Rp 2 ribu. Di pusat perbelanjaan, juga minimal Rp 2 ribu.

Untuk kendaraan roda empat sudah sekitar Rp 4 ribu sekali parkir.”Kalau Batam ini kan masih Rp 1.000. Bahkan kalau 15 menit ke bawah masih tetap gratis. Jadi memang sudah selayaknya harus naik tarifnya. Tetapi ingat pelayanan juga harus ditingkatkan,” katanya.

Ia mencontohkan, juru parkir yang ada di pinggir jalan saat ini sebagian besar tidak pernah memberikan karcis parkir kepada warga.

Ini membuat penghitungan retribusi parkir tidak akan maksimal.”Kita tidak tahu apakah ini disengaja atau tidak. Tetapi yang jelas memang saat ini parkir pinggir jalan kebanyakan tanpa karcis,” katanya.

Sebelumnya, Dishub Kota Batam bersama pengusaha parkir khusus di Batam mengusulkan kenaikan tarif parkir khusus mencapai 100 persen. Jika sebelumnya dua jam pertama kendaraan motor hanya Rp 1.000, maka diusulkan menjadi Rp 2.000. Sementara roda empat dari Rp 2.000 menjadi Rp 4.000.

“Dengan adanya drop off 15 menit di perda parkir memang pajak parkir itu menurun 40 persen. Contoh kecil itu laporan dari bandara satu hari turun Rp 11 juta.

Jadi, 15 menit itu terlalu kecil,” kata kepala UPT Parkir Dishub Batam, Alexander Banik.

Alex mengatakan, selain menaikkan pajak parkir ini juga untuk menjaga kelanjutan perusahaan parkir dan karyawan yang bekerja di perusahaan parkir khusus. Di mana UMK setiap tahun, tetapi pendapatan semakin berkurang.

“Setiap tahun UMK Naik.

Lagian kita ini parkir khusus seluruh Indonesia paling murah dibanding kota-kota lainnya padahal kebutuhan hidupnya hampir sama. Misalnya Pekanbaru sudah Rp 5.000. Dengan berlakunya drop off 15 menit ini juga mereka (pe-ngusaha) harus mengurangi karyawan untuk menekan biaya operasional,” katanya.

Bahkan lokasi parkir khusus sering dijadikan perlintasan lewat oleh pengendara. “Misalnya orang dari Batuaji mau ke Baloi, karena di Simpang Kepri Mall macet, belok saja masuk ke Kepri mall dan keluar dari arah Sukajadi. jadi hanya perlintasan saja, padahal pengusaha harus mengeluarkan kertas dan listrik di portal,” katanya.

Ia mengatakan, proposal perubahan tarif ini sudah disampaikan ke wali kota Batam. Dimana dalam UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, perubahan tarif adalah kewenangan penuh kepala daerah. ”Tidak perlu ubah perda, hanya diatur dalam Perwako saja. Dan dalam perda juga ada bahwa perubahan tarif bisa lewat Perwako saja,” katanya.(rm/bp).

MERANTI - BENGKALIS

Sabtu, 7 - 14 Desember 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

4

Gubernur Riau Syamsuar : 2020 Sekolah SMAN dan SMKN di Gratiskan PEKANBARU, RAKYAT MEDIA-Karena masih ada anak yang putus sekolah di Provinsi Riau disebabkan tidak mampu membayar uang sekolah. Diperkirakan, sedikitnya ada 94.000 anak putus sekolah karena tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Hal ini yang menjadi alasan kuat Gubernur Riau, Syamsuar mengratiskan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Riau.

“Iya, mulai ajaran baru 2020, sekolah menengah atas negeri dan kejuruan negeri digratiskan. Hal ini juga untuk mengatasi persoalan di Provinsi Riau. Berdasarkan data yang kami peroleh, ada 94.000 anak putus sekolah, karena biaya,” kata Syamsuar kepada sejumlah wartawan, Selasa (3/12/2019) di Pekan Baru.

Menurut Gubernur, persoalan ini merupakan amanah dari RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), sambung

Gubernur Riau, Syamsuar Syamsuar. Juga amanah dari masyarakat Riau. Sebab, harus ada kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, agar tidak ada lagi anak-anak putus sekolah di Riau.

“Kami (Pemprov Riau, red) akan melakukan inventarisasi terhadap anak putus sekolah, agar bisa mengambil paket A, B atau C. Sehinga mereka dapat memiliki ijazah, agar mampu menghadapi Revolusi Industri 4.0,”

ungkap Syamsuar.

Dikatakan Syamsuar, khusus untuk Madrasah Aliyah Negeri (MAN) ada beasiswa yang akan diberikan. Hal ini menunjang kemajuan pendidikan di MAN yang ada di Riau. Sedangkan untu Madrasah Aliyah Swasta, rencananya akan diberikan berupa bantuan.”Nanti seperti apa bentuknya, kami susun formulasi terbaiknya,” jelas Syamsuar.(rm/red)

Sekda Meranti Pimpin Rapat TPP Pemkab Meranti

SEKRETARIS Daerah Kepulauan Meranti, H. Yulian Norwis SE, MM

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, H. Yulian Norwis SE, MM, didampingi Asisten III Sekdakab Meranti, H. Rosdaner SPd, memimpin rapat pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemkab Meranti ke Kemendagri, diharapkan awal tahun 2020 mendatang kenaikan TPP Pegawai dilingkungan Pemkab Meranti sudah berjalan, bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Meranti, Kamis (5/12/2019).

Turut hadir dalam rapat Kaban BKD Meranti Alizar S.Sos, Kabag Kominfo Meranti Febriady, Kabag

Kesra Meranti Rika S.Sos, Sekretaris Bappeda Meranti Randolf, Perwakilan BPKAD, Bagian Hukum Setdakab Meranti, perwakilan Dinas Kesehatan, perwakilan Inspektorat, serta dinas/bagian terkait lainnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, seperti dijelaskan Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) Rika S.Sos, untuk pengusulan penambahan TPP perlu dilakukan beberapa tahapan dan melengkapi dokumen, diantaranya surat pengantar kepala daerah, daftar peraturan bupati tentang TPP, ketentuan pembobotan TPP

dan penghitungannya, analisasi jabatan dan analisa beban kerja, perbup. Kelas jabatan, indeks kemahalan konstruksi, indeks kapasitas fiskal, indeks penyelenggaraan pemerintah daerah dan lainnya.

Sejauh ini diakui Rika, beberapa syarat sudah dipenuhi tinggal beberapa lagi yang harus segera dituntaskan oleh OPD terkait, seperti BPKAD, Badan Dan menurut Ortal yang terpenting adalah data penghitungan bobot dan beban kerja Pegawai per OPD untuk disampaikan segera ke pihak Kemendagri.

Menyikapi hal itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, H. Yulan Norwis berharap seluruh OPD terkait dapat segera menyiapkan dokumen pendukung sesuai dengan tugas dan fungsinya. ”Saya harap dalam waktu dua minggu bisa diselesaikan karena pusat sudah mendesak daerah, hal ini menyangkut seberapa besar DAU pusat yang akan ditransfer ke daerah,” jelas sekda.(rm/zaini)

Kemiskinan Pengaruhi Maraknya Peredaran Narkoba di Kepulauan Meranti SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA- Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs. H. Said Hasyim, mengungkapkan bahwa dengan kondisi geografis Kepulauan Meranti yang sangat strategis juga memberikan dampak negatif bagi daerah terutama sangat berpotensi menjadi tempat masuknya barang haram Narkoba.

Salah satu penyebab maraknya peredaran Narkoba di Kepulauan Meranti karena banyaknya pelabuhan tikus yang tak terawasi didukung oleh tingginya angka penga-

ngguran dan kemiskinan yang mencapai angka 27 persen. ”Kemiskinan sangat mempengaruhi maraknya peredaran Narkoba di Meranti selain itu juga karena minimnya lapangan kerja,” kata Said Hasyim, saat mendampingi Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Afrizal Natar Nasution (purn) melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Selatpanjang, pada Selasa (3/13/2019).

Data dari Lapas kelas II Selatpanjang, saat ini Lapas disisi sebanyak 291 narapidana maupun tahanan yang

seharusnya diisi 83 orang.

Artinya terjadi over kapasitas 350,6 persen. Jumlah tersebut terdiri dari 202 orang terjerat kasus narkoba, 43 orang kasus perlindungan anak dan 19 orang terjerat kasus pencurian.

Untuk mengatasi Lapas yang over kapasitas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menghibahkan 4,2 Hektar lahan untuk pembangunan Lapas yang terletak di Desa Gogok. Direncanakan Lapas itu akan dibangun pada 2021 mendatang. (rm/zaini/ril)

SEKDA Meranti H. Yulian Norwis SE (tengah)

Target Kepulauan Meranti Tahun 2020 Bebas Stunting SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA - Kabupaten Kepulauan Meranti telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu Lokus (lokasi), penuntasan masalah Stunting di Indonesia, untuk itu sesuai dengan komitmen dari Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti melalui OPD terkait menargetkan tahun 2020 mendatang Meranti bebas dari masalah Stunting.

“Keinginan pemerintah pusat untuk menuntaskan masalah Stunting di Indonesia sangat sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saat ini Pemkab Meranti telah membentuk satgas mulai dari pemerintahan terkecil RT/ RW, desa, kecamatan untuk mendata dan mengawasi Stunting diwilayahnya masing-masing untuk dilakukan penanganan cepat. Dengan keterlibatan semua pihak kita menargetkan tahun 2020 mendatang Meranti bebas dari Stunting,” jelas Sekda Meranti H. Yulian Norwis SE MM, saat menghadiri dan membuka acara pertemuan dan pencegahan penurunan Stunting lintas sektor, di Ballroom Hotel AKA Meranti, Selatpanjnag, Kamis (5/12/2019).

Dari penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Meranti dr. Ruswita masalah Stunting di Indonesia mendapat

perhatian serius dari pemerintah pusat untuk dituntaskan. Tak tanggung-tanggung untuk penanganan masalah ini langsung dipimpin oleh Wakil Presiden RI. Dari hasil pendataan pihak Dinas Kesehatan Meranti saat ini sebanyak 1170 Balita di Meranti menderita Stunting atau 12 persen dari total Balita se-Kabupaten Meranti. Meski secara angka tergolong cukup besar namun diakui Kepala Dinas Kesehatan Meranti jumlah Balita penderita Stunting di Meranti masih dibawah rata-rata nasional yang mencapai 30.8 persen.

Jumlah Stunting terbesar di Kepulauan Meranti tersebar di 24 desa dari 103, diantaranya Desa Pelantai, Desa Sungai Tohor Barat dan lainnya, namun untuk yang tertinggi berada di Desa Tanjung Dahrul Takzim, Kecamatan Tebingtinggi Barat dengan jumlah balita penderita mencapai 30 persen.”Angka Stunting di Meranti mencapai 12 persen masih jauh dibawah rata-rata nasional yang mencapai 30.8 persen artinya masih diposisi aman, meski begitu masalah ini perlu ditangani dengan serius agar dapat ditekan dan tidak terjadi penambahan,” jelas Ruswita.

Letak Kepulauan Meranti yang berada dikawasan perbatasan atau strategis nasional membuat daerah

ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dengan ditetapkannya sebagai Locus penuntasan masalah Stunting di Indonesia. Untuk mendukung program ini pemerintah pusat pun menganggarkan dana miliaran rupiah untuk dikucurkan di tahun 2020 mendatang, dana ini dititipkan dibeberapa OPD terkait salah satunya Dinas Kesehatan Meranti.

Untuk Dinas Kesehatan di tahun 2020 kita diberikan Dana sebesar 1.5 Miliar, belum lagi OPD terkait lainnya,” aku Kadiskes dr. Ruswita.

Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Meranti untuk menuntaskan masalah Stunting di Meranti, dijelaskan Kadiskes adalah dengan pembentukan Tim Satgas berkoordinasi dengan OPD/dinas terkait, pihak desa, kecamatan serta kader posyandu untuk melakukan pendataan dan penanganan cepat.

Adapun strategi penanganan akan difokuskan pada desa-desa yang memiliki angka Stunting diatas 20 persen. ”Untuk desa-desa yang memilik angka Stunting diatas 20 persen akan kita lakukan intervensi sehingga masalah Stunting dapat segera dituntaskan,” ujar Ruswita.(rm/ ril humas)

Bupati Meranti : Kampus AMIK Selatpanjang Salah Satu Kampus Terbaik di Riau SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memverifikasi permohonan alih kelola AMIK Selatpanjang dari Yayasan Bangun Insani Bengkalis (YBI) ke Yayasan Pendidikan Bangun Meranti (YPBM).

Kegiatan yang dilaksanakan, Rabu (4/12/2019) di Hotel Century Park Jakarta itu menghadirkan perwakilan dari YBI yang diwakili sekretaris Ramli Selamat sedangkan dari YPBM diwakili ketua yayasan H Falzan Surahman dan bendahara Bastian Darwis. Acara di pimpin oleh Kasubdit Penataan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Sylvia Supartiningsih me-

wakili Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi.

Selain itu turut juga dihadiri Bupati Kepulauan Meranti Irwan dan anggota DPRD Pauzi SE beserta Direktur AMIK Selatpanjang Zulfikri M.Kom. Ramli Selamat dan Falzan Surahman menyampaikan latar belakang dan kronologis alih kelola.

Falzan Surahman menceritakan proses alih kelola AMIK Selatpanjang ini sudah berlangsung sejak lama. Hal ini juga menggambarkan kerisauannya terhadap kampus yang sudah berdiri sejak 16 tahun silam itu. Karena jika ini tidak diperhatikan oleh para pemerintah setempat, maka AMIK akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Ketua KPID Riau itu juga berharap agar izin alih kelola

segera diperoleh untuk menyiapkan SDM unggul menyambut proses digitalisasi. ”Setelah proses alih kelola ini selesai, kita akan segera berbenah untuk berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi,” kata Falzan.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur AMIK Selatpanjang Zulfikri M.Kom menyampaikan bahwa proses alih kelola yang telah mendapat rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X Sumbar, Riau dan Kepri pada tanggal 31 oktober 2019 dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan yang berlaku.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti Irwan yang juga ikut hadir menyampaikan komitmen pemkab mendukung dalam proses alih kelola ini.

Dikatakan Irwan, pemerin-

tah daerah akan ikut mendukung pengelolaan AMIK untuk masa yang akan datang, demi kesiapan untuk mengikuti kompetensi kedepannya, sehingga AMIK bisa menjadi salah satu kampus terbaik di Provinsi Riau. ”Saat pengelolaan sudah berpindah tangan, tentu ini terjadi perubahan manajemen dan terjadi peningkatan yang signifikan.

Langkah ini diharapkan menjadi sebuah harapan baru. Dan bagi Pemkab kepulauan Meranti mau tak mau harus turun tangan ikut membangun kampus dan labor yang lebih repsentatif,” kata Irwan.

Pada tahun 2021 mendatang, Pemkab Kepulauan Meranti akan menyediakan lahan di Desa Gogok untuk pembangunan Kampus AMIK, dengan begitu mahasiswa diharapkan lebih bisa bersaing.(rm/zaini/rls)

CMYK

5

OKU TIMUR

Sabtu, 7- 14 Desember 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Oku Timur Buka Acara Sosialisasi Perbup No.39 Tahun 2019 OKUTIMUR,RAKYATMEDIABupati OKU Timur H. M Kholid, S.Sos, M.Si membuka secara resmi sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2019 tentang standar satuan harga dan analisa standar biaya belanja dalam penerapan Simda integretet di Kabupaten OKU Timur, Rabu 27 November 2019 bertempat dI Ruang Bina Praja 1 Sekretariat daerah OKU Timur.

Acara dibuka dengan di tandai pemukulan gong dan penyerahan secara simbolis akun simda kepada perwakilan OPD oleh Bupati OKU Timur. Kepala Bapeda Litbang OKU Timur Ir Yos Sugiono mengatakan maksud kegiatan ini sebagai sarana salah satu agenda penyelangaraan pemerintahan di Kabupetan Ogan Komering Ulu Timur tahun 2020.

Sementara itu Bupati OKU Timur H. M. Kholid mengatakan, betapa pentingnya sistem informasi yang terinteggerasi dimana saat ini OKU Timur menga-

nut sistem E-bajeting dan Eplening.”Jika semua sudah sistem elektronik maka sudah tidak bisa main main dan hampir semua bisa mengkoreksi, kemajuan teknologi harus dijadikan alat mempermudah pekerjaan, terutama di bidang pemerintahan,” katanya.

Bupati melanjutkan, bidang pemerintahan menganut sitem perencaan dari bawah, jangan sampai ada kebijakan mendapat penolakan.”Perancanaan harus sesuai dengan keinginan masyarakat, apa yang di butuhkan oleh masyarakat, setiap rupiah yang digelontorkan ke masyarakat selalu di cek sampai atau tidak ke masyarakat, bermanfaat tidak bagi masyarakat,” katanya.

Bupati Kholid melanjutkan, perencanaan yang benar harus membawa perubahan ke arah yang lebih baik salah satunya perubahan meningkatan pendapatan, jangan sampai perencanaan tidak membawa efek posi-

tif bagi masyarakat. ”Perencanaan yang bagus dan moderen harus di ikuti dengan hitung hitungan yang matang, harus di dahului dengan data yang akurat, tanpa data maka perencanaan akan meleset,” katanya.

Masih kata Bupati OKU Timur, perencanaan yang baik mengikuti bajet atau keungan yang baik, maka jika bajeting dan plening sudah bagus akan munculah skala prioritas.”Setelah muncul sekala prioritas, dari bejeting dan plening yang bagus barulah kita bisa menyusun standar satuan harga dan analisis setandar belanja harga, di harapkan standar biaya ini di sesuaikan dengan harga di OKU Timur, jangan terlalu mahal,” pintanya.

Dalam sosialisasi tersebut menghadirkan nara sumber dari BPKP Palembang yaitu A Hamid Yamin Auditor Madya, Arisca Kamanjaya Auditor Pertama dan Junaidi Baroli auditor pelaksana lanjutan.(rm/yesi)

BUPATI OKU Timur H. M Kholid, S.Sos, M.Si, mukul gong

Bank Sumsel Babel Serahkan Dana CSR Kepada Pemkab Oku Timur

GEDUNG serba guna Desa Bwedilan

Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Bedilan Hampir Rampung OKU TIMUR, RAKYAT MEDIA-Pembangunan gedung serba guna yang di bangun melalui Dana Desa APBN tahun anggaran 2019 dengan anggaran Rp 607.000.000 lebih kini sudah mencapai 80% pengerjaannya dan sesuai target diperkirakan akhir bulan November 2019 ini rampung .

Dan dari gambar semula kami selaku tim pelaksana tidak mengurangi bentuknya dan perubahan ini telah di setujui oleh pihak pemerintah desa terutama masyarakat dan BPD. Di luar dari itu kami selaku tim pelaksana juga telah menyesuaikan bahan bangunan yang ada seperti Besi, pasir, batu dan kerikil, atap bajaringan kami sesuaikan dengan RAB dalam artian kami tidak mengurangi fisik dari bangunan itu” jelas nya.

Sementara Kades PJS” Ahmad zazili”saat dikonfirmasi mengatakan kegiatan pembangunan gedung serba guna ini berharap masyarakat bisa memanfaatkan bangunan ini untuk kegiatan desa dan bisa gunakan untuk olah raga bulu tangkis.(rm/yesi)

BUPATI OKU Timur H. M. Kholid Mawardi, S.Sos, M.Si, memberikan kata sambutan

BUPATI OKU TIMUR GELAR BAKTI SOSIAL DALAM RANGKA HOT KOPRI OKU TIMUR, RAKYATMEDIA-Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Negeri KE-48 tahun 2019 di peringati dengan beberapa agenda bakti sosial dan upacara bendera dilapangan kantor Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Jumat 29 November 2019.

Usai upacara bendera yang di ikuti PNS berseragam Korpri ini Bupati OKU Timur H. M. Kholid Mawardi, S.Sos, M.Si mengatakan sesuai dengan sambutan presiden dalam HUT Korpri tahun 2019 bahwa betapa pentingnya peran Korpri.”Peran Korpri sangat penting di era perubahan dan era digitalisasi, di era digitalisasi ini bukan hanya cepatnya pelayanan tetapi cepatnya hasil pelayanan,” ungkapnya.

Dilanjutkan Bupati, peran korpri juga sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.”Terkait wacana pemerintah pusat penghapusan eslon segera di atur dan tidak akan menghapus Hak PNS, justru pendapatan akan di tingkatkan dari tunjangan fungsional,” katanya.

Dikatakannya, penghapusan eslon bertujuan untuk mempercepat administtasi, untuk PNS hendaknya lakukan inovasi, lepaskan rutinitas.”Jangan menunggu perintah, jangan ada persaingan tunjukan kreatifitas bagi PNS,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Daerah OKU Timur Jumadi, S.Sos juga mengatakan saat ini PNS yang merupakan anggota Korpri cukup kompak, terbukti mereka bahu membahu untuk melakukan bakti sosial.”Hari ini PNS OKU Timur berhasil mengumpulkan beras yang nantinya akan di bagikan ke yang berhak seperti penjaga gedung, petugas kebersihan kantor serta anak yatim piatu,” katanya.

Selain itu juga peringatan HUT Korpri di laksanakan pemberian santunan kepada purna bakti PNS, penyerahan sertifikat aset daerah, pemeriksaan kesehatan gratis, anjang sana ke panti asuhan atau yayasan yatim piatu, gotong royong kebersihan serta kegiatan memancing di kolam retensi, sebelumnya juga diadakan lomba pengucapan panca prasetia korpri.(rm/yesi)

OKU TIMUR, RAKYATMEDIABank Sumsel Babel menyerahkan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) pembangunan infrastruktur kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk pembangunan Lampu Jalan di kawasan jalan Belitang Mulai dari BK nol sampai BK 16.

Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Martapura, OKU Timur, M Fahmi mengatakan, sejauh ini telah mensuport kinerja Pemerintah Kabupaten OKU Timur melalui CSR Bank Sumsel Babel.”Dana CSR Bank Sumsel Bebel Kali ini di berikan untuk pebangunan infrastruktur yaitu lampu jalan, kemudian juga Bank Sumsel Bebel akan memberikan Kridit Usaha Rakyat (KUR) dan kedepan kami akan terus menyalurkan CSR Untuk Kepentingan Masyarakat, ” ungkapnyo.

Dilanjutkan M Fahri, Terkait pembinaan kepada Tim Banumas yang menang juara nasional di Liga Desa Nusantara pihak Bank Sumsel

PIMPINAN Bank Sumsel Babel Cabang Martapura, OKU Timur, M Fahmi

Babel telah membantu sejak mulai dari kesiapan berangkat sampai kepulangan dan kali ini juga kami memberikan bonus.

Bupati OKU Timur H. M.Kholid, S.Sos, M.Si mengucapkan terimakasih atas bantuan dan kepeduliannya kepada tim Banumas yang menang Di Liga Desa Nusantara.

Bupati juga mengatakan, CSR Bank Sumsel Babel selama ini fokus ke infrastruktur, namum kedepan di harapkan CSR di salurkan untuk pengembangan potensi daerah yaitu Bidang Pertanian.”Saya mencontohkan di bidang pertanian dan perkebunan, di jalur komring mempunyai potensi besar untuk pe-

ngembangan holtikultura seperti pekebunan jambu kristal atau perkebunan lainnya,” katabupati.

Dilanjutkanya, masyarakat kesulitan ingin menanam karena keterbatasan modal untuk bibit, disinilah CSR Bank Sumsel mengambil peran. ”CSR Bank Sumsel Babel di harapkan dapat memberdayakan potensi yang ada, jika potensi berkambang maka pendapatan ekonomi masyarakat meningkat dan dapat menurunkan angka kemiskinan,” kata Bupati.

Bupati menambahkan, menurunkan angka kemiskinan bukan hanya satu pihak atau pemerintah saja tapi semua pihak, salah satunya Bank Sumsel Babel selaku Bank Pembangunan Dearah.

Bupati juga melanjutkan, jika masyarakat sejahtera maka Bank Sumsel akan menambah nasabah baru.”Saya juga ingin Bank Sumsel dapat mengucurkan KUR nya ke masyarakat untuk kemandirian di bidang pertanian dan peternakan,” ujarnya.(rm/yesi)

Gubernur Sumsel Berikan Penghargaan Ke Polres OKU Timur OKU TIMUR, RAKYATMEDIA-Sukses menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Oku Timur dan sukses pelaksanaan Pemilu tahun 2019 lalu, Gubernur Sumatra Selatan H Herman Deru, SH. MM memberikan bantuan berupa 5 unit sepeda motor dan 1 unit kendaraan roda empat, Minggu 24 November 2019 di Sidomulyo kecamatan Belitang.

Pemberian bantuan kepada Polres OKU Timur di hadiri oleh Asisten Bidang Administrasi Umum dan kemasyarakatan Sekretariat Daerah OKU Timur Drs M Ali Pasi dan juga jajaran Polres OKU Timur

Menurut Gubernur Herman Deru, bantuan ini merupakan penghargaan kepada aparat kepolisian dan kedepan juga akan di berikan kepada Polres dan Kodim lainya di wilayah Sumatra Selatan. ”Tentunya pemberian bantuan ini dikarenakan komitmen dari aparat kepolisian dan TNI dalam memberikan dan menciptakan rasa aman di kabupatennya,” ungkap Herman Deru.

Gubernur menyarankan, agar aparat keamanan baik kepolisian dan TNI agar terus berkomitmen menjaga keamanan dan memberikan informasi atau masukan kepada gubernur tentang situ-

asi keamanan dan apa yang di butuhkan untuk menunjang rasa aman bagi masyarakat. ”Bari masukan kepada Gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat, apa yang di butuhkan untuk menciptakan keamanan,” katanya.

Gubernur Sumatra Selatan juga mengatakan, OKU Timur adalah salah satu yang angka kemiskinannya kecil, tentunya butuh keamanan. Penyerahan secara simbolis bantuan kendaraan untuk Polres OKU Timur di terima langsung oleh Kapolres OKU Timur AKBP Erlin Tangjaya, S.IK. (rm/yesi)

Bupati Oku Timur : Guru di Tuntut Lebih Berinovasi, Jangan Menunggu Perintah OKU TIMUR, RAKYATMEDIA-Bupati Oku Timur H. M Kholid, S.Sos, M.Si dalam upacara peringatan hari PGRI ke 74 dan hari Guru Nasional di Lapangan upacara Pemkab OKU Timur, Senin 25 November 2019 meminta guru berinovasi.”Mari mulai dari diri kita agar merubah pola pikir, jangan menunggu perintah, mari berinovasi,” kata Bupati.

Bupati Kholid melanjutkan, jangan lakukan hal yang standar, jadilah guru yang berani berbeda, menjadi yang luar biasa.”Berani menjadi agen perubahan, jadilah seperti sekolah sekolah swasta yang selalu mempunyai inovasi sehingga bisa membentuk SDM yang berkualitas,” katanya.

Bupati juga mengatakan, selama ini sekolah sekolah negeri lebih cenderung menyamaratakan konsep pendidikan dari atas.”Mulai saat ini berlomba lomba lah sekolah sekolah untuk berinovasi, dengan inovasi kita akan maju,” tegasnya.

Bupati menambahkan, Indonesia sudah jauh tertinggal dari negara negara asean, kerena mereka mampu menghargai SDM dan memperdulikan dunia pendidikan. ”Saya meminta para guru untuk merubah pola pikir untuk mewujudkan dunia pendidikan yang berkualitas, meski merubah pola pikir itu sulit,” katanya.

Bupati juga meminta ada perubahan di dunia pendidi-

kan di OKU Timur ini, Pemkab OKU Timur akan memberikan penghargaan kepada sekolah sekolah yang berani menggali potansi potensi daerah di OKU TImur. ”Selama ini lulusan sekolah binggung karena tidak mempunyai skil, untuk membangun OKU Timur maka dibutuhkan skil, itu yang kami harapkan,” ungkapnya.

Dilanjutkan Bupati Kholid, OKU Timur adalah Kabupaten yang berbasis pertanian, banyak yang telah dilakukan oleh pemerintah selama empat tahun di bidang pertanian.”Untuk itu kami butuh SDM berkualitas dari dunia pendidikan untuk pengembangan hasil pertanian,” ungkapnya.(rm/yesi)

RANGKA acara jalan sehat Hari Kesehatan Nasional Ke-55 Dinkes Oku Timur

Peringati HKN, Dinas Kesehatan Oku Timur Adakan Jalan Sehat OKU TIMUR, RAKYAT MEDIA-Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional Ke-55 Dinkes Oku Timur adakan jalan sehat dibuka langsung Oleh Bupati OkuTimur HM Kholid MD di depan Masjid Agung Kabupaten OKU Timur Sabilul Muttaqin dan finish di halaman Pemkab OKU Timur, Sabtu (30/11/2019).

Jalan sehat yang diikuti Sekda,Dinas Pemkab Oku Timur, beberapa unsur tenaga kesehatan, Bidan baik dokter, perawat, pegawai Dinkes,beberapa unsur kesehatan lainnya,pelajar beserta masyarakat.

Setelah jalan sehat,acara dilanjutkan dengan pengudian kupon doorprise gerak jalan santai bagi para peserta yang di undi langsung oleh Bupati,Sekda dan Kadinkes.

Sementara itu Kadinkes Zaenal Abidin,S SIT.MM menyampaikan diadakannya peringatan Hari Kesehatan Nasional kita berupaya semaksimal mungkin dalam memberi pelayanan kepada masyarakat kedepannya lebih baik, sehingga dinas kesehatan berada ditengah - tengah masyarakat. ”Harapan saya,semua masyarakat yang ada di Oku Timur sehat dan produfitas.”tegasnya Dalam kegiatan HKN ini, Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Timur mendapat bantuan dari Gubernur Sumatera Selatan berupa Ambulans sebanyak dua unit, satu unit mobil dan satu unit motor. Bantuan tersebut diberikan untuk pelayanan terhadap masyarakat lebih cepat. (rm/yesi)

TASIK MALAYA

Sabtu, 7 - 14 Desember 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Bupati Tasikmalaya Lantik Kades Terpilih se Wilayah Karangnunggal TASIKMALAYA, RAKYAT MEDIABupati Tasikmalaya Ade Sugianto melantik 75 orang Kepala Desa terpilih tahun 2019 tahap pertama, sebanyak 33 Kepala Desa dilantik di GOR Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah dan sebanyak 42 Kepala Desa di GOR Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas, Kamis (5/12/2019).

Turut hadir dalam acara tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Setda Kab. Tasikmalaya H. Heri Bimantoro Ruslan., SH.,MH, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Nuraedidin, S.IP, Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Tasikmalaya Hj Ai Diantani Sugianto, unsur Forkopimda,

BUPATI Tasikmalaya Ade Sugianto, di depan podium

dan tamu undangan lainnya. Sebelum melantik, Ade Sugianto membagikan paket Sembako gratis kepada masyarakat Desa.

Acara dilanjutkan dengan pembacaan teks sumpah jabatan Kepala Desa terpilih yang dibacakan oleh Bupati Tasikmalaya. Selain itu, Ade Sugianto juga menyematkan pin kepada Kepala Desa terpilih. Dalam sambutannya, Ade berharap Kepala Desa terpilih agar dapat memajukan Desanya, memanfaatkan dana Desa sebaik mungkin dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Desa harus memiliki peran ter-

depan ketatanegaraan pemerintahan di Kab. Tasikmalaya. Program dan pembangunan Desa harus sejalan dengan Pemerintah Kab. Tasikmalaya dan pemerintah pusat, sehingga akan terjalin sinkronisasi dan meningkatkan pembangunan yang merata di Kabupaten Tasikmalaya,” katanya.

Selain itu Ade juga meminta para Kepala Desa terpilih ini untuk mengevaluasi ulang dana Desa. ”Anggaran dana Desa tambah besar, baik dari DD maupun ADPD, akurasi penggunaan anggaran harus sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat Kab. Tasikmalaya,” pungkasnya. (rm/ panca/ril)

Sekda Tasikmalaya Berikan Pembekalan 211 Kades Terpilih Tahun 2019 TASIKMALAYA, RAKYAT MEDIA-Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Drs.Iin Aminudin, M.Si membuka acara pembekalan Kepala Desa (Kades) terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Gelombang 3 Tahun 2019, bertempat di Pendopo Baru Kab. Tasikmalaya (02/12/2019).

Sebanyak 211 Kades terpilih mengikuti pembekalan ini, turut hadir pula Kepala SKPD di Lingkungan Kab. Tasikmalaya, para Camat dan APDESI Kab. Tasikmalaya.

Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto memberikan materi mengenai akuntabilitas Kepala Desa. “ Saya berharap Kades yang terpilih mempunyai akuntabilitas sehingga tidak terjerat dengan masalah hukum, karena Indonesia tanpa desa nonsense, tantangan terbesar kita saat ini adalah memastikan dana Desa yang telah dialokasikan sedemikian besar tadi bisa didayagunakan oleh Pemerintahan Desa ke dalam bentuk pro-

PENJABAT Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Drs.Iin Aminudin, M.Si

gram yang tepat guna dan tepat sasaran. Selain untuk perbaikan infrastruktur, Dana Desa bisa diarahkan untuk mendorong munculnya usaha-usaha baru yang memanfaatkan potensi sumberdaya lokal menjadi sebuah keunggulan usaha.” Tuturnya Sementara itu, dalam sambutan

Pj. Sekda Tasikmalaya Iin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bersinergi dalam menyukseskan Pilkada serentak tahun 2019 dan ucapan selamat kepada para Kades terpilih.”Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bersinergi dalam

menyukseskan kegiatan Pilkades ini.

Tak lupa saya ucapkan selamat kepada 211 Kades terpilih,”tuturnya Iin menjelaskan mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan Kepala Desa, Iin berharap Kades terpilih dapat mengemban amanat rakyat dan menjalankan tugas serta kewajiban sebaik-baiknya. Acara dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai pengawasan dari Inspektorat Kab. Tasikmalaya yang dipaparkan oleh Drs. EZ Alfian.

Salah satu pengawasan yang dilakukan adalah pihaknya membuka warung konsultasi dan telah disosialisasikan secara luas. Dengan adanya warung ini, para kades bisa melakukan konsultasi jika dalam kegiatan fisik atau pembangunan ada keraguan. “Kita sudah nyatakan siap memberikan pendampingan tujuannya supaya pelaksanaan pembangunan di desa, berjalan dengan optimal dan kades aman,” tuturnya.(rmpanca/infokom).

Rapat Strategi Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya TASIKMALAYA, RAKYAT MEDIA-Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan kegiatan Rapat Strategi Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bertempat di Aula Wiradadaha Bappeda Kab. Tasikmalaya. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai suatu wadah untuk KIM supaya dapat berperan sebagai partner kerja pemerintah dalam penyebaran luasan informasi pembangunan.

Plt Kepala Diskominfo Kab. Tasikmalaya Drs. H. Yusef Yustisiawandana, MM dalam sambutan tertu-

lis yang dibacakan oleh Kepala Seksi Statistik dan Pengelolaan Data Sektoral Mara Kharisma S.Kom mengatakan, peran KIM pada perjalanannya ternyata dapat lebih ditingkatkan khususnya pada e-government serta peran KIM sebagai garda depan penyebarluasan informasi.

“Kami berharap KIM dapat menjadi pintu pelayanan buat masyarakat karena kapabilitas mengakses berbagai sumber informasi dan sebagai masukan tentang berbagai kebijakan layanan online yang diberikan oleh pemerintah sehingga kebija-

kan pembangunan dapat lebih tepat sasaran sehingga penyebarluasan informasi lebih cepat dan tepat karena KIM ada atas inisiatif masyarakat sendiri,” ujarnya dihadapan ratusan peserta yang hadir.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipimpin oleh Koordinator Priangan Timur FK KIM jawa Barat Deni Sonjaya. Kemudian diberikan penghargaan kepada para pemenang lomba KIM dalam bidang fo-

tografi, video, dan press release. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan KIM dari kecamatan di wilayah Kab. Tasikmalaya, KIM Jawa Barat, dan tamu undangan lainnya.(rm/infokom)

Upacara HUT Kopri di Kabupaten Tasikmalaya Berlangsung Khidmat SINGAPARNA, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) KORPRI ke 48 tingkat Kab. Tasikmalaya dengan tema “Korpri berkarya, Melayani, dan menyatukan Bangsa, Tingkatkan Profesionalisme Layani Masyarakat dengan penuh ketulusan dan keikhlasan”, bertempat di Lapangan Belakang Setda Kab. Tasikmalaya, Jumat (29/11/2019).

Dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Daerah Kab. Tasikmalaya, Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Tasikmalaya, para Kepala SKPD dan Anggota Korpri dilingkungan Pemerintah Kab. Tasikmalaya.

Sambutan Presiden Indonesia Joko Widodo yang dibacakan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kab. Tasikmalaya Drs. Iin Aminudin,M.Si mengajak seluruh anggota Korpri untuk mengambil jalan perubahan dan

PENJABAT Sekretaris Daerah Kab. Tasikmalaya Drs. Iin Aminudin,M.Si

melakukan reformasi secara berkelanjutan. “ Tidak ada pola pikir lama, tidak ada kerja linear, dan tidak ada kerja rutinitas dan Birokrasi harus berubah, membangun nilai nilai baru dalam bekerja, cepat beradaptasi dengan perubahan,” tuturnya.

Sementara dalam wawancara terpisah Pj. Sekda Iin mengatakan, PNS Kab. Tasikmalaya harus meningkatakan kin-

erja dan pelayanan kepada masyarakat, serta keberadaan PNS harus dirasakan keberadaannya oleh masyarakat.

Diakhir acara diserahkan secara simbolis piagam penghargaan Kabupaten Sehat, penghargaan dalam rangka monitor dan evaluasi pelayanan publik wilayah I Tahun 2019 dari Kementerian PANRB, Piagam penghargaan sebagai Kabupaten dengan penambahan Desa ODF, penyer-

ahan trophy juara 2 Kegiatan Lempar Pisau dan Kapak (Lempika) pada kegiatan Jambore Satpol PP tingkat Provinsi Jawa Barat.

Penyerahan penghargaan Desa ODF kepada Desa Sariwangi, Santunan pensiun, Ibadah haji, santunan duka (wafat), rawat inap, kelahiran anak pertama dari Ketua Dewan Pengurus korpri Kab. Tasikmalaya, Penyerahan uang kadeudeuh kepada Anggota Korpri yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional ke 15 Korpri tahun 2019 di Bangka Belitung, Trophy Pemenang lomba paduan suara antar SKPD dalam rangka HUT KORPRI ke 48 serta pemberian Sembako secara simbolis kepada Office Boy Setda Kab.Tasikmalaya.

Dalam rangkaian HUT KORPRI ini dilaksanakan berbagai lomba, yaitu gerak jalan santai, paduan suara, lomba membuat tumpeng, tausiah dan ziarah, donor darah, screening kesehatan dan sarasehan Anggota KORPRI Kab. Tasikmalaya.(rm/ infokom)

KANTOR Bupati Tasikmalaya

PAD Sektor PBB 2019 di BPKPD Pemkab Tasikmalaya Capai 97 Persen TASIKMALAYA, RAKYAT MEDIA-Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Penagihan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Jajang Kusnadi mengatakan, PAD pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019 di wilayahnya telah mencapai 97%. Dari target 1.615.786 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan nilai mencapai Rp20 miliar lebih, pihaknya kini sudah mengumpulkan sekitar Rp19,4 miliar atau tinggal menyisakan Rp596 juta sehingga PAD sektor PBB rampung 100%. Secara umum kesadaran masyarakat untuk membayar PBB sebagai kewajiban dinilai cukup baik.

Meski pihaknya tak memungkiri kendala di lapangan, seperti sulitnya penagihan wajib pajak, telatnya pembayaran, hingga macetnya penyetoran akibat mengendap di kolektor atau desa, akan tetapi jumlahnya tidak dominan dari pada jumlah wajib pajak. “Melihat dari tahun-tahun sebelumnya, target yang ditentukan itu alhamdulillah bisa lunas sesuai dengan target APBD. Untuk tahun inipun insyallah lunas seluruhnya hingga akhir Desember,” ujar Jajang, Kamis (5/12/2019).

Hingga bulan November, setidaknya sudah 305 desa dari 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya yang melunasi penuh kewajiban membayar PBB. Bagi desa yang belum lunas, BPKPD akan turun langsung guna melihat dan mengindentifikasi permasalahan. “Dalam satu bulan terakhir ini, nanti ada tim ke desa-desa yang belum lunas. Ini untuk mengidentifikasi mengapa sampai belum lunas. Ada komitmen juga dengan desa perkiraan lunasnya kapan,” tambah Undang.

Jajang menjelaskan, dalam upaya pengoptimalan PBB sektor pajak, pihaknya menjalankan sejumlah program seperti pendataan objek dan subjek PBB yang dilakukan oleh konsultan. Mereka memverifikasi kembali mulai dari penertiban SPPT hingga penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Disamping itu, dibuat juga kegiatan penilaian individual yang dilakukan khusus untuk penilaian bangunan-bangunan di luar perumahan.

Seperti menilai kembali NJOP bangunan pabrik, SPBU, SPBE, minimarket, toko-toko, objek lainnya agar NJPO bangunan disesuaikan oleh BPKPD. “Ada juga pendataan objek bangunan. Yakni untuk mendata ulang bangunanbangunan yang belum masuk ke SPPT. Karena pendataan sudah lama sekali, banyak yang membangun rumah tetapi belum masuk ke SPPT,” jelasnya.

Saat ini, pihaknya melaksanakan kegiatan dengan cara swakelola melibatkan kolektor di setiap desa. Mereka bertugas untuk mendata bangunan-bangunan di desanya masing-masing dan kemudian dilaporkan ke BPKPD. Hasil pendataan oleh pihak ketiga akan dimasukkan ke dalam sistem. Lantas bakal ada penyesuaian SPPT untuk tahun berikutnya. Sejumlah upaya tersebut tiada lain guna memaksimalkan pemasukan PBB ke kas daerah.(rm/net)

Bupati Tasikmalaya Hadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Triwulan ke-IV TASIKMALAYA, RAKYAT MEDIA-Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mengikuti dan menghadiri kegiatan Koordinasi Pemerintah Daerah (KOPDAR) Triwulan IV, dengan tema “Merakit komunikasi Menjahit Inovasi, Refleksi Akhir Tahun 2019”, di Le Eminence Hotel Cianjur, Selasa 3 Desember 2019.

Kegiatan ini bertujuan membangun sinergi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencapai visi Jabar Juara. Pokok bahasan antara lain, evaluasi pola komunikasi dan relasi Gubernur dengan Bupati dan Wali Kota, evaluasi mekanisme perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum di Jawa Barat.(rm/ril)

CMYK

7

Sabtu, 7- 14 Desember 2019, Minggu I

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

DPRD Kota Batam Sahkan Ranperda APBD 2020

RAPAT Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH didampingi oleh Wakil Ketua I, Muhammad Kamaluddin dan Wakil Ketua III,SE,MM

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat Paripurna

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat Paripurna Ke-15 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019. Dengan Agenda laporan Banggar atas pembahasan RAPBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020

BATAM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat Paripurna Ke-15 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019.

Dengan Agenda laporan Banggar atas pembahasan RAPBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020. Laporan disampaikan Salah Seorang Pimpinan Baggar, Ruslan M.Ali Wasyim,SH, di Ruang Rapat Utama, Kamis,21-11-2020.

Sekali Lagi, Kami Atas Nama Badan Anggaran Menyampaikan apresiasi terhadap KomisiKomisi Yangtelah melaksanakan pembahasan RAPBD T.A 2020 dengan sangat baik dan berkualita,"terang Ruslan, Ruslan menyampaikan setelah melakukan pembahasan marathon atas Ranperda tentang APBD Kota BatamTahun Anggaran 2020, Baik ditingkat Komisi MaupunBadan Anggaran.

APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020 disepakati sebesar Rp. 3.013.894.580.542.07 (3 Triliun 13 Milyar 894 Juta 580 Ribu 542 Rupiah 7 Sen), dari semula sebesar Rp. 2.926.027.529.355.46 (2 Triliun 926 Milyar 27 Juta 529 Ribu 355 Rupiah 46 Sen) Ruslan menyampaikan dihadapan anggota DPRD Kota Batam yang hadiri sebanyak 34 orang dan Kepala OPD Pemko Batam. Dari Pemko Batam dihadiri oleh Wakil Walikota Batam, Amzakar Achmad,S.Sos dan Sekretaris Daerah (Sekda) Drs.Jeffriden,M.Pd.Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH didampingi oleh Wakil Ketua I, Muhammad Kamaluddin dan Wakil Ketua III,SE,MM. Rapat Paripurna dimulai pukul 20.30 WIB dan ditutup pukul 21.30 WIB oleh Ketua DPRD Kota Batam.(red/hms)

WAKIL Walikota Batam, Amzakar Achmad,S.Sos memberikan kata sambutan

OLAHRAGA

Sabtu, 7 - 14 Desember 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

8

Timnas U-23 Tekuk Laos 4-0,

Indonesia Masuk ke Semifinal SEA Games 2019 JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Timnas Indonesia U-23 atau Timnas U-23 mengalahkan Laos 4-0 pada laga terakhir penyisihan grup B SEA Games 2019 yang berlangsung di Stadion Imus, Filipina, Kamis, 5 Desember 2019. Kemenangan ini memastikan Indonesia lolos ke semifinal.

Gol pertama Indonesia dicetak oleh Saddil Ramdani pada menit ke-4. Ini menjadi satusatunya gol di babak pertama.

Dua menit berselang setelah istirahat turun minum, Osvaldo Haay mencetak gol kedua bagi Indonesia. Tambahan gol disumbang oleh Bagas Adi Nugroho pada menit ke-73.

Gol ini berasal dari tendangan penalti yang sebelumnya sempat digagalkan oleh kiper Solasak Thilavong. Bagas langsung menendang bola pantulan ke tengah.

Indonesia lolos ke semifinal SEA Games 2019 sebagai runner up grup B setelah menang 4-0 atas Laos di laga terakhir penyisihan grup. Indonesia mengemas 12 poin dari empat kemenangan dan satu kalah.

Vietnam keluar sebagai juara grup B setelah bermain imbang melawan Thailand 2-2 pada laga terakhir penyisihan grup. Vietnam mengemas 13 poin dari empat kemenangan dan satu seri.

Di semifinal, Indonesia akan menghadapi Myanmar yang menjadi juara grup A. Laga ini akan digelar pada Sabtu, 7 Desember 2019 di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina.

Duel memperebutkan tiket final ini akan berlangsung mulai 16.00 waktu setempat atau 15.00 WIB.(rm/tempo)

PARA pemain Timnas U-23 sujud meraih kemenangan

Top Sor Liga Inggris Kamis:

Vardy Tetap Mapan, Abraham Mendekat

PENYERANG Leicester City, Jamie Vardy, melakukan selebrasi bersama rekan setimnya.

INGGERIS, RAKYAT MEDIA-Jamie Vardy kembali menyumbang gol buat Leicester City.

Ia menjebol gawang lawan dari titik penalti saat timnya menang 2-0 atas Watford dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-15, Kamis dinihari WIB, 5 Desember 2019.

Tambahan satu gol ini memastikan posisinya kian mantap dalam klasemen pencetak gol terbanyak. Ia kini sudah mengumpulkan 14 gol, unggul tiga gol dari Tammy Abraham (Chelsea). Tammy Abraham sendiri menyumbang satu gol saat Chelsea mengalahkan Aston Villa 2-1 pada dinihari tadi.

Para pemain lain yang juga mencetak gol pada dinihari tadi adalah Marcus Rashford. Ia bahkan memborong dua gol untuk mengantar Machester United mengalahkan Tottenham Hotspur 2-1.

Kini Rashford sudah mengoleksi 9 gol, sama dengan Sadio Mane, yang menyumbang satu gol saat Liverpool menang 5-2 atas Everton.(rm/tpo).

Chelsea Meradang, Ruben Loftus-Cheek Alami Kemunduran Cedera INGGERIS, RAKYAT MEDIA-Chelsea belum akan diperkuat Ruben Loftus-Cheek hingga Tahun Baru 2020, setelah gelandang Timnas Inggris ini alami kemunduran dalam proses pemulihan cederanya. Pemain berusia 23 tahun itu alami pecah tendon Achilles dalam pertandingan persahabatan melawan New England Revolution, sebelum final Liga Europa musim lalu. Pelatih the Blues, Frank Lampard, mengonfirmasikan pemulihan Loftus-Cheek telah keluar jalur dan tak punya jadwal pasti kapan dia akan bisa merumput lagi.

“Dia telah mengalami beberapa kemunduran selama dua bulan terakhir. Belum ada perkembangan baru.

Proses penyembuhannya ternyata tidak bisa secepat seperti yang kita inginkan. Bukan karena tidak ada keinginan untuk itu,” tandas Lampard, seperti dilansir Sun Sport. “Bagi Ruben, tidak ada yang lebih buruk, tentu saja, dia cedera. Saat ini, kita belum mencapai kondisi yang bisa membuatnya segera bugar kembali,” tegasnya.

Chelsea berhasil mengalahkan Aston Villa, 2-1, Kamis (5/12/2019),

saat Mason Mount dan Tammy Abraham membalas kepercayaan Lampard kepada para pemain mudanya tersebut. Kini, Lampard mendesak senjata mudanya untuk terus menembak setelah awal yang solid musim ini, meskipun ada larangan transfer yang dijadwalkan akan diputuskan pada pekan ini.

“Saya senang tapi saya ingin lebih. Kami jalani awal musim yang cukup baik, di saat kebanyakan orang mungkin mengharapkan kami lakoni hal sebaliknya. Tapi saya selalu ingin lebih di sepanjang waktu dan saya berpikir, pekan terakhir telah menjadi contoh yang baik untuk kita,” tambah Lampard.

“Bagi saya dan bagi kami, saya melihat kami berangkat ke Manchester City dan bertanding melawan mereka seperti tim besar yang berada di dalam dan sekitar level itu. Lalu saya melihat kami bermain melawan West Ham, dan tidak berhasil, Anda kalah. Lalu saya melihat pemulihan kondisi tim hari ini untuk kami kembali ke tempat kami berada,” ujar Lampard yang sebelumnya mengasuh Derby County itu.

PENYERANG kesebelasan Chelsea dan gelandang Timnas Inggeris

Pada Mei silam, Ruben LoftusCheek harus naik meja operasi setelah alami cedera tendon Achilles yang pecah dalam laga persahabatan antara Chelsea melawan New England Revolution. Sesaat setelah pertandingan, pemain berusia 23 tahun itu bahkan harus meninggalkan stadion dengan mengenakan sepatu pengaman dan dibantu kruk.

Dalam pertandingan yang bertajuk laga amal itu sendiri, the Blues menang 3-0 atas tuan rumah.

Ia meninggalkan lapangan di babak kedua pertandingan yang digelar di Boston, Amerika Serikat itu. Akibat cedera dan operasi yang harus dijalaninya, ketika itu LoftusCheek divonis setidaknya harus absen selama enam bulan.(rm/mb).

ARSENALS French striker Alexandre Lacazette celebrates after scoring their first goal during the English Premier

Head to Head Arsenal Vs Brighton,

Masih Seimbang di Premier League LONDON, RAKYAT MEDIA-Jadwal Liga Inggris pekan ke-15 akan ditutup dengan duel Arsenal vs Brighton & Hove Albion. Laga Arsenal vs Brighton itu akan dihelat di Stadion Emirates, Kamis (5/12/2019) atau Jumat dini hari WIB. The Gunners, julukan Arsenal, menjamu Brighton dengan kondisi mental yang sedang menurun. Mereka belum pernah menang dalam delapan laga terakhir di semua kompetisi.

Khusus di Premier League, kasta teratas Liga Inggris, Arsenal sudah kalah dua kali dalam lima pertandingan pamungkas. Pekan lalu, Arsenal yang saat ini diarsiteki caretaker Freddie Ljungberg, ditahan imbang 2-2 oleh tim promosi, Norwich City, di Carrow Road. Rangkaian hasil minor tersebut membuat Arsenal tercecer di peringkat ke-10 klasemen Liga Inggris. Pasukan Meriam London baru mengantongi 19 poin dari 14 pertandingan.

Mereka tertinggal 10 poin dari Chelsea yang menempati peringkat empat atau batas akhir zona Liga Champions. Sementara itu, Brighton juga sedang mengalami tren negatif.

Mereka kalah beruntun dalam tiga laga pamungkas, yakni dari Manchester United (1-3), Leicester City (0-2), dan Liverpool (1-2). Bukan hanya itu, Brighton juga selalu kalah dalam empat laga tandang terakhir di Premier League.

Pasukan Graham Potter saat ini berada di peringkat ke-16 klasemen dengan koleksi 15 poin dari 114 pertandingan, hanya terpaut satu angka dari Everton yang menghuni peringkat ke-18 alias zona degradasi. Berbicara mengenai statistik pertemuan, Arsenal dan Brighton sudah bertarung sebanyak empat kali di Premier League.

Arsenal dan Brighton sama-sama meraih satu kemenangan, sedangkan dua laga sisanya berakhir imbang. Laga Arsenal kontra Brighton tak ubahnya duel antara tim yang sedang terluka.

Keduanya sama-sama membutuhkan poin untuk mengangkat mental bertanding mereka sekaligus memperbaiki posisi di tabel klasemen.(rm/kps).

CMYK

9

PRO KEPRI

Edisi : # 276 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Sabtu, 7- 14 Desember 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Ketua RT Tak Tahu, Warga Setempat Curiga

Ada Proyek Misterius di Ujung Tahun BATAM, RAKYATMEDIA-Ada proyek pembangunan drainase di belakang ruko Komplek Nagoya Garden dipertanyakan warga. Pasalnya, sama sekali proyek tersebut tidak ada plang nama apakah proyek itu milik pemerintah atau swasta. Disamping itu, RT setempat Iskandar juga tidak pernah diberitahu ada proyek pembangunan drainase yang masuk dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di wilayahnya karena tidak pernah diberitahu sehingga tidak diketahui siapa pemilik proyek itu?.

Ketika ditanya kepada salah seorang pekerja bernama Toher, mengaku proyek sepanjang 240 meter tersebut adalah milik pemerintah. Namun Toher yang sedang mengerjakan menggali tanah proyek itu dengan menggunakan beko tidak menyebut secara jelas proyek pemerintah itu milik dinas apa.” Kami hanya mengerjakan saja pak, jadi kami tidak tahu dinas apa. Tapi premang proyek ini memang milik

pemko Batam, dinasnya kami nggak tahu pak, kata Toher kepada awak media ini di lokasi proyek.

Seite alais Ama, salah satu warga yang rukonya persis berada di samping proyek itu mengeluh karena bangunan belakang rumah toko (Ruko) miliknya rusak akibat pembangunan drainase itu.”Rumah saya ini jadi rusak karena pembangunan drainasi itu merembet sampai ke dinding bangunan belakang rukonya. Bahkan proyek itu juga tidak ada pemberitahuan kepada warga bahwa akan ada pekerjaan pembangunan drainasi disekitar rumah mereka,”ungkap Ama. Ama yang mengaku pernah menjabat sebagai RW di kawasan Nagoya Garden tersebut mempertanyakan anggaran proyek itu dari pemerintah melalui dana APBD atau dari pihak swasta. Sebab, ia mendengar proyek itu sepertinya hanya untuk kepentingan sejumlah pengusaha bukan kepentingan masyarakat.”Itu jelas proyek mistrius,

masyarakat setempat tidak pernah diberin tahu kalau ada pembangunan drainase di sekitar ini, saya dengar ini ada sejumlah pengusaha yang ngusulkan proyek itu, tapi saya tak tahu siapa pengusahanya, coba anda cari sendiri informasinya,” ungkap Ama Dikatakannya, boleh jadi karena anggaran proyek itu tidak jelas dari mana asal usulnya maka kontraktornya tidak memasang papan nama di lokasi proyek itu.”

Tapi saya pernah lihat ada sejumlah pejabat meninjau proyek itu, saya tak tau namanya, orangnya pendek dan kepalantya botak, dia datang bersama Camat Batuampar Tukizan,”ujar Ama lagi.

Padahal sudah ada ketentuannya, jika ada pekerjaan fisik yang tidak menggunakan papan proyek, patut dipertanyakan dan proyek itu dianggap mistrius.

Sebab salah satu persyaratan utama pelaksanaan proyek yang anggarannya sumber dari APBD atau APBN harus ada plang nama proyek. Maka jika di lapangan

terdapat sebuah proyek yang tidak ada papan pengumuman proyek, proyek itu melanggar aturan. Bahkan patut dicurigai kemungkinan proyek itu tidak dilaksanakan sesuai prosedur.

Padahal, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54

Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2021 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 12 Tahun 2014 tentang pembangunan drainase kota, infrastruktur, jalan dan proyek irigasi wajib memasang plang papan nama proyek. Sebab infor-

masi papan nama proyek tersebut, memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak dan jumlah anggaran sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi secara langsung pengerjaan proyek yang dibiayai dari pajak masyarakat tersebut.**

Masalah Labuh Jangkar di Kepri Februari 2010 Diharapkan Sudah Tuntas

KAPOLDA Kepri Irjen Pol Andap Budi Revianto (Berdiri)

Kapolda Kepri Gelar Acara Bersembang Bercerite Kamtibmas BATAM, RAKYAT MEDIA- Polda Kepri menggelar kegiatan Besembang Bercerite Kamtibmas yang dilaksanakan di Lobby Utama Polda Kepri pada Kamis tanggal 5 Desember 2019 lalu. Kegiatan besembang bercerite Kamtibmas merupakan langkah Polda Kepulauan Riau dalam menampung segala bentuk informasi dan masukkan dari masyarakat dan menguatkan sinergitas Polisional.

Dalam kata sambutannya Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budi Revianto, menyampaikan bahwa kehadiran kegiatan ini untuk silaturahmi dan juga ingin mendengar masukan serta saran dari stakeholder terkait pelayanan Kepolisian, hingga kedepannya dilakukan perbaikan dari kekurangan yang ada.”Mari bersama-sama kita akhiri tahun 2019 ini dengan aman dan damai serta kita sambut bersama tahun 2020 dengan lebih baik lagi, saling bersinergi dalam membangun Kepulauan Riau yang lebih baik lagi,” kata Kapolda Kepri.

Lebih lanjut kapolda Kepri menjelaskan, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu Preemtif, Preventif dan Penegakan Hukum. Dalam pelaksanaan tugasnya perlu bersinergi bersama masyarakat.

Oleh karena itu tujuan kita berkumpul disini untuk membahas segala permasalahan yang berkaitan dengan Kamtibmas, jelas Kapolda Kepri.

Program Besembang Becerite Kamtibmas merupakan program unggulan Polda Kepri yang telah dicanangkan dan ini dilaksanakan semenjak kepemimpinan Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto S.IK, dan program kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di lingkup Polda saja, namun program ini juga telah dilaksanakan oleh jajaran Polres hingga sampai dengan tingkat Polsek, jelas Irwasda Polda Kepri Kombes Pol Purwolelono S.IK, MM. Hadir pada kegiatan tersebut Kapolda Kepri Irjen Pol Andap budhi Revianto S.IK, Wakapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Kepala Biro Hukum BP Batam, Kepala BPN Kota Batam, Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Ketua Ombudsman RI Prov Kepri, Ketua BPK Provinsi Kepri, Ketua BPKP Provinsi Kepri, Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam, Ketua MUI Kota Batam, Perwakilan Persatuan Gereja Indonesia Kota Batam, Ketua Pemuda Pancasila, Ketua Himpunan Melayu Raya, dan Ketua Perkumpulan LSM Kota Batam.(rm/ferianda).

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Masalah labuh jangkar di Provinsi Kepri yang selama ini terjadi polemic diharapkan Februari 2020 akan dating sudah tuntas. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan tidak berhenti memperjuangkan pendapatan dari labuh jangkar íapal yang selama ini diambil Kementerian Perhubungan dan Badan Pengusahaan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam.

Titik terang itu terlihat setelah Menteri Koordinator Kemaritiman dan investasi, Luhut B. Panjaitan mengelar Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau. Menko Luhut menegaskan bahwa masalah kewenangan pungutan labuh jangkar akan selesai di bulan Februari tahun 2020.

Penegasan ini disampaikan lang-

sung Luhut B Panjaitan kepada Isdianto, Plt Gubernur Kepri dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Kepri di ruang rapat Kementerian Koordinator Kemaritiman Investasi di Jakarta (3/12/2019).

Isdianto, Plt Gubernur Kepri secara terang benderang meminta langsung kejelasan masalah pungutan labuh jangkar ini. Sehingga ada kepastian bagi keberlangsungan pembangunan di Provinsi Keprj yang merupakan provinsi perbatasan negara.”Dari 12 item, tinggal 3 item lagi masalah labuh jangkar ini yang perlu finalisasi. Ini berkait erat dengan isu transhipment. Saya yakin dalam bulan januari atau maksimal februari akan selesai,” tegas Luhut B Panjaitan.

Luhut B Panjaitan menjelaskan bahwa semua item yang diusulkan

Plt Gubernur Kepri Isdianto foto bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan investasi, Luhut B. Panjaitan

ini merupakan salah satu janji Presiden Jokowi terhadap Masyarakat Kepri yang harus dituntaskan. Rapat Koordinasi ini turut dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah Kabupaten dan Kota se Kepri.Diantaranya Bupati Bintan, Lingga, Anambas, Karimun, dan Wakil Walikota Tanjung-

Plt Gubernur Minta 2020 Seluruh OPD Bekerja Lebih Baik Lagi

Plt Gubernur H Isdianto (Tengah)

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Plt Gubernur H Isdianto memimpin Rapat Mingguan OPD di Rupatama Lantai 4 Kantor Gubernur Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (2/12/2019).

Dalam arahannya, Isdianto menegaskan kepada seluruh Kepala OPD agar menyongsong tahun 2020 dengan optimise tinggi untuk bekerja dengan lebih baik lagi serta tentunya lebih cepat. ”Pemanfaatan waktu harus diupayakan semaksimal mungkin, jangan ada lagi keterlambatan-keterlambatan,” tegas Isdianto.

Selain itu, Kepala OPD juga diharapkan Isdianto harus lebih sering kelapangan untuk meninjau setiap pekerjaan yang sedang dilaksanakan agar sesuai dengan perencanaan yang telah di usung.

“Cek dan apa kejadian di lapangan kenapa belum selesai dan lain sebagainya.

Sehingga jawaban pasti kita dapatkan bersama, saya ingin ada jawabannya Senin Minggu depan,” lanjutnya.

Isdianto juga tak hentihentinya untuk mengajak semua elemen OPD berkomitmen untuk saling berkoordinasi, saling mengisi satu sama lainnya, utamakan kebersamaan. “Yakin dan percaya, kawan kawan semua sudah mahirlah dalam kegiatan kegiatan seperti ini dan jika kita bersama, apapun yang sulit akan mudah diselesaikan,” kata Isdianto.

Sementara itu, Sekretaris Daerah H TS Arif Fadilah menyampaikan dalam pembahasan ada beberapa agenda. Yang pertama pergeseran

APBD yang sudah disahkan pada tanggal 29 November 2019, dan pembahasan kali ini cukup berat yang harus segera direalisasikan.

“Dalam pergeseran menyesuaikan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) OPD, karena ini penting dalam menjilit buku APBD. Walaupun sudah dikirim secara umum ke Mendagri untuk dibuat Keuangan Daerah, tinggal ditunggu karena ada beberapa item target target catatan bagi TAPD setelah pembahasan,” kata Arif.

Selanjutnya, Arif menyampaikan kegiatan MTQ Provinsi tahun 2020. Agar Gubernur memberikan arahan tempat penyelenggaraan yang ada dua titik lokasi acara, dimana lokasi pertama Gurimdam XII dan keduanya Gedung Daerah.”Kita berharap nantinya, MTQ Provinsi Kepri bisa dilaksanakan kedua tempat Gurindam XII dan Gedung Daerah bisa dipakai berdasarkan arahan Pak Gubernur,” lanjut Arif.

Kepala Barenlitbang H Naharudin mengatakan dalam pembahasan APBD pada tahun ini, ada beberapa catatan menyangkut dengan RKPD RKA yang sudah disahkan, ini adalah elemen yang tidak bisa dipisahkan dalam satu kesatuan. (rm/ril)

pinang dan Batam.

Sementara itu dari Pemprov Kepri Isdianto Plt Gubernur Kepri didampingi oleh Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah, Kepala Barenlitbang, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Pariwisata, Asisten 2 dan Kepala Biro Pembangunan.(rm/ril).

APBD Kepri 2020 Disahkan Rp3.945 T TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 telah resmi disahkan sebesar Rp3.945 triliun.

Pengesahan dilakukan dalam sebuah sidang Paripurna pembahasan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2020, sekaigus persetujuan DPRD untukk ditetapkan menjadi Perda, Jumat (29/11/2) di Tanjungpinang.

Plt. Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto berterimakasih kepada tim Badan Anggaran (Ba019nggar) serta seluruh anggota DPRD serta semua yang sudah terlibat dalam pembahasan Ranperda APBD Kepri tahun 2020 ini hingga ditetapkan menjadi Perda.

Menurut Isdianto, APBD yang disahkan ini merupakan langkah awal untuk bekerja di tahun 2020 nanti. Selanjutnya, Isdianto akan segera menyampaikan dokumen ini kepada Mendagri untuk mendapatkan evaluasi.

“Terimakasih atas kerjasama yang sudah kita bangun dengan baik selama ini antara eksekutif dan legislatif. Dengan niat dan tekat yang sama, yakni untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka langkah kita hari ini sudah dimudahkan. Diawali dengan pengesahan APBD Kepri tahun 2020,” kata Isdianto. (rm/ferianda).

Plt. Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto dan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.SH

ACEH-LANGKAT

Sabtu, 7 - 14 Desember 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

10

Dinas Syariat Islam Pemkab Aceh Tamiang

BUPATI Aceh Tamiang, H. Mursil, SH, M.Kn foto bersama Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT

Pemkab Aceh Tamiang Raih Peringkat Satu Keterbukaan Informasi Publik ACEH TAMIANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berhasil meraih Peringkat 1 (satu) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 Kategori Kabupaten / Kota Kualifikasi Cukup Informatif di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Selasa (3/12/2019). Penghargaan tersebut diberikan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) melalui Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019.

Ketua KIA Drs. Yusran, M. Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa ajang ini merupakan upaya pihaknya untuk mendukung Pemerintah Aceh dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

“Evaluasi Badan Publik dilakukan oleh KIA sejak Agustus hingga November 2019 dengan beberapa tahapan mulai dari penilaian mandiri (SAQ), verifikasi dengan mengakses website resmi badan publik hingga melakukan visitasi langsung”ujar Yusran.

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT saat menyampaikan arahan menyebutkan, bahwa transparansi atau keterbukaan informasi merupakan ruh utama reformasi birokrasi.

“Saat ini Pemerintah Aceh telah membuka diri terhadap sikap kritis publik dan itu merupakan faktor eksternal yang memberikan pengaruh besar dalam penguatan transparansi di Aceh” tegas Nova.

Adapun susunan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019 kategori Kabupaten / Kota kualifikasi cukup informatif yakni, Peringkat 1 Kabupaten Aceh Tamiang, Peringkat 2 Kota Langsa, Peringkat 3 Kabupaten Aceh Tengah, Peringkat 4 Kota Lhokseumawe dan Peringkat 5 Kota Subulussalam.(rm/sof/ril).

Pemkab Aceh Tamiang gelar Rapat Koordinasi Dewan Pangan

SEKRETARIS Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Basyaruddin, SH., mewakili Bupati Aceh Tamiang, membuka Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Tamiang, di Ruang Pertemuan Hotel Grand Arya.

ACEH TAMIANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Dinas Pangan Kelautan & Perikanan menggelar Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan tersebut mengusung tema ”Melalui Pemberdayaan Usaha Pangan Masyarakat kita tuntaskan Rawan Pangan di Kabupaten Aceh Tamiang”, Rabu (04/12/19), di Ruang Pertemuan Hotel Grand Arya sekira pukul 09.30 WIB. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Basyaruddin, SH., membacakan amanat Bupati Aceh Tamiang mengatakan, pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia.

Tuntutan pemenuhan pangan merupakan pemenuhan hak azasi setiap individu yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan menentukan kualitas suatu bangsa.

Dikatakan, pangan tidak bisa dipisahkan dari sektor pertanian, adalah satu kunci utama pendorong pertumbuhan ekonomi Aceh Tamiang. Hal ini karena sebagian besar penduduk Aceh Tamiang bekerja sebagai petani.

Lebih lanjut Sekda menjelaskan, pangan dan kualitas sumberdaya manusia adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Pemenuhan pangan yang secara kuantitas dan kualitas menjadi salah satu aspek mendasar dalam pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

“Di sinilah peran strategis Dewan Ketahanan Pangan sebagai lembaga koordinasi yang mensinergikan seluruh program lintas sektor terkait pangan untuk memaksimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan. Rakor diharapkan mampu memperkuat fungsi koordinasi Dewan Ketahanan Pangan untuk mewujudkan Swasembada Pangan,” jelasnya saat membacakan amanat Bupati.

“Melalui Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019 ini diharapkan terbentuk sinergisitas kebijakan dan program serta dukungan dari pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan kebijakan dan program ketahanan pangan,” timpalnya lagi.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pangan, Kelautan & Perikanan, Safuan, mengatakan Rakor Ketahanan Pangan merupakan yang pertama dilaksanakan. Disebutkannya, keluaran rakor nantinya diharapkan dapat menemukan solusi pencegahan kerawanan pangan dan swasembada di Kabupaten Aceh Tamiang.

“Kepada Kepala Dinas terkait yang terlibat dalam Ketahanan Pangan serta para Pokja Teknis dan Pokja Ahli, mari sama-sama memberikan sumbangsih pikiran dan pendapat mengenai cara untuk mengatasi kemiskinan dan rawan pangan ini,” ajaknya.

Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan ini turut menghadirkan unsur Forkopimda, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Aceh beserta rombongan, Ketua TP-PKK, Rita Syntia Mursil, Ketua Komisi 2 DPRK, Samuri beserta sejumlah Anggota, para Kepala SKPK terkait, Pokja Ahli serta Pokja Teknis Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Tamiang.(rm/hms/sofian).

Cambuk 33 Pelanggaran Qanun KUALA SIMPANG, RAKYAT MEDIA-Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tamiang melaksanakan eksekusi uqubat hukuman cambuk terhadap 33 orang terpidana pelanggar Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat, bertempat di Halaman Kantor Dinas Syari’at Islam, Kamis (05/12/19) sekira pukul 10.00 WIB. Dari laporan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang melalui Kasie Pidana Umum, dijelaskan Eksekusi Uqubat Cambuk kali ini terbukti paling banyak selama tahun 2019.

Sebelumnya pada Februari lalu sebanyak 4 orang terpidana, pada bulan Maret sebanyak 8 orang terpidana dan pada bulan Agustus sebanyak 9 orang terpidana.

Dipaparkan juga, sebanyak 33 orang terpidana tersebut di antaranya ialah, terpidana maisir sebanyak 23 orang, terpidana ikhtilat sebanyak 2 orang, terpidana menjual khamar sebanyak 3 orang, terpidana zina sebanyak 2 orang, terpidana menyelenggarakan maisir sebanyak 2 orang, dan terpidana membeli khamar sebanyak 1 orang.

Lanjutnya, dikatakan bahwa dalam akhir tahun ini pelanggar syari’at Islam semakin meningkat.”Oleh karena itu, pihak kami telah bekerja sama dengan Mah-

SALAH seorang wanita melakukan pelanggaran qanun akan dicambuk

kamah Syariah, bagaimana mempercepat proses persidangan, “ jelasnya.

“Saya melihat hukuman cambuk ini juga tidak memberikan efek jera kepada masyarakat terbukti dengan meningkatkan terpidana

kasus jinayat. Oleh karena itu, ini merupakan tanggung jawab Pemerintah dan juga kita bersama, mencari solusi bagaimana kedepannya menjadikan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang yang islami,” terangnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto, Kepala Dinas Syari’at Islam, Syamsul Rizal, para perwakilan unsur Forkopimda Aceh Tamiang, serta para tamu undangan lainnya.(rm/humas)

Sekda Aceh Tamiang Adakan Pertemuan Dengan Camat Se- Aceh Tamiang ACEH TAMIANG, RAKYAT MEDIA-Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang, Basyaruddin, SH., mendampingi kunjungan kerja Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah, M.Kes, di Aceh Tamiang, Kamis (05/12/19). Pada kunjungan kali ini, Sekda Taqwallah melakukan pertemuan dengan para Camat, Datok Penghulu, serta pendamping desa se-Aceh Tamiang, di Ruang Sidang Utama DPRK setempat sekira pukul 09.00 WIB. Pertemuan dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana (DPMKPPKB), Tri Kurnia, yang sekaligus memandu jalannya acara tersebut. Tri kemudian, meminta Sekda Aceh dan Sekda Aceh Tamiang untuk mengambil masing-masing 1

gulungan kertas yang berisi nama masing-masing kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Hasilnya terpilihlah 3 Datok Penghulu yang menyampaikan pemaparan tentang penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), perkembangan BUMDes, perkembangan Program Bereh, yakni Datok Penghulu Dalam Kec. Karang Baru, Datok penghulu Tebing Tinggi Kec. Tenggulun, dan Datok Penghulu Tanjung Lipat II Kec. Bendahara.

Usai pemaparan para Datok Penghulu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Azhari, yang berbicara setelahnya menyampaikan apresiasi kepada para Datok Penghulu dan perangkat kampung se-Aceh Tamiang.

Azhari banyak menyampaikan perihal pemanfaatan Alokasi Dana

Desa. Ia berpesan, supaya para Datok Penghulu mampu mengoptimasi pemanfaatan ADD untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat kampung.

Sekda Aceh, Taqwallah menjadi pembicara terakhir. Sebagai pemateri utama dalam pertemuan ini, Sekda Taqwallah berbicara secara lugas perihal optimasi ADD, pengembangan BUMDes, serta percepatan Program BEREH yang tengah digalakkannya. Ia mengajak seluruh jajaran Pemkab Aceh Tamiang, mulai dari SKPK, Kantor Camat, Kantor Datok Penghulu, hingga Poskesdes untuk segera berbenah, membersihkan dan merapikan lingkungan kerja agar terlihat indah dan hijau.”Suasana lingkungan kerja yang bersih, rapi, estetis, dan hijau saya kira akan sangat mendukung kerja-kerja pelayan-

an kita,” ungkapnya lugas.

Sekda Taqwallah mengatakan, sebagai bagian dari prasarana kerja, kantor-kantor pemerintah sejatinya dibangun dengan dana publik.

Karenanya, para aparatur yang bertugas mesti mampu menjaga, menggunakan, dan mengelolanya dengan baik. Karena ia bagian dari amanah rakyat kepada aparatur selaku pelayan publik.

Di sela-sela pemaparannya, Sekda juga menyampaikan hal terkait upaya pencegahan stunting, Sekda Taqwallah mengajak seluruh aparatur kampung untuk mengampanyekan pencegahan stunting ke seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, para Datok Penghulu dapat membantu pencegahan melalui pemberian makanan tambahan bagi balita melalui ADD.(rm/humas).

Polsek Brandan Tangkap Dua Warga lagi Pesta Narkoba KEPALA Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Togu Hutagaol

Disdukcapil Langkat Bagikan 30 Ribu Kartu Identitas Anak LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Untuk tahap pertama pada tahun 2019 ini dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Sumatera Utara telah membagikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 30.000 kartu kepada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Hal ini dijelaskan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Togu Hutagaol, kepada wartawan, Kamis (5/12/2019) di Stabat.

Togu menjelaskan, penerbitan KIA tersebut merujuk pasal 23 PP Nomor 96/2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Kemudian juga merujuk pada Permendagri Nomor 2/ 2016 tentang KIA serta Surat Dirjend Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kemendagri Nomor 471.13/ 5565/DUKCAPIL. Togu menambahkan, untuk sekarang ini berbagai persyaratan tahap pertama dan pencetakan kartunya sudah dilakukan. Secara simbolis sudah diserahkan oleh Bupati Terbit Rencana Peranginangin kepada para siswa di kantor Bupati Langkat didampingi para guru masing-masing.

Guna untuk memenuhi kebutuhan Kartu Identitas Anak (KIA) pihaknya memprogramkan di tahun 2020 mendatang semuanya sudah memiliki kartu. ”Penerbitan KIA itu bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan pemenuhan hak konstitusional warga negara,” katanya. (rm/sofian)

PANGKALAN BRANDAN, RAKYAT MEDIADua warga Pangkalan Brandan ditangkap Polsek Pangkalan Brandan. Keduanya ditangkap polisi karena lagi asyik menikmati pesta narkotika jenis sabusabu di dalam kamar, Kamis (5/12/2019). Hal itu disampaikan Kapolsek Pangkalan Brandan AKP PS Simbolon, kepada awak media di Pangkalan Brandan, Kamis (5/12/2019) Dua tersangka yang ditangkap yakni Taufik Hidayat warga Dusun IV Melati Desa Perlis Kecama-

tan Brandan Barat dan Irvan Tondi Dalimunthe warga Jalan Tanjung Pura Simpang Pahlawan Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan.

Penangkapan terhadap kedua pelaku yang sedang asyik berpesta sabu-sabu itu dilakukan petugas di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lepan. Dari penangkapan itu diamankan satu set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari gelas air mineral yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, mancis, dan

TAUFIK Hidayat dan Irvan Tondi Dalimunthe

sekop.

Penangkapan itu bermula dari informasi warga bahwa TKP sering dijadikan tempat untuk pesta narkotika jenis sabu.

Mendapat informasi tersebut Kanit Reskrim Iptu Dedy YP Ginting beserta anggota melakukan pengintaian selanjutnya melakukan penangkapan.

Setelah dilakukan pemeriksaan kedua tersangka dikirim ke Satresnarkoba Polres Langkat untuk pengembangan penyidikan lebih lanjut. (rm/sof)

CMYK

11

KARIMUN - LINGGA

Sabtu, 7- 14 Desember 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Pembangunan Tempat Parkir RSUD HM Sani Karimun “Asal Jadi” KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Proyek pengerjaan pembangunan area tempat parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) , Muhammad Sani, yang dikerjakan oleh CV. Zam Kharisma Intech diduga Bobrok dan terkesan asal jadi. Pasalnya, kualitas pekerjaan proyek pemasangan batu paving block pembangunan area parkir dengan nilai anggaran sebesar Rp 490.000.000 tersebut diduga tidak sesuai standar spesifikasi.

Hasil pantauan media ini dilokasi, terlihat kualitas pekerjaan pemasangan batu paving block oleh kontraktor tersebut secara teknis sangat jelek dan disinyalir tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Dimana pemasangan batu paving block terlihat tidak rata dan bergelombang, hal tersebut bisa jadi karena struktur lahan tidak dipadatkan dan landasan lahan paving tidak memakai matrial

pendukung seperti sirtu, macadam atau sirdam.

Selain itu, disinyalir penggunaan abu batu juga sangat minim sehingga batu paving block tidak padat, padahal abu batu berfungsi sebagai perekat atau pengunci agar susunan paving block tidak bergeser dan bergelombang.

Selain pembangunan

tempat parkit, pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Kantor Samsat Karimun lanjutan dikerjakan asal jadi.

Kwalitas proyek pembangunan gedung kantor Samsat Karimun yang dibangun berlantai tiga dengan mengunakan dana APBD Kepri 2019 senilai Rp1.746.913.150 disinyalir tidak sesuai ketentuan.(rm/jimi)

KAPAL isap milik PT Timah

Nelayan Karimun Pindahkan Tiga kapal Isap Milik PT Timah

Komisi II DPRD Lingga Minta Dokumen RKA Diserahkan LINGGA,RAKYATMEDIAAnggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lingga, Sui Hiok meminta agar dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, segera diserahkan kepada Anggota DPRD Lingga setelah di evaluasi oleh provinsi.

Menurut Sui Hiok, RKA tersebut sangat penting bagi Anggota DPRD yang khususnya tidak masuk dalam badan anggaran (Banggar).

Pasalnya, kata dia pembahasan APBD tahun 2020 di Lingga berjalan sistem tersendiri tanpa melibatkan komisi-komisi.

“Ini berbeda dengan DPRD provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Kepri. Mere-

KOMISI II DPRD Lingga Minta Dokumen RKA Diserahkan

ka hampir semua pembahasan melibatkan komisi-komisi,” sebutnya kepada Batamnews, Kamis (5/12/2019).

Berkaca dari hal itu, ia pun meminta RKA APBD 2020 tersebut jika sudah siap

KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Puluhan nelayan Tebing akhirnya berhasil memindahkan tiga unit Kapal Isap Produksi (KIP) milik mitra PT Timah yakni KIP Chun Sin, KIP Ina I dan KIP Citra Andalan I ke perairan Tanjung Sebatak, Coastal Area Tanjungbalai Karimun, Kamis (5/12/2019) sekitar pukul 1720 WIB. Ketiga kapal sebelumnya mangkal di perairan Desa Pongkar.

Untuk memaksa ketiga kapal itu pindah, bukanlah perkara mudah.

Nelayan harus sampai bersitegang dengan perwakilan PT Timah Tbk di atas kapal tersebut. Nelayan mulai turun ke laut sekitar pukul 13.30 WIB dan menjelang maghrib baru usaha nelayan untuk memindahkan kapal dari wilayah tangkap nelayan berhasil dilakukan.

“Kami sampai harus membentakbentak dulu. Mereka (perwakilan PT Timah) tetap bersikeras tak mau pindah). Tapi kami tetap memaksa mereka untuk pindah. Akhirnya setelah bersitegang hampir 5 jam, kapal itu

di evaluasi gubernur. “Nanti Bapenda yang merekapnya.

Jika sudah di evaluasi, segera dikasihkan ke DPRD supaya kita dapat mengawasi jalannya APBD melalui RKA tersebut,” ujarnya.

Sui Hiok mengaku bingung ketika pihaknya tak dilibatkan dalam pembahasan tersebut. Menurutnya, dengan kondisi demikian apa saja program yang dilaksanakan mitra OPD masing-masing komisi tidak diketahui.

“Kalau tanpa RKA APBD, apa yang mau kita awasi? Pembahasan bersama OPD hanya 4 hari saja. Coba bayangkan begitu banyak OPD dengan programnya masing-masing, apakah bisa maksimal? Saya yakin APBD tahun 2020 banyak tidak tepat,” pungkasnya.(rm/bn).

Candaan Bawa Bom, Eks Anggota DPRD Lingga Diperiksa Petugas DABOSINGKEP, RAKYAT MEDIA-Mantan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lingga, Muddahir Zahid, terpaksa membatalkan keberangkatannya ke Batam, karena harus berurusan dengan petugas setelah dirinya bercanda membawa bom saat akan masuk ke pesawat.

“Ya betul, ada salah satu penumpang yang batal berangkat pada Selasa (3/12/ 2019) kemarin, diduga bercanda soal bom,” kata Kepala Bandar Udara Dabosingkep, Andi Hendra Suryaka, Kamis (05/12).

Politisi Partai Demokrat yang kini menjadi anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lingga itu rencananya akan terbang dari Bandara Dabosingkep dengan pesawat Wings Air tujuan Batam pada pukul 13.15 Wib. Ketika dilakukan screening check point (SCP) yang bersangkutan bercanda soal bom.

Akibat dari perkataan

tersebut, yang bersangkutan langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebagai laporan ke Inspektur Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandara Wilayah II Medan.”Sesuai prosedur tindakan candaan Bom, kita lakukan pemeriksaan (BAP), kita berikan surat keterangan, nanti kita laporkan ke inspektur otoritas wilayah II Medan,” terangnya.

Selanjutnya, Inspektur Otoritas Wilayah II akan datang untuk melakukan proses tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dan kemudian menetapkan status hukumnya. ”Jadi kita belum bisa simpulkan itu tindak pidana sebelum ada hasil investivigasi dari pihak otoritas,” sebutnya. ”Kita hanya sampaikan kronologis saja belum pada penyimpulan status tindakan pidana penerbangan,” lanjutnya.

Akibat tindakan tersebut,

BANDAR Udara Dabo Singkep

penumpang tersebut tidak dapat melanjutkan penerbangan dan saat ini status yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan. Meskipun begitu Kepala Bandara Dabo menyatakan, penumpang anggota DPRD tersebut sudah melakukan permohonan maaf dan menyesali perbuatannya serta menjadikan ini pembelajaran bersama.

Atas kejadian tersebut, pihak Bandar Udara Dabosingkep mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan tindakan candaan bom khususnya di wilayah bandara.”Canda bom itu masuk kategori tindak pidana penerbangan sesuai peraturan perundangan penerbangan,” tutupnya.(rm/ bty).

berhail dipindahkan ke perairan Tanjung Sebatak dekat Coastal Area,” ungkap Ketua Kelompok Nelayan Tebing, A Rahim.

Kata Rahim, pemindahan ketiga KIP milik mitra PT Timah tersebut mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian yang dipimpin Kabag Ops Kompol Mukharom. Bahkan, ketika kapal tersebut sudah berada di Tanjung Sebatak, anggota polisi tetap berjaga-jaga di sekitar kapal untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

“Setelah kapal berada di Tanjung Sebatak, datang perwakilan PT Timah menemui nelayan di perairan Leho.

Mereka mengajak berunding sambil makan-makan. Ajakan mereka kami tolak mentah-mentah. Karena tak ada respon, mereka mengancam akan kembali membawa tiga kapal itu ke perairan Desa Pongkar,” jelasnya.

Rahim menyebut, nelayan tradisional Kecamatan Tebing tetap pada pendirian untuk menolak ekploitasi tambang bijih timah di Izin

Usaha Pertambangan (IUP) DU 747D. Sebab, lokasi tersebut merupakan kawasan tangkap nelayan tradisional Kecamatan Tebing seperti dari Teluk Uma, Pamak dan Desa Pongkar.

Sekretaris Komisi III DPRD Karimun, Abdul Manaf sebelumnya berupaya melakukan mediasi nelayan dengan PT Timah. Namun, upaya mediasi DPRD Karimun untuk memindahkan tiga unit Kapal Isap Produksi (KIP) milik mitra PT Timah tak membuahkan hasil. Puluhan nelayan Tebing akhirnya menaiki KIP Chun Sin dan KIP Andalan I milik mitra PT Timah, Kamis (5/12/2019) sekitar pukul 13.30 WIB. “Tadi nelayan Tebing sempat naik ke kapal dan ribut diatas salah satu kapal isap. Kalau tak salah KIP Chun Sin. Nelayan tersebut turun ke laut menggunakan 8 unit boat pancung dengan jumlah puluhan orang.

Mereka ditemui empat orang perwakilan dari PT Timah. Saya juga ikut turun ke kapal,” terangnya.(rm/hk)

Bupati Lingga Usulkan 4 Proyek

Senilai Rp 4,4 Triliun ke Pusat LINGGA,RAKYATMEDIAPemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga, Kepulauan Riau (Kepri) mengusulkan empat proyek strategis ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp4,4 triliun.

Keempat proyek strategis tersebut, disampaikan Bupati Lingga, Alias Wello dalam rapat pembahasan rencana pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepri bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

“Ada empat proyek prioritas yang kami usulkan, yakni pembangunan bendungan Jelutung senilai Rp2,4 triliun, pelabuhan bongkar muat peti kemas Kawasan Industri Sebayur Rp200 miliar, peningkatan runway bandara Dabo Rp700 miliar dan pembangunan Pulau Karantina di Pulau Bakung sebesar Rp1,1 triliun,” ucap Alias Wello dalam rilisnya yang diterima wartawan.

BUPATI Lingga, Alias Wello

Awe, sapaan akrab Bupati Lingga itu, juga memaparkan panjang lebar, betapa pentingnya pelabuhan bongkar muat yang representatif di wilayah Kabupaten Lingga untuk menggerakkan perekonomian wilayah paling selatan Kepri ini.”Investor sudah masuk membangun tambak udang di Pulau Singkep seluas 836 Ha dengan target produksi 60 ton per hari. Namun, yang jadi kendala adalah lagi-lagi pelabuhan yang representatif,” katanya.

Ia juga membeberkan, predikat Kabupaten Lingga sebagai daerah nomor dua nasional dalam Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) set-

elah Kabupaten Nias, Sumatera Utara.”Ini semua terjadi karena kami tak punya pelabuhan bongkar muat yang representatif. Bayangkan, ada 80 sampai 100 unit kapal yang bongkar muat di Lingga per bulan menggunakan pelabuhan yang jauh dari kelayakan,” jelasnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, R. Agus H. Purnomo meminta Pemerintah Kabupaten Lingga segera menyiapkan kajian dan study kelayakannya. ”Silakan buat kajian dan FS (Feasibility Study) sesuai RIP (Rencana Induk Pelabuhan),” katanya. (rm/bn)

TANJUNGPINANG

Sabtu, 7 - 14 Desember 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

KASI Penuntutan Pidsus Kejati Kepri, Dodi Gazali SH menandatangani berita acara pelimpahan berkas tiga tersangka

PN Tipikor Akan Gelar Persidangan Kasus Korupsi Arifin Nasir TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Mantan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Provinsi Kepri, Arifin Nasir akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang sebagai terdakwa dugaan korupsi proyek pembangunan monumen bahasa Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang senilai Rp2,3 milliar APBD Kepri 2013 Hal tersebut setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Rabu (4/12/2019). Bersama Arifin dalam berkas dugaan kasus yang sama secara terpisah, JPU juga melimpah berkas dua tersangka lainnya atas nama, Muhammad Yasir, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Yunus, Direktur PT Sumber Tenaga Baru (STB), sebagai sub-kontraktor pelaksanaan pekerjaan.

Humas PN Tanjungpinang, Eduard P Sihaloho mengatakan, atas pelimpahan berkas perkara tersebut, Ketua PN Tanjungpinang telah menunjuk majelis hakim yang dipimpin Guntur Kurniawan SH didampingi dua hakim Adhoc, Suherman SH MH dan Jhoni Gultom SH MH”Ketiga majelis hakim tersebut yang menyidangkan ketiga tersangka sebagai terdakwa nantinya dalam berkas terpisah.

Sidang pertama perkara itu sendiri sudah ditetapkan jadwalnya, yakni Kamis,(12/12/2019) depan,”kata Eduard, Kamis,(5/12/2019) Ditempat berbeda, Kepala Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri Dodi Gazali SH MH mengatakan, pihaknya juga telah menunjuk sejumlah JPU dari Kejati Kepri dan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang yang akan menyidangkan 3 tersangka korupsi tersebut.”Ke tiga jaksa yang ditunjuk menangani perkara korupsi itu adalah jaksa Sukamto SH, Nolly Wijaya SH dan Zaldi Akri SH,”ucap Dodi.

Perkara tersebut sebelumnya ditangani tim penyidik Direskrimsus Polda Kepri, kemudian melimpahkannya ke Kejati Kepri, Selasa (19/11/2019) lalu. Saat ini ketiga tersangka sudah ditahan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) kelas I Tanjungpinang.

Sekedar diketehui, kasus berawal, Senin 16 Juni 2014 adanya penandatanganan surat perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi bangunan Monumen Bahasa Melayu tahap II Nomor : 010 / SP – PPK / Disbud / VI / 2017 antara tersangka Arifn Nasir selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tersangka Yunus dengan sebagai pelaksana pekerjaan pemenang lelang tender senilai kontrak Rp12.585.555.000. Kontrak kerja tersebut berlaku sejak 16 juni 2014 hingga 12 Desember 2014.(rm/ags).

12

Ratusan Penumpang Kapal Tertahan di Pelabuhan Tanjungpinang TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Ratusan penumpang di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang kecewa, karena tidak langsung bisa berangkat dan harus menunggu lama untuk ke Batam. ”Kok seperti ini pelayanan ya. Bukannya semakin baik dan bagus,” kata Ira yang mengaku sudah menunggu satu jam lebih di pelabuhan, Kamis (5/12/2019).

Ia juga mengaku tengah mengejar waktu jadwal penerbangan pesawat, untuk penerbangan siang ini melalui Bandara Hang Nadim, Batam. ”Bila seperti ini pelayarannya, kami bertiga terancam batal terbang ke Jakarta. Tiket pesawat yang sudah dibeli bisa hangus,” katanya.

Hal senada disampaikan Mia yang kecewa berat dengan kondisi pelayaran di Pelabuhan SBP Tanjungpinang saat ini, yang mana kapal penumpang keberadannya sangat terbatas.Ia mengaku harusnya pukul 10.00 WIB sudah sampai di Batam, karena akan mengikuti rapat dan mengikuti kegiatan lainnya.”Yang jelas kami sudah terlambat ke Batam, dan terancam tak bisa mengikuti kegiatan hari ini,” katanya.

Kondisi pelabuhan SBP Tanjungpinang seperti ini langsung

PARA penumpak yang tertahan karena kapal tidak berlayar

mendapat perhatian dan respon dari Wakil Wali Kota Tanjungpinang Rahma. Rahma bersama sejumlah pejabat di lingkungannya datang melihat langsung kondisi pelabuhan dan penumpang yang terlantar tersebut.”Kita prihatin dengan kondisi seperti ini, harusnya hal ini tidak perlu terjadi. Kami sudah koordinasi dengan semua pihak agar kondisi ini segera nor-

mal lagi,” katanya.

Dengan kondisi seperti ini, tegas Rahma jelas mengganggu dan menyusahkan masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang akan bebepergian dengan menggunakan penerbangan melalui Batam.”Tadi ada penumpang yang mengeluh takut terlambat naik pesawat. Kalau termbat bisa hangus tiket pesawat itu belum lagi kerugian wak-

tu dan lainnya,” ujarnya.

Pemko Tanjungpinang, jelasnya, sudah berkoordinasi dengan Pemprov Kepri dengan kondisi ini, dan saat ini Sekda TS Arif Fadillah sudah berkoordinasi dengan Pertamina dan BP Migas.”Yang mengatur BBM subsidi ini kan BP Migas. Pak Sekda Kepri sudah komunikasi dan diharapkan akan cepat ada solusinya,” harapnya.(rm/bn).

Kasus Korupsi Eks Kadisprindag Natuna Akan Disidangkan di PN Tipikor Tanjungpinang TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Eks Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Natuna, Drs Senagib, M.Pd, dalam waktu dekat akan disidang di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang sebagai terdakwa dugaan kasus korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berupa perjalanan dinas fiktif senilai Rp.1 miliar dari total anggaran Rp.1,9 miliar tahun 2012.

Berkas perkara tersebut sudah di limpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU),

Gustian Juanda Putra SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Rabu (4/12/2019). Pelimpahan dua berkas perkara yang sama juga dilakukan JPU secara terpisah atas nama tersangka Arifin Suni Sufiana SH dan Adriani BA. Keduanya juga mantan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Disperindag Natuna.

Dalam perkara tersebut, Senagib selaku Kadisperindag dimasa itu bertindak selaku Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA). Sedangkan Arifin Suni Sufiana bertindak selalu Pejabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Adriani selaku Kepala Bidang (Kabid) yang mengkordinir kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan pada masa itu.

“Benar, hari ini kita ada menerima tiga berkas perkara dugaan korupsi tentang SPJ fiktif atas nama ketiga tersangka tersebut secara terpisah dari Kejari Natuna,” kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Eduart MP Sihaloho SH MH.

Edo sapaan akrab Humas PN Tanjungpinang ini menyebutkan, terhadap pelimpahan berkas perkara tersebut pihak pimpinannya segera menunjuk majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut, termasuk jadwal persidangan nantinya. ”Nanti pimpinan kita yang akan menunjuk siapa majelis hakimnya,”ujar Edo Secara singkat, Edo menyebutkan tentang dugaan perkara korupsi tersebut menyangkut tentang SPJ fiktif yang dilakukan ketiga tersangka dalam kegiatan pame-

ran produk dan kajian Disperindag Kabupaten Natuna dengan menggunakan dana APBD Natuna tahun 2012 senilai Rp.1.989.375.400.

“Namun hasil penyidikan pihak Polres Natuna yang menangani perkara tersebut awalnya, ditemukan adanya beberapa anggaran untuk kegiatan pameran tersebut untuk kepentingan pribadi para tersangka, sehingga surat pertanggung jawaban (SPJ) terhadap kegiatan pameran tersebut dibuat fiktif dan merugikan keuangan negara,” ungkapnya. (rm/wk)

Wakil Walikota Sambut Kunjungan Kerja Pemkab Pariaman TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kunjungan kerja Forkopimda beserta Tim Terpadu Penanganan konflik sosial Kabupaten Pariaman Provinsi Sumatera Barat beserta Rombongan yang dipimpin oleh Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pariaman, H. Jonpriadi, SE, MM, dan disambut Wakil Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma ,S.IP di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang, Kamis, 6 Desember 2019.

Wakil Walikota Tanjungpinang, Hj Rahma, S.IP memberikan apresiasi atas kunjungan Pemerintah Kabupaten Pariaman ke Kota Tanjungpinang Hal ini dapat meningkatkan jalinan kerjasama, saling bertukar pikiran antar

kedua daerah.

“Mudah-mudahan dari kunjungan ini dapat menambah ilmu bagi kedua daerah, saling tukar pemikiran dan informasi tentang kebijakan daerah yang terpenting untuk mempererat silahturahmi dalam konteks memperteguh rasa nasionalisme sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Rahma.

Ia juga menuturkan, bahwa di Kota Tanjungpinang tidak ada konflik sosial, ini berkat kerjasama yang baik dari seluruh Forkopimda di Kota Tanjungpinang, serta dukungan masyarakat, sehingga wilayahnya bisa aman dan bebas dari konflik sosial.

“Semoga dengan silahturahmi ini bisa saling tukar informasi yang akan memberikan manfaat

sebesar-besarnya terutama dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kinerja dalam upaya kewaspadaan dini masyarakat dan penanganan konflik,” tutup Rahma.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pariaman, H. Jonpriadi, SE, MM, menyampaikan ucapan terimakasih atas penyambutan dan penerimaan kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Pariaman beserta dengan rombongan di Kota Tanjungpinang.

Adapun maksud dan tujuan kunjungan ini adalah masalah penanganan konflik sosial di Kota Tanjungpinang, karena Kota Tanjungpinang termasuk salah satu Pemerintah Kota terbaik dalam penanganan konflik sosial

di wilayahnya,” ungkap Jonpriadi.

Lebih lanjutnya, disamping itu, dirinya juga sangat mengharapkan bahwa kegiatan tukarmenukar informasi dalam kegiatan kunjungan kerja tersebut akan dapat berlangsung dengan baik dan lancar serta dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan menambah jalinan silaturahmi.

Acara dilanjutkan dengan penukaran cenderamata antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Pemerintah Kabupaten Pariaman dan sebaliknya, dalam suasana mempererat tali silahturahmi antara kedua kabupaten/ kota tersebut, dan acara berlanjut dengan dialog Terkait Sharing Informasi Tim Terpadu Penanga-

ROMBONGAN Pemerintah Kabupaten Pariaman ke Kota Tanjungpinang

nan Konflik Sosial yang ada di daerah masing-masing di antara kedua belah pihak.

Dalam sambutan kunjungan tersebut turut ikut mendampingi, Asisten ekonomi pembangunan,

H. Irwan, S.Sos, MM, Kepala Kesbangpol Penmas Kota Tanjungpinang, Ahmad Nur Fattah, S.Sos, M, Si, Unsur FKPD, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.(rm/mk).

CMYK

13

Sabtu, 7- 14 Desember 2019, Minggu I

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

WALI Kota Batam, Muhammad Rudi berfoto bersama

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi :

Terima Kasih Dedikasi Bapak dan Ibu Guru WALI Kota Batam, Muhammad Rudi mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang diberikan guruguru selama ini. Namun ia tetap berharap ada peningkatan kualitas pengajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Tahun 2045 jumlah penduduk Batam bisa sampai 4-5 juta. Ini harus kita siapkan sama-sama. Penyiapan SDM ini harus dimulai. Ini semua dari guru. Tidak ada lain.

Terima kasih kepada para guru.

Dedikasi anda cukup tinggi. Kalau boleh ditambah lagi sehingga kualitas SDM kita naik lagi,” pesan Rudi usai pimpin upacara Hari Guru Nasional 2019 di Dataran Engku Putri, Senin (25/11).

Menurut Rudi, sejak ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota, hingga kini menjadi Wali Kota, pendidikan selalu menjadi prioritas. Anggaran untuk dunia pendidikan pasti lebih dari 20 persen.

Bagi pelajar, Pemerintah Kota Batam juga menyediakan beasiswa. Khususnya untuk mahasiswa undangan di lima perguruan tinggi ternama di Indonesia.

Yakni Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Insti-

tut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Padjajaran.

Sedangkan untuk guru, berbagai kebijakan telah dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan para pendidik ini. Atas berbagai kebijakan tersebut, Rudi juga diganjar penghargaan Dwija Praja Nugraha.

Penghargaan ini rencananya diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dalam acara puncak peringatan HUT ke-74 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jawa Barat, Sabtu (30/11) mendatang.

“Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu guru atas dedikasinya selama ini. Mudah-mudahan tahun emas 2045, anak-anak Batam bisa membawa Batam lebih baik lagi,” ujarnya.

Kepada Dinas Pendidikan, Rudi berpesan untuk mengadakan kegiatan olahraga massal bagi para guru. Karena kerja guru yang lebih banyak duduk di ruangan, dikhawatirkan berdampak pada kesehatan.

“Kalau boleh tiap minggu ada olahraga bersama. Guru saat mengajar hanya berdiri, duduk. Ini risikonya besar sekali. Kalau

berkenan ayo kita senam bersama di Engku Putri,” ajak Rudi.

Pada upacara tersebut, Wali Kota sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam ini membacakan amanat Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi. Tema Hari Guru Nasional tahun ini adalah “Peran Strategis Guru dalam Mewujudkan Indonesia Unggul”.

Menurutnya, tema ini sejalan dengan tema Hari Guru Nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Guru Penggerak Indonesia Maju”.

“Gurulah sebagai episentrum perubahan tersebut. Untuk itu sudah seharusnya perhatian terhadap guru menjadi sangat penting. Mulai dari pemenuhan kebutuhan guru, profesionalisme, kesejahteraan, pelatihan, hinga perlindungannya,” tutur Rudi.

Ketua Umum PB PGRI mengatakan betapapun majunya teknologi dengan segala turunannya, sejatinya guru tidak pernah dapat digantikan oleh teknologi.

Ini mengandung makna bahwa guru profesional dan berintegritas akan terus menjadi isu global dan menjdi perhatian dunia tak terkecuali Indonesia. (*) WALI Kota Batam, Muhammad Rudi pimpin upacara Hari Guru Nasional 2019 di Dataran Engku Putri

WALI Kota Batam, Muhammad Rudi mendapat penghargaan Dwija Praja Nugraha.

WALI Kota Batam, Muhammad Rudi bersalaman dengan kepala dinas

WALI Kota Batam, Muhammad Rudi memberikan kata sambutan

WALI Kota Batam, Muhammad Rudi mendapat penghargaan Dwija Praja Nugraha.

MUARA ENIM

Sabtu, 7 - 14 Desember 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

14

Terungkap di Pengadilan Tipikor Palembang

Bupati Muara Enim Disebut

Terima Suap Rp800 Juta Per Bulan JAKARTA, RAKYAT MEDIABupati nonaktif Muara Enim , Sumatera Selatan, Ahmad Yani dan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim Juarsah disebut-sebut menerima suap berupa uang entertain atau hiburan senilai Rp800 juta setiap bulannya dari pengusaha Robi Okta Fahlevi. Hal itu diungkap oleh Elfin Muchtar, Kepala Bidang Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Muara Enim, di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (3/12/2019).

Dikutip dari CNN Indonesia, dalam sidang lanjutan dugaan suap 16 proyek peningkatan dan perbaikan jalan tahun anggaran 2019 di Kabupaten Muara Enim dengan terdakwa Direktur PT Indo Paser Beton Robi Okta Fahlevi. Elfin sendiri merupakan tersangka kasus suap tersebut selain Robi dan Yani.

Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Bongbon-

gan Silaban, Elfin menyebut ada permintaan dana operasional sebesar Rp100 juta per bulan kepada terdakwa Robi melalui dirinya.”Setiap bulan Rp100 juta.

Untuk bupati Rp75 juta, saya kasih ke ajudan dan untuk wakil bupati Rp25 juta langsung diberikan ke Juarsah,” ujar dia.

Selain itu, Elfin juga mengaku diperintahkan Ahmad Yani untuk meminta uang entertain kepada Roby dengan total Rp800 juta.”Itu semua di luar uang fee proyek. Jadi beda antara uang fee proyek dan uang operasional bupati dan wakil bupati, sama uang entertain beda,” kata dia.

Selain menerima suap dari Robi, Elfin pun menyebut Ahmad Yani yang saat itu menjabat sebagai Bupati dan Juarsah menjabat Wakil Bupati mendapatkan suap dari kontraktor lain senilai Rp2,5 miliar.”Ada dari kontraktor lain uang Rp2,5 miliar, untuk bupati Rp1,5 miliar dan Rp1 miliar untuk Wabup,” kata

dia.

Terkait fee 16 paket proyek, Elfin menambahkan Ahmad yani menerima suap berupa sebidang tanah senilai Rp1,25 miliar yang berada di Kabupaten Muara Enim. Suap tersebut di luar fee Rp12,9 miliar serta satu unit mobil Lexus yang diterima Ahmad Yani.

Dalam sidang tersebut, selain Elfin, saksi yang dihadirkan ialah Ketua Pokja IV Dinas PUPR Muara Enim Ilham Sudiono, Kasubbag Keuangan PUPR Muara Enim Soriayama, Plt Kepala Bappeda Muara Enim Ramlan Suryadi, PNS di Kantor Bupati Muara Enim Rizal Umari alias Reza, dan honorer di dinas PUPR Agung Setiawan.

Sementara Bupati nonaktif Muara Enim Ahmad Yani, Plt Bupati Muara Enim Juarsah, serta Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dijadwalkan menjadi saksi sidang pada pukul 19.00 WIB. (rm/red)

Pemkab Targetkan Peningkatan Nilai SAKIP 2019

TOKOH Masyarakat Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat

Warga Desa Padang Bindu Laporkan Dugaan Korupsi Dana Desa MUARA ENIM, RAKYAT MEDIA-Irin (57th) Tokoh Masyarakat Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim Untuk Kedua Kalinya Kembali Mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Muara Enim, Selasa (26/11/2019). Kedatangan Irin Dan Rombongan Didampingi Ketua Lembaga Gerakan Anti Korupsi (L-GAK) Kabupaten Muara Enim.

Irin menjelaskan, kedatangan mereka ke Kejaksaan Negeri Muara Enim kali ini sama seperti sebelumnya, mengantarkan pengaduan tambahan mengenai adanya dugaan penyelewengan dana Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim.

Kita datang ke Kejaksaan Negeri Muara Enim kembali ingin menyampaikan pengaduan tambahan terkait dugaan adanya penyelewengan dana desa Padang Bindu Kecamatan Benakat “ Ujar Irin kepada sejumlah awak media di Kabupaten Muara Enim.”Kami Warga Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat minta agar kasus yang kami sampaikan ini dapat ditindak lanjuti secara konkrit “ Tegas Irin. “ Karena bila pengaduan ini dianggap sepele, atau terkesan jalan ditempat tidak tertutup kemungkinan masyarakat Desa Padang Bindu akan mengadakan unjuk rasa ke Kejaksaan Dan Pemkab Muara Enim “ Kata tokoh yang masih bersemangat tinggi Ini. Irin juga menjelaskan kalau kali ini, pengaduan mereka ini juga disampaikan kepada Bupati Muara Enim, Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Kapolres Muara Enim Dan Inspektorat Kabupaten Muara Enim.

Sementara Itu dari Kejaksaan Negeri Muara Enim, Palito mengatakan kalau pihaknya tetap akan memproses semua pengaduan yang masuk, termasuk pengaduan dari warga Desa Padang Bindu Benakat. Namun hendaknya pihak pelapor harus tetap bersabar. “ Semua pengaduan yang masuk ke Kejaksaan Negeri Muara Enim tetap akan kita proses, termasuk pengaduan dari Warga Desa Padang Bindu Benakat, Namun harus bersabar. Semua akan diproses sesuai prosedur “ Terang Palito. (rm/regar).

MUARA ENIM, RAKYAT MEDIAPemerintah Kabupaten Muara Enim menargetkan mampu meraih peningkatan akuntabilitas kinerja pada evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia, Senin (02/12) di Hotel Amaroosa, Jakarta.

Tim Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang dikomandoi Sekretaris Daerah, Ir. H. Hasanuddin, M.Si memaparkan manajemen kinerja dihadapan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB, Ronald Andrea Annas, AK. Pada evaluasi ini terdapat 10 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 camat yang diberikan kesempatan memaparkan manajemen kinerja pada unit kerja yang dipimpinnya, yaitu Dinas Kesehatan, Inspektorat, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan In-

SEKRETARIS Daerah Pemkab Muara Enim, Ir. H. Hasanuddin, M.Si

formatika, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terakhir yaitu Kecamatan Ujan Mas. Secara umum Kemenpan-RB menilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Muara Enim sudah baik, bahkan jika dibandingkan dengan evaluasi dari tahun sebelumnya terdapat be-

berapa progres yang signifikan.

Dalam kesempatan ini, Sekda berharap terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diraih oleh Pemkab. Muara Enim sehingga menjadi indikator peningkatan mutu dan kinerja dari pemerintah daerah. Sementara itu Inspektur Muara Enim, Anthoni Zulkarnain, S.E merasa evaluasi SAKIP Pemkab Muara Enim sudah disajikan secara

baik dan semoga mendapatkan hasil yang lebih baik di tahun ini.

“Melihat dari paparan yang diberikan mudah-mudahan kita dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik. Sudah 2 tahun Muara Enim meraih nilai BB, yaitu 2017 dengan poin 70,01 kemudian 2018 meningkat menjadi 75,07. Kali ini semoga kita mampu meraih poin lebih dari itu. Namun tentunya kita akan menunggu dan patuh terhadap hasil penilaian Kemenpan-RB nantinya,” harap Anthony.

SAKIP ini tak lain merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memacu seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas kinerja sedari dini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga kepada hasil (ouput) dan pelaporannya. Semua kegiatan dilakukan secara terukur berdasarkan indikator yang jelas, akuntabel dan bernilai guna.(rm/ns/ril).

Tahun 2021 Pengadaan barang Pemkab Muara Enim dan Jasa Wajib Pejabat Fungsional Terima Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

MUARA ENIM, RAKYAT MEDIA-Diakhir tahun 2020 seluruh unit kerja pengadaan barang dan jasa (PBJ) diharapkan sudah berada ditahap kematangan kinerja. Tahap ini tak lain untuk mendukung amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mengharuskan per-1 Januari 2021 pejabat PBJ wajib diisi oleh para pejabat fungsional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Patria Susantosa, S.Si. dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Se-Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Swarna Dwipa, Kota Palembang (04/12/2019).

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Selatan, H. Nasrun Umar dalam sambutannya menghimbau seluruh pemerin-

DIREKTUR Penanganan Permasalahan Hukum dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Patria Susantosa, S.Si

tah daerah di Sumsel, termasuk pula kepada Sekda Kabupaten Muara Enim, Ir. H. Hasanuddin, M.Si yang juga hadir agar segera menyiapkan sumber daya manusia profesional yang nantinya mengisi jabatan fungsional PBJ di daerah.

Sekda Sumsel juga meminta para pejabat PBJ untuk mengedepankan asas efektivitas, efisiensi dan akuntabel.

Sementara itu Kepala Satgas Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida Ratna Zulaiha mengingatkan agar para pe-

jabat PBJ selalu berhati-hati di dalam pekerjaan yang berisiko tinggi ini. Beliau juga meminta komitmen para pejabat PBJ agar tidak berlaku curang dan memperkaya diri sehingga menyebabkan kerugian negara.

Turut mendampingi Sekda Kabupaten Muara Enim dalam acara ini yaitu Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Muara Enim, Suhermansyah, ST. M.Eng dan Kabag. Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Muara Enim, Holika, S.Sos.(rm/kominfo)

MUARA ENIM, RAKYAT MEDIA- Ombudsman Republik Indonesia (RI) berikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2019.

Pemberian penghargaan tersebut dilakukan oleh anggota Ombudsman Republik Indonesia, Prof Drs Andrianus Meliala MSi, MSc Ph D, kepada Plt Bupati Muara Enim H Juarsah SH, di Grand Ballroom JS Luwansa Hotel Jakarta, Rabu (27/11/2019) pecan lalu.

Selain Pemkab Muara Enim yang menerima predikat penghargaan kapatuhan pelayanan public 2019, juga ada dua Kementerian, 12 Pemerintah Provinsi, 71 Pemerintah Kabupaten/ Kota menerima penghargaan yang sama. Penilaian kepatu-

han dilakukan terhadap produk layanan Kabupaten Muara Enim yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan dipilih karena standar pelayanan publik menjadi ukuran baku yang wajib disediakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai bentuk pemenuhan asas-asas transparansi dan akuntabilitas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2019, bagi Pemkab Muara Enim merupakan penilaian yang kedua kalinya.

Sebelumnya di Tahun 2018 Kabupaten Muara Enim dinilai masuk dalam Zona Merah dengan predikat kepatuhan rendah. (rm/regar)

Plt Bupati Muara Enim Terima Penghargaan AMPL Award 2019

Plt. Bupati Muara Enim, H. Juarsah, SH

MUARA ENIM, RAKYAT MEDIAPelaksana Tugas (Plt.) Bupati Muara Enim, H. Juarsah, SH menerima piagam penghargaan pada ajang AMPL Award tahun 2019 dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia (RI), Dr (HC). Ir. Suharso Monoarfa atas keberhasilan Kabupaten Muara Enim dengan memiliki inovasi berupa Amnesti Tangki Septik Bocort.

Pada ajang Konferensi Sanitasi dan Air Minum tahun 2019 yang digelar di Grand Ballroom Kempin-

ski Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (02/12) yang menggelar Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Award tahun 2019 langsung dibuka oleh Wakil Presiden RI, Prof.

KH. Ma’ruf Amin.

Usai menerima penghargaan, Plt. Bupati Muara Enim didampingi Sekda Muara Enim, Ir. Hasanudin, M.Si mengucapkan rasa syukur atas torehan prestasi yang telah diukir Kabupaten Muara Enim pada AMPL Award tahun 2019.

Disampaikan Plt. Bupati bahwa Kabupaten Muara Enim dinilai Tim Juri dari Kementerian PPN / BAP-

PENAS RI telah berhasil menjaga baik sistem sanitasi dan pembangunan air minum melalui inovasi Amnesti Tangki Septik Bocort, sehingga berhasil meraih piagam penghargaan bersama lima kabupaten / kota lainnya.

Pada inovasi Amnesti Tangki Septik Bocort, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan fokus dalam penanganan septik tank yang berkualitas dengan mendorong masyarakat untum melakukan sedot tinja.

Amnesti Tanki Septik Bocort ini

merupakan program unggulan Pemkab Muara Enim yang didasarkan pada prinsip “Yang Mencemar Harus Membayar Yang Sesuai Aturan Diberi Insentif” sesuai Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Tujuan dari Amnesti Tanki Septik Bocort ini guna meningkatkan akses sanitasi layak yang menjadi jawaban permasalahan sanitasi khususnya dalam pengelolaan air limbah domestik, lumpur tinja, dan perilaku buang air besar sembarangan di kalangan masyarakat. (rm/ns).

CMYK

15

BINTAN

Sabtu, 7- 14 Desember 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Angin Kencang, Speedboat dan RoRo Uban – Punggur Dialihkan Lewat Perairan Ngenang BINTAN, RAAKYAT MEDIA-Karena angina kencang, speedboat dan kapal RoRo Tanjunguban, BintanTelagapunggur, Batam dialihkan ke jalur dalam atau melewati perairan depan Pulau Ngenang. Hal ini dijelaskan Kasat Polair Polres Bintan AKP Suardi, kepada awak media di Tanjunguban.

Menurut AKP Suardi, pihaknya sudah berkordinasi dengan Syahbandar baik di Tanjunguban dan Kijang. Dari kordinasi itu, Syahbandar Tanjunguban telah mengalihkan lintasan speedboat dan kapal RoRo

Tanjunguban-Telagapunggur yang biasa melalui jalur luar atau jalur biasanya. Namun, dikarenakan cuaca buruk seperti angin kencang dan gelombang tinggi membuat lintasan speedboat dan RoRo dialihkan ke jalur dalam.”Dialihkan sementara melewati jalur perairan depan Pulau Ngenang,” ujarnya.

Dikatakan Suardi, pihak Syahbandar Tanjunguban memastikan tidak ada penundaan keberangkatan untuk lintasan speedboat dan kapal RoRo dari TanjungubanTelagapunggur.”Pelayaran Tanjun-

guban-Telagapunggur masih normal, “imbuhnya.

Dari kordinasi Syahbandar Kijang, ia mengatakan, untuk speedboat penumpang ke pulau dari Pelabuhan Pantai Indah Kijang menuju pulau – pulau di Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Pesisir masih tetap normal.”Hingga saat terakhir pelayaran, belum ada penundaan,” katanya.

Ia juga mengimbau operator transportasi laut tetap waspada terhadap cuaca yang buruk karena musim utara dan pengaruh badai Comulunimbus di Filipina. Hal ini sete-

lah pihaknya berkordinasi dengan Badan Metrologi Klimatologi Geofisika (BMKG).”Saat ini menurut BMKG ketinggian ombak 1,5 sampai 2 meter di perairan Bintan. Puncak gelombang tinggi akan berlangsung 6 sampai 7 Desember nanti,” jelasnya.

Kepada operator kapal, ia juga memperingatkan tidak memaksakan berlayar apabila cuaca tidak memungkinkan. Pastikan penumpang tidak over kapasitas dan selalu gunakan life jacket.”Selalu waspada cuaca ekstrem yang bisa terjadi sewaktu-waktu,” tuturnya.(rm/ferianda)

SPEEDBOAT di pelabuhan punggur

JPU Tuntut Kurir Sabu 54 Kilo di Bintan Hukuman Mati TERDAKWA Indra ketika dipersidangan

BINTAN, RAKYAT MEDIAJaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan, Kepri, menuntut hukuman mati terhadap Indra, terdakwa kurir 54 kilogram sabu-sabu. Tuntutan tersebut dibacakan oleh JPU, Romano di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Senin (2/12/2019) lalu.

Dalam tuntutannya, Romano menyatakan terdakwa terbukti sebagai pemilik, kurir dan pengedar narkoba jenis sabu yang diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ”Atas perbuatannya yang telah terbukti di persidangan, kami menuntut terdakwa dengan pidana mati,” ujar JPU. Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Bintan, Haryo Nugroho, menyebut pertimbangan JPU menuntut terdakwa dengan hukuman mati ialah melihat barang bukti dalam perkara ini sangat banyak.”Di dalam persidangan terdakwa juga mengakui perannya dan barang bukti tersebut,” kata Haryo.

Atas tuntutan itu, terdak-

wa yang didampingi oleh penasihat hukumnya, A Nur menyatakan akan mengajukan pledoi atau pembelaan secara tertulis.”Kami menilai tuntutan hukuman mati ini terlalu berat. Karena itu kami mohon izin kepada yang mulia (Hakim) untuk mengajukan pembelaan tertulis,” ucapnya.

Mendengar permohonon terdakwa melalui penasihat hukumnya. Ketua Majelis Hakim, Eduard P Sihaloho, didampingi Majelis Hakim Anggota, Ramauli Purba dan Jhonson Sirait menunda persidangan. ”Sidang akan kami lanjutkan, Rabu (11/12/2019) dengan agenda pembelaan atas tuntutan JPU, dari terdakwa,” imbuh Ketua Majelis Hakim.

Terdakwa Indra ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareksrim Mabes Polri dirumahnya di Pulau Alang Bakau, RT 03 RW 02, Desa Dendon, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu (1/6/2019) silam. (rm/fer)

KPU Bintan Umumkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 BINTAN, RAKYAT MEDIAPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan akan dilaksanakan 23 September 2020.

Dengan begitu, kurang dari setahun Pilbup Bintan akan dilaksanakan. Kepastian ini diumumkan Ketua KPU Bintan Ervina Sari saat peluncuran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan tahun 2020 di Bhadra Resort Jalan Kawal Km 24 Kelurahan Toapaya Asri, Rabu (27/11/2019) pagi.

Ervina menjelaskan, khusus untuk calon independen ada beberapa persyaratan yang berbeda dengan pemilihan sebelumnya.

Dan itu harus dilengkapi agar bisa lolos seleksi secara administrasi.

Semisal syarat dukungan dari warga Bintan. Ervina mengatakan, syarat dukungan sesuai dengan PKPU

Nomor 3 Tahun 2019 minimal 10 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pemilu sebelumnya.”DPT pada Pemilu kemarin sebanyak 103.512 pemilih. Artinya, syarat dukungan untuk calon perseorangan pada Pilbup nanti sebanyak 10.352 KTP,” ungkap Ervina.

Selain itu, persyaratan lain yang harus dilengkapi yakni setiap dukungan wajib mengisi form B1KWK yang sudah disiapkan. Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, Ervina mengatakan, kalau dulu bisa secara kolektif.”Sekarang gak bisa, satu KTP satu form nya,” ujar dia.

Ervina juga menambahkan, untuk calon perseorangan yang mendapatkan dukungan 10 persen dari DPT sebelumnya juga harus tersebar dibeberapa kecama-

tan. Sesuai aturan, Ervina mengatakan, persebaran dukungan minimal 60 persen. ”Kalau di Bintan minimal persebarannya di 6 kecamatan,” ujar Ervina.

KPU kata Ervina optimis partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan meningkat.

Hal ini didasari dari persentase partisipasi pemilih pada pemilu 2019. Dalam peluncuran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan 2020, sejumlah pejabat juga ikut hadir diantaranya Asisten Bupati Bintan Supriyono, Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang, Kajari Bintan Sigit Prabowo serta perwakilan partai politik. Selain itu, momen peluncuran itu juga disejalankan dengan pengenalan maskot Pilkada serentak di Kepri yakni ‘SIGOSI’ atau si gonggong demokrasi. (rm/hlk)

Kolonel Laut Imam Teguh Pimpin Upacara Hari Armada Tahun 2019 di Mako Lantamal IV Tanjungpinang TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA- Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Wadanlantamal) IV Tanjungpinang Kolonel Laut (P) DR. Imam Teguh, S.T., M.si., memimpin pelaksanaan upacara peringatan Hari Armada Tahun 2019 bertempat di lapangan apel Markas Komando (Mako) Lantamal IV Jl Yos Sudarso Batu Hitam Tanjungpinang Kepulauan Riau, Kamis (05/12/2019).

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Suka Ajdi, S.E., M.M., dalam amanat tertulisnya yang dibacakan oleh Wadanlantamal IV mengatakan “Bila kita mencermati perkembangan lingkungan strategis dalam kurun waktu belakangan ini, maka kita akan memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini semakin sulit untuk diprediksi”, ujarnya.

“Dinamika keamanan di tingkat global dan regional begitu cepat berubah, tidak menentu dan dinamis telah menjadi faktor utama terbentuknya kompleksitas ancaman keamanan, baik dalam bentuk nyata maupun tidak nyata yang membutuhkan kesigapan kita dalam menghadapi semua ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan”, tutur Kasal.

Kasal juga mengatakan “Selain itu, munculnya berbagai ancaman berdimensi baru yang bersifat hibrida berupa kombinasi antara ancaman konvensional dengan aksi kriminal, serangan asimetrik dan serangan siber harus dapat diantisipasi dan dihadapi oleh seluruh jajaran Angkatan Laut termasuk Armada RI”, ungkapnya.

Kasal menjelaskan “Guna menjawab semua tantangan yang tidak menentu, TNI Angkatan Laut melakukan pembangunan postur

yang kuat, profesional dan modern yang diikuti dengan melakukan validasi organisasi. salah satunya adalah dengan telah disetujuinya di dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Komando Armada RI. Maka Komando Armada RI akan membawahi tiga Komando Armada baik Koarmada I, Koarmada II dan koarmada III. Diharapkan dengan terbentuknya organisasi baru ini, maka respon cepat terhadap segala bentuk ancaman negara dapat dilaksanakan dengan tepat dan cepat” jelasnya.

Lebih jauh dikatakan “Sejalan dengan pembangunan postur kekuatan Angkatan Laut, maka diperlukan suatu konsep operasi dan gelar kekuatan Angkatan Laut yang optimal disertai oleh tingkat kesiapan operasional yang tinggi.(rm/dispen lantamal).

RIBUAN anak TK/PAUD yang ikut gebyar PAUD di Bintan

Anak TK/PAUD Se-Kabupaten Bintan Ikut Gebyar PAUD BINTAN, RAKYAT MEDIA-Gebyar PAUD Se-Kabupaten Bintan diikuti ribuan anak TK/PAUD Kecamatan Gunung Kijang di GOR Kecamatan Gunung Kijang, Kawal, Selasa (3/12/ 2019) lalu Kegiatan ini diwarnai pawai dan lomba mewarnai anak-anak TK/PAUD. Hadir Bunda PAUD Bintan, Deby Maryanti. Deby Maryanti merasa bangga atas semangat anak-anak, guru serta orangtua wali murid TK/ PAUD yang hadir dalam kegiatan tersebut.”Kita melihat antusiasme

anak-anak, pendidik serta orangtua TK/PAUD yang hadir,” tuturnya.

Ia mengharapkan, ini menjadi motivasi bagi semua pihak untuk memajukan dunia pendidikan khususnya anak-anak usia dini. Selain itu, dirinya juga mengucapkan rasa terimakasihnya atas peranan khususnya kepada tenaga pendidik usia dini yang terus melahirkan berbagai program guna memajukan dunia pendidikan.

“Kemarin kita, mendapatkan penghargaan dari pemerintah pu-

sat dimana dari 500 an kabupaten/ kota, Kabupaten Bintan termasuk dalam 23 besar Kabupaten yang terbaik dalam pendidikan usia dini,” tambahnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan kedepannya akan terus memperjuangkan agar insentif untuk guru-guru PAUD/TK dapat naik.”Kedepannya selain konsentrasi terhadap program anak usia dini, kita juga akan menitikberatkan pada insentif guru-guru PAUD agar bisa naik,” tutupnya. (rm/bps).

Pertamina TBBM Tanjunguban Pastikan BBM Cukup Jelang Natal dan Tahun Baru TANJUNGUBAN, RAKYAT MEDIA-Pertamina Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Kijang dan Tanjunguban memastikan ketersediaan bahan bakar minyak baik jenis solar maupun premium cukup menjelang Natal dan Tahun Baru 2020.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Depo Pertamina KBBM Bintan Timur, Husni saat menerima Satuan Tugas (Satgas) Minyak dan Gas (Migas) Polres Bintan di kantornya, Rabu (4/12) sekitar pukul 09.00 WIB. Ia mengatakan, stok BBM baik solar dan premium yang ada saat ini cukup dan aman sampai awal tahun 2020.

Stok BBM yang tersedia di TBBM Kijang, untuk premium sekitar 1.557 KL/Ton, sedangkan stok Bio Solar sekitar 1.684 KL/Ton. Sedangkan di TBBM Tanjunguban, premium masih tersedia sekitar 27.011 KL /Ton, Pertamax

sekitar 2.591 KL/Ton dan Dexlite sekitar 9.921 KL/ Ton.”Stok solar maupun premium menjelang Natal dan Tahun Baru 2020 aman dan cukup,” urainya.

Kasat Intel Polres Bintan AKP Yudiarta mengatakan, kedatangan Tim Satgas Migas Polres Bintan untuk memastikan stok solar dan premium yang ada di Pertamina baik di TBBM Kijang dan TBBM Tanjunguban aman.”Stoknya cukup sampai penyaluran awal tahun 2020,” paparnya.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak panik dengan melakukan aksi beli BBM baik solar dan premium dalam jumlah berlebihan.

Karena aksi ini dikhawatirkan akan membuat ketersediaan BBM baik solar dan premium di Bintan cepat habis.”Tidak perlu khawatir, stok solar dan premium aman dan cukup,” tegas ia.

TERMINAL Bahan Bakar Minyak (TBBM) Kijang dan Tanjunguban

Tidak hanya itu, ia pun mengingatkan bila ada aksi penimbunan solar maupun premium, maka pihaknya tidak segan menindak secara tegas sesuai aturan berlaku. ”Jangan sampai ada aksi penimbunan BBM, kalau sampai terjadi kita tindak tegas,” tutupnya.

Adapun kegiatan ini diikuti Kanit II Satintelkan Pol-

res Bintan Bripka Dodi Irawan, Anggota Unit II Satintelkam Polres Bintan Bripka Dani Handoko dan Brigadir Rocky Agung serta PPNS Disperindag Bintan Setia Kurniawan. Selain Kepala Depo Pertamina KBBM Bintan Timur Husni, hadir juga Kepala Operasional Depo Pertamina KBBM Bintan Timur Josia.(rm/bp).

GALERI FOTO

Sabtu, 7 - 14 Desember 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

16

SEKRETARIS Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, mengikuti kegiatan Peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia Pakai Sabun Tahun 2019

Sekda Meranti Ikuti Kegiatan Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia

SEKRETARIS Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, saat memberikan kata sambutan

Ajak Masyarakat dan Pelajar Jaga Kesehatan Sejak Dini Dimulai Dengan Cuci Tangan MERANTI, RAKYAT MEDIA-Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, mengikuti kegiatan Peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia Pakai Sabun Tahun 2019, kegiatan dalam rangka membudayakan masyarakat khususnya para pelajar untuk hidup bersih mencuci tangan pakai sabun, dipusatkan di Halaman Kantor Bupati Meranti, Kamis (28/11/2019).

Turut Ketua DPRD Meranti Jack Ardiansyah, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, Danramil Selatpanjang Mayor Inf. Irwan, Camat Tening Tinggi Abdul Hamid, Sekretaris Dinas Kesehatan Meranti Asrul Medi, Kepala Puskemas Tebing Tinggi, serta Ratusan Pelajar mulai dari Tingkat SD sampai SMA sederajat.

Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia dilingkungan Pemkab. Meranti, ditandai dengan pelepasan Balon Ke udara, Pencanangan serta Percontohan bagaimana mencuci tangan yang baik kepada masyarakat khususnya pelajar dan siswa yang dipraktekan oleh Sekda-

taris Daerah H. Yulian Norwis SE MM, Wakil Ketua DPRD Meranti Jack Ardianysah, Camat Tebing Tinggi dan tamu lainnya.Kemudian dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, mengucapkan apresiasi kepada semua pihak atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya kegiatan ini sangat strategis dan penting dalam rangka membudayakan pola hidup bersih kepada masyarakat khususnya para siswa dan pelajar yang dimulai dengan mencuci tangan dengan sabun.

“Cuci tangan pakai sabun merupakan langkah awal bagi diri kita untuk menjaga kesehatan. Mari budayakan cuci tangan pakai sabun agar kita semua terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh kuman,” ujar Sekda.

Agar upaya sosialisasi hidup sehat ini berjalan dengan masif dan maksimal, Sekda Meranti berpesan kepada orang tua dan guru untuk mengajarkan kepada anak maupun peserta didik untuk senantiasa membiasakan diri mencuci tangan dengan

sabun. ”Kepada seluruh guru dan orang tua mari kita ajarkan kepada anak dan siswa untuk hidup bersih dan sehat sejak dini, dengan menggalakan budaya cuci tangan pakai sabun,” ucapnya.

Selanjutnya dalam rangka mendukung program itu, Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti, dikatakan Sekda, akan mengadakan tempat cuci tangan umum dilokasi strategis seperti taman dan pusat keramaian. Agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencuci tangan sekaligus mendukung program pemerintah dalam menyehatkan masyarakat dan menekan angka kematian yang disebabkan oleh kuman penyakit.

Terakhir, kepada seluruh insan kesehatan dan masyarakat yang hadir dalam peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia dihalaman Kantor Bupati, Sekda berharao kegiatan tersebut jangan hanya bersifat seremonial belaka, tapi benar-benar dapat disosialisasikan dan diaplikasikan dalam kehidupan mulai dari diri, keluarga dan masyarakat dalam rangka mewujud-

SEKRETARIS Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, berfoto bersama saat mengikuti kegiatan Peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia Pakai Sabun Tahun 2019

kan masyarakat Meranti yang sehat dan produktif dalam membangun Meranti lebh baik lagi kedepan. ”Mari kita budayakan prilaku hidup bersih dalam meningkatkan drajat kesehatan masyarakat di Kepulauan Meranti,” pungkasnya.

Senada dengan Sekda Meranti, Camat Tebing Tinggi Abdul Hamid juga mengutarakan hal serupa, menurutnya Gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun sifatnya sederhana namun memiliki pengaruh yang besar bagi kesehatan masyarakat. Untuk itu ia meminta kepada aparatur Kecamatan dan para guru untuk mensosialisasikan program ini agar diri dan masyarakat terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh kotornya tangan.”Semoga dengan adanya kegiatan ini semakin meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para siswa dalam menjaga kebersihan diri, lingkungan dan sekolah sejak dini yang dimulai dengan mencuci tangan pakai sabun,” ucap Camat.

Sekedar informasi, dari keterangan Sekretaris Dinas Kesehatan Meranti Asrul Medi, Dinas Kesehatan mencatat 50 persen penyakit Diare disebabkan karena pola hidup tidak higienis terutama kotornya tangan. Untuk itu sesuai dengan Tema yang diusung kali ini yakni “tangan bersih untuk kita semua bertapa pentingnya menjaga tangan dari kuman penyakit agar tidak terjangkit”Ia mengajak semua masyarakat untuk saling mengingatkan cuci tangan pakai sabun. ”Ajaklah teman, keluarga dan saudara untuk mencuci tangan dengan sabun sebagai prilaku hidup sehat dalam mewujudkan masyarakat Meranti yang sehat, mandiri dan berkeadilan,” pungkasnya.

Dalam kegiatan itu juga digelar Senam Masal Gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun yang diikuti oleh Sekda Meranti, Ketua DPRD, Forkopimda, Para Guru dan Pelajar Tingkat SD-SMA sederajat. (Humas Pemkab. Meranti).

SEKDA Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, mengikuti kegiatan Peringatan Hari Cuci Tangan

SEKRETARIS Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, mengikuti kegiatan Peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia Pakai Sabun Tahun 2019

BERFOTO bersama

SEKRETARIS Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, mengotorkan tangannya

SEKRETARIS Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, senam jari

SEKRETARIS Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, saat memberikan kata sambutan

SENAM bersama

SENAM bersama

BERFOTO bersama