CMYK
Warga Kepri Tolak Jumaga Nadeak Sebagai Ketua DPRD Kepri KORAN UMUM
Senin, 23- 30 September 2019, Minggu II
Baca Hal 9
Mau Pasang Iklan Hubungi
0778-479636
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Terverifikasi Faktual
Senin, 23- 30 September 2019, Minggu II
Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri
Edisi : # 271 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-
Polres Siak Tangkap Oknum Wartawan Bengkalis Bawa Sabu 12 Kg BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Resnarkoba Polres Siak dua pekan lalu berhasil menangkap oknum wartawan salah satu media online Riau asal Bengkalis. Memiliki barang haram narkotika jenis sabusabu seberat 12 kg. Narkotika berbagai jenis diantaranya 10.000 butir pil Extacy dan 6.000 pil Happy Five senilai Rp 15
miliar ini dibawa dari Bengkalis menuju Pekanbaru. “Penangkapan ini menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait maraknya lalu lintas pengiriman narkoba melalui wilayah hukum Polres Siak,” kata Kapolres Siak AKBP Ahmad David SIK pada konferensi pers, Jumat (20/9/2019) pagi.
Lebih lanjut Kapolres menjelaskan, begitu mendapat informasi anggota kita sebar untuk melakukan penyelidikan, dari hasil Under Cover, Monitor dan Survillance diketahui bahwa ada pergerakan pengiriman paket narkoba dari Kabupaten Bengkalis menuju kota Pekanbaru.”Pelaku ini telah dipantau oleh anggota
dilapangan dengan target sepanjang Jalan Lintas Siak-Perawang Kabupaten Siak. Alhasil, Jumat (7/9/2019), target berhasil ditangkap,” jelas Kapolres Siak. Setelah target berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Resnarkoba Polres Siak, lanjut Bersambung ke Hal 2
KAPOLRES Siak AKBP Ahmad David SIK pada konferensi pers, Jumat (20/9/2019) pagi.
KPK Geledah Kator Dinas PUPR, Pariwisata dan Pendidikan Kepri :
ILUSTRASI paspor
IMIGRASI KENAKAN DENDA RP 1 JUTA BAGI PASPOR HILANG JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Direktorat Jendral Imigrasiakan mengenakan denda bagi Anda yang kehilangan paspor. Denda itu akan dikenakan saat proses pembuatan paspor baru. Demikian dijelaskan Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi, Sam Fernando, kepada wartawan Kamis (19/9/2019) di Jakarta. Sam Fernando mengatakan, penggantian paspor baru juga tidak bisa langsung diberikan, melainkan harus dilakukan pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP).”Dalam hal penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia karena hilang, dokumen perjalanan tidak dapat langsung diberikan, diharuskan melalui pengawasan berupa pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan pasal 40 ayat 2 Permenkumham No. 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor,” kata Sam Fernando. “Penggantian paspor karena hilang pun tidak luput dari biaya denda dan penangguhan pemberian penggantian paspor sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan,” imbuhnya. Sam menjelaskan, aturan baru imi-
Ada Kepala Dinas Bakal Nyusul Jadi Tersangka TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Sejumlah Kepala Dinas di jajaran Pemerintah Provinsi Kepri mulai ketar-ketir. Bahkan tak enak makan dan tak nyenyak tidur, kepala dinas PUPR Kepri Abu Bakar, usai diperiksa KPK kabarnya jarang masuk kantor.Bisa jadi kepala dinas yang dibawa Nurdin dari Pemkab Karimun ini bakal dibidik KPK jadi tersangka.
PETUGAS KPK saat berada di Kantor Dinas PU Provinsi Kepri di Dompak
Bersambung ke Hal 2
MANTAN MENPORA JADI TERSANGKA SUAP KASUS DANA HIBAH KONI
KEPALA Dinas PU Provinsi Kepri Abu Bakar berjalan usai digeledah kantornya
Proyek Rehabilitas Pembangunan Lining Sungai Bangkatan
Diduga Sarat Korupsi
JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait dana hibah KONI dari Kemenpora. Imam Nahrawi dijerat dalam pengembangan kasus. “Dalam penyidikan tersebut ditetapkan 2 orang tersangka yaitu IMR (Imam Nahrawi) dan MIU (Miftahul Ulum),” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019), dilansir dari Detik.Com Miftahul merupakan asisten pribadi Menpora. Miftahul sudah lebih dulu ditahan KPK pada awal bulan ini.Kasus ini merupakan pengembangan kasus dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Pada kasus awal KPK menjerat 5 orang tersangka yaitu Ending Fuad Hamidy, Johnny E Awuy, Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko Triyanto. Ending dijerat dalam jabatannya sebagai Sekjen KONI, sedangkan Johnny sebagai Bendahara Umum KONI. Baik Ending maupun Johnny telah divonis bersalah dalam pengadilan dengan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara bagi Ending dan 1 tahun 8 bulan penjara bagi Johnny. Sedangkan 3 orang lainnya yaitu Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko Triyanto masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.(rm/ red).
BINJAI, RAKYAT MEDIA-Dalam pelaksanaan pekerjaan reabilitas dan rekontruksi pasca bencana di sungai bangkatan, Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai telah mengajukan rancangan pekerjaan proyek dan telah selesaikan dikerjakan Tahun 2018 dengan nilai pagu senilai Rp, 6.308.184.000.00,Sebelunya diketahui kalau pekerjaan rehabilitasi dan rekontruksi pembangunan lining sungai bangkatan, kalau Badan Penaggulangan Bencana Daerah kota Binjai menyajikan dalam LRA Tahun 2018, anggaran belanja modal sebesar Rp, 7.415.969.727.00,- dengan realisasi sebesar Rp,
PASALNYA, penyudikan kasus korupsi dan suap (gratifikasi) yang melibatkan Gubernur Kepri non aktif Nurdin Basirun tampaknya masih berlanjut. Tindak lanjut pengusutan kasus tersebut oleh KPK tak hanya sebatas kepada sejumlah pejabat yang sudah meringkuk dibalik trails besi rutan KPK. Tidak tertutup kemungkinan ada sejumlah kepala OPD lainnya yang bakal menyusul jadi tersangka. Hal ini terlihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/9/2019) pekan lalu kembali datang ke Kepri. Di daerah ini KPK menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR) Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Tanjungpinang.Penggeledahan yang dilakukan tujuh petugas KPK dikawal ketat oleh aparat kepolisian berseragam lengkap dengan senjata laras panjang. Selain Dinas PU, KPK juga menggeledah ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Ri-
7.234.339.700.00,- atau 97,69% dari anggaran. Diantara realisasi belanja modal tersebut merupakan kegiatan reabilitas dan rekontruksi pasca bencana Bersambung ke Hal 2
Bersambung ke Hal 2
Baraskrim Polri Tangkap Kurir Sabu 38 Kg Asal Riau JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Dengan terbata, IS mengaku kesulitan secara ekonomi hingga akhirnya terdorong melakukan pekerjaan yang mengantarnya ke jeruji besi. IS ditangkap di perairan Selat Malaka, Riau, pada 7 September 2019, dengan tuduhan sebagai kurir narkoba. Menurut aparat kepolisian, ia berperan membawa narkotika dari Malaysia ke Indonesia. “Karena kesusahan, karena kemiskinan, saya diajak kawan ini mengikuti perjalanan ini,” kata IS di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2019). Sehari-hari, ia mengaku bekerja secara serabutan. IS akan melaut ketika ada tawaran. Sekali melaut, ia dapat meraup upah sebesar Rp 100.000 per harinya. Lalu, ia pun mendapPARA tersangka saat ketika berada di Baraskrim Polri
Bersambung ke Hal 2
Bupati Aceh Tamiang dan Bea Cukai Tinjau Pelabuhan Seruway KUALASIMPANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Aceh Tamiang H Mursil mengajak rombongan Bea dan Cukai Aceh ke lokasi yang diproyeksikan dibangun pelabuhan internasional di Kampung Airmasin, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang, Rabu (18/9/2019) lalu. Keberadaan pelabuhan di Aceh Tamiang dinilai sudah cukup penting sebagai upaya meningkatkan pereko-
DATA penyaluran anggaran proyek
au Muhd Dali. Bahakan Kepala Dinas Pendidikan Muhd Dali ikut mendampingi petugas KPK menggeledah ruang kerjanya.”Saya belum tahu kasus apa,”kata Dali ketika ditanya wartawan soal penggeledahan. Ada sekitar satu jam ruangan Kadisdik Kepri digeledah petugas KPK, lima anggota KPK kemudian keluar, lalu masuk ke ruangan sebelahnya. Namun mereka enggan memberikan komentar kasus yang sedang mereka tangani. Sementara di Dinas PU Kepri, sebanyak tujuh anggota KPK menggeledah ruang kerja Kepala PU Kepri Abu Bakar.Sejumlah staf di PU Kepri mengatakan bahwa Abu Bakar jarang masuk kantor setelah KPK memeriksa dirinya. ”Kami sulit untuk koordinasi dengan pimpinan dalam 2 bulan terakhir,” kata sala seorang staf KPK masih mendalami kasus dugaan gratifikasi izin reklamasi
Bersambung ke Hal 2
BUPATI Aceh Tamiang H Mursil dan rombongan Bea dan Cukai Aceh saat berada di lokasi pelabuhan Seruway Aceh Tamiang
STOP PRESS DIBERITAHUKAN kepada Instansi Pemerintah/TNI/ Polri dan pengusaha Swasta Khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD) bahwa : Nama : Deddy Muliadi Alamat : Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang Jabatan : Wartawan/Kepala Biro Kab. Aceh Tamiang Sejak 1 September 2019 yang bersangkutan sudah dipecat dari koran RakyatMedia, tunggakan uang Koran yang belum diselesaikan diminta segera mmenyelesaikan kepada redaksi. Selain itu Kartu Pers yang masih dipegang bersangkutan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Demikian pengumuman ini diterbitkan segala tindaktanduk yang bersangkutan dilapangan bukan menjadi tanggungjawab redaksi lagi. Tertanda Pemimpin Redaksi
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
SAMBUNGAN
Senin, 23- 30 September 2019, Minggu II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
2
Gubernur Anies Diminta Evaluasi Penyerapan Anggaran di Dinas Perumahan DKI Jakarta Diduga Sarat dalam pekerjaan rehabilitasi dan rekontruksi pembangunan lining sungai bangkatan pada tahun lalu. Sementara itu dalam pelaksanaan pekerjaan proyek reabilitas dan rekontruksi, PT PSM dinyatakan selaku pemenang tender dan selaku penyedia jasa, hal tersebut berdasarkan kontrak Nomor 602.1-08/PPK/APBD/BPBD/ KONS/KB/2018 tanggal 9 Februari 2018. Pihak PT PSM telah melakukan penawaran senilai Rp, 6.308.184.000.00,- dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kelender atau dari tanggal 9 Februari 2018 s.d. 9 Mei 2018.Namun kendati demikian, kalau pekerjaan tersebut mengalami perubahan kontrak ssuai dengan Nomor. 602.1-67/ Add/BBM/APBD/DPUR/ KB/2018 tanggal 26 Maret denga nilai sebesar Rp, 6.307.108.200.00,-. Dari laporan pertanggung jawaban pihak PT.PSM dinyatakan pekerjaan telah selesai mencapai 100%, dan telah diserah terimakan berdasarkan BAST I Nomor 03.d/BASTI/BP/APBD/ BPBD/KONS/KB/2018 tanggal 9 Mai 2018 dan bahkan pekerjaan tersebut telah dibayar sebesar 100% atau sebesar Rp, 6.307.108.200.00,- dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dari hasil pemeriksaan oleh Tim pemeriksa, bahwa pekerjaan PT.PSM terdapat kelebihan Volume alias Mark Up dan pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen kontrak dan perubahan nya, back up data, dan pemeriksaan fisik tanggal 1 februari 2019 oleh tim pemeriksa bersama PPK, PPTK, pengawasan lapangan, dan penyedia jasa, serta disepakati dalam BAP fisik. Dari hasil pemeriksaan dokumen dan fisik diketahui adanya kelebihan Volume dalam pekerjaan bekisting, dan pekerjaan Bekisting yang dicantumkan pada analisa harga satuan penawaran, merupakan hasil dari perencanaan yang mengacu pada analisis harga satuan pekerjaan sesuai Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 untuk pemasangan dan pembongkaran bekisting. Kemudian berlanjut pada pemeriksaan dan perhitungan kembali terhadap koefisien pengunaan kayu (untuk balok, sokong dan pa-
Sambungan Hal. 1
pan) dengan asumsi pengunaan matrial kayu 1 kali pakai yang digunakan penyedia, tidak sesuai dengan penawaran, dan volume kayu untuk bekisting tersebut telah dihitung oleh tim pemeriksa bersama PPK, PPTK, dan konsultan pengawas. Sedangkan pada pekerjaan jembatan penyebrangan dengan lebar 1,50 m dan 0,90 m, jembatan tersebut dibuat untuk mempelancar kegiatan penyebrangan (melintas sungai) matrial dan pekerja, namun pekerjaan tersebut tidak diperhitungkan pada perubahan kontrak (CCO), sedangkan volume kayu untuk jembatan tersebut telah dihitung bersama pihak PPK, PPTK, dan konsultan serta pengawas. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Dokumen dan fisik oleh tim pemeriksa diketahui terdapat kekurangan Volume sebesar Rp, 1.259.538.133.12.Ironisnya, dalam pekerjaan rehabilitasi dan rekontruksi pembangunan lining sungai bangkatan yang dikerjakan tahun 2018 lalu , pihak tim TP4D dari pihak Kejaksaan selaku pengawas melekat selama pekerjaan proyek berjalan terkesan tutup mata, sehingga tim pemeriksa mendapat temuan kekurangan Volume yang merugikan keuangan Negara mencapai Rp, 1.259.538.133.12. Sementara itu Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Binjai, Ahmad Yani S.STP sebagai Pejabat Penguna Anggaran (PPA) dalam pelaksanaan proyek tersebut ketika dikonfirmasi Medan Pos Selasa (17/09) melalui Ponselnya terkait adanya temuan BPK RI Perwakilan Sumut membenarkan adanya temuan atas kekurangan Volume pekerjaan dalam pelaksanaan proyek pekerjaan rehabilitasi dan rekontruksi pembangunan lining sungai bangkatan yang dikerjakan tahun 2018. “Memang ada temuan dari tim pemeriksa BPK RI perwakilan sumut atas kekurangan Volume untuk pekerjaan rehabilitasi dan rekontruksi pembangunan lining sungai bangkatan yang dikerjakan tahun 2018, dan Saya sudah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negri Binjai dalam hal tersebut, Kata Yani. Dijelaskan nya lagi ,”pihak Kejaksaan telah menyarankan pada Saya agar kerugian atas uang Negara itu
Bupati Aceh nomian masyarakat dan juga untuk menangkal masuknya barang ilegal. Secara terbuka Mursil mengakui kalau di kawasan Seruway sejak dulu sudah dijadikan pintu masuk barang-barang dari luar negeri secara ilegal. Letaknya pun cukup strategis karena berdekatan dengan Malaysia dan Thailand. ”Penggunaan jalur tradisional di Seruway ini sudah dilakukan nenek moyang kami sejak dulu. Jadi harapan ke depan semua barang yang hilir mudik di sini dilakukan secara legal,” kata Mursil kepada wartawan di Kuala Simpang, Kamis (19/ 9/2019). Legalitas ekspor impor ini dipastikannya akan memberi dampak positif yang besar bagi masyarakat. Selain terlindungi dari barang yang
Sambungan Hal. 1
mengandung zat bahaya, perekonomian masyarakat juga dipastikan terdongkrak naik. ”Contoh bibit tanaman dari Thailand tidak melalui karntina. Ini kan bahaya karena bisa saja ada penyakit di bibit itu,” ujarnya. Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh Safuadi menyambut positif usulan ini. Bahkan dia juga menilai Aceh Tamiang sudah layak memiliki bandara agar bisa melayani kargo. “Aceh Tamiang harus meningkatkan nilai tambah pada suatu produk. Kami sebagai instansi vertikal juga berupaya membangun keyakinan pengusaha untuk meningkatkan kegiatan produksi,” kata Safuadi. Sejumlah pengusaha lokal Aceh Tamiang memang diikutsertakan dalam peninjauan lokasi pelabuhan ini.
Imigrasi Kenakan grasi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aturan tersebut juga sesuai dengan pasal 41 Permenkumham No 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Denda paspor hilang atau rusak. Sam kemudian memberikan data soal biaya beban paspor hilang dan paspor rusak. Disebutkan, untuk biaya beban paspor hilang akan dikenakan denda Rp 1 juta, sementara biaya beban paspor rusak akan dikenakan denda Rp 500 ribu.
harus segera dikembalikan terhitung dalam waktu 60 hari setelah adanya temuan, dan uang tersebut sudah Saya kembalikan ke kas Daerah, dan itu tidak menjadi masalah lagi karena pengembalian uang itu sesuai dengan Undang-undang. Sebenarnya masalah ini muncul atas laporan pengaduan salah satu LSM yang ada di Binjai, sehingga Kejaksaan Negri Binjai memanggil Saya untuk dilakukan pemeriksaan atas temuan tentang kelebihan Volume oleh BPK RI perwakilan Sumut, dan Medan Pos adalah orang yang ke 8 kali untuk mempertanyakan masalah ini, sudah ngak ada masalah lagi Bang, Ketusnya. Dengan adanya temuan atas kerugian Negara dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi dan rekontruksi pembangunan lining sungai bangkatan yang dikerjakan pada tahun 2018 lalu, Lemar Butarbutar Perwakilan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Kota Binjai ketika RakyatMediaPres.co.id meminta tangapan nya Rabu (18/9) menuturkan ,”Menurut Undang-undang tipikor No 31 Thn 1999 Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian Negara tidak serta merta menghapuskan tuntutan hukum, Katanya. Ditambahkan nya lagi ,”Sedangkan pengembalian kerugian Negara (Akibat perbuatan tindak pidana korupsi-red) tanpa proses hukum tidak sah menurut undang-undang tanpa adanya proses hukum, lantas dengan adanya pengembalian atas kerugian Negara tersebut oleh pihak PPA juga tetap telah merugikan Negara, artinya pengembalian itu merupakan bukti tambahan adanya perbuatan melanggar hukum yang dengan sengaja merekayasa laporan pertanggung jawaban atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100%, sehingga Negara mengalami kerugian. Nah... bagai mana kalau ini tidak jadi temuan ? tentunya Oknum terkait dalam pelaksanaan proyek Negara tersebut dengan leluasa mengambil keuntungan besar bersama kelompoknya dalam upaya rekayasa laporan pertanggung jawaban pekerjaan dengan maksut memperkaya diri pribadi dari uang Rakyat, terang Butarbutar. (rm/supriadi)
Pasal 41 soal risiko paspor hilang atau rusak disebutkan. Dalam hal dari hasil pemeriksaan diperoleh petunjuk Paspor biasa hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dan huruf d disebabkan karena: a. musibah yang dialami oleh yang bersangkutan antara lain kebakaran, kebanjiran dan gempa bumi, dapat diberikan penggantian langsung; b. ditemukan adanya unsur kekurang hati-hatian dan terjadinya kehilangan di luar kemampuan pemegang Paspor biasa, diberikan penggantian Paspor biasa; c. ditemukan adanya unsur kecerobohan atau kelalaian disertai alasan yang tidak dapat diterima, pemberian Paspor biasa
Momen ini pun dimanfaatkan Safuadi untuk memberi pemahaman kepada para pengusaha kala ekspor impor secara legal lebih menguntungkan. ”Karena aturannya sudah jelas. Jangan pernah menganggap ilegal lebih menguntungkan,” tuturnya. Namun untuk merealisasikan usulan membangun pelabuhan ini, dia menyarankan Pemkab Aceh Tamiang membuat keunikan tersendiri dan meyakinkan pemerintah pusat kalau keberadaan pelabuhan memang sudah sangat dibutuhkan. ”Kami di bea cukai, khususnya Kementrian Keuangan punya fasilitas yang ditawarkan ke pengusaha untuk meringnkan beban modal produksi, terutama barang kegiatan impor,” kata Safuadi.(rm/sm/ sofyan) Sambungan Hal. 1 dapat ditangguhkan paling sedikit 6 (enam) bulan sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun. (2) Penggantian Paspor biasa karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya denda sebagai berikut: a. disebabkan karena musibah, dibebaskan dari pengenaan denda; b. disebabkan karena kekurang hati-hatian tanpa unsur kesengajaan, dikenakan denda sebesar biaya Paspor biasa yang hilang atau rusak; dan c. disebabkan karena kecerobohan, dikenakan denda 2 (dua) kali lipat dari biaya Paspor biasa yang hilang atau rusak. (rm/mwd).
JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Memiliki Rumah merupakan kebutuhan mendasar. Namun, tidak semua kalangan mampu membeli, dan memilikinya. Terlebih di kota Jakarta dengan harga yang sudah selangit ini menjadi salah permasalahan untuk ketersedian rumah di Jakarta. Pemprov Jakarta sendiri sudah menganggarkan dana untuk pembangunan rumah susun (rusun) untuk menyediakan rumah layak untuk masyarakat menengah ke bawah. Namun yang menjadi sorotan adalah penyerapan anggaran dinas perumahan terhadap anggaran pen-
gadaan Tanah perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman Provinsi DKI Jakarta sangat minim untuk pembangunan rusun. Ketua Koalisi Pemerhati Rumah Rakyat (KPRR), Ahmad Ridwan mengatakan bahwa dari hasil data untuk penyerapan anggaran pengadaan lahan hanya 0,02 persen dari anggaran yang sudah di sediakan, lalu bagaimana dengan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan rusun untuk masyarakat. “Kalau dari Dinas Perumahan saja belum menyiapkan lahannya, bagaimana bisa pembangunan rusun ini
cepat dilaksanakan. Seharusnya anggaran yang sudah di siapkan bisa digunakan dengan sebaik mungkin,” ujar Ahmad saat di hubungi (16/ 09). Ahmad juga menambahkan jika penyerapan anggaran yang dilakukan dinas perumahan Pemprov DKI Jakarta hanya 0,02 persen, harus dipertanyakan kinerjanya sejauh mana untuk melakukan program yang sudah di berikan. “Dengan penyerapan anggaran yang satu persen pun tidak sampai, harus ada evaluasi dari gubernur untuk kinerja dinas perumahan. Kalau begini semua program
Polres Siak Ahmad David, dari tangan pelaku yang diketahui inisial AM (41) ini, didapati barang bukti diduga narkotika jenis sabu seberat 12 kg, 10.000 butir pil Extacy dan 6.000 pil Happy Five (H5). ”Selanjutnya tim membawa pelaku beserta barang bukti ke Mapolres Siak untuk dilakukan penyidikan sekaligus pengembangan,” terang dia.
Sambungan Hal. 1
Kemudian dihitung dan ditimbang di PT Pegadaian Pasar Perawang, jelas Ahmad David, diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 11.967,71 narkotika pil diduga Extacy warna hijau sebanyak 5.000 butir. Selanjutnya narkotika pil diduga Extacy warna biru sebanyak 5.000. Psikotropika jenis Happy Five (H5) sebany-
ak 6.000. Pelaku saat ditangkap menggunakan sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru dongker BM 2156 DAA.”Pelaku dikenakan pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 tahun huku-
Ada Kepala Tanjung Piayu, Batam, setelah mendapatkan sejumlah data terkait dugaan suap jabatan di Pemprov Kepri. Sebelumnya puluhan kepala dinas dan pejabat eselon III Pemprov Kepri juga diperiksa di Mapolresta Barelang, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Muhammad Dali. Penggeledahan yang dilakukan petugas KPK, tak hanya dua instansi dinas Pendidikan dan PUPR, kantor Dinas Pariwisata di gedung B1, Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak. Juga digeledah KPK.Sebanyak tujuh penyidik KPK mengenakan rompi cokelat muda dan masker penutup wajah tampak menggeledah ruangan sekretariat Dinas Pariwisata.Penggeledahan ini turut disaksikan oleh sejumlah pegawai yang berdinas di kantor tersebut.Beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap dengan senjata laras panjang pun ikut mengawal. Setelah menggeledah Dinas Pendidikan, Pariwisata dan Dinas PUPR Kepri, Rabu (18/9/2019)KPK kembali mmenggeledah Dinas Kesehatan Provinsi Kepri. Namun saat penggeledahan Kepala Dinas Kesehatan, Tjetjep Yudiana, sedang berada di Batam. “Benar, saya tidak tahu terkait apa, mungkin terkait Gubenur. Sebaiknya kita hormati yang dilakukan KPK, saya juga tidak tahu materinya,” sebutnya. Bahkan saat penggeledaahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR) Provinsi Kepulauan Riau, penyidik KPK sempat menggeledah mobil dinas Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Hendriza.Dari mobil yang terparkir di depan Ge-
man dan paling lama 20 tahun hukuman dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah sepertiga,” imbuh Kapolres. Kemudian pasal 62 undang-undang RI No 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp100 juta. (rm/zaini) Sambungan Hal. 1
dung C, Komplek Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak itu. Petugas KPK tampak membawa sebuah tas samping diduga berisi dokumen, di antaranya kuitansi pembayaran. Kepala Disdik Kepri Muhamad Dali seusai penggeledahan KPK di ruang kerjanya, Selasa, mengatakan, dokumen yang dibawa KPK berupa laporan kegiatan bulanan mulai Januari-Desember 2018 dan Januari-Agustus 2019.Dokumen itu disita untuk memperkuat barang bukti di pengadilan terkait kasus dugaan suap jabatan yang menjerat Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun. KPK hanya menyita dua bundel dokumen. ”Penggeledahan ini terkait kasus suap jabatan yang melibatkan Pak Nurdin Basirun (Gubernur Kepri nonaktif,” kata Dali. Dali mengatakan pengangkatan dirinya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kepri sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan tidak memberi uang kepada Nurdin Basirun untuk mendapatkan jabatan eselon II tersebut. Dali naik jabatan dari Kepala Bidang SMK menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kepri pada Juli 2018.”Saya ikuti proses, ikut open bidding. Tidak, tidak ada uang atau hadiah yang saya berikan kepada gubernur saat itu,” katanya. Dali belum pernah diperiksa KPK sebagai saksi. Ia mengaku tidak mengetahui kaitan dirinya dengan kasus yang ditangani KPK tersebut. ”Saya agak kaget, terkejut, tiba-tiba dapat informasi KPK sudah tiba di kantor,” katanya. Kasus koropsi dan suap gratifikasi yang menjerat Gubernur non aktif Nurdin Basirun, cukup menjadi perhatian berbagai pihak. Pasal-
nya kasus tersebut juga menyeret sejumlah anggota DPRD Kepri dan Karimun, Bobby Jayanto anggota DPRD Keppri dan anggota DPRD Karimun. Bahkan seorang wanita bernama Elda Febrianasari Anugerah alias Bela. pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi Kepri, yang menjadi serkeratis Nurdin Basirun, juga ikut diperiksa KPK sebagai saksi. Namun tidak diketahui apa peran Elda dalam kasus tersebut. Selain Elda, KPK juga memanggil Juniarto, Kasubag Akomodasi dan Transportasi Sekretariat Biro Umum Pemprov Kepri. Juniarto sebagai orang dekat Nurdin Basirun. Juniarti juga diperiksa sebagai sebagai saksi. Sebelumnya KPK menetapkan Nurdin sebagai tersangka suap dan gratifikasi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Selain Nurdin, KPK menangkap Edy Sofyan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri, Budi Hartono Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri, dan Abu Bakar. Nurdin diduga menerima suap dari Abu Bakar terkait perizinan reklamasi. Abu Bakar pemberi suap senilai total Rp 159 juta agar diberi izin prinsip untuk lokasi reklamasi di Kepri.KPK juga menyita duit Rp 6,1 miliar yang diduga terkait gratifikasi Nurdin. Duit itu disita saat OTT dan penggeledahan di rumah dinas Nurdin dalam pecahan berbagai mata uang yang ditemukan berserakan di kamarnya. Terungkapnya permainan Nurdin setelah tertangkap tangan oleh KPK menerima suap izin reklamasi Tanjungpiayu. Dalam kasus tersebut ditemukan barang bukti Rp 150 juta ketika OTT berlangsung. Pengembangan pemer-
Baraskrim Polri at tawaran pekerjaan dengan modus menjual kayu tanaman bakau ke Malaysia. Namun, saat kembali, mereka membawa shabu dan ekstasi tersebut. Berdasarkan pengakuan IS, dirinya tidak mengetahui bahwa barang yang dibawanya ke Indonesia adalah zat terlarang. Sebagai nakhoda, dia mengaku baru pertama kali melakukan aksinya ini. “Enggak pernah tahu kalau narkoba,” tutur IS. Pria paruh baya itu akhirnya mengambil tawaran pekerjaan tersebut karena dijanjikan upah sebesar Rp 30 juta.Sayangnya, upah tersebut bahkan belum ia terima. “Istilahnya belum ada bayarannya, cuma cerita. Iya (belum dibayar), (diiming-im-
kerja akan molor sekali dari waktu yang ditentukan,” imbuh Ahmad. Penyediaan rusun untuk masyarakat Jakarta dari pemprov merupakan langkah yang sangat baik untuk menghadirkan rumah layak huni untuk warga menengah ke bawah, karena jika tidak dilakukan hanya kalangan atas saja yang akan bisa memiliki rumah. “Mungkin harus ada langkah untuk lebih mengawasi kinerja dari Pak Gubernur, agar anggaran yang sudah di rancang bisa terserap dengan baik dan anggaran yang sudah di anggarkan bisa terlihat hasil kerjanya,” tutup Ahmad. (rm/mahyuddin).
ingi) Rp 30 juta,” tutur dia.Tak berbeda jauh, tersangka AS juga mengaku tergiur dengan iming-iming upah Rp 30 juta tersebut. AS ditangkap bersama dengan IS dan salah satu rekannya lagi yang berinisial RA. “Saya khilaf, karena keadaan ekonomi juga,” tutur AS di lokasi yang sama. Sehari-hari, pria berusia 32 tahun itu juga bekerja serabutan. Pendapatannya dalam satu hari bervariasi, kadang ia mendapat Rp 20.000 atau Rp 70.000. AS pun mengaku tidak mengetahui isi paket yang ia dan rekan-rekannya bawa dari Malaysia. Jika mengetahuinya, AS mengaku tidak akan melakukan pekerjaan tersebut. Di sisi lain, saat melakukannya, AS juga mengaku tidak
iksaan KPK juga menggeledah beberapa tempat. Sejumlah uang diperkirakan sampai angka Rp 6 miliar diamankan dari rumah dinas Nurdin Basirun, serta dokumen penting dari beberapa tempat lain. Uang miliaran tersebut tidak hanya terkait suap izin prinsip. Tetapi juga uang gratifikasi yang diterima Nurdin sejak ia menjabat Gubrnur Kepri. KPK terus mendalami kasus tersebut hingga saat ini sudah lebih dari 30 orang saksi yang diperiksa. Gubernur Nonaktif Kepulauan Riau Nurdin Basirun juga menerima setoran dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Indikasi ini tercium Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Indikasinya sudah ada, karena kasus ini ada dua yaitu suap izin reklamasi dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan,” ujar Febri Diansyah. Lebih lanjut Febri mengatakan, beberapa uang tersebut didapatkan Nurdin Basirun dari gratifikasi yang diterimanya selama menjabat sebagai Gubernur. ”Gratifikasi ini kami telusuri selama Gubernur menjabat,” kata Febri. Kebanyakan, lanjut Febri, gratifikasi terkait perizinan didapat dari pemberian pihak lain diantaranya ada unitunit dinas, atau OPD terkait di Kepri. “Ini perlu didalami apakah bentuknya setoran rutin ke atas atau pemberian-pemberian (dengan) tujuan lain,” katanya. Untuk kasus gratifikasi, KPK memfokuskan kepada penerima sesuai pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ”Langkahnya sekarang kami mengidentifikasi penerima melihat dari hubungan jabatanya,” kata dia.(rm/mwd) Sambungan Hal. 1
bertemu dengan oknum di Malaysia sebagai pemberi narkotika. “Di antar ke kapal kita, orang itu sudah komunikasi, (lalu) pulang bawa kapal itu (berisi narkotika),” ungkap AS sambil menangis tersedusedu ketika ditanya mengenai keluarganya. Pria asal Riau tersebut memiliki tiga anak, si sulung sedang duduk di kelas 6 SD, sementara yang bungsu di kelas 2 SD. Sang istri sudah mengetahui perihal penangkapan dirinya. AS pun menangis kala teringat sanak keluarganya yang berada jauh di Riau. “Karena kan waktu kita ditangkap, kita komunikasi,” tutur AS. Sebelumnya, satgas Narcotics International Center
(NIC) Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri menangkap delapan kurir narkoba dengan barang bukti 38 kilogram sabu-sabu dan 28.000 butir ekstasi. Kasatgas NIC Dittipid Narkoba Bareskrim Polri AKBP Victor Siagian menuturkan, tim menangkap tiga tersangka dalam kapal yang mengangkut sabu dari Malaysia, di perairan Selat Malaka, Riau, 7 September 2019. “Telah melakukan penangkapan kapal motor KM Rezeki Baru yang di dalam terdapat tiga tersangka AS, IS, dan RA, yang diduga telah mengangkut narkotika jenis sabu dari Malaysia,” kata Viktor di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat. (20/9/2019).(rm/kps)
CMYK
3
Senin, 23- 30 September 2019, Minggu II
BATAM METROPOLIS
Website: www.rakyatmediapers.co.id
BP Batam Kembali Raih WTP Untuk Ketiga Kalinya BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2018.
Penghargaan tersebut langsung diserahkan Wakil Menteri Keuangan RI, Prof Dr Mardiasmo MBA Akt kepada Kepala Satuan Pemeriksa Internal (SPI) BP Batam, Agung Presetya Adi mewakili Kepala BP Batam, Kkamis (12/9/2019) di Gedung Dha-
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Media Terverifikasi Administrasi &Faktual Terbitsejak 26 April 2014 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi Muhammad Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi. M (Wartawan Utama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Regi Sumalo (Wartawan Madya) Redaktur Daerah Rudi Hartono Asisten Redaktur Andi Stiawan. Amd, Rizki Perdana, Renhar Wartawan Liputan Batam Rendi, Iqbal Ramadhan, Ferianda,Gunawan Ramadhan DivisiPemasaran/Iklan Ferianda, Iqbal Ramadhan Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Rudi Hartono Ombudsman Bettor Erikso Pardede. SH, Bistok Nadeak. SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala) Mahyuddin. M ( Wartawan Muda) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH Perwakilan Sumatera Barat Khaidir (Kepala), Vedrik Hengky Wartawan Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam.S.Sos (Kepala) Biro Kabupaten Tasik Malaya (Jabar) Panca Yusuf Yusiandra (Kepala), Yos Muhyar, Ma”mun Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Pulau Kundur Tanjungbatu Anggiat Panggabean Wartawan Madya Biro Kota Tanjungpinang Anton BiroKabupatenBintan Ferianda. S Biro Kabupaten Natuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira (WartawanMuda) Usman Wello Biro Kabupaten Anambas Julfan Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis Ramlan Biro KabupatenDeli Serdang Ramlan Harahap (Kepala Biro) Biro Kota Binjai DediTopan Biro Kabupaten Langkat Sofyan Biro Kabupaten Aceh Tamiang Sofyan Lay Out AndiRusmin TarifIklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen. AlamatRedaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Batam Centre, Pulau Batam, Provinsi Kepri Telp (0778)-7498179, Fax (0778)-479636, KodePos 29464, website : rakyatmediapers.co.id Email :rakyatmedia77@yahoo.com, email : rakyatmediapers@gmail.com Rekening : Bank BTN CabangPenuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 An PT Rakyat Media Pratama DicetakOleh : PT Ripos Bintana Press Alamat :Komplek Ruko Baloi Point Blok B2 No.20 Baloi, Batam Kepulauan Riau, Telp (0778)-4883398, Email :percetakan@riposbintana.com Website : www.bintanaprint.com Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 KodePos 16411.
napala, Jakartasaat kegiatan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Tahun 2019. Lebih lanjut Agung mengatakan, komitmen tinggi pimpinan BP Batam menjaga kualitas laporan keuangan instansi menjadi kesuksesan BP Batam meraih penghargaan WTP tiga tahun berturut-turut.Agung juga mengapresiasi usaha pimpinan yang tanggap dalam menindaklanjuti temuan BPK di BP Batam. ”Penghargaan ini tidak lain buah dari komitmen pimpinan dan kerja sama dari seluruh pihak di BP Batam,” kata Agung dalam rilis Humas BP Batam, Senin (16/9/2019). Agung menambahkan, dengan dasar komitmen inilah akan timbul efek dom-
ino kepada unit-unit terkait, baik unit akuntansi maupun unit pelaporan.Mereka bekerja keras untuk mengadakan pertanggungjawaban berupa pencatatan, pengikhtisaran, penglasifikasian, hingga terwujudnya laporan akuntansi. ”Arahan dari Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Dr. Mardiasmo, ke depan para intansi pemerintahan diminta peralihan dari tangible asset menjadi intangible asset,” ujarnya. Artinya, dituntut ada kreatifitas, ide-ide, serta gebrakan-gebrakan di bidang SDM. Sehingga bisa lebih maju dan berani untuk meningkatkan performa instansi. “Saat ini, laporan keuangan sifatnya masih historis. Jadi, kita butuh lebih daripada itu,” ujarnya.
WAKIL Menteri Keuangan RI, Prof Dr Mardiasmo MBA
Agung menjelaskan, BPK akan memeriksa catatan laporan keuangan yang menghasilkan opini dan catatan lain.Adapun yang dimaksud dengan catatan lain, pertama, berupa pemeriksaan ter-
PNS Pemko Batam Goro Bersihkan Masjid Agung II TANJUNGUNCANG, RAKYAT MEDIA-Ribuan PNS pemerintah Kota Batam, Senin (16/9/2019) melakukan gotong royong massal bersihkan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah atau Masjid Agung II Kota Batam di Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji Para pegawai pemko Batam, masing-masing membawa peralatan kerja dari rumah, maupun dari kantor. Pegawai Pemkot Batam melakukan pembersiahan seluruh bagian mesjid mulai dari uang uatam dan plataran mesjid. Kepala Dinas pariwisata dan Budaya Kota Batam, Ardhi Winata, mengatakan kegitan tersebut dilakaukan menyambut kegiatan kemilau 1 muharram 1441 H. ”Kegiatan ini sekaliges melihat kondisi mesjid. Dimana kita akan lakasanakan acara akbar,”kata Ardi. Setelah dibersihkan, Masjid Sultan Mahmud Riyad Syah siap dibuka untuk umum. Pembangunan gedung hingga fasilitas penunjang masjid yang besar dan megah se-Sumatera tersebut telah siap digunakan. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, kebutuhan air untuk ibadah tidak akan menjadi masalah. Masjid tersebut kata dia, memiliki bak penampung air
PARA PNS pemerintah Kota Batam yang melakukan gotong royong masal
raksasa.”Air telah dipersiakan dengan baik, ada bak penampung yang kapasitas airnya sudah diperhitungkan dengan jumlah jemaah,”kata Rudi saat memimpin gotong royong masal seluruh pagawai dan jajaran Pemko Batam di lokasi Masjid. Menurut Rudi, tidak ada prioritas khusus, pipanya sama dengan warga Tanjunguncang pada umumnya, cuma di sini ada bak penampung yang akan menampung air hingga 25 jam,” ujarnya. Begitu juga dengan halaman parkir, masjid yang berada di atas lahan lima hektare itu memiliki lapangan parkir yang cukup luas. ”Panitia yakni pak Sekda dan Asisten I sudah melaporkan semuanya beres, tinggal dipakai dan dijaga saja masjid ini. Ini kebanggaan kita bersama
jadi harus benar-benar dijaga,” tutur Rudi lagi. Masjid Sultan Mahmud Riyad Syah merupakan masjid terbesar di Sumatera yang mengusung konsep tempat wisata religi. Masjid ini cukup luas dengan tiga lantai dan memiliki menara pandang. Dari atas menara tersebut para pengunjung dapat melihat Kota Batam dan sebagian negara Singapura. Semenjak pembangunan rampung, Masjid ini jadi daya pikat sendiri bagi siapa saja yang melintas di jalan Brigejan Katamso, Tanjunguncang. Setiap saat ada saja masyarakat yang mendekati lokasi masjid untuk swafoto. Masjid tersebut akan dibuka untuk umum mulai 20 September 2019 mendatang. (rm/renhar).
hadap ketaatan.Yaitu seberapa jauh entitas itu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua adalah sistem pengendalian internal, yakni apabila sistem pengendalian inter-
nalnya juga baik, maka akan selaras dengan kualitas instansi terkait.”Kita harapkan kerja keras ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Tidak boleh lengah,” kata Agung.(rm/red).
Polres Barelang dan Dinkes Batam Bentuk Satgas Karhutla BALOI, RAKYAT MEDIAPolresta Barelang, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam dan Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah (RSUD EF), Sabtu (14/ 9/2019) bentuk posko Satgas penanganan asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Kota Batam. Posko Pengaduan dan fasilitas kesehatan tersebut nantinya bisa dimanfaatkan warga Batam. Saat ini Dampak kabut asap di kota Batam, mulai dirasakan warga Batam. Hal tersebut membuat jajaran Polresta Barelang, membentuk satuan tugas untuk memberikan respon cepat, terhadap masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan akibatkan dari kabut asap yang terjadi saat ini. Kapolresta Barelang AKBP Prasetyo Rachmad Purboyo, mengatakan Satgas Karhutla, menyiapkan Masker, Oksigen dan ambulan yang siap kapanpun dibutuhkan untuk mengantar dan menjemput pasien
yang memerlukan penanagan medis.”Satgas ini kita bentuk, untuk memberikan layanan cepat tanggap, jika kualitas udara yang ada di Kota Batam semakin buruk,” kata Prasetyo. Kapolres menjelaskan, Satgas dan stake Holder yang tergabung mendukung fasilitas sesuai dengan tupoksi mereka masing masing. ”RSUD EF, menyiapkan dokter mereka, BMKG memberikan informasi,” kata Prasetyo. Untuk informasi pelayanan keaehatan atau tanggap darurat. Masyarakat bisa langsung menghubungi di nomor 0778- 8013750.”Ini nomor kontak pengaduan dampak Karhutla,” kata Prasetyo. Prasetyo juga menghimbau masyarakat agar tidak perlu panik dan khawatir. “Untuk kota Batam, sampai saat ini kwalitas udara masih diambang batas normal dan masyrakat masih bisa melakukan aktiftas diluar rumah,”kata Prasetyo.(rm/ juliandi)
KAPOLRESTA Barelang AKBP Prasetyo Rachmad Purboyo
BBM Jenis Solar Kosong Sejumlah SPBU di Batam BATUAJI, RAKYAT MEDIA- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar perlahan menghilang dari sejumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di berbagai titik Kota Batam yang berimbas pada terganggunya konsumsi dari masyarakat, terutama para pemilik kendaraan berbahan bakar solar.Beberapa SPBU yang mengalami kekosongan solar antara lain berada di daerah Batuaji, Sagulung, dan sejumlah SPBU lainnya. Pantauan Rakyat Media di sejumlah SPBU memperlihatkan antrian kendaraan pembeli solar sepi dan hanya dipenuhi antrian kendaraan berbahan bakar premium. Kelangkaan solar tersebut menurut pengakuan sejumlah pengemudisudh terjadi dalam beberapa hari ini. ”Terutama daerah Sagulung dan Batuaji, hampir seluruh SPBU di sana kehabisan solar,” kata mereka. Kelangkaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, pasokan yang tidak merata dalam
WARGA antre mengisi bahan bakan BBM
waktu yang bersamaan di semua SPBU, terhentinya pasokan di akhir pekan, serta pembelian menggunakan wadah yang berlebihan. Pasokan yang tak merata menyebabkan antrean panjang di SPBU yang memiliki stok solar. Itu terjadi lantaran SPBU lain tak ada stok. Ini yang lazim terjadi selama ini sehingga pasokan solar terke-
san langka.”Persoalan yang sama sebenarnya, dan ini sudah berlarutlarut dan terkesan disengajakan,” keluh Andre, warga Batuaji di Tanjunguncang, Minggu (15/9/2019). “Seharusnya ada pemberitahuan kalau memang stok solar dikurangi atau apapun persoalannya. Setiap hari selalu begini situasinya tapi tak ada solusi. Mau sampai kapan begi-
ni terus,” kata dia lagi. Situasi ini diperburuk lagi dengan antrean pembelian menggunakan wadah yang berlebihan.Pembelian menggunakan wadah dengan dalih untuk aktivitas nelayan dan masyarakat pulau, umumnya menyedot separuh stok solar yang didatangkan ke SPBU. Satu SPBU umumnya mengantongi 80-an surat rekomendasi pembelian solar menggunakan wadah dengan kapasitas per surat rekomendasi di atas 1.000 liter.Persoalan lainnya adalah tidak ada jadwal pengiriman solar di hari libur sehingga setiap akhir pekan solar selalu kosong. Pihak SPBU saat dikonfirmasi selalu memberi jawaban yang normatif bahwa pasokan solar stabil dan kelangkaan terjadi karena permintaan yang terlampau banyak. ”Stok masih sama kok, cuma itu tadi pembelian yang terlalu banyak. Lihatlah kalau ada stok langsung panjang antrean,” ujar Rofiq, petugas SPBU di Tanjunguncan. (rm/juliandi)
LANGKAT-BINJAI
Senin, 23- 30 September 2019, Minggu II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
4
2 Bulan, Polres Langkat Tangkap 20 Pemain Judi LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Polres Langkat Sumatera Utara menangkap 20 pelaku perjudian selama bulan Juli hingga September 2019 dalam 12 kasus. Demikian dijelaskan Kepolres Langkat AKBP Doddy Hermawan SIK, kepada wartawan di Stabat, Sabtu (14/9/2019). “Polres Langkat tetap berkomitmen dalam menumpas semua tindakan yang melawan hukum di daerah ini tidak terkecuali tindak pidana judi yang merupakan salah satu penyakit masyarakat yang harus kita obati bersama-sama bukan hanya melalui penegakan hukum, tetapi dapat juga melalui pendidikan,” katanya. Sehingga nantinya akan tumbuh kesadaran hukum dan tidak ada lagi peminat judi dalam masyarakat Langkat, sambungnya. Untuk tindakan penegakan hukum yang dilakukan
KEPOLRES Langkat AKBP Doddy Hermawan SIK
oleh Polres Langkat dan jajaran selama bulan Juli sampai dengan September 2019 sebanyak 12 kasus judi dari berbagai macam jenis, dengan jumlah tersangka sebanyak 20 orang. Selain itu, Kapolres juga menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat sehingga diharapkan semua elemen dapat membantu Polri
dalam memberantas perjudian, dengan memberikan informasi dan dukungan terhadap Polri untuk dapat memberantas perjudian dan seluruh tindakan yang melanggar hukum di Kabupaten Langkat. Sementara itu atas kinerja penindakan berbagai bentuk perjudian yang dilakukan oleh Polres Langkat, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) H Ahmad Mahfudz memberikan apresiasi kepada Polres Langkat. Ia juga mengharapkan kepada masyarakat agar menginformasikan kepada pihak kepolisian apabila ada melihat praktek-praktek perjudian di sekitar warga berada. “Sampaikan langsung kepada pihak polisi bila ada menemukan disekeliling kita berbagai bentuk perjudian dipastikan sumber akan dilindungi oleh polisi,” katanya. (rm/sufriadi).
Polsek Pangkalan Brandan Langkat
Bekuk Dua Pengedar Narkotika PANGKALAN BRANDAN, RAKYAT MEDIA-Polsek Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat menangkap dua pengedar narkotika jenis sabu-sabu dari Kompleks Baru Lingkungan I Melati Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lepan. “Dua tersangka yang kita tangkap memiliki sabu-sabu,” kata Kepolsek Pangkalan Brandan Iptu Dahnial Saragih, SH, di Pangkalan Brandan, kepada wartawan Rabu (18/9/2019). Dahnial mengatakan, kedua tersangka pemilik narkotika yang ditangkap tersebut Ahmad Sofyan Purba (31) warga Komplek Baru Lingkungan I Melati Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lepan dan Supiady (25) war-
Dua tersangka pemilik sabu saat di kantor polisi
ga yang bertempat tinggal sama. Keduanya dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Subs 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dahnial menyampaikan pihaknya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang sedang
memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu. Lalu keduanya ditangkap dan melakukan penggeledahan badan dan sekitaran TKP dan berhasil menemukan satu bungkus plastik klip bening ukuran kecil yg diduga berisikan narkotika. (rm/sof).
Puluhan Mahasiswa Ujuk Rasa di Kantor Bupatu Aceh Tamiang KUALA SIMPANG, RAKYAT MEDIA-Puluhan mahasiswa melakukan unjuk-rasa di depan Kantor Bupati dan DPRK Aceh Tamiang, Rabu (18/9/2019). Puluhan pengunjuk rasa tersebut, mengawali aksinya dengan berorasi di depan Kantor Bupati Aceh Tamiang, sambil membawa spanduk bertuliskan kritikan terkait kinerja birokrasi. Muhammad Suhaji Koordinator aksi dalam orasinya mengatakan, kebijakan yang dikritisi meliputi rekayasa lalu lintas, pembongkaran SDN 3 Kota Kualasimpang, rendahnya kinerja Majelis Pendidikan Daerah, pengelolaan perguruan tinggi yang tidak serius, hingga pelayanan RSUD Aceh Tamiang yang dinilai belum menunjukkan perbaikan. Muhammad Suhaji menilai seluruh kebijakan pemerintah itu terlalu dipaksakan, hingga berdampak bagi perekonomian masyarakat.
PARA mahasiswa yang melakukan unjuk-rasa
Suhaji menyebut MPD diduga diisi oleh orang-orangyang tidak memiliki latar belakang akademik. ”Kami minta ke depannya Pemkab Aceh Tamiang harus memiliki landasan dalam setiap pengambilan kebijakan, agar tidak menyengsarakan rakyat,” kata Suhaji. Setelah menyampaikan orasinya, massa melanjutkan aksinya di gedung DPRK Aceh Tamiang.Di sini, sejumlah anggota dewan yang dipimpin Ketua DPRK Aceh
Tamiang, Suprianto menerima seluruh pengunjuk-rasa di ruang Fraksi PA. Di hadapan massa, Suprianto memastikan seluruh tuntutan itu akan diperhatikan dan ditindaklanjuti. Namun kata dia, saat ini DPRK Aceh Tamiang masih dalam tahap pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). ”Menunggu AKD, nanti akar permasalahan akan dibahas, akan kita tindaklanjuti,”ujarnya.(rm/sofian).
KEPALA BNN Langkat AKBP Dr H Ahmad Zaini S.H MH, Kasat Narkoba Polres Langkat AKP Adi Hariono, Camat Babalan Yafizham Parinduri, S.Sos.
1.000 Pelajar Pangkalan Brandan Deklarasi Anti Narkoba PANGKALAN BRANDAN, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 1.000 pelajar di Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat deklarasikan anti narkoba di lapangan bola kaki Kampung Baru Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan, Jumat (13/9/2019). Kegiatan deklarasi tersebut dihadiri Kepala BNN Langkat AKBP Dr H Ahmad Zaini S.H MH, Kasat Narkoba Polres Langkat AKP Adi Hariono, Camat Babalan Yafizham Parinduri, S.Sos, Camat Sei Lepan Rizal Faisal Matondang, S.Sos, Camat Brandan Barat M Harmaen, S.STP, Kapolsek Iptu Dahnial Saragih SH, Danramil 13 Kapten Arh Fauzan, Dan Ramil 18 Kapten Arh Utoyo, Lettu Mar Tulus Krido me-
wakili Danyonif 8/Marinir. Sementara Kapolsek Pangkalan Brandan Iptu Dahnial Saragih SH menyampaikan ini gerakan yang diharapkan akan menjadi salah satu upaya untuk mengeleminir sekecil mungkin peredaran narkoba di kawasan itu. Kasat Narkoba Polres Langkat AKP Adi Hariono menyampaikan wilayah Teluk Aru khususnya Pangkalan Brandan ini merupakan salah satu daerah yang paling banyak melakukan pelanggaran hukum bidang penyalahgunaan narkoba. Dengan dilaksanakannya deklarasi anti narkoba di wilayah Pangkalan Brandan ini diharapkan kedepan masyarakat semakin sadar dan
mengetahui resiko dan bahayanya mengkonsumsi narkoba. Kepala BNN Langkat AKBP Dr H Ahmad Zaini, S.H MH mengucapkan terimakasih kepada penyelenggara yang telah mensukseskan acara deklarasi anti narkoba di wilayah Teluk Aru dan Pangkalan Brandan. ”Harapan pemerintah dengan seringnya dilaksanakan kegiatan ini generasi kita kedepan terhindar dari keterlibatan narkoba yang saat ini lagi marak - maraknya beredar di tengah masyarakat,” katanya. Dalam kesTempatan itu dibacakan pernyataan sikap anti narkoba, penandatanganan kain sepanjang 20 meter, donor darah dan senam bersama. (rm/sofyan).
Wakil Bupati Aceh Tamiang Sambut Tim Juara GSI Aceh Tamiang KUALA SIMPANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Aceh Tamiang, Tengku Insyafuddin, ST., mengapresiasi kemenangan yang diraih Tim Sepak Bola Tamiang Muda FC, yang berhasil meraih juara 1 pada Kejuaraan Gala Siswa Indonesia (GSI) 2019 Tingkat Provinsi Aceh. Apresiasi disampaikannya saat menerima kedatangan tim Tamiang Muda FC di Ruang Rapat Bupati Aceh Tamiang, Selasa (17/09/19) sekira pukul 10.00 WIB. Wabup Insyafuddin mewakili Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, memotivasi agar tim Sepak Bola Tamiang Muda FC dapat mempertahankan prestasinya, pada kejuaraan tingkat nasional nanti. Wabup juga mengucapkan terima kasih kepada dewan guru dan pelatih yang telah memberikan dukungan kepada anak-anak didiknya untuk mengikuti kompetisi ini. “Niat, semangat dan keikhlasan dalam mendidik anak-anak ini, yang menjadi pendukung atas kemenangan mereka”, ungkap Wabup. Gala Siwa Indonesia (GSI) ini, adalah yang kali kedua diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sejak diluncurkannya pada tahun 2018 silam. Tahun ini, Kabupaten Aceh Tamiang memulai debut, pertama kalinya mengikuti kompetisi Tingkat Provinsi
WAKIL Bupati Aceh Tamiang, Tengku Insyafuddin, ST
ini dan berhasil meraih juara 1 (satu). Kemudian disusul oleh Tim sepak Bola dari Kota Banda Aceh meraih juara 2 (dua) dan Kota Lhokseumawe serta Kabupaten Aceh Timur meraih Juara 3 (tiga) dan 4 (empat). Pada kompetisi tersebut, gelar pemain terbaik juga diraih oleh Tim Aceh Tamiang oleh ananda M. Khairulah
mendapatkan piala dan hadiah pembinaan sebesar Rp. 2 juta dan kepada seluruh Tim, selain tropi juga diberikan uang pembinaan sebesar Rp. 20 juta rupiah. Sebelumnya, Perlombaan Gala Siwa Indonesia (GSI), telah berlangsung sejak 09 s.d. 15 September lalu, dan diikuti oleh siswa SMP dari 23 Kabupaten/Kota. (rm/sof/humas)
Polsek Besitang Tangkap Dua Warga Pencuri di Sekolah BESITANG, RAKYAT MEDIA-Polsek Besitang, Kabupaten Langkat menangkap Dua orang tersangka kasus pencurian di Sekolah MTSN 02 Langkat, di Lingkungan IV Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Sumatera. Kedua tersangka ditangkap Polsek Besitang, Rabu (11/ 9/2019) pecan lalu. Kedua tersangka Efendi Bhaktiar (35) warga Lingkungan X Batang Selemak Keluran Bukit Kubu Kecamatan Besitang, dan Jepri Andika
(24) warga Lingkungan V Kampung Lama Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang. Kapolsek Besitang, AKP Adi Alfian, ketika dikonfirmasi wartawan Kamis (12/9/ 2019) membenarkan, penangkapan ke 2 tersangka dan sudah dua hari dilakukan pengintaian.”Kita dapat informasi dari masyarakat bahwa tersangka pelaku pencurian Sekolah MTSN 02 Langkat ada di Lingkungan V kelurahan Kampung Lama. Setelah menerima infor-
masi itu, Kanit Reskrim IPTU Tona Simanjuntak SH, bersama anggotanya langsung melakukan pengintain dan ternyata benar, bahwa pelaku pencurian sekolah MTSN 02 Langkat ada dikediaman rumahnya dan menangkap pelaku Jepri Andika, kemudian membawa tersangka ke Mapolsek Besitang guna di proses penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil penyidikan dan melakukan pengembangan siapa saja kawan pelaku.Dan akhirnya Jepri Andika men-
gatakan, bahwa temannya yang melakukan pencurian di sekolah tersebut, Bahktiar Efendi alias Epen. Dari pengakuan tersangka Andika, Kanit Reskrim beserta anggota melakukan pencarian, dan mendapat informasi, bahwa Bhaktiar Efendi ada di Lingkungan V Damar Laut Kelurahan Kampung Lama, sedang berjalan saat itu polisi melakukan penangkapan. Dalam keterangannya Kapolsek Besitang AKP Adi Alfian mengatakan, aksi
pencurian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019.Ketika itu, saksi atas nama Suci Laila Tusifa, saat itu melihat ruangan Bimbingan Konseling ( BK ) sekolah MTSN 02 Besitang, telah terjadi pencurian oleh orang tidak dikenal. Kemudian dilakukan pengecekan, disekitar ruangan ternyata ada asbes diluar dan diruangan BK yang sudah dijebol. Setelah diperiksa, ternyata sejumlah barang didalam ruangan BK ada yang hilang, 1 unit Hp Merk Mito. Kemu-
dian 1 unit Hp merk Samsung warna hitam, 1 unit kipas angin merk Miyako warna biru, dan 2 buah casing hp warna hitam.Dari kejadian pencurian itu, pihak Sekolah MTSN
02 Langkat, mengalami kerugian sebesar Rp 2.060.000,dan saat itu juga membuat pengaduan ke Polsek Besitang, ungkap AKP Adi Alfian. (rm/sof)
CMYK
5
Senin, 23- 30 September 2019, Minggu II
WAKIL Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menghadiri sekaligus meresmikan Masjid Agung II Batam, Sultan Mahmud Riayat Syah di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (20/09).
GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id
PERESMIAN Batam. Tampak ribuan jemaah memadati pelataran masjid.
WALIKOTA Batam Muhammad Rudi dan Plt Gubernur Kepri mendampingi Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin
Menteri PANRB Resmikan Masjid Agung II di Batam
BATAM, RAKYAT MEDIA-Masjid Agung II, Sultan Mahmud Riayat Syah akan diresmikan pada 20 September 2019. Selain masyarakat Batam, peresmian masjid itu juga akan dihadiri ribuan wisatawan mancanegara (wisman). Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata mengatakan, jumlah wisman yang hadir kemungkinan bisa mencapai 1.500 lebih. Ardi optimistis 1.500 wisman akan ikut menyaksikan acara peresmian masjid terbesar di kawasan Sumatera itu. “Optimis bisa 1.500 wisman yang hadir. Target kita wisman Malaysia dan Singapura. Kita jual agenda peresmian masjid ini dalam satu paket perjalanan wisata,” kata Ardi saat meninjau perkembangan pembangunan masjid itu bersama Walikota Batam, Senin (5/8) Selain untuk beribadah, Masjid Agung Batam II juga dipersiapkan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Kota Batam. Masjid yang berlokasi di Tanjung Uncang Kecamatan Batuaji ini akan menjadi ikon baru
untuk wisata religi di Batam setelah Masjid Agung Batam Centre yang sudah lebih dulu berdiri. Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah memiliki luas bangunan 57.144 meter persegi. Masjid ini dibangun Pemerintah Kota Batam dengan anggaran tahun jamak 2017-2019 sebesar Rp 260,85 miliar. Masjid ini mampu menampung lebih kurang 25 ribu jamaah. Beberapa fasilitas yang disiapkan untuk kunjungan wisatawan diantaranya lahan parkir yang luas. Dapat menampung 308 mobil dan 331 motor di bagian luar serta 10 bus, 105 mobil, dan 107 motor di halaman masjid. Menara utama masjid didirikan setinggi 99 meter, mengambil makna filosofis nama-nama baik Allah atau asmaul husna. Pengunjung bisa naik ke menara untuk melihat pemandangan sekeliling. Sarana lift tersedia untuk menaikkan pengunjung ke titik pandang. Selain itu, masjid ini juga dilengkapi dengan payung membran yaitu penutup bagian pelantar masjid berbentuk persegi berukuran 25×25 meter. Bentuknya seperti di Masjid Nabawi Madinah, jelas
Ardi. Disbudpar sudah mempromosikan kawasan tersebut kepada wisman terutama di negara Singapura dan Malaysia.Ardi berharap, pesona Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah juga mampu mendatangkan wisatawan domestik. Pemerintah mempromosikan destinasi wisata tersebut sebagai wisata religius. Untuk acara peresmian, lanjut Ardi, Pemko Batam akan mengundang Kementerian Pariwisata, bahkan juga Kepala Dinas Pariwisata se Indonesia. Dengan demikian diharapkan gaung Masjid Agung II Batam ini bisa menggema hingga ke seluruh pelosok negeri.”Masjid Sultan ini sangat berpotensi menjadi destinasi wisata unggulan Batam. Pihak kementerian juga sudah mendukung. Kita akan terus mempromosikan tempat ini,” katanya. Pada peresmian tersebut, juga akan diisi dengan tabligh akbar dari tiga ulama besar, Ustadz H. Abdul Somad (UAS), Habib Syech Abdul Qadir Assegaf dan Ustadz Kazim Elias dari Malaysia.(rm/ red)
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, foto bersama Walikota Batam dan dua tamu yang menerima penghargaan
Plt Gubernur Kepri H.Isdianto dan Walikota Batam H.Muhammad Rudi duduk berdampingan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin
Plt Gubernur Kepri H. Isdianto duduk bersama undangan lainnya serius mendengarkan pidato Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin
WALIKOTA H.Muhammad Rudi menyambut kedatangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, memberikan penghargaan kepada salah seorang undangan
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, memberikan penghargaan kepada salah seorang undangan
RIBUAN jamaat menghadiri peresmian Masjid Agung II di Tanjunguncang
TASIK MALAYA
Senin, 23- 30 September 2019, Minggu II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
6
Baru Dilantik Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Rame-rame Gade SK ke Bank
PARA pejabat pengawan yang dilantik oleh Bupati Tasikmalaya
Bupati Tasikmalaya Latik 744 Pejabat Pengawas TASIKMALAYA, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 744 pejabat pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Bupati Tasik Malaya H. Ade Sugianto, S.IP, bertempat di Halaman Setda Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (18/9/2019). Dalam sambutannya Bupati mengucapkan selamat kepada para pejabat pengawas yang dilantik, semoga dapat membawa kebaikan bagi pemerintah dan masyaraakat luas.”Saya ucapkan selamat semoga membawa kebaikan bagi pemerintah dan masyarakat luas, pelantikan ini merupakan hal yang wajar untuk memberikan pengalaman dan wawasan dengan lingkungan baru bagi para pejabat pengawas,”tutr Bupati. Bupati menegaskan proses pengukuhan dan promosi ini 100 tidak ada sogok menyogok dan kinerja jabatan baru ini akan selalu dipantau dan dicatat sebagai bahan pertimbangan dalam perjalanan karir berikutnya. Diakhir sambutannya Bupati berharap, pejabat pengawas yang dilantik dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi Kabupaten Tasikmalaya.”Saya titip merah putih, peliharalah pemerintah, jagalah, abdikan diri pada masyarakat, jadikan Kabupaten Tasikmalaya lebih baik dari hari ini,”imbuhnya. Dalam acara pelantikan hadir pula Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tasikmalaya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah kabupaten Tasikmalaya, Danlanud Wiriadinata Tasikmalaya, Pjs Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kepala SKPD di Lingkungan Kabupaten Tasikmalaya.(rm/panca/infokom).
KEPALA desa dan Masyarakat melakukan gotong royong bangun jalan
Desa Purwa Tasikmalaya Gunakan Dana Desa Tepat Sasaran TASIKMALAYA, RAKYAT MEDIA-Pemerintah terus memberikan bantuan kepada setiap desa,demi mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan inprastruktur desa baik fisik maupun non fisik seperti pembangunan rabat beton jalan, yang berlokasi di kampung Cijalumpit dan di Ciberih Desa Purwa, Kecamatan Taruja, Kabupaten Tasikmalaya, sepanjang 575 Meter yang di biayai dari Anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2,200,000,000. Dimana pekerjaan pembangunan rabat beton jalan tersebut dilakukan oleh panitia lokal bersama masyarakat setempat bersatu padu gotong royong, agar akses jalan tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ,untuk transfortasi kendaraan roda dua maupun roda empat. Hal tersebut dijelaskan Hada Kepala Desa Purwa saat di temui Rakyat Media dilokasi pekerjaan mengatakan, ”Pembangunan jalan tersebut sudah menjadi prioritas kami untuk mempermudah akses transportasi masyarakat,dengan lancarnya transportasi ini otomatis akan meningkatkan perekonomian masyarakat,”ujar Hada Hada juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan Muspika Kecamatan serta kepada jajaran panitia bersama seluruh unsur tokoh madyarakat yang telah mendukung dan mensukseskan pembangunan rabat beton jalan di desa.dan saya minta kepada masyarakat agar bisa merawat dan menjaganya.ungkapnya Hal tersebut langsung di sambut baik oleh masyarakat setempat bersama Asep Jajang dan Aang selaku panitia pembangunan sangat gembira karna akan segera mempunyai jalan yang berkualitas, masyarakat pun kini tidak perlu riskan lagi untuk melintasi jalan tersebut, katanya. “Soal pekerjaan kami mengoptimalkan swadaya tenaga masyarakat sesuai anjuran Pemerintah, semoga program bantuan yang datang ke desa kami tidak berhenti sampai disini saja dan bisa berjangka panjang,” harapnya. (rm/panca/ma’mun).
TASIKMALAYA, RAKYAT MEDIA-Belum ada sebulan 45 anggota DPRD Kota Tasikmalaya dilantik. Belasan anggota dewan tersebut ramerame mengandaikan Surat Keputusan (SK) ke Bank Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya, Oslan Khaerul Falah membenarkan, belasan anggota DPRD Tasik Malaya menggadaikan SK ke Bank,”Saat ini sudah ada 15 anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang kita bantu persyaratannya untuk mmenggadaikan SK-nya ke bank, ”kata Oslan Khaerul Falah, kepada wartawan Selasa (10/ 9/2019). Namun dia tidak membuka secara detail jumlah pengajuan ke bank oleh masing-masing anggota dewan ke bank. ”Mungkin di atas seratus juta, di kisaran ratusan,” ujarnya. Oslan menjelaskan untuk
PARA anggota DPRD Kota Tasikmalaya
bisa ‘menyekolahkan’ SK dewan harus mendapat persetujuan dari Setwan.Dia
menyebut perihal menggadaikan SK oleh anggota dewan merupakan hal yang
wajar dilakukan oleh anggota di periode-periode sebelumnya. ”Memang sudah wa-
jar pada anggota sebelumnya juga,” kata Oslan.(rm/ panca).
Oknum Guru SD Negeri 1 Jahiang Tasikmalaya
Lecehkan Wartawan Rakyat Media TASIKMALAYA, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Dalam menjalankan profesi sebagai jurnalis selaku sosial kontrol, juga di tuntut untuk mengedepankan berita yang aktual,terpercaya serta sesuai pakta dalam menyajikan informasi kepada masyarakat publik, serta tunduk pada Undang-Undang dan hukum yang berlaku, serta mematuhi kode etik jurnalis, akan tetapi masih saja terjadi tindakan tidak menyenangkan kerap dialami pada saat bertugas. Seperti yang dialami salah satu awak media cetak dan online RAKYAT MEDIA di kala bertugas ke salah satu Sekolah, namun mendapat perlakuan body shaming (mengejek fisik),yang di duga dilakukan oleh oknum guru berinisial DD berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas sebagai guru pengajar di SD Negeri 1 Jahiang, Desa Sukarasa, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Oknum guru yang bernaung di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Salawu, body shaming terjadi di ruang kelas oleh oknum guru,di depan para guru dan kepala sekolah,hal tersebut sungguh sangat disay-
angkan, seorang guru sebagai profesi terhormat dan seharusnya menjadi contoh teladan bagi siswa/siswi baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat justru bersikap tidak terpuji. Panca Yusuf selaku Kabiro Koran Rakyat Media Kabupaten Tasik Malaya sangat menyayangkan kejadian tersebut,apalagi di ruang kelas tempat menuntut ilmu,malah dijadikan ajang body shaming (mengejek fisik) orang
lain,”Padahal kami datang ke sekolah itu secara baik baik dengan sopan santun.ungkapnya Menurut Panca, ia berharap kepada pihak sekolah khususnya Kepada UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SALAWU, agar memberikan bimbingan dan pengertian terkait tata kerama, sopan santun dan menjunjung tinggi kode etik guru, apalagi DD berstatus PNS sebagai pegawai ASN harus bersikap dan bertugas pro-
Pj Sekda Hadiri Gebyar DMI Zona III Kabupaten Tasikmalaya
Pj Sekda Kabupaten Tasikmalaya Drs. H . Iin Aminudin, M.Si
TASIKMALAYA, RAKYAT MEDIA-Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Drs. H . Iin Aminudin, M.Si mewakili Bupati Tasikmalaya menghadiri Gebyar Dewan Masjid Indonesia (DMI) Zona III Kabupaten Tasikmalaya. Dimana acara DMI zona III yang mencakup Kecamatan Manonjaya, Cineam, Gunung Tanjung, dan Karang Jaya Kab. Tasikmalaya. Acara tersebut digelar di Masjid Agung Mononjaya, Ka-
mis (19/9/2019) dengan materi dalam Seminar tersebut adalah Optimalisasi Peran Masjid dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah Berbasis Masjid. Pada kegiatan tersebut dilaksanakan Peresmian Sistem Bantuan Dewan Masjid Indonesia (Sibadami) dan penyerahan bantuan kepada DKM Masjid Jami, Imam/Guru Ngaji/Marebot, dan Beasiswa Santri Berbasis Masjid. Dalam kondisi keterbatasan anggaran Iin mene-
gaskan Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya akan terus berupaya memenuhi harapan masyarakat salah satunya memberikan bantuan bagi masjid jami, termasuk di dalamnya bantuan marbot, imam, guru ngaji masjid dan santri berbasis masjid. “Paling tidak bantuan ini sebagai bentuk pengakuan dan perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang juga berkontribusi untuk kemajuan Kabupaten Tasikmalaya ini,” pungkasnya.(rm/ panca/infokom)
fesional. Hal ini agar menjadi perhatian bagi guru yang lain, jika ini di biarkan maka akan mencoreng dan menodai citra guru di mata masyarakat dan publik. harapnya “Kami sempat menanyakan langsung kepada DD oknum guru yang mengakui perbuatannya kepada RAKYAT MEDIA mengatakan, saya tidak tahu namanya, jadi saya minta maap saja.” Kata Panca menirukan lasan oknum DD. (rm/panca/yos).
Bupati Lantik Direktur Operasional PD BPR Artha Galunggung Tasikmalaya TASIKMALAYA, RAKYAT MEDIA-Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, S. IP melantik Direktur Operasional PD Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Artha Galunggung Kabupaten Tasikmalaya periode 2019-2024 Dede Ruhadiat S.H, bertempat di Pendopo Baru Kab. Tasikmalaya, Rabu (18/9/2019). Dihadiri Pimpinan sementara DPRD Kab. Tasikmalaya Haris Somantri,S.Sos, Penjabat Sekretaris Daerah Kab. Tasikmalaya Drs.Iin Aminudin,M.Si, Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Tasikmalaya Ai Diantani Sugianto, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Tasikmalaya, para Kepala Satuan Perangkat Daerah Kab. Ta-
sikmalaya dan tamu undangan lainnya. Bupati Tasikmalaya mengucapkan selamat kepada direktur yang baru dilantik semoga dapat menjalankan amanah. “Selamat, semoga bisa mengingat dan menjalankan amanah dengan lebih baik lagi, karena amanah nama baik dan kepercayaan suatu hal yang tidak akan pernah kembali,” tuturnya. Selain itu, Ade Sugianto berharap BPR Artha Galunggung Kab. Tasikmalaya dapat memelihara perusahaan menjadi lebih baik dan melakukan kontribusi bersama Pemerintah Daerah untuk menyejahterakan rakyat.(rm/ ma’mun/infokom)
BUPATI Tasikmalaya H. Ade Sugianto, S. IP.
CMYK
7
BATAM METROPOLIS
Senin, 23- 30 September 2019, Minggu II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Lukita : Saya Maju Calon Walikota Untuk Menang KEPALA BP2RD Provinsi Kepri, Reni Yusneli
BP2RD dan Jasa Raharja Launching Program Layanan E Samsat BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Ditlantas Polda Kepri dan Jasa Raharja melaksanakan launching program layanan e samsat melalui chanel Bank Riau Kepri. Selasa (17/9/2019) di hotel Harmoni One Batam Center. E samsat Kepri itu adalah sebuah aplikasi yang bisa didownload oleh masyarakat di handphone atau hp android. Gunanya adalah untuk proses pembayaran pajak kendaraan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Provinsi Kepri, Tamrin Silalahi mengatakan dengan adanya aplikasi e samsat kepri itu maka akses pembayaran pajak kendaraan dan SWDKLLJ untuk kedepannya ada pada genggaman masyarakat. Cara untuk pembayaran pajak kendaraannya dan SWDKLLJ sangat mudah sekali. SWDKLLJ itu adalah Sumbangan yang harus dibayarkan oleh masyarakat disaat melakukan pembayaran pajak, gunanya yaitu untuk membayarkan santunan. “Mungkin selama ini salah satu alasannya masyarakat sebab masih banyak yang tidak mau membayar pajak kendaraannya dan SWDKLLJ itu adalah karena tidak sempat datang ke kantor samsat,” ucap Tamrin. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri, Reni Yusneli menyampaikan bahwa dengan e samsat Kepri itu dapat memberikan kemudahan, cepat dan praktis kepada masyarakat untuk membayar pajak kendaraan. “Dengan adanya ini maka masyarakat bisa melakukan pembayaran kapan dan sesuai keinginan dari masyarakat iti sendiri. Dimana nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat,” ucap Reni. Dikatakan Reni, e samsat Kepri itu telah melayani dua Bank yaitu BNI dan Bank Riau Kepri. Untuk kedepannya pihaknya akan membuka chanel bersama Bank nasional lainnya. “Dengan di bukanya E samsat Kepri, kami harapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak,” tuturnya.(rm/ferianda).
WALIKOTA BATAM PIMPIN UPACARA HARI PERHUBUNGAN NASIONAL
WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi
BATAM, RAKYAT MEDIA-Upacara hari perhubungan nasional tingkat Kota batam tahun 2019 yang digelar di lapangan Engku Putri Batam Center. Selasa (17/9/2019) berjalan hikmat dan lancar.Walikota Batam, Muhammad Rudi, sebagai pemimpin upacara bacakan amanat Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya. Dalam pidatonya Muhammad Rudi, mengatakan keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transfortasi sebagai urat nadi sosial, budaya dan pertahanan keamanan, karena perannya yang sangat strategis. Oleh karena itu perhubungan dituntut memperkuat kembali komitmen dan edukasi untuk bekerja keras yang nyata disektor transfortasi.”Cerminan suatu kota yang indah dan yang disukai orang pasti lalulintas, kalau lalulintas sempurna maka orang akan datang dan tingkat kejadian kecelakaan itu akan lebih ringan,” ucap Rudi. Lebih lanjut Rudi, menjelaskan upacara hari perhubungan nasional kali ini mempunyai makna paling mendalam, untuk melakukan intropeksi atas pelaksanaan tugas dari sektor perhubungan. Peringatan hari perhubungan nasional dimaknai sebagai momentum untuk memaknai kinerja dari berbagai peristiwa yang terjadi di sektor perhubungan serta manyatukan persepsi dan tekad untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Oleh karena itu tema hari perhubungan nasional 2019 itu adalah merajut nusantara membangun bangsa, bakti nyata insan perhubungan untuk indonesia unggul Indonesia maju,” ungkapnya. Rudi menambahkan, bahwa untuk mempermentasikan bagaimana seluruh elemen perhubungan dan seluruh stakeholder bersama-sama secara nyata membangun konektifitas yang bersinergi guna mewujudkan transfortasi yang berkeselamatan bagi seluruh masyarakat yang mengunakan transfortasi di seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sektor perhubungan memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”Saya berharap dengan hari perhubungan nasional ini dapat menjadi wahana meningkatkan prestasi, mengkokohkan rasa persatuan,”ungkap Rudi.(rm/juliandi).
BATAM, RAKYAT MEDIA-Setelah mempertimbangkan selama 3 sampai 4 bulan berperang dengan diri sendiri akhirnya Mantan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, memutuskan untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota Batam2020, tahun depan. Niatnya memutuskan ikut pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai bakal calon Walikota Batam 2020, ia ingin membangun Batam lebih baik lagi. Banyak potensi Batam yang luar biasa, namun belum dimaksimalkan untuk kepentingan bersama. Karena ia mencintai Batam, dan ingin memberikan sumbangsih serta kontribusi untuk Batam. Akhirnya ia memutuskan, bergabung di politik dengan perahu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).Hal ini dijelaskan Lukita kepadan wartawan, Senin (16/9/2019) saat mengembalikan berkas formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota Batam ke Kantor Sekretariat PDIP di Kota Batam. Soal siapa pesaingnya, Lukita meyakini ini adalah persaingan sehat di era demokrasi. Iapun bertekad untuk memenangkan Pilwako
LUKITA Dinarsyah Tuwo bersama timnya
Batam tahun depan.”Saya tekadkan, saya yakin menang. Usahanya harus menang,” kata Lukita. Jika nanti kehendak Tuhan tidak seperti yang diharapkannya, itu soal lain. Terpenting, ia sudah berusaha semaksimal mungkin. Seperti diketahui, sebelum menjabat Kepala BP Batam, Lukita dipercaya menjadi Sekretaris Menko Perekonomian RI, mendampingi Menteri Darmin.Kala itu, Lukita
juga menjadi Ketua Tim Teknis Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.Ia mengurusi persoalan Batam. Hingga akhirnya, dia dipercaya turun langsung menyelesaikan sejumlah persoalan di Batam dengan menjadi Kepala BP Batam. Salah satu yang krusial, mengenai pertumbuhan ekonomi Batam yang merosot. Visi Lukita saat itu, BBM27,
Batam Bersatu Maju, dalam 2 tahun perekonomian Batam tumbuh 7 persen.Lukita dilantik menjadi Kepala BP Batam, Oktober 2017 lalu. Kurang lebih 1 tahun 3 bulan ia menjabat pimpinan BP Batam. Banyak hal yang dilakukan Lukita kala itu untuk membangkitkan perekonomian Batam. Termasuk dari sisi pariwisata. Hingga akhirnya, perekonomian Batam bisa terangkat menjadi 4 persen. (rm/feri).
Plt Gubernur Kepri Minta Pemko Batam dan Masyarakat Waspada Udara BNNK Buat MoU di Kepri Tidak Sehat Pemeriksaan ASN Terkait Narkoba
NONGSA, RAKYAT MEDIA-Plt Gubernur Provinsi Kepri, Isdianto minta kepada masyarakat agar waspada, karena udara di Provinsi Kepri tidak sehat. Kondisi kabut asap di Provinsi Kepri dan khususnya di Kota Batam menunjukan pada angka 226 Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Sedangkan untuk sore hari ini berada diangka 114 ISPU. Angka tersebut menunjukan kualitas udara di Provinsi Kepri dinyatakan tidak sehat. Hal itu disampaikan oleh Isdianto dalam pertemunya dengan awak media di gedung Graha Kepri Batam Center, Rabu (18/9/2019). Isdianto mengatakan, saat ini pengukuran ISPU terus dilakukan hingga kondisi kualitas udara kembali kepada kategori baik, yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan BMKG.Oleh karena itu mengigat kondisi kabut asap di Provinsi Kepri tidak sehat maka dihimbau kepada masyarakat agar mengurangi aktifitas diluar rumah atau gedung, namun jika terpaksa harus keluar rumah harus mengunakan masker. Isdianto menambahkan, apabila masyarakat merasakan adanya gangguan pernapasan agar segera mendatangi fasilitas kesehatan setempat, seperti puskesmas, ru-
Plt Gubernur Provinsi Kepri, Isdianto
mah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.”Fasilitas kesehatan diminta proaktif dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama yang mengalami Infeksi di saluran pernapasan (Ispa),” ungkap Isdianto. Disebutkan Isdianto, bahwa Provinsi Kepri menyediakan masker secara gratis untuk masyarakat sebanyak 100.000 buah. Kemudian dari Menteri Kesehatan RI juga akan mengirimkan sebanyak 500.000 masker. Semuanya itu untuk didistribusikan kepada masyarakt Kepri. Kepada pemerintah Kabupaten atau Kota yang ada di Kepri diminta untuk melakukan pengadaan masker sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.Begitu juga Kepada instansi swasta juga diminta untuk agar
menyediakan masker atau membagikannya langsung kepada masyarakat.”Itulah beberapa himbauan Pemerintah Provinsi Kepri kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Kota, petugas kesehatan dan juga instansi swasta,” pungkasnya. Ditambahkan Isdianto, bahwa para pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak bisa dotoleransi dan main-main karena dampaknya adalah sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat. “Asap yang menyelimuti Provinsi Kepri saat ini memang bukan akibat dari Karhutla Provinsi Kepri, namun asap dari Provinsi Kepri hanya sebagian kecil saja, tapi yang paling parah itu adalah asap dari Sumatera dan Kalimantan,” bebernya.(rm/Iqbal)
BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Pemko Batam membuat nota kesepahaman atau MoU dengan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Batam. Tujuan penandatanganan MoU tersebut Pemko Batam ingin mensterilkan PNS yang ada di Kota Batam dari narkoba. Penandatanganan MoU itu dilakukan oleh Walikota Batam, Muhammad Rudi dengan Ketua BNNK Batam, Tumpak Manihuruk yang dilaksankan di dataran Engku Putri Batam Center, usai pelaksanaan upacara hari perhubungan nasional tingkat Kota Batam tahun 2019, Selasa (17/9/2019). MoU atau kerjasama dalam segi pemeriksaan bagi seluruh PNS Pemko Batam oleh BNNK Batam, dimana tugas dan fungsi BNN adalah bidang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memiliki alat lengkap untuk melakukan pemeriksaan.”Semoga kerajasama ini bisa bermanfaat bagi Pemko Batam dan diharapkan seluruh Aparatur Pemko Batam bebas 100 persen dari narkoba,” ucap Rudi. Rudi menjelaskan, aparatur itu kalau ingin bebas dari narkoba tidak bisa dilepas begitu saja, namun harus ada pembinaan dan penegakan
hukum dan shock terapinya, salah satunya adalah dibutuhkan BNNK.”Nantinya setiap tiga bulan sekali diadakan tes urine dan itulah salah satu bentuk shock terapinya yang akan diadakan,” jelas Rudi. Selain itu kata Rudi, setiap hari Jumat Pemko Batam melakukan pembinaan rohani untuk pegawai Pemko Batam, supaya PNS yang ada di Pemko Batam bisa betulbetul bebas dari narkoba. “Meskipun belum 100 persen minimal saya dan pak wakil walikota berusaha bagaimana lebih baik kedepannya. Dalam pelaksanaan tes urine yang dilakukan setiap tiga bulan itu akan diperbantukan juga oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam,”ujarnya. Sementara itu Ketua BNNK Batam, Tumpak Manihuruk mengatakan, bahwa pihaknya berharap dengan adanya MoU itu dapat meminimalisir sekecil mungkin tingkat kejahatan narkoba di Kota Batam. Karena untuk meminimalisirnya itu memang harus ada kerjasama instansi pemerintah dan masyarakat. “Selama ini sebagian Dinas sudah ada yang bekerja sama dengan BNN, diantaranya yaitu dengan Dinas Pendidikan, yakni melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah,” tuturnya.(rm/rendi).
Polresta Barelang Tangkap 47 WNA Asal China Lakukan Penipuan di Batam
47 WNA tersebut 43 orang diantaranya pria dan 4 wanita
BATAM, RAKYAT MEDIASatreskrim Polres Barelang, Rabu (18/9/2019) menangkap 47 orang WNA asal China dan Taiwan yang melakukan bisnis penipuan online di Batam. Ke-47 WNA tersebut 43 orang diantaranya pria dan 4 wanita, saat ini ke 47 WNA itu sudah diamankan. Penangkapan itu dilakukan poli-
si sekitar pukul 16.30 WIB. Mereka dibawa ke Mapolresta Barelang untuk disidik. Para tersangka terlihat menutupi wajah. Kapolresta Barelang, AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo menuturkan, informasi intelijen sebelumnya ditindaklanjuti tim Jatanras. “Informasi awalnya kita dapat dari intel, kemudian
sekira pukul 16.00 WIB kita berhasil mengamankan mereka di dua lokasi kawasan Batam Centre,” ujarnya. Polisi saat ini sedang menyidik para tersangka tersebut. Belum ada keterangan resmi terkait modus penipuan online para WNA ini. “Saat ini masih dalam proses pemeriksaan,” kata Kapolres.(rm/md).
SUMATERA BARAT
8
Senin, 23- 30 September 2019, Minggu Edisi : # 271 Tahun IV, II
Website: www.rakyatmediapers.co.id Senin, 23- 30 September 2019, Minggu II
Harga: Rp6.500,-
Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Merry Yuliesday
Kadis Kesehatan Pemprov Sumbar Berikan Tip Akibat Kabut Asap PADANG, RAKYAT MEDIA-Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berpotensi menimbulkan dampak sejumlah masalah terhadap kesehatan.Asapakibat kebakaran hutan dan lahan mengandung berbagai gas berbahaya seperti sulfur dioksida (SO), karbon monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO2) dan Ozon Permukaan (O3). Jika seseorang terpajan asapkarhutla dalam jangka waktu yang lama, khususnya bila kandungan CO yang tinggi membuat darah kekurangan oksigen akan menyebabkan tubuh lemas hingga pingsan. Untuk pencegahan yang akanditimbulkan terhadap kesehatan Kepala Dinas KesehatanProvinsi Sumatera Barat Merry Yuliesday memberikan sejumlah tip untuk menjaga kesehatan warga di wilayah yang terkena kabut asap. Dihimbau kepada warga banyak minum air putih dan makan buah serta sayur yang kaya akan antioksidan. ”Banyak minum air putih, makan makanan yang bersifat antioksidan tinggi seperti sayuran dan buah berwarna oranye, makan buah jeruk, wortel yang banyak antioksidannya. Kemudian sebisa mungkin hindari paparan asap karhutla dengan cara membatasi aktivitas di luar rumah. Jika warga terpaksa keluar rumah, disarankan untuk menggunakan masker. “Masker yang ideal N95, tapi setiap masker ada kekurangan kelebihan. Masker N95 perlindungannya bagus kalau dipakai dengan benar, harus ngga boleh bocor. Selain itu masker bedah yang hijau itu masih tetap ada efek perlindungan dibanding tidak pakai sama sekali,”ujar Merry. Selain itu, jaga kualitas udara dalam rumahLantaran menyarankan warga untuk lebih banyak di dalam rumah, serta diminta agar warga menjaga kualitas udara di rumah. Caranya dengan tidak membakar obat nyamuk ataupun merokok. Selain itu ia juga disarankan agar warga menjaga sirkulasi udara dalam rumah agar udara luar tidak banyak masuk ke dalam.”Kalau di dalam rumah juga diatur sedemikian rupa supaya udara luar tidak masuk, diatur sirkulasinya,” kata dia. Alat penjernih udara dapat digunakan untuk membantu membersihkan asap karhutla yang masuk ke dalam rumah. Beberapa tipe pendingin ruangan atau AC juga mampu menyaring partikel udara 2,5 (PM2,5). Masyarakat juga harus memperhatikan kondisi tubuhnya sendiri agar efek buruk asap karhutla menimbulkan gangguan kesehatan yang serius. Apabila merasa tubuh kurang nyaman, segeralah periksakan di fasilitas kesehatan dan jangan tunggu hingga bertambah buruk. “Waspada kalau keluhan pernapasan yang dirasakan menetap. Ada yang cuma sebentar setengah jam satu jam hilang sendiri, pertahanan tubuh masih bagus. Kalau ngga nyaman dan cenderung bertahan sebaiknya segera ke fasilitas kesehatan,” Masyarakat yang sudah punya penyakit paru, penderita asma, orang-orang yang sesak napas karena dulunya perokok, orang lanjut usia, orang berpenyakit jantung adalah kelompok rentan yang akan lebih mudah terpengaruh dengan kondisi udara yang buruk, kata Merry.(rm/robby).
Dinkes Kota Pariaman Bagikan 2.000 Masker Pada Masyarakat PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Dinas Kesehatan Kota Pariaman, masih membagikan masker kepada masyarakat dan Kamis (19/9/2019). Kali ini, masker dibagikan ke murid Sekolah Dasar dan TK PAUD yang ada di kota tersebut. Pihak Dinkes Kota Pariaman masih pro aktif melakukan kegiatan untuk menekan kabut asap yang akan berPlt Kepala Dinas dampak kepada kesehatan Kesehatan Kota Pariaman masyarakat.”Pemberian masSyahrul ker dan penyuluhan-penyuluhan melalui puskesmas kepada masyarakat, tetap dilakukan agar terhindar dari dampak kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Syahrul kepada wartawan, usai bagi masker kesejumlah sekolah SD dan TK PAUD di Pariaman. Jumlah masker yang telah dibagikan ke sekolahsekolah, 4 SD dan 2 TK/PAUD sebanyak 2.000 masker. Terkait dampak kabut asab terhadap kesehatan masyarakat, sampai kemarin belum ada diterima laporan dari puskesmas-puskemas dan RSUD Sadikin Pariaman. Syahrul juga menyebutkan tentang informasi kualitas udara update tanggal 19 September 2019 dari DLH Provinsi Sumbar, PM10 tercatat maksimum 114 μg/m3 pukul 11.00 WIB, kondisi itu masih pada level ambang batas. Sementara Kepala SD 08 Kampung Jawa I, Pariaman Tengah Kota Pariaman, Azhari, mengatakan telah menerima 400 masker dari Dinkes Kota Pariaman, Kamis (19/9) untuk diberikan kepada siswa dan tenaga pengajar di sekolahnya.”Jumlah siswanya sebanyak 336 orang, ratarata dapat satu masker, lebihnya buat tenaga pengajar di sekolahnya,” kata Azhari.(rm/robby).
8
Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Kualitas Udara di Sumbar Sudah Berada Diambang Batas PADANG, RAKYAT MEDIA-Akibat Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi menimbulkan dampak sejumlah masalah terhadap kesehatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Selain membuat surat edaran, juga ikut membagikan 7.000 masker bagi pengendara sepeda motor di Padang, Jumat (13/9/2019) pekan lalu. Aksi pembagian masker itu langsung dipimpin Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di depan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Sumbar di Jalan Sudirman, Padang. “Kita bagikan masker untuk pengendara sepeda motor. Ada sekitar 7.000 masker. 5.000 dari Dinan Kesehatan dan sisanya dari DLH,” kata Nasrul Abit, kepada wartawan di Padang. Nasrul menyebutkan, pembagian edaran dan pembagian masker itu harus membuat masyarakat waspada terhadap bahaya asap. “Masyarakat harus tahu bahwa kualitas udara di Sumbar sudah mulai memburuk. Partikel debunya sudah berbahaya dan berada di ambang batas,” kata Nasrul. Untuk itu, Pemprov Sumbar mengimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan. Apabila terpaksa, masyarakat di-
WAKIL Gubernur Sumbar Nasrul Abit memberikan masker kepada pengendara motor
minta memakai masker agar partikel debu tidak merusak kesehatan. Sementara bagi siswa, kata Nasrul, sudah diedarkan surat agar menghentikan aktivitas di luar ruangan seperti kegiatan olahraga, upacara dan lainnya sampai kondisi udara pulih. Sebelumnya diberitakan, kondisi kualitas udara di Sumatera Barat
yang terus menurun akibat asap membuat Pemerintah Provinsi Sumbar mengeluarkan surat imbauan yang melarang siswa melakukan aktivitas di luar ruangan. Surat edaran pada 12 September 2019 itu mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Menurunnya kualitas udara di Sumbar terpantau dari meningkat-
nya partikel debu PM 10. Semula, PM 10 itu terpantau 25-20 mg/m3. Namun, dalam pemeriksaan pada 12 September 2019, meningkat tajam menjadi 96. Sementara, untuk daerah-daerah perbatasan seperti Solok, Dharmasraya, Sijunjung dan lainnya, partikel debu tersebut malahan lebih besar dari 96. (rm/robby)
Kapolda Pimpin Sertijab Kapolres Jajaran Polda Sumbar
Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar Himbau Masyarakat Perkuat Komitmen di Sektor Transportasi PADANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menghimbau masyarakat memperkuat komitmen dan dedikasi di sektor transportasi, sebab hal ini bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan bangsa. Transportasi merupakan urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Karenanya, keberhasilan pembangunan sangat dipengharuhi sektor perhubungan. Demikian disampaikannya saat memberi sambutan dalam rangka Hari Perhubungan Nasional yang diadakan di halaman Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, Padang Pariaman, Selasa (17/9/2019). “Saya menghimbau kepada seluruh stakeholder perhubungan untuk bersamasama secara nyata membangun konektibilitas yang bersinergi guna mewujudkan transportasi berkeselamatan bagi seluruh masyarakat pengguna di Indonesia,” himbau gubernur. Keberhasilan sektor perhubungan, tambah Irwan,
dibuktikan dengan Sumbar mendapat penghargaan tertinggi dari Presiden RI yakni Wahana Tata Nugraha Wiratama dibidang Tata Kelola Transportasi untuk 16 kabupaten/kota yang ada di provinsi berlogo Tuah Sakato ini. “Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari dukungan semua pihak yang terlibat, baik SDM nya maupun operasional,” ucapnya. Terakhir gubernur tak lupa mengucapkan selamat kepada daerah yang meraih penghargaan, sembari memberi arahan dengan adanya reward ini dapat memberikan motivasi untuk lebih baik lagi kedepannya. Peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun ini Tema yang mengangkat tema ‘Merajut Nusantara Membangun Bangsa, Bhakti Nyata Insan Perhubungan untuk Indonesia Unggul dan Indonesia Maju’ dihadiri oleh unsur Forkompimda, bupati/ walikota, Kepala OPD lingkup Pemprov Sumbar dan tamu undangan lainnya.(rm/ diskominfo).
PADANG, RAKYAT MEDIA-Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Fakhrizal, M.Hum memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kapolres di jajaran Polda Sumbar, Kamis (19/9). Kapolres yang melaksanakan sertijab yakni, Kapolres Padang Pariaman, Padang Panjang, Bukittinggi, Agam, Payakumbuh, 50 Kota, Pasaman Barat, Pasaman, Pesisir Selatan, Solok Kota, Tanah Datar, Sawahlunto dan Kepulauan Mentawai. Diketahui, Kapolres Limapuluh Kota AKBP Haris Hadis, S.Ik dipromosikan menjadi Wakapolresta Padang. Posisi AKBP Haris digantikan oleh AKBP Sri Wibowo, S.Ik yang menjabat Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Direktorat Lalu Lintas (Dit Lantas) Polda Sumbar. Kapolres Pasaman AKBP Hasanuddin, S.Ag dimutasi ke Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sumbar dengan jabatan baru sebagai Inspektur Bidang (Irbid). Jabatannya digantikan oleh AKBP Hendri Yahya, SE yang menjabat posisi sama di Kepulauan Mentawai. Pengganti AKBP Hendri ditunjuk AKBP Dody Prawiranegara, S.Ik yang sebelumnya Penyidik Madya I Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat. Selanjutnya, AKBP Endrastiawan Setyowibowo, S.Ik yang merupakan Kapolres Payakumbuh dipromosikan sebagai Wakil Kepala Pusat Pendidikan (Wakapusdik) Pembinaan Masyarakat (Binmas) Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Polri. Penggantinya adalah AKBP Dony Set-
KAPOLDA Sumbar Irjen Pol Drs Fakhrizal, M.Hum
iawan, S.Ik yang sebelumnya Kapolres Solok Kota. Jabatan Kapolres Solok Kota diisi oleh Kapolres Agam AKBP Ferry Suwandi, S.Ik sedangkan penggantinya oleh AKBP Dwi Nur Setiawan, S.Ik dari Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Sumbar. Kapolres Bukittinggi dari AKBP Arly Jembar Jumhana, S.Ik dipromosikan sebagai Wakil Direktur (Wadir) Reserse Kriminal Umum Polda Babel, jabatannya digantikan oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Iman Pribadi Santoso, S.Ik. Sementara jabatan Imam sebelumnya akan diisi oleh AKBP Fery Herlambang, S.Ik yang menjabat Kapolres Pesisir Selatan. Kapolres Pesisir Selatan akan digantikan oleh AKBP Cepi Noval, S.Ik yang menjabat Kapolres Padang Panjang. Posisi AKBP Cepi digantikan oleh AKBP Sugeng Hariyadi, S.Ik yang menjabat Kepala Sub Direktorat (Ka-
subdit) III Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Kemudian, Kapolres Tanah Datar AKBP Bayuaji Yudha Prajas, SH dipromosikan ke Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Baharkam) Polri sebagai Kasubbaglog Bagsumda Rorenmin Baharkam Polri. Posisinya akan digantikan oleh AKBP Rokhmad Hari Purnomo, S.Ik dari Kasubdit IV Dit Reskrimsus Polda Sumbar. Selanjutnya, Kapolres Padang Pariaman AKBP Rizki Nugroho, SE dipromosikan ke Polda Sumbar sebagai Kepala Bagian (Kabag) Informasi dan Logistik (Infolog) Biro Logistik (Rolog) Polda Sumbar. Posisinya digantikan oleh AKBP Zamroni Wibowo, S.Ik yang menjabat sebagai Kapolres Sawahlunto. Pengganti AKBP Zamroni yaitu AKBP Junaidi Nur, S.Ik yang bertugas di Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri.(rm/ril)
CMYK
9
SENIN, 23- 30 SEPTEMBER 2019, MINGGU II
Senin, 23- 30 September 2019, Minggu II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
9
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Edisi : # 271 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-
Peresmian Masjid Agung Batam
Dihadiri Jamaah Dari Tiga Negara
KANTOR DPRD Kepri di Dompak Tanjungpinang
Oknum Anggota Dewan Kepri “RF”Dituding Pemain Proyek BATAM, RAKYAT MEDIA-Ada sejumlah oknum anggota Dewan di Kepri yang menjadi gujingan masyarakat khususnya para kontraktor. Pasalnya oknum Dewan tersebut dituding setiap tahun menopoli proyek di sejumlah OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Kepri. Padahal anggota Dewan seharusnya melaksanakan fungsinya sebagai pengawas tetapi justru ikut sebagai pemain proyek. Informasi yang diperoleh media ini dilapangan menyebutkan, salah satu oknum anggota dewan yang dituding pemain proyek adalah oknum berinisial SF, bahkan setiap tahunnya oknum SF mendapatkan jatah proyek ratusan paket dengan mencapai miliar rupiah.”Pada tahun ini saja SF mendapat 80 paket proyek PL, memang kecilkecil, ada yang nilainya Rp80 juta sampai ratusan juta, walaupun kecil-kecil, kalau jumlahnya sampai 80 paket, totalnya sampai miliaran rupiah juga,”kata salah satu Baca Hal 10
BATAM, RAKYAT MEDIAPeresmian Masjid Agung II Kota Batam, Sultan Mahmud Riayat Syah, yang digelar pada hari Jumat (20/9/ 2019) kemarin cukup meriah. Pasalnaya, Pemerintah Kota Batam mengundang sekitar 2.000 jemaah dari negara tetangga, yaitu dari Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau Boeralimar, kepada wartawan mengatakan, acara peresmian tersebut diisi dengan kegiatan Tabligh Akbar Kemilau Muharam 1441 hijriyah. Pihak panitia tak hanya mengundang ustaz kondangAbdul Somad, tapi mengundang Ustaz Mohammad Kazim bin Elias dari Malaysia. “Kedua ustadz tersebut akan menjadi daya tarik tersendiri, karena keduanya cukup populer dan memilik banyak sekali jemaah. Mudahmudahan acara berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun,”kata Buralimar. Plt Gubernur Kepri H.Isdianto dan Walikota Batam H.Muhammad Rudi duduk berdampingan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin
Staf Khusus Gubernur Kepri Ngeluh
Warga Kepri Tolak Jumaga Nadeak Sebagai Ketua DPRD Kepri
Proyek Drainasi Depan Rumahnya Tidak Diselesaikan BATAM, RAKYAT MEDIAStaf Khusus Gubernur Kepulauan Riau, H. Saidul Kudri keluhkan proyek pembangunan drainase di Jalan Laksamana Bintan, Sei Panas. Menurut Saidul, proyek pembangunan drainase persis di depan rumahnya yang dikerjakan pada tahun anggaran 2018 lalu itu sangat mengganggu keluar masuk PROYEK drainase dinas Bina Marga yang terbengkalai
Baca Hal 10
Tiga Anggota DPRD Kepri Yang Dilantik Berstatus Tersangka TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Tiga anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau terpilih periode 2019-2024 akan dilantik Senin (9/9/2019). Dari 45 anggota legislatif yang akan dilantik, tiga diantaranya berstatus tersangka. Bahkan
dua wakil rakyat itu berstatus tersangka korupsi. Ketiga anggota DPRD Provinsi Kepri tersebut yakni Bobby Jayanto dan Ilyas Sabli dari Partai NasDem, serta Hadi Chandra dari Partai Golkar. Sematan status tersang-
ka kepada ketiga anggota dewan yang terhormat itu dari kasus yang berbeda. Ada yang kasus dugaan korupsi dan juga ujaran rasis. Bobby telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Baca Hal 10
Baca Hal 10
KAPOLDA Kepri, Irjen Pol Andap Budhi Revianto
POLDA KEPRI GELAR BHAYANGKARA ENDURO 2019 DI BUKIT MANGSANG BATAM BATAM, RAKYAT MEDIA-Polda Kepri bekerja sama dengan Gravity Enduro Indonesia sebagai Race Management, akan menggelar Bhayangkara Enduro 2019, ajang sepeda gunung All Mountain yang diikuti peserta dari berbagai negara. Bhayangkara Enduro 2019 bertujuan sebagai ketangkasan dan wadah untuk mengekspresikan bakat bagi para pencinta sepeda gunung yang akan digelar di Bukit Mangsang, Kota Batam selama dua hari, 20 sampai 21 September 2019. Harryoto selaku Ketua Panitia Bhayangkara Enduro 2019 mengatakan, kegiatan ini bertujuan menjadi ajang Baca Hal 10
TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Sejumlah elemen masyarakat Kepri meminta agar Jumaga Nadeak tidak lagi ditunjuk sebagai Ketua DPRD Provinsi Kepri untuk yang kedua kalinya. Elemen masyarakat Kepri ini mengharapkan agar yang dijadikan Ketua DPRD Kepri sosok yang memiliki keyakinan sesuai keyakinan mayoritas masyarakat melayu di Kepri. PDI-P sebagai partai
dengan suara terbanyak pada Pileg Kepri 2019 ini merekomendasikan Jumaga untuk menjabat ketua. “Kami menentang dengan akan dijadikannya kembali Jumaga Nadeak sebagai Ketua DPRD Kepri untuk kedua kali nya,” kata Sekjen Gerak Keris Provinsi Kepri, Nuri Chei Sidiq usai bertemu dengan Ketua DPRD Kepri
SEJUMLAH elemen masyarakat Kepri
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Baca Hal 10
SAMBUNGAN
Senin, 23- 30 September 2019, Minggu II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
10
RSUD Natuna Terbakar, Puluhan Pasien di Evakuasi Keluar
ANGGOTA 3/Deputi bidang Sarana Usaha BP Batam, Dwianto Eko Winaryo
BP Batam Promosikan Potensi Batam di Australia BATAM, RAKYAT MEDIA-Badan Pengusahaan (BP) Batam mempromosikan Batam di hadapan para pengusaha Australia dalam forum Indonesia Australia Business Summit (IABS) 2019 yang mengusung tema ‘IA-CEPA: Capitalizing Partnership Gaining Mutual Benefits’, Rabu (19/9/2019). Kegiatan itu digagas Konsulat Jenderal RI Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane dan Indonesia Investment Promotion Centre di Sydney, bersempena dengan perayaan 70 tahun hubungan Bilateral Indonesia - Australia, Kedutaan Besar RI di Canberra. Konferensi IABS dibuka Gubernur New South Wales, Margaret Beazley yang menekankan pentingnya hubungan kedua negara dalam beberapa sektor, seperti pendidikan, konektivitas, Smart City, pertanian serta perdagangan. Anggota 3/Deputi bidang Sarana Usaha BP Batam, Dwianto Eko Winaryo berkesempatan untuk mengajak para pengusaha Australia lebih banyak menanamkan investasinya di Batam. “Kami, dengan tangan terbuka, mengundang para calon investor untuk melihat Batam secara langsung, baik sebagai destinasi investasi maupun pariwisata,” kata Dwianto. Forum tersebut dibagi menjadi 3 bidang dan pembahasan yang berbeda, yaitu Automative, Vocational Education and Training serta Infrastruktur dalam pengembangan industri pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus.
Dwianto Eko Winaryo turut memberikan presentasi perkembangan terbaru terkait pembangunan di Batam sebagai persiapan untuk pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dalam sesi plenary ke-3 yang bertema ‘Infrastructure in the Development of Industries in Tourism and Special Economic Zones’. Beberapa di antaranya adalah konsep pengembangan pelabuhan Batu Ampar, desalinasi air, serta light rail transit (LRT). Kegiatan IABS yang kelima ini tentunya merupakan agenda penting bagi Indonesia, di mana BP Batam, mendapat kehormatan untuk mempromosikan peluang investasi yang ada di Batam dalam ketiga sesi di forum tersebut. Hadir dalam forum tersebut selain Duta Besar RI untuk Australia, Yohanes Kristiarto S. Legowo; Gubernur New South Wales, Margaret Beazley; dan Anggota 3/Deputi bidang Sarana Usaha BP Batam, Dwianto Eko Winaryo, juga sebanyak 110 peserta dari berbagai asosiasi usaha, kementerian, diaspora, serta pengusaha seluruh Australia. Konferensi tersebut diakhiri dengan One on One Meeting bersama pengusaha Australia maupun diaspora yang tertarik dengan sektor usaha agribisnis, pengembangan infrastruktur dan manufaktur di Batam. Sejauh ini investasi Australia di Batam telah mencapa 111 juta dolar AS yang berinvestasi di sektor perlengkapan media, konektor pipa dari baja dan besi, katup dan industri pabrikasi kapal dan industri alat berat.(rm/bty).
Polda Kepri kompetisi bagi para pesepeda All Mountain sehingga mempunyai prestasi tersendiri secara nasional dengan jenjang prestasi di level dunia. “Kegiatan ini diikuti para sepeda tingkat nasional dan internasional yang akan mampu memajukan olah raga bersepeda all mountain dan juga mengembangkan sektor industri pariwisata, sport tourism dan eco wisata yang ada di Kepuluan Riau,” ujarnya di Mapolda Kepri, Kamis (19/9/2019). Kapolda Kepri, Irjen Pol Andap Budhi Revianto menyampaikan, Bhayangkara Enduro 2019 bertujuan mempererat tali silaturahim antar komunitas sepeda gunung dengan masyarakat luas.
Sambungan Hal. 9
“Sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa bersepeda merupakan kegiatan yang ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua kalangan dengan menitik beratkan kepada prestasi, olahraga, persahabatan dan menjunjung tinggi sportivitas,” ujar Andap. Jenderal bintang dua ini juga mengatakan, Bhayangkara Enduro juga akan dipersembahkan panggung hiburan untuk masyarakat dan mengajak kaum milenial ikut berperan aktif dalam melestarikan seni tradisi dan Budaya di Kepri. “Lokasi Bhayangkara Enduro 2019 untuk Race Trailnya berada di Bukit Mangsang. Sedangkan pelaksanaan event sendiri terdiri dari
Proyek Drainasi karena tidak diselesaikan. Padahal proyek tersebut dilaksanakan pada tahun 2018 lalu tetapi tidak selesai dikerjakan,”Tembok pagar rumah saya sudah dibongkar tetapi dibiarkan begitu saja, jalan keluar masuk kerumah juga tidak diperbaiki, bahkan bahan bahan matrial teronggok
seperti batu cetakan leter tertonggok dan material galian tertumpuk di tepi jalan, aliran air parit juga tidak lancar dan menjadi tergenang,” kata Saidul melalui telpon kepada media ini. Lebih lanjut Saidul mengatakan, ia tidak mengatahui secara pasti mengapa proyek itu ditinggal tanpa diselesai-
Tiga Anggota kepolisian Polres Tanjungpinang atas dugaan ujaran rasis, dan hingga saat ini proses hukumnya masih bergulir di pihak berwajib. Dia lolos sebagai anggota DPRD Kepri setelah pada Pileg lalu memperoleh suara sebanyak 7.205 suara dari Dapil Kepri I Tanjungpinang. Sementara itu dua anggota DPRD Provinsi Kepri yang berstatus tersangka dimana keduannya tersand-
9 Class Kategori yaitu Adventure Ride (Open Age), Master A (Age 30 Up), Master B (Age 38 Up), Master C (Age 48 Up), Men Open, Men Pro, Men U-21, Veteran dan Women Open Age,” ujarnya. Untuk target perserta sendiri, tambah Kapolda, sebanyak 500 adventure ride dan 200 race akan diisi peserta dari dalam dan luar negeri. “Yang sudah ikut untuk berpartisipasi sebanyak 163 orang terdiri dari 154 laki-laki dan 9 perempuan. Para peserta tersebut terdiri dari 128 atlet Indonesia dan 35 atlet internasional yang berasal dari Singapore, Malaysia, Argentina, United Kingdom, Filipina, Iran, Perancis, Brasil, Taiwan dan Australia,” terangnya.(rm/bty) Sambungan Hal. 9
kan pekerjaannya akibatnya sangat mengganggu warga. Oleh karena itu ia minta dinas terkait segera menyelesaikan proyek drainase tersebut. Pengamatan di sepanjang lokasi proyek ini, tampak tidak sedikit material proyek pembangunan drainase ini berserakan disisi badan jalan.(rm/mwd) Sambungan Hal. 9
ung kasus dugaan korupsi di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna dengan kerugian negara sekitar Rp 7,7 miliar. Kedua yakni Hadi Chandra dari Partai Golkar dan Ilyas Sabli dari Partai NasDem yang lolos menjadi anggota DPRD Kepri dari Dapil Kepri VII Natuna-Anambas.
Hadi Chandra sendiri dipastikan duduk sebagai anggota DPRD Kepri setelah memperoleh suara sebanyak 8.314 suara, dan secara keseluruhan suara Partai Golkar di Natuna-Anambas memperoleh sebanyak 15.457 suara. Sedangkan Ilyas Sabli dipastikan duduk sebagai anggota DPRD Kepri setelah memperoleh 7.793 suara dan untuk total suara partai Nasdem di Natuna-Anambas sebanyak 9.369 suara. (*)
NATUNA, RAKYAT MEDIA-Kebakaran sempat membuat pasien dan tenaga medis di RSUD Natuna panik, Jumat (20/9/2019) petang. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Diduga terjadi arus pendek di ruang operasi. Akibat kejadian tersebut, pihak rumah sakit segera mengevakuasi pasien yang berada di ruang ICU ke halaman rumah sakit dengan membawa peralatan medis. Direktur Rumah Sakit Natuna, dr. Medi menjelaskan api berasal dari arus pendek. Diduga berawal di ruang operasi. Begitu melihat asap tebal rumah sakit segera mematikan panel arus listrik di RSUD Natuna. “Bukan saja arus listrik kita matikan, kita juga langsung mematikan oksigen sentral agar tidak terjadi ledakan. Alhamdulillah kebetulan tidak ada pasien yang akan menjalani operasi, dan juga tidak ada alat medis kita yang rusak,” ungkapnya. Beruntung api dapat segera dipadamkan sehingga tidak meluas dan membakar seluruh bangunan rumah sakit. Kapolres Natuna, AKBP Nugroho Dwi Karyanto yang turun ke TKP meminta Dirut RSUD segera berkoordinasi dengan pemerintah
PULUHAN pasien dievakuasi ke lapangan parkir
daerah. Hal ini agar segera menormalisasikan keadaan, agar penanganan pasien dapat terus dilakukan. “Sampai saat ini, kami dari pihak kepolisian terus mengadakan pemantauan di
TKP, untuk memastikan keadaan normal seperti sedia kala,” terang Nugroho. Wakil Bupati Natuna, Yuni Ngesti Suprapti meminta pihak rumah sakit agar segera untuk menormalisasikan
Dihadiri Jamaah Sebelumnya ribuan pegawai Pemko Batam menggelar gotong royong membersihkan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah. Masyarakat setempat biasa juga menyebutnya sebagai Masjid Agung II Kota Batam. Pembersihan dilakukan di seluruh bagian masjid, mulai dari ruang utama hingga pelataran. Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah berada di Jl. Brigjen Katamso, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Masjid ini digadang-gadang menjadi masjid terbesar di Sumatera, yang bisa menampung ribuan umat muslim untuk beribadah. Mengadopsi arsitektur dari Masjid Nabawi Madinah, masjid ini didesain dengan konsep perpaduan Arab dan Melayu. Berdiri di atas lahan seluas 4,2 hektare, tempat ibadah ini diperkirakan mampu mendatangkan jutaan wisawatan. Kemega-
han dan keunikan masjid ini bisa dinikmati lewat ornamen-ornamen yang ditempel pada dinding bercorak Melayu. Kemegahan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah sempat memukau Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri Pahang Malaysia, YB Dato Sri Haji Ishak bin Haji Muhammad. Iamenjadi wisatawan mancanegara pertama yang mengunjungi. Ia mengaku kagum dengan perkembangan Batam, termasuk keberadaan masjid terbesar di Kepulauan Riau ini. “Alhamdulillah, kami berkesempatan meninjau dan melawat Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah yang terbesar di Batam. Kami bersyukur karena dapat melihat dengan mata kami sendiri, betapa cantik dan indahnya masjid ini. Kami yakin masjid ini akan dapat menarik pelancong seluas-luasnya. Di samping meningkatkan lagi image Islam di Indonesia,”
Sambungan Hal. 9
ucapnya. Rombongan Dato Sri Haji Ishak berjumlah sekitar 30 orang. Di antaranya adalah Perkumpulan Kebajikan Anak Yatim (Pekaya) Pahang. Kedatangan mereka ke Batam dalam rangka berlibur sekaligus mengunjungi beberapa lokasi panti asuhan. Rombongan sebelumnya diberi kesempatan untuk berkeliling bangunan masjid dan melaksanakan shalat zuhur berjemaah di ruang VIP lantai 1. Kekaguman serupa juga ditunjukkan dua artis ibukota, Raffi Ahmad dan Billy Saputra. Keduanya juga berkesempatan berkeliling bangunan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah, meski belum diresmikan. Bahkan, suami Nagita Slavina dan adik almarhum Olga Syahputra ini sempat naik ke menara 99. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Kemenpar Rizki Handayani menyatakan, peresmian Masjid
Oknum Anggota kontraktor yang tidak bersedia ditulis indentitasnya. Sumber itu menyebutkan, oknum anggota DPRD Kepri yang bermain proyek bukan cerita baru lagi. Pada umumnya proyek itu di dinas kesehatan dan Dinas Pendidikan. Memang proyek tersebut bukan atas nama anggota DPRD yang bersangkutan tapi menggunakan nama orang lain, saudara, sahabat dan rekannya. Ada juga proyek itu diberikan kepada kontraktor lain dengan mematok fee sebesar 10 sampai 15 persen, sebut sumber itu.
Lebih lanjut sumber itu mengungkapkan, oknum dewan bermain proyek ini sudah menjadi rahasia umum, berbagai modus dilakukan untuk meloloskan hal tersebut, mulai dari upaya menjegal SKPD dalam pembahasan anggaran jika proyek tidak dapat, permintaan fee, hingga dalih aspirasi. Padahal sebenarnya aspirasi dewan itu tidak ada, karena mekanisme dana aspirasi dewan itu harus disalurkan dalam musrenbang,” ungkap sumber. Sumber itu menambah-
Sultan Mahmud Riayat Syah akan dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ini akan menjadi moment besar dan pasti meriah.”Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah akan menjadi salah satu ikon Kota Batam. Keberadaan masjid ini bisa menjadi daya tarik bagi wisman, khususnya untuk wisata religi,” jelasnya. Menteri Pariwisata Arief Yahya menuturkan, hadirnya Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah akan menambahk atraksi wisata di Kota Batam. Dengan kata lain, destinasi wisata di Batam semakin beragam dan komplit. “Pergerakan muslim traveler di dunia semakin luar biasa. Tak heran jika Indonesia juga punya komitmen tinggi untuk mengembangkan wisata religi. Tentu saja, ini merupakan semangat dan ide brilian karena Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia,” tandasnya. (rm/rendi/juliandi). Sambungan Hal. 9
kan, ada sejumlah Kepala Dinas yang mengeluh karena mereka merasa tertekan oleh oknum anggota dewan tersebut,” Ada sejumlah pimpinan SKPD yang mengeluh keluhan karena mereka merasa tertekan oleh oknum anggota dewan yang meminta jatah proyek. “Kalau ada SKPD yang tidak memberi mereka diancam pada saat pembahasan anggaran,”ujar sumber. Bahkan sumber itu menyebut, oknum anggota Dewan Kepri ,RF, pernah menjadi sorotan media karena ditu-
Warga Kepri sementara, Lis Darmansyah di Dompak, Tanjungpinang, Senin (16/9/2019). Menurutnya penolakan ini bukan hanya dilakukan dari Gerak Keris semata, tetapi dilakukan juga oleh tokoh Melayu Kepri lainnya. Nuri menegaskan, pihaknya tidak mempermasalahan siapapun yang akan di tunjuk dari Partai PDI Perjuangan itu sebagai Ketua DPRD Kepri, selain Jumaga.”Silahkan tunjuk siapapun asal jangan Jumaga lagi. Kan di PDI P itu ada Lis Darmansyah atau Widiastadi Nugroho yang bisa dijadikan Ketua DPRD
keadaan rumah sakit. ”Terutama aliran listriknya agar penanganan pasien tidak terkendala,” ucap Ngesti. Saat ini pelayanan RSUD Natuna mulai berjalan normal. (rm/bn)
ding menjadi makelar proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kepri. Kepala SKPD, yang melakukan pelaksanaan lelang proyek secara online di LPSE Kepri tidak bisa berkutik karena di intervensi oleh oknum dewan untuk memenangkan kontraktor tertentu. Hingga berita ini dimuat oknum anggota dewan berinisial RF yang disebut-sebut sebagai pemain proyek belum berhasil dikonfirmasi karena nomor telpon seluler yang bersangkutan tidak aktif. (rm/mwd) Sambungan Hal. 9
Kepri,” ujarnya. Ia menegaskan, jika PDIP tetap menunjuk Jumaga sebagai Ketua DPRD Kepri periode 2019-2024 maka pihaknya akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi, bukan hanya dari Tanjungpinang tapi akan mendatangkan massa dari Bintan, Karimun dan daerah lainnya di Kepri ini.”Kami tidak mainmain, bila tetap memaksakan kehendak kami akan turun menggelar penolakan,” tegasnya. Nuri menjelaskan sebelumnya Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri telah
menyurati DPRD Kepri terkait hal ini.”Permintaan ini sudah disampaikan Ketua LAM Kepri secara tertulis, namun diabaikan sehingga kami mengadakan pertemuan dengan Ketua sementara DPRD Kepri, Lis Darmansyah,” katanya. Belum ada respons dan pernyataan resmi dari Jumaga Nadeak.Sebelumnya, politikus senior PDI Perjuangan, Jumaga Nadeak dipastikan akan menjabat kembali sebagai Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2019-2024. Kepastian tersebut setelah DPP PDI-Perjuangan
mengeluarkan surat rekomendasi penunjukan Ketua DPRD Kepri.”Rekom penunjukan sebagai Ketua DPRD Kepri dari DPP PDI Perjuangan sudah saya terima,” kata Jumaga di Tanjungpinang, Senin (16/9/2019) lalu. Selanjutnya surat rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada Ketua DPRD Kepri sementara. Tinggal menunggu proses di lembaga legislatif tersebut sekaligus menunggu jadwal pelantikan.”Mudah-mudahan akan berjalan lancar dan semua dapat menerimanya,” kata Jumaga. (rm/red).
CMYK
11
Senin, 23- 30 September 2019, Minggu II
GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id
ANGGOTA DPRD Meranti berfoto bersama
30 Anggota DPRD Kepulauan Meranti Periode 2019-2024 Resmi Dilantik
SELATPANJANG - Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2019-2024 resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di Balai Sidang DPRD Jalan Terpadu, Kota Selatpanjang, Senin (16/9/ 2019) sore. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2014-2019, H Fauzi Hasan SE membuka rapat paripurna pengucapan sumpah
dan janji anggota DPRD hasil Pemilu 2019 lalu itu. "Selamat menjalankan tugas dan amanah kepada anggota DPRD yang dilantik," ucap Fauzi Hasan saat memimpin sidang paripurna. Pengucapan sumpah janji dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Hendah Karmila Dewi SH MH. Usai pengucapan sumpah dan janji, 30 anggota DPRD Kabupat-
en Kepulauan Meranti disematkan pin anggota DPRD oleh Wakil Ketua Pengadilan. Setelah itu, anggota dewan dari berbagai partai politik ini langsung menempati kursi sesuai papan nama yang sudah ditentukan. Setelah pelantikan, dilanjutkan dengan pengumuman pimpinan sementara. Anggota DPRD dari PAN Fauzi Hasan dan H Musdar SH dari Partai Golkar sebagai pimpinan sementara.
Dalam sidang pelantikan paripurna itu hadir Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan Nasir, Anggota DPRD Provinsi H Adil dan Amyurlis, Forkopimda dan sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun 30 anggota yang duduk di kursi DPRD Kepulauan Meranti periode 2019-2024 yakni: Dapil 1: Hafizan Abbas dari PKB, DR Taufikurrohman dari
Gerindra, Cun Cun dari PDI P, Iskandar Budiman dari Golkar, Tengku Zul Keneddy Yusuf dari PKS, Dedi Putra SHi dari PPP, Nirwana Sari SE dari PAN, Ardiansyah SH MSi dari PAN, Dedi Yuhara Lubis dari Hanura, dan Helmi AMd dari Demokrat. Dapil 2: Pandumaan Siregar SP dari PKB, Bobi Haryadi dari PDIP. H Hatta dari Golkar, Taufiek dari PPP dan Fauzi Hasan SE dari PAN. Dapil 3: Khosairi dari PKB, DR
M Tartib SH MSi dari Gerindra, Tengku Mohammad Nasir dari PDI P, Musdar dari Golkar, Al Amin dari PKS, Suji Hartono dari PPP, Muhammad Khozin dari PAN, dan Muzamil dari Demokrat. Dapil 4: Auzir dari PKB, Basiran dari Gerindra, Khalid Ali dari PDI P, Fauzi SE dari Golkar, Muhammad Syafi’i dari Nasdem, Eka Yusnita dari PAN, dan Darsini dari Demokrat.***
MENYANYIKAN lagu indonesia Raya Pelantikan Anggota DPRD Meranti Periode 2019-2024
ANGGOTA DPRD Meranti memberikan kata selamat
SUASANA Pelantikan Anggota DPRD Meranti Periode 2019-2024
RAPAT paripurna saat pelantikan Anggota DPRD Meranti Periode 2019-2024
PELANTIKAN Anggota DPRD Meranti Periode 2019-2024
SUASANA Pelantikan Anggota DPRD Meranti Periode 2019-2024
BINTAN-PINANG
Senin, 23- 30 September 2019, Minggu II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
12
Kuasa Hukum Nurdin Basirun Andi Asrun
Minta KPK Periksa Isdianto TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kuasa hukum Nurdin Basirun, Andi Muhammad Asrun meminta KPK segera membongkar keterlibatan semua pihak dalam kasus yang menyeret Nurdin Basirun sebagai tersangka. Menurut Andi, Gubenur Kepri nonaktif itu selama ini tidak bekerja sedirian dalam menjalankan roda pemerintahan. Ada anak buah, staf dan OPD. Untuk itu ia mendorong KPK agar mencari mata rantai persoalan tersebut. “Jadi para kadis menurut saya kalau diperiksa KPK ya wajar, dan itu nantinya akan mendudukkan persoalan. Persentase tingkat keselahannya ada dimana? gubenur kah atau di tingkat anak buah
KUASA hukum Nurdin Basirun, Andi Muhammad Asrun
atau tingkat OPD,” sebutnya. Nurdin selaku Gubenur menurutnya tidak mungkin mengecek dokumen satu per satu yang disodorkan oleh anak buahnya. Sebab, dokumen yang disodorkan itu
asumsinya sudah benar. “Kalau salah anak buah ya anak buah yang dihukum, kalau menurut saya begitu, dalam perkara apapun juga, termasuk dalam perkara izin reklamasi siapa yang memberikan rekomendasi, siapa yang menyodorkan konsep itu?” tegasnya. Menurutnya KPK juga harus memeriksa secara keseluruhan, bahkan Plt Gubernur Isdianto sekalipun, pasalnya ia merupakan wakil Nurdin di pemerintahan selama ini.”Wakil Gubenur pun harusnya diperiksa. Wakil gubenur namanya juga harus tahu semua perkembangan, jangan diam-diam saja. Kalau wakil tidak tahu masalah, apa yang dikerjakan selama ini,” ujarnya.(rm/bn).
Ibu Rumah Tangga Kritis Kena Begal di Kijang KIJANG, RAKYAT MEDIAKejahatanbegal mencelakai seorang ibu-ibu di Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Wanita itu terbaring koma di RSUP Kepri Batu 8, Kota Tanjungpinang, Rabu (18/9/2019). Ia menjalani kondisi kritis sejak Rabu dini hari. Warga Bintan Timur, Adal mengatakan, ibu itu dibegal di jalan. “Ibu itu korban begal. Kondisinya sangat memprihatinkan,” ujar pria ini. Dari kabar yang didapatinya, keseharian ibu ini adalah pedagang yang berjualan di Bintan Center, Tanjungpinang. Sedangkan tempat tinggalnya di Kampung Kebun Nanas, Kelurahan Kijang Kota. Biasanya, selesai berjualan ibu ini dijemput suaminya untuk pulang ke rumah. Namun, Selasa (17/9/2019) itu sang suami tak bisa menjemputnya karena ada keperluan di Kota Batam. Sehingga ibu ini pergi dan pulang dengan menunggangi kendaraan sendiri. “Korban pulang dari Tanjungpinang menuju Kijang Jam 23.30 WIB pada Selasa. Setibanya di Jalan
Kapolres Bintan Pimpin Penyaluran Air Bersih Pada Warga BINTAN, RAKYAT MEDIA-Akibatkemarau panjang melanda Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Sumur warga mengalami kekeringan, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Mendapat informasi masyarakat mengeluh karena sulit mendapatkan air bersih, Polres Bintan langsung mendistribusikan air bersih sebanyak lima ton kepada masyarakat Kampung Cendrawasih, Kelurahan Tanjung Uban Kota, Jumat (19/9/ 2019). Kapolres Bintan, AKBP Boy
Herlambang, dan Kapolsek Bintan Utara, Kompol Arbaridi Jumhur, langsung ikut turun mendistribusikan air bersih tersebut kepada warga yang membutuhkan. Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang mengatakan, pendistribusian air bersih itu merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Polres Bintan akan terus-menerus menyalurkan air bersih jika masyarakat masih membutuhkannya. ”Sepanjang musim kemarau dan sumber air masih ada tetap kami upaya mendistribusikannya,”kata kapolres.
AKBP Boy Herlambang menambahkan, pihaknya terenyuh melihat warga berbondong-bondong membawa penampungan air dan turut membantu mengangkat selang air. ”Air ini kan kebutuhan utama dalam kehidupan. Mari kita bersama-sama berdoa agar dicurahkan rezeki berupa curahan hujan,” ujarnya. Pihaknya berharap bantuan air itu dapat di manfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga bagi warga. Pihaknya juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih.(rm/ferianda).
KORBAN terbaring koma di RSUP Kepri Batu 8, Kota Tanjungpinang
Nusantara Batu 23, Kelurahan Seilekop dia dipepet kendaraan lain lalu dibegal oleh seorang pelaku,” katanya. Sementara warga lainnya, Ahmad mengatakan, korban awalnya dirawat di RSUD Bintan, Kijang. Dikarenakan kondisinya semakin parah, akhirnya korban dirujuk di RSUP Kepri Batu 8, Kota Tanjungpinang. ”Infonya dirujuk untuk men-
jalani operasi. Namun sampai saat ini kondisinya seperti apa kami belum tau,” sebutnya. Kanitreskrim Polsek Bintan Timur, Ipda Muhammad Fajri mengatakan kasus ini masih dalam penyelidikan. Polisi masih mencari saksi pertama kali menemukan korban yang terluka di lokasi kejadian. “Masih dalam penyelidikan,” ucapnya.(rm/bn).
Koramil 07/0315 turut shalat Istisqa diTambelan BINTAN, RAKYAT MEDIAKodim 0315 Bintan melalui Koramil 07 Tambelan turut melaksanakan shalat Istisqa dan doa bersama secara serentak di Masjid Jami’ dan Masjid Raya Tambelan , Jumat (20/9/2019).”Shalat ini kami lakukan supaya hujan bisa turun untuk mengakhiri musim kemarau yang sudah cukup lama terjadi di Tambelan,” kata Personil Koramil 07 Tambelan, Pelda M. Asan. Tambah Asan, shalat ini juga atas usulan Danramil 07 Tambelan agar dikoordinasikan dengan pemerintah kecamatan. Hal serupa juga disampaikan personil Koramil 07 Tambelan Kopka Harahap yang turut prihatin
KAPOLRES Bintan, AKBP Boy Herlambang memegang selang air
terhadap kondisi ketersediaan air di Kecamatan Tambelan.”Persediaan air juga mengkhawatirkan air dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tambelan juga jarang mengalir ke rumah, kemudian air dari desa juga tidak lagi lancar seperti beberapa bulan lalu,” ungkapnya. Di wawancara terpisah Danramil 07 Tambelan, Kapten Inf Tomson mengatakan bahwa sholat Istisqa merupakan bentuk upaya terakhir yang bisa dilakukan dari Tambelan untuk menghilangkan kabut asap. ”Karena asap yang kini sedang melanda Tambelan berasal dari daerah lain, bukan
berasal dari Tambelan, jadi ini adalah upaya dari Tambelan yang kami lakukan,” kata Tomson di Tanjungpinang. Shalat minta hujan yang dilaksanakan usai waktu Jumaat (20/9) tersebut didukung sepenuhnya oleh Camat Tambelan Muhammad Sofyan yang sebelumnya telah diimbau melalui pengumuman kepada masyarakat untuk ikut serta melakukannya secara berjamaah.”Semoga dengan sholat ini turun hujan yang dirahmati Allah SWT, dan semoga Allah menjauhkan bala di Tambelan yang kita cintai ini,” kata Camat Tambelan.(rm/ fer).
Penyengat Dinobatkan Sebagai Pulau Perdamean Dunia TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul merasa berbahagia. Pasalnya, baru-baru ini Pulau Penyengat yang masuk dalam wilayah administratif Pemerintahan Kota Tanjungpinang, dinobatkan sebagai Pulau Perdamaian Dunia oleh Komite Perdamaian Dunia (World Peace Community). Penetapan Pulau Penyengat sebagai Pulau Perdamaian Dunia ditandatangani langsung oleh Presiden World Peace Community, Prof. Dr. Djuyoto Sutani. Penandatanganan dilaksanakan di Balai Adat Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang, Minggu, 15 September 2019. Dalam sambutannya, Syahrul mengatakan sejak abad ke-17 sampai sekarang Pulau Penyengat telah dikenal. Awalnya hanya sebagai tempat singgah pelaut mengambil air tawar. Lalu, seiring perjalanan waktu menjadi mas kawin oleh Sultan Riau kepada Raja Hamidah atau Engku Putri. Syahrul juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan para pemerhati sejarah budaya untuk bersinergi dalam membangun Pulau Penyengat. “Saya harapkan kepada semua elemen, pemerhati sejarah budaya dan para pakar untuk membantu pemerintah dalam memberikan sumbang saran agar Pulau Penyengat mampu menjadi referensi dunia dalam peradaban yang
WALIKOTA Tanjungpinang, H. Syahrul, foto bersama Plt Gubernur Kepri H.Isdianto
termasyhur pada zamannya termasuk khazanah budaya yang didalamnya terdapat gurindam 12 yang memiliki andil dalam Bahasa Indonesia,” tutur Syahrul. Sementara itu, Plt. Gubernur Kepri H. Isdianto, S.Sos, MM yang hadir dalam kesempatan itu mengajak seluruh masyarakat khususnya masyarakat Tanjungpinang untuk mensyukuri anugerah atas diresmikannya Penyengat sebagai Pulau Perdamaian Dunia. “Kita akan dikenal di 202 negara yang menjadi anggota World Peace Community. Ini merupakan tanggung jawab kita semua dan selanjutnya kita manfaatkan sebaik mungkin momen yang bersejarah seperti ini,” ujar Isdianto. Isdianto juga mengajak seluruh elemen masyarakat secara bersama-sama memikirkan nasib Penyengat kedepannya, apalagi pasca ditetapkan sebagai
Pulau Perdamaian Dunia. “Mari kita saling bertukar pikiran dan melakukan inovasi serta membangun konsep yanh lebih baik pasca ditetapkan sebagai Pulau Perdamaian Dunia, karena kita ketahui di Penyengat ini memiliki khazanah, harta karun budaya dan dahulunya sebagai pusat peradaban yang termasyhur, untuk itu mari kita duduk bersama agar Penyengat mampu menjadi lebih terkenal lagi,” terang Isdianto. Hadir juga dalam kesempatan ini Wakil Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP, Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Riau, Hj. Rosmery Isdianto, Ketua TP PKK Kota Tanjungpinang, Juwariyah Syahrul, FKPD, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Tanjungpinang, Kepala OPD Kota Tanjungpinang serta tokohtokoh adat dan tokoh budaya.(rm/mk)
CMYK
13
KARIMUN-LINGGA
Senin, 23- 30 September 2019, Minggu II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Nelayan Singkep Mengeluh
KAPOLRES Karimun AKBP Hengky Pramudya SIK
Dalam Rangka HUT Lalu Lintas ke-64 Tahun 2019
Kapolres Karimun Turun Kejalan Bagikan Masker KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Dalam rangka HUT Lalu Lintas ke 64 tahun 2019, Satlantas Polres Karimun melakukan Kegiatan Pembagian Masker dan Cek Kesehatan Gratis kepada Pengendara baik mobil maupun sepeda motor Kegiatan membagikan masker kepada pengendara tersebut langsung dipinpin oleh Kapolres Karimun AKBP Hengky Pramudya SIK dan didampingi Kasat Lantas Polres Karimun, AKP T Fazrial Kenedy SH SIK MM, dibantu puluhan Personel Satlantas Polres Karimun. Kegiatan pembagian masker kepada masyarakat ini berlangsung di depan Mapolres Karimun, Senin, (16/9/2019). Kapolres Karimun AKBP Hengky Pramudya SIK, kepada wartawan mengatakan, pihaknya jugamendirikan Klinik Posko Layanan Kesehatan bagi masyarakat guna mencegah Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) akibat kabut asap Karhutla yang terjadi diberbagai daerah saat ini, Kepolisian Resor (Polres) Karimun jajaran Polda Kepri juga membagi-bagikan ribuan masker kepada pengendara yang melintas di depan Mapolres Karimun maupun di Polsek-Polsek jajaran Polres Karimun. Dikatakan Kapolres Karimun, pendirian Posko Layanan Kesehatan itu, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun dan Rumah Sakit. Posko Kesehatan yang dipusatkan di Klinik Polres Karimun tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat apabila membutuhkan pertolongan akan gangguan pernafasan atau ISPA dampak kabut asap. “Kita juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karimun, agar tidak melakukan kegiatan pembakaran lahan atau hutan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Selain itu, juga diharapkan agar masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan di jalan ataupun dilahan kosong,” ujarnya. Dengan dibentuknya Posko ini, kita berharap masyarakat bersama Polri dan TNI bisa selalu bersinergi, terutama dalam menjaga Kamtibmas dan penanganan pembakaran hutan atau lahan.”Selain pembagian Masker hari ini, kegiaatan ini juga dilaksanakan di Polsek-Polsek jajaran Polres Karimun. Hari ini kita bagikan sebanyak 1.000 Masker,” paparnya. (rm/jimi)
BBM Jenis Solar Langka di Lingga LINGGA, RAKYAT MEDIA-Nelayan di Kabupaten Lingga mengeluhkan karena Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sejak sepekan terakhir ini langka di Lingga. Akibatnya, para nelayan tidak dapat melakukan aktivitas mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara pemilik sejumlah kios di Kecamatan Singkep mengaku, BBM jenis solar sudah lama tidak tersedia lagi di daerah mereka.”Minyak kosong. tidak hanya solar, bensin dan minyak tanah juga sudah kosong. Untuk Solar terakhir tanggal 31 Agustus 2019 kemarin,” kata Yana, salah seorang penjual BBM di Dabo Singkep, kemarin. Dikatakan, kondisi ini membuat warga banyak mempertanyakan. Sebagai penjual BBM, ia hanya bisa memberikan informasi bahwa BBM belum diketahui kapan masuk. ”Belum ada informasi kapan BBM masuk lagi,” sebutnya. Sementara itu, Kasubag Sarana Ekonomi dan SDA Bagian Perekonomian Setdakab Lingga, Zafrinaldi membenarkan BBM mengalami kekosongan di Kecamatan Singkep. Hal tersebut dikarenakan kondisi cuaca dan keterlambatan pengisian Depot di Tanjunguban, Kabupaten Bintan. “Insyaallah kapal yang membawa minyak dari Kijang dan Uban
masuk hari ini dan besok bisa langsung dibongkar. Keterlambatan ini dikarenakan kondisi cuaca dan pengisian di depot sehingga lambat disalurkan ke kios-kios,” kata Zafrinaldi. Ia juga menjelaskan, di awal tahun 2019 berdasarkan data BPH Migas untuk Solar hanya 7.013 KL. Sementara untuk kebutuhan di Kabupaten Lingga mencapai 16.231 KL per tahun.”Jadi saat ini BPH Migas hanya dapat menambah 1.155 KL sehingga menjadi
Kabupaten Lingga.”Kita temukan baik itu jumlah masuk dan keluar dari laporan penyalur sesuai. Mungkin untuk di Dabo, BBM kosong namun untuk di daerah pesisir mungkin saya rasa masih ada. Soalnya BBM ini banyak pemegang rekomnya,” katanya. “Dan kita sampaikan kepada pemegang rekom atau pemilik kios jangan karena minyak langka lalu menaikkan harga seenaknya. Kalau ada yang bermain, maka langsung kita tindak,” tegasnya.(rm/taufik).
Pesawat Susi Air Batal Terbang Akibat Kabut Asap Semakin Pekat di Lingga
Kasus Pengusaha Billy Dilimpahkan Polres Karimun Kepada Kejaksaan KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Penyidik Satreskrim Polres Karimun melimpahkan kasus yang menjerat seorang pengusaha perhotelan Billy ke Kejaksaan. Pelimpahan tahap dua tersebut, menyangkut dua kasus yang menjerat Billy dan rekan-rekannya. Kasus pertama yaitu dugaan penganiayaan terhadap seorang mantan pekerja di Hotel Satria, Richardo. Dalam hal ini, polisi menetapkan tiga tersangka, yaiti Billy, Mi dan Ay. Kemudian, kasus kedua yakni dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur di Kelenteng Cetya Aria Deva, Barang, Karimun. Polisi menetapkan empat tersangka, yaitu Billy, Mi, Vi dan Ti. ”Sampai saat ini kita sudah tahap dua. Terkait dengan tersangka dan berkas sudah kita serahkan kejaksaan,” kata Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Lulik Febyantara. Sementara, untuk kasus dugaan kekerasan terhadap anak, pihak kejaksaan juga melakukan diversi.Selain empat tersangka, seorang pelaku merupakan anak di bawah umur yang awalnya terlibat masalah. “Kita dapat info kejaksaan berhasil melakukan diversi terhadap Al dan Tr,” kata Lulik. Terhadap kasus dugaan pengeroyokan, para tersangka diancam dengan pasal KUHP 170.Sementara pada kasus dugaan kekerasan anak di bawah umur, polisi menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap tersangka.Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Karimun, Hamonangan P Sidauruk, hingga berita ini dimuat belum berhasil dikonfirmasi(rm/bn).
8.168 KL untuk Solar. Sementara untuk Premium tidak terbatas dan surplus 65 KL, namun karena faktor cuaca sehingga mengalami keterlambatan,” jelasnya. Lalu untuk minyak tanah kebutuhan di Kabupaten Lingga juga masih sangat kurang. Yang mana untuk kebutuhan sebesar 9.593 KL sementara yang masuk hanya 6.629 KL. Zafrinaldi juga menuturkan, pihaknya telah melakukan evaluasi kepada setiap kios yang ada di
BANDARA Dabo Singkep kabupaten Lingga
DABO SINGKEP, RAKYAT MEDIA-Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Lingga menyebabkan penerbangan pesawat Susi Air di bandar Udara Dabo Singkep membatalkan penerbangannya, Rabu (18/9/2019). Akibat kiriman kabut asap Karhutla yang yang terjadi di Sumatera membuat langit di Kabupaten Lingga khususnya di Dabo Singkep diselubungi kabut asap. Kepala UPBU Kelas III Dabo Singkep Andy Hendra Surya, kepada wartawan
membenarkan, bahwa seluruh penerbangan dengan menggunakan pesawat Susi Air ditunda keberangkatannya. ”Semua penerbangan ditunda keberangkatannya, mengingat cuaca kabut yang semakin pekat sehingga tidak memungkinkan pesawat untuk terbang,” kata Andy, Rabu (18/9/2019) Pembatalan penerbangan, tujuan Dabo-Batam (SIQ-BTH), Dabo-Jambi (SIQ-DJB) dan Dabo-Tanjungpinang (SIQ-TNJ). Namun untuk pengganti jadw-
al penerbangan belum diketahui. Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dabo Singkep, Sahat Mauli Pasaribu menerangkan, bahwa kondisi kabut asap ini berlaku untuk semua wilayah di Kabupaten Lingga. Dimana saat ini jarak pandang lebih rendah dan bahkan bisa lebih jauh. “Untuk jarak pandang visibility berkurang drastis dari hari-hari biasa cerah. Asap tersebut diduga berasal dari luar Kabupaten Lingga,” kata Sahat Sahat menuturkan, bahwa akibat kabut asap tersebut jarak pandang di Bandara Dabo Singkep yang semula bisa mencapai 10.000 metee atau 10 Kilometer, kini menjadi 1.000 meter sehingga mengganggu jalur penerbangan. “Kita tidak bisa memprediksi sampai kapan kabut asap di kabupaten Lingga ini akan berakhir. Pasalnya arah angin dari selatan saat ini berkecepatan 18 km perjam. Sehingga ini sedikit susah, begitu angin kencang susah, angin pelan juga susah,” paparnya.(rm/taufik).
KAPOLSEK Kundur, Kompol Endi Endarto dan anggotanya sedang membagikan masker
Camat dan Kapolsek Kundur Bagikan Masker Kepada Pengendara TANJUNGBATU, RAKYAT MEDIA-Akibat kabut asap Karhutla yang terjadi diberbagai daerah saat ini, termasuk di Pulau Kundur, Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Kabut asap kiriman tersebut mulai mengkhawatirkan dan dapat menimbulkan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Untuk mengantisifasi ISPA tersebut, Camat Kundur, Ery Novaliadinata S.STP M.MP dan Kapolsek Kundur, Kompol Endi Endarto, melakukan bagi-bagi masker kepada warga, Selasa, (17/9/ 2019) lalu. Sekitar 200 masker disebar dua pejabat ini, dengan melibatkan jajaran masingmasing. Diharapkan, warga bisa terhindar dari ISPA. Selain membagikan masker,
juga dilakukan sosialisasi dan imbauan bahaya polusi asap kiriman ini. Camat Kundur, Ery Novaliadinata, mengatakan, warga harus meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan tubuh. Dengan adanya asap kiriman ini, warga juga diminta jangan melakukan pembakaran yang bisa berpotensi terbakarnya hutan dan lahan. “Mari bersama-sama kita jaga, agar polusi asap kiriman tidak berimbas pada kesehatan tubuh. Untuk menghindarinya, salah satu gunakan masker saat bepergian,” katanya. Pemberian masker ini, dilakukan di ruas jalan raya. Pengguna jalan raya diberhentikan dan dibagikan masker.(rm/jimi mamo)
ADVERTORIAL Website: www.rakyatmediapers.co.id
Senin, 23- 30 September 2019, Minggu II
14
Bupati Meranti Pembina Upacara Hari Kesadaran Nasional dan Perhubungan Tahun 2019 MERANTI-Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si bertindak sebagai Pembina Upacara Hari Kesadaran Nasional dan Hari Perhubungan Tahun 2019, Bertempat di Halaman Kantor Bupati Meranti, Selasa (17/9/2019). Danramil Selatpanjang Mayor TNI Irwan, Wakapolres Meranti Kompol. Irmardison, Perwakilan Imigrasi, Danposal Selatpanjang, Jajajaran Forkopimda, Asisten III Sekdakab. Meranti Drs. H. Rosdaner, Kepala BKD Meranti Alizar S.Sos M.Si dan Jajaran Pejabat Eselon II Dilingkungan Pemkab. Meranti, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH dan Jajaran Pejabat Eselon III, Para Camat dan lainnya. Dalam pidatonya, dihadapan seluruh peserta Upacara menyikapi Kebakaran Lahan dan Hutan di Riau serta Kabut asap yang mulai
menyelimuti Kepulauan Meranti, Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si, meminta kepada ASN dan masyarakat dimana saja berada untuk mensosialisasikan dan saling ingat mengingatkan agar tidak membakar lahan, serta berperan aktif dalam mengamankan bencana asap yang dihadapi Riau saat ini. Dan bagi masyarakat diingatkan untuk mengurangi aktifitas diluar ruangan andaikata harus beraktifitas diluar ruangan Bupati menyarankan untuk menggunakan masker agar tidak terkena gangguang pernafasan. "Mari bersama kita berperan aktif dalam mengantisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan diwilayah kita agar negero ini terbebas dari bencana Kabut Asap," ujar Bupati. Selanjutnya menyampaikan sambutan dari Menteri Perhubun-
gan RI, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si mengatakan, Upacara Bendera tanggal 17 September 2019 yang diperingati sebagai Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS), memiliki makna yang mendalam bagi insan perhubungan untuk melakukan instrospeksi diri atas pelaksanaan tugas di sektor perhubungan. Peringatan Harhubnas dimaknai sebagai momentum untuk merenungkan kembali terhadap kinerja dan berbagai peristiwa yang terjadi di sektor Perhubungan serta menyatukan persepsi dan tekad untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Oleh karena itu, saya menyambut baik tema Hari Perhubungan Nasional Tahun 2019 ini yaitu Merajut Nusantara Membangun Bangsa, Bakti Nyata lnsan Perhubungan Untuk Indonesia Ung-
gul," ujar Bupati. Indonesia Maju�, untuk mempresentasikan bagaimana seluruh Insan Perhubungan dan seluruh stakeholder bersamasama secara nyata membangun konektibilitas yang sinergi guna mewujudkan transportasi yang berkeselamatan bagi seluruh masyarakat pengguna transportasi di seluruh Indinesia. Kemudian dijelaskan Bupati, sektor perhubungan memiliki peranan yang amat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peranan transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Karena perananya yang teramat strategis, maka segenap Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan dituntut memperkuat
kembali komitmen dan dedikasi untuk bekerja keras yang nyata di sektor transportasi, karena hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Lebih jauh Bupati berharap peringatan Harhubnas 2019 hndaknya dapat menjadi wahana meningkatkan prestasi, memperkokoh rasa persatuan, persaudaraan dan kekeluargaan segenap insan Perhubungan di manapun berada. Serta semoga semangat Harhubnas ini dapat meningkatkan memberi semangat kerja bagi pembangunan transponasi di seluruh pelosok tanah air. Sebagai wujud nyata bakti Perhubungan pada tahun ini Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan edukasi bertajuk Perhubungan Mengajar di 34
Provinsi di Indonesia. Kegiatan merupakan salah satu cara pengenalan kepada generasi muda calon penerus yang bercita-cita akan berkiprah dibidang transportasi. Perhubungan mengajar menitikberatkan pada empat nilai yang disingkat menjadi AGLE, Aman dalam bertranspor‘tasi, Giat menjadi teladan dalam berperilaku bertransportasi dan agen perhubungan, Menjadi pionir SDM unggul yang paham akan pentingnya keselamatan bertransportasi, dan penyampaian pesan dengan Edukasi kepada masyarakat. Terakhir Bupati berharap apa yang dicita-citakan sesuai semboyan Perhubungan yaitu “ Wahana Manghayu Warga Peniwi�, yang artinya Perhubungan adalah wahana untuk menyejahterakan bangsa dan Negara dapat diwujudkan. (hms)
Cetak SDM Meranti Profesional Bidang Kelautan Irwan Nasir: Karhutla Bukan Tanggung Bupati Irwan Buka Diklat BSTAngkatan Jawab Pemerintah Kabupaten, Tapi XXV Gelombang V Tahun 2019 Provinsi dan Kementerian
SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan Nasir ingin meluruskan kepada masyarakat bahwa sebenarnya tanggungjawab jika terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tidak berada di pemerintah kabupaten/kota yang ada. Melainkan, tanggungjawab itu sebenarnya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta pemerintah provinsi. "Bicara tentang penanganan Karhutla, itu bicara dari hulu sampai ke hilir. Harus menyeluruh. Jangan bicara hilirnya saja. Saat kebakaran terjadi, baru heboh. Apalagi kalau dikaitkan dengan kepala daerah, semakin hebohlah dia," kata Irwan. Dikatakan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa kewenangan pengelolaan kawasan hutan, hasil hutan, tata ruang dan izin hutan, itu ada di provinsi dan menteri kehutanan. Bukan di pemerintah kabupaten dan kota lagi. Sehingga, kalau terjadi kebakaran hutan, itu menjadi tanggungjawab menteri kehutanan dan gubernur,
bukan bupati, atau walikota. "Untuk urusan kawasan hutan, itu menjadi wewenangnya gubernur dan Menteri Kehutanan. Bupati dan walikota, tak ada kewenangan lagi. Walaupun itu wilayah para bupati dan walikota," kata Irwan. Dikatakan Irwan, saat membentuk SOTK baru, dia membuat satu perangkat setingkat kepala seksi yang tugasnya membantu mengurusi hutan, namun SOTK itu harus diajukan ke pusat dan malah dicoret. "Saya dulu pernah menyusun SOTK baru. Saya coba membuat satu perangkat setingkat kepala seksi yang tugasnya membantu mengurusi hutan. Perangkat itu saya letakkan di Dinas Lingkungan Hidup. Tapi SOTK itu diajukan ke pusat, perangkat yang saya buat itu ternyata dicoret. Ini artinya apa? Artinya kita di kabupaten dan kota, memang tak diberikan wewenang untuk pengelolaan hutan. Tapi anehnya, saat hutan terbakar, kita pulak yang didorong bertanggungjawab," beber Irwan. Meskipun tak diberi kewenangan dalam mengurus hutan, bu-
kan berarti saat kebakaran hutan, Pemkab Kepulauan Meranti tak melakukan apa-apa. "Sebagai tanggungjawab moral, tentu kita terus bekerja agar dampak karhutla ini tidak meluas. Dan sejak kasus karhutla tahun 2015 lalu, Pemkab Kepulauan Meranti sudah belajar bagaimana cara mengantisipasi kebakaran hutan. Makanya, Pemkab Meranti bersama masyarakat, TNI dan polisi bergandengan tangan menjalankan program sekat kanal, yakni menutup aliran sungai-sungai kecil yang ada di hutan supaya airnya tidak mengalir ke laut. Sehingga, lahan gambut yang ada di hutan tetap terjaga kebasahannya dan tidak terbakar," ujar Irwan. Untuk mengatasi kabut asap akibat Karhutla ini, Irwan berharap agar pemerintah Provinsi Riau untuk membantu alat pemadaman. "Saya mengimbau BPBD Riau menurunkan alatnya ke kabupaten/kota. Jangan disimpan di gudang BPBD provinsi. Sementara orang yang berjibaku di lapangan menanggulangi Karhutla sedang kekurangan alat," ujar Irwan. (ist)
SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan membuka secara resmi kegiatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Angkatan XXV Gelombang V Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 di Lapangan Afifa Futsal, Selatpanjang, Selasa (17/9/2019). Bupati menegaskan kegiatan ini sangat strategis dalam mencetak SDM Meranti yang profesional sebagai modal bekerja di bidang Kelautan yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan di Meranti. Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Pande Siregar, Kepala KSOP Selatpanjang, KSOP Dumai dan Tanjung Buton, Kepala Dinas Perhubungan Meranti Dr H Aready, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, Sekretaris Dinas Perhubungan Meranti, Perwakilan Lanal Dumai, Kasat Lantas Polres Meranti, Para dosen pengajar dan ratusan peserta diklat dan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Meranti mengatakan pelaksanaan Diklat Pemberdayaan sangat penting dan strategis apalagi di Meranti merupakan wilayah Kepulauan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja dan bergantung dengan laut. Diceritakan Bupati sejak awal berdiri tingkat kemiskinan di Meranti mencapai 43 persen meski kini sudah jauh menurun menjadi 28 persen. Setelah diteliti ternyata penyebab kemiskinan terbesar adalah akibat tidak tersedianya transportasi yang menyebabkan daerah terisolasi akses masyarakat ke Kota untuk membawa hasil perkebunan jadi terkendala, alhasil masyarakat sulit terlepas dari kemiskinan. Ketika pemerintah daerah berupaya mengatasinya dengan mengadakan transportasi laut seperti Kempang dan lainnya malah menimbulkan masalah baru dimana para pekerja Kapal banyak yang
tidak mengantongi Sertifikat BST dan buku pelaut dan tak jarang menggunakan surat-surat palsu dikarena biaya untuk mendapatkannya sangat mahal. Untuk itu dengan adanya Diklat BST yang difasilitasi oleh Kementrian Perhubungan RI bersama Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Bupati mengucapkan apresiasi yang tinggi dan berharap kedepan dapat mencetak SDM profesional yang mampu bekerja dibidang Kemaritiman dengan aman dan nyaman. Dan kepada para peserta demi optimalkan pelaksanaan siklat, Bupati Irwan meminta untuk dapat mengikuti dengan serius dengan begitu akan memperoleh ilmu dan sertifikat yang dapat menjadi modal bekerja di industri kemaritiman seperti kapal pesiar dan lainnya. Bahkan Bupati berencana akan menjalin kerjasama dengan perusahaan pelayaran yang difasilitasi oleh KSOP dalam hal penempatan tenaga kerja. "Semoga angka pengangguran dapat berkurang dan kemiskinan di Meranti dapat ditekan," harap Bupati. Sementara itu, mewakili Kepala Sekolah STIP Jakarta Pande Siregar mengatakan kegiatan diklat pemberdayaan masyarakat ini sengaja digelar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi masyarakat dibagian
maritim khususnya warga kurang mampu agar semakin produktif dan memiliki daya saing Selain itu agar dapat bekerja dibudang Keluatan dengan aman dan nyaman. Sekedar informasi sesuai laporan yang disampaikan oleh panitia kegiatan Diklat Diklat Pemberdayaan Mayarakat Angkatan XXV Gelombang V di Kepulauan Meranti 2019 ini diikuti oleh 450 orang yang dibagi menjadi 2 kelompok yakni Kelompok I mengikuti Diklat BST KLM dan SKK 60 Mil Nautika dan Teknika, Kelompok II mengikuti Diklat CMT dan CMHBT. Dalam Diklat ini peserta akan dilatih tentang bagaimana melakukan teknik pertahanan diri, penanggulangan kebakaran, dasar-dasar P3K. Selain itu juga diberi pengetahuan tentang perkapalan dan pelayaran, peraturan tentang perikanan, Navigasi dan keselamatan kerja. Selain itu pengetahuan Kapal Layak Motor dan Niaga seperti Kecakapan, Fire Fighting, Security Kelautan dan lainnya oleh Instruktur Profesional dari Sekolah Tinggi Kelautan Jakarta. Setelah mengikuti Diklat DPM seluruh peserta yang sebagian besar pemuda-pemudi Meranti akan diberikan Sertikat DPM Kelautan yang diakui Internasional. Direncanakan Diklat akan digelar selama 5 hari yang dimulai sejak pembukaan. (ist)
CMYK
15
Senin, 23- 30 September 2019, Minggu II
GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id
ANGGOTA DPRD Meranti berfoto bersama
DPRD Kabupaten Lingga Masa Jabatan 2019-2024 Resmi Dilantik
PENGAMBILAN sumpah/ janji anggota DPRD Kabupaten Lingga masa jabatan 2019-2024 resmi dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Lingga. Rabu (4/9) Hadir pada pelantikan ini, Plt. Gubernur Kepri, Bupati Lingga beserta Wakil, Sekda Lingga, Asisten beserta Staf Ahli, Kepala Dinas serta Pimpinan OPD SeKabupaten Lingga, Ormas dan LSM, Rekan Pers serta tamu undangan. Pelantikan anggota dewan yang terhormat itu, berjalan dengan hikmat, semua anggota dewan Kabupaten Lingga, mengikuti sumpah/janji yang dibacakan oleh Kepala Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Setelah selesai pelantikan anggota dewan dilanjutkan pemilihan ketua sementara yang di bacakan oleh sekretaris dewan Kabupaten Lingga. Dalam amanatnya, bahwa pemilihan ketua sementara sesuai dengan undang-undang bahwa yang menjadi ketua DPRD sementara adalah anggota dewan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan. Dalam hal ini Drs Riono terpilih sebagai Ketua DPRD sementara dan Senny S.E sebagai Wakil ketua I sementara. Setelah, selesai pemilihan ketua sementara, dilanjutkan penyerahan palu dari ketua DPRD Lingga yang lama, kepada ketua DPRD
yang baru. Dalam sambutannya, Ketua DPRD sementara yang terpilih mengucapakan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lingga yang telah kembali memberikan kepercayaan kepada semua anggota terpilih melalui pesta demokrasi yang telah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. “Dalam melaksanakan tugas DPRD dituntut menjaga integritas dan siap bekerja sesuai dengan amanah yang telah diberikan masyarakat kepada kita” tutur Riono. Ditempat yang sama, Plt. Gubernur Kepri H. Isdianto mengatakan pelantikan ini merupakan rangkaian dari proses demokrasi. “Pemerintah Kepri mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Kabupaten Lingga yang telah menggunakan hak konstitusionalnya dan oleh karena itu mari saling mendukung dan berenergi dalam rangka memajukan Kabupaten Lingga. Dia juga mengajak kepada seluruh masyarakat agar bersama membangun Provinsi Kepri dengan besenergi meningkatkan kerjasama antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah Provinsi. “Anggota DPRD tidak hanya memiliki legitimasi adalah melainkan aktor utama untuk kemajuan pembangunan di suatu daerah” sebutnya. Lebih lanjut beliau memberikan
ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota DPRD yang telah mengabdi pada periode sebelumnya. Adapun nama- nama Nama calon terpilih kala: Lingga Dapil 1 1).Golkar Said TrizWanda Luthfi S.lp 2).Nasdem Said Parman 3).Golkar Aziz martindas 4).Golkar Said Agus Marli 5).Nasdem Drs.Pokyong Kadir M.Pd 6).Keadilan sejahtera Anuar LINGGA dapil 2 kabupaten kota 1).Partai Gerindra Alpio 2).Partai Golkar Seniy 3).Partai Nasdem Ahmad Nashirudin 4).Partai Demokrat suiok Lingga Dapil 3 1).Kebangkitan bangsa Syamsirwan 2).Gerindra Ir.H.Tengku Nazwar MM. 3).PDI perjuangan Jimmy AT.SE 4).Golkar Rony Kurniawan 5).Nasdem Drs.Riono 6).Nasdem Neko Wesha Pawelloy 7).Nasdem Raja Muchsin SE 8).Keadilan sejahtera Salmizi ST 9).Persatuan pembangunan Drs.Norden 10).Demokrat Muddasir Zahid Aag Diakhir kegiatan sakral ini, dilanjutkan dengan pembacaan doa dari kementerian agama Kabupaten Lingga sebagai wujud syukur atas kelancaran acara dan dilanjutkan dengan foto bersama oleh anggota dewan terpilih. (SMI)
Plt Gubernur Kepri Isdianto Berfoto bersama dengan Bupati Lingga
SUASANA saat sumpah/ janji anggota DPRD Kabupaten Lingga masa jabatan 2019-2024 resmi dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Lingga.
RIONO Pimpin rapat Paripurna saat pelantikan DPRD Lingga
ANGGOTA DPRD Kabupaten Lingga menyanyikan lagu Indonesia Raya
PENGAMBILAN sumpah/ janji anggota DPRD Kabupaten Lingga masa jabatan 2019-2024 resmi dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Lingga. Rabu (4/9)
GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id
Senin, 23- 30 September 2019, Minggu II
16
Wabup Kepulauan Meranti, Drs, H, Said Hasyim bersama Ustadz Abdul Somad
Resmikan Pondok Pesantren Darul Fikri Selatpanjang USTADZ Abdul Somad, Lc, MA (UAS) meresmikan pondok pesantren Darul Fikri Selatpanjang, yang beralamat di Jalan Sei Niur, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, pada Minggu (22/9/2019). Hadir Wabup Kepulauan Meranti, Drs, H, Said Hasyim, Ketua beserta Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Ketua Yayasan Fitrah Madani H Ahmad Fauzi SAg, Ketua FPI Hendrizal, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, alim ulama, dan ribuan warga setempat. Ketua Yayasan Fitrah Madani yang juga Pimpinan Ponpes Darul Fikri, H Ahmad Fauzi SAg, mengungkapkan bahwa Ustadz Abdul Somad hadir pada saat peletakan batu pertama dan kembali lagi pada peresmian ini. Dalam kesempatan itu, Ia berharap agar pondok pesantren ini
bisa melahirkan kaderisasi-kaderisasi ulama. Pondok pesantren ini sudah dimulai proses belajar mengajar pada 7 juli 2019. Dengan awalnya membuka dakwah menghafal quran selama 2 minggu. "Jumlah anak kita memang terbatas, awalnya pembangunan ponpes dari sumbangan IDI sebesar 150 juta, dan mengalir hingga 1 milyar lebih. Ini yang baru dapat kita bangunkan," ungkap Ahmad Fauzi. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada bupati yang telah membangun masjid untuk tahap pertama, dan akan dilanjutkan ke tahap kedua. "Kita jadikan khususnya kampung rintis ini menjadi kampung madani, jauh dari maksiat, masyarakatnya cinta pada alquran. Santri kita tidak saja dari Kabupaten Kepulauan Meranti, juga datang dari daerah-daerah lain," pungkasnya.***
WABUP Kepulauan Meranti, Drs, H, Said Hasyim berfoto bersama
WABUP Kepulauan Meranti, Drs, H, Said Hasyim memberikan kata sambutannya.
USTADZ Abdul Somad, Lc, MA (UAS) menanam tumbuhan
USTADZ Abdul Somad, Lc, MA (UAS) disambut oleh para silat cilik
WABUP Kepulauan Meranti, Drs, H, Said Hasyim menanam tumbuhan
MEMBERIKAN kata sambutan
BUPATI Kepulauan Meranti, Drs, H, Said Hasyim, Ketua beserta Anggota DPRD Kepulauan Meranti Resmikan Pondok Pesantren Darul Fikri Selatpanjang
WABUP Kepulauan Meranti, Drs, H, Said Hasyim bersama Ustadz Abdul Somad Resmikan Pondok Pesantren Darul Fikri Selatpanjang
USTADZ Abdul Somad, Lc, MA memberikan tauziah
USTADZ Abdul Somad, Lc, MA berfoto bersama