EDISI 269

CMYK

Baca Hal 9

GM dan Manager Excotik Pub Hotel L Dibekuk Polda Kepri KORAN UMUM

Sabtu, 24 - 31 Agustus 2019, Minggu III

Mau Pasang Iklan Hubungi

0778-479636

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Terverifikasi Faktual

Sabtu, 24 - 31 Agustus 2019, Minggu III

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

Edisi : # 269 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Kasus Korupsi Bupati Kotawaringin Rp5,8 Triliun Merembet ke Kepri

KEPALA Dinas Catatan Sipil Provinsi kepri Sardison

KPK Ingatkan Pejabat Pemprov Kepri

Terbuka Saat Diperiksa Penyidik

Rumah Pengusaha Bauksitdi Tanjungpinang Digelah KPK TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIAKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Hendy HDS, seorang pengusaha bauksit di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (21/8/2019).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kepri yang diperiksa sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi terhadap Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun, untuk tidak mempersulit proses penyidikan.

Lembaga antirasuah itu meminta para saksi jujur dan terbuka saat diperiksa penyidik KPK.”Bagi pejabat yang dinilai tidak kooperatif, KPK akan membuat langkah hukum tersendiri,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (21/8/ 2019).

Febri mengatakan, sejak Senin (19/8/ 2019) hingga Rabu (21/8/2019) kemarin sudah ada 21 pejabat atau mantan dan pegawai di Pemprov Kepri yang telah diperiksa terkait kasus dugaan gratifikasi ini. Mereka diperiksa secara maraton di Mapolresta Barelang.

Febri menjelaskan, para saksi ini di Bersambung ke Hal 2

PETUGAS KPK tiba di kediaman Hendy Jalan Ir Sutami Nomor 99, Kecamatan Bukit Bestari sekitar pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan dua unit mobil Toyota Innova.”Ada anggota kepolisian dan KPK datang ke rumah itu,” kata warga setempat.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penggeledahan dilakukan terkait dengan kasus dugaan korupsi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan tersangka mantan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi.”Tim KPK menggeledah sebuah rumah di Jl. Ir. Sutami, Ke-

RUMAH Hendy HDS Jalan Ir Sutami Nomor 99, Kecamatan Bukit Bestari Tanjungpinang

Juru Bicara KPK

Febri Diansyah lurahan Tanjungpinang Timur, Bukit Bestari,” kata Febri saat dikonfirmasi.

Sampai saat ini KPK mengamankan dokumen-doku Bersambung ke Hal 2

Ismeth Abdullah Maju Pilgub Kepri 2020

(FOTO:IST)

ISMETH Abdullah, saat menggunting pita meresmikan Kantor Badan Pemenangan Ismeth Abdullah (BPIA) 2020 di kantor DPP BPIA, Sabtu (17/8) sore.

KPK Tetapkan Dua Jaksa Sebagai Sersangka Suap JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Dua Jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta dan seorang swasta ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua Jaksa tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap atas lelang Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, PeruJuru Bicara KPK

Bersambung ke Hal 2

Febri Diansyah

BATAM, RAKYAT MEDIA - Mantan Gubernur Provinsi Kepri pertama, Ismeth Abdullah mengaku dirinya sudah siap dan akan maju dalam pencalonan Pilgub Provinsi Kepri 2020 mendatang.

Sebagai langkah awal, mantan Ketua Otorita Batam itu pun membuka kantor pemenangannya di Komplek Orchid Bisnis Centre Blok D Nomor 1-2 Batam Kota.

“Kalau dikatakan saya

akan maju tahun depan pada Pilgub Provinsi Kepri, saya tegaskan iya, insyaAllah saya maju. Kenapa kami harus ada kantor? Karena, biar kami bisa atur strategi selanjutnya,” tegas Ismeth saat meresmikan Kantor Badan Pemenangan Ismeth Abdullah (BPIA) 2020, Sabtu (17/8) sore.

Untuk saat ini, lanjut Ismeth, pihaknya sedang konsen melakukan pertemuanpertemuan dengan para to-

NAMUN sayang, pergantian karpet ruang paripurna ini menuai polemik dan ‘berbau’ tidak sedap Sekilas, penggantian karpet tersebut sangat bagus, namun, terkesan mubajir sewrta membuang-buang anggaran karena kondisi karpet lama masih sangat layak pakai.

Di sisi lain, anggaran pengadaan karpet itu menjadi pertanyaan, menyusul adanya informasi dari sumber di DPRD Batam, yang menyatakan penggantian karpet itu tak terdaftar dalam anggaran rehab sebelumnya.

Dari pantauan media ini sejak Selasa (12/8/2019) lalu, terlihat ada lima gulun-

nya.

Namun, tak menutup kemungkinan, Ismeth nantinya maju dari jalur independen.

Kalau memungkinkan, pihaknya bisa saja maju melalui jalur independen dengan target minimal 150 ribu dukungan warga melalui bukti KTP. “Namun kalau ternyata banyak parpol yang nantinya mengusung saya maju dalam Bersambung ke Hal 2

KPK Belum Ijinkan Jenguk Nurdin Basirun TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai sekarang belum mengizinkan Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun, dibesuk berbagai pihak, termasuk oleh Plt.Gubernur Kepri Isdianto.

“Sampai sekarang belum boleh dijenguk. Kalau sudah diizinkan, saya akan menjenguknya pada kesempatan pertama,” kata Isdianto, Senin (19/8/2019).

Isdianto sampai sekarang sulit mengetahui kondisi Nurdin. Ia juga ingin me-

Plt.Gubernur Kepri

Isdianto laporkan kondisi pemerintahan kepada Nurdin.

“Tentu saya memberi dukungan supaya kuat dan

tabah menjalani cobaan ini.

Semoga cepat berlalu,” ucapnya.

Isdianto berharap musibah yang terjadi di Kepri tersebut tidak terulang lagi.

Aparatur pemerintahan harus bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tetap bekerja secara profesional, pelayanan senantiasa ditingkatkan,” katanya.

Selama mengambil alih sebagian tugas-tugas Gubernur, Isdianto mengatakan Bersambung ke Hal 2

Anggaran Pengadaan Karpet Ruang Sidang DPRD Batam Dipertanyakan Sudahmemasuki beberapa hari terakhir, jajaran Sekretariat DPRD Batam tampak sibuk melakukan penggantian karpet di ruang rapat paripurna gedung wakil rakyat itu.

koh masyarakat di Kepri, serta pertemuan dengan beberapa pengurus parpol dan saat ini terus berjalan.

Partai politik apa saja yang sudah menyatakan memberikan dukungan ke dirinya, Ismeth enggan menyebutkan satu per satu.

“Intinya kami sudah ada komunikasi dengan beberapa parpol. Dan beberapa sudah menyatakan diri siap mengusung saya maju dalam Pilgub Kepri 2020,” terang-

gan besar karpet baru yang telah dibelanjakan Setwan DPRD Batam. Karpet-karpet ini dijejerkan di lorong fraksi.

Saat ini, karpet tersebut telah terpasang di ruang paripurna, lantai II DPRD Batam. Padahal, kondisi karpet di ruang paripurna masih dalam keadaan bagus, dan bahkan sangat layak.

“Boleh ditanya ke Sekwan langsung, dia pakai ang Bersambung ke Hal 2

Plt. Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto

KKDN 8 Calon Jenderal SESPIMTI Polri Kunjungi Pemprov Kepri TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Plt. Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto menerima kunjungan kerja peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) SESPIMTI Polri Dikreg Angkatan ke-28 tahun 2019 ke Provinsi Kepri, Selasa (20/8).

Para rombongan calon Jenderal yang dipimpin oleh Irjen. Pol. Drs. Didid Widjanardi, SH ini diterima di ru Bersambung ke Hal 2

Petugas Otorita Singapura Tangkap WNI Bawa Uang Tunai Rp3,8 Miliar SINGAPURA, RAKYAT MEDIA-Seorang warga negara Indonesia (WNI) dihukum denda SG$ 8 ribu (Rp 81 juta) oleh otoritas Singapura karena membawa sejumlah besar uang tunai tanpa memberitahu otoritas bandara setempat. WNI ini kedapatan membawa uang tunai dengan nilai total SG$ 376 ribu (Rp 3,8 miliar).

Seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (20/8/ 2019), WNI bernama Abdul Satar Affandi (49) ini dihentikan oleh petugas Otoritas Imigrasi dan Pos Pemer-

TAMPAK para pekerja sedang melakukan pemasangan karpet baru di ruang sidang DPRD Batam, Senin (19/8/2019).

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Bersambung ke Hal 2

SAMBUNGAN

Sabtu, 24 - 31 Agustus 2019, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

2

Garuda Tunda Penerbangan BatamBeijing Karena Ijin Belum Keluar

ILUSTRASI Garuda Boing 737 saat take off.(Foto:Ist)

KPK Belum roda pemerintahan harus tetap berjalan normal untuk kepentingan masyarakat.

“Sinergi antardinas harus terjaga untuk mempercepat proses pembangunan dan realisasi perencanaan berjalan maksimal,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Partai Nasdem Tanjungpinang, Bobby Jayanto, mengatakan, belum dapat menjenguk Nurdin yang juga mantan Ketua Nasdem Kepri karena KPK belum mengizinkan. “Saya sempat

Sambungan Hal. 1

ke Jakarta, tetapi belum diizinkan menjenguk Pak Nurdin.

Saya belum mengetahui sampai kapan,” katanya.

KPK saat ini memeriksa sembilan orang saksi di Mapolres Barelang Batam, yakni Plt.Kepala Dinas ESDM Pemprov Kepri Hendri Kurniadi, Kepala Dinas PU Abu Bakar, Pegawai Honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri Muhammad Shalihin dan Kepala Biro Umum Ke-

Anggaran Pengadaan garan dari mana ganti karpet itu. Sebab, untuk pengadaan karpet tersebut baru sebatas usulan yang memang belum diketuk ataupun belum disahkan oleh DPRD Batam dalam APBD-P 2019,” ungkap sumber di DPRD Batam kepada beberapa rekan media, Senin (19/8/2019).

“Itu nekat sekali. Ancamannya pidana loh, tak main-main. Itu harus diluruskan agar anggaran dari APBD nantinya tak dibuat sembarangan sebelum disah-

kan,” imbuh sumber, yang meminta namanya tidak dipublikasi.

Informasi yang didapatkan di lapangan, anggaran Sekwan yang diusulkan untuk dimasukkan ke APBD Perubahan sebesar Rp17 miliar.

Anggaran yang diusulkan bisa saja berkurang dan bisa juga lebih besar, tergantung hasil keputusan di pengesahan APBD-P 2019 yang akan diketuk pada Rabu (21/8/ 2019) mendatang.

Hingga berita ini diung-

Ismeth Abdullah ang rapat utama lantai 4 kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang.

Hadir mendampingi Plt. Gubernur dalam kesempatan ini Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak dan Sekdaprov Kepri H. TS Arif Fafillah.

Dalam kesempatan ini, Plt Gubernur berterimakasih kepada tim KKDN yang memilih Kepri sebagai tempat untuk melakukan kuliah kerja nyata para Sespimti Polri Dikreg angkatan ke-28 tahun 2019.

“Kepri ini luas, 96 persen laut dan hanya 4 persen darat. Tentu banyak kendala yang kita hadapi saat ingin berinteraksi dengan masyarakat kita di hinterland. Dengan adanya bapak-bapak disini, tentu kita mengharapkan ada masukan positif bagi kami nantinya. Dan apa yang ingin bapak-bapak dapatkan

bisa tercapai. Selamat datang dan selamat belajar dan mempelajari Kepri,” kata Plt Gubernur.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak juga mengaku bangga dengan hadirnya dan dijadikannya Kepri sebagai objek belajar. Lebih jauh, dari hasil belajar ini nantinya wilayah keamanan laut Kepri semakin terperhatikan. Mengingat laut Kepri sering dijadikan wilayah transaksi perdagangan illegal jaringan internasional.

Baik illegal fishing, traficking dan peredaran narkoba.

“Plus dan minus daerah Kepulauan yang berada di Garda terdepan NKRI ini sangat Komplek. Dengan adanya KKDN ini nantinya kami harap keamanan laut Kepri semakin kuat sehingga tidak mudah untuk digunakan sebagai jalur kejahatan inter-

Ismeth Abdullah Pilgub Kepri 2020, saya akan maju melalui jalur parpol.

Saat ini kami fokus menggodok kepengurusan di setiap kabupaten/kota di Kepri.

Dalam waktu dekat kepengurusan akan dilakukan pelantikan semua,” ujarnya.

Ismeth mengaku dirinya ingin kembali maju dalam pencalonan Pilgub Kepri 2020 setelah sembilan tahun pensiun karena didasari dengan kondisi Kepri, khususnya Batam yang menjadi barometer perekonomian Kepri bukannya makin membaik, justru makin merosot.

“Saya ingin memajukan Provinsi Kepri menjadi lebih baik lagi dari saat ini. Saya ingin menghidupkan sektor investasi yang bermuara pada terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat yang memang saat ini sektor tersebut lagi lesu. Terbukan-

ya lapangan kerja yang semakin banyak, otomatis akan meningkatkan daya beli masyarakat.Perkonomian mikro juga kembali hidup seperti pertokoan, warung, rumah makan, bahkan hunian hotel pun juga ikut terdongkrak dan kembali bergairah,” tegasnya.

Ismeth berjanji, apabila dirinya nanti terpilih memimpin Provinsi Kepri untuk lima tahun ke depan, akan memberikan insentif bagi wisman yang berkunjung ke Batam, begitu juga dengan investor yang ingin berinvestasi atau membuka usaha di Batam.

Banyak berbagai kalangan, seperti tokoh masyarakat di Batam dan di wilayah Provinsi Kepri lainnya, menilai jika saat ini belum ada pesaing sosok ketokohan sebagai pemimpin berkharis-

Terbuka Saat periksa dengan kepentingan mendalami penge-tahuannya untuk kebutuhan penelurusuran dugaan penerimaan gratifikasi jabatan pada tersangka Nurdin Basirun.

Menurut Febri, gratifikasi yang diterima tersebut ada yang diduga berasal dari para pejabat dan pegawai di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepri. Atas dasar itu, pihaknya mengingatkan agar saksi-saksi yang diperiksa terbuka dan jujur dalam menyampaikan keterangan.

pri Martin Luther Maromon.

Kemudian Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017-2018 Yerri, Sekda Provinsi Kepri H.T.S.Arif Fadilah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Kepri Zulhendri, mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Kepri Guntur Sakti, serta Kepala Dinas dan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Pemprov Kepri Ahmad Nizar.(red/rm) Sambungan Hal. 1

gah, SekwaBatam, Asril, belum dapat dikonfirmasi terkait anggaran pergantian karpet baru ruang Paripura DPRD Batam.

Sementara itu, Sekwan DPRD Batam, Asril, saat dikonfirmasi RAKYAT MEDIA terkait pos anggaran yang digunakan untuk pengadaan karpet serta jumlah anggaran yang dikucurkan, melalui layanan short massage service ke ponselnya, hingga berita ini diterbitkan, belum mendapat jawaban. (red/rud/rm) Sambungan Hal. 1

nasional lagi,” kata Jumaga.

Sedangkan Irjen. Pol Drs. Didid W mengatakan bahwa KKDN Sespimti Polri Dikreg angkatan ke-28 tahun 2019 berjumlah 62 peserta dengan klasifikasi 50 orang dari Polri dan 12 dari TNI. Mereka dididik untuk menjadi pemimpin dimasa mendatang. Dan tentunya seluruh peserta telah melalui seleksi yang ketat.

“Kami berterimakasih telah disambut dengan baik disini. Dari KKDN ini dari mereka kita harapkan akan terciptanya keamanan dalam negeri dan adanya kontribusi dari mereka terhadap terwujudnya keamanan nasional. Selama pendidikan, mereka dituntut untuk membuat konsep strategi dan kebijakan. Sekali lagi, terimakasih atas fasilutas yang diberikan,” kata Didid.(rm/mwd) Sambungan Hal. 1

ma seperti Ismeth Abdullah untuk menjadi Kepri I. “Pak Ismeth sangat dekat dengan berbagai kalangan tokoh masyarakat, pengusaha dan rekan media, sejak menjabat sebagai Ketua Otorita Batam hingga menjadi Gubernur Kepri Pertama.

Pak Ismeth jadi sosok tokoh nasionalisme yang tidak mengedepankan ego pribadi, kepentingan kelompok dan golongan elite tertentu. Manajerial kepemimpinan terhadap investor dan memiliki link dengan pemimpin negara-negara tetangga, akan menjadi barometer perkembangan serta kemajuan Provinsi Kepri,” ujar Mawardi, salah seorang wartawan senior Batam yang sudah puluhan tahun menjalankan profesinya di pulau berbentuk kalajengking ini. (tim redaksi/rm) Sambungan Hal. 1

Sikap koperatif tersebut, kata Febri, selain akan membantu KPK dalam menangani perkara juga akan membantu para saksi sendiri. Sebab jika memberikan keterangan yang tidak benar, ada kensekuensi hukum yang harus ditanggung oleh yang bersangkutan. ”KPK juga tentu akan mempertimbangkan mana pihak yang koperatif dan tidak koperatif dalam proses pemeriksaan,” tegas Febri.

Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut juga mengatakan,

apabila tidak ada halangan, pada Kamis (22/8/2019) telah dilakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi lainnya dari unsur OPD Pemprov Kepri. Pemeriksaan masih dilaksanakan di Mapolresta Barelang, Batam.

“Untuk identitasnya dan progresnya akan kami sampaikan. Yang jelas, kembali lagi kami ingatkan pejabat yang menjadi saksi untuk berbicara dengan jujur dan terbuka. Karena semua ada konsekuensi hukumnya,” tutup Febri. (rm/mw)

BATAM, RAKYAT MEDIA - Penerbangan langsung yang dibuka Garuda Indonesia dari Bandara Hang Nadim, Batam menuju Beijing, Tiongkok terpaksa ditunda hingga awal September.

Penyebabnya karena ada sejumlah izin terkait penerbangan belum terbit di Beijing. “Sebenarnya rencana penerbangan Garuda, jadwalnya sudah masuk. Tapi ada surat penundaan, karena ada beberapa izin di Beijing

belum kelar,” kata Direktur Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Hang Nadim, Suwarso, Sabtu (17/ 8/2019).

Suwarso menjelaskan bahwa izin yang belum diperoleh itu izin untuk menerbangkan pesawat Garuda jenis Boieng 737. ”Pada awalnya Garuda punya rencana pakai Airbus 320, tapi kemudian diusulkan hanya bisa dari Batam itu Boeing 737. Ini yang belum dapat izin dari Beijing, makanya rute

langsung dari Batam pun ditunda,” katanya.

Rencana penerbangan pada awalnya yakni dari Jakarta menuju Batam kemudian langsung menuju Beijing. Jalur Batam diperkirakan bisa dimulai pada 15 September mendatang.

Penerbangan Garuda nanti akan dibuka dua kali semingg-u yakni Selasa dan Kamis. “Pe-numpang akan diangkut menggunakan pesawat jenis Boeing 737-800. Kapasitas kursi eksekutif seban-

KPK Tetapkan mahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota YogyakartaTahun Anggaran 2019.

Ketiga tersangka yakni Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana (GYA) sebagai pemberi suap, sedangkan dua orang lainnya, Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta: Anggota TP4D Eka Safitra (ESF) dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL) diduga sebagai penerima.

“Sebagai pihak yang

Sambungan Hal. 1

diduga penerima, ESF dan SSL disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Sementara itu Gabriella sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal

disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penetapan tersangka ini setelah tim satgas komisi antirasuah melakukan operasi tangkap tangan pada Senin (19/8/2019) di Solo dan Yogyakarta.

Dalam OTT ini KPK menyita uang sejumlah Rp100

Petugas Otorita iksaan untuk menjalani pemeriksaan rutin di bandara setelah tiba dari Jakarta pada 9 April lalu.

Saat menjawab pertanyaan petugas, Affandi mengatakan dirinya tidak membawa barang apapun untuk di-declare. Dia kemudian menempatkan tasnya di dalam mesin pemeriksa sinar-X seperti diminta oleh petugas.

Sejumlah besar uang tunai pun terdeteksi di dalam tasnya. Ketika dibuka, uang tunai dari berbagai mata uang ditemukan di dalam.

Uang tunai itu terdiri dari 350 lembar pecahan SG$

1.000 atau senilai Rp 3,5 miliar, kemudian 155 lembar pecahan Rp 100 ribu, dan 260 lembar pecahan AUS$ 100 atau senilai Rp 247,7 juta.

Affandi menyebut uang tunai sebanyak itu adalah uangnya dan akan digunakan untuk berjudi serta untuk biaya perawatan medis di Singapura. Kepada otoritas setempat, Affandi mengaku tidak tahu jika dirinya perlu men-declare pergerakan uang tunai masuk dan keluar Singapura jika jumlahnya melebihi SG$ 20 ribu.

Uang tunai itu disita dan dalam persidangan di Singapura, Affandi mengaku

Rp7,4 triliun.

Dalam penggeledahan yang dilakukan tim KPK tersebut dijaga ketat oleh sejumlah anggota kepolisian bersenjata lengkap untuk mengamankan lokasi. Sementara dua Satpam berpakaian preman menutup akses wartawan untuk memotret peristiwa tersebut.

Sebelumnya Hendy pernah diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap Supian Hadi, mantan Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.Selain Hendy, KPK juga kabarnya pernah memeriksa Alias Wello, rekan bisnisnya di Kotawaringin. Alias Wello sejak tahun 2016 menjabat sebagai Bupati Lingga, Kepri.

Sumber media ini menyebut beberapa hari laluAlias Wello juga kabarnya diperiksa KPK. Namun belum diketahui apakah Hendy juga diperiksa dalam waktu yang sama.Tak hanya itu, menariknya lagi terkait PT FMA, nama Alias Wello (Awe) tertera sebagai direktur perusahaan itu sejak tahun 2010.”Dia (Alias Wello) mengabarkan kepada saya diperiksa KPK,” ungkap sumber media ini yang tidak bersedia disebut namanya dalam berita ini.

Atas perbuatannya, Supian dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, dari mulai Senin (20/8/2019) tim KPK juga telah memeriksa puluhan Kepala Dinas di Jajaran Pemerintah Provinsi Kepri di Mapolresta Barelang, Batam, mereka diperiksa sebagai saksi terkait kasus gratifikasi Gubernur non aktif Nurdin Basirun. Para pejabat yang telah diperiksa yakni Asisten II Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi

juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Yogyakarta, Senin (19/8). Tim KPK juga turut mengamankan empat orang yang terdiri dari unsur jaksa dan swasta. ”Ada sekitar 4 orang yang diamankan dan sejumlah uang dari unsur jaksa, rekanan/ swasta dan PNS,” kata dia.

Febri menambahkan, uang tersebut diduga berkaitan dengan proyek yang diawasi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan PusatDaerah (TP4D).(rm/mwd).

Sambungan Hal. 1

bersalah atas dakwaan tidak memberikan laporan menyeluruh dan akurat soal pergerakan uang tunai melebihi SG$ 20 ribu ke wilayah Singapura. Dua dakwaan lainnya menjadi pertimbangan.

Pengacara Affandi menuturkan kepada pengadilan bahwa kliennya adalah pria penyayang keluarga yang datang ke Singapura untuk menjalani perawatan medis dan mengunjungi kasino dengan teman-temannya. Biaya setiap operasi mencapai SG$ 33 ribu sehingga Affandi harus membawa sejumlah besar uang dalam bentuk tunai.

“Kami mengharap penga-

Rumah Pengusaha men terkait pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Fajar Mentaya Abadi.

Febri mengatakan proses penggeledahan dilakukan hingga sore hari.

Hendy yang populer disapa Hendy HDS beberapa waktu lalu pernah diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap penerbitan IUP ini.

Kasus suap itu terkait pemberian IUP bauksit tahun 2010-2012 yang dikeluarkan Supian.Selain Hendy, KPK juga memeriksa Alias Wello, rekan bisnis Hendy di Kotawaringin. Alias Wello sejak tahun 2016 menjabat sebagai Bupati Lingga, Kepri.

Diketahui Supian Hadi selaku Bupati Kotawaringin Timur menerbitkan Surat Keputusan IUP Operasi Produksi seluas 1.671 Hektar kepada PT FMA yang berada di kawasan hutan. Padahal, Supian mengetahui bahwa PT FMA belum memiliki sejumlah dokumen perizinan, seperti izin lingkungan/ AMDAL dan persyaratan lainnya yang belum lengkap.

Dalam kasus ini kerugian negara mencapai Rp5,8 triliun dan US$711 ribu yang dihitung dari eksplorasi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan tiga perusahaan tersebut yakni PT FMA, PT BI dan PT AIM. Kerugian negara itu mengalahkan kerugian negara pada kasus korupsi e-KTP sebesar Rp2,3 triliun dan korupsi SKL BLBI sebesar Rp4,58 triliun.

Besaran dugaan kerugian negara dalam kasus yang menerpa Supian ini hanya dikalahkan oleh kerugian negara akibat dugaan korupsi kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pada kasus Century, negara mengalami kerugian sebesar

yak 12 kursi dan kelas ekonomi sebanyak 162 kursi,” ujarnya.

Suwarso sangat berharap pe-nerbangan internasional ke Beijing lewat Batam bisa terwujud. Dengan begitu-, maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pa-riwisata di Batam.

Saat ini pe-nerbangan internasional di Bandara Hang Nadim baru satu rute, yakni ke Malaysia. Ini sudah berperan dalam pengembangan wisata Batam.(red/jpnn/rm)

dilan akan memahami ... tidak ada riwayat dirinya menggunakan uang untuk tujuan jahat,” ujar pengacara Affandi dalam persidangan, sembari menegaskan kliennya tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, baik di Singapura maupun Indonesia.

“Terdakwa sangat menyesal dan tidak bermaksud untuk tidak menghormati Singapura dan aturan hukumnya,” imbuhnya.

Hakim menjatuhkan hukuman denda sebesar SG$ 8 ribu seperti dituntutkan jaksa dan memerintahkan uang yang disita untuk dikembalikan. (rm/dtk) Sambungan Hal. 1

Kepri Syamsul Bahrum ikut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Mapolres Baraleng.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyebut pemeriksaan ini terkait dengan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Kepulauan Riau Nurdin Basirun. KPK terus mendalami kasus suap yang menimpa Nurdin Basirun. Tidak hanya kasus suap reklamasi, hasil pengembangan KPK menemukan uang sebanyak Rp 6 miliar yang diduga gratifikasi setoran dari OPD. Informasi yang dihimpun media ini, dalam empatsudah 28 OPD di Provinasi Kepri yang telah diperiksa.

Seluruh Kadis mengaku pertaanyaan penyidik KPK tidak ada tentang gratfikasi lelang jabatan. Hanya saja penyidik menanyakan tupoksi masing-masing OPD. Selain Syamsul Bahrum, pejabat lainnya yang diperiksa diantaranya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Kepri Burhanudin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tagor Napitupulu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Sardison, Kepala Dinas Kesehatan Tjetjep Judiana, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Misni.

Pada Rabu (21/8/2019) lalu, sebanyak tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperiksa antara lain Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepri, Mafrizon, mantan Kepala Dinas Pendidikan, Arifin Nasir, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Pemprov Kepri, Azman Taufik, Kepala Biro Organisasi dan Korpri Pemprov Kepri, Ani Lindawaty, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Kepri,Aris Pariyadi, Kepala

Biro Layanan Pengadaan Pemprov Kepri,Misbardi, dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kepri, Aiyub Penyidik KPK juga telah memeriksa Hendri Kurniadi selaku PLT Kepala Dinas ESDM Pemprov Kepri, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Abu Bakar, Pegawai Honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri,Muhammad Shalihin.

Kemudian, Kepala Biro Umum Provinsi Kepri,Martin Luther Maromon, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 20172018,Yerri, Sekda Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Kepri, Zuhendri, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Kepri, Guntur Sakti dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Pemprov Kepri, Ahmad Izhar.

Sejak Senin (19/8/2019) lalu, penyidik telah memeriksa 28 orang pejabat dan mantan pejabat Kepri. Pemeriksaan dipusatkan di Mapolresta Barelang, Kota Batam. Pada Kamis (22/8/ 2019), KPK kembali memanggil tujuh pejabat untuk diperiksa. Adapun mereka yang diperiksa yakni,eks Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kepri, Tarmidi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup/ Mantan Kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung Pemprov Kepri, Nilwan, Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Pemprov Kepri, Naharuddin, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Kepri, Andri Rizal, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Kepri, Lamidi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemprov Kepri, Firdaus, dan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemprov Kepri, Reni Yusneli. (rm/mawardi).

CMYK

3

BATAM METROPOLIS

Sabtu, 24 - 31 Agustus 2019, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

AKBP Prasetyo Rahmad Purboyo Jabat Kapolresta Barelang

KOMBES Hengki melakukan salam komando kepada AKBP Prasetyo Rahmad Purboyo

BATAM, RAKYAT MEDIA - Jabatan Kapolresta Barelang dari Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Hengki, diserahkan kepada Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Prasetyo Rahmad Purboyo di Markas Polresta Barelang, jam 08.00 WIB, Selasa (20/8/2019).

Upacara Sertijab ini dipimpin langsung Kapolda Kepri, Irjen Pol Andap Budhi Revianto S.I.K. selaku inspektur upacara. Tampak hadir dalam upacara sertijab Kapolres Barelang ini antara lain para perwira dari Polda Kepri, serta perwira dan staf dari jajaran Polresta Barelang dari intitusi TNI, Walikota Batam M.Rudi, Ketua DPRD Batam, unsur pimpinan Forkopimda yakni Kajari, Ketua PN dan para undangan lainnya.

Dari pengamatan media ini, sejak jam 08.00 WIB anggota polisi Mapolresta Barelang sudah berbaris rapi untuk mengikuti upacara di Lapangan Upacara Mapolresta Barelang.

Sebagaimana diketahui, Kombes Pol Hengki pindah tugas ke Kasubdit 1 Dittipi-

Barelang, Selasa (20/9/2019).

Ia meyakini dalam kepemimpinan AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo sebagai Kapolresta Barelang selanjutnya, bisa lebih baik. Apalagi nantinya Polresta Barelang bisa mendapat Wilayah Birokrasi Bersih dan Mengayomi (WBBM).”Mudah-mudahan bisa terwujud,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Prasetyo meminta agar dirinya bisa mendapat bimbingan dan berharap dukungan dari para stakeholder.”Insya Allah akan mencoba memberikan yang terbaik,” ujarnya.

Ia mengaku, kedepan akan lebih konsentrasi untuk menggarap pelayanan agar prima sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam mendapat pelayanan.

Prasetyo juga mengimbau untuk bersama-sama membina masyarakata agar tidak terprovokasi dengan daerah lain, yang saat ini sedang mengalami konflik.

“Karena Batam ini kota wisata dan kota industri sehingga perlu kondisi yang kondusif,” katanya. (rm/rudi hartono)

Nota Keuangan APBD-P Pemko Batam 2019 Naik Rp20 Miliar

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Media Terverifikasi Administrasi & Faktual Terbitsejak 26 April 2014 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan MenteriHukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggungjawab Mawardi Muhammad Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi. M (Wartawan Utama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Regi Sumalo (Wartawan Utama) Redaktur Daerah Rudi Hartono Asisten Redaktur AndiStiawan. Amd, Rizki Perdana, Renhar Wartawan Liputan Batam Rendi, Iqbal Ramadhan, Ferianda,Gunawan Ramadhan Divisi Pemasaran/Iklan Ferianda, IqbalRamadhan DewanRedaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Rudi Hartono Ombudsman Bettor Erikso Pardede. SH, Bistok Nadeak. SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala) Mahyuddin. M ( Wartawan Muda) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH Perwakilan Sumatera Barat Khaidir (Kepala), Vedrik Hengky Wartawan Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam.S.Sos (Kepala) Biro Kabupaten Tasik Malaya (Jabar) Panca Yusuf Yusiandra (Kepala), Yos Muhyar, Ma”mun Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Pulau Kundur Tanjungbatu Anggiat Panggabean Wartawan Madya Biro Kota Tanjungpinang Anton BiroKabupaten Bintan Ferianda. S BiroKabupaten Natuna Abdul Malik Biro KabupatenLingga TaufikSafira (WartawanMuda) UsmanWello BiroKabupaten Anambas Julfan Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini Biro KabupatenKampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis Indra (Kepala Biro) Biro Kabupaten Deli Serdang Ramlan Harahap (Kepala Biro) Biro Kota Binjai DediTopan Biro Kabupaten Langkat Sofyan Biro Kabupaten Aceh Tamiang Dedi Muliyadi Lay Out AndiRusmin TarifIklan Iklan hitamputih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/dukacita Rp500 mm/kolom iklan ucapanselamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

AlamatRedaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Batam Centre, PulauBatam, ProvinsiKepriTelp (0778)7498179, Fax (0778)-479636, KodePos 29464, website : rakyatmediapers.co.id Email :rakyatmedia77@yahoo.com, email : rakyatmediapers@gmail.com Rekening : Bank BTN CabangPenuinNo. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 An PT Rakyat Media Pratama DicetakOleh : PT RiposBintana Press Alamat :KomplekRukoBaloi Point Blok B2 No.20 Baloi, Batam Kepulauan Riau, Telp (0778)-4883398, Email :percetakan@riposbintana.com Website : www.bintanaprint.com Perwakilan DKI Jakarta KomplekPesonaKayanganMungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 KodePos 16411.

ter Bareskrim Polri. Sementara AKBP Prasetyo Rahmad Purboyo sebelumnya menjabat sebagai Wakapolresta Palembang dan kini menjadi Kapolresta Barelang Sama seperti penggantinya, sebelum menjadi Kapolresta Barelang, Hengki sempat mengisi jabatan sebagai Wakapolresta Barelang saat masih berpangkat AKBP. Dalam kesempatan itu, Kombes Pol Hengki menyampaikan terimakasih kepada Kapolda Kepri serta para stakeholder terkait yang membantu kepolisian untuk mewujudkan Batam menjadi aman.

Dalam kepemimpinannya selama ini sebagai Kapolresta Barelang, telah berhasil menorehkan berbagai prestasi. Ia berharap prestasi itu bisa diteruskan.

Salah satunya pada bulan Desember 2018, Polresta Barelang mendapat penghargaan dari Menpan-RB atas Wilayah Bebas Korupsi (WBK). “Prestasi WBK itu tidak mudah, semoga kedepan masih bisa terwujud,” ujar Hengki usai upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Mapolresta

KASAT lantas Polresta Barelang, Kompol I Putu Bayu Pati S.ik.,MH

Kasatlantas Polresta Barelang

Himbau Pengendara Hindari 4 titik BLINDSPOT BATAM, RAKYAT MEDIA-Karena banyaknya kendaraan ukuran besar baik truk gandeng hingga sekelas trailer yang berlalu lalang mengangkut berbagai kebutuhan industry di kota Batam sehingga Masyarakat Kota Batam pengguna jalan harus ekstra hati-hati berkenderaan di jalan raya.

Apalagi para sopi kenderaan angkut berat tersebut terkesan tidak peduli dengan pengguna jalan lain sehingga banyak terjadi kecelakaan dijalan raya dan hal inilah yang banyak keluhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu Kasat lantas Polresta Barelang, Kompol I Putu Bayu Pati S.ik.,MH memberikan sedikit edukasi bagaimana apabila kita bertemu dengan kendaraan tersebut dijalan raya.

Menurut Kasat Lantas ada 4 titik BLINDSPOT yang harus hindari apabila berpapasan dengan kendaraan besar tersebut, Makna dari Blindspot sendiri adalah area pandangan yang tidak dapat dilihat oleh pengemudi, dan sebaiknya wajib kita hindari untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas, Ujar

Kasat Lantas.

Dikatakannya, posisi didepan kendaraan, menjadi area tidak terlihat dikarenakan posisi Sopir berada tinggi diatas kendaraan sehingga tidak bisa memantau langsung area ini, posisi sebelah kanan kendaraan, posisi ini juga tidak terlihat juga karena diluar jangkauan dari kaca spion kendaraan sebelah kanan.

Demikian juga posisi sebelah kiri kendaraan, posisi di area ini juga tidak terlihat dikarenakan diluar jangkauan dari kaca spion sebelah kiri.

Posisi belakang kendaraan, posisi ini dianggap paling berbahaya karna sama sekali tidak terlihat oleh supir Oleh sebab itu, sebaiknya jika anda berkenderaan hindarilah titik titik tersebut apabila menemukan kendaraan jenis besar ketika dijalan raya, usahaka konsentrasi, jangan panik, posisikan kendaraan anda agar terlihat oleh supir dan jangan tergesa gesa untuk menyalip, terakhir selalu berkomunikasi dengan membunyikan klakson pendek atau gunakan lampu dim, kata dia..(rm/ Iqbal)

BATAM, RAKYAT MEDIA-Nota keuangan APBDPerubahan (APBD-P) 2019 Pemko Batam anggaran belanja pegawai meningkat sekitar Rp 20 miliar.

Dalam APBD murni sebelumnya ditetapkan belanja pegawai sebesar Rp 901,3 miliar, namun di APBD perubahan menjadi Rp 921,3 miliar.”Kenaikan belanja pegawai ini menurut saya kurang rasional. Menurut saya peningkatan anggaran belanja pegawai ini harus disesuaikan dengan prestasi dan kinerja pegawai yang ada di Pemko Batam,” kata anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging, Kamis (15/8/2019).

Uba mengatakan, jumlah kenaikan anggaran pegawai tersebut harusnya bisa ditinjau ulang. Anggaran yang sudah ada sekarang bahkan harusnya sudah bisa untuk membiayai kebutuhan pegawai.

Menurutnya, saat ini jumlah pegawai yang ada di sejumlah OPD banyak yang

ILUSTRASI

tidak efektif.”Ada OPD yang menurut saya pegawainya berlebih dan kurang efektif.

Ini juga harus menjadi perhatian dari kepala OPD,” katanya.

Menurut Uba, tahun ini hampir dipastikan APBD akan kembali defisit. Menurutnya, anggaran yang tidak langsung menyentuh ke masyarakat luas harus diutamakan. ”Sekali lagi saya tegaskan bahwa anggaran untuk pegawai ini harus ditinjau ulang, anggaran yang sudah ada sekarang ini harus dimaksimalkan,” tambahnya.

Hal yang sama disampaikan Tumbur M Sihaloho, anggota Banggar DPRD Kota Batam. Menurutnya, peningkatan pos anggaran untuk belanja pegawai ini terlalu besar.

Ia berharap anggaran dalam APBD P ini haruslah mengutamakan kepentingan masyarakat langsung seperti pendidikan dan kesehatan. ”Jangan sampai karena banyaknya pos anggaran untuk hal seperti ini membuat hal-hal mendasar tertinggal. Menurut saya penambahannya terlalu besar,” katanya. (rm/ferianda)

449 Jama’ah Haji Kloter I Debarkasi Batam Tiba di Tanah Air BATAM, RAKYAT MEDIA - Sebanyak 449 orang jamaah haji Debarkasi Hang Nadim Batam tiba di Tanah Air, Minggu (18/8/2019), setelah menunaikan Ibadah Haji di Tanah Suci.

Ketua Panitia Pelaksana Ibadah Haji Debarkasi Batam, Mukhlisuddin mengatakan kondisi jamaah relatif sehat saat tiba di Tanah Air.Seorang jamaah haji Kloter 1 meninggal saat melaksanakan ibadah, Satar Satoji Sangid.”Beliau meninggal saat melaksanakan wukuf,” kata dia.

Sementara dua orang dari kloter 17 dan 18 ikut

pulang bersama kloter 1, yaitu Yan Edi Putra asal Kepri dan Mahmud Muhammad Sodiq asal Pekanbaru Riau.Jamaah kloter 1 berasal dari Kota Batam, Kabupaten Kepulauan Anambas, Natuna dan Lingga.Jamaah asal Batam diperbolehkan langsung meninggalkan asrama untuk kembali ke rumah masing-masing.

Sedang jamaah asal Lingga, Kepulauan Anambas dan Natuna menginap semalam di Asrama Haji Batam, sambil beristirahat memulihkan tenaga sebelum kembali ke daerah masingmasing.Sekretaris Daerah

Kepri TS Arif Fadillah mengajak seluruh jamaah untuk tetap menjaga ibadah selama 40 hari, dan tidak putus.

Ia meminta jamaah untuk mendoakan Gubernur Nonaktif Nurdin Basirun yang kini ditahan KPK, agar terus mendapatkan keberkahan, kesehatan serta terhindar dari segala masalah. ”Doakan juga semua pemimpin yang sedang memimpin yang memikirkan pembangunan, agar diberikan kekuatan, bagaimana cara membangun yang baik, sehingga seluruhnya nyaman, aman dan tentram,” kata dia.(rm/gunawan)

KPK Periksa 6 Pejabat Kepri Terkait Kasus Gratifikasi Nurdin Basirun BATAM, RAKYAT MEDIA – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali memeriksa 6 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Mapolresta Barelang, Selasa (20/ 8/2019).

Pemeriksaan para pejabat Kepri dilakukan di lantai III Gedung Polresta Barelang, Kepri. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan masih terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepri Tahun 2018/ 2019.

Dari 6 pejabat yang diperiksa, 5 di antaranya merupakan kepala dinas. Sementara, satu orang lainnya yakni Asisten II Syamsul Bahrum.

“Hari ini hanya 6 orang peja-

bat, 5 kepala dinas dan 1 asisten,” kata Febri kepada media, Selasa (20/8/2019).

Adapun, masing-masing yang diperiksa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemprov Kepri. Misni, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov KepriBurhanudin dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Kepri, Tagor Napitupulu.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Kepri Sardison.

“Yang terakhir, Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Kepri, Tjetjep Yudiana,” kata Febri sembari menambahkan bahwa pemeriksaan keenam pejabat ini hanya se-

ENAM Kepala Dinas di Kepri yang diperiksa tim KPK di Sat Reskrim Polresta Barelang, Batam, Selasa (20/8/2019)

bagai saksi untuk tersangka Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

Berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya yang juga dilakukan

di Polresta Barelang, pemeriksaan kali ini terlihat tertutup. Bahkan, sejumlah pintu masuk dijaga ketat oleh beberapa personel yang bersenjata lengkap.(rm/rud)

LANGKAT-BINJAI

Sabtu, 24 - 31 Agustus 2019, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

4

Gubernur Sumut Beri Penghargaan Kepada Kadisdukcatpil Langkat

(FOTO:IST)

GUBERNUR Sumatera Utara, Edy Rahmayadi saat menyerahkan penghargaan kepada Plt.Kadisdukcatpil Langkat, Amansyah.

LANGKAT, RAKYAT MEDIA - Kerja keras yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Langkat melalui unsur pimpinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terdahulu dalam memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat membuahkan hasil.

“Kabupaten Langkat meraih juara III Tingkat Kabupaten se-Sumut dalam pelayanan registrasi kependudukan,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Langkat Amansyah SPd, Selasa (20/8/2019).

Amansyah menyampaikan penghargaan tersebut diterima bertepatan dengan Peringatan HUT Ke-74 Republik Indonesia, pemerin-

tah Kabupaten Langkat berhasil meraih penghargaan sebagai juara terbaik III seSumatera Utara, dalam memberikan pelayanan registrasi kepada masyarakat, untuk tingkat kabupaten.

Plt.Kadisdukcatpil Amansyah menjelaskan penghargaan itu diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, kepada Kepala Disdukcapil Langkat, usai pelaksanaan Upacara HUT Ke-74 RI tingkat Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (17/8/2019).

Penghargaan yang diraih Disdukcapil itu menambah koleksi rentetan prestasi yang diraih yang terus bertambah dari tahun sebelumnya.

Amansyah menyampaikan penghargaan ini diraih sebagai hasil kerja keras Disdukcapil Langkat terdahulu dan dukungan penuh para mantan Bupati terdahulu hingga Langkat dipimpin Bupati Terbit Rencana Perangin Angin dalam setiap program dan kegiatan Disdukcapil.

Terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga sebagai motivasi bagi seluruh pegawai Disdukcapil untuk semakin meningkatkan kinerja.

“Terimakasih juga atas dukungan yang penuh dari Bupati terhadap berbagai program yang diluncurkan Dikduscatpil Langkat sehingga bisa meraih prestasi yang membanggakan buat Pemkab Langkat,” katanya.

Sebagaimana diketahui, keberhasil Disdukcatpil Langkat dalam menciptakan kekondusifan dan keramahan pelayanan kepada masyarakat serta kedekatan dengan awak media untuk menyebar informasi registrasi data pembaruan kependudukan tidak terlepas adanya sosok ketokohan pelayanan publik bermarga Sebayang.

Sosok yang memasuki usia pensiun ini lah yang membuat situasi di Disdukcatpil sangat harmonis dalam pelayanan registrasi data kependudukan kepada masyarakat. (red/rud/sofyan)

Pemkab Langkat Ajikan Nota Keuangan P-APBD Tahun 2019 WAKIL Bupati, Syah Afandin, mengajukan pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan (P) APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2019, disaksikan Sekda Langkat, dr.Indra Salahuddin

LANGKAT, RAKYAT MEDIA - Pemerintah Kabupaten Langkat diwakili Wakil Bupati, Syah Afandin, mengajukan pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan (P) APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2019, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Surialam, Senin (19/8/ 2019).

Dalam Rapat Paripurna tersebut, ditandai dengan penyerahan dan penandatanganan berita acara Ranperda P-APBD Langkat TA 2019 oleh Wakil Bupati dan ketua DPRD Langkat yang didampingi Sekdakab Langkat, dr.Indra Salahuddin.

Syah Afandin menyampaikan, Pemkab Langkat memperhatikan aspek teknis, aspek legalitas dan aspek material pada penyusunan PAPBD Kabupaten Langkat TA 2019, karena hal ini dapat menjamin terciptanya akuntabilitas anggaran dan mempermudah proses evaluasi serta pengendalian anggaran.

“Atas selesainya penyusunan rancangan P-APBD ini, kami mengucapkan terikasih kepada segenap ang-

gota dewan dan semua pihak, yang telah memberikan perhatian dan sumbangan pikiran, bagi pelaksanaan pemerintah, pembangunan serta kemasyarakatan Langkat,”ujarnya.

Selanjutnya Syah Afandin menjelaskan tentang kondisi rancangan P-APBD Langkat TA 2019, bahwa pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dimana sebelumnya sebesar Rp151.480.847.030 bertambah Rp5.039.810.831 sehingga menjadi Rp156.520.675.861.

Untuk dana perimbangan, semula sebesar Rp1.333.962.601.637 bertambah Rp444.754.516.363 sehingga menjadi Rp1.778.717.118.000, katanya.

Sementara untuk lain– lain pendapatan daerah sah semula sebesar Rp 333.610.400.956 bertambah sebesar Rp58.074.511.173 menjadi sebesar Rp391.684.921.129.

“Sehingga jumlah pendapatan seluruhnya semula sebesar Rp.1.819.053.849.623 bertambah sebesar Rp507.868.838.367 menjadi Rp2.326.922.687.990,” ujarnya.

Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja tidak langusung, semula sebesar Rp1.193.104.356.944 bertambah sebesar Rp387.946.379.833,17, sehingga menjadi sebesar Rp1.581.050.736.777,17.

Kemudian untuk belanja langsungnya, semula sebesar Rp623.949.492679. bertambah sebesar Rp241.450.892.259,2 menjadi sebesar Rp865.400.384.938,2 sehingga jumlah seluruhnya semula Rp1.817.053.849.623, bertambah Rp629.397.272.092, 37 menjadi Rp2.446.451.121.715,37,” ungkapnya.

Untuk pembiayaan, masih terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah yang semula tidak ada, kini bertambah menjadi Rp129.610.314.419,37, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah semula sebesar Rp2 miliar bertambah Rp122.330.000, sehingga menjadi Rp2.122.330.000. “Dengan demikian rancangan P APBD Kabupaten Langkat tahun 2019, seluruhnya berjumlah Rp2.446.451.121.715,37,” ungkapnya.(rm/ sofyan)

Masyarakat Binjai Antusias Saksikan Upacara HUT RI ke-74 BINJAI, RAKYAT MEDIA - Masyarakat dari berbagai kecamatan yang ada di Kota Binjai padati Lapangan Merdeka guna menyaksikan Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-74, yang tepat jatuh tepat pada akhir pekan (weekand), Sabtu (17/8/2017).

Sehingga, moment HUT Kemerdekaan RI tersebut dijadikan warga sebagai hiburan keluarga sebelum mengunjungi pantai-pantai untuk berwisata. Apalagi, seperti biasa pada setiap perayaan upacara HUT Kemerdekaan RI, juga dibarengi berbagai aksi drumb band dan seni atraksi lainnya.

Saat upacara pengibaran bendera merah putih, bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wakil Walikota Binjai Timbas Tarigan, yang dihadiri oleh Ketua DPRD Zainuddin Purba, Kapolres AKBP Nugroho Tri Nuryanto, Dandim Langkat Syamsul Alam, prajurit TNI/Polri, perwakilan ormas, tokoh masyarakat, pelajar, para veteran dan seluruh jajaran SKPD dan FKPD Kota Binjai.

Tepat pukul 09.45 WIB saat detik-detik Proklamasi, seluruh peserta upacara mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Zai-

(FOTO:IST)

WAKIL Walikota Binjai Timbas Tarigan, menyalami pengurus Veteran Kota Binjai pada saat upacara HUT Kemerdekaan RI ke-47.

nuddin Purba selaku Ketua DPRD Kota Binjai berkesempatan membacakan teks proklamasi.

Wakil Wali Kota Binjai Timbas Tarigan menegaskan bahwa peringatan HUT RI ke-74 harus dimaknai dan dibuktikan dengan rasa persatuan oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Hal yang terpenting dari peringkat HUT RI ini mari kita rajut persatuan negeri ini, jangan biarkan

siapapun memprovokasi kita, karena negeri ini sangat luar biasa, Indonesia hebat,” tegasnya.

Untuk itu Timbas berpesan sebagai warga negara kita harus terus membangun, berbuat kebaikan sebagaimana yang diinginkan oleh para pahlawan terdahulu. Tema peringatan HUT RI ke-74 tahun ini yakni Sumber Daya Manusia unggul Indonesia maju. (rm/supriadi)

Bupati Langkat Jadi Irup Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-74 LANGKAT, RAKYAT MEDIA - Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, memimpin upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke -74 dengan disaksikan para pimpinan SKPD pimpinan Forkfimda serta ribuan warga di Alun-Alun Tengku Amir Hamzah, Sabtu (17/8/2019).Apalagi saat Bupati Langkat menerima dan melepaskan parade karnaval peserta upacara, yang diawali dengan atraksi dua ekor gajah asal Tangkahan, yang diberi nama Yuni dan Ardana.

Terlebih, kesemarakan semakin memuncak dan sorakan antusias warga, saat Bupati Langkat menerima bendera merah putih dari seekor gajah yang ditunggangi Kepala Bank Sumut Cabang Stabat, Gama Cherry Al Halim, sebagai tanda dilepasnya karnaval.

Parade karnaval tersebut diikuti ratusan peserta dari satuan personil TNI/Polri, PNS Pemkab Langkat, pelajar dari tingkat TK, SD, SMA/SMK sampai Mahasiswa, dengan tampilan mengenakan berbagai jenis seragam seperti pramuka, pakaian adat dan lainnya, serta dimeriahkan oleh berbagai

(FOTO:IST)

BUPATI Langkat, Terbit Rencana PA, menyerahkan Bemndera Merah Putih kepada petugas Paskibraka pembawa baki Rindi Andini siswi dari SMA Sri Langkat Tanjung Pura.

kendaraan hias dan pertunjukan drum band.

Sementara, pembacaan teks proklamasi dibaca oleh Ketua DRPD Langkat Surialam. Bertindak sebagai Komandan Upacara, Kapten Inf.Arhanuds Utoyo, Perwira Upacara Danramil 07/Stabat, Tim Paskibra yang dikomandoi oleh M.Zulham Harahap, siswa dari SMA Negeri 1 Stabat dengan pembawa duplikat sang merah putih (Baki) Rindi Andini siswi dari SMA Sri Langkat Tanjung Pura.

Pada upacara tersebut,

Bupati Langkat juga menyematkan pin penghargaan Setyalencana Karya Satya kepada 7 orang ASN Pemkab Langkat, yang telah mengabdi dari kurun waktu 10, 20 sampai 30 tahun.

Dalam pembacaan amanatnya, Bupati menyampaikan tentang perjuangan keras dan dukungan para kaum muda pada 74 tahun silam, tatkala Ir.Soekarno dan Dr.H.Mohammad Hatta, secara gagah berani memproklamasikan Kemerdekaan RI tepat tanggal 17 Agustus

1945.

Karena itu, ujarnya, tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan dan pengorbanan.

Maka dirinya berharap para pelajar Langkat, mampu menjadi generasi yang membanggakan, tidak hanya bagi pribadi dan keluarga, akan tetapi dapat membanggakan bangsa dan negara dengan terus tekun belajar serta berinovasi.”Sesuai tema peringatan HUT kemerdekaan RI tahun ini yakniSDM unggul Indonesia maju,” sebutnya.

Sebab, kata Bupati, untuk menjadi bangsa yang kuat kita harus mempersiapkan kemampuan SDM generasi muda yang handal, yakni SDM yang siap menghadapi tantangan sesuai zamannya.

Sedangkan sebelumnya, pada malam hari jelang detik-detik Proklamasi, Bupati dan Wakil Bupati Langkat melaksanakan upacara renungan suci di Taman Makan Pahlawan Pangkalan Brandan. Bertindak sebagai Irup, Kapolres Langkat. Renungan suci ini salah satu dari rangkaian kegiatan menyambut HUT RI, di Taman Mahkamah Pahlawan Pangkalan Brandan.(rm/sofyan)

14 Napi Lapas Klas IIA Binjai Dapat Remisi HUT Kemerdekaan RI BINJAI, RAKYAT MEDIA - Sebanyak 14 napi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai memperoleh remisi bebas langsung pada HUT RI ke-74 pada 17 Agustus 2019.

Kepala Lembaga Pemasyarakata Kelas II A Binjai, Maju Amintas Siburian, menyampaikan, bahwa sebenarnya ada 34 wargabinaan yang langsung bebas.Namun 20 warga binaan itu harus membayar denda sesuai putusan majelis hakim. “Artinya, mereka akan langsung bebas setelah membayar denda berdasarkan putusan hakim. Kalau warga binaan yang mendapat remisi bebas ini tidak membayar denda, mereka harus menjalani hukuman denda pengganti selama 3 bulan lagi,” ujarnya.

Maju menyampaikan selain itu, se-

banyak 1.157 warga binaan di lingkungan Lapas Binjai diusulkan untuk menerima remisi pada momen HUT RI ke-74 tahun.Artinya, tidak ada pengusulan remisi tersebut dikandaskan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. “Pengusulan dari kami dipenuhi. Tidak ada yang diusulkan tidak mendapat remisi,” katanya.

Diketahui, pengusulan dan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan di momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan berdasar Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hal tersebut turut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Pemberian remisi umum juga dilakukan dengan menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indoensia Nomor: 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.09-HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999. (rm/supriadi)

CMYK

5

Sabtu, 24 - 31 Agustus 2019, Minggu III

BENGKALIS-MERANTI

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Meranti Kunjungi Kemenko Kemaritiman RI

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat salah satunya dengan melakukan pemekaran desa agar rentang kendali pemerintahan di desa semakin singkat dan cepat.

Untuk mensukseskan hal itu Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) dan Kepala Desa terkait, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jalan MH Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

Turut serta bersama rombongan, Kepala Dinas PMD Drs. Ikhwani, Kabag Perbatasan Widodo, Camat Merbau Wan Fahriarmi, Camat Rangsang Pesisir Atan Ibrahim, Kabag Hukum Sekdakab Meranti Sudandri Jauzah SH MH, Kabid Pemerintahan Desa Darwis SIp. M.Si, dan Para Kepala Desa terkait.

Seperti disampaikan Kabid Desa PMD Meranti Darwis kepada Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, Kedatangan Bupati Irwan dan rombongan disambut langsung oleh Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Basilio Dias Araujo. Mewakili Menko Kemar-

itiman dan Para Deputi yang sedang melakukan Kunjungan Kerja ke Kupang dan Bali.

Dalam pertemuan itu, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si memaparkan kondisi geografis Meranti yang terletak diwilayah Perbatasan dan masuk kawasan Strategis Nasional. Hal itu berhubungan dengan pemekaran desa yang sedang diusulkan oleh Pemkab Meranti ke Kementrian Dalam Negeri RI. Dimana sesuai dengan peraturan Pasal 13 UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 8 Ayat I Permendagri No. 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. Desebutkan daerah yang berada di pulau terluar Indonesia atau berada didaerah perbatasan dan kawasan strategis Nasional Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pemekaran Desa tanpa harus memenuhi syarat Jumlah Penduduk, Akses Transportasi Antar Wilayah, Sosial Budaya, SDM dan SDA, Batas Wilayah, Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik, serta Dana Operasional Desa dapat diabaikan.

Seperti diketahui, untuk Pemekaran 2 Desa yang diusulkan oleh Pemkab Meranti yakni Desa Bina Sempian Kecamatan Rangsang Pesisir dan Desa Bumi Asri Kecamatan Merbau masih terbentur pada jumlah pen-

duduk minimal 4000 Jiwa atau 800 KK. Jadi dengan mengedepankan alasan kondisi geografis Meranti yang terletak diwilayah Perbatasan dan masuk kawasan Strategis Nasional. Bupati Irwan berharap Kemenko Maritim dapat memfasilitasi pemekaran Desa Bumi Asri dan Bina Sempian tersebut. Caranya seperti dijelaskan oleh Kabid Desa Dinas PMD Meranti, dengan mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar pengajuan pemekaran desa ke Kementrian Dalam Negeri RI. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si dan Dinas serta Bagian terkait, diakui Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Basilio Dias Araujo, pihaknya mendukung penuh langkah Pemkab Kepulauan Meranti dalam rangka meningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kawasan Strategi Nasional.

Diakui Basilio Dias Araujo pihaknya akan mengambil langkah konkrit untuk memanggil Kementerian terkait, dalam hal ini Kemendagri, Kemendes PDT, Kementerian Kelautan dan BNPP RI untuk Rapat Koordinasi percepatan Pemekaran Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Rapat Koordinasi pertama akan dilaksanakan di Kemenko Kemaritiman dan Rapat Koordinasi kedua direncanakan akan dilaksanakan langsung di Selatpanjang sekaligus mengecek kondisi dua desa tersebut.

Lebih jauh dikatakan Darwis, Kemenko Kemaritiman juga akan berupaya untuk menginisiasi Pemekaran Desa di Kepulauan Meranti dengan kementrian terkait, salah satunya dengan mengangkat isu Kawasan Strategi Nasional dan masalah Abrasi di Wilayah Perbatasan Negara.(rm/ril/zaini)

BUPATI Bengkalis Amril Mukminin didampingi Kalapas IIa Bengkalis Maiza, menyerahkan remisi kepada 640 napi di Bengkalis.

Bupati Bengkalis Serahkan Remisi Kepada 640 Napi Lapas Bengkalis BENGKALIS, RAKYAT MEDIA - Sebanyak 640 orang warga binaan di Lapas Kelas IIa Bengkalis Riau mendapat remisi dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 74 Tahun 2019 dan 3 orang langsung bebas. Penyerahan remisi tersebut, usai pelaksanaan upacara Apel Bendera Merah Putih oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin didampingi Kalapas IIa Bengkalis Maizar.

Turut juga hadir dalam pemberian remisi tersebut, Kapolres Bengkalis AKBP Yusup Rahmanto S.IK MH, Dandim 0303/Bengkalis Letkol Inf Timmy Prasetya Harmianto S.Sos, Kajari Bengkalis Heru Winoto SH MH, Ketua PN Bengkalis Rudi Ananta Wijaya SH MH dan sejumlah pejabat Bengkalis, Sabtu

Bupati Bengkalis Lantik 137 Pejabat Administrator dan Pengawas BENGKALIS, RAKYAT MEDIA - Bupati Amril Mukminin melakukan perombakan pejabat setingkat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Senin (19/8/2019).

Jumlah pejabat yang dilantik mencapai 137 orang.

Pejabat setingkat Administrator atau Eselon III yang dirombak diantaranya untuk posisi camat, kepala bagian dan sekretaris dinas. Pengambilan sumpah dilaksanakan di Ruang Dang Merdu Kantor Bupati Bengkalis.

Ada 48 Pejabat Administrator yang dilantik Bupati, 5 diantaranya posisi camat.

Yakni Camat Bantan. Reza Noverindra yang dilantik sebagai Sekretaris Dinas Sosial, posisinya ditempati Supandi yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Sosial.

Kemudian Camat Pinggir.

Toharuddin yang dilantik sebagai Inspektur Pembantu I di Inspektorat, digantikan Hanafi Azuar yang sebelumnya Pelaksana Tugas Camat Bathin Solapan. Sedangkan kursi yang ditinggalkan Azuar dipercayakan Bupati kepada Hanafi yang sebelumnya Camat Rupat. Sementara Camat Rupat diamanahkan kepada Kharunazri.

BUPATI Amril Mukminin, saat melakukan pelantikan 137 pejabat pengawas dan administrator, Senin (18/8/2019).

Camat Talang Muandau yang sebelumnya dijabat Ruslan diganti Nasrizal. Sedangkan Ruslan menduduki jabatan baru Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Selain Camat, 4 Kepala Bagian) di Sekretariat Daerah dan 1 Kabag di Sekretariat DPRD juga berganti.

Andris Wasono yang sebelumnya Kabag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Bengkalis, bergeser sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

Andris Wasono menggantikan Nurminsyah. Sedangkan posisi yang ditinggalkan Andris Wasono kini

dijabat Mohd Amru Herawza. Kemudian, Kabag Pengelolaan Perbatasan dijabat Asnurizal yang sebelumnya Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Lalu Abdul Harris sebagai Kabag Keuangan dan Aset. Jabatan Abdul Haris sebelumnya sebagai Kabag Persidangan Sekretariat DPRD, kembali dipegang Sumarhadi. Sedangkan Rahmad yang sebelumnya Plt Kabag Organisasi, mendapat promosi jabatan sebagai pejabat definitif.

Kepada para 5 Camat yang dilantik, selain harus amanah, Bupati Amril Mukminin memberikan beberapa pesan khusus.Selain tetap

mengedepankan prinsipprinsip pelayanan prima, katanya, harus siap memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berada di tempat tugas 24 jam sehari semalam.’’Kecuali jika ada urusan dinas atau hal-hal penting yang mengharuskan meninggalkan wilayah tugasnya,’’ katanya.

Sebab, tegas Bupati Amril, para camat telah dilengkapi fasilitas yang cukup memadai antara lain mobil dinas, rumah dinas, dan fasilitas pendukung lainnya demi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Pada saat bersamaan, Bupati juga melantik 89 Pejabat Pengawas atau setingkat Pejabat Eselon IV. (rm/red).

17 Agustus 2019.

Dalam hal ini, Kalapas IIA Bengkalis Maizar menyampaikan bahwa, pemberian remisi tersebut, dapat mendorong warga binaan kembali kemasayarakat dengan tidak melanggar hukum lagi. Untuk itu, mereka harus mengikuti program pembinaan kemandirian maupun program ke pribadian.

Disamping itu, pemberian remisi atau pengurangan hukuman bagi warga binaan pemasyarakatan juga harus memenuhi syarat subtantif maupun admistratif sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan keputusan presiden nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi.

“Untuk jumlah penghuni di Lapas IIa Bengkalis sebanyak 1.607

orang, dimana Narapidana yang diusulkan mendapat remisi sebanyak 640 orang terdiri dari, pidana umum 452 orang,” ungkap Kalapas IIA Bengkalis Maizar.

Masih kata Maizar, adapun Narapidana yang mendapatkan remisi satu bulan sebanyak 228 orang, remisi 2 bulan 137 orang, remisi 3 bulan 67 orang, ramai 4 bulan 109 orang, remisi 5 bulan 83 orang dan remisi 6 bulan sebanyak 16 orang. ”Dimana dari 640 orang yang mendapatkan remisi tersebut 3 orang langsung bebas,” ujarnya.

Sambung Kalapas, saat ini, Lapas IIA Bengkalis juga dalam proses pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). (rm/red)

Bupati Meranti Jadi Pembina Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-74 MERANTI, RAKYAT MEDIA - Masyarakat Kabupaten Meranti antusias menyaksikan jalannya pelaksanaan pacara Peringatan HUT RI Ke-74 Tahun 2019.

Bertindak sebagai pembina Upacara Bupati Kepulauan Meranti Drs.H.Irwan M.Si dan Komandan Upacara Kapt.Arhanuds Isnanu dari Kodim 0303 Bengkalis, bertempat di Halaman Kantor Bupati, Sabtu (17/8/2019).

Tampak hadir dalam kegiatan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-74 tersebut yakni Wakil Bupati Kepulauan Meranti H.Said Hasyim, Sekretaris Daerah H.Yulian Norwis, SE, MM, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP La Ode Proyek, Wakil Ketua DPRD Meranti H.Taufikirrahman, Kajari Meranti Budi Rahardjo, SH, MH, Kepala Pengadilan Agama Meranti, Ketua KPID H.Falzan Surahman, Kepala Kantor Kemenag Meranti H.Darwison, M.Ag, Ketua KPU Meranti dan Komisioner, Kepala Badan Pertanahan Meranti Budi, Asisten III Sekdakab. Meranti H. Rosdaner dan Jajaran Pejabat Eselon II Dilingkungan Pemk-

ab. Meranti, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH dan Jajaran Pejabat Eselon III, Para Camat SeKabupaten Meranti, Ketua BKMT Meranti Hj. Syamsiar Said Hasyim, Para Veteran Perang, Danposal Selatpanjang Lettu. Supriyanto, Tokoh Masyarakat/Agama/Adat dan lainnya.

Upacara Peringatan HUT RI Ke-74 Tahun 2019 diawali dengan penyerahan Teks Proklamasi oleh Bupati Kepulauan Meranti Des.H.Irwan, M.Si, kepada Wakil Ketua DPRD Meranti, H.Taufikurrahman untuk dibacakan usai Sirine Detik Detik Proklamasi.

Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang simulai dengan penyerahan replika bendera pusaka oleh Bupati Drs.H. Irwan, M.Si, kepada Pembawa Baki Amisa Wulandari, Penggerat Bendera Yudha Dwi Nugraha, Pengibar I Ahmad Maulana, Pengibar II Tianda Farensa Hive.

Menyikapi moment HUT RI Ke-74 kali ini, Bupati Kepulauan Meranti Drs.H.Irwan M.Si, meng-

ungkapkan di usia 73 Tahun Indonesia merdeka saat ini sudah cukup untuk mendewasakan negeri ini dalam berbenah menjadi bangsa yang besar didunia.

Untuk itu dibutuhkan SDM yang tangguh dan unggul yang mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang unggul dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lainya didunia.

Dijelaskannya, dengan memperingati HUT Ri ke-74 ini menjadi momentum bagi generasi penerus bangsa untuk terus melakukan hal yang bermanfaat demi kemajuan menggesa pembangunan agar menjadi negeri yang maju dan mampu mensejahterakan rakyat.

Khusus bagi masyarakat Kepulauan Meranti sendiri Bupati berharap masyarakat semakin matang dan dewasa serta cerdas dalam menyikapi segala tantangan yang semakin berat. Dengan memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan serta gotong royong, dengan begitu apapun masalah yang dihadapi dapat diatasi dengan mudah.(rm/zaini)

TASIK MALAYA

Sabtu, 24 - 31 Agustus 2019, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Permainan Gorewal Meriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-74 di Tasik Malaya

PERMAINAN gorewal ini digelar di atas Sungai Cimulu yang mulai surut akibat kemarau panjang.

TASIKMALAYA, RAKYAT MEDIA - Kemeriahan HUT ke-74 Republik Indonesia terus berlangsung di tanah air hingga Minggu, (18/08/19) ini. Seperti sejumlah anak dan dewasa di Kampung Tanjungmulang, Kelurahan Setiaratu, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang mengikuti permainan gorewal.

Permainan gorewal ini digelar di atas Sungai Cimulu yang mulai surut akibat kemarau panjang. Gorewal merupakan permainan yang mem-

butuhkan keseimbangan tubuh. Peserta diwajibkan melintasi bambu yang dipasang diatas aliran sungai demi mendapatkan hadiah yang digantung di ujung.”Seru berjalan di atas bambu, untuk dapat hadiah. Seperti yang mudah tapi sulit, butuh keseimbangan,” ucap salah seorang peserta anak-anak bernama Yadi.

Meski tidak dilumuri pelicin seperti panjat pinang, namun bukan perkara mudah bisa mencapai ujung bambu dengan panjang sekitar 13 meter itu. Berulang kali peserta

harus jatuh ke air karena tidak mampu mempertahankan keseimbangan.

Jatuhnya peserta ke sungai jadi hiburan tersendiri bagi penonton, bahkan tak jarang mengundang tawa. Meski begitu peserta kembali bangkit dan mengikuti lomba lagi.

“Lucu ketawa-ketawa lihatnya.

Pemainya jatuh ke sungai karena sulit sih melintasi bambu itu. Kita senang, ini bentuk syukur kita atas kemerdekaan,” ujar salah satu penonton Adji.

Kegiatan gorewal ini dilaksana-

kan setiap tahun dalam peringatan HUT RI. Tujuannya, agar masyarakat memahami betapa beratnya mencapai kemerdekaan. Jangankan melawan penjajah yang hanya mengandalkan bambu runcing, berjalan di atas bambu saja demi satu bungkus hadiah sulitnya minta ampun.

Dalam perlombaan ini, bagi peserta yang bisa mencapai ujung bambu bisa gorewal atau menarik hadiah yang sudah terpasang seperti peralatan sekolah, peralatan dapur hingga uang tunai.(tim tasik/rm)

Aspidsus Kejati Jawa Barat Anwarudin :

Ada Persekongkolan Jahat Tender Jalan dan Jembatan Cisinga BANDUNG, RAKYAT MEDIA-Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan sejak 2018 lalu, penyidik Kejati Jabar berhasil mengungkap persekongkolan jahat dalam proses tender proyek pembangunan jalan dan jembatan Ciawi-Singaparna (Cisinga).

Akibat persekongkolan jahat itu, proyek pembangunan jalan dan jembatan Ciawi-Singaparna yang menggunakan APBD Tasik Malaya tahun anggaran 2017 dengan biaya sebesar Rp25 miliar tersebut Negara mengalami kerugian sekitar Rp4 miliar, Dalam kasus ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar telah menetapkan dan menahan lima tersangka pejabat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kelima tersangka saat ini sudah ditahan di Rutan Bandung dan Lapas Sukamiskin.

“Dalam pembangunan jembatan, ada suatu permainan, persekongkolan.

Jadi, yang mengerjakan itu bukan perusahaan pemenang tender, tapi pihak lain. Pemenang tender ini hanya dipakai supaya memenuhi spesifikasi lelang,” kata Aspidsus Kejati Jabar Anwarudin, kepada wartawan belum lama ini di kantor Kejati Jabar, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung.

Anwarudin menjelaskan, proyek itu harus ditenderkan. Namun, proses tender diwarnai persekongkolan.

“Ini (tender) sudah diatur. Si A pemenang tender mengerjakan pekerjaannya ke si B. Dari si B, diserahkan ke C.

Aspidsus Kejati Jabar Anwarudin Nah, yang merancang persekongkolan ini si tersangka Ba pada 2017 menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya,” ujar Anwarudin.

Pada tahap penyelidikan, tambah Aspidsus Kejati Jabar, penyidik Kejati Jabar sempat menggeledah dua perusahaan pemenang tender. Kedua perusahaan itu menurut situs LPSE Pemkab Tasikmalaya menggunakan alamat yang sama. ”Dua perusahaan itu dimiliki oleh satu orang. Pemilik perusahaan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka,” tutur Aspidsus.

Persekongkolan jahat dalam tender itu, tutur Anwarudin, berimbas pada kualitas jalan dan jembatan yang dibangun. “Hasil pemeriksaan ahli, kualitas jalan tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan, dampaknya jalan gampang rusak,” ungkap dia.

Selain persekongkolan, hasil penyidikan Kejati Jabat juga menguap soal dugaan penggelembungan harga atau mark up pada barang-barang yang digunakan dalam

proyek itu. ”Ada manipulasi. Yang fatal, ada mark up pengadaan besi hingga Rp2 miliar. Banyak kekurangan pekerjaan tapi tersangka Ba selaku pengguna anggaran tetap mencairkan anggaranya,” kata Anwarudin.

Aspidsus Kejati Jabar memastikan, pengatur persekongkolan pada proses tender itu dilakukan oleh Ba. Namun, informasi lain yang dihimpun, persekongkolan pada proses tender juga diduga melibatkan orang nomor satu di Kabupaten Tasikmalaya saat itu.

“Yang mengatur persekongkolan ini, berdasarkan pemeriksaan penyidikan ada di tersangka Ba, tidak ada nama lain. Sejauh ini tidak ada intruksi lain termasuk bupati (Bupati Tasikmalaya) saat itu, selain dari kuasa pengguna anggaran, yakni tersangka Ba,” ujar Anwarudin.

Namun, tandas dia, tidak menutup kemungkinan Kejati Jabar akan menyeret tersangka lain jika terlibat dalam persekongkolan jahat itu. “Soal itu, kita lihat nanti fakta persidangan,” pungkasnya. (rm/smc)

Desa Jahiang Laksanakan Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-74 TASIK MALAYA, RAKYAT MEDIA – Pemerintahan Desa Jahiang, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, turut ambil bagian dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI ke74 tahun 2019 yang dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola Dusun Sindang Palay.

Pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih HUT Kemerdekaan RI ke-74 Dedsa Jahiang ini dilaksanakan oleh Paskibra dari SMK Al-Madaniyah Sundawenang.

Dalam upacara pengibaran bendera tersebut Kepala Desa Jahiang, Undang Suharyono didaulat menjadi Inspektur Upacara dan Komandan Upacara dipimpin Yunus dari Babinsa Koramil Kecamatan Salawu.

Tampak hadir dalam acara tersebut Ketua BPD, LPM, MUI, Kepala Dusun hingga RT,para Kepala Sekolah dan Guru beserta murid, Karang Taruna, jajaran desa, PKK, Tokoh Ulama dan Pemuda beserta masyarakat se-Desa Jahiang. Tidak ketinggalan, tampak para pelaku kesenian dari wilayah kedusunan masing-masing.

Dalam pidatonya, Inspektur Upacara, Undang Suharyono mengucapkan rasa

(FOTO:PANCA)

PELAKSANAAN upacara pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-74 di DesaSukarasa, Kecamatan Salawu, Kab.Tasikmalaya.

Upacara HUT Kemerdekaan RI ke74 Desa Sukarasa Berjalan Lancar TASIKMALAYA, RAKYAT MEDIA - Bertempat di lapangan sepak bola Dusun Ciomas Desa Sukarasa, Kecamatan Salawu, Kab.Tasikmalaya, upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-74, berlangsung dengan khidmat.

Dalam upacara kali ini Inspektur Upacara dipimpin langsung Pupung Phurwana, selaku Plt.Kades Sukarasa dan Komandan Upacara Serda Agus Gunawan dari Koramil.

Sedangkan untuk Paskibra dipercayakan kepada siswa/siswi SMP 3 Salawu.

Tampak hadir dalam upacara tersebut para aparatur desa,Ketua BPD,LPM,MUI,jajaran TPK desa, organisasi Pemuda Pancasila, Karang Taruna, PKK, para guru SDN/ SMP, Kepala Dusun dan RT, tamu undangan beserta elemen masyarakat lainnya.

Upacara pengibaran bendera Merah Putih HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 dilaksanakan sangat antusias. Terbukti dari banyaknya peserta yang hadir memenuhi lapangan dan peserta yang menampilkan kesenian tradisional.

Pupung Phurwana selaku insfektur upacara menyampaikan kepada masyarakat bahwa kemerdekaan ini milik kita semua sekaligus merupakan acara pesta rakyat.

“Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan upacara bendera dalam memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-74 di tahun 2019. Kita selaku warga Negara Indonesia wajib memperingati untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan,” ujarnya.

Pupung juga mengajak kepada

seluruh masyarakat untuk menjunjung tinggi Pancasila dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari orang yang hendak memecah belah persatuan.

“Untuk itu saya mengajak mari kita dukung dan sukseskan program pemerintah demi terwujudnya “SDM maju Indonesia unggul, rakyat makmur dan sejahtera,” pungkasnya.

Ditemui usai uacara, Pupung sangat mengapresiasi atas partisipasi masyarakat yang turut serta memeriahkan kemerdekaan Indonesia di tahun ini.

“Dari mulai pelaksanaan upacara bendera sampai selesai.Karna ini pesta rakyat milik masyarakat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam acara dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan aman, tertib dan meriah,” tandasnya.(rm/panca)

Remaja Masjid Al-Bayyinah Cipancur Luncurkan Bank Sampah

(FOTO:PANCA)

KEPALA Desa Jahiang, Undang Suharyono, membacakan amanat HUT Kemerdekaan RI ke-74.

syukur.

“Kita harus bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Dalam momen memperingati HUT Kemerdekaan ini, kita juga mengenang perjuangan para pahlawan yang gugur dalam medan perang demi merebut kemerdekaan dari tangan pejajah,” ujarnya.

Undang Suharyono juga mengajak masyarakat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mengajak pemuda pemudi selaku generasi

penerus bangsa harus kompak bersatu padu demi terciptanya kerukunan yang berdaulat berdasarkan Pancasila. ”Mari kita rayakan kemerdekaan ini dengan tidak mengurangi rasa khidmat. Kami atas nama Pemerintahan Desa Jahiang, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-74,” ujarnya.

Usai pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih, masyarakat dihibur dengan menampilkan beberapa kesenian dari perwakilan setiap dusun yang ada.(rm/ panca)

TASIK MALAYA, RAKYAT MEDIA - Remaja Masjid Al-Bayyinah, Kampung Cipancur, Desa Sirnasari, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, meluncurkan Bank Sampah Sauyunan untuk penampungan sampah warga sekitar. Di tempat itu, warga dapat menjual sampahnya sesuai jenis yang telah ditentukan, kepada pengelola.

Pendiri Bank Sampah Sauyunan M Anwar Fansy mengatakan, bank sampah itu sebenarnya sudah beroperasi sejak awal Juni 2019.

Namun, peluncuran resminya baru dilakukan sehari setelah perayaan Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia, dengan tujuan Kampung Cipuncur juga dapat merdeka dari sampah.

Menurut dia, sebelumnya jalan-jalan desa di Kampung Cipancur selalu terdapat banyak sampah. “Kita merasa tergugah ketika melihat di jalan banyak sampah berserakan. Padahal sampah itu punya nilai jual,” kata dia

sebagaimana dilansir dari Republika, Ahad (18/8).

Dari kondisi itu, Anwar bersana sekumpulan remaja Masjid Al-Bayyinah membentuk bank sampah. Ternyata, warga sekitar menyambutnya dengan positif. Selama dua bulan beroperasi, Bank Sampah Sauyunan telah memiliki 84 nasabah yang semuanya merupakan warga RW 04 Kampung Cipancur. Bahkan, 50 persen dari para nasabah cukup aktif dalam mengumpulkan.

Namun, tak setiap hari bank sampah itu beroperasi.

Bank sampah hanya menerima kumpulan sampah dari warga hanya pada akhir pekan. Pasalnya, para remaja masjid itu juga belum memiliki bangunan sendiri. Saat ini, mereka masih menumpang di Masjid Al-Bayyinah.

Dalam sehari operasi, sampah yang dikumpulkan rata-rata mencapai 200 kilogram, di mana 70 persen di antaranya merupakan sampah plastik. Dalam satu bu-

LAUNCHING Bank Sampah Sauyunan di Kampung Cipancur, Desa Sirnasari, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya

lan, sampah yang dikumpulkan bisa mencapai 1,2 ton.

Dalam dua bulan belakangan, omzet Bank Sampah Sauyunan baru mencapai Rp3 juta. Anwar mengatakan, uang hasil perputaran sampah itu digunakan untuk membayar operasional, memberi upah sembilan karyawan, dan disumbangkan untuk gaji guru diniyah serta mubaligh. ”Karena perhatian kepada mere-

ka masih kurang. Sementara di kampung-kampung itu, mereka merupakan tonggak dakwah,” kata dia.

Menurut dia, antusias warga juga sangat tinggi untuk menjual sampahnya. Mereka yang sebelumnya beranggapan sampah sebagai barang tak bernilai, kini berubah untuk mengumpulkan sampah agar mendapat uang.(rm/panca)

CMYK

7

BATAM METROPOLIS

Sabtu, 24 - 31 Agustus 2019, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Ratusan Buruh Demo Tolak Revisi UU No.13 Tahun 2003 BATAM, RAKYAT MEDIA - Massa buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batam mengadakan aksi di depan Kantor DPRD Batam dan Kantor Wali Kota Batam, Rabu (21/8/2019).

Mereka meminta Pemerintah Kota Batam menolak revisi UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Itu menyusul rencana pemerintah pusat dan DPR RI akan mengadakan sidang paripurna.

Salah satu yang akan disahkan dalam paripurna itu, revisi UU No.13/2003. Revisi UU itu masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).”Hari ini SPSI di seluruh Indonesia menggelar aksi menolak revisi UU No.13/2003,” teriak orator.

Revisi UU ini disebut-sebut menyengsarakan buruh. Massa SPSI Kota Batam gabungan dari serikat pekerja di sejumlah perusahaan di Batam, bersatu padu meninggalkan pekerjaan mereka, demi menolak revisi UU itu.”Jangan salahkan buruh kalau perekonomian Batam seperti ini,” ujar orator.

Sejumlah Jalanan Macet.

Arak-arakan pendemo me-

madati sejumlah jalanan di Batam sehingga mengakibatkan kemacetan dan melambatnya arus lalu lintas.Buruh menggelar aksi demo ke kantor DPRD Batam dan Kantor Walikota Batam, terkait rencana revisi UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut.

Para buruh menilai, revisi UU tersebut banyak merugikan buruh dan lebih pro ke pengusaha. Ajakan untuk menggelar aksi tersebut bahkan beredar luas lewat media sosial whatsapp.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Ir Cahya angkat bicara demo buruh yang menolak rencana revisi UU No 13/2003 melalui aksi demo di depan kantor Walikota Batam, Rabu (21/8/2019). ”Kami belum tahu rencana revisi UU tersebut,” ujar Cahya.

Namun demikian, Apindo menilai memang perlu ada revisi UU tenaga kerja maupun peraturan pemerintah (PP) 78 tahun 2015 mengenai ketenagakerjaan di Indonesia.

“Perlu revisi UU ketenagakerjaan dan maupun PP 78 tahun 2015,” sambungnya.

Menurut Cahya, UU tenaga Kerja dan PP 78 Tahun 2015

(FOTO:RM)

Massa buruh saat melakukan aksi demo di depan Kantor Walikota Batam.

sudah terlalu kaku dan tidak menarik lagi sehingga perlu adanya revisi agar bisa menarik investor.”UU dan PP kita sudah kaku” ujar Cahya.

Ketua Apindo Kepri tersebut juga membantah keras, dengan isu Apindo menawarkan upah murah untuk investor.”Itu

tidak ada, kalau kita tawarkan upah murah,” sambung Cahya.

Dalam menggaet investor diperlukan dua hal yaitu regulasi dan sistem ketenagakerjaan.

Jika kedua hal tersebut menarik maka investasi akan mengalir masuk.”Yang penting regulasi dan sistem ketenaga ker-

jaan” tutup Cahya.

Aksi demontrasi yang berlangsung di depan Gedung Kantor Walikota Batam sendiri berlangsung kondusif, pengunjuk rasa disambut langsung oleh Walikota Batam, Rudi, dan Ketua DPRD Batam, Nuryanto.

Walikota Batam, Rudi tam-

Satpol PP Rusak Papan Bunga Ismeth Abdullah

ILUSTRASI gelombang laut saat cuaca ekstrim

BMKG Peringatkan Pelaut Waspada Gelombang Capai 2,5 Meter BATAM, RAKYAT MEDIA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG) Kantor Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), kembali mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap cuaca ekstrem yang sedang melanda wilayah Kepri.

Bahkan saat ini BMKG juga mengeluarkan imbauan peringatan dini gelombang tinggi mulai dari 1,25 meter hingga 2,5 meter.

Prakirawan Analisis dan Predeksi Meteorologi Maritim, Ryan Putra, mengatakan peringatan ini diperkirakan berlaku hingga 3 hari ke depan. Dalam pantauan satelit peramal cuaca (forecaster) BMKG Hang Nadim terungkap pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya dari Timur-Selatan dengan kecepatan 4-25 knot.

Sedangkan di wilayah selatan dari timur-tenggara dengan kecepatan 6-25 knot, sehingga masyarakat diharapkan tetap mewaspadai potensi terjadinya awan hitam pekat atau awan cumulonimbus dan untuk segera mungkin menghindar.

Secara umum kondisi cuaca pada hari Senin (19/8/ 2019), khususnya di perairan Natuna dan Anambas mencapai 2,5 meteran, bahkan berpotensi lebih dari itu di Laut China Selatan.

“Kami imbau waspadai potensi hujan yang disertai petir dan angin kencang. Bila menemui awan hitam pekat atau awan cumulonimbus untuk segera dihindari,” kata Ryan Putra melalui telepon, Senin (19/8/2019) sebagaimana dilansir media ini dari Kompas.

Tidak saja di Natuna dan Anambas, di Laut Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan, tinggi gelombang sewaktu-waktu juga bisa saja terjadi hingga 1,5 meter.

Lebih jauh Ryan mengimbau nelayan untuk memperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran. Untuk perahu nelayan, risiko tinggi muncul jika kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter.

Kemudian untuk kapal tongkang, risiko tinggi terjadi jika kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter, kapal Ferry apabila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter.

Selanjutnya kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar, risiko tinggi terjadi jika kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter.

“Dimohon juga kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, karena sewaktu-waktu bisa saja terjadi empasan gelombang yang cukup besar atau terjadinya badai,” jelasnya.(red/kpsrm)

BATAM, RAKYAT MEDIA - Deretan papan bunga di depan Kantor Dewan Pemenangan Ismeth Abdullah, di ruko Edukits Batam Centre dirusak pada Jumat (16/ 8/2019). Pelaku perusakan diduga anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam.

Setelah dikonfirmasi, ketua umum Badan Pemenangan Ismeth Abdullah, Suryanto Bone membenarkan bahwa ada pengrusakan papan bunga oleh Satpol PP tersebut tadi malam sekira pukul 21.30 WIB. Surya mengatakan perusakan papan karangan bunga itu diduga dipicu ketidaksenangan nama Ismeth Abdullah muncul sebagai bakal calon Gubernur Kepri pada 2020 mendatang.”Ya kami intinya berterimakasihlah kepada pelaku, kami tidak susah-susah lagi menjual

nama Ismeth kepada masyarakat,” kata Surya kepada awak media, Sabtu (17/8/ 2019) siang.

Di tempat yang sama, Tim Pengamanan Pemenangan Ismeth Ipul Surya sangat menyayangkan tindakan dari anggota Satpol PP tersebut. Dia menjelaskan, adanya miskomunikasi antara Satpol PP dengan pihaknya.

Yang dia tau, pihak Satpol PP memberikan pemberitahuan pelarangan pemasangan papan bunga itu satu jam sebelum dicopot paksa.

“Sebenarnya kami tidak mempermasalahkan, cuma caranya saja yang tidak suka.

Seharusnya 1x24 jam pelarangan itu sudah ada, ini barang sudah terpasang disuruh cabut,” katanya.

Ipul mengatakan bahwa pihaknya akan mediasi terlebih dahulu untuk menentukan sikap selanjutnya.”Nanti

PAPAN bunga yang dirusak Satpol PP Kota Batam.

kami rencana mau ke Polresta untuk mediasi bagaimana bagusnya kasus ini,” katanya. (red/rm)

Agar Mampu Hadapi Persaingan,

BP Batam Terus Tingkatkan SDM BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Badan Pengusahaan (BP) Batam berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar mampu memenangkan persaingan global dan membangun Batam melalui aset yang dimiliki BP Batam.

Hal tersebut disampaikan Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum, Purwiyanto usai membuka acara Pengarahan kepada Pegawai P2K dan Peserta Tugas Belajar Tahun 2019 di Marketing Center BP Batam, Jumat (2/8) siang.

Program ini merupakan program beasiswa S2 yang difasilitasi BP Batam untuk Pegawai yang lulus ujian masuk perguruan dan seleksi. Tercatat 29 Pegawai lolos uji dan akan menjalani program belajar S2 di Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Purwiyanto mengatakan bahwa Batam merupakan daerah yang unik dan penuh tantangan. Menurutnya, Batam memiliki pekerjaan yang tidak mudah dan lebih sulit bila dibandingkan dengan sejumlah Kementerian yang lain. Tantangan yang dihadapi Batam juga bukan tantangan yang mudah, melainkan persaingan dunia internasional yang harus dih-

PARA pegawai mengikuti program beasiswa S2 yang difasilitasi BP Batam.

adapi. Dirinya meyakini bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai didalam organisasi, secara otomatis akan menentukan arah pembangunan dan perkembangan daerah.

Program Belajar S2 bagi Pegawai ini, ia sangat diharapkan dapat menjadi langkah mencetak aktor-aktor pembangunan Batam selanjutnya yang mampu memenangkan tantangan persaingan global dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset yang telah dibangun BP Batam untuk mendukung pengelolaan dan pengusahaan kemajuan kawasan Batam.

“Karena pesaing kita meningkat terus, jika kita tidak berlari mengejar maka terjadi penurunan kualitas.

Kita harus bangun dari tidur.

Kita harus menangkan persaingan. Malaysia saja SDMnya disekolahkan keluar negeri,” ungkap Purwiyanto.

Selain Program Belajar S2 dan pembenahan rekruitmen pegawai, dirinya juga ingin BP Batam melakukan

pembinaan skills melalui pendidikan kilat atau diklat, capacity building, hingga pendidikan vokasi. Dukungan BP Batam terhadap dunia pendidikan sejalan dengan misi Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi untuk mengembangkan industry jasa salah satunya jasa pendidikan.

“Kita akan kembangkan pelabuhan Batuampar, dan selanjutnya penting segera dipikirkan SDM yang ahli dalam menjalankan peralatannya, karena nyatanya kita (Batam) belum ada,” katanya.

Purwiyanto juga mengharapkan kedepan dapat dibentuk program vokasi bagi umum untuk tenaga-tenaga khusus yang berSkills sesuai kebutuhan industri Batam saat ini, termasuk mendorong sekolah-sekolah vokasi baru dengan konsentrasi-konsentrasi khusus. Seperti, Kirana Angkasa Polytechnic yang akan hadir di Batam yang merupakan perguruan tinggi vokasi berfokus dibidang aeromarinne dan perbaikan pesawat (MRO). (rm/hlk).

pak langsung menaiki mobil yang digunakan para demonstran saat melakukan orasi.”Kita mengerti kewhatiran kawan-kawan pekerja. Saya bersama teman-teman DPRD akan menyampaikan tuntutan ini kepada Presiden,” ujar Walikota Batam kepada peserta aksi..(red/rud/rm)

Wakapolda Sambut Kunjungan 31 Perwira Calon Jendral TNI NONGSA, RAKYAT MEDIA-Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs YanFitri Halimansyah, Irwasda beserta pejabat Utama Polda Kepri, menyambut gembira untuk kunjungan sebanyak 31 perwira calon jenderal TNI, Rabu (22/8) pagi.

Kunjungan yang didampingi oleh Marsma TNI Anwar Kasim tersebut, di dalam rangka Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) bagi perwira siswa (Pasis), Sesko TNI Dikreg XLVI TA. 2019, untuk calon jenderal bintang satu tentara, yang akan bisa mendapatkan jabatan strategi diberbagai wilayah Indonesia.

Wakapolda Kepri menerangkan, kunjungan itu merupakan suatu penghargaan yang setinggi-tinggi nya atas terselenggaranya Kuliah Kerja Dalam Negeri Pasis Sesko TNI di Polda Kepri, merupakan suatu kehormatan tersendiri bagi Polda Kepri dan jajaran.

“Sebagai informasi awal, bahwa wilayah Kepri merupakan sebuah wilayah yang mempunyai kerawanan tersendiri di Indonesia ini. Karena, berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, untuk bisa saling menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan kedaulatan negara,” kata Brigjen Pol Yan Fitri dengan semangat, di Rupatama Lantai 2, Mapolda Kepri.

Sehingga, ujarnya, diperlukan sinergitas antara Polda Kepri, TNI beserta instansi terkait, untuk dapat meningkatkan kualitas dan intensitas, di lapangan guna menegakkan hukum di laut dan di darat, dengan berkoordinasi.

“Polda kepri siap, memberikan bantuan dalam bentuk data yang dibutuhkan, informasi, serta masukkan, untuk menunjang dikegiatan KKDN ini,” sebut Brigjen Pol Yan Fitri dengan bangga.

Menurut Wakapolda Kepri ini, berlangsungnya kegiatan KKDN, bisa bermanfaat bagi peserta, Pemerintah Daerah, maupun khususnya Polda Kepri sendiri dalam rangka menbangun sinergi di Kepolisian Daerah.

“Semoga, dalam kunjungan KKDN Pasis Sesko TNI ini, kami bisa memberikan kontribusi yang positif untuk kepentingan negara serta sinergi antara TNI-Polri yang semakin kuat dan solid,” pungkasnya.

Sementara itu Marsma TNI Anwar Kasim yang mewakili Komandan Sesko TNI menerangkan, KKDN yang dilaksanakan di Wilayah Provinsi Kepri merupakan suatu bagian dari kurikulum pendidikan reguler Sesko TNI. “Hingga saat ini telah berjalan selama 5 bulan dari 7,5 bulan yang direncanakan. Tidak hanya di Provinsi Kepri saja KKDN juga dilaksanakan Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung secara serentak,” sebut Anwar Kasim.

Diterangkannya, KKDN memiliki peran penting didalam membangun sebuah perspektif Pasis Sesko TNI, agar mampu untuk menyusun satu konsep pemikiran ketahanan serta kedaulatan negara untuk kedepannya.

“Untuk itu kami memohon kepada Polda Kepri bisa membantu kegiatan dengan memberikan bantuan data falid, maupun fakta yang aktual. Sehingga didalam pembahasan data di Sesko nanti menghasilkan sebuah kajian yang dapat dipergunakan demi kepentingan negara,” ucap Marsma TNI Anwar Kasim, dengan semangat.(rmhk)

WAKAPOLDA Kepri Brigjen Pol Drs YanFitri Halimansyah

SUMATERA BARAT

8

Sabtu, 24 - 31 Agustus Edisi : 2019, # 269 Minggu Tahun IV,III

Website: www.rakyatmediapers.co.id Sabtu, 24 - 31 Agustus 2019, Minggu III

Harga: Rp6.500,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

8

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno :

Terima Penghargaan KDI 2019 Dari Dirjen Otonomi Daerah PADANG, RAKYAT MEDIAPlt. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengapresiasi kepala daerah yang dinilai memiliki inovasi dalam pembangunan karena manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Salah satu kepala daerah yang memperoleh penghargaan itu adalah Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

“Inovasi merupakan sebuah keunggulan bagi seorang kepala daerah dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Kamisangat apresiasi,” katanya usai membuka Penghargaan Kepala Daerah Inovatif (KDI) 2019 di Padang, Kamis (22/8) malam.

Menurutnya percepatan pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahun.

Perlu adanya inovasi dari kepala daerah sehingga tercipta percepatan dalam pembangunan.

Ia mengemukakanSumatera Barat menjadi salah satu contoh nyata dalam inovasi itu, terutama di bidang infrastruktur. Setelah porakporanda oleh gempa 2009, daerah itu bisa pulih dengan cepat dengan perencanaan yang matang dan inovasi kepala daerah.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menerima penghargaan KDI 2019 kategori infrastruktur dan pembangunan atas inovasi dan dedikasinya untuk membangun kembali daerahnya dari minus usai gempa hingga pulih kembali.

Ia mengatakan pada 2009, gempa besar melanda provinsi itu membuat ribuan bangunan rumah masyarakat, sarana umum dan kantor pemerintah rusak berat.

Bahu membahu bersama antara pemerintah pusat dan daerah, seluruh bangunan rumah masyara-

kat terdampak berhasil dibangun lagi pada periode 2010-2015.

Demikian juga sebagian sarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kantor pemerintah belum menjadi fokus perhatian pada waktu itu karena masyarakat adalah prioritas utama.

Meskipun demikian, pelayanan terhadap masyarakat tetap terjaga meski beberapa kantor harus “menumpang”.

Pada periode kedua 20152020 barulah infrastruktur gedung pemerintahan gencar diperbaiki, termasuk Kantor Gubernur Sumbar yang sering disebut Rumah Bagonjong.

Di Sumbar, selain Gubernur, yang juga mendapat penghargaan adalah Bupati Agam Indra Catri dan Wali Kota Solok Zul Elfian.

KDI adalah penghargaan yang diberikan KORAN SINDO dan SINDOnews kepada kepala

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. daerah inovatif.

KDI 2019 adalah yang keenam dan melibatkan 27 kepala daerah yang telah dinilai berhasil menjalankan inovasi di daerah-

nya, di antaranya 17 bupati, enam wali kota dan empat gubernur.

Ada enam kategori inovasi yang dilakukan para kepala daerah, diantaranya Investasi

dan ekonomi, sosial budaya, pelayanan masyarakat, infrastruktur dan pembangunan, tata kelola pemerintahan, dan lingkungan hidup.(rm/ant)

Kecukupan Asupan Gizi Ibu Tekan Kasus DBD dengan Aksi Bersih Lingkungan Hamil Mencegah Stunting PADANG, RAKYAT MEDIA - Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas (FKM Unand) Padang Zulkarnain Agus mengemukakan pemberian asupan gizi yang cukup bagi ibu hamil merupakan salah satu cara mencegah stunting pada bayi yang dikandungnya.

“Sejak tiga bulan pertama kehamilan, otak anak sudah terbentuk sekitar 40 persen, jika makanan yang dikonsumsi oleh ibu saat hamil tidak sempurna maka asupan gizi untuk anak juga berkurang,” katanya, Senin (19/8/2019).

Ia menilai selain kurangnya asupan gizi ibu saat hamil minimnya asupan air susu ibu (ASI) pada bayi berpotensi menjadikan bayi stunting hingga 80 persen.

Biasanya kebanyakan ibuibu merasakan mual pada saat hamil, sehingga makanan yang masuk menjadi berkurang begitu juga pada sang bayi.

Dampaknya, bayi yang lahir hanya mencapai 2,8 kilogram dengan panjang badan kurang dari 50 centimeter diprediksi stunting, karena berat bayi yang ideal yakni 3 kilogram dan panjang bayi di atas 50 centimeter. ”Oleh sebab itu saat hamil, sang ibu dianjurkan agar

PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Wali Kota Pariaman, Genius Umar minta Dinkes, Kades di Kota Pariaman terus mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sehingga kasus DBD tidak menjadi langganan tiap bulannya.

Dari total kasus yang ada, 53 Kasus DBD terjadi di kota ini sampai Rabu (22/ 8/2019), berarti tiap bulan ada dan itu harus ditanggulangi secara bersama agar tidak terjadi.Penyakit yang diakibatkan nyamuk DBD itu, dapat ditekan dengan selalu menjaga kebersihan

Ilustrasi

makan lebih banyak, supaya bayi yang ada dalam kandungan mendapatkan asupan gizi yang kompleks,” ujar dia.

Ketentuan untuk melihat seseorang tidak stunting yakni dilihat dari panjang badan mencapai 52 centimeter, memperoleh ASI secara ekslusif, mengonsumsi makanan yang sehat, dan rajin ditimbang ke puskesmas. ”Dengan cara ini tinggi anak akan mencapai 180 centimeter, dan bahkan anak tersebut akan cerdas,” sambung dia.

Hingga saat ini, ia masih menemukan sejumlah anakanak yang lahir berat badannya kurang dari 3 kilogram dan panjang bayi jarang yang di atas 50 cm. ”Tentunya hal ini akan berpotensi menambah jumlah stunting di Indonesia, khususnya di

Kota Padang,” sambung dia.

Ia juga mengatakan berdasarkan hasil Program Penilaian Siswa Internasional (PISA tes) yang diadakan oleh Organisasi Untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada 2018 di 70 negara terhadap kinerja skolastik siswa dalam pelajaran matematika, sains dan membaca, Indonesia berada di posisi ke 62.

“Negara yang meraih posisi lima besar ialah Singapura, Hongkong, Jepang, Macau, dan Estonia,” sambung dia.

Tentu hal ini menjadi tugas besar bagi pemerintah untuk memperbaiki generasi bangsa agar tidak menjadi negara yang tertinggal dari negara lainnya, khususnya mengatasi stunting sejak dini.(red/rm)

lingkungan. Progran tersebut sudah ada, tinggal memaksimalkan realisasinya, dan kasus DBD bisa diatasi

lebih awal secara bersamasama.

Gencar betul Dinas Kesehatan dan desa melakukan sosialisasi tentang antisipasi DBD dan kegiatan bersihbersih tanpa disokong warga, akhirnya tidak maksimal juga. Oleh sebab itu, bersihkan lingkungan dan memberantas sarang nyamuk seperti kaleng kosong, plastik yang dapat menjadi tempat bersarang nyamuk DBD, terutana di rumah-rumah penduduk secara rutin.

Sementata itu Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Syahrul, kasus dbd yang bisa dikatakan melon-

jak itu, memang saat ini masuk dalam siklus lima tahunan. Kota Pariaman tahun lalu, terhadap kasus DBD berada diatas angka 80 kasus, tapi sekarang, dari Januari sampai Rabu (22/8) sudah tercatat 53 kasus yang berarti tiap bulan ada kasus dbd di kota ini.

Pihaknya akan lebih intensif untuk sosialisasi kemasyarakat dalam hal pencegahan dbd melalui perangkat dinasnya. Saling dukung dinas dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan secara maksimal, diyakini bisa menekan laju kasus DBD tersebut.(rm/hl).

Fermentasi Susu Kerbau ‘Dadiah’ Bermanfaat Cegah Stunting PADANG, RAKYAT MEDIA Hasil penelitian Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas (Unand) Padang menemukan susu kerbau difermentasi atau dadiah memiliki potensi untuk mencegah stunting.

Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand Padang Dr Helmizar di Padang, Senin, mengatakan dadih mengandung bakteri asam laktat yakni bakteri baik yang berpotensi sebagai probiotik yang bermanfaat untuk pertumbuhan anak.”Selain bermanfaat besar untuk pertumbuhan pada anak, juga membuat sistem imunitas dan penyerapan makanan yang lebih baik,” katanya.

Selain mengandung bakteri baik, dadih juga mengandung zat gizi yang kompleks dan asam emino yang esensial

yang bagus dicerna oleh usus.”Dadih juga mengandung enzim khusus yang tidak terdapat pada susu sapi,” katanya.

Dadih merupakan hasil fermentasi dari susu kerbau yang sudah diperah lalu dimasukkan dalam bambu dan didiamkan selama dua hari hingga mengental menjadi dadih.

Kandungan kalori setiap dadih berbeda-beda karena tergantung makanan kerbau itu sendiri.”Rata-rata kandungan kalori yang terdapat dalam 100 gram dadih yakni sekitar 250 kalori dan kandungan proteinnya hampir mencapai 16 kalori yang setara dengan 2 butir telur,” ujarnya.

Ia juga mengatakan untuk pencegahan stunting harus dilakukan sejak dini yakni sejak awal kehamilan.Ia menyarankan agar rutin mengonsumsi

dadih sejak awal kehamilan supaya dadih yang dikonsumsi dapat tersalurkan ke janin yang berada dalam kandungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan sejak 2017 di Kabupaten Agam dan Bukittinggi yakni memberikan dadih sebanyak 100 gram pada ibu hamil untuk pencegahan stunting.”Mereka harus mengonsumsi dadih rata-rata 70 gram per hari selama enam bulan dan kami terus memantau sampai anaknya lahir,” sambung dia.

Hasil penelitian tersebut memberikan efek yang bagus mencapai 56 persen, berat bayi yang dilahirkan oleh para ibu hamil yang telah mengonsumsi dadih tersebut yakni di atas 3 kilogram dengan panjang badan di atas 50 centimeter.

“Selain itu, potensi dadih yang sudah ada di usus bayi diusahakan tidak hilang yakni diupayakan tetap memberikan dadih dalam bentuk makan pada balita berupa biskuit dari bahan lokal yang dicampur dengan dadih,” kata dia.

Biskuit tersebut terbuat dari jagung, kacang kedelai, kacang merah, dan tambahan sedikit karbohidrat dari tepung dan mentega yang dicampur dengan dadih, jadi ada sekitar 500 kalori yang diberikan setiap hari untuk mengejar pertumbuhannya mereka.

Ia juga mengatakan penelitiannya bertujuan untuk mempromosikan kembali makanan tradisional Minangkabau supaya bisa dipakai sebagai suplementasi makanan untuk mencegah stunting yang sangat tinggi frekuensinya saat ini.(rm/khaidir)

Kualitas Udara di Kota Padang Masuk Katagori Normal PADANG, RAKYAT MEDIA-Kualitas udara di Kota Padang, Sumatera Barat, masuk dalam kategori sedang (normal). Berdasarkan Indeks Skala Pencemaran Udara (ISPU), Padang berada pada skala level di antara 51-100.

Kadis Lingkungan Hidup, Mairizon mengatakan dari hasil uji udara yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan tanggal 10 Agustus kondisi udara masih dibawah baku mutu. “Kami pastikan kualitas udara di Kota Padang masih tergolong normal dan aman,” kata Mairizon kepada wartawan di mc balaikota, Rabu, (22/8/2019).

“Kami sudah sering mengingatkan warga untuk tidak

membakar sampah dan jerami.

Jika terjadi kebakaran ini menyusahkan untuk pemadaman.

Ditambah lagi bukan agustus ini merupakan puncak dari musim kemarau, sehingga potensi hujan sangat kecil sekali,” jelas Mairizon.

Mairizon menambahkan, baku mutu udara juga baik dan di bawah ambang batas sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Kami rutin melakukan uji emisi bagi kendaraan pribadi.

Tujuannya supaya pemilik kendaraan peduli dan merawat ken-

daraan agar dampak yang ditimbulkan tidak menyumbang polusi udara dan merugikan orang lain,” ujar Mairizon.

Menurut Mairizon, Kota Padang yang bukan merupakan kawasan industri menjadi salah satu faktor, masih amannya kualitas udara. Selain itu, Kota Padang juga bukan kawasan perhutanan yang rentan terhadap kebakaran.

Sebagai salah satu kota penyangga, Kota Padang juga terkena dampak dari buruknya kualitas udara di provinsi tetangga Riau. Faktor penyebab utama pencemaran udara di sini akibat dari polusi kendaraan bermotor.

“Kota Padang bukan ka-

wasan industri. Jadi, yang mempengaruhi kualitas udara, ya dari kendaraan yang digunakan masyarakat setiap hari. Motor atau mobil misalnya. Tetapi, jangan khawatir, Kota Padang udaranya masih aman dibanding Pessel,” tutur Mairizon Mairizon menjelaskan, dengan kualitas udara Kota Padang saat ini yang masuk dalam kategori sedang tentu tidak berdampak yang cukup signifikan untuk kesehatan manusia dan hewan. Tetapi, akan berdampak kepada tumbuhan yang peka dengan lingkungannya. “Jadi jangan khawatir karena Padang kualitas udaranya masih baik dibanding kabupaten tetangga,” tutup Mairizon.(rm/mn)

KADIS Lingkungan Hidup, Mairizon

CMYK

9

SABTU, 24 31 AGUSTUS 2019, MINGGU III

Sabtu, 24 - 31 Agustus 2019, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

9

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 269 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

PT.Foster Hengkang ke Myanmar :

(FOTO:IST)

MANTAN Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepri, Azman Taufik.

KEJATI KEPRI PERIKSA MANTAN KADIS PTSP KEPRI TERKAIT DUGAAN KORUPSI TAMBANG

Ribuan Tenaga Kerja Sejumlah Perusahaan di Batam Kena PHK BATAM, RAKYAT MEDIA - Ribuan tenaga kerja di Batam di tahun 2019 ini sudah dipastikan akan berstatus menjadi penggangguran dengan hengkangnya beberapa perusahaan dari Batam ke negara tetangga lainnya.

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Mantan Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Azman Taufik, mengakui telah diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin tambang di Kabupaten Bintan.”Iya, diperiksanya sekitar seminggu yang lalu,” kata Azman Taufik di Tanjungpinang, Kamis.

Azman mengaku ditanya jaksa seputar proses administrasi penerbitan izin pertambangan di Bintan.Dalam keterangannya, Azman menyatakan pemberian izin pertambangan tersebut sudah prosedural. ”Dari segi administrasi semuanya sesuai prosedur. Jadi menurut saya tidak ada Baca Hal 2

KETIDAK kondusifan investasi hingga maraknya kasi demo dengan berbagai tuntutan dari para buruh setiap tahunnya, dirasa sangat memberatkan pengusaha yang sudah membantu mengurangi pengangguran meski para buruh hanya mengenyam pendidikan seadanya. Siapa yang merugi?

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, angkat

ILUSTRASI aksi buruh di Batam

bicara terkait hengkangnya perusahaan elektronik, PT Foster dari Batam ke Tilawah Myanmar.

Dia mengatakan keputusan PT Foster memindahkan pabriknya ke Myanmar tidak terlepas dari berbagai faktor.

Salah satunya aksi demonstrasi yang sering terjadi di Batam membuat PT Foster menjadi tidak nyaman.”Ada Baca Hal 2

Terkait Reklamasi Konservasi Laut

Pemkab Bintan Diminta WNA Vietnam Ikut Gerakan Tindak Tegas Pengusaha Pandu Laut Nusantara 74 Cabana Resort BINTAN, RAKYAT MEDIA - Pemkab Bintan diminta transparan terkait izin pembangunan resort di KM 46 Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunungkijang, Bintan.

Tokoh masyarakat Bintan, Andi Masdar Paranrengi, belum lama ini menyampaikan, sudah seharusnya dinas terkait, terutama Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bintan memberikan penjelasan.

Karena fakta di lapangan, pembangunan resort tersebut berada dalam kawasan konservasi laut. Dimana hal tersebut, diperkuat dengan adanya bukti plang konser Baca Hal 2

(FOTO:ANT)

NATUNA, RAKYAT MEDIA –Berkaitan dengan HUT Kemerdekaan RI ke-74, Lanal Rai, Natuna menggelar kegiatan Gerakan Menghadap Laut 74 Pandu Laut Nusantara di Pantai Mess Tjiptadi Lanal Ranai, Minggu (18/8/2019).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Kementerian Kelautan dan Perikan-

KEGIATAN menghadap ke laut dalam rangka gerakan Pandu Laut 74 di Makolanal, Ranai, Natuna, Minggu (18/8).

Baca Hal 2

KPK EndusPejabat Yang Diperiksa

Ada Berikan Gratifikasi Pada Nurdin

(FOTO:IST)

PEMBANGUNAN hotel atau salah satu resort yang berada di Km 46 Desa Telukbakau, Kecamatan Gunungkijang, Kabupaten Bintan, jelas masih berada di wilayah konservasi laut.

BATAM, RAKYAT MEDIA – Sejak Senin (19/8/ 2019), satu per satu, pejabat teras di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa pejabat teras Pemrov.Kepri yang diperiksa diantaranya Kepala Dinas Baca Hal 2

(FOTO:IST)

RATUSAN karung limbah plastik yang dibuang sembarangan di bibir Pantai Taman Yasmin Kebun, Batu Besar, Nongsa.

DLH Batam Periksa Oknum Pemilik Limbah Plastik di Taman Yasmin BATAM, RAKYAT MEDIA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam sedang memeriksa oknum pemilik ratusan karung limbah plastik yang dibuang sembarangan di bibir Pantai Taman Yasmin Kebun, Batu Besar, Nongsa.

Oknum pemilik ratusan karung limbah plastik yang dibuang sembarangan di bibir Pantai Taman Yasmin Kebun yang disebut-sebut milik oknum aparat kepolisian dan berdinas di Mapolda Kepri berinisial JMS. Saat ini oknum yang bersangkutan sudah dipanggil

KEPALA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepri, Sardison, tampak gugup menutupi wajahnya.

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Baca Hal 2

SAMBUNGAN

10

Sabtu, 24 - 31 Agustus 2019, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Musim Kemarau, Warga Siantan Anambas Krisis Air Bersih ANAMBAS, RAKYAT MEDIA - Masyarakat Pulau Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas mengakui musim kemarau tahun ini sungguh menyulitkan warga mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari.

Musim kemarau tahun ini dirasakan warga terlaslu sulit mendapatkan air bersih jika dibandingkan dengan kondisi kemarau tiga atau empat tahun yang lalu.

Tahun ini memang sangat sulit mendapatkan air bersih. Sungguh pun kemarau panjang, baru kali ini terjadi seperti ini,” kata Mardi, salah satu warga Pulau Siantan, Senin (19/8/2019).

Mardi mengungkapkan, tak jarang warga Siantan mengaitkan ketersediaan air bersih dengan kondisi air terjun Temburun. Pasalnya, salah satu sumber air bersih masyarakat Pulau Siantan ada di hulu

Kejati Kepri masalah,” ujarnya.

Dirinya juga meyakini tidak bersalah dalam kasus korupsi penerbitan izin pertambangan itu.Meskipun, saat ini namanya mencuat berpotensi menjadi tersangka pada kasus tersebut.”Saya yakin tak bersalah, kalaupun ditetapkan jadi tersangka, saya juga siap lahir dan batin,” kata Azman.

Kepala Kejati Kepri, Edy Birton membenarkan pihaknya meminta keterangan sejumlah pejabat terkait kasus korupsi tersebut.Selain mantan kepala PTSP Azman Taufik, menurut dia, Kepala Dinas ESDM Amjon juga sudah diperiksa oleh Kejati Kepri.”Ada indikasi penyalahgunaan wewenang pemberian izin pertambangan di Bintan,” ujar Edy Birton.

Edy menegaskan dalam waktu dekat tim penyidik akan mengumumkan tersangka dalam kasus tersebut. ”Kami masih menunggu audit BPKP terkait kerugian negara akibat kasus itu,” katanya.

Sambungan Hal. 9

Sebagaiamana diberitakan sebelumnya, dua Kepala Dinas di Kepri yaitu Kepala Dinas Energi Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Amjon, dan Kepala Dinas Kebudayaan Azman Taufik dicopot dari jabatannya (dinonjobkan) karena persoalan izin pertambangan.

Kepala Inspektorat Kepri, Mirza Bachtiar, di Tanjungpinang, beberapa waktu lalu mengatakan pencopotan Amjon dan Azman Taufik, mantan Kadis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepri terkait tiga perizinan pertambangan yang dikeluarkan.

Namun Mirza menolak membeberkan jenis izin pertambangan yang dikeluarkan sehingga menjadi temuan KPK yang saat ini kasusnya dilimpahkan kewenangan penyidikan dan penanganan kasus hukumnya kepada Kejati Kepri. Alasannya, hal itu terlalu teknis.

“Bukan, bukan terkait 19 izin angkut dan jual bauksit.

Tetapi ada tiga izin pertambangan lainnya yang dikelu-

WNA Vietnam an (KKP) RI diikuti warga negara asing Vietnam.

“Kegiatan ini berkaitan dengan Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Lanal Ranai dengan melibatkan prajurit dan Jalasenastri Lanal Ranai, siswa siswi SMK Kelautan Ranai, WNA Vietnam penghuni rumah Detention Center Lanal Ranai sebanyak 30 orang dan warga masyarakat di sekitar Lanal Ranai,” kata Danlanal Ranai, Kolonel Laut (P) Harry Setyawan.

Hary menyampaikan, kegiatan ini sengaja melibatkan WNA Vietnam, yang merupakan para pelaku ilegal fhising, karena kebetulan saat ini berada di rumah Detention Center Lanal Ranai. ”Gerakan ini dilaksanakan seluruh Indonesia yang diinisiasi Yayasan Eco Nusa bersama puluhan komunitas di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Menurutnya, gerakan ini pada awalnya telah ditentukan sebanyak 74 titik di seluruh wilayah Indonesia, namun karena antusias masyarakat terhadap gerakan terse-

arkan. Mengenai waktu penerbitan izin itu, saya lupa,” ujarnya kala itu.

Seiring berjalannya waktu, kendati sudah diperingatkan KPK agar Kepala Daerah dan Dinas/OPD hati-hati dengan perizinan yang rawan suap, sepertinya tidak menyurutkan Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM provinsi Kepri Amjon, dan Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Kepri Azman Taufiq untuk mengobral Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) pada sejumlah perusahan di kabupaten Bintan.

Meski menyalahi prosedur Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2018, Amjon dan Azman Taufiq tetap mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) angkut jual bauksit kepada CV Buana Sinar Khatulistiwa (BSK) yang izin usahanya bergerak di bidang pembuatan taman rekreasi di Pulau Dendang dan melakukan penambangan bouksit di kawasan tersebut. (red/rud/rm) Sambungan Hal. 9

but sehingga titik koordinatnya bertambah sebanyak 107 titik, termasuk Natuna. “Gerakan ini bertujuan untuk membangun kesadaran bangsa Indonesia bahwa laut adalah masa depan bangsa,” ujarnya.

Sebelum pelaksanaan bersih-bersih pantai, terlebih dahulu dilaksanakan pembacaan ikrar oleh Danlanal Ranai dengan diikuti oleh seluruh peserta.Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri dengan posisi menghadap ke laut, hal itu dilakukan di seluruh Indonesia secara serentak.

Masih menurut Danlanal, bahwa kegiatan tersebut merupakan program tahunan yang dilakukan oleh KKP sejak tahun 2002. “Kegiatan tersebut kini telah menjadi bagian dari Aksi Rencana Nasional untuk pengurangan sampah plastik yang masuk ke laut. Pandu Laut Nusantara menjadikan agenda ini sebagai bagian penting dari aksi melestarikan laut Indonesia,” kata Danlanal.

Ia juga menjelaskan, gerakan ini dipusatkan di Pan-

Pemkab Bintan vasi kelautan dan perikanan masih terpampang.

“Adanya plang konservasi laut, tepatnya di pagar lokasi pembangunan resort harus diperjelas kenapa hal tersebut bisa terjadi. Kalau pun pihak pengusahanya memiliki izin, maka harus dijelaskan, izin seperti apa yang dikantongi mereka,” tegasnya.

Kepala DPMPTSP Bintan, Hasfarizal Handra yang beberapa kali dihubungi terkait lokasi pembangunan resort dan keberadaan plang konservasi, sampai berita ini dibuat belum memberikan jawaban terkait hasil kroscek mereka.

“Masih menunggu laporan lengkap dari tim yang turun kelokasi pembangunan resort tersebut,” terang Hasfarizal.

Diberitakan sebelumnya, pembangunan resort di Hutan Mangrove Desa Teluk Bakau yang masuk dalam Kawasan Konservasi Laut teryata berjalan tanpa ada pemberitahuan ke Pemerintah Daerah.

Pasalnya, Bupati Bintan, Apri Sujadi mengaku sama

air terjun Temburun.

“Tiga atau empat tahun yang lalu, air terjun Temburun tidak begitu kering walau musim kemarau, pasti ada air yang mengalir. Namun dibandingkan dengan tahun ini, air terjun Temburun sangat kering,” jelasnya.

Mardi menduga salah satu penyebab kekeringan di air terjun Temburun yaitu aktivitas warga yang kerap membuka lahan untuk perke-

sekali tidak mengetahui hal tersebut. Padahal pembangunan resort itu sudah mencapai 50 persen.

“Kita belum mengetahui, kalau lokasi pembangunan resort tersebut masuk dalam Kawasan Konservasi Laut, apalagi kalau papan plangnya masih ada di lokasi tesebut,” kata Apri Sujadi usai menyerahkan insentif RT/ RW di Tanjunguban, akhir bulan lalu.

Apri Sujadi menegaskan terkait hal tersebut, pihaknya akan segera melakukan kroscek ke lapangan, untuk memastikan hal terkait masih ada papan kawasan konsevasi laut yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kabupaten Bintan.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSB), Hasfarizal Handra, menyampaikan pihaknya bersama Satpol PP Bintan, sedang turun ke lapangan guna memastikan, izin penimbunan atau reklamasi yang diduga dilakukan pihak Cabana Resort di Km 46 Desa Teluk Bakau, Kecama-

tai Timur Kelurahan Ancol, Jakarta dengan agenda membersihkan laut, menghadap laut serentak di lebih dari 100 lokasi sambil menyanyikan lagu Padamu Negeri dan makan ikan bersama.

Sementara itu, Lanal Ranai melaksanakan bersihbersih pantai, tidak dilanjutkan dengan makan ikan bersama melainkan dilanjutkan dengan kegiatan lomba dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan yang diikuti oleh keluarga besar Lanal Ranai, siswa siswi SMK Kelautan, setelah itu dilanjutkan kegiatan makan bersama di Mako Lanal Ranai.

Ia juga menghimbau jangan ada lagi yang membuang sampah ke laut, kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

“Laut milik bangsa.

Menjaga bukan hanya pemerintah atau pandu laut saja, tetapi kita semua. Sampah plastik sekali pakai merupakan salah satu persoalan terbesar di lautan nusantara karena mengancam lebih dari 800 spesies biota laut, termasuk terumbu karang,” pungkasnya.(red/ant/rm) Sambungan Hal. 9

tan Gunungkijang, Bintan.

“Sebelumnya, tim kita sudah turun, kalau izin Cabana Resort ada, tetapi untuk izin penimbunan masih dilakukan kroscek kembali, saat ini tim bersama Satpol PP sudah turun ke lapangan,” ujar Hasfarizal Handra.

Karena menurut Hasfarizal, terkait permasalahan izin reklamasi yang diduga dilakukan oleh Cabana Resort Km 46, bukan kewenangan dari pihak Pemkab Bintan, melainkan wewenang dari Pemprov Kepri. Sehingga perlu dilakukan kroscek, untuk memastikan perizinan yang dipegang pihak perusahaan.

“Kalau memang tidak atau tidak lengkap, maka pekerjaannya akan kita berhentikan hingga ada izin lengkap,” tegasnya.

Dari sisi lainnya, areal dari penetapan konservasi laut yang ditetapkan Kementerian Kelauatan dan Perikanan, juga harus dipastikan sampai sejauh mana. Mengingat plang konservasi tersebut, berada di pagar milik Cabana Resort tersebut. (red/rud/rm)

bunan.

“Ini yang harus diperhatikan pemerintah, agar ketersediaan air terjaga, maka dilakukan pengawasan terhadap aktivitas warga di sekitar sumber air. Kalau saat ini saja sudah kekeringan bagaimana dengan masa yang akan datang. Kita jangan membahas anak cucu, kita yang saat ini saja sudah kekeringan,” kata ayah dua anak itu.

Di samping itu, Mardi

cukup mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat Siantan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

“Adanya mobil Pemda yang mengangkut air dan mengisi tangki penampung di sejumlah titik cukup membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bu-

pati Kabupaten Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra, mengakui musim kekeringan tidak hanya terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas, namun hampir seluruh daerah di Indonesia.

“Upaya pemerintah untuk mengatasi kesulitan air bersih ini sudah cukup serius. Itu bisa dilihat dengan sejumlah mobil dinas yang lalu-lalang menjemput dan mengisi air di sejumlah tang-

Ribuan Tenaga kekhawatiran proses produksi akan terganggu dan khawatir juga terhadap keamanan aset-asetnya. Akibatnya, mereka cari tempat lain sebagai alternatif,” ungkapnya.

Rafki membandingkan antara Myanmar dan Batam.

Maka, Batam kalah jauh dari segi daya saing, terutama di bidang ketenagakerjaan. ”Upah minimun di Myanmar hanya 100 Dolar Amerika dan di Batam sudah 270 Dolar Amerika. Parahnya upah minimum di Batam naik ratarata delapan persen tiap tahunnya,” tuturnya lagi.

Kenaikan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja tiap tahunnya, dimana hanya naik satu persen tiap tahunnya atau bahkan stagnan. ”Akibatnya jadi beban berat untuk perusahaan padat karya seperti Foster dan Unisem. Anehnya walau upah sudah tinggi, frekuensi demo juga semakin tinggi,” jelasnya.

Menurutnya, ada saja hal

yang dituntut serikat buruh agar bisa turun ke jalan. ”Seharusnya untuk daerah industri, demo jangan sampai terjadi, tapi bisa diselesaikan lewat meja perundingan atau pengadilan,” ucapnya.

“Demo memberikan citra negatif di mata investor,” katanya.

Sebagaimana diketahui, PT Foster memutuskan memindahkan pabriknya dari Batam ke Tilawah, Myanmar. Hengkangnya perusahaan elektronik ini dikarenakan sejumlah faktor. Salah satunya disebut karena iklim investasi di Batam, Kepri, kurang kondusif.

“Ketidakpastian investasi terwujud dari regulasi pemerintah pusat yang sering menghambat kecepatan produksi. Ini salah satu penyebab sejumlah perusahaan hengkang dari Batam,” ujar Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, OK Simatupang.

Salah satu contohnya, terkait soal importasi bahan baku

Sambungan Hal. 9

dan bahan penolong untuk industri, di mana prosesnya harus mengurus ke pemerintah pusat yang membutuhkan banyak waktu dan biaya.

“Iklim investasi kurang kondusif. Bagaimana mau bicara daya saing, kalau tiap tahun ribut masalah upah, sementara produktivitas kerja tidak kunjung meningkat akibat seringnya aksi demonstrasi,” katanya.

HKI sangat prihatin dengan pemindahan pabrik Foster di Batam. Padahal Foster sudah mulai buka usaha di Batam sejak Maret 1991. ”Batam ini saingannya dengan negara-negara di regional Asean seperti Vietnam, Malaysia dan lainnya,” jelasnya.

Selain di Batam lanjutnya, PT Foster juga ada di negara-negara tersebut.”Hal yang pasti itu, jika kondisi tak kondusif, maka bisa saja pabrik di Batam ditutup, dialihkan ke negara saingan lainnya,” jelasnya lagi.

Di tempat yang sama, Manager and General Affair

Ada Berikan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepri, Sardison.Usai menjalankan pemeriksaan Sardison keluar melalui pintu kiri Satuan Reskrim Polresta Barelang.

Sardison tampak mengenakan pakaian dinas Pemprov Kepri. Ia terlihat keluar sembari membawa map biru.

Map tersebut ia gunakan Sardison menutup wajahnya saat keluar ruang pemeriksaan. Tampak Sardison bingung begitu tiba di luar. Ia kesulitan mencari tempat parkir mobil Suzuki Ertiga yang ia tumpangi.

Bahkan salah seorang wartawan membantu mengarahkan ke mobil tersebut.

Saat ditanya wartawan Sardison tidak memberikan komentar apa-pun. “Enggak ada, enggak ada,” kata Sardison kemudian langsung masuk dalan mobilnya.

Sardison diduga diperiksa terkait dugaan suap jual beli jabatan di pemerintah Provinsi Kepri. KPK menemukan uang miliaran rupiah yang diduga diterima Gubernur Nonaktif Kepri Nurdin Basirun terkait dengan jabatan para kepala OPD di Provinsi Kepri. Saat ini kasus tersebut masih terus didalami KPK. Sementara itu, Tagor Napitupulu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri juga seperti

Batamindo, Tjaw Hoeing mengatakan Foster tutup sejak Januari 2019.”Keputusan tutup dari headquarter (HQ) memang belum diumumkan. Saat ini, jumlah karyawan tinggal tujuh orang untuk urusan administrasi,” jelasnya.

Tjaw mengungkapkan Foster memiliki karyawan 1.166 orang sampai dengan 2018.

“Proses PHK berjalan dengan lancar. Sampai saat ini, mereka tetap memberi laporan kepada BKPM,” jelasnya lagi.

Foster sudah merencakan relokasi pabrik sejak beberapa tahun lalu. Tjaw menuturkan bahwa proses relokasi membutuhkan waktu tiga sampai lima tahun. ”Tahun pertama dan kedua, mereka akan survei lokasi dan kajian, tahun ketiga mulai pembangunan gedung produksi, tahun keempat melakukan testing dan comissioning dan tahun kelima, mulai operasi penuh,” paparnya.(red/rud/rm) Sambungan Hal. 9

gugup saat dimintai keterangan hasil pemeriksaan dirinya. Tagor mengaku ditanya sejumlah hal. Termasuk soal suap atau gratifikasi terhadap Nurdin Basirun. Baik soal jual beli jabatan ataupun izin reklamasi. “Enggak, saya tidak pernah kasih duit juga (kepada Nurdin, red).Saya cuman ditanya tugas-tugas saya,” kata Tagor saat keluar dari ruang pemeriksaan di Mapolresta Barelang, Selasa (20/8/2019).

Tagor mengaku bersih dalam jabatannya sebagai kepala dinas. Saat ditanyakan apakah ikut terlibat jual beli jabatan, Tagor membantah ikut terlibat.

KPK saat ini mendalami adanya dugaan setoran kepada Nurdin dari para kepala OPD terkait jual beli jabatan.

Tagor diperiksa beberapa jam sejak pukul 11.00 WIB hingga pukul 12.14 WIB. Pemeriksaan berlangsung di Unit Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang. Penjagaan berlangsung ketat. Wartawan tak bisa mendekat.

Tagor menggunakan kemeja putih dan celana kain hitam, serta menggunakan peci hitam. Usai diperiksa, Tagor keluar dari pintu belakang gedung utama Polresta Barelang untuk menuju parkiran. Tagor menyebutkan, ia menjelaskan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala dinas. ”Ditanyain tu-

gasmu apa? terus dijelaskan bagaimana,” ujarnya.

Kemudian, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kepri, Tjetjep Yudiana menolak untuk berkomentar terkait hal apa saja yang ditanyakan padanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia beralasan hasil pemeriksaan ini merupakan kewenangan KPK. Tetapi saat ditanyai mengenai Kepala Dinas yang lain mau berkomentar, Tjetjep membalasa bahwa Ia bukan seperti mereka. “Kalau saya tau masalah hukum, ngapain saya bicara,” ujar Tjetjep usai sholat, Selasa (20/8/2019).

Namun saat ditanyai mengenai hubungan Dinas Kesehatan dengan kasus yang menjerat Gubernur Kepri Nonaktif, Nurdin Basirun mengenasi reklamasi di Tanjungpiayu.

Tjetjep akhirnya menjawab, dan menyampaikan bahwa pemanggilannya sebagai saksi untuk menjawab tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai Kadinkes.

“Iya Tupoksi, harus tertulis, dan BAP juga,” katanya.

Tjetjep juga terlihat santai, ia sempat mengajak para pewarta untuk berfoto. Dia juga mengingatkan agar jangan lupa bahagia. “Jangan lupa bahagia ya,” kata dia.

Selanjutnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Kepulauan

DLH Batam DLH Kota Batam dan dimintai keterangan.

“Kami suah panggil pihak pemilik atau pembuang limbah plastik di Taman Yasmin Kebun dan sedang kami dalami keterangannya serta menggali informasi.

Staf kami yang membidangi Penegakan Lingkungan Hidup (PLH) sudah jalan memBAP keberadaan ratusan karung limbah plastik yang dibuang sembarangan di bibir pantai Taman Yasmin Kebun. Proses sedang berjalan,” kata Herman Rozie, Minggu (18/8/2019).

Ia mengatakan, apakah tumpukan ratusan karung limbah plastik seperti potongan kabel yang ditumpuk di bibir pantai tersebut tergolong limbah plasti B3 atau bukan, tim dari DLH yang akan turun kembali mengecek dan memeriksa fisik limbah apakah tergolong limbah plasti B3 atau bukan.”Meski sekalipun bukan tergolong limbah B3, yang namanya

ki yang disediakan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Ia mengakui, saat ini ada 4 titik yang menjadi sumber air bersih di Pulau Siantan, yaitu Gunung Samak, Gunung Lintang, Gunung Meranti dan Baru Tabir.

“Ini menjadi andalan di Siantan. Maka dari itu kita harus sama-sama menjaga dan melestarikan alam agar sumber air tidak terganggu,” tegasnya.(red/rm)

Riau, Burhanuddin.

Burhanudian termasuk salah satu pejabat yang diperiksa penyidik KPK, Selasa (20/8/2019). Ia menjalani pemeriksaan di ruang Unit V Jatanras Polres Barelang.

Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Burhanudin memberikan keterangan pers. Burhan tampak santai menjawab setiap pertanyaan.

Bahkan ia sempat tersenyum.

Burhanuddin mengatakan bahwa dirinya dipanggil terkait aturan yang berlaku di kantornya. “Dipanggil untuk pertama kalinya oleh KPK terkait aturan yang berlaku di Kantor Perindustrian dan Perdagangan,” ujarnya.

Burhanuddin menambahkan, dirinya mengaku siap mental untuk menghadapi pemanggilan tersebut, termasuk istri serta anak anaknya ikut memberikan dukungan moril.”Anak dan istri saya memberikan dukungan moril untuk pemeriksaan ini,” tambahnya.

Burhanuddin menuturkan, dirinya dicecar pertanyaan oleh penyidik KPK namun enggan menyebutkan materi pertanyaan. “Banyak pertanyaan namun enggak tahu, saya enggak ingat,” katanya.

Burhannudin mengaku belum menjenguk Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun di Rutan KPK. (red/ tim/rm) Sambungan Hal. 9

sampah atau limbah itu tetap tak boleh dibuang, apalagi sengaja ditimbun di bibir pantai dan dekat tempat tinggal warga. Itu sudah menyalahi aturan,” tegasnya.

Diketahui, sebelumnya tumpukan limbah yang jumlahnya ratusan karung dibuang sembarangan di bibir pantai Taman Yasmin Kebun dan mendapat sorotan langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Herman Rozie.

Ia mengaku kaget dan baru mendengar adanya tumpukan limbah yang dikemas dalam karung goni berjumlah ratusan karung dan membuat kawasan pantai menjadi seperti tempat pembuangan akhir di Punggur. ”Saya baru dapat kabar itu. Kami minta titik tempat atau alamat limbah tersebut berada. Nanti kami sesegera mungkin akan turun langsung sidak limbah tersebut,” ungkapnya.

Kasus tumpukan limbah

yang diduga plastik bekas di Taman Yasmin Kebun tersebut merupakan temuan yang kesekian kalinya setelah sebelumnya ditemukan juga di Batuaji.

“Kami dari DLH Batam tak akan mentolerir keberadaan limbah plastik yang ditimbun di tempat terbuka, apalagi dekat pemukiman warga seperti di Taman Yasmin Kebun. Kami akan segera turun ke lapangan menyidak itu, sekaligus kami minta pemiliknya untuk memusnahkannya. Apapun jenisnya yang namanya limbah plastik itu tetap tak boleh dibuang di sembarang tempat,” kata Herman.

Terpisah, oknum Polisi berinisial JMS yang disebutsebut sebagai pemilik ratusan karung limbah yang dibuang sembarangan di pinggir jalan Taman Yasmin Kebun dengan tegas membantah tudingan tersebut.

Ia mengatakan bahwa limbah tersebut bukan mil-

iknya, melainkan milik salah satu pengusaha berinisial KC.”Itu bukan punya saya, itu punya orang lain (KC).

Punya saya yang di bawah (pantai) dan di atas.Jadi yang di foto itu bukan punya saya,” kata JMS kepada rekan media, Senin (19/8/2019).

Diakui, kalau dirinya memang melakukan pengolahan sampah plastik yang nantinya akan digunakan untuk bahan baku pembuatan sepatu.”Aktivitas ini pun telah berjalan sejak 7 tahun lalu,” ujarnya.

Dirinya juga membenarkan bahwa telah dipanggil oleh pihak DLH Batam. Namun tindaklanjutnya bukan terkait limbah B3 karena yang dikelolanya bukan masuk kategori limbah B3. ”Jadi saya juga tidak ada membakar sampah plastik di situ. Semuanya (botol aqua dan kulit kabel) dikelola dengan cara dicacah untuk bahan baku,” tegasnya. (red/rm)

CMYK

11

GALERI FOTO

Sabtu, 24 - 31 Agustus 2019, Minggu III

Plt Gubernur Kepri Isdianto memberikan bendera merah putih ke anggota Paskibraka.

Website: www.rakyatmediapers.co.id

ANGGOTA Paskibraka menerima bendera merah putih untuk di kibarkan.

Pesan Kemerdekaan Plt Gubernur Kepri H Isdianto :

Siapkan SDM Unggul, Wujudkan Kepri Maju Plt Gubernur Kepri H Isdianto dalam pesan kemerdekaannya mengajak semua komponen masyarakat untuk bersama-sama membulatkan tekad membangun bangsa dan negara Indonesia.

Salah satunya dengan terus menyiapkan sumber daya manusia yang unggul demi mewujudkan Indonesia Maju.

“Peringatan Kemerdekaan RI ke-74 ini mengusung tema ‘Sumber Daya Manusia Unggul, Indonesia Maju’ tentu menjadi prioritas utama yang harus terkonsolidasi dengan baik, agar dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Juga untuk semakin memajukan daerah kita, Provinsi Kepulauan Riau,” demikian Isdianto dalam pesan kemerdekaannya sempena HUT RI tahun ini.

Sempena HUT RI ke-74, Isdianto menjadi inspektur upacara (Irup) dalam peringatan Detikdetik Proklamasi Kemerdekaan RI yang dipusatkan di halaman Gedung Daerah, Tanjungpinang, Sabtu (17/8). Pada kesempatan itu, yang bertindak sebagai Komandan Upacara Danyon Komposit -1/GP Dam 1/BB, Perwira Upacara Mayor Caj (K) Sri Sugiharti, Pembaca Naskah Proklamasi ketua DPRD Kepri Jumaga

Nadeak, dan pembaca doa Kakanwil Kemenag Kepri Mukhlisuddin.

Seluruh kepala FKPD hadir dalam momen penting ini, seperti Kapolda Kepri Irjend. Pol. Andap Budhi Revianto, Kajati Kepri Edy Birton SH,MH, Danrem 033 Wira Pratama Brigjend TNI Gabriel Lema, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana TNI R Arsyad Abdullah, Danguskamla Laksamana TNI Yayan Sofyan, Kepala Bakamla LaksamanaTNI Eko Murwanto, Kabinda Kepri Pol Riza Celvian G, Kakanhan Kepri Laksma YNI Sulistiawan, Danlanud Raja Haji Fisabilillah Kol. Pnb. Elistar Silaen serta Kepala Kakanwil Hukum dan HAM Zaeroji.

Seluruh rangkaian peringatan Detik-detik Proklamasi di Kepri ini berjalan dengan lancar, khidmat dan sukses. Kesuksesan rangkaian upacara peringatan hari bersejarah ini ditentukan pula dengan suksesnya proses pengibaran sang Saka Merah Putih oleh putra dan putri Kepri yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Setiap derap langkah tegap anggota Paskibraka dalam momen ini tak luput dari pandangan mata seluruh hadirin yang memadati area halaman Gedung Daerah.

Nafas seakan tertahan untuk mengimbangi langkah pasukan dengan harapan sedikitpun tidak terjadi kesalahan.

Di akhir acara, kepada wartawan Isdianto juga berterimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam persiapan hingga pelaksanaan upacara peringatan detik-detik Proklamasi kemerdekaan RI ke-74 di Kepri. Dimulai dari penggemblengan anggota Paskibraka, Pengukuhan Paskibraka, Pemberian Anugerah Satya Lencana Karya Satya, malam Renungan Suci, upacara pengibaran Bendera, pemberian remiai dan seterusnya.

“Hari ini genap 74 tahun Indonesia merdeka dan Alhamdulillah semangat itu masih tetap membara dihati masyarakat. Termasuk di kalangan masyarakat Kepri.

Rangkaian acara kita juga berjalan dengan baik. Begitu juga anakanak yang bertugas menaikkan dan menurunkan bendera. Mereka bekerja totalitas dan luas biasa.

Semuanga perlu kita apresiasi,” kata Isdianto.

Barisan dalam upacara peringatan HUT RI ke-74 tahun 2019 ini terdiri dari kompi I dengan berpakaian PDU Gabungan Pama, masing masing dari kesatuan TNI AL, AD dan AU. Untuk Batalyon

I membawahi 3 Kompi, 1 Kompi terbagi lagi dalam 3 Pleton. Kompi I pasukan bersenjata terdiri dari masing masing 1 Pleton satuan Korem 033/WP, satuan Lantamal IV Tanjungpinang dan satuan Yon Marhanlan Tanjungpinang.

Adapun kompi II terdiri dari masing masing 1 pleton satuan Lanud RHF Tanjungpinang, satuan Brimod Polda Kepri dan 1 Pleton lagi Gabungan TNI AD dan AL dan Batalyon Marinir. Dan Kompi III terdiri dari masing masing 1 Pleton Satpol PP Provinsi, ASN Kejaksaan Tinggi Kepri dan Damkar Provinsi.

Batalyon II terdiri dari 3 Kompi, Kompi 1 masing masing 1 Pleton dari ASN Bea dan Cukai, KPLP Tanjungpinang dan ASN Basarnas Tanjungpinang. Kompi II terdiri dari 1 Pleton Dispora Provinsi, ASN Kemenkumham dan Dishub Provinsi.

Batalyon III terdiri dari 3 Kompi yang mana Kompi I berasal dari 1 Pleton Mahasiswa Umrah, Mahasiswa STAIN dan Mahasiswa STISIPOl. Kompi II terdiri dari 1 Pleton Mahasiswa STIE, Mahasiswa STIKES dan Mahasiswa AKBID dan Kompi III berasal dari 1 Pleton Mahasiswa AKPER, MAN Tanjungpinang dan SMAN 2 Tanjungpinang.

Plt Gubernur Kepri Isdianto memberikan kata sambutan.

Plt Gubernur Kepri Isdianto berfoto bersama sesudah Upacara HUT RI ke 74.

Plt Gubernur Kepri Isdianto berfoto bersama sesudah Upacara HUT RI ke 74.

Plt Gubernur Kepri Isdianto saat pengajian bulanan pemerintah Kepri.

Plt Gubernur Kepri Isdianto berfoto bersama.

Plt Gubernur Kepri Isdianto berfoto bersama saat ramah Tamah malam hiburan rakyat.

Plt Gubernur Kepri Isdianto bersama malam hiburan rakyat.

Plt Gubernur Kepri Isdianto bersama anak-anak pramuka.

Plt Gubernur Kepri Isdianto berfoto bersama.

Plt Gubernur Kepri Isdianto berfoto bersama.

Plt Gubernur Kepri Isdianto memotong kue tumpeng.

Plt Gubernur Kepri Isdianto berfoto bersama dengan anak-anak pramuka.

BINTAN-PINANG

Sabtu, 24 - 31 Agustus 2019, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

12

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Buralimar :

TERLIHAT salah seorang peserta melakukan panjat pinang

Meriahkan HUT RI,

Kapolres Bintan Adakan Perlombaan Dirumah Dinas BINTAN, RAKYAT MEDIA-Dalam rangka memeriahkanHari Kemerdekaan RI ke-74, Kapolres Bintan, AKBP Boy Herlambang, Sabtu (17/8/2019) mengadakan perlombaan rakyat di kediamannya di Kampung Kamboja, Tanjunguban, kecamatan Bintan Utara.

Menurut Kapolres, diadakan perlombaan untuk rakyat tersebut tujuannya adalah meningkatakan tali siratullrahmi dengan masyarakat. Selain itu, mempererat rasa kekeluargaan antar sesama, ditengah masyarakat. Semarak hari kemerdekaan ini, sebuah momentum untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan.

Berbagai perlombaan yang diadakan tersebut melibatkan warga setempat, diantaranya masyarakat dari kampung Jeruk, kampung Kamboja, kampung Raya, kampung Paya Lebar dan masyarakat Tanjunguban Kota. Sementara untuk tim panjat pinang dilakukan masyarakat dari desa Kuala Sempang, Lancang Kuning serta Pemuda Pancasila Bintan Utara.

Perlombaan ini dihadiri oleh ratusan warga tersebut, seperti perlombaan panjat pinang tingkat dewasa, perlombaan makan kerupuk anak-anak, perlombaan balap karung anak-anak dan perlombaan memasukkan paku kedalam botol.

Para pemenang lomba, mendapatkan berbagai hadiah, termasuk untuk tingkat anak-anak mendapatkan hadiah perlengkapan alat tulis sekolah.Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Bintan Utara, Kompol Arbaridi Jumhur, Wakpolsek Bintan Utara AKP Paino Sehat, serta sejumlah perwira Polsek Bintan Utara, dan sejumlah ibu Bhayangkari.(rm/ferianda)

Bupati Bintan Jadi Inspektur Upacara HUT RI ke 74 Bintan di Kota Kijang

BUPATI Bintan H. Apri Sujadi, S. Sos

BINTAN, RAKYAT MEDIA-Pelaksanaan Upacara Detik-Detik Proklamasi HUT Kemerdekaan RI ke 74 tingkat Kabupaten Bintan dilaksanakan di Lapangan Monumen Relief Antam Kijang Kecamatan Bintan Timur dengan mengusung tema SDM Unggul Indonesia Maju.

Pada acara detik-detik Proklamasi tersebut, bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S. Sos, dan sebagai Komandan Upacara AKP Muchlis Nadjar, SH, SIK yang menjabat sebagai Kapolsek Bintan Timur, sementara pembaca naskah Proklamasi yaitu H. Nessar Ahmad, S.IP selaku Ketua DPRD Bintan.

Pengibaran Bendera Merah Putih dilaksanakan oleh Paskibraka Bintan tahun 2019 berjumlah 72 orang dengan rincian 33 orang Paskibraka dan 39 personil TNI Polri dengan Komandan Paskibraka Ipda Mohd. Fajri Firmansyah, S. Tr.K. Hadir dalam upacara tersebut antara lain Wakil Bupati Bintan Drs. H. Dalmasri Syam, MM, Kafasharkan Lantamal IV Tanjung Pinang Kolonel Laut (T) Mulyatna, Dandim 0315 Bintan Letkol Inf I Gusti Bagus Putu Wijangsa, Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang, SIK, M.Si, Ketua DPRD Bintan H. Nessar Ahmad, S.IP, Kajari Bintan Sigit Prabowo, SH, MH, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (diwakili), Danlanud Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang (diwakli), Dansat Radar 213 Bintan (diwakili), Camat, Lurah dan Kepala Desa se Kab. Bintan, Gabungan Organisasi Wanita Kab. Bintan dan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Kab. Bintan.(rm/mwd)

Atlet 58 Negara Akan Ikuti Ironman Bintan 2019 BINTAN, RAKYAT MEDIAKegiatan sport tourism internasional, Ironman 70.3 yang akan digelar 24-25 Agustus 2019 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau diikuti sebanyak 1.044 peserta dari 58 negara. ”Sampai pendaftaran ditutup, sudah 1.044 peserta dari 58 negara yang melakukan registrasi atau mendaftar ikut Ironman 70.3 Bintan 2019,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Buralimar, kepada media ini Rabu (21/8/2019) Dikatakan Buralimar, negaranegara yang akan ambil bagian adalah Singapura, Indonesia, Australia, Great Britain, Filipina, Japan, India, Prancis, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.Peserta ratarata berusia 40 tahun. Sementara ini, peserta tertua adalah Garth Barfoot asal Selandia Baru. Garth tercatat berusia 83 tahun.

“Ironman 70.3 termasuk kegiatan yang ditunggu banyak wisatawan. Kegiatan ini juga sudah lama dipromosikan. Peminatnya sangat banyak, makanya kita optimistis peserta akan membludak,” ujarnya.

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Kementerian Pariwisata Rizki Handayani, mengemukakan Ironman 70.3 semakin mempertegas Bintan sebagai destinasi sport tourism terbaik di Indonesia.Kata dia, Bintan adalah tuan rumah bagi banyak kegiatan olahraga yang dipadukan dengan

PARA peserta Ironman 70.3 di Bintan Provinsi Kepri

pariwisata. Ironman 70.3 hanya satu dari berbagai kegiatan yang ada di sana.”Hebatnya, semua kegiatan sport tourism yang digelar di Bintan selalu ramai peserta mancanegara,” ucap Rizki.

Sedangkan Ketua Tim Pelaksana Calendar of Event Kementerian Pariwisata, Esthy Reko Astuty, membenarkan jika Ironman 70.3 selalu dibanjiri peserta. Menariknya, tahun ini muka-muka lama masih mendominasi peserta

Ironman 70.3. Karena, 34 persen peserta yang sudah melakukan registrasi adalah peserta tahun lalu.

Sedangkan peserta lain mengaku mengetahui kegiatan ini melalui Email, mesin pencarian atau Google, media sosial seperti Facebook dan Instagram, serta dari rekan satu tim.

Menteri Pariwisata Arief Yahya, mengatakan jika salah satu hal yang terpenting untuk mendatangkan wisatawan atau peserta man-

45 Orang Caleg Terpilih DPRD Kepri Dilantik 9 September 2019 DOMPAK, RAKYAT MEDIA-45 orang caleg terpilih DPRD Provinsi Kepulauan Riau hasil pemilu dilantik pada 9 September 2019.Sekretaris DPRD Kepri Hamidi, di Tanjungpinang, Jumat, mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan seluruh administrasi menjelang pelantikan 45 orang caleg terpilih.

Pelantikan mereka bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan anggota legislatif periode 2014-2019. ”Nanti yang melantik anggota DPRD Kepri itu Kepala Pengadilan Tinggi Riau.

Kami sudah menyuratinya,” katanya.

Berdasarkan data KPU Kepri, jumlah anggota DPRD Kepri daerah pemilihan 1, 2, 3 dan 7 atau selain Batam mendapatkan 20 kursi. Sedangkan Batam dibagi menjadi daerah pemilihan 4, 5 dan 6 dengan jumlah kursi

25.

Anggota DPRD Kepri dapil 1 (Kota Tanjungpinang) yakni Lis Darmansyah (PDIP), Teddy Jun Askara (Golkar), Eis Aswati 9.204 (Demokrat), Bobby Jayanto (Nasdem), dan Rudy Chua (Hanura).

Anggota DPRD Kepri dapil 2 Bintan-Lingga yakni Debby Maryant dan Harlianto (Demokrat), Dewi Kumalasari dan Kamarudin Ali (Golkar), Khazalik (Nasdem), Hanafi Ekra (PKS).

Angggota DPRD Kepri dapil 3 Karimun yakni Ery Suandi Andi (PDIP), Raja Bahtiar (Golkar), Bakti Lubis (Hanura), Iskandarsyah (PKS), Zainuddin Ahmad (Gerindra), dan Rocky Marciano Bawole (PKB).

Anggota DPRD dapil Kepri IV Batam yakni Widiastadi Nugroho dan Sahat Sianturi (PDIP), Asmin Patros (Golkar), Uba Ingan Si-

KPU Kepri tetapkan 45 caleg terpilih DPRD Kepri

galingging (Hanura),Raden Hari Cahyono (PKS), Asnah (Gerindra), Yudi Kurnain (PAN)Surya Sardi (Demokrat), Sirajuddin Nur (PKB), dan Wira Putra Silalahi (NasDem) Anggota DPRD Kepri dapil Kepri Vyakni Jumaga Nadeak dan Sugianto (PDIP), Suryani dan M Ridho (PKS),Riski Faisal (Golkar), Irwansyah (PPP), Onward Siahaan (Gerindra), Sahmadin Sinaga (Nasdem), Suigwan (PKB) dan Alex Guspenaldi (PAN) Anggota DPRD Kepri dapil VI yakniSaproni (PDIP), Ririn Warsiti (Gerindra), Tengku Afrizal Dachlan (NasDem), Taba Iskandar (Golkar), dan Wahyu (PKS).Angggota DPRD Kepri dapil 7 Natuna-Anambas (3 kursi) yakni Hadi Chandra (Golkar), Ilyas Sabli (Nasdem) dan Total Taufik (PDIP). (rm/ferianda)

canegara ke kegiatan sport tourism adalah promosi.Dalam sport tourism, kata Arief, hal terpenting jelas hadiah. Tapi hal itu juga tidak ada artinya jika promosi tidak dilakukan dengan benar atau tidak tepat sasaran.”Bintan sudah mengetahui strategi itu, sebagai border area, Bintan menyasar peserta asal Singapura dan Malaysia. Apalagi di sana banyak ekspatriat, ini yang membuat kegiatan mereka selalu ramai,” sebut Arief.(rm/mwd)

240 Napi Lapas Narkotika Tanjungpinang Terima Remisi HUT RI

KEPALA Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang Misbahuddin.

KIJANG, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 240 narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang, di Kampung Banjar, Kecamatan Gunung Kijang mendapat remisi HUT Kemerdekaan RI ke-74. Dimana 16 orang diantaranya langsung bebas.

Hal ini dijelaskan Kepala Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang Misbahuddin kepada wartawan Sabtu (17/8/2019).

Lebih lanjut Misbahuddin menjelaskan, usulan remisi, sebanyak 240 orang yang diajukan pihaknya semuanya dikabulkan.

“Dari sebanyak 240 yang kita usulan, semua terkabulkan. Untuk remisinya bervariasi, ada pengurangan masa kurungan, bebas dan lain sebagainya,” jelas Misbahuddin.

Dikatakannya, adapun usulan remisi yang diberikan kepada warga binaan, telah memenuhi syarat, dan ber-

dasarkan SK Remisi Nomor: Pas-984.PK.01.01.02 Tahun 2019 jumlahnya sebanyak 246 orang.

Diantaranya, RU I (Remisi sebagian) 230 orang, RU II (Remisi seluruhnya/ langsung bebas) 16 orang terdiri dari 1 orang langsung bebas tanpa menjalani subsider dan 15 orang lagi masih harus menjalani subsider/pidana kurungan pengganti denda.

Kemudian, Remisi diklasifikasikan menurut jenis undang-undangnya yakni RU I (Non PP 99 dan Non PP 28) sebanyak 47 orang, RU I (PP 99) sebanyak 181 orang, RU I (PP 28) sebanyak 4 orang, RU II (Non PP 99 dan Non PP 28) sebanyak 3 orang, RU II (PP 99) 4 orang, RU II (PP 99 dan PP 28) ada 11 orang.“Sehingga total usulan dengan SK yang keluar sama besarnya yakni 246 orang,” tutup Misbahuddin. (rm/ferianda)

CMYK

13

KARIMUN-LINGGA

Sabtu, 24 - 31 Agustus 2019, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Dandim, Kapolres dan Danlanal Karimun:

(FOTO:IST)

POMPA air cadangan di Lubuk Fatimah.

Kemarau, Sejumlah Wilayah dan Sumber Air PDAM Terancam Kekeringan LINGGA, RAKYAT MEDIA - Memasuki musim kemarau atau cuaca panas yang terjadi belakangan ini, menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Lingga mulai dilanda kekeringan. Akibatnya, persedian debit air PDAM di Ibu Kota Daik, juga telah mengalami penyusutan drastis.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, kekeringan mulai terjadi di Desa Tinjul, Kecamatan Singkep Barat. Warga yang di kawasan tersebut saat ini tengah kesulitan untuk mendapatkan air bersih guna memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

“Jika musim kemarau tiba, kami para warga selalu kesulitan dalam mendapatkan air bersih untuk keperluan minum maupun mencuci. Hal semacam ini masih menjadi masalah utama didesa kami,” ujar seorang warga Desa Tinjul Ia mengaku beberapa warga berusaha mencari air dengan menggali sumur sedalam mungkin dengan harapan dapat menemukan sumber mata air didasar tanah.

Namun sejauh ini hasil yang diharapkan belum juga memuaskan.

Sementara itu, kondisi yang sama juga dirasakan warga ibukota Kabupaten yakni Daiklingga. Kebanyak warga sudah mempersoalkan permasalahan air bersih dari PDAM yang telah mengalir pelan, sedangkan cuaca panas terik terus terjadi bekepanjangan tanpa ada hujan.”Ini air sudah mulai mengecil di kran rumah, kalau dalam satu Minggu tidak hujan, saya yakin masyarakat kembali komplain dan menuding PDAM lamban dalam penanganan,” ungkap Rizki warga Kelurahan Daik Menanggapi hal ini, Kepala PDAM Lingga, Sazali, mengaku bahwa debit ketersedian air di PDAM Daiklingga mengalami penyusutan. Namun pihaknya tetap berupaya untuk terus mensuplai sesuai kebutuhan yang ada.”Debit air yang ada memang sudah menyusut. Karena cuaca panas yang terjadi. Tapi kita tetap upayakan terus mensuplai dengan menggunakan pompa. Kalau tidak pakai pompa kita sudah kekeringan,” terang Sazali, Senin (19/8/2019) Sazali mengaku pihaknya masih tetap melakukan suplai air ke pelanggannya. Ia berharap masyarakat bisa memahami dengan keadaan yang terjadi.Namun iamemastikan untuk saat ini, pergilirian penyuplaian air ke rumahrumah belum dilakukan. Karena ketersedian air masih terbilang cukup.Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kelas III Dabo Singkep, Sahat Mauli Pasaribu, mengatakan, hingga saat ini potensi turunnya hujan di wilayah Kabupaten Lingga dan sekitarnya masih belum terlihat. (rm/taufik)

Kibarkan Bendera Merah Putih di Takong Hiu Pada HUT RI ke-74 KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Pengibaran bendera merah putih di Pulau Takong Hiu, jangan dianggap seremonial belaka. Demikian ucapan Komandan Distrik Militer (Kodim) 0317/Karimun Letkol Arm Rizal Analdie saat diwawancarai wartawan usai pembentangan bendera merah putih di pulau terdepan, Pulau Takong Hiu, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Rabu (14/8/2019).

Ucapan Dandim itu mungkin tidak ada salahnya untuk ditelaah dalam perspektif menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab masih banyak pandangan dan anggapan bahwa kegiatan itu memang hanya seremonial, mencari popularitas atau ingin mendapatkan pujian dari pimpinan.

Menurut Dandim, pembentangan bendera merah putih yang melibatkan seratusan personel TNI-Polri itu, merupakan sarana atau wahana dalam rangka mewujudkan eksistensi NKRI di mata dunia.

“Saya berpikir ini harus senantiasa digelorakan, semangat patriotisme dan semangat bela negara seperti ini. Sehingga ke depan, kita bisa memberikan warisan yang bagus, warisan yang baik bagi generasi mendatang,” ucap Dandim.

Pada kesempatan yang sama, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Karimun Letkol Laut (P) Catur Yogiantoro menyatakan bahwa pengibaran bendera merah putih di Pulau Takong Hiu itu memiliki pesan yang kuat kepada negara tetangga, Singapura dan Malaysia.

DARI kiri ke kanan, Kepala Seksi Nautika Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun, Rully Deviranto, Komandan Kodim 0317/Karimun Letkol Arm Rizal Analdie, Kapolres Karimun AKBP Hengky Pramudya

”Kegiatan ini inisiasi kita bersama, baik dari Pemkab, Kapolres, Dandim dan Bea Cukai dan Lanal. Kita ingin menunjukkan eksistensi kita,” ujar Danlanal.

Untuk itu, Danlanal mendorong agar pengibaran atau pembentangan bendera merah putih di Pulau Takong Hiu dapat diadakan setiap tahun, setiap menyambut perayaan HUT Kemerdekaan RI. ”Seperti kita ketahui bersama, bahwasanya di Takong Hiu ini, terdapat satu titik referensi penentu batas NKRI dengan negara sebelah, Singapura dan Malaysia. Inilah yang harus terus kita jaga,” kata dia.

Sementara Kepala Kepolisian

Resor (Kapolres) Karimun AKBP Hengky Pramudya juga mempertegas pentingnya pengibaran bendera merah putih dilakukan rutin setiap tahun.

Kapolres menyebutkan bahwa sesuai Keppres No 6 Tahun 2017, Kabupaten Karimun memiliki dua pulau terluar, yakni Pulau Karimun Anak dan Pulau Takong Hiu. Pulau Takong Hiu, kata dia, juga merupakan pulau terkecil tapi menjadi patok penting batas wilayah NKRI. Dia mengemukakan bahwa pengibaran bendera merah putih di Pulau Takong Hiu merupakan bentuk semangat merapatkan barisan

menjaga NKRI dari pintu terdepan, khususnya Kabupaten Karimun.

Sebagai daerah perbatasan, perairan perbatasan seperti di Takong Hiu memiliki berbagai macam kerawanan, baik dari sisi pertahanan dan keamanan negara, maupun dari aspek tindak pidana atau kejahatan.

“Pertama, tentang potensi-potensi kerawanan sebagaimana disampaikan Danlanal. Kedua, mengantisipasi jangan sampai ada perbuatan atau tindakan pidana, seperti contoh penyelundupan, ‘people smuggling’ (penyelundupan orang) bahkan narkoba,” kata Kapolres.(rm/red)

Ratusan Pelajar Dabo Singkep Meriahkan 45 Jama’ah Haji Kloter Pertama Pawai Obor HUT Kemerdekaan Asal Lingga Tiba di Tanah Air LINGGA, RAKYAT MEDIA –Dalam rangka menyemarakkan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, Pemerintah Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga menggelar Taptu dan Pawai Obor yang dilaksanakan di lapangan merdeka Dabo Singkep, Jumat (16/8/2019) malam.

Sekitar ratusan pelajar dari SD, SMP, SMA se Kecamatan Singkep serta instansi dari Unit Penyelanggara Bandar Udara (UPBU) Dabo Singkep turut dilibatkan dan antusias meramaikan kegiatan pawai obor dimalam kemerdekaan.

Pawai obor ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Kecamatan Singkep, dimana mereka sengaja datang beramai-ramai untuk menyaksikan kegiatan tersebut.

Kegiatan Taptu dan Pawai Obor ini dilepas oleh Bupati Lingga yang diwakili Staf Ahli bidang Perikan-

an Pertanian Kabupaten Lingga, Abu Hasyim, secara simbolis dengan memberikan api kepada salah seorang perwakilan dari siswa.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nilai juang dalam menumbuhkan rasa patriotisme.

“Tentunya dengan harapan pawai obor ini menumbuhkan rasa gelora patriotisme serta semangat juang yang tinggi, dan menjadi keinginan kita kemerdekaan

yang ke 74 ini dapat semakin berkualitas,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lingga Riono menuturkan, pawai obor yang dilaksanakan ini merupakan suatu bentuk peringatan jasa para pahlawan yang telah mendahului yang mereka korbankan untuk kemerdekaan.

“Maka dengan momen seperti ini mengingatkan kita akan pentingnya semangat dari para pejuang kita. Keg-

iatan ini sangat positif dan perlu dilestarikan untuk kedepannya,” tuturnya.

Untuk diketahui rute pawai obor tersebut dimulai dari lapangan merdeka, kemudian menuju Mesjid Az Zulfa, Simpang Patung, SDN 002, Makam Pahlawan, Kimia Farma, Pos Lantas, SPBU, Bank Riau, Implasment, Simpang 3 Akun, Toko Sakura, Simpang Jam, Jalan Dewa Ruci dan kembali lagi ke Lapangan Merdeka. (rm/taufik).

LINGGA, RAKYAT MEDIA - Sebanyak 45 Jamaah Haji asal Kabupaten Lingga yang tergabung dalam kloter pertama Debarkasi Batam sudah tiba ke Tanah Air bersama dengan para jamaah lainnya, Minggu (18/8). Kepulangan mereka langsung disambut oleh Wakil Bupati, Muhammad Nizar, setelah diterima secara resmi oleh Sekda Provinsi Kepri di Kota Batam.

Para jamaah ini menggunakan pesawat penerbangan bernomor SV5700 dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Hang Nadim Batam. ”Selamat datang, selamat berkumpul kembali, semoga menjadi haji yang Mabrur,” kata Wakil Bupati Lingga, Muhammad Nizar, saat menyambut kepulangan jemaah di Mushola Namirah Komplek Asrama Haji Kota Batam.

Seluru jemaah haji Lingga tiba dengan selamat meski ada satu diantaranya yang mengalami sakit karena mengalami kelelahan. Namun saat ini se-

(FOTO:IST)

45 JAMAAH Haji asal Kabupaten Lingga yang tergabung dalam kloter pertama Debarkasi Batam sudah tiba ke Tanah Air, Minggu (18/8/2019).

dang ditangani tim dokter di rumah sakit Otorita Batam.

Nizar berharap kepulangan para jemaah haji bisa membawa kesejukan di tengah-tengah masyarakat, serta bisa memberikan energi positif di Kabupaten Lingga. Sementara itu, salah seorang jemaah Lingga, H Muhammad Arif, yang pulang bersama jemaah lain menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian penuh serta penyambutan kembalinya mereka.

Ia juga menuturkan bahwa

jemaah haji asal Lingga turut diberikan berbagai kemudahan oleh Allah selama melaksanakan ibadah Haji di Mekkah. “Alhamdulillah, kami disana dalam kondisi baikbaik saja. Selesai semua ibadah dan rukun haji. Meski cuacanya agak berbeda, bahkan mencapai 48 derajat Celcius.

Alhamdulillah, ketika sampai di Mina dikaruniai hujan dan juga di Mekah kembali diguyur hujan, Allah turunkan hujan kepada kami saat subuh,” tuturnya. (rm/taufik/ril)

GALERI FOTO

Sabtu, 24 - 31 Agustus 2019, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

BUPATI Bintan Apri Sujadi memimpin Upacara HUT RI ke 74

14

BUPATI Bintan Apri Sujadi berfoto bersama.

Amanat Bupati Bintan di Upacara HUT RI ke 74

Mari Renungan Guna Peningkatan Berbagai Sektor RANGKAIAN agenda HUT RI yang ke 74 dilaksanakan di Relief Antam Kijang berjalan dengan lancar. Bupati Bintan Apri Sujadi memimpin Upacara Penaikan Bendera Merah Putih dipagi hari, sedangkan Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam saat Upacara Penurunan Bendera sore harinya, Sabtu (17/8/2019).

Usai agenda upacara, Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan bahwa hal ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirinya juga berpesan

agar dalam mengisi kemerdekaan dan meneruskan cita-cita perjuangan harus dilakukan dengan peningkatan berbagai sektor bidang.

“Ini renungan kita semua, agar bagaimana terus berupaya mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan, dengan melaksanakan pembangunan diberbagai bidang yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat harus dapat merasakan hadirnya arti kemerdekaan di bidang kesehatan, masyarakat harus merasakan layanan kesehatan yang baik, bidang pendidikan ; masyarakat ikut menikmati arti pendidikan dan

lain sebagainya,”ujarnya.

Selain itu, sempena peringatan HUT RI ke-74 ini, dirinya meminta agar kegiatan ini bukan hanya ritualitas semata, akan tetapi sebagai bahan renungan dan rasa syukur atas jasa para pahlawan bangsa Indonesia.

“Para pendahulu kita lebih mengharapkan kita mengisi kemerdekaan ini dengan kerja dan karya nyata. Karena kemerdekaan bukan hanya ritual yang dilaksanakan setiap tahunnya, namun terlebih memberikan arti yang banyak bagi masyarakat ” tutupnya.(*)

BUPATI Bintan Apri Sujadi menyerahkan bendera kepada Anggota Paskibraka di HUT RI ke 74.

BUPATI Bintan Apri Sujadi berfoto bersama.

WAKIL Bupati Bintan Dalmasri Syam saat Upacara PenurunanBendera.

BUPATI Bintan Apri Sujadi menyalami para tamu undangan.

BUPATI Bintan Apri Sujadi menyerahkan bingkisan kepada veteran RI yang ada di Bintan.

BUPATI Bintan Apri Sujadi berfoto bersama dengan para veteran.

BERFOTO bersama.

ISTRI Bupati Bintan didampingi Istri Wakil Bupati Bintan saat mengikuti Upacara HUT RI ke 74 di Kijang Bintan.

KETUA DPRD Kabupaten Bintan membacakan Teks Proklamasi.

BUPATI dan Wakil Bupati Bintan mendatangi pelajar peserta upacara HUT RI ke 74.

CMYK

15

Sabtu, 24 - 31 Agustus 2019, Minggu III

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

Upacara HUT RI ke 74 di Karimun Berjalan Khidmat PEMERINTAH Daerah (Pemda) Kabupaten Karimun melaksanakan peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke74 Tahun di Coastal Area, Tanjung Balai Karimun, Sabtu (17/8/2019) pagi.

Upacara yang disaksikan ribuan mata masyarakat Kabupaten Karimun itu dimulai pukul 9:30 WIB. Naskah teks proklamasi dibacakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Muhammad Yusuf Sirat dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta oleh Bupati Karimun, Dr Aunur Rafiq selaku inspektur upacara.

Untuk para petugas pengibar bendera dibawakan oleh Tim Paskibraka Kabupaten Karimun tahun 2019.

Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih berjalan dengan khitmad dan baik.

Usai upacara pengibaran Bendera Merah Putih, Bupati dan Wakil Bupati Karimun meninggalkan lokasi acara dan melanjutkan acara tabur bunga. (*)

BUPATI Karimun, Dr Aunur Rafiq selaku inspektur upacara.

BUPATI Karimun, Dr Aunur Rafiq memberikan bendera merah putih kepada anggota paskibraka untuk di kibarkan.

BUPATI Serahkan Remisi Bebas Bagi 7 Warga Binaan Rutan Karimun

BUPATI Karimun, Dr Aunur Rafiq memberikan penghormatan kepada bendera merah putih PARA anggota paskibraka membawa bendera merah putih untuk dikibarkan di HUT RI ke 74 .

BUPATI Karimun, Dr Aunur Rafiq memberikan bendera merah putih kepada anggota paskibraka untuk di kibarkan.

UPACARA peringatan kemerdekaan RI di Coastal Area, Karimun.

PENGIBARAN bendera HUT RI 74

IKLAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Sabtu, 24 - 31 Agustus 2019, Minggu III

16