EDISI 268

CMYK

Baca Hal 9

GM dan Manager Excotik Pub Hotel L Dibekuk Polda Kepri KORAN UMUM

Senin, 12-21 Agustus 2019, Minggu II

Mau Pasang Iklan Hubungi

0778-479636

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Terverifikasi Faktual

Senin, 12-21 Agustus 2019, Minggu II

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

Edisi : # 268 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Kepemimpinan Anies DKI Dapat Penghargaan Kota Ketiga Terbaik Dunia JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Dibawah kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Kota Jakarta menjadi kota nmor tiga terbaik dunia!”Ya, Alhamdulillah, Jakarta diakui sebagai satu dari tiga kota terbaik dunia untuk perbaikan sistem transportasi dan mo-

bilitas kota,” kata Anies kepada wartawan belum lama ini di Balaikota.

“Keberhasilan kita itu mendapatkan pengakuan dari lembaga kredibel tingkat dunia. Ini bukan lewat banyak-banyakan voting di sosmed, tapi pengakuan ini didapat dari ajang Sustainable Trans-

port Award yang tahun ini diselenggarakan di Forteleza, Brazil,” ungkap Anies.

Dalam ajang itu, lanjut Anies, Jakarta masuk ke posisi tiga besar bersama Pune (India), dan Kigali (Rwanda), setelah sebelumnya masuk posisi 15 besar dari 200 kota besar dunia. Yang lebih

membanggakan dan bersyukur, pemerintahnya berhasil mengalahkan kota-kota dunia seperti Kingston (Kanada), Richmond (Amerika Serikat), Bogota (Kolombia), dan banyak lainnya.

Ia menjelaskan Sustainable Bersambung ke Hal 2

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan

Buntut Kasus Suap Izin Reklamasi dan Gratifikasi Nurdin Basirun

JURU Bicara KPK, Febri Diansyah, disela-sela sebagai pembicara pelatihan Jurnalis Lawan Korupsi di Batam, Selasa (6/8/2019).

KPK PERIKSA KOCK MENG DAN JOHN KENNEDY BOS PANBIL GROUP

Bobby Jayanto Mangkir Dipanggil KPK JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Tindak lanjut pengembangunan kasus suap izin reklamasi di Provinsi Kepri yang melibatkan Gubernur Kepri non aktif Nurdin Basirun berbuntut panjang dan menyeret sejumlah pejabat dan anggota DPRD. Lembaga anti rasuah ini dalam mengusut kasus tersebut tidak hanya fokus Kepadasejumlah pejabat yang telah ditahan.

BATAM, RAKYAT MEDIA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, pasca-operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun, Selasa (6/8/2019).

Bahkan saat ini sudah 27 saksi yang dipanggil dan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK, mulai dari ASN dilingkungan Pemprov Kepri, hingga sejumlah pengusaha yang terlibat dari kasus suap dan gratifikasi di Kepri tersebut.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas) KPK atau yang lebih dikenal sebagai Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan, saat ini ada dua pihak pengusaha dipanggil dan diperiksa di kantor KPK di Jakarta. Kedua pengusaha itu, yakni Kock Meng dan Johannes Kodrat “Ada 2 pengusaha yang dipanggil dan di periksa, yaitu Kock Meng dan Johannes,” kata Febri kepada wartawan usai menghadiri pelatihan Jurnalis Lawan Korupsi Selasa (6/8/2019) di Batam.

Febri mengatakan untuk Kock Meng dan Johannes Kodrat merupakan saksi fakta dari kasus OTT yang melibatkan Gubernur Kepri nonaktif terkait kasus reklamasi di wilayah Tanjungpiayu, Batam.

Namun apakah keduanya ada indikasi menjadi tersangka, Febri mengaku belum bisa dipastikan karena sampai saat ini masih proses penyidikan. “Kita tunggu saja, yang jelas kedu-

NAMUN KPK juga menyeret sejumlah anggota DPRD Kepri dan Karimun, diantaranya adalah Bobby Jayanto anggota DPRD Keppri dan anggota DPRD Karimun. Bahkan sejumlah saksi yang akan diperiksa diantara ada seorang wanita bernama Elda Febrianasari Anugerah alias Bela. Elda disebutkan sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi Kepri, yang menjadi serkeratis Nurdin Basirun. Belum diketahui apa peran Elda dalam kasus tersebut.

Namun nama Elda sempat heboh isu perselingkuhan antara Nurdin Basirun dengan Elda. Kasus itu sempat dilaporkan ke Polres Tanjungpinang oleh Elda.

Elda melaporkan kasus itu sebagai sebuah fitnah terhadap dirinya.

Selain Elda, KPK juga memanggil Juniarto, Kasubag Akomodasi dan Transportasi Sekretariat Biro Umum Pemprov Kepri. Juniarto juga dikenal sebagai orang dekat Nurdin Basirun.

Bersambung ke Hal 2

BOBBY Jayanto bersama Nurdin Basirun Gubernur Kepri Nonaktif

Bersambung ke Hal 2

Provinsi Papua Tuan Rumah Hari Pers Nasional 2020

Pemerintah Ambil Alih Perawatan Pelabuhan RoRo Parit Rampak KARIMUN, RAKYAT MEDIA –Usai menyaksikan kondisi terkini terbakarnya kapal RoRo KMP Sembilang, Kemenhub berencana melakukan perbaikan pada pelabuhan Roll on Roll off (Roro) Parit Rampak, Karimun, Kepulauan Riau.Rencana diambil alih kembali pelabuhan tersebut setelah Dirjen Pehubungan Darat melihat langsung kondisi pelabuhan itu.

Diresmikan sejak 2008 lalu, kondisi pelabuhan itu kini terdapat sejumlah kerusakan, salah satunya ponton untuk sandar kapal.Kerusakan

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berencana menjadikan Papua sebagai tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2020, dengan berbagai agenda yang sedang dipersiapkan. Pe-milihan Papua sebagai tuan ru-mah HPN 2020 merupakan ini-siatif PWI untuk menunjukkan kepada dunia mengenai realitas yang terjadi di wilayah itu.

“Setiap tahun kan ada HPN. Kali ini kami merencanakan di Jayapura, Papua,” kata Ke-tua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, seusai beraudiensi de-ngan MenKetua PWI Pusat

Bersambung ke Hal 2

Atal S Deperi

Ternyata Ada Persaingan Perebutan Kursi CPNS di Kasus Dokter Romi PADANG, RAKYAT MEDIA - Kasus Dokter gigi Romi Syofpa Ismael yang sempat dibatalkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Solsel), Sumatera Barat, terus menjadi perbincangan dan bahkan menemukan fakta baru.

Dalam kasus tersebut terkuak adanya campur tangan drg.Lili Suryani yang diduga mengadukan kondisi Romi kepada Pemkab Solsel.Hal tersebut terungkap dalam sidang kode etik yang dilakukan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Sumatera Barat pada Selasa (30/7/2019) akhur bulan lalu.

Dalam sidang yang digelar tertutup mulai Pukul 10.00 WIB hingga Pukul 16.00 WIB, PDGI memutuskan melakukan pembinaan kepada Lili yang menjatuhkan martabat Romi.Fakta lain yang ditemukan, Lili terbukti pernah memberi surat kepada panitia yang menyatakan Bersambung ke Hal 2

WAKIL Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, saat menanggapi kasus drg.Romi.

KEMENHUB RI dan rombongan saat meninjau Pelabuhan RoRo Parit Rampak, Karimun.

Bersambung ke Hal 2

Tiga Proyek Nasional Bernilai Ratusan Miliar Terbengkalai di Kepri BATAM, RAKYAT MEDIA – Tiga proyek nasional yang menghabiskan anggaran ratusan miliar di Provinsi Kepri nyaris rusak karena belum difungsikan hingga saat ini.

Hal ini disampaikan Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Lagat Siadari kepada berapa awak media di Batam belum lama ini.”Ada tiga proyek nasional, yaitu Pelabuhan Feri Internasional Tanjungberakit di Bintan, Pelabuhan Malarko di Karimun dan Pelabuhan Dom-

pak di Tanjungpinang,” kata, Kepri, Rabu.

Dikatakan Lagat, Pelabuhan Feri Internasional Tanjungberakit dibangun sejak 2010 hingga 2013 lalu menggunakan APBN melalui Kementerian Perhubungan. Selain fasilitas pelabuhan dan pengerukan alur laut, pemerintah juga membangun sarana pendukung rumah pegawai di lokasi pelabuhan itu.

Dalam inspeksi yang di Bersambung ke Hal 2

(FOTO:IST)

PELABUHAN Feri Internasional Tanjungberakit, Bintan, dibangun sejak 2010 hingga 2013 lalu menggunakan APBN senilai Rp60 Miliar sudah 7 tahun belum dioeprasikan.

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

SAMBUNGAN

Senin, 12-21 Agustus 2019, Minggu II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

2

Realisasi Investasi DKI Jakarta Semester I Tahun 2019 Mencapai Rp 54,5 Triliun JAKARTA, RAKYAT MEDIARealisasi Investasi Provinsi DKI Jakarta untuk periode semester I tahun 2019 mencapai Rp. 54,5 triliun dari realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau menyumbang 13,8 % terhadap Total Realisasi Investasi Semester I Tahun 2019 di Indonesia, yaitu sebesar Rp.395,6 triliun.

Data tersebut berdasarkan rilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Jumlah tersebut membawa DKI Jakarta masuk dalam jajaran 5 provinsi dengan nilai realisasi investasi tertinggi di Indonesia berdasarkan lokasi proyek. Merespon hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra, mengatakan pihaknya akan terus beru-

paya menggencarkan masuknya investasi ke DKI Jakarta dengan aktif menggelar kegiatan promosi investasi kepada calon investor, menawarkan peluang investasi dengan pemanfaatan skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) serta menguatkan fungsi Jakarta Investment Centre (JIC).

“Alhamdulillah, realisasi investasi Provinsi DKI Jakarta pada semester I tahun 2019 mencapai Rp. 54,5 triliun. Hal tersebut tentu sangat membantu mendorong peningkatan ekonomi daerah dan menggerakan roda ekonomi masyarakat. DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan realisasi investasi dengan melakukan asistensi kepada para calon investor melalui berbagai bisnis forum, menawar kan proyek potensial melalui skema KPDBU dan menguatkan fung-

Kepemimpinan Anies Transport Award (STA) adalah ajang penghargaan tahunan yang menilai perbaikan mobilitas kota dan inovasi sistem transportasi.

Dalam STA, visi, konsep dan eksekusi yang dijalankan setiap kota dinilai oleh komite yang terdiri dari lembaga-lembaga global seperti Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Bank Dunia, International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), dll.

“Apresiasi tinggi kita sampaikan kepada jajaran Pemprov dan BUMD yang telah dan selalu bekerja keras, serta kepada pihak lain yang aktif membantu secara konstruktif seperti

ITDP Indonesia, teman-teman yang berbagi kisah kota di medsos, dan lainnya.

Keberhasilan Jakarta masuk tiga besar ini, ditambah dengan penilaian TomTom Traffic Index 2018 bahwa Jakarta mengalami penurunan kemacetan terbesar dibanding 400 kota lain, adalah sebuah pengakuan dunia bahwa pemerintahannya sedang berada di jalur yang benar dan bisa berubah mengatasi tantangan kronis Ibukota.”Yes, we are on the right track, InsyaAllah!” kata dia. ”Tentu kita tidak akan berhenti sampai di sini. Integrasi transportasi melalui JakLingko terus dikembangluaskan. Perbaikan fasilitas pejalan kaki terus diwujud-

Pemerintah Ambil terjadi pada bagian jembatan penghubung atau Moving Bridge dan Mooring Dolphin. Hal itu mengakibatkan terhambatnya proses turun naiknya penumpang dan kendaraan.

Kerusakan tersebut sudah terjadi sejak lama. Pemerintah Daerah selaku pengelola belum melakukan perbaikan dengan alasan keterbatasan anggaran.Dirjen Perhubungan Darat, Irjen Pol Budi Setiyadi menyebutkan, rencananya pemerintah pusat akan mengambil alih melakukan perbaikan terhadap kerusakan itu.

Mengenai perbaikan juga telah dilakukan koordi-

nasi dengan Pemda Karimun agar pelabuhan kembali diserahkan kepada pemerintah pusat. ”Maka saya minta ini kembali diserahkan kepada Pemerintah Pusat, agar perbaikannya dapat dibiayai menggunakan anggaran pusat. Dari pada nanti pemeliharaannya kurang dan pelayanan kepada masyarakat ternganggu,” kata Budi usai melakukan peninjauan.

Apabila penyerahan telah dilakukan, pihaknya akan melakukan studi atau kajian terhadap kerusakan tersebut untuk diperbaiki.Budi meminta penyerahan aset dapat segera dilakukan pada tahun

KPK Periksa anya masih saksi fakta sampai saat ini,” jelas Febri.

Lebih jauh Febri mengatakan, dari proses pemanggilan pertama ini yang dilakukan untuk Johannes Kodrat dan Kock Meng, tapi pengusaha Kock Meng mangkir. Bahkan sampai pukul 17.30 WIB, pengusaha Kock Meng dikabarkan tidak hadir ke kantor KPK di Jakarta.

“Yang hadir hanya Johannes Kodrat, sementara Kock Meng tidak hadir,” jelasnya.

Dengan begitu, Febri menambahkan dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan pemanggikan kedua terhadap Kock Meng.

Sambungan Hal. 1

kan. Tahun ini kita melakukan revitalisasi besar di kawasan Kemang, Cikini, dan Dr. Satrio. Inovasi transportasi terus diciptakan dengan uji coba bus listrik, memfasilitasi moda transportasi mikro mobilitas, dll. Semua kita dorong agar warga dan tamu Jakarta merasakan bahwa berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik itu bukan hanya mudah, aman dan nyaman, tapi juga keren! Selamat untuk Jakarta. Selamat untuk warganya.

Selamat untuk semua yang telah bekerja memajukan kota dan membahagiakan warga. Alhamdulilah, sebuah tambahan kado ulang tahun yang amat kita syukuri, kata Amies. (rm/mahyudin) Sambungan Hal. 1

2019 ini.Untuk perbaikan pelabuhan Roro Parit Rampak tersebut, diperkirakan membutuhkan biaya mencapai Rp 15 miliar.”Tadi saya tanya kepada Direktur ASDP, untuk biaya perbaikan ini diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp 1015 miliar,” ujar Budi.

Untuk perbaikan, akan dilakukan secara bertahap.

Jika semua telah diserahkan, pemerintah pusat akan menganggarkan biaya perbaikan. ”Perbaikannya bertahap dan apabila memang sudah diserahkan kita akan mulai anggarkan untuk perbaikan tahap I tahun depan,” katanya. (red/rm) Sambungan Hal. 1

Tidak saja dilakukan pemanggilan kedua, Kock Meng juga sudah dilakukan pelarang berpergian keluar negeri oleh KPK terhitung Juli 2019 hingga 6 bulan ke depan.

“Pelarangan ini dilakukan agar yang bersangkutan mudah untuk dimintai keterangan, karena yang bersangkutan merupakan saksi fakta dari kasus OTT Gubunernur Kepri Non Aktif Nurdin Basirun,” jelasnya.

Nama pengusaha ini mencuat pasca pemeriksaan Nurdin Basirun oleh KPK, pasalnya, uang yang dipakai oleh Abu Bakar, nelayan penyuap Nurdin Basirun untuk reklamasi dikabarkan

Provinsi Papua teri Koordinator Bi-dang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, di Jakarta, Senin (5/8/2019).

Atal didampingi jajaran Pe-ngurus PWI Pusat, di antaranya Mirza Zulhadi (Sekjen), Suprap-to (Wakil Sekjen), kemudian Pe-ter F Gontha dan Asro Kamal Rokan sebagai anggota Dewan Kehormatan PWI. Jajaran PWI telah menyampaikan rencana penyelenggaraan peringatan HPN 2020 di Papua kepada Wiranto, dan disambut baik.

Melalui event pers nasional itu, PWI ingin menunjukkan bahwa Papua tidak seperti yang digambarkan selama ini. Papua sudah sedemikian terbuka sebagaimana daer-ah-daerah lain yang ada di In-donesia, termasuk juga dengan akses transportasinya.”Saya sudah puluhan kali (ke Papua).

Jayapura itu sudah puluhan kali saya balik toh. Kemudi-

si Jakarta Investment Centre (JIC) di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta sebagai gerbang masuknya investor,” jelas Benni dalam keterangannya Jumat, (5/8/2019).

Benni menjelaskan realisasi investasi sebesar Rp. 54,5 triliun tersebut terdiri dari Realisasi Investasi PMDN sebesar Rp.26,7 triliun atau meningkat 5,5 % dari periode yang sama tahun 2018, yaitu Rp. 25,3 triliun dan Realisasi Investasi PMA sebesar Rp.27,8 triliun atau turun 16,7 % dari periode yang sama tahun 2018, yaitu Rp.33,4 triliun. Sementara itu proyek investasi semester 1 tahun 2019 untuk PMDN sebanyak 1.556 proyek dan PMA sebanyak 6.081 proyek.

Adapun 5 (lima) Sektor usaha terbesar yang diminati investor PMDN, yaitu Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi; Perdagangan dan Reparasi; Jasa Lainnya; Kon-

an saya ke Timika, Fakfak, Manokwari, kemudian saya juga sampai ke kabupat-en, sama saja,” kata Atal.

Atal me-ngatakan selama ini digambar-kan seo-laholah di Papua ti-dak ada ke-bebasan, demokrasi, dan sebagainya, padahal kenyataannya tidak demikian.

“Lihatlah Papua seperti apa.

Sebenarnya kan enggak ada apa-apa. Apa pun dilakukan sama saja dengan wilayah di sini,” katanya.

Akan tetapi, kata dia, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan pencitraan buruk di Papua melalui lobi-lobi internasional untuk keuntungan diri sendiri, dan negara Indonesia sangat dirugikan.

Menurut Atal, PWI akan mengundang wartawan di kawasan Asia Pasifik pada peringatan Hari Pers Nasional 2020 untuk memotret realitas yang sebe-narnya terjadi di Papua. “Kami juga

hasil pinjaman dari Kock Meng. Kock Meng dikabarkan memiliki lahan cukup luas di dekat kawasan lindung Tanjungpiayu yang akan direklamasi itu.

Uang yang dipinjam dari Kock Meng itu digunakan Abu Bakar dalam kasus dugaan suap ke Gubernur. Hal ini untuk memuluskan keluarnya izin prinsip di kawasan hutan lindung tersebut.

Sementara Johannes Kodrat sendiri, merupakan orang yang membantu Abu Bakar meminjamkan uang ke Kock Meng atau perantara Kock Meng dengan Abu Bakar untuk mengurus izin sehingga terjadi kasus suap tersebut.(rm/red).

Sambungan Hal. 1

berpikir untuk mengundang wartawan-wartawan Asia Pasifik untuk melihat kita, termasuk melihat Indonesia,” katanya.

Peringatan HPN yang ber-langsung pada Februari 2020 menjadi media silaturahmi yang bagus dengan kalangan pers di Asia Pasifik.

Atal me-ngatakan perlunya pers luar memotret realitas yang terjadi di Papua untuk memberikan gambaran yang sebenarnya ke-pada masyarakat dunia.

Zulhadi mengatakan tagline yang diangkat pada HPN 2020 adalah “Kita Mau Papua”. Selama ini yang dijual kan image bahwa Papua kurang baik, segala macam. Dengan HPN ini, PWI ingin menunjukkan bahwa realitasnya Papua tidak seperti itu. Melalui HPN 2020, masya-rakat bisa melihat Papua secara apa adanya.(rm/red).

struksi; serta Industri Kimia dan Farmasi.

Sementara 5 (lima) Sektor usaha terbesar yang diminati investor PMA, yaitu Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi; Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran; Jasa Lainnya; Perdagangan dan Reparasi; serta Pertambangan. ”Sektor- sektor tersebut merupakan proyek potensial yang paling diminati oleh para investor asing dan dalam negeri.

Oleh sebab itu DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sebagai mitra strategis investor akan terus membantu menjembatani kerjasama antara investor dengan BUMD maupun swasta lainnya, memberikan kemudahan pelayanan perizinan mulai dari tahap awal pengajuan hingga penerbitan izin serta membantu mengatasi kendala atau hambatan dalam proses realisasi investasi,” terang Benni. (rm/mahyuddin)

KEPALA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra

Bobby Jayanto ”Dipanggil sebagai sebagai saksi untuk tersangka NBU (Nurdin Basirun),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (8/8/2019).

Selain Elda dan Juniarto, Bobby Jayanto, anggota DPRD Provinsi Kepri terpilih.

Kemudian Nyimas Novi Ujiani, anggota DPRD Kabupaten Karimun. Nyimas diketahui adalah istri dari Sabari Basirun, abang Nurdin Basirun. Belum diketahui kaitannya dengan Nurdin.

Pengusaha Batam Rury Afriansyah selaku Direktur PT Riau Utama Pratama.

Perusahaan penambang pasir laut di Pulau Terong, Batam, Kepri juga ikut diperiksa KPK. Sebelumnya, KPK menetapkan Nurdin sebagai tersangka suap dan gratifikasi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Selain Nurdin, KPK menetapkan Edy Sofyan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri, Budi Hartono Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri, dan Abu Bakar dari pihak swasta sebagai tersangka.

Nurdin diduga menerima suap dari Abu Bakar terkait perizinan reklamasi. Abu Bakar pemberi suap senilai total Rp 159 juta agar diberi izin prinsip untuk lokasi reklamasi di Kepri.KPK juga menyita duit Rp 6,1 miliar yang diduga terkait gratifikasi Nurdin. Duit itu disita saat OTT dan penggeledahan di

rumah dinas Nurdin dalam pecahan berbagai mata uang yang ditemukan berserakan di kamarnya.

Namun beberapa saksi yang dipanggil KPK untuk diperiksa hanya satu yang memenuhi panggilan pada Kamis (8/8/2019). Dari lima saksi yang dipanggil hanya satu orang yang datang ke Gedung KPK di Jakarta yakni Juaniarto yang menjabat Kasubag Akomodasi dan Transportasi Sekretariat Biro Umum Pemprov Kepri.

Sedangkan empat saksi lain yakni Bobby Jayanto selaku Anggota DPRD Provinsi Kepri, Rury Afriansyah yang merupakan Direktur PT Riau Pratama, Nyimas Novi Ujiani selaku Anggota DPRD Kabupaten Karimun, Elda Febrianasari Anugerah, seorang PNS Provinsi Kepri mangkir. ”Empat orang itu tidak datang,” kata Febri Diansyah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK kepada Kamis (8/8/2019).

Febri mengatakan, kelima saksi tersebut diperiksa terkait suap dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019. Serta penyidik juga mendalami keterangan saksi terkait pengetahuan saksi tentang dugaan penerimaan gratifikasi oleh Gubernur nonaktif Kepulauan Riau Nurdin Basirun. ”Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang minggu depan,” katanya.

Sambungan Hal. 1

Permainan Nurdin diketahui setelah tertangkap tangan oleh KPK menerima suap izin reklamasi Tanjungpiayu. Dalam kasus tersebut ditemukan barang bukti Rp 150 juta ketika OTT berlangsung. Pengembangan pemeriksaan KPK juga menggeledah beberapa tempat.

Sejumlah uang diperkirakan sampai angka Rp 6 miliar diamankan di rumah dinas Nurdin Basirun, serta dokumen penting dari beberapa tempat lain.

Uang miliaran tersebut tidak hanya terkait suap izin prinsip. Tetapi juga uang gratifikasi yang diterima Nurdin sejak ia menjabat Gubrnur Kepri. KPK terus mendalami kasus tersebut hingga saat ini sudah 30 orang lebih saksi yang diperiksa.

Gubernur Nonaktif Kepulauan Riau Nurdin Basirun juga menerima setoran dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Indikasi ini tercium Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan saat ini sedang didalami.”Indikasinya sudah ada, karena kasus ini ada dua yaitu suap izin reklamasi dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan,” ujar Febri Diansyah.

Lebih lanjut Febri mengatakan, beberapa uang tersebut didapatkan Nurdin Basirun dari gratifikasi yang diterimanya selama menjabat sebagai Gubernur. ”Gratifikasi ini kami telusuri selama Gubernur menjabat,”

Ternyata Ada Romi penyandang disabilitas dan tak bisa jadi PNS. Sehingga drg.Lili mendapatkan kecaman dari berbagai pihak.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, meminta masyarakat bersabar menunggu solusi yang sedang dicari.”Kita semua serius mencarikan jalan keluar masalah ini, fakta baru dari PDGI ada keterlibatan drg.Lili. Nah, kita selesaikan dengan baik-baik jangan pula drg.Lili dibully, kasihan dia telah mendapatkan sanksi dari perbuatannya,” ujarnya Rabu (31/7/ 2019).

Nasrul bahkan mengimbau masyarakat tidak memperkeruh suasana dengan menambah permasalahan baru. Wagub mengemukakan bahwa persoalan tersebut akan diselesaikan secara baik-baik dan saat ini Lili sedang menunggu sanksi dari pusat.”Sesama bus kota dilarang saling mendahului.

Siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Imbauan saya dia jangan dibully,” kata dia lagi.

Ketua PDGI Sumbar, drg.Frisdawati Aboer, mengatakan, bakal memberikan sanksi sedang kepada Lili yang diduga telah melanggar kode etik kedokteran.”Kami nanti akan menyerahkan hasil sidang hari ini kepada Pengurus Pusat dan yang

Sambungan Hal. 1

memutuskannya nanti dari pusat,” lanjutnya.

Menurutnya, setelah memberikan hasil sidang kepada pengurus pusat, pihaknya masih menunggu kurang lebih sepekan.”Kami akan menunggu kurang lebih sepekan setelah pengiriman yang akan kami kirim nanti awal bulan,” ujarnya.

Ia mengatakan, jika keputusan di pusat sama dengan usulan keputusan yang dilakukan pengurus wilayah, maka Lili akan mengikuti putusan tersebut. ”Untuk pasal yang dilanggar dalam ADART PDGI itu terdapat dalam pasal 15 ayat 1 dan 2,” ujarnya.

Untuk diketahui, Sekretaris PDGI Sumbar, Busril, mengatakan dari hasil seleksi ASN di Pemkab Solsel tersebut Lili berada di rangking di bawah posisi Romi,” Kami mendapatkan informasi bahwa yang melaporkan keadaan dokter Romi adalah LS yang rangkingnya berada di bawah Dokter Romi,” katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dokter Gigi (Drg) Romi Syofpa Ismael mengaku digagalkan untuk menjadi di Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena kondisi disabilitasnya meski sudah dinyatakan lulus dengan peringkat tertinggi dalam seleksi CPNS. Ia dinyatakan gagal tes

lantaran Bupati Solok Selatan atas pengadauan drg.Lili, kemudian mengeluarkan surat yang menyatakan tak meloloskan Romi karena tak sesuai dengan persyaratan formasi umum, pada 18 Maret 2019.Kegagalan itu, kata Romi, sempat membuat mentalnya jatuh dan kebingungan. Pasalnya dia sudah berupaya semaksimal mungkin agar bisa lolos dan menjadi PNS. Kebingungannya itu pun akhirnya berujung pada inisiatifnya mengirimkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo. Surat itu, kata Romi dikirimkan pada tanggal 25 Maret 2019. Akhirnya, perjuangan drg.Romi berbuah manis. Atas dukungan penuh LBH Sementara itu, “Ami sudah memaafkan dia. Kendati sampai sekarang dia sendiri belum punya itikad untuk meminta maaf kepada Ami dan keluarga,” kata Romi kepada Kompas.com, Selasa (6/8/2019). Romi menyebut dirinya dengan Lili sudah seperti keluarga, karena sama-sama satu profesi. Keduanya juga berada di bawah naungan Perkumpulan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Menurut Romi, seharusnya di antara mereka tidak boleh menyakiti teman satu profesi hanya untuk mengejar satu ambisi. “Ses-

Tiga Proyek lakukan Ombudsman, diketahui pelabuhan itu sudah selesai dibangun, namun belum difungsikan.”Bangunan sudah bagus, tapi belum berfungsi. Kami khawatir, dan sudah terjadi, bangunan sudah mulai rusak. Ponton berkarat,” kata dia.

Pelabuhan yang dibangun dengan dana Rp60 miliar itu, katanya, kini tidak terawat, alurnya pun menjadi dangkal.

Padahal, awalnya pelabuhan direncanakan melayani pelayaran Bintan-Malaysia dan Bintan-Singapura.

Berdasarkan informasi yang diterima Ombudsman, pelabuhan itu belum dapat beroperasi karena tidak ada

kata Febri.

Kebanyakan, lanjut Febri, gratifikasi terkait perizinan didapat dari pemberian pihak lain diantaranya ada unit-unit dinas, atau OPD terkait di Kepri. “Ini perlu didalami apakah bentuknya setoran rutin ke atas atau pemberian-pemberian (dengan) tujuan lain,” katanya.

Untuk kasus gratifikasi, KPK memfokuskan kepada penerima sesuai pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ”Langkahnya sekarang kami mengidentifikasi penerima melihat dari hubungan jabatanya,” kata dia.

Sementara Johannes Kenedy Haritonang, Pengusaha Panbil Grup, Jumat (9/8/ 2019) telah datang memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa. Johannes diperiksa sebagai saksi terkait pengembangan kasus suap dan gratifikasi dengan tersangka Nurdin Basirun.

“Ya hari ini Johannes Kenedy diperiksa sebagai saksi,” kata Febri Diansyah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK kepada wartawan, Jumat (9/872019).

Hingga saat ini KPK sudah periksa hampir 35 orang saksi terkait kasus Nurdin Basirun. Nurdin terjerat kasus suap dan juga gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.KPK menjerat Nurdin dengan pasal 12 B yaitu hukuman minimal 5 tahun maksimal 20 tahun penjara. (rm/mwd)

ama teman seprofesi itu sudah seperti keluarga sendiri, tidak boleh saling menyakiti, sakitnya hati teman seprofesi adalah sakit yang dirasakan juga oleh semuanya,” kata Romi.

Menurut Romi, dokter harus saling menjaga dan saling menghargai.Karena itu akan mencerminkan moral dokter gigi kepada masyarakat. Apalagi, menurut Romi, dokter gigi adalah pelayan publik. Romi pun berharap kejadian yang dialaminya tidak terulang kembali, karena hal itu sudah memalukan organisasi kedokteran dan masyarakat banyak.

Soal hukuman yang diberikan kepada dokter Lili, Romi menyerahkan sepenuhnya kepada PDGI. “PDGI sudah menyidangkan dokter Lili dan sudah menyatakan dia bersalah. Soal hukuman sudah ada PDGI yang mengaturnya,” kata Romi.

Sebelumnya diberitakan PDGI Sumatera Barat menyatakan dokter gigi LS, pelapor dokter gigi Romi Syofpa Ismael ke tim Pansel CPNS Solok Selatan, Sumatera Barat, bersalah melanggar kode etik. LS dinilai melanggar Pasal 15 ayat 1 dan 2 Kode Etik Dokter Gigi Indonesia yang berisi aturan tentang dokter gigi harus saling menjaga satu sama lain. (red/rud/rm) Sambungan Hal. 1

operator yang melayani pelayaran di lokasi itu.”Janganjangan ada apa-apa. Semestinya sebelum membangun, harus jelas dulu berapa kapal siapa operatornya. Kalau belum ada operator, itu kesalahan perencanaan. Potensi maladministrasi,” kata dia.

Dari pantauan media ini, pelabuhan ini kondisinya sangat memprihatinkan, disinyalir telah terjadi korupsi dalam pembangunan pelabuhan bertarap internasiona ini.

Pelabuhan yang seyogyanya dapat menjadi tempat pertumbuhan ekonomi, saat ini mangkrak kurang lebih selama 7 tahun.

Sebelumnya, pada awal

tahun 2019, Presiden Direktur PT Mutiara Bintan Discoveri, Marck Dalmant, menerangkan bahwa Pemkab Bintan dan Kamar Dagang Industri (Kadin) akan segera mengoperasikan pelabuhan tersebut di tahun ini. Bahkan sudah ada kabar dua operator kapal yang akan melayani rute Berakit-Malaysia.

Namun, hingga saat ini, Pelabuhan Internasional Tanjungberakit ini kondisinya seperti rumah hantu. Begitu pula dengan pembangunan Pelabuhan Malarko di Kabupaten Karimun yang sudah dilakukan sejak 2008 dengan APBN Rp200 miliar.

Pembangunan sudah ber-

jalan, kata dia, dan Pemkab Karimun dan BP Karimun juga sudah membangun akses jalan hingga ke bibir pantai. Namun, hingga kini, pelabuhan tidak beroperasi. ”Kalau memang ada sengketa, bagaimana caranya pemda ajak pihak-pihak untuk duduk bareng. Sayang uang rakyat terbuang,” kata dia.

Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera menyelidiki rencana pembangunan Pelabuhan Malarko. Hal yang sama juga terjadi dalam pembangunan Pelabuhan Dompak. “Pelabuhan Dompak sudah hancur sebelum dipakai,” kata dia. (red/rud/rm)

CMYK

3

BATAM METROPOLIS

Senin, 12-21 Agustus 2019, Minggu II

Mayoritas Perusahaan Subkon Belum Daftarkan Pekerja ke BPJS BATAM, RAKYAT MEDIA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat sekitar 60 persen perusahaan sub kontraktor di industri galangan kapal belum mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan di BPJS Keternagakerjaan.”Subkon galangan kapal, sekitar 60 persen tidak mendaftarkan,” kata Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya, Surya Rizal di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu.

Dibanding industri lain yang berkembang di Batam, menurut dia, subkon galangan kapal yang relatif paling sulit untuk diajak mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial.

Padahal industri galangan kapal memiliki risiko pekerjaan lebih tinggi dibanding manufaktur dan sebagainya.”Kami mengimbau perusahaan yang risiko pekerjaan tinggi, seperti subkon untuk mendaftarkan pekerjanya. Tidak hanya karyawan tetap, pekerja harian agar segera didaftarkan,” kata dia.

BPJS Ketenagakerjaan sudah memanggil main kontrakto galangan kapal. BPJS mengingatkan agar main kontraktor memastikan seluruh pekerja sub kontraktor dilengkapi jaminan sosial.

Setiap pekerja harus memiliki jaminan sosial, karena begitu mulai bekerja, mereka sudah punya risiko.”Kalau tidak, nanti kejadian yang di Karimun, 3 orang korban kebakaran KMP Simbulang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata dia.

Bila pekerja sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, maka sejak hari ia mendaftar sudah mendapatkan jaminan. Sehingga bila terjadi kecelakaan kerja, BPJS akan menanggung biaya perawatannya.”Dan ini diatur dalam UU,” kata dia.(rm/ferianda)

Website: www.rakyatmediapers.co.id

200 Warga Batam Ikuti Seleksi Magang di Jepang SEKUPANG, RAKYAT MEDIA-Program magang ke Jepang cukup diminati oleh warga Batam.

Terbukti sampai pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Juli 2019 lalu, sekitar 200 orang yang mendaftar ikut program tersebut.

“Lebih kurang 200 orang sudah yang mendaftar. Tapi masih ada surat-surat yang belum lengkap.

Seperti SKCK mati, kartu kuning mati. Jadi kita telepon satu-satu untuk minta mereka perbaiki, diperbarui,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti, Senin (5/8/2019).

Menurut Rudi, Batam satu-sat-

unya daerah tingkat dua yang ditunjuk sebagai lokasi rekrutmen. Di daerah lain, rekrutmen dilakukan di tingkat provinsi.”Pemprov Kepri kemarin sudah lakukan proses rekrutmen dan yang lulus hanya 17 orang. Biasanya (rekrutmen) memang dilakukan oleh Pemprov, tapi Batam mendapat khusus,” ujarnya.

Ia menjelaskan pemagangan ke Jepang ini merupakan kegiatan Kementerian Tenaga Kerja RI. Pemerintah daerah hanya ditugaskan untuk merekrut calon peserta magang.

Rudi mengatakan tidak ada pembatasan kuota untuk peserta magang ini. Namun Kemenaker

Rekening : Bank BTN CabangPenuinNo. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 An PT Rakyat Media Pratama DicetakOleh : PT RiposBintana Press Alamat :KomplekRukoBaloi Point Blok B2 No.20 Baloi, Batam Kepulauan Riau, Telp (0778)-4883398, Email :percetakan@riposbintana.com Website : www.bintanaprint.com Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 KodePos 16411.

Kepala Disnaker Kota Batam

Rudi Sakyakirti

PLN Batam Nunggak Pajak PBB GarduListrik Dotamana

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Media Terverifikasi Administrasi & Faktual Terbitsejak 26 April 2014 PT Rakyat Media Pratama PerubahanAktaNotaris No.84 PengesahanMenteriHukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha JasaPenerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi Muhammad Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi (Wartawan Utama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH SekretarisRedaksi/Tata Usaha Marlina RedakturPelaksana Rudi Hartono AsistenRedaktur Anwar Ujang, AndiStiawan. Amd, Rizki Perdana, Rendi Wartawan Liputan Batam Renhar, IqbalRamadhan, Ferianda,GunawanRamadhan DivisiPemasaran/Iklan Ferianda, Iqbal Ramadhan DewanRedaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Rudi Hartono Ombudsman Bettor EriksoPardede. SH, BistokNadeak. SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala) Mahyuddin. M (Wartawan Muda) WartawanLiputanJabodetabek Darmawan, Zulfikar, MykelMeidyEgeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH PerwakilanSumateraBarat Khaidir (Kepala) Vedrik Hengky Biro KabupatenPasaman Barat Robbisam.S.Sos (Kepala) Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Pulau Kundur Anggiat Panggabean Biro Kota Tanjungpinang Anton BiroKabupatenBintan Ferianda. S BiroKabupatenNatuna Abdul Malik Biro KabupatenLingga TaufikSafira (WartawanMuda) UsmanWello BiroKabupatenAnambas Julfan Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis Indra (Kepala Biro) Biro Kabupaten Deli Serdang AzharMunik (Kepala Biro) Biro Kota Binjai Dedi Topan Biro Kabupaten Langkat Sofyan Biro Kabupaten Aceh Tamiang Dedi Muliyadi Lay Out Andi Rusmin TarifIklan Iklanhitamputih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklankeluarga/dukacita Rp500 mm/kolom iklanucapanselamat Rp600 mm/kolom iklanwarna (full color) Rp10,000 mm/kolom hargatambahan PPN 10 persen.

AlamatRedaksi/Tata Usaha/Iklan JalanKemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 PulauBatam, ProvinsiKepriTelp (0778)-7498179, Fax (0778)-479636, KodePos 29464, website : rakyatmediapers.co.id Email :rakyatmedia77@yahoo.com, email : rakyatmediapers@gmail.com

menargetkan pemagang dari Batam minimal berjumlah 30 orang.

“Setelah seleksi administrasi nanti mereka akan mengikuti tes.

Tesnya di Batam. Rencananya September mendatang. Yang tes dari Kementerian dan alumni pemagang Jepang,” kata dia.

Nantinya pemagang yang lulus tes akan ditempatkan sesuai dengan latar pendidikannya serta sertifikasi yang dimiliki. Program magang ini mencakup hampir semua sektor. ”Misal lulusan SMK teknik mesin, sektornya nanti di bidang yang sama,” jelasnya.(rm/renhar).

DIRJEN Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nasional, Wiratno

Dirjen BKSDA: Batam Jadi Gerbang Perdagangan Satwa Ilegal SEKUPANG, RAKYAT MEDIA-Posisi Batam yang berada di wilayah strategis, sering dimanfaatkan oknum untuk menyelundupkan berbagai jenis komoditas, tak terkecuali hewan. Kota ini ditengarai menjadi salah satu pintu keluar perdagangan satwa secara ilegal. Hal ini dijelaskan Direktur Jenderal Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nasional, Wiratno, kepada wartawan di Batam.

Lebih lanjut Wiratno menjelaskan, perdagangan satwa secara ilegal di Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Bahkan bisnis ini diminati oleh beberapa kelompok karena menjanjikan penghasilan yang menggiurkan. Satwa asli Indonesia yang saat ini paling laris dalam perdagangan satwa.

Seperti komodo yang harganya disebutkan Wiratno bisa mencapai 3 digit.

“Batam ini salah satu

pintu perdagangan satwa (ilegal) di Indonesia. Yang paling besar adalah perdagangan Aves,” kata Wiratno, saat menghadiri Jambore Konservasi Alam Nasional bersempena dengan Hari Konservasi Alam Nasional 2019 di Taman Wisata Alam (TWA) Mukakuning Batam, Senin (5/8/2019).

Aves yang rata-rata merupakan burung kicau ini menjadi langganan yang keluar masuk Batam. Padahal ini harusnya tidak terjadi karena selain berbahaya untuk satwa itu sendiri juga berbaya bagi manusia karena bisa membawa wabah penyakit.

Wiratno meminta untuk masyarakat Kota Batam bersama-sama menjaga hal tersebut, dan turut mengawasi perdagangan satwa yang terjadi melalui pintu Batam. ”Kalau kalian ada lihat transaksinya, laporkan ke saya,” ucapnya.(rm/renhar).

AKBP Prasetyo Rahmad Purboyo Akan Menjabat Kapolresta Barelang

AKBP Prasetyo Rahmad Purboyo BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Berdasarkan TR Mabes Polri posisi Kapolresta Barelang akan diganti pejabat baru. Posisi Kombes Pol Hengki sebagai kapolresta Barelang saat ini akan diganti oleh AKBP Prasetyo Rahmad Purboyo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolresta Palembang.

Kepala kepolisian Polresta Barelang Kombes Pol Hengki dalam TR Mabes Polri diketahui akan menempati posisi Kasubdit 1 Dittipiter Bareskrim Polri. Sebelum menjadi Kapolresta Barelang Hengki sempat mengisi Jabatan sebagai Wakapolresta Barelang. Kemudian Hengki menjadi orang no 1 di Polresta Barelang menggantikan seniornya Kombes Pol Helmy

Santika.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga saat dikonfirmasi terkait TR dari Mabes Polri mengatakan belum membaca secara rinci.”Memang ada tapi saya belum baca, nanti saya baca dulu,” terangnya.

Sementara itu, penelusuran di sejumlah media siber, nama AKBP Prasetyo Rahmad Purboyo SIK MH, pernah menjabat Kepolres Banyuasin. Sebelumnya AKBP Prasetyo Rahmad Purboyo SIK MH menjabat sebagai Kepala Bagian Binopsnal Ditlantas Polda Sumsel. Dalam pengalaman redaksi, sosok AKBP Prasetyo Rahmad Purboyo pernah bertugas di Wilayah hukum Polda Kepri era Kapolda Sutarman. (rm/Iqbal ramadhan).

BATAM, RAKYAT MEDIA-Sejak dibangun gardu listrik milik PLN yang berlokasi RT.002/RW.001 Kompeks Dotamana/Grand BSI Kecamatan Batam Kota diketahui tidak pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada pemerintah. Diperkirakan sudah puluhan tahun lokasi gardu listrik seluas 100 M2 dengan bangunan 24m2 tidak dibayar pajak PBBnya.

Hal ini dijelaskan Ketua RW 001 Komplek Dotamana/Grand BSI Edy Darori kepada Rakyat Media. Menurut Edy, selain tidak pernah membayar pajak PBB, pihak PLN juga tidak pernah membantu iyuran bulanan atau partisipasi terhadap kebutuhan warga di komplek tersebut. Padahal lokasi gardu PLN itu berada di komplek perumahan Dotamana/Grand BSI. “Saya sudah beberapa kali ditegur oleh Kelurahan karena gardu PLN itu tidak pernah membayar pajak PBB, lokasi jalan mesuk gardu itu sudah pernah ditutup oleh warga karena tidak pernah membayar iyuran bulan-

Ketua RW.001 Komplek Dotamana/Grand BSI Batam Centre

Edy Darori an sesuai dengan kesepakatan warga setempat. Nah kalau nanti PLN tidak juga memberikan konpensasi atau iyuran bulan kepada warga saya akan tutup jalan ke lokasi tersebut,”tegas Edy. Dikatakan Edy, saat ini surat pemberitahuan pajak terhutang terhadap gardu milik PLN tersebut masih ada sama RW.001 belum dikembalikan kepada Kelurahan, ”Surat pemberitahuan pajak terhutang masih saya pegang belum saya kembalikan ke-

pada kelurahan, karena saya masih menunggu pihak PLN dating. Memang satu tahunnya tidak besar, tetapi itu menunjukan PLN sebagai perusahaan Negara tidak patuh membayar pajak kepada Negara,”ujar Edy Oleh karena itu, kata Edy, pihaknya minta kepada PLN Batam mengambil surat pemberitahuian pajak terhutang dan membantu kompensasi iyuran bulan kepada warga sesuai kesepakatan warga,” kata Edy.(rm/renhar)

KPK Menelusuri Oknum Pejabat Lain Terlibat Terkait Kasus Nurdin Basirun BATAM, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri kasus suap izin lokasi rencana reklamasi di Kepri yang menjerat Gubernur Kepulauan Riau nonaktif, Nurdin Basirun.

Hal ini dijelaskan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kepada wartawan di gedung KPK Jakarta Selatan belum lama ini. Menurut Febri, sampai saat ini KPK masih terus mendalami nama-nama yang menerima suap izin lokasi rencana reklamasi.

“Kami bukan hanya mendalami penerima lainnya, namun kami juga mendalami oknum pejabat lain yang penerima suap terkait dengan jabatan,” kata Febri, kepada wartawan Senin (5/8/2019) di Jakarta.

Febri menjelaskan, KPK tidak hanya melihat dugaan suap yang kemudian dijerat dengan pasal 12 (a) atau pasal 12 (b), tetapi KPK juga melihat dugaan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan, karena dari itu KPK menggunakan pasal 12 (B).”Intinya, KPK menelusuri arus uang yang diduga diterima oleh Gubernur Kepri nonaktif tersebut,” ujarnya.

Dikatakan Febri, terkait kasus penyuapan ini, KPK juga akan menelusuri pemberi-pemberi suap lainnya kepada Nurdin untuk memuluskan aktifitas ilegal di wilayah Kepri.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa tahanan Gubernur Kepri

Juru Bicara KPK,

Febri Diansyah non aktif Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono dan pihak swasta Abu Bakar.

Masa tahanan keempatnya diperpanjang selama 40 hari mulai tanggal 31 Juli hingga 8 September 2019 mendatang.

“Dilakukan perpanjangan penahanan untuk 3 tersangka suap terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018/ 2019 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Rabu (31/7/2019). (rm/mwd)

BATAM METROPOLIS Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 12-21 Agustus 2019, Minggu II

4

Tiap Tahun Tak Pernah Capai Target :

Retribusi Parkir di Batam Bocor ke Kantong Pribadi NAGOYA, RAKYAT MEDIA-Retribusi parkir di Kota Batam terus menjadi sorotan berbagai pihak, terutama parkir pinggir jalan sehingga kerap menuai protes. Salah satunya terkait aktivitas juru parkir (jukir) liar yang beroperasi di atas pukul 22.00 WIB.Seperti yang terjadi di jalan depan Hotel Nagoya Plasa. Banyak pengendara mengeluh karena mengaku diminta uang retribusi parkir berulang kali oleh jukir liar.

Mereka awalnya enggan memberi. Tapi karena sedikit ada paksaan, para pengendara yang menjadi korban terpaksa harus mengeluarkan selembar uang pecahan Rp 2 ribu. ”Sebenarnya tak masalah (uang Rp 2.000, red) nilainya kecil, tetapi masih ada tukang parkir beroperasi sampai larut malam,” ujarnya.

Pengamatan media ini disejumlah ruas jalan, bahkan ada juru paskir yang tidak mengenakan seragam jukir. Konon juru parker liar ini tidak memberikan pelayanan sama sekali, praktiknya begitu pemilik kenderaan hendak berangkat dari lokasi parker, jukir liar ini muncul dengan membunyikan semprint. Di Batam, petugas parkir liar ini bebas melakukan aksinya tanpa ada tindakan dari Dinas Perhubungan.

Tidak hanya itu, seragam parkir pun dapat mudah berpindah badan. Seperti terli-

JURU parker liar bermodalkan baju seragam

hat di depan Rumah Makan Ranah Minang belum lama ini, dengan dalih meminta bantuan kepada temannya untuk berjaga sementara. ”Kalau begini malas juga mau membayar, takutnya bukan petugas resmi yang mengutip, modal hanya seragam saja,” kata seorang warga Seibeduk, Riska.

Sementara itu, Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Batam Jeksel Alexander Banik, yang coba dikonfirmasi media ini di kantornya sering tidak berada ditempat. Maraknya juru paskir liar di Kota Batam, ada dugaan jukir liar tersebut sengaja dipelihara dengan modus agar uang retribusi parkir dengan mudah diselewengkan. Demikian juga Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Rustam Effendi, hingga berita ini dimuat belum berhasil dikonfirmasi karena oknum Kadis yang

satu ini sulit untuk ditemui.

Pasalnya informasi yang diterima media ini dari sumber di dishub Batam menyebutkan, realisasi retribusi parkir pinggir jalan tahun ini baru trealisasi sebesarRp 3,2 miliar dari target Rp 15 miliar. Ini menunjukkan pengelolaan parkir diduga terjadi kebocoran. Bahkan, setiap tahun tidak pernah mencapai target. Berdasrkan data, pada tahun 2013 hanya Rp 3,29 miliar dari target Rp 18,75 miliar. Tahun 2014 dengan target yang sama hanya tercapai Rp 3,59 miliar.

Pada tahun 2015 target retribusi parkir menjadi Rp 7,5 miliar, tetapi yang realisasi hanya Rp 3,6 miliar. Sementara, tahun 2016, target kembali diturunkan jadi Rp 3,8 miliar namun hanya tercapai Rp 3,6 miliar.Pada 2017, target dinaikkan jadi Rp 30 miliar, tapi hanya trealisasi Rp 5,06 miliar.(rm/mwd).

Solar Langka, Kapal di Batam Terkendala Berlayar SEKUPANG, RAKYAT MEDIA –Dampak dari kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, menyebabkan pelayaran antarpulau dan antarprovinsi Kepulauan Riau-Riau terganggu karena operator kapal dalam beberapa hari terakhir kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk kapal.

“Bisa dibilang, kapal yang berlayar hanya 70 persen. Banyak yang tidak bisa berangkat karena tidak ada BBM,” kata Ketua Bidang Kapal Penumpang Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (INSA) Batam Asmadi di Batam, Jumat (2/8/2019).

Menurut dia, kejadian itu sudah berlangsung sejak Kamis (1/8/2019).Ia memberikan rincian kapal yang gagal berlayar di antaranya Marina tujuan Tanjung Batu, Miko Nata tujuan Tanjung Balai, kemudian tujuan Buton dan Dumai, Riau.

“Dari kemarin hingga

(FOTO:IST)

ILUSTRASI kapal fery di pelabuhan Sekupang.

kini, bisa dikatakan tidak ada yang bisa berangkat karena BBM terbatas, belum masuk,” kata Asmadi.

Ada juga operator yang mengumpulkan bahan bakar yang tersisa agar bisa melayani penumpang.Menurut dia, akibat banyak pelayaran yang tertunda, penumpang kecewa. Namun tidak sampai menumpuk di pelabuhan. ”Tadi pagi ada sedikit penumpukan karena kapal tidak ada. Mereka langsung pulang,” ujarnya.

Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR I Roby Hervindo mengakui sempat terjadi kendala pengiriman.”Sempat menunggu sebentar, karena stok Agustus dalam proses pengiriman. Sejak kemarin sudah bongkar muat di semua SPBB,” katanya.

Selain itu, menurut dia tidak ada kendala lain. “Kemarin alokasi pasokan Agustus sudah dikirim melalui kapal kargo ke SPBB,” tandasnya. (rm/rud/red)

Sudah 33 Kasus Penyeludupan Narkoba di Bandara Digagalkan Petugas NONGSA, RAKYAT MEDIA-Penyelundupan narkoba lewat Bandara Internasional Hang Nadim Batam terus terjadi. Sejak Januari hingga Agustus 2019, tercatat sudah 33 kasus penyelundupan narkoba berhasil digagalkan oleh aparat di bandara tersebut. Demikian dijelaskan Direktur Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Hang Nadim Suwarso, kepada wartawan usai mengikuti acara pemusnahan narkoba di BNNP Kepri, Kamis (8/8/2019) Dijelaskan Suwarso, ada 21.165 gram sabu dan 677 butir ekstasi yang diamankan

petugas bandara selama satu semester 2019.”Modus yang dilakukan para tersangka berbeda-beda untuk melakukan aksinya.,” ujarnya.

Suwarso menyebutkan, yang paling banyak itu modusnya dengan cara menyembunyikan narkoba menggunakan tas atau ransel dan yang kedua menggunakan sepatu.

Sedangkan modus lainnya hanya beberapa, seperti yang menyembunyikan di dalam dubur sebanyak 2 kasus, menyembunyikan di dalam pembalut wanita ada 3 kasus.”Ada juga yang menyembunyikan di dalam pakaian dalam,” kata

Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim

Suwarso Suwarso.

Seperti kasus penyelundupan narkoba melalui Bandara Hang Nadim akhir Juli lalu. Dua tersangka ditangkap yakni Diana Roza, seorang bidan PNS di Bintan dan Rudi Elbanda, warga Sumatera Utara. (rm/gunawan)

DIREKTORAT Jenderal Bea Cukai (DJBC) bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM)

BC Tangkap KM Mawar Seludupkan 1,65 Juta Rokok Ilegal BATUAMPAR, RAKYAT MEDIA-Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) menggelar Operasi Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) ke-25. Dalam kegiatan ini, mereka mengamankan Kapal KM Mawar dan KLM Bahtera Bahari.

Saat mengamankan Kapal KM Mawar, Petugas menemukan ribuan batang rokok. “Kapal itu tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan dan cukai. Rokok tersebut berjumlah 1.650.000 batang. Mereka berangkat dari Jurong Port Singapura

yang berlayar menuju sekitar Perairan Nongsa, Batam,” sebutnya.

Saat ditangkap oleh petugas patroli, kapal tersebut sedang melakukan kegiatan ship to ship (STS) rokok ke high speed craft (HSC).

Nilai barang ilegal ini diperkirakan mencapai Rp 1 miliar.Hingga saat ini, kawasan Selat Malaka ini diketahui merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia, potensi pelanggaran di wilayah tersebut kerap terjadi, sehingga dibutuhkan extra effort dalam mencegah kemungkinan terjadinya tindakan penyelundupan di wilayah tersebut.

“Ini merupakan Instruksi Presiden Republik Indonesia dan sebagai salah satu program peningkatan pengawasan yang merupakan bagian dari Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai,” sebut Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi di Batam, Kamis (8/8/2019) siang.Pelaksanaan operasi kali ini juga merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan Patkor Kastima sebelumnya.Tahun lalu yang menghasilkan efek positif, tidak hanya dari segi jumlah dan jenis tangkapan, namun juga meningkatkan kerjasama instansi kepabeanan kedua negara.(rm/trb)

BNNP Kepri Musnahkan BB Sabu 27 Kilogram NONGSA, RAKYAT MEDIA-Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepulauan Riau memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 27.053,46 gram, Kamis (8/8/ 2019) sekitar pukul 15.00 WIB. Kabid Pemberantsan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepuluan Riau Kombes Pol. Arif Bastari mengatakan, pemusnahan barang bukti tersebut hasil dari lima laporan kasus narkotika dengan enam orang tersangka. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar menggunakan mesin incenerator dan disaksikan oleh sejumlah perwakilan dari berbagai instansi terkait.

Arif menjelaskan, narkotika yang dimusnahkan didapat dari hasil tangkapan beberapa instansi seperti Bea Cukai Batam, Bandara Hang Nadim Batam, Kejaksaan Negeri Karimun, Kejaksaan Negeri Batam, Lanal Karimun dan Lantamal IV. Tersangka pertama berinisial W (61) ditangkap di Bandara Hang Nadim Batam, membawa sabu dengan berat 419 gram yang dibawa di dalam kardus susu.”Barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari tersangka W, akan dilakukan pemusnahan sebanyak 396,34 gram dan sebanyak 22,46 disisihkan untuk uji laboratorium dan pembuktian perkara di persidangan,” ujarnya saat ekpose di kantor BNNP Kepri.

Kemudian, untuk tersangka kedua berinisial R (27) ditangkap tim F1QR Jatanrasla Lantamal IV di Kampung Tua Bakau Serip, Kecamatan Nongsa, Batam. Dari tangannya, petugas mengamankan sabu sebanyak 204,15 gram. ”Dari barang bukti tersangka R, akan dimusnahkan sebanyak 179,96

KABID Pemberantsan BNN Kepri Kombes Pol. Arif Bastari

gram dan sebanyak 24,19 gram disisihkan untuk uji laboratorium dan pembuktian perkara di persidangan,” kata Arif.

Tersangka ketiga ada dua tersangka, yaitu S (37) dan D (29). Mereka ditangkap di Bandara Hang Nadim karena kedapatan membawa sabu sebanyak 523 gram di tempat terpisah.

Barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 355 gram dan 168 gram disisihkan untuk uji laboratorium dan pembuktian perkara di persidangan.

Tersangka kelima berinisial P (31), ditangkap di Perairan Anak, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau oleh Tim F1QR/ Patkamla V-8.

Dari tersangka di dapat sabu sebanyak 21.253 gram yang dibungkus se-

banyak dengan Teh Cina merk Guanyinwang Bintang lima sebanyak 21 bungkus.Barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 20.850,81 gram dan 672,19 gram disisihkan untuk uji laboratorium dan pembuktian perkara di persidangan.

Lalu, tersangka keenam berinisial E (34) ditangkap di Bandara Hang Nadim Batam. Dia kedapatan membawa sabu sebanyak 5.446 gram.Barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 5.271,15 gram dan 174,85 gram disisihkan untuk uji laboratorium dan pembuktian perkara di persidangan. ”Atas perbuatannya tersebut, para tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” kata Arif. (*)

CMYK

5

BENGKALIS-MERANTI

Senin, 12-21 Agustus 2019, Minggu II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

INFOTORIAL

Artis Ibu Kota Meriahkan Hari Jadi Ke-507 Bengkalis

(FOTO:INFOKOM/DOK)

BUPATI Bengkalis, Amril Mukminin bersama Band Kotak saat menggelar malam pesta rakyat bersempena Hari Jadi ke-507 Bengkalis.

BENGKALIS, RAKYAT MEDIA – Warga tumpah ruah saat menghadiri pesta puncak peringatan HUT ke507 Bengkalis.

Kurangnya nuansa hiburan dan tingginya animo serta kerinduan masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk dapat menyaksikan penampilan artis-artis Ibu Kota Jakarta di Negeri Terubuk Bengkalis ini terlihat saat menyaksikan malam hiburan rakyat, Rabu (31/07/19) yang dilangsungkan di Lapangan Pasir Andam Dewi Bengkalis.

Pembukaan malam puncak hiburan rakyat ini diawali dengan nyanyian dangdut oleh Rita Nasiak dengan judul Syantik dan dilanjutkan dengan penampilan Kotak Band yang digawangi Tantri (vokal), Chua (Bass) dan Sella (Gitar) lewat lagu hits mulai dari “Pesta” hingga “Beraksi”.

Sempena memeriahkan Hari Jadi Ke-507 Bengkalis, pada malam hiburan rakyat ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis sengaja menghadirkan penyanyi dangdut Rita Nasiak untuk menghibur masyarakat Bengkalis dengan lantunan musik dan lagu hitsnya pada malam hiburan rakyat tersebut.

Pantauan dilapangan sejak pukul 19.00 Wib, ribuan masyarakat Bengkalis sudah mulai berbondong bondong hadir untuk menyaksikan malam hiburan rakyat ini.”Kami sengaja mengundang Band Kotak untuk menghibur masyarakat Kabupaten Bengkalis bersempena memeriahkan Hari Jadi ke-507 Bengkalis. Mari kita

bersatu dan jangan sampai terkotakkotak,” ujar Bupati Bengkalis, Amril.

Sebelumnya Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, dengan menggunakan setelah Batik warna orange putih yang dipadu celana panjang dongker, terlebih dahulu naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan.

Dalam sambutannya, Bupati Amril menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sebagai salah satu cara untuk menjalin silaturrahmi dan rasa persatuan kesatuan di antara masyarakat Bengkalis.”Hiburan rakyat ini kita laksanakan hendaknya dapat memperkokoh silaturrahmi antara masyarakat bersama Pemerintah Daerah, dalam satu ikatan rasa persatuan dan kesatuan,” ujar Amril.

Lebih lanjut, suami Kasmarni ini juga mengajak seluruh masyarakat Bengkalis untuk saling menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. ”Walaupun masyarakat Bengkalis ini heterogen dengan berbeda suku, etnis dan agama, namun niat dan cita cita dalam bingkai kerja bersama harus kita galakkan demi terwujudnya Bengkalis yang maju dan makmur masa kini dan masa hadapan,” ajak Amril.

Tampak hadir mendampingi Bupati Bengkalis,Kasmarni Amril, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, H.Heri Indra Putra, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Haholongan, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pem-

bangunan Indra Gunawan, Ketua DWP Kabupaten Bengkalis, Hj.Akna Juwita Bustami, Kapolres Bengkalis Yusuf Rahmanto serta para Pejabat di Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan undangan lainnya.

Di sela lagu pembuka Bersenang Bersama, Tantri Kotak mengungkapkan perasaan bahagianya karena Band Kotak diundang dan bisa tampil di panggung megah Negeri Junjungan untuk menghibur masyarakat Kabupaten Bengkalis bersempena Hari Jadi ke-507 Bengkalis. ”Terima Kasih Bengkalis, selamat ulang tahun yang ke-507 Bengkalis.

Semoga Bengkalis maju dan makmur,” ungkap Tantri dihadapan ribuan Penonton.

Lagu pembuka yang dibawakan Kotak, membuat suasana di panggung Pasir Andam Dewi Bengkalis “memanas”. Massa pun bernyanyi bersama dan bergoyang mengikuti alunan musik yang membahana.Kotak kemudian melanjutkan penampilan keduanya dengan lagu pesta dan dilanjutkan dengan lagu hitsdari album terlarisnya.

Sesaat kemudian, penonton semakin riuh, tatkala Tantri melanjutkan lagu ke-7, Pelan-pelan saja sambil memanggil Bupati Bengkalis berserta istri dan jajaran pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk berkolaborasi bersamanya.Kotak menutup penampilannya dengan lagu fenomenal “Beraksi” membuat suasana panggung menjadi heboh(/rm/Infokom/ Indra)

Wabup Meranti Lantik 111 Pejabat Eselon II, III dan IV MERANTI, RAKYAT MEDIA - Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim melantik 111 orang Pejabat Eselon II, III dan IV Dilingkungan Pemkab. Meranti.

Pada kesempatan itu Wabup menekankan bahwa Jabatan adalah ujian untuk dijalankan dengan baik ikhlas dan penuh rasa tanggungjawab dalam rangka mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakat. Pelantikan dipusatkan di Aula Afifa Sport, Selatpanjang, Selasa (6/8/2019).

Turut hadir bersama Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H.Yulian Norwis, SE, MM, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Alizar, S.Sos, Pabung Kodim Bengkalis Mayor TNI P.Girsang, Asisten III Sekdakab Meranti Drs.H.Rosdaner, M.Si, Staf Ahli Bupati dan Jajaran Pejabat Eselon II, Kabag Humas dan Protokol Meranti dan Jajaran Pejabat Eselon III lainnya.

Pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah yang dibacakan oleh Wakil Bupati, H.Said Hasyim, diikuti oleh seluruh pejabat yang dilantik, yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelatikan oleh perwakilan pejabat yang dilantik.

Dalam pidatonya, Wabup mengucapkan selamat dan mengajak semua ASN khususnya Pejabat Eselon II, III dan IV yang dilantik untuk bersyukur atas nikmat dan kesempatan yang telah diberikan allah.

Menurutnya jabatan adalah amanah yang diberikan oleh pimpinan untuk mendukung berjalannya roda organisasi pemerintahan oleh karena itu Wabup mengajak seluruh pejabat yang merupakan orang terpilih untuk bersama-sama membawa organisasi yang diibaratkan Wabup sebagai sebuah kapal besar untuk mewujudkan harapan dan cita-cta masya-

Sekda Bengkalis Lantik 71 Pejabat Pengawas Eselon IV (FOTO:IST)

WAKIL Bupati Kepulauan Meranti, H.Said Hasyim, saat melantik 111 orang Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab.Meranti.

rakat menuju Meranti yang maju dan sejahtera.

“Mari bersama-sama kita bawa kapal besar ini menuju samudra yang luas dan penuh tantangan, terima kasih kepada Pejabat yang telah bersumpah menurut keyakinan masing-masing untuk bekerja dengan sungguhsungguh dan ikhlas mewujudkan semua harapan masyarakat,” ujar Wabup.

Ditekankan Wabup, jabatan adalah ujian.Oleh karena itu ia meminta untuk menjalaninya dengan takhafur serta senantiasa berdoa agar dilindungi dari segala godaan dan mara bahaya sehingga mampu menjalankan ujian ini dengan baik.

“Tak ada manusia yang berhasil tanpa ujian seperti yang diuji Allah kepada para Nabi terdahulu,” jelasnya.

Lebih jauh Wabup berharap semua pejabat dapat bekerja dengan baik jabatan merupakan amanah dan sifatnya sementara.”Pimpinan akan terus melakukan penilaian dan evaluasi karena jabatan bisa berubah kapan saja. Apa yang telah diputuskan oleh pimpinan jangan dipertanyakan lagi jalankan saja dengan baik karena hal itu berupakan kepercayaan,” papar Wabup.

Terakhir Wabup selalu

mengingatkan kepada seluruh ASN untuk berhati-hati dalam bekerja.”bekerjalah dengan jujur dan ikhlas pasti akan selamat dan rezeki mengalir. Jangan abaikan kesehatan dan peliharalah keluarga, jangan sampai korupsi atau melakukan pungli karena akan menghancurkan karier sebagai ASN,” pungkasnya.

Adapun para Pejabat Eselon II, Camat dan Kabag yang dilantik adalah : Drs.H.Reviranto, M.Si sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs.Said Asmaruddin (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kep.Meranti), Drs.Idris Sudin (Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan), Drs.Asroruddin M.Si (Kepala Dinas Penanaman Modal), Agusyanto, SE, M.Si (Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, KB), Helfandi, SE, M.Si (Kepala Satpol PP Kep.Meranti).

Selanjutnya, Sugiati (Pj.Camat Tasik Putri Puyu), Syaiful Ikram (Camat Rangsang Barat), Atan Ibrahim (Pj.Camat Rangsang Pesisir), Abdul Hamid (Camat Tebing Tinggi), Abu Hanifah (Kabag Ekonomi Sekda Meranti), Febriadi (Kabag Kominfo Sekda Meranti) dan Hambali (Pj.Kabag Keuangan Sekretariat Dewan Kep.Meranti). (rm/rel/Hms)

BENGKALIS, RAKYAT MEDIA - Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, H. Bustami HY melantik 71 pejabat Pengawas atau Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis.

Pengambilan sumpah dan pelantikan berlangsung di Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Senin (5/8/19) siang.

Acara pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut dihadiri sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemkab Bengkalis.

Sekda Bengkalis, H.Bustami saat membacakan amanat Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, mengatakan, bahwa pelantikan pejabat pengawas merupakan bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas, serta bagian pola pembinaan karir aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Bengkalis.

Pengembangan karir ASN tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggara tugas dan pelayanan publik agar tetap berjalan, terutama prioritas pembangunan.

“Seyogyanya pelantikan ini dapat dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu,” kata H.Bustami.

Sambung Bustami, jabatan bukanlah hak, tetapi merupakan amanat

dari pemerintah yang berisi serangkaian tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.

“Bekerjalah secara tulus dan bertanggung jawab dengan menerapkan kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Karena esensi sebuah amanah, baik kecil atau besar, pertanggungjawabannya, bukan hanya kepada masyarakat, daerah, bangsa dan negara tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT,” tegasnya.

Berikut diantara pejabat Pengawas atau Eselon IV yang dilantik, Syaiful Amri sebagai Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Daerah pada Bagian Administrasi Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah, Dedi Suhendri sebagai Kepala Sub Bagian Pelayanan Administrasi dan Pembinaan SDM pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Wahyudi Hidayat sebagai Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Khairi Fahrizal sebagai Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, Alfiandri sebagai Kepala Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan pada Bidang Layanan, Alih Media, dan Otomasi Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, Mairizon sebagai Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

Rima Syafmiar, SKM sebagai Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan, Ners.Mairina.AS, S.Kep sebagai Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia Pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Muhammad Syafwan, S.Sos sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Edi Kurniawan, ST sebagai Kepala Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, Amri Hidayat, ST sebagai Kepala Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.

Rahmad Zulfan, ST sebagai Kepala Seksi Pembangunan Jalan pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, Fajar Himawan Wijanarko, ST sebagai Kepala Seksi Pembangunan Jembatan pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis. (rm/indra/rel)

ADVERTORIAL Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 12-21 Agustus 2019, Minggu II

6

CMYK

7

TASIK MALAYA

Senin, 12-21 Agustus 2019, Minggu II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Terkait Kasus Korupsi Pembangunan Jembatan Cisinga :

Akan Ada Tersangka Baru, Selain 5 Tersangka Yang Ditahan BANDUNG, RAKYAT MEDIA-Kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Cisinga di Kabupaten Tasikmalaya segera akan disidangkan. Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat akan melimpahkan berkas penyidikan kasus tersebut ke pengadilan.

“Segera akan dilimpahkan ke jaksa penuntut dan ke pengadilan,” kata Kasipenkum Kejati Jabar Abdul Muis Ali, belum lama ini kepada wartawan di Kantor Kejati Jabar, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung.

Terkait kasus ini, kejati Jabar sudah menetapkan 5 orang tersangka. Kelima tersangka yaitu BA (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya), RR (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), MM (Pejabat teknis), DS dan IP dari pihak swasta. Mereka sudah ditahan oleh Jaksa.

Lebih lanjut Abdul Muis menjelaskan, saat ini penyidik tengah melakukan pemberkasan terhadap 5 tersangka. Berkas yang sudah selesai nantinya akan diserahkan kepada jaksa penuntut untuk dilimpahkan ke Pengadilan. ”Perkembangannya saat ini jaksa penyidik sedang melakukan pemberkasan terhadap lima tersangka itu,”

BA Kepala Dinas PUPS Kabupaten Tasikmalaya

kata Abdul.

Abdul menjelaskan penyidikan terhadap kasus tersebut masih terbuka. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru selain 5 orang yang kini sudah ditahan. ”Kemungkinan tersangka lain bisa saja, apabila dalam prosesnya ditemukan fakta baru,” tuturnya.

Kasus tersebut ditangani Kejati Jabar berdasarkan pengaduan masyarakat. Kejati juga telah menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada November 2018.

Dia menjelaskan kasus

itu terjadi pada tahun 2017.

Pemkab Tasikmalaya melakukan pembangunan jembatan di Jalan Cisinga Kabupaten Tasikmalaya dengan nilai anggaran Rp 25 miliar.

Dalam perjalanannya, pengerjaan jembatan tersebut tak sesuai spesifikasi.

Diduga ada penggelembungan biaya serta pekerjaan di subkontrak kepada perusahaan lain yang tidak sesuai aturan.Dari proses penyelidikan dan analisa ahli, diperoleh fakta bahwa ada selisih nominal anggaran sebesar Rp 4 miliar lebih. Nilai tersebut termasuk kerugian negara atas kasus ini.(rm/red)

BUPATI Tasikmalaya H. Ade Sugianto, S.IP

Bupati Tasik Malaya Ade Sugianto :

Kagum Melihat Semangat Gotong Royong Kader Koperasi Tasik Malaya TASIK MALAYA, RAKYAT MEDIA-Bertempat di Lapang Jayaraga Leuwisari, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja menyelenggarakan acara puncak Peringatan Hari Koperasi Ke-72 Tingkat Kab. Tasikmalaya tahun 2019, Minggu (04/08/2019).

Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, S.IP dalam sambutannya mengatakan, “Luar biasa semangat para kader koperasi di kab. Tasikmalaya. Saya haturkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dan bergotong-royong atas terselenggaranya kegiatan ini,” kata Ade di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapang Jayaraga.

Bupati Ade mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memajukan sektor koperasi di Kab. Tasikmalaya. “Mari kita bangun jati diri kita melalui koperasi. Yang harus kita ingat, salah satu pendiri koperasi adalah pituin asli Tasikmalaya.

Hari ini dan kedepan, tulang punggung ekonomi yang sebenarnya adalah koperasi. Kalau Kab. Tasikmalaya ingin maju, mari majukan koperasi. Saya berharap koperasi di Kab. Tasikmalaya semoga dapat menjadi contoh bagi koperasi lain di indonesia,” tegasnya.

Diskominfo Pemkab Tasik Malaya

Hadiri Acara Forum Informasi Publik GARUT, RAKYAT MEDIA-Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tasikmalaya diwakili Kasi Kemitraan Media Doni Antoni, S.IP menghadiri Forum Informasi dan Komunikasi Publik se- Jawa Barat yang bertempat di Hotel Santika Garut, Selasa (6/ 8/2019).

Kegiatan yang bertema “Sinergitas Peningkatan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Jawa Barat Era Digitalisasi” ini dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Provinsi Jawa barat Setiaji, ST., M.Si. Turut hadir Kabid IKP Provinsi Jawa Barat H. Dedi Darmawan, SH., MM dan seluruh Perwakilan Diskominfo Kabupaten dan Kota se- Jawa Barat.

Setiaji dalam sambutannya menyampaikan perkembangan komunikasi di Indonesia yang sudah sangat maju harus diimbangi dengan sinergitas semua pihak

PARA peserta dari Diskominfo se Jawa Barat

untuk menghindari efek negatif perkembangan teknologi. “ Sebagian masyarakat Indonesia sudah menggunakan Gadget untuk mengakses berbagai situs berita, Sosial Media, seperti Twitter, Facebook, Instagram dan Youtube. Namun disisi lain perkembangan teknologi ini tidak bisa terhindar dari efek negatif yaitu berita bohong (HOAX) karena informasi semakin tidak terkontrol dan rawan bias, oleh karena itu

sinergitas sangat penting sekali mengingat masalah komunikasi adalah masalah yang perlu mendapat perhatian kita semua,” tegasnya.

Diakhir sambutannya Setiaji berharap semua peserta agar bisa bijak dalam memanfaatkan teknologi khususnya penggunaan media sosial, dan berperan aktif dalam mengatasi berita bohong (HOAX) maka perlu dibangun komunikasi yang kredibel dan informasi yang akurat. (rm/panca/mun).

Ditetapkan Jadi Tersangka Oleh KPK

suap oleh KPK. Budi Budiman menjelaskan selain telah diagendakan, rotasi mutasi dilakukan untuk mengisi kekosongan di sejumlah jabatan yang beberapa di antaranya sudah berlangsung selama 3 bulan. ”Tentu untuk mengisi kekosongan jabatan yang sudah lama, ada camat, ada lurah, ada sekdis, kepala sekolah ada 37 yang kosong dan ada beberapa yang pensiun. Pastinya ada efek domino mau tidak mau akhirnya ada 127 semuanya,” jelas Budi Budiman saat ditemui seusai pelantikan.

Dari ratusan pejabat yang hari ini dilantik, lanjut Budi, kebanyakan merupakan pejabat ditingkat kelurahan. ”Kekosongan paling banyak pejabat di kelurahan.

Padahal kami banyak program-program di kelurahan ini harus kami persiapkan dengan baik,” katanya.

Diharapkannya dengan adanya rotasi mutasi di tubuh pemerintahan Kota Tasikmalaya ini, bisa lebih mengopti-

agar semua pihak bersama-sama mendukung koperasi untuk terus maju dan berkembang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yogi menambahkan, saat ini terdapat159 koperasi aktif yang tersebar di 351 desa di 39 kecamatan se-Kab. Tasikmalaya.

Sementara itu, Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda) Kab. Tasikmalaya H. Hasan, S.Pd mengatakan, koperasi jangan kalah oleh pelaku ekonomi-ekonomi yang lain. Pembinaan melalui pendidikan yang ditujukan kepada anggota-anggota secara langsung perlu di galakkan. Rasa persatuan dan rasa kegotong royongan dalam bingkai koperasi.

Dalam kegiatan gerak jalan santai peringatan hari koperasi tingkat Kab. Tasikmalaya penerima hadiah satu ekor kambing adalah Amud dari kampung Rawa Bolodog Desa Linggawangi. Sedangkan penerima hadiah utama berupa satu ekor sapi adalah Uci Sanusi dari Koperasi Pensiunan Kecamatan Bantarkalong.

Bupati Tasikmalaya mewakili Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya mengucapkan “Selamat Hari Koperasi ke-72, semoga koperasi semakin maju dan jaya. Dirgahayu Koperasi Indonesia”.kata Bupati. (rm/ril/panca)

Program Bantuan Pembangunan Irigasi Untuk Petani Diduga Syarat Pungli

Walikota Tasikmalaya Lakukan Rotasi dan Mutasi Pejabat TASIKMALAYA, RAKYAT MEDIA – Kendati Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, orang nomor satu di Pemkot Tasik ini melakukan rotasi dan mutasi di lingkungan pemerintahannya yang berlangsung di Aula Bale Kota, Senin (5/8/2019) baru lalu.

Dari pengamatan media ini, sebanyak 127 aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Tasikmalaya dilantik dan diambil sumpah jabatan baru. Rotasi dan mutasi yang dilakukan Pemkot Tasikmalaya ini melingkupi sejumlah jabatan di eselon IIIA, IIIB, IVA, dan IVB. Adapun jumlah rotasi mutasi di masing-masing jabatan di antaranya, 7 pejabat eselon IIIA, 16 pejabat eselon IIIB, 56 pejabat IVA. dab 48 pejabat eselon IV B.Sebagai informasi, rotasi mutasi jabatan di tubuh Pemkot Tasikmalaya ini pertamakalinya dilakukan pasca-Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman, ditetapkan sebagai tersangka

Sementara itu, dalam sambutan Menteri Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Republik Indonesia AAGN Puspayoga yang dibacakan oleh Bupati Tasikmalaya, Pemerintah berharap koperasi dapat beradaptasi dalam menyongsong era industri 4.0 dan dapat merangkul serta berkolaborasi dengan generasi millenial.

“Tema Hari Koperasi tahun ini adalah reformasi total koperasi di era industri 4.0. Koperasi di Indonesia harus memiliki persiapan dan bekal sumberdaya yang handal.

Koperasi harus melakukan reformasi total terhadap sistem yang telah dijalankan, mendorong untuk beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi lingkungan yang senantiasa dinamis. Diharapkan gerakan koperasi dapat merangkul generasi millenial yang jumlahnya sepertiga penduduk Indonesia,” tegas Ade dalam sambutannya.

Tema acara puncak Peringatan Hari Koperasi ke-72 tingkat Kab. Tasikmalaya tahun 2019 ini yaitu “Sukapura Ngadaun Ngora Koperasi Manjing Dijaya Dirgahayu Koperasi Indonesia”.

Ketua Panitia Penyelenggara kegiatan ini, Yogi Cahyawan, SE., MM mengatakan tujuan diadakannya kegiatan ini sebagai momentum

WALI Kota Tasikmalaya, Budi Budiman,melakukan rotasi dan mutasi di lingkungan pemerintahannya yang berlangsung di Aula Bale Kota, Senin (5/8/2019) baru lalu.

TASIK MALAYA, RAKYAT MEDIA-Kucuran dana dari pemerintah melalui dana aspirasi untuk para petani yang sejatina untukpembangunan saluran irigasi diduga sarat dengan pungutan liar (Pungli),hal itu terbukti ketia awak media mendatangi salah satu kelompok tani di bojong gambir Tasikmalaya saat dikonfirmasi ,Th salah seorang pengurus kelompok mengatakan ,bahwa dana yang dikucurkan kepada kelompok sudah tidak utuh alias di potong di tengah jalan.

Anggaran sebesar 190 juta tidak kami terima seu-

malisasi pelayanan terhadap masyarakat. ”Terutama optimalisasi pelayanan dan pembangunan.Di tahun 2019 khususnya ada program di kelurahan ini bisa cepat dilaksanakan,” ujarnya.

Adapun kekosongan disejumlah jabatan hingga hampir 3 bulan dan baru bisa dilantik karena sebelumnya belum disetujui Gubernur Jabar.

ILUSTRASI : Irigasi persawahan di Tasik Malaya

(Foto:Ist)

”Kami sebelumnya mengusulkan, tapi kan, harus mendapat izin dari Gubernur sebelumnya.Ada prosedur yang ditempuh,” tambah Budi Budiman.

Setelah rotasi mutasi jabatan ini, Budi Budiman mengatakan Pemkot Tasikmalaya akan melakukan open bidding untuk tiga posisi jabatan eselon II yang saat ini masih kosong.(rm/yusuf)

tuhnya karena ada uang pelicin yang harus di berikan kepada pengusung program tersebut,sebesar 20 juta itu udah jelas di ambil dari kami melalui w dengan alasan untuk pengusung dan keperluan pengganti proposal. Selain itu kami juga harus mengeluarkan uang kepada pihak yang mengatas namakan pengurus salah satu partai, sebesar 30% dari dana yang kami terima,kami jadi bingung, ungkap Th, Di lain pihak W saat di konfirmasi menjelaskan bahwa memang betul pihaknya telah mengambil uang dari kelompok hal tersebut w

lakukan untuk mengganti uang proposal dan selebihnya di serahkan kepada salah seorang yang mengaku team sukses anggota DPR dari salah satu partai, ungkap w dan silahkan hubungi yang bersangkutan,pungkas w. ementara itu saat awak media mengkonfirmasi hal tersebut ke kantor Balai penyuluh pertanian (BPP) Bojong gambir mereka sangat terkejut dengan kejadian tersebut bahkan pihak BPP pun tidak pernah di beri tahu tentang turunnya bantuan tersebut jelas kami sangat tidak terlibat dalam program tersebut.(rm/panca/yos).

SUMATERA BARAT

8

Senin, 12-21 Agustus 2019, Minggu Edisi : # 268 Tahun IV, II

Website: www.rakyatmediapers.co.id Senin, 12-21 Agustus 2019, Minggu II

Harga: Rp6.500,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

8

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Masalah BAB di Jamban Sumbar Menampati Urutan ke-3 SUMBAR, RAKYAT MEDIA - Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ketiga terbawah setelah Papua dan Kalimantan Tengah terkait proporsi perilaku buang air besar di jamban pada penduduk diatas 10 tahun yaitu masih dibawah 65 persen.

Direktur Sustainability Danone, CEO Cleanomic, dan CEO Toilet Rates mengatakan, salah satu faktornya yakni minimnya kesadaran perilaku masyarakat untuk hidup sehat dan belum menjadikan hal tersebut sebagai kebutuhan dan hak setiap manusia.”Maka perlu memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan di Indonesia termasuk di Sumbar,” ujarnya kepada awak media belum lama ini.

Menurutnya perlu peran swasta dalam berkolaborasi dengan pemerintah dan NGO untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan PBB atau biasa disebut dengan SDGs (Sustainable Development Goals).

Beberapa program yang sudah dilakukan pemprov Sumbar yakni monev desa ODF (Open Defecation Free) bebas buang air besar sembarangan dan verifikasi kabupaten/kota ODF dan pemberian lebih dari 1700 jamban gratis kepada masyarakat. ”Namun tidak bisa dipungkiri masih banyak

(FOTO:KLIKPOSITIF)

ILUSTRASI WC ‘terpanjang’ di Prov Sumbar.

tantangan yang dihadapi.

Saat ini baru 2 kabupaten dari 19 kabupaten di Sumbar yang ODF,” kata dia.

Dijelaskannya, menurut data BPS, potret sanitasi di Indonesia saat ini adalah 74.58 persen untuk akses sanitasi. Dari angka tersebut akses yang dapat dinilai termasuk sanitasi aman hanya 7.42 persen pada tingkat nasional.”Dapat dipastikan Indonesia tidak dapat mencapai target RPJMN 2019 untuk mencapai akses 100 persen,” paparnya.

Sementara Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, mengatakan, banyak sungai dan pantai sehingga BAB di sungai dan pantai sudah membudaya di masyarakat.

Walaupun demikian Pemprov Sumbar berkomitmen untuk menjadikan Sumatera Barat menjadi Provinsi Pertama di Indonesia yang ODF.”Bahkan dulu di Pariaman terkenal dengan WC terpanjang. Untuk itu harus dimulai pendekatan bahwa

BAB itu di WC bukan di sungai atau pantai,” ujarnya.

Irwan berjanji akan menyusun Peraturan Gubernur mengenai percepatan pencapaian ODF dan pembangunan sanitasi. Melalui Pergub, kepemimpinan, sosilisasi pentingnya sanitasi kepada masyarakat dan pelibatan sektor swasta.

Menurutnya, masalah sanitasi tentunya menjadi tanggung jawab bersama.

Maka, pemerintah daerah di berbagai tingkatan dan lini perlu membangun kemitraan dengan berbagai kalangan masyarakat, pemerintah, media, organisasi masyarakat sipil, penyedia layanan, pihak swasta termasuk mengoptimalkan potensi CSR sebagai sumber daya program.

“Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan sanitasi harus ditingkatkan, mulailah stop Buang Air Besar Semabarangan.” tandasnya.(red/ klikpos/rm)

UPTD Puskesmas Marunggi Pariaman Gelar Sikat Gigi Masal

WALIKOTA Pariaman Genius Umar foto bersama di Balaikota

Kota Pariaman Masuk Penilaian Kota Sehat Tingkat Nasional PARIAMAN, RAKYAT MEDIAKota Pariaman, tahun ini masuk nominasi penilaian sebagai Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Untuk memastikan hal itu, Tim Penilai Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Pusat, mulai melakukan verifikasi lapangan.

Walikota Pariaman Genius Umar, secara langsung menyambut kedatangan Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Pusat Dalam Rangka Verifikasi Lapangan Kota Sehat di Kota Pariaman di ruang kerjanya di Balaikota Pariaman, Senin (5/8). Selanjutnya, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pariaman, Ny. Lucyanel Arlym Genius untuk melakukan verifikasi lapangan di Kota Pariaman.

Tim tersebut diketuai JFU Subdit PLR Kemenkes RI Yulita Suprihatin didampingi JFU Subdit PP Kemenkes RI Rahpien. Tim ini juga beranggotakan tim dari Provinsi Sumbar meliputi BAPPEDA Prov.

Sumbar, Dinas Kesehatan Prov.

Sumbar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sumbar.

Wako Genius Umar berharap, dengan adanya verfikasi ini, mampu melakukan pembinaan dalam mewujudkan daerah yang bersih dan sehat. Sehingga ke depan, kita di Kota Pariaman memiliki kelebihan atau keunggulan tersendiri sebagai kota yang mewujudkan pembangunan dibidang kesehatan.

Ketuai JFU Subdit PLR Kemenkes RI Yulita Suprihatin Tim Verifikasi KKS Kementerian Kesehatan RI Widya Utami mengatakan, KKS ini merupakan program nasional Kementerian Kesehatan RI, yang bertujuan mengidentifikasi program-program pemerintah daerah bidang kesehatan, khususnya terkait dengan kesehatan masyarakat.

“Jadi KKS ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan upaya lintas sektor terkait dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat di wilayahnya,” ungkapnya.

Dengan dasar tersebut, pihaknya melakukan verifikasi lapangan, untuk mengetahui langsung dan mencocokan data yang sebelumnya diberikan Pemko Pariaman dengan melakukan wawancara, klari-

fikasi dan kunjungan langsung, guna mengetahui terkait capaian pembangunan kesehatan, sehingga layak atau tidak Kota Pariaman meraih penilaian sebagai KKS di Indonesia. “ Namun yang terlebih penting, yakni memandirikan masyarakat agar lebih sejahtera dan sehat, dengan kerjasama dengan lintas sektor terkait, dan masyarakatnya, sehingga terwujudlah kota sehat, baik dari segi pembangunan infrastrukturnya, wisatanya, dan pemukiman penduduknya,” imbuhnya mengakhiri saat penilaian di sekretariat Forum Kota Sehat Kota Pariaman.

Adapun Tatanan yang diambil dalam penilaian, sarana dan prasarana umum, perkantoran sehat, Pariwisata sehat, Kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, Kehidupan sosial yang sehat, Ketahanan pangan dan gizi.

Tak lupa, rombongan ini juga mencicipi kuliner khas Kota Pariaman, Gulai Kepala Ikan saat makan siang, dilanjutkan pelepasan tukik (anak penyu) di kawasan wisata Konservasi Penyu.(rm/khaidir).

Wagub Sumbar Minta Kasus drg.Romi Dihentikan Karena Sudah Selesai

KEPALA UPTD Puskesmas Marunggi, Ulil Amri.

PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman menggelar Sikat Gigi Massal di SDN 09 Kampung Apa Kecamatan Pariaman Selatan, Kamis (8/8/2019).

“Hal itu dilakukan agar para siswa mulai sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut dan bagaimana untuk menyikat gigi yang baik dan benar”, ujar Kepala UPTD Puskesmas Marunggi, Ulil Amri.

Kegiatan Sikat Gigi Massal ini merupakan program rutin tahunan yang sasarannya pada murid baru Sekolah Dasar (SD) atau murid kelas 1 SD yang mencakup wilayah kerja Puskesmas Marunggi. Tim terdiri Kepala UPTD Puskesmas

Marunggi, Ulil Amri didampingi pengelola Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), drg Darma Netti dan pengelola Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS), Ria Silviani.

Dimana, Menurut penelitian gigi murid baru SD paling banyak rentan menderita karies atau lubang gigi. Dengan adanya penyuluhan seperti ini kita dapat mengurangi kadar lubang gigi dan untuk menumbuhkan serta menanamkan kebiasaan baik kepada anakanak sejak dini.

“Kegiatan ini merupakan edukasi tentang kesehatan gigi oleh Dokter Gigi dan terapis gigi dan mulut, demonstrasi sikat gigi di dalam kelas dengan menggunakan model gigi, dan praktek sikat gigi bersama dengan cara sikat gigi yang

baik dan benar”, jelasnya Ulil Amri.

Program yang diberi nama Sikat dengan Giat (Prestasi Meningkat dengan Gigi yang Sehat) ini sekaligus melantik Duta Gen Giat yaitu Duta Generasi Gigi Sehat yang merupakan bagian dari Dokter Kecil yang bertugas memantau kesehatan gigi anak sekolah dan memandu kesehatan sikat gigi massal.

Nantinya, diharapkan setiap sekolah semua siswa dapat melaksanakan sikat gigi masal ini sekurangnya satu kali seminggu dan kepada orangtua siswa dan guru untuk tetap melanjutkan menjaga kesehatan gigi baik dirumah dan disekolah agar mereka tidak lupa dengan pelajaran yang sudah didapat dari kegiatan sikat gigi massal ini. (rm/khaidir)

PADANG, RAKYAT MEDIA – Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, meminta kasus yang menimpa dokter gigi penyandang disabilitas bernama Romi Syopa Ismael dihentikan.

Itu artinya, langkah hukum yang diupayakan Romi bersama dengan kuasa hukumnya, tidak lagi dilanjutkan.

Menurut Nasrul, kasus pembatalan kelulusan calon pegawai negeri sipil dokter Romi sudah selesai. Pemerintah pusat telah memutuskan untuk mengembalikan status CPNS dokter Romi yang sebelumnya sempat dianulir oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan lantaran dianggap tidak memenuhi syarat secara fisik.

“Hak yang bersangkutan sudah dikembalikan. Beliau akan ditempatkan di RSUD Solok Selatan. Sekarang tinggal nunggu SK,” kata Nasrul kepada wartawan di Padang, Selasa, 6 Agustus 2019.

“Sesuai hasil keputusan, bahwa kasus dokter Romi kita selesaikan dan sudah kita tutup. Sama-sama kita tunggu SK yang bersangkutan. Insya Allah dalam waktu dekat SK ini akan diberikan. Saya berharap proses hukum yang berjalan itu dihentikan. Karena persoalannya sudah selesai,” ujarnya.

Penghentian perkara hukum dokter Romi, katanya, sekaligus bentuk apresiasi terhadap Presiden Joko Widodo

melalui Kepala Saf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan kementerian serta lembaga terkait yang selama ini berempati dan mengupayakan jalan terbaik.

Nasrul juga mengaku meminta langsung Romi dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia agar menyudahi polemik tentang pembatalan CPNS itu, karena kasusnya sudah beres.

“Jangan ada lagi orang yang mengadu domba kita.Jangan lagi ada, katakanlah, menjelekkan pemerintah.

Semua sudah membantu,” tuturnya.

Pemerintah memutuskan mengembalikan hak drg.Romi Syofpa Ismael sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyatakan kasus yang menimpa drg.Romi sudah ditutup.

“Kasus dokter Romi sudah selesai. Kita tutup. Bersamasama kita akan mengawal terus sampai SK (CPNS) keluar,” kata Nasrul saat menerima kedatangan drg Romi dan rombongan Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Sumatera Barat di lantai dasar kantor Gubernur, Selasa (6/8/ 2019).

“Karena kasusnya sudah ditutup, tidak lagi orang yang bisa mengadu domba kita, katakanlah dianggap pemerintah tidak peduli dan lain-lain.

(Pemkab) Solok Selatan mem-

(FOTO:IST)

WAGUB Sumbar Nasrul Abit temui drg.Romi Syofpa Ismael, Selasa (6/8/2019). bantu, provinsi membantu.

Tinggal menunggu SK. Kalau SK-nya belum selesai, itu tanggung jawab kami,” kata dia.

Ia berjanji akan terus mengawal perjalanan SK CPNS dokter Romi yang dijanjikan tersebut.

“Tidak usah ragu, kita akan kawal terus. Kita ambil hikmahnya, karena semua ini terjadi karena persepsi yang berbeda,” ujarnya.

Kasus drg Romi sempat menjadi perhatian setelah pemda Solok Selatan menganulir kelulusannya sebagai CPNS pada 2018. Padahal sebelumnya Romi dinyatakan lulus dengan nilai terbaik. Namun kelulusannya dibatalkan setelah pemda Solok Selatan mengetahui Romi merupakan penyandang disabilitas.

Setelah kasusnya mencu-

at dan heboh sejak 22 Juli lalu dan melalui perjuangan panjang hingga ke Jakarta, Romi akhirnya diangkat sebagai CPNS. Sebagaimana diketahui, Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria akhirnya mendukung drg.Romi Syofpa Ismael menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Ada pelajaran yang dipetik Muzni dalam polemik panjang sebelum drg Romi jadi PNS. “Ini adalah suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kami ke depan agar tidak terlalu kaku dalam mengeluarkan suatu kebijakan dan ke depan kita kan lebih memperhatikan, memprioritaskan rasa keadilan publik dalam setiap kebijakan,” kata Muzni di kantor Kemenpan RB, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (5/8/ 2019).(red/rud/rm)

CMYK

9

SENIN, 12-21 AGUSTUS 2019, MINGGU II

Senin, 12-21 Agustus 2019, Minggu II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

9

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 268 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Terlibat Praktik Prostitusi dan Perdagangan Orang:

GM dan Manager Excotik Pub Hotel L Dibekuk Polda Kepri BATAM, RAKYAT MEDIA-Polda Kepri Jumat (2/ 8/2019) membekuk General Manager AJ dan Manager AH hotel L dalam kasus perdagangan orang. Penangkapan kedua otak pelaku tersebut ditangkap di Exotic Pub, L Hotel yang melakukan Praktek prostitusi berkedok karaoke di Exotic Pub, L Hotel.

“Praktek Pub ini menggunakan modus baru, yaitu ekploitasi seksual terhadap Lady Companion (LC) karaoke,” ujar Wadir Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri

AKBP Arie Darmanto di Mapolda Kepri, kepada wartawan Selasa (6/8/2019).

Selain menangkap dua otak pelakunya yakni General Manager AJ dan Manager AH, Subdit IV PPA Ditreskrimum Polda Kepri juga mengamankan barangbukti uang sebesar Rp1.950.000, satu kondom bekas yang sudah dibungkus dalam segel barang bukti, uang tunai Rp700 ribu yang didapatkan dari korban serta satu bundel bil tamu.Kemudia satu lembar bukti cek in, satu Bersambung ke Hal 10

WADIR Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri AKBP Arie Darmanto.

FOTO INSET (KANAN) :Karaoke di Exotic Pub, L Hotel Lubuk Baja.

Subdit Narkoba Polda Kepri Bekuk Walikota Batam Kurir Narkotika di Kapal Roro Enggan Menyikapi

Patkor Kastima 24 Tahun Perangi Penyelundupan di Selat Malaka BATAM, RAKYAT MEDIA-Operasi Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) yang dihelat Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) telah berlangsung selama 24 tahun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementrian Keuangan, Heri Pambudi mengatakan kegiatan yang selama ini berkutat di Selat Malaka, ke depannya akan semakin diperluas.”Cakupannya mulai dari barat Aceh, Sumatera Utara, Pekanbaru, Palembang, Kalimatan bagian timur, perairan Pontianak sebelah barat,” ujar Heru kepada wartawan di Batuampar, Kamis (8/8/2019).

Bersambung ke Hal 10

Bersambung ke Hal 10

BATAM, RAKYAT MEDIA-Angka kecelakaan lalu lintas di Kota Batam tergolong cukup tinggi. Selama enam bulan terakhir atau hingga Juni 2019, tercatat sebanyak 293 kecelakaan terjadi di kota ini.Akibat kecelakaan itu, 41 orang meninggal dunia, 50 orang luka berat dan 359 orang mengalami luka ringan. Sedangkan kerugian materi karena kecelakaan lalu lintas selama enam bulan itu sebanyak Rp 547 juta.

BATAM, RAKYAT MEDIA Wali Kota Batam Muhammad Rudi enggan berkomentar dan terkesan mengelak, saat ditanyakan maraknya kerusakan hutan bakau di Batam yang ditebang seWalikota Batam cara ilegal untuk H.M.Rudi diperjualbelikan sebagai kavling dan diselundupkan ke Singapura.

Muhammad Rudi, yang mengaku akan meninjau persiapan kunjungan Ibu Negara Iriana Joko Widodo ke Batam pada Rabu (7/ 8/2019), malah meminta wartawan untuk menanyakan ke pihak berwenang.

Siapa yang kasih izin? Tanyakan saja kepada yang berwenang,” ujar Rudi kepada beberapa media di DPRD Batam, Senin (5/8/ 2019), tanpa merinci pihak mana saja yang berwenang terkait hutan bakau atau mangrove di Batam.

Terkait kunjungan Iriana Jokowi ke Batam, Rudi menjelaskan, nantinya akan melakukan penanaman pohon mangrove (bakau) yang diselenggarakan Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja bertempat di Pan-

Bersambung ke Hal 10

Bersambung ke Hal 10

BARANG bukti Narkoba yang berhasil diamankan

Kejati Kepri Edy Birton SH.MH :

Plt Gubernur Kepri Janji Tindak

Angka Ada Penyelewengan Wewenang dan Jabatan Izin Kecelakaan Lalu Lintas di Batam Pertambangan di Bintan BINTAN, RAKYAT MEDIA - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri hingga kini masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait penyidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi pemberian izin usaha pertambangan (IPU) bauksit melalui dinas Sumber Daya Bersambung ke Hal 10

Cukup Tinggi

(FOTO:IST)

DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementrian Keuangan, Heri Pambudi

Perusakan Hutan Mangrove

BATAM, RAKYAT MEDIA-Subdit 2 Narkoba Polda Kepri yang dipimpin AKBP Rama Pattara, SIK, M.Si, mengamankan dua pria yang diduga sebagai kurir narkotika jenis sabu di pelabuhan penyeberangan Kapal Roro Punggur, Minggu (04/08) pagi, sekitar pukul 08.00 WIB. Bekerjasama dengan anggota KKP Punggur, anggota Lantas Polresta Barelang, Tim Subdit Narkoba, berhasil mengamankan pelaku, beserta barang bukti berupa 2 kilogram sabu dan 18 butir pil ekstasi di dalam mobil yang digunakan.

Kepala Kejati Kepri

Edy Birton SH MH

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

SAMBUNGAN

Senin, 12-21 Agustus 2019, Minggu II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

10

Pemko dan Aparat Tutup Mata Dengan Aktifitas Pemusnahan Mangrove

(Foto/Ist)

PENIMBUNAN hutan bakau untuk dijadikan kavling siap bangun dengan modus Kampung Tua di Dapur 12 Sagulung, Batam.

GM dan Manager lembar tanda bukti serta satu kunci kamar L hotel.

“Jadi kasus tindak pidana penjualan orang (TPPO) ini, LC ini adalah korban, dia yang tereksploitasi. Jadi uang Rp700 ribu itu dari (korban) yang diperoleh dari hasil melayani tamu. Modusnya tidak langsung take by hand untuk melakukan menyewa LC atau melakukan seks, tapi dengan memberikan kupon,” jelas Arie.

Arie mengatakan, tidak semua pengunjung Exotic Pub ditawari layanan seks oleh tersangka. Tersangka memilih target yang akan

ditawarkan seks oleh LC. Dalam prakteknya ada 6 LC yang dipekerjakan kedua tersangka.

“Kupon ini berupa voucher dengan harga Rp1.500.000, sementara voucher ini baru bisa digunakan di atas pukul 00.00 WIB dan juga hanya berlaku pada hari itu saja. Uang Rp1.500.000 ini termasuk harga kamar Rp450 ribu. Jadi sisanya Rp1.050.000, itu yang digunakan oleh kedua tersangka untuk modus ekploitasi,” turut Arie.

Enam orang LC yang dijual kedua tersangka setiap

Subdit Narkoba Dirnarkoba Polda Kepri, Kombes Pol K Yani mengatakan, pengungkapan jaringan narkoba antarkota kabupaten dan provinsi itu setelah informasi dari masyarakat. Kemudian dilanjutkan penyelidikan.

“Informasi itu ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di lapangan,” kata Yani, Selasa (6/8/2019) siang.

Dalam informasi yang diterima Subdit, terang Dirnarkoba, ada dua kurir narkoba yang sudah biasa membawa barang haram (sabu) melalui pelabuhan penyeberangan roro, menggunakan kendaraan mobil, Sabtu (03/08) sore.

“Kami lansung melakukan identifikasi profil dan mengintainya,” papar Kombes Pol Yani.

Selanjutnya, terang Yani, Minggu (4/8/2019) sekitar pukul 08.00 WIB, personil Subdit ll itu mendapatkan informasi bahwa ada kendaraan mobil avanza dengan nomor polisi D 3 LU berwarna abu abu parkir dipelabuhan roro tersebut, dengan antri masuk ke kapal roro, tujuan ke Tanjunguban.

“Sebelum mobil itu naik ke kapal dilakukan pemeriksaan kepada mobil dan supir dan penumpangnya,” ungkapnya.

Saat pengeledahan tersebut, lanjutnya, tim menemu-

Patkor Kastima Dalam Parkor Kastima ke-25 nanti akan dibagi dalam dua tahap, yaitu Patkor Kastima 25A dan 25B. Untuk Patkor Kastima 25A DJBC akan mengerahkan 6 unit fast patrol boat seri 38 meter dan 28 meter serta 4 unit speedboat, sedangkan JKDM mengerahkan 5 kapal perantas dan 5 kapal penumpas dalam kurun waktu kurang lebih 3 minggu ke depan.

Dari hasil Patkor Kastima ke-24 tahun lalu, Heru menyebutkan 12 penindakan terhadap berbagai pelanggaran yang telah berhasil di-

gagalkan operasi patroli laut Bea Cukai yaitu 6 penindakan. ”Penyelundupannya berupa bahan bangunan, sepeda motor, hingga kayu papan, crude oil, rokok, minuman mengandung etil alkohol dan bawang,” katanya.

Selain penyelundupan tersebut, pihaknya bersama dengan JKDM juga berhasil menghentikan kegiatan penyelundupan narkotika serta hewan dilindungi. Seperti orang utan yang diselundupkan dari Indonesia ke Malaysia. ”Ada 400 lebih

Ada Penyelewengan Manusia (ESDM) Provinsi Kepri 2018-2019 di wilayah Kabupaten Bintan.

“Kami sudah minta hasil audit dari BPKP terkait proses penyidikan dugaan kasus tambang tersebut,” kata Kepala Kejati Kepri, Edy Birton SH MH, disela usai Sertijab Asintel Kejati Kepri di aula Sasana Baharuddin Lopa, Kejati Kepri di Senggarang, Tanjungpinang, Selasa (6/8/2019).

Lebih lanjut, orang nomor satu di Kejaksaan Kepri ini mengaku belum mendapatkan apa hasil audit dari salah satu badan pengawasan keuangan negara dimaksud. ”Kita belum mendapatkan apa hasil audit dari BPKP tersebut. Nanti kalau sudah ada, segera kami sampaikan kepada rekan-rekan media semuanya,” ujar Kajati Kepri Ditanya apakah ada dugaan penyimpangan terhadap proses pertambangan di Bintan tersebut, Edy Birton menyebutkan, bahwa terdapat penyimpangan berupa penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

“Hasil penyidikan kami,

menemukan adanya dugaan penyimpangan, berupa penyalahgunaan jabatan,” ungkap Edy Birton.

Menyangkut terhadap berapa jumlah pihak terkait yang sudah diperiksa, Kajati Kepri ini belum bisa menjelaskan satu persatu terhadap pejabat berwenang maupun pihak terkait yang sudah diperiksa.”Yang jelas, semua pihak dan pejabat terkait sudah kita lakukan pemeriksaan semuanya,” ucap Kajati Kepri.

Informasi diperoleh sebelumnya, tim penyidik Kejati Kepri telah memeriksa belasan saksi, baik dari lingkungan Dinas ESDM Pemprov Kepri, termasuk beberapa orang dari pihak swasta selaku pengusaha tambang bauksit di Bintan yang diduga bermasalah tersebut.

Hal lainnya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) untuk penjualan bauksit yang selama ini diterbitkan, ternyata tidak bisa dipergunakan untuk menjual barang galian yang bernilai miliaran rupiah tersebut Diduga adanya terjadi

Sambungan Hal. 9

malamnya kepada laki-laki hidung belang di Batam maupun wisatawan luar daerah dan luar negri rata-rata berumur 20-22 tahun. Praktek penjualan orang diyakini sudah berjalan lama, namun menggunakan modus voucher diperkirakan baru 1 bulan ini Kedua tersangka General Manager AJ dan Manager AH dijerat pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Penjualan Orang pasal 12 dan pasal 13 dengan ancaman minimal 2,5 tahun maksimal bisa 10-12 tahun penjara. (rm/mwd).

Sambungan Hal. 9

kan sebungkus plastik putih berisi kristal bening diduga sabu serta satu bungkus plastik kopi mix warna kuning berisi 1 bungkus kristal bening diduga sabu.

“Kemudian, sebungkus rokok yang ditemukan di pintu mobil. Dan saat diperiksa ternyata ada 8 butir pil ekstasi didalamnya. Sementara itu, dari dalam tas juga ditemukan 10 butir ekstasi beserta paket paket sabu ukuran kecil,” sebut Kombes Pol Yani.

Dia mengatakan, kasus tersebut akan dikembangkan untuk mengungkap bandar yang lebih besar, baik yang di Batam, maupun yang di Bintan. (rm/red) Sambungan Hal. 9

spesies yang dilindungi telah diamankan, serta 1,2 ton narkotika dicegat di Malaysia pada saat transaksi di tengah laut,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pengarah Kastam JKDM Dato Seri Paddy menambahkan bahwa kesepakatan dan kesepahaman ini sangat diperlukan oleh pihaknya. Dengan demikian, kegiatan penyelundupan supaya dapat ditindak lebih tegas. ”Memang diperlukannya sinergi, guna menghapuskan penyelundupan ilegal,” ujarnya. (rm/red) Sambungan Hal. 9

permainan dibalik itu, sehingga timbulah kesepakatan atau konspirasi untuk memberlakukan izin bodong alias fiktif di luar jalur aturan UU yang berlaku dengan modus menjual bauksit-bauksit tersebut ke PT GBA, meski hal itu dilarang sesuai aturan.

Rekayasa dan dugaan pemalsuan dokumen negara yang dibuat berupa izin tersebut, akhirnya menghalalkan segala cara untuk melakukan pengambilan dan penjualan bauksit di Pulau Bintan bernilai sekitar Rp266 miliar (USD 19 X 1.000.000 ton).

Akibatnya terjadilah kerusakan hutan dan mengeruk kekayaan hasil bumi secara besar-besar yang tidak mendasar pada izin pertambangan yang sah alias bodong.

Hal ini diperparah lagi, tidak dikembalikan fungsi hutan seperti semula dengan reklamasi ulang seperti ketentuan aturan, termasuk menghilangkan uang negara melalui pajak bernilai ratusan miliar rupiah, sehingga bisa diartikan telah terjadi tindakan pidana berlapis, memperkaya diri sendiri atau suatu koorporasi.(rm/red)

BATAM, RAKYAT MEDIA – Upaya Tim KPK yang menangkap Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun dalam kasus OTT reklamasi dan gratifikasi berbagai perijinan di Kepri dan Batam, tidak membuat jera para oknu aparat penegak hukum serta aparat pemerintahan Kota Batam.

Bahkan, Tim anti rasuah itu juga sudah memeriksa beberapa pengusaha lahan bisnis yang sebelumnya lahannya diperoleh dari kegiatan reklamasi pantai dan penimbunan kawasan mangrove, sepoerti Hartono dan Johan Kennedy Aritonang.

Buktinya, untuk kesekiankalinya, hutan bakau alias mangrove di Batam menjadi sasaran empuk pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pembalakan liar terus berjalan bahkan dengan modus baru.

Seperti yang terjadi di wilayah Dapur 12, Kecamatan Sagulung, puluhan hektar hutan bakau dibabat dan disulap menjadi hamparan lahan berupa Kavling Siap Bangun (KSB) berkedok Kampung Tua. Informasi yang dihimpun media ini dari beberapa narasumber di lokasi menyebut-

kan, lahan hasil timbunan hutan bakau ini diperjual belikan sebagai KSB oleh pihak perusahaan.

Ini sudah barang tentu mengabaikan pernyataan resmi Badan Pengusahaan (BP) Batam yang telah memperingati bahwa aktivitas jual beli lahan kavling di Batam adalah ilegal. Alokasi lahan kaveling telah sejak lama dihentikan BP Batam.

Melihat hal ini, Firman Komong, seorang masyarakat setempat angkat suara agar instansi pemerintahan segera mengambil tindakan terhadap kegiatan terkait, sehingga kerusakan hutan bakau tidak meluas di wilayah mereka.

“Pemerintah sudah seharusnya mulai tegas untuk mencegah praktek ini, jangan ditunggu dulu adanya korban jual beli lahan kavling yang masih diragukan legalitasnya itu. Lagi pula yang mereka babat adalah lahan hutan lindung dan bakau,” terangnya.

Ia mengatakan, kawasan hutan bakau yang ditimbun untuk lokasi kavling yang diperjual belikan atas nama dengan modus sebagai Kampung Tua ini berada tak jauh

dari kampung Tua Dapur 12, Kecamatan Sagulung.

Disebutkan, lahan tersebut dikelola oleh salah satu perusahaan yang mengaku telah mengantongi perizinan dari instansi pemerintah terkait dan hingga saat ini lahan tersebut siap dipasarkan.

Untun informasi pemasaran juga belum bisa dipastikan, sebab belum ada data lebih lanjut tentang harga dan tata cara pembelian kavling timbunan hutan bakau tersebut.

Sementara itu, Firman juga mengatakan perihal akal-akalan nama Kampung Tua ini bisa ditanyakan langsung kepada Rukun Khasanah Warisan Batam (RKWB).

RKWB ini di dalamnya berisi tokoh-tokoh masyarakat tempatan.

Menurutnya, RKWB sebagai penanggungjawab terhadap 37 titik Kampung Tua se-Kota Batam, yang dibentuk dari SK-105 Wali Kota, pasti akan sangat paham tentang batas-batas wilayah Kampung Tua. “Kalau yang terjadi di Dapur 12 ini sudah barang tentu merusak hutan lindung dan mangrove. Itu bukan Kampung Tua,” tegasnya.

Sementara itu, LSM Gre-

Angka Kecelakaan Pihak kepolisian juga mencatat, usia korban kecelakaan lalu lintas mayoritas berasal dari usia produktif, pada rentang usia 21 sampai 30 tahun. Ren-tang usia kedua terbanyak adalah 31 sampai 40 tahun.Dengan banyaknya korban kecelakaan lalu lintas di usia produktif, Satlantas Polresta Barelang mendatangi beberapa sekolah di Batam guna menyampaikan pentingnya tertib berlalu lintas di jalan raya.Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019. Mengingat, sering terjadi kecelakaan berkendara yang disebabkan oleh kelalaian pengendara itu sendiri.

Wakasat Lantas Polresta Barelang AKP Kartijo mengatakan, anggotanya mendatangi beberapa sekolah di Batam agar siswa-siswi mengetahui pentingnya keselamatan dalam berkendara.

Siswa-siswi yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak diperbolehkan mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah. ”Namun, apabila mereka nantinya sudah berumur 17

tahun, baru bisa untuk mengurus SIM,” ujar Kartijo.

Satlantas Polresta Barelang juga mengenalkan pendaftaran SIM online. Kemudian, dapat melaksanakan latihan ujian teori maupun praktik di halaman Polresta Barelang. Menurut Kartijo, penyebab utama kecelakaan lalu lintas kebanyakan adalah human error atau kelalaian dari pengendara itu sendiri. ”Kebanyakan kurang fokus, terkadang juga mengantuk saat mengemudikan kendaraanya di jalan raya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas,” ujar Kartijo.

Kendati begitu, masih banyak faktor lainnya yang menjadi penyebab kecelakaan, seperti faktor jalan, cuaca dan lingkungan.Faktor jalan, misalnya licin, berlumpur dan berlubang. Faktor cuaca, seperti berkabut dan hujan.”Faktor lingkungan, misalnya jalanan yang sepi, tanjakan, banyak pepohonan yang kemungkinan bisa tumbang,” jelasnya.

Beda faktor suatu kecelakaan lalu lintas, tentunya beda juga penyebabnya. Dia

Sambungan Hal. 9

mengungkapkan, penyebab terbesar adalah human error.Di mana, pengendara kendaraan bermotor banyak melakukan pelanggaran, seperti pelanggaran rambu lintas dan kecepatan.

Selain itu, jalan berlubang juga menjadi faktor yang banyak ditemukan dalam kasus kecelakaan lalu lintas.”Kalau rambu lintas, seperti menerobos lampu merah yang menyebabkan mereka tabrakan pengendara lain. Pelanggaran kecepatan, mereka mengemudi dengan kecepatan tinggi saat ada lubang, otomatis sulit menghindar dan terjatuh,” tuturnya.

Ia berharap, masyarakat lebih berhati-hati dalam berkendara. Masalah lingkungan, cuaca dan jalan, kadang kala tidak bisa dihindari, tergantung dari kehati-hatian para pengendara.Ia berharap, seluruh pengendara di jalanan Kota Batam bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.”Itu gunanya selalu mengadakan sosialisasi. Selama ini, masyarakat selalu mengabaikan. Faktor kecelakaan terkadang tidak

Walikota Batam cur Pelabuhan, Tanjungpiayu.

“Ini saya akan ke lokasi untuk mengecek persiapan kehadiran beliau,” katanya.

Ditambahkan, kegiatan ini akan digelar serentak di 12 provinsi se-Indonesia. Ini merupakan sebuah gerakan sosial peduli bakau untuk pemulihan daerah aliran sungai (DAS) dan Kampung Hijau Sejahtera (Hijrah).

Maraknya aktivitas penyelundupan kayu bakau dari wilayah Batam ke Singapura, sudah sangat memprihatinkan. Aktivitas tersebut diketahui sudah berlangsung sejak tahun 2002 dan terkesan ada pembiaran.

Aktivitas ini pun sangat bertolak belakang dengan kegiatan serentak yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Iriana. Diketahui, paling sedikit sebanyak 800 ton kayu bakau dikirimkan ke Singapura setiap bulannya.

Anehnya, Pemko Batam dan Pemprov Kepri sebelumnya sudah melakukan pembahasan persiapan pelaksanaan Gerakan Tanam Mangrove, Pemulihan DAS dan Kampung Hijau Sejahtera di Batam dan akan dihadiri Hj. Iriana Joko Widodo.

Untuk kegiatan aksi penanaman mangrove yang dilakukan istri Presiden Joko Widodo ini, Sekretaris Daerah Kepri juga sudah menggelar pertemuan dengan Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja di

Ruang Rapat Utama Lt. IV Kantor Gubernur Kepulauan Riau Dompak, Tanjungpinang Selasa (30/7/2019) lalu.

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS. Arif Fadillah memberikan apresiasi khusus bagi Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja yang akan melaksanakan penanaman serentak mangrove. Penanaman itu akan dipusatkan di Pancur, Kelurahan Tanjungpiayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam.

“Terima kasih karena telah memilih Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam sebagai tempat pelaksanaan Gerakan Tanam Mangrove, Pemulihan DAS dan Kampung Hijau Sejahtera,” ujar Arif.

Arif mengatakan bahwa geografis Provinsi Kepulauan Riau yang 96 persen wilayahnya adalah laut, sudah sepatutnya menjaga wilayah pesisir di sekitaran pantai. Dengan semakin banyaknya hutan bakau yang ditanam, maka akan turut berkontribusi menjaga lingkungan pantai.

“Adalah tugas kita semua, menjaga anugerah dari pencipta alam semesta ini untuk generasi kini dan generasi yang akan datang, dan sudah sepatutnya kita melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan bijaksana,” harapnya.

en and Clean meminta aparat penegak hukum dan pemerintah daerah memberi atensi khusus terhadap pembabatan hutan di Kepri, khususnya Batam. Begitu juga penyelundupan kayu bakau ke Singapura, harus menjadi perhatian serius bagi aparat hukum.

Besarnya angka penyelundupan kayu bakau dari pulau-pulau terdepan NKRI wilayah Kota Batam sudah sangat merugikan masyarakat. Aktivitas yang telah berlangsung lama ini sudah berulang kali menjadi atensi LSM Green and Clean agar tidak lagi adanya penyelundupan menuju Singapura.

Pemusnahan hutan mangrove diduga sepertinya sudah menjadi lahan mendapatkan keuntungan kekayaan ilegal oleh oknum-oknum aparat serta oknum pemerintah Batam. Sehingga, pembabatan mangrove untuk dijadikan lahan bisnis ilegal serta serta upaya penyelundupan kayu bakau ke Singapura, menjadi bisnis menggiurkan kendati melanggar peratuiran dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI tercinta ini, khususnya di wilayah Batam. (red/rud/rm)

bisa dihindari. Jadi, paling tidak penyebab kecelakaan diminimalisir, karena semua tergantung pribadi masingmasing,” imbuhnya.

Saat sosialisasi ke sekolah, polisi juga menyampaikan tentang bahaya narkoba, karena saat ini banyak beredar narkotika jenis sabu, ganja, serta pil koplo.Sebab, hal itu membuat daya pikir si pengguna menjadi menurun dan memperbodoh mereka. Selain itu, polisi juga menyampaikan bahaya minuman keras (Miras) kepada murid baru, jika miras juga akan merusak kesehatan. ”Juga bahaya kemajuan Informasi Teknologi (IT), dimana pemakaian gaget atau hape yang banyak situs dewasa dapat merusak generasi bangsa,” tegasnya.

Juga hal yang sangat penting juga disampaikan, agar mereka tidak gampang terhasut berita yang tidak benar atau hoaks.”Kewajiban seorang murid adalah semangat belajar, agar kelak bisa berprestasi dan mewujudkan cita-cita menjadi harapan bangsa,” tambahnya.(rm/ btp) Sambungan Hal. 9

Lebih lanjut Arif juga berharap, berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pelestarian kawasan hutan mangrove dapat menstabilkan kondisi lingkungan di sekitaran pantai sehingga semua habitat yang bergantung pada kehadiran hutan mangrove dapat terjaga dan terselamatkan.

Selain itu, banyak potensi yang muncul dari keberadaan hutan bakau ini yaitu bisa jadi potensi wisata untuk mendatangkan wisatawan ke daerah ini.

“Mari kita lestarikan dan jaga bersama keberadaan mangrove. Dengan keberadaannya yang terjaga maka akan muncul potensi ekonomi baru berupa potensi pariwisata,” tutup Arif.

Sementara itu, Heru dari Kementerian Pertahanan mewakili OASE dalam pemaparannya menyebutkan bahwa Pelaksanaan Gerakan Sosial Peduli Mangrove, pemulihan DAS dan Kampung Hijrah di Kota Batam direncanakan dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2019 dan akan dihadiri oleh Ibu Negara, Hj.Iriana Joko Widodo.

“Ibu Negara direncanakan hadir pada acara penanaman mangrove di Pancur Pelabuhan, Tanjungpiayu.

Segala alternatif kegiatan telah kita siapkan dan mohon bantuan kerjasama dan Pemerintah Provinsi Kepri agar kegiatan ini dapat terlaksa-

na dengan baik,” ujar Heru.

Heru juga menjelaskan bahwa kegiatan penanaman mangrove akan dilaksanakan secara serentak di 12 Provinsi, dimasing-masing Provinsi akan dihadiri oleh Ketua PKK Provinsi/ Kabupaten/ Kota, FKPD, TNI, Polri, Pramuka serta pelajar.

Kegiatan ini juga akan dirangkaikan dengan Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) Tahun 2019 di Taman Wisata Alam Muka Kuning, Kota Batam yang telah berlangsung sejak tanggal 05 Agustus 2019 lalu.

Namun, upaya penanaman mangrove ini dinilai berbagai kalangan hanya untuk menutupi kebobrokan Pemko Batam dan aparat penegak hukum yang notabene berwenang menjaga kelestarian mangrove dan mencegah aksi penyelundupan kayu bakau ke Singapura.

Disaat Ibu Hj.Iriana berencana akan mengunkjungi Batam untuk menanam mangrove, di satu sisi lainnya aktifitas pemusnahan dan perusakan mangrove serta aksi penebangan ilegal kayu bakau yang akan diselundupkan ke Singapura sangat merajalela.

Sehingga, jumlah mangrove yang ditanam program Hj.Iriana Joko Widodo, jauh tidak sebanding dengan pembabatan lahan mangrove yang terus berlangsung.(red/ rudi hartono)

CMYK

11

GALERI FOTO

Senin, 12-21 Agustus 2019, Minggu II

WALIKOTA, Muhammad Rudi menerima ucapan selamat dari Dwi Listyawardani, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat atas keberhasilan meraih penghargaan Manggala Karya Kendana

Website: www.rakyatmediapers.co.id

FOTO bersama usai menerima penghargaan Manggala Karya Kencana

WALIKOTA, Muhammad Rudi menerima ucapan selamat dari Walikota Tanjung Pinang, Syahrul

Walikota Batam, Muhammad Rudi Raih Penghargaan Manggala Karya Kencana KENCANA (MKK) disematkan kepada Walikota Batam, Muhammad Rudi. Penyematan lencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia ini dilaksanakan dalam acara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-26 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang, Selasa (6/ 8).

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Produksi BKKBN RI, Dwi Listyawardani langsung menyematkan lencana MKK kepada Rudi. Manggala Karya Kencana ini merupakan penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat melalui BKKBN kepada pemerintah daerah yang berdedikasi tinggi terhadap program pengendalian penduduk.

Pemerintah Kota Batam di bawah kepemimpinan Rudi dinilai sukses menyelenggarakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera (KKBPK).

“Penghargaan ini bisa kita raih berkat kerja sama seluruh elemen masyarakat, RT/RW, kader-kader PKK. Karena itu, penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh masyarakat Kota Batam,” ujar Rudi.

Ia menjelaskan Batam merupakan kota industri. Masyarakatnya sebagian besar berusia produktif sehingga pertumbuhan penduduk sangat tinggi.

Ini menjadi tantangan terbesar bagi pengendalian penduduk di Kota Batam. Namun Rudi optimis upaya pengendalian penduduk ini dapat dilaksanakan. Terutama apabila ada kesadaran dari masyarakat dan kontrol pemerintah.

“Terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Program ini akan terus kami lakukan. Sehingga program BKKBN dapat dilaksanakan dengan baik di Kota Batam. Bukan sekadar KB tapi bagaimana mengedukasi masyarakat untuk membangun keluarga yang sehat dan sejahtera,” ujarnya.

Selain Rudi, lencana serupa juga disematkan kepada Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris.

DWI Listyawardani, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat menyematkan penghargaan Manggala Karya Kencana kepada Walikota Batam, Muhammad Rudi

WALIKOTA, Muhammad Rudi disambut oleh pengurus PKK Provinsi Kepri

WALIKOTA, Muhammad Rudi tiba di lokasi acara penyerahan penghargaan Manggala Karya Kencana

WALIKOTA, memberi ucapan selamat kepada anggota Polri yang menerima penghargaan

WALIKOTA, Muhammad Rudi beserta seluruh tamu undangan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya

WALIKOTA, Muhammad Rudi didampingi Ketua TP PKK Kota Batam, Marlin Agustina Rudi tiba di Tanjungpinang

WALIKOTA, Muhammad Rudi berbincang dengan Bupati Kepulauan Anambas

WALIKOTA, Muhammad Rudi menerima ucapan selamat dari tamu undangan

BINTAN-PINANG

Senin, 12-21 Agustus 2019, Minggu II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

12

Plt Gubernur Kepri : Tindak Tegas Pengeboman Ikan di Perairan

(FOTO:KOMINFO)

BIMTEK Tahap II Tempatkan Kota Tanjungpinang Menuju 100 Smart City.

Smart City, Jadikan Kota Tanjungpinang Mendunia TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau, masuk dalam 100 kabupaten/kota menuju smart city.Sementara, masih banyak daerah yang berusaha dan berharap dapat masuk namun belum tentu terkabul karena saat ini pemerintah pusat baru menetapkan 100 smart city.

Demikian dikatakan Pembimbing Smart City Kota Tanjungpinang, Dr.Yudho Giri Sucahyo, pada acara Bimbingan Teknis Tahap II Gerakan Menuju 100 Smart City Tanjungpinang, di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang, Senin (5/7/2019).

“Smart City Tanjungpinang, meskipun baru, sudah dikenal luas di Indonesia bahkan dunia internasional karena publikasi yang luas dan gencar,” kata Yudho.

Bimtek tahap II berlangsung selama dua hari mulai 5 sampai dengan 6 Agustus 2019, dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Irwan, dan diikuti perwakilan masing-masing OPD di lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Abdul Kadir Ibrahim, mengatakan, bimtek ini merupakan kegiatan yang menyatukan seluruh OPD dan para pihak dalam mendukung visi-misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul-Rahma, periode 2018-2023.

“Bimtek tahap satu sudah selesai dan menghasilkan buku masterplan.Dan hari ini dimantapkan untuk menuju buku tahap kedua,” ucap Akib sapaan Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang.

Enam kelompok merupakan gabungan dari perwakilan OPD, yakni smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, smart environment membahas analisis strategi dan kesiapan daerah.

Dalam bimtek yang dimoderatori oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Kominfo Tanjungpinang Muhammad Yamin, mereka juga melakukan presentasi mengenai draft awal masterplan smart city jangka pendek, menengah dan panjang. (rm/ferianda/rel)

Walikota Tanjungpinang Belum Terima 3 Nama Calon Dirut BUMD TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Tim Panitia Seleksi (Pansel) perekrutan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang akan memilih tiga dari lima nama peserta yang dinyatakan lulus kualifikasi. Kemudian diserahkan ke meja Walikota Tanjungpinang.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setdako Tanjungpinang, M.Amin.

Dikatakannya, dalam waktu dekat pihaknya akan mengumumkan tiga nama peserta Dirut PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) untuk diajukan ke meja Walikota Tanjungpinang. Sedangkan Dirut dan Dewan Pengawas BPR Bestari belum diumumkan.

“Dalam waktu dekat ini untuk Dirut PT TMB, dari lima kita umumkan tiga nama. Dari tiga nama itu, akan ditentukan walikota satu nama. Sedangkan untuk Dirut BPR Bestari dan Dewan Pengawas, harus melewati tahapan lagi yakni harus ke OJK (Otoritas Jasa Ke-

uangan) dan prosesnya lama,” ungkap Amin saat dijumpai di Lapangan Pamedan A Yani, Selasa (6/8/ 2019).

Ditempat yang sama, Walikota Tanjungpinang Syahrul mengatakan tidak mengetahui pasti kelanjutan seleksi Dirut BUMD. “Kalau sudah sampai di meja saya, tentu saya akan rapat dengan pansel, sekda dan wakil walikota. Gelar rapat pleno, untuk menetapkan salah satu dari tiga nama itu,” ujar Syahrul.

Selain itu, dia juga kurang setuju dengan rencana Kabag Perekonomian M Amin yang mendahulukan pengumuman tiga nama calon Dirut PT TMB dan menunda pengumuman calon Dirut serta Dewan Pengawas BPR Bestari. ”Saya rasa tidak perlu dipisah-pisah. Sampai pelantikannya juga sekalian semua saja,” pungkas Syahrul Saat didesak kembali tentang 3 nama calon Dirut BUMD, Syahrul tetap keukeuh mengatakan belum menerima tiga nama calon untuk mengisi jabatan Direk-

tur Utama BUMD PT.Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) hasil Panitia Seleksi (Pansel).

“Hingga saat ini belum ada masuk di meja ayah tiga nama calon Direktur BUMD PT. TMB hasil seleksi Pansel yang mau kita lantik,” ucapnya, Selasa (6/8) usai menghadiri acara peringatan Hari Anak Nasional di Lapangan Pamedan A.Yani, Tanjungpinang.

Syahrul menyebut, apabila sudah masuk tiga nama hasil seleksi Pansel akan dilakukan rapat bersama.”Kita pasti lakukan rapat untuk memilih siapa yang akan dilantik dari nama yang masuk atau diajukan,” katanya.

Syahrul berharap nantinya pelantikan bersamaan dengan Direktur BPR Bestari yang baru.

“Karena BUMD dan BPR Bestari sama-sama badan usaha kita. Intinya apabila sudah masuk nama-nama itu segera kita lakukan rapat pleno untuk menentukan satu dari tiga nama yang akan dilantik menjadi direktur,” ungkapnya.(rm/red)

DOMPAK, RAKYAT MEDIA - Dampak penggunaan bom dalam proses penangkapan ikan dapat mengancam potensi pariwisata bawah laut di Tambelan.

“Tidak hanya potensi pariwisata saja yang terancam rusak, potensi lain dari hasil laut juga akan berkurang, karena merusak terumbu karang yang merupakan ekosistem penyangga kehidupan laut di kawasan sekitarnya,” kata akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Henky Irawan, S.Pi, MP, M.Sc, Selasa (6/8/2019) Artinya, jika terumbu karang sebagai rumah biota laut rusak atau hancur dari dampak bom ikan, maka biota laut akan pergi pindah ke tempat lain atau mati. Sehingga objek daya tarik wisata juga berkurang. “Untuk mengembalikan terumbu karang ke kondisi semula juga sangat sulit dan lama, butuh puluhan tahun karena umumnya dalam 1 bulan karang tumbuh 0,2 cm,” tegasnya.

Sekretaris Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Penjamin Mutu (LP3MP) Umrah tersebut berharap pengawasan dan penegakan hukum harus tegas.

Di wawancara terpisah, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Air, Ling-

Plt.Gubernur Provinsi Kepulauan Riau

Isdianto kungan, dan Manusia (Alim) Kepulauan Riau, Kherjuli, turut menyayangkan masih ada aksi “illegal fishing” menggunakan bahan peledak di zaman milenial sekarang ini.

Menurut dia, di tengah kemajuan teknologi informasi, semestinya peristiwa itu tidak terjadi. Bahkan secara jelas diberitahukan bahwa penggunaan bom ikan tidak dibenarkan.

“Para nelayankan sudah banyak mendapatkan sosialisasi dan pembekalan tata cara mendapatkan ikan dengan peralatan tangkap yang diperbolehkan dan yang tidak menurut hukum. Tapi mengapa masih menggunakan bom ikan,” ungkapnya.

Kata Kherjuli, bahayanya penggunaan bom ikan bisa memusnahkan spesies yang dilindungi berdasarkan

undang-undang, seperti penyu, napoleon dan lain sebagainya.

“Sementara untuk memulihkannya kembali, membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkannya,” tegas Kherjuli.

Karena, dampak lainnya juga dirasakan oleh nelayan tradisional, seperti berkurangnya penghasilan dan kualitas ikan. Disebabkan dampak dari ledakan bom ikan yang dilakukan secara berulang-ulang.”Tentu kami sangat menyayangi kejadian tersebut, dan sangat mendukung pihak keamanan menindak para pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Sebelumnya, Plt.Gubernur Provinsi Kepulauan Riau,

Isdianto, berkomitmen memerangi seluruh aktivitas pengeboman ikan yang beroperasi di wilayah laut Kepri.”Intinya ke depan pasti akan kita basmi habis. Karena pengeboman ikan jelas-jelas dilarang pemerintah,” kata Isdianto, Senin (5/8/2019).

Menurut Isdianto, kegiatan pengeboman ikan sangat merugikan memasyarakat terutama nelayan tradisional karena dapat mengurangi hasil tangkapan.Selain itu, kata dia, kegiatan illegal fishing tersebut turut merusak ekosistem dan biota laut.

“Ini termasuk tindak pidana, tidak bisa ditolerir,” tegasnya.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti terkait upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam mencegah pengeboman ikan di Kepri.”Salah satunya ialah gencar menggelar razia laut dengan melibatkan aparat penegak hukum terkait,” imbuhnya.

Isdianto pun meminta para penegak hukum dapat menindak tegas para pelaku pengeboman ikan termasuk pemasok bahan bom yang digunakan.”Jangan hanya tangkap pelakunya saja.

Tetapi juga pemasok bahan peledaknya,” ungkap Isdianto. (red/rm)

Empat Pelaku Bom Ikan di Tambelan Dibawa ke Polres Bintan BINTAN, RAKYAT MEDIA - Empat tersangka pelaku pengeboman ikan di Perairan Tambelan, Kepulauan Riau, diserahkan ke Polres Bintan setelah tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang menggunakan Kapal Sabuk Nusantara dari Tambelan, Minggu (4/8/2019) pecan lalu.”Keempat pelaku dilimpahkan ke Polres Bintan untuk proses lebih lanjut,” kata Kapolsek Tambelan Ipda Misyamsu Alson di Pelabuhan Sri Bintan Pura.

Keempat tersangka yakni Hasbullah sebagai tekong kapal dan penyelam, Amiruddin sebagai penyelam, Ilham sebagai koki kapal, dan Rusdianto sebagai anak buah kapal (ABK), warga Pemangkat, Kalimantan Barat.Mereka ditangkap polisi dari Polsek Tambelan di Pulau Penyemuk, Desa Pulau Mentebung, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Selasa (30/7) lalu.

EMPAT pelaku pengeboman ikan mengenakan sebo saat tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang dari Tambelan menggunakan Kapal Sabuk Nusantara

Alson menjelaskan, keempat pelaku menangkap ikan di perairan Tambelan menggunakan bahan peledak (bom).Bom dirakit pelaku diatas kapal selama 3 hari.

Bahan peledak didapatkan pelaku dari Kalimantan dalam bentuk bahan yang masih belum dirakit.”Saat ini pemasok bahan peledak se-

dang kita buru,” tegas Alson.

Menurutnya, telah terjadi ledakan selama tiga hari di perairan Tambelan. Pelaku yang sudah ditetapkan tersangka ini sudah belasan kali melakukan pengeboman. Adapun Barang Bukti (BB) yang ikut diamankan yakni 1 unit kapal/pompong kapasitas kurang lebih 5 ton

tanpa dukumen dan tanda selar.Satu unit kompresor plus selang. Dua buah daker (alat pernapasan dalam air) merk ocean divers, dan Amonium Nitrate 3 karung @25 kg/karung.

Untuk bom rakitan yakni 8 ken kapasitas 2 liter, 8 botol kaca, 2 botol mineral merk For3, 2 buah detonator rakitan telah dipasang sumbu, 1 unit GPS merk Furuno GP32, 1 unit Fish Finder merk Garmin 350c, 12 bungkus Gaharu, 1 bungkus karet, 10 buah busa penutup botol kaca, 1 buah kayu untuk memasukkan detonator ke dalam botol, 3 unit HP merk Nokia, 2 buah baskom/ derigen pencampur bahan peledak, 2 gulung tali rapia, 3 buah cedok ikan, dan Ikan hasil bom kurang lebih 1 ton.

Keempat pelaku terancam pasal UU Darurat dengan ancaman 10 tahun penjara dan UU Perikanan dengan ancaman 15 tahun penjara.(rm/ferianda).

Polres Tanjungpinang Periksa Kasi Kerusakan Lingkungan DLH TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Kasus penimbunan hutan bakau (mangrove) yang dilakukan oleh PT.Ellang Semestha Indonesia untuk akses jalan ke Perumahan Ellang Indonesia Regency di Jalan Merpati Kilometer 11 Tanjungpinang memasuki babak baru.

Satreskrim Polres Tanjungpinang kemudian memanggil dan memeriksa Kepala Seksi (Kasi) Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang Yong Fery.

Pemeriksaan ini berkaitan dengan penimbunan mangrove yang dilakukan oleh PT. Ellang Semestha Indonesia. ”Benar, yang bersangkutan diperiksa. Pagi tadi diperiksa dan hingga saat ini anggota masih melakukan pemeriksaan. Beliau diperiksa terkait penimbunan itu,” kata Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Efendri Alie, kepada rekan media Senin (5/8).

Efendri menjelaskan, saat ini baru Kasi Kerusakan Lingkungan DLH Tanjungpi-

nang tersebut yang dipanggil dan diperiksa.”Baru beliau yang kita periksa. Dalam waktu dekat pihak PT. Ellang Semestha Indonesia dan PUPR Kota Tanjungpinang akan kita lakukan pemanggilan dan pemeriksaan,” terangnya.

Hingga berita ini dimuat, Yong Fery masih diperiksa oleh Satreskrim Polres Tanjungpinang.Kasi Kerusakan Lingkungan DLH Kota Tanjungpinang Yong Fery tak banyak komentar saat ditanya media ini usai diperiksa Sa-

treskrim Polres Tanjungpinang, Senin (5/8).

Pemeriksaan Yong Fery terkait penimbunan hutan mangrove (bakau) oleh PT. Ellang Semestha Indonesia untuk akses jalan ke Perumahan Ellang Indonesia Regency di Jalan Merpati Kilometer 11 Tanjungpinang. ”Saya tak bisa jawab dan berikan penjelasan,” ucap Yong Fery kepada LintasKepri saat keluar dari ruangan Satreskrim Polres Tanjungpinang.(rm/rud)

CMYK

13

Senin, 12-21 Agustus 2019, Minggu II

KARIMUN-LINGGA

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Nasabah Laporkan BPR Sumber Dana Mas ke Polisi KANTOR Bank BPR Sumber Danamas di Dabosingkep

LINGGA, RAKYAT MEDIA - Nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumber Danamas, Dabosingkep, Kabupaten Lingga, melaporkan manajeman bank yang beroperasi pembungaan pinjaman sebagaimana lazimnya koperasi rentenir tersebut ke Polres Lingga, melalui kuasa hukumnya Kantor Hukum Etos Pelaporan dilakukan karena pelayanan bank dinilai tidak memenuhi hak nasabah.

“Suami saya pernah meminjam sejumlah uang di BPR tersebut dan angsuran itu sudah kami penuhi. Hanya tersisa beberapa juta untuk asuransi tapi tidak dibayarkan. Itu yang kami laporkan kepada pihak berwajib,”

kata Anisatun Yatimah, melalui perwakilan kuasa hukumnya, akhir pekan lalu.

Pelapor mengatakan, peminjaman tersebut terjadi pada bulan Agustus 2015, atau empat tahun yang lalu.

Pada perjanjian kredit tersebut, pihak Bank bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp300 juta kepada suaminya atas nama Yuspan.

Pada saat pencairan pinjaman tersebut, pihak bank sudah melakukan pemotongan sejumlah uang kepada suaminya yang berdalih sebagai jaminan asuransi. Nasib naas pada sekitar bulan Desember 2015, suami yang bersangkutan meninggal dunia. Hal ini mengakibatkan pihak BPR menagih ke dirinya.

Sebagai ahli waris dirin-

ya sempat menanyakan kepada pihak bank perihal asuransi yang telah dipotong oleh bank tersebut.”Setelah tidak ada tanggapan dari pihak bank, saya tetap melakukan pembayaran kepada bank dari bulan Desember 2015 sampai kemarin, sampai bulan Desember 2018, yang diangsur perbulannya sekitar Rp6 juta lebih,” sebutnya.

Dari angsuran tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan 10 Desember 2018 tersebut, total yang sudah disetorkan ke pihak bank yaitu sebesar Rp227.500.000,-.

Dengan pembayaran terakhir yaitu sebesar Rp2.500.000.

“Setelah itu kami tidak mengangsur karena kami pertanyakan potongan Rp12 juta.

Tetapi pada bulan Februari, pihak PT.BPR Sumber Danamas malah menyemprot rumah dengan cat bahwa rumah itu dalam pengawasan dan akan dilelang,” sebutnya.

Atas kejadian tersebut, dirinya akhirnya memutuskan untuk melaporkan pihak BPR Sumber Danamas, kepada pihak kepolisian melalui kuasa hukumnya Kantor Hukum Etos yang beralamat di Pekanbaru Riau. Sementara itu, pimpinan BPR Sumber Danamas, hingga kini belum berhasil dimintai konfirmasinya terkait pelaporan nasabah. (rm/taufik)

Tahun 2019 Polres Karimun Ungkap 42 Kasus Narkoba KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Sepanjang tahun 2019, Polres Karimun mengungkap sebanyak 42 kasus narkoba. Dari 42 kasus tersebut 61 orang tersang penyalahgunaan narkoba telah ditahan.Dari 61 orang tersangka tersebut, 52 orang merupakan laki-laki dan 9 orang perempuan.

Sementara, untuk total jumlah barang bukti yang disita sebanyak 520,95 gram sabu-sabu, pil ektasi 504,5 butir, dan ganja 1200,21 gram.”Sejak januari 2019, ada 42 kasus yang berhasil diungkap Satnarkoba Polres Karimun, dengan tersangka 61 orang,” kata Waka Polres Karimun, Kompol Jhon Herry Rakutta Sitepu, kepada wartawan Senin (5/8/ 2019) di Mapolres Karimun.

Menurut Wakapolres, TKP yang paling banyak diantaranya Kecamatan Karimun 20 kasus, Kecamatan Meral 7, Kecamatan Tebing

WAKA Polres Karimun, Kompol Jhon Herry Rakutta Sitepu

9, Kecamatan Kundur 5 dan Kecamatan Kuba 1 kasus.

“Wilayah Kecamatan Karimun yang paling banyak yakni 25 laki-laki dan 2 perempuan, Meral 8 lakilaki dan 4 perempuan, Tebing 10 laki-laki dan 2 perempuan, Kundur 6 laki-laki dan 1 perempuan dan di Kecamatan Kuba 1 tersangka laki-laki,” ucap Jhon.

Sementara, Kasat Narkoba Polres Karimun AKP Rayen-

dra Arga Prayana menyebutkan, bahwa untuk peredaran narkoba di Karimun masih banyak di Kecamatan Karimun.

“Berdasarkan pengungkapan, Kacamatan Karimun tergolong rawan. Bukan tidak menutup kemungkinan juga rawan di daerah lain seperti pulau. Kita tidak bisa mengatakan mana yang rawan, tapi kita melakukan antisipasi semuanya,” ujar Rayendra. (rm/jimi mamo).

Awal September 2019 Anggota DPRD Lingga Terpilih Dilantik LINGGA, RAKYAT MEDIAAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga, periode 20192024 yang baru saja terpilih pada Pemilu 2019 akan dilantik pada awal September 2019, sesuai jadwal yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Lingga. ”Kalau tidak ada perubahan, jadwalnya tanggal 4 September 2019 akan dilantik,” kata Kepala Bagian Hukum dan Persidangan, DPRD Kabupaten Lingga, Junizar, Sabtu.

Pelantikan dan pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD terpilih periode 20192024 ini akan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan nantinya pelantikan tersebut, akan berlangsung dalam rapat paripurna istimewa.

Meskipun Sekretariat DPRD Kabupaten Lingga, sudah menetapkan jadwal pelantikan anggota DPRD Kabupaten Lingga, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lingga, hingga saat ini

belum juga menggelar rapat pleno penetapan anggota DPRD Kabupaten Lingga terpilih periode 2019-2024.

Ketua KPU Kabupaten Lingga, Juliati saat dikonfirmasi mengatakan untuk penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Lingga, sampai saat ini masih menunggu keputusan akhir dari Mahkamah Konstitusi (MK), yang akan disampaikan dalam sidang pembacaan putusan akhir, sesuai jadwal akan digelar pada tanggal 6-9 Agustus 2019. (rm/taufik).

DIRJEN Perhubungan Darat, Kemenhub RI Irjen Pol Budi Setiyawan dan tim rombongan ditugaskan meninjau lokasi KMP Sembilang yang terbakar saat proses docking.

Kemenhub RI Minta Owner PT KMS Bertanggungjawab KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Insiden terbakarnya kapal Roro KMP Sembilang di Karimun dan menwaskan 4 orang pekerja, menjadi atensi pemerintah pusat. Pasalnya kapal BUMN itu terbakar saat proses docking di galangan PT Karimun Marine Shipyard (KMS).

Docking (pemeliharaan) kapal ini sebelumnya dilelang oleh Kemenhub dan dikerjakan oleh KMS selaku pemenang tender.Tragedi yang terjadi di galangan tersebut Rabu (31/7/2019) lalu itu menelan 4 korban jiwa dan delapan orang dirawat. Mereka merupakan para pekerja yang sedang menuntaskan pengerjaan docking.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) meninjau kondisi KMP sembilang di Karimun, Minggu (4/8/2019).

Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub RI, Irjen Pol.Budi Setiyawan, ditugaskan meninjau lokasi.Budi menjelaskan, kapal itu merupakan kapal subsidi. Dimana pembiayaan

docking ditanggung keseluruhannya oleh pemerintah.

“Pekerjaan ini sudah berlangsung cukup lama dan apabila melihat progres telah mencapai 80 persen,” ujar Budi.

Dengan adanya kejadian ini, pihaknya tetap akan melakukan pembayaran terhadap pengerjaan yang telah dilakukan PT KMS, selaku pemenang tender.Pihaknya juga meminta ganti rugi atas kerusakan yang terjadi dalam kejadian ini.

Bahkan juga telah menelan korban jiwa.”Kita minta surat tanda penyelesaiannya dan pasti akan dibayarkan. Namun terhadap kerusakan akibat kebakaran itu, saya minta pihak PT KMS membayar penuh kerugian seluruh kerusakan,” katanya.

Budi juga menyebutkan, kedatangannya ke Kabupaten Karimun atas permintaan Menteri Perhubungan RI untuk mengecek langsung kondisi KMP Sembilang.Tim dari Kementerian Perhubungan RI lang-

sung dipimpin Dirjen Perhubungan Darat Irjen Pol Budi Setiyadi dengan didampingi Direktur Transportasi sungai, danau dan penyeberangan (TSDP) Candra Irawan.

“Ini permintaan langsung dari Pak Menteri Perhuhungan, untuk langsung turun melihat ke lokasi.

Karena kebakaran di doking itu jarang.Ini kok bisa terjadi.Artinya ada persoalan menyangkut penerapan standar keselamatan dalam pekerjaan yang kurang atau dilanggar,” kata Budi usai peninjauan di KMP Sembilang.

Irjen Pol Budi berharap kejadian ini tidak terulang kembali dan pihaknya sedang menunggu hasil pemeriksaan kepolisian atas kejadian kebakaran KMP Sembilang untuk mengetahui penyebab kejadian itu.”Kita tunggu pemeriksaan kepolisian untuk penyebab kebakaran itu. Apakah disebabkan human error atau kurangnya pengawasan terhadap pengerjaannya,” kata dia.(rm/rudi hartono)

Dinsos Lingga Terapka e-Warung Dari Program BNPT LINGGA, RAKYAT MEDIA - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lingga, mulai pertengahan tahun 2019 ini sudah memberlakukan e-warung sebagai perwujudan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang digadang oleh Kementerian Sosial bekerjasama dengan Bulog dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

“Jadi ini adalah penyerahan tahap kedua, yang kita lakukan secara manual, kedepan kita hanya mengawasi

penyalurannya nanti pengambilannya akan melalui program e-warung,” kata Kepala Seksi (Kasi) Kelembagaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di Dinsos-P3A Lingga, Hasbullah kepada wartawan, Selasa (6/8/2019).

Adapun untuk penyerahan tahap kedua yang dilakukan di beberapa wilayah di Kabupaten Lingga diantaranya, Lingga Timur 414 RTS, Lingga Utara 1.106 RTS, Senayang 381 RTS, Singkep pesisir 148 RTS, Lingga 789 RTS, Selayar 260 RTS, Kepulauan Posek

57 RTS, Bakung Serumpun 680 RTS. Kemudian untuk wilayah Temiang pesisir 352 RTS, Katang Bidare 268 RTS, Singkep Selatan 35 RTS, Singkep 410 RTS, dan Singkep Barat 384 RTS. Dari keseluruhan data tersebut, artinya ada 5.284 Rumah tangga sasaran (RTS) yang masing-masing mendapatkan jatah 10 Kg perbulannya. ”Kita targetkan selesai dalam dua tiga hari ini, karena Bulog dibantu dengan petugas di desa dan kelurahan bekerja secara maksi-

mal,” ujarnya.

Selain Raskin, Dinas Sosial PPPA juga sedang melakukan pendataan untuk penerima bantuan rehab rumah tidak layak huni, yang ditangani oleh Dinsos PPPA. Untuk bantuan rehab rumah tidak layak huni ini, Dinas sosial bertugas untuk melakukan penginputan data, sementara yang mendata ada di desa dan kelurahan. ”Kita sudah koordinasi, dan sekarang kami menunggu data dari desa dan kelurahan, setela itu baru kita input,” sebutnya. (rrm/rel/taufik)

IKLAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 12-21 Agustus 2019, Minggu II

14

CMYK

15

Senin, 12-21 Agustus 2019, Minggu II

IKLAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

RAKYAT MEDIA

Senin, 12-21 Agustus 2019, Minggu II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

16

Eksekusi Rumah Juraimi di Bintan Ricuh

BARANG-barang di rumah Juraimi saat diangkat keluar oleh keluarga dan pekerja dari pihak keluarga Mawardi pihak yang dimenangkan PN Tanjungpinang.

BINTAN, RAKYAT MEDIA Aparat keamanan dari kepolisian, Satpol PP, TNI sempat mendapat perlawanan saat melakukan eksekusi pengosongan lahan dirumah Juraimi di Rt 01 Rw 06 Jalan Sungai Datuk Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Selasa (6/8/2019) pagi.

Sebab, pihak keluarga Juraimi tidak terima barang-barang dirumahnya diangkat keluar oleh keluarga dan pekerja dari pihak keluarga Mawardi.Keluarga Juraimi bersikukuh kalau lahan yang ditempatinya bukan milik Mawardi sebagaimana yang disengketakan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Saling adu mulut pun terjadi, bahkan saat barang-barang dagan-

gan dan barang isi rumahnya hendak diangkat, keluarga Juraimi sempat dorong-dorongan.Namun, keadaan itu tak berlangsung lama setelah pihak keamanan turun tangan. Meskipun, dari pihak keluarga Juraimi sempat menuding pihak kepolisian dan pengadilan negeri Tanjungpinang tak ‘adil’.

Namun, upaya eksekusi seisi rumah milik keluarga Juraimi tetap berlangsung. Bahkan, Juraimi sempat jatuh sakit di dalam rumah saat eksekusi berlangsung.Kondisi Juraimi usai diperiksa tim medis mengalami tekanan pada bagian jantung.

Detak jantungnya dan tekanan darahnya meninggi saat proses eksekusi pengosongan lahan dirumahnya.

Upaya pengosongan rumahnya pun tertunda hampir 30 menit karena pemeriksaan medis dikhawatirkan terjadi hal-hal buruk terhadap kondisi Juraimi. Sehinggai, petugas dan pihak keluarga masih bernegosiasi untuk membawa Juraimi ketempat lain agar mendapatkan perawatan intensif.

Namun, pihak keluarga bersikeras kalau bapaknya masih kuat dan sehat. “Bapak kami masih kuat, masih dikasih umur panjang sama Allah,” ujar salah seorang perempuan yang mengaku anaknya.

Upaya eksekusi pengosongan rumahnya terpaksa ditunda atas pertimbangan kemanusian. Tim medis berupaya memeriksakan kesehatan

Juraimi yang berada disalah satu kamar rumahnya.

Usaha untuk memindahkan Juraimi berlangsung alot karena pihak keluarganya yang bersikukuh bahwa hidup dan mati selamanya dirumah tersebut.”Atas dasar pertimbangan kemanusian, sebaiknya memang Bapak Juraimi kita berikan perawatan terlebih dahulu,” ucap Jur Sita PN Tanjungpinang, Daniel Yosef.

Bahkan, pengacara keluarga Juraimi, Muhammaf Firdaus juga berupaya membujuk pihak keluarga Juraimi agar Pak Juraimi dipindahkan untuk mendapatkan perawatan intensif tim medis.”Ya pertimbangnya kesehatan bapak,” ujar Firdaus.(rm/ferianda)

Plt Gubernur Kepri Janji Tindak Tegas Pelaku Karhutla TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto mengatakan akan menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kepri.”Seluruh kepala daerah sudah diimbau oleh Presiden Joko Widodo untuk menjaga daerahnya masingmasing dari aksi pembakaran hutan dan lahan,” kata Isdianto, Rabu (7/8/2019) Menurut dia, pembakaran hutan dan lahan akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Selain itu, kabut asap yang ditimbulkan dari aktivitas liar ini juga dapat merusak kehidupan. ”Pembakaran hutan dan lahan ini juga merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. Pelaku dapat dikenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin,” katanya menegaskan.

Isdianto mengatakan pasal 50 ayat 3 huruf d UU

Plt Gubernur Kepri

Isdianto Nomor 41 Tahun 2019 menyatakan setiap orang dilarang membakar hutan. Kemudian pasal 78 ayat 3 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 lima tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Pada pasal 78 ayat 4 disebutkan barang siapa karena kelalaiannya melanggar ke-

tentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar. ”Pembakaran dan penebangan hutan harus dicegah. Aturan dan hukumannya sudah jelas. Masyarakat jangan ada yang berani main-main dengan aturan yang sudah ada,” kata Isdianto Ia mengatakan, selama ini di Kepri jarang sekali terjadi kebakaran hutan dan lahan yang berdampak luas.

Kalaupun ada hanya dalam skala kecil dan bisa segera diatasi.Kendati demikian, dia mengimbau kepada masyarakat di mana pun keberadaannya harus tetap waspada. Para petugas juga harus rajin turun ke bawah dan lahan-lahan yang dianggap rawan harus dijaga agar jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan. ”Jika mendapati api sekecil apapun, segera matikan. Itu arahan Presiden Joko Widodo,” katanya.(red/rm)

PPWI Aceh Tamiang Gelar Program Saweu Sikulah ACEH TAMIANG, RAKYAT MEDIA-Dalam rangka Meningkatkan minat siswa serta memberikan pengertian tentang menjadi seorang Pewarta yang baik dalam lingkup sekolah adalah tujuan utama Organisasi PPWI dalam melakukan kegiatan “Saweu Sikulah” (Kunjungan Sekolah_red), setelah sebelumnya dilaksanakan di SMAN 4 Kejuruan Muda, kini Giliran SMAN 5 Kejuruan Muda Kampung Selamat Kecamatan Tenggulun yang dikunjungi Organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang , Senin (5/8).

Kegiatan yang dianggap penting guna memanfaatkan teknologi informasi bagi kaum Milenial pernah dilakukan sebelumnya. Tim Organisasi yang banyak digandrungi para Jurnalis ini tak bosan-bosannya membagikan ilmu kepada para siswa, Untuk menjadi seorang pewarta yang baik terkhusus dalam lingkungan sekolah mereka.

Memberikan Informasi yang Fakta, Akurat dan Berimbang menjadi pembahasan yang paling diminati para siswa, ditambah lagi pemanfaatan kembali Website SMAN 5 Kejuruan Muda yang selama ini Fakum dalam mempublikasikan informasi serta Inovasi disekolahnya.

Ketua DPC PPWI Salbiah SPd.i didampingi Ketua Bidang Diklat dan Organisasi DPC PPWI Aceh Tamiang yang juga seorang Dosen disalah satu Universitas Negeri di Langsa, Dr. T. M. Sahudra, M.Pd, M.Si. mengatakan, “ dirinya Akan terus menjalankan kegiatan ini

KETUA PPWI Kabupaten Aceh Tamiang sedang memberikan cendramata Kepada perwakilan siswi SMAN 5 Kejuruan Muda.

ke beberapa sekolah yang dituju, demi tercapainya apa yang organisasi inginkan, yaitu memperkenalkan serta mengajak para siswa/i untuk mengapai kenginan menjadi pewarta hingga menjadi Jurnalis”. “ Lagi-lagi Kita mencoba memperkenalkan PPWI kepada siswa/i dan memberi pengertian kepada mereka tentang dunia pewarta pemberi Informasi itu seperti apa, kita melihat ada jiwa pewarta didalam diri mereka, hanya kepercayaan diri membentuk sebuah tulisan menjadi berita itu saja yang masih perlu di asah didalam diri siswa/i,” kata Ketua DPC PPWI Salbiah SPd.i saat dikonfirmasi.

Menurut Kepala Sekolah SMAN 5 Kejuruan Muda, Irwansyah Putra, S.Pd. saya sangat mengapresiasi kegiatan “Saweu Sikulah” ini, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi anak didiknya,

karena selain memberi pengertian tentang penting menjadi Pewarta, siswa/i juga diajarkan bagaimana memanfaatkan androidnya agar dipergunakan untuk kepentingan Belajar, bukan untuk bermain Game, tuturnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan,” Kami merasa berterima kasih Kepada PPWI karena telah mengajarkan anak-anak kami tentang ilmu menjadi pewarta, dan kami berharap kunjungan ini tidak putus hanya disini saja, dan kita berharap ada organisasi atau lembaga lainya yang mau bersosialisasi dan berbagi ilmu kepada siswa/i kami yang berada jauh dari perkotaan ini,” jelas irwansyah putra.

Usai melaksanakan sosialisasinya, seperti biasa Ketua PPWI berbagi Cindera mata kepada Siswa/i yang berani menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan. (rm/muliyadi)

HARGA cabai di pasaran Kepri terus merangkak naik

Kenaikan Harga Cabai Picu Inflasi di Kepri TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mencatat kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit menjadi pemicu utama inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada Juli 2019.

“Inflasi Kepri pada Juli 2019 bersumber dari peningkatan harga pada kelompok bahan makanan meskipun secara andil lebih rendah dari bulan sebelumnya,” kata Wakil Ketua TPID Kepri, Gunawan di Batam, Sabtu.

TPID mencatat pada Juli 2019, Kepri mengalami inflasi 0,60 persen (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya inflasi 0,25 persen (mtm).

Kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 2,85 persen (mtm) dengan andil 0,64 persen (mtm). Dan komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok

bahan makanan adalah cabai merah dan cabai rawit.

Cabai merah mengalami inflasi sebesar 22,11 persen (mtm) dengan andil 0,33 persen (mtm), sementara inflasi cabai rawit tercatat sebesar 40,51 persen (mtm) dengan andil 0,12 persen (mtm).

TPID memperkirakan kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit di Kepri akibat keterbatasan pasokan dari sentra penghasil, buntut dari kekeringan yang terjadi di Jawa Tengah maupun pergeseran masa tanam di Sumatera Utara.

Selain kelompok bahan makanan, inflasi Kepri pada Juli 2019 juga didorong peningkatan harga pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,90 persen (mtm) dengan andil 0,19 pers-

en (mtm), bersumber dari tarif angkutan udara yang mengalami inflasi sebesar 4,19 persen (mtm) dengan andil 0,19 persen (mtm).

Peningkatan tarif angkutan udara masih terjadi di Batam, sementara tarif angkutan udara di Tanjungpinang pada Juli 2019 tercatat mengalami deflasi.Sementara itu, secara tahunan, inflasi Kepri pada Juli 2019 tercatat sebesar 3,50 persen (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,16 persen (yoy) maupun IHK Nasional pada Juli 2019 sebesar 3,32 persen (yoy).

Dengan perkembangan tersebut, inflasi Kepri hingga Juli 2019 tercatat sebesar 2,37 persen (ytd), atau masih dalam kisaran sasaran inflasi 3,5 ± 1 persen (yoy) pada akhir 2019.”Mencermati perkembangan inflasi terkini, IHK Kepri pada Agustus 2019 diperkirakan mengalami inflasi,” kata dia.(rm/ferianda)

Jabatan Asintel Kejati Kepri Diserahterimakan dari Martono ke Agustian TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Agustian Sunaryo resmi menjabat Asisten bidang intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menggantikan Martono. Serah terima jabatan ini dilaksanakan di Sasana Baharuddin Lopa Kejati Kepri, Selasa (6/8/2019).

Sebelumnya Agustian menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Ideologi pada Direktorat, Politik Pertahanan dan Keamanan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung. Sementara Martono menjabat sebagai Kepala Sub-Direktorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan Kejaksaan Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung RI. Selain itu juga dilaksanakan sertijab Koordinator Kejati Kepri, Benny Siswanto menggantikan Hartam Ediyanto, yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba. Sebel-

umnya Benny Siswanto menjabat Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Asisten Intelijen Kejati Jambi.

Penggantinya, Benny Siswanto SH MH sebelumnya menjabat sebagai Kasi Pengamanan Pembangunan Strategis Pada Asisten Bidang Intelijen Kejati Jambi di Jambi. Disamping itu, Benny Siswanto juga sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) di Kejari Tanjungpinang.Serah terima dan sumpah jabatan kedua pejabat di Kejati Kepri tersebut dihadiri Wakajati beserta sejumlah Asisten, para jaksa dan staf Kejati maupun beberapa Kejari di Kepri.

Kepala Kejati Kepri, ada Edi Birton mengatakan Sertijab di lingkungan jaksa pada Kejati Kepri hal yang bisa sebagai bentuk penyegaran maupun promosi jabatan dalam peningkatan karier pejabat bersangkutan.

ASINTEL yang lama dan yang baru, Martono SH MH, serta, Agustian Sunaryo SH CN MH melakukan salam komando

”Kepada pejabat yang dilantik dapat terus meningkatkan prestasi kinerjanya sebagaimana harapan pimpinan dan kita berasama,” ujarnya Kajati Kepri, Edy Birton, menegaskan, dengan pergantian jabatan ini, untuk selalu meningkatkan kinerja, khusunya untuk bagian intel yang diprioritaskan dalam pengawalan program pemer-

intah. ”Seluruh pekerjaan harus menjadi atensi dan supaya ditingkatkan,” katanya.

Ia memaparkan, pelantikan Asintel dari Marotono kepada Agustian kemudian Koordinator Hartam digantikan Benny. “Hartam dipromosi menjadi Kajari Bulukumba sedangkan Martono Kasubdit Pidsus di Kejagung,” pungkasnya.(red/rud/rm)