EDISI 267

CMYK

KORAN UMUM

Kamis, 01- 10 Agustus 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Terverifikasi Faktual

KAMIS, 01- 10 Agustus 2019, Minggu I

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

Edisi : # 267 Tahun V, Harga: Rp6.500,-

Nurdin Basirun Ditangkap Terkait Kasus Suap Izin Reklamasi

“Dinasti Karimun” Pemprov Kepri Mulai di Goyang BATAM, RAKYAT MEDIA-Kasus suap yang melibatkan Nurdin Basirun Gubernur Kepri non aktif, tampaknya berbuntut panjang, tidak hanya melibatkan dinasti karimun yang selama ini menguasai Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Namun kasus OTT suap dan gratifikasi terhadap Gubernur Kepri non aktif, Nurdin Basirun menyasar hingga ke Pemerintah Kota Batam.

KOMISI anti rasuah ini tampaknya tidak main-main, selain 4 orang pejabat yang sudah dijadikan tersangka. Jika dilihat keseriusan KPK mengungkap berbagai kasus korupsi dan gratifikasi atau suap terkait izin reklamasi di kota Batam yang belakangan ini dilakukan di sejumlah titik dengan dalih pariwisata, tidak tertutup kemungkinan Walikota Batam MR bakal menyusul Nurdin Basirun pindah tidur dirutan KPK. Hal ini dibuktikan, Jumat (26/7/2019) lalu KPK kembali memeriksa 7 orang yang diduga kuat terlibat dalam kasus suap reklamasi dan perizinan di Kepri. Dari 7 orang yang diperiksa oleh KPK tersebut,

salah satunya adalahWali kota Batam Muhammad Rudi. Informasi diperoleh media ini, KPK memeriksa Walikota Batam Muhammad Rudi karena disebut-sebut orang nomor satu di Kota Batam ini terlibat dalam pengeluaran izin reklamasi pantai di sejumlah tempat Selain Walikota Batam, dihari yang sama KPK juga memeriksa Sekda Kepri Arif Fadillah, Anggota DPRD Kepri Iskandarsyah, Kepala Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemprov Kepri Firdaus, Kasi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil Pemprov Kepri Tahmid dan Baca Hal 2

un Basir Nurdin ik il m ribadi wah p e m AH RUM

RUMAH mewah milik ajudan Nurdin

Nurdin Basirun

Batam dan Kepri Demam Reklamasi Pantai

KPK Geledah Kantor Dinas Perhubungan Kepri

Karena Fee Menggiurkan

WALIKOTA Batam Muhammad Rudi usai pemeriksaan tertunduk

WALIKOTA BATAM DIPERIKSA KPK Terkait Kasus Suap Nurdin Basirun BATAM, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (26/7/2019) memeriksa Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Wali Kota Batam diperiksa terkait kasus suap Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun.

“KPK telah memeriksaan 7 orang saksi untuk tersangka NBA, Gub Kepri,” kata Juru Bicara Febri Diansyah dalam rilis tertulis pada Jumat (26/7/2019).

Selain Rudi, KPK memang memeriksa enam orang lainnya, yakni Iskandar Anggota DPRD Provinsi Kepri, Bun Hai selaku notaris, Sugiarto selaku wiraswasta, Tahmid selaku Kepala Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Firdaus selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, serta Arif Fadilah selaku Sekda Provinsi Kepulauan Riau. “Pemeriksaan dilakukan di Polres Balerang, Batam,” ungkap Febri.

Sementara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pan Baca Hal 2

BATAM, RAKYAT MEDIA Kasus OTT gratifikasi reklamasi pesisir Teluk Tering yang dilakukan KPK beberapa pekan lalu terhadap Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun, ternyata tidak membuat jera para pejabat teras dan pihak legislatif di Provinsi dan Kota di Kepri ini.

Disinyalir, pelaksanaan reklamasi pantai pesisir ini dilakukan karena mengingat fee dan keuntungan yang akan diterima pihakpihak terkait sangat menggiurkan.

Sehingga berbagai cara dilakukan agar bisa menerbitkan produk hukum daerah untuk memayungi upaya bisnis reklamasi pesisir di Kepulauan Riau, m4eski harus menabrak perundang-undangan yang lebih tinggi serta merusak ekosistem biota laut.

Plt Gubernur Kepri, H Isdianto mengatakan pihaknya sedang memeriksa kembali Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ranperda RZWP3K).

Hal itu terkait usulan titik rek-

(FOTO: IST)

Plt.Gubernur Kepri, Isdianto lamasi di Kepri yang mencapai 42 titik.”Kalau soal reklamasi kita lihat dulu saya belum ke lapangan.

Nanti kita lihat sekarang lagi berproses dan lagi terperiksa. Pastinya kita akan lihat dan akan ditindaklanjuti,” ujar Isdianto usai menghadiri peresmian rumah susun Kantor Imigrasi Kelas 1 Batam di Jalan Dang Merdu Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Batam Provinsi Kepri, Jumat (19/

Baca Hal 2

Jamhur Ismail Kepala dinas Perhubungan Kepri

Di Batam, KPK menggeledah rumah seorang pihak swasta bernama Kock Meck dan rumah seorang protokoler gubernur. Di Tanjung Pinang, KPK menggeledah Baca Hal 3

KPK Bidik Masalah Aset Kepala Pos Dishub Batam di Kepri dan Batam Ditangkap Polresta Barelang

(FOTO:IST)

KABIRO Humas KPK, Febri Diansyah, menyikapi permasalahan di Batam dan Kepri.

BATAM, RAKYAT MEDIA - Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) mendorong penyelesaian konflik terkait kepemilikan dan pengelolaan aset di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Upaya pencegahan itu dilakukan KPK melalui kegiatan monitoring dan evaluasi berkala mulai Senin hingga Jumat 22-26 Juli 2019.

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah mengatakan, rekomendasi tersebut merupakan salah satu kesimpulan yang KPK keluarkan setelah menyelesaikan evaluasi semester pertama 2019 terhadap 4 provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan kepulauan Riau (Kepri).

Salah satu persoalan yang menonjol di Kepri sehingga menjadi fokus pada monev kali

Baca Hal 2

TKW Asal Karimun Korban Pembunuhan di Malaysia JAMINAN Linda (43), Tenaga Kerja Wanita (TKW) Pekerja Migran Indoneaia (PMI) asal Pulau Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)

7) belum lama ini.

Sementara itu terkait adanya perusahaan yang fiktif terlibat dalam kasus OTT Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Isdianto mengaku pihaknya sedang mempelajari prosesnya. Apalagi kondisi perusahaan ini sudah masuk ke ranah hukum.”Enggak boleh gegabah karena sudah masuk

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Diduga terkait kasus OTT Gubernur nonaktif Nurdin Basirun dalam kasus gratifikasi perijinan reklamasi pantai di Teluk Tering, Kota Batam, Penyidik KPK melakukan pengembangan dengan cara menggeledah Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri di Tanjungpinang, Selasa (23/7/2019) pekan lalu Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah lima lokasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (23/7/ 2019). Penggeledahan ini terkait penanganan kasus dugaan suap terkait izin prinsip reklamasi dan penerimaan gratifikasi yang melibatkan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

KARIMUN, RAKYAT MEDIA – Jenazah Jaminan Linda (43), Tenaga Kerja Wanita (TKW) Pekerja Migran Indoneaia (PMI) asal Pulau Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), masih berada di sebuah rumah sakit di Selangor, Malaysia.

Jenazah Jaminah sudah sekitar dua pekan berada di negara serumpun Indonesia Baca Hal 2

BATAM, RAKYAT MEDIA-Oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Batam berinisial E (44), ditangkap Satreskrim Polresta Barelang di Pelabuhan rakyat kawasan Tanjungriau Sekupang. Oknum Dishub yang ditangkap tersebut terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Sabtu (27/7/2019) lalu.

Oknum Dishub ini bertugas sebagai Kapos Pelabuhan Tanjungriau, ditangkap OKNUM Dishub Batam sedang diperiksa di Polres Barelang

Baca Hal 3

Berdalih Pariwisata Pemko Batam Akan Reklamasi Pantai Nongsa BATAM, RAKYAT MEDIA –Belum jera dengan kasus OTT yang menjerat mantan Ketua DPW Parta Nasdem Keperi sekaligus Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun, dalam kasus gratifikasi reklamasi pantai di wilayah Teluk Tering Batam, Pemerintah Kota Batam kembali merencanakan mereklamasi pantai di wilayah Nongsa, tepatnya berada di depan Pulau Putri.Nantinya, daratan yang muncul akibat proses reklamasi itu, akan menjadi wilayah penyangga Pulau Putri.Reklamasi ditujukan untuk kepentingan kepariwisataan di sana.

Baca Hal 2

(FOTO: IST)

WISATA Pulau Putri di Nongsa.

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

SAMBUNGAN

Kamis, 01- 10 Agustus 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

KPK Bidik ini adalah penyelesaian konflik kepemilikan aset yang melibatkan sejumlah pemda, yaitu Pemprov Kepri, Pemko Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun dengan BP Batam dan BUMN. “Beberapa konflik kepemilikan aset antara pemerintah daerah terjadi diantaranya karena proses pemekaran dan proses hibah yang tidak tuntas serta keterbatasan bukti administratif kepemilikan,” katanya.

Febri Diansyah melanjutkan, permasalahan di tiga kabupaten kota di Kepri itu terkait dengan aset limpahan dari pemda induk yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan administrasi akibat proses hibah yang tidak cermat ataupun efek dari tingginya nilai aset yang diperebutkan.

“Kondisi yang sama juga terjadi antara Pemko Tanjung Pinang dengan Pemkab Bintan

Sambungan Hal. 1 sebagai efek dari pemekaran wilayah,” sebutnya.

Tidak hanya antar pemda, katanya, konflik terkait penguasaan aset juga terjadi antara pemda dengan perorangan, yayasan maupun perusahaan terkait tanah dan properti lainnya yang bernilai strategis.

“Di Pemkot Tanjung Pinang, sebagai contoh terdapat tanah hibah dari instansi vertikal dan pemda induk yang dikuasai masyarakat karena ketidakcekatan pemkot dalam mengurus administrasi hibah,” bebernya.

Ia menuturkan, Pengelolaan aset atau Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu fokus perbaikan sistem yang didorong KPK. Aset-aset daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak dalam pengelolaannya masih banyak masalah.

“Seperti belum adanya le-

Walikota Batam Mengingat selama ini wilayah Nongsa, utamanya Pulau Putri, kerap menjadi tujuan wisata, baik dari masyarakat lokal maupun mancanegara.

Usulan reklamasi wilayah Nongsa, sudah diajukan Pemko Batam ke Pemprov Kepri beberapa waktu lalu. Meski begitu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, rencana reklamasi ini, masih sebatas ide awal.

Supaya menjadi wilayah pariwisata, Pulau Putri dihias dan ditata sedemikian rupa.

Harapannya, ekonomi masyarakat di daerah Nongsa dapat berkembang lebih baik.

“Usulan reklamasi kita ini di depannya Pulau Putri.

Kalau wilayahnya tertata, kan cantik,” kata Amsakar kepada Tribun, Jumat (19/ 7).Pemko Batam belum dapat bicara banyak soal rencana reklamasi di Nongsa.

Termasuk soal besaran anggaran yang diperlukan untuk pengembangan wilayah di depan Pulau Putri itu. Karena saat ini masih sebatas ide awal.Pemko masih melihat kekuatan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam untuk pengerjaannya. Jika APBD tidak cukup kuat, Pemko akan meminta dukungan anggaran dari kementerian terkait.”Nggak ada pemikiran kita ke arah investor,” ujarnya, saat ditanya kemungkinan kerjasama dengan investor.

Namun rencana reklamasi di wilayah Nongsa itu, belum dapat dilakukan saat ini.

Amsakar mengatakan, usulan titik yang akan direklamasi, belum terakomodir di rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Renca-

na Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).Ranperda ini tengah dibahas antara Pemerintah Provinsi Kepri dan DPRD Kepri.”Dia harus terakomodir dulu di RZWP3K. Sekarang, informasinya kan pembahasan ranperda itu ditunda,” kata Amsakar.

Tentu saja, hal ini berimbas pada titik-titik yang diusulkan untuk pengembangan wilayahnya.”Dia belum dapat dibahas sebelum jadi titik yang punya legalitas formal,” ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Amsakar mengatakan, Pemko cukup kaget dengan kabar adanya reklamasi di Tanjungpiayu, Batam.Dari Pemko Batam tak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait pengembangan wilayah laut di sana.Soal perizinan terkait reklamasi ini, berdasarkan aturan, wewenangnya berada di Pemerintah Provinsi.”Kita tak tahu soal itu. Kita juga tak pernah memberikan rekomendasi jika wilayah Tanjungpiayu akan dijadikan lokasi reklamasi,” kata Amsakar.

Sebelumnya, Wali Kota Batam, Rudi membenarkan, Pemko Batam memberikan rekomendasi kepada PT Kencana Investindo Nugraha (KIN) terkait pengembangan Teluk Tering di Batam. Reklamasi dio Teluk Tering Batam inilah yang menyebabkan Nurdin Basirun terkena OTT oleh KPK. Itu tahun 2018. Diakuinya, rekomendasi yang dikeluarkan itu hanya untuk satu perusahaan, tidak ada perusahaan lainnya.

Sementara keputusan akhirnya, terkait perizinan tetap

Walikota Batam jaitan menjelaskan peran Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dalam kasus suap terkait prinsip dan izin lokasi reklamasi di sana.

Menurut Basaria, peran Nurdin terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) provinsi yang rencananya dibahas dalam paripurna DPRD. “Keberadaan perda ini akan menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan pengelolaan wilayah Kepulauan Riau,” kata Basaria di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/ 7/2019).

Terkait dengan itu, beberapa pengusaha mengajukan izin mereka agar bisa diakomodasi dalam RZWP3K Kepri tersebut. Perkiraan ada 11 perusahaan atau pengusaha, salah satunya adalah Abu Bakar. Untuk memuluskan izinnya, Abu Bakar lantas memberikan sejumlah uang kepada Nurdin. Sejauh ini ada 11 ribu dolar Singapura dan Rp45 juta yang diberikan bertahap.

Nurdin lalu memerintahkan anak buahnya, yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri Edy Sofyan untuk membantu Abu Bakar.

Dalam prosesnya, ada seorang bernama Budi Hartono sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri memberi tahu Abu Bakar untuk mengakali persoalan lokasi reklamasi. “Untuk mengakali hal tersebut, BUH [Budi Hartono] memberi tahu ABK, supaya izinnya disetujui, ia harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budi daya ikan di bagian bawahnya.

Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budi daya,” ucap Basaria.

KPK sendiri belum mengetahui apakah Abu Bakar

adalah satu-satunya pemberi terkait izin ini. Yang jelas, Abu sendiri belum memiliki perusahaan untuk proyeknya. Abu hanya dikenal dekat dengan Nurdin. Perusahaan yang disebut Nurdin belum terdaftar secara resmi di Ditjen AHU Kemenkumham. Sebagai pihak yang diduga menerima suap dan gratifikasi, Nurdin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, dan Pasal 12 huruf b UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan dua bawahannya, Edy Sofyan Budi, KPK menyangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b UU nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kepada Abu Bakar, KPK menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Wali Kota Batam Muhammad Rudi menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar empat jam lamanya.

Kepada wartawan, Rudi menjelaskan dirinya diperiksa terkait dengan penolakannya terhadap Ranperda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Kepri.

Rudi tidak menjelaskan secara detail terkait dengan teknis pemeriksaan yang dijalaninya sekitar empat jam lamanya.”KPK menanyakan alasan saya menolak Ranperda RZWP3K di Provinsi (Provinsi Kepri),” tutur Rudi, Jumat (26/7/2019).

Adapun alasan dirinya menolak Ranperda RZWP3K tersebut, Rudi mengaku untuk menghindari wilayah Batam dari adanya penambangan pasir laut di wilayah Kota Batam.”Saya tidak menginginkan ada tambang pa-

galitas kepemilikan (sertifikat), masih terdapat aset yang dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak berhak, terjadi konflik kepemilikan aset dengan pihak ketiga (pemerintah, swasta atau perorangan) dan tidak optimalnya pemanfaatan BMD oleh pemerintah daerah, “ ujarnya.

Menurut Febri Diansyah, pada evaluasi semester pertama ini Kepri bersama Sumsel merupakan yang terendah terkait legalitas kepemilikan aset.

Rata-rata tanah bersertifikat di Prov Kepri baru sekitar 20 persen yaitu sebanyak 1.087 bidang tanah dari 5.205 total bidang tanah.

“Progress selama 6 bulan terakhir juga dinilai lambat, pada Januari 2019 tercatat 1.066 bidang tanah yang telah tersertifikat. Tapi kurun waktu 6 bulan hanya bertambah 21 aset tanah yang tersertifikasi,” katanya.(rm/mwd/Vv)

Sambungan Hal. 1

berada di Pemprov Kepri.

Pemberian rekomendasi ini sempat ramai diberitakan kala itu, dan dikaitkan dengan aroma politik.

Lantaran Maxi Gunawan yang disebut-sebut pimpinan PT KIN, merupakan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Apalagi sampai sekarang ini pun, dikletahui bahwa Rudi masih berstatus politikus dari Nasdem.

Belakangan, Pemko Batam mencabut rekomendasi yang telah dikeluarkannya untuk PT KIN, pada Maret 2019. Dari PT KIN juga telah membatalkan permintaan lahannya.Kabarnya, pembatalan dilakukan karena urusan yang berbelit-belit. Dengan begitu, tidak ada rekomendasi lagi yang dikeluarkan Pemko Batam terkait pengembangan wilayah laut di Batam.

Hal ini juga dibenarkan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun saat itu. Ia mengatakan, PT Kencana Investindo Nugraha (KIN) telah membatalkan rencana investasinya di Batam.”Dari pihak mereka membatalkan,” kata Gubernur Kepri, Nurdin, beberapa bulan lalu.

Nurdin menyebut, belum adanya akses jalan ke kawasan yang akan dikembangkan itu, menjadi alasan investor membatalkan rencana bisnisnya.Untuk membangun akses tersebut, perlu menimbun laut (reklamasi), dan diperkirakan waktunya tidak sebentar.

“Sementara dia ingin cepat. Orang bisnis mau cepat.

Tapi sampai saat ini jalan itu belum bisa dipenuhi,” ujarnya. (rm/rudi hartono) Sambungan Hal. 1

sir laut di wilayah Batam, bukan reklamasi ya, jangan salah,” kata Rudi lagi.

Ia tidak menjelaskan lebih jauh kenapa dirinya tidak menginginkan adanya penambangan pasir laut di wilayah Batam ini.Selain Rudi, satu orang lainnya yang telah selesai menjalani pemeriksaan hari ini adalah Bun Hai, notaris yang dimintai keterangan terkait pembuatan PT. Kelong Abadi Sejahtera.

Bun Hai menjelaskan, PT. Kelong Abadi Sejahtera ini pada prosesnya belum sempat didirikan. Walaupun pihaknya telah menyanggupi untuk pembuatnya, hanya saja data yang dibutuhkan untuk mendidikan PT. Kelong Abadi Sejahtera ini belum diterimanya, sehingga prosesnya belum bisa dilanjutkan.

Terkait dengan siapa pemilik PT. Kelong Abadi Sejahtera ini, Bun Hai mengaku pihaknya tidak bisa memberikan keterangan tersebut, karena berkaitan dengan kode etik profesinya sebagai notaris. Akan tetapi, ia menginformasikan bahwa lokasi PT. Kelong Abadi Sejahtera ini berada di salah satu lokasi di Kota Batam. ”Persisnya dimana saya tidak tahu, karena memang proses pendirian PT saja belum selesai, jadi belum kita ketahui dimana,” kata Bun Hai. Ketika ditanya perihal pemeriksaan oleh yang dijalaninya, Bun Hai mengaku dirinya menjawab dan memberikan semua informasi yang dibutuhkan KPK. Ia juga mengaku tidak ada hubungan antara PT yang baru akan dibuatnya ini dengan informasi yang dicari KPK. “Kan PT dengan nama Kelong ini banyak, mungkin mereka (KPK) salah dapat informasi, jadinya yang dipanggil saya,” kata Bun Hai lagi.(rm/mwd)

TKW Asal itu sejak kali pertama ditemukan tewas di rumah kosnya di Kampung Tali Air, Banting, Kuala Lumpur Malaysia, 10 Juli 2019 lalu.

Jaminah Linda, TKI asal Karimun, diduga tewas dibunuh di Malaysia, setelah Polisi Diraja Malaysia mendapati luka di bagian dahi dan pipi diduga bekas kekerasan benda tumpul seperti batang besi. Sulai Batun Kasih alias Eno (23), putri sulung Jaminah Linda, mengatakan, ada kemungkinan ibunya tersebut akan dikebumikan di Malaysia.

Namun begitu, Eno mengatakan, keluarga besarnya di Pulau Kundur masih berharap TKI asal Karimun itu bisa dipulangkan ke kampung hala-

Sambungan Hal. 1

man. “Belum dikebumikan, ada kemungkinan dikebumikan di Malaysia tapi kami berharap semoga bisa dipulangkan. Suami saya di Malaysia tengah menunggu keputusan Kedubes,” ujar Eno melalui telepon, sebagaimana dilansir dari Kompas, Jumat (26/7/2019) malam.

Eno mengatakan, suaminya berangkat ke Malaysia pada Rabu (24/7/2019) atas bantuan Bupati Karimun, Aunur Rafiq. Namun begitu, Eno mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari suaminya.

“Terakhir komunikasi suami masih di KBRI di Kuala Lumpur mengurus dokumen ibu saya yang dibawa dari rumah (Kundur),” ujar Eno.

Informasi yang diterima media ini, almh.Jaminah Linda, meninggalkan empat orang anak.Salah seorang di antaranya merupakan penyandang disabilitas. Jaminah Linda berstatus single parent usai bercerai dengan suaminya beberapa tahun lalu. TKW asal Karimun itu selama ini juga diketahui merupakan tulang punggung keluarga.

Di Malaysia, Jaminah Linda bekerja sebagai buruh tani di kebun cengkeh. Sedianya Jaminah Linda akan pulang ke kampung halaman di Desa Tanjung Berlian, Kelurahan Urung Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada 10 Juli 2019.

Karena Fee ranah hukum. Kita pasti lihat. Kita pelajari seksama dengan tim dan lain sebagainya. Jika izin usaha itu harus dicabut, kita cabut. Kita lihat nanti,” tuturnya.

Pembahasan perda juga dihentikan ataupun ditunda sementara, Isdianto segera menanyakan hal ini langsung ke DPR. Ia tahu ada perda ini namun tak pernah mengikuti pembahasannya. ”Kita lihat dulu saya juga baru.

Tentu saya tanya dulu dengab DPR apa sebabnya dan masalahnya. Kita lihat, kalau memang haris dilanjutkan kita lanjutkan. Kenapa tidak.

Saya tahu tapi tidak mengikuti. Kalau gurindam 12 tetap lanjut tidak masalah,” kata Isdianto.

Sebelumnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Laut Pulau pulau Kecil (RZWP3K) masih jalan ditempat. Sebab,

Namun ditunggu-tunggu keluarga, Jaminah Linda tidak kunjung sampai di Kundur. Keluarga kemudian berinisiatif menghubungi seorang teman ibunya sesama pekerja migran asal Pulau Kundur di Malaysia.

Dari temannya itu, akhirnya diketahui Jaminah Linda tidak pernah sampai ke kampung halamannya karena jadi korban pembunuhan di Malaysia. Jaminah ditemukan tergeletak tak bernyawa di atas tempat tidurnya kosnya di Kampung Tali Air, Banting, Kuala Lumpur. Kasus kematian tidak wajar pekerja migran asal Karimun itu kini masih disiasat pihak Kepolisian Diraja Malaysia. (rm/red/kps).

Sambungan Hal. 1

sampai sejauh ini Kementrian Kelauatan dan Perikanan (KKP) masih belum memberikan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). ”Itu pertama, kedua juga masih ada titik titik yang berubah ubah,” Kata Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak.

Perubahan jumlah titik rencana reklamasi dalam RZWP3K berawal dari 85 titik saat tanggapan saran, berubah menjadi 114 titik perbaikan pertama, dan berubah kembali menjadi 42 perbaikan terahkir.”Tetapi tidak semua seperti itu ditelan Pansus mentah mentah, mana bukti pendamping, data pendamping, cocokan juga harus dengan RTRW,” ucapnya.

Ia menegaskan, Ranperda RZWP3K sampai saat ini masih menunggu hal tersebut.

“Jadi tidak ada pembahasan pembatalan Ranper-

da itu, atau di tunda. Masih berjalan, hanya lagi menunggu saja dari pusat,” tegasnya.

Sebelum Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Edy Sofyan dicokok tim KPK terkait dugaan suap izin reklamasi, Pemerintah Provinsi Kepri dan DPRD Kepri, sebenarnya tengah membahas rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (RZWP3K).

Ranperda ini melibatkan bagian perencanaan dan pembangunan di Provinsi Kepri, dan bagian kelautan dan perikanan di Provinsi Kepri.

Pasca kejadian itu, Pemprov Kepri jadi semakin hati-hati dalam bertindak.

Kabarnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Arif Fadillah, meminta pembahasan pansus ranperda itu, ditunda dulu. Arif membenarkan

“Dinasti Karimun” Bun Hai (notaris), Sugiarto (Wiraswasta).

KPK memeriksa anggota DPRD Kepri, khususnya yang ikut terlibat dalam Pansus Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (RZWP3K).

Pasalnya Ranperda tersebut membahas regulasi reklamasi untuk 20 tahun kedepan. Iskandarsyah sebagai Wakil Ketua Pansus RZWP3K Iskandarsyah membenarkan, bahwa dirinya telah diperiksa oleh KPK, Jumat (26/7/ 2019) lalu.

Dari OTT tersebut, barang bukti yang berhasil disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) uang sebanyak Rp 6,1 miliar, jumlah tersebut diduga dari hasil suap dan gratifikasi dengan tersangka Gubernur Nonaktif Kepulauan Riau (Kepri).Uang tersebut terdiri dari berbagai pecahan dolar AS, dolar Singapura, ringgit Malaysia, riyal Arab Saudi, dolar Hong Kong, serta rupiah.

Jumlah uang yang diduga gratifikasi yakni Rp 3.737.240.000, 180.935 dolar Singapura, 38.553 dolar AS, 527 ringgit Malaysia, 500 riyal Arab Saudi, 30 dolar Hong Kong dan 5 euro. ”Uang yang diterima Nurdin itu merupakan gratifikasi dari berbagai pihak yang memiliki hubungan jabatan, posisi dan kewenangannya sebagai gubernur. Salah satunya adalah masalah izin prinsip dan lokasi reklamasi di Kepulauan Riau,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan belum lama ini kepada wartawan.

Menurut Febri, saat operasi tangkap tangan (OTT) sebelumnya, KPK menyita sejumlah uang yang terdiri dari lima mata uang yang berbeda dengan rincian Sin$ 6.000, Sin$ 43.942, US$ 5.303, EUR5, RM 407, Riyal Saudi 500, dan Rp 132.610.000.Uang tersebut berasal dari Abu Bakar, seorang nelayan, dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Budi Hartono. ”Saat OTT, lebih dari dari Rp 2 miliar, dalam bentuk valuta asing dan juga rupiah,” kata Febri.

Selain itu, penggeledahan dirumah dinas Gubernur Nurdin Basirun di kawasan Tanjungpinang, juga tim penyidik menemukan 13 tas ransel, kardus, plastik, dan kantong kertas berisi mata uang rupiah, dolar Singapura dan dolar Amerika. Dalam

2

penggeledahan itu, tim penyidik menemukan uang dengan total Rp 3,5 miliar, US$ 33.200 dan Sin$ 134.711.

Bahkan uang tersebut diberi nama masing-masing pemberinya. Terutama dari para pengusaha reklamasi di Kepulauan Riau.

Diduga uang itu sebagai pelicin dalam pengurusan izin-izin reklamasi dan lainnya. “Diamplop tempat duit suap dan gratifikasi tersebut sudah ada nama-namanya,” ungkap sumber yang minta tidak disebut namanya dalam berita ini Sejauh ini, KPK baru menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono, serta pihak swasta bernama Abu Bakar.ý Untuk Nurdin Basirun, KPK juga menjerat dengan pasal penerima gratifikasi.

Dalam kasus ini Selasa (23/7/2019) lalu, KPK telah melakukan penggeledahan 9 lokasi yaknidi Tanjungpinang, Batam, dan Karimun.

Tindak lanjut dari pengembangan kasus tersebut penyidik KPK juga memeriksa sejumlah saksi. Salah satu saksi yang terus dikejar KPK adalah Kock Meng sebagai penyuap Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Selain memburu Kock Meng, penyidik KPK juga menggeledah rumah toko (Ruko) milik Kock Meng yang berlokasi di Nagoya City Centre Blok H Nomor 6 RT 002/RW 003, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam.

Selain itu, sebelumnya, KPK juga telah memeriksa 8 orang pejabat Kepala Dinas di Provinsi Kepri yang berkaitan langsung dengan proses izin reklamasi Tanjungpiayu.

Para Kepala Dinas yang diperiksa oleh KPK diantaranya Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP) Provinsi Kepri, Syamsuardi, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jamhur Ismail, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR), Abu Bakar dan Kepal Biro Hukum, Heri Mokhrizal.

Dari pihak swasta yang diduga kuat ikut terlibat dalam kasus tersebut, dan telah diperiksa oleh penyidik KPK diantara Kock Meng dan Hartono alias Akau.

Hartono diperiksa KPK terkait reklamasi ratusan hek-

soal penundaan ini.”Karena Plt (Plt Gubernur Kepri) kan baru masuk rapat kerja. Jadi teman-teman yang menangani ini, minta ditunda dulu,” kata Arif, usai menghadiri kegiatan di Hotel Harmoni di Nagoya.

Pihaknya telah bertemu dengan perwakilan pansus dan membicarakan soal penundaan ini. Lagipula kata Arif, sudah tidak banyak hal yang harus dibahas. Tapi ia tetap berharap, ranperda ini bisa cepat selesai.”Dan bisa jadi acuan kita bersama,” ujarnya.

Soal pembahasan ranperda ini, Arif juga sudah meminta kepada pihak terkait, untuk konsultasi kembali nantinya dan melanjutkan tahapan berikutnya, sesuai aturan yang berlaku.”Saya selalu ingatkan ke kawankawan, pedomani aturan dan ketentuan yang berlaku,” kata Arif.(red/rud/rm) Sambungan Hal. 1

tare di Harbour Bay dan juga terkait izin-izin yang diberikan Gubernur Nonaktif Kepri Nurdin Basirun. Sementara Kock Meng sebagai pengusaha yang memanfaatkan ruang laut di sekitar Tanjung Piayu Laut Batam.

Hingga saat ini Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mencari bukti-bukti tambahan lainnya terkait kasus gratifikasi reklamasi yang menjerat Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) belum lama ini. Bukti lain yang digeledah KPK 2 unit rumah mewah pribadi Nurdin Basirun di Tanjung Balai Karimun dan di Perumahan Anggrek Mas Kota Batam.

Anggota KPK yang melakukan penggeledahan di kediaman pribadi Nurdin Basirun di Tanjungbalai Karimun, sempat kesulitan masuk ke beberapa ruangan yang ada di rumah tersebut.

Sebab, beberapa pintu ruangan yang ada di rumah pribadi Nurdin dikunci saat petugas anti rosuah itu tiba. Akibatnya, petugas KPK disaksikan petugas kepolisian terpaksa melakukan bongkar paksa.

Selain memeriksa bagian dalam rumah pribadi Gubernur Kepri (nonaktif) Nurdin Basirun di Tanjungbalai Karimun, tim KPK juga memeriksa mobil yang terparkir di halaman rumahnya itu.

Mobil yang diperiksa adalah Toyota Camry warna hitam bernomor polisi BP 757 ND dan Honda HRV silver dengan nomor polisi B 1575 URS. Tiga orang pria yang memakai masker dan mengenakan rompi bertuliskan KPK terlihat membuka pintu dan bagasi mobil. Seseorang di antaranya memegang handycam dan menyoroti semua aktivitas anggota KPK lainnya. Mereka tampak mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam bagasi.

Tak lama kemudian, tampak petugas KPK membawa satu koper dan satu tas ransel keluar dari rumah pribadi Gubernur Kepri non aktif Nurdin Basirun di Tanjungbalai Karimun. Barang-barang tersebut diduga terkait dengan penggeledahan yang dilakukan KPK di kediaman Nurdin. “Sudah dua yang dibawa, satu koper dan satu tas ransel. Keduanya isi penuh, petugas KPK seperti susah ngangkatnya,” kata warga yang menyaksikan di sekitar kediaman pribadi

Nurdin.

Pemeriksaan KPK dilakukan secara tertutup. Belasan aparat kepolisian dari Polres Karimun berjaga di pagar dan di halaman rumah Nurdin.Kapolres Karimun, AKBP Hengky Pramudya membenarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK itu.”Iya (KPK) ada suratnya masuk. Tapi sekarang saya lagi di Polda,” kata Hengky melalui WhatsApp kepada wartawan.

Begitu juga suasana saat tim KPK menggeledah rumah pribadi milik Nurdin Basirun, di Perumahan Anggrek Mas 2 Blok C Nomor 7 Kota Batam, Provinsi Kepri, Selasa (23/7) lalu. Pantauan wartawan media ini terlihat beberapa anggota kepolisian berjaga-jaga di sekitar rumah berwarna kuning itu.

Terlihat pula beberapa mobil terparkir rapi di depan rumahnya, termasuk satu mobil merek Toyota Camri dengan plat bernomor BP 5 di depan rumah itu.Dari pihak kepolisian, didapatkan keterangan bahwa tim dari KPK sedang melakukan pemeriksaan di dalam rumah.

Dari keterangan security perumahan, Z. Nasution, diperoleh informasi rumah itu bukan milik Nurdin Basirun tetapi milik ajudannya,” Setahu saya rumah ini milikm ajudannya. Tapi tidak tahu juga ya,” ucap Z Nasution ragu-ragu.

Rumah mewah bercat kuning itu tampak menonjol di antara deretan rumah di permukiman elite Perumahan Anggrek Mas 2 Kota Batam, Provinsi Kepri.Di depan rumah tersebut terparkir Mobil Camry plat merah dengan nomor polisi BP 5 serta satu unit motor yang tertutup kain motor.

Rumah mewah berlantai tiga itu lokasinya tidak jauh dari gerbang Perumahan Anggrek Mas 2.Rumah tersebut tercatat milik Juniarto yang menjadi ajudan merangkap supir pribadi Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

Selama Nurdin Basirun aktif menjabat sebagai Gubernur Kepri, terlihat Juniarto selalu menemaninya di berbagai kegiatan.Menurut Ketua RT 03/RW 19, Agus Wibowo sudah dua tahun lebih Juniarto tinggal di Anggrek Mas 2.Selain ramah, Juniarto dikenal mudah bersosialisasi dengan warga sekitar.”Juniarto seorang PNS, yang saya (Agus Wibowo) tahu dia dari Karimun” Kata Agus Wibowo. (rm/mawardi)

CMYK

3

BATAM METROPOLIS

Kamis, 01- 10 Agustus 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Divisi Humas Mabes Polri Sosialisasikan Literasi Generasi Millenial Anti Hoax BATAM, RAKYAT MEDIAPesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini membuat semua pengguna social media bisa mengekpresikan foto dan video berbagai kegiatan secara cepat.

Namun disisi lain penggunaan sosial media yang tidak berhati-hati juga bisa berpengaruh negatif yang meresahkan masyarakat berupa berita hoax dan membuat konten pornografi dan sara.

Untuk mencegal hal hal yang negative tersebut, Divisi Humas Mabes Polri bersama mahasiswa, siswa, jurnalis, dosen, youtuber, selebgram, admin media sosial dan pegiat sosial lainnya membahas terkait penggunaan media sosial dengan tema “Generasi Milenial Anti Hoax, Bicara Baik dan Bijak Bermedia Sosial” di Ballroom Pacific Hotel Kamis, 25 Juli 2019.

Acara dipandu oleh Sholihul Abidin S.Sos. I.,M.I.Kom dengan narasumber Kombes Pol Heru Yulianto dari Divisi Hu-

mas Polri, Wahyu Aji CEO Goodnews from Indonesia, Dr .Hendrasmono, MA dari Sekjen Kominfo dan Ageng Rana Cindoswari, SPM, M.Si salah satu dosen Universitas Putera Batam.

Mereka sama-sama berbicara mengenai bagaimana cara bersosial media yang baik.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal, S.I.K melalui Kombes Pol Heru Yulianto, dalam pemaparannya mengatakan Polri terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menghimbau agar berhati-hati dalam menggunakan sosial media, jangan sampai menebar hoax karena hal itu melanggar hukum.

Heru menjelaskan, dari sensus penduduk tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia berjumlah sekitar 268 juta jiwa, sedangkan handphone yang tersebar sebanyak 355 juta unit atau 150% dari penduduk Indonesia.

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Media Terverifikasi Administrasi & Faktual Terbitsejak 26 April 2014 PT Rakyat Media Pratama PerubahanAktaNotaris No.84 PengesahanMenteriHukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha JasaPenerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi Muhammad Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi (Wartawan Utama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH SekretarisRedaksi/Tata Usaha Marlina RedakturPelaksana Rudi Hartono AsistenRedaktur Anwar Ujang, AndiStiawan. Amd, Rizki Perdana, Rendi Wartawan Liputan Batam Renhar, IqbalRamadhan, Ferianda,GunawanRamadhan DivisiPemasaran/Iklan Ferianda, Iqbal Ramadhan DewanRedaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Rudi Hartono Ombudsman Bettor EriksoPardede. SH, BistokNadeak. SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala) Mahyuddin. M (Wartawan Muda) WartawanLiputanJabodetabek Darmawan, Zulfikar, MykelMeidyEgeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH PerwakilanSumateraBarat Khaidir (Kepala) Vedrik Hengky Biro KabupatenPasaman Barat Robbisam.S.Sos (Kepala) Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Pulau Kundur Anggiat Panggabean Biro Kota Tanjungpinang Anton BiroKabupatenBintan Ferianda. S BiroKabupatenNatuna Abdul Malik Biro KabupatenLingga TaufikSafira (WartawanMuda) UsmanWello BiroKabupatenAnambas Julfan Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis Indra (Kepala Biro) Biro Kabupaten Deli Serdang AzharMunik (Kepala Biro) Biro Kota Binjai Dedi Topan Biro Kabupaten Langkat Sofyan Biro Kabupaten Aceh Tamiang Dedi Muliyadi Lay Out Andi Rusmin TarifIklan Iklanhitamputih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklankeluarga/dukacita Rp500 mm/kolom iklanucapanselamat Rp600 mm/kolom iklanwarna (full color) Rp10,000 mm/kolom hargatambahan PPN 10 persen.

AlamatRedaksi/Tata Usaha/Iklan JalanKemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 PulauBatam, ProvinsiKepriTelp (0778)-7498179, Fax (0778)-479636, KodePos 29464, website : rakyatmediapers.co.id Email :rakyatmedia77@yahoo.com, email : rakyatmediapers@gmail.com Rekening : Bank BTN CabangPenuinNo. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 An PT Rakyat Media Pratama DicetakOleh : PT RiposBintana Press Alamat :KomplekRukoBaloi Point Blok B2 No.20 Baloi, Batam Kepulauan Riau, Telp (0778)-4883398, Email :percetakan@riposbintana.com Website : www.bintanaprint.com Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 KodePos 16411.

Dikatakan Heru, pengguna yang aktif dalam internet biasanya menggunakan Youtube , Facebook, Instagram dan media sosial lainnya. Berbicara tentang hoax, Heru mengatakan bahwasanya manusia tidak ada yang tidak terkena hoax, jika manusia tidak terkena hoax, manusia sudah berada di dalam surga.

“Jika manusia tidak terkena hoax, manusia sudah berada didalam surga, tapi nyatanya Nabi Adam juga terkena hoax oleh tipu daya setan, setan menyuruh Nabi Adam untuk makan buah Khuldi. Jadi siapa yang menyebarkan hoax adalah setan,” kata Heru diikuti gelak tawa para undangan yang hadir.

Dalam pembahasan itu, ada 4 aspek hoax di antaranya lelucon yang dianggap menjadi hal yang biasa, provokasi, ideologi dan ekonomi.” Alasan seseorang meneruskan hoax itu karena mereka mendapat berita tersebut

PARA peserta yang hadir dalam acara Literasi Digital bersama Mabes Polri

dari orang yang dipercaya. Kemudian mereka meneruskan berita itu, sebagian lagi menganggap berita itu bermanfaat, hanya sebagian kecil saja yang tidak peduli dengan kebenaran berita tersebut,”kata Heru.

Secara persentase, yang memeriksa kebenaran atas berita itu hanya 1%, sebanyak 18% menghapus berita tersebut, dan 48%

meneruskan beritanya. Sekarang ini polisi juga sudah banyak yang menyamar di dunia maya, polisi melakukan pemantauan dan bersinergi dengan kominfo.”Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial ini, jejak digital abadi dan tidak terbantahkan, backupnya ada di kutub utara dan kutub selatan,”terang Heru.

17 Hektar Lahan Mangrove Diperjualbelikan Untuk Kapling BATAM, RAKYAT MEDIA – Sekitar 17 hektare lahan mangrove di RT 03 RW 14 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam diperjualbelikan oleh oknumoknum yang tidak bertanggungjawab menjadi kapling.

Lokasi lahan kawasan mangrove yang telah diperjualbelikan untuk dijadikan kapling tersebut persisnya di seberang perumahan Gardan Raya, Kelurahan Batu Besar.

Salah seorang tokoh masyarakat setempat, Suherman, menyampaikan dan meminta agar Badan Pengusahaan (BP) Batam segera menyetop kegiatan itu. ”Karena kegiatan ini jelas merusak lingkungan. Masa iya hutan mangrove disulap menjadi kapling. Ada gak izinnya. Salah kaprah semua saya lihat. Kami sangat prihatin terkait lahan itu,” katanya, Senin (22/7).

Suherman mengaku sudah meninjau dan mengecek jika lahan itu sudah dijual sedikitnya 300 kapling kepada warga. Sementara kata Suherman, menduga belum ada izin. “Tertulis di pamflet lahan itu gratis. Tapi masih dijual Rp17-25 juta per kapling. Masa hutan mangrove dibisikan,” katanya.

Terpisah, anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Jurado Siburian, menyayang-

(FOTO:IST)

LOKASI lahan kawasan mangrove yang telah diperjualbelikan di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam.

kan penyulapan lahan itu,dari hutan mangrove menjadi kapling. Menurutnya, regulasi alih fungsi hutan mangrove menjadi kapling tidak segampang itu.

“Karena itu merusak lingkungan hidup. Jangan sampai menabrak UndangUndang,” katanya sembari menambahkan jika terjadi alih fungsi, harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

“Kita minta Pemko Batam dan BP Batam segera hentikan itu. Jangan sampai ada pelanggaran hukum. Sebab, tidak semudah itu mengalihfungsikan suatu bidang lahan. Ada aturan main. Pertanyaannya, apakah sudah dilakukan sama pengelolaan?” katanya.

Dari pantauan di lapan-

gan, lahan mahrove tersebut tampak gundul dan sudah diratakan dengan cara ditimbun. Tidak diketahui secara jelas perusahaan yang mengelolanya. Namun di lokasi tersebut tampak pamflet yang tertulis PT Karya Alam Sentosa. Belum diketahui apakah perusahaan ini yang mengelola atau bukan.

Sementara itu, Direktur Promosi dan Humas BP Batam Dendi Gustinandar ketika dikonfirmasi belum mengetahui perihal itu. Ia berjanji akan menanyakan dulu kepada bagian lahan. “Nanti saya cek dulu ya,” katanya.

Terkait dugaan pengerusakan hutan mangrove itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Jakarta turun ke Batam.

Hanya saja, para Anggota Komisi IV tersebut belum memberikan statemen kepada media.(red/rud/rm)

Sementara itu, sanksi pidana untuk penyebar hoax atau hate speech dikatakan Heru diancam 6 tahun penjara dan denda Rp 1 Miliar.”Mari kita bermedia sosial yang baik, karena media sosial ini adalah ruang publik bukan ruang privat. Dunia maya sama dengan dunia nyata, kita harus tetap beretika,”tegas Heru. (rm/mwd)

Investor Malaysia Lirik Pengembangan Usaha Railway di Batam BATAM, RAKYAT MEDIA - Investor asal Malaysia kembali melirik Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai tempat untuk mengembangkan usahanya, terutama di bidang railway.

Staf Ahli Perdagangan Kedutaan Besar Malaysia MATRADE Jakarta, Har Man Ahmad, di Batam, Rabu (24/7/2019) mengatakan, kunjungannya ke Kota Batam menjadi bahan pertimbangan akselerasi dalam hal perdagangan dan pembangunan di Indonesia dan Malaysia khususnya di Kota Batam.

“Kami senang informasi yang diperoleh akan disampaikan kepada asosiasi pelaku usaha di Malaysia seperti asosiasi bidang railway tentang proyek Batam kedepan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Dendi Gustinandar, berharap kerjasama ekonomi antara Malaysia dan Indonesia khususnya di Kota Batam dapat terus ditingkatkan.

“Selain perkenalan sekaligus ingin mengetahui perkembangan peluang investasi di

Kepala Pos sekitar pukul 12.30 WIB. Dari tangannya ditemukan uang Rp 20 juta, diduga upah yang didapat. Informasi yang dihimpun media ini, E tertangkap tangan saat mencoba meloloskan enam dus berisikan sekitar 18 botol minuman beralkohol (mikol) merk Chivas ke Tanjungbatu, Karimun, melalui pelabuhan rakyat kawasan Tan-

Sambungan Hal. 1

jungriau, Sekupang.

Pengakuan E, mikol tersebut pemilik mikol Acn, untuk meloloskan minuman Beralkohol tersebut sekaligus mencarikan speedboat sebagai alat transportasi.

Setelah kapal dapat, minuman tersebut dibawa ke pelabuhan sekaligus uang diterima E sebesar Rp 20 juta yang dimasukkan ke dalam

amplop.

Uang tersebut dititipkan untuk membayar ongkos kapal, dan diterima di salah satu rumah makan sekitar lokasi.”Saya diminta bantu membawakan botol ini sekaligus mencarikan kapalnya.

Kemudian uang untuk ongkos kapal dititip ke saya. Ini baru pertama kali saya lakukan,” kata E kepadav war-

tawan.

Tim yang telah mengintai, langsung menggrebek E saat berada di pelabuhan dan dilakukan penggeledahan.

Sehingga, ditemukan uang tersebut di dalam kantongnya. E, beserta barang bukti berupa uang serta belasan botol minuman beralkohol langsung diamankan ke Mapolresta Barelang.

KPK Geledah kantor Dinas Perhubungan Kepri dan rumah pribadi tersangka Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Budi Hartono.

Sementara di Kabupaten Karimun, KPK menggeledah rumah pribadi Nurdin. “Dari sejumlah lokasi tersebut KPK mengamankan dokumen-dokumen terkait perizinan. Penggeledahan masih berlangsung,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Selasa (23/7/ 2019). Menurut Febri, perkembangan penggeledahan di kelima lokasi itu akan disampaikan lebih lanjut.

Penyidik KPK lakukan penyidikan lanjutan terkait temuan uang miliaran rupiah saat operasi tangkap tangan 10 Juli lalu.Dari pantauan wartawan, terihat Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang beralamat jalan kilometer 5, Kota Tanjungpinang, Selasa(23/07/2019) terlihat dijaga ketat polisi bersenjata lengkap.

Penggeledahan ini terkait penanganan kasus dugaan suap terkait izin prinsip rek-

Kota Batam untuk selanjutnya penjajakan bisnis,” katanya.

Dendi menjelaskan, pada pertemuan itu tersebut pihaknya memberikan informasi tentang produk, jasa dan teknologi terkini yang dapat dikembangkan dengan segala potensi yang ditawarkan Batam.

Seperti transportasi massal, pelabuhan, bandara, infrastruktur hingga kawasan ekonomi khusus. “Pelaku usahanya tertarik dalam sektor railway seperti LRT Bandara, namun kita juga membuka diri untuk proyek pengembangan lainnya,” jelasnya.

Kata dia hal lain yang ditawarkan seperti inbertasi di bidang medical service, digital park, pengembangan bandara dan pelabuhan sebagai hub logistik.”Kita berharap hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia dapat memberikan nilai tambah, terutama dalam mengangkat peran Batam terhadap kemajuan ekonomi di kawasan perbatasan strategis nasional,” tuturnya.(rm/ ferianda)

Ketua Saber Pungli, AKBP Mudji Supriadi, saat dihubungi mengungkapkan, saat ini proses pemeriksaan masih dilakukan.”Yang bersangkutan sudah diamankan beserta barang bukti. Sekarang masih dimintai keterangan. Nanti setelah selesai diperiksa, akan kita rilis,” ujar Wakapolresta Barelang tersebut. (rm/red) Sambungan Hal. 1

lamasi dan penerimaan gratifikasi yang melibatkan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

“Di kantor Dishub Pemprov Kepri, tim mengamankan sejumlah dokumen-dokumen terkait perizinan pemanfaatan ruang laut di Kepri,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Selasa (23/7/ 2019) Febri mengatakan, tim KPK juga sedang bergerak ke lokasi lainnya di Kepri. Kendati demikian, ia belum bisa menjelaskan secara spesifik lokasi dan hasil penggeledahan di lokasi lainnya. “Untuk lokasi lain, akan kami sampaikan lagi perkembangannya nanti,” kata dia.

Dalam kasus suap izin reklamasi, Nurdin diduga menerima 11.000 dollar Singapura dan Rp45 juta dari pihak swasta, Abu Bakar.

Uang itu diberikan lewat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono. Selain itu, KPK menduga Nurdin menerima sejumlah uang atas hal lain yang berhubungan dengan jabatannya. Du-

gaan itu didasarkan pada penemuan sejumlah uang dalam lima pecahan mata uang asing dan Rp132.610.000 dalam sebuah tas saat KPK menggeledah kediaman Nurdin, Rabu (10/7/ 2019) beberapa pekan lalu.

KPK mengamankan sejumlah uang dengan rincian, 43.942 dollar Singapura, 5.303 dollar Amerika Serikat, 5 euro, 407 ringgit Malaysia, 500 riyal Arab Saudi. Kemudian, pada Jumat (12/7/2019), tim KPK juga menemukan 13 wadah berupa tas dan kardus yang berisi uang di kamar Nurdin.

Setelah dihitung penyidik, jumlah uang itu yakni Rp3,5 miliar, 33.200 dollar Amerika Serikat dan 134.711 dollar Singapura. KPK juga sedang menelusuri sumbersumber terkait penerimaan uang tersebut.

Saat pengeledahan, tampak ada sekitar 9 orang yang diduga petugas KPK yang masuk sekitar pukul 09.00 WIB pagi.

Tiga petugas KPK yang terdiri dari satu pria dan dua wanita keluar dari kantor Dishub Kepri yang beralamat di Jalan Raja Haji Fisabililah

nomor 9, Kota Tanjungpinang, Selasa (23/7/2019) sekitar pukul 11.06 WIB. Dua petugas wanita berjilbab dengan menggunakan masker penutup mulut membawa satu buah koper berukuran besar berwarna hitam.

Ketiga petugas dan satu koper hitam berukuran besar tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil Inova warna cream BP 1733 FD. Selang dua menit setelah tiga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper hitam berukuran besar, empat penyidik KPK sekitar pukul 11.08 WIB, keluar dari Kantor Dishub Kepri yang beralamat di Jalan Raja Haji Fisabililah Nomor 9, Kota Tanjungpinang, Selasa (23/7/2019).

Dua orang petugas lakilaki ini tampak membawa dua buah box berwarna hitam dan kuning. Mereka berjalan dikawal polisi.Saat tengah mengabadikan gambar tersebut, petugas KPK yang membawa box warna kuning menyampaikan, box tersebut adalah alat. “Ini alat, alat,” ucapnya sambil berjalan menuju mobil lainnya, Selasa (23/07/2019).

Empat orang petugas KPK ini langsung menaiki kendaraan mobil Inova dengan nomor polisi BP 1072 FG. Dua kendaraan yang membawa petugas KPK berjumlah 7 orang ini pun langsung meninggalkan kantor Dishub Kepri.

Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri, Frengki Willianto, membenarkan kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/7/ 2019) lalu.

Saat dihubungi, Frengki yang sedang berada di Kota Batam, tidak mengelak sedikit pun saat kabar ini mulai viral.”Benar. Cuma saya tidak ada di lokasi. Saya sedang berada di Batam, untuk kepanitiaan Ibadah Haji Embarkasi Batam,” tulis Frengki via WhatsApp. Sedangkan untuk maksud dan tujuan KPK mendatangi Kantor Dishub Kepri pun Frengki juga mengaku kaget dan tidak mengetahui sama sekali.”Saya tidak mengetahui persis apa yang dilakukan KPK,” tulis Frengki. (rm/rudi hartono).

BATAM METROPOLIS Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kamis, 01- 10 Agustus Jumat, 2129 Juni2019, 2019,Minggu MingguI I

4

Pemerintah Akan Jadikan Batam Provinsi Khusus BATAM, RAKYAT MEDIA Kementerian Hukum dan HAM RI, ýternyata sudah wacanakan regulasi menjadikan Batam sebagai provinsi khusus. Wacana tersebut tidak lepas dari keinginan pusat, menjadikan Batam sebagai sentra ekonomi.

“Ada keinginan menjadikan Batam sebagai daerah provinsi khusus,” ungkap Kemenhukham RI, Yasonna H Laoly, saat membuka Forum Group Discussion (FGD) di Grand i Hotel, Nagoya, Batam, Rabu (24/7/2019).

Demi kelancaran wacana tersebut, Yasonna meminta agar semua pihak di Batam untuk dapat mendukung Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, melalui investasi.

“Kalau Batam menjadi provinsi khsuus, harus mau duduk bersama. Sehingga menjadi daerah kawasan khusus,” tegasnya.

Menurutnya perlu dipahami jika proses sedang berjalan atau masa transisi. “Yang perlu duduk bersama. Kita akan duduk

bersama dan ambil terobosan, karena sangat besar potensi Batam,” ucapnya.

Baca juga: Batam Jadi Provinsi Khusus, SMN: Pemerintah Harus Kaji Secara KomprehensifYasonna juga menyampaikan tugasnya untuk membantu Batam, dari segi regulasi. Presiden Jokowi menugaskannya untuk membereskan regulasi investasi.

“Jadi penting, bagaimana birokrasi menyelesaikan hambatan.

Bukan sebaliknya,” kata Yasonna.

Saat ini pihaknya dalam proses penyelesaian kendala-kendala terkait investasi. “Kita menyelesai kasus investasi senilai Rp 659 triliun. Pokja 4 sudah menyelesaikan. Maka karena itu saya datang ke Batam,” ucap Yasonna.

Yasonna menilai, saat ini Batam sebenarnya sudah seperti benang kusut. Menurutnya Batam bisa menjadi alternatif selain Singapura, karena potensi Batam sangat besar untuk

menjadi daerah ekonomi kuat. ”Tapi dalam kenyataannya tidak demikian. Mau nggak mau, kita melakukan terobosan. ýKalau kita hanya di zona aman dan tidak berani melakukan terobosan, tidak bisa bangkit,” katanya.

Pihaknya dalam hal ini Pokja 4, akan membackup untuk menyelesaikan investasi di Batam. ”ýKalau bisa, kita harus diselesaikan disini. Jika tidak, maka kita putuskan ke Menko dan atau bawa ke ratas. Tapi kami yakin, bisa kita selesaikan di sini,” ujar Yasonna.

Sementara itu, Mantan Ketua Otorita Batam, BJ Habibie,beberapa waktu lalu mengaku sangat setuju Batam menjadi provinsi tersendiri atau terlepas dari Kepulauan Riau.

Menurut Habibie dengan begitu, Batam bisa menjadi ujung tombak ekonomi Indonesia.

“Saya setuju provinsi istimewa (Batam),” ujar Habibie, usai pertemuan dengan pengusaha

dari Kadin Provinsi Kepri di Harris Hotel, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (28/4/2017).

Menurut Habibie, provinsi istimewa itu layaknya seperti DKI Jakarta dari sisi sistem pe-

merintahannya. “Seperti DKI,” ujar Habibie.

Menurut Habibie dengan begitu, Batam bisa lebih cepat maju. Hanya saja, kata Habibie, istimewa Batam harus benar-benar berkiblat kepada ekonomi.

PT.PGN Akan Sambung Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga

KAPOLRI, Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto

Kapolri dan Panglima TNI Lakukan Kunjungan Kerja di Batam BATAM, RAKYAT MEDIA- ikut tarian kolosal Rampak Melayu saat kunjungan kerja ke Mapolda Kepri, Sabtu (27/7/2019) siang.

Kapolri dan Panglima TNI yang didampingi Kapolda Kepri, Irjen Pol Andap Budhi Revianto beserta jajaran terlihat sedikit kaku saat diajak untuk ikut serta dalam menarikan tarian asal Tanah Melayu tersebut.

Berbeda dengan Kapolda Kepri, Irjen Pol Andap beserta jajaran lainnya, mereka tampak santai mengikuti irama, karena memang sudah beberapa kali Polda Kepri menarikan tarian ini di beberapa acara.

Usai menari, acara dilanjutkan dengan atraksi silat dan memecahkan tumpukan batu bata setinggi 10 meter.

Kapolri dan Panglima TNI tiba di Batam dalam rangka kunjungan kerja.

Mereka pergi ke Pulau Nipah untuk meninjau permasalahan-permasalahan terkait peralatan yang ada di sana.”Karena Pulau Nipah adalah tempat yang sangat strategis untuk mengawasi daerah perairan, khususnya Selat Malaka,” ujarnya.

Setelah dilakukan peninjauan di sana, dia langsung memperhatikan perlatan-peralatan untuk mengontrol radar dan peralatan Automatic Identification Sistem (AIS) termasuk kamera pengawas.

“Saya kira ini akan menjadi bahan evaluasi di Mabes TNI, untuk memperkuat peralatan tersebut khususnya kapasitasnya. Sehingga kami mampu untuk memonitor lalu lintas kapal yang ada di sana, baik berangkat dari negara-negara lain yang hanya melintas saja, atau berangkat dari negara tetangga,” ucap Hadi.(rm/btn)

BATAM, RAKYAT MEDIA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) akan menyambungkan 5.000 jaringan gas bumi untuk rumah tangga baru di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada 2020.

“Jumlah penugasan dari migas sesuai surat penugasan untuk wilayah Kota Batam adalah 5.000 sambungan rumah,” kata Sales Area Head PT.PGN Batam Wendi Purnomo di Batam, Jumat (26/7).

Namun, ia belum dapat memastikan lokasi penyambungan jaringan distribusi gas karena masih menunggu hasil koordinasi dengan Pemkot Batam.

Sememtara itu, dalam siaran pers, Plt.Dirjen Migas, Djoko Siswanto, mengatakan pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas bumi (jargas) untuk rumah tangga.

Pemerintah menyiapkan dana Rp3,2 triliun pada 2020 untuk 293.533 sambungan rumah (SR) di 54 kabupaten/kota.

Pemanfaatan jargas menjadi perhatian utama dari Presiden dalam Proyek Strategis Nasional.

“Kami mengharapkan bahwa manfaat gas bumi sebesarbesarnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang berujung pada peningkatan daya saing dan kemampuan ekonomi masyarakat secara riil. Selain rumah tangga yang akan mendapatkan manfaat langsung, sektor UMKM juga akan mendapat manfaat

(FOTO/IST)

ILUSTRASI jaringan gas bumi untuk rumah tangga.

ekonomi yang cukup signifikan dimana mereka dapat menggunakan energi gas bumi yang ramah lingkungan dan terlebih kompetitif dibanding energi lain,” kata dia.

Djoko menyampaikan, kegiatan pembangunan jargas merupakan bagian dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Tahun 2015-2030 karena dapat memenuhi kebutuhan energi yang bersih, bersaing, ramah lingkungan, dan efisien.

Sejak 2009 sampai dengan 2018, pemerintah telah membangun 325.852 Sambungan Rumahdi 16 Provinsi meliputi 40 Kabupaten/Kota.

Dan pada 2020, lanjut Djoko, jumlah yang dibangun pemerintab sebanyak 293.533 SR. “Jumlah ini besar sekali jika dibandingkan dengan jargas yang dibangun selama 10 tahun mulai 2009 hingga tahun ini sebanyak 325.852 SR. Tahun 2020, cuma setahun tapi SR yang dibangun jumlahnya ham-

pir sama dengan 10 tahun,” papar Djoko.

Ia mengatakan dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan jargas sangat penting karena berdasarkan pengalaman selama ini, terdapat beberapa kendala nonteknis yang berpotensi menghambat pembangunan jargas untuk rumah tangga seperti perizinan, maupun permasalahan sosial yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan.

“Kalau pembangunan ini lancar, maka semuanya (sambungan rumah) akan terbangun.

Tapi kalau ternyata masih ada yang dibakar, diganggu, maka sebagian pembangunan akan ditunda karena kita tidak bisa menambah anggarannya sebagai pengganti infrastruktur yang rusak,” kata dia.

Selain di Batam, jargas 2020 akan dibangun juga di 53 kabupaten kota lain, di antaranya Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Aceh Timur dan Kota Langsa.(red/ferianda/rm).

Kepala BPM PTSP Nyeri Kaki Usai Diperiksa KPK BATAM, RAKYAT MEDIA Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP) Provinsi Kepri, Syamsuardi juga diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mapolresta Barelang, Kamis (25/7/2019).

Sampai sejauh ini, sudah ada Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jamhur Ismail, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR), Abu Bakar dan Kepal Biro Hukum, Heri Mokhrizal yang di-

periksa.

Sama seperti Kock Meng, Syamsuardi juga enggan berkomentar kepada awak media yang berusaha menanyakan perihal pemeriksaan tersebut.

Ia keluar dari Mapolresta Barelang sekitar pukul 15.00 WIB. “Kaki saya sakit,” ujar Syam, sambil keluar dari Mapolresta Barelang.

Dengan menggunakan Kemeja Batik ungu lengan pendek, Syam membawa satu goodiebag.

Ia juga keluar sendirian dari pin-

tu depan Mapolresta Barelang.

“Sudah ya, kaki saya sakit,” katanya selalu mengulangi pernyataannya saat diwawancarai.

Selain Walikota Batam, M.Rudi, Sekda Kota Batam, Kepala BPM PTSPSyamsuardi, Staf Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun, Juniarto, sejumlah pengusaha berduit juga turut diperiksa yaitu Kock Meng dan Hartono dan Johannes Kennedy Aritonang. Mereka diperiksa KPK terkait kasus gratifikasi Nurdin Basirun.(red/rm)

“Tapi istimewanya ekonomi ya,” ujar dia. Dari sisi perekonomian serta jumlah penduduk dan luas wilayah, Batam memang dianggap sudah layak menjadi provinsi tersendiri.(red/mwd/ rud)

Tim KPK Akan Mengurai Tumpukkan Permasalahan di Kepri dan Batam BATAM, RAKYAT MEDIA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menargetkan masalah-masalah di Kepulauan Riau. Termasuk di Kota Batam. Ada setumpuk masalah yang ditemukan.

Tim Korsubgah KPK akan mengurai permasalah tersebut satu persatu. Beberapa permasalahan sudah ada solusi. Termasuk soal hibah aset di Kepri dan persoalan pajak air permukaan dari PT Adhya Tirta Batam (ATB). Beberapa permasalahan itu diselesaikan KPK dengan cara turun langsung. Sejumlah pihak terkait dikumpulkan dan diajak rapat penting.

Untuk aset, baik pihak Provinsi Kepri maupun pemkab serta pemko akan menyelesaikan dalam beberapa waktu kedepan. “Kita sudah siapkan time planning, jadi KPK sifatnya tinggal memonitor agar persoalan aset diselesaikan,” kata Abdul Haris Koordinator II Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK, di Kantor BP Batam, Rabu (25/7/2019).

Hasil monitoring KPK, ditemukan bahwa pada evaluasi semester 1 ini Provinsi Kepri bersama Prov Sumsel merupakan yang terendah terkait legalitas kepemilikan aset. Ratarata tanah bersertifikat di Provinsi Kepri baru sekitar 20% yaitu, sebanyak 1.087 bidang tanah dari 5.205 total bidang tanah.

Bahkan KPK menemukan, progress selama 6 bulan terakhir juga dinilai lambat. Pada Januari 2019 tercatat 1.066 bidang tanah yang telah tersertifikat. Dalam kurun waktu 6 bulan hanya bertambah 21 aset tanah yang tersertifikasi.

Abdul mengatakan, pihaknya bukan untuk mencari kesalahan di sektor pemerintahan.

Tetapi lebih kepada mendorong agar tercapainya pemerintah yang bersih.

“Kami tegaskan lagi tugas kami di sana,” kata Abdul.

Selain berbicara aset, KPK juga memberikan solusi terkait permasalahan piutang pajak Air Permukaan PT ATB kepada Pemerintah Provinsi Kepri. KPK mempertemukan pihak ATB dan Pemprov Kepri. Hasilnya Pemprov akan menempuh jalur hukum salah satunya melaporkan ke pengadilan pajak. “Kalau untuk pajak ATB, kita hanya memediasi semua pihak, kalau tidak diselesaikan ini akan terus menjadi temuan BPK,” kata Abdul.

Abdul mengatakan, selain dua permasalahan tersebut masih banyak permasalahan yang ada di Kepri. “Seperti yang lainnya soal optimalisasi pendapatan daerah, tidak bisa sekaligus,” kata Abdul. Ia mengatakan, akan terus berupaya memonitoring semua permasalahan itu cepat selesai.(red/btmps/rm)

CMYK

5

BENGKALIS-MERANTI

Kamis, 2019, Minggu Jumat, 0121- 10 29 Agustus Juni 2019, Minggu I I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Sekda Bengkalis Buka Kompetisi Olahraga Pelajar 11 kecamatan

SEKRETARIS Daerah Kabupaten Bengkalis H. Bustami HY secara resmi membuka Kompetisi Olahraga Tingkat Pelajar Kabupaten Bengkalis.

BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Bertempat di Gedung Olahraga (GOR) Perkasa Alam Sport Center Jalan Arif Rahman, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H. Bustami HY secara resmi membuka Kompetisi Olahraga Tingkat Pelajar Kabupaten Bengkalis.

Kegiatan kompetisi olahraga tingkat pelajar ini digelar oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan mempertandingkan dua cabang olahraga yakni Futsal dan Sepak Takraw yang diikuti oleh 11 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.

Hadir dalam pembukaan ini Wakapolres Bengkalis Kompol Setyawan, Kasdim 0303/Bengkalis Mayor Inf Dedyk Wahyu Widodo,SIK,

serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah dan Camat di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Pembukaan kejuaraan futsal ditandai dengan tendangan pertama oleh Sekda H Bustami HY, demikian pula dengan kejuaraan takraw, Sekda melakukan service pertama menyambut bola yang di suplay Kasdim 0303/Bengkalis yang bertindak sebagai apit kanan.

Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bengkalis H Anharizal mengatakan Kejuaraan Futsal dan Sepak Takraw Tingkat Pelajar merupakan ajang seleksi atlet pelajar Kabupaten Bengkalis. ”Kompetisi dua cabang olahraga ini bertujuan untuk menjaring dan pra seleksi atlet-atlet pelajar yang akan

diterjunkan pada kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah POPDA Provinsi Riau tahun 2020 mendatang,” ungkapnya.

Anharizal mengatakan itu saat pembukaan Kejuaraan Futsal dan Sepak Takraw Tingkat Pelajar, Selasa, 13 Juli 2019.Ia mengungkapkan, sebanyak 242 atlet ikut serta dalam kejuaraan dua cabor ini, Dengan rincian 132 atlet futsal dan 110 atlet sepak takraw.”Mereka adalah para pelajar terbaik yang terpilih mewakili kecamatan mereka masing-masing. Jadi mereka adalah atlet perwakilan 11 kecamatan se-Kabupaten Bengkalis,” terangnya.

Selain ajang seleksi POPDA, Anharizal mengatakan, kejuaraan ini juga ditujukan untuk memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan dikalangan pelajar.

Kemudian, untuk memilih atlet pelajar yang berbakat untuk dibina dalam jangka panjang.Pada Kompetisi Olahraga Antar Pelajar tahun 2019 ini, kata Anharizal, Disparbudpora hanya melaksanakan 3 cabang olahraga, yakni sepakbola, takraw putra putri dan futsal.”Untuk cabor sepak bola sudah lebih dahulu dilaksanakan, tepatnya pada bulan Maret lalu. Semoga kedepan kita bisa melaksanakan lebih dari tiga cabor,” harapnya.(rm/indra)

Cegah Pelanggaran TP4D Kontrol 5 Proyek Peningkatan Jalan di Pulau Rupat RUPAT, RAKYAT MEDIA-Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, melakukan kontrol terhadap sejumlah proyek peningkatan jalan di Pulau Rupat.

“Peninjauan kita ini pada prinsipnya dan selalu kita sampaikan kepada rekanan dan pihak terkait, bukan untuk mencari kesalahan. Tetapi kami berupaya mencegah secara dini dan mengawasi proses pekerjaan ini agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari,” tutur Ketua TP4D, Nico Fernando.

Ungkapan tersebut disampaikannya ketika melakukan kontrol bersama wakil ketua TP4D, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Farouk Fahrozi, sejumlah anggota, dan didampingi Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR, Diongi, pengawas, rekanan

dan sejumlah pihak terkait, Rabu, 24 Juli 2019.

Masih kata Kasi Intel Kejari Bengkalis ini, sebagai TP4D, pihaknya akan rutin melakukan kontrol ke proyek pekerjaan. Baik peningkatan jalan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Dari Kecamatan Rupat sampai ke Rupat Utara, ada 5 titik yang ditinjau TP4D dan rombongan, guna mengetahui secara langsung bagaimana progres dan proses, maupun kendala yang mungkin terjadi di lapangan.

Adapun kegiatan yang menggunakan DAK, yang ditinjau saat itu Peningkatan Jalan Tanjung Kapal-Pemuda dikerjakan oleh CV Pajar Rupat Utara, Peningkatan Jalan Pangkalan Nyirih-Pantai Ketapang, oleh CV Rizky Jaya Makmur, dan Peningkatan Jalan Teluk KadoTanjung Medang oleh PT Indah Putri Jaya Perkasa.

Sementara pekerjaan proyek peningkatan jalan dari APBD Bengkalis 2019, TP4D berkesempatan melakukan peninjauan bersama Ketua Tim Pendamping dan Audit dari UIR, Prof. Dr. Ir. H Sugeng Wiyono sebagai mitra Pemerintah Daeah dalam mendampingi dan mengaudit pekerjaan rekanan.

Tinjauan kala itu dilakukan di Peningkatan Jalan Pangkalan Nyirih-Kadur dikerjakan PT Arafah Alam Sejahtera, dan Peningkatan Jalan Tanjung Medang-Kadur, yang dikerjakan PT Bumi Siak Makmur.

“Yang pasti peninjauan kita ini sama seperti harapan Tim Pendampingan dan Audit dari UIR, untuk meminimalisir kesalahan, baik dari proses maupun pada hasilnya. Sebagai TP4D berusaha mengingatkan rekanan agar tidak menyalahi petunjuk dan teknis yang telah disepakati,” tuturnya (rm/diskomintik/indra)

SEKDA Meranti H. Yulian Norwis SE MM menyerahkan piala kepada juara umum

Sekda Meranti Tutup MTQ ke-XI Tingkat Kabupaten Meranti SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke-XI Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti resmi ditutup, penutupan langsung dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, bertempat di Masjid Agung Darul Ujum Selatpanjang, Rabu (24/7/ 2019) malam.

Turut hadir bersama Sekda Meranti, Kajari Meranti Budi Rahardjo SH MH, Danramil Selatpanjang Mayor TNI Irwan, Kepala Kantor Kemenag Meranti H. Darwison M.Ag, Kabag Ops Polres Meranti Kompol Joni Wardi, Danposal, Ketua MKH LAM Meranti H. Ridwan Hasan, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Jajaran Pejabat Eselon II, Kabag Kesra Sekdakab Meranti Drs. Husni Gamal dan Jajaran Pejabat Eselon III, Para Camat se-Kabupaten Meranti, Tokoh Masyarakat/ Agama dan lainnya.

Penutupan MTQ Tingkat Kabupaten Meranti Tahun 2019, ditandai dengan pemukulan beduk oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM dan Kabag Ops Polres Meranti disaksikan Forkopimda dan seluruh masyarkat yang hadir.

Kegiatan diawali dengan pembacaan Ayat Suci Al-Quran oleh Abdullah Qori Terbaik Cabang Tilawah Utusan Pulau Merbau Abdullah.

Seperti diketahui kegiatan MTQ ini memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan ukuah Islamiah sekaligus meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal seni membaca, menulis, mengamalkan, dan menghafal Al-Quran. Diharapkan dengan momentum ini masyarakat dapat mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tema yang diusung “Dengan MTQ Ke-XI Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Kita aktualisasi nilai Al-Quran untuk mencerahkan kehidupan beragama rukun dan

damai” Dalam pidatonya Sekda Meranti H. Yulian Norwis SE MM, mengucapkan apresiasi kepada semua pihak yang telah mensukseskan pelaksanaan acara MTQ Kabupaten, khususnya panitia dan Kecamatan Tebing Tingi selaku tuan rumah.

Terima kasih yang sama juga disampaikan Sekda kepada Dewan dan Majelis Hakim yang telah melaksanakan tugas dengan baik, melakukan penilaian terhadap Qori dan Qoriah terbaik Meranti, diharapkan para Qori dan Qoriah terbaik yang akan mewakili Meranti di ajang MTQ Tinggkat Provinsi di Kabupaten Kampar nantinya dapat menuai prestasi gemilang.

Lebih jauh dikatakan Sekda, tahun lalu prestasi Meranti di ajang MTQ Tingkat Provinsi Riau agak menurun dan melalui MTQ ke-XI Tingkat Kabupaten kali iii Sekda berharap Meranti dapat menjadi yang terbaik untuk itu ia meminta LPTQ bisa membimbing dan membina secara khusus Qori dan Qoriah Meranti sehingga meraih prestasi sesuai yang diharapkan.

Dan yang tak kalah penting ajang MTQ ke-XI Tingkat Kabupaten Meranti Tahun 2019 ditegaskan Sekda H. Yulian Norwis, jangan hanya sekedar pelaksanaan kegiatan rutin tapi harus dimaknai dengan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga sesuai dengan Visi dan Misi Meranti menjadikan Meranti sebagai negeri Madani.

Terakhir kepada seluruh masyarakat kembali Sekda meminta untuk menggaungkan Al-Quran hingga kepelosok negeri yang diiringi dengan pengamalan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari hari sehingga Meranti dapat terhindar dari bala becana dan menjadi negeri yang Baldatun, Toybatun, Warabun Ghofur.

“Mari pelajari, pahami dan aplikasikan Al-Quran dengan sebaikbaiknya agar kita semua diberi ke-

selamat oleh Allah SWT,” ujarnya lagi.

Sebelum menutup pidatonya, Sekda mengucapkan selamat kepada Qori dan Qoriah yang berhasil menjadi juara dan bagi yang belum juara diharapkan dapat terus berlatih dengan pembinaan maksimal oleh LPTQ Kecamatan sehingga di iventivent berikutnya dapat menuai prestasi gemilang.

Sekedar Informasi dari hasil penilaian Dewan Hakim dan Majelis Hakim, menetapkan Qori terbaik MTQ ke-XI Tingkat Kabupaten Meranti Tahun 2019 oleh Sekretaris Dewan Hakim H. Zulkhairil S.Ag, Dewan Hakim memutuskan Hasbullah Peserta Tilawah Cabang Dewasa dengan Nilai 94.8 Utusan Kecamatan Pulau Merbau.

Sementara untuk juara MTQ kali ini mulai dari urutan terakhir adalah Juara 9. Kecamatan Merbau Jumlah Nilai 5, Juara 8. Rangsang Pesisir 19, Juara 7. Tasik Putripuyu 25, Juara 6. Pulau Merbau 27, Juara 5.

Rangsang Barat Jumlah Nilai 33, Urutan 4. Kecamatan Rangsang Nilai 34, Juara 3. Kecamatan Tebing Tinggi Barat Nilai 35, Juara 2. Kecmaatan Tebing Tinggi Timur 43, dan Juara Umum jatuh pada tuan rumah Kecamatan Tebing Tinggi Nilai 74.

Acara penutupan MTQ ke-XI Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti ditutup dengan penyerahan piala bergilir dari Sekretaris Daerah kepada Camat Tebing Tinggi Helfandi SE M.Si yang keluar sebagai juara umum dan piala kepada Qori serta Qoriah yang keluar sebagai pemenang.

MTQ kali ini diikuti oleh 341 peserta yang berasal dari utusan 9 Kecamatan se-Kabupaten Meranti, kegiatan MTQ yang digelar selama 5 hari ini memperlombakan beberapa cabang yakni pertama Cabang Tilawah Quran, kedua Cabang Tahfiz dan Tafsir Quran, ketiga Cabang Khatal Quran, keempat Cabang Syahril dan Fahmil serta MMQ.(rm/ ril/m.zaini)

Kecamatan Bantan Raih Juara I Lomba Cipta Menu Berbahan Lokal (B2SA)

PARA peserta Kecamatan Bantan kembali meraih juara I lomba cipta festival pangan lokal Beragam, Bergizi,

BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Kecamatan Bantan kembali meraih juara I lomba cipta festival pangan lokal Beragam, Bergizi, Simbang dan Aman (B2SA) tingkat Kabupaten Bengkalis, dimana raihan juara itu merupakan yang ketiga kalinya.

Juara II diraih Kecamatan Talang Muandau dan juara III diraih Kecamatan Bukit Batu.

Acar lomba tersebut berlangsung di halaman Kantor Dinas Ketahananan Pangan Bengkalis Jalan Antara Bengkalis, Kamis 25 Juli 2019 pagi.

Sesuai dengan ketentuan,

bahwa bagi menu terbaik pada lomba ini akan mewakili Kabupaten Bengkalis keajang festival pangan lokal tingkat Provinsi Riau.

Berbagai menu makanan lokal disajikan dalam lomba tersebut, salah satunya dodol sagu, dodol kelapa sawit, siomai sagu, kue lapis sagu, ongol-ongol sagu dan menu lainnya berbahan lokal.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis Kasmarni diwakili Wakil Ketua III Hj. Akna Juwita mengucapkan selamat kepada para pemenang

lomba pencipta menu makanan dari bahan lokal.

Akna mengajak kepada seluruh perwakilan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis yang mengikuti lomba ini, agar terus melakukan sosialisasi tentang memanfaatkan makanan berbahan dari lokal. Yang selama ini dianggap masyarakat pangan lokal sebagai Inferior atau berkualitas rendah.

Padahal, sumbangan energi yang dihasilkan oleh kelompok pangan umbi-umbian tersebut setara dengan energi yang dihasilkan oleh nasi, sebagai perbandingan, kalori 100

gram nasi setara dengan 100 gram singkong, atau 50 gram bihun, atau 50 gram jagung, atau 200 gram kentang, atau 50 gram sagu dan atau 150 gram ubi.

“Untuk itu kami berharap melalui perwakilan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis agar dapat meyakinkan masyarakat bahwa pangan berbahan lokal ini tidak kalah baiknya untuk kesehatan. Bahkan jika diolah berbagai menu menarik dari bahan lokal ini dapat membantu perekonomian dalam rumah tangga,” ujar istri Sekda Bengkalis.(rm/indra)

GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kamis, 01- 10 Agustus 2019, Minggu I

6

GUBERNUR H Nurdin Basirun menghadiri rapat paripurna dengan agenda laporan akhir Pansus DPRD Kepri terhadap hasil pembahasan tentang Bangunan Bercirikhas Melayu dan Persetujuan DPRD untuk disahkan Menjadi Perda bertempat di Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak,

Ketua DPRD kepri Jumaga Nadeak Pimpim Rapat Paripurna

Perda Bangunan Berciri Khas Melayu Disahkan GUBERNUR H Nurdin Basirun menghadiri rapat paripurna dengan agenda laporan akhir Pansus DPRD Kepri terhadap hasil pembahasan tentang Bangunan Bercirikhas Melayu dan Persetujuan DPRD untuk disahkan Menjadi Perda bertempat di Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (9/7).

Nurdin di awal pidatonya mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada pimpinan dan segenap anggoya dewan yang memberikan masukan, tanggapan dan masukan serts koreksi khusus dalam upaya bersinergi dalam membuat setiap kebijakan.

“Alhamdulillah Ranperda tentang bangunan berciri khas Melayu telah selesai dibahas dan disetujui menjadi Perda hari ini,” ujar Nurdin.

Nurdin melanjutkan bahwa negara menjamin pengembangan budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan ditengah peradaban dunia dalam memelihara budaya sebagai khasanah dan kekayaan di daerah.

“Sejalan dengan visi Pemerintah untuk menjadikan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu sesuai visi yang digagas, maka ranperda ini sebagai bentuk peran aktif pemerintah dalam memajukan kebudayaan didaerah dan mengokohkan jati diri daerah dengan budaya melayunya,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Burhanuddin Nur, dalam laporannya mengatakan bahwa setelah

melakukan berbagai rangkaian rapat dan pertemuan lalu kunjungan lapangan dengan LAM di Kabupaten dan Kota serta telah melakukan rapat finalisasi dan konsultasi dengan Dirjen Otda di Jakarta.

“Provinsi Kepri yang memiliki kekayaan budaya Melayu bahkan disebut sebagai bunda tanah melayu yang menjadi visi penyelenggaraan Pemerintah, tentu Ranperda ini dapat menjadi upaya mewujudkan cita-cita memajukan kebudayaan daerah,” ujarnya.

Ketua Pansus melanjutkan bahwa dari pembahasan yang telah dilakukan hingga tahap final tersebut terdapat penyempurnaan yakni pengurangan dan penambahan pasal dan ayat, dan laporan rinci dan lebih lengkapnya telah disampaikan kepada fraksi-fraksi DPRD. Lalu yang menjadi perhatian khusus adalah bahwa Ranperda ini khusus pada bangunan pemerintah dan balai adat, belum termasuk bangunan perumahan atau pribadi milik masyarakat.

“Untuk itu kepada OPD dan teknis terkait agar menyikapi dengan baik terkait Perda yang telah final ini untuk penerapannya di tingkat kabupaten dan kota,” tutupnya.

Pengesahan sendiri ditandai dengan penandatangan dokumen persetujuan oleh pimpinan DPRD bersama Gubernur. Berkas kemudian akan disampaikan kepada pihak Kementerian untuk ditindaklanjuti dengan terlebih dahulu

Pemerintah Daerah menyelaraskan setiap masukan dan saran yang telah disampaikan oleh Pansus.

Sebelum Perda Bangunan Berciri Khas Melayu disahkan, Rapat terlebih dahulu di buka dengan agenda penyampaian Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 oleh Gubernur.

Dalam sambutannya, Nurdin mengatakan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebuah kewajiban konstitusional Kepala Daerah untuk menyusun dan mengajukan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan setelah dilakukannya pemeriksaan dari BPK RI. “Alhamdulillah hari ini dapat kami susun berdasarkan peraturan yang berlaku dan untuk lebih rinci akan diserahkan dokumennya kepada pihak dewan,” kata Nurdin.

Dalam kesempatan ini lanjut Nurdin bahwa Ranperda ini merupakan refleksi dari nilai demokrasi dari DPRD sebagai mitra kerja Pemerintah dalam mendorong semangat untuk saling melengkapi dalam menjawab setiap kebutuhan masyarakat “Setiap koreksi dan saran dari pihak dewan sehingga ranperda ini menjadi semakin lebih baik, sehingga pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemerintah dapat semakin efektif dan akuntabel,” lanjut Nurdin. (ist)

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak bersalaman dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun

ANGGOTA DPRD Kepri saat memberikan tangapan.

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun bersalaman dengan Anggota DPRD Kepri

ANGGOTA DPRD Kepri saat rapat paripurna

ANGGOTA DPRD Kepri saat rapat paripurna

CMYK

7

Kamis, 01- 10 Agustus 2019, Minggu I

IKLAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

SUMATERA BARAT

8

Kamis, 01- 10 Agustus 2019, Minggu Edisi : # 267 Tahun V, I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Harga: Rp6.500,-

Kamis, 01- 10 Agustus 2019, Minggu I

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

8

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Pemanfaatan Nuklir Bidang Kesehatan di Sumbar Terbanyak Kedua di Sumatera (FOTO:IST)

SAVE Dokter Gigi Romi Syofpa Ismael.

LBH: Pemkab Solsel Keliru Pahami Formasi Umum dan Khusus PADANG, RAKYAT MEDIA - Kisah Pilu Dokter Gigi Romi, Peringkat 1 Seleksi CPNS Batal Jadi PNS Karena Penyandang Disabilitas.

Padahal, Dokter Gigi Romi Syofpa Ismael, sempat dinyatakan lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

Namun, Kelulusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Bupati Solok Selatan.

Sebab, romi merupakan penyandang disabilitas.

Padahal, dilansir dari akun Instagram @lbh_padang, 6 Juli 2019, Romi telah mengabdi di daerahnya di Solok Selatan sejak tahun 2015 hingga tahun 2017.

Romi mengabdi di Puskesmas Talunan yang merupakan daerah terpencil sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sayang, usia Romi melahirkan anak keduanya pada tahun 2016, ia mengalami paraplegia atau kelemahan pada tungkai kaki bawah.

Namun, keadaan itu tidak menghalangi Romi untuk tetap bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat di puskesmas itu. Sebelumnya, Romi gagal jadi PNS di tahap akhir meski sempat dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS 2018 Kabupaten Solok Selatan. Ia menduduki peringkat pertama dalam hasil seleksi yang diumumkan 31 Desember 2018. Setelah dinyatakan gagal, posisi Romi digantikan peserta yang peringkatnya berada di bawahnya.

“Saya lulus setelah melalui proses dan tahap-tahap seleksi dan sudah melakukan pemeriksaan kesehatan,” Romi seperti dikutip dari siaran CNNIndonesia TV. “Semua pemberkasan sudah selesai, sudah lengkap, dan sudah diserahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solok Selatan. Namun, tiba-tiba berkas saya tidak diusulkan dan berkas saya tidak diberikan ke BKN,” tutur dia.

Sementara itu, Direktur LBH Padang Wendra Rona Putra mengatakan setidaknya dua langkah hukum yang sedang dipersiapkan untuk membantu Romi yakni pada peradilan administrasi negara dan tindak pidana.

Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra menyayangkan tindakan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang secara sepihak membatalkan kelulusan drg Romi hanya karena drg Romi dianggap tidak melamar sesuai dengan formasi yang disediakan. Drg Romi adalah penyandang disabilitas seharusnya ia melamar formasi khusus sebagai disabilitas.

“Ada pemahaman yang keliru terkait formasi umum dan formasi khusus, jika merujuk kepada Peraturan Menteri PANRB RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018, formasi khusus terdiri dari lulusan terbaik (cumlaude), penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat, diaspora, olahragawan berprestasi internasional, serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan eks tenaga honorer kategori II yang memenuhi persyaratan,” katanya “Nah jika menggunakan logika berfikir Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berarti Putra Putri Papua tidak boleh ikut formasi umum? Begitu juga dengan Lulusan Cumlaude. Padahal kenapa dia disebut sebagai formasi umum karena formasi tersebut dapat diikuti oleh semua pihak termasuk disabilitas, sedangkan formasi khusus baru diperuntukkan untuk orangorang yang secara spesifik disebutkan dalam ketentuan Peraturan Menteri PANRB RI tersebut,” ujarnya.

LBH Padang memandang jika paradigma berfikir ini dipertahankan oleh Institusi di Pemerintahan, maka akan semakin sulit akses bagi kelompok disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya terutama terkait dengan hak atas pekerjaan. Kondisi ini juga menunjukkan masih adanya jurang yang besar antara kondisi ideal yang dicitakan dalam tataran normatif dengan kondisi rill di lapangan. Padahal Negara telah menjamin hakhak disabilitas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Semua Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan membatalkan drg Romi karena dianggap tidak memenuhi kriteria persyaratan pada formasi umum. Padahal drg Romi sudah lulus mengikuti seleksi SKD-SKB yang diumumkan oleh Pemkab Solsel pada tanggal 31 Desember 2018 dengan Nilai Integrasi tertinggi. Selain itu, ia melengkapi persyaratan pada tanggal 18 Januari 2019 yang diterima oleh Ketua Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Namun, 18 Maret 2019 Pemkab Solsel mengeluarkan pembatalan terhadap drg Romi.

Pemkab Solsel juga menyampaikan bahwa pembatalan ini murni disebabkan ketidaksesuaian formasi yang dilamar oleh drg.Romi yakni formasi umum. Kondisi paraplegia yang dialami oleh drg.Romi hal ini membuat Pemkab Solsel menyatakan bahwa seharusnya drg.Romi melamar formasi khusus bukan formasi umum.

Padahal, tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang seorang penyandang disabilitas tidak boleh melamar di formasi umum.(red/rud/rm)

PADANG, RAKYAT MEDIA Pemanfaatan nuklir di bidang kesehatan dan industri di Sumatera Barat (Sumbar) hingga 2019 mencapai 179 izin dan menjadi yang terbanyak kedua di Sumatera di bawah Sumatera Utara.

“Jumlahnya sudah banyak. Sebagian besar izin pemanfaatan untuk kesehatan dan industri,” kata Asisten Administrasi Umum dan Kesra Pemprov Sumbar, Nasir Ahmad, saat Sosialisasi Kebijakan Strategis Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi di Padang, Kamis (25/7/2019).

Menurutnya, manfaat nuklir dan radiasi lebih bermanfaat bagi orang banyak dibandingkan dampak negatifnya, terutama dalam membangun bangsa. Kebijakan keselamatan nuklir yang disosialisasikan tersebut, katanya, nantinya akan disinergikan dengan kebijakan Pemprov Sumbar.

Sementara itu, Sekretaris Utama Bapeten, Hendriyanto Hadi Tjahyono, mengatakan, pihaknya melakukan pengawasan semua pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia.

Kegiatan sosialisasi ini, kata dia, merupakan bagian dari fungsi Bapeten selain melakukan pengawasan, yakni pembinaan dan memperkenalkan regulasi.”Rancangan Perpres Kebijakan Strategis Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi ini sudah akan ditandatangani presiden,

SEKRETARIS Utama Bapeten, Hendriyanto Hadi Tjahyono (kanan) menyerahkan cinderamata kepada Asisten Administrasi Umum dan Kesra Pemprov Sumbar

maka itu kita melakukan sosialisasi ini,” jelasnya.

Tenaga nuklir, kata dia, Paling banyak pemanfaatan di Indonesia di bidang medis, meliputi diagnostik dan terapi.

Ia menambahkan, pemanfaatan tenaga nuklir lainnya yakni di bidang industri, contohnya dalam memban-

gun jembatan diperlukan teknologi menggunakan tenaga nuklir.

Dalam kegiatan sosialisai yang diikuti instansi terkait itu, juga disampaikan tentang kesiapsiagaan bila terjadi kedaruratan nuklir. ”Setiap fasilitas, mereka harus punya langkah-langkah kesiapsiagaan, nanti Bapeten mengkoordinasikan-

nya secara nasional,” tambahnya.

Oleh karena itu, pemanfaatan tenaga nuklir harus memiliki izin, agar penggunaannya tepat dan tidak terjadi dampak negatif. Jika tidak memiliki izin, perusahaan bisa dikenai sanksi hukum sesuai UU Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. (rm/red)

Kejati Sumbar Gandeng Dinkes dan PMI Sumbar Melaksanakan Donor Darah PADANG, RAKYAT MEDIA Dalam rangka memeriahkan Hari Bakti Adhyaksa Dharma ke-59 dan HUT Ikatan Adhyaksa Dharma Karini ke-19, Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Barat bersama PMI Kota Padang melaksanakan kegiatan Bhakti Sosial dan Donor Darah serta Pemeriksaan kesehatan gratis.

Kegiatan ini juga melibatkan Hardtop Padang serta masayarakat kota Padang Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Priyanto , SH, MH, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr.Hj.Merry Yuliesday, MARS, bertempat di Puskesmas Patamuan.

Dalam kesempatan itu, mulai dari Kajati Sumbar beserta jajaran, Kadiskes Prov.Sumbar beserta jajaran, masyarakat Kota Padang serta Hardtop Padang, sangat antusias turut berpartisipasi mendonorkan darahnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr.Hj.Merry Yuliesday, MARS, menyampaikan

bahwa darah merupakan salah satu komponen terpenting dalam tubuh manusia.

“Jika kita menyumbangkan darah melalui donor darah, dapat menyelamatkan satu kehidupan atau bahkan beberapa nyawa sekaligus.

Namun, tidak hanya menguntungkan bagi penerima darah, donor darah juga memberikan manfaat bagi pendonornya,” ujarnya di selasela kegiatan donor darah.

Dr.Hj.Merry menjelaskan bahwa donor darah secara teratur dapat menurunkan kekentalan darah.

Kekentalan darah merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan risiko terkena penyakit jantung.

Semakin kental darah yang mengalir dalam tubuh, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya gesekan antara darah dan pembuluh darah. Gesekan yang terjadi pada pembuluh darah ini dapat merusak sel-sel dinding pembuluh darah yang selanjutnya dapat meningkatkan risiko terjadinya peyumbatan pembuluh darah.

Selain itu, manfaat donor darah

DALAM rangka memeriahkan Hari Bakti Adhyaksa Dharma Karini ke19 Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Barat bersama PMI Kota Padang

juga dapat membantu membuang kelebihan zat besi yang terdapat dalam tubuh. Zat besi yang berlebihan dalam darah dapat menyebabkan oksidasi kolesterol. Hasil dari proses oksidasi tersebut dapat menumpuk pada dinding arteri dan meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung dan stroke.

Melalui donor darah, kadar zat besi dalam tubuh dapat menjadi lebih stabil dan menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan

pembuluh darah.”Pokoknya, donor darah banyak manfaatnya untuk kesehatan pendonor selain untuk membantu kemanusiaan,” ujarnya.

Belum dketahui berapa kantung darah yang diperoleh saat kegiatan Bhakti Sosial dan Donor Darah serta Pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka memperingati Hari Bakti Adhyaksa Dharma ke-59 dan HUT Ikatan Adhyaksa Dharma Karini ke-19.(red/rud/rm)

Dinkes Gelar Temu Ramah Tim Surveyor Re Akreditasi Puskesmas Kota Padang PADANG, RAKYAT MEDIA - Dinkes Kota Padang menggelar temu ramah di Hotel Mercure Padang dengan para surveior dari Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kementrian Kesehatan RI, pada Selasa (23/7/2019).

Kegiatan ini merupakan rangkaian acara penilaian re akreditasi Puskesmas di Kota Padang. Dalam kesempatan itu, Walikota Padang yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr.Ferimulyani H.M.Biomed, menyampaikan ucapan selamat datang kepada surveior penilai re akreditasi Puskesmas Lubuk Buaya dan Lubuk Kilangan yang akan dimulai tanggal 23-25 Juli 2019.

Dikatakannya, terdapat 5 Puskesmas yang akan melalui proses re akreditasi pada tahun ini. Tiga puskesmas

DINKES Kota Padang menggelar temu ramah di Hotel Mercure Padang dengan para surveior dari Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

yang akan menyusul terjadwal sesudahnya (24/7/2019).

Ucapan terima kasih juga diungkapkan kepada Camat Padang Barat, Eri Sanjaya, Camat Lubuk Kilangan beserta Forkompika, jajaran kelurahan serta Ketua Tim Penggerak PKK yang hadir pada acara re akreditasi.

Ferimulyani juga memaparkan berbagai inovasi yang telah digagas oleh beberapa Puskesmas di Kota Padang.

Pelayanan Kelas IMUD (Ibu Muda) yang masuk Top 40 Inovasi Layanan Publik oleh Puskesmas Padang Pasir, Pemeriksaan PTM pada Jumat keliling oleh Puskesmas Raw-

ang. Puskesmas Andalas dengan rumah gizi dengan nama Pos Seroja yang memberikan menu gizi yang baik untuk balita gizi buruk.

Inovasi yang didalangi Puskesmas ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah dalam penilaian. Kadis juga mengungkapkan harapan dan optimisme terhadap hasil akhir dari penilaian re akreditasi pada kelima Puskesams dengan nilai Paripurna dan minimal menjadi lebih baik dari status akreditasi sebelumnya.

Ketua Tim Surveior, Yeni Arsika Wati,SKM, memperkelankan rekan timnya yang terdiri 3 orang dari masing-masing Puskesmas, yakni DR.Yandrizal,SKM,M.Kes, dr.Wildan Asfan Hasibuan M.Kes dan Yeni sendiri, merupakan tim Puskesmas Lubuk Kilangan.

Sedangkan tim Puskesmas Padang Pasir adalah In-

dra Ramli,SKM,M.Kes, dr.Johan Sjahrul Badar dan dr.H.Hendri Rusdian,M.Kes. “Kami akan memastikan proses administrasi, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan yang berjalan di Puskesmas sesuai dengan standar, memotret Puskesmas melalui data, mengumpulkan data dan fakta selama penilaian,” terangnya.

Ekspresi penuh harap dan semangat re akreditasi terlihat pada wajah para tamu yang menyambut kedatangan surveyor di ruangan tersebut dengan mimik menyimak.

Yeni menambahkan, penegasan bahwa hasil laporan survei yang terkumpul akan dikirimkan ke Komisi Akreditasi Nasinonal. ”Karena komisilah yang berhak memutuskan kelulusan dari Puskesmas yang kami nilai”, imbuhnya. (rel/yankes)

CMYK

9 Kamis, 01- 10 Agustus 2019, Minggu I

KAMIS, 01- 10 AGUSTUS 2019, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

9

Edisi : # 267 Tahun V, Harga: Rp6.500,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

KPK Bidik Tunggakan Pajak Air ATB Batam Sebesar Rp 20 Miliar BATAM, RAKYAT MEDIAKepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edy Putra Irawady membenarkan akan hadir tim KPK ke Kantor BP Batam, Senin (22/07/2019) besok.

Agenda kehadiran KPK ini belum diketahui akan membahas apa.

“Iya benar, Senin nanti KPK akan datang ke mari.

Nanti pertemuannya akan dilakukan di BP Batam,” ungkap Edy Putra Irawady, dikutip dari batamtoday.com, Sabtu (20/07/2019).

Walau tidak menjelaskan

KANTOR ATB di Sukajadi Batam

secara rinci mengenai agenda KPK ke Batam, namun Edy Putra mengungkap salah satu fokus pertemuan pada pencegahan. Ketika ditanyakan apakah KPK juga akan membahas soal tunggakan pajak air permukaan ATB, Edy Putra mengelak dan meminta pewarta menanyakan ke Kepala Kantor Air dan Limbah, Binsar Tambunan.

Sebelumnya, Pemprov Kepri mengancam akan membawa kasus tunggakan pajak air permukaan PT Adhya Tirta Batam (ATB) yang mencapai

Rp 20 miliar ke Pengadilan Pajak. Kepala Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Reni Yusneli, menyatakan selama ini ATB mengatakan sudah bayar ke BP Batam, sementara provinsi beranggapan yang ditagih adalah pajak air permukaan sebagaimana amanah UU tentang sumber dan sektor pajak Pemprov Kepri.

“Sebenarnya ini pernah diprotes oleh ATB, tapi apabila memang dibawa ke ranah Baca Hal 10

DPRD Kepri Desak Bea Cukai Reekspor 49 Kontainer Limbah B3 TERSANGKA Gubernur nonaktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan perdana di Jakarta

Pemprov Kepri Harus Evaluasi Ulang Ijin Pertambangan dan Reklamasi TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Pengamat politik dan pemerintahan, Endri Sanopaka, menghimbau kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sebaiknya mengevaluasi seluruh perizinan yang berhubungan dengan reklamasi laut dan pertambangan.

Baca Hal 10

(FOTO/IST)

PULAU Sebatik yang kini jadi cerita sejarah

Eksplorasi Pasir Laut Jadi Ancaman BARANG bukti 49 kontainer limbah B3 yang dimasukan ke Batam

KPK Diminta Periksa Terkait Perijinan Tambang Pasir di Lingga LINGGA, RAKYAT MEDIA - Ketua LSM Resamkala, Selamat Riyadi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memeriksa izin pertambangan pasir di seluruh wilayah Kabupaten Lingga.

Sebelumnya, sebagaiamana dilansir media ini dari Antara, Riyadi sempat menemui beberapa karyawan di perusahaan tambang pasir yang beroperasi di Lingga. Mereka menunjukkan

“OTT yang dilakukan KPK terhadap gubernur, dua pejabat DKP dan pejabat Lingkungan Hidup serta pihak swasta itu menunjukkan bahwa ada yang keliru dalam pemberian izin tersebut sehingga melahirkan gratifikasi,” ujarnya, Baca Hal 10

Pemko Batam Merencanakan Bangun Dermaga Roro Baru BATAM, RAKYAT MEDIA - Menindaklanjuti kerjasama antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dengan 2 daerah penghasil pertanian, Pemko Batam akan segera membuka dermaga khusus.Pelabuhan ini, nan-

DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau mendesak Bea dan Cukai Batam menindaklanjuti surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengeluarkan kebijakan mengambalikan (reekspor) 49 kontainer limbah yang masuk Batam. ”Permasalahan tersebut sudah kami bahas bersama KLHK,” kata Wakil Ket-

tinya akan dijadikan tempat sandarnya kapal roro yang berasal dari Tanjung Jabung Barat.

Jadwal kapal roro direncanakan 2 kali seminggu. Se Baca Hal 10

(FOTO:REP/BTMPS)

TAMBANG pasir di Pulau Sebangka, Kabupaten Lingga.

Tenggelamnya Pulau di Sekitar Karimun KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Aktivitas pengerukan pasir dan ekplorasi pasir laut tidak saja dapat mengancam kehidupan biota laut, namun bisa menyebabkan dampak yang lebih parah lagi, yakni tenggalmnya pulau-pulau kecil kebanggan masyarakat Kepri.

Seperti Nasib Pulau Patah, Selat Mie, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, kondisinya saat ini semakin mengkhawatirkan. Pengerukan eksplorasi pasir laut menyebakan dasar penyanggah pulau ini ter-

Baca Hal 10

Baca Hal 10

Meski Jadi Terperiksa, Bupati Natuna Hadiri Hari Bakti Adhyaksa NATUNA, RAKYAT MEDIA - Kajari Natuna mengapresiasi Bupati Natuna Hamid Rizal dalam bertugas karena meskipun saat ini sedang menjalani proses hukum sebagai terperiksa di

Kejari Natuna, namun dia tetap hadiri peringatan Hari Bakti Adhyaksa.

Hamid Rizal berstatus terperiksa di Kejari Natuna untuk kasus dugaan SPPD fiktif.

“Dengan hadirnya bupati di sini, menunjukkan bahwa secara profesional dan yuridis kami bekerja betul-betul dengan ketentuan, ketika ada Baca Hal 10

KAJARI Natuna mengapresiasi Bupati Natuna Hamid Rizal

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

SAMBUNGAN

Kamis, 01- 10 Agustus 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

KPK Bidik hukum saya gak mau terlibat.

Karena ini udah urusan Kepri dan ATB. Kita akan dukung untuk mencari solusinya, karena memang ATB memiliki perjanjian dengan BP Batam. Apabila nanti ada perjanjian baru atau beban baru, kita lihat nantilah ini yang lagi dibahas di DPRD Kepri,” lanjutnya.

Edy juga mengungkapkan, selain mendapat sorotan dari lembaga antisurah, pembahasan mengenai pajak air permukaan, sudah sering dilakukan bahkan telah dibentuk tim khusus guna menyusun dasar pemberlakuan pemungutan pajak tersebut.

“Itu sudah sering dibahas, perwakilan dari BP Batam di dalam tim kecil ini

Sambungan Hal. 9

sendiri langsung dari Kepala Kantor Air dan Limbah BP Batam, Pak Binsar,” jelasnya.

Lebih lanjut mengenai keterlibatan KPK dalam pengawasan pemungutan pajak air permukaan, Edy mengakui tidak mengetahui pasti seberapa besar peranan dari lembaga tersebut. Namun ia menuturkan, hal ini juga merupakan dampak dari pembahasan Rancangam Undang – Undang (RUU) mengenai pengelolaan air baku yang saat ini tengah dibahas di tingkat DPR RI. “Saya tidak ikut dalam pembahasan ini, sehingga tidak begitu mengerti keterlibatan dari KPK. Yang saya tahu RUU pengelolaan air

DPRD Kepri ua Komisi III DPRD Kepri Surya Makmur Nasution, kepada wartawan, Jumat.

Surya Makmur mengemukakan KLKH telah menerbitkan surat tertanggal 25 Juni 2019 bahwa 49 kontainer terkontaminasi B3 dan bercampur sampah. Berdasarkan hasil penegahan KLHK, kata dia, sebanyak 49 dari 65 kontainer diduga mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), dan limbah plastik yang bercampur sampah. Limbah B3 dan sampah itu ditemukan di Batu Ampar, Batam.

Impor plastik bekas

Sambungan Hal. 9

diperbolehkan Pemerintah Indonesia, namun menjadi terlarang karena diduga mengandung limbah B3 atau bercampur sampah. Limbah B3 dan sampah itu diimpor dari berbagai negara seperti Hong Kong, AS, Perancis dan Jerman. ”Tentu ini merugikan sehingga harus diekspor balik oleh perusahaan pengimpor,” katanya.

Ia mengingatkan agar surat KLHK tersebut direspons oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap permasalahan itu.

“Jangan sampai dire-

Tenggelamnya Pulau bentuk palung-palung dalam. Sehingga nasibnya sperti diujung tanduk tinggal menunggu penyanggah kaki pulai ini abrasi. Pulau ini bisa bernasib seperti Pulau Sebaik, tenggelam.

Penambangan pasir diduga ilegal di Pulau Patah telah merusak lingkungan setempat. Sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. ”Aktivitas penambangan pasir di Pulau Patah sudah bertahun-tahun dan tidak tersentuh,” ujar B seorang warga Pulau Patah baru-baru ini.

Pulau Patah ini tak jauh dari Pulau Sebaik yang sempat heboh setelah Presiden Gusdur mengatakan ada pulau yang akan tenggelam.

Setelah itu penambangan Pulau Sebaik baru terbongkar dan diproses hukum.

Pengusaha penambang pasir di pulau tersebut akhirnya dipidana penjara.

Pulau Sebaik yang memiliki luas sekitar 70 hektare itu nyaris tenggelam saat laut pasang akibat penambangan PT SCR pada tahun 2007 lalu.

Bahkan, sebagaimana dilansir dari Batamnews yang mencoba mencari Pulau Sebaik di google map, pulau tersebut sudah tak ada lagi terlihat dan terlacak alis hilang.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat ke Batam beberapa hari lalu, mengatakan, akan menindak penambangan-penambangan pasir di pulau-pulau kecil tersebut. Penambangan pasir di pulau kecil sangat dilarang.

Kali ini sejumlah perusahaan dibiarkan selama bertahun-tahun menambang pasir di Pulau Patah.

Warga setempat sempat memprotes aktivitas pertambangan pasir tersebut. Namun sejumlah orang berusaha menakut-nakuti warga.

Mereka mengaku di-back up pihak kepolisian bahkan

Kapolri.

Warga pun cemas dan membiarkan akvititas tersebut. Warga pun berani bersuara setelah Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun ditangkap KPK terkait kasus suap ijin reklamasi di Tanjung Piayu, Batam. Dari kasus ini, B berharap tidak ada seorang pun yang kebal hukum, meskipun orang berpengaruh dan kaya raya. ”Saya berharap kampung kami diperbaiki oleh orangorang yang begitu rakusnya menyedot pasir tanpa melihat dampaknya,” tuturnya.

Kekhawatiran warga Pulau Patah, kata B, cukup beralasan lantaran Pulau Sebaik, yang berada di depan Pulau Patah sempat menjadi isu nasional karena hampir tenggelam akibat pertambangan pasir.”Di Pulau Patah kalau dibiarkan juga akan seperti itu. Apa boleh perusahaan itu merusak kampung kami? Kami mau mengadu kepada siapa?” ucapnya.

B mengemukakan Pulau Patah dihuni sekitar seribu orang. Warga sudah ratusan tahun, turun-temurun tinggal di pulau itu. Beberapa warga yang memiliki uang memilih meninggalkan kampung karena sudah tidak nyaman dengan aktivitas pertambangan pasir tersebut.

Ia merasa kaget kalau Selat Mi sudah dikaveling Pemprov Kepri untuk pertambangan pasir. Namun ia tidak bisa memastikan apakah Selat Mi yang dimaksud adalah nama desa atau nama selat yang membatasi Pulau Patah dengan Desa Selat Mi. “Sekarang masih ada dua perusahaan yang beraktivitas di Pulau Patah, tiga lainnya sudah tidak beroperasi lagi karena tidak memiliki ijin. Tetapi tiga perusahaan itu sudah menjual pasir ratusan ribu kubik dari Pulau Patah ke

Pemko Batam hingga, jika disatukan dengan Pelabuhan Kapal Roro Punggur dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas lainnya.

“Kalau Punggur takut terganggu pasalnya bongkar muat itu bisa memakan waktu 3 sampai 5 jam. Apalagi waktu saya sidak kesana, kepala roronya bilang pak boleh tak bantu kami untuk menambah dermaga untuk roro,” ujar Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.

Pelabuhan khusus ini berada tidak jauh dengan Pelabuhan Roro Punggur. Sehingga transportasi darat juga

saat ini sedang mau disahkan, di tingkat DPR RI. Ini yang saya pikirkan bagaimana nanti dampaknya ke swasta,” paparnya.

Sementara itu, mendekati akhir konsesi ATB di pertengahan tahun 2020 mendatang. Edy kembali menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan sistem open tender, kepada perusahaan swasta yang berminat dalam mengelola sumber air baku di Batam. Walau menurutnya, nantinya pihak ATB juga akan memiliki kekhususan.

“Untuk nanti kita akan lakukan open tender, dan ATB juga memiliki hak kembali untuk mengikuti seluruh rangkaian proses itu,” tutupnya.(rm/mwd)

spon oleh importir dengan alasan tidak memiliki uang atau lainnya. Di Surabaya, dalam kasus serupa telah melakukan ekspor ulang,” ujarnya.

Anggota Fraksi Demokrat itu menjelaskan sampah dan limbah B3 dilarang masuk ke Indonesia karena melanggar UU 32 tahun 2009 tentang Larangan Limbah B3 dan UU 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

“Waktu pengembalian plastik yang mengandung B3 dan sampah itu 90 hari terhitung sejak kedatangannya,” katanya.(rm/ferianda) Sambungan Hal. 9

Batam. Kawasan yang ditinggalkan sekarang dalam kondisi rusak parah,” ujarnya.

Di depan Pulau Patah ada tujuh pulau, sudah dijual kepada pengusaha yang tinggal di Batam. Pulau itu akan dibangun tempat pariwisata. ”Sempat ribut terkait permasalahan jual beli pulau itu, tetapi gubernur tengahi di Tanjungpinang,” katanya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah mengaveling sejumlah kawasan di Karimun dan Batam untuk perusahaan penambang pasir.Berdasarkan data, kawasan untuk pertambangan pasir yang sudah dikaveling, antara lain, di Selat Mi, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun.

Sebanyak sembilan perusahaan melakukan pertambangan pasir di kawasan tersebut.

Nama-nama perusahaan yang mendapat kaveling untuk melakukan pertambangan pasir di Selat Mi berdasarkan pola ruang laut RTRW dan Perda Kabupaten Karimun yang disahkan berlaku mulai 2011 s.d.

2031, yakni PT Wahana Samudra Jaya, PT Combol Bahari Perkasa, PT Bahtera Alam Perkasa Internusa, PT Merak Karimun Lestari, PT Bangun Cipta Nusa, PT Batam Surya Kencana, PT Andalan Makmur Bersama, PT Rizki Tanjung Gelam, dan PT Karimun Sinergi.

Dari data itu, perusahaan tersebut mendapat kawasan pertambangan saat Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun masih menjabat sebagai Bupati Karimun.

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertambangan ini masih dibahas Pansus Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ranperda RZWP3K). (rm/rud/btmnws) Sambungan Hal. 9

perlu disiapkan.”Kan ke belakangnya (Pelabuhan Roro) masih kosong rencana mau ditambah,” kata Rudi.

Proses pengiriman bahan pangan ini tidak melibatkan banyak pihak. Sehingga bahan pangan sampai kepenjual dan konsumen tidak membutuhkan waktu yang lama dan menghindari adanya permainan harga.”Saya minta kerjasama ini segera dilaksanakan.

Akan dikontrol oleh pemerintah langsung. Tak boleh terlalu banyak meja. Nanti banyak meja hitam gelap pula disitu,” tuturnya

Rudi tampak menyambut baik kerjasama dengan 2 area penghasil ini. Tandatangan sudah dilakukan, ia meminta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) segera menjalankan prosesnya, agar kebutuhan sembako di Batam bisa terpenuhi.

“Kerjasama ini memang ditunggu-tunggu oleh Batam. Apalagi Batam inikan area industri dan wisata. Secepatnya bahan pangan segera dikirim. Kalau tidak inflasi ini jadi masalah,” katanya.(rm/ferianda)

10

Kejati Kepri Mulai Lakukan Penyelidikan Dugaan Korupsi Izin Tambang Bauksit TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau mulai melakukan penyidikan umum dugaan korupsi pemberian izin tambang bauksit di Bintan, Kepri.

Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, Bintan dan pihak swasta sudah diperiksa di Kejati.”Ini kami sudah masuk ke penyidikan umum,” kata Kepala Kejati Kepri Edy Birton kepada awak media usai apel Hari Bhakti Adhiyaksa ke-59 di halaman Kejati Kepri, Jalan Sei Timun, Senggarang, Senin (22/7).

Pihaknya, lanjut dia, masih melakukan pendalaman kasus tersebut, terkait siapa calon tersangka dia belum bersedia mengungkapkan. ”Masih dalam pendalaman, belom saatnya sampaikan ke teman-teman (jurnalis),” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya masih mendalami regulasi apa yang disalahgunakan atau dilanggar pihak yang terlibat dalam pemberian izin tambang bauksit tersebut. ”Regulasi apa yang mereka salah gunakan atau dilanggar, makanya kami dalami, kami periksa saksi-saksi. Semua berkaitan tentunya akan kami mintai keterangan,” ujarnya.

Bersempena dengan memperingati Hari Bhakti Adhyaksa, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau Edy Birton mengatakan, peringatan Hari Bhakti Adhiyaksa ke-59 dijadikan sebagai titik balik untuk introspeksi diri.

“Hari Bhakti Adhiyaksa ini, kami jadikan titik balik momen introspeksi diri. Apa kekurangan kami, apa yang telah kami capai akan ditingkatkan dan apa yang menjadi

kekurangan akan kami perbaiki demi institusi ini,” ujarnya kepada awak media usai apel peringatan Hari Bhakti Adhiyaksa ke-59 di lapangan Kejati Kepri, Senin (22/7).

Dia mengatakan, Kejaksaan Agung menekankan Kejaksaan harus bisa berubah, oleh karena itu pihaknya akan melakukan evaluasi apa hal yang telah dicapai dan apa hal-hal yang menjadi kekurangan Kejati Kepri ke depannya.”Tadi, seperti amanat pidato Kejaksaan Agung bahwa kita harus bisa

KPK Diminta beberapa surat izin yang semuanya diterbitkan oleh kepala Dinas PTSP Provinsi Kepulauan Riau, yang mengatasnamakan Gubernur Nurdin Basirun.

Surat-surat tersebut terbit dengan begitu mudahnya, meskipun tanpa mendapat rekomendasi dari Bupati Lingga. Dengan demikian, disinyalir ada dugaan upeti dalam setiap pengurusan izin yang sangat mudah tersebut. ”Mereka berbekal UndangUndang tentang pemerintah daerah, di mana kewenangan provinsi dalam menerbitkan izin bisa dilakukan meski tanpa rekomendasi dari Bupati,” sebutnya.

“Kita berharap KPK tidak berhenti di izin reklamasi, tapi beberapa tambang pasir di Lingga juga harus dilidik,” ujar Riyadi.

Diketahui, tidak hanya di Pulau Sebangka, Kecamatan Senayang, tambang pasir di Kabupaten Lingga juga tersebar di Kecamatan Lingga Utara, Singkep Selatan serta beberapa wilayah lainnya.

Namun, untuk Kecamatan Singkep Selatan, aktivitas

Sambungan Hal. 9

pertambangan juga dihentikan sementara waktu.

Aktivitas tambang pasir diduga ilegal juga berlangsung di pulau-pulau di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Diduga aktivitas ini sudah berlangsung lama.

Aktivitas tambang pasir di Kepulauan Riau ini tengah marak. Sebelumnya, tambang pasir di Pulau Citlim berhasil disetop TNI AL. Sebuah KRI dikerahkan untuk menyetop aktivitas ilegal tersebut.

Tambang pasir ilegal tersebut diketahui berada di Pulau Sebangka, Senayang, Lingga.

Merupakan salah satu pulau kecil di Lingga.

Beberapa pertambangan pasir tersebut sudah mengantongi izin dari gubernur bahkan beberapa diantaranya sudah ada yang beroperasi dalam dua tahun belakangan ini.

Dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil yang telah diperbarui dengan UU No.1 Tahun 2014, juga dilarang pe-

manfaatan pulau-pulau kecil untuk dijadikan area pertambangan.

UU No.1 Tahun 2014 mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk 9 jenis kepentingan, seperti konservasi; pendidikan dan pengembangan; dan budi daya laut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah gencar menyelidiki perizinan di Kepulauan Riau.

KPK juga menangkap Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan sejumlah pejabat dalam kasus perizinan. Saat ini sejumlah pihak tengah diperiksa. KPK tak menutup kemungkinan menambah tersangka berikutnya. Termasuk menyelidiki sejumlah kasus di Kepri.Informasi yang diperoleh, tambang pasir di sekitaran kawasan Desa Laboh itu dilakukan oleh PT Anugrah Sebangka Sukses.

Kasat Reskrim Polres Lingga AKP Rangga Primazada membenarkan adanya penambangan pasir ilegal itu. “Itu PT nya di Pulau Sebangka depan Pulau

Pemprov Kepri Senin (22/7/2019) Endri mengingatkan Pemprov Kepri untuk menaati ketentuan yang berlaku dalam memberikan izin reklamasi dan pertambangan.

Izin yang diterbitkan tidak boleh “akal-akalan” atau dipaksakan untuk memenuhi keinginan pengusaha, dan menguntungan pribadi maupun kelompok.

Plt Gubernur Kepri Isdianto memiliki tugas yang berat dalam menghadapi permasalahan di pemerintahan pascapenangkapan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Edi Sofyan dan Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri Budi Hartono, serta Abu Bakar, pihak swasta terkait gratifikasi dalam pengurusan ijin prinsip pemanfaatan ruang laut di Tanjung Piayu, Batam.

Perizinan pertambangan dan reklamasi yang tidak menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat sebaiknya dicabut. Jangan sampai izin yang diberikan justru sebagai pintu masuk

merusak lingkungan, merugikan negara dan masyarakat.

Praktik pemberian izin pertambangan dan reklamasi yang tidak melalui kajian yang matang selama ini menyebabkan kerugian negara dan masyarakat, selain menimbulkan kerusakan lingkungan dan hutan.

Semestinya, pengelolaan sumber daya alam memberi dampak positif kepada negara dan masyarakat, bukan malah sebaliknya.”Saya pikir saatnya Plt Gubernur Kepri membuat gebrakan dengan mengevaluasi perizinan tambang dan reklamasi,” katanya.

Endri juga menyarankan Isdianto untuk mengevaluasi kinerja stafnya, jangan sampai peristiwa yang sama terulang lagi. Evaluasi dari hasil pengawasan internal dibutuhkan untuk meningkatkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan berikan tempat kepada orang-orang yang merusak nama baik pemerintahan,” tegasnya.

Senayang. Infonya sudah produksi, tapi belum keluar karena lagi ada masalah di izinnya,” kata Rangga ketika dihubungi Batamnews.co.id, Jumat (26/7/2019)..

Kasat Reskrim yang baru saja menggantikan AKP Yudi Arpian pada Juni lalu ini mengaku akan segera mengecek secara langsung lokasi pertambangan tersebut dalam waktu dekat bersama instansi terkait. ”Nanti kami akan upayakan turun ke lapangan mengecek perizinan PT yang bersangkutan,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Senayang, Kimat Awal, mengaku tak mengetahui pasti terkait aktivitas pertambangan pasir di wilayah kerjanya itu.

Namun, ia membenarkan bahwa di Desa Laboh terdampat tumpukan pasir hasil tambang yang tak kunjung diangkut.

“Itu tambang pasirnya di Laboh, tapi saya tidak tahu pasti karena perusahaan itu masuk sebelum saya menjabat sebagai Camat Senayang. Sekarang tidak beroperasi lagi, saya belum pernah memang ke sana,” ucapnya. (red/rud/rm).

Sambungan Hal. 9

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mewacanakan akan mempelajari kembali seluruh rencana reklamasi di wilayah Kepri setelah Gubernur nonaktif Nurdin Basirun terjerat OTT KPK beberapa waktu lalu. ”Reklamasi nanti kita lihat. Saya tidak tahu, saya belum ke lapangan. Nanti kita lihat,” kata Plt Gubernur Kepri, Isdianto di Batam, Jumat (19/ 7/2019) Isdianto mengatakan, dirinya masih perlu waktu untuk mempelajari rencana reklamasi, termasuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang melaksanakan proyek itu.Menurut dia, pemerintah tidak bisa sembarangan membuat keputusan terkait reklamasi yang menjadi sorotan aparat penegak hukum.”Pastinya ini lagu berproses. Enggak boleh gegabah karena sudah masuk ranah hukum. Kita pasti lihat. Kita pelajari seksama dengan tim dan lain sebagainya,” katanya.

Jika memang izin perusahaan harus dicabut, sam-

Meski Jadi acara kedinasan konflik itu kita kesampingkan, maka profesionalnya itu terlihat di sini,” kata Kajari Natuna, Juli Isnur Boy usai upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa.

Juli juga berterima kasih kepada Wakil Bupati Natuna serta FKPD, OPD dan para undangan untuk berkenan hadir pada acara tersebut. ”Terima kasih pula kepada teman-teman FKPD yang hadir pada hari ini, itu menunjukkan bahwa hal selama ini terjadi tidak menjadikan halangan bagi kami untuk tetap bersilahturahmi,” ujarnya.

Menurutnya, sesuai instruksi Kejaksaan Agung,

berubah dan kita harus mensuport, mengawal programprogram pemerintah di daerah,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan penindakan kasus tindak pidana korupsi yang ada di Kejaksaan, dirinya belum bisa membeberkan. ”Nanti teman-teman akan tahu apa yang kami lakukan khusus di Kepri ini, nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama akan diumumkan, untuk saat ini belum saatnya diekspose ke rekan-rekan,” ujarnya.(red/rud/rm)

bungnya, sesuai aturan maka akan dicabut.Mengenai penundaan pembahasan Rancangan Perda Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, ia mengatakan akan mengkomunikasikan lebih lanjut dengan DPRD.”Tentu saya tanya dulu dengan DPR. Apa sebabnya dan masalahnya. Kita lihat, kalau memang harus dilanjutkan, kita lanjutkan,” jelasnya.

Kasus OTT KPK yang membuat Gubernur non aktif Nurdin Basirun harus merasakan pengapnya ruang terali besi dalam kasus grativikasi perizinan reklamasi pantai di wilayah Teluk Tering Batam, santer terdengar bakal melibatkan Walikota Batam, HM Rudi. Pasalnya, wiulayah reklamasi yang menjerat Nurdin Basirun tersebut pasti memiliki rekomendasi awal yang dikeluarkan Pemko Batam.

Banyak kalanagan menilai, mustahil selaku pemangku kebijakan utama di Kota Batam, Rudi tidak menikmati apapun dari kegiatan reklamasi di wilayah kerjanya. (red/rud/rm) Sambungan Hal. 9

jajaran Kejaksaan harus memiliki integritas dalam bekerja. Juli menjelaskan, dalam peringatan Hari Bakti Adhiyaksa tersebut, tidak hanya Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan FKPD yang diundang tetapi juga tokoh partai politik yang bermasalah hukum juga turut di undang. ”Yohanes juga hadir kita undang sebagai ketua PAN dan anggota DPRD, ketua Nasdem Natuna juga hadir,” kata Kajari.

Hal senada juga dikatakan Bupati Natuna, Hamid Rizal bahwa dengan peringatan Hari Bakhti Adhyaksa kali ini, berharap Kejari tetap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.”Iya

berharap mereka (Kejaksaan-Red) bisa bekerja sesuai sumpahnyalah,” kata Hamid Rizal.

Sementara saat diminta tanggapan terkait kinerja Kejaksaan dengan usia ke-59 ini, beliau mengatakan hal tersebut tidak bisa Ia nilai. ”Karena cepat atau lambat suatu perkara atau proses hukum itu relatif,” ucapnya.

Dalam kegiatan Upacara Hari Bhakti Adhyaksa Tahun 2019, Kepala Kejaksaan Negeri Ranai, Juli Isnur, menyampaikan amanat tertulis Jaksa Agung Republik Indonesia, H.M.Prasetyo, wa sebagai instrument penegakkan hukum, kejaksaan hendaknya harus terus mem-

bangun tekad dan semangat keseimbangan dalam nilai keadilan bagi seluruh rakyat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, hendaknya seluruh unsur kejaksaan terus melakukan introspeksi dan melihat kebelakang tentang sejauh mana lembaga ini mewujudkan upaya penegakkan hukum.

Dengan memperingati Hari Bhakti Adyaksa ini diharapkan segenap jajaran kejaksaan perlu menumbuhkan kembali komitmennya untuk makin meningkatkan pengabdiannya demi meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia yang maju, unggul, adil dan makmur. (red/rm)

CMYK

11

GALERI FOTO

Kamis, 01- 10 Agustus 2019, Minggu I

WAKIL bupati Bintan Dalmasri Syam berfoto bersama dengan calon jemaah haji Bintan

Website: www.rakyatmediapers.co.id

WAKIL bupati Bintan Dalmasri Syam menyalami calon jemaah haji asal Bintan

Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam Lepas Calon Jamaah Haji Bintan di Batam

WAKIL bupati Bintan Dalmasri Syam bersama Sekda Kabupaten Bintan menyalami calon jemaah haji asal Bintan

WAKIL bupati Bintan Dalmasri Syam saat pelapasan calon jemaah haji Bintan

WAKIL bupati Bintan Dalmasri Syam menyanyikan lagu indonesia raya

WAKIL bupati Bintan Dalmasri Syam melepas romongan Jamaah Haji Kabupaten Bintan bergabung bersama Kloter 17 yang akan diberangkatkan melalui Kota Batam, telah diterbangkan ke Kota Mekkah melalui Bandara Hang Nadim Kota Batam, minggu (21/7/ 2019).

Pelepasan Jamaah Haji kloter bintan dilaksanakan di Aula Arafah 2 Asrama Haji Batam, Jl. Engku Putri Batam Centre.

Kloter 17 yang akan berangkat melalui Kota Batam ke Mekkah keseluruhannya berjumlah 446 orang Jamaah.

Dimana 97 orang diantaranya berasal dari Kabupaten Bintan.

Nantinya jemaah haji yang berasal dari embarkasi Batam, melalui Bandara Hang Nadim, akan menggunakan maskapai Saudia Airlines.

Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam bersama Sekda Kabupaten Bintan Adi Prihantara yang menemui Jamaah Haji Kabupaten Bintan saat itu, mengutarakan bahwa kondisi terakhir keseluruhan jamaah berlangsung dengan baik.

Saat menemui sejumlah jamaah dirinya juga meminta agar jamaah memperbanyak minum air

putih ketika berada di Arab Saudi karena suhu di sana sangat berbeda dengan di Kabupaten Bintan.

“Jadi saya sarankan untuk para calon jamaah haji untuk seringseringlah minum air putih, seringsering membasahi tenggorokan, agar tidak kering pada tenggorokan yang bisa menyebabkan munculnya penyakit batuk,” kata Wabup Bintan, Dalamsri Syam.

Dalamasri juga optimis dengan para jemaah calon haji asal Kabupaten Bintan dalam melaksanakan ibadah haji tahun 1440 Hijriah bisa berjalan dengan baik dan lancar dalam mepaksanakan ibadah ditanah suci nantinya.

“Kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan meyakini bapak dan ibu jemaah haji yang akan berangkat ini sudah memahami betul rukun, wajib, sunnah sampai hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk berangkat haji,” tukasnya.

Dalmasri menghimbau agar seluruh jamaah haji menyiapkan diri sejak dinni. Mulai dari pengetahuan berhaji hingga kondisi kesehatan fisik dan mental.

“Jaga tubuh supaya tetap sehat dan bugar, biasa cuaca disana cukup menyengat, jadi utamak kesehatan,” timpalnya lagi.(ist)

WAKIL bupati Bintan Dalmasri Syam menyalami alon jemaah haji Bintan

WAKIL bupati Bintan Dalmasri Syam saat melepas calon jemaah haji di batam

BINTAN-PINANG

Kamis, 01- 10 Agustus 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

12

Wakil Bupati Bintan Letakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Tanjunguban

WAKIL Bupati Bintan, Dalmasri Syam melaksanakan peletakan batu pertama dimulainya pembangunan Masjid Ar-Rahim, Kampung

TANJUNGUBAN, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Bintan membangun kembali Masjid Ar-Rahim, Kampung Kamboja, Kelurahan Tanjunguban Selatan, Bintan Utara.

Dimulainya pembangunan masjid tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam.

Masjid tersebut rencananya dibangun tiga lantai. Namun untuk tahap pertama di tahun ini, akan dibangun satu lantai dengan menelan dana APBD 2019 sebesar Rp921 juta.

“Semoga pembangunannya selesai tepat waktu dan kualitasnya bagus, dan juga menjadi keberkahan bagi kita semua,” ujar Dalmasri, kemarin.

Masjid Ar-Rahim memiliki design modern dan minimalis. Lantai pertama masjid tersebut dikhususkan bagi parkiran kendaraan roda dua dan roda empat. ”Selanjutnya pada tahun depan akan dibangun lantai 2 dan lantai 3. Kegunaannya untuk fasilitas ibadah,” jelasnya.

Sebenarnya masjid ini memiliki kenangan tersendiri baginya. Sebab jika berkunjung ke Tanjunguban dia

akan singgah dan menunaikan ibadah shalat di masjid ini. Maka, dengan pembangunan tersebut diharapkan dapat menjadi amal ibadah bagi semua.

“Pembangunan ini akan menjadi amal ibadah kita bersama. Sebab anggaran yang digunakan bagi pembangunan masjid ini berasal dari masyarakat Bintan,” ucapnya. (rm/ ferianda)

Usai Diperiksa Polisi, Boby Jayanto Mengaku Khilaf TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Ketua Partai Nasdem Kota Tanjungpinang Bobby Jayanto mengakui kehilafan ucapannya terkait rasis itu. Menurutnya hal itu dilakukan tanpa direncanakan, dan spontanitas.

“Ujaran itu spontanitas dan tidak kita rencanakan.

Ini kesilapan dari saya, Ini suatu pelajaran yang sangat berharga buat saya,” katanya di halaman Satreskrim Polres Tanjungpinang, Kamis, (25/07) usai menjalani pemeriksaan.

Ia menambahkan, apa yang ia jalani ini (pemeriksaan polisi) merupakan suatu tanggung jawab kepada masyarakat. Terkait status tersangka atau tidak, ia serahkan kepada penegak hukum.”Masalah hukum, kita serahkan kepada penyidik. Proses masih berjalan, dan belum selesai sampai disini,” katanya, didampingi

KETUA Partai Nasdem Kota Tanjungpinang Bobby Jayanto

dua orang kuasa hukumnya, yaitu, Zudy Fardy SH dan Rio Irwansyah.

Disinggung ketudakhadirannya saat panggilan pertama dan kedua, Bobby mengatakan bahwa pada pemanggilan pertama ia tidak datang karena sakit.”Pada panggilan kedua kebetulan saya ada acara di Jakarta.

Nah, pada panggilan ketiga inilah saya datang. Saya dimintai keterangan masih sebagai saksi,” kilah Bobby.

Sementara Kasatreskrim Polres Tanjungpinang, AKP Efendri Alie,kepada wartawan menerangkan bahwa pemanggilan terhadap Bobby Jayanto tersebut masih sebagai saksi.

“Pemanggilan sebagai saksi dalam proses penyidikan berkas perrkara. Kemungkinan naik status akan jadi tersangka atau tidak, nanti sama-sama kita tunggu prosesnya,” kata Efendri Alie. (rm/red)

Tanjungpinang Kembali Raih Kota Layak Anak TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, kembali meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) kategori Madya.

Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Yohana Susana Yambise, kepada Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (23/7/2019) malam.

Penghargaan itu menjadi yang ketiga kalinya bagi Tanjungpinang, dimana sebelumnya pada tahun 2017 dan 2018 lalu, daerah itu juga memperoleh penghargaan serupa untuk kategori Madya.

“Ini semua berkat kerja sama lapisan masyarakat, mari kita bersama-sama menjadikan kota kita ini menjadi kota ramah anak, bebas kekerasan, hadirkan rasa nyaman kepada anak-anak kita, khususnya anak-anak Tanjungpinang,” ujar Rahma.

Pemkot Tanjungpinang, kata Rahma, memasang target tahun depan bisa meraih penghargaan KLA kategori Nindya. Namun, memerlu-

WAKIL Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Madya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI

kan komitmen bersama dengan para OPD, tingkat kecamatan, kelurahan, serta seluruh elemen masyarakat. ”Dengan kebersamaan kita semua, saya yakni tahun depan kita bisa memperoleh predikat KLA kategori Nindya,” imbuhnya Sementara itu, Menteri PPPA, Yohana Susana Yambise dalam sambutannya mengatakan, perempuan dan anak kini menjadi fokus perhatian negara.”Pemerintah memperhatikan anak-anak, tumbuh kembang mereka, harkat mereka dan perlind-

ungan khusus bagi anakanak kita,” ucapnya.

Menteri yang akrab disapa Mama Yo itu juga menegaskan, kaum perempuan dan anak tidak boleh lagi mendapatkan perlakuan yang diskriminatif.”Seluruh perempuan dan seluruh anak yang bersekolah, yang tidak bersekolah, yang ada di jalanan dan penyandang disabilitas, semua mempunyai hak yang sama hidup di negara ini, tidak boleh lagi ada yang mendapatkan perlakuan diskriminatif,” tegas Mama Yo.(rm/ferianda)

Dansatrol Lantamal IV Pimpin Sertijab 3 Komandan KRI dan Dan Kal TANJUNGUBAN, RAKYAT MEDIA - Komandan Satuan Patroli Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Dansatrol Lantamal) IV Kolonel Laut (P) Horas Wijaya Sinaga, S.E., memimpin langsung upacara serah terima jabatan 3 Komandan Kapal Perang RI (Dan KRI) dan 3 Komandan Kapal Angkatan Laut (Dan Kal) bertempat di Dermaga Fasharkan Mentigi Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Kepri, Kamis (25/7/2019).

Jabatan Komandan KRI berturut-turut mulai dari jabatan Komandan KRI KRAIT 827 Mayor Laut (P) Sandra Yuniwinarno yang menerima jabatan tersebut dari Dansatrol Lantamal IV. Kemudian Komandan KRI SILEA 858 dari Mayor Laut (P) Romi Sitorus, S.E., kepada Mayor Laut (P) Marllian Sibarani, S.H., selanjutnya Komandan KRI SIGUROT 864 dari Mayor Laut (P) Adi Wahono, S.H., kepada Mayor Laut (P) Dienul Akbar, S.E. Jabatan Komandan KAL berturut-turut mulai dari Komandan KAL WELANG I-4-60 sebelumnya Lettu Laut (P) Arya Meiko W sekarang dijabat oleh Lettu (P) Ray Setha Manggala.

Kemudian Komandan KAL MAPOR I-4-64 dari Kapten Laut (P) Bayu Indra Wirawan kepada Kapten Laut (P) Anshsari Ahmad Harahap dan yang terakhir Komandan KAL MARAPAS I-4-65 dari Kapten Laut (P) Jose Rizal kepada Kapten Laut

(P) Irawan.

Dalam sambutannya Dansatrol Lantamal IV mengatakan bahwa serah terima jabatan ini selain dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika organisasi, juga merupakan salah satu kebijakan pemimpin TNI AL. Hal ini untuk memberikan giliran penugasan kepada para personel terpilih, yang mencerminkan suatu pola pembinaan personel secara konsisten, terutama bagi pengembangan karier yang mengarah pada regenerasi.

Upaya pembinaan ini dilaksanakan secara terencana, bertingkat, berlanjut dan sinergis serta dipersiapkan secara cermat baik personel, materiil, metode, sarana dan prasarananya.

Dengan harapan hasil yang diperoleh akan membuahkan kekuatan Alutsista yang mantap serta diawaki oleh prajurit matra laut yang handal dan profesional.

Lebih jauh dikatakan Kolonel Laut (P) Horas Wijaya Sinaga, S.E., bahwa kedepan tugas dan tanggung jawab Komandan KRI dan Komandan KAL semakin berat dan bervariasi.

Tuntutan untuk menjaga kedaulatan laut Nusantara dari pihak-pihak luar maupun dalam negeri harus disikapi secara serius dan profesional.

Tentunya sikap profesionalitas, rela berkorban secara ikhlas, bekerja keras dan tuntas menjadi pilar dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Nusantara.

Selanjutnya diujung amanatnya

Dansatrol Lantamal IV berpesan pertama tingkatkan profesionalisme dengan cara belajar dan berlatih dengan sungguh–sungguh.Sehingga nantinya keterbatasan teknis kapal dapat ditutup dengan keterampilan yang dimiliki.

Kemudian yang kedua meningkatkan kepedulian dan kepekaan terhadap perkembangan lingkungan strategis.”Manfaatkan kendala menjadi peluang untuk keberhasilan pelaksanaan tugas kita bersama,” katanya.

Ketiga, tambah Kolonel Horas, ”Pelihara jiwa korsa secara positif dalam upaya meningkatkan hasil pembinaan agar persatuan dan kesatuan diantara kita dapat tetap terpelihara,” ucapnya.

Terakhir, Lanjut Kolonel Horas,”Ciptakan lingkungan kerja yang kondusif, aspiratif dan komunikatif agar seluruh anggota termotivasi untuk memberikan pengabdian terbaiknya bagi organisasi,” ujarnya.

Kepada pejabat lama Dansatrol mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan kepada KRI dan KAL di jajaran Satrol Lantamal IV. Serta ucapan terima kasih kepada para istri pejabat lama baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu tugas-tugas suami, dalam pengabdian yang diberikan kepada KRI dan KAL di jajaran Satrol Lantamal IV.(rm/ril/feri)

CMYK

13

KARIMUN-LINGGA

Kamis, 01- 10 Agustus 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Polres Karimun Bekuk Spsialis Pencuri Berantai KARIMUN, RAKYAT MEDIA - P alias Entai akhirnya dibekuk polisi. Tim Macan Hitam Satreskrim Polres Karimun memburu pria pelaku pencurian berantai di Karimun ini. Ia pun mengaku sudah menggasak barang-barang di 19 lokasi di Karimun.Polres Karimun menindaklanjuti laporan masyarakat yang rumahnya dibobol pencuri pada 7 Mei 2019 lalu. Entai diringkus pada Senin (22/7/2019) lalu.

Polisi melakukan penyelidikan dan memburu pelaku, yang disinyalir penjahat spesialis ini.

“Pelaku ini ditangkap setelah mendapat laporan keberadaannya di Bukit Tiung, tim langsung bergerak dan melakukan penangkapan. Dari hasil interogasi, ia mengakui perbuatannya,” kata Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Lulik Febyantara, Selasa (23/7/2019).

KAPOLRES Karimun, AKBP Hengky Pramudya dan Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Lulik Febyantara, saat pemaparan penangkapan P alias Entai.

Entai ternyata juga seorang residivis kasus yang sama. Entai menjual barangbarang hasil curiannya ke seseorang berinisial W yang juga diamankan polisi. ”Penadahnya W juga kita amankan, karena barang hasil curian diserahkan dan dijual

kepada W,” ucap Lulik.

Satreskrim Polres Karimun hingga saat ini masih melakukan pengembangan, dan dua orang pelaku masih dalam pemeriksaan. “Masih kita kembangkan, pelaku masih dalam pemeriksaan,” kata AKP Lulik.(red/rm)

Siswi SMAN 1 Lingga Terpilih Jadi Paskibraka Nasional 2019

(FOTO:IST)

WIWIK mencium bendera merah putih saat pelepasan yang dilakukan pemerintah kecamatan Senayang.

LINGGA, RAKYAT MEDIA - Keberhasilan Siswi SMAN 1 Senayang, Wiwik Yulianti menjadi wakil Provinsi Kepri sebagai pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Nasional 2019, tidak hanya membuat bangga pihak keluarga dan sekolah. Tapi, keberhasilan putri ke-7 dari 8 bersaudara ini juga membuat bangga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga.

Wakil Bupati Lingga, Muhammad Nizar pun menitip harapan kepada putri dari pasangan Muchtar dan almarhum Marliana tersebut. Menurutnya, keberhasilan Wiwik Kimat berharap, putri ke-7 dari 8 bersaudara ini dapat

bersemangat dan membawa nama baik daerah, khususnya Kecamatan Senayang dan umumnya Kabupaten Lingga.

Sehingga, Lingga sebagai kabupaten dan senayang sebagai kecamatan lebih dikenal di mata nasional.

“Jadi, sebelum diberangkatkan ini, kami sebelumnya turut membina dan menjaga kesehatan beliau, melalui pihak Puskesmas Senayang,” ujarnya.

“Khusus untuk Wiwik, beliau merupakan anak jati diri Kecamatan Senayang yang mewakili Kepri di pentas nasional sebagai pengibar bendera Agustus ini. Beliau merupakan duta Kabupaten Lingga dan Kepri,” kata Nizar

kepada Batamnews.co.id, Selasa (23/7/2019).

Dengan begitu kata Nizar, Wiwik harus mampu mempergunakan kesempatan tersebut sebaik mungkin.

Manfaatkan kesempatan tersebut dan terus menjaga kesehatan.

“Saya harap Wiwik dapat terus menjaga nama baik daerah. Doa kami semua semoga dalam menjalankan amanat nanti, diberikan kesehatan yang prima dan kelancaran menjalankan tugasnya,” ujar Nizar.

Pada pelepasan yang digelar Pemkab Lingga di Replika Istana Damnah, Senin (22/7/2019) kemarin, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Lingga juga memberikan uang saku kepada Wiwik.

Sebagaimana diberitakan, usai dilepas oleh Camat Senayang dan rombongan, Wiwik diberangkatkan ke Daik Lingga dan kembali dilakukan pelepasan oleh Wakil Bupati Lingga, Muhammad Nizar, di Kompleks Istana Damnah, sebelum berangkat ke Kota Tanjungpinang menuju Jakarta. Keberangkatan Wiwik ini merupakan suatu kebanggaan keluarga, sahabat dan sekolah asal serta patut disukuri. (rm/taufik)

KAPAL Tenggiri 4 Karam di lautan Karimun

Diduga Sarat Muatan, Kapal Tenggiri 4 Karam di lautan Karimun KARIMUN, RAKYAT MEDIAKapal yang tenggelam di perairan Karimun hanya bermuatan sayuran, teridentifikasi bernama SB Tenggiri 4 jenis speedboat.

Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan laut itu. Satu nahkoda dan enam ABK dipastikan selamat. ”Tidak ada korban dalan kejadian tersebut. Semuanya selamat, satu narkoda dan lima ABK,” kata Koordinator Tagana Karimun, Dedi.

Kapal tersebut hanya transporter sayuran dari Selat Panjang, dipastikan tidak ada penumpang umum selain awak kapal di dalamnya.

Diperkirakan kapal tenggelam setelah menabrak karang. Sehingga lam-

bung kapal pecah.

Kapal itu berangkat dari Tanjung Buton ke Selat Panjang, lalu menuju Batam. Setibanya di perairan pulau Kenipan, Karimun mengalami kecelakaan.”Diduga menabrak menabrak karang di perairan Pulau Tikus Kenipan, sehingga lambung kapal pecah, dan tenggelam,” katanya.

Evakuasi dilakukan oleh petugas dari KPLP Selat Beliah, Polair Polres Karimun, Polsek Kundur Barat, Tagana, Basarnas dibantu masyarakat dan nelayan. Kasi Ops Basarnas Tanjungpinang, Eko Suyatno mengatakan, kapal jenis speedboat itu hanya mengangkut sayur-

sayuran.”Speed boat itu bergerak dari Tanjung Buton, Riau sekitar pukul 09.00 WIB, gelombang sangat kuat,” kata Kasi Ops Basarnas Tanjungpinang, Eko Suyatno.

Hanya ada enam orang yang menjadi awak di kapal itu termasuk nakhoda. “Mengalami kebocoran, persisnya di bagian buritan sehingga air tidak dapat dipompa atau ditimba sehingga tenggelam,” jelasnya.

Semua awak dan nakhoda selama usai mendapat pertolongan dari nelayan setempat.”Kapal bantuan datang dari masyarakat pulau Kenipaan untuk ditarik ke bibir pantai,” ujarnya. (rm/jm/btn)

Dilema Membangun SMP di Pulau-Pulau Kabupaten Lingga LINGGA, RAKYAT MEDIA - Minimnya jumlah sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah pulau yang ada di Kabupaten Lingga, seperti halnya di Kecamatan Bakung Serumpun, patut menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

Pasalnya, di kecamatan pemekaran itu hanya terdapat satu SMP yang terletak di Desa Rejai. Sementara anak muridnya berasal dari berbagai pulau di sekitar, seperti Desa Baran, Selat Buaya, Mabung, Mamut, dan berbagai desa lainya.

Setiap hari mereka harus menyeberang laut demi sam-

pai ke sekolah. Di musim angin selatan menerpa Kabupaten Lingga, mereka harus berjibaku melawan kencangnya angin dan tingginya ombak demi menuntut ilmu.

Tak jarang, diantara pelajar tersebut timbul rasa ketakutan bahkan sampai menangis ketika angin kencang disertai ombak tinggi sedang terjadi. Terlebih lagi, kapal oleng dan air laut masuk ke dalam perahu pompong yang ditumpangi para pelajar.

Menanggapi hal itu, Kepala Disdik Lingga, Junaidi Adjam mengatakan, untuk membangun sekolah baru di wilayah pulau khususnya di sekitaran Kecamatan Bakung Serumpun, perlu kajian

yang matang. Mulai dari aspek sekolah pendukung, sarana prasarana, tenaga pengajar serta operasional dan lainnya.

“Kami perlu kajian, karena Disdik tidak ingin tahun ini dibangun tahun depan sudah tidak ada muridnya.

Jadi harus ada sekolah pendukung agar penyelenggaraan pendidikan bisa efektif dan efisien,” kata dia kepada Batamnews.co.id, barubaru ini.

Sementara itu, terkait adanya pelajar yang sempat menangis karena tingginya gelombang di saat musimmusim angin tertentu, Junaidi menilai hal tersebut karena faktor alam. Menurutnya,

kondisi tersebut tidak bisa dihindari.

“Jika terkait cuaca, ini jelas faktor alam yang tidak bisa kita hindari dan ini pun iklim yang selalu mengalami musim pancaroba. Tapi untuk daerah Tanjung Kelit dan Baran, sudah disiapkan armadanya termasuk tekong serta biaya operasional dan sudah beroperasi sejak 2018 lalu,” ujarnya.

Diketahui, SMPN 2 Senayang yang berada di Desa Rejai, merupakan satu-satunya sekolah menengah yang ada di Kecamatan Bakong Serumpun. Siswa di sekolah ini banyak berasal dari pulau-pulau sekitarnya. (rm/ taufik).

Dinas PUPR Lingga Lanjutkan Proyek Normalisasi Sungai Seranggung LINGGA, RAKYAT MEDIA Proyek normalisasi sungai yang berada di Kampung Seranggung, Kelurahan Daik, lebih kurang sepanjang 600 meter kembali dilanjutkan tahun ini, oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-PKP) Lingga.

Kepala DPUPR-PKP Lingga melalui Kabid Sumber Daya Air (SDA) Syarifuddin mengatakan proyek itu

merupakan tahapan yang kedua dari normalisasi Sungai Seranggung oleh PU. Sebelumnya PU sendiri telah mengerjakan pelebaran pada tahun lalu dengan panjang 1,2 kilometer.

“Ini tahapan yang ke dua, karena kita mengerjakan secara bertahap. Alhamdulillah pengerjaannya sudah dimulai,” kata Syarifuddin kepada Antara, Kamis.

Untuk pembangunan lanjutan normalisasi sungai tersebut, Pemer-

intah Kabupaten Lingga telah menyiapkan anggaran sebesar, Rp900 juta dari APBD Kabupaten Lingga, untuk pengerjaan tahap kedua.

Normalisasi sungai yang dilakukan di sungai Seranggung adalah upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjir yang sering terjadi di wilayah Daik dan sekitarnya.

“Tujuan kita supaya banjir tidak terjadi lagi. Jadi dalam normalisasi ini, sungai tersebut dilebarkan dan

dikeruk agar dalam.”

“Pengerjaan juga turut didampingi T4PD dari Kejaksaan Negeri Lingga,” sebutnya.

Selain sungai Seranggung, DPUPR-PKP Lingga melalui bidang SDA pada tahun 2019 juga melakukan sejumlah pembangunan. Salah satunya pembangunan tanggul penahan tanah di lokasi pasar Daik, Kampung Cina yang saat ini sedang dikerjakan.(rm/taufik)

IKLAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kamis, 01- 10 Agustus 2019, Minggu I

14

CMYK

15

GALERI FOTO

Kamis, 01- 10 Agustus 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Plt Gubernur Kepri H Isdianto:

Mari Jaga Laut Kepri Plt Gubernur Kepri H Isdianto mengajak masyarakat menjaga kebersihan laut Kepri.

Laut bukan tong sampah, jadi jangan membuang sampah apapun ke laut. Terlebih sampah plastik.

“Jangan buang sampah ke laut. Jaga pantai kita tetap bersih. Untuk kelangsungan biotanya dan pariwisata,” kata Isdianto sesaat sebelum meninggalkan Anambas menuju Semarang, Kamis (18/7).

Isdianto ke Semarang untuk menghadiri Penyerahan Penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Hotel Gumaya.

Isdianto mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan laut. Terlebih di bibir pantai, pelabuhan.

Menurut Isdianto, Kepri yang luas lautnya sebesar 96 persen adalah sumber kehidupan. Kalau laut bersih, ikan dan biota lautnya akan semakin banyak. Ketika sampah banyak mengapung, sektor pariwisata juga ikut terganggu.

“Karena itu, mari kita jaga laut agar selalu bersih dari sampah,” kata Isdianto.

Tentang sampah juga ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat membuka Festival Padang Melang. Susi berpesan untuk menghilangkan pengunaan plastik sekali pakai. Seperti kantong kresek maupun botol minuman air mineral.

“Laut kita pada tahun 2030 diramal lebih

banyak plastik daripada ikan. Karena itu hilangkan penggunaan plastik. Tentu kita tak ingin menangkap plastik di laut,” kata Susi.

Susi cukup prihatin dengan prestasi Indonesia sebagai negara nomor dua penyumbang sampah plastik setelah China. Prestasi ini harus dihilangkan karena berdampak buruk bagi lingkungan.

“Mulai hari ini mohon, jangan jadi bangsa pembuang sampah (plastik) lagi,” kata Susi.

Menurut Susi, senagai bangsa yang berbudaya, agamis, berpendidikan, prilaku ini harus dihilangkan. Karena, kata Susi, katanya cinta dan sayang dengan laut yang begitu indah. Tentu harus dijaga.

“Indahnya laut, hijaunya hutan dan udara yang segar ini adalah nikmat Tuhan yang gak boleh kita rusak,” kata Susi.

Susi berharap ada program pemerinyah daerah dalam mengelola sampah ini lebih tajam. Karena hal ini juga akan menganggu pariwisata. Tentu semuabtak ingin mendengar cerita ketika wisatawan berlayar di laut atau memancing yang dapat plastik.

“Sungguh harus bangga dan bekerja lebih giat lagi untuk pemda untuk menjaga dan mengelola menjadi mutu manimam Indonesia di sebelah utara. Kalau tidak kita dikalahkan pulau pulau negeri tetangga yang sebenarnua jauh lebih indah daerah kita,” kata Susi. (ist)

Plt Gubernur Kepri H Isdianto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti duduj bersama saat acara pelepasan Kura-kura ke laut.

Plt Gubernur Kepri H Isdianto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melepas kurakura.

Plt Gubernur Kepri H Isdianto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Bupati Anambas melepas kura-kura.

Plt Gubernur Kepri H Isdianto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melepas kurakura.

Plt Gubernur Kepri H Isdianto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Bupati Anambas melepas kura-kura.

Plt Gubernur Kepri H Isdianto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat meresmikan festival.

Plt Gubernur Kepri H Isdianto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti disambut dengan pencak silat

IKLAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kamis, 01- 10 Agustus 2019, Minggu I

16