EDISI 266

CMYK

KORAN UMUM

Senin, 15 - 23 Juli 2019, Minggu II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Terverifikasi Faktual

SENIN, 15 - 23 Juli 2019, Minggu II

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

Edisi : # 266 Tahun V, Harga: Rp6.500,-

Tersandung Kasus Suap Izin Reklamasi di Tanjungpiayu Rp159 Juta :

Karir Nurdin Berakhir di Balik Terali Besi KPK BATAM, RAKYAT MEDIA- TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) RESMI menetapkan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun sebagai tersangka kasus suap, Kamis (11/7/2019).

Selain Nurdin, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Edy Sofyan; Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP, Budi Hartono.

Nurdin Basirun Gubernur Kepri

Isdianto Resmi Jabat Plt Gubernur Kepri JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, dijadwalkan akan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri kepada Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Isdianto, pada Sabtu (13/7) pagi.

Wakil Gubernur Dengan adanya SK tersebut, Isdianto akan resmi menjadi Kepri Isdianto Plt Gubernur Kepri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Pusat Penerangan Kemendagri, penyerahan SK akan digelar di Baca Hal 2

Kejari Natuna Periksa Bupati dan Kasubag Keuangan BPKAD Natuna TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA –Bupati Natuna Hamid Rizal diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna di ruangan Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) di Tanjungpinang, Rabu (10/7/2019).

Kepala Kejari Natuna Hamid diperiksa terkait Juli Isnur perkara dugaan tindak pidana korupsi perjalan fiktif pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Baca Hal 2

SELAIN empat orang tersebut KPK juga menangkap Nelwan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepri serta dua orang staf Dinas Kelautan dan Perikanan M Shalihin dan Aulia Rahman.

Seorang pria dari pihak swasta Abu Bakar juga ikut sebagai tersangka pelaku suap.Dalam keterangannya KPK mengatakan, Nurdin Basirun menerima suap Rp 45 juta melalui Edy Sofyan pada 30 Mei 2019.Uang tersebut pengurusan izin prinsip reklamasi lahan di Tanjung Piayu, Sei Beduk, Batam.

Nurdin Basirun kemudian meminta Budi Hartono dan Edy Sofyan membantu penyelesaikan izin Abu Bakar secepatnya. Setelah itu, Budi Hartono meminta Abu Bakar mengakali lahan tersebut sebagai tempat lokasi restoran dengan keramba di bawahnya keramba ikan agar terlihat seperti budidaya perikanan.

Setelah itu Budi Hartono memerintahkan Edy Sofyan melengkapi

RUMAH dinas Gubernur Kepri di Tanjungpinang

piah 3,5 miliar, USD 33.200 dan SGD 134.711,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Temuan uang itu diduga hasil pemberian pihak lain selama Nurdin Basirun menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau. Penggeledahan

ini terkait penanganan kasus dugaan suap izin prinsip reklamasi di Tanjung Piayu dan dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

KPK telah menetapkan Baca Hal 2

PARTAI NASDEM BERHENTIKAN NURDIN BASIRUN DARI KETUA DPW KEPRI JAKARTA, RAKYAT MEDIA - Terjerat OTT KPK, Partai Nasdem langsung membebastugaskan Gubernur Kepri Nurdin Basirun dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Kepri.

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengungkapkan mulai hari ini, Kamis (11/7/2019), Partai Nasdem memutuskan untuk membebaskan yang bersangkutan dari jabatan kepartaian.

Surat keputusan itu telah ditandatangani oleh dirinya dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. ”Gubernur Kepulauan Riau ya Nurdin Basirun itu adalah juga ketua DPW Nasdem yang mulai hari ini sudah

Sekjen Partai Nasdem

Johnny G Plate dibebastugaskan melalui surat keputusan DPP,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Baca Hal 2

Stok Avtur Penerbangan Haji 2019 di BIM Cukup PADANG, RAKYAT MEDIA - PT Pertamina Markering Operation Region (MOR) I menambah pasokan bahan bakar jenis avtur menjadi 6,8 juta liter untuk menerbangkan jamaah haji dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Jaksa Dalami Perjalanan Dinas Fiktif Istri Muda Bupati Natuna TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Diduga ingin menghindar dari wartawan usai pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Kepri, Maryamah merupakan istri muda Bupati Natuna sampai menabrak pintu kaca, Rabu (10/7/2019).

Diketahui Bupati Natuna Hamid Rizal dan Maryamah diperiksa penyidik Kejati Kepri terkait dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas fiktif. Mereka menjalani pemeriksaan selama tujuh jam.

Pantauan media ini di lapangan tampak Hamid Rizal lebih dulu keluar dari ruangan penyidik dan disusul Maryamah.Keduanya bergegas menuju pintu keluar Kejati Kepri dan mengabaikan sejumlah pertanyaan para awak media.Namun pada saat sampai pintu keluar Maryamah malah menabrak kaca.

Hamid Rizal beserta Istri

NURDIN Basirun saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dikawal petugas KPK

KPK Temukan Uang Rp5,3 Miliar di Rumah Dinas Gubernur TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap reklamasi, KPK menggeledah Rumah Dinas Gubernur Kepri, Nurdin Basirun di Jalan Agus Salim, Tanjungpinang, Jumat (12/7) siang. Hasilnya, Penyidik KPK mengamankan 13 tas dan kardus berisi uang tunai dalam pecahan rupiah dan dollar dari rumah dinas Gubernur Kepri non aktif Nurdin Basirun, Jumat (12/7/2019) malam.

Uang temuan itu terdapat di dalam 13 tas ransel, kantong plastik, kardus dan paper bag. Penyimpanan uang tersebut berasal dari dalam kamar. Jika ditotal uang keseluruhannya mencapai Rp 5,3 miliar.”Uang pecahan ru-

KEPALA Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Edy Sofyan

Baca Hal 2

Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR Robby Hervindo melalui keterangan pers di Padang, Jumat mengatakan pihaknya menyiapkan bahan bakar avtur di bandara tersebut dalam dua fase yakni saat keberangkatan pada 4 Juli hingga 6 Agustus 2019. ”Dalam fase ini kita

siapkan dalam jumlah 5,8 juta liter,” katanya.

Sementara pada fase kedua yaitu kepulangan diperkirakan terjadi pada 17 Agustus sampai 2 September 2019.Pihaknya menyiapkan satu juta liter avtur.

Ia mengatakan penyediaan avtur di Bandara InterBaca Hal 2

PT Pertamina sedang pengisian BBM jenis avtur untuk penerbangan haji.

Bupati Meranti Irwan Nasir Diperiksa KPK Terkait Kasus Gratifikasi

(FOTO:IST)

BUPATI Kepulauan Meranti Irwan Nasir.

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memanggil anggota Komisi VI DPR Fadhlullah dan Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir, Selasa (9/7/ 2019) lalu untuk diperiksa terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.

KPK juga memanggil Ketua Panitia Pengadaan Penyelengga-

raan Lelang Gula Rafinasi pada Kementerian Perdagangan Subagyo dan Kepala Seksi Pengembangan Pasar Rakyat Kementerian Perdagangan, Husodo Kuncoro Yakti. Merekadiperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus yang sama sekaligus orang kepercayaan Bowo Sidik, Indung.

“Yang bersangkutan akan

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Baca Hal 2

SAMBUNGAN

Senin, 15 - 23 Juli 2019, Minggu II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Jaksa Dalami Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna, Juli Isnur, enggan menyebutkan kisaran kerugiaan dialami negera dalam kasus ini.”Pemeriksaan belum selesai dan dilanjutkan besok pagi,” kata Juli Isnur.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Natuna sedang menyidik kasus perjalanan dinas fiktif dan manipulasi data oleh seorang PNS yang diisukan sebagai istri muda Bupati Natuna, Hamid Rizal.

Kasus ini mencuat setelah laporan dari LSM yang akhirnya ditindaklanjuti kejaksaan. Dalam laporan itu, Herlina seorang staf pegawai tidak tetap (PTT) Bidang Rumah Tangga di Bagian Umum Setda Natuna melakukan perjalanan dinas yang tak wajar.

Perjalanan dinas hingga 19 kali dari bulan Agustus 2017 hingga November 2017 dan menghabiskan anggaran diperkirakan mencapai Rp230 juta pada tahun 2017 lalu.

Belakangan, muncul dugaan penyalahgunaan SPT atas nama Herlina digunakan oleh orang lain. Nama itu adalah Maryamah,

Sambungan Hal. 1 Kasubid Pembiayaan di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Natuna., Beberapa orang sebelumnya dimintai keterangan, yakni Kabag Umum Setdakab Natuna, Suhardi begitu juga stafnya Herlina.Kejaksaan saat ini sudah meningkatkan perkara ini menjadi penyidikan umum. Beberapa saksi juga diperiksa mulai dari Kepala BPKAD, Dicky dan Kepala BKPP Erwita Yuda.

Suhardi juga heran tentang dugaan SPT (surat perintah tugas) atas nama Herlina yang konon digunakan oleh Maryamah. “Setahu saya SPT memang harus yang bersangkutan yang berangkat. Tak mungkin SPT tersebut dipakai orang lain. Namun kenapa SPT yang digunakan PTT jumlahnya sangat fantastis?SPT Ini sesuai dengan kebutuhan, artinya untuk mendampingi bupati ketika beliau berangkat,” terang Suhardi.

Namun tersiar kabar, dugaan perjalanan dinas fiktif atas nama Herlina yang ternyata di-

Kejari Natuna Kabupaten Natuna.

“Dua orang yang diperiksa, Bupati Natuna Hamid Rizal dan Maryamah Kasubdid Keuangan BPKPAD Kabupaten Natuna,” kata Kepala Kejari Natuna Juli Isnur di Kejati Kepri.

Juli menjelaskan, kasus ini masusk ke penyidikan umum baru sebatas pengumpulan alat bukti, baik keterangan ahli, saksi, bukti surat menyurat lainnya. Dalam perkara ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. ”Dalam kasus ini sudah 20-an orang saksi diperiksa, ahli dua orang dan saksi lainnya termasuk bupati.Setelah tindak pidananya ada titik terang, nanti baru akan ada menetapkan tersangka,” ujar Juli.

Sambungan Hal. 1

Disinggung dalam perkara ini berapa indikasi keungan negara, Juli masih enggan membeberkan lebih rinci.Hanya saja, kata dia, perjalanan fiktif ini sudah terjadi sejak tahun 2007 lalu hingga sekarang.”Nantilah disampaikan lebih rinci kalau sudah ada titik terangnya,” katanya.

Lanjut, kata Juli, alasan pemeriksaan dilaksanakan di Kejati Kepri karena permintaan dari Bupat Natuna.

Sebelumnya, Kejari Natuna sudah memanggil Hamid Rizal beberapa kali untuk dimintai keterangan sebagai saksi di Kejari Natuna, tapi ada permintaan supaya tidak di Natuna dilakukan diperiksa. ”Bisa jadi menyangkut karena sebagai Kepala Daer-

KPK Temukan Nurdin Basirun sebagai tersangka dan menahannya.

KPK juga menahan 3 tersangka lain yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri Budi Hartono (BUH) dan satu pihak swasta bernama Abu Bakar (ABK).

Tim KPK mencari alat bukti tambahan untuk melengkapi berkas pemeriksaan kasus suap izin reklamasi di Tanjung piayu, Batam. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan dan menahan empat orang sebagai tersangka, ant-

ara lain, Gubernur kepri non aktif, Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Edi Sofyan/ Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kepri/ Budi Hartono dan Abu bakar, seorang pengusaha yang diduga menyuap Gubernur.

Juru bicara KPK, Febridiansyah mengatakan KPK telah menugaskan Tim untuk melakukan kegiatan penggeledahan di Provinsi Kepulauan Riau hari ini dalam Penyidikan Dugaan Suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/ nya juga telah mengirim tim dari internal partai, untuk mengumpulkan informasi dan investigasi terkait kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu. Menurutnya, hal itu dilakukan lantaran informasi yang di dapat Partainya, hanya sebatas informasi dari media.Sehingga, partainya perlu mendapatkan informasi lengkap, jelas dan menyeluruh.

“Kami telah mengirim tim

Isdianto Resmi Kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Penyerahan ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan di Kepri tetap berjalan lancar dan tidak terjadi kekosongan.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan roda pemerintahan Kepri tetap berjalan pascaditetapkannya Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan oleh KPK.Hal itu diungkapkannya usai menghadiri pembukaan acara Rating Kota Cerdas Indonesia 2019 di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (12/7).

“Yang penting tata kelola Pemerintahan tetap harus berjalan, kemudian persiapan-persiapan sebagaimana

diperintahkan Bapak Presiden mengenai percepatan pengembangan terintegrasinya otorita Batam juga harus tetap berjalan, karena Kepri itu daerah tujuan wisata, daerah investasi, semua harus dipercepat sesuai mekanisme dan aturan,” kata Tjahjo.

Tjahjo mengaku sedih atas tertangkapnya Bupati Kepulauan Riau dan telah memanggil wakil gubernur Kepri agar pemerintahan tak terganggu. Sementara itu, status pe-non aktifan Gubernur Kepri, Nurdin akan menunggu inkracht. “Ya belum (belum non-aktif), ini kan menunggu inkracht dulu,” tambah Tjahjo.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan

Stok Avtur nasional Minangkabau saat fase satu ini menurun sekitar 27 persen dibandingkan tahun lalu. Menurut dia penurunan disebabkan jumlah kelompok terbang (kloter) haji berkurang dibandingkan tahun lalu dari 124 kloter menjadi 87 kloter di BIM pada tahun ini Keberangkatan haji dari Sumatera Barat terbagi menjadi empat embarkasi dengan total 87 kloter yang terdiri dari embarkasi Padang sebanyak 18 kloter, embarkasi

ah sehingga tak ingin dilaksanakan pemeriksaan di Natuna.Pada intinya kita flexibel lah, pemeriksaan ini transparan,” ujar dia.

Informasinya, Bupati Natuna dan Maryamah mendatangi Kejati Kepri sejak pukul 09.00 WIB.Hingga siang keduanya masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejari Tanjungpinang di ruangan Pidsus Kejati Kepri.

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal diperiksa penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna terkait dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di bagian Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna dari tahun 2007 sampai saat ini.(red/rud/rm) Sambungan Hal. 1

Partai Nasdem Plate menyebut, posisi Nurdin untuk sementara akan digantikan oleh Ketua Bidang DPP Nasdem, Willy Aditya.”Tadi Ketua Umum dan saya sudah menandatangani pembebasantugasnya dari ketua DPW Nasdem Kepri dan menggantinya dengan pelaksana tugas (Plt) yang baru adalah Willy Aditya yang juga Ketua Bidang di DPP Nasdem,” imbuhnya.

Ia menambahkan, pihak-

gunakan oleh orang lain diduga tak lepas dari campur tangan pejabat berpengaruh di Natuna.

Nama bupati Hamid santer dikaitkan dengan hal ini.

Apalagi, isu yang berkembang tentang Maryamah merupakan istri kedua bupati juga sedang diselidiki kejaksaan. Begitu juga terkait status pernikahan Maryamah juga tengah didalami.”Kami kembangkan kasus ini, saat ini kami akan memastikan terkait adanya dugaan manipulasi beberapa data terkait status pernikahan Maryamah,” sebut Kajari Natuna, Juli Isnur sebelumnya.

Apakah Maryamah istri ke dua Bupati Natuna?masih diselidiki kejaksaan. “Isu yang beredar mengatakan Maryamah itu istri mudanya bupati kami tidak tahu.Kami hanya tahu istri Bupati namanya Nurhayati,” terang Kajari dilansir dari Natuna pos.

Pihak Kejaksaan menemukan indikasi kejanggalan dari SPT yang digunakan PTT di bagian umum, Herlina tersebut. (rm/rud/red)

2019 dan Gratifikasi yang Berhubungan dengan Jabatan.

Penggeledahan dilakukan di 4 lokasi, yaitu, Rumah Dinas Gubernur Kepri, kantor Gubernur Kepulauan Riau, Kantor Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Dan Kantor Kepala Bidang Perikanan Tangkap. “ Dari Rumah Dinas Kepulauan Riau KPK menemukan sejumlah dokumen serta 13 tas dan kardus berisi uang dalam mata uang rupiah dan asing. Kami sedang melakukan proses perhitungan terhadap uang tersebut”, sebut Febridiansyah.(rm/ mwd) Sambungan Hal. 1

untuk melakukan pengumpulan informasi semacam investigasi, untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi disana karena beritanya cukup simpang siur tidak jelas. Jadi sebelum mengambil keputusan yang tepat, kami harus mengumpulkan informasi yang cukup komplit karena ini menyangkut pembebasan korupsi. Kami mendukung penuh pemberantasan korupsi,” katanya.(red/trb/rm).

Sambungan Hal. 1

gratifikasi terkait reklamasi.

Nurdin diduga menerima suap dari pengusaha bernama Abu Bakar.Jumlah suap yang diduga diterima Nurdin yaitu 5.000 dolar Singapura dan Rp 45 juta pada 30 Mei 2019.Kemudian sebesar 6.000 dolar Singapura pada 10 Juli 2019.Bila dijumlahkan dalam pecahan rupiah, totalnya sekitar Rp 159 juta.

Selain Nurdin, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus izin rencana reklamasi.

Sebagai pihak penerima adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri Edy Sofyan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri Budi Hartono. Sedangkan dari pihak pemberi adalah Abu Bakar sebagai swasta. (rm/news) Sambungan Hal. 1

Solo 57 kloter, embarkasi Balikpapan 11 kloter, dan haji khusus satu kloter.

Sedangkan untuk fase kepulangan, terdapat 18 kloter. ”Stok avtur yang tersedia di Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Minangkabau dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan musim Haji 2019. Selain itu stok avtur di DPPU Minangkabau mampu memenuhi kebutuhan hingga 16 hari ke depan,” katanya.

Ia mengatakan DPPU Mi-

nangkabau dilengkapi delapan unit refueller dengan kapasitas masing-masing 206 ribu liter.Penyaluran avtur pada bulan Juli hingga September diprediksi meningkat berturut-turut 73 persen, 58 persen dan 5 persen dibandingkan kondisi normal. ”Kenaikan dipersiapkan untuk mengantisipasi bertambahnya penerbangan dari Bandara Internasional Minangkabau tujuan tanah suci. Baik penerbangan langsung maupun transit di kota lain,”kata dia.(red/rm).

Bupati Meranti diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IND (orang kepercayaan anggota DPR Bowo Sidik Pangarso, Indung,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (9/7/2019) di gedung KPK Jakarta.

Menurut Febri, pemeriksaan ini guna menelusuri lebih lanjut sumber-sumber dugaan penerimaan gratifikasi Bowo Sidik. KPK sebelumnya menemukan 400.000 amplop uang senilai Rp8 miliar. Uang itu ditemukan di kantor PT Inersia Ampak Engineers, perusahaan yang juga dimiliki Bowo Sidik.

Sejauh ini, KPK menduga penerimaan gratifikasi oleh Bowo Sidik terkait empat hal. Pertama, terkait peraturan Menteri Perdagangan tentang perdagangan gula rafinasi.

Kedua, terkait penganggaran dana alokasi khusus di beberapa daerah. Ketiga, terkait revitalisasi empat pasar di Minahasa Selatan. Keempat, terkait posisi orang tertentu di BUMN. Bowo juga disangka menerima suap sebanyak enam kali dengan nilai mencapai Rp221 juta

dan 85.130 dollar Amerika Serikat.

Pihak terduga pemberi suap yaitu Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Asty Winasti. Uang itu diduga berkaitan dengan commitment fee untuk membantu pihak PT HTK menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG). Penyewaan itu terkait kepentingan distribusi amonia.

Selain itu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memanggil Bupati Kepulauan Meranti Riau Irwan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Indung, orang kepercayaan Bowo Sidik yang juga staf PT Inersia.”KPK memeriksaBupati Kepulauan Meranti Irwan sebagai saksi untuk tersangka IND (Indung).

Materi pemeriksaan terkait penganggaran di sana (Kabupaten Kepulauan Meranti),”

Sambungan Hal. 1

ujar Juru Bicara KPKFebri Diansyah kepada pewarta, Selasa (9/7/2019).

Selain Irwan, KPK juga memanggil anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra Fadhlullah sebagai saksi untuk tersangka Indung. Tak hanya kasus gratifikasi, Bowo dan anak buahnya, Indung juga menyandang status tersangka penerima suap dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti terkait kerja sama bidang pelayaran menggunakan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia.

KPK menetapkan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso dan anak buahnya, staf PT Inersia bernama Indung serta Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti sebagai tersangka.

Bowo melalui Indung diduga menerima suap dari Asty dan petinggi PT Humpuss Transportasi Kimia lainnya terkait kerja sama bidang pelayaran menggunakan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia.

Tak hanya suap dari PT

Karir Nurdin dokumen perizinan dan data pendukung lainnya agar perizinannya disetujui secepatnya. Bahkan Edy Sofyan hanya meng-copy paste dokumen perizinan tersebut dari daerah lain agar cepat selesai.

Dalam waktu sehari, 31 Mei, setelah diberi uang oleh Edy Sofyan, izin prinsip reklamasi langsung keluar. Setelah izin prinsip keluar, Abu Bakar kembali menyuap Nurdin Basirun dengan uang dolar Singapura sebesar 6.000 dolar Singapura.

Luas lahan yang diminta mencapai 10,2 hektare untuk membangun sebuah resort.

Namun wilayah Tanjung Piayu ternyata masih berstatus hutan lindung dan budidaya. ”KPK meningkatkan status perkara ke tingkat penyidikan dengan menetapkan empat orang sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam.

Selain gubernur, mereka yang terjaring OTT terdiri dari kepala dinas, kepala bidang, PNS, dan pihak swasta. Nurdin disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara Edy Sofyan dan Budi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Kemudian Abu Bakar disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Keempat tersangka dijerat dalam kasus dugaan suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

Sebelumnya Nurdin terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) bersama lima orang lainnya. KPK menduga akan terjadi transaksi terkait perizinan rencana lokasi proyek reklamasi di Tanjung Piayu, Kepulauan Riau. Saat itu, KPK juga mengamankan uang sekitar 6.000 dollar Singapura.Uang ini diduga merupakan bagian dari transaksi terkait izin lokasi reklamasi tersebut.

Dalam kasus penangkapan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun yang diduga menerima suap dari Abu Bakar sebesar Rp 159 juta.

Abu Bakar diduga orang yang berada di balik tertangkapnya Nurdin Basirun. Di dalam rumah dinasnya KPK juga menemukan tas berisikan uang senilai Rp 666 juta.

Namun siapa sebenarnya Abu Bakar? Sejumlah pengusaha di Batam, Kepulauan Riau, ternyata tak mengenal pria tersebut. Beberapa pengusaha lainnya juga banyak yang tak begitu mengenal Abu Bakar. Abu Bakar dinilai sebagai nama pengusaha yang sangat asing. Ia tak pernah muncul ke permukaan dan juga tak tergabung dalam asosiasi pengusaha.

2

Humpuss Transportasi Kimia, Bowo juga diduga menerima gratifikasi dari pihak lain. Gratifikasi yang diterima Bowo tersebut diduga terkait pengurusan di BUMN, hingga soal Dana Alokasi Khusus di sejumlah daerah.

Secara total, suap dan gratifikasi yang diterima Bowo mencapai sekitar Rp8 miliar. Uang tersebut dikumpulkan Bowo untuk melakukan serangan fajar pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.Untuk Asty, saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Sebelumnya, KPK sedang mengidentifikasi proses penggunaan anggaran di Kabupaten Mihanasa Selatan, Sulawesi Utara dan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau terkait gratifikasi yang diterima tersangka Bowo Sidik.

Diketahui sebelumnya bahwa salah satu sumber gratifikasi terkait jabatan pada Bowo Sidik berasal dari pengurusan Dana Alokasi Khusus termasuk di dua kabupaten tersebut. (rm/red) Sambungan Hal. 1

Dalam kasus tersebut, Abu Bakar diketahui meminta lahan seluas 10,2 hektare di Tanjung Piayu. Di sana ia rencananya akan membangun resort. Tanjung Piayu diketahui sebagai zonasi budidaya dan hutan lindung. Kasus tersebut menurut KPK berawal saat Abu Bakar meminta lahan tersebut kepada Nurdin Basirun. Abu meminta agar Nurdin mengeluarkan izin prinsip.

Tertangkapnya Gubernur Kepri Nurdin Basirun oleh KPK memunculkan banyak spekulasi yang beredar bahwa suhu pelitik di Kepulauan Riau belakangan semakin menghangat menjelang Pilkada serentak 2020 mendatang. Apalagi Nurdin Basirun dinilai masih termasuk sebagai kandidat kuat dari calon gubernur Kepulauan Riau.

Ada beberapa nama lainnya yang juga disebut-sebut akan ikut bertarung. Di tahapan pemilihan gubernur yang akan diselenggarakan pada September 2020 mendatang. Nurdin Basirun sebagai Ketua DPW NasDem Kepulauan Riau. Boleh dikatakan karir politiknya tergolong mulus. Ia pernah menjabat dua kali sebagai Bupati Karimun sebelum diangkat sebagai Gubernur Kepri pada tahun 2016 lalu menggantikan HM Sani yang wafat.

Belakangan Nurdin Basirun memang terbilang gencar terjun ke masyarakat. Sepertinya ia sudah mulai mencuri perhatian masyarakat untuk bekal pemilihan gubernur pada 2020 mendatang. Namun Nurdin Basirun belum memutuskan siapa yang akan mendampinginya. Ia disebutsebut bakal berpasangan dengan Soerya Respationo, Ketua DPD PDI Perjuangan yang pernah menjadi wakil gubernur Kepulauan Riau.

Banyak reaksi masyarakat menanggapi tertangkapnya Nurdin Basirun. Ada yang menduga Nurdin sengaja “dihabisi” karir politiknya. ”Beliau orang baik,” ujar seorang warga Kepulauan Riau menanggapi sosok Nurdin.

Nurdin juga sangat aktif turun ke masyarakat. Ia menggelar safari subuh dalam beberapa kali kesempatan.

Kebiasaan itu sudah ada sejak ia menjadi Bupati Karimun. Selain itu nilai suap yang diterima Nurdin Basirun dari Abu Bakar juga dianggap terlalu kecil. Namun KPK tentunya juga tak gegabah dalam menentukan targetnya. Faktanya, sejumlah barang bukti berhasil disita KPK dari Nurdin Basirun. Dari uang suap hingga dokumen-dokumen pengurusan izin reklamasi tersebut. Apalagi sebelumnya, Gubernur Kepri Nurdin Basirun sudah pernah diingatkan KPK saat di Batam, agar tidak main-main dengan perizinan.

Dunia reklamasi di Kepulauan Riau tentu saja sudah tak asing lagi. Terutama di Batam. Aktivitas reklamasi di Batam berlangsung cukup masif. Hampir di setiap sudut Kota Batam terdapat reklamasi. Mulai dari Jodoh, Bengkong, Batam Centre, Nongsa, Tanjung Piayu, Barelang, Tiban, sudah penuh dengan reklamasi.

Diduga reklamasi-reklamasi tersebut juga bermasalah secara izin. Seharusnya KPK tidak saja mengusut soal kasus suap ini, namun juga soal izin-izin reklamasi lainnya yang diduga kuat rawan penyelewenagan secara izin dan peruntukkan. KPK tak boleh menutup mata terhadap kasus-kasus yang lebih besar

dari kasus yang ditangani saat ini.

Namun apa hendak dikata, karier Nurdin Basirunsebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berakhir dibalik jeruji besi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama terjun di dunia politik karierNurdin Basirun bisa dibilang terus menanjak. Berbekal dengan Latar belakang pendidikannya S3 dari Universitas 17 Agustus, Surabaya dan pendidikan informal di Lemhanas RI pada 2007 dan 2012, Nurdin Basirun bisa meraih jabatan orang nomor satu di Kepri.

Namun nasib seseorang siapa yang tahu, gara-gara terima suap 6.000 dolar Singpura terkait izin reklamasi, karier yang selama ini diperolehnya dengan susah payah bisa berakhir seketika. Nurdin Basirun tertangkap tangan oleh KPK bersama Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Edy Sofyan, Aulia Rahman Staf DKP Kepri, Kadis Lingkungan Hidup Nilmawan, Muhammad Solihin supir Edy Sofyan serta Abu Bakar salah satu pengusaha asal Karimun.

Mereka ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) Rabu (10/7/ 2019) malam di Gedung Daerah. Sebelum ditangkap pada Rabu (10/7/2019) siang, Nurdin Basirun diketahui menghadiri sejumlah acara di Batam, ketika itu jejak Gubernur Kepri ini sudah dibuntuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selama proses pengejaran, KPK dibantu oleh personel dari Polda Kepulauan Riau.

Tim KPK sudah memantau pergerakan mantan Bupati Karimun itu. Sorenya, KPK yang didampingi Polda Kepri sudah mengejar Nurdin di salah satu hotel di Batam, namun ketika sampai di sana Nurdin sudah pergi ke Tanjungpinang. Nurdin akhirnya ditangkap di kediamannya, Gedung Daerah Tanjungpinang sekitar pukul 19.00 WIB. Dalam OTT itu, KPK turut menyita beberapa barang termasuk dompet dan handphone.

Padahal sehari sebelumnya, Nurdin Basirun sempat meresmikan pabrik perusahaan asal Taiwan yang bergerak di bidang industri komputer, barang elektronik dan optik, PT Pegatron Technology Indonesia di kawasan industri Batamindo. Namun belum diketahui apakah OTT tersebut berkaitan.

Setelah penangkapan tersebut, aktivitas di ruangan kerja Gubernur Kepri terhenti. Pengacara Pemprov, Andi Muhammad Asrun , mengaku sudah bertemu dengan Sekda Kepri, TS. Arif Fadillah di Jakarta. Menururnya, ia sudah mendapat mandat untuk mendampingi pemeriksaan Gubernur Nurdin di Jakarta.

“Nanti saya akan dampingi pemeriksaan Pak Gubernur di KPK, saya masih berpikir positif, bahwa Pak Gubernur bukan tipe pemain seperti yang sekarang ini,” ujarnya.

Saya menduga ini permainan OPD yang menjual nama Gubernur,” tegas Andi Muhammad Nasrun lagi Terkait masalah ini, KPK sudah menyegel kediaman Gubernur di Gedung Daerah, dan Sekretariat Gubernur Kepri di Kantor Gubernur. Sementara itu, ruang kerja kadis PUPP dan DKP belum disegel oleh KPK Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) melakukan penyegellan ruang kerja Gubernur Kepri, Nurdin Ba-

sirun yang berada di Lantai IV Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang. Penyeggelan tersebut dilakukan, malam tadi setelah Gubernur Nurdin terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama sejumlah pejabat Kepri di kediaman Gubernur, Gedung Daerah.

Bahkan Kamis (11/7/ 2019), pintu masuk ruang kerja Gubernur dan Sekretariat Gubernur sudah terpasang segel KPK. Bukan hanya itu, lembaga anti rasuah tersebut juga menyegel jalan rahasia Gubernur Nurdin yang berada di lantai dasar Kantor Gubernur. Jalan tersebut langsung menghubungkan ke ruang kerja Gubernur di Lantai IV Kantor Gubernur. ”Sepertinya belum ada penggeledahan. Karena kami belum ada dipanggil,” ujar salah satu staf sekretariat Gubernur di Kantor Gubernur.

Menurutnya penyegellan tersebut dilakukan oleh KPK malam tadi. Lebih lanjut katanya, dengan adanya penyegelan ini, pihaknya untuk sementara tentu tidak akan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. ”Sebelum segel dibuka tentunya kita tidak diperbolehkan masuk,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten I Pemprov Kepri, Syamsul Bahrum mengatakan, Pemprov Kepri akan segera menggelar rapat menyikapi persoalan hukum yang didapat Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Karena masih menunggu Sekda kembali dari Jakarta. ”Kami akan rapat dulu, setelah itu baru tentukan sikapnya seperti apa,” ujar Syamsul Bahrum singkat sesaat tiba di Kantor Gubernur Kepri.

Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Kepri, Nurdin Basirun bersama sejumlah pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan, Rabu (10/7/2019) malam. Belum ada kebijakkan yang diambil Pemprov Kepri. ”Saya sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Biro Hukum. Namun belum ada arah kebijakkannya,” ujar Pengacara Pemprov Kepri, Andi Muhammad Nasrun, Kamis (11/7/2019) pagi.

Menurutny, ia siap mendampingi Gubernur Nurdin dalam pemeriksaan. Lebih lanjut katanya, ia masih menunggu kebijakan dari Sekda Kepri, TS. Arif Fadillah mengenai masalah ini. Ia tetap masih menggunakan asas praduga tak bersalah, bahwa Gubernur dimintai keterangan karena sebagai pemegang kebijakkan tertinggi di daerah. ”Saya minta Pak Gubernur untuk terbuka. Kalau memang persoalan berpuncak dari Kepala OPD tentu sangat kita sayangkan,” tegasnya.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan pihaknya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) enam oknum, sebagian besar dari lingkungan pejabat Kepri. Saat OTT tersebut, turut diamankan uang tunai pecahan Dolar Singapura sebanyak SGD 6000. ”Ada enam orang yang diamankan. Unsur pejabat ada. Kepala daerah, Kadis, Kabid, PNS dan juga pihak swasta,” ujar Febri lewat layanan pesan elektronik, Rabu (10/7) malam.

Febri menyebutkan, OTT tersebut diduga terkait transaksi izin lokasi reklamasi di Kepri.”Iya, ada kegiatan tim penindakan di Kepri. Nanti info lanjutan akan diupdate lagi. Tim masih di lapangan,” ujar Febri.(rm/mwd)

CMYK

3

BATAM METROPOLIS

Senin, 15 - 23 Juli 2019, Minggu II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Ketua BP Batam Edy Putra Irawady :

Lantik Dendi Gustinandar Jadi Direktur Promosi dan Humas BP Batam BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady melantik 8 pejabat stuktural Eselon II dan III di lingkungan BP Batam pada Jumat (12/7/2019) pagi. Pelantikan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala BP Batam lantai 8.

Pelantikan ini disaksikan oleh Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum Purwiyanto, Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha Dwiyanto Eko Winaryo, serta seluruh Eselon II, III, dan IV di lingkungan BP Batam.

Adapun pejabat Eselon II yang dilantik antara lain, Purnomo Andiantono selaku Direktur Pembangunan Prasarana dan Sarana, Asep Lili Holilulloh selaku Kepala Biro Perencanaan, Lilik Wijayanti selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Endry Abzan sebagai Direktur Pelayanan Satu Pintu

(PTSP), Siswanto menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan, Herawan sebagai Direktur Pemanfaatan Aset, dan Dendi Gustinandar sebagai Direktur Promosi dan Humas. Sedangkan Eselon III, Ibrahim dilantik sebagai Kepala Bagian Administrasi Kantor Pengelolaan Air dan Limbah.

Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady, tak lupa memberi ucapan selamat dan mengingatkan pejabat-pejabatnya yang telah dilantik untuk tetap fokus dalam bekerja dan memupuk dedikasi terhadap lembaga.

“Dengan dilantiknya pejabat Eselon II dan III hari ini diharapkan dapat mengisi kekosongan pejabat struktural di BP Batam serta mampu mengoptimalkan kinerjanya, khususnya dalam mengemban misi peningkatan investasi dan kegiatan ekspor.”Ujar Edy.

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Media Terverifikasi Administrasi & Faktual Terbitsejak 26 April 2014 PT Rakyat Media Pratama PerubahanAktaNotaris No.84 PengesahanMenteriHukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha JasaPenerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi Muhammad Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi (Wartawan Utama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH SekretarisRedaksi/Tata Usaha Marlina RedakturPelaksana Rudi Hartono AsistenRedaktur Anwar Ujang, AndiStiawan. Amd, Rizki Perdana, Rendi Wartawan Liputan Batam Renhar, IqbalRamadhan, Ferianda,GunawanRamadhan DivisiPemasaran/Iklan Ferianda, Iqbal Ramadhan DewanRedaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Rudi Hartono Ombudsman Bettor EriksoPardede. SH, BistokNadeak. SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala) Mahyuddin. M (Wartawan Muda) WartawanLiputanJabodetabek Darmawan, Zulfikar, MykelMeidyEgeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH PerwakilanSumateraBarat Khaidir (Kepala) Vedrik Hengky Biro KabupatenPasaman Barat Robbisam.S.Sos (Kepala) Biro KabupatenKarimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton BiroKabupatenBintan Ferianda. S BiroKabupatenNatuna Abdul Malik Biro KabupatenLingga TaufikSafira (WartawanMuda) UsmanWello BiroKabupatenAnambas Julfan Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis Indra (Kepala Biro) Biro Kabupaten Deli Serdang AzharMunik (Kepala Biro) Biro Kota Binjai Dedi Topan Biro Kabupaten Langkat Sofyan Biro Kabupaten Aceh Tamiang Dedi Muliyadi Lay Out Andi Rusmin TarifIklan Iklanhitamputih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklankeluarga/dukacita Rp500 mm/kolom iklanucapanselamat Rp600 mm/kolom iklanwarna (full color) Rp10,000 mm/kolom hargatambahan PPN 10 persen.

AlamatRedaksi/Tata Usaha/Iklan JalanKemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 PulauBatam, ProvinsiKepriTelp (0778)-7498179, Fax (0778)-479636, KodePos 29464, website : rakyatmediapers.co.id Email :rakyatmedia77@yahoo.com, email : rakyatmediapers@gmail.com Rekening : Bank BTN CabangPenuinNo. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 An PT Rakyat Media Pratama DicetakOleh : PT RiposBintana Press Alamat :KomplekRukoBaloi Point Blok B2 No.20 Baloi, Batam Kepulauan Riau, Telp (0778)-4883398, Email :percetakan@riposbintana.com Website : www.bintanaprint.com Perwakilan DKI Jakarta KomplekPesonaKayanganMungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 KodePos 16411.

Pada kesempatan itu, Edy juga mengirimkan permohonan maafnya atas keterlambatan pelaksanaan pelantikan pejabat struktural di BP Batam.

“Memang saya akui tidak mudah untuk melakukan ini.Karena saya bersama dengan kedua Deputi sudah melakukan evaluasi dan konsultasi baik kepada Menteri Koordinator Perekonomian RI maupun Tim Teknis serta Dewan Pengawas dan lainnya. Akhirnya kami memutuskan tadi malam untuk dilaksanakan pagi ini,” jelasnya.

Terakhir, Edy berpesan para pejabat yang telah dilantik dapat bekerja sesuai aturan dan kebijakan yang telah ditentukan, menghindari adanya kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, serta memberikan pelayanan sebaikbaiknya bagi investor dan masyarakat Batam.(rm/humas)

DENDI Gustinandar sedang diambil sumpahnya

DPRD Batam Tuding Penerapan e-Parking Sekedar Rencana Dishub :

Untuk Menutupi Kebocoran Retribusi Parkir di Kota Batam BALOI, RAKYAT MEDIA – Kebocoran perolehan PAD dari retribusi parkir di Kota Batam yang terjadi setiap tahunnya, seolah ingin ditutup-tutupi Dinas Perhubungan Batam dari jeratan hukum.

Sehingga Dishub dalam setiap rapat dengan DPRD Batam, mencoba keseriusannya agar perolehan PAD dari retribusi parkir tidak mengalami kebocoran dan bisa diraih sesuai target harus dengan menerapkan Sistem e-Parking.

Untuk meyakinkan DPRD, Dishub rencananya akan merealisasikanpenerapan sistem e-Parking di Kota Batam, awal tahun 2019. Namun hingga kini, penerapam e-Parking sepertinya masih belum juga terealisasi.

Padahal, sistem e-parking ini digadang-gadang mendongkrak PAD dan menekan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir yang ditargetkan Rp15 miliar pada tahun 2019.

Mendapati hal ini, Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Jefry Simanjuntak malah menuding Dinas Perhubungan hanya sekedar rencana untuk menerapkan sistem e-Parking di Kota Batam.

Dijelaskan Jefri Simanjuntak, jika mengutip laporan triwulan dari kinerja APBD 2019, belum ada laporan tentang parkir elektronik yang dilakukan Dishub. ”Kalau diundang (Komisi III DPRD Batam), Kepala Dinas Perhubungan Batam, Rustam Efendi, tak pernah hadir.Begitu juga saat diun-

ILUSTRASI E-PARKING

dang rapat dengar pendapat (RDP),” katanya.

Padahal RDP itu bertujuan untuk menjelaskan dan mencari akar permasalahan suatu laporan.”Komisi III memang sangat menyesalkan sikap Dishub Batam yang kami anggap sangat melelahkan.Padahal Wali Kota Batam menegaskan target PAD tahun ini tak tercapai,” tuturnya.

Anggota Dewan yang cukup kritis ini meminta ketegasan Walikota Batam untuk mengevaluasi kembali kinerja Kadishub Batam. ”Wali Kota Batam harus berani mengambil sikap tegas ke para pimpinan OPD nya.

Jika tak mampu merealisasikan programnya, ganti orang yang sanggup, mau dan mampu menjalankan program Wali Kota Batam,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Rustam Effendi, membantah tudingan anggota dewan jika dirinya tak pernah mengikuti RDP di Komisi III DPRD kota Batam.

Bahkan, Rustam berdalih sebelum Idul Fitri dan sesudahnya, dirinya tetap mengikuti RDP jika diundang oleh Komisi III DPRD Kota Batam sebagai mitran-

ya. ”Saya datang. Sebelum Lebaran, sesudah Lebaran datang dan ikut RDP. Mungkin pas saya datang Pak Juntak-nya tak ada. Makanya tak ketemu,” kilah Rustam sembari tertawa.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir Dishub Kota Batam, Alexander Banik mengungkapkan pihaknya sedang menyederhanakan aplikasi e-Parking. ”Sekarang 2 aplikasi harus di download. Pertama aplikasi e-Parking punya kita (Dishub) kedua aplikasi TCash buat pembayaran. Ternyata itu terlalu ribet.Pak Wali minta disederhanakan lagi.

Sekarang kita lagi proses penyederhanaan,” ujar Alex.

Alex berharap proses ini bisa diselesaikan secepatnya.

Sehingga bisa diterapkan di Kota Batam untuk menghindari adanya kebocoran. Sepertinya, alasan Dishub Batam menutupi kebocoran retribusi parkir yang terjadi setiap tahun sehingga tidak pernah terlealisasi sesuai dengan taget, berupaya mencari cara untuk menutupi boroknya dengan berbagai strategi. Salah satunya dengan mewacanakan penerapan sistem e-Parking yang tidak kunjung terlaksana di tahun 2019.(red/ rud/rm)

Ribuan Pengajuan e-KTP Menumpuk di Kantor Kecamatan BATAM, RAKYAT MEDIA –Sulitnya memiliki dokumen administrasi pribadi kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), di Indonesia, terus menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.

Khusus Kota Batam contohnya, pasca Pemilu 2019, ribuan berkas pengajuan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) masih menumpuk di seluruh kecamatan Kota Batam.Hal tersebut dikarenakan masih ada keterbatasan distribusi blangko dari pusat.”Total ada sekitar 38.661 ribu lebih e-KTP yang belum tercetak,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam, Said Khaidar, Selasa (9/7/2019).

Dari total ribuan e-KTP

tersebut, Said menyebut sebanyak 3.108 pengajuan merupakan e-KTP pemula sedangkan sisanya 35.537 merupakan pengajuan berdasarkan perubahan status, alamat hingga rusak. “Untuk itu, kami kembali menyurati pusat meminta tambahan blangko sebanyak 40 ribu keping,” katanya.

Untuk itu pencetakan eKTP pemula menjadi prioritas untuk dikerjakan terlebih dahulu.Sebab, mereka belum pernah memiliki e-KTP sebelumnya, dan itu sangat penting untuk data kependudukan Kota Batam. ”Khusus yang perubahan, perbaikan atau pergantian belum bisa diakomodir karena blangko yang ada diberikan untuk pemula,” imbuhnya.

Selama menunggu proses pencetakan, warga bisa mendapatkan surat keterangan (suket) sebagai pengganti e-KTP. Fungsi dari suket sama dengan e-KTP jadi tetap bisa digunakan untuk mengurus keperluan seperti perbankan dan lainnya. ”Kalau memang penting.Warga minta langsung ke kecamatan, jadi semua tidak ada masalah hingga kebutuhan blangko sepenuhnya terpenuhi,” kata dia.

Walaupun begitu, dia menyampaikan pada dasarnya blangko tersedia, hanya saja jumlahnya tidak banyak. ”Persediaan menipis kami surati lagi ke pusat. Berapapun dapatnya kami harus jemput karena untuk menuntaskan penumpukan ini,” jelasnya.(red/mwd/rm)

DLH Kota Batam Belum Juga Menutup Kolam Maut di Seitemiang BATAM, RAKYAT MEDIA - Hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Batam sebagai Dinas terkait untuk penanganan kolam maut di Sei Temiang yang telah menelan korban jiwa 3 bocah para Rabu (19/6) lalu, belum bisa mengetahui siapa pemilik kolam galian tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hudup, Herman Rozie, hanya menyebutkan bahwa pihaknya masih belum mengetahui siapa pemilik kolam maut itu sebenarnya, sebelum dilakukan penutupan. ”Kita belum dapat info siapa pemiliknya,” ujarnya saat dikonfirmasi beberapa rekan media.

Sebelumnya, Kapolsek Sekupang sempat mengatakan jika memang dari dinas terkait belum ada Penanganan terhadap kolam maut tersebut, maka pihak nya bisa melakukan penimbunan, Hal ini untuk keamanan warga di wilayah hukumnya.

“Ya kalau memang belum juga ada kejelasan, kita usahakan tutup saja.Hal ini demi keamanan dan kenyamanan warga di wilayah hukum saya juga,” ucap Oji Fahroji beberapa waktu lalu.

Oji Fahroji juga meminta dengan sangat hormat kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Batam, selaku pihak yang menangani persoalan pengawasan kegiatan proyek dari sisi keamanan dan kenyamanan lingkungan hidup warga, agar lebih terbuka dan segera menindak lanjuti permasalahan ini dengan mencari siapa pemilik lahan tersebut.

“DLH itu, kantornya tentanggaan loh sama saya di Sekupang, harusnya persoalan ini segera dituntaskan. Kalau tidak, kolam itu ya ditumbun sajalah,” pungkasnya.

Sementara itu, warga kembali angkat suara tentang desakan penutupan lokasi mkolam maut bekas galian pertambangan tersebut.Sebab, warga menilai bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam yang sebelummya sudah mendatangi lokasi kolam belum mengambil langkah apapun.

Tindakan baru sebatas pemasangan spanduk peringatan bahaya di bibir kolam oleh pihak kelurahan. ”Tempohari, saat DLH datang ke TKP dan rumah duka (tiga bocah yang tenggelam pihak DLH sangat berapi-api.Begitu juga denganKetua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk.

Mereka dengan nada marah mau tindak lanjuti penutupan kolam.Tapi sampai hari ini belum juga ditindaklanjuti,” ujar beberapa warga.

Padahal, masih kata warga, bahwa kasus kolam maut ini sudah dibahas saat rapat dengar pendapat di komisi I DPRD Kota Batam.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, hasilnya diputuskan kolam akan ditutup.Namun, para pihak-pihak terkait terlebih dahuluakan mencari tahu siapa pemilik lahan ke Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Tapi, yah, sampai saat ini penutupan dan pemiilik kolam maut hasil penambangan material galian C yang diduga ilegal itu, masih belum dilakukan. Masak sih pemerintah Kota Batam atau BP Batam atau pihak-pihak berkepentingan lainnya tidak mengetahui kegiatan penambangan itu,” seal warga.(rm/rud/red)

BATAM METROPOLIS Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, - 23 Jumat,15 2129Juli Juni2019, 2019,Minggu MingguII I

4

Pengusaha di Pertokoan Bida Asri Jadi Sorotan BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Pengusaha yang berkantor di Komplek Pertokoan Alfredo Blok B No.4 Bida Asri II Batam Centre jadi sorotan public. Pasalnya rumah toko (Ruko) yang dijadikan kantor dan tempat usaha yang disebut-sebut bergerak sebagai distributor sparepart berbagai kenderaan bermotor tersebut sama sekali tidak memiliki papan merek.

Bahkan, menurut keterangan para tetangga di komplek tersebut, kantor dan tempat usaha itu sering tutup hanya dibuka ketika ada sejumlah mobil pick up mengangkut barang berbagai sparepart sepeda motor dari tempat itu, bahkan sang pengusaha warga keturunan ini sangat tertutup.

“Setiap hari ada empat sampai lima mobil pick up membawa barang yang dikeluarkan dari dalam ruko, barangbarang tersebut sudah difax dalam kotak kardus, barang itu dibawa atau mau diseludupkan kepulau-pulau. Untuk

mengelabui petugas atau aparat keamanan, ketika barang tersebut dibawa oleh mobil pick up diatas barang itu ditutup dengan keranjang ikan sehingga tidak kelihatan,”ungkap sumber yang sering melihat ketika mobil itu datang.

Tak hanya itu, lanjut sumber itu, kejahatan yang merugikan Negara dilakukan oleh pengusaha tersebut, tidak hanya sekadar kejahatan mengindarkan pajak barang-barang yang dikirim keluar pulau Batam. Namun bisa jadi barang berupa sparepart sepeda motor yang dikirim keluar pulau Batam itu diduga barang atau sparepart yang dipalsukan dari merk aslinya.

Hingga saat ini pengusaha mestrius tersebut belum berhasil dikonfirmasi media ini terkait aktivitas perusahaan tersebut karena kantor dan ruko tempat penyimpanan barang itu selalu tutup.

Dalam hal ini diminta kepada aparat berwenang untuk memeriksa perizinan perusahaan tersebut. (rm/mwd).

DUA unit mobil pickup sedang memuat barang di perusahaan tersebut

320 Calon Siswa SMAN 5 Berharap Walikota dan Gubernur Tepati Janji

KEPALA Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edy Putra Irawady

Perusahaan Jepang Hitachi dan Kobe Port Akan Investasi di Batam BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Dua perusahaan besar asal Jepang akan menanamkan modalnya di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Hitachi dan Kobe Port.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edy Putra Irawady, di Batam, Jumat, mengatakan, hal itu disampaikan kedua perusahaan tersebut saat pihaknya melakukan kegiatan promosi investasi di Jepang dalam kegiatan Indonesia Japan Business Forum (IJBF) beberapa waktu lalu.

“Dua perusahaan besar di Jepang mengutarakan ketertarikannya terhadap sejumlah proyek yang tengah digarap dan dipersiapkan BP Batam,” katanya.

Saat ini lanjut dia, dua perusahaan tersebut akan melakukan kunjungan balik ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada minggu ketiga Juli, guna melakukan premilinary study.Perusahaan tersebut lanjutnya ialah Hitachi, Ltd. Perusahaan multinasional itu kata dia, lebih memfokuskan pada bisnis inovasi sosial.

Mencakup sistem informasi, sistem daya dan industri, Litbang, sistem media digital, pengadaan internasional, dan pusat keunggulan (Center of Excellence) hingga infrastruktur dengan memenuhi kebutuhan konsumen internasional.

“Setelah pertemuan One on One antara kami (BP Batam) dengan Hitachi, mereka mengungkapkan ketertarikan terhadap proyek Desalination Plan (Desalinasi Air di Batam) dan WWTP (Waste Water Treatment Plan,” ujar Edy. Sementara perusahaan lain yang juga mengungkapkan ketertarikannya untuk bekerjasama dengan BP Batam adalah Kobe Port.Kata dia, delegasi BP Batam sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah pelabuhan di Jepang yaitu Yokohama Port, Sakai Port dan Kobe Port.

Khusus Kobe Port, telah disepakati akan dilakukan kerjasama SisterPort antara Pelabuhan Batuampar dan Kobe Port.Pelabuhan Kobe sendiri kata dia, pelabuhan yang terletak di kota Kobe, Hyogo, Jepang. Pelabuhan itu terletak di kaki Gunung Rokko.

Edy optimistis hadirnya dua perusahaan Jepang itu akan menjadi momentum yang sangat baik bagi Kota Batam untuk menarik investor lainnya dari Jepang.Jepang kata dia, merupakan negara 10 besar investasi asing yang masuk ke Batam dengan menduduki peringkat ke-7.(rm/ant)

SEKUPANG, RAKYAT MEDIA Sebanyak 302 calon siswa sekolah menengah atas negeri di Sagulung, Batam, Kepulauan Riau hingga Kamis (10/7/ 2019) masih terkatung-katung.

Hal ini sempat membuat orang tua calon siswa kebingungan karena anaknya belum dapat diterima bersekolah di SMAN 5 akibat daya tampung terbatas.Penambahan kuota yang dilakukan pemerintah ternyata tak banyak mengatasi kegalauan ratusan orangtua calon siswa di Sagulung yang ingin anaknya sekolah di SMAN 5 Batam.

Dari 320 calon siswa tak tertampung di sekolah SMA negeri satusatunya di Sagulung tersebut, hanya 18 siswa saja yang akhirnya bisa mendapatkan kursi tambahan di sekolah itu.SMAN 5 Batam berada di pemukiman padat penduduk, tepatnya di Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.

Salah seorang wali siswa, Meriana, Warga Kaveling Marlegot, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung yang jarak rumahnya kurang lebih satu kilomter dari SMAN 5 Batam mengaku jika anaknya tak lolos zonasi karena

PROSES PPDB Tahun 2019 di SMAN 5 Batam.

kuota penuh.”Sekolah paling dekat ke rumah ya SMAN 5 Batam.Tapi karena kuotanya sudah penuh tidak bisa masuk.Tidak tahu lagi nanti mau sekolah dimana,” kata Mariana, Rabu (10/7/2019).

Dia juga mengatakan ikut dalam pertemuan dengan walikota Batam dan Gubernur Kepri.Tapi sampai di sekolah tetap tidak ada kejelasan. ”Tidak tahulah, sampai kapan kami menunggu,” kata Mariana.

Sebelumnya, awal bulan Juli 2019 Walikota Batam Muhammad

Rudi dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun, melakukan pertemuan dengan ribuan orangtua siswa di dataran Engku Putri Batam Centre.Hasil dari pertemuan semua murid yang daftar ke sekolah negeri diterima.

Namun proses penerimaannya tetap melalui sistem zonasi.Menurut Bakhtiar Kepala SMAN 5 Batam, Rabu (10/7/2019), proses PPDB baru selesai sampai sekolah masuk dan efektif belajar mengajar.

Bakhtiar menjelaskan, proses PPDB, dilakukan melalui sistem.

Pihak sekolah harus melalui langkah langkah yang ada.”Jadi Proses penerimaan murid yang belum tertampung akan dilakukan beberapa gelombang penerimaan. Gelombang pertama yakni penerimaan secara reguler, Gelombang kedua kita sudah lakukan menerima siswa untuk mengisi kuota yang kosong,” katanya.

Setelah gelombang kedua selesai maka akan dibuka gelombang ketiga, penerimaan siswa dengan menambah ruang belajar.”Nanti akan dilihat sekolah mana yang harus ditambah lokal. berapa siswa yang belum tertampung. Jadi dengan demikian pemerintah bisa menambah ruang belajar,”katanya.

Proses tersebut dilaksanakan agar tidak terjadi penumpukan siswa di satu sekolah.

“Maksudnya murid yang belum bisa ditampung sekarang, bisa mendaftar ke sekolah yang kuota masih ada.Dengan demikian sistem bekerja dengan baik,” dalih Bakthiar.

Untuk proses PPDB diperkirakan akan terus berlanjut sampai sekolah masuk dan efektif belajar mengajar.(rm/ferianda)

KPU Batam Ajukan Dana ke Pemko Rp27 Miliar untuk Gelar Pilkada BATAM, RAKYAT MEDIA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam minta dana Rp 27 miliar ke Pemerintah Kota Batam untuk menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2020.

Diketahui, tahun depan, akan digelar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri juga pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam.

Ketua KPU Batam, Syahrul Huda, mengatakan, awalnya anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp41 miliar.Tapi karena sebagian anggaran ditanggung Pemerintah Provinsi Kepri, maka jumlahnya dipangkas.”Finalnya kita ajukan Rp27 miliar karena sebagian ditanggung provinsi,” kata Syahrul di Gedung Wali Kota Batam, Rabu (10/7/2019).

Dana Rp 27 miliar itu untuk semua tahapan mulai pemutakhiran data hingga penghitungan suara.

Angka ini lebih tinggi dibanding anggaran saat Pilkada 2015 lalu yang hanya Rp15 miliar.

Besarnya kebutuhan dana saat

Pilkada 2020 mendatang karena logistik Pemilu tak bisa dipakai lagi untuk Pemilu berikutnya karena merupakan barang habis pakai.”Dulu, logistik Pemilu 2014 masih bisa dipakai 2015.Sekarang, semua barang habis pakai karena semua logistiknya harus dimusnahkan atau dilelang,” ujarnya.

Syahrul belum bisa memastikan berapa anggaran yang disetujui Pemko Batam.

Ia berharap, sebagian sudah bisa dimasukkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2019 untuk antisipasi jika ada tahapan Pilkada yang dimulai tahun ini.”Karena kalau menunggu APBD 2020, nanti untuk tahapan yang tahun ini kita pakai anggaran mana,” katanya.

Syahrul juga belum bisa memastikan kapan tahapan Pilkada dimulai.Pihaknya belum menerina draft tahapan resmi dari KPU RI.Namun berdasarkan informasi yang ia dapat dari media massa, tahapan pilkada serentak mulai September.

ILUSTRASI

Dan pelaksanaan pemungutan suara 23 September tahun depan. ”Kita mulai tahapan dari pemutakhiran data pemilih lagi.Karena di Pilkada ini khusus yang ber-KTP Batam. Tak seperti Pemilu kemarin, yang bisa dari daerah lain sehingga ada Form A-5,” ujarnya.

Untuk petugas, pihaknya juga

akan merekrut petugas baru. Karena jabatan petugas pada pemilu tahun ini sudah habis.Soal berapa petugas yang dibutuhkan, akan disesuikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).Syahrul memperkirakan, ada 1.700 TPS untuk Pilkada tahun depan.(rm/ferianda)

CMYK

5

ADVERTORIAL

Senin, - 23 Jumat,15 2129 Juli Juni2019, 2019,Minggu MingguIII

Website: www.rakyatmediapers.co.id

KETUA DPRD Meranti H. Fauzy Hasan memberikan kata sambutannya

Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan

Sangat Mengapresiasi Bappeda Meranti BUPATI Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kep. Meranti Tahun 2019, kegiatan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2020 itu, dipusatkan di Ballroom Hotel Grand Meranti, Rabu (27/3/2019).

Hadir dalam kegiatan itu, Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim, Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan, Wakil Ketua DPRD Meranti H. Taufikurahman dan anggota, Sekretaris Daerah H. Yulian Norwis SE MM, Kepala Bappeda Meranti Dr. Makmun Murod, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas/ Badan, Ketua Komisi Informasi Prov Riau Jufra, Kabag Humas dan Protokol Meranti dan Jajaran Pejabat Eselon III lainnya, Para Camat Dilingkunhan Pemkab.

Meranti, Wakapolres Kompol. Irmardison, Perwakilan Dandim Bengkalis, Perwakilan Kejari Meranti, Tokoh Masyarakat H. Syahril, Para Tokoh Agama/Pemuda dan lainnya.

Seperti diketahui Musrenbang RKPD ini merupakan Forum musyawarah antara para pemangku kepentingan dalam menyepakati program prioritas yang diserap mulai dari Desa, Kecamatan yang disinergikan dengan Kabupaten melalui OPD sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing.

Seperti dikatakan oleh Kepala Bappeda Meranti Tema Musrenbang RKPD Meranti Tahun 2019 adalah peningkatan SDM dan Infrastruktur untuk mendukung perutmbuhan ekonomi dan pelayanan publik di Kepulauan Meranti.

"Melalui Forum ini diharapakan terwujud kesepakatan rencana pembangunan dari para pemangku kepentingan yang dise-

KETUA DPRD Meranti H. Fauzy Hasan melihat penandatanan berita acara

laraskan dengan rencana pembangunan Provinsi dan Pusat," ujar Kepala Bappeda.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si dalam pemaparannya, mengatakan Musrenbang RKPD merupakan rangkaian proses perencanaan partisipatif yang dimulai dari tingkat desa dan kecamatan hingga Kabupaten. Untuk itu Bupati berpesan perencanaan pembangunan nanti harus benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dimanapun berada sesuai dengan kearifan lokal masing-masing.

Saat ini Pemerintah Kepulauan Meranti terus berupaya menekan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi yakni dikisaran 28 persen lebih, meski diakui Bupati sudah jauh menurun dari awal terbentuknya Meranti yakni 43 persen lebih, namun angka ini masih harus terus ditekan dan Meranti menargetkan hingga tahun 2021 angka kemiskinan bisa ditekan hingga 23 persen.

Untuk mewujudkannya menurut Bagi Irwan, tidak mudah dibutuhkan perencanaan yang

kuat dan tajam tanpa itu ditegaskan Bupati mustahil penurunan angka kemisknan dan peningkatan kesejahteraan masyaraka dapat diwujudkan.

Lebih jauh disampaikan Bupati, untuk membangun suatu daerah hal yang perlu dicermati adalah Indek Pembanguan disuatu daerah agar diketahui secara jelas sebaran kemiskinan yang terjadi, dan di Meranti sendiri dijelaskan Bupati berada di daerah terluar, pinggir sungai dan dipemukiman warga terasing.

Agar penggunaan APBD Meranti menyentuh kepentingan Publik, Bupati menegaskan anggaran Pembangunan Meranti kedepan difokuskan untuk saudara-saudara yang belum beruntung yang berada dibawah garis kemiskinan.

"Jadi kita menunda dulu pembangunan gedung yang megah yang dinilai tidak bersentuhan langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati.

Ada beberaa hal yang menjadi perhatian Bupati Irwan yakni mengupayakan bagaima membuat masyarakat kenyang dulu,

BUPATI Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kep. Meranti Tahun 2019

bagaimana membuat masyarakat sehat badan, pintar otaknya, ekonominya baik dan keimanan ketaqwaan yang selalu meningkat.

"Jika ini bisa diperbaiki maka akan bermuara pada peningkatan Indek pembangunan manusia, terutama mengatasi Fenomena Stanting yang bukan saja disebabkan oleh gangguan kesehatan tapi banyak hal termasuk ekonomi keluarga, pendidikan, juga lingkungan kehidupan yang buruk yang membuat generasi tumbuh tidak baik," jelas Bupati.

Sejauh ini dijelaskan Bupati Irwan, Pemkab. Meranti masih tetap mengedepankan pembangunan Infrastruktur penunjang aksesbilitas, managemen pendidikan melalui peningkatan kualitas guru dan Infrastruktur pendukung sehingga terjadi peningkatan kualitas agar anak didik guna menjadi generasi penerus yang bisa diandalkan.

Selain itu juga pemberdayaan ekonomi kerakyatakan, meciptakan lapangan kerja baru, peningkatan hasil pertanian untuk swasembada, dan mencibtakan iklim investasi yang serta men-

janjikan agar lapangan kerja terbuka dan peningkatan ekonomi.

Yang tak kalah penting adalah pemberdayaan sektor Pariwisata potensial, sepeti Perang Air atau Cian Cui yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Selatpanjang dan berhasil menarik wisatawan ke Meranti hingga 25 ribuan orang.

Senada dengan Kepala Bappeda, Bupati Meranti juga menekankan semua program perencanaan pembangunan harus sejalan dengan Program Pembangunan Provinsi dan Pusat, agar semau dapat sinergis Bupati meminta OPD terus melakukan komunikasi sehingga alokasi anggaran pembangunan Provinsi dan Pusat dapat diraih Kabupaten Meranti.

Lebih jauh disampaikan Bupati, dalam penyususnan perencanaan pembangunan harus Money Follow Program bagaimana dana APBD harus dialokasikan menurut program prioritas sesuai kebutuhan publik tidak lagi Monet Follow Fuction atau sesuai struktur di OPD yang selama ini dilakukan.

"Saya minta semua ASN benar-benar memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi yang memberikan manfaat terbesar kepada masyarakat. Kita tidak perlu banyak kegiatan cukup 1000 kegiatan pertahun agar biaya administrasi umum dapat ditekan seperti ATK, Rapat, Perjalanan Dinas," papar Bupati.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyinggung semakin besarnya anggaran Desa dimana seluruh Desa mendapat tambahan anggaran sebesar 1 Miliar, ditambah ADD Kabupaten 600-700 Jt ditambah lagi bantuan Provinsi sebesar 200 Jt/Tahun. Yang jika di Total mencapai 1.9 Miliar Rupiah tiap tahun.

Terkait anggaran ini Bupati Irwan meminta agar Pemerintahan Desa dapat mengalokasikan dana desa untuk memberdayakan

PKK Desa, honor Guru mengaji Desa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.

Terakhir Bupati berpesan jangan sampai terjadi kesalahan perencanaan pembangunan yang berakibat pada kesengsaraan anak cucu kedepan.

"Perencanaan pembangunan harus baik dalam rangka memberikan warisan yang berguna bagi generasi yang akan datang," ucap Bupati.

Dan Bupati juga berharap kepada Pemerintah Provinsi di era Pemerintahan Syamsuar-Edi dapat menyerap semua aspirasi masyarakat Meranti yang duwujudkan dengan memberikan alokasi APBD lebih untuk Meranti.

"Dan alokasi anggaran Provinsi kepada Kabupaten Kota di Riau hendaknya mengacu pada data Indeks pembangunan manusia dimana Meranti masih rendah," pungkasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan mengaku sangat mengapresiasi Bappeda Meranti karena telah berupaya mengakomodir Pokok Fikiran legislatif. Pokir DPRD Meranti difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat diantaranya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu, lingkungan yang bersih dan indah, perhatian kepada Honorer melalui peningkatan gaji, membangun pelabuhan penunjang Visi Misi Meranti menjadi Bandar Niaga.

Setelah mendengarkan pemaparan dan aspirasi dari Bupati Keppulauan Meranti, Nara Sumber Perwakilan Pemprov Riau Ir. Hardison dan Akademisi Unveristas Riau Hasarudin mengaku akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Meranti, Pemprov dan Akademsi setuju akan meminta Gubernur untuk mengalokasikan anggaran APBD lebih untuk Meranti dan menjadikan Meranti sebagai daerah prioritas pembangunan. (ist)

KETUA DPRD Meranti H. Fauzy Hasan sedang mendegarkan Buapti Meranti memberikan kata sambutannya

NUSANTARA

Senin, 15 - 23 Juli 2019, Minggu II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Meski Harga Tiket Turun 50%,

Penumpang di Kualanamu Masih Normal MEDAN, RAKYAT MEDIA - Maskapai penerbangan bertarif rendah (Low-cost carrier/LCC) Citilink Indonesia mengimplementasikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia terkait penyesuaian harga tiket pesawat LCC sebesar 50 persen dari Tarif Batas Atas (TBA) yang diberlakukan mulai hari ini, Kamis (11/07/2019).

Direktur Utama Citilink Indonesia, Juliandra Nurtjahjo mengatakan bahwa Citilink Indonesia memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan lancar.

“Penyesuaian harga tiket ini sejalan dengan komitmen Citilink Indonesia dalam menyediakan penerbangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan penurunan harga tiket pesawat sebesar 50 persen dari TBA diberlakukan untuk rute-rute tertentu dengan jadwal penerbangan setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu pukul 10.00 hingga 14.00 waktu setempat. Diakuinya pilihan hari ini guna mengikuti arahan dari pemerintah.

“Citilink Indonesia akan mengalokasikan 3.348 kursi dengan 62 penerbangan yang akan mengalami penyesuaian harga ini setiap harinya,” kata Juliandra.

Diakuinya, adapun rute-rute yang mengalami penyesuaian harga tiket diantaranya adalah rute Jakarta – Medan pp, Jakarta – Yogyakarta pp, Makassar – Surabaya pp, Jakarta – Denpasar pp, Balikpapan – Denpasar pp, Surabaya – Banjarmasin pp, Jakarta – Solo pp, Jakarta – Malang pp, Batam – Pekanbaru pp, Jakarta – Pangkal Pinang pp, Jakarta – Bengkulu, Kertajati – Pekanbaru, Medan – Yogyakarta dan berbagai rute lainnya.

Juliandra menambahkan bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah, pihaknya akan terus melakukan review atas harga tiket pesawat dan berkolaborasi dengan stakeholders terkait untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam rangka penyediaan penerbangan yang terjangkau bagi masyarakat.

“Walaupun ada penyesuaian harga tiket, kami tetap berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik sebagai premium LCC kepada seluruh pelanggan,” katanya.

Dalam kesempatan berbeda, President Director Sriwijaya Air, Joseph Adriaan Saul mengatakan turunnya harga tiket ini berlaku untuk harga tiket pesawat LCC dan Sriwijaya Air bukan LCC. “Kebijakan itu masih baru diimplementasikan, kita lihat reaksi pasar saja dulu. Tapi untuk harga tiket Sriwijaya Air tergantung permintaan pasar, terkadang naik, terkadang turun, harga tiket mengikuti mekanisme pasar,” ujar Joseph.

Manager of Branch Communication & Legal Bandara Kualanamu, Wisnu Budi Setianto mengatakan berdasarkan dari data angkutan udara, pasca penurunan harga tiket ini, jumlah penumpang sampai dengan saat ini masih terpantau normal pada rata-rata 24 ribu penumpang per hari.

“Sejauh ini jumlah penumpang masih normal, dan belum terjadi kepadatan penumpang. Di Bandara Kualanamu masih terpantau normal pada rata-rata 24 ribu penumpang per hari dan diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah penumpang,” ucap Wisnu. (red/rm)

Gara-Gara Demo Lalat,

Peternak Ayam Gugat Penghulu Rp1 Miliar KUALASIMPANG, RAKYAT MEDIA - Seorang peternak ayam di Jamurjelatang, Kemukiman Saptajaya, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Kualasimpang.

Sikap peternak itu berawal dari aksi warga memprotes serbuan hama lalat ke seluruh rumah di Saptajaya, sehingga warga tidak nyaman lagi.

Gugatan itu dilayangkan ke Datuk Penghulu Jamurjelatang dengan klaim telah dirugikan secara materiil hingga Rp 1 miliar.

Sidang perdana gugatan ini seharusnya dilangsungkan di PN Kualasimpang pada Rabu (10/7/ 2019), tetapi karena ada kesalahan penulisan identitas tergugat, agenda sidang ditunda pekan depan.

Gugatan ini dilayangkan Sutriono, seorang peternak ayam di Jamurjelatang yang merasa telah dirugikan oleh aksi massa.

Kasus ini berawal dari aksi protes warga terkait peternakan ayam yang telah menyebabkan terjadinya serbuan hama lalat.

“Mereka demo (unjuk rasa) ke rumah saya, kerah baju saya ditarik-tarik, ayam saya dibakar hiduphidup,” kata Sutriono.

Dia juga menuduh massa menjarah sejumlah barang pribadinya, seperti timbangan, setrika, cangkul, bola lampu hingga ayam dan menurutnya disaksikan perangkat kecamatan, termasuk Datuk Penghulu Jamurjelatang, Juparto.

“Mereka memaksa saya menutup peternakan yang merupakan satu-satunya tempat saya mencari nafkah,” kata Sutriono.

Terpisah, Juparto menilai gugatan kepada dirinya salah alamat, karena saat berada di lokasi kejadian justru untuk menenangkan massa dan dia memastikan tidak

WARGA memberi dukungan kepada Datuk Penghulu.

ada memprovokasi warga, apalagi terlibat penjarahan.

“Saya terkejut, tiba-tiba saya digugat, padahal saya ada di situ untuk mencoba menenangkan warga saya,” kata Juparto.

Dalam gugatan itu Juparto dituntut membayar ganti rugi Rp 1 miliar.

Dirincikan, kerugian ini terdiri atas denda pengembalian ayam Rp 10 juta, pembuatan kandang Rp 430 juta, dan operasional sebanyak lima kali Rp 225 juta.

Ketua Asosiasi Peternak Ayam Forum Usaha Maju Bangkit Bersama, Alfian Raden berharap sengketa ini tidak berlarut dan bisa berakhir damai, apalagi, sejak awal sudah mencoba memediasi masalah ini.

“Perlu diingat, gugatan itu atas nama pribadi, bukan mengatasnamakan peternak di Saptajaya,” ujar Alfian.

Dia mengaku menempatkan dirinya pada posisi netral dan berharap pemerintah memberi solusi agar peternak dan warga bisa hidup berdampingan.

Dia menilai keputusan Forkopimcam Rantau yang menutup seluruh peternakan ayam di Kemukiman Saptajaya tidak bijak karena telah membunuh UMKM. Apalagi, katanya, peternak sudah menyanggupi sembilan item yang menjadi syarat mengelola peternakan ayam.

Tapi menurut dia, sembilan item itu tidak efektif, karena langkah efektif mengusir lalat ialah lantai kandang disemen, membersihkan kandang setiap hari dan langsung dibakar.

“Setelah saya studi banding ke Medan, Binjai dan Banda Aceh, ada yang tidak dimasukkan Forkopimcam, yaitu kandang harus disemen, dibersihkan setiap hari dan

kotoran dibakar. Sebelum ini kami terapkan, Camat sudah melarang aktivitas ternak,” katanya.

Dia menyebut di Saptajaya terdapat 48 kandang yang mengelola sekitar 250 ribu ekor ayam.

Seluruh kampung di Mukim Saptajaya, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang diserang ribuan lalat, sehingga warga resah.

Masyarakat berharap pemkab agar segera menyelesaikan masalah ini, karena dapat mengganggu kesehatan.

Lalat ini mulai menyerang sebelum puasa lalu dan masih ada hingga lebaran Idul Fitri 1440 H, bahkan semakin banyak.

Lalat dalam jumlah besar ini membuat warga tidak nyaman ketika berada di dalam rumah, bahkan ada warga yang terpaksa membuat kue lebaran di dalam kamar dengan kondisi pintu dan jendela tertutup rapat.(red/rm)

Agustus, Pemprov Riau Blanko e-KTP Kosong, Disduk Catpil Mutasi Pejabat Besar-Besaran Binjai Ngemis ke Daerah Lain BINJAI, RAKYAT MEDIA - Polemik kebijakan pengadaan program KTP Elektronik skala nasional hingga kini kerap terkendala di sejumlah daerah.

Di Kota Binjai, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) saat ini sama sekali tak punya stok blanko KTP Elektronik, Kamis (11/7/2019).

Kabid Pelayanan Disdukcapil, Hj Upik Sarimanah ditemui di ruang kerjanya, mengaku saat ini blanko KTP Elektronik untuk warga sedang kosong.

Kondisi seperti ini sudah berlangsung sebulan, tepatnya pasca Pemilu Pilpres dan Pileg serentak pada 17 April 2019 silam.

“Blanko KTP Elektronik pada saat ini kosong. Kosong dalam artian kami pinjampinjam minta ke daerah-daerah lain. Itu ada dari Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, sama Jakarta, pinjam 500500 lah cicil dari mereka,” kata Hj Upik Sarimanah.

Akibatnya, masyarakat yang menjemput bola ke Disdukcapil kerap merasakan kecewa, lantaran kebu-

DISDUKCAPIL, Hj Upik Sarimanah

tuhan mereka yang diwajibkan dalam kebijakan sistem KTP Elektronik tidak bisa terpenuhi.

Apalagi, mengingat KTP Elektronik menjadi syarat penting bagi warga negara sebagai identitas resmi, dan multifungsi dalam kehidupan.

Terakhir blanko tersedia ketika menjelang proses Pemilu 2019. Disdukcapil langsung terjun ke masyarakat untuk merekam dan langsung mencetak KTP Elektronik, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kota Binjai.

“Waktu Pemilu 10.000 cetak KTP, langsung rekam dan cetak. Maknaya sekarang kosong sejak Pemilu ini. Waktu itu, ada juga kami

ambil ke Jakarta, bayangkan aja ambil 500 biaya jemput langsung Rp 10 juta,” ungkap Hj Upik Sarimanah.

Upik juga curhat soal biaya jemput blanko yang dirasanya tidak sebanding, antara biaya jemput dan jumlah blanko hanya 500 yang diterima.

Saat dicecar soal sistem pesan kirim lewat jasa pengiriman, Upik bilang tidak bisa karena alasan biaya kargo, dan tidak ada yang mau mengirim.

“Sapa yang mau biayai kargonya, sekarang kita gak ada pengutipan, gak ada urusan masalah uang, Jadi ya kita lah kalau mau, tergantung uang daerah lah kalau

mau bikin jemput langsung,” katanya.

Warga Sari yang baru tamat SMA mengaku kerap kecewa, setelah berulangkali datang ke Disdukcapil dan mendapati kenyataan blanko KTP Elektronik kosong.

Pegawai hanya bisa bilang blanko kosong tanpa memberitahu kepastian dirinya bisa mengurus pengadaan KTP Elektronik.

Saat ini, Disdukcapil Binjai juga sedang fokus untuk pengadaan dan launching Kartu Identitas Anak (KIA) pada 20 Juli 2019 mendatang.

KIA ini diterapkan untuk anak-anak, hingga yang di bawah wajib KTP, seperti KTP Elektronik, namun warnanya merah muda dengan blanko juga.

“Ini ya gratis lah, mana ada lagi yang bayar. Jadi KIA ini fungsinya buat anakanak di bawah umur, jadi dengan adanya KIA ini orangtua bisa buatkan buku rekening tabungan, meski belum punya KTP Elektronik. Dengan KIA anak lima tahun sudah bisa punya rekening,” katanya.(red/rm)

Dinilai Tidak Layak Pakai

Pansus DPRA Atam Minta Pemkab Tutup Jembatan Seruway KUALASIMPANG, RAKYAT MEDIA - Tim Pansus DPRA meminta Pemkab Aceh Tamiang menutup sementara jembatan Seruway.

Jembatan yang baru selesai dikerjakan menggunakan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 itu dinilai belum layak pakai, karena tidak didukung infrastruktur yang baik.

“Jembatannya tidak ada masalah, sangat layak di-

gunakan. Tapi faktor pendukung di sekitarnya yang menjadi sorotan kami,” kata anggota DPRA Asrizal H Asnawi, Kamis (11/7/2019).

Usulan ini dikeluarkan setelah Tim Pansus DPRA meninjau lokasi jembatan yang menghubungkan Kecamatan Bendahara dengan Kecamatan Seruway itu, kemarin.

Dijelaskan Asrizal, tim menemukan fakta kalau lah-

an yang akan dijadikan akses pendukung jembatan tersebut belum dilakukan pembebasan.

“Pemkab ternyata tidak memasukkan usulan pembebasan lahan itu. Jadi pengerjaan pengaspalan jalan pendukung tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat,” lanjut Asrizal.

Lahan tersebut merupakan milik masyarakat dan sudah menjadi pemukiman.

Dia khawatir bila tetap dipaksakan akan membahayakan pengguna jalan. Pasalnya kondisi jalan menuju jembatan tidak rata.

“Jalannya masih tanah, bergelombang. Kami tidak mau pemerintah disalahkan bila nanti ada masyarakat yang menjadi korban di jalan itu. Makanya kami usulkan jembatan ditutup sampai pembebasan lahan tuntas,” tutup Asrizal.(rm/dedi)

PEKANBARU, RAKYAT MEDIA - Isu rencana mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Riau semakin kencang berhembus. Sejumlah pejabat mengaku sudah mengetahui rencana mutasi yang akan dilakukan oleh Gubernur Riau, Syamsuar.

“Iya saya dengar-dengar begitu, katanya Agustus ini mutasi,” kata salah seorang pejabat di lingkungan Pemprov Riau yang meminta namanya tidak disebutkan, Kamis (11/7/2019).

“Kita tunggu sajalah, kalau kita sebagai ASN siap saja ditempatkan dimana saja, termasuk jabatan, itukan amanah, jadi harus siap lah,” ujarnya.

Menanggapi rencana mutasi tersebut, ternyata dibenarkan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Heri Yanto, Kamis (11/ 7/20219).

Heri mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menyusun tim pansel yang nantinya akan disampaikan ke Gubernur Riau untuk dibuatan SKnya.

Namun pihaknya belum ingin membeberkan namanama yang masuk kedalam tim Pansel yang nanti akan melakukan assesmen untuk pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Riau.

“Sedang disusun, tapi belum resmi karena belum ditandatangani oleh Pak Gubernur, minggu depanlah kita sampaikan ke Pak Gubernur untuk penunjukan SKnya,” kata Heri.

Lebih lanjut Heri mengatakan, tim Pansel yang dibentuk ini melibatkan berbagai unsur. Mulai dari unsur akademisi, tokoh masyarakat dan dari internal Pemprov Riau.

“Tapi nanti tergantung Pak Gubernur, apakah ingin menggunakan tim Pansel dari dalam atau tidak. Kalau pak Gubernur ingin menggunakan tim Panselnya dari luar tidak masalah juga,” ujarnya.

Menurut keterangan Heri tim Pansel ini dibentuk untuk melakukan asesmen pejabat

eselon II. Sebab untuk pengisian jabatan eselon II sesuai aturan memang harus melalui asesmen atau seleksi terbuka.

Namun tidak menutup kemungkinan juga pejabat eselon II yang ada saat ini dilakukan evaluasi dan dipindahkan ke OPD lain yang sesuai jika memang hasil evaluasinya pejabat yang bersangkutan dinilai tidak cocok lagi menjabat di OPD yang ada saat ini.

“Untuk pengisian eselon II ada dua tahapan. Pertama bisa melalui evaluasi, eselon II yang ada sekarang dinilai, diseleksi oleh tim Pansel, baru ditetapkan cocoknya dimana.

Misalnya si A cocoknya dimana. Otomatis nanti ada jabatan yang kosong, nah, yang kosong ini lah nanti yang dibuka asesmennya,” katanya.

Sebab saat ini masih ada enam jabatan eselon II yang kosong. Diantaranya Asisten II, Staf Ahli Bidang Hukum, Staf Ahli Bidang Pembangunan Insftrastruktur, Kepala Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, dan Kepala BPSDM. “Bisa saja yang kosong ini nanti diisi oleh pejabat eselon II yang ada sekarang. Jadi bisa saja nanti kepala OPD pindah ke OPD lain, tergantung hasil evaluasi dan seleksi dan kebijakan pimpinan,” ujarnya.

Sedangkan untuk eselon III dan IV tidak melalui asesmen, sepenuhnya menjadi kebijakan Gubernur Riau untuk pengisiannya. Namun biasanya untuk pengisian jabatan tetap harus melalui Badan

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Itu kebijakan pak Gubernur kapan saja akan melantiknya. Nama-namanya ada sama pak Gubernur, nantikan dibahas di Baperjakat,” katanya.

Pihaknua sejauh ini hanya mengusulkan nama-nama jabatan yang kosong kepada Gubernur Riau. Sedangkan pejabat yang akan mengisi jabatan yang kosonh tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur bersama tim Baperjakat.

“Kalau kita hanya menyampaikan nama-nama jabatan yang kosong, cuma kapan pelantikannya dan siapa orangnya yang menduduki jabatan itu ada sama pak Gubernur, belum sampai ke kami,” ujarnya.

Saat disinggung apakah untuk melakukan mutasi tersebut Pemprov Riau harus meminta izin dari Kemendagri, Heri mengungkapkan, jika pelantikan dilakukan sebelum enam bulan setelah pelantikan, maka harus minta izin Mendagri.

Namun jika pelantikan dilakukan lebih dari enam bulan setelah pelantikan maka tidak perlu lagi meminta izin Mendagri.

“Kalau pelantikannya sekarang harus ada persetujuan mendagri. Tapi kalau pelantikan tanggal 20 Agustus ke atas tidak perlu lagi minta izin dan persetujuan dari Mendagri,” sebutnya. (red/rm)

CMYK

7

GALERI FOTO

Senin, 15 - 23 Juli 2019, Minggu II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Sosialisasi Percepat Legalitas Kampung Tua WALI Kota Batam Muhammad Rudi bersama Wakil Wali Kota Batam Amsaka Achmad melakukan sosialisasi penyelesaian legalitas Kampung Tua di Kampung Tua, Tanjung Uma, Kamis (27/7) malam.

Dalam sosialisasi yang digelar di Kampung Tua yang dipusatkan di Lapangan Bola Tanjung Uma ini ramai dihadiri warga Tanjung Uma, termasuk juga dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun.

Pada sosialisasi ini akan dilakukan di 37 titik Kampung Tua yang tersebar di beberapa Kecamatan. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dalam hal ini menyampaikan kepada tim verifikasi yang turun kelapangan, nantinya akan meminta tandatangan dari masyarakat, sebagai bukti telah dilakukan pengukuran luas lahan tersebut.

Atas dasar ini pula nantinya Wali Kota akan mengeluarkan SK, siapa saja yang diusulkan

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi memberikan arahan kepada masyarakat Kampung Tua Tanjung Uma

nantinya akan mendapatkan legalitas atas lahan.

Masyarakat diminta untuk segera melapor dengan tim verifikasi, jika ada kendala di lapangan nantinya. Sesuai perintah Menteri Agrariadan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, mereka yang diberikan legalitas atas hak milik hanyalah yang memiliki rumah di atas lahan Kampung Tua. Sedangkan bagi masyarakat yang tinggal di tanah yang bukan hak miliknya, diminta untuk segera menyelesaikan dengan pemilik lahan.

Untuk masyarakat Kampung Tua yang tinggal di Darat, akan diselesaikan persoalannya, begitupun yang tinggal di Laut. Namun masyarakat Kampung Tua yang tinggal di atas Laut diharapkan tidak menuntut hak yang sama. Karena terhadap mereka, tak akan diberikan Hak Milik (HM), melainkan Hak Guna Bangunan (HGB). (HP/Red).

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi memberikan penjelasan terkait legalitas kampung tua kepada masyarakat Kampung Tua Tanjung Uma

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi memberikan arahan kepada masyarakat Kampung Tua Tanjung Uma didampingi Gubernur Kepri, Wakil Walikota Batam, Sekdako Batam

WARGA Kampung Tua Tanjung Uma semangat mendengarkan arahan Walikota

MENYANYIKAN lagu Indonesia sebelum sosialisasi dimulai

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi didampingi pimpinan OPD dalam acara sosialisasi legalitas Kampung Tua

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi memberikan pengarahan terkait legalitas kampung tua kepada masyarakat Kampung Tua Tanjung Uma

WALIKOTA Batam, mendengarkan perwakilan masyarakat yang menyampaikan sambutan diacara sosialisasi legalitas kampung tua

WARGA Kampung Tua Tanjung Uma antusias mendengarkan pengarahan tentang legalitas Kampung Tua

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi tiba di lokasi acara sosialisasi legalitas Kampung Tua di Lapangan Bola Tanjung Uma

WAKIL Walikota Batam, Amsakar Achmad, menyapa salah satu warga Kampung Tua Tanjung Uma yang hadir dalam acara sosialisasi Kampung Tua didampingi Sekdako Batam dan Asisten Pemerintahan

SUMATERA BARAT

8

Senin, 15 - 23Edisi Juli :2019, # 266 Minggu Tahun V, II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Harga: Rp6.500,-

Senin, 15 - 23 Juli 2019, Minggu II

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

8

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

GUBERNUR Sumbar Irwan Prayitno, diabadikan bersama Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat,dr.

Hj. Merry Yuliesday, MARS

Dinkes Sumbar Tingkatkan Kualitas Yankes Melalui Penerapan PPK-BLUD SUMBAR, RAKYAT MEDIA - KEHADIRAN Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD Laboratorium Kesehatan berpeluang untuk memenuhi kebutuhan dalam memberikan pelayanan laboratorium dengan keuangan yang fleksibel dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Untuk itu, Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD), perlu memiliki akses yang kuat dengan lokasi strategis, mudah dijangkau dengan peralatan yang mutakhir, sehingga mampu bersaing dengan pelayanan laboratorium swasta.

Hal ini ditekankan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat, dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS. Menurutnya, sebagai penegasan bahwa kebijakan pemerintah mengenai BLU/BLUD bagi rumah sakit pemerintah dalam hal ini UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan tonggak baru dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk sisi pengelolaan keuangan ke arah yang lebih baik.

“Pengelolaan keuangan yang baik adalah yang mampu menghasilkan ide, kreatif dan inovasi dalam mendorong peningkatan PAD Sumbar yang dilakukan berdasarkan transparansi, akuntabilitas dan dapat diaudit,” ujar Merry kepada www.sumatrazone.co.id di Padang, Senin (8/7/2019).

Diterapkannya PPK-BLUD, lanjut Merry, akan memberikan pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Diharapkan adanya peningkatan kemampuan secara teknis Sumber Daya Manusia pada Labkes dalam mengimplementasikan PPK-BLUD dan berdampak secara langsung pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.Untuk itu dituntut berbagai kreativitas dan inovasi tercipta dengan baik dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat lebih dimudahkan dan merasa terbantu.

Diharapkan juga, UPTD Laboratorium Kesehatan dapat mengatasi permasalahan yang ada demi terlaksananya pelayanan laboratorium yang optimal, mulai dari pemenuhan kebutuhan bahan kimia atau reagen, peralatan laboratorium yang terkalibrasi dan penyediaan pelayanan peralatan yang canggih yang memenuhi standar pelayanan laboratorium.

“Secara standar peralatan laboratorium di UPTD ini sudah mulai lengkap, walaupun masih ada kekurangan, dalam waktu dekat ini Insya Allah laboratorium akan dilengkapi,” jelasnya.

Untuk melengkapi kekurangan peralatan laboratorium tersebut, menurut Merry akan mengajukan anggaran, mengingat hal ini merupakan salah satu bentuk pembangunan pelayanan kesehatan yang berperan sebagai pendukung kesehatan masyarakat,” katanya.

“Untuk saat ini UPTD Laboratorium Kesehatan Sumbar sebagai pelayanan pemeriksaan laboratorium telah memenuhi standar ISO/IEC 17025:2017 sebagai penguji,” tutur Merry.

Adapun jenis pemeriksaan unggulan pada laboratorium klinik adalah pemeriksaan CD4 (untuk follow up terapi HIV), Tumor Marker (untuk follow up terapi tumor) dan pemeriksaan hormon seperti TORCH (Toxoplasma, Rubella, Citomegalo, Virus, Herpes) dan jenis Pemeriksaan unggulan pada laboratorium Kesmas yaitu pemeriksaan Napza Konfirmasi dengan metoda GCMS. “Selain itu kami juga bekerjasama dengan RS pemerintah dan swasta, instansi pemerintah, BPJS, PLN, PT. Tirta Investama (Aqua) dan PT. Incasi Raya dalam bentuk pelayanan laboratorium,” tambahnya.

Dengan telah ditetapkan UPTD Laboratorium Kesehatan sebagai PPK BLUD dapat mengelola keuangan yang fleksibel dan responsive untuk lebih bergerak aktif menjangkau keleluasan dalam peningkatan pelayanan laboratorium.

Peresmian pola pengelolaan keuangan badan pelayanan umum daerah (PPK-BLUD) di UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Sumbar di Gunung Panggilun Padang, diresmikan Gubernur Irwan Prayitno, Rabu (26/6/2019) lalu.(rm/khaidir)

INDONESIA One Health University Network (INDOHUN) menginisiasi terselenggaranya pelatihan bagi para petugas epidemiologi lapangan di Provinsi Sumatera Barat.

Dinkes Prov.Sumbar dan INDOHUN Inisiasi Pelatihan Petugas Epidemiologi di Sumbar

SUMBAR, RAKYAT MEDIA Indonesia One Health University Network (INDOHUN) menginisiasi terselenggaranya pelatihan bagi para petugas epidemiologi lapangan di Provinsi Sumatera Barat.

Selama dua bulan sebanyak 32 petugas epidemiologi lapangan mengikuti Pelatihan Investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah Terpadu dengan pendekatan One Health untuk mengatasi ancaman wabah penyakit.

“Sumatera Barat masih menghadapi ancaman penyakit zoonosis seperti rabies dan avian influenza. Sebagai salah satu provinsi pemasok daging ayam dan sapi terbesar di Sumatera, hal ini menuntut kesiapan kami di provinsi Sumatera Barat untuk siap dalam menghadapi ancaman munculnya KLB/wabah,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat,dr.Hj.Merry Yuliesday, MARS, dalam acara penutupan pelatihan di Payakumbuh, Sumbar.

Para petugas epidemiologi lapangan di provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman, telah mengikuti Pelatihan Investigasi KLB/Wabah Terpadu dengan Pendekatan One Health.

Mengacu pada prinsip One Health, pelatihan ini melibatkan

institusi lintas sektor yang menggarisbawahi kolaborasi dan koordinasi antara sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan.

Hal ini dapat dilihat dari para peserta yang berasal dari berbagai instansi yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam), Laboratorium Kesehatan Daerah, serta Bapelkes dan Kom Padang. Pelatihan dalam kelas dilaksanakan di BKOM PELKES Padang dan BIB Tuah Sakato Payakumbuh.

Selain itu pelatihan juga melibatkan Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara, Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, serta disupport oleh pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).

Sebelumnya, INDOHUN telah menandatangani MoU dengan BBPK Ciloto pada tahun 2016 dan BBPKH Cinagara pada tahun 2018 untuk mengadakan kegiatan kolaborasi dalam rangka meningkatkan kapasitas petugas kesehatan manusia dan kesehatan hewan.

Pelatihan yang menggunakan metode pembelajaran campuran ini menggabungkan metode belajar tatap muka di kelas, praktek

lapangan dan pembelajaran jarak jauh menggunakan platform elearning.

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas Indonesia dalam memperkuat sistem kesiagaan secara terpadu, terutama bagi petugas epidemiologi lapangan di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Koordinator INDOHUN, Prof.drh.Wiku Adisasmito, M.Sc, PHd, mengungkapkan, bahwa pelatihan terpadu investigasi wabah ini akan memperkuat respons terhadap wabah penyakit zoonosis di tingkat kabupaten/kota.Sehingga akan memperkuat kesiapsiagaan Indonesia terhadap ancaman wabah penyakit.

“Ancaman KLB/wabah yang lintas wilayah dan sulit diprediksi membutuhkan penanganan lintas sektoral dan lintas kementerian di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Indonesia One Health University Network (INDOHUN) siap mendukung pelaksanaan pelatihan ini kedepannya dengan menyediakan sumber daya terbaik, seperti kurikulum, modul pelatihan yang komprehensif, pelatih professional dan platform pelatihan jarak jauh yang dapat diakses melalui portal www.i-learn.id,” jelas Wiku Adisasmito.

Sementara Acting Director, Office of Health USAID/Indone-

sia, Pamela Foster, menambahkan, inisiasi pelatihan ini telah terbukti sebagai pendekatan yang efektif dalam rangka memperkuat kapasitas tenaga kesehatan Indonesia dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon wabah penyakit dan ancaman wabah.

“Pemerintah Amerika Serikat secara bangga mendukung Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian dalam mengembangkan modul pelatihan ini dan melaksanakan program pelatihan wabah terpadu.Pelatihan ini akan membantu ketahanan kesehatan bagi Indonesia dan lokal daerah untuk generasi yang akan datang,” jelas Pamela.

Di sisi lain, Plt.Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Kemenko PMK, Meida Octarina, MCN, mengungkapkan bahwa pihaknya mengharapkan koordinasi lintas sektoral dalam penguatan kapasitas petugas epidemiologi lapangan perlu mendapat perhatian serius.

“Untuk mencegah dan menghadapi wabah penyakit menular, tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja.Pelatihan yang telah dilaksanakan di Sumatera Barat ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi daerah lainnya dalam upaya memperkuat kesiapan daerah dalam mengatasi ancaman bencana non-alam seperti KLB/wabah secara lintas sektor,” tuturnya. (red/rm)

Dinkes Prov.Sumbar Deteksi Tuberkulosis Dengan TCM SUMBAR, RAKYAT MEDIA –Sebagai upaya mengeliminasi penyakit tuberkulosis atau disingkat “TB” di setiap kabupaten dan kota, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan beberapa program percepatan. Di antaranya gencar terjun ke masyarakat dalam memberikan edukasi dan menginformasikan bahaya TB, melakukan pengecekan langsung ke rumahrumah masyarakat dengan kegiatan ketuk pintu, serta program lain yang mengarah langsung ke masyarakat.

Selain itu, Dinkes juga memiliki alat pendeteksi TB ini, yang dinamai Tes Cepat Molekuler atau “TCM”, yakni sebuah alat revolusi baru yang bekerja mendiagnosis TB. Alat ini akan mendiagnosis cepat kasus TB dalam tempo lebih kurang 2 jam.

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, dr. HJ. Merry Yuliesday, MARS, menyebutkan, penyakit TB masih menjadi momok di Indonesia. Dari tahun ke tahun, pasti ditemukan pasien penderita, termasuk juga di berapa daerah di Sumbar.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, dr.Hj.Merry Yuliesday, MARS,

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar,

dr.Hj.Merry Yuliesday, MARS mengungkapkan, bahwa pihaknya telah memiliki alat untuk mendiagnosis tuberkulosis atau disingkat TB dengan lebih cepat dan akurat.

Alat itu telah ada dibeberapa rumah sakit dan puskesmas di Sumbar.

“Ini merupakan alat pendiagnosis TB terbaru yang dinamai Tes Cepat Molekuler (TCM).Alat ini mampu menggantikan tes diagnostik TB melalui mikroskop.Tes tersebut memeriksa kuman pada dahak pasien, apakah pasien positif kena TB atau tidak,” ujarnya, belum lama

ini.

Disebutkannya, dengan pemeriksaan TCM ini, dokter dapat mendeteksi adanya infeksi TB dalam tubuh pasien lebih kurang 2 jam.

Dimana, pemeriksaan ini cenderung lebih praktis dibandingkan dengan tes sputum mikroskopik atau tes dahak yang membutuhkan waktu 6-8 minggu untuk mendapatkan hasil.

“Dibanding pemeriksaan dari dahak karena tidak mudah bagi seorang penderita mengeluarkan dahak.Maka, alat ini akan lebih cepat men-

diagnosis penderita TB sehingga nanti dapat menjadi pemilihan panduan pengobatan yang benar,” katanya.

Untuk alat pendeteksi ini sudah ada di beberapa rumah sakit di Sumbar, ada sekitar 21 rumah sakit, serta 6 puskesmas. Diantaranya, RSUD Lubuk Basung, RSUD Sei Dareh, RSUD Mentawai, RSUD Ahmad Darwis, RS Paru-Paru Lubuk Alung, RSUD Padang Pariaman, RSUD Lubuk Sikaping, RSUD dr.Muhammad Zein, RSUD Sijunjung, RSUD Arosuka, RSUD Muaro Labuah, RSUD Prof.Ali Hanafiah, RSUD dr.Achmad Mochtar, RSUP M.Djamil, RSUD Padang Panjang, RSUD Pariaman, RSUD Adnan WD, RSUD Sawah Lunto dan RSUD Solok.

“Serta diberapa Puskesmas yakni Tanah Garam, Kota Solok, Air Haji, Pessel, Ujung Gadung, Pasaman Barat, Pakan Kamis, Agam, Andaleh dan Lubuk Buaya, Padang,” ujarnya.

Ditambahkan Merry, penyakit TB ini tidak bisa dibiarkan, sebab ini merupakan penyakit kronis mematikan yang penularannya melalui percikan air liur yang mengandung kuman microbacte-

rium tuberkulosis. Awalnya TB menyerang paru-paru, tetapi lama kelamaan dapat menyebar ke berbagai penyakit lain, seperti meningitis, otak, perut dan kulit.Jika tidak segera ditangani, penyakit ini bisa mengakibatkan kematian.

“Jika masyarakat mendapati gejala TB, agar segera untuk berobat. Adapun gejala TB itu, seperti batuk berdahak terus menerus selama dua minggu, batuk darah, sesak nafas, lemas nyeri dada, nafsu makan kurang, berat badan menurun, demam meriang lebih kurang 1 bulan dan berkeringat malam tanpa kegiatan fisik. Kalau, ada gejala ini jangan menunggu-nunggu segera obati,” tandasnya.

“Kita ingin Sumbar bebas dari TB. Makanya edukasi ‘jemput bola’ ke tengah masyarakat dan mengadakan kegiatan edukasi baik itu pelatihan maupun cara pencegahan TB gencar kami lakukan,” ujar Merry.

Untuk lebih efektifnya, ia menganjurkan supaya masing-masing kita melakukan pencegahan TB dari diri sendiri, seperti menerapkan gaya hidup sehat.(rm/khaidir)

CMYK

9 SENIN, 15 - 23 JULI 2019, MINGGU II

Senin, 15 - 23 Juli 2019, Minggu II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

9

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Komisi 1 DPRD Karimun Soroti Maraknya Perjudian

Anngota DPRD Karimun

Anwar Abubakar

KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Komisi 1 DPRD Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau meminta praktik perjudian di daerah setempat, termasuk di beberapa tempat hiburan di daerah setempat ditutup.

“Praktik perjudian jelasjelas ada pidananya. Komisi 1 minta tempat-tempat perjudian ditutup, semuanya

Edisi : # 266 Tahun V, Harga: Rp6.500,-

PT.Pegatron Technology Indonesia Butuh Seribu Tenaga Kerja BATAM, RAKYAT MEDIA - PT Pegatron Technology Indonesia, salah satu perusahaan asal Taiwan yang bergerak di bidang industri komputer, barang elektronik dan optik,telah hadir di Batam.Perusahaan rencnanya akan merekrut banyak karyawan untuk operasional perusahaan.

Berdasarkan data inves-

harus ditutup,” kata Ketua Komisi 1 DPRD Karimun Anwar Abubakar usai rapat dengar pendapat bersama Satpol PP, Dinas Pariwisata, Bapenda dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan di Gedung DPRD Karimun, Senin (1/7).

Anwar Abubakar menBaca Hal 10

WALIKOTA Batam Muhammad Rudi

tasi yang masuk ke BP Batam, perusahaan ini mencatatkan nilai investasinya sebesar Rp 560 miliar. Kebutuhan tenaga kerja untuk perusahaan diperkirakan mencapai 1.000 orang.

Manager Admin dan General Affair PT Batamindo Investment Cakrawala, Tjaw Baca Hal 10

Dirkrimsus Polda Kepri Periksa 36 Saksi :

Mantan Kadisdik Kepri Jadi Tersangka Korupsi Monumen Bahasa TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA – Penanganan kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan Monumen Bahasa Pulau Penyengat terus bergulir. Dalam hal ini, penyidik dari Subdit 3 Direkrimsus Polda Kepri kembali memeriksa 36 orang saksi kasus dugaan korupsi pembangunan Monumen Bahasa Pulau Penyengat di Tanjungpinang yang menjadikan mantan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, Arifin Nasir, sebagai salah satu tersangkanya.

Hingga saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan kepada Arifin Nasir terkait kasus tersebut. Sementara itu, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP I Nyoman Dewa, mengatakan,ke-36 para saksi sudah dibuatkan Berita Acara Pe-

meriksaan (BAP) “Ada 36 orang saksi yang menjalani pemeriksaan oleh penyidik, dimana ada Kepala Dinas, hingga kontraktor. Kami menggali soal dugaan penggelapan uang pembangunan monumen bahasa tersebut,” ujar I Nyoman Dewa, Senin (8/7/2019).

Dewa menambahkan, penyelidikan saat ini terus dikembangkan dan masih belum ada tersangka tambahan untuk diperiksa. “Masih kita gali terus keterangan saksi dan belum ada tersangka tambahan,” pungkasnya Sebelumnya Polda Kepri sudah menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam pembangunan Monumen Bahasa yang menelan anggaran senilai Rp12, 5 miliar itu, yakni mantan Kepala Dinas Kebu-

dayaan Kepri AN, Direktur PT Sumber Tenaga Baru, M.Yunus dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Muhammad Yasir.

“Penetapan tersebut Berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang kami terima pada 24 Juni lalu, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka,” kata Kepala Kejati Kepri, Edy Birton, SH, MH,melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Kejaksaan Tinggi Kepri, Ali Rahim Hasibuan.

Ketiganya, kata Ali Rahim Hasibuan, saat ini masih belum ditahan oleh penyidik Polda Kepri. Dalam

MANTAN Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, Arifin Nasir.

Baca Hal 10

(FOTO/IST)

Kejati Kepri Khitankan 70 Anak Secara Masal Polresta Batam Bekuk Oknum Wartawan

IKATAN Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kepri, saat melakukan sunatan masal 70 anak.(Foto/Ist)

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Dalam rangka memperingati Hari Adhyaksa ke-59 dan HUT IAD ke-19, Kejaksaan Tinggi Kepri melaksanakan kegiatan sosial berupa khitanan masal sebanyak 70 orang anak di Aula Kejati Kepri, Senggarang, Selasa (9/7/ 2019).

Khitanan massal tersebut dilaksanakan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD)

Kepri.

Ketua IAD Kepri, Lilin Edy Birton, yang didampingi Sekretarisnya, Ila Suparman, mengatakan, IAD punya kegiatan bulanan dan juga tahunan. Setiap ulang tahun Adhyaksa ada rangkaian kegiatannya, salah satunya khitanan masal.

Salah satu tujuan kegiatan IAD adalah kepedulian Baca Hal 10

Media Online Bawa Narkoba

POLRESTA Barelang saat pemaparan penangkapan kurir narkoba jenis sabu.Salah satu diantaranya merupakan seorang wartawan media online di Provinsi Kepri.

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

BATAM, RAKYAT MEDIA - Kepolisian Resort Kota (Polresta) Barelang berhasil menangkap pria berinisial HT saat membawa narkoba jenis sabu di pelabuhan tikus Tering Bay, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kamis (4/7/2019) lalu.

Saat digeledah, Polisi Baca Hal 10

SAMBUNGAN

Senin, 15 - 23 Juli 2019, Minggu II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Mantan Kadisdik kesempatan itu, Ali Rahim Hasibuan, juga mengakui, bahwa proses penanganan perkara dugaan korupsi yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 miliar dari total anggaran kegiatan Rp12,3 miliar tersebut ditangani tim penyidik Polda Kepri.

“Sejauh ini kita baru sebatas menerima SPDP atas nama tiga tersangka itu saja.

Untuk salinan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ketiganya belum kita terima untuk diteliti lanjut oleh jaksa peneliti yang telah ditunjuk,” ujarnya.

Sebelumnya diinformasikan bahwa pengerjaan proyek pembangunan Monumen Bahasa di Pulau Penyengat dikerjakan secara bertahap sejak tahun 2013, semasa Gubernur Kepri almarhum H.M.Sani, dengan niat dan maksud sebagai wujud penghormatan dan penghargaan Pemerintah Provinsi Kepri kepada jasa-jasa Raja Ali Haji sebagai Pahlawan Nasional di bidang bahasa.

Peletakan batu pertama proyek monumen itu dilakukan (alm) HM Sani pada Senin, 19 Agustus 2013 silam.

Pembangunan monumen dengan 10 lantai ini berdasarkan hasil mufakat 12 Kebudayaan Melayu antara Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri dan LAM Provinsi Riau pada Seminar Nasional Bahasa Indonesia di Pekanbaru pada 2010 silam.

Proyek ini sendiri menggunakan dana APBD di Dinas Kebudayaan Provinsi

Kepri yang kala itu sebagai Kepala Dinas-nya dijabat Arifin M Nasir, sekaligus penanggungjawab sebagai Pengguna Anggaran (PA).

Rancangan pembangunan itu sendiri meliputi tiga tahap, yakni pembangunan pertama pekerjaan dan pemotongan lahan yang dilanjutkan dengan pekerjaan struktur basemen 1 dan 2 yang dialokasikan dari anggaran APBD tahun 2013 sebesar Rp4 miliar.

Pembangunan tahap kedua dilanjutkan membangun basemen hingga 10 lantai dengan atap spektrum dengan anggaran Rp8 miliar.

Tahap ketiga, pembangunan dilanjutkan prmasangan elektrikal, sanitasi, landscape, jalan lingkungan, serta pencahayaan dengan anggaran sebesar Rp4 miliar. Total keseluruhan anggaran pembangunan gedung dengan ornamen huruf Arab Alif bernilai Rp16 miliar.

Namun dalam pelaksanaannnya pembangunan monumen bersejarah ini mangrak. sehingga hasil audit BPKP Provinsi tahun 2015 lalu akhirnya mencium adanya aroma korupsi. Terkait dengan kasus tersebut, belakangan nama mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Guntur Sakti, dikabarkan terseret dalam kasus dugaan korupsi pembangunan tugu ‘Monumen Bahasa’ yang berada di Tanjungpinang. Namun, adanya disebut-sebut namanya diduga terlibat dalam kasus itu, Guntur sempat kaget.

Komisi 1 DPRD gatakan, rapat dengar pendapat tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat soal adanya dugaan praktik perjudian berkedok permainan ketangkasan di sejumlah tempat hiburan di Tanjung Balai Karimun.

“Dalam laporan masyarakat itu disebutkan ada perjudian di Satria, Wiko dan Oriental.Kami minta ditutup,” katanya.

Pada kesempatan hearing tersebut, kata dia, Komisi 1 juga mempertanyakan soal perizinan Hotel Satria yang memiliki fasilitas tempat hiburan berupa karaoke.

“Hotel Satria itu hotel melati, fasilitas tempat hiburannya harus memiliki izin khusus.Kecuali hotel berbintang,” kata dia.

Anwar mengatakan pengelola Hotel Satria juga tidak bisa menunjukkan izin bahwa hotel tersebut merupakan hotel berbintang yang sudah diklaim selama bertahun-tahun.”Sampai saat ini mereka belum bisa menunjukkan izin hotel berbintang,” katanya.

Karena tempat hiburan di

Hotel Satria tidak memiliki izin, kata dia, Komisi 1 meminta kepada pemerintah daerah untuk menutup tempat hiburan tersebut.

“Satria sudah berubah fungsi jadi tempat hiburan, tapi izinnya tidak ada.Kami minta Satpol PP untuk turun ke lapangan.Soalnya ada komitmen dari pengelola untuk mengurus izinnya, silakan diurus, tapi sementara ditutup dulu operasionalnya,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi 1 H Taufik juga meminta agar praktik perjudian di Tanjungbatu, Kecamatan Kundur juga harus ditutup. ”Aktivitas perjudian itu di hotel di Tanjungbatu, saya punya foto-fotonya. Kami meminta ditutup, jangan sampai menunggu masyarakat untuk menutupnya, memangnya tidak ada pemerintah daerah, tidak ada aparat apa,” kata dia.

Anwar mengatakan praktik perjudian, apapun bentuknya jelas ada sanksi pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP. Sementara itu, Plt Kepa-

Kejati Kepri terhadap masyarakat, sehingga terjun langsung melalui kegiatan sosial.”Namun rangkaian kegiatannya bisa saja bervariasi dan ada perubahan jenis kegiatannya, tetgantung pusat.Tapi tahun lalu kebetulan juga ada khi-

Namun Guntur Sakti mengaku siap memberikan keterangan pada penyidik Subdit 3 Direktorat Kriminal Khususnya (Ditkrimsus) Polisi Daerah (Polda) Kepri terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Monumen Bahasa di Tanjungpinang. ”Kalau ditanya sudah tau belum.Malah saya tahunya dari media kalau saya dipanggil. Sebagai warga negara yang baik, tentu siap memberikan keterangan jika dibutuhkan,” kata Guntur Sakti yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata, Selasa (9/7/ 2019) pagi Guntur Sakti menyebutkan, sebenarnya tidak tahu menahu soal pembangunan tugu Monumen Bahasa. Sebab, pengadaan anggaran dan yang punya proyek seingat dia adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.”Saat itu 2016 masih Gubernur almarhum (HM Sani, red).Dan saya sebagai Dinas Pariwisata Provinsi Kepri pada waktu itu.

Makanya saya juga nggak tahu soal itu semua.Ya, kembali lagi, kalau dimintai keterangan, ya, siap,” katanya.

Saat ini, sedikitnya ada 36 saksi yang sudah diperiksa oleh Subdit 3 Direktorat Kriminal Khususnya (Ditkrimsus) Polisi Daerah (Polda) Kepri.36 orang saksi yang menjalani pemeriksaan oleh penyidik tersebut ada Kepala Dinas, Kontraktor dan beberapa pejabat terkait. (red/mwd/rm) Sambungan Hal. 9

la Satpol PP Muhammad Tang mengatakan pihaknya telah memanggil pengelola dua tempat hiburan yang dilaporkan masyarakat telah melakukan praktik perjudian.

“Kita sudah panggil. Pertama pengelola Wiko dan membawa satu berkas dokumen perizinannya, saya belum lihat isinya.Kemudian, pengelola Satria datang dan hanya menyampaikan secara lisan, tapi tidak menunjukkan dokumen perizinannya.

Mereka menyatakan sedang dalam pengurusan,” kata Muhammad Tang.

Dia mengatakan telah memberikan warning kepada pengelola Satria agar segera mengurus perizinannya. ”Kita beri tenggat sesuai jangka waktu pengurusan izin, selama 14 hari,” kata dia.

Pengelola Hotel Satria, Billy ketika ditemui usai memenuhi panggilan Satpol PP mengaku memiliki perizinan secara lengkap.”Tapi memang ada yang sedang dalam proses,” kata dia kepada sejumlah wartawan di halaman Kantor Satpol PP Karimun, Senin (1/7). (*) Sambungan Hal. 9

tanan massal,” kata istri Kajati Kepri tersebut.

Kegiatan sosial tersebut, selain khitanan masal, ada juga kunjungan ke panti jompo, penyuluhan narkoba, pasar murah dan lainnya.

“Ada juga kegiatan wa-

Polresta Batam berhasil menemukan sebanyak 893 gram narkoba jenis sabu dari tangan HT.Tak hanya itu, dari tangannya Polisi juga berhasil mendapatkan kartu tanda pengenal insan pers sebuah media online di Provinsi Kepri.Hal ini terungkap dalam konferensi pers yang digelar Polresta Barelang, Selasa (9/7/2019) siang.

Menurut Kapolresta Barelang, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Hengki, kepada pihaknya HT mengaku sebagai seorang wartawan.”Pengakuannya disertai tanda pengenal itu.Kami juga telah menggeledah, dan memang ada kartu pers miliknya,” ucap Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki,

Sambungan Hal. 9

saat memimpin jalannya konferensi pers.

Hengki juga menambahkan, HT membawa barang haram itu diperintahkan oleh K, seorang Warga Negara Malaysia.Sementara, HT sendiri berasal dari Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri.

Saat ditanya mengenai posisinya di media online tempatnya bekerja, dengan sedikit gelagapan HT menjawab pelan.”Saya calon redaksi (CR),” ucapnya samarsamar.

Saat mengucapkan pengakuannya itu, terlihat muka HT agak sedikit memerah sambil menahan malu. Mendengar itu, sejumlah wartawan yang hadir dalam konferensi pers tersebut jadi be-

jib seperti, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, pemberian santunan siswa (anak yang cerdas), penanaman pohon (penghijauan), melawat ke panti asuhan dan donor darah,” pungkasnya. (rm/ferianda) Sambungan Hal. 9

rang.

Berbagai guyonan pun berdatangan untuk menyentil ulah HT yang membuat malu para insan pers.Akibat ulahnya, HT dikenakan hukuman pidana sesuai pasal 114 ayat 2 juncto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2005 tentang Narkoba.”Ada indikasi pengedar. Namun masih dilakukan proses penyidikan,” ucap Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki lagi.

Sedangkan ancaman hukuman terhadap HT sesuai undang-undang tersebut antara lain pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling singkat delapan tahun, dan paling lama 20 tahun.(red/ mwd/rm)

10

DPRD Kepri: Perda Bangunan Bercirikhas Melayu Disetujui TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Gubernur H Nurdin Basirun menghadiri rapat paripurna dengan agenda laporan akhir Pansus DPRD Kepri terhadap hasil pembahasan tentang Bangunan Bercirikhas Melayu dan Persetujuan DPRD untuk disahkan Menjadi Perda bertempat di Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa, 9 Juli 2019.

Nurdin di awal pidatonya mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada pimpinan dan segenap anggoya dewan yang memberikan masukan, tanggapan dan masukan serts koreksi khusus dalam upaya bersinergi dalam membuat setiap kebijakan.

“Alhamdulillah Ranperda tentang bangunan berciri khas Melayu telah selesai dibahas dan disetujui menjadi Perda hari ini,” ujar Nurdin.

Nurdin melanjutkan bahwa negara menjamin pengembangan budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan ditengah peradaban dunia dalam memelihara budaya sebagai khasanah dan kekayaan di daerah.

“Sejalan dengan visi Pemerintah untuk menjadikan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu sesuai visi yang digagas, maka ranperda ini sebagai bentuk peran aktif pemerintah dalam memajukan kebudayaan didaerah dan mengokohkan jati diri daerah dengan Budaya Melayunya,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Burhanuddin Nur, dalam laporannya mengatakan bahwa setelah melakukan berbagai rangkaian rapat dan pertemuan lalu kunjungan lapangan dengan

GUBERNUR Kepri, Nurdin Basirun bersama Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak.

LAM di Kabupaten dan Kota serta telah melakukan rapat finalisasi dan konsultasi dengan Dirjen Otda di Jakarta.

“Provinsi Kepri yang memiliki kekayaan budaya Melayu bahkan disebut sebagai bunda tanah melayu yang menjadi visi penyelenggaraan Pemerintah, tentu Ranperda ini dapat menjadi upaya mewujudkan citacita memajukan kebudayaan daerah,” ujarnya.

Ketua Pansus melanjutkan bahwa dari pembahasan yang telah dilakukan hingga tahap final tersebut terdapat penyempurnaan yakni pengurangan dan penambahan pasal dan ayat, dan laporan rinci dan lebih lengkapnya telah disampaikan kepada fraksi-fraksi DPRD.Lalu yang menjadi perhatian khusus adalah bahwa Ranperda ini khusus pada bangunan pemerintah dan balai adat, belum termasuk bangunan perumahan atau pribadi milik masyarakat.

“Untuk itu kepada OPD

dan teknis terkait agar menyikapi dengan baik terkait Perda yang telah final ini untuk penerapannya di tingkat kabupaten dan kota,” tutupnya.

Pengesahan sendiri ditandai dengan penandatangan dokumen persetujuan oleh pimpinan DPRD bersama Gubernur. Berkas kemudian akan disampaikan kepada pihak Kementerian untuk ditindaklanjuti dengan terlebih dahulu Pemerintah Daerah menyelaraskan setiap masukan dan saran yang telah disampaikan oleh Pansus.

Sebelum Perda Bangunan Berciri Khas Melayu disahkan, Rapat terlebih dahulu dibuka dengan agenda penyampaian Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 oleh Gubernur.

Dalam sambutannya, Nurdin mengatakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebuah kewajiban konstitusional Kepala Daer-

PT.Pegatron Hioeng mengatakan, perekrutan tenaga kerja di Pegatron sudah dilakukan. ”Kemarin sudah buka 60 operator. Secara bertahap dibukanya (lowongan),” kata Ayung.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, menandatangani prasasti dan pemotongan pita tanda peresmian PT Pegatron Technology Indonesia, Selasa (9/7/2019).

Dalam sambutannya, Nurdin mengatakan, dunia sudah bergeser ke teknologi yang lebih canggih.Ini juga akibat peralihan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan itu, Nurdin juga mengucapkan terima kasih kepada Pegatron.

Gubernur mengucapkan terima kasih karena telah mempercayakan investasinya di Batam, Kepri.

Selamat kepada PT Pegatron. Satu-satunya di Indonesia dan satu-satunya di Asia Tenggara. Batam, Kepri, mampu berdaya saing juga dengan negara lain. Terima kasih sudah berinvestasi di Kepri,” kata Nurdin.

Jika menghadapi permasalahan, pemerintah katanya siap membuka diri.

Dikatakan, saat ini juga masih terdapat beberapa permasalahan terkait investasi dan meminta maasf soal itu.

Namun diyakinkan, jika pemerintah Indonesia berupaya melakukan pembenahan supaya Indonesia khususnya Kepri punya daya saing dibanding negara lain.

Sebelumnya diberitakan, PT Pegatron Technology Indonesia, termasuk satu dari empat perusahaan PMA baru di kawasan industri Batamindo, diresmikan Selasa (9/7).

Seremonial peresmian perusahaan, dihadiri Guber-

ah untuk menyusun dan mengajukan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan setelah dilakukannya pemeriksaan dari BPK RI. “Alhamdulillah hari ini dapat kami susun berdasarkan peraturan yang berlaku dan untuk lebih rinci akan diserahkan dokumennya kepada pihak dewan,” kata Nurdin.

Dalam kesempatan ini lanjut Nurdin bahwa Ranperda ini merupakan refleksi dari nilai demokrasi dari DPRD sebagai mitra kerja Pemerintah dalam mendorong semangat untuk saling melengkapi dalam menjawab setiap kebutuhan masyarakat “Setiap koreksi dan saran dari pihak dewan sehingga ranperda ini menjadi semakin lebih baik, sehingga pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemerintah dapat semakin efektif dan akuntabel,” lanjut Nurdin.(red/rm) Sambungan Hal. 9

nur Kepri, Nurdin Basirun, Wali Kota Batam, Rudi, Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady, pimpinan Sat Nusapersada, Abidin Hasibuan dan tamu undangan lainnya.

Saat ini kegiatan peresmian masih berlangsung.

Pabrik perusahaan ini terletak di lot 5 kawasan industri yang terletak di Batamindo, Mukakuning, Batam, Kepri.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2019 ini, sejumlah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berada di Kawasan Industri Batamindo disebut akan melakukan perluasan usaha tahun ini Sebut saja seperti PT Rubycon Indonesia yang termasuk salah satu perusahaan besar di sana, dan PT Excelitas Technologies Batam.Di sisi lain, ada juga beberapa perusahaan PMA baru yang bakal masuk ke KI Batamindo dalam waktu dekat ini.

Diantaranya seperti PT Maruho Hatsujyo Batam, dan PT Simatelex Manufactory Batam, juga PT Pegatron. Merekapun membutuhkan tenaga kerja untuk mendukung kegiatan produksi manufakturnya.

“Perluasan usaha dan masuknya beberapa perusahaan baru ini, sudah direncanakan dari tahun lalu. Biasanya mereka butuh waktu 2 sampai 3 bulan dulu untuk memasukkan bahan baku dan lain sebagainya,” ujar Manager Admin and General Affair PT Batamindo Investment Cakrawala, Tjaw Hioeng, yang akrab disapa Ayung, Kamis (7/2) di Wisma Batamindo.

General Manager PT Rubycon Indonesia, Ridarma Budi Sinaga mengatakan, tahun ini pihaknya akan melakukan pengembangan usaha dengan tambahan ten-

aga kerja sebanyak 250 orang dan tambahan investasi sebesar 4 juta US dolar.

Perusahaan yang bergerak di bidang manufacture capacitor ini, mulai beroperasi pada 19 Juli 1994 lalu.

Saat itu perusahaan asal Jepang ini hanya memiliki satu gedung di KI Batamindo.

Kemudian berkembang, dan saat ini Rubycon telah menempati 9 gedung, dengan total karyawan 1.041 orang.Adapun investasi awalnya sebesar 6 juta US dolar, dan saat ini total investasinya tercatat sebesar 25.890.235 US dolar pada 2018 lalu.”Saat ini perusahaan sedang memasukkan mesin-mesinnya untuk tambahan, perluasan usaha,” kata Ayung lagi.

Sementara PT Excelitas Technologies Batam, rencananya akan menambah investasinya sebesar 5 juta US dolar tahun ini, dengan tambahan pekerja sebanyak 140 orang.

Perusahaan asal Amerika ini bergerak di bidang manufaktur sensor. ”Awalnya menempati satu gedung tipe A, sekarang tambah satu gedung lagi tipe A,” ujarnya.

PT Maruho Hatsujyo Batam, dan PT Simatelex Manufactory Batam sendiri, termasuk perusahaan baru yang bakal beroperasi di KI Batamindo.Masing-masing berasal dari Jepang dan Hongkong.

PT Maruho akan bergerak di jasa manufaktur spring wayer, yang banyak dipakai untuk alat elektronik.Tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 70 orang, nilai investasinya sebesar 1,6 juta US dolar.”Memang tak terlalu banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Perusa-

haannya sudah menerapkan industri 4.0,” kata Ayung.

Sedangkan PT Simatelex, akan bergerak di bidang manufaktur industri peralatan listrik rumah tangga dan industri peralatan elektrotermal rumah tangga.Nilai investasinya 3.200.000 US dolar, dengan rencana kebutuhan tenaga kerja sebanyak 120 orang.

Tahap awal, perusahaan ini sudah mendapatkan Nomor Induk Berusaha. Perusahaan ini akan menempati tiga gedung di KI Batamindo. Satu lagi perusahaan yang bakal masuk ke pabrik di Batamindo adalah Pegatron.

Perusahaan asal Taiwan ini menempati 1 lot di Batamindo. Ada beberapa bidang usaha yang akan dijalankannya.

Diantaranya industri peralatan komunikasi tanpa kabel, alat transmisi, industri komputer dan lainnya. Intinya berkaitan dengan smarthome. Hanya saja Ayung belum tahu, berapa tenaga kerja yang akan direkrut. Perkiraannya April mendatang, perusahaan ini sudah mulai beroperasi.

Melihat perkembangan Batam saat ini, Ayung dan beberapa pelaku usaha lainnya, masih optimistis dengan minat investor untuk masuk ke Batam.”Sepanjang dari pemerintah dan buruh samasama berkomitmen menjaga kondusifitas Batam tetap nyaman dan regulasi investasi bagi investor semakin mudah.Karena kenyamanan ini sangat penting bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya di Batam,” ujar laki-laki yang juga Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri ini.(red/rud/ rm)

CMYK

11

GALERI FOTO

Senin, 15 - 23 Juli 2019, Minggu II

BUPATI Karimun Aunur Rafiq duduk bersama warga.

Website: www.rakyatmediapers.co.id

BUPATI Karimun Aunur Rafiq bersalamn dengan warga

BUPATI Karimun Aunur Rafiq saat kunker

Bupati Karimun Aunur Rafiq, Kunker ke Desa Niur Permai BUPATI Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq, S. Sos, M. Si. melakukan Pertemuan dengan masyarakat Desa Niur Permai di mesjid Al Amanah. Kamis ( 20/6 ). Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Camat Moro, Kades, BPD, Sekcam Moro, Perwakilan dari Polsek Moro dan Tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya Bupati Karimun mengatakan bahwa Sebenarnya Saya dan rombongan ada undangan acara Dialog Interaktif dengan mahasiswa dan acara penutupan futsal di Desa Rawa Jaya tp krn desa ini berdekatan maka tidak ada salahnya kami singgah sebentar ingin bersilaturahmi dengan masyarakat.

Dengan adanya silaturahmi ini dan juga masih di dalam bulan syawal saya atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Daerah

Kabupaten Karimun mengucapkan minal aidzin wal faidzin mohon maaf lahir bathin kepada masyarakat Desa Niur Permai Kecamatan Moro Dan pada kesempatan itu juga Bupati Karimun sedikit menyinggung dengan adanya Dana Desa yg semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka Saya harapkan proses pembangunan semakin cepat dirasakan dibandingkan dengan masa yg lalu.

Setelah bersirahturahmi di Desa Niur Permai Bupati Karimun dan rombongan melanjutkan kembali ke Desa Keban utk melakukan Sholat Zuhur dan setelah itu melakukan dialog dengan mahasiswa dan masyarakat Desa Keban di Mesjid Ar Rahman.

Selanjutnya Bupati Karimun beserta rombongan melanjutkan

kunjungan ke Desa Rawa Jaya untuk makan siang dimana jamuan ini adalah undangan dari Kepala Desa tersebut.

Setelah makan siang Bupati Karimun beserta rombongan melanjutkan menghadiri undangan dari Mahasiswa fan masyarakat Moro untuk melaksanakan Dialog interaktif Masyarakat se - Pulau Sugie Kecamatan Moro di Gedung Serba Guna Slibur Jaya Desa Rawa Jaya kecamatan Moro.

Setelah itu Bupati Karimun dan beberapa rombongan melanjutkan kembali mengjungi puskesmas Desa Niur Permai Kecamatan Moro dengan menggunakan mobil dinas ambulance Puskesmas dan setelah itu pada sore harinya Bupati dan rombongan kembali pulang ke Tanjung Balai Karimun. (*)

BUPATI Karimun Aunur Rafiq saat berbincang dengan salah satu warga

BUPATI Karimun Aunur Rafiq saat di desa keban

BUPATI Karimun Aunur Rafiq saat memberikan kata sambutannya.

BUPATI Karimun Aunur Rafiq saat berfoto bersama

BUPATI Karimun Aunur Rafiq saat kunker

BUPATI Karimun Aunur Rafiq saat berfoto bersama

BUPATI Karimun Aunur Rafiq saat mendengarkan pemaparan dari protokol

BUPATI Karimun Aunur Rafiq disambut oleh ibu-ibu.

BUPATI Karimun Aunur Rafiq saat Dialog Interaktif

BINTAN-PINANG

Senin, 15 - 23 Juli 2019, Minggu II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

12

Kodim 0315/Bintan Gelar Komsos Bersama APEM BINTAN, RAKYAT MEDIA - Kodim 0315/Bintan menggelar Komunikasi Sosial (Komsos) bersama Aparatur Pemerintahan (APEM) di wilayah binaannya, yang diselenggarakan di Aula Makodim Bintan, Selasa (9/07/2019).

Kasdim 0315/Bintan, Mayor Czi Slamet Wahyudi, dalam sambutannya menyampaikan komunikasi sosial bersama aparat pemerintahan tentunya sangat penting dilakukan, selaku TNI aparat yang berada di wilayah, Komsos diharapkan dapat menjalin hubungan yang harmonis dan bersinergi dalam mendukung pembangunan dan perkembangan kemajuan wilayah.

Dimana Komsos Kodim Bintan kali ini mengusung tema, melalui komunikasi sosial dengan aparat pemerintah, kita tingkatkan sinergitas dan kerjasama guna menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan penduku-

KODIM 0315/Bintan Gelar Komsos Bersama APEM

ngnya untuk tercapainya tugas pokok TNI AD. Lebih lanjut Kasdim menyampaikan Komunikasi sosial ini sangatlah penting dilaksanakan, selain sebagai ajang silahturami dan membangun jiwa kebangsaan, juga untuk memupuk rasa cinta kepada Bangsa dan Negara.

Mayor Czi Slamet juga berharap ke depan hubungan tetap terjalin dan terwujud-

nya komunikasi yang baik untuk kemajuan pembangunan di Wilayah Teritorial Kodim 0315/Bintan yakni Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga.

Dalam kegiatan tersebut turut di hadiri perwakilan instansi Pemerintahan Kota Tanjungpinang, Kab Bintan, Kab Lingga serta aparat TNI Polri wilayah teritorial Kodim 0315/ Bintan. (Penrem 033/WP).

Tiga SMP di Bintan Kebanjiran Calon Siswa Baru pada PPDB 2019 BINTAN, RAKYAT MEDIA - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bintan mendata tiga sekolah menengah pertama(SMP) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri yang kebanjiran calon siswa baru.

Calon siswa baru mendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019 - 2020 kemarin.Kepala Disdik Bintan Tamsir menyebutkan sekolah-sekolah yang kebanjiran siswanya di antaranya SMPN 1 Bintan, SMPN 2 Bintan, SMPN 12 Bintan.

Selain SMP, beberapa SD juga mengalami kondisi tersebut.

Banyaknya calon siswa baru yang mendaftarkan diri di ketiga SMP tersebut mendorong Disdik Bintan terpaksa menerapkan penambahan rombongan belajar (Rombel) di tiga sekolah tersebut.”Kita tambah Rombelnya agar seluruh siswa bisa tertampung di sekolah-sekolah.

Sebab Kita tidak ingin ada yang gak diterima,” ucap Tamsir, Selasa (9/7/2019).

Tamsir juga menyebutkan, banyaknya siswa yang mendaftar di beberapa sekolah tersebut tidak melebihi kapasitas ruang belajar yang ada di sekolah.

Penambahan Rombelnya tidak cukup banyak. ”Pe-

nambahannya tidak sampai satu kelas, hanya beberapa orang saja,” tutur Tamsir.

Tamsir memastikan PPDB tahun ini baik sistem online maupun offline seluruhnya tertampung di sekolah-sekolah SD maupun SMP yang ada di Bintan. Sekalipun di beberapa sekolah, ada calon siswa barunya melebihi kapasitas daya tampung di sekolah. ”Nah kalaupun ada yang lebih kita suruh lapor ke dinas, bahkan kalau ada siswa yang melewati batas umurnya kita akomodir, agar bisa kita carikan solusi seperti mungkin diarahkan ke SNF (sekolah non formal),” tegas Tamsir. (red/rm)

Dewan Ancam Akan Melakukan Hak Angket TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA –DPRD Kota Tanjungpinang menyatakan dalam penyeleksian Dirut BUMD, Pemko Tanjungpinang telah melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang BUMD yang telah disepakati bersama sebelumnya, karena tidak dilibatkan dalam seleksi.

Hal ini dinyatakan Anggota Komisi II, Reni, bahwa, dari hasil rekomendasi RDP itu meminta kepada pihak Pemko Tanjungpinang untuk membatalkan seleksi yang telah berjalan tersebut.Dan mengulang seleksi kembali dari awal, karena telah melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2007 yang telah disepakati bersama.

Apabila tidak diindahkan, tegas Reni, pihaknya mewacanakan kemungkinan akan mengajukan hak angket terkait pelanggaran Perda Nomor 4 Tahun 2007.

“Tadi juga disampaikan Ketua Komisi I, Maskur dalam forum RDP tersebut, kalau seandainya tidak diindahkan,

berartikan Kepala Daerah Pemerintah melanggar Perda sendiri yang telah disepakati bersama eksekutif dan legislatif. Sedangkan masyarakat yang melanggar Perda saja ada sanksinya,” ujarnya.

“Kalau seleksi ini tetap dilanjutkan, kemungkinan akan kesitu (ajukan hak angket).

Namun kita tetap berharap ada upaya baik dari kepala daerah sebagai pemegang saham untuk mengambil alih dan menyelesaikan dengan baik masalah ini,” sambung Reni.

Semnentara itu, Walikota Tanjungpinang, Syahrul, menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang berhak menyampaikan pendapatnya, terkait seleksi perekrutan jabatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, dirinya tetap menjalankan sesuai peraturan yang berlaku.

“DPRD mempunyai hak dan dijamin menyampaikan pendapatnya, terkait hal tersebut. Namun kembali yang berbicara

saat ini adalah peraturan. Silahkan DPRD bisa bertanya kepada daerah lain, seperti Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri atau daerah lainnya apakah masih melibatkan DPRD atau tidak,” ungkap Syahrul saat dijumpai di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungpinang, Selasa (9/7).

Hal tersebut, disampaikan Syahrul setelah mendapatkan penjelasan dari Bagian Perekonomian yang sebelumnya melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komsisi I dan II. Dikatakan Syahrul, sebelumnya ia mengintruksikan kepada Tim Panitia Seleksi (Pansel) untuk menjalankan penyeleksian sesuai aturan yang berlaku saat ini.

Dilanjutkan Syahrul, penyeleksian itu mengikuti aturan baru yakni Parturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD. (red/rm)

WALIKOTA Tanjungpinang Syahrul

Walikota Syahrul Tunaikan Janji Membagi Seragam Sekolah Gratis TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Walikota Tanjungpinang Syahrul menunaikan janji kampanyenya yakni seragam gratis buat para siswa.

Mulai tahun ajaran baru 2019 ini, Syahrul memberikan seragam gratis kepada semua siswa SD dan SMP. “Pakaian seragam gratis akan segera kita salurkan.Jadi untuk orang tua, jangan khawatir bagi anaknya yang baru masuk sekolah SD atau SMP,” kata Syahrul saat apel di Disdik Tanjugpinang, Selasa (09/07/19 Dalam janji kampanyenya bersama Rahma beberapa waktu lalu, Syahrul menjanjikan akan memberikan lima seragam sekolah geratis kepada siswa SD dan SMP. Seragam tersebut yakni seragam nasional, seragam Pramuka, seragam batik, seragam baju kurung, seragam olah raga. Selain itu juga siswa akan diberikan tas, kaos kaki dan sepatu.

Program ini sangat disambut baik oleh orang tua siswa.Mereka merasa sangat terbantu karena adanya program seragam geratis

tersebut.Betapa tidak, Syahrul secara tidak langsung menghapus biaya pembelian baju seragam sekolah yang selama ini membebani orang tua siswa setiap memasuki tahun ajaran baru.

Walikota Tanjungpinang, Syahrul meminta kepada orang tua atau wali murid untuk tidak memaksakan kehendak dengan memasukkan anaknya di sekolah yang berada di luar zonasinya. Karena semua sekolah kualitasnya sama.

Hal itu disampaikannya sebagai respon dari permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 dengan sistem zonasi. Syahrul berharap Dinas Pendidikan dapat mengakomodir informasi terkait pendaftaran sistem zonasi yang sudah berlangsung sejak 1 Juli yang lalu.

Syahrul juga mengatakan sistem zonasi ini sebenarnya sangat membantu dari segi jarak dan kedekatan dengan tempat tinggal siswa tersebut.

Mantan Ketua PGRI Kota Tanjungpinang ini juga menyarankan agar para orang tua dapat mematuhi

aturan yang ada, karena ia mengatakan semua sekolah saat ini memiliki kualitas yang sama.

“Sejak beberapa tahun ini, kualitas sekolah di Kota Tanjungpinang sama, tidak ada lagi sekolah favorit atau tidak, itu semua hanya anggapan orang tua saja yang terkadang menginginkan anaknya bersekolah disitu, jadi saya harapkan bersabar dan nanti akan ada solusi yang terbaik dari Dinas Pendidikan,” lanjut Syahrul.

Dalam hal ini Syahrul juga menambahkan bahwa jumlah siswa yang keluar dan masuk sudah dihitung oleh Dinas Pendidikan dan sesuai dengan kuota kursi di sekolah yang ada.

“Untuk itu jangan memaksakan kehendak agar anaknya dapat sekolah ditempat yang diinginkan, ikuti saja sistem zonasi yang sudah teraplikasi sedemikian rupa, sekali lagi saya sampaikan bahwa semua sekolah sama kualitasnya dan jangan sampai anak-anak kita tidak bersekolah,” pungkas Walikota (rm/ferianda)

Dipanggil Penyidik, Boby Jayanto Mangkir Berdalih Sakit Mata TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Politikus Bobby Jayanto mangkir dari panggilan penyidik Satreskrim Polres Tanjungpinang untuk dimintai keterangan lanjutan atas pidatonya yang diduga mengandung ungkapan rasis.

Sesuai jadwal penyidik, Ketua DPD Partai Nasdem Tanjungpinang itu diperiksa pukul 10.00 WIB, namun Bobby tidak dapat hadir dengan alasan sedang berobat karena mengalami sakit mata.

Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang, AKP Efendri Ali, bahwa hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan

terhadap Bobby Jayanto, namun ia tidak bisa hadir.

Yang bersangkutan memberikan kabar tadi pagi tidak bisa hadir, karena sedang sakit dan saat ini berobat,” kata Efendri Ali, Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang, Rabu (10/7/2019).

Ia menuturkan, bahwa dalam minggu ini pihaknya kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Bobby Jayanto guna untuk dimintai keterangan. “Pengacaranya tadi sudah mengirim foto surat keterangan,” ujarnya.

Efendri Ali menjelaskan, setelah pihaknya menaikkan kasus dugaan pidato rasis itu,

penyidik telah meminta keterangan sebanyak 9 orang saksi. ”Penyidik telah meminta dua keterangan ahli bahasa dan 9 saksi lainnya,” sebutnya.

Sebelumnya, Pengusaha sekaligus anggora DPRD Kepri terpilih, Bobby Jayanto sudah dimintai keterangan oleh Polres Tanjungpinang, Senin (24/6/2019) lalu.

Hal ini terkait dugaan pidato rasis yang menyeret namanya karena dilaporkan beberapa LSM ke polisi. Tampak Bobby Jayanto masuk ke ruangan penyidik didampingi kuasa hukumnya.

Bobby yang juga Ketua DPD Nasdem Tanjungpi-

nang ini membenarkan dirinya hadir untuk memenuhi panggilan penyidik mengenai pidatonya saat di acara Sembahyang Laut di Pelantar II, Tanjungpinang beberapa waktu lalu. ”Dipanggil, terkait komentar saya beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Bobby Jayanto membantah tudingan rasis sesuai laporan beberapa LSM belum lama ini. Menurutnya hal itu kesalahpahaman.”Saya ingin mengklarifikasi dan meluruskan, bahwa dalam hal ini terjadi kesalahpahaman. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan orang lain,” sambungnya. (red/rm)

CMYK

13

GALERI FOTO

Senin, 15 - 23 Juli 2019, Minggu II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

WAKIL Bupati Bintan Drs H Dalmasri Syam MM memberikan kata sambutannya.

BUPATI Bintan, Apri Sujadi memberikan kata sambutannya.

Bupati Bintan, Apri Sujadi:

Pramuka Membentuk Kepribadian 500 Pramuka Bintan Dapat SIM C Gratis PEMERINTAH Kabupaten Bintan melalui Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Bintan bersama Kepolisian Resor Bintan memberikan SIM C secara gratis kepada Praja Muda Kiranan (Pramuka) di bawah naungan Kwarcab Bintan.

Sebanyak 500 orang mulai dari Penegak, Bantara hingga Laksana menerima legalitas berkendara roda dua tersebut. Bupati Bintan, Apri Sujadi memberikan pujian pada Gerakan Pramuka Bintan yang dianggapnya punya andil besar.

Apri menegaskan bahwa Pramuka merupakan salah satu organisasi yang sangat komitmen dalam membentuk kepribadian maupun karakter generasi penerus.

“Saya bangga, Pramuka punya komitmen besar membentuk ke-

pribadian pemuda-pemudi bangsa.

Banyak yang sudah dilakukan, maka pada hari ini resmi kita sematkan Pramuka sebagai bagian dari pelopor ketertiban berlalu-lintas,” paparnya usai menyerahkan secara simbolis SIM C gratis dalam Launching Pramuka Tertib Berlalu lintas, Senin (1/7) di Halaman Gedung Nasional Tanjunguban.

“SIM yang diberikan sebagai cerminan Pemerintah Daerah menitipkan amanat kepada kalian untuk membudayakan ketertiban.

Bupati Bintan, Apri Sujadi melepas konvoi saat pemberian secara simbolis SIM C gratis kepada Pramuka Tertib Berlalu lintas di halaman Gedung Nasional Tanjunguban, Senin (1/7).

F.Dinas Kominfo Bintan untuk Batam Pos Dimulai dari tertib berlalu-lin-

Launching Tertib Lalu Lintas

tas, hingga tertib dalam segala aturan maupun kemasyarakatan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pramuka Kwartir Cabang Bintan, Dalmasri Syam dalam laporannya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah maupun pihak Kepolisian.

“Alhamdulillah, terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Bupati atas nama Pemerintah Daerah sekaligus Bapak Kapolres melalui Kepolisian yang turut menuangkan gagasan ini hingga terwujud,” ungkapnya.

Kapolres Bintan, AKBP Boy Herlambang secara pribadi juga menyambut baik program ini.

Dikatakannya dengan tegas bahwa Kepolisian khususnya Resort Bintan siap mendidik dan mencerdaskan generasi muda di Kabupaten Bintan. (ist)

BUPATI Bintan, Apri Sujadi memberikan sim gratis kepada anggota pramuka

WAKIL Bupati Bintan Drs H Dalmasri Syam MM memberikan sim gratis kepada anggota pramuka

Bupati Bintan bersama wakilnya dan Kapolda Kepri menyanyikan lagu Indonesia raya.

KAPOLDA KEPRI saat bermain sepeda

BUPATI Bintan, Apri Sujadi melepas sepeda santai

APARAT kepolisian memberikan sim gratis.

KARIMUN-LINGGA

Senin, 15 - 23 Juli 2019, Minggu II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

14

Dinas PUPR-PKP Anggarkan Rp10 Miliar Bangun Tanggul LINGGA, RAKYAT MEDIA - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-PKP) Kabupaten Lingga akan membangun tanggul penahan tanah di lokasi Sungai Daik, Kampung Cina. Anggaran yang disiap sebesar Rp10 miliar dari Dana Insentif Daerah (DID).

Kepala DPUPR-PKP Lingga, Abdul Khatab melalui Kabid Sumber Daya Air (SDA), Syarifuddin mengatakan, pembangunan direncanakan selesai pada Desember mendatang dengan panjang 375 meter.

“Jadi dalam pembangunan tanggul penahan tanah Pasar Daik ini akan dikerjakan sekaligus. Disitu ada pembangunan drainase. Untuk pengerjaan juga sudah dimulai dan di dampingi TP4D dari Kejaksaan,” kata dia.

Ia menjelaskan, sebelum melakukan pembangunan tanggul tersebut, pihaknya juga sudah melaksanakan sosialisasi kepada warga setempat. Sosialisasi langsung

(FOTO/IST)

DINAS PU Lingga saat meninjau lokasi pembangunan tanggul penahan gelombang Sungai Daik, Kampung Cina.

dihadiri Camat, Lurah dan RT.”Alhamdulillah masyarakat sangat mendukung.

Kami sangat mengapresiasi sekali,” ujarnya.

Menurut Syarifuddin, pembangunan tanggul dilakukan, mengingat lokasi Pasar Daik atau Kampung Cina sebelumnya merupakan pusat perbelanjaan yang ada di ibu kota kabupaten. Pasca kebakaran beberapa tahun silam, aktivitasi perekonomian di lokasi terbilang mati.

“Ini untuk penataan loka-

si Pasar Daik. Karena di depan lokasi itu, Pemkab Lingga akan membuat pusat Kota Madani. Insyaallah kedepan tidak menutup kemungkinan akan dilanjutkan lagi,” ucapnya.

Selain pembangunan tanggul, Dinas PUPR-PKP Lingga pada tahun 2019 juga menganggarkan kembali beberapa proyek lanjutan. Satu di antaranya adalah kelanjutan pelebaran normalisasi sungai di Kampung Seranggung. (red/taufik/rm)

Wow..!! Pemkab Karimun Alami Defisit Mencapai Rp200 Miliar KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Pemerintah Kabupaten Karimun mengalami defisit hampir Rp200 miliar.

Hal tersebut sudah disampaikan Bupati Karimun Aunur Rafiq ke DPRD Karimun.

“Gambarannya, belanja kita kemarin kan Rp1,5 Triliun. Nah saat APBD Perubahan ini kita ajukan lebih kurang Rp1,4 T, jadi terdapat kekurangan sekitar Rp100 Miliar lebih, atau hampir mendekati Rp200 Miliar,” kata Rafiq, Rabu (10/7/2019).

Jika nantinya terjadi defisit, maka anggaran di semua Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) akan dipangkas atau dilakukan rasionalisasi.

“Ya pasti terjadi rasionalisasi, semua Organsiasi Perangkat Daerah (OPD)

Bupati Karimun

Aunur Rafiq kena. Baik itu dana Administrasi Umum (Adum), tunjangan kinerja dan sebagainya. Termasuk juga berimbas kepada proyek-proyek itu, yang nanti kita akan bahas bersama teman-teman di DPRD,” jelasnya.

Meskipun terjadi pemangkasan anggaran, akan

tetapi hal tersebut dinilai tidak mengganggu adanya pembangunan dan kegiatan.

“Karena saat ini diseluruh Desa se Kabupaten Karimun memiliki anggaran tersendiri, yakni Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Yang total anggarannya dialokasikan sebesar Rp100 Miliar lebih, bersumber dari pemerintah pusat dan dana sharing Pemkab Karimun,” tambahnya.

Dia menjelaskan, penyebab terjadinya devisit karena berbagai sektor, mulai PAD yang tak capai target, bagi hasil migas yang terus menurun, dana transfer pusat yang juga ikut menurun. ”APBN saja terus mengalami devisit.

Sehingga mempengaruhi transfer dana ke daerah,” tutup Rafiq.(red/rm)

BPN Lingga Sosialisasi Redistribusi 400 Ha Tanah di Desa Linau LINGGA, RAKYAT MEDIA Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lingga sosialisasikan kegiatan Redistribusi tanah sebanyak 400 Hektar untuk 400 KK, Senin (08/ 07/2019). Dalam forum dengan seluruh warga Desa Linau tersebut, juga dihadiri Kepala Desa Linau, Musdar, Sekdes Ispendi, BPD Taifik, sertai beberapa tokoh perangkat desa.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Penataan Lahan BPN Lingga, Basran Monte, mengatakan, untuk kegiatan Redistribusi tersebut diminta agar kepala desa segera memberikan laporan penataan dan pengukuran lahan untuk mempermudah proses sertifikasi di luar lahan yang sudah diterbitkan sertifikatnya.

“Yang kita proses sekarang ini merupakan tanah yang be-

lum ada sertifikat dan bidang tanah transmigrasi yang betulbetul belum disertifikasi serta belum diterbitkan sertifikatnya.

Makanya nanti akan kita koordinasi dengan instansi terkait, seperti pihak transmigrasi, khusus kepala desa dan tua-tua kita di sini. Supaya calon peserta redistribusi itu betul-betul memang dia tinggal di sini dan betul-betul tanah itu dikuasai dan dikerjakan dengan aktif.

Begitu inti nya,” jelas Monte Monte juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut harus selesai di tahun 2019 dan dari pihak masyarakat bisa bekerjasama dengan baik agar selesai kegiatan tersebut sertifikat tanah yang diterbitkan tidak menimbulkan permasalahan.

“Setelah sosialisasi ini, kita turun lagi melakukan pengukuran. Setelah nanti informasi dari

Pak Kades, bahwa tanah yang akan dilakukan sertifikasi ini sudah dirintis. Karena belum ada rintisan hingga sekarang dan karena kegiatan ini juga harus selesai di tahun 2019 tidak bisa di tahun 2020. Makanya saya sampaikan tadi ke masyarakat kita juga harus betul-betul.Artinya, bekerja dengan baik supaya tanah yang kami terbitkan nanti sertifikatnya, betul-betul bisa mempunyai kekuatan hukum yang nanti sebelum jadi masalah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Linau, Musdar, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melaksanakan permintaan yang disampaikan pihak BPN terkait penataan lahan yang sesuai pernyataan Kepala Bidang Penataan tersebut. (red/taufik/rm)

(FOTO/IST)

KAPOLRES Karimun, Hengky Pramudya didampingi Kapolsek KKP Polres Karimun, M Komarudin, bersama jajarannya mengunjungi rumah yang sudah direnovasi oleh Polsek KKP Polres Karimun.

Polres Karimun Renovasi RTLH dan Belikan TV LED 24 Inci KARIMUN, RAKYAT MEDIA Kapolres Karimun, AKBP Hengky Pramudya, SIK, meninjau langsung hasil kerja jajarannya, Polsek KKP Polres Karimun, merenovasi rumah tidak layak huni milik seorang janda yang kurang mampu, bernama Yanti (40) yang tinggal bersama anaknya Leni (12), warga RT 02/ RW 02, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Selasa, (9/7/2019).

Dalam kunjungan itu, Kapolres melihat renovasi rumah tersebut sudah selesai dan siap huni, sekaligus memberikan bantuan TV merk LG LED Monitor 24 inci.

Kapolres Karimun, AKBP Hengky Pramudya, SIK, didampingi Kapolsek KKP Polres Karimun, AKP M.Komarudin, Amd, mengatakan, kegiatan Baksos dan Bantuan Renovasi (Bedah Rumah) ini,

termasuk dalam rangka hari Bhayangkara Ke 73 Tahun 2019, dengan tema “Dengan Semangat Promoter Pengabdian Polri Untuk Masyarakat, Bangsa dan Negara”.

“Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah dikarenakan rumah Ibu Yanti sudah tidak layak Huni dan untuk meringankan beban keluarga. Selain itu, dengan kegiatan Bakti Sosial ini dapat lebih mendekatkan Polri, yaitu Polsek KKP Polres Karimun dengan masyarakat Karimun, hingga terjalinnya Tali Siraturrahmi,” ujarnya.

Kapolres juga berharap, janda dengan anak satu ini kiranya mendapatkan bantuan secara administrasi. ”Karena tadi saat ditanyakan, masih terkendala masalah admistrasi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mudah-mudahan pemerin-

tah dapat membantu secara administrasi untuk memperoleh KTP itu,” papar Kapolres Karimun yang dikenal sangat dekat dengan kalangan media ini.

Sementara itu, Yanti pemilik rumah yang mendapatkan perhatian dan bantuan dari jajaran Polres Karimun ini sangat terharu bercampur bahagia, hingga meneteskan air mata.”Terima kasih banyak saya ucapkan. Kepada Bapak Polisi.

Kami do’akan agar Bapak Polisi dimurahkan rezekinya dan sehat selalu. Aamiin,” ucap Yanti.

Dalam kunjungan itu, turut hadir Wakapolsek KKP IPTU Turino, Kanit Provos Polsek KKP AIPTU August Pasaribu, Kasium Polsek AIPDA Reza Ilham, Kanit Binmas Polsek KKP AIPDA Zaein Rinto, dan Kanit Reskrim Polsek KKP AIPDA Mauludin.(red/rm)

Pemkab Karimun Wacanakan Menghapus Tenaga Honorer Kontrak KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Tenaga honorer kontrak di lingkungan Pemkab Karimun akan segera dihapuskan dan akan diganti menjadi pekerja harian lepas (PHL) Hal itu diungkapkan Sekertaris Daerah (Sekda) Karimun, melalui Kasi Mutasi dan Informasi BKPSDM Kabupaten Karimun, Kiki Rachmadi Selasa 9 Juli 2019.

Kiki Rachmadi menyebut, penghapusan tersebut seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Memang dalam waktu dekat ini akan dihapus, tapi sejauh ini masih dalam pem-

KASI Mutasi dan Informasi BKPSDM Kabupaten Karimun, Kiki Rachmadi.

bahasan Perbupnya. Kita masih pelajari aturannya,” kata Kiki saat diwawancarai di ruang kerjanya.

Dijelaskan Kiki, perubahan tersebut nantinya akan membuat dua jenis ASN di lingkungan Pemkab Karimun, yakni PPPK dan PNS. Sementara tenaga hon-

or yang ada saat ini menjadi Tenaga Harian Lepas (THL).

“Jadi untuk penerimaan honor kontrak itu kita sudah tidak ada. Untuk proses pengangkatannya juga berbeda.

Di mana nanti yang mengusulkan di OPD yang bersangkutan,” katanya.

Untuk sistem pembayaran gaji nantinya juga akan dilakukan oleh OPD yang bersangkutan. “Jadi nanti BKD hanya fokus pada pegawai PNS dan PPPK,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq yang dikonfirmasi terkait aturan itu mengatakan akan menerapkan peraturan tersebut.

Namun Rafiq menyebut pihaknya akan mempelajarinya terlebih dahulu.

“Ya kita akan terapkan, tapi kita akan pelajari dulu yang digunakan dari peraturan itu apa. Ya namanya peraturan harus kita ikuti,” ujar Rafiq di sela-sela dirinya menghadiri HUT Bhayangkara di Polsek Tebing, Rabu 10 Juli 2019.(red/rm)

CMYK

15

GALERI FOTO

Senin, 15 - 23 Juli 2019, Minggu II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

KETUA DPRD Kepri dan Wakil Gubernur Kepri Isdianto saat memimpin Sidang Paripurna

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri melaksanakan paripurna laporan akhir panitia khusus (pansus) terhadap hasil pembahasan Laporam Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (LHP BPK-RI) tentang laporan keuangan tahun anggaran 2018 di Kantor DPRD,Pulau Dompak

Pansus DPRD Kepri Sampaikan Laporan Akhir LHP-BPK RI DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri melaksanakan paripurna laporan akhir panitia khusus (pansus) terhadap hasil pembahasan Laporam Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (LHP BPK-RI) tentang laporan keuangan tahun anggaran 2018 di Kantor DPRD,Pulau Dompak, Senin (17/6/2019).

Ketua Pansus DPRD Kepri, Syarafudin Aluan dalam pidatonya menyampaikan, hasil pembahasan bersama anggota pansus, diberikan beberapa rekomendasi

kepada Gubernur Kepri atas LHPBPK RI. Di antaranya, meminta Gubernur menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas laporan APBD Murni 2018. Meliputi laporan keuangan, pengendalian internal, kepatuhan perundang-undangan, dan sejumlah rekomendasi yang diberikan BPK. Serta, membentuk tim menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan tindak lanjut ke DPRD Kepri.

"Inspektorat juga diminta memonitoring data status temuan dan

tindaklanjut BPK," katanya.

Selain itu, kata Syarafudin, Pansus juga meminta Gubernur melakukan koordinasi dengan Bupati/Wali Kota untuk menyelesaikan hibah daerah yang tidak dilengkapi berita acara atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Meminta Gubernur membuat aturan terkait hibah daerah atau berita dan serah terima dan lainnya," ungkapnya.

Kemdian, dalam laporan itu juga disinggung mengenai dana

Isidanto dan Unsur Pimpinan DPRD Kepri usai menyerahkan Hasil Pembahasan Pansus DPRD terhadap LHP-BPK atas APBD 2018 Kepri

jaminan reklamasi dan pasca tambang terhadap 16 perusahaan yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Oleh karena itu, Pansus meminta Gubernur segera membuat Pergub dalam mengatur jaminan dana reklamasi dan pasca tambang tersebut. "Upaya penyelesaian juga dapat meminta pertimbangan hukum dari kejaksaan dan dapat menempuh jalur pengadilan," ujar politisi PPP itu.

Tak kalah penting juga, lanjut anggota Komisi II ini, adannya

temuan tunda bayar akibat kesalahan perencanaan. Untuk itu, inspektorat sebagai instansi pengawasan serta OPD terkait dapat menyelesaikan dan memonitor temuan ini agar tidak kembali terjadi pada tahun berikutnya.

"Kami juga mengingatkan kepada Gubernur agar memberikan teguran kepasa OPD dan pejabat pengadaan barang dan jasa yang tidak menaati rekomendasi serta temuan dari LHP BPK-RI sesuai dengan batas waktu yang diberikan," tukas Syarafuddin.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menyampaikan, setelah laporan Pansus disampaikan maka sejumlah rekomendasi yang diberikan dapat ditanggapi dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.

Selain itu, Gubernur selaku pimpinan tertinggi pemerintah diharapakan memberikan atensi terhadap bawahannya dengan sejumlah rekomendasi yang diberikan.

"Gubernur segera memberikan atensi terhadap sejumlah rekomendasi," tutupnya.

KETUA Pansus DPRD Kepri terhadap pembahasan LHP Sarafuddin Aluan saat sudah siap membacakan laporan Pansus DPRD

PEJABAT Sekwan Kepri saat membacakan hasil Keputusan Rapat Paripurna

KETUA Pansus DPRD terhadap LHP-BPK, Sarafudin Aluan saat menyerahkan hasil pembahasan Pansus Kepada Ketua DPRD Kepri

KETUA Pansus DPRD Kepri LHP-BPK Sarafudin Aluan saat membacakan rekomendasi dan pembahasan Pansus DPRD

ANGGOTA DPRD Kepri Dari Fraksi PDIP Widiastadi Nugroho saat mengikuti sidang

ANGGOTA DPRD dari Fraksi PKS Hanafi Ekra dan dari Fraksi Golkar Asmin Patros

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat menyalami Tamu Undangan FKPD

ADVERTORIAL

Senin, 15 - 23 Juli 2019, Minggu II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

16

Kemedagri : Isdianto Secara Otomatis Jadi Plt.Gubenur Kepri TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Kementerian Dalam Negeri menegaskan Wakil Gubernur Kepulauan Riau secara otomatis menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas gubernur setelah Nurdin Basirun ditahan.

“Berdasarkan UU Nomor 23/ 2014 tentang Pemda, wakil gubernur diberi amanah melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas gubernur jika gubernur ditahan penegak hukum,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bachtiar, sebagaimana dilansir Antara di Tanjungpinang, Jumat (12/9/2019) Bachtiar menjelaskan Isdianto tidak dilantik sebagai Plt Gubernur Kepri. Hal itu disebabkan proses hukum terhadap kasus gratifikasi yang melibatkan Nurdin Basirun masih berjalan. Kemendagri telah menonaktifkan Nurdin Basirun sebagai Guber-

ISDIANTO Secara Otomatis Jadi Plt.Gubenur Kepri

Wakil Gubernur Kepri Dampingi Nurdin Jadi Duta Baznas WAKIL Gubernur Kepri, Isdianto, mendapingi Gubernur H Nurdin Basirun saat menorehkan prestasi baru.

Tokoh Kepri yang gemar melaksanakan Subuh Keliling (Suling) berjamaah di Masjid ini dianugerahi gelar Duta Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepri.

Penganugerahan ini merupakan rangkaian acara Layanan Pembayaran Zakat Pimpinan Daerah yang ditaja oleh BAZNAS Kepri bersama Pemprov Kepri di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepri, Senin 20 Mei 2019 bertepatan dengan 15

Ramadhan 1440 H. Penganugerahan ditandai dengan disematkannya selempang berlogo BAZNAS Kepri dan bertuliskan Duta Zakat Kepulauan Riau

oleh Datuk Huzrin Hood.

Istimewanya, beliau merupakan Gubernur Pertama yang dianugerahi gelar Duta Zakat di Lingkungan Pemprov Seluruh Indonesia.(red/rm)

nur Kepri.

Pelantikan terhadap Isdianto sebagai Gubernur Kepri dilakukan jika Nurdin dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pengadilan, dan putusan itu ditanyakan memiliki kekuatan hukum tetap.

Sebaliknya, Nurdin akan kembali menjabat sebagai Gubernur Kepri jika dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

“Namun secara administrasi, Mendagri menerbitkan surat keputusan agar Isdianto dapat menjalankan tugas sebagai Plt Gubernur Kepri,” katanya.

Isdianto sampai sekarang belum menerima surat keputusan Mendagri tersebut.

“Saya masih menjalankan tugas sebagai Wagub sebelum menerima SK tersebut,” katanya.

Nurdin ditangkap KPK dua hari lalu di rumah dinas Gubernur Kepri di Gedung Daerah Tanjungpinang, setelah petugas anti korupsi itu menangkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Edy Sofyan, Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri Budi Hartono dan pengusaha bernama Abu Bakar.

Setelah menjalani pemeriksaan KPK di Polres Tanjungpinang pada Rabu malam hingga Kamis pagi, dan Gedung KPK hingga Jumat dini hari, keempatnya ditahan di tempat yang berbeda.

Nurdin ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Klas I cabang KPK (K4), sedangkan Abu Bakar (ABK) ditahan Rutan Klas I Jaktim cabang KPK, Edy Sofyan ditahan di Rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, dan Budi Hartono di Polres Metro Jakarta Timur.(red/ant/rm)

Sekda Prov.Kepri Sambut Calon Guru Besar Unpad Bandung SEKRETARIS Daerah Provinsi Kepri H.TS. Arif Fadillah menerima secara langsung rombongan para calon guru besar dari Univesitas Padjajaran Bandung, di ruang rapat lantai III, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/6).

Adapun kunjungan para calon guru besar ini adalah dalam rangka melakukan studi, hubungan kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi dan pembangunan lokal di daerah Kepulauan, daerah tertinggal, daerah perbatasan dan pe-

merintahan nasional serta bagaimana pelaksanaan pelayanan dasar di wilayah kepulauan.

Hadir pada kesempatan ini Kepala Dinas PMD Dukcapil Sardison, Kepala Dinas Pendidikan M. Dali, Kepala Dinas Sosial Doli Boniara, Kepala Dinas Kominfo Zulhendri, Kepala Badan Kesbangpol Linmas Lamidi dan Kepala Biro Pemerintahan HAryono.

Arif pada kesempatan ini memaparkan bahwa kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96% daratan dan 4% lautan mem-

SEKDA Prov.Kepri Sambut Calon Guru Besar Unpad Bandung

butuhkan kewenangan khusus dari pemerintah pusat untuk mengelola wilayah ini sehing-

ga kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan dapat tercapai.rm/humas)

Wakil Gubernur Kepri Sempatkan Jenguk Nurdin Basirun

Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Kepri Tes Urin GUBERNUR H Nurdin Basirun menegaskan kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri agar dapat menjadi pribadi yang bersih dari segala tindakan negatif, salah satunya terhindar dari ancaman bangsa yakni narkoba.

“Mari kita tunjukan bahwa ASN di Kepri ini bersih dari narkoba, jujur bertindak dan bertanggungjawab dalam menjalankan setiap tugas sebagai pelayan publik,” kata Nurdin saat melakukan Penandatanganan MoU antara Pem-

prov Kepri dengan BNN Provinsi Kepri disela-sela apel pagi bertempat di Lapangan kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang.

Adapun penandatanganan sendiri terkait tentang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika di Provinsi Kepri. Turut hadir Wakil Gubernur H Isdianto dan Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah, dan Kepala BNN Brigjen Pol Richard Nainggolan. (humas/rm)

WAKIL Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto membesuk Gubernur Nurdin Basirun di Satreskrim Polres Tanjungpinang, Kamis.

“Saya datang untuk memberi penguatan kepada gubernur dan kadis (kepala dinas) yang diperiksa KPK,” katanya.

Isdianto berharap seluruh masyarakat tetap menghargai proses hukum yang dilakukan KPK. Ia juga meminta seluruh pihak tidak berburuk sangka dan menghargai asas praduga tak bersalah.

“Jangan berburuk sangka. Mudah-mudahan, gubernur terlepas dari permasalahan ini,” ucapnya.

Terkait penyelenggaraan pemerintahan, Isdianto memastikan pelayanan tetap berjalan.

“Bekerja seperti biasa,” katanya.(red/rm)

WAKIL Gubernur Kepri Sempatkan Jenguk Nurdin Basirun

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Hadiri Halal Bihalal LAM

GUBERNUR H Nurdin Basirun didampingi Wakil Gubernur H Isdianto menghadiri Halal Bihalal Idul Fitri 1440 H / 2019 M yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri bertempat di Aula Bulang Lingga, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungpinang, Selasa (18/6) pagi.

Dalam sambutannya, Nurdin mengatakan bahwa perjalanan pembangunan tidak akan pernah berhenti dalam upaya untuk terus menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Untuk itu sinergi antara Pemerintah bersama Lembaga Adat Melayu (LAM) yang selama ini

terjalin dengan baik harus terus dijaga dan ditingkatkan.

“Pemerintah tidaklah bisa bekerja sendiri, menjadikan Provinsi Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu sesuai visi pembangunan perlu sumbangsih semua pihak termasuk Lembaga Adat Melayu,” ujar Nurdin.

Menurut Nurdin, LAM merupakan tempat untuk merujuk, bertanya dan menjadi petunjuk bagi Pemerintah dalam setiap rancangan kebijakan yang akan dituangkan untuk masyarakat.

Sehingga dari LAM lah laluan dapat tercapai lurus dengan niat membangun daerah.(rm/red)