EDISI 263

CMYK

KORAN UMUM

Sabtu, 25- 31 Mei 2019, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Terverifikasi Faktual

SABTU, 25- 31 Mei 2019, Minggu III

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

Edisi : # 263 Tahun V, Harga: Rp6.500,-

KPK Tetapkan Bupati Bengkalis Jadi TersangkaKorupsi :

Disebut Terima Suap Dari Proyek Jalan Rp5,6 M JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Jabatan Bupati Bengkalis Amril Mukminin, sebagai orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Bengkalis tampaknya sudah berada diujung tanduk. Sang Bupati juga sudah tak nyaman lagi untuk menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

PASALNYA Kamis (16/5/2019) pekan lalu,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Amril Mukminin sebagai tersangka dugaan penerima suapsekitar Rp5,6 miliar dari pelaksanaan proyek infrastruktur pembangunan jalan.

Wakil Ketua KPK, Laode M.Syarif, dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta mengatakan, penetapan Amril sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik KPK mendalami faktafakta yang terungkap di persidangan.

“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dugaan keterlibatan pihak lain dan sebuah perkara baru, sehingga KPK melakukan penyidikan untuk 2 perkara yaitu dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) pada proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di

KANTOR Bupati Bengkalis digeledah KPK. Bupati Bengkalis Amril Mukminin (foto inset)

GUGAT PILPRES, BW INGATKAN MK JANGAN JADI MAHKAMAH KALKULATOR

KETUA tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Ketua tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto berharap Mahkamah Konstitusi ( MK) tak hanya menelusuri angka-angka yang bersifat numerik dalam menangani sengketa hasil Pilpres. Bambang mengisti-

Baca Hal 2

Menhub Tinjau Mudik di Batuampar

BATAM, RAKYAT MEDIA-Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan mengevaluasi kelayakan Pelabuhan Batuampar, Kota Batam sebagai tempat bersandarnya kapal Pelni.Hal itu disampaikan Budi saat melakukan pemantauan arus mudik di pelabuhan yang berada di Kecamatan Batuampar, Kota Batam, Sabtu (25/5/2019).

Dari peninjauan tersebut, Menhub Budi, mengatakan pelabuhan yang menyatu dengan pelabuhan barang ini memang masih terdapat kekurangan.Seperti fasilitas layanan kesehatan, tenda tempat berteduh, dan berb-

Baca Hal 2

Baca Hal 2

Media Asing Soroti Kericuhan Pemilu 2019 JAKARTA, RAKYAT MEDIA - Indonesia kembali menjadi sorotan media asing yang menyoroti “kerusuhan” dan “kekerasan” dalam ricuh demonstrasi penolakan hasil rekapitulasi pemilihan umum 2019 sejak Selasa (21/5) malam.

Dalam sejumlah laporannya, kantor berita Reuters asal Inggris dan Agence France-Presse dari Prancis

melaporkan personel kepolisian menangkap puluhan orang dalam “kekerasan pasca-pemilu” tersebut.

Surat kabar asal Inggris, The Guardian, dan media asal China, The South China Morning Post, juga menyoroti bentrokan antara para pemrotes dan pasukan keamanan dalam aksi yang disebut sebagai “people power” itu.

Prabowo-Sandiaga Ajukan Gugatan ke MK JAKARTA, RAKYAT MEDIA - Pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jum’at (25/5/2019) akan mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sandiaga pun sudah tampak merapat ke kediaman sang capres.

Pantauan wartawan, di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sandiaga tiba sekitar pukul 09.00 WIB, Jumat (24/5/2019). Sandiaga tampak mengenakan baju koko berwarna putih.

Saat tiba, awalnya Sandiaga tak memberikan komentar apa pun. Eks Wagub DKI Jakarta itu langsung memasuki kediaman Prabowo.

Namun, tak lama setelah masuk ke ruangan, calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menyebut, pasangannya Prabowo Subianto, telah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut Sandiaga, Prabowo menjelaskan langkah hukum pascapenetapan hasil pilpres oleh KPU. “Tentunya itu adalah bagian dari komunikasi politik.Pak Prabowo menyampaikan bahwa ini langkah yang akan ditempuh sesuai dengan undang-undang, koridor, sesuai dengan tahapan konstitusi,” kata Sandiaga kepada wartawan di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Kepada JK, Prabowo juga menyebut langkah-langkah yang akan di tempuh oleh Koalisi Indonesia Adil dan Makmur adalah cara damai.

“Dan Pak Prabowo juga menyampaikan, yang tentunya terus disampaikan kepada masyarakat, bahwa langkah-langkah ke depan itu harus selalu dalam ko-

Baca Hal 2

MENHUB Budi KJarya didamping Gubernur Kepri Nurdin Basirun

Kabupaten Bengkalis, Riau tahun anggaran 2013-2015,” kata Syarif dalam keterangan persnya.

Menurut Syarif, kasus kedua, dugaan TPK terkait proyek multi years pembangunan jalan Duri-Sei Pakningdi Kabupaten Bengkalis.

Amril menjadi tersangka di perkara kedua. Sementara, di perkara pertama, yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Makmur, Direktur PT Mitra Bungo Abadi.

Lalu, bagaimana konstruksi kasus yang menjerat Bupati Amril? Berapa kerugian negara yang diakibatkan dengan mencuri uang rakyat untuk pembangunan infrastruktur jalan itu?

Lanjut Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, Amril diduga menerima suap untuk proyek peningkatan jalan Duri - Sei Pakning multi years tahun 2017-2019. Proyek itu diketahui merupakan salah satu dari enam paket pengerjaan Jalan Kabupaten Bengkalis tahun

Bloomberg melaporkan protes dari kalangan oposisi itu juga berisiko disusupi ancaman teroris.

Demo yang berlangsung sejak Selasa (21/5) malam itu masih berlangsung hingga Rabu pagi. Aparat kepolisian menembakkan peluru karet dan gas air mata ke arah para pedemo yang

(FOTO/IST)

Baca Hal 2

RIBUAN peluru tajam yang ditemukan masyarakat dari dalam kendaraan Brimob.

Pemilu 2019 Sangat Sulit Bisa Diterima Akal Sehat JAKARTA, RAKYAT MEDIA - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, menyatakan bakal mengajukan gugatan hasil rekakapitulasi pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi, pada Jumat (24/5) malam WIB. Sandiaga mengatakan dirinya dan Prabowo Subianto menempuh langkah ini “sebagai bentuk tuntutan rakyat Indonesia atas kekecewaan dan keprihatinan rakyat terhadap pelaksanaan pemilu”.

“Sangat sulit menyatakan pemilu kita sudah berjalan baik, jujur dan adil.

Kami mendapat berbagai laporan dari anggota masyarakat yang melihat dengan mata kepala sendiri dan mengalami ketidakdilan yang terjadi selama pemilu kemarin,” tuturnya di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta,

CAPRES/Cawapres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Jumat (24/5).

Sandiaga kemudian mengumumkan bahwa adik Prabowo, Hasyim Djojohadikoesoemo, ditunjuk sebagai koordinator manajemen tim hukum pasangan PrabowoSandiaga.

Dalam pernyataannya, Hasyim menyebut “gugatan Prabowo-Sandi akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi nanti malam antara jam 20.30 sampai 22.00 WIB”.

Baik Sandiaga maupun Hasyim tidak merinci bukti apa yang akan diserahkan ke MK. Hasyim menyarankan agar pertanyaan tersebut diarahkan ke ketua tim hukum, Bambang Widjojanto, mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Beliau tahu persis apa yang harus diperjuangkan di Mahkamah Konstitusi,”

Baca Hal 3

Walikota Batam Gagal Dilantik Sebagai Ex-Officio

Walikota Batam

M.Rudi

BATAM, RAKYAT MEDIA-Pelantikan Walikota Batam Muhammad Rudi, sebagai Ex-Officio kepala BP Batam yang direncanakan April 2019 akhirnya gagal, menyusul pernyataan pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

Batam, menunda penetapan Wali Kota Batam sebagai ExOfficio Kepala BP Batam.

Alasan penundaan tersebut, menunggu masih adanya beberapa perubahan yang harus diselesaikan dalam materi perubahan Peraturan Pemerintah (PP) PP 46 Tahun 2007. Hal ini diungkap Dalam Rapat Koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimp-

in Menko Perekonomian Darmin Nasution, Jumat (24/ 5/2019),dalam rapat tersebut Darmin Nasution memutuskan penundaan Kebijakan Wali Kota sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan Djalil dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Wali Kota Batam M.

Rudi, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, dan sejumlah pejabat teras lainnya.

Kita ikuti tentang penunjukan Wali Kota Ex-Officio BP Batam, namun belum ditetapkan, karena masih ada perubahan PP,• kata Sofyan Djalil usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Baca Hal 2

SAMBUNGAN

Sabtu, 25- 31 Mei 2019, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Menhub Tinjau ridor tenteram, aman, damai,” kata Sandiaga.

Kabar soal pertemuan JK dan Prabowo itu sebelumnya dikonfirmasi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Maher Algadri.Ia mengatakan pertemuan digelar pada Kamis (23/5) sore.

“Benar (ada Prabowo bertemu JK), ya biasa komunikasi, tukar pikiran,” ujar Maher kepada wartawan, Jumat (24/5).

“Kan semua orang dalam keadaan kayak begini risau. telepon menelpon terjadi antara banyak orang.

Ada yang menelepon Prabowo, yang di pemerintah ada, yang bukan pemerintah ada, yang pensiun ada. Biasa saja itu komunikasi politik itu biasa,” sambungnya.

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno meminta pendukung sabar menanti masuknya gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).Pihaknya telah menyiapkan dokumen-dokumen untuk mengajukan gugatan itu.

“Pagi ini kami telah menyiapkan beberapa dokumentasi yang rencananya menjadi bagian daripada kesiapan proses untuk memasukkan gugatan sengketa pilpres dan upaya-upaya hukum yang tentunya dalam langkah-langkah kita mengupayakan proses-proses,” ucap Sandiaga kepada wartawan di Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019).

Rencananya, gugatan itu akan dimasukkan oleh Koalisi Indonesia Adil dan Makmur pukul 14.00 WIB ke MK. Sandi berharap masyarakat sabar dan tidak melakukan tindakan melawan hukum saat menunggu gugatan MK. “Juga mengimbau masyarakat untuk sabar menanti proses masuknya gugatan ini di MK,” ucap Sandiaga.

Dengan gugatan ini, kubu Prabowo Sandiaga

berharap agar kecurangankecurangan saat pilpres bisa terbukti di persidangan.

“Dan tentunya kita berharap, membuka satu tentunya harapan-harapan masyarakat agar penyimpangan yang ditemui kemarin jadi landasan bukti yang bisa diungkap di persidangan,” ujar Sandiaga.

Sandiaga belum memastikan akan ikut ke MK atau tidak.

Pembahasan masalah gugatan langsung dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo.

“Belum dipastikan, karena materinya terus dikebut nanti Pak Hashim yang memberikan keterangan prosesnya gimana, prosesnya, seperti apa rencana kita untuk menggugat, apakah kita harus mendampingi atau tidak,” kata Sandiaga.

Sebagaimana diberitakan, hari ini, Jum’at (24/5/ 2019) rencananya PrabowoSandiaga akan melayangkan gugatan ke MK. Namun, sebelum itu, mereka akan mengumumkan siapa saja kuasa hukum yang akan mewakili mereka nantinya.

Tim kuasa hukum tersebut diketahui dikomandoi Hashim Djojohadikusumo, yang merupakan adik Prabowo. Beberapa nama juga disebutkan telah masuk sebagai kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, yakni Denny Indrayana, Rikrik Rizkiyan, Bambang Widjojanto, dan Irman Putra Sidin.

Disebutkan, tim kuasa hukum itu sudah menggelar rapat sejak semalam untuk mempersiapkan gugatan ke MK. Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Habiburokhman, mengatakan secepat-cepatnya mereka akan datang ke MK hari ini pukul 14.00 WIB. “Yang jelas, besok (hari ini) nggak mungkin pagi, paling cepat jam 2 itu, jam 14.00 WIB,” kata Habibu-

Menhub Tinjau agai fasilitas penunjang untuk para pemudik.

Kekurangan-kekurangan tersebut akan menjadi pertimbangan, sebelum Kementerian Perhubungan mengeluarkan kebijakan, apakah tetap menggunakan pelabuhan Batuampar atau kembali ke Pelabuhan Sekupang.

Budi melanjutkan, sejatinya banyak pertimbangan yang diperhitungkan untuk menentukan dimana lokasi terbaik untuk kapal Pelni di

Kota Batam.Selain soal kekurangan-kekurangan yang ada di pelabuhan, baik itu Batuampar maupun Sekupang.

“Dari segi load (daya tampung-red) penumpang di sini (pelabuhan Batuampar-red) memadai. Tapi tetap kita akan evaluasi apakah memang masih layak atau tidak,” kata Budi.

Setelah itu nantinya baru ditentukan pelabuhan mana yang akan dipakai. Pihakn-

Disebut Terima 2012 dengan nilai anggaran Rp537,33 miliar.

“Proyek ini sempat dimenangkan oleh PT CGA, namun kemudian sempat dibatalkan oleh Dinas PU Kabupaten Bengkalis dengan alasan PT CGA diisukan masuk daftar hitam Bank Dunia,” kata Syarif di gedung KPK tadi sore.

Dinas PU kemudian melayangkan Surat Pembatalan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ). Uniknya, ketika PT CGA membawa kasus ini ke tingkat Mahkamah Agung, perkaranya justru dikabulkan.

“Pada tingkat kasasi di tahun 2015, Mahkamah Agung memutuskan PT CGA memenangkan gugatan terhadap Dinas PU Bengkalis.

Perusahaan itu berhak melanjutkan proyek tersebut,” tutur Syarif.

Amril dilantik sebagai Bupati pada 17 Februari 2016. Namun, berdasarkan barang bukti yang dimiliki oleh KPK, sebelum ia dilantik sebagai bupati, Amril diduga telah menerima suap senilai Rp2,5 miliar.

“Tujuannya, untuk memuluskan anggaran proyek peningkatan Jalan Duri - Sek Pakning multi years tahun 2017-2019,” kata pria yang sempat menjadi aktivis lingkungan itu.

Setelah resmi menjabat sebagai Bupati, PT CGA semakin intens bertemu dengan Amril. Di dalam pertemuan itu, perwakilan PT CGA menanyakan kelanjutan proyek infrastruktur yang sempat akan mereka kerjakan. Amril pun menyanggupi akan membantu.

Tapi, tentunya hal itu tidak gratis.

“Dalam rentang Juni dan Juli 2017, diduga tersangka AMU (Amril Mukminin) telah menerima Rp3,1 miliar dalam bentuk mata uang dollar Singapura dari PT

CGA,” kata Syarif.

Pemberian uang, tambah Syarif, dilakukan agar Bupati Bengkalis bersedia memuluskan proyek yang akan digarap oleh PT CGA yakni proyek peningkatan Jalan Duri - Sei Pakning multi years 2017-2019. Dengan begitu, maka total suap yang diduga diterima oleh Bupati Bengkalis, mencapai Rp5,6 miliar.

Sementara, di proyek pertama, yang dikorup adalah pengerjaan peningkatan Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau tahun anggaran 2013-2015. Namun, kejanggalan sudah terjadi, ketika Bupati sebelumnya turut bertemu dengan tersangka Makmur dan Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis, M. Nasir. Dari pertemuan itu, diputuskan proyek peningkatan jalan akan dimenangkan oleh perusahaan milik Makmur.

“Padahal, proses lelang belum dilakukan,” kata Syarif, Setelah ditelusuri, perusahaan yang digunakan oleh Makmur untuk mengerjakan proyek itu, bukan miliknya. Ia meminjam nama perusahaan kepada Hobby Siregar yakni PT MRC. Untuk meminjam nama perusahaan pun tidak gratis.

Makmur harus menyetor Rp1,6 miliar.

Singkat cerita, Makmur mendapatkan proyek dengan nilai anggaran mencapai Rp459,32 miliar pada 28 Oktober 2013. Akibat proses yang tak lazim itu, negara dirugikan sekitar Rp105,88 miliar dari nilai proyek Rp459,32 miliar.

Syarif mengaku sangat menyesalkan korupsi di sektor infrastruktur malah masih terus terjadi. Padahal, fasilitas jalan di Kabupaten Bengkalis seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat

Sambungan Hal. 1

rokhman, Kamis (23/5).

Sementara itu, di pihak Mabes Polri menjelaskan, sebanyak 8 kompi aparat (satu kompi terdiri dari 100120 personel, red) TNI-Polri akan melakukan pengamanan di gedung MK. “Sekarang ini yang ada di kantor MK gabungan TNIPolri ada 8 kompi,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).

Kombes Harry baru saja mendampingi Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol. Wahyu Hadiningrat, yang datang mengecek kesiapan pengamanan. Polri ingin menjamin semua siap agar situasi di ibu kota tetap kondusif.

“Personel kami dengan TNI dan Polri semua sudah melekat dari kemarin. Hari ini tadi dicek oleh pimpinan, baik kapolda, untuk meyakinkan bahwa kesiapan personel-personel yang ada di kantor MK ini siap untuk melaksanakan antisipasi pengamanan,” jelasnya.

Kombes Harry mengatakan seluruh kesiapan pengamanan sudah terencana dengan baik. Baik terhadap pihak Prabowo-Sandiaga yang akan datang ke MK maupun terhadap massa yang mungkin saja akan menggelar aksi di sekitar gedung MK. “Terkait aksi kami belum dapatkan laporan ya.kami di sini untuk melaksanakan pengamanan masyarakat atau pun caleg yang dan termasuk juga pilpres yang akan melakukan gugatan ke MK terkait sengketa pilkada atau pilpres,” jelasnya.

“Terkait pengamanan penutupan Jalan Merdeka Barat ini kan sudah beberapa hari yang lalu terkait ada beberapa kegiatan aksi yang dilaksanakan di kantor Bawaslu sampai hati ini kami masih kami tutup kantor di Merdeka Barat,” sambungnya. (red/rud/dtk) Sambungan Hal. 1

ya juga akan langsung melakukan perbaikan yang sesuai dengan standar pelabuhan penumpang seperti di daerah lain.

Saat ini lanjutnya, Kementerian Perhubungan akan memaksimalkan pelabuhan Batuampar hingga arus balik lebaran 2019 ini.

“Untuk itu sejumlah perbaikan akan segera kita lakukan untuk memberikan kenyamanan kepada pemudik,” ujarnya.(rm/bps).

Sambungan Hal. 1

setempat dan dapat meningkatkan perekonomian warga setempat.

“Tapi, malah menjadi bancakan pejabat di pemerintah kabupaten, pejabat lelang, politisi dan pihak swasta,” kata dia lagi.

Sementara, juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan institusi tempatnya bekerja sudah mengirimkan surat permintaan kepada pihak imigrasi agar mencegah Amril tak bisa ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.

“Sebagai informasi tambahan, terhadap AMU (Amril), Bupati Bengkalis, sudah dilakukan pelarangan ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Terhitung dari tanggal 15 Mei 2019 ini,” kata Febri di gedung KPK. Sebelum diumumkan sebagai tersangka, penyidik KPK sudah menggeledah kediaman dan kantor Bupati Bengkalis pada Rabu kemarin. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan ada tiga lokasi yang digeledah oleh penyidik.

“Sejauh ini, tim penyidik KPK mengamanka dokumen-dokumen penganggaran terkait dengan proyek jalan,” kata Febri di gedung KPK pada Rabu kemarin.

Bupati Amril merupakan tersangka keempat dalam kasus proyek infrastruktur di Bengkalis. Tiga tersangka lainnya yakni Hobby Siregar, Makmur dan M. Nasir.

Akibat perbuatannya, Bupati Amril disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 12 huruf B UU nomor 20 tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila merujuk ke pasal tersebut, maka ia terancam pidana penjara 4-20 tahun.

Selain itu, ada pula denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar. (rm/mmwd)

Walikota Batam Sofyan juga mengatakan, segala berkas atau dokumen yang dibutuhkan sudah siap, namun penetapan ini harus menunggu selesainya perubahan PP nanti. Dan Pemerintah juga mengupayakan proses ini rampung dalam waktu dekat. Kemungkinan di semester pertama 2019 sudah bisa ditetapkan.

Semua surat-suratnya sudah rapi dan drafnya juga sudah jadi. Lebih cepat lebih baik, tutur Sofyan.

Sebelumnya kisruh penujukan Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala BP hingga saat ini masih berlanjut. Pasalnya belum lama ini ratusan pegawai BP Batam beramai-ramai menandatangani petisi penolakan.

Mereka khawatir, akan ada perubahan yang negatif jika Wali Kota Batam menduduki kursi Kepala BP Batam sebagai ex officio.

Selain itu, masyarakat Batam meyakini dan meragukan kemampuan Walikota Batam, HM Rudi, dalam mengembangkan pembangunan dalam bidang industri, pariwisata serta alih kapal yang selama ini dilakukan oleh BP Batam.

Masyarakat juga sudah mencium adanya upaya kepentingan politik pihak-pihak tertentu untuk menguasai pengelolaan lahan di Pulau Batam.Karena, HM Rudi jelas masih merangkap sebagai pengurus DPD salah satu partai politik yang tetap tunduk pada pimpinan partainya yang memang dikenal terlalu berambisi untuk menguasai Batam.

Masyarakat menilai, sejak kepemimpinan era Presiden Jokowi dan pengaruh pimpinan daerah partai pendukungnya, semua lini bidang pemerintahan, hukum dan perundung-undangan menjadi carut marut.

“Nuansa politik praktis semakin kental. Kita tau HM Rudi masih aktif sebagai pengurus partai politik dan tunduk kepada pimpinan partai yang selama ini terlalu berambisi untuk menguasai semua lini di Pulau Batam ini,” uja Aksi Penolakan Ex-officio yang di gelar secara spontan oleh pegawai BP Batam dihalaman kantor BP Batam, sempat memanas, dikarenakan pihak Satpol PP meminta spanduk bertuliskan tolak Ex-officio segera diturunkan.

Namun hal tersebut, mendapatkan perlawanan dari pegawai BP Batam yang bersiaga menjaga spanduk yang mereka telah pasang di beberapa titik aset milik BP Batam.

Sembari menanti dan siap bentrok dengan Satpol PP, karyawan BP Batam berpakaian putih dan ratusan Direktorat Pengamanan (Ditpam) membubuhkan tanda tangan di spanduk putih sepanjang 200 meter yang dibentang di depan Kantor BP Batam.

Pembubuhan tanda tangan ratusan karyawan tersebut diiringi dengan orasi dari perwakilan karyawan dan mantan karyawan BP Batam serta perwakilan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Rakyat Keadilan (SRK).

Menurut seorang perwakilan BP Batam, seluruh karyawan BP Batam tidak ingin BP Batam dipimpin oleh Wali Kota Batam karena saat ini BP Batam telah bekerja sesuai dengan koridor.

Hal yang sama diungkapkan oleh Akhmad Rosano Ketua Umum DPP LSM SRK, dalam orasi nya kepada karyawan BP Batam pihaknya bukan membela BP Batam, namun sebagai elemen masyarakat yang mengerti hukum dirinya tidak ingin Wali Kota ex-officio sebagai Kepala BP Batam karena belum adanya payung hukum untuk itu.

“Kita minta Walikota Batam Ex-officio Dibatalkan,” Ujarnya.

Ironisnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memutuskan menyetop dualisme kepemimpinan di Batam.

Darmin menegaskan BP Batam tidak dibubarkan. Hanya saja, BP Batam nantinya akan dipimpin langsung Wali Kota Batam.

“Rapat Kabinet Terbatas di Istana membahas tentang pengembangan Badan Pengusahaan Batam (BP) Batam telah mengambil keputusan penting,” ujar Darmin Nasution dalam siaran persnya yang diterima batamnews.co.id pada 13 Desember 2018 lalu.

Darmin menambahkan, pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam tetap dilakukan oleh BP Batam, yang dipimpin secara ex-officio oleh Wali Kota Batam.

Niat pemerintah pusat meleburkan BP Batam dengan Pemko Batam menuai reaksi sejumlah pihak.

Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Batam menilai rangkap jabatan ini melanggar undang-undang yakni UU nomor 53 tahun 1999 pasal 21.

Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk mengatakan rangkap jabatan ini harus dijelaskan kepada pemangku kepentingan.

Menata kelola kewenangan pembangunan di Batam tidak dapat dilakukan dengan ex officio.”Ini pasti ada masukan yang keliru kepada pak presiden,” ujar Jadi, Kamis (13/ 12/2018).

Jadi menjelaskan UU tidak bisa dianulir oleh Peraturan Pemerintah (PP), sedangkan PP 46/2007 hanya menetapkan Batam menyeluruh KPBPB dan mengalihkan Otorita Batam (OB) menjadi BP, maka kepala BP

Sambungan Hal. 1

Batam tidak bisa dirangkap oleh Wali Kota Batam.

Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) yang dijadikan dasar hukum untuk Exofficio Kepala BP Batam merupakan revisi PP 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam.

“Salah satu point dalam hal menimbang adalah mengatur Ex-officio kepala BP Batam, padahal PP 46 ini mengatur KPBPB, ini yang salah menurut kita,” ujar Ketua Dewan Pakar Bidang Hukum Kadin Kota Batam, Ampuan Situmeang.

Menurutnya jika ingin mengatur kewenangan Exofficio Kepala BP Batam, lebih baik buat PP yang baru.

Jika nantinya RPP tetap diteruskan dan PP juga dikeluarkan maka akan ada pelanggaran hukum. “Jika diuji nanti di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa mental juga,” katanya.

Para pengusaha di Batam meragukan kemampuan Wali Kota Batam yang juga sebagai Ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam.Keraguan itu menimbulkan keresahan di kalangan pengusaha. Mereka khawatir Batam tidak mengalami kemajuan.

Ketua Bidang Organisasi Dewan Koperasi Indonesia, Tony misalnya, menilai Keputusan yang dikeluarkan Menko Perekonomian beberapa waktu lalu harus dikaji ulang.

“Tentang persoalan dualisme, bukan dengan cara begitu untuk menyelesaikannya,” ujar Tony pada kesempatan yang sama.

Sementara itu Daniel Burhanuddin, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meminta agar jabatan kepala BP Batam dapat dilakukan fit and proper test. Agar yang menduduki Kepala BP Batam memang sesuai dengan kemampuannya.

Keputusan Menko Perekonomian menjadikan Wali Kota Batam sebagai Ex officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam kian memantik pro kontra dari berbagai pihak.

Kebanyakan tidak mendukung keputusan tersebut, termasuk juga dari kalangan pengusaha.Selain itu juga dari masyarakat.

“Keputusan itu harus dikaji ulang, karena sangat tidak tepat,” ujar Ketua Lembaga Survey Batam, Muhammad Azhar beberapa waktu lalu Kekhawatiran dari masyarakat itu juga banyak disampaikan kepada pihaknya. Karena ditakutkan menimbulkan kekacauan dan mengganggu iklim investasi di Batam. ”Serta menghambat pertumbuhan ekonomi di Batam, karena antara BP Batam dan Pemko Batam adalah 2 (Dua) sistem yang berbeda,” kata dia.

Media Asing sempat melemparkan batu ke arah para personel.

Namun ada juga aparat Brimob yang ternyata menggunakan peluru tajam.

Hal ini terlihatb adanya korban-korban yang meninggal atau terluka tembakan karena pewluru tajam. Selongsong peluru juga banyak ditemukan warga di sekitar masjid.

Bentrokan terjadi di wilayah sekitar depan kantor Bawaslu, Thamrin, kawasan Tanah Abang, dan Petamburan, Jakarta Pusat.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyebut bahwa kerusuhan sepanjang malam hingga pagi ini sudah menewaskan enam orang.

Hingga pukul 06.15 WIB, Rumah Sakit Budi Kemuliaan dilaporkan menerima 17 pasien, dua di antaranya dirujuk ke RS Tarakan. Mereka dibawa ke rumah sakit karena berbagai macam sebab, seperti terkena tembakan.

Informasi yang dihimpun media ini dari subersumber terpercaya menyebutkan bahwa hingga siang, korban yang meninggal akibat tembakan dan penganiayaan petugas berjumlah 11 orang.

Sementara itu, saat kerusuhan berlangsung, massa aksi 22 Mei menemukan ratusan peluru tajam dari mobil Brimob yang terparkir di ruas jalan Brigjen Ka-

2

BP Batam merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang berorientasi pada Pendapatan atau Penghasilan, sedangkan Pemko Batam yang berorientasi pada Penyerapan Anggaran.

“Sebaiknya pemerintah pusat berkonsentrasi dulu pada penyelesaian berbagai persoalan yang ada di BP Batam, daripada buru-buru mengangkat Walikota sebagai Ex-officio Kepala BP Batam,” ujarnya.

Pemerintah pusat masih belum pasti memutuskan Wali Kota ex-officio Kepala BP Batam.Hal ini terbukti dengan belum finalnya rencana yang beberapa bulan terakhir digaungkan.

Pada, Selasa (7/5/2019) lalu, Kementerian Koordinator Perekonomian masih mengumpulkan sejumlah stakeholder dari Batam untuk dimintai pendapat.

Dalam rapat di Kantor Kemenko Perekonomian yang dimulai sekira pukul 13.00 WIB, lembaga itu belum juga mengeluarkan kebijakan resmi terkait Wali Kota ex-officio Kepala BP Batam.

Bahkan, dalam undangan rakor yang disampaikan, agenda rapat yang dipimpin Sekretaris Kemenko Perekonomian adalah konsultasi publik terkait rencana Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Sebanyak 200 massa dari berbagai LSM Kota Batam berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Perekonomian RI di Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2019) lalu.

Mereka menyuarakan penolakan terhadap jabatan Wali Kota ex-officio Kepala BP Batam.

Orasi berlangsung selama dua jam sebelum akhirnya mereka berdialog dengan pihak kementerian.

“Kita berdialog, kementerian sangat mengakomodir, dialog hampir tiga jam,” ujar Mulkansyah, Ketua Riau Corruption Watch (RCW) Kepri, Selasa (7/5/ 2019).

Mulkan melanjutkan, pihaknya menolak ex-officio karena belum pernah dilakukan uji materi, dan menjadikan jabatan Wali Kota ex-officio Kepala BP Batam bukanlah solusi memajukan ekonomi.

Selain itu menurutnya, ex-officio juga sarat timbulnya praktik korupsi.Dia mensinyalir ada kepentingan dalam penerapan kebijakan ex officio tersebut.

Menurutnya BP Batam yang sebelumnya memang sebagai badan yang dibentuk untuk mengembangkan Pulau Batam sebagai kota industri punya peran berbeda dengan Pemko Batam. (rm/mwd) Sambungan Hal. 1

tamso, Jakarta Barat, Rabu (22/5) siang, tepatnya di dekat fly-over Slipi Jaya arah Kemanggisan.

Massa dengan disaksikan dari aparat TNI menemukan peluru tersebut di mobil Toyota Rush milik Brimob yang diletakkan dalam sebuah peti kayu. Peluru itu lantas disita massa, namun tidak sedikit juga yang berserakan di jalan raya. Sebagian peluru juga banyak diambil warga yang melintas.

“Bisa kalian lihat sendiri peluru tajam semua.Pantas pada mati warga.Ya buat menembak warga ini peluru,” kata salah satu orang di lokasi.

Selain menyita peluru, massa juga menjarah beberapa peralatan kepolisian seperti tameng dan amunisi untuk gas air mata.

Namun, seperti biasa, pihak Mabes Polri saat dikonfirmasi wartawan secara terpisah berupaya menyanggahnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bakal mengecek temuan peluru tersebut.

“Masih dicek. Yang perlu disampaikan bahwa aparat keamanan dalam pengamanan unjuk rasa tidak dibekali oleh peluru tajam dan senjata api,” ujar.

Kediaman Prabowo

Mulai Ramai Suasana di kediaman calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto cukup ramai namun masih terkendali. Satu per satu massa berdatangan ke kediaman Prabowo yang berlokasi di Kertanegara IV, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Rabu (22/5). Ada sekitar 30an massa yang datang ke kediaman Prabowo.

Dari pantauan CNNIndonesia.com beberapa masyarakat ini telah mulai hadir sejak pukul 10.00 WIB.Bahkan pada pukul 11.10 WIB satu mobil komando yang dibubuhi tulisan ‘suara rakyat’ dan sejumlah pengeras suara pun sudah terparkir di halaman rumah Mantan Danjen Koppasus itu.

Kebanyakan massa yang datang adalah emak-emak dan bapak-bapak. Mereka juga membawa atribut berupa peci, sorban dan berkerudung lebar. Para massa ini berdiri dan duduk-duduk di sekitar halaman rumah Prabowo seolah menunggu instruksi.

Sebelumnya, sejumlah purnawirawan TNI/Polri juga tekah berdatangan ke kediaman Prabowo, salah satunya Mantan Kapolda Metro Jaya, Sofjan Jacoeb.

Saat dihubungi, Sofjan menyebut pihaknya tengah melakukan konsolidasi dan rapat di kediaman Prabowo. ”Sebentar ya, ini masih rap-

at,” kata Sofjan.

Prabowo sendiri terpantau baru tiba di kediamannya di Kertanegara IV sekitar pukul 11.20 WIB dengan pengawalan ketat.Namun belum ada petinggi BPN maupun calon wakil Presiden Sandiaga Uno yang datang ke lokasi.

Saat tiba, masyarakat yang siap beraksi di kediaman Prabowo langsung menyerukan kalimat tasbih dan takbir. “Allahu Akbar, Prabowo Presiden,” kata para massa ini.

Meski begitu, Prabowo sama sekali tak keluar dari mobil putih miliknya. Terpisah, Suasana Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Rabu (22/5) pukul 10.53 WIB, terpantau kondusif. Massa aksi mulai melunak semenjak kedatangan sejumlah anggota TNI AD. Berdasarkan pantauan, beberapa anggota TNI terlihat sedang memadamkan api akibat ban yang dibakar oleh massa.Selain itu, anggota TNI juga membersihkan bendabenda yang menghambat lalu lintas, seperti menyapu serpihan ban terbakar.Ruas jalan pun sudah bisa dilalui oleh sepeda motor setelah sebelumnya mati total.

Sementara itu, ambulance terus berdatangan.

Meskipun, belum terlihat adanya korban berjatuhan akibat kericuhan yang cukup memanas. (rm/rud/cnn)

CMYK

3

BATAM METROPOLIS

Sabtu, 25- 31 Mei 2019, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Perusahaan Wajib Berikan THR 7 Hari Sebelum Lebaran BATAM, RAKYAT MEDIA- Seluruh perusahaan diwajibkan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada para pekerjanya, paling lambat tujuh hari jelang hari raya Idul Fitri.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti kepada wartawan Rabu (22/ 5/2019). “Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Tenaga kerja RI nomor 2 tahun 2019, yang mengatur tentang aturan pembayaran hak pekerja, dalam hal ini

THR, yang wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” ujar Rudi.

Rudi menjelaskan, bagiperusahaan yang tidakmemberikan THR kepadakaryawannya, Disnaker Kota Batam akan memberikan sanksi. Sanksi tersebut mengacu pada aturan yang ada di Permenaker no.6 tahun 2016, berupa sanksi administrasi dan denda. ”Kami jugasudahmemberikan surat edaran ketiap perusahaan yang ada di Batam,” jelas Rudi.

Rudi menambahkan, untuk

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Media TerverifikasiAdministrasi&Faktual Terbitsejak 26 April 2014 PT Rakyat Media Pratama PerubahanAktaNotaris No.84 PengesahanMenteriHukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha JasaPenerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 PenanggungJawab Mawardi Muhammad PemimpinUmum/PemimpinRedaksi Mawardi (WartawanUtama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, WklPemimpinUmum Erwinsyah.SH WklPemimpinRedaksi Boy Hendri. SH SekretarisRedaksi/Tata Usaha Marlina RedakturPelaksana Rudi Hartono AsistenRedaktur Anwar Ujang, AndiStiawan. Amd, RizkiPerdana WartawanLiputanBatam Renhar, IqbalRamadhan, Ferianda,GunawanRamadhan DivisiPemasaran/Iklan Ferianda, IqbalRamadhan DewanRedaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Rudi Hartono Ombudsman Bettor EriksoPardede. SH, BistokNadeak. SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala) Mahyuddin. M ( Wartawan Muda) WartawanLiputanJabodetabek Darmawan, Zulfikar, MykelMeidyEgeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH PerwakilanSumateraBarat Khaidir (Kepala) Syafriadi. AMD, HifzhilKhairatiHasanah Biro KabupatenPasaman Barat Robbisam.S.Sos (Kepala) Biro KabupatenKarimun Jimi Mamo KontributorPulauKundur AnggiatPanggabean Biro Kota Tanjungpinang Anton BiroKabupatenBintan Ferianda. S BiroKabupatenNatuna Abdul Malik Biro KabupatenLingga TaufikSafira (WartawanMuda) UsmanWello BiroKabupatenAnambas Julfan Biro KabupatenMeranti Muhammad Zaini Biro KabupatenKampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro KabupatenBengkalis Indra (Kepala Biro) Biro KabupatenDeli Serdang AzharMunik (Kepala Biro) Biro Kota Binjai DediTopan Biro Kabupaten Langkat Sofyan Biro Kabupaten Aceh Tamiang DediMuliyadi (WartawanMuda) Lay Out AndiRusmin TarifIklan Iklanhitamputih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklankeluarga/dukacita Rp500 mm/kolom iklanucapanselamat Rp600 mm/kolom iklanwarna (full color) Rp10,000 mm/kolom hargatambahan PPN 10 persen.

AlamatRedaksi/Tata Usaha/Iklan JalanKemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 PulauBatam, ProvinsiKepriTelp (0778)-7498179, Fax (0778)-479636, KodePos 29464, website : rakyatmediapers.co.id Email :rakyatmedia77@yahoo.com, email : rakyatmediapers@gmail.com Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 An PT Rakyat Media Pratama Dicetak Oleh : PT Ripos Bintana Press Alamat :Komplek Ruko Baloi Point Blok B2 No.20 Baloi, Batam Kepulauan Riau, Telp (0778)-4883398, Email :percetakan@riposbintana.com Website : www.bintanaprint.com Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

pemberian THR sendiri adalah tujuh hari sebelum lebaran tiba.

Untuk itu Disnaker sudah memberikan pengawasan terhadap pihak perusahaan. “Kami juga ada posko pengaduan di kantor Disnaker, untuk mengadukan perusahaan yang tidak memberikan THR,” tambahnya.

Untuk pengaduan, lanjut Rudi, soal pengaduan sudah bisa dilakukan hingga batas akhir pembagian THR. ”Efektifnya sejak batas akhir pembayaran THR,” kata Rudi. (rm/ferianda).

Kepala Dinas Tenaga kerja Batam

Rudi Sakyakirti

PLN Batam Tunda Pemeliharaan PLTU Tanjung Kasam BATAM, RAKYAT MEDIA-Sistem kelistrikan di Batam telah pulih setelah beberapa pecan lalu sempat mengalami gangguan yang berimbas pada pemadaman bergilir.

Pasokan energy listrik kembali normal setelah mesin pembangkit di PLTG Panaran berhasil diperbaiki dan bisa mengembalikan kebutuhan daya di Batam.

“Alhamdulillah system kelistrikan Batam sudah pulih,” kata Direktur Utama PLN Batam, Dadan Kurnia dipura saat buka bersama dengan media di Hotel Vista Batam, Jumat (24/5/2019).

Dadan memaparkan sebenarnya salah satu pembangkit besar PLN memerlukan istirahat untuk perawatan rutin. Namun hal itu

ditunda agar pemadaman tidak kembali terjadi.

“Sebenarnya pemeliharaan Tanjung Kasam harus dilaksanakan bulan Juli dan kemarin kita minta undur,” ujarnya Perbaikan ini diusulkan PLN Batam mundur hingga bulan Oktober 2019, karena mesin pembangkit di Tanjung Uncang belum juga tiba.

“Kalau Oktober bisa mudah-mudahan Tanjung Uncang mesin 60 mega sudah tiba jadi tidak ada pemadaman,” harapnya.

Selama tiga bulan terakhir, PLN Batam terpaksa melakukan pemadaman bergilir dengan durasi yang cukup lama terhadap pelanggannya. Hal itu terpaksa dilakukan karena tiga

Pemilu 2019 kata Hasyim.

Gugatan Prabowo-Sandiaga diajukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo - Ma’ruf Amin, sebagai pemenang pilpres dengan persentase perolehan suara 55,50% pada Selasa dini hari (21/05).

Pasangan calon nomor urut 02, Prabowo SubiantoSandiaga Uno menolak hasil tersebut seraya menuding “penghitungan KPU bersumber pada kecurangan”.

Bagaimanapun, pengamat politik meragukan kalau penyelesaian sengketa perolehan suara lewat MK bisa mengakhiri polarisasi politik yang terlanjur menguat.

Secara terpisah, Direktur Hukum dan Advokasi BPN, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa bukti-bukti terkait dugaan “kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif” dalam pemungutan suara telah dipersiapkan dengan matang.

Namun ia enggan mengungkap apa saja buktibukti tersebut. “Nanti lihat di persidangan saja,” ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Langkah penyelesaian lewat MK akhirnya ditempuh setelah beberapa elite BPN mengatakan tidak akan melakukannya, dengan juru Kampanye BPN Muhammad Syafii menyatakan tidak percaya kepada MK. “MK telah berhasil membuat kami tidak memiliki kepercayaan bahwa mereka akan melakukan persidangan secara objektif,” ujarnya kepada media pada Rabu pekan lalu (15/05).

Secara terpisah, Anggota Dewan Pengarah BPN, Fadli Zon, mengatakan penyelesaian dugaan kecurangan lewat MK adalah “jalur yang sia-sia” berdasarkan pengalaman di Pemilu 2014.

Namun setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 pada

pembangkit rusak dalam waktu bersamaan.

Kondisi ini tidak hanya membuat pelanggan tidak nyaman, tetapi juga membuat petugas PLN cukup kelabakan.

“Secara hitung-hitungan tak mungkin mesin rusak berbarengan, ini musibah betul dan benar-benar di luar nalar. Akibatnya deficit lebih dari 50 mega watt,” paparnya.

Total daya yang dimiliki PLN Batam saat ini sebesar 120 mega watt dan ketika terjadi kerusakan atau pemeliharaan masih memiliki cadangan. Namun yang terjadi beberapa bulan lalu, dimana seluruh cadangan sudah dimaksimalkan namun tidak mampu menutup defisitdaya. (rm/bns) Sambungan Hal. 1

Selasa (21/05) dini hari, BPN berbalik arah.

Dalam rapat internal yang digelar pada hari itu di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, kubu Prabowo memutuskan untuk menempuh jalur MK. “Pihak paslon 02 akan terus melakukan seluruh upaya hukum sesuai konstitusi dalam rangka membela kedaulatan rakyat yang hak-hak konstitusinya dirampas pada Pemilu 2019 ini,” kata Prabowo dalam konferensi pers.

BPN kemudian membentuk tim khusus untuk menyusun argumentasi hukum dalam gugatan yang bakal diajukan ke MK. Tim ini beranggotakan antara lain Denny Indrayana, Irman Putra Sidin, Rikrik Rizkiyana, dan Bambang Widjojanto.

Meskipun belum pernah ada gugatan sengketa Pilpres yang dikabulkan MK, Direktur Hukum dan Advokasi BPN Sufmi Dasco Ahmad berharap bisa mendorong hakim-hakim di MK untuk membuat keputusan “di luar biasa”.

“Tapi apa pun itu, ini kan namanya ruang hak konstitusional yang diberikan menurut undang-undang pemilihan umum jadi sedikit celah hukum apa pun kan kami akan pergunakan secara maksimal.

Dan apapun hasilnya itu kan ya sudah mau gimana,” kata Sufmi.

Sementara itu, kubu Jokowi juga membentuk tim untuk mempersiapkan diri sebagai pihak terlapor dalam gugatan yang diajukan BPN ke MK. Tim hukum tersebut dipimpin Yusril Ihza Mahendra, pengacara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

“Tim hukum 01 akan dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua tim. Kemudian, wakil ketua

ada Tri Medya Pandjaitan yang merupakan ketua bidang hukum DPP PDI-P, lalu saya sendiri, kemudian Teguh Samudra, dan Luhut Pangaribuan,” kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (23/05). (rm/red)

Jelang Idul Fitri Belum Ada Lonjakan Penumpang di Pelabuhan Batam Centre BATAM, RAKYAT MEDIA-Sepekan lagi menjelang Hari Raya idul Fitri, belum ada lonjakan penumpang di Pelabuhan Internasional Batam center.Hal ini dijelaskan Manager Operasional Terminal FeryInternasional, NikaAstaga, kepadawartawanbelum lama ini. Menurut Nika jumlah penumpang hingga saat ini masih normal. “Masih biasa saja, jumlahnya sekitar 4 sampai 5 ribu penumpang,” ujarnya Nika menyebutkan, diperkirakan saat Lebaran penumpang yang berangkat melalui pelabuhan tersebut tidak begitu meningkat. Berbeda pada saat perayaan hari raya Imlek ataupun Waisak. Disaat perayaan kedua hari raya tersebut, warga Negara Malaysia dan Singapura banyak berkunjung ke Kota Batam untuk liburan.

“Lebaran tidak berpengaruh. Berbeda dengan perayaan China penumpang mencapai 12 sampai 18

Gugat Pilpres lahkan MK jangan jadi “mahkamah kalkulator”.

MK, kata mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Menurut Bambang Widjojanto, sudah seharusnya menelusuri secara serius dugaan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. “Kami mencoba mendorong MK bulan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan begitu dahsyat,” kata Bambang seusai menyerahkan permohonan gugatan hasil Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (24/5/2019).

“Marilah kita perhatikan secara sungguh-sungguh proses sengketa ini. Mudahmudahan MK bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting, dimana kejujuran jadi watak kekuasaan,” kata dia. Tim penasihat hukum Prabowo-Sandiaga secara resmi telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilpres 2019 ke MK, Jumat (24/5/2019) pukul 22.44 WIB atau kurang dari 1,5 jam menjelang penutu-

ribu,” sebutnya. Kendati demikian, Nika mengaku pihaknya tetap menganti sipasi lonjakan penumpang jelang lebaran ini.

Salah satunya dengan menambah petugas keamanan pelabuhan, baik untuk penjagaan di kedatangan maupun di keberangkatan.

“Kami juga koordinasi dengan petugas gabungan. Di depan pelabuhan nanti dibangun posko mandotakstis pada H-7 sampai H+7 Lebaran,” jelasnya.

Terkait penambahan jumlah kapal, Nika mengaku belum bisa memastikan. Namun jika ada lonjakan penumpang, baru akan ada penambahan. ‘Kalau ada lonjakan pasti ada ekstra trip,”ucapnya.

Sementara itu pantauan di lapangan kondisi pelabuhan masih sepi. Berdasarkan data Pelabuhan Batam center,sekitar 2.743 penumpang per harinya yang berangkat melalui pelabuhan tersebut.(rm/feri).

Sambungan Hal. 1

pan pendaftaran permohonan. “Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan permohonan sengketa perselisihan hasil pilpres dan malam ini kami akan serahkan secara resmi permohonan itu,” ujar Bambang Widjojanto.Prabowo-Sandiaga menggugat hasil Pilpres setelah kalah suara dari pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Menurut hasil rekapitulasi KPU, jumlah perolehan suara Jokowi-Ma’ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen suara, sedangkan perolehan suara PrabowoSandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen suara.

Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen suara. Adapun jumlah pemilih yang berada di dalam ataupun luar negeri mencapai 199.

987.870 orang.Sementara pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 158.012.506 orang. Dari total suara yang masuk, 3.754.905 suara tidak sah sehingga jumlah suara sah sebanyak 154.257.601 suara. (rm/kps)

KEPRI

Sabtu, 25- 31 Mei 2019, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Dibalik Melonjaknya Harga Tiket Pesawat

Wings Air Coba Peruntungan di Bandara RHA Karimun KARIMUN, RAKYAT MEDIA – Melonjaknya harga tiket serta pengenaan biaya tambahan bagasi berbayar yang saat ini diberlakukan berbagai manajemen perusahaan maskapai penerbangan, membuat kondisi di bandara-bandara internasional di berbagai wilayah di Indonesia tampak lesu.

Untuk Bandara Hang Nadim Batam, setiap hari terpaksa sering melakukan pembatalan penerbangan sebanyak belasan kali. Sehingga kondisi Bandara Internasional itu dalam beberapa bulan terakhir tampak lengang dan pengelola disebut-sebut mulai merugi.

Bagaimana dengan kondisi Bandara Raja Haji Abdulah (RHA) Karimun, apakah mampu mendongkrak perekonomian masyarakat setempat di tengah ketidakpastian penurunan harga tiket serta seberapa efektifkah perdagangan menggunakan jasa pesawat saat ini?

Ya, pelaksanaan Proving Flight maskapai Wings Air di Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) Sei Bati, Kecamatan Tebing, Karimun, berjalan dengan mulus pada Kamis (23/5/ 2019).

Pendaratan perdana Pesawat Wings Air jenis Avions de Transport Regional (ATR) 72 seri 600 tersebut, bertujuan untuk mengecek kelayakan bandara di Karimun.

Hal itu dilakukan sebelum dilakukan rute penerbangan yang telah dijadwalkan dengan rute Batam-Karimun.

Distrik Manager Lion Air Group Batam, M.Zaini Bire, mengatakan, Kabupaten Karimun telah lama menjadi sasaran

Wings Air untuk membuka jalur penerbangan, namun baru dapat terlaksana.

“Sebenarnya sudah lama ingin membuka rute penerbangan dari Karimun, tapi baru terlaksana sekarang,” kata dia, kemarin.

Menurutnya, Karimun memiliki potensi penumpang yang sangat bagus, ditambah wilayah Karimun merupakan daerah transit dari berbagai daerah bahkan antar negara.

“Potensi di sini sangat bagus.

Dari dibukanya rute KarimunBatam, tidak menutup kemungkinan kita untuk membuka jalur lebih luas lagi seperti Tanjungpinang dan Pekanbaru,” kata Bire.

Dari hasil uji coba pendaratan perdana ini, menurutnya, Bandara RHA dinilai sudah cukup baik dan fasilitasnya telah memenuhi persyaratan, sesuai dengan aturan dari Kementerian Perhubungan.

Penerbangan resmi rencananya akan dilakukan paling lambat pada 12 Juni 2019 mendatang. Namun jadwal itu bisa lebih cepat lagi tergantung persiapan dari kedua belah pihak.

Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim mengatakan, Kabupaten Karimun merupakan wilayah baru berkembang yang membutuhkan transportasi udara untuk mendukung perkembangan daerah.

“Ini akan menjadi kebutuhan masyarakat kedepannya. Bukan dari Karimun saja, namun dari daerah-daerah lain seperti Meranti dan Selat Panjang,”katanya.

Kehadiran Wings Air menjadi sebuah kemudahan untuk masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya. Bukan dalam tugas

kerja, tetapi juga untuk masyarakat bepergian tanpa memakan waktu yang lama.

Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan penuh untuk kemajuan bandara ini kedepan menjadi lebih baik.

Sementara itu, Kepala Bandara RHA Karimun, Fanani Zuhri, mengatakan, kegiatan hari ini merupakan uji coba untuk membuat usulan protab kegiatan take off landing dan operasional pesawat Wings Air sebelum penerbangan perdananya nanti.

“Ada beberapa tim maskapai yang akan melakukan pengecekan di sini, sebelum dilakukan penerbangan perdana,” katanya.

Senada dengan Fanani, Direktur Badan Usaha Bandar Udara, Suwarso, menambahkan penerbangan ini akan dibuka secara rutin setiap harinya dari Bandara Hang Nadim menuju Bandara Raja Haji Abdullah.

“Penerbangan dilakukan setiap hari, semoga menambah penerbangan di Batam,” kata dia.

Dilakukannya proving flight ialah untuk melakukan uji coba kelayakan bandara, dan memastikan prosedur tetap pada saat penerbangan dan pendaratan nantinya.

Menurutnya, apabila dalam proving flight yang nanti dilakukan kelayakan bandara dinilai baik, maka sudah dipastikan pada 30 Mei nanti Wings Air akan memulai penerbangan perdana dengan melayani rute Karimun- Batam.

“Kalau tidak ada perubahan dari pihak maskapai, tanggal 30 sudah mulai terbang perdana dan akan melayani rute Karimun-Batam setiap harinya,” katanya. .(rm/rud/red)

4

CMYK

5

Sabtu, 25- 31 Mei 2019, Minggu III

MERANTI-BENGKALIS Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kejari Bengkalis Sita Rumah Mewah Kasus KMP Tasik Gemilang BENGKALIS, RAKYAT MEDIA - Kejaksaan Negeri Bengkalis melakukan penyitaansatu unit rumah mewah yang terletak di Komplek Villa Jalan Lobak, Kota Pekanbaru, Senin (20/ 5/2019).

Penyitaan rumah mewah tersebut terkait dugaan kasus dugaan korupsi penyelewengan pengelolaan anggaran operasional Aset Dinas Perhubungan Bengkalis Kapal Motor Penumpang (KMP) Tasik Gemilang dari tahun 2012 - 2015.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bengkalis, Agung Irawan, SH, ketika dikonfirmasi membenarkan perihal penyitaan satu rumah mewah di Pekanbaru tersebut.

“Rumah mewah yang disita itu terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan aset daerah KMP Tasik Gemilang yang saat ini kita tangani. Rumah tersebut merupakan milik tersangka YA alias Edi pihak swasta yang mengelola KMP Tasik Gemilang,” kata Agung, Selasa 21 Mei 2019.

Tersangka YA diketahui juga merupakan Kepala Cabang Bengkalis PT.Gemalindo Shipping Batam. Satu diantara dua tersangka dalam kasus penyelewengan dana operasional Kapal Roro KMP Gemilang yang merupakan aset Dinas Perhubungan Bengkalis.

“Saat ini YA sudah mendekam di Rutan sialang bungkuk Pekanbaru pada

GUBERNUR Riau (Gubri) Syamsuar saat mengunjungi kebun Geronggang di Jln.Poros Sungai Alam-Selat Baru, Sungai Alam, Rabu (22/5/2019).

RUMAH mewah milik tersangka AY

awal pekan lalu setelah menghadiri panggilan kedua Kejaksaan Negeri Bengkalis dengan status tersangka. Selain YA Kejari Bengkalis juga telah menahan tersangka lainya yakni Mantan Kepala Dishub Bengkalis Jafaar Arief,”ujarnya.

Agung mengatakan, penyitaan dilakan oleh Tim Jaksa Penyidik. Penyitaan setelah surat penetapan diterima dari Pengadilan Tipikor Pekanbaru atas permintaan Kejari Bengkalis. Lanjut

Agung, penyitaan rumah mewah itu merupakan petunjuk hasil penyidikan.

“Rumah itu diduga diperoleh atau berhubungan dari tindak pidana korupsi. Nasib rumah itu nanti akan diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan.

Dan kemungkinan rumah tersebut akan disita untuk diserahkan kepada negara guna pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini,” imbuhnya. (red/rm)

Bupati Amril Ajak Warga Semangat Bertadarus BENGKALIS, RAKYAT MEDIA - Ratusan masyarakat Muara Basung, Kecamatan Pinggir antusias mengikuti tabligh akbar sempena Nuzul Qur’an, yang digelar Pemkab Bengkalis, Selasa (21/5/2019).

Kegiatan bertepatan dengan malam 17 Ramadhan 1440 H tersebut dilaksanakan di Masjid At-Taqwa, Desa Muara Basung, Pinggir,.

Antusias masyarakat dilihat dari masjid penuh sesak warga yang ingin melaksanakan shalat maghrib, isya, tarawih dan pengajian bareng Bupati Bengkalis, Amril Mukminin.

Saking penuhnya warga yang ingin mengikuti shalat bareng Bupati, ada juga yang rela shalat di teras dan disamping masjid.

Bersempena Nuzul Qur’an, Bupati Bengkalis, Amril Mukkminin mengajak seluruh masyarakat Bengkalis, khususnya Keca-

matan Pinggir untuk lebih bersemangat bertadarus, semakin khusyuk sholat tahajud, semakin lama i’tikaf di masjid, dan makin mempertebal ukhuwah islamiyah.

“Sebab Al Quran diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW agar menjadi rahmat bagi semua umat, sumber segala ilmu pengetahuan, agar membimbing kita semuanya menjadi lebih baik,” seru Bupati Amril.

Dikesempatan itu, Kepala Daerah bergelar Datuk Monti Alam itu kembali menegaskan bahwa pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Bengkalis, tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik saja.

“Akan tetapi pembangunan yang bersifat non fisik seperti pembangunan sosial, budaya dan keagamaan terus kita tingkatkan, termasuk bidang pembinaan keagamaan terhadap

generasi bangsa,” urainya.

Program pembangunan yang kita laksanakan, sambungnya, bukan hanya memerlukan dukungan masyarakat, namun juga butuh kesabaran dalam menunggu hasil dari buah kerja pemerintah.

“Untuk itu kami mohon doa dari seluruh masyarakat Negeri Junjungan, khususnya masyarakat Kecamatan Pinggir, agar kami diberi Allah kekuatan dan kesehatan untuk bekerja dengan sepenuh hati, membawa perubahan yang nyata untuk negeri ini,” ujar Bupati Amril yang malam itu hadir bersama istrinya, Kasmarni.

Guna menambah semarak dan berkahnya acara peringatan turunnya Al Qur’an tersebut, Pemkab Bengkalis melalui Bagian Kesra mengundang penceramah kondang dari Kota Pekanbaru, Ustadz H Marhalim.(red/hms/rm)

Gubernur Riau Tinjau Panen Udang Kebun Geronggang Bengkalis BENGKALIS, RAKYAT MEDIA Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengunjungi kebun Geronggang di Jln.Poros Sungai Alam-Selat Baru, Sungai Alam, Rabu (22/5/2019).

Setahun yang lalu, sebelum Syamsuar menjabat menjadi Gubri, pernah mengunjungi kebun geronggang dan masih dalam keadaan proses penanaman.

Kunjungan ini dilakukan mengingat kasus pembakaran kebun dan lahan di Bengkalis sangat tinggi.

Syamsuar sangat terkesan dengan usaha masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis.

“Pohon geronggong merupakan tanaman hutan yang ditanam di lahan gambut. Tanaman ini sangat bagus untuk dikembangkan, karena tidak mengganggu dan tidak merusak tanaman lain yang hidup disekitarnya,” ungkap Syamsuar.

Warga Senggoro sudah membudidayakan tanaman Geronggang melalui kelompok tani sejak lebih kurang setahun yang lalu. Penanaman Geronggang dilatarbelakangi oleh kondisi lahan gambut yang

mudah terbakar.

Gubri juga berharap dengan adanya penanaman pohon Geronggang, dapat meningkatkan ekonomi dan berkurangnya pembakaran hutan di Kabupaten Bengkalis.

Sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar bersama rombongan terlebih dahulu mengunjungi Unit Pengelolaan Ikan (UPI) CV.Bina Usaha di Jalan Panglima Minal Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Rabu pagi 22 Mei 2019.

Syamsuar hadir di dampingi Pelaksana Harian (Plh) Sekda Bengkalis, Hj.Umi Kalsum.

Gubri menyaksikan langsung proses mengelolaan dan panen udang vaname di UPI CV. Bina Usaha .

Dalam diskusinya dengan masyarakat, Syamsuar mengatakan, Pulau Bengkalis, Rupat dan Rangsang, menjadi topik dunia karena memiliki potensi yang sangat besar di bidang perikanan.

“Kita harus memperjuangkan batas negara kita dan jangan sampai sumber daya alam direbut oleh

negara lain. Sedangkan Malaysia terus-terusan melakukan reklamasi sementara kita hilang,” tegas Syamsuar.

Gubri menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah berkoordinasi kepada Menteri Perikanan RI, Susi Pujiastuti, tentang potensi perikanan di Provinsi Riau. Apalagi Bengkalis, merupakan satu-satunya pulau di dunia dengan lahan gambut yang berada dipulau terluar dan berbatasan dengan negara lain.

“Di dalam sejarah Pulau Bengkalis merupakan satu-satunya pulau di dunia yang memiliki lahan gambut berada dipulau terluar dan berbatasan dengan negara lain. Jadi, kita harus mempertahankan dan menjaganya,” ungkapnya.

Syamsuar Berharap dengan Unit Pengelolaan Ikan (UPI) CV.Bina Usaha Bisa ini bisa jadisumber ekonomi masyarakat di Bengkalis.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik, Haholingan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, H. Arman Aa. (red/rm)

Polsek Bengkalis dan Ibu Bhayangkari Berbagi Takjil BENGKALIS, RAKYAT MEDIA - Kepolisian Sektor (Polsek) Bengkalis bagi bagikan takjil bagi warga masyarakat yang melintasi di Jalan Awang Mahmuda di depan kantor Polsek Bengkalis jelang berbuka puasa.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jalan Awang Mahmuda, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Senin (21/5/2019) pada pukul 17.00-17.30 WIB. Pembagian takjil tersebut, dipimpin langsung Kapolsek Bengkalis, AKP Maitertika, SH, MH, beserta jajaran dan Bhayangkari Polsek dengan men-

gusung tema Berbagi takjil dalam rangka Polsek Bengkalis Beramal dan Berbagi.

Sementara itu, Kapolsek Bengkalis AKP Maitertika SH MH kepada bebarapa awak media menyampaikan bahwa pembagian Takjil kepada masyarakat yang sedang melintasi jalan Awang Mahmuda itu, bertujuan agar terjalinnya silaturrahmi dan komunikasi yang baik antara masyarakat dan Kepolisian.

“Agar terjalinnya silaturahmi dan komunikasi yang baik antara pihak Kepolisian dengan warga masyara-

kat, terutama masyarakat yang menerima pembagian takjil dari Polsek Bengkalis,” ungkap AKP Maitertika.

Kapolsek menambahkan, bahwa dibulan suci Ramadhan, sebagai umat umat Islam diwajibkan saling berbagi serta mencari amal ibadah sesama umat.

“Mari kita melaksanakan amal ibadah puasa ini dengan ketulusan hati kita.Karena saling berbagi itu indah.Semoga dibulan suci Ramadhan ini kita semua mendapat keberkahan dari Allah SWT,”pungkasnya. (indra/rm)

GALERI FOTO

Sabtu, 25- 31 Mei 2019, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

GUBERNUR Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun salam komando dengan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak GUBERNUR Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun menandatangani berita acara

Ketua DPRD Jumaga Nadeak pimpin Rapat Paripurna

Kepri kembali Meraih Opini WTP Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI PEMERINTAH Provinsi Kepri kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri TA.2018 yang disampaikan pada sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepri di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kamis (23/5).

Gubernur H Nurdin Basirun dalam sambutannya mengatakan bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat atas laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI merupakan kali kesembilan didapat Pemprov Kepri, diharapkan menjadi motivasi bagi jajaran untuk semakin mewujudkan kinerja yang maksimal.

“Dengan opini WTP yang telah diterima ini diharapkan pengolaan keuangan akan semakin baik, transparan dan akuntabel,” ujar Nurdin.

Tak lupa, Nurdin mengucapkan terimakasih dan apresiasi besar kepada pihak BPK RI setelah hampir dua bulan lebih melakukan pemerikasaan atas laporan keuangan.

“Tentu kita berharap opini ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk dapat dipertahankan ditahun-tahun berikutnya, tak lupa kami ucapkan terimakasih dan apresiasi besar kepada para pen-

gelola keuangan daerah dan pihak terkait yang telah mewujudkan pencapaian ini,” lanjut Nurdin.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kepri Azhar, SE.,M.Si mengatakan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyusun laporan keuangan dan pemeriksaan atas laporan tersebut merupakan bagian dari tugas konstitusional dari BPK. “Tahun 2018 merupakan tahun keempat bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah menggunakan berbasis aktual yang mana diharapkan Pemda dapat lebih komperhensif dalam menyajikan seluruh data keuangan.

Secara Nasional pun kami laporkan pada 2017 sebanyak 411 daerah mendapat opini WTP meningkat dari 2016 berjumlah 378 daerah,” kata Azhar.

Azhar menyampaikan bahwa pemeriksaan memiliki tujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian keuangan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran yang disajikan. Pemeriksaan dimaksudkan bukan untuk mengungkapkan penyimpangan meski demikian pemerika menemukannya yang berdampak bagi kerugian negeara harus diungkapkan.

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak berfoto bersama

“Dengan demikian opini yang diberikan termasuk pernyataan profesional mengenai kewajaran bukan menjamin tidak adanya kesalahan ataupun kemungkinan timbul kesalahan dikemudian hari,” lanjutnya.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan termasuk implementasi rencana aksi yang dilakukan Pemprov Kepri, BPK

memberikan opini WTP yang dengan demikian Kepri telah berhasil mempertahankan opini tersebut yang diharapkan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

Ketua DPRD Jumaga Nadeak selaku pimpinan sidang memberikan apresiasi kepada jajaran

BPK RI atas terlaksananya laporan hasil pemeriksaan ini.

Adapun penyerahan LHP ini merupakan amanat aturan perundang-undangan. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan atas laporan yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal.

“Harapan kami tentu Pem-

SUASANA rapat paripurna SUASANA rapat paripurna

SUASANA rapat paripurna

PARA Anggota DPRD kepri Sedang berbincang-bincang

prov Kepri dapat mempertahankan opini yang didapat karna DPRD pun melihat kinerja yang ditunjukan Pemprov Kepri dipandang cukup memuaskan,” kata Jumaga.

Jumaga melanjutkan bahwa dalam opini yang disampaikan tersebut terdapat 4 kriteria antara lain: kesesuaian antara laporan dengan standar akuntabilitas, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

“Opini sendiri diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitss kinerja agar semakin efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di segala bidang,” lanjut Jumaga.

Dengan adanya laporan BPK ini ditambahkan Jumaga dapat meminimalisir tingkat kesalahan dan dapat memperbaikinya begitupun dengan pengelolaan keuangan daerah agar efisiensi, tepat sasaran dan berdaya guna untuk membangun kesejahteraan masyarakat Kepri.

Selanjutnya, setelah penyampaian opini dan penandatanganan dokumen serta penyerahannya, LHP akan dipelajari oleh pihak Dewan untuk ditindak lanjuti dan dibahas paling lambat 60 hari setelah penyampaian LHP. (ist)

CMYK

7

Sabtu, 25- 31 Mei 2019, Minggu III

IKLAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

SUMATERA BARAT

8

Sabtu, 25- 31 Edisi Mei 2019, : # 263Minggu Tahun V,III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Harga: Rp6.500,-

Sabtu, 25- 31 Mei 2019, Minggu III

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

8

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno

Apresiasi Wakil Walikota Pariaman GUBERNUR Provinsi Sumatera Barat Irwan Prayitno menghadiri peringatan Nuzulul Quran, yang diselenggarakan di Masjid Raya Sumbar

Gubernur Sumbar Hadiri Nuzul Quran di Masjid Raya Sumbar PADANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Provinsi Sumatera Barat Irwan Prayitno menghadiri peringatan Nuzulul Quran, yang diselenggarakan di Masjid Raya Sumbar, Selasa (21/5/2019).

Irwan Prayitno tampak hadir lebih awal datang di Masjid Raya dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang, celana panjang abu-abu dengan dilengkapi peci, dan melekatkan kain sarung di lehernya (khas Minang).

Malam ini bertepatan dengan Nuzulul Quran pada 17 Ramadan tidak akan lama lagi, karena kita sudah memasuki 10 malam terakhir Ramadan. Sebagai sebuah malam istimewa, Umat Islam dianjurkan untuk mengisi malam Nuzulul Quran dengan beribadah.

Hal ini disampaikan oleh Irwan Prayitno dan sekaligus mengajak masyarakat selalu membaca Al-qur’an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena Al-qur’an adalah sebagai panutan dan pedoman bagi seluruh umat manusia.

Di dalam Kitab Suci ini, kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran jika mempelajarinya, bagi kita yang ingin mempersiapkan diri menghadap Allah SWT..

“Mari jadikan bacaan ayat suci Al-qur’an sebagai benteng menghindari dari perbuatan keji dan mungkar, sebab itu, perlu dibiasakan membaca Al-quran satu halaman setidaknya dalam satu hari,” ajak Irwan.

Dia mengimbau agar masyarakat membiasakan diri membaca alquran setiap hari 1 juzs selama bulan ramadan, maka selesai ramadhan kita akan khatam Alqur’an, selain akan mendapatkan pahala yang berlimpat ganda.

Selanjutnya peringatan peristiwa turunnya Al-qur’an ini menghadirkan penceramah dari Guru Besar Universitas Andalas Padang Prof. Dr. H. Yaswirman, MA yang berjudul “Pahala Membaca Al-quran”.

“Siapa saja membaca satu huruf dari Kitab Allah (AlQur’an), maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipatnya,” (HR. AtTirmidzi).

Malam Nuzulul Quran 2019 yang jatuh pada malam 17 Ramadan, dimana Kitab Suci Umat Islam (Al-qur’an) diturunkan secara keseluruhan dari Lauhil Mahfudz ke Baitul ‘Izzah di langit dunia.

Kemudian secara berangsur di wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW disepanjang kehidupannya atau dalam waktu kurang lebih selama 23 tahun.

Surat Al-qur’an pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad adalah Surat Al-Alaq sebanyak 5 ayat.

Lanjut Prof. Yaswirman menjelaskan, setelah diturunkan secara lengkap (keseluruhan) dari Lauh Mahfudz ke langit Dunia (Baitul-Izzah), Al-Qur’an turun secara berangsuran selama 23 tahun (ini menurut pendapat yang kuat); 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan turunnya Al-Qur’an secara berangsuran.

“Itulah keistimewaan Al-qur’an, bahwa kitab suci umat Nabi Muhammad ini turun secara berangsuran dan berbeda dengan kitab-kitab samawi lainnya yang diturunkan secara sekaligus, yaitu Injil, Taurat dan Zabur, tanpa ada angsurannya,” jelasnya.

Malam Nuzulul Quran menjadi momentum berharga yang terjadi pada bulan Ramadan, selain mejadi malam yang dimuliakan, karena Allah memberikan penuh berkah pada malam Nuzulul Quran. (rm/humas).

PADANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, Apresiasi Wakil Walikota Pariaman ketika mengumpulkan seluruh Wakil Bupati (Wabup)dan Wakil Walikota (Wawako) seSumatera Barat, dalam rangka konsultasi dan kordinasi tentang jalanya pemerintahan di daerahnya masing-masing, bertempat di ruang rapat gubernur, Padang, Rabu (9/ 1).

Irwan Prayitno mengatakan kegiatan ini dimaksud untuk menjalin silaturahmi, konsultasi dan kordinasi antara daerah, dalam hal ini wakil dari para bupati dan walikota yang ada di sumatera barat, dengan provinsi sebagai perpanjangan tangan presiden.

“Kordinasi ini juga untuk mengingatkan kepada para wakil bupati dan wakil walikota yang ada, agar dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, bersama dengan bupati dan walikotanya, sehingga kami tidak ingin lagi mendengar, ada wabup atau wawako, yang tidak sejalan dengan bupati atau walikotanya”, tukasnya. ia juga mengapresiasi wakil walikota dan wakil bupati yang telah seiring sejalan dengan walikota dan bupatinya, sehingga roda pemerintahan di daerahnya berjalan baik.

“Kami memberikan apresiasi kepada wabup dan wawako yang sukses menjalankan roda pemerin-

GUBERNUR Sumatera Barat, Irwan Prayitno

tahan dengan baik bersama dengan bupati atau walikotanya, seperti Kota Pariaman, walaupun mereka baru dilantik, nampak seiring sejalan dan bersama melakukan yang terbaik untuk daerahnya, sampaisampai goro dan naik sepeda motor mereka lakukan bersama”, tutupnya yang disambut tawa dan tepuk tangan yang hadir.

Pada kesempatan ini Wakil Walikota Pariaman, Mardison

Pariaman Genius Umar, akan melakukan yang terbaik untuk kemajuan Kota Pariaman kedepanya”, ujarnya.

“Kita juga menyambut baik yang diadakan oleh bapak Gubernur, karena hal ini dapat menjadi ajang silaturahmi dan konsultasi serta kordinasi antara daerah dengan provinsi sebagai perpanjangan tangan presiden”, ulasnya mengakhiri.(rm/khdr).

Mahyuddin yang memenuhi undangan tersebut, menyambut baik apa yang digelar oleh Provinsi Sumbar, demi meningkatkan kordinasi antara daerah dan provinsi, dan apresiasi yang diberikan kepadanya.

“Kami sangat berterimakasih kepada bapak gubernur atas apresiasinya dan sudah membimbing kami selama ini, dan alhamdulillah, kami bersama dengan Walikota

Wako Pariaman Buka Acara Pariaman Campus Expo 2019 PAERIAMAN, RAKYAT MEDIA-Walikota Pariaman Genius Umar didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Kanderi, membuka acara Pariaman Campus Expo 2019 yang ke 6 di Gor Rajo Bujang Karan Aur Kota Pariaman, Minggu (27/1) pagi.

Dalam kesempatan tersebut, Genius Umar memberi motivasi kepada seluruh peserta yang merupakan calon mahasiswa yang terdiri dari siswa-siswi SMA dan SMK se-Kota dan Kabupaten Padangpariaman.

“Manfaatkanlah masa SMA/ SMK dengan sebaik-baiknya, tanamkan semangat belajar untuk bisa meraih prestasi dalam pendidikan, maka dengan prestasi tersebut akan mempermudah untuk masuk ke perguruan tinggi yang diimpikan dan cita-citakan”, terangnya.

Ia juga mengatakan bahwa Pemko Pariaman sangat konsen meningkat taraf pendidikan di Kota Pariaman, sesuai dengan beberapa kebijakan yang telah dibuat oleh Pemko Pariaman, pertama melanjutkan program wajib belajar 12 tahun mulai SD, SMP sampai SMA dengan tujuan agar ratarata pendidikan di Kota Pariaman semakin meningkat dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman juga semakin membaik.

Kedua, program satu rumah satu sarjana untuk keluarga miskin, ditahun ini kita sudah

WALIKOTA Pariaman Genius Umar didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Kanderi,

menyekolahkan sekitar 19 orang anak-anak Kota Pariaman sekolah di Politeknik Negeri Padang (PNP) yang bertempat di UNAND Padang dengan masa pendidikan selama 3 tahun.

“Kita juga menjalin kerjasama dengan Politeknik Perindustrian Padang dan Politeknik Pelayaran Padangpariaman, kita mengirim anak-anak Kota Pariaman yang berstatus keluarga kurang mampu untuk dapat menempuh pendidikan di 3 (tiga) perguruan tinggi tersebut”, lanjut dia.

“Dengan harapan, setamat kuliah disana mereka bisa langsung diterima bekerja di perusahaan-perusahaan industri di Indonesia, mereka akan menerima gaji dengan begitu mereka bisa mengangkat derajat dan perekonomian keluarganya”, tukasnya Disamping itu, lanjut Genius,

Pemko Pariaman juga mendorong anak dan generasi muda di Pariaman ini untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan kuliah di perguruan tinggi yang mereka impikan, tidak sedikit pula lembaga-lembaga beasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia yang bisa membantu.

Terakhir, Genius berpesan untuk seluruh peserta seminar bahwa untuk bisa sukses maju dan berkembang dimasa depan, kita harus harus selalu meningkatkan derajat pendidikan.

Sementara itu, Indah selaku panitia acara Pariaman Campus Expo 2019 saat diwawancarai mengatakan kegiatan Pariaman Campus Expo ini adalah program kerja mahasiswa Sumbar maupun diluar Sumbar yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa (Gempa) Pariaman.

Pariaman Campus Expo 2019 ini berdiri sejak tahun 2013 dan sekarang adalah yang ke-6 (enam) digelar di Kota Pariaman.

Ia juga memaparkan bahwa jumlah peserta seminar Pariaman Campus Expo tahun 2019 ini adalah sekitar 1200 orang dan peserta try out sekitar 900 orang berasal dari siswa-siswi se-Kota dan Kabupaten Padangpariaman.

“Pada rundown acara ini ada sesi mentoring dimana pada sesi mentoring ini nanti peserta diberi kesempatan untuk menanya dan berdiskusi langsung dengan kami sesuai dengan masing-masing kelompok jurusan yang akan dipilihnya”, terangnya.

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan sosialisasi untuk calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Seminar juga menghadirkan narasumber, di antaranya Ketua Himpunan Pelajar Indonesia United Kingdom dan founder pulang kampuang.com, Faldo Maldini, Penerima Beasiswa Aktivis Nusantara 8, Nofriadi Kurnia Putra, Dosen UNP lulusan S2 University of Manchester UK, Dedi Supendra dan Presiden BEM KM UNAND 2018, Faizil Putra.

Turut hadir, Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Zalman Zaunit, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Kanderi dan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Padangpariaman, Rahmang.(rm/ril).

Gubernur Sumbar Pimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional PADANG, RAKYAT MEDIAGubernur Sumbar, Irwan Prayitno bertindak selaku Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 tahun 2019, di halaman kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Senin (20/5/2018).

Dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang dibacakan Gubernur Sumbar dikatakan bahwa, telah lebih dari satu abad kita menoreh-

kan catatan penghormatan dan penghargaan atas kemajemukan bangsa.

“Dalam kondisi kemajemukan bahasa, suku, agama, kebudayaan, ditingkah bentang geografis yang merupakan salah satu yang paling ekstrem di dunia.Kita membuktikan bahwa mampu menjaga persatuan sampai detik ini,” ujarnya.

Oleh sebab itu, tak diragukan lagi bahwa kita pasti akan mampu

segera kembali bersatu dari kerenggangan perbedaan pendapat, dari keterbelahan sosial, dengan memikirkan kepentingan yang lebih luas bagi anak cucu bangsa ini yaitu persatuan Indonesia.

“Peringatan Hari Kebangkitan Nasional kali ini dilangsungkan dalam suasana bulan Ramadan. Bagi umat muslim, bulan suci ini menuntun kita untuk mengejar pahala dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan

yang dibenci Allah SWT seperti permusuhan dan kebencian, apalagi penyebaran kebohongan dan fitnah,” jelas Gubernur.

Lebih lanjut dikatakan pada pidato Presiden di Depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 lalu, Presiden menyebutkan bahwa dari tanah Minang kita diimbau dengan petuah “Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang.” Kita juga

diwarisi pepatah Sunda yang berbunyi “Sacangreud pageuh, sagolek pangkek”.Dimana artinya menganjurkan bekerja secara gotong-royong.

Artinya kita meski menggali kearifan nenek-moyang yang telah dipupuk selama berabadabad, namun sejatinya jiwa gotong-royong bukanlah semangat yang sudah renta. Sampai kapan pun semangat ini akan relevan, bahkan semakin mendesak se-

bagai sebuah tuntunan saman yang sarat dengan berbagai perubahan.

Upacara turut dihadiri oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol. Drs. Fakhrizal, M.Hum, Danrem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, Danlantamal II Padang, Laksamana TNI Pertama Agus Sulaeman, Kabinda Sumbar, Kajati Sumbar serta unsur Forkopimda Provinsi Sumbar lainnya. (rm/ril)

CMYK

9 SABTU, 25- 31 MEI 2019, MINGGU III

Sabtu, 25- 31 Mei 2019, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

9

Edisi : # 263 Tahun V, Harga: Rp6.500,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Plt.Kepala BPK Perwakilan Wilayah Provinsi Kepri, Azhar :

BPK Temukan Pengelolaan Anggaran Pemprov Kepri Bermasalah TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan belasan perusahaan tambang yang tidak melaksanakan reklamasi lahan pasca-tambang.

Temuan itu disampaikan Plt.Kepala BPK Perwakilan Wilayah Provinsi Kepri, Azhar, ketika menyerahkan opini laporan hasil pemeriksaan (LHP) Provinsi Kepri, Sabtu (23/5/2019).

Azhar mengatakan, terdapat beberapa perusahaan tambang yang tidak melunasi biaya reklamasi lahan pascatambang.”Di catatan kami kalau tidak salah belasan lebih perusahaan (tambang) di Kepri,” kata Azhar.

Pihaknya menemukan beragam masalah terkait perusahaan tambang yang bermasalah tersebut, diant-

Plt.Kepala BPK Perwakilan Wilayah Provinsi Kepri

Azhar aranya ada perusahaan tambang yang belum menyampaikan dana jaminan reklamasi.

Adanya jaminan reklamasi yang masih atas nama Bupati belum diserahkan

kepada Gubernur Kepri.

Kemudian lanjut Azhar, ada juga perusahaan yang sudah menyetorkan uang reklamasi pasca-tambang namun belum dilaksanakan reklamasi.

“Ini menjadi catatan BPK agar pemprov memperhatikan dan menyelesaikan hal ini,” kata dia.

Selain ada kesalahan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepri di bidang tambang, BPK juga menemukan di sejumlah sektor lainnya.Seperti di Dinas Pendidikan, ditemukannya kesalahan penganggaran, belanja hibah dan lainnya.

Meskipun mendapatkan setidaknya enam catatan kesalahan, BPK tetap memberikan opini Wajar Tanpa

Baca Hal 10

Gubernur Ingatkan Perusahaan Pelayaran Utamakan Keselamatan TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Pemerintah Kepulauan Riau mewanti-wanti perusahaan pelayaran yang melayani angkutan mudik lebaran untuk tetap berpedoman kepada petunjuk pelayaran dan mengedepankan keselamatan penumpang.

Gubernur, Nurdin Basirun, mengingatkan perusahaan pelayaran melayani angkutan lebaran selalu memperhatikan cuaca dan GUBERNUR Ingatkan Perusahaan Pelayaran Utamakan Keselamatan Penumpang

PERTUMBUHAN EKONOMI KEPRI JANUARI-MARET 2019 LAMBAT BATAM, RAKYAT MEDIA-Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I-2019 sebesar 4,76 persen (yoy), atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,48 persen (yoy).

Kepala Perwakilan BI Kepri, Fadjar Majardi di

Baca Hal 10

Kepala Perwakilan BI Kepri

Fadjar Majardi

Baca Hal 10

ANGGOTA Polda Kepri memberikan takjil kepada anak yatim

Polda Kepri Buka Puasa Bersama Masyarakat Nongsa BATAM, RAKYAT MEDIA-Polda Kepri kembali menggelar kegiatan berbagi asih buka puasa bersama Masyarakat di Jalan Bumi Perkemahan Fasum RT. 01 RW.12 Kavling Senjulung Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, pada Jum’at (24/5/19).

Kabid Humas Polda Kepri Ko-

PEMKAB BINTAN TUNDA PENCAIRAN THR, GIMANA NASIB HONORER? TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Adi Prihantara menyampaikan terkait tunjangan hari raya (THR) PNS Bintan saat ini belum diberikan.

Pasalnya masih dalam perhitungan dan dalam konsultasi tentang landasan

Baca Hal 10

mbes Pol. Drs. S. Erlangga menjelaskan, kegiatan dilaksanakan pada pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Bumi Perkemahan Fasum RT. 01 RW. 12 Kavling Senjulung Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa, Kota Batam.

Kegiatan berbagi asih buka puasa bersama Masyarakat juga diha-

diri oleh Irwasda Polda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, Pengurus Bhayangkari Daerah Kepri, Patroli Polwan Engku Putri, Masyarakat Kelurahan Kabil, Lurah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Kelurahan Kabil dan Personil Polda Kepri.

Baca Hal 10

Laguna Bintan Beri Tali Asih Ratusan Anak Tak Mampu Laguna Bintan yang terdiri dari Banyan Tree, Angsana, Cassia, Laguna Golf, Spa dan Galeri berpartisipasi melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dengan ratusan anak yatim dan kurang mampu di Gedung Nasional Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara, Kamis (23/5/2019).

Sekda Bintan

Adi Prihantara

Baca Hal 10

PEMBERIAN santunan dan bingkisan untuk anak yatim dari Laguna Bintan.

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

SAMBUNGAN

Sabtu, 25- 31 Mei 2019, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

10

Dinkes Kepri Nyatakan Masih Ada 13% Gizi Buruk Anak di Kepri TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Dinas Kesehatan Kepulauan Riau menyatakan sebanyak 13 persen dari 300 ribu orang balita di wilayah itu menderita gizi buruk.

“Hasil riset Kementerian Kesehatan, sebanyak 13 persen balita mengalami gizi buruk. Itu tergolong kecil dibanding provinsi lainnya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana, di Tanjungpinang,

Jumat (24/5/2019) Tjetjep mengemukakan daerah di Kepri yang paling banyak balita menderita gizi buruk yakni Lingga dan Natuna.Secara umum, kata dia gizi buruk pada balita di daerah tersebut bukan disebabkan kemiskinan, melainkan penyakit lainnya yang membuat balita tersebut sulit mengonsumsi makanan.

“Di Kepri banyak jenis makanan yang mengand-

ung protein, seperti ikan segar, udang, cumi dan makanan laut lainnya,” ujarnya.

Beberapa kasus lainnya ditemukan, kelainan pada fisik bayi atau balita menyulitkan mengonsumsi makanan yang bergizi.

Selain itu, cukup banyak ibu-ibu yang tidak menyusui bayinya sehingga bayi kekurangan gizi.

“Ada ibu-ibu yang memang tidak mau menyusui bayinya.Ada juga disebab-

kan kesibukan sehingga tidak dapat menyusui bayinya,” tuturnya.

Petugas kesehatan hanya dapat mengimbau agar ibu-ibu menyusui bayinya.

“Pengetahuan yang terbatas terkait pencegahan gizi buruk, dan kurangnya kesadaran masyarakat, terutama ibu-ibu menyusui, mendorong Natuna dan Lingga paling banyak balita yang menderita gizi buruk,” ujarnya.(red/ant/rm)

Disnaker : Perusahaan Harus Bayar THR H-7 Idul Fitri

KESEHATAN anak yang masuk katagori kena gizi buruk

Kepri Masih Aman dari Virus Cacar Monyet TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mengimbau masyarakat tidak perlu lagi khawatir terhadap penularan cacar monyet karena wilayah tersebut aman dari penyebaran virus itu.

Kepala Dinkes Kepri Tjetjep Yudiana, di Tanjungpinang, Kamis (23/5/2019) mengatakan pemerintah dan masyarakat wilayah itu memang sempat khawatir ketika Singapura “diserang” penyakit cacar monyet.

Kekhawatiran itu disebabkan Singapura merupakan tetangga bagi Kepri.

Warga Singapura, wisatawan yang setiap hari

paling banyak ke Kepri.

“Kami dapat pastikan penderita penyakit itu tidak menularkan ke orang lain,” katanya.

Tjetjep mengemukakan virus cacar monyet itu dibawa oleh 19 orang Nigeria, dan 18 orang di antaranya sudah kembali ke negaranya setelah diperiksa selama beberapa hari oleh tim medis. Satu orang berkebangsaan Nigeria juga tidak terbukti menularkan virus cacar monyet kepada orang lain.

Empat orang tim medis di Singapura yang awalnya dicurigai tertular penyakit itu, juga ternyata dalam kondisi sehat setelah di-

Gubernur Ingatkan penumpang.

“Jangan memaksakan diri ketika menghadapi kondisi cuaca yang tidak baik.

Jangan menempatkan penumpang melebihi kapasitas,” tegas Gubernur di Tanjungpinang, Senin (20/5/ 2019).

Khusus angkutan laut, Gubernur Nurdin mengingatkan, setiap pelayaran untuk mewaspadai kondisi cuaca yang saat ini memasuki musim angin Barat.

“Saat angin Barat, cuaca bisa tiba-tiba berubah.Jadi saya minta untuk waspada,” tegas Gubernur yang juga mantan nakhoda ini.

Selain itu, Gubernur berharap perusahaan pelayaran dapat menambah rute pelayaran jelang Idul Fitri.

Gubernur menginginkan

warga Kepri yang akan mudik lebaran dapat terlayani.

“Tentunya kita menginginkan warga yang akan mudik lebaran dapat terangkut. Tentunya juga harus dijamin kenyamanan, keamanan dan keselamatannya,” tutupnya.

ASN 30 Mei Mulai Libur Sementara itu, terkait libur dan cuti bersama di lingkungan ASN Pemprov Kepri, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Arif Fadillah, menyebutkan bahwa libur lebaran dan cuti bersama ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri mulai dari tanggal 30 Mei hingga 9 Juni 2019.

“Untuk libur seperti yang disampaikan kemarin, tanggal 29 terakhir bekerja,”

Pemkab Bintan aturannya.

“Terkait THR PNS Bintan masih dalam perhitungan dan dalam konsultasi tentang landasan aturannya. Hari ini belum ada diberikan, namun untuk lebih jelasnya konfirmasi ke bagian keuangan saja,”ujar Adi saat selesai menggelar rapat internal di ruang rapat 2 Kantor Bupati Bintan,

Jumat (24/5/2019).

Sedangkan terkait honorer apakah mendapatkan THR, Sekda mengatakan honorer tidak turut ikut menerima THR. “Namun honorer tak perlu berkecil hati,”ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Bintan, Yandrisyah meyebut, THR PNS Bintan akan diransfer

Laguna Bintan General Manager (GM) Laguna Bintan, Alpha Eldiansyah, mengatakan, buka puasa bersama anak yatim dan kurang mampu merupakan agenda tahunan perusahaannya.

“Kegiatan ini merupakan bagian kepedulian perusahaan dan karyawan Laguna Bintan kepada anak-anak yatim piatu dan kurang mampu di Bintan,” ujar Alpha.

Anak-anak yang diundang dalam acara ini meru-

pakan rekomendasi dari para karyawan.Dengan begitu segala bantuan yang diberikan sangat tepat sasaran dan bermanfaat bagi mereka.

“Kami hanya ingin mempererat hubungan dengan masyarakat, pekerja serta membantu dunia pendidikan anak,” jelasnya.

Alpha mengaku sangat bahagia dapat berkumpul dan berbagi dengan anakanak yatim dan kurang mampu. Meskipun semua

periksa secara intensif selama beberapa hari.

“Jadi sudah cukup jelas bahwa virus itu tidak membahayakan masyarakat di Kepri.Namun masyarakat tetap harus memiliki pola hidup sehat,” ujarnya.

Ia memastikan tidak ada penderita penyakit cacar monyet di Kepri. Foto-foto yang beredar terkait penderita cacar monyet di Kepri merupakan informasi hoaks.

“Kalau ada informasi dan foto terkait penderita cacar monyet dalam beberapa hari lalu, saya pastikan itu hoaks,” ucapnya.(red/ rm) Sambungan Hal. 9

ungkap Sekda.

Dikatakan Sekda, mengingat jumlah libur lebaran ASN yang mencapai 11 hari ini, tidak ditambah-tambah disaat waktu masuk kerja nantinya.

“Masuk tanggal 10 Juni 2019, hari Senin dan kita langsung laksanakan apel dan disiplin pengawasan, jangan ada ASN yang masih bolos kerja,” tegas Sekda.

Sekda juga mengingatkan kepala OPD dan pimpinan tinggi lainnya untuk memberi arahan dan penegasan terkait disiplin libur ini.

“Harapannya semoga semua ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri dapat menaati dan mematuhi aturan ini,” ungkap Sekda. (rm/red) Sambungan Hal. 9

ke rekening masing masing pekan ini.

“Sekarang ini cuma tunggu teken Pak Bupati saja.

Perbubnya sudah siap, pekan inilah,”kata Yandrinsyah.

Tak hanya THR PNS, pun demikian dengan pensiunan. Namun entah bagaimana nasib para honorer di Pemkab Bintan ini terkait THR.(red/rm).

Sambungan Hal. 9

ini tidak seberapa, namun rasa bahagia anak-anak dapat juga pihaknya rasakan.

Anak yatim dan kurang mampu ini sebanyak 148 orang yang berasal dari 2 kecamatan.Mereka tampak bahagia saat berbuka puasa bersama.

“Semoga dengan santunan dan bingkisan lebaran yang kami berikan dapat membahagiakan mereka di Hari Raya Idul Fitri nantinya,” katanya. (red/rm)

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengingatkan seluruh perusahaan membayar tunjangan hari raya (THR) tepat waktu kepada karyawannya.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepri, Tagor Napitupulu, bahwa THR wajib diberikan perusahaan paling lama H-7 Idul Fitri. Pihak perusahaan yang tidak membayar THR kepada karyawan akan dikenakan sanksi.

Disnaker Kepri sudah melayangkan surat edaran kepada pihak perusahaan agar melaksanakan kewajibannya tersebut.

“Kami akan membuka layanan pengaduan terkait pembayaran THR ini. Jika hingga H-7 karyawan masih belum menerima THR maka dapat melaporkan kepada kami, dan kami akan beri sanksi terhadap perusahaan tersebut,” katanya, Rabu (22/5/2019) Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, Tagor mengatakan secara umum pihak perusahaan melaksanakan kewajibannya sehingga tidak ada perusahaan yang dikenakan sanksi ataupun teguran keras dari Disnaker.

Ia berharap menjelang Lebaran tahun ini juga seluruh perusahaan membayar THR kepada karyawannya.

“Kami pikir di era seperti sekarang ini, tidak mungkin ada perusahaan yang tega atau berani tidak me-

Polda Kepri “Disamping membagikan 2.000 Nasi Kotak dan 2.000 Takjil kepada masyarakat dilaksanakan juga pemeriksaan kesehatan gratis oleh Biddokkes Polda Kepri kepada 120 Masyarakat di Kelurahan Kabil.Kegiatan yang disambut antusias oleh masyarakat ini dapat berjalan dengan tertib hingga waktu berbuka puasa” ujar Kabid Humas Polda Kepri.

Sambungan Hal. 9

Selanjutnya, Ketua RW 12 Ahmad Faisal menyampaikan ucapan terima kasih sebanyaknya kepada Polda Kepri dan jajaran yang telah datang ditempat kami dan mengadakan kegiatan Pembagian berbuka puasa dan Takjil, mewakili warga semoga kegiatan ini terus berkelanjutan di tahun yang akan datang. Mudahmudahan dengan adanya kegiatan ini keamanan dan ketert-

iban di Kelurahan Kabil dapat dirasakan dan Polisi semakin dicintai oleh masyarakat.

Dan Irwasda Polda Kepri, mengajak seluruh masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Kepri yang aman, damai dan kondusif.

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini untuk mengikat tali silaturahmi dan kedekatan yang baik antara

BPK Temukan Pengecualian (WTP) ke Pemprov Kepri.Status ini sudah yang kesembilan kali diterima Kepri secara beruntun.

Terpisah, Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyoroti catatan kesalahan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepri.

Ketua Komisi I DPRD Kepri, Abdul Rahman, mengatakan, catatan krusial seperti tambang dan persoalan keuangan Dinas Pendidikan akan ditindak lanjuti terus.

“Nanti melalui pansus, hal yang krusial seperti tambang kita tindak lanjuti terus,” kata dia, Jumat (24/5/ 2019).

Seperti halnya tambang, lanjut Abdul, sangat bersentuhan sekali dengan masyarakat apalagi ditambah beberapa waktu lalu mencuatnya kasus tambang bauksit di Bintan.

“Apalagi kasus ini sangat panjang masalahnya,” ujarnya.

Polri khususnya Polda Kepri dan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan. Selamat berbuka puasa untuk warga Masyarakat di Kavling Senjulung Kabil.

Selesai berbuka puasa bersama kegiatan dilanjutkan dengan Sholat Magrib Berjamaah di Masjid AL-Muhajirin yang berada di Kavling Senjulung Kabil. (rm/mb) Sambungan Hal. 9

Begitu juga temuan BPK tentang kesalahan laporan keuangan Pemprov Kepri untuk Dinas Pendidikan.

Catatan buruk BPK RI terhadap dinas tersebut sudah terjadi yang kedua kalinya.

Abdul mengatakan, seharunya ini tidak terjadi dua kali.Menurutnya tahun lalu pansus sebagai pengawal LHP sudah bekerja maksimal.

“Ini memang yang kedua, kita berharap teman-teman pansus lebih mendalami agar tidak terjadi lagi tahun depan,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepri menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kepri. Mulai dari permasalahan dana reklamasi tambang hingga anggaran pendidikan.

Permasalahan yang ditemukan antara lain terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kesalahan pertama ter-

dapat temuan hibah barang kepada masyarakat atau pihak ketiga sebesar Rp336 miliar pada enam OPD Pemprov Kepri yang belum didukung naskah perjanjian hibah daerah Kemudian, BPK menemukan pengendalian atas kewajiban perusahaan tambang untuk menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca-tambang belum dilaksanakan secara memadai.

Ditemukannya kesalahan penganggaran Rp6,9 miliar pada tiga OPD Pemprov Kepri, kelebihan perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp662 juta di dua paket pekerjaan barang dan jasa konstruksi.

Setelah itu BPK juga mendapati pengadaan aplikasi guru dan siswa pada pekerjaan pengadaan alat peraga microplayer eduation SMA berkarakter, tidak didukung dengan harga wajar dan tidak sesuai spesifikasi yaitu sebesar Rp900 juta lebih.

Terakhir BPK juga menemukan, pengelolaan dan

Pertumbuhan Ekonomi Batam, Sabtu, menyatakan meskipun tercatat melambat, namun kinerja perekonomian masih mengindikasikan momentum pertumbuhan ekonomi Kepri yang tetap terjaga dalam fase peningkatan sejak pertengahan tahun 2017.

Kepri sempat dalam kondisi perekonomian terburuk pada 2017, yang hanya mencapai sekitar 2 persen. Dan kemudian perlahan terus membaik hingga kini.

Menurut Fadjar, perlambatan pertumbuhan ekonomi Kepri akibat perilaku lihat dan tunggu dari berbagai pihak, terkait pelaksanaan pemilu 2019.

“Pertumbuhan yang melambat tidak terlepas dari

laksanakan kewajibannya itu. Mereka juga saling membutuhkan,” katanya. (red/rm)

pengaruh perilaku ‘wait and see’ serta dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global,” kata dia.

Dari sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2019 dipicu penurunan kinerja ekspor dan perlambatan investasi. Sedangkan kinerja konsumsi tetap tumbuh meningkat.

Ekspor luar negeri mengalami kontraksi sebesar 5,96 persen (yoy) sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global, terutama penurunan permintaan dari Singapura terhadap komoditas ekspor utama Kepri.

“Perkembangan ini turut berpengaruh pada per-

pertangungjawaban belanja hibah Pemprov Kepri belum tertib.

PLT Kepala BPK Wilayah Kepri, Azhar, mengatakan, masalah tersebut tidak serta merta mempengaruhi predikat opini yang diraih Kepri yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.

“Yang penting masalah sudah dimuat di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),” kata dia.

Azhar mengatakan, setelah ini kepala daerah menyampaikan tanggapan terkait hasil tersebut.

“Kita berikan waktu 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan,” katanya.

Sedangkan, jika DPRD Kepri memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka bisa berkonsultasi dengan BPK Kepri untuk mendapatkan penjelasan.

“Terimakasih kepada Gubernur atas kerjasama saat pemeriksaan berlangsung. Semoga pemeriksaan itu dapat memberikan dorongan dan motivasi,” katanya. (rm/rud) Sambungan Hal. 9

lambatan kegiatan investasi triwulan I 2019,” kata dia.

BI juga mencatat investasi Kepri hanya tumbuh 0,67 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2018, sebesar 10,23 persen (yoy).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, impor mengalami kontraksi terutama pada bahan baku dan barang modal sehingga tercatat tumbuh negatif 26,82 persen (yoy).

Sementara itu, kinerja konsumsi mengalami perbaikan dengan konsumsi rumah tangga yang tercatat meningkat mencapai 5,04 persen (yoy), dibandingkan triwulan lalu yang tumbuh sebesar 4,57 persen (yoy).

Dari sisi lapangan usaha, perlambatan ekonomi triwulan I 2019 terjadi pada sektor konstruksi dan perdagangan, sementara pertambangan dan industri pengolahan tumbuh meningkat.

Lapangan usaha konstruksi pada triwulan I 2019 tumbuh melemah menjadi 2,27 persen (yoy) dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,06 persen (yoy).

“Perkembangan ini juga tercermin pada kredit konstruksi yang tumbuh melambat sebesar 3,52 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,02 persen (yoy),” kata dia. (rm/bps)

CMYK

11

Sabtu, 25- 31 Mei 2019, Minggu III

IKLAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

BINTAN-PINANG

Sabtu, 25- 31 Mei 2019, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

12

JPU Tuntut Dokter Malapraktik Hanya 5 Bulan

dr.Yusrizal, usai mengikuti persidang dengan agenda pembacaan tuntutan di PN Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA – Luar biasa, kasus dugaan malapraktik yang dilakukan dr.Saputra dan terbukti telah melanggar kode etik kedokteran serta diduga juga melakukan upaya tindakkan amoral kepada bidan Destriana Dewantisalah, hanya dituntut 5 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tanjungpinang.

Saat persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Jaksa Mona Amelia SH selaku JPU cuma menuntut Yusrizal Saputra dengan hukuman 5 bulan penjara, Kamis (23/5/2019).

Terdakwa merupakan seorang dokter yang dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap seorang bidan bernama Destriana Dewanti.

“Sesuai keterangan saksi dan fakta yang terungkap, perbuatan terdakwa melanggar pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan. Menuntut terdakwa dengan hukuman lima bulan kurungan penjara,” ujar Mona dalam persidangan tersebut.

Ada keringanan yang menjadi pertimbangan JPU yakni, korban dan terdakwa

sudah ada upaya persuasif dan iktikad baik untuk saling memaafkan.

“Di persidangan mereka juga sudah saling memaafkan, kan teman-teman juga mengikuti persidangan ini.

Untuk unsur-unsur kelalaiannya tidak terpenuhi,” ujarnya.

Terdakwa melalui kuasa hukumnya akan mengajukan nota pembelaan.

Sidang kasus malapraktek yang akhirnya hanya didakwa sebagai perbuatan pengaiayaan ini dipimpin Ketua Majelis Hakim, Admiral, serta dua Hakim Anggota masing-masing Iriaty Khairul Ummah dan Santonius Tambunan, menunda persidangan hingga Jumat (31/5/2019) mendatang.

Tampak terdakwa Yusrizal Saputra mendapat dukungan dan semangat dari pihak keluarga.

Sebelumnya diberitakan, dr.Yusrizal dilaporkan bidan Dewanti atas tindakannya melakukan suntikan di luar prosedur. Awalnya Wanti ditawari suntikan pemutih kulit oleh Yusrizal.

Namun tak lama Wanti yang awalnya menolak

dibujuk untuk mengiyakan niatan Yusrizal itu.ia mengajak Wanti ke kamarnya sepulang dari klinik bersalin Ar Rasya tempat keduanya bekerja. Sedianya Yusrizal minta Wanti memasangkan infus untuk obat penenang, karena Yusrizal mengaku sedang kecapaian bekerja.

Namun malah Wanti yang ditawari suntik pemutih kulit oleh Yusrizal.

Belum jelas motif Yusrizal menawari Wanti suntikan itu.Yang pasti setelah memberikan suntikan itu Wanti kehilangan kesadaran. Seketika ia bangun, ia mendapati tubuhnya dipenuhi bekas suntikan.

Menurut keterangan dari pihak keluarga, saat korban hilang kesadarannya, mereka mencurigai adanya dugaan upaya terdakwa dr.Yusrizal, melakukan halhal tidak senonoh terhadap korban.

Dari visum, sekitar 56 suntikan ditubuhnya. Yusrizal berkilah suntikan itu untuk tindakan karena efek samping suntikan pemutih kulit.Wanti juga menemukan cairan berupa obat bius saat itu.Kasus ini kemudian bergulir hingga Yusrizal yang juga jadi dokter spesialis kandungan di RSUP itu ditangkap polisi.

Meski jelas terdakwa menggunakan cairan zat kimia sebagai serum pemutih kulit yang tidak jelas legalitas kandungan kimiawi serta tindakkan terdakwa jelas telah melanggar kode etik kedokteran, namun anehnya pihak penyidik hanya menimpakan kasus penganiayaan terhadap Yusri.

Menurut penyidik, sejauh ini tidak ada tanda-tanda jeratan terkait kasus malapraktik terhadap perbuatan terdakwa. (rud/rm)

(FOTO/BTN)

MAHASISWA menyuarakan orasi pernyataan sikap terhadap fenomena kekerasan aparat pada peristiwa aksi kedaulatan rakyat di Ibu Kota Jakarta, Jumat (24/5/2019).

HMI Tanjungpinang Tolak Kekerasan Aparat di Jakarta TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Tanjungpinang, demo di depan Gedung Daerah Provinsi Kepri tepi laut Tanjungpinang Kota.

Mahasiswa menyuarakan orasi pernyataan sikap terhadap fenomena dan peristiwa kerusuhan di Ibu Kota Jakarta.

Mereka datang sembari membentangkan spanduk di depan Tugu Proklamasi Daerah Tepi Laut.

Mereka menyampaikan sikap aparat dalam menjalankan pengamanan di Jakarta yang menurut mereka adalah sebuah kekerasan sengaja dilakukan oleh aparat kepada para pengunjuk rasa.

“Melihat fenomena yang terjadi kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.Sehingga menghilangkan nyawa manusia.Sesuai Undang-Undang 1945 menyatakan,

Nelayan Kampung Tanjungtalok Keluhkan Aktivitas Kapal Penyedot Pasir BINTAN, RAKYAT MEDIA - Nelayan Kampung Tanjungtalok, Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam mengeluhkan adanya aktivitas pengerukan pasir laut di Perairan Subang Mas Batam.

Mereka keluhkan hasil tangkapan ikan yang berkurang drastis akibat kapal-kapal sedot pasir laut yang berada depan wilayah perairan kampungnya atau hanya berjarak 1 kilometer dari Tanjungtalok.

Seorang nelayan setempat, Suratman mengatakan pengerukan dan penyedotan pasir laut yang dilakukan 2 kapal di depan Kampung Tanjungtalok membuat lumpur naik ke permukaan sehingga kondisi air laut keruh.

“Ini sangat berdampak pada hasil tangkapan ikan. Bahkan berkurang drastis sebab kami melautnya di depan sana, dekat dari kapal keruk itu,” ujar Suratman, Kamis (23/5/ 2019).

Aktivitas pengerukan dan penyedot pasir sempat dihentikan beberapa bulan lalu.Namun sekarang kembali dilakukan oleh 2 kapal.

ILUSTRASI kapal penyedot pasir di perairan Batam

Cara kapal tersebut mengeruk dan menyedot pasir itulah yang membuat air keruh.Yaitu dengan berputar-putar sehingga lumpur naik ke permukaan.

“Sekarang kalau mau mancing dapatkan ikan atau sotong sangar susah,” jelasnya.

Dia berharap ada solusi dari dampak pengerukan itu kepada nelayan.Meski pengerukan dilakukan di wilayah Batam, namun dampakn-

ya sampai ke wilayah Bintan tepatnya perairan Tanjungtalok.

Permasalahan ini juga diharapkan didengar pemerintah, karena sebagian besar warga Tanjungtalok merupakan nelayan dan terganggu atas aktivitas ini.

“Kami sudah lapor ke RT tapi tak ada tanggapan, lapor ke dinas terkait dan anggota DPRD Kepri, tapi pun tak ada tindak lanjut,” katanya.(rm/ bnw)

peraturan mengenai kemerdekaan berkumpul dan mengungkapkan pendapat dan berserikat sudah dijamin undang-undang,” kata orator Ketua HMI Tanjungpinang Muh Arifin berteriak menggunakan pengeras suara, Jumat (24/5/2019).

Lebih lanjut menurut mereka, pada saat terjadi demonstrasi ada upaya-upaya paksa dan kekerasan dan upaya penembakan serta penganiayaan yang dilakukan oleh aparat.Ia menyampaikan tindakan kekerasan itu melanggar undangundang.

Mahasiswa meneriakkan dimana menyampaikan pendapat harus dilindungi.Bukan malah pihak keamanan yang seolah-olah melanggar aturan standar pengamanan.

“Melihat fenomena yang terjadi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.Sehingga melayangkan nyawa manusia.Sesuai un-

dang-undang 1945 menyatakan peraturan mengenai kemerdekaan berkumpul dan mengungkapkan pendapat dan berkumpul sudah dijamin undang-undang,” kata orator Ketua HMI Tanjungpinang Muh Arifin berteriak menggunakan toa pengeras suara, Jumat (24/5/2019).

Lebih lanjut menurut mereka pada saat terjadi demonstrasi atau upaya paksa yang dilakukan oleh aparat.Ia menyampaikan tindakan kekerasan itu melanggar undangundang.

Dimana menyampaikan pendapat harus dilindungi.Kemudian pihak keamanan yang seolah-olah melanggar aturan standar pengamanan.

“Harus diusut tuntas kasus penembakan di Jakarta.Hari ini kita berduka cita dengan kejadian yang terjadi selama ini,” ungkapnya .(red/rm)

Bandara RHF Merugi Rp1,8 Miliar TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Mahalnya harga tiket pesawat membuat Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang mengalami kerugian Rp1,8 miliar sepanjang Januari-April 2019. Kerugian itu diperkirakan akan semakin besar menjelang lebaran.

PLT EGM Bandara International RHF Tanjungpinang, Agust Lubis, mengatakan, jika dikalkulasikan kerugian yang mencapai Rp450 juta per bulan itu diakibatkan turunnya jumlah penumpang karena tiket mahal.

“Pergerakan jumlah penumpang turun 50 persen sepanjang 2019 dibandingkan 2018 ini,” kata Agust kepada awak media, Rabu (23/5/2019).

Ia melanjutkan, biasanya dalam sehari terdapat sekitar 1.000 penumpang diantaran-

BANDARA Internasional Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang

ya yang berangkat 500 orang yang datang 500 orang.

“Tetapi semenjak harga tiket naik, jumlah itu turun menjadi 500 penumpang sehari, baik datang maupun pergi,” ujarnya.

Ia melanjutkan, akibat kurangnya jumlah penumpang tentu berdampak kepada bisnis yang berada di

sekitar bandara.

“Pemerintah harus mencarikan solusi persoalan ini,” kata dia.

Agust juga mengatakan, terkait sistem bayar bagasi jasa pengunaan kargo meningkat hingga 13 persen.

“Warga lebih memilih mengirim barangnya lewat kargo,” kata dia.(red/rm)

CMYK

13

Sabtu, 25- 31 Mei 2019, Minggu III

LINGGA-KARIMUN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Polres Karimun Gelar Police Goes to Pesantren (FOTO/IST)

KAPOLRES Karimun, AKBP Hengky Pramudya, saat menyampaikan program Police Goes to Pesantren.

KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Momen Ramadan dimanfaatkan Kapolres Karimun menyambangi pesantren untuk kegiatan amal. Kesempatan itu juga diisi dengan sosialisasi berlalu lintas.

Kapolres Karimun, AKBP Hengky Pramudya menuturkan, program Police Goes to Pesantren merupakan kegiatan ramadan untuk menyampaikan pesan kamtibmas.

Dalam silaturahmi ke

pesantren Bustajul Azdkiah di Baran Barat, Kecamatan Meral, Karimun, Hengky menyampaikan beberapa hal pemahaman terkait kamtibmas “Tentu harapan kita bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa pada umumnya situasi Karimun cukup kondusif pasca Pemilu 2019. Peran penting masyarakat adalah yang paling utama,” kata Hengky, Rabu (22/5/2019).

Selain itu, Hengky juga meminta masyarakat agar tidak terprovokasi terhadap berita hoaks yang merugikan.

“Diminta juga agar masyarakat tidak terprovokasi terhadap berita-berita yang belum tentu kebenaranya,” kata Hengky.

Kapolres bersama Kasat Lantas AKP Teuku Fazrial Kenedy dan anggota lainnya, melakukan buka bersama dan salat magrib berjamaah. (red/rm)

Pemprov Kepri Mulai Bangun Jalan Lintas Timur Lingga LINGGA, RAKYAT MEDIA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri tahun ini kembali melanjutkan pembangunan jalan Lintas Timur Pulau Lingga yang kian memprihatinkan. Saat ini pengerjaan pun sedang berlangsung.

Pembangunan jalan tersebut dilakukan dari arah Desa Musai, Kecamatan Lingga menuju Desa Bukit Langkap, Kecamatan Lingga Timur. Ada sekitar 3 kilometer (KM) lebih jalan yang akan dibangun pemerintah tersebut.

“Kami sangat senang.

Jalan yang dulunya rusak, tidak lama lagi mulus,” kata Kepala Desa (Kades) Bukit Langkap, Sudarmin, Rabu (22/5/2019).

Ia mengaku, dengan pembangunan jalan ke arah yang lebih baik tersebut, tentunya memiliki banyak dampak. Tidak hanya untuk warganya saja, melainkan

juga warga yang berada di Lintas Timur Pulau Lingga tersebut.

“Kami selalu berharap supaya akses ke desa kami makin baik,khususnya untuk warga saya yang pedagang sayur. Mereka hampir setiap hari ke kota dan sekitarnya untuk memasarkan

hasil panen petani,” ujarnya.

Diketahui, Desa Bukit Langkap merupakan salah satu sentra pertanian yang ada di Kabupaten Lingga.

Dengan akses jalan yang layak, warga setempat akan lebih mudah dalam memasarkan hasil panen.(rm/ taufik)

Pemkab Karimun Masih Kaji THR ASN,

Honorer Belum Jelas KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Pemkab Karimun ternyata masih mengkaji pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim, mengatakan bahwa masih menunggu petunjuk untuk besaran nilai THR yang akan diberikan.

“Kalau nilainya masih sama seperti tahun lalu, ya kisarannya tidak jauh dari Rp 9 miliar lebih. Tapi kalau meleset jumlah yang diterima setiap ASN, tentu berubah lagi dari nominal yang akan kita keluarkan,” ujar Anwar, Jumat (24/5/2019).

Saat ini lanjut Anwar, Sekda Karimun M Firmansyah tengah menghitung serta melihat acuan pembayaran THR untuk tahun 2019, dengan mempelajari Peraturan Pemerintah (PP) yang dikeluarkan.

Pembayaran THR ASN tahun ini, lanjut dia, dikabarkan ada dana sharing baik dari APBD maupun dari APBN, sebagaimana petunjuk yang sempat diketahuinya.

“Setelahnya, nanti baru nanti kita gelar pertemuan antara Bupati, saya dan Sekda untuk melihat ini. Karena penyerapan anggarannya cukup besar,” ujarnya.

Anwar pun belum dapat memastikan berapa jumlah total ASN yang dipastikan akan menerima THR. Hal itu pun masih dilakukan pendataan dan hitunghitungan oleh Sekda dalam pangkat dan golongan.

“Masih kita hitung ulang, jadi tunggu kalkulasi secara keseluruhan.Baru nampak berapa anggaran, berapa penyerapan, berapa personel, berapa pangkat atau golongan,” ucap Anwar.

Sementara itu, pegawai honorer dikabarkan tidak mendapat THR pada tahun ini. Namun demikian, pemerintah masih merapatkan mengenai hal itu. (red/rm)

Tanpa APBD Jalan Lintas Marok-Dabo Singkep Dikerjakan LINGGA, RAKYAT MEDIA Pembukaan jalan lintas dari Desa Marok Kecil menuju Dabo Singkep di Kabupaten Lingga sudah mulai dikerjakan. Namun, pembangunan tersebut tidak menggunakan dana dari pemerintah, melainkan partisipasi perusahaan yang beraktivitas di Kecamatan Singkep Selatan, tepatnya di Desa Marok Kecil.

“Pengerjaan ini tidak menggunakan APBD, tapi murni partisipasi perusahan. Jika ini berhasil selesai, merupakan contoh bagi perusahaan-perusahaan lain agar bisa berperan aktif dalam membangun

daerah dimana tempat dia beroperasi. Jadi keberadaannya sangat dirasakan masyarakat setempat,” kata Camat Singkep Selatan, Sabirin, kepada wartawan, Sabtu (25/ 5/2019).

Ia menjelaskan, jalan yang saat ini dikerjakan tersebut memiliki panjang sekitar 11 kilometer. Kemudian untuk lebarnya nanti yakni, sekitar 6 meter.

“Kalau lebar, standar lah 6 meter. Tapi karena ini tahap awal untuk buka jalan baru, mungkin lebih lah, mau 8 meter. Karena masih melalui hutan dan belukar.

Kalau untuk panjang diperkirakan 10 atau 11 kilometer lah,” ujarnya.

Sabirin berharap, pembukaan jalan baru tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kemudian, kepada pemerintah daerah, ia juga berharap agar setelah dibukanya akses jalan tersebut, dapat dilakukan peningkatan dengan cara pengerasan dan dilakukan pengaspalan.

“Keberadaan jalan ini sangat membantu masyarakat kami. Jarak tempuh yang singkat pastinya mampu membantu peningkatan ekonomi warga di Singkep Selatan,” ucapnya.(rel/rm/red)

KESBANG POL LINGGA GELAR RAKOR KEWASPADAAN DINI PASCA PEMILU LINGGA, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesabang-Pol) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) kewaspadaan dini,di salah satu hotel di Dabo Singkep ,Senin(21/5) Menurut Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan politik H Armia. S.pd ketika di temui Rakyat Media .di sela- sela Rakor tersebut memaparkan,bahwa tujuan dari di gelarnya Rapat Koordinasi kewaspadaan dini tersebut adalah untuk meminimalisir terhadap segala bentuk informasi yang tidak jelas sumber nya atau yang lebih lazim dan populer di kalangan kaum mileneal dengan istilah “ Hoax”.

Menurut H.Armia,hoax adalah berita bohong yang sengaja diciptakan oleh sekelompok orang dengan

berbagai kepntingan di dalamnya.

Kaban Kesbangpol juga mengucapkan terimaksi kepada tamu undangan yang telah berkesemtan hadir pada acara Rakor Kewaspadaan Dini yang diselenggarakan oleh Kesbang Pol Kabupaten Lingga.

Memanasnya suhu politik di tanah air akhir-akhir ini, menjelang penetapan presiden dan wakil presiden oleh KPU, muncullah berbagai isue yang dapat mengusik ketenangan,mulai dari issu “people power” sampai issu pemboikotan dan issu-issu lain yang cukup mengusik kedamaian.

Untuk mencegah atau mengantisipasi lebih dini, hal-hal yang dapat memicu keresahan di tengah masyarakat, yang pada gilirannya nanti bisa terjadi perpecahan atau konflik horizontal, terkait hal tersebut Pemkab Lingga melalui

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesabang-Pol) segera mengambil Langkahlangkah untuk mengeksekusi permasalahan tersebut Sebagai bentuk konsekwensi, pihak Kesbang Pol menggelar rapat koordinasi (Rakor) kewaspadaan dini dengan FKPD.Rapat Koordinasi kewaspadaan dini tersebut di pimpin langsung oleh Kepala Badan (Kaban) Kebang Pol, H.Armia, S.Pd. Turut hadir pada Rakor tersebut yakni perwakilan TNI,Polri, Malik Ibrahim (Kasubid Penanganan Komplek Dirjen Polpum Kementrian Dalam Negeri), Elman Krisos(Kabid Kewaspadaan Dini Kesbang Pol Kepri), Darmawan Kabid Kesbang Pol Lingga, M.Ayub Kabid Hubla dan Politik, Uun Kurniawan Kasubid Wasbang, Mardiana Kasubid Ketahanan Bangsa Dan Pranata Sosial, Dodi

Suhendra Kepala Badan Pemerintahan Desa.

Selain itu Kadis Nakertrans, Aang Abubakar, Kadishub Selamat, Kabag Hukum M.Jais,Kabag Hukum, Raja Fahkrul Rozi Kadis Pariwisata dan Pemuda Olah Raga Kab.Lingga serta sejumlah elemem masyarakat.

Dalam sambutannya H.Armia menitipkan sejumpah pesan kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Lingga, khususnya para tamu undangan yang telah hadir pada acara rakor tersebut.

Armia berpesan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas sumbernya atau yang lebih lazim serta populer di era milineal disebut ”Hoak” dan selalu menjaga suasana yang konfusif pungkasnya (rm/taufik).

ADVERTORIAL

Sabtu, 25- 31 Mei 2019, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

14

Pemprov Kepri Kembali Raih Opini WTP GUBERNUR H Nurdin Basirun didampingi Syamsul Bahrum

Investasi Kuat, Kesejahteraan Meningkat DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur H Nurdin Basirun menyambut baik berbagai upaya dalam penguatan sektor investasi di Bintan, terlebih dari segi kawasan sendiri Bintan mendapat poin yang tinggi.Dengan penguatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan merata.

“Kita dari Pemerintah siap bantu, apalagi kawasan di Bintan dinilai siap untuk berinvestasi, kita siap bantu baik dari segi perizinan juga tentunya sumber daya manusia,” ujar Nurdin saat menerima kunjungan sejumlah investor asal china di ruang kerja kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (22/5).

Menurut Nurdin dengan tumbuh berkembangnya investasi di Bintan tentu akan turut memperkuat strkutur kawasan Batam-Bintan, terlebih ditengah persaingan ketat saat ini juga dalam menghadapi era revolusi industri tentunya daerah harus siap dan mampu tampil terdepan.

“Dan yang paling penting adalah utamakan para pekerja lokal, anak-anak daerah kami serta jalin kemitraan dengan perusahaan lokal lainnya sehingga sinergitas semakin kuat,” lanjut Nurdin.

Adalah Dr Sukardi yang memimpin rombongan imvestor tersebut, yang mana dirinya memiliki lahan seluas 1.200 Hektar di kawasan Batu Licin yang digunakan dalam rangka pengembangan kawasan wisata, industri dan pemukiman serta pemanfaatan ruang laut.

Namun yang menjadi fokus utama pertemuannya dengan Gubernur adalah dirinya memiliki lahan 100 Hektar lebih diarea sekitar galang batang. Pihaknya akan mengecek apakah masuk didalam apa diluar KEK. Ke depan direncanakan dari lahan tersebut akan investasi industri furniture dan berorientasi ekspor dengan kualitas premium, dengan nilai awal investasi sebesar 50 Juta dolar AS. Menurut Sukardi, di negara-negara maju lainnya saat ini bisnis dibidang properti, komersial dan industri berkualitas tinggi menjadi booming, inilah yang menjadi dasar pemikiran pihaknya untuk ikut berpartisipasi.

“Jadi kedatangan kami selain melaporkan kondisi juga memohon bantuan Bapak untuk membantu memfasilitasi berbagai perizinan, termasuk pemanfaatan pelabuhan kijang untuk bongkar muat barang, sehingga kelancaran distribusi barang-barang material yang akan diolah menjadi barang jadi berupa furniture,” kata Sukardi. (rm/ril).

DOMPAK, RAKYAT MEDIAPemerintah Provinsi Kepri kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri TA.2018 yang disampaikan pada sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepri di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kamis (23/5/2019).

Gubernur H Nurdin Basirun dalam sambutannya mengatakan bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat atas laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI merupakan kali kesembilan didapat Pemprov Kepri, diharapkan menjadi motivasi bagi jajaran untuk semakin mewujudkan kinerja yang maksimal.

“Dengan opini WTP yang telah diterima ini diharapkan pengolaan keuangan akan semakin baik, transparan dan akuntabel,” ujar Nurdin.

Tak lupa, Nurdin mengucapkan terimakasih dan apresiasi besar kepada pihak BPK RI setelah hampir dua bulan lebih melakukan pemerikasaan atas laporan keuangan.

“Tentu kita berharap opini ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk dapat dipertahankan ditahun-tahun berikutnya, tak lupa kami ucapkan terimakasih dan apresiasi besar kepada para pengelola keuangan daerah dan pihak terkait yang telah mewujudkan pencapaian ini,” lanjut Nurdin.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kepri Azhar, SE.,M.Si mengatakan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyusun laporan keuangan dan pemeriksaan atas laporan tersebut merupakan bagian dari tugas konstitusional dari BPK. “Tahun 2018 merupakan tahun keempat bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah menggunakan berbasis aktual yang mana diharapkan Pemda dapat

Gubernur Kepri Rapat Bahas LKPJ 2018 Bersama Staf DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan agar setiap Organisasi Kepala Daerah (OPD) di Lingkungan Provinsi Kepri dapat benar-benar menghasilkan kinerja yang nyata dari setiap program kerja yang di gagas.

“Setiap program kerja yang digagas harus benarbenar terealisasi secara utuh dan dirasakan secara nyata manfaatnya untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Nurdin saat memimpin Rapat Pembahasan Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kepri Tahun Anggaran 2018 di Ruang Kerja Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (22/5).

Terlebih ketika turun ke lapangan bertemu masyarakat, yang dikatakan Nurdin tentu dalam kesempatan silaturahmi tersebut banyak aspirasi dan masukan yang disampaikan terkait pemenuhan kebutuhan dari masyarakat. Maka diharapkan OPD dapat mengkoordinir.

“Mungkin ada sebagian OPD yang setiap saya ke pulau-pulau turut ikut serta, itu dilakukan sebagai bentuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, kita datang tidak hanya mendata namun menjawab dengan aksi nyata,” lanjutnya.

Kemudian, terkait berbagai aplikasi yang diikutsertakan dalam upaya memanfaatkan teknologi dan informasi yang dewasa ini menjadi penting untuk efektivitas dan efisiensi dalam bekerja, dikatakan Nurdin menjadi hal positif.

“Sistem yang sekarang mulai diterapkan secara on-

GUBERNUR H Nurdin Basirun (tengah)

line diharapkan setidaknya mampu memperkecil masalah,” kata Nurdin Dalam berbagai pembahasan LKPJ tersebut, salah satunya Nurdin membahas terkait permasalahan banjir di sejumlah titik di Tanjungpinang (Kawasan Kampung Kolam).

“Kita tahu problemnya adalah ketika hujan intensitasnya tinggi, air pasang dan menyebabkan banjir.Solusi jangka pendek memang perlu namun jangka menengah dan panjang juga harus segera,” tegas Nurdin.

Sementara itu, Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah mengatakan bahwa LKPJ yang disusun telah sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku, namun dalam pembahasannya ditahap Dewan tentu terdapat saran dan masukan yang menjadi catatan untuk perbaikan yang harus ditaati.

“Untuk itu, diharapkan kepada teman-teman OPD dapat mengkoreksi setiap pekerjaan yang dilakukan, catatan yang didapat menjadi penting dalam menyempurnakan pekerjaan sehingga dapat mendapat hasil yang maksimal,” kata

Arif.

Kepala Barenlitbang Naharuddin mengatakan bahwa LKPJ yang disampaikan tidak ada istilah diterima ataupun ditolak, namun dalam pembahasannya timbul catatan yang disampaikan yang mana dari catatan tersebut dapat dijadikan kebijakan untuk dituangkan kedalam program kerja. ”Istilahnya adalah catatan strategis yang dapat dijadikan kebijakan yang digagas oleh Kepala Daerah,” kata Nahar.

Salah satunya Nahar mencontohkan terkait penanganan banjir di Tanjungpinang (Kampung Kolam) yang mana dapat menjadi masukan yang tepat untuk Pemerintah dapat membuat kebijakan dalam mencari solusi mengatasi problema dari banjir.

Nahar juga membahas terkait SIMDA, yang mana mulai tahun ini sudah mulai diterapkan Simda Terintegrasi 100 persen dan pada tahun 2020 e-planning sudah akan terintegrasi dengan Simda, sehingga setiap usulan yang dituangkan OPD didalam RKPD sejak awal, tidak adalagi muncul diparuh waktu. (rm/humas)

GUBERNUR H Nurdin Basirun

lebih komperhensif dalam menyajikan seluruh data keuangan.

Secara Nasional pun kami laporkan pada 2017 sebanyak 411 daerah mendapat opini WTP meningkat dari 2016 berjumlah 378 daerah,” kata Azhar.

Azhar menyampaikan bahwa pemeriksaan memiliki tujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran yang disajikan. Pemeriksaan dimaksudkan bukan untuk mengungkapkan penyimpangan meski demikian pemerika menemukannya yang berdampak bagi kerugian negeara harus diungkapkan.

“Dengan demikian opini yang diberikan termasuk pernyataan profesional mengenai kewajaran bukan menjamin tidak adanya kesalahan ataupun kemungkinan timbul kesalahan dikemudian hari,” lanjutnya.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan termasuk implementasi rencana aksi yang dilaku-

kan Pemprov Kepri, BPK memberikan opini WTP yang dengan demikian Kepri telah berhasil mempertahankan opini tersebut yang diharapkan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

Ketua DPRD Jumaga Nadeak selaku pimpinan sidang memberikan apresiasi kepada jajaran BPK RI atas terlaksananya laporan hasil pemeriksaan ini.Adapun penyerahan LHP ini merupakan amanat aturan perundang-undangan. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan atas laporan yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal.”Harapan kami tentu Pemprov Kepri dapat mempertahankan opini yang didapat karna DPRD pun melihat kinerja yang ditunjukan Pemprov Kepri dipandang cukup memuaskan,” kata Jumaga.

Jumaga melanjutkan bahwa dalam opini yang disampaikan tersebut terdapat 4 kriteria antara lain: kesesuaian antara laporan

dengan standar akuntabilitas, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

“Opini sendiri diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitss kinerja agar semakin efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di segala bidang,” lanjut Jumaga.

Dengan adanya laporan BPK ini ditambahkan Jumaga dapat meminimalisir tingkat kesalahan dan dapat memperbaikinya begitupun dengan pengelolaan keuangan daerah agar efisiensi, tepat sasaran dan berdaya guna untuk membangun kesejahteraan masyarakat Kepri.

Selanjutnya, setelah penyampaian opini dan penandatanganan dokumen serta penyerahannya, LHP akan dipelajari oleh pihak Dewan untuk ditindak lanjuti dan dibahas paling lambat 60 hari setelah penyampaian LHP. (rm/ril humas).

Wagub Kepri Isdianto Safari Ramadhan di Sagulung BATAM, RAKYAT MEDIA-Wakil Gubernur H Isdianto mengatakan, dalam rangkaian safari ramadhan kali ini dirasakan sebagai bagian napak tilas.Karena secara tidak langsung, dia bisa merajut silaturahmi kembali setelah sebelumnya bersama Almarhum HM Sani kebersamaan ini telah terjalin erat.

“Makanya hadirnya saya disini, seolah memenuhi apa yang pernah jadi misi dan janji almarhum yang belum tertunaikan,” kata Isdianto dalam rangkaian Safari Ramadhannya di Batam, Selasa (21/5) malam.

Isdianto melaksanakan buku puasa bersama di Masjid Nurul Hidayah Permata Rabayu dan dilanjutkan sholat Isya dan tarawih di Masjid Baitul Hamdi Kavling Seroja Kanan Sagulung Batam. Di Baitul Hamdi, Isdianto melihat prasasti peresmian masjid oleh al-

WAKIL Gubernur Kepri H Isdianto di Sagulung

marhum HM Sani. Karena itu dalam kesempatan tersebut, Isdianto mengajak jamaah untuk mendoakan almarhum agar ditempatkan pada terbaik disisi-Nya. Isdianto menambahkan, momentum ramadhan harus benar-benar dimanfaatkan untuk memperbanyak silaturahmi dengan masyarakat. Bertemu langsung serta bertatap muka, akan bisa membuat tahu banyak hal.

Sebagai contoh, persoalan yang dihadapi masyarakat bisa diketahui. Sehingga bersama-sama bisa dicari solusi mengatasi persoalan tersebut.Ini juga manfaat bersilaturahmi, selain memperpanjang umur dan menambah rezeki.

Sementara itu Ketua Ta’mir Masjid Nurul Hidayah Yanto Budianto menyampaikan rasa bersyukur karena kembali didatangi pimpinan Pemerintah Provinsi

Kepri dalam hal Wagub Isdianto.

“Kedatangannya mudah-mudahan bisa membantu penyelesaian pembangunan masjid kita. Baik itu pembangunan rumah imam, pemasangan pavling blok teras masjid hingga penyelesaian gedung TPQ, “ harapnya.

Sedang Ketua Yayasan Baitul Hamdi Zaidun mengatakan, tidak dipungkiri karena bantuan Pemprov Kepri dan Kota Batam juga, pembangunan masjid dan lingkungan di Kavling Seroja Kanan ini pelan tapi pasti, terus bertambah bagus.

Karena itu pihaknya mengucapkan banyak terimamaksih kepada wagub.

“Kita doakan semoga bapak diberikan panjang umur, sehat dan terus bisa memimpin Kepri bersama Gubernur Nurdin Basirun menjadi lebih baik lagi,” doanya.(rm/ril).

Merangkai Pulau, Merajut Ukhuwah,

Memotivasi Generasi Bangsa TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Tiba-tiba Presiden Joko Widodo mendekat.Ke arah Gubernur Nurdin Basirun dan sejumlah qari dari Kepri.

Padahal saat itu sedang desak-desakan. Semua ingin melakukan swafoto dengan Presiden.

Di antara desakan itu, terdengar suara Gubernur Nurdin.Nurdin berteriak bahwa ada juara MTQ Internasional dari Kepri ingin juga berfoto dengan Presiden.Rupanya Jokowi mendengar.Dia mendekat.Menuju rombongan Nurdin.Langsung dalam posisi siap berfoto.Berdiri di belakang M Rifqi Hawari, anak Kundur yang jadi juara tiga MTQ Internasional di Iran tahun ini.

Rifqi ini menjadi salah satu contoh Nurdin untuk memotivasi anak-anak

Kepri. Di mana pun. Terutama dalam kunjungannya ke pulau-pulau. Nurdin ingin menunjukkan bahwa anak pulau bisa.Dia sendiri terlahir di Moro, sebuah pulau kecil di Kabupaten Karimun.

Berkunjung ke pulau-pulau, hal yang sering dilakukan Nurdin. Dalam sehari bisa tiga hingga lima pulau disinggahinya. Kepri sendiri merupakan provinsi dengan jumlah pulau terbanyak di Indonesia.Ada 2.408 pulau tersebar di Kepri.Dari jumlah yang ribuan itupun, luas daratannya hanya empat persen.96 persen wilayah Kepri adalah lautan.

Seperti Jumat (24/5) lalu. Pergerakan aktivitas Gubernur Kepri, Dr H Nurdin Basirun S.Sos, MSi pada memang perlu dikagumi. Sebab, selain melakukan safari subuh secara rutin,

orang nomor satu di Kepri itu kemaren menjelajahi empat pulau, yakni Pulau Bahan dalam, Pulau Judah, Pulau Jang dan Pulau Moro, Kecamatan Moro.

Di Pulau Bahan dalam, Nurdin meresmikan dua masjid, yakni Masjid AT Tabligh dan masjid At Taqwa, di pulau judah Nurdin menunaikan sholat ashar, di pulau Jang, melakukan buka puasa bersama masyarakat sedangkan di pulau Moro, menunaikan sholat tarawih.

Di Pulau Bahan, Nurdin juga menjadi khatib saat sholat Jumat. Dan pada saat nurdin tiba di setiap pulau, masyarakat sangat antusias menyambut kedatangan orang nomor satu di Kepri itu, karena warga mereka yang jadi gubernur pulang kampung. (rm/ ril).

CMYK

15

GALERI FOTO

Sabtu, 25- 31 Mei 2019, Minggu III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

KETUA Komisi III DPRD Kepri bersama anggota DPRD Kepri saat mendengar paparan dan penjelasan tentang pengelolaan limbah B3

KETUA Komisi III DPRD Kepri bersama anggota DPRD Kepri Berfoto bersama

KOMISI III DPRD KEPRI AJAK PT PPLI BUKA CABANG DI KEPRI, TANGANI LIMBAH LIMBAH B3 PRIHATIN atas pencemaran dan belum adanya pengolahan limbah di Kepri, Komisi III DPRD Kepulauan Riau bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau, menggelar study banding ke PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), Cileungsi, Bogor, Jumat (26/4/2019).

Sebagai mana diketahui PT PPLI Cileungsi Bogor merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3.

Selain mengolah limbah perusahaan ini juga merupakan perusahan transporter khusus limbah B3 yang telah memiliki sertifikasi keamanan baik nasional maupun internasional.

Ketua Komisi III Widiastadi Nugroho mengatakan, Kepri sebagai daerah Industri, hingga saat ini belum memiliki perusahaan yang bergerak didalam bidang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Terutama di kabupaten/kota yang memiliki industri yang cukup besar seperti di Batam, Tanjung Balai Karimun dan Bintan. “Ini sangat memprihatinkan, terutama jika limbah B3 tersebut sampai mencemari lingkungan karena kurangnya fasilitas pengolahannya," katanya. Dalam studi banding tersebut, Widiastadi juga mengatakan, transfer teknologi pengolahan limbah sesuai dengan standar keamanan seperti di PT.

PPLi perlu segera ada di Kepulauan Riau khsususnya pada sejumlah perusahaan industri. "Di Batam, memang sudah ada perusahaan pengolahan limbah tetapi mereka belum sanggup mengolah limbah seperti disini," kata Widiastadi.

Kenapa harus dilakukan transfer teknologi, kata Widiastadi, Karena di Kepulauan Riau banyak perusahaan yang menghasilkan limbah B3 dan belum mampu atau belum ada yang bisa mengolah limbahnya. Sejumlah perusahaan-perusahaan tersebut harus mengirim limbahnya ke PT PPLi di Bogor. “Ongkos pengangkutan limbah ini tidak murah,dan diperlukan transporter khusus yang memiliki standar keamanan yang bisa menjamin bahwa limbah tersebut tidak bocor pada saat diangkut," ungkapnya. Dalam kesempatan itu, Widiastadi juga berharap manejemen PT PPLi mau mengembangkan perusahaannya di Kepulauan Riau.

Anggota Komisi III Alex Guspeneldi juga mengatakan, sangat menaruh harapan yang besar kepada PT. PPLi agar mau membuka perusahaan cabang pengolahan limbah di Batam. "Terus terang kami sangat khawatir dengan limbah yang dihasilkan oleh industri-industri yang berada di Kepualauan Riau, karena memang belum ada yang mampu mengolah

limbah mereka," ujar Alex.

Selain limbah dari industri, permasalahan lainnya adalah limbah oil sludge yang tiap tahun mencemari pantai-pantai di Kepulauan Riau.

Dengan adanya perusahaan pengolah limbah seperti PPLi ini di Kepulauan Riau, pencemaran limbah oil sludge ini bisa bisa diatasi dengan cepat sehingga tidak meluas.

Anggota Komisi III Sahmadin Sinaga khawatir dengan dampak yang akan timbul khususnya bagi lingkungan yang berada disekitar perusahaan pengolahan limbah.

"Kalau bicara limbah B3 terkesan sangat menyeramkan karena beracun dan berbahaya, karena dampak di sekitar perusahaan itu seperti apa?" tanya Sahmadin.

Menanggapi hal tersebut Direktur Sales dan Marketing PT PPLI Machmud Badres, menjelaskan pelaku atau perusahaan yang terkait langsung dengan limbah ada enam jenis yaitu, perusahaan industri yang menghasilkan limbah, pengangkut atau transporter limbah yang memiliki izin dengan prosedur keamanan, pengumpulan limbah sebelum diolah atau dikelola.

"Pengolah limbah, pemanfaat atau yang menggunakan hasil dari pengolahan limbah dan yang trakhir adalah penimbun residu atau sisa dari pengolahan limbah.

Dari ke-enam tersebut PPLi memiliki semuanya, pengangkut hingga penimbun akhir," jelasnya. (*)

KETUA dan Anggota Komisi III saat berdialog dengan Direktur Sales dan Marketing PT PPLi Machmud Badres

DIREKTUR Sales dan Marketing PT PPLi Machmud Badres saat memberikan paparan sistim pengolahan limbah yang dilakukan

ANGGOTA DPRD Kepri saat mendengar persentase

ANGGOTA Komisi III DPRD Kepri lainnya saat melakukan Studi Banding mengelolaan Limbah B3

ANGGOTA DPRD Kepri saat mendengar persentase

DIREKTUR Sales dan Marketing PT PPLi Machmud Badres saat memberi penjelasan pengelolaan limbah B3

IKLAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Sabtu, 25- 31 Mei 2019, Minggu III

16