EDISI 261

CMYK

KORAN UMUM Sabtu, 4 - 13 Mei 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Terverifikasi Administrasi & Faktual

SABTU, 4 - 13 Mei 2019, Minggu I

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

Edisi : # 261 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Publikasi Sejumlah Situs Real Count Pilpres 2019 :

Jokowi-Ma’ruf 37,16 Persen, Prabowo-Sandiaga 60,2 Persen OPINI SEBENARNYA JOKOWIMA’RUF AMIN SUDAH KALAH TELAK? Oleh : Mawardi Pemimpin Redaksi JIKA kita melihat dinamika yang berkembang dan hasil survey real count dari sejumlah lembaga survey baik internal BPN PrabowoSandi maupun lembaga survey lainnya bisa dikatakan Jokowi sudah kalah telak.

Berbagai elemen masyarakat sudah sangat yakinpaslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi menang di berbagai wilayah di Indonesia.

Tanda-tanda kekalahan paslon 01 bukan hanya dari hasil survey internal BPN Prabowo-Sandi saja, tapi berbagai lembaga surveyyang dilakukan sejumlah perguruan tinggi swasta juga menyatakan paslon 01 sudah kalah.Informasi ini bukan sekedar isu yang dibesar besarkan, tapi itulah fakta sebenarnya, public sudah mengetahui dari berbagai media social (medsos).

Namun masyarakat dibuat bingung karena ada sejumlah lembaga survey yang ditayangkan di sejumlah media elektronik atau televisi kompak menyatakan PrabowoSandi kalah. Hasil hasil quick count lembaga survey yang menyatakan paslon 01menang, unggul diatas Prabowo-Sandi dengan selisih diantara 7 sampai 9 persen hingga kini masih tayang di sejumlah tv meski sudah mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Sementara real count internal Badan Pemenangan nasional (BPN) Prabowo-Sandi

Baca Hal 10

FOTO masing-masing pasasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

JAKARTA, RAKYAT MEDIA- Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui situs pemilu2019.kpu.go.id, sejumlah situs juga melakukan real count perolehan suara Pemilihan Presiden atau Pilpres. Salah satu situs adalah real count dari aplikasi Jurdil 2019 menempatkan pasangan nomor 02 PrabowoSandiaga Uno unggul 60,2 persen dari pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

A

NGKA tersebut diperoleh Aplikasi jurdil 2019 berdasarkan perhitungan cepat dari 4240 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 34 Provinsi Seluruh Indonesia.Namun hasil quick count enam lembaga survei yang ditayangkan sejumlah media elektronik seperti Litbang Kompas, Indo Barometer, LSI Denny JA,

Median, Kedai Kopi dan CSIS, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul dengan angka rata-rata 54 persen dari pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sementara baik di real count internal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandimaupun sejumlah real count

lainnya Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul 60,2 persen suara sedangkan paslon nomor urut 01 Jokowi Maruf Amin hanya meraih 37,9 persen suara.

Sementara suara tidak sah 1,9 persen suara.

Berdasarkan perhitungan Ju Baca Hal 10

KPK Tetapkan Wali Kota Dumai Prabowo Disambut Teriakan Presiden Saat Jadi Tersangka Kasus Suap Hadiri Peringati Hari Buruh Internasional

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Walikota Dumai Zulkifli Adnan Singkah (ZAS) ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .Ia diduga turut andil dalam perkara dugaan suap mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo. Selain itu, Zulkifli diduga juga menerima gratifikasi.

“Dalam proses penyidikan ini, KPK menetapkan ZAS, Walikota Dumai 2016-2021 sebagai tersangka pada 2 perkara,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2019).

Walikota Dumai Zulkifli Adnan Untuk perkara suap, Zulkifli diduga memberikan Rp 550 juta kepada Yaya Purnomo untuk mengurus anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P tahun 2017

dan APBN tahun 2018 Kota Dumai. Sedangkan untuk perkara kedua yaitu gratifikasi, Zulkifli diduga mene Baca Hal 10

KPK Tangkap Bupati Kepulauan Talaud JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip diduga tak ingin dibelikan tas yang sejenis dengan tas yang dimiliki pejabat perempuan lain di Sulawesi Utara. Sri Wahyumi kini jadi tersangka penerima suap terkait revitalisasi pasar di Kepulauan Talaud.

“Sempat dibicarakan permintaan tas merk Hermes dan Bupati tidak mau tas yang dibeli, sama dengan tas yang sudah dimiliki oleh se-

Bupati Kepulauan Talaud

Sri Wahyumi Maria Manalip

JAKARTA, RAKYATMEDIA-Kondisi ibu kota Jakarta Rabu (1/5/2019) macet total bahkan lalu lintas lumpuh ketika ribuan buruh turun ke jalan dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh setiap 1 Mei di Indonesia.

Namun, kondisi macet bahkan lumpuh saat May Day relatif tak lagi menghiasi wajah lalu lintas Kota Jakarta sejak 1 Mei 2014. Gedung-gedung perkantoran yang berlokasi di sejumlah pusat bisnis ibu kota tidak beraktivitas dan kendaraan pun dapat melaju lebih cepat dibandingkan hari biasanya.

Semua hal itu terjadi setelah Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhyono (SBY) meneken Keputusan Presiden Republik Baca Hal 10

Dewan Pers: Dua Kubu Pilpres Klaim Kemenangan, Media Terbelah

lain Bupati Talaud ada bupati yang perempuan juga di Sulawesi Utara,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/4/ 2019).

Diduga tas yang dibelikan rencananya diberikan sebagai hadiah ulang tahun.

KPK mengamankan barang bukti berupa tas, jam, dan perhiasan mewah serta uang

orang pejabat perempuan di sana. Karena kebetulan se-

Baca Hal 10

RIBUAN buruh turun ke jalan peringati Hari Buruh Internasional

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan Pemilu 2019seharusnya menjadi proses pendidikan politik bagi masyarakat.

Dalam situasi ini, wartawan perlu menghindari ekspose pernyataan yang tak diperlukan dari pihak yang bersengketa.

“Kita bisa melihat kedua kubu mengklaim kemenangan. Media sepertinya terbelah menjadi dua kutub mengikuti persaingan dua pasangan capres-cawapres,” kata pria yang akrab disapa

Stanley, di acara Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan se-Indonesia di Cisarua, Bogor, Rabu (24/4) Yosep mengatakan para pendukung kedua kubu saat ini terus menggalang massa dan opini. Media sosial menyebarkan hoaks dan ketakutan. Banyak ekspose tentang kekurangan penyelenggaraan pemilu.Sementara media mengekspose komentarkomentar orang yang menimbulkan kemarahan.

Baca Hal 10

Kapal Vietnam Provokasi KRI Tjiptadi-381 di Natuna

Aksi provokasi kapal pengawas perikanan berbendera Vietnam terhadap KRI Tjiptadi-381

BATAM, RAKYAT MEDIA Walikota Batam, Muhammad Rudi menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia ke-3, Prof. DR.,-Ing. B.J. Habibie. Penghargaan diserahkan di Hotel Radisson Batam, Senin (29/4/2019).

Piagam penghargaan Lintas Bidang ini diberikan Habibie kepada 15 tokoh di Kota Batam.

Selain Rudi, penghargaan ini juga diberikan Habibie kepada mantan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Almarhum Muhammad Sani.

Penghargaan lintas bidang ini meliputi bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan kemanusiaan. Penghargaan diserahkan oleh Habibie kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daer-

ah Kota Batam, Jefridin. Penghargaan untuk Almarhum Muhammad Sani diterima oleh istri, Aisyah Sani.Selain penghargaan, mereka juga menerima buku karangan Bunda Sri Soedarsono.

“Saya ucapkan terima kasih atas dukungan baik moril maupun materil yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat,

bangsa, dan negara,” ujar Habibie.

Ketua Yayasan Keluarga Batam (YKB) Sri Soedarsono menyampaikan, penyerahan penghargaan ini disejalankan dengan peringatan ulang tahun bersama YKB ke-40 tahun, Perkumpulan Budi Kemuliaan Batam ke 35 ta-

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Baca Hal 10

SAMBUNGAN

Sabtu, 4 - 13 Mei 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Dewan Pers “Celakanya, kita semua membiarkan meme beredar massal di media sosial dengan cara merendahkan sekaligus melecehkan para politikus dan calon-calon pemimpin kita. Apa yang bisa dilakukan pers dalam situasi saat ini?” ujarnya.

Yosep mengingatkan kembali peran dan fungsi pers yakni menyebarkan informasi secara faktual, akurat, netral, seimbang, dan adil.Selain itu, media juga perlu skeptis dan menguji kebenaran semua informasi yang didapat.

“Pers perlu mengubah jurnalisme talking news dengan jurnalisme presisi. Pers harus melakukan cek dan ricek terhadap semua fakta, data dan informasi yang disampaikan semua pihak,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan

Sambungan Hal. 1

agar pers fokus pada masalah dan penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Komisi Yudisial, dan tentu saja Mahkamah Konstitusi.

“Para wartawan harus selalu mengecek peraturan perundangan terkait pemilu yang berlaku.Jangan segan bertanya pada ahli yang berkompeten dan kredibel, bukan pengamat yang partisanship-nya tinggi,” kata Yosep.

Menurut dia, para wartawan juga perlu berhati-hati dalam menggunakan informasi di media sosial. Dia menekankan agar media memperlakukan apa yang ada di media sosial hanya sebagai sebuah informasi.

Informasi itu bisa jadi bahan awal untuk menulis berita, tapi tetap perlu mela-

Prabowo Disambut Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penetapan Tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional.

Penetapan May Day menjadi hari libur nasional ini sebenarnya sudah dilakukan lebih dahulu di negara-negara lain. Penetapan May Day sebagai hari libur nasional ini dilatarbelakangi bahwa harus ada satu hari yang bisa digunakan kaum buruh untuk menyuarakan haknya.

Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia Ilhamsyah menyatakan langkah pemerintah menetapkan May Day sebagai hari

libur nasional telah memberikan waktu kepada kaum buruh untuk memperjuangkan masalah yang dihadapi.

Menurutnya, penetapan May Day sebagai hari libur nasional membuat pihaknya tidak perlu lagi melakukan aksi ‘sweeping’ atau mendatangi pabrik-pabrik untuk menjemput rekannya untuk mengajak ikut melakukan aksi unjuk rasa di May Day. “Sebelum ditetapkan hari libur nasional, pola yang dipakai mobilisasi itu ada aksi ‘sweeping’ pabrik mendatangi kawan-kawan. Seka-

KPK Tangkap dengan nilai sekitar Rp 513.855.000.”KPK mengidentifikasi adanya komunikasi aktif antara Bupati dengan BNL (Benhur Lalenoh, orang kepercayaan Sri Wahyumi) atau pihak lain, misal pembicaraan proyek, komunikasi terkait pemilihan merk tas dan ukuran jam yang diminta,” kata Basaria.

Rincian barang dan uang yang diamankan KPK adalah, tas merk Channel senilai Rp 97,36 juta, jam tangan merk Rolex senilai Rp 224,5 juta dan tas merek Balenciaga senilai Rp 32,99 juta. Kemudian anting berlian merk Adelle senilai Rp 32,07 juta, cincin berlian merk Adelle senilai Rp 76,92 juta dan uang tunai sekitar Rp 50 juta.

Barang tersebut dibeli oleh seorang pengusaha sekaligus tersangka pemberi suap bernama Bernard Hanafi Kalalo.Pada Minggu malam, 28 April 2019, Bernard bersama anaknya membeli barang mewah tersebut di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta.

Basaria menjelaskan, pada awalnya, Sri Wahyumi diduga meminta fee sekitar 10 persen kepada kontraktor terkait dua proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Kep-

Sambungan Hal. 1

rang tidak lagi,” kata Ilhamsyah kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/4).

Dia menilai penetapan May Day sebagai hari libur nasional tidak menyurutkan perhatian masyarakat pada isu atau tuntutan yang pihaknya sampaikan saat menggelar aksi unjuk rasa.

Iham menegaskan masyarakat tetap memberikan terhadap aksi unjuk rasa di May Day karena selalu mengangkat isu yang tak lagi bersifat eksklusif bagi kaum buruh saja, seperti terkait harga kebutuhan pokok hingga pendidikan. (rm/red).

Sambungan Hal. 1

ulauan Talaud.Meski demikian KPK belum mengungkap secara rinci berapa nilai proyek revitalisasi itu. “Tim KPK mendapatkan informasi adanya pemintaan fee 10 persen dari bupati melalui BNL (Benhur Lalenoh) sebagai orang kepercayaan bupati kepada kontraktor untuk mendapatkan proyek pekerjaan di Kabupaten Talaud,” kata dia.

Menurut Basaria, Benhur bertugas mencari kontraktor yang dapat mengerjakan proyek dan bersedia memberikan fee 10 persen. Benhur kemudian menawarkan Bernard Hanafi Kalalo proyek di Kabupaten Talaud dan meminta fee 10 persen. ”Sebagai bagian dari fee 10 persen tersebut, BNL meminta BHK memberikan barang-barang mewah kepada SWM, Bupati Talaud,” ujar Basaria.

Pada pertengahan April, untuk pertama kalinya Benhur mengajak Bernard untuk diperkenalkan ke Sri Wahyumi. Beberapa hari kemudian berdasarkan perintah Sri Wahyumi ke Benhur, Bernard diminta ikut ke Jakarta untuk mengikuti beberapa kegiatan Sri Wahyumi di Jakarta.”Terkait fee yang di-

KPK Tetapkan rima gratifikasi berupa uang Rp 50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.

Laode menyebut awalnya Zulkifli menemui Yaya pada Maret 2017.

Dalam pertemuan itu ia meminta bantuan Yaya mengawal proses pengusulan DAK untuk Pemkot Dumai. ”Dan dalam pertemuan lain disanggupi oleh Yaya Purnomo dengan fee dua persen,” ungkapnya.

Kemudian sejumlah usulan DAK untuk Pemkot Dumai disetujui. Zulkifli pun memberikan suap pada Yaya secara bertahap.Untuk perkara pertama, ia disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Pasal 13 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan untuk perkara kedua, Zulkifli dijerat dengan Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.Zulkifli sendiri merupakan tersangka ketujuh dalam pusaran kasus dugaan suap terkait pengurusan DAK ini.

Sebelumnya, ada empat orang yang sudah divonis bersalah dalam kasus ini, yaitu mantan Anggota DPR Amin Santono, mantan Pejabat Kemenkeu Yaya Purn-

kukan verifikasi atas kebenaran faktualnya dan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

“Hal ini untuk mencegah munculnya hoaks.Ingat, junjung tinggi Kode Etik Jurnalisme yang menjadi pegangan kita dalam bekerja.Berita harus berbasis pada fakta,” tuturnya.

Dalam Pemilu 2019 ini, kata Yosep, pers Indonesia harus bisa menjadi wasit dan inspektur pembimbing yang adil, menjadi pengawas yang teliti dan seksama, dan bukan menjadi “pemain” yang menyalahgunakan ketergantungan masyarakat terhadap media.

“Kita semua perlu mendorong munculnya pemberitaan yang berorientasi pada problem solver terhadap masalah yang sedang kita hadapi saat ini,” ujarnya. (*)

haruskan oleh bupati, BNL meminta BHK memberi barang-barang mewah sebagai bagian dari imbalan sebesar 10 persen.Barang dan uang yang diberikan diduga terkait dengan 2 proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud,” kata dia.

Kedua pasar itu adalah Pasar Lirung dan Pasar Beo. KPK menetapakan Sri Wahyumi, Benhur, dan Bernard sebagai tersangka. Dua nama pernama ditetapkan sebaga tersangka penerima suap, sementara Bernard sebagai pemberi. Sri Wahyumi dan Benhur disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 hurut b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana. Sementara Bernard disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (rm/dtk).

Sambungan Hal. 1

omo, perantara Eka Kamaludin dan pengusaha Ahmad Ghiast.

Dalam perkembangan kasus ada tiga orang yang dijerat dan kasusnya yang masih di tahap penyidikan yaitu anggota DPR Sukiman, Plt Kadis PU Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba, dan Walikota Tasikmalaya Budi Budiman. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya giat yang dilakukan di Dumai, Riau, Jumat (26/4/ 2019) pagi.”Kami konfirmasi, benar ada tim KPK yang ditugaskan di Dumai hari ini. Melakukan penggeledahan di 2 tempat, yaitu rumah dan kantor Wali Kota Dumai,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (26/4/ 2019) malam.

Dari rumah dan kantor Wali Kota Dumai Zulkifli As, tim KPK menyita sejumlah dokumen.”Dari lokasi tersebut disita sejumlah dokumen terkait proyek dan anggaran,” ungkap Febri. ”Untuk informasi perkara dan tersangkanya, akan disampaikan pada saat konferensi pers secara resmi setelah beberapa kegiatan awal dari tim dilakukan,” imbuhnya.

Sekadar informasi, politisi Partai NasDem itu per-

nah diperiksa KPK di Jakarta pada Agustus 2018.Saat itu dia dimintai keterangan KPK di Jakarta terkait dugaan kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah RAPBN-P tahun anggaran 2018.

Zulkifli mengaku tak tahu aliran uang kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan daerah dalam RAPBN-P 2018.”Saya tak tahu,” kata Zulkifli seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018).

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus itu, yaitu anggota mantan Komisi XI DPR Amin Santono, Eka Kamaluddin (perantara), mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo, serta seorang kontraktor Ahmad Ghiast.

Sementara, ada dua orang lainnya yang masih di tahap penyidikan yaitu anggota DPR Sukiman dan Plt Karis PU Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba.

Terakhir pada hari ini KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman setelah sebelumnya rumahnya digeledah.

Budi diduga memberikan suap ke Yaya sebesar Rp 400 juta. (rm/mwd)

Jokowi-Ma’ruf rdil 2019 di 9 Provinsi, seperti Jawa Barat pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 61,4 persen, Jokowi Maruf Amin meraih 35,7 persen suara. Suara tidak sah 3 persen. Jawa Timur pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 51,8 persen suara.

Jokowi Maruf Amin hanya meraih 46,1 persen suara.

Suara tidak sah 2,1 persen.

Di Jawa Tengah, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 31,3 persen suara. Jokowi Maruf Amin meraih 45,6 persen suara. Suara tidak sah 2,2 persen. Sedangkan DKI Jakarta pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 53,3 persen suara, paslon 01 Jokowi Maruf Amin meraih 35,7 persen suara. Suara tidak sah 1,2 persen.

Selanjutnya Provinsi Sulawesi Selatan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 65,9 persen suara, paslon 01 JokowiMaruf Amin meraih 32,9 persen suara. Suara tidak sah 1,2 persen. Provinsi Lampung Prabowo SubiantoSandiaga Uno meraih 61,2 persen suara. Sedangkan paslon 01 Jokowi Maruf Amin meraih 7,3 persen suara. Suara tidak sah 1,4 persen.

Untuk Sumatera Selatan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 68,6 persen suara, Jokowi Maruf Amin meraih 20,2 persen suara. Suara tidak sah 2,2 persen. Sumatera Utara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 71,7 persen suara sementara Jokowi Maruf Amin meraih 27,5 persen suara. Suara tidak sah 0,9 persen.

Untuk Provinsi Banten Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 62,2 persen suara sementara Jokowi Maruf Amin meraih 35,3 persen suara. Suara tidak sah 2,5 persen. Sementara situs AyoJaga TPS salah satu gerakan sukarela pemantau Pemilu yang dilakukan masyarakat mandiri juga mencatat Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 PrabowoSandiaga Uno, unggul 62,84% persen suara, jauh mengungguli pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin yang mendapat suara 37,16%.

Perolehan tersebut merupakan hasil sementara dari jumlah total 7,195,680 suara yang tercatat pada situs dan aplikasi AyojagaTPS. Situs AyoJagaTPS sebuah gerakan sukarela pemantau Pemilu yang dilakukan masyarakat mandiri. Cara kerjanya dengan melakukan pengumpulan data C1 dari tiap TPS yang dikirimkan oleh masyarakat.

Masyarakat yang ingin membantu mengirimkan data, bisa mengunduh aplikasi dan mengunggah formulir C1 yang ingin disetorkan, sementara pengelola situs mengaku bakal melakukan verifikasi ketat atas lap-

Sambungan Hal. 1

oran-laporan dokumen C1 yang masuk.

Hal itu yang membuat Co-Founder AyoJagaTPS Mochammad James Falahuddin merasa yakin, dengan hasil disajikan dalam situsnya merupakan data yang resmi dan valid. Dia menyebut, masyarakat yang ingin membantu melaporkan dokumen C1 akan dimintai data pribadi hingga NIK dan foto KTP. “Pertama, kami yakin data kami valid. Karena pertanyaan paling mendasar memastikan bahwa data dan C1 benar-benar di-submit orang yang hadir di TPS. Untuk itu kami terpaksa, jika ingin mendaftar, NIK, plus foto KTP-nya,” kata James kepada wartawan belum lama ini di d’consulate resto and lounge, Menteng, Jakarta Pusat.

“Kami memastikan data itu dari yang hadir. Memang sempat dari awal menyusun aplikasi, kalau di sosmed terverifikasi susah. Terpaksa kami pakai NIK, nomor KTP, user 470 ribu download aplikasi,” ungkap James.

Meski demikian, James mengakui bahwa AyoJagaTPS bukanlah lembaga pemantau pemilu yang resmi terdaftar di KPUmaupun Bawaslu. Menurutnya, layanan yang dia bangun hanyalah platform berbasis teknologi untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin melaporkan.

Dia juga menegaskan bahwa pihaknya bukanlah lembaga survei yang bekerja secara statistik, sehingga tidak bisa memberikan klaim tingkat kepercayaan, maupun margin of error seperti lembaga survei kebanyakan. ”Kita tidak terdaftar di KPU maupun Bawaslu, karena kita kan bukan Lembaga Pemantau. Kita hanya semacam platfom saja. kalau Gojek untuk ojek, AyoJagaTPS itu untuk TPS. Seperti itu,”kata James.

“Kita nggak pernah mengklaim tingkat kepercayaan, margin of error.

Karena kita kan bukan kerja statistik. Saya itu basicnya Cyber Security kok. Tapi kalau ada yang ingin melakukan kajian statistik berdasar data yang kita miliki, ya silakan,” tutupnya.

Sebagai informasi, sejumlah lembaga survei yang telah merilis hasil quick count atau hitung cepat, menempatkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul dari Prabowo SubiantoSandiaga Uno. Sementara hasil real count sementara dalam situs KPU, hingga saat ini Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin diposisikan unggul 55,11% dari pasangan Prabowo-Sandiaga dengan perolehan suara 44,89%. Progress sebanyak 161.481 TPS yang masuk dari total jumlah TPS sebanyak 813.350 TPS di seluruh Indonesia.

Sementara Ketua Badan

Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Provinsi Aceh Muzakir Manaf menyatakan pasangan nomor urut dua tersebut unggul sementara sebesar 82,2 persen di Provinsi Aceh pada Pemilu yang berlangsung serentak 17 April 2019.”Berdasarkan hasil pemungutan suara Pilpres 2019 di 23 kabupaten/ kota se-Aceh yang kami terima yakni form rekapitulasi C1 per TPS sampai pukul 16.00 WIB pasangan Prabowo-Sandi menang di Aceh,” katanya kepada awak media di Banda Aceh.

Ia menyebutkan jumlah pemilih tetap di provinsi ujung paling barat Indonesia itu berjumlah 3.523.774 pemilih dengan jumlah suara sementara yang masuk 1.5566.753 suara atau sebesar 44,5 persen dari jumlah pemilih tetap.Dengan perolehan suara sementara untuk pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma”ruf Amin sebesar 226.356 suara atau 14,4 persen dan untuk pasangan Prabowo-Sandi sebesar 1.287.996 suara atau sebesar 82,2 persen.

“Kami menyimpulkan Aceh berhasil meraup suara sebesar 90 persen untuk Prabowo-Sandi dan ini melebih dari target semula yakni 85 persen. Kami perkirakan angka ini akan berada pada pada 93 persen untuk kemenangan Prabowo-Sandi di Aceh sebab saat ini data terus masuk,” kata Muzakir yang didampingi Sekretaris BPN Prabowo-Sandi Provinsi Aceh Marzuki, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Gufran Zainal Abidin, Tu Bulqaini dan Anwar Ahmad.

Ia juga mengajak semua pihak untuk mengawal seluruh suara yang telah diberikan oleh rakyat Aceh kepada Prabowo-Sandi sampai dengan pengumuman oleh Komisi Pemilihan umum (KPU) RI. Sementara di Sumatera Barat Joko Widodo-Ma’ruf Amin kalah telak dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat dalam Pilpres 2019 ini. Kombinasi falsafah orang minang ‘ABS-SBK’ dan tebaran hoaks menjadi salah satu penyebab paslon nomor 01 Jokowi-Ma’ruf Amin keok di Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil hitung cepat Pilpres 2019 yang dikeluarkan oleh sejumlah lembaga survei menyatakan Jokowi tidak memperoleh suara lebih dari 16 persen.

Hasil hitung cepat Indikator Politik Indonesia menyatakan Jokowi-Ma’ruf hanya meraup 15,88 persen.

Mereka kalah dari pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 yang memperoleh 84,12 persen.

Sementara hasil hitung cepat Poltracking menyatakan Jokowi-Ma’ruf mendapatkan 12,09 persen, kalah dari Prabowo-Sandi yang memperoleh 87,91 persen.

Bahkan Indo Barometer me-

Sebenarnya Prabowo mengkalaim paslon 02 Prabowo-Sandi unggul dengan perolehan suara 62 persen. Pertanyaannya siapa yang benar?.Seandainya KPU bisa bersikap jujur, tidak terjadi kecurangan secara terstruktur, sistimatis dan massif, sudah dipastikan Prabowo-Sandi menang sampai perhitungan manual KPU selesai.Dan hal ini tidak diragukan lagi, secara defakto Prabowo dinyatakan menang.

Namun ada sejumlah lembaga survey yang menayangkan hasil kebohongan tersebut berulang-ulang.Tujuannya untuk menggiring opini public seakan-akan hasil survey yang ditayangkan tersebut benarbenar faktual. Apalagi selama ini, secara ilmiah quick count terbukti akurat marjin tingkat kesalahannya hanya plus minus satu persenen, sangat mungkin bisa mempengaruhi tingkat keyakinan masyarakat.

Pada saat itulah scenario kecurangan tahap akhir bisa berlangsung secara sempurna hasil perhitungan suara melalui sejumlah lembaga quick count, yang dipublikasikan secara berulang-ulang tersebut, oleh beberapa media elek-

tronik atau televisi, bukan tidak mungkin hasil kebohongan itu bisa jadi kebenaran.Maka dengan demikian hasil kecurangan tersebut mendapat legitimasi ilmiah dari lembaga quick count.

Padahal jika kita melihat proses pelaksanaan pemilu saat ini penuh kecurangan.

Sebagai konsultan sekaligus suverfaiser, quick count adalah salah satu bagian terpenting dari instrument kecurangan itu.Tugas mereka memberi legitimasi atas kecurangan itu sekaligus mematahkan perlawanan dan mental para pendukung Prabowo.Namun upaya tersebut sedikit demi sedikit sudah mulai terungkap.

Sebenarnya tanda-tanda kekalahan petahana sedah terlihat sejak lama, hal tersebut terlihat dari adanya pengumuman hasil survey litbang kompas yang mengungkap elektabilitas sang petahana sudah berada dibawah 50 persen lalu disusul keluarnya instruksi kapolri agar semua anggota Polri harus netral dalam Pemilu. Selain itu, Kapolri juga menghentikan sementara kegiatan Milenial

nyatakan bahwa JokowiMaruf hanya kebagian 9,55 persen, kalah telak dari Prabowo-Sandi yang mengantongi 90,45 persen.

Hasil hitung cepat itu semakin menguatkan bahwa Sumbar memang merupakan basis suara Prabowo, sejak Pilpres 2014. Saat berduet dengan Hatta Rajasa di Pilpres 5 tahun lalu, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) itu meraup 1.797.505 suara atau 76,9 persen.

Sementara Jokowi hanya memperoleh 539.308 suara atau 23,1 persen saat tandem dengan Jusuf Kalla ketika itu.

Hasil hitung cepat Pilpres 2019 ini juga menunjukkan bahwa berbagai upaya Jokowi untuk meraup suara lebih banyak dari Pilpres 2014 di Sumbar tidak berhasil. Misalnya dengan cara mengunjungi Sumbar beberapa kali.

Tercatat, Jokowi kerap menyambangi Nagari Minangkabau sejak menjabat sebagai Presiden. Kunjungan pertama dilakukan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu ke Kabupaten Padang Pariaman guna meninjau penggunaan dana desa di Kecamatan Enam Lingkung dan meresmikan Pantai Mandeh sebagai wisata unggulan Kabupaten Pesisir Selatan, 8 hingga 10 Oktober 2015.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga sempat menengok rumah proklamatorMuhammad Hatta di Kota Bukit Tinggi. Setahun berselang, 5 sampai 6 Juli 2016, Jokowi menjadikan Kota Padang sebagai tempat merayakan Idul Fitri. Menurut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang melaksanakan salat Idul Fitri bersama masyarakat Kota Padang.

Jokowi pun sempat mengunjungi Sumbar untuk melakukan salat Jumat Masjid Raya Sumatra Barat, Padang pada 9 Februari 2018. Upaya Jokowi memperoleh jumlah suara yang lebih baik di Sumbar juga terlihat dari penyelenggaraan Kampanye Akbar, di mana sejumlah kepala daerah dan grup musik Slank hadir serta terlibat di dalamnya. Lagi-lagi semua upaya itu tampak siasia, setidaknya jika melihat hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei hingga saat ini Jokowi-Ma’ruf kalah telak di Sumbar.

Namun jauh berbanding hasilnya jika melihat hasil Real Count KPU Pilpres 2019 melalui kpu.go.id saat ini, siapa yang unggul Jokowi atau Prabowo?. Hasil real count resmi KPU menghitung perolehan suara Jokowi vs Prabowo, untuk sementara Jokowi meraih 54,93%, sedangkan Prabowo 45,07%.

Data tersebut diperoleh dari 44.215 TPS dari total 813.350 TPS. (rm/mwd/au/ red/berbagai sumber).

Sambungan Hal. 1

Road Festival 2019 yang dinilai berbau kampanye.

Bisa jadi survey litbang kompas hanya menjadi pemicu saja, saat Kapolri menginstruksikan bawahannya agar netral dalam Pemilu, sudah tentu orang nomor satu di kepolisian itu memiliki hitung hitungan yang matang meski tindakan tersebut berisiko bagi jabatan.

Karena bukan tidak mungkin akibat instruksi itu akan merugikan sang petahana yang mengangkatnya.

Sudah menjadi rasasia umum bahwa selama ini tindakan aparat Polri di seluruh daerah cendrung menjadi alat untuk memenangkan kembali sang petahana. Padahal seharusnya polisi netral dan hal ini tertuang dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang polri pada pasal 28 disebutkan polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Sejumlah analis menilai instruksi Kapolri agar aparat polri bersikap netral bukan karena korp bayangkara ini dikepung isu tidak netral, tapi polri memutuskan hal itu diduga karena elektabilitas sang petahana

Kapal Vietnam hun, Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) ke-32 tahun, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Batam ke 28 tahun. Peringatan ini menurutnya dalam kurun waktu empat dekade (1978-

2

memang sudah mentok sulit untuk didongkrak lagi, bisa jadi survey litbang kompas hanya salah satu parameter saja.

Sementara Polri sejatinya sudah tau realitas dan kondisi dilapangan yang sebenarnya Bahkan tak perlu surveysurvey an segala dinamika yang berkembang dilapangan saat ini, secara terang benderang terlihat pendukung 02 PrabowoSandiaga tak terbendung lagi.

Kemana Prabowo datang lautan manusia menyambutnya, sedangkan disisi lain hal yang sama tidak terjadi pada paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

Namun realitas ini semua kembali terpulang pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), apakah KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2019 masih memiliki integritas dan netralitas untuk menegakan demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam melaksanakan Pemilu yang jujur, adil dan transparan.

Sehingga menghasilkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara demokratis.Inilah yang sedang ditunggu oleh jutaan masyarakat Indonesia. Kita berharap KPU tidak menjadi penjahat demokrasi.***

Sambungan Hal. 1

2018).

“Terimakasih kepada mitra kerja yang telah membantu selama 40 tahun ini. Baik bantuan moril, setiap kita butuhkan mereka siap memberikan,” sebut

wanita yang disapa Bunda Sri ini.

Penghargaan lainnya diterima oleh Cris Wiluan, pimpinan Citra Mas Grup, Abie Golden Prawn, Asmin Patros, John Sulistiawan, Edy Husi,

Suranto, Iswanto Sumantoro dan Daniel Burhanudin.

Dalam kesempatan itu Habibie juga berkesempatan bercerita ihwal dibangunnya Kota Batam oleh Presiden Soeharto.(rm/red)

CMYK

3

BATAM METROPOLIS

Sabtu, 4 - 13 Mei 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kelurahan Belian Paslon 02 Prabowo-Sandi Menang 57.73 BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno menang telak di sejumlah TPS Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam.

Dikutip dari website Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (24/4/ 2019) progress perhitungan suara dari 168 TPS di Kelurahan Belian data yang masuk baru 103 TPS dengan perolehan suara 61,309 suara atau 52 persen.

Dimana pasangan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi memperoleh suara 11.565 atau 57.73 persen.Sementara paslon 01 Joko Widodo-Ma’rup Amin hanya memperoleh suara 8.467 atau 42.27 persen. Berdasarkan perhitungan di website KPU hingga kini masih ada 63 TPS yang belum masuk atau data belum tersedia, dimana data yang be-

lum masuk tersebut merupakan TPS perolehan suara yang dimenangkan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi.

Seperti TPS 01 Komplek Dotamana/Grand BSI dari jumlah pemilih sebanyak 300 orang paslon 02 Prabowo-Sandi memperoleh suara 107 sementara paslon 01 hanya memperoleh 100 suara, demikian juga TPS 03, 04, 06, 08, 010 dan 011 dari semua TPS tersebut hasil pemilu dimenangkan paslon 02.

Untuk Kota Batam perolehan suara masing-masing paslon kecamatan Batam Kota paslon 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin 29.310 suara sementara paslon 02 Prabowo-Sandi memperoleh 22..195, Kecamatan Batu Aji paslon 01 sebanyak 11.970 suara, Prabowo-Sandi peroleh 11.790, Batu Ampar paslon 01 sebanyak 7.400 suara, paslon 02 memperoleh 9.222

suara, Belakang Padang paslon 01 mendapat 2.640 suara, paslon 02 sebanyak 2.023 suara, Bengkong paslon 01 hanya 14.338 suara sedangkan paslon 02 sebanyak 14.950 suara, Bulang paslon 01 sebanyak 3.410 suara, paslon 02 peroleh 2.998 suara.

Di Kecamatan Galang paslon 01 sebanyak 2.752 suara, paslon 02 mendapat 2.450 suara, Kecamatan Lubuk Baja paslon 01 peroleh 11.701 suara sementara paslon 02 peroleh 6.653 suara, Nongsa paslon 01 sebanyak 10.942 suaraa sedangkan paslon 02 sebanyak 12.617 suar, Sagulung paslon 01 memperoleh 26.778 suara, paslon o2 memperoleh 26.617, Sei Beduk paslon 01 sebanyak 14.548 suara sedangkan paslon 02 12.079 suara dan kecamatan Sekupang paslon 01 sebanyak 14.465 sementara paslon 02 memperoleh suara sebanyak 19.015 suara. (rm/ferianda)

PARA pemilih antri untuk mencoblos di TPS.01

Tersiar Kabar HM Rudi Batal Dilantik Jadi Ex-officio Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Media Terverifikasi Administrasi & Faktual PT Rakyat Media Pratama PerubahanAktaNotaris No.84 PengesahanMenteriHukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha JasaPenerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 PenanggungJawab Mawardi Muhammad PemimpinUmum/PemimpinRedaksi Mawardi (WartawanUtama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, WklPemimpinUmum Erwinsyah.SH WklPemimpinRedaksi Boy Hendri. SH SekretarisRedaksi/Tata Usaha Marlina RedakturPelaksana Rudi Hartono AsistenRedaktur RiskiPerdana, Anwar Ujang, AndiStiawan. Amd WartawanLiputanBatam Renhar, IqbalRamadhan, Ferianda, GunawanRamadhan DivisiPemasaran/Iklan Ferianda, IqbalRamadhan DewanRedaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Rudi Hartono, Winarto Ombudsman Bettor EriksoPardede. SH, BistokNadeak. SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala) Mahyuddin. M ( Wartawan Muda) WartawanLiputanJabodetabek Darmawan, Zulfikar, MykelMeidyEgeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH PerwakilanSumateraBarat Khaidir (Kepala) Syafriadi. AMD, HifzhilKhairatiHasanah Biro KabupatenPasaman Barat Robbisam.S.Sos (Kepala) Biro KabupatenKarimun/PulauKundur AnggiatPanggabean (WartawanMadya), Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton BiroKabupatenBintan Ferianda. S BiroKabupatenNatuna Abdul Malik Biro KabupatenLingga TaufikSafira (WartawanMuda) UsmanWello BiroKabupatenAnambas Julfan Biro KabupatenMeranti Muhammad Zaini Biro KabupatenKampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro KabupatenBengkalis Indra (Kepala Biro) Biro KabupatenDeli Serdang AzharMunik (Kepala Biro) Biro Kota Binjai DediTopan Biro Kabupaten Langkat Sofyan Biro Kabupaten Aceh Tamiang DediMuliyadi (WartawanMuda) Lay Out AndiRusmin TarifIklan Iklanhitamputih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklankeluarga/dukacita Rp500 mm/kolom iklanucapanselamat Rp600 mm/kolom iklanwarna (full color) Rp10,000 mm/kolom hargatambahan PPN 10 persen.

AlamatRedaksi/Tata Usaha/Iklan JalanKemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 PulauBatam, ProvinsiKepriTelp (0778)-7498179, Fax (0778)-479636, KodePos 29464, website : rakyatmediapers.co.id Email :rakyatmedia77@yahoo.com, email : rakyatmediapers@gmail.com Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 An PT Rakyat Media Pratama DicetakOleh : PT RiposBintana Press Alamat :KomplekRukoBaloi Point Blok B2 No.20 Baloi, Batam Kepulauan Riau, Telp (0778)-4883398, Email :percetakan@riposbintana.com Website : www.bintanaprint.com Perwakilan DKI Jakarta KomplekPesonaKayanganMungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 KodePos 16411.

BATAM, RAKYAT MEDIA - Pasca pelaksanaan Pemilu serentak, banyak perubahan keputusan yang terjadi khususnya di Kota Batam.

Salah satu contoh, Wali Kota Batam, HM Rudi, hingga pengujung April ini tak kunjung jua dilantik menjadi ex-officio Kepala BP Batam sebagaimana yang sudah direncanakan.

Bahkan, dampaknya juga seolah menegaskan jika status Rudi dalam memimpin dua lembaga di Batam pun

masih belum jelas.

Rudi mengatakan dirinya mendapat undangan untuk datang ke Kantor Kementerian Bidang Perekonomian pada Kamis (2/5/2019) mendatang.

“Kamis dipanggil, kami bertiga,” ujar Rudi, di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (30/4/2019).

Selain dirinya, pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga memanggil Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad serta Plt Kepala Badan Pen-

gusahaan (BP) Batam, Edy Putra Irawadi.

Namun begitu, Rudi tidak mengetahui hal apa yang akan dibahas dalam undangan tersebut.

“Tidak tahu, disuruh datang saja,” katanya.

Beberapa kali Rudi menyampaikan bahwa belum ada kejelasan terkait pelantikan dirinya menjadi Ex-officio Kepala BP Batam.Dirinya juga tidak mendapat informasi terbaru mengenai sejauh mana perkembangan masa transisi jabatan kepala

BP Batam.

“Belum dapat informasi terbaru,” kata dia.

Padahal sesuai dengan keputusan menteri bidang perekonomian, Darmin Nasition bahwa masa transisi jabatan kepla BP Batam akan berakhir pada tanggal 30 April 2019.

Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda Rudi akan dilantik menjadi Exofficio Kepala BP Batam. Ia juga masih sempat memimpin rapat bersama unsur Muspida.

Sementara, Edy Putra Irawadi tetap akan menjabat sebagai Kepala BP Batam, meskipun jabatannya berakhir 30 April 2019 ini.

“Ya tetap saya,” ujar Edy kepada awak media di Bandara International Hang Nadim Batam, Selasa (30/4/ 2019).

Selama belum ada perintah dari pemerintah pusat, Edy menegaskan akan tetap bekerja seperti biasa.

“Kalau ada SK perintah, ya saya pulang,” kata Edy. (red/rm)

‘Perahu Retak’ Hiasi Aksi Buruh di Batam BATAM, RAKYAT MEDIA Ribuan buruh di Batam turun ke jalan pada Hari Buruh Internasional (May Day), Rabu (1/5/2019).

Dalam aksinya, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Ada yang menarik perhatian saat aksi buruh itu berlangsung, sepanjang jalan ribuan buruh mendendangkan lagu Perahu Retak sebagai pelampiasan perasaan mereka dan pembakar semangat.”Aku heran, aku heran.Satu kenyang, seribu kelaparan. Aku heran, aku heran Keserakahan diagungkan” Lirik lagu itu bergema di barisan ribuan buruh yang hendak berkumpul di depan Graha Kepri, Rabu (1/ 5/2019) siang. Nyanyian keluar dari pengeras suara di mobil panggung yang sudah dipersiapkan untuk perayaan May Day tahun ini.

Lagu itu salah satu lagu balada legendaris karya Franky Sahilatua yang berjudul “Perahu Retak”. Ter-

AKSI buruh turun ke jalan di Batam

utama terkenal di kalangan para pejuang kesejahteraan seperti para buruh di tanah air.Ada beberapa tuntutan yang disampaikan buruh dalam aksinya.

Dalam orasinya, para buruh menolak upah murah, menuntut Presiden atau pemerintah terkait men-

cabut PP 78/2015 dan menaikkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi 84 items.

Kemudian meminta pemerintah menghapus praktik outsourcing dan juga konsep pemagangan yang berkedok outsourcing.Serta pemerintah harus meningkatkan manfaat

jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi para pekerja.

Buruh juga meneriakkan agar pemerintah menurunkan tarif dasar listrik dan harga sembilan bahan pokok (sembako).

Sedangkan dua tuntutan lain buruh menginginkan pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan guru, tenaga honorer serta pengemudi ojek online dan mememinta pemerintah tegakkan demokrasi yang jujur dan damai, khususnya dalam Pemilu 2019 ini.

Aksi May Day tersebut dipusatkan di dua tempat yakni pada parade aksi berlangsung di kawasan Engku Putri Batam Centre yakni Kantor Gubernur Kepri di Graha Kepri dan juga Kantor Wali Kota Batam.

Setiap orasinya, langsung disambut teriakan oleh buruh lainnya yang didominasi kaum ibu-ibu. “Hidup,” jawab buruh lain sambil mengangkat tangan dan sebagai lain mengibarkan bendera.(ferianda/rm)

Polisi Bakal Tindak Pengendara Sambut Bulan Puasa 2019 Polda Kepri Motor di Bawah Umur BATAM, RAKYAT MEDIA -Kasus kecelakaan lalulintas (lakalantas) khususnya bagi pengendara kendaraan sepeda motor masih cukup tinggi di Batam.

Hal ini dikarenakan para pengendara, khususnya pengendara sepeda motor, sering ugal-ugalan dan tidak mematuhi peraturan lalulintas.

Demikian diungkapkan Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki.

Polresta Barelang melalui Satlantas Polresta Barelang, melaksanakan gelar pasukan dalam rangka operasi keselamatan seligi 2019 pada Senin (29/4/2019) di halaman Mapolresta Barelang.

Dalam gelar apel pasukan, Bertindak sebagai Infekstur Upacara (Irup) langsung oleh Kapolesta Barelang Kombes Pol Hengki.

Menurut Henky, dalam operasi keselamatan simpatik seligi 2019 Polresta Barelang punya 7 prioritas sasaran.

“Angka kecelakaan cukup tinggi.Dalam operasi simpatik ini ada tujuh sasaran

Gelar Razia Kendaraan

KAPOLRESTA Barelang, Kombes Pol Hengki

pelanggaran yang akan ditertibkan,” ujar Hengki dalam apel gelar pasukan di Mapolresta Barelang, Selasa (30/4/ 2019) pagi.

Tujuh sasaran pelanggaran yakni, Menggunakan handphone saat mengemudi Tidak menggunakan safety belt, Menaikan dan menurunkan penumpang di jalan tol/laying, Melawan arus lalu lintas, Mengendarai kendaraan di bawah pengaruh alkohol/miras maupun narkoba, Pengemudi kendaraan di bawah umur, Melebihi batas kecepatan maksimal dan menggunakan bahu jalan.

Hengki menjelaskan, Polresta Barelang juga melibatkan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, termasuk penertiban kendaraan angkutan umum Bimbar, mengingat banyaknya kecelakaan yang terjadi dari kendaraan tersebut.

Disinyalir banyak kendaraan angkot Bimbar yang sudah tidak layak beroperasi.

“Harapannya dapat meminimalisir pelanggaran dan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, serta terwujudnya masyarakat yang tertib dan patuh hukum dalam berlalu lintas,” ucap Hengki. (red/rm)

NONGSA, RAKYAT MEDIA-Jajaran Polda Kepri, segera melaksanakan Operasi Simpatik atau Operasi Keselamatan Berlalulintas tahun 2019. Operasi ini akan dimulai sejak Senin 29 April 2019 hingga 12 Mei 2019, atau selama 14 hari.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Erlangga menjelaskan, operasi ini dilaksanakan terkaitnya tingginya angka kecelakaan di jalan raya akhir-akhir ini. ”Sasaran utama kita pengemudi di bawah umur, berkendara melawan arus, bonceng lebih dari satu orang, mengemudi dalam kondisi mabuk, berkendara sambil menggunakan hand phone, dan kebut-kebutan,” ungkapnya.

Selain itu, polisi juga akan menindak pengendara yang tidak dilengkapi dengan kaca spion, knalpot blong, dan kelengkapan yang tidak standar.”Ranmor bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut orang juga akan kita tindak, karena jelas membahayakan,” tegas perwira polisi melati tiga ini.

Erlangga mengimbau kepada seluruh elemen

Kabid Humas Polda Kepri

Kombes Pol Erlangga masyarakat, untuk tertib berlalulintas, demi keselamatan jiwa dan pengendara lainnya. ”Orang tua jangan kasih anak-anaknya yang masih dibawah umur berkendara, sayangi mereka dengan menjaga keselamatan mereka, bukan dengan memberikan sepeda motor atau mobil,” imbaunya.

Bagi pengendara, segera lengkapi dokumen kendaraannya dan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebelum berkendara. ”Periksa kelengkapan dokumen kendaraan, cek kondisi kendaraan, ban, rem dan lampu-lampu sebelum mulai berkendara,” tutupnya. (rm/ril)

BATAM METROPOLIS Website: www.rakyatmediapers.co.id

Sabtu, 4 - 13 Mei 2019, Minggu I

4

BJ Habibie Heran Walikota Bisa Jadi Ex-officio Batam

KEPALA BP Batam, Edy Putra Irawady mengatakan, monitoring dan evaluasi ini terus dilakukan karena lahan merupakan merupakan fasilitas untuk investasi

BP Batam Terus Monitoring dan Manfaatkan Lahan Tidur BATAM, RAKYAT MEDIA -Badan Pengusahaan (BP) Batam telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lahan tidur di Batam.

Hasilnya ada sekitar 8.203,99 hektare (Ha) lahan tidur dengan 2.903 Penetapan Lokasi (PL).

Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady mengatakan, monitoring dan evaluasi ini terus dilakukan karena lahan merupakan merupakan fasilitas untuk investasi.

“Ada yang sudah dibatalkan alokasinya dan ada juga diakhiri alokasinya,” ujar Edy di Marketing Center BP Batam, Selasa (30/4/2019).

Dari jumlah lahan tidur 2.903 PL, sudah dipanggil 167 PL dengan 1.107 ha dan diantaranya 40 PL dengan luas 337, 98 ha sudah komitmen pembangunan dan bisnis plan.

Kemudian ada 28 PL, luas 287, 41 ha belum komitmen pembangunan dan bisnis plan. Serta ada 36 PL dengan luas 110,59 ha yang dokumennya sedang direvisi dan proses evaluasi.

“Selanjutnya ada 55 PL dengan luas 353,07 ha, sementara itu ada 8 PL dengan 18,15 ha berpotensi batal,” katanya.

Lanjut dia, ada 585 PL dengan luas 2.058,99 ha, dengan 99 PL dengan luas 437,39 ha sedang direvisi dokumennya, ada 200 PL dengan luas 958,65 ha sedang proses perizinan dan pembangunan, sementara itu ada 270 PL dengan luas 617,44 ha dalam tindakan evaluasi berlanjut, dan ada 16 PL dengan luas 43,51 ha sudah dipanggil melalui media dan berpotensi gagal.

“Lalu ada 725 PL dengan luas sekitar 3.164,19 ha yang siap untuk dilanjutkan tindakan monitoring dan evaluasi,” jelas Edy. Akan tetapi dalam proses evaluasi ini, Edy menyampaikan butuh aparat yang kuat karena pada fakta di lapangan, masih ada upaya pencabutan papan pembatalan alokasi lahan. “Makanya perlu dilakukan secara bertahap, tidak serta merta langsung selesai,” kata dia.(red/rm)

Edy Putra Masih Tetap Kepala BP Batam BATAM, RAKYAT MEDIA – Edy Putra Irawadi menegaskan bahwa dirinya masih menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam sampai mendapat perintah untuk berhenti dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Selama belum mendapat perintah, maka saya tetap menjalankan tugas,” ujar Edy kepada wartawan di Marketing Center BP Batam, Selasa (1/5/2019).

Ia juga tidak menyampaikan kapan masa transisi Kepala BP Batam ini berakhir, untuk digantikan Wali Kota Batam sebagai Ex-officio.

Dalam Surat Keputusan (SK) tentang pelantikan dirinya menjadi Plt Kepala BP Batam tidak disertakan tanggal berakhirnya masa jabatan Edy sebagai Plt Kepala BP Batam.

“Memang tidak disebutkan, namun sesuai dengan pernyataan Pak Wapres dan Pak Menko Perekonomian sesudah Pemilu, kita tunggu saja,” katanya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Edy, masa transisi ini diisyaratkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Karena revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam sedang digesa.

“Dari pak Sesmenko saya sudah dapat informasi kalau revisi PP 46 sudah selesai, dan sudah diserahkan ke Seskab,” jelasnya.

Seperti diketahui PP nomor 46 tahun 2007 ini menjadi dasar Exofficio Kepala BP Batam.

“Pelaksanaan masa transisi ini harus sesuai peraturan berlaku,

Pasca Insiden Kapal Vietnam Tabrak KRI Tjiptadi 381

Menteri Susi Akan Tenggelamkan 51 Kapal Ikan Asing BATAM, RAKYAT MEDIA –Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti marah besar. Ia berjanji akan menenggelamkan kapal-kapal ilegal Vietnam yang ditangkap. Jumlahnya mencapai 51 kapal.

Hal ini berkaitan dengan insiden kapal pencari ikan ilegal Vietnam di Laut Natuna. Susi mengatakan Kementerian Luar Negeri memanggil duta besar Vietnam untuk Indonesia terkait insiden yang terjadi pada Sabtu (27/04/2019) baru lalu.

“Kemlu telah memanggil Dubes Vietnam.Tgl 4 Mei kita akan melakukan penenggelaman 51 Kapal KIA terbanyak dari Vietnam!” kata Susi melalui cuitannya menanggapi pertanyaan dari mantan Menteri Kehutanan, Malam Sambat Kaban, terkait kejadian menyangkut KRI Tjiptadi-381.

Kemlu telah panggil Kedubes Vietnam di Jakarta utk sampaikan protes atas penyerempetan Kapal Dinas Perikanan Vietnam terhadap KRI Tjiptadi 381 tersebut.

Kepala Dinas Penerangan Komando Armada I TNI AL, Letnan Kolonel Agung Nugroho, mengatakan, ke12 ABK kapal ikan Vietnam BD 979 yang saat ditangkap “sedang melaksanakan illegal fishing, sudah diserahkan pihak KRI Tjiptadi-381 kepada pihak Lanal Ranai Natuna Senin (29/04/2019) dalam rangka penyidikan lanjutan”.

Insiden ini terjadi di tengah semakin banyaknya “suara-suara nasionalistik dan anti-Indonesia yang banyak diangkat di sosial media Vietnam dalam beberapa bulan terakhir,” kata editor BBC Vietnam, Giang Nguyen.

Kejadian ini bermula saat kapal perang KRI Tjiptadi-381 tengah melakukan “penegakan hukum” di perairan Indonesia di Laut Natuna Utara, terhadap kapal Vietnam yang tengah melakukan pencarian ikan ilegal, kata Pangkoarmada I Laksamana Muda Yudo Margono dalam keterangan tertulis.

Akibat provokasi dari kapal dinas Vietnam dengan

Menteri Kelautan dan Perikanan,

Susi Pudjiastuti menabrak lambung kiri KRI Tjiptadi sehingga terjadi kebocoran, ABK Vietnam sebanyak 12 orang berhasil diamankan dan dibawa ke Lanal Ranai “guna proses hukum selanjutnya,” kata Yudo seperti dilansir BBC. Namun dalam proses penangkapan itu, kapal ikan Vietnam dikawal oleh Kapal Pengawas Perikanan Vietnam yang berusaha menghalangi proses “penegakan hukum” dengan menabrakkan kapal ke KRI Tjiptadi-381.

Video tentang insiden ini banyak beredar di media sosial Indonesia dan juga Vietnam, termasuk oleh seorang YouTuber, Nguyen Minh Tue. Komentar-komentar yang masuk ke akun YouTube Nguyen Minh Tue menggambarkan pandangan yang banyak diangkat di Vietnam bahwa “Angkatan Laut Indonesia memiliki kebiasaan buruk, menarik kapal ikan Vietnam dari perairan negara itu ke Indonesia dan kemudian mengenakan denda dan menangkap mereka,” kata Giang Nguyen.

“Vietnam sangat ketat dalam mengontrol internet dan media sosial termasuk YouTube, sehingga komentar-komentar seperitu itu muncul dari apa yang disebut ‘panduan opini publik’ yang tugasnya antara lain menggunakan media sosial menyebarkan narasi, termasuk yang agresif melawan siapa pun yang dianggap ‘anti-Vietnam,” tambah Giang.

Dalam pengamatan BBC Vietnam, pada beberapa bulan terakhir “panduan opini publik ini” semakin banyak tersebar di media sosial termasuk pandangan “yang anti-Indonesia”.

Pendapat dari video yang diangkat di YouTube, termasuk dari Tan Nhuong Duong yang mengatakan, “Bagus Vietnam, tembak saja mereka dan hukum penyusup.”

Komentar lain datang dari akun atas nama Huong Minh yang menulis, “kapal Vietnam berada di sana untuk menyelamatkan nelayan kami.”

Sementara para pengguna media sosial yang mengomentari cuitan Menteri Susi termasuk Uni Idawati yang menulis, “Jangan kasih kendor bu,”.

Sementara akun Dita Nurlita menulis, “Salut sama bu Susi.”

Pasca kejadian ditabraknya KRI Tjiptadi oleh kapal Vietnam, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi geram.

Hal itu kembali ditegaskan Menteri Susi saat berkunjung ke Batam jika pihaknya akansegera menenggelamkan 51 kapal nelayan asing yang tertangkap mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.

Hal itu diungkapkan Susi ketika berkunjung ke Batam, Selasa (30/4/2019) saat bertemu dengan Presiden ke-3 RI BJ Habibie.

Susi sampai ke Batam menggunakan Pesawat Susi Airlines. Sampai di VVIP Bandara Hang Nadim setelah berjumpa Habibie, Susi langsung berangkat.

Ketika ditanyai awak terkait insiden itu Menteri Susi menegaskan akan menenggelamkan 51 kapal tanggal 4 Mei 2018.

“Yang jelas kita akan tenggelamkan 51 kapal,” kata Susi menjawab pertanyaan wartawan.

Susi melanjutkan, tanggal 3 April 2019 pihaknya akan datang ke Natuna.

“Tanggal tiga saya ke Natuna.Natuna menjadi atensi kita ke depan,” kata Susi dari dalam mobilnya.

Penengelaman kapal itu juga disampaikan susi melalui twit yang ditulis akun @susipudjiastuti, dirinya menyebut rencana penenggelaman 51 Kapal KIA dari Vietnam. (red/rm)

BJ.HABIBIE bersama Edy Putra Irawadi Kepala BP Batam

kalau itu selesai, saya akan menunggu kapan penggantian, itu secara politik dan secara aturan,” kata dia.

Ia juga menyampaikan selama hampir 4 bulan dirinya menjabat sebagai Kepala BP Batam, tugas pokoknya sudah diselesaikan diantaranya harmonisasi sistem pelayanan perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS), menjamin kemananan dan kepastian usaha peningkatan knvestasi dan ekspor, dan membuat pandauan utk pimpinan ex-officio.

“Saya sudah lama menyelesaikan tugas pokok, tapi saya melebar, Batam butuh penataan ulang,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Kehadiran Presiden ke-3 RI Ba-

charuddin Jusuf (BJ) Habibie di Batam, Kepulauan Riau, selalu menarik perhatian. BJ Habibie diketahui orang paling berjasa mengembangkan infrastruktur Kota Batam menjadi kota industri dan logistik. Kali ini ia datang dengan beberapa agenda salah satu melihat perkembangan Batam, Selasa (30/4/2019).

Namun, Bj Habibie tidak pernah berkomentar terkait jabatan Kepala BP Batam yang direncanakan berada di bawah wewenang Wali Kota Batam HM Rudi.

Ketika ditanya awak media saat Konferensi Pers di Ruangan VVIP Bandara International Hang Nadim, Selasa (30/4/2019) siang, Habibie tampak tak leluasa mengomentari.Pihak BP Batam

pun membatasi wartawan bertanya terkait hal itu.

Namun, ketika mendengan kata Ex Officio Habibie terlihat kanget. “Apa Ex-officio?” katanya sebelum dilarang pejabat BP Batam untuk Habibie melanjutkan jawabannya.

Dalam konferensi pers Habibie hanya menegaskan Batam harus kembali ke dasarnya.

“Batam harus back to bassic,” kata Habibie.

Salah satu yang menjadi perhatian Habibie adalah Batam harus menjadi partner Singapura dan Malaysia.”Ayo buka pintu selebar-lebarnya,” kata dia.

Tetapi disamping itu Batam harus membuat regulasi yang tegas.(rm/rdh)

CMYK

5

Sabtu, 4 - 13 Mei 2019, Minggu I

MERANTI-BENGKALIS

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Sidang Paripurna DPRD Bengkalis Bahas Tiga Ranperda BENGKALIS, RAKYAT MEDIADPRD Bengkalis Mengadakan rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembiayaan transportasi Jama’ah Haji Daerah Bengkalis, Seninsore 29 April 2019 di ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Bengkalis.

Selain Ranperda Pembiayaan Transportasi Jama’ah Haji Daerah, DPRD juga mengesahkan RanperdaTentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis dan Ranperda Penyertaan Modal Kepada PT. Bumi Siak Pusako (BSP).

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir. Dihadiri Bupati Bengkalis diwakili Sekeretaris Daerah (Sekda) Bengkalis Bustamy HY dan sejumlah kepala

KETUA DPRD Bengkalis Abdul Kadir

Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Sementara anggota DPRD yang hadir sebanyak 26orang.

Bupati mengatakan Pemerintah wajib melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, dan keamanan.

“Pembiayaan transportasi jama’ah haji daerah memerlukan pendekatan regulasi, berupa penyusunan peraturan daerah, karena peraturan di tingkat nasional dan Kabupaten Bengkalis belum mencukupi sebagai instrument hukum bagi ketertiban, kelancaran dan kenyamanan jama’ah haji daerah asal kabupaten bengka-

lis,” Jelas Bupati Bengkalis.

Bupati mengatakan undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagai undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban warga negara untuk menunaikan ibadah haji.

Selain itu juga, dalam sambutannya menyebutkan dana yang dianggaran untuk Penyertaan Modal dianggarkan pada Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.30 Miliyar. ”penyertaan modal direncanakan dilaksanakan pada tahun 2019 ini. Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapatkan besaran penyertaan modal sepuluh persen dari Rp.300 Miliyar yaitu sebesar Rp.30 Miliyar,” Ungkap Bupati Bengkalis. (rm/indra)

Bupati Bengkalis Lakukan Rakornis Pelaksanaan Embarkasi Haji Deklarasi Pernyataan Sikap Antara Provinsi Riau Tahun 2019 Pasca Pemilu Serentak 2019 BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Sebelum membuka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-II tingkat Kecamatan Talang Muandau, Bupati Bengkalis melakukan Deklarasi Pernyataan Sikap Pasca Pemilu Serentak tahun 2019, di Kantor Kepala Desa Serai Wangi, Kamis (25/4/ 2019).

Naskah Deklarasi yang dibacakan Kepala Daerah Bengkalis yang diikuti Kapolres Bengkalis AKBP Yusup Rahmanto, Camat Talang Muandau Ruslan, Forkopincam, sejumlah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis serta Kepala Desa dan masyarakat Kecamatan Talang Muandau.

Menurut Kepala Daerah Bengkalis, dilaksanakannya deklarasi ini adalah upaya untuk menjaga keamanan dan ketentraman antar masyarakat setelah pelaksanaan pemilu serentak 2019 ini.

Dikatakan Bupati Bengkalis seluruh masyarakat tidak boleh lagi berpecah belah setelah Pemilu ini.Rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan harus terus dijaga.

“Kita juga harus menerima siapapun yang menang pada Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif.Kita tunggu saja, sampai ada hasil dari rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,” ujar Amril Mukminin.Adapun bunyi deklarasi yang dibacakan oleh Amril Mukminin yakni sebagai berikut.

Menyikapi dinamika po-

BUPATI Bengkalis Amril Mukminin melakukan Deklarasi Pernyataan Sikap Pasca Pemilu Serentak tahun 2019

litik pasca pemilihan umum serentak tahun 2019, kami Bupati Bengkalis bersama forum koordinasi pimpinan Daerah Bengkalis, Camat Talang Muandau, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Pinggir-Talang Muandau, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut: Mangajak semua pihak untuk dapat menahan diri dan tidak memprovokasi maupun terprovokasi terhadap isu-isu yang sedang beredar saat ini tentang hasil pemilihan umum serentak Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif Tahun 2019, sampai adanya hasil dari pelaksanaan Rapat Pleno komisi pemilihan umum Republik Indonesia.

Meminta kepada seluruh pendukung masing-masing pasangan calon presiden, wakil presiden maupun pendukung partai politik untuk tidak melakukan kegiatan

berbentuk Deklarasi Kemenangan sampai dengan adanya keputusan resmi dari komisi pemilihan umum Republik Indonesia.

Menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh penyelenggaraan pemilihan umum (KPU, BAWASLU, PPK, PANWASLU, PPS dan KPPS) serta aparat keamanan TNI dan POLRI yang telah menjalankan tugas tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang tinggi sehingga pemilihan umum dapat berjalan aman, damai dan sejuk sampai saat ini.

Mengajak seluruh lapisan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam mendukung serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama tahapan penyelenggaraan pemilihan umum berlangsung.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat, dengan harapan akan tercipta masyarakat yang memiliki rasa persaudaraan, rasa persatuan dan kesatuan.(rm/indra/humas)

Ketua PKK Bengkalis Buka Bazar MTQ Tingkat Ke-II Kecamatan Talang Muandau BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis Kasmarni Amril, membuka Bazar Sempena Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-II tingkat Kecamatan Talang Muandau, Kamis (25/4/2019).

Sebanyak 8 stand ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pembukaan ditandai dengan pengguntingan pita, dan peninjauan satu persatu Stand Bazar Tim Penggerak PKK yang diawali dari stand Kecamatan Talang Muandau.

Sama seperti MTQ tingkat kecamatan lainnya, Stand Bazar di Kecamatan Talang Muandau ini juga menampilkan berbagai makanan khas

KETUA Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis Kasmarni Amril

Daerah, dan kerajinan tangan.

Disela kunjungan pada masing-masing Stand Bazar, Kasmarni yang didampingi oleh Bupati Bengkalis menginginkan tiap Stand Bazar mampu menjadi suatu ikon yang bertujuan untuk meramai-

kan MTQ ke-II Kecamatan Talang Muandau ini.

“Bazar ini adalah suatu referensi untuk mempromosikan dan mengakselerasikan berbagai kerajinan tangan dan makanan Khas Desa masing-masing,” ujar Kasmarni.(rm/ hms/indra).

BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Bupati Bengkalis Amril Mukminin di wakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Heri Indra Putra menghadiri acara Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Pelaksanaan Embarkasi Haji Antara (EHA) Provinsi Riau Tahun 2019 dan Penyerahan Surat Keputusan Menteri Agama RI Tentang Penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1440 H/2019 M, Rabu (24/04/2019) bertempat di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Jl. Diponegoro No 23 Pekanbaru.

Rakornis tersebut di buka langsung oleh Gubernur Riau H. Syamsuar, dengan didahului Penyerahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 167 tahun 2019 oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Gubernur Riau.

Gubernur Riau dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemprov Riau sangat komit dan menginginkan untuk memiliki embarkasi haji, alasannya, tidak saja karena jumlah jemaah calon haji (JCH) asal Riau yang cukup besar mencapai lebih kurang 5 ribu JCH, Tapi juga dari sisi anggaran dan efisiensi waktu sangat menguntungkan.

“Puluhan miliar setiap tahun bisa di hemat jika JCH asal Riau mengunakan Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru sebagai

Embarkasi Antara.Pasalnya selama ini JCH asal Riau harus menggunakan Jalur Laut menuju embarkasi haji Batam, terutama JCH asal Riau Pesisir, Bengkalis, Siak, Dumai dan lainnya.” ucap Syamsuar.

Lebih lanjut Mantan Bupati Siak tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Agama Repubik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk menjadi embarkasi antara yang telah di ditetapkan melalui SK Embarkasi Antara.

Sementara itu Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia H. Nizar Ali dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan selamat kepada Pemerintah Provinsi Riau yang telah mendapatkan SK penetapan embakarsi antara tahun 2019 dan seterusnya. ”Ini merupakan bentuk kepercayaan luar biasa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Gubernur atas nama Pemerintah Provinsi Riau dan ini akan memberi manfaat besar dari jemaah haji kedepan,” kata Nizar.

Pihaknya juga mendorong Pemerintah Provinsi Riau jika ke depannya ingin menjadikan embarkasi haji antara untuk menjadi embarkasi haji penuh.Namun,

GUBERNUR Riau H. Syamsuar, membuka rakornas embarkasi haji 2019

ada persayaratan dipenuhi agar bisa menjadi embarkasi haji penuh. salah satu syarat agar bisa menjadi embarkasi penuh untuk Riau adalah soal tanah. Jika ingin dibiayai DIPA dari Kemenag, Pemerintah harus sediakan dulu tanahnya. ”Jadi Pemerintah sediakan tanah kosong untuk dibangun asrama haji.Standar kita adalah minimal seperti hotel bintang 3 idealnya 10 hektare.Jika ini jadi, tidak ada alasan asrama haji antara menjadi asrama haji penuh,” jelas Nizar.

Hal itu perlu dilakukan agar pelayanan terhadap para calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci menjadi turun karena tidak adanya embarkasi haji penuh.

Tampak hadir pada rakornis pelaksanaan embarkasi haji, Dirjen Kasi dan Umroh Kementrian Agama RI H.

Nizar Ali, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kasi Kesehatan Eka Yusuf Singka M. Kes, Gubernur Riau Syamsuar, Asisten I Setdaprov Ahmad Syah Harrofie, Kepala Kementrian Agama Provinsi Riau H. Mahyudin Mantan Wakil Gubernur Riau Mambang Mit, Mantan Plt Gubernur Riau Wan Tamrin Hasim, Kepala kementrian agama Se-Provinsi Riau, Kabag Kesra Setda Se-Provinsi Riau, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Stakeholder terkait lainnya.

Dari kabupaten Bengkalis, hadir mendampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Heri Indra Putra , Kepala Kementrian Agama Kabupaten Bengkalis H. Jumari, Kabag Kesra Setda Kabupaten Bengkalis H. Hambali, Kasi Haji dan Umroh Kemenag Kabupaten Bengkalis Fahrurrozi. (rm/humas).

Pemkab Meranti MeraihTujuh Kali WTPDari BPK RI SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Kabupaten Kepulauan Meranti berhak meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau.Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si didampingi Wakil Ketua DPRD H Taufikurrahman dan Sekda Meranti hadir menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintan Daerah Kabupaten Meranti di Aula BPK RI Perwakilan Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Rabu (24/5/2019).

Kepala BPK RI perwakilan Riau Tomas Ipung Anjarwarsito mengatakan LHP Kabupaten Kepulauan Meranti sangat baik, sehingga Kabupaten termuda di Riau ini berhak meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ketujuh kalinya.

Turut mendampingi Bupati, Wakil Ketua DPRD Meranti H. Taufikurrahman, Anggota DPRD Meranti Fauzy, Sekdakab Meranti H. Yulian Norwis, Kepala Inspektorat Meranti Suhendri, Sekwan DPRD Meranti Irmansyah, Kepala BPKAD Meranti Bambang Supriyanto, Kabag Humas dan Protokol Meranti Herry Saputra, Kabid Akuntansi BPKAD Eko Haryadi, Kasubag Evlap Inspektorat Meranti Azmi dan sejumlah Pejabat dijajaran Pemkab Meranti dan BPK RI Perwakilan Riau lainnya. Penyerahan LHP Pemkab Meranti

BUPATI Kepulauan Meranti H. Irwan Nasir Tahun 2018 diawali dengan penayangan video dokumentasi pemeriksaan BPK RI di Kepulauan Meranti terhadap proyek fisik maupun keuangan.

Dilanjutkan dengan Penandatanganan BAST LHP Tahun 2018 yang dilakukan oleh Ketua BPK RI Tomas Ipung, Wakil Ketua DPRD H. Taufikurrahman dan Bupati Kepualauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si.Dalam penjelasannya usai penyerahan LHP Pemkab Meranti, Kepala BPK RI Tomas Ipung Anjarwarsioto mengucapkan apresiasi kepada Pemkab Meranti yang sedari awal sangat komit melaksanakan UU No. 17 Tahun 2013 dengan menyerahkan LKPD lebih awal yakni kurang dari 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, tepatnya 25 February 2019 lalu.

Kini setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI selam-

bat-lambatnya 2 bulan setelah LKPD diserahkan, BPK RI pun menyerahkan LHP Pemkab Meranti untuk pertama kali seKabaten Kota di Riau.Hasilnya yang didapatkan Pemkab Meranti yaitu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),”Tentunya dengan diraihnya Opini WTP ini membuktikan kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh Pemkab.Meranti sudah sangat handal,” ucap Tomas Anjar.

Sepanjutnya dikatakan Kepala BPK RI, penyerahan LHP Pemkab Meranti Tahun 2018 ini, tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan namun demikian jika ditemukan penyimpangan oleh tim pemeriksaan yang berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara maka harus diungkap karena akan mempengaruhi LHP BPK RI. Penyerahan LHP ini menu-

rut Tomas Anjar juga merupakan pernyataan profesional dari BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah meski diakui tidak ada jaminan tidak terjadinya penyimpangan. BPK RI berharap hasil pemeriksaan yang baik terhadap LKPD Pemkab Meranti ini hendaknya dapat menjadi landasan atau pertimbangan dapam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Adapun secara rinci keterangan dari BPK RI terhadap pemeriksaan LKPD Pemkab Meranti Tahun 2018 adalah berdasarkan UU No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintah Daerah, Pemkab Meranti dalam penyajian laporan keuangan telah menerapkan Sistem Berbasis Akrual sehingga lebih komprehensif dalam menyajikan laporan kekayaan, realisasi anggaran dan sisa anggaran lebih, sehingga menghasilkan catatan BPK RI Pertama Pemkab Meranti telah menyelenggarakan jurnal akrual secara penuh.

Kedua Pemkab Meranti Telah melakukan kapitalisasi dan penyusutan aset tetap meskipun masih manual, Ketiga belum menggunakan aplikasi secara menyeluruh, Keempat BPK RI menyarankan Pemkab Meranti untuk menerapkan sisten aplikasi secara menyeluruh dan terintegrasi agar penyajian laporan lebih Akurat, Transparan dan Akuntable. (rm/mz/ril).

GALERI FOTO

Sabtu, 4 - 13 Mei 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Walikota Batam, Muhammad Rudi bersama Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad

Menerima Pimpinan Rombongan, Laksamana Pertama Tatit Eko W Beserta Perwakilan Pasis

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi bersalaman dengan Pimpinan Rombongan, Laksamana Pertama TNI Tatit Eko W

WAKIL Walikota Batam, Amsakar Achmad menerima cendera mata

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi bersama Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad Menerima Pimpinan Rombongan, Laksamana Pertama Tatit Eko W Beserta Perwakilan Pasis

SEBANYAK 40 orang Perwira Siswa (Pasis) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan ke-57 TA 2019 menggelar kegiatan Kuliah Kerja Forum Strategi II di Kota Batam. Selama 3 hari, (2226 April 2019) para Pasis akan mengumpulkan informasi dan data untuk melengkapi karya tulis yang akan mereka buat. Walikota Batam, Muhammad Rudi bersama Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menerima pimpinan rombongan, Laksamana Pertama Tatit Eko W beserta perwakilan Pasis di ruang kerja Walikota, Selasa (23/4).

“Terimakasih sudah datang ke Batam. Semakin banyak yang datang ke Batam akan semakin baik bagi Kota Batam, karena saya bersama Pak Wakil sedang membangun Batam. Saya bersama Pak Wakil sudah 3 tahun 1 bulan memimpin Batam,” ucap Rudi.

Mengenai kondisi Batam, Rudi menjelaskan bahwa Batam berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Jika di daerah lain Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan penuh, namun di Batam tidak. Salah satunya terkait pengelolaan lahan di Kota Batam yang menjadi kewenangan BP Batam.

Rudi juga menyampaikan bahwa Batam tidak hanya dikembangkan sebagai daerah industry dan alih kapal saja melainkan sebagai kota pariwisata.

Sejak adanya persoalan industry

yang berdampak pada jatuhnya pertumbuhan ekonomi Batam maka sejak saat itu Pemko Batam membangun infrastruktur jalan. Dengan tujuan orang akan datang ke Batam sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat ke Kota Batam.

“Sejak dibangun 44 tahun lalu, kota ini belum pernah dibenahi. Untuk itu kami coba hidupkan pariwisata di Kota Batam dengan membangun jalan menjadi lima hingga enam lajur.

Jika ini tidak dibangun maka kebutuhan ekonomi masyarakat tidak akan selesai. Sekarang jalan sudah dibuka tapi belum sempurna, namun sejak dibangun sudah ada peningkatan kunjungan Wisman ke Kota Batam mencapai angka 1,8 juta orang,” jelas Rudi.

Ia juga mengungkapkan bahwa di tahun 2019 target kunjungan Wisman ke Provinsi Kepri 4 juta orang. Untuk target kunjungan Wisman ke Kota Batam seperti yang telah ditetapkan Kementrian Pariwisata berjumlah 2,4 juta orang.

“Kunjungan orang asing ke Batam, kita berada diurutan ke 3 setelah Jakarta dan Bali,” katanya.

Pimpinan Rombongan, Laksamana Pertama TNI Tatit Eko W menyampaikan jumlah Perwira yang mengikuti pendidikan regular Seskoal Angkatan ke-57 T.P 2019 ada 150 orang. Sebanyak 150 Perwira Mahasiswa

Pendidikan Reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan ke-57 TP. 2019. Mereka terdiri dari 138 Perwira Mahasiswa TNI AL, 2 Perwira Mahasiswa TNI AD, 2 Perwira Mahasiswa TNI AU, 8 Perwira Mahasiswa Negara Sahabat (Nesa) yaitu Australia, India, Malaysia, Singapura, Pakistan, Korea Selatan, Jepang dan Thailand.

“Di Kota Batam jumlah Pasis yang melakukan penelitian ada 40 orang. Ada juga kelompok Pasis yang ke Yogyakarta dank e Jayapura,” ujar Tatit yang juga menjabat sebagai Wakil Komandan Seskoal.

Katanya, kegiatan ini selain bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai Kota Batam, Pasis juga melakukan bakti sosial berupa penyuluhan bela Negara di 3 kelurahan yakni Kelurahan Tanjung Uma, Kelurahan Tanjung Buntung dan Kelurahan Tanjung Sengkuang. Dalam kesempatan itu Tatit menyampaikan selain ke Pemko Batam, Pasis juga akan melakukan kunjungan ke BNN untuk mengumpulkan informasi terkait ancaman bahaya narkoba di Kota Batam.

“Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan yang bapak berikan kepada kami. Kunjungan kami ke Bata mini dalam rangka pelaksanaan kegiatan kuliah kerja forum strategi II,” pungkasnya.(hms)

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi bersama Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad berfoto bersama

WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi saat bebincang

CMYK

7

LANGKAT-ACEH

Sabtu, 4 - 13 Mei 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Pemkab Aceh Tamiang Dorong SKPK Berinovasi Tingkatkan PAD KUALA SIMPANG, RAKYAT MEDIA-Rabu (25/04/19) Wakil Bupati Aceh Tamiang Tengku Insyafuddin, ST., pimpin rapat Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 di Aula Setdakab Aceh Tamiang yang dimulai pukul 10.30 WIB. Rapat diikuti para Kepala SKPK yang membidangi PAD serta para Camat dalam lingkungan Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam arahan Wakil Bupati, pertama sekali beliau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang tetap bersemangat dalam bekerja untuk masyarakat, berkerja dalam ibadah bagaimana kita bisa melayani masyarakat, mengayomi dalam hal pengelolaan pendapatan.

Wabup melanjutkan, untuk Dinas yang belum mencapai target pencapaian pada 2018 dan juga ada Dinas yang melebihi target realisasi, maka dilakukan evaluasi apa yang menjadi kendala dalam mencapai realisasi. Sehingga harus memikirkan bagaimana

caranya agar PAD nya bertambah dengan membuat kegiatan atau program yang dapat menambah PAD. “Dengan perkembangan zaman dan waktu yang semakin berlanjut, maka kita harus punya inovasi dalam mengembangan pendapatan daerah,” ujarnya.

Dijelaskannya, “Ketika realisasi mencapai target dan kita bekerja sungguh-sungguh bagi masyarakat maka ada kebahagian tersendiri bagi kita. Sebagai contoh, saat perayaan HUT Aceh Tamiang lalu, melihat antusias masyarakat yang begitu besar berarti pekerjaan kita semua tidak siasia, masyarakat mendapat kebahagian dan kita juga mendapat kebahagan yang tidak ternilai,” tuturnya.

Selanjutnya paparan mengenai PAD dari Tim Teknis BPKD Aceh Tamiang, menjelaskan adapun beberapa jenis pajak kewenangan Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan

juga Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak Kabupaten/Kota terdapat 12 jenis pajak salah satunya yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan lain sebagainya.

Dasar hukumnya yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang hotel, hiburan, reklame, serta restoran.

Untuk kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah merupakan kewenangan kepala SKPD, sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 7 ayat (1), di mana kewenangan Kepala SKPD melaksanakan pemungutan pajak daerah. Sedangan untuk retribusi daerah merupakan kewenangan kepala SKPD selaku pengguna anggaran, atau pengguna barang sesuai kemendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 10 huruf (f) kepala SKPD melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.(rm/muliyadi).

WAKIL Bupati Aceh Tamiang Tengku Insyafuddin, ST

Pemkab Aceh Tamiang dan Forkopimda Komitmen Penuhi Tuntutan Aksi Mahasiswa

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Pemkab Aceh Tamiang Kembali Raih Opini WTP KUALA SIMPANG, RAKYAT MEDIA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran (TA) 2018 kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang diterima oleh Ketua DPRK Fadlon, Selasa (23/04/19) di Banda Aceh.

Pemeriksaan terhadap LKPD TA 2018 merupakan pemeriksaan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang atas pelaksanaan APBK TA 2018.

Penyerahan ini merupakan penyerahan LHP LKPD pertama di Provinsi Aceh.

Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Aceh Tamiang diserahkan secara langsung oleh Plt. Kepala Perwakilan BPK Aceh Syafruddin Lubis. Dalam pidatonya, Syafruddin menyampaikan apresiasi kepada Bupati Aceh Tamiang sebagai pemerintah daerah yang pertama di Aceh yang telah menyerahkan LKPD (unaudited) TA 2018 untuk diperiksa BPK. Selain itu, Syafruddin menyampaikan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Dijelaskan bahwa, pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan.

Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin memengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang TA 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2018 kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan demikian, Aceh Tamiang telah berhasil mempertahankan opini WTP sejak TA 2014, atau 5 kali berturut-turut.

Namun demikian, atas raihan opini tersebut, Bupati Mursil menyebutkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tetap berkomitmen menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada ketentuan perundangundangan, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Tampak hadir dalam acara penyerahan LHP BPK atas LKPD Aceh Tamiang TA 2018 kemarin Bupati Aceh Tamiang Mursil, SH., M.Kn., Ketua DPRK Fadlon, Sekretaris Daerah Basyaruddin, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Abdullah, Plt. Inspektur Daerah Asra, beserta jajaran BPKD Aceh Tamiang.(rm/dedy mulyadi)

KUALA SIMPANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama unsur Forkopimda, Kamis (24/4/2019) menggelar Rapat Koordinasi terkait penyaluran program bantuan sosial beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu/miskin. Rakor dilakukan untuk menindaklanjuti butir kesepakatan yang ditandatangani dalam aksi mahasiswa pada Senin (22/04/19) kemarin.

Rapat yang dimulai sekira pukul 14.30 WIB siang tadi berlangsung di Ruang Rapat Bupati Aceh Tamiang dan dipimpin langsung oleh Bupati Mursil, SH., M.Kn., membahas solusi dari permasalahan yang terjadi.Bupati Mursil pada pengantarnya menjelaskan, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan untuk mahasiswa dalam wujud Program Bantuan sosial beasiswa dengan 2 jalur penerimaan, yaitu beasiswa prestasi dan kurang mampu/miskin.

Pada kategori penerima bantuan beasiswa berprestasi tidak terjadi masalah dalam proses pencairan, namun untuk penerima bantuan bea-

siswa kategori kurang mampu/miskin terjadi kendala, di mana tidak semua calon penerima kategori ini, 435 orang calon penerimma tidak terdaftar dalam BDT yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI. Untuk itu, beliau mengharapkan adanya persetujuan Forkopimda untuk membuat diskresi kebijakan supaya bantuan beasiswa kurang mampu/miskin untuk 435 orang tersebut dapat dicairkan.

“Maka harus ada kebijakan baru dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, karena menurut faktanya mereka memang tidak mampu namun tidak terdata di BDT Kementerian sosial. Namun 435 orang calon penerima yang tidak terdata tersebut telah melakukan penandatanganan kuitansi pada Bagian Kesra yang membidangi beasiswa tersebut” terang beliau.

Dari hasil rapat yang berlangsung sekitar 1,5 jam tadi disimpulkan tiga solusi, Pertama bahwa Pemerintah Kabupaten harus segera mempercepat proses pembuatan Peraturan Bupati terbaru untuk mengakomodir calon penerima Program

BUPATI Aceh Tamiang Mursil, SH., M.Kn pimpin rapat

Bantuan Sosial Beasiswa bagi mahasiswa kategori Kurang Mampu/ Miskin non-BDT supaya dapat menerima bantuan sebagaimana calon penerima yang terdata di BDT; Kedua, Guna menyelesaikan permasalahan ini supaya tidak terulang kembali di masa mendatang, Pemkab melalui dinas terkait dan lintas sektor mesti mengajukan revisi Permensos dan melakukan pemutakhiran data untuk mengganti data tahun 2015 lalu. Ketiga, apabila tidak dapat mengusahakan 2 hal tersebut, maka Pemkab harus mengupayakan dana talangan untuk membayarkan hal dimaksud, yang mana para penerima bantuan bea-

siswa telah menandatangani kwitansi di atas materai di tahun 2018.

Rapat koordinasi siang tadi dihadiri oleh Unsur Forkopimda Aceh Tamiang; Ketua DPRK Fadlon, Kapolres AKBP Zulhir Destrian, Dandim 0117/Aceh Tamiang Letkol Inf. Deky Rayusyah Putra, mewakili Kajari Teddy Syahputra, Asisten ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang Abdullah, Asisten Administrasi Umum Adi Darma, Kadis Sosial M. Alijon, Plt. Inspektur Kabupaten Asra, Kepala Bagian Hukum Rahmadani, Kepala Bagian Kesra Nur Asmah, perwakilan BPKD, Bappeda, serta instansi terkait lainnya.(rm/ril/muliyadi).

Wabup : Pelaksanaan Syariat Islam Prabowo-Sandi Harus Didukung Semua Pihak Unggul di Dua ACEH TAMIANG, RAKYAT MEDIA-Hal di atas ditegaskan oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang Tengku Insyafuddin, ST., ketika membuka kegiatan Pembinaan Petugas Keagamaan Kampung yang diselenggarakan oleh Dinas Syari’at Islam pada Rabu (24/04/ 19). “Pelaksanaan Syari’at Islam harus mendapat dukungan dari semua pihak dan bukan merupakan tugas Imam Kampung dan Imam meunasah semata,” ungkapnya tegas.

Dijelaskannya, pembinaan Imam Kampung dan Imam Meunasah yang dilaksanakan oleh Dinas Syari’at Islam merupakan satu terobosan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Syari’at Islam yang berkesinambungan untuk masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.

Wabup Insyafuddin menyebutkan, peran Imam Kampung dan Imam Meunasah sangat penting di tengah-tengah masyarakat selain menjadi Imam Sholat. Sehingga pembinaan ini menjadi sangat penting untuk diikuti dengan harapan agar para imam dapat membawa pencerahan wawasan Syari’at Islam kepada masyarakat demi terciptanya Baldatun Thoyyibatun Warab-

TPS Rutan Tanjungpura WAKIL Bupati Aceh Tamiang Tengku Insyafuddin, ST

bun Ghofur.

Sebelumnya, Kepala Dinas Syari’at Islam Kabupaten Aceh Tamiang Samsul Rizal, selaku Ketua Panitia pelaksana kegiatan melaporkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan ini akan berlangsung selama 2 (dua) hari pada 24-25 April 2019 dengan jumlah peserta 213 (dua ratus tiga belas) Imam Kampung dan 87 (delapan puluh tujuh) Imam Dusun.

Kegiatan dimulai sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Aula Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang, dengan tema “Kita Tingkatkan peran Imam dalam Pelaksanaan

Syari’at Islam di Bumi Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang”.

Kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan peran para Imam Kampung dan Imam meunasah dalam rangka menjalankan tugas di masyarakat terutama tugas-tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh secara kaffah khususnya di kabupaten Aceh Tamiang.

Tampak hadir pada kegiatan tersebut unsur Forkopimda Aceh Tamiang, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang Hasan Basri, para narasumber dan Para Tok Imam Kampung dan Imam Meunasah.(rm/ril).

LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Pasangan Capres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggungguli pasangan nomor 01 Joko WidodoMa’ruf Amin, pada dua tepat pemungutan suara (TPS) yang ada di rumah tahanan negara Tanjungpura Kabupaten Langkat, Rabu 17 April, saat pemilu digelar.

Dari data yang diperoleh Antara, Kamis, pada tempat pemungutan suara (TPS) 033 Kelurahan Pekan Tanjungpura Kecamatan Tanjungpura yang berada di rumah tahanan itu berdasarkan from C1, pasangan 02 Prabowo-Sandi memperoleh 98 suara.

Sedangkan pasangan nomor 01 JokowiMa’ruf memperoleh 45 suara, selain itu untuk suara yang tidak sah sebanyak 3 suara, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 146 kertas suara.

Sementara untuk TPS 034 yang juga berada di rumah tahanan negara itu pasangan PrabowoSandi memperoleh 80 suara sedangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf memperoleh 41 suara, dan satu suara tidak sah, sehingga seluruhnya 122 suara.(rm/ant)

Pemkab Aceh Tamiang Peringati Hari Otonomi Daerah Ke-XXIII

WAKIL Bupati Aceh Tamiang Tengku Insyafuddin, ST pimpin upacara Hari Otonomi Daerah

ACEH TAMIANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memperingati Hari Otonomi Daerah ke XXIII pada Kamis (25/04/19) bertempat di Lapangan Belakang Kantor Bupati sekira pukul 08.30 WIB. Tema peringatan tahun ini merupakan refleksi dari eksistensi dan ekspektasi masyarakat kepada Pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk memberdayakan otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan daerah.

Wakil Bupati Aceh Tamiang Tengku Insyafuddin, ST., selaku Ins-

pektur Upacara dalam membacakan amanat Menteri Dalam Negeri menyampaikan perjalanan otonomi daerah pasca reformasi hingga sekarang telah banyak mengalami kemajuan yang dicapai. Otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah, dimana masyarakat daerah didorong dan diberi kesempatan yang luas mengembangkan kreativitas dan inovasinya.

Muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, serta partisipasi aktif masyarakat yang diharap-

kan nantinya daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhusussan serta potensi keanekaragaman daerah.

Ada tiga hal prinsip yang berubah secara drastis setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi otonomi daerah. Pertama, otonomi daerah secara nyata telah mendorong budaya demokrasi di tengahtengah kehidupan masyarakat. Kedua, otonomi daerah telah menumbuhkembangkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat serta menge-

mukakan pikiran secara terbuka bagi seluruh masyarakat. Ketiga, dengan desentralisasi yang telah berjalan, maka berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, tidak lagi harus melalui proses panjang dan berbelit-belit dan menjadi sangat efesien dan responsif.

Peringatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, para pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, para kepala dan perwakilan instansi vertikal, serta di ikuti segenap ASN dan PDPK Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Anggota TNI/Polri.(rm/humas/dm).

SUMATERA BARAT

8

Sabtu, 4 - 13 Mei Minggu Edisi : #2019, 261 Tahun IV, I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Harga: Rp6.500,-

Sabtu, 4 - 13 Mei 2019, Minggu I

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

8

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Humas Sumbar : Gubernur Tak Ada Sebut Daerah “Anak Tiri” Terkait Hasil Presiden 2019 PADANG, RAKYAT MEDIA-Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar Jasman Rizal membantah bahwa gubernur Irwan Prayitno (IP) mengeluarkan pernyataan agar presiden terpilih tidak menganaktirikan daerah yang tidak memberikan dukungan.

Hal tersebut diungkapkan Jasman sekaitan viralnya pemberitaan tentang adanya ucapan gubernur terkait pernyataan “Jangan Anak Tirikan Daerah yang Tidak Mendukung Presiden Terpilih” “Kronologinya begini, saya tahu karena saya ada disamping Gubernur IP saat itu.Selesai pencoblosan di TPS, Gubernur IP langsung diwawancarai oleh awak media yang jumlahnya puluhan.

Dalam wawancara, Gubernur IP menyampaikan berbagai hal tentang Pemilu, imbauanimbauan dan harapan-harapan. Namun tidak ada menyebutkan soal “anak tiri tadi”,” jelas Jasman dalam rilis resminya, Rabu (24/4/2019).

Dia menambahkan, selesai wawancara, dalam kelakar lepas, salah seorang wartawan bertanya ke Gubernur IP sambil jalan mengiringi beliau ke atas mobil, karena Gubernur mau meninjau beberapa TPS di Kota Padang. “ Saya selaku Kepala Biro Humas Setda Prov

Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar

Jasman Rizal Sumbar ikut mendampingi beliau dan malah satu mobil dan duduk disampingnya.

“Pak Gub, kira-kira ada ndak nantinya anak tiri dan anak kandung oleh Presiden terpilih jika seandainya suatu daerah suaranya kalah?” tanya sang jurnalis sambil tersenyum,” ujar Jasman.

Kemudian, imbuhnya, sambil ketawa dan tersenyum lepas, Gubernur IP menjawab “tak mungkinlah.

Presiden itu kan Pemimpin seluruh bangsa. Tidak ada istilah anak tiri dan anak kandung.Presiden itu negarawan. Siapapun jadi Presiden tidak mungkin seperti itu.

“Contohnya saya, saat saya pertama kali jadi Gubernur, kan ndak ada satupun SKPD dukung saya.Tetapi

begitu saya dilantik jadi Gubernur, saya ndak pernah mempersoalkan dukung mendukung itu.Semuanya saya pakai dan saya rangkul,” ujar gubernur kala itu.

Menurut Jasman itulah sebenarnya yang terjadi. Artinya Gubernur IP tidak ada menyatakan hal seperti itu.

Saya juga telah konfirmasi kepada wartawan yang pertama kali buat berita tersebut. Berita itu telah diambil oleh media lain tanpa adanya konfirmasi lagi ke IP atau ke kami. Namun karena telah menyebar, kami biarkan saja,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam berita yang dikutip dari detik.com yang juga dipublis oleh antara.com memberitakan bahwa Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno meminta siapa pun Presiden RI terpilih nanti tak pilih kasih. Maksud Irwan, presiden 2019-2024 tidak boleh melupakan daerah yang tak memenangkan sang presiden.

“Pemimpin yang terpilih adalah pemimpin Indonesia.

Proses dukung-mendukung selama pemilu sudah selesai.

Jangan anak tirikan daerah yang tak mendukung,” kata Irwan di Padang, yang dilansir Antara, Kamis (18/4/ 2019) lalu.(rm/ril).

Wagub Sumbar Perkirakan Partisipasi Pemilih Sumbar Meningkat PADANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit memperkirakan jumlah partisIpasi pemilih Sumbar pada Pemilu kali ini meningkat dari pemilu sebelumnya. Hal tersebut dikatakannya berdasarkan hasil tinjauan ke beberapa TPS diantaranya Painan dan Padang.

“Kita perkirakan partisipasi pemilih Sumbar sekitar 80 persen, dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya yang hanya 60-70 persen saja” ujar Wagub.Beliau juga sangat mengapresiasi seluruh lapisan masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya.

Kemudian, Nasrul Abit menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumbar untuk bersama menjaga keamanan dan ketentaraman selama pelaksanaan Pemilu.

Beliau mengatakan bah-

Wakil Gubernur Sumbar

Nasrul Abit wa apapun hasilnya kita semua harus menerima.Yang menang jangan berbangga hati dan yang kalah jangan pula berkecil hati, karena Pemilu ini adalah hasil demokrasi. Beliau juga mengatakan agar masyarakat menjaga kesatuan di Sumbar Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar menargetkan partisipasi pemilih dalam pemilu tahun ini sebesar 75 persen,

jumlah itu berada di bawah target nasional yakni sebesar 77 persen.

Sebelumnya, diberitahukan bahwa Wagub Sumbar terpaksa memberikan hak suaranya pukul 12.20 WIB di TPS 05 Perumnas Painan Timur, Pesisir Selatan, karena ia dan keluarganya tidak masuk dalam DPT sehingga masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Petugas menyangka dirinya sudah pindah ke Padang seiring tugas menjadi wakil gubernur, dan setelah dikonfirmasi, Wagub masuk dalam DPK dan baru bisa menggunakan hak pilihnya pada pukul 12.20 WIB. Nasrul Abit datang ke TPS bersama istrinya, Wartawati Nasrul Abit dan dua orang anak mereka yang kompak menggunakan baju warna putih. (rm/humas).

GUBERNUR Sumatera Barat Irwan Prayitno

Gubernur Sumbar Laporkan Penyelenggaran Pemilu Melalui Video Conference PADANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melaporkan hasil penyelenggaraan Pemilu 2019 di Ranah Minang melalui video conference (vidcon) dengan Kemdagri yang dilaksanakan di Lobby Gedung Bagonjong Kantor Gubernur, Kamis (18/4/2019) siang.

Dalam laporannya Irwan mengatakan, bahwa pihaknya bersama dengan jajaran terkait, langsung turun ke sejumlah lokasi TPSdi lingkungan Prov. Sumbar.”Animo masyarakat sangat tinggi, 80% lebih partisipasi masyarakat pada pemilu kali ini,” ujarnya.

Irwan menambahkan, untuk per-

GUBERNUR Sumbar Irwan Prayitno

dapat mencoblos, hal ini telah ditanggapi dengan melakukan pencoblosan ulang pada TPS yang bersangkutan.

Pejabat dari pusat yang hadir pada saat vidcon yaitu Dirjen Polpum Kemendagri, sedangkan dari Sumatra Barat, selain Gubernur Irwan Prayitno dan Wagub Nasrul Abit tampak hadir Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kejaksaan Tinggi serta dari unsur TNI- Polri.

Sebelumnya pelaksanaan vidcon dijadwalkan pada tanggal 17 April 2019, namun karena sesuatu hal, Kemendagri menunda pelaksanaan vidcon menjadi hari ini, Kamis (18/ 4/2019). (rm/diiskominfo)

Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Balai Kesehatan Indera Masyarakat III

PENJARINGAN Screening Indera (Pemeriksaan dan Pengobatan) di Puskesmas Kolok Kota Sawahlunto dan SMAN 3 Kota Sawahlunto Tanggal 13 Maret 2019

Pertemuan Rakerkesda Tahun 2019 di Hotel Pengeran Beach PADANG, RAKYAT MEDIA-Untuk optimalisasi dan akselerasi hasil kerja dan kontribusi berbagai sektor dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan maka diperlukan forum komunikasi dan informasi antara stakeholders yang melibatkan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak swasta. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diselenggarakan Rakerkesda tahun 2019.Memperhatikan perkembangan isuisu pembangunan kesehatan Nasional, maka Tema Rapat

masalahan yang ditemui antara lain terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dimana pada salah satu TPS tidak ditemukan surat suara capres/cawapres, hal ini langsung dilaporkan ke Bawaslu setempat.

“Kesalahan karena ketidaktelitian KPPS sehingga sempat tertunda beberapa jam,” katanya.

Kejadian serupa juga ditemui pada TPS di Kabupaten Agam, namun cepat diantisipasi sehingga tidak ada penundaan dalam proses pencoblosan.

Lebih lanjut dilaporkan bahwa berdasarkan penelitian Bawaslu ditemukan DPT A5 tidak terdaftar tapi

Kerja Kesehatan Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Barat .

Dengan judul : Kolaborasi Provinsi Kabupaten Kota dengan dukungan pusat dalam penguatan pelayanan kesehatan menuju kesehatan semesta Provinsi Sumatera Barat. Acara tersebut dilakukan di Hotel Pengeran Beach 14,15,16 April 2019. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Ibu dr.Nila Djuwita F. Moeloek, dan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat Bapak Irwan Prayitno.(rm/ril).

PADANG, RAKYAT MEDIA-Kegiatan penjaringan screening indera (Pemeriksaan dan Pengobatan) ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan kesehatan mata masyarakat dan anak sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas UPTD.BKIM yang terdiri dari Dokter, Perawat dan Refraksi Optisien. Dalam pelaksanaannya petugas dibagi menjadi 2 tim yaitu : Tim 1 melakukan pemeriksaan di Puskesmas dengan sasaran kegiatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas.

Di Puskesmas Kolok pasien yang diperiksa berjumlah 36 orang dengan rincian hasil pemeriksaanya atarak Immature ODS 7 orang, Dry Eye ODS 8 orang Astenhofia 13 orang, Floaters ODS 1 orang, Emetropia 7 orang Tim 2 melakukan pemeriksaan di sekolah wilayah kerja puskesmas dengan sasaran kegiatan adalah anak sekolah.

Di SMAN 3 Kota Sawahlunto jumlah yang diperiksa adalah 97 orang dengan rincian, Emetropia 76 orang dan Myopia 21 orang. (rm/ril).

Pemprov Sumbar Kunjungi Kalsel Bahas Sistem berbasis Elektronik PADANG, RAKYAT MEDIA-Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE, Pemprov Sumbar melalui Diskominfo telah menginisiasi lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Implementasi Penggunaan SPBE. Demikian disampaikan Ketua Komisi I, Afrizal di Aula Kantor Gubenur Kalsel saat kunjungan kerja DPRD Sumbar ke Pemprov Kalimantan Selatan, Selasa (23/4) pagi.

“Perda ini merupakan per-

aturan daerah pertama di Indonesia yang mengatur tentang sistem tata kelola yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada instansi pemerintahan,” jelas Afrizal.

Dia menjelaskan, SPBE tidak terlepas dari proses keterpaduan dari seluruh sistem yang digunakan bersama oleh institusi pemerintah, oleh karena itu perlu dibentuk tim koordinasi yang dikoordinir oleh sekretaris daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sumbar, Yeflin Luandri menambahkan, dalam proses pelaksanaan SPBE,

difokuskan pada tiga domain utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaannya yaitu domain tatakelola, layanan dan kebijakan. “Saat ini Diskomfo Sumbar telah mulai menerapkan beberapa implementasi dari SPBE, seperti Simaya, pemakaian absen online via android bagi pegawai dan aplikasi SPJ online,” jelasnya.

Yeflin mengharapkan, melalui pertemuan ini terjalin komunikasi dan tukar pikiran antara Diskominfo Kalsel dengan Sumbar untuk pengembangan SPBE kedepannya. “Disamping itu, kita harapkan terjalin kerjasama (join program) dan sharring kegiatan yang akan bermanfaat bagi kedua belah pihak,” pungkas Yeflin. (rm/diskominfo)

CMYK

9 SENIN, 22 - 30 APRIL 2019, MINGGU II

Sabtu, 4 - 13 Mei 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

9

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 260 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Lembaga Penyiaran di Kepri Harus Siap Saring Konten Luar

LEMBAGA Penyiaran di Kepri Harus Siap Saring Konten Luar

NASIB BP BATAM SAAT MASA KERJA EDDY PUTRA AKAN BERAKHIR

KEPALA Badan Pengusahaan (BP) Batam Eddy Putra Irawady

BATAM, RAKYAT MEDIA – Masa kerja Kepala BP Batam akan berakhir dan digadang-gadang kepemimpinan institusi tekhnik pemngembangan kawasan Pulau Batam akan dijabat Walikota sebagai pejabat ex-officio, kemampuannya sangat diragukan.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah menetapkan masa kerja Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Eddy Putra Irawady berakhir 30 April nanti.

Baca Hal 10

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA -Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS. Arif Fadillah mengatakan sebagai daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga, tentunya Kepri akan mendapatkan luberan siaran. Siaran siaran itu bisa dari Singapura maupun Malaysia

yang memiliki kualitas dan pilihan siaran yang lebih baik.

“Ini harus kita antisipasi karena konten dari siaran tersebut bisa jadi memberi efek yang tidak baik. Oleh karena itu, penyelenggara penyiaran saat ini harus mampu dan cepat bertransformasi dari layanan TV Analog ke TV Digital, yang

mana kualitas gambar dan siarannya tentunya labih baik. Dengan kualitas penyiaran lokal yang lebih baik tentunya kita berharap siarannya akan jadi pilihan utama bagi penonton kita di daerah, khususnya perbatasan,” Ujar Arif saat membuka kegiatan Sosialisasi Televisi Digital di Hotel Aston, Tanjung-

Baca Hal 10

Sudah Lebih Satu Bulan Terjadi Pemadaman Bergilir

Warga dan Pengusaha Industri Keluhkan Pelayanan PLN Batam BATAM, RAKYAT MEDIA Profesionalisme PLN Batam dalam mensuplai pasokan listrik, khususnya ke kawasan industri tengah dipertanyakan banyak pihak.

Sebab dalam satu bulan terakhir sudah 12 kali pemadaman listrik di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) dan empat di antaranya merupakan jadwal mendadak tanpa pemberitahuan sama sekali.

Atas kejadian itu, banyak pengusaha yang dirugikan. Bahkan, sejumlah pengusaha di kawasan industri mengadukannya ke Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kamis (25/4) untuk mendapatkan solusi secepatnya.

“Ini sudah terjadi sejak November 2018, parahnya di Februari 2019, tambah parah di Maret 2019 dan lebih parah lagi di April,-

” kata Government Relation and QHSE Manager Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK), Sony Fuah di Gedung BP Batam.

Dalam sehari atau sekali jadwal pemadaman, listrik akan padam sebanyak tiga kali. Pemadaman pertama dimulai pada pukul 13.0016.00 WIB, kemudian pukul 18.00-20.00 WIB dan terakhir pada pukul 20.30-22.30 WIB. “Setelah padam, 1.500 tenaga kerja dipulangkan dan itu fakta.

Dan terkadang ketika karyawan sudah dipulangkan, ternyata listrik tak jadi mati,” tuturnya.

Ditambah lagi, di tengah suasana carut marut seperti ini, PLN malah menawarkan layanan premium agar suplai listrik lancar. Harganya sangat tidak bersahabat, leb Baca Hal 10

Pejabat Pengadaan Diminta Hati-Hati dan Tepat Sasaran GUBERNUR Nurdin saat melakukan peninjauan ke Gudang Bulog, Agen Beras dan Pasar Pelantar II, Tanjungpinang, Kamis (25/4).

Gubernur Kepri Minta Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Ramadhan TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA -Gubernur H Nurdin Basirun tak ingin masyarakat mengeluh dengan ketersediaan bahan

pinang, Kamis (25/4).

Migrasi dari analog ke Digital menurut Arif merupakan sebuah keniscayaan seiring dengan perkembangan teknologi.

Dengan dilaksanakannya migrasi ini diharapkan dapat menumbuhkan industri konten atau in-

pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Karena itu dia meminta semua pihak terkait Baca Hal 10

NURDIN saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Se-Provinsi Kepri tahun 2019 di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang Kamis (25/4).

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA -Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan kepada para Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat bekerja dengan cepat, tepat.

Nurdin menegaskan, pejabat pengadaan barang dan jasa juga tetap hati-hati dalam proses pengadaan sehingga tercipta hasil kerja yang baik dan tepat sasaran.

“Saya harap para pejabat pengadaan harus benar-benar teliti dalam melakukan proses pengadaan barang

Masyarakat Harus Bisa Merasakan Manfaat Sosek Malindo

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA -Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, H.TS.Arif Fadillah, berharap Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan SOSEK MALINDO yang telah berlangsung kurang lebih 34 tahun bisa berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi Kepri secara keseluruhan.

Baca Hal 10

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Baca Hal 10

SAMBUNGAN

Sabtu, 4 - 13 Mei 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Sosialisasi Karlahut, TNI Patroli Bersama Warga Untuk Di Wilayah Rawan Terbakar

Lembaga Penyiaran dustri kreatif terutama rumah-rumah produksi untuk memenuhi kebutuhan konten bagi lembaga penyiaran di TV Digital.

“Perubahan ini tentunya akan berdampak pada bertumbuhnya industry konten dan industri kreatif di Kepri.

Kita tentunya berharap pertumbuhan ini bisa membuka lapangan kerja baru bagi generasi milinial di Kepri,” harap Arif.

Kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Arif menyampaikan terimakasihnya kerana telah menjadikan Kepulauan Riau menjadi pilot

project untuk ujicoba siaran digital di perbatasan.

“Terimakasih kami ucapkan kepada Kementerian Kominfo. Harapan kami program ini bisa segera dilaksankan sehingga kualitas penyiaran di Kepri tidak semakin tertinggal kualitasnya penyiaran dari negeri tetangga,” Ucap Arif.

Sementara itu Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kominfo Ahmad M. Ramli mengatakan teknologi adalah sesuatu yang sifatnya dinamis, tidak statis. Teknlogi berubah sangat cepat, oleh karena itu lembaga penyiaran juga

Sambungan Hal. 9

harus berbenah diri, tidak bisa puas dengan keadaan yang sekarang.

“Transformasi digital berubah sangat cepat. Oleh karena itu kita juga harus berubah. Jika tidak berubah atau bergerak maka kita akan semakin ketinggalan, dilupakan bahkan mati,” ujarnya.

Diakui oleh Ahmad Ramli, perkembangan TV digital saat ini juga punya beberapa tantangan diantaranya menjamurnya program tontonan berupa apliaksi yang sangat mudah diakses seperti YouTube, Netflix, Facebook, Twitter dan aplikasi streaming gratis

Warga dan

SERTU S Wibowo memberikan pengarahan tentang karlahut

BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Tak henti-hentinya TNI turun ke desa untuk sosialisasi bahaya Karlahut.

Babinsa Koramil 07/Bukitbatu dia orang dipimpin.

Sertu S Wibowo melaksanakan kegiatan patroli karlahut bersama anggota Polsek, Manggala Agni, MPA Bukitbatu Kecamatan Bukitbatu Kabupaten Bengkalis.

Sertu S Wibowo memberikan pengarahan tentang karlahut,agar tidak membuka lahan dengan cara di bakar dan saling menjaga lahannya agar tidak terbakar dan memonitor dan mangantisipasi munculnya titik api di daerah rawan karlahut tersebut. selain itu patroli juga meliputi pengecekan

ketersediaan sumber air jika sewaktu waktu terjadi karlahut. Kamis. (02/05) Dalam kesempatan ini Babinsa mengimbau kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari dan masayarakat yang ada di wilyah tempat patroli dilaksanakan dapat memberikan informasi apabila ada kejanggalan orang yang tidak dikenal masuk ke wilayah tersebut dan melaporkan kepada anggota yang melaksanakan patroli.

Lanjut Sertu S Wibowo didampingi angota polsek, manggala agni, MPA mengatakan kami terus mensosialisasikan kepada masyarakat terhadap dampak akibat

Nasib BP Eddy mengaku siap jika pergantian itu benar-benar terjadi 30 April nanti. “Pergantian pimpinan hal yang biasa terjadi kapanpun yang seharusnya tidak berdampak pada organisasi besar seperti BP Batam,” kata Eddy, Rabu (24/4).

Siapapun pimpinan BP Batam nanti, Eddy berharap kegiatan BP Batam tetap berjalan terus dalam menjaga kenyamanan, kepastian, dan peningkatan investasi serta ekspor di wilayah kerja BP Batam.

“Ini kan yang kita semua harapkan, saya merasakan bahwa bagi investor, BP Batam itu super tim. Jadi tidak ada superstar dalam tim ini,” ungkapnya.

Kepala BP Batam saat ini dibantu dua deputi yang dilantik secara bersamaan oleh Ketua Dewan Kawasan (DK) Darmin Nasution dan disaksikan lima menteri anggota DK pada 7 Januari lalu.

“Pergantian khusus Ke-

Sambungan Hal. 9

pala BP dari saya ke Wali Kota sebagai ex-officio tentunya tidak termasuk dua deputi meskipun dilantik bersama. Tapi, kami juga siap pergi setiap saat kalau pimpinan yang menugaskan memutuskannya,” ucapnya.

Dia kembali mengingatkan bahwa tidak ada bintang di dalam tubuh BP Batam.

Siapapun pimpinannya nanti harus mengutamakan kerja sama yang solid dan kompak.

“Tidak ada grup super star kayak Led Zeppelin dan Deep Purple di BP Batam.

Aku sendiri hampir empat bulan menjalankan BP Batam baru sampai persneling dua. Nah, biarlah Wali Kota melanjutkan persneling tiga hingga lima,” tegasnya.

Satu hal yang pasti, BP Batam sudah mempersiapkan aturan main bagi Wali Kota dalam mengepalai institusi pengelola investasi ini.

Saat berkunjung ke Batam 2 April lalu, Wakil

Gubernur Kepri yang berkecipung di sektor pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat agar terus meningkatkan kekompakan dalam bekerja, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi.

Terlebih memasuki hari-hari besar nasional salah satunya yang paling dekat adalah bulan ramadan dan Idul Fitri “Jika kita komit untuk sama-sama bekerja sesuai kapasitas yang dimiliki, koordinasi dan saling bantu maka apa yang menjadi kendala dilapangan dapat terselesaikan,” kata Nurdin saat melakukan peninjauan ke Gudang Bulog, Agen Beras dan Pasar Pelantar II, Tanjungpinang, Kamis (25/4).

Nurdin mengawali kunjungannya ke lokasi Gudang Bulog yang bertempat di Km.5 Bawah. Di sana, Nurdin meninjau jumlah stok beras, gula juga minyak goreng serta menanyakan tata cara bongkar muat.

Sebanyak 600 ton beras dan 20 ton gula, termasuk bantuan sosial beras gratis untuk Kabupaten Bintan, yang membawahi Bulog Tanjungpinang 4 kabupaten 1 kota. Bintan belum memiliki gudang bulog, karena kalau gudang memenuhi

terjadinya kabakaran lahan dan hutan Untuk kegiatan Komsos kegiatan Patroli Karlahut ini.

Babinsa melaksanakan patroli di nilai positip oleh masyarakat dan sangat membantu dalam pengawasan keamanan di desa dan lahan mereka dan juga masyarakat agar kebakaran hutan dan lahan perkebunan tidak terjadi lagi dan kami dapat berkebun dengan tenang kata salah seorang masyarakat.

Dan harapan masyarakat kegiatan patroli ini selalu terlaksana bersama masyarakat dan TNI, khususnya dengan para babinsa wilayah binaan tutur dari salah seorang masyarakat... (ys)

banyaknya beras yang masuk akan memungkinkan mencapai 1 tahun stok dan tidak 6 bulan lagi. Dengan HET beras medium Rp.9.950,- premium Rp.13.300,-.

Ada juga Beras yang berasal dari India, Pakistan, medium 15 persen standartnya dari premium. Tidak beras saja namun juga minyak BUMN merk goreng kita 1liter Rp.10.500, gula BUMN merk manis kita 1kg Rp.10.000,Nurdin kemudian menyambangi CV. Cahaya Abadi yang merupakan Gudang daging, ayam beku dan makanan-makanan yang menyuplai ke hotel-hotel dan rumah makan dengan cold storage kapasitas 20 ton.

Setelahnya, Nurdin berkunjung ke Agen Beras di Km.7, disitu dirinya berbincang bersama untuk kesejahteraan masyarakat kepri.

Kekompakan tadi kembali ditegaskan Nurdin agar para pengusaha kedepan untuk saling mengisi satu dengan lainya perihal memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

Terakhir, saat meninjau pasar di Pelantar II. Dalam perbincangannya kepada sejumlah pedagang, Nurdin meminta kepada mereka untuk tidak menaikan harga se-

Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pembahasan rangkap jabatan Kepala BP BatamWali Kota Batam baru akan dibahas usai proses pemilu kelar seluruhnya.

Karena pemilu pula sampai saat ini, tim DK belum pernah sekalipun membahas persoalan ini meskipun deadlinenya sudah dekat.

Hal tersebut diakui oleh anggota Tim Teknis DK, Taba Iskandar. Ia menyatakan hingga saat ini belum ada rapat koordinasi terkait ex-officio sejak Maret lalu. “Belum ada rapat sama sekali. Kan karena ada pemilu,” ucapnya saat dihubungi Batam Pos. Tetapi, dia menyatakan bahwa rancangan peraturan yang dibutuhkan untuk penetapan Wali Kota sebagai ex-officio Kepala BP Batam sudah sepenuhnya rampung.

“Tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) dan tinggal beberapa hari lagi pasti ada rapat,” ucapnya.(rdh/rm) Sambungan Hal. 9

mena-semena, agar ketika masuk bulan ramadan ini tidak ada masyarakat mengeluh.

Nurdin pun berkeliling didalam pasar sambil menyapa masyarakat yang sedang berbelanja, dari pantauannya pun semua kebutuhan pokok masyarakat dalam posisi normal baik stok maupun harga.

Namun yang menjadi perhatian adalah harga cabe yang naik-turun, disebabkan oleh perubahan cuaca serta kenaikan upah angkut kargo.

Yang mana jumlah produksinya saat ini menurun dari 500kg menjadi 200kg.

“Ini terus menjadi perhatian utama kita, kita akan segera turunkan dinas terkait untuk mengecek secara berkala agar harga tetap stabil dan stok tercukupi salah satunya beras,” pungkasnya.

Gubernur juga menyoroti keadaan pasar yang telah berdiri lama di Tanjungpinang yang dinilai tidak lagi layak sebagai Ibu Kota Provinsi. Nurdin pun akan terus berusaha untuk memikirkan solusi dan formulasi apa kedepan yang akan dirancang untuk perbaika pasar demi meningkatkan pelayanan dan menjawab kebutuhan masyarakat.(rm/ferianda)

ih mahal 40 hingga 60 persen dari tarif biasa.

“Makanya pengelola kawasan dan tenant kita bawa langsung ke BP Batam agar keluhan didengar langsung.

Kami ini memang sebenarnya sudah sengsara. PLN punya janji-janji doang. Tak jelas kapan selesainya,” ujarnya lagi.

Dia meminta jika PLN ada problem dalam mensuplai listrik ke kawasan industri, lebih baik jujur saja.

“Jepang dan Singapura sudah teriak-teriak. Sudah investasi besar-besaran, tidak ada jaminan,” ungkapnya.

Sedangkan Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Ok Simatupang menilai PLN Batam masih belum profesional dalam bidangnya dan meminta agar pengelola listrik di Batam itu belajar dari kawasan industri lokal seperti Panbil dan Tunas, atau industri di Jawa seperti Cikarang bagaimana cara mengelola listrik untuk mengakomodir kebutuhazn industri.

“Banyak juga kawasan industri di Batam tak punya genset. Jadi ketika pekerja

disuruh pulang, tak mungkin disuruh balik,” paparnya.

Hal ini sudah terjadi berulang kali. HKI sudah mendapat banyak aduan dari anggotanya.

“Kalau terlalu sering ini tak bisa ditolerir. Kami sudah lapor ke pemerintah kota dan BP Batam terkait ini.

Infrastruktur listrik itu sangat penting bagi kami,” ungkapnya.

Selain pemadaman listrik, hal lain yang sering dikeluhkan adalah waktu dimana tegangan tiba-tiba menurun atau istilahnya yakni power bip.

“Ketika power bip terjadi, maka banyak barang yang jadi reject. Mengapa. Karena mesin-mesin sudah disetting agar jalan pada tegangan tertentu,” jelasnya.

Sedangkan dari pihak BP Batam yang diwakili Deputi III BP Batam, Dwianto Eko Winaryo belum bersedia untuk berbicara mengenai hal ini. Tapi dari hasil pertemuan ini, BP akan memfasilitasi pertemuan antara PLN dan HKI Kepri dalam waktu dekat.

Humas PLN Batam,

Yoga Perdana mengatakan perbaikan mesin di Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Panaran ternyata memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Jika sebelumnya PLN Batam menjanjikan mesin tersebut akan bekerja optimal kembali pada 24 April, tetapi dalam perkembangannya baru akan beoperasional pada 30 April mendatang. Dengan kata lain pemadaman bergilir akan semakin panjang.

“Mesin di PLTG Panaran baru bisa beroperasi pada akhir April nanti. Penyebabnya karena dari dua komponen yang dibutuhkan untuk perbaikan, baru satu yang datang,” katanya lagi.

Karena keterlambatan dari jadwal semula, maka jadwal instalasi mesin ke dalam jaringan interkoneksi Batam - Bintan menjadi lebih lambat.

“Karena masih harus menjalankan running tes dan komisioning baru kemudian bisa masuk ke dalam sistem.

Setelah itupun, kenaikan dayanya harus bertahap.

Makanya ketika memasuki Ramadhan nanti, semuanya

yang jelas, harus ada sebab akibat yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, jalankan semua proses sesua aturan,” lanjutnya.

Untuk itu melalui rakornas UKPBJ ini Gubernur berharap dapat menghasilkan kesamaan visi dan misi dalam pengadaan barjas, menghasilkan kesepakatan bersama dalam membangun sistem pengadaan demi pelayanan publik yang maksimal.

“Dengan tema wujudkan UKPBJ Provinsi Kepulauan Riau sebagai pusat unggulan pengadaan barang/jasa yang mandiri, netral dan berintegritas. maka, jadikan kita kebanggaan daerah,” tutup Nurdin.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Layanan Pengadaan H Misbardi melaporkan dalam peningkatan pemahaman dan berbagi pengalaman bagi para pejabat dan anggota UKPBJ yang berasal dari Provinsi dan Kabupaten / Kota mengenai proses pembentukan dan tata kelola UKPBJ.

nya ekonomi biaya tinggi.

Arif mengilustrasikan beras yang menjadi kebutuhan pokok, saat ini diimpor dari Thailand. Beras tersebut bukan langsung ke Kepri namun harus ke Jawa dulu, kemudian didistribusikan ke wilayah Kepri. Panjangnya jalur distribusi ini tentunya menyebabkan kenaikan harga bahan pokok tersebut.

Maka dari itu dengan adanya kerjasama ini, harusnya kita bisa mencari formulasi yang tepat untuk memperpendek jalur distribusi sehingga lebih mudah dan murah kebutuhan sampai ke masyarakat.

“Ini yang harus kita dorong, ada dampak ekonominya dari setiap kerjasama.

Bagaimana barang bisa kita dapatkan menjadi lebih murah, sehingga daya beli masyarakat terangkat dan pertumbuhan meningkat,” harap Arif.

Mengingat telah lamanya kerjasama ini berlangsung, maka hakikatnya telah banyak usulan yang disam-

sudah berjalan normal,” katanya lagi.

Memang hingga saat ini, pemadaman masih sering terjadi di seluruh Batam. Sekali pemadaman bisa memakan waktu hingga tiga jam. “Untuk saat ini kita masih defisit daya sebanyak 23 megawatt (MW) hingga 30 MW. Tapi kalau mesin PLTG Panaran sudah berjalan optimal, maka akan dapat tambahan daya 39 MW,” ucapnya.

Cuaca mendung dan hujan beberapa hari terakhir ini juga mendukung pengurangan suplai daya yang cukup signifikan hingga 20 MW. “Kalau hujan, pemadaman akan berkurang. Karena cuaca dingin akibat hujan, penggunaan listrik untuk AC juga berkurang,” paparnya.

PLN Batam juga mengerti bahwa kebutuhan listrik merupakan pilar penting bagi dunia usaha di Batam. Akibat pemadaman listrik berturut-turut ini, banyak pelanggan dari sektor industri memprotes keras. Yoga mengatakan PLN akan melakukan koordinasi dengan kawasan industri terkait jadwal pemadaman listrik. (rm/mwd) Sambungan Hal. 9

“Dengan kita tingkatkan peran UKPBJ dan berbagi Informasi, guna membina dan berkoordinasi pemahaman terkait isu/permasalahan dengan pelaku pengadaan tentang pembentukan dan tata kelola keunggulan pengadaan,” lapornya.

Misbardi melanjutkan, dengan memberikan pembelajaran bagi pelaku pengadaan dan mendorong Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pengembangan UKPBJnya menjadi pusat keunggulan pengadaan dalam membangun dan mengembangkan kelembagaan pengadaan barang/jasa.

“Sesuai dengan Amanat Pepres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, maka kita selalu berkoordinasi dalam pelaksaan nya,” tambah Misbardi.

Kegiatan sendiri dilakukan berdasarkan Pepres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Perka LKPP nomor 14 tahun 2018

Masyarakat Harus “Kita berharap bentuk kerjasama ini dalam bentuk yang lebih konkrit dan bisa diimplementasikan untuk kemajuan ekonomi di Kepri. Jangan hanya wacana-wacana dalam rapat pertemuan kerjasama namun implementasi dan implikasi para perekonomian kita tidak terasa sama sekali,” ujar Arif ketika membuka Rapat koordinasi Penyusunan/ Perumusan Bahan Materi Untuk Persidangan (SOSEKDA) tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 di Hotel Aston, Tanjungpinang, Kamis (25/4).

Arif menginginkan setiap ikatan kerjasama yang dilakukan memang sebaiknya memberikan dampak ekonomi secara langsung. Dirinya mencontohkan bahwa pada masa yang lalu, masyarakat Kepri yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga bisa dengan leluasa bertransaksi dagang dengan Negara seperti Singapura dan Malaysia. Namun sekarang hal ini dibatasi sehingga menimbulkan salah satu-

lainnya. Namun dirinya meyakini TV tidak akan ditinggalkan oleh penontonnya karena konten yang disiarkan oleh TV lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

“Sekarang banyak muncul berita hoaks di berbagai media sosial yang informasinya tidak jelas. Oleh karena itu pada situasi ini Televisi tetap dibutuhkan oleh semua sebagi media pembanding dan pemberi informasi yang lebih akurat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” terangnya.(rm/red) Sambungan Hal. 9

Pejabat Pengadaan dan jasa, tetap prudent (hatihati), dalam melaksanakan tugas,” tegas Nurdin saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) SeProvinsi Kepri tahun 2019 di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang Kamis (25/4).

Tidak hanya itu, Nurdin juga menyatakan agar pejabat pengadaan harus mampu melihat kebutuhan dari pengadaan barang maupun jasa, pengadaan barjas harus dirasakan manfaatnya secara kemampuan untuk tetap mempertahankan sumber daya tidak sembarangan.

Nurdin pun menekankan pengadaan memiliki peran penting dalam kesuksesan organisasi pemerintah, organisasi penyelenggara barjas harus dapat memastikan skema kerja proses pengadaan yang dilakukan dengan harga wajar, dapat dipertanggung jawabkan.

“Proses pengadaan harus ada output dan outcome

10

tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa melewati Biro Administrasi Layanan Pengadaan Setda Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara.

Untuk narasumber tersebut terdiri dari Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP, Direktur Sertifikasi Profesi LKPP, Tim Koordinasi dan Supervisi KPK, Kepala Subdit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan LKPP, Kepala Bidang Pengembangan Program dan Pemantauan Evaluasi, Pusdiklat PBJ LKPP, dan waktu pelaksaannya tanggal 25 April 2019 sampai dengan 26 April 2019.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP Tatang Rustandar Wiratmaja, Tim Koordinasi dan Supervisi KPK Satnas PK KPK selfi martiana, Plt Kadis ESDM Hendri Kurniadi, Sekretaris BKKD H Aiyub dan tamu undangan lainnya.(red/rm) Sambungan Hal. 9

paikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri, namun yang sering terjadi pada anggapan sebagain pihak adalah usulan-usulan yang telah diajukan tersebut belum dirasakan berpengaruh siginifikan terhadp peningkatan pembangunan di kawasan perbatasan.

Oleh karena itu, lanjut Arif, pihaknya berharap agar OPD di Provinsi Kepri dapat menyampaikan usulan yang kiranya dapat berpotensi untuk meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Kepri.

“Sesekali ada baiknya rapat ini nantinya, turut melibatkan para pimpinan tertinggi baik dari Gubernur dan pejabat yang ada di Johor dan Melaka. Karena kalau pimpinan yang hadir maka keputusan yang diambil akan lebih punya kekuatan yang mengikat dan dapat segera diimplementasikan keputusan tersebut,” tutup Arif.

Sementara itu Kepala Bagian Perbatasan, Biro Administrasi Pemerintahan

Provinsi Kepri Ruslan dalam laporannya mengatakan Rapat Koordinasi Penyusunan/ Perumusan Bahan Materi untuk Persidangan (SOSEKDA) ini dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan usulan dari Tingkat Provinsi sebelum dilaksanakan Pertemuan Tim Teknik dan Persidangan ke-18 Kelompok Kerja/ Jawatan Kuasa Kerja Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kepulauan Riau/ Riau-Peringkat Negeri Johor/Melaka Tahun 2019 yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2019 di Kota Batam.

“Melalui media rapat ini diharapkan nantinya dapat dikumpulkan berbagai usulan dari seluruh stakeholder dalam lingkup wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang dapat dikerjasamakan dengan Negeri Johor, Negeri Melaka maupun Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan pembangunan masyarakat di Provinsi Kepri,” ujarnya.(red/rm)

CMYK

11

GALERI FOTO

Sabtu, 4 - 13 Mei 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

SAAT PANSUS LKPJ WALIKOTA BATAM TA 2018.

SUASANA RAPAT PANSUS PEMBAHASAN.

Dalam Rapat Pansus LKPj Wali Kota TA 2018

DPRD Batam Berharap Kominfo Terus Update Terkait Informasi DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam kembali mengadakan Rapat Pansus pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Batam Akhir Tahun Anggaran 2018, Senin (29/4) pukul 14.15, di Ruang Serbaguna DPRD Kota Batam.

Dalam Rapat yang dipimpin oleh Anggota Komisi II DPRD

Kota Batam, Sallon Simatupang meminta kepada pihak Komunikasi Dan Informasi (Kominfo) untuk terus memperbarui perkembangan yang ada di Kota Batam.

“Saya menemukan sebuah alat yang disebut Base Transceiver Station (BTS) yang fungsinya untuk menyebarkan SMS tanpa melalui operator, hal ini

sangat mengkhawatirkan, karena dapat menimbulkan penipuan-penipuan nantinya,” kata Sallon.

“Semoga alat yang disebut BTS itu dapat dikondisikan dan jangan sampai digunakan di Kota Batam ini,” tegasnya.

Sallon juga berharap kepada pihak Kominfo agar dapat memantau alat BTS

SAAT PANSUS LKPJ WALIKOTA BATAM TA 2018.

RAPAT Pansus LKPj Wali Kota TA 2018, DPRD Batam Berharap Kominfo Terus Update Terkait Informasi

tersebut, agar tidak di salahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

“Kedepannya saya berharap kepada Kominfo untuk tetap memberikan informasi yang baik kepada masyarakat dan selalu meluncurkan aplikasi yang bermanfaat untuk masyarakat Kota Batam,” harap Sallon.

Ditempat yang sama, Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Mesra Wati Tampubolon mengharapkan agar Kominfo Kota Batam untuk dapat mengakses serta mempromosikan Pariwisata yang ada di Kota Batam.

“Batam adalah objek pariwisata urutan ke- 3 tingkat Nasional, namun yang saya lihat kebanyakan para

SUASANA RAPAT PANSUS PEMBAHASAN.

wisatawan hanya ingin Shopping saja berkunjung ke kota ini, bahkan tak jarang, mereka pergi pagi dan pulang sore,” terangnya.

“Alangkah baiknya jika Kominfo turut membantu mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Batam ini agar membuat para Wisatawan betah di Tanah Melayu ini”. tutup Mesra Wati. (ist).

BINTAN-PINANG

Sabtu, 4 - 13 Mei 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

PEMUNGUTAN Suara Ulang (PSU) di TPS 32, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukti Bestari, Tanjungpinang, Kepri

Pemungutan Suara di Tanjungpinang Sepi Pemilih

Situng KPU Tanjungpinang Lelet TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA –Sistem penghitungan (situng) suara KPU Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau sampai sekarang masih lelet atau “down”.

Ketua KPU Tanjungpinang Aswin Nasution, di Tanjungpinang, Sabtu, mengatakan, situng lelet sejak 19 April 2019 sehingga petugas sulit menginput hasil pemungutan suara.

Dalam sehari, kata dia petugas hanya mampu menginput data hasil pemungutan suara sekitar dua persen.”Input data hasil pemungutan suara hanya lancar pada 18 April 2019. Mungkin pada saat itu masih sedikit yang menginput data,” ujarnya.

Aswin mengemukakan data hasil pemungutan suara 17 April 2019 sudah diinput secara manual dalam komputer dan laptop KPU Tanjungpinang.

Data tersebut langsung dikirim ke Situng KPU RI.Sejak beberapa hari lalu sampai sekarang baru sekitar 80 persen data yang berhasil diinput ke server KPU RI.”Sangat lambat memasukkan data itu ke Situng KPU RI,” tegasnya.

Terkait situs resmi KPU Tanjungpinang, Aswin mengatakan sampai sekarang lembaga yang dipimpinnya belum memiliki situs resmi.Beberapa tahun lalu KPU Tanjungpinang memiliki situs berupa blogger.”Daerah lainnya di Kepri juga belum memiliki situs resmi,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 32, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukti Bestari, Tanjungpinang, Kepri, pada Sabtu (27/4/2019), hingga pukul 10.00 WIB pagi ini masih terpantau sepi pemilih.

Puluhan kursi tunggu pemilih yang disediakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) masih banyak yang kosong, hanya ada sekitar satu pemilih yang duduk dan siap menggunakan hak pilihnya.

Sejumlah aparat keamanan TNI-Polri yang bertugas juga terlihat santai duduk santai di depan teras rumah warga sekitar yang berada tidak jauh dari lokasi TPS. Beberapa Panwaslu Kecamatan dan Komisioner KPU Tanjungpinang pun sibuk memantau pelakaanaan PSU. “Memang masih sepi, hingga pukul 10.00 WIB baru sekitar 40 pemilih yang menggunakan hak pilihnya,” kata Ketua Komisioner KPU Tanjungpinang, Aswin Nasution saat memantau TPS 32.

Kendati demikian, Aswin belum bisa menyimpulkan seberapa tinggi antusiasme warga setempat buat memilih ulang pada hari ini.Sebab, kata Aswin, pencoblosan ulang hari ini berlangsung sejak pukul 07.00 WIB hingga 13.00 WIB.”Setelah jam 13.00 nanti, baru bisa kita sampaikan jumlah pemilih yang mencoblos ulang,” imbuhnya.

Aswin menambahkan, di TPS 23 terdapat 253 Daftar Pemilih Tetap (DPT).Waktu pemilihan dibagi menjadi, Pemilih DPT dan DPT Tambahan mulai pukul 07.00 WIB hingga 13.00 WIB, dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) mulai pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB. Sementara itu diketahui, sebanyak 20 dari 268 surat undangan (Formulir C6) untuk pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 14 Kelurahan Pinang Kencana tidak tersalurkan.

Komisioner KPU Tanjungpinang Diwa Prayoga, di TPS 14 Kelurahan Pinang Kencana, Sabtu, mengatakan 20 undangan menggunakan hak pilih tidak tersalurkan disebabkan pemilih tidak berada di kediamannya, dan pindah kerja.”Pemungutan suara tutup tepat pukul 13.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara.Kemungkinan selesai penghitungan suara hingga tengah malam,” katanya.

Sementara hingga pukul 11.15 WIB, baru 180 orang pemilih yang berada di TPS 14 Kelurahan Pinang Kencana, dan mendaftar kepada petugas KPPS.”Sejauh ini tidak ada permasalahan dalam proses pemungutan suara,” katanya.

Berdasarkan pantauan Antara, ratusan warga dan anggota kepolisian menyaksikan proses pemungutan suara di TPS 14 Kelurahan Pinang Kencana. Di sekitar lokasi TPS itu juga hadir caleg DPRD Kepri dari PDIP Lis Darmansyah, dari Partai Hanura Rudy Chua dan caleg DPRD Kepri dari Partai Keadilan Sejahtera Reza Hafiz.”Saya hanya memantau saja, posisi saya sudah aman,” katanya.

Data internal PDIP, suara yang diperoleh Lis Darmansyah mencapai 22 ribu, sementara suara yang diperoleh Rudy Chua dan Reza Hafiz hanya selisih sekitar 100 suara.

Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhamad Zaini mengatakan pihaknya sejak tadi malam hingga subuh melakukan patroli pengawasan.”Kami sudah melakukan patroli pengawasan hingga subuh, namun tidak ditemukan politik uang,” tegasnya.(red/ rm)

12

Polres Bintan Musnahkan 12,90 Gram Sabu BINTAN, RAKYAT MEDIA Polres Bintan Melakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 12,90 gram di Mapolres Bintan, Jum’at (26/4/2019).

Dalam pemusnahan itu juga disaksikan AAK alias Ari Jeger (36), warga Tanjungpinang pemilik sabu yang diamankan darinya seberat 12,90 gram.

Sekedar diketahui, Ari Jeger ditangkap jajaran Satrenarkoba Polres Bintan pada 17 Maret 2019 lalu.

Menurut informasi, Ari Jeger merupakan residivis sebelum terlibat masalah narkoba, pernah terseret pidana penjambretan pada 2015 silam. Ia juga disebut pernah terseret kasus narkoba pada 2017 lalu.

Kini, pada 2019, ia kembali berurusan kasus sama. Ia ditangkap oleh anggota Satresnarkoba pada 17 Maret 2019 lalu. Saat ditangkap, ia sempat membawa badik.

Kasat Narkoba Polres Bintan AKP Nendra Madya Tias mengatakan, kegiatan pemusnahan barang bukti sabu oleh pihaknya berdasarkan surat penetapan status barang bukti Kejaksaan Negeri Bintan bernomor B-573/n.10.15/ euh.1/04/2019.

Pemusnahan disaksikan oleh pihak Pengadilan Tanjungpinang,

AAK alias Ari Jeger (36), warga Tanjungpinang pemilik sabu 12,90 gram.

Kejari Bintan, penasehat hukum tersangka dan Ari Jeger.”Adapaun barang bukti narkotika jenis sabu yang kita musnahkan yakni 12,90 gram,”kata Nendra.

Sebelumnya diberitakan, Satresnarkoba Polres Bintan mengungkap kasus narkoba, Minggu, 17 Maret 2019 lalu di Bintan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mer-

ingkus lima terduga pelaku. Satu diantara pelaku adalah wanita.Para pelaku yakni AAK alias Ari Jeger (36), MM (33), YL (43), DA (34) dan ET alias DDS (34).

Tersangka pertama diamankan yakni AAK alias Ari Jeger. Dia didapati menyimpan 2 bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik bening.

Dari Ari Jeger, polisi mengembangkan kasus kepada yang lain sampai semua tersangka lainnya yang terkait berhasil diringkus semua. Para pelaku dijerat Pasal 114 (1) Sub Pasal 112 (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 twntang narkotika dan Pasal 114(2) sub Pasal 112 (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.(red/rm).

Anggota Polisi Pengawal Pemilu Tewas Kecelakaan

GUBERNUR Kepri, H.Nurdin Basirun, secara resmi membuka Mubes ke-II DPP Kekerabatan Keluarga Kepulauan Anambas (K3A) Tanjungpinang.

Gubernur Kepri Buka Mubes ke-II DPP Kekerabatan Anambas TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA Gubernur H Nurdin Basirun secara resmi membuka Musyawarah Besar (Mubes) ke-II DPP Kekerabatan Keluarga Kepulauan Anambas (K3A) Tanjungpinang yang digelar di Asraman Haji Tanjungpinang, Kamis (25/ 4/2019).

Mubes kali ini mengangkat tema “Melalui Mubes ke-II DPP P3A Mari Kita Pilih Sosok Pemimpin yang Amanah dan Mengayomi Serta Peduli Terhadap Masyarakat”.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Mubes ke-II DPP K3A Tanjungpinang dengan resmi saya nyatakan dibuka,” ujar Nurdin disambut aplus dari hadirin.

Mantan Bupati Karimun ini mengakui jika keberadaan DPP K3A di Kota Tanjungpinang sangat membantu menyumbang pikiran dan tenaga dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Nurdin pun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah berkerja mempersiapkan Mubes ke- II DPP K3A ini.

“Hubungan saya dengan tokoh-tokoh masyarakat Anambas sangatlah baik.

Anambas adalah daerah

surganya alam bawah laut dan daerah yang sangat exotis dan juga program dan kebijakan pemerintah provinsi masyarakat nya selalu merespon dengan baik,” ujarnya.

Pemerintah pun dikatakan Nurdin menyambut baik Mubes ke-II tersebut. Mewakili masyarakat Kepri, Gubernur sangat berharap, pengurus DPP K3A yang baru nantinya sesuai dengan yang diharapkan bersama.

“Organisasi ini pada prinsipnya hanya satu tujuannya yakni membangun kampung. Saya berharap, nantinya terpilih orang yang mampu membawa organisasi kemasyarakatan ini ke depan berjalan sebaiknya,” tambah Nurdin.

Lebih lanjut Nurdin juga berharap, hasil Mubes kali ini tidak akan menimbulkan polemik di kemudian hari. Selain itu, jangan ada yang memunculkan DPP P3A suatu organisasi kemasyarakatan suatu tandingan.

Tampak hadir Walikota Tanjungpinang, H.Syahrul, Demisioner H.Ahmad Yani, Ketua LAM Provinsi, H.Abdul Razak, Ketua LAM Wan Raffiwar, beserta tamu undang dan keluarga masyarakat Kepulauan Anambas. (rm/red)

BINTAN, RAKYAT MEDIA - Brigadir Polisi Romadhanis, 33, gugur saat menjalankan tugas mengawal jalannya Pemilu 2019 di PPK Toapaya, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Anggota Kompi I Yon B Pelopor Satuan Brimob Kepolisian Daerah Kepulauan Riau ini meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di jalan raya Gesek, Kecamatan Toapaya pada Kamis (25/4) sekitar pukul 05.30 WIB. Jenazah korban dimakamkan di TPU Batu 10 jalan Adi Sucipto, Kota Tanjungpinang pada Kamis (25/4) sekitar pukul 14.00 WIB. Pemakaman Brigadir Romadhanis dilakukan dengan upacara penghormatan secara militer yang dipimpin Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin.Terlihat juga Wakapolres Bintan Kompol Dandung Putut Wibowo.

Ketika jenazah akan dimasukkan ke liang lahat, petugas upacara melakukan tembakan ke udara. Pemakaman disaksikan istri almarhum, Rusni Aprina dan anak tunggalnya.Terlihat istrinya mengenakan busana serba hitam sambil memeluk pigura foto almarhum. Usai pemakaman, istri almarhum mengaku tidak menyangka suaminya akan pergi secepat ini. Tidak ada tandatanda, suaminya akan pergi ke pangkuan Ilahi.” Almarhum tak banyak bicara, orangnya penyabar,” kata dia.

Cerita dari sejumlah tetangga almarhum,tiga hari terakhir sering menyambangi rumah ayahnya, Zulkifli Zein.Diasering menyapu halaman rumah lelaki purnawirawan Polri ini.

Kapolda Kepri, Irjen Andap Budhi Revianto yang memimpin upacara pelepasan jenazah Brigadir Kepala Anumerta Romadhanis di Mapolres Tanjungpinang, Kamis (25/4).

Anggota Brimob tersebut diketahui gugur saat menjalankan tugas pengamanan rekapitulasi di Kecamatan Toapaya Bintan.

Andap mengatakan, atas nama negara dan seluruh jajaran kepolisian serta Bhayangkari kepri, menyatakan turut berduka cita atas gugurnya bhayangkara terbaik Polda Kepri.

“Atas jasa - jasa nya almarhum diberikan kenaikan pangkat luar biasa,” katanya.

Selama bertugas 12 tahun 3 bulan, kata Andap, almarhum telah menunjukan dedikasi dan prestasi kerja yang sangat baik sehingga seluruh jajaran Polda Kepri merasa kehilangan.

“Mari memohon doa, semoga almarhum khusnul khotimah,” ujarnya.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes S Erlangga, menjelaskan, almarhum Romadhanis mengalami kecelakaan tunggal saat melakukan tugas pengamanan rekapitulasi di PPK Toapaya. ”Beliau mengalami luka se-

rius pada bagian kepala,” ungkap Erlangga.

Negara, lanjut Erlangga, telah memberikan santunan sebanyak Rp 275 juta, termasuk hak-hak almarhum yang diberikan kepada ahli warisnya.”Almarhum telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Batu 10 Tanjungpinang,” katanya.

Informasi yang diterima media ini menyebutkan tentang kronologis kecelakaan yang dialami almarhum. Sebelum kecelakaan, korban pamit pulang ke rumahnya.

Pagi itu, dia akan kembali ke PPK Toapaya. Dalam perjalanan menuju ke PPK Toapaya, korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha RX King BP 120 MA melaju dari Tanjungpinang ke arah Toapaya.

Sebelum tikungan waduk Gesek, korban diduga mengantuk dan menabrak pembatas jalan sehingga membentur kepalanya.Kejadian ini diketahui warga. Selanjutnya korban dibawa ke RSUD Raja Ahmad Thabib, Kota Tanjungpinang.

Kanit Laka Polres Bintan Ipda Budi membenarkan korban meninggal dalam kecelakaan tunggal. Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang juga membenarkan korban bertugas mengawal jalannya Pemilu di PPK Toapaya. Dia menduga korban kelelahan dalam bertugas mengawal Pemilu 2019 di PPK Toapaya. (red/rm)

BRIGADIR Polisi Romadhanis, 33, gugur saat menjalankan tugas mengawal jalannya Pemilu 2019 di PPK Toapaya, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

CMYK

13

LINGGA-KARIMUN

Sabtu, 4 - 13 Mei 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kapolres Karimun Serahkan Tumpeng

Ucapan Selamat Pada Buruh

KAPOLRES Karimun AKBP Hengky Pramudya serahkan tumpeng pada salah seorang buruh.

KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Peringatan Hari Buruh Internasional di Karimun diwarnai dengan pengungkapan berbagai borok kasus-kasus perburuhan di daerah tersebut. Buruh pun mengajukan sejumlah tuntutan perbaikan nasib.”Kita merayakan hari buruh sedunia. Maka, kita di Karimun menolak upah murah bagi perusahaan yang mampu,” ujar PC SPAI-FSPMI Karimun, Muhammad Fajar.

Lanjutnya, untuk melakukan penetapan upah dapat dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau, sejalan dengan desakan pemerintah daerah.”Tidak ada yang

tidak mungkin, penetapan upah bisa ditetapkan oleh Gubernur, maka ini yang kita desak dan kita harapkan terwujud,” katanya.

Sementara itu, permasalahan gaji yang tidak dibayarkan oleh perusahaan PT KDH, dia meminta pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti.Fajar menilai bahwa, untuk permasalahan di PT KDH, pemerintah seolah melakukan pembiaran. ”Di PT KDH ini seperti terjadi pembiaran, semua pihak diam. Sementara, hampir seribuan orang yang mengalami dampaknya karena tidak mendapat upah,” kata Fajar.

Bahkan, banyak pekerja yang

mengalami keretakan rumah tangga akibat terpuruknya ekonomi.”Ada juga kawan-kawan yang bercerai, faktor ekonomi penyebabnya,” ujar dia.

Kemudian, untuk di PT MOS, juga menjadi perhatian. Disebutkan Fajar kalau dari 1.600 orang pekerja, hanya separuh yang baru terdaftar di BPJS. Sementara itu, di akhir aksi, Kapolres Karimun dan Dandim 0317/TBK menyerahkan tumpeng kepada buruh sebagai tanda ucapan selamat. Mereka juga mengapresiasi aksi ini berlangsung dengan tertib dan damai. (red/rm)

Korupsi Dana Desa Rp225 Juta

Kejari Karimun Tangkap Kades Sawang Selatan KARIMUN, RAKYAT MEDIA Sukiran (43), Kepala Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Karimun.

Dari hasil penyelidikan Kejaksaan Karimun, Sukiran diduga menyelewengkan Dana Desa (DD) terhitung sejak tahun 2016 hingga akhir tahun 2018.

“Yang bersangkutan ditahan terkait penyalahgunaan dana desa, dimana sejak 2016 hingga 2018, terindikasi penggelapan uang untuk keperluan pribadi,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipudsus) Kejari Karimun, Andriansyah, Kamis (2/5/2019). Sukiran langsung ditahan di Rutan Karimun usai dijemput pihak kejaksaan.

Dari keterangan Andriansyah,

TERSANGKA Kades Sawang Selatan, Sukiran saat digiring oleh Jaksa.

Kades tersebut menganggarkan kegiatan yang sebelumnya telah dianggarkan.Namun kegiatan tidak dilaksanakan.

“Kegiatan yang tidak terlaksan-

akan dianggarkan lagi tahun depan, padahal dananya sudah dipakai oleh dia,” ucap Andriansyah.

Dari hasil penghitungan penyidik pidsus Kejari Karimun, anggaran

yang penggelapan anggaran mencapai Rp252 juta, sejak 2016 hingga 2018 akhir.

Modus yang terungkap adalah meminjam uang ke bendahara desa, sementara uang yang dipinjamnya tersebut tidak pernah dikembalikan.

“Jadi, modusnya uang dipinjam ke bendahara, dan akan segera dikembalikan, tapi sejak 2016 hingga 2018 uang tidak dikembalikan.

Yang bersangkutan membuat surat peminjaman untuk pribadi, sehingga bendahara berani untuk mencairkan,” katanya Hingga saat ini, baru Sukiran yang ditahan.Ia dititipkan di rutan sebelum menjalani sidang 3 minggu ke depan. “Kami sudah langsung tahan serta melengkapi berkasnya dan akan segera menyidangkan,” ucap Andriansyah.(rm/red)

Buruh Teriakkan Menolak Upah Murah dan Outsourcing KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Ratusan buruh di Karimun, Kepulauan Riau, turun ke jalan dalam peringatan Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5/2019).

Buruh terkonsentrasi menjalankan aksinya di halaman kantor Bupati Karimun.

Penolakan terhadap upah murah dan praktik outsourcing mereka serukan dalam aksi tersebut. Mereka juga meminta persoalan perburuhan yang melibatkan perusahaan segera diselesaikan.

Dari atas mobil komando, Muhammad Fajar, Ketua PC Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Karimun menyampaikan sejumlah tuntutan yang menjadi fokus buruh dalam May Day tahun ini.

Salah satunya ialah menolak

upah murah dan mencabut PP 78/ 2015 tentang pengupahan. Tetapkan UMSK Karimun 2019 sebesar 25 persen.”Tolak upah murah, dan naikkan UMSK,” ujar Fajar.

Kemudian, Fajar juga menyebutkan untuk menghapus Outsourcing yang berkedok dengan pemagangan. Serta tingkatkan manfaat jaminan kesehatan dan pensiun.

“Outsourcing ini sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan.

Bekerja dengan status tidak jelas, dan dengan upah yang murah,” katanya dengan lantang.

Perungatan May Day di Karimun mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan.Terlihat Kapolres Karimun AKBP Hengky Pramudya, Wakapolres Kompol Agung Gima Sunarya, Dandim 0317/TBK Letkol Arm Rizal memantau jalannya aksi.

BURUH melakukan orasi menolak upah murah dan mencabut PP 78/ 2015 tentang pengupahan serta menghapuskan outsourcing.

Seusai berorasi, perwakilan buruh Karimun melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah daerah

UPP Senayang Lakukan Pengukuran Kapal Untuk Penerbitan Pas LINGGA, RAKYAT MEDIA - Pengukuran kapal nelayan atau perahu pompong dengan ukuran kurang dari GT 7 untuk penerbitan pas kecil atau surat tanda kebangsaan kapal, terus dilakukan Unit Pengelola Pelabuhan (UPP) Kelas III Senayang. Mereka terus bergerak dari satu pulau ke pulau lainnya.

“Sekarang kami melakukan pengukuran di Desa Tanjung Lipat.Ada sekitar 20 kapal yang akan kami ukur disini,” kata Ahli Ukur Kapal di UPP Kelas III Senayang, Azwar Anas kepada Batamnews.co.id, Kamis (2/5/2019).

Ia menjelaskan, sejak pelaksanaan pengukuran dilakukan pertama kali di Pulau Teban, jumlah kapal yang telah diukur mencapai 1000 unit. Semuanya berasal dari wilayah Kecamatan Senayang dan tiga kecamatan hasil pemekaran di wilayah tersebut.

“Kami akan terus melakukan pengukuran kapal ini untuk penerbitan pas kecil bagi pemilik perahu pompong. Kalau ada nelayan yang minta dilakukan pen-

(FOTO/IST)

PETUGAS Ukur Kapal di UPP Kelas III Senayang, Azwar Anas (Baju merah) saat melakukan pengukuran kapal di Tanjung Lipat.

gukuran, kami siap turun,” ujarnya.

Ia menjelaskan, target dari program penerbitan tersebut yakni seluruh warga atau nelayan yang memiliki perahu pompong. Bahkan, tidak ada batas waktu yang ditentukan dalam proses penerbitan ini.

Tidak hanya di wilayah Kecamatan Senayang dan kecamatan hasil pemekaran, proses penertiban pas kecil yang dilakukan UPP Kelas III tersebut juga sampai ke Kecamatan Lingga Utara.

“Tapi yang baru kami

ukur di wilayah Senayang.

Karena di Lingga Utara belum ada yang buat permohonan ke kami.Kami juga berharap agar kepala desa mendata warga yang punya pompong agar mengajukan permohonan ke kami supaya kami bisa turun ke lokasi,” ucapnya.

Diketahui, saat ini UPP Kelas III Senayang tengah mengirim kode pengukuran ke pihak atas. Maka jika sudah keluar kode tersebut, kapal yang memiliki ukuran GT 6 ke atas akan diukur ulang.(taufik/rm)

untuk menyampaikan aspirasi serta mendengar tanggapan dari pemerintah.(rm/red)

(FOTO/IST/HMS)

PESERTA STQ H Kabupaten Lingga saat menerima piala STQH Kepri tahun 2019

Kabupaten Lingga Juara II STQH Tingkat Prov.Kepri LINGGA, RAKYAT MEDIA - Kafilah Kabupaten Lingga, berhasil meraih juara umum kedua pada perhelatan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) tingkat Provinsi Kepri di Kabupaten Bintan tahun 2019. Hasil tersebut diketahui pada saat pengumuman juara yang dilaksanakan, Rabu (1/5/2019) malam.

Keluar sebagai juara pertama pada perhelatan tersebut yakni, Kabupaten Karimun.Disusul Lingga dan Tanjungpinang di posisi ketiga.

“Peserta terbaik dari STQ ini tidak mutlak mewakili Kepri untuk tingkat Nasional, melainkan dengan pelatihan dan diseleksi lagi nantinya,” ujar salah satu dewan hakim saat membacakan pengumuman pemenang STQH. Selain berhasil meraih juara umum kedua, Kabupaten Lingga juga berhasil meriah juara kedua untuk lomba stand bazar. Stand Kabupaten Lingga yang terdapat huruf lam alif tersebut unggul diatas Kota Tanjungpinang yang berada di posisi ketiga.

“Berikut adalah pemenang lomba stand bazar terbaik STQH ke-VIII, yakni terbaik 3 Tanjungpinang, terbaik 2 Kabupaten Lingga, dan terbaik 1 tuan rumah Kabupaten Bintan” sebut dewan hakim lainnya.

Dengan raihan juara umum kedua pada STQH Kepri kali ini, Kabupaten Lingga telah berhasil melampaui target yang diharapkan oleh Wakil Bupati Lingga, Muhammad Nizar beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Nizar menargerkan Kafilah Lingga bisa masuk tiga besar.(taufik/ rel/rm)

BP2 Kesehatan Kemenkes RI, Gelar Workshop Enumerator LINGGA, RAKYAT MEDIA -Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, menggelar Workshop Enumerator tentang riset fasilitas kesehatan dan evaluatif JKN 2019. Kegiatan yang dilaksanakan di Kota Batam tersebut berlangsung sejak 25 April-1 Mei. Menurut Kasi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Lingga, Ahmad Mudlofir mengatakan, tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut agar diperolehnya gambaran kondisi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di era JKN 2019, serta perbandingannya dengan kondisi tahun 2011.

“Tujuan lainnya yakni dihasilkannya pemetaan kemampuan puskesmas dalam tata laksana 144 diagnosa penyakit.Kemudian informasi dan rekomendasi perbaikan tata kelola JKN dan informasi dan rekomendasi sistem informasi JKN,” kata dia kepada Batamnews.co.id, Rabu (1/5/2019).

Lanjutnya, adapun metode riset untuk di Kabupaten Lingga nanti yakni, melalui metode valuatif dan reseach. Kemudian studi di fasyankes meliputi RSUD Encik Maryam, Puskesmas Daik, Sungai Pinang, Pancur, Senayang, Tajur Biru, Dabo Lama, Raya, Lanjut, Penuba serta Puskesmas Resang. Selanjutnya Bidan Praktek Nurasikin di Kuala Raya, serta Praktek Dokter Nurmauli di Lanjut.

(FOTO/IST)

KASI Pelayanan Kesehatan DKPPKB Lingga, Ahmad Mudlofir, bersama PJK, PAL dan Enumerator Lngga pada kegiatan rifaskes 2019.

“Setelah itu penetapan sampel fasyankes berdasarkan perhitungan besar sampel, propirsional, dan systematik random sampling. Untuk di Lingga akan berlangsung selama 22 hari, dengan 2 tim enumerator,” ujarnya.

Mudlofir yang sekaligus sebagai Penanggungjawab operasional (PJO) itu menjelaskan, untuk 10 puskesmas dan 1 bidan praktek, serta 1 praktek dokter di Lingga ada 2 tim yang akan melaksanakan riset. Tim pertama untuk Daik, Sungai Pinang, Pancur, Senayang dan Tajur Biru.

“Tim kedua untuk Dabo Lama, Raya, Bidan Nurasikin, Lanjut, dokter Nurmauli, Penuba dan Resang. Sedangkan untuk RSUD Encik Maryam,

dilakukan oleh enumerator dari Dinkes Provinsi,” ucapnya.

Ia mengaku, riset tematik JKN tersebut meliputi penggunaan obat rasionnal di rumah sakit, kajian kebijakan obat, kendali mutu dan kendali biaya dalam efisiensi dan prosuktifitas pelayanan kesehatan, tata kelola fasilitas kesehatan dan sisten informasi kesehatan.

Sementara itu, adapun tahapan kegiatan dalam rangka rifaskes tersebut yakni, rakornis tingkat Provinsi Kepri yang dilakukan Februari lalu.

Rekrutmen enumerator dilakukan minggu I-II bulan Maret 2019. Workshop enumerator yang dilakukan saat ini, serta pengumpulan data dari tanggal 4-26 Mei 2019.(taufik/rm)

KEPRI

Sabtu, 4 - 13 Mei 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Fadhlillah Ibsan dan Adila Berliana Terpilih Jadi Duta Wisata Batam 2019 BATAM, RAKYAT MEDIA -Fadhlillah Ibsan Paschawibowo dan Adila Berliana pasangan Encik dan Puan sebagai juara pertama pemilihan Duta Wisata Batam 2019.

Pasangan Encik dan Puan ini terpilih setelah melalui proses seleksi, audisi, hingga penjurian panjang.

Bahkan pada malam Grand Final di Pacific Palace Hotel Batam, Sabtu (27/ 4/2019), mereka masih harus menjawab pertanyaan para juri.Dengan mengenakan pakaian melayu lengkap, pasangan Encik dan Puan tampil di atas panggung utama. Kemudian memilih nomor serta menjawab pertanyaan dewan juri sesuai pilihan acak tersebut.

“Kita berharap pemenang dan para finalis lainnya bisa menjadi milenial yang menginspirasi generasinya.

Sesuai tema pemilihan Encik dan Puan Duta Wisata Batam 2019 ini, yaitu Inspiring Millennial,” tutur Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardiwi-

FADHLILLAH Ibsan dan Adila Berliana Terpilih Jadi Duta Wisata Batam 2019

nata.

Ia mengatakan rangkaian pemilihan Duta Wisata ini sudah dimulai sejak awal April lalu.

“Sebelum mendapat 10 finalis Encik dan 10 finalis Puan ini kita sudah melalui audisi yang awalnya berjumlah 132 peserta.Audisi digelar di Mal Botania 2,” kata dia.

Para finalis juga telah mengikuti pembekalan dalam karantina selama tiga hari.Berbagai pengetahuan dunia kepariwisataan diberikan dalam kegiatan karantina.

Tuding Pemilu Curang, 3 Parpol Datangi Bawaslu Batam BATAM, RAKYAT MEDIA -Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Partai Politik yang menjadi peserta pemilihan umum (Pemilu) 2019 yang terdiri dari Partai Perindo Kota Batam, PPP Kota Batam, PKPI Kota Batam mendatangi kantor Bawaslu Kota Batam, Senin (29/04/2019).

Kehadiran mereka di Bawaslu Kota Batam untuk mempertanyakan tentang surat yang telah mereka layangkan.

Menurut Ketua PKPI Kota Batam, Jurado Siburian, mengatakan, telah terjadi pelanggaran aturan Pemilu 2019.

“Banyak pelanggar yang dilakukan oleh para peserta menjadi dasar rusaknya Demokrasi demi meraih kemenangan curang,” ucap Jurado kepada media saat ditemui di kantor Bawaslu Kota Batam.

Jurado mengharapkan Bawaslu Batam untuk membalas surat yang telah dikirimkan oleh PKPI Kota Batam. Tolong ditindaklanjuti surat yang dikirimkan PKPI Kota.

“Setelah ditemukan permainan curang maka diharapkan dilakukan pemungutan suara ulang khususnya di kecamatan Batuaji dan Sagulung,” kata Jurado.

Jurado mengatakan pada saat diselenggarakan Pemilu (17/04/2019) telah terjadi mobilisasi massa besar-besar yang dilakukan pihak ketua KPPS khususnya di Kecamatan Batuaji.

“Money politics juga menjadi momok yang menyeramkan mewarnai wajah Pemilu 2019 kemarin.Berdasarkan pertimbangan tersebut Aliansi Partai Politik peserta Pemilu 2019 meminta diadakan pemungutan suara Ulang.

Komisioner Bawaslu Batam Divisi Hukum, Mangihut Rajagukguk mengucapkan terima kasih atas dukungan terhadap Bawaslu untuk menangani tindakan-tindakan pelanggaran Pemilu 2019 silam.

“Bawaslu berjanji akan menindaklanjuti laporan yang telah masuk.Selanjutnya akan melakukan investigasi untuk mencari data-data dalam pelanggaran Pemilu yang dimaksudkan oleh Aliansi Partai Politik peserta Pemilu,” kata Mangihut.(red/ rm)

“Dan yang tak kalah pentingnya kita bekali tentang kebudayaan,” tutur mantan Kepala Bagian Humas Setdako Batam ini.

Ardi mengatakan bagian utama dari proses ini adalah peran para Duta Wisata nantinya. Karena mereka ini nanti akan bertugas mempromosikan wisata Kota Batam ke dunia.

“Ikatan Encik Puan Kota Batam ini banyak yang sudah berkiprah di tingkat nasional.

Ini menjadi momen untuk menggiring anak-anak milenial kita berkiprah dan promosikan Batam,” tuturnya.

Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin berpesan hal senada.Ia mengatakan yang terpenting sekarang adalah bagaimana melaksanakan tugas. Sebagai sosok terdepan untuk mempromosikan Batam yang hebat ini kepada seluruh masyarakat dunia, tak hanya Indonesia.

“Tugas kita mengajak masyarakat dunia, silakan berbondong-bondong datang ke Batam,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jepfridin menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu, Walikota Batam Muhammad Rudi baru saja menerima penghargaan sebagai Best Walikota IIA 2019.Capaian atas keberhasilan ini patut disyukuri bersama.

“Batam adalah kota yang indah. Dan kota yang diidamkan orang lain. Kepada adik-adik yang mengikuti kegiatan ini, kemarin Pak Wali sudah banyak beri motivasi. Mari kita berpikir positif.Pengusaha kita harap beri dukungan, dorongan.

Ketika pariwisata bagus, insya Allah PAD kita dapat-

kan. Maka apapun bisa kita bangun di Batam,” kata dia.

Pada malam puncak ini, finalis juga tampil memukau dalam balutan Batik Batam.

Mereka memeragakan busana koleksi Dekranasda Kota Batam.

Tak mau ketinggalan, alumni Encik dan Puan Batam dari berbagai generasi pun tampil dalam peragaan busana.Selain itu tamu undangan juga dihibur suara merdu Yulia, peserta Liga Dangdut Indonesia 2019 dari Kota Batam. Talenta dari generasi milenial Batam lainnya yang ikut meriahkan malam puncak pemilihan duta wisata ini adalah peserta Indonesian Idol.(red/rm)

14

CMYK

15

GALERI FOTO

Sabtu, 4 - 13 Mei 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

KEPALA Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kepulauan Riau Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, SH,.MA memimpin doa pada upacara pembukaan Seleksi Tilawah Alquran Hadist (STQH) VIII Tingkat Propinsi Kepulauan Riau di Lapangan Relief Antam, Kijang, Sabtu (27/4/2019) malam.

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun menerima sekapur Sirih

Gubernur Kepri Lepas Pawai Ta’aruf VIII Provinsi Kepri

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun melepas peserta Pawai Ta’aruf Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) VIII Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 bertempat di Bundaran Tanjak, Kijang, Kabupaten Bintan, Sabtu (27/4).

MenurutNurdin, pawai ini diharapkan dapat menggugah hati masyarakat dan menyerap hikmah serta pendidikannya sehingga masyarakat antusias menyaksikan helat STQH ini.

Sejatinya, kata Nurdin, pelaksanaan helat STQH ini esensinya adalah membumikan Al-Quran di tanah Melayu. Kegiatan pawai ini

juga sekaligus sarana silaturahmi antar kontingen.

“Hendaknya kegiatan ini jangan dipandang sebagai kegiatan seremonial saja melainkan lebih pada tujuan silaturahmi dan mendorong antusias masyarakat untuk menyaksikan kegiatan STQH ke VIII,” katanya.

Nurdin pun berharap, melalui ajang ini dapat lahir para remajaremaja yang berinovasi dan berkarya, yang dapat mengharumkan nama Kepri hingga ketingkattingkat selanjutnya.

“Kita berharap agar melalui ajang ini (pawai Taaruf) memang dapat benar-benar terlahir genera-

si muda yang akan mengharumkan nama daerah bukan hanya sebatas Provinsi Kepulauan Riau namun hendaknya hingga ketingkat nasional,” pungkasnya.

Pawai sendiri menampilkan para perwakilan dari masing-masing 6 kabupaten/kota se Kepulauan Riau, dengan jumlah defile pawai yakni Kota Tanjungpinang 502 orang, Kabupaten Bintan 1.000 orang, Kabupaten Karimun 859 orang, Kabupaten Lingga 300 orang, Kabupaten Kepulauan Anambas 250 orang dan terakhir Kabupaten Natuna 200 orang.

Tampak peserta menampilkan kebolehannya di depan panggung

kehormatan, mereka berjalan sembari bersholawat, mengaji dan ada pula yang menari, bermain musik, marching band sambil meyanyikan lagu keagamaan dan lagu khas daerahnya masing-masing.

Masing masing Kabupaten/ Kota pun membawakan tema yang dibawakannya baik dari segi pembanguan, objek wisata, semangat mengaji serta keanekaragaman tradisi budaya adat dan istiadat. Selain itu, keunikan kendaraan hias yang beraneka ragam bentuk tema dari masing- masing kontingen juga turut memeriahkan suasana STQH tersebut.

Ribuan masyarakat Kijang beramai-ramai menyambut pawai ta’aruf di sepanjang kawasan Tugu Tanjak. Start pawai sendiri di mulai dari depan panggung Gubernur duduk hingga jalan Relief Antam finis. Meskipun hujan dan cuaca yang tidak bersahabat menyelimuti Kota Kijang masyarakat tetap antusias menyaksikan beragam atraksi, nyanyian lagu, tarian, musik khas dan pakaian adat daerah masing-masing kontingen dari seluruh Kabupaten/Kota Se Kepulauan Riau.

Turut hadir menyaksikan pawai Sekretaris Daerah H TS Arif Fadilah, Walikota dan Wak-

il Walikota Tanjungpinang H Syahrul dan Hj Rahma, Bupati Karimun H Aunur Rafik, ,Waki l Bupati Karimun H Anwar Hasyim, Wakil Bupati Anambas Wan Zuhendra, Sekretaris Daerah Kepulauan Anambas Sahtiar, Sekretaris Daerah Karimun M Firmansyah, Sekretaris Daerah Lingga, KepalaKemenagProvinsiKepri, SeluruhKepala OPD Provinsidan Kabupaten / Kota, Forkompimda beserta masyarakat Bintan Kijang. Dalam rangka memeriahkan STQH VIII tahun 2019, para peserta pawai yang baru melintas di depan pangung utama.(rm/humas).

GUBERNUR kepriH.Nurdin Basirun didampingi sejumlah Bupati dan Walikota di Kepri

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun tengah berbincang dengan Bupati Karimun H Aunur Rafiq

ENAM perwakilan Kabupaten Natuna melaju kebabak final setelah bersaing ketat dengan seluruh peserta Seleksi Tilawatil Quran dan Hadist (STQH) ke-VIII dari 6 kabupaten kota yang ikut berlaga yang di selenggarakan di Kabupaten Bintan.

PARA peserta pawai Ta’aruf pelaksanaan STQ VIII di Kijang Kabupaten Bintan

WAKIL Gubernur Kepri H Isdianto saat di wawancara

PARA peserta pawai Ta’aruf STQ VIII Provinsi Kepri di Kijang kabupaten Bintan

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun beserta sejumlah Bupati dan Walikota menekan tombul tanda dimulainya pelaksanaan STQ VIII Provinsi Kepri di Kijang, Kabupaten Bintan

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun beserta sejumlah pejabat teras Pemerintah Provinsi Kepri

GALERI FOTO

Sabtu, 4 - 13 Mei 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

16

Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Tingkat Kepri Digelar di Bintan

BUPATI Bintan, Apri Sujadi mengikuti Tarian Mak Yong dalam Pawai Taaruf pembukaan STQ Kepri.

SELEKSI Tilawatil Quran (STQ) tingkat Provinsi Kepulauan Riau akan segera digelar di Bintan, tepatnya di Kijang, Bintan Timur.

STQ akan diikuti sejumlah kabupetan/kota di Kepri dan akan berlangsung mulai Sabtu (27/4/ 2019) hingga Rabu (1/5/2019).

STQ VIII Provinsi kepri kali ini akan dikemas cukup berbeda.

Salah satunya, menghadirkan artis Novi Ayla atau (Novi KDI).

Pedangdut yang lekat dengan peapikan berhijab dikenal dengan lagu ‘Cintai Aku Karena Allah’.

Novi akan hadir menyemarakan

perhelatan STQ VIII di Kijang.

“Penyanyi Novi Ayla akan tampil di akhir malam setelah pembukaan STQ VIII oleh pak gubernur Kepri,”kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bintan Wan Rudy , Minggu (21/4/2019).

Wan Rudy memastikan, perhelatan STQ VIII tingkat Kepulauan Riau akan berjalan lancar.

Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh pihak panitia baik dari panitia Kabupaten Bintan dan Panitia dari Provinsi Kepri. Termasuk juga persiapan listrik.

“Kita semua terlibat. Dari listrik ada PLN, dari acara persembahan ada kita di pariwisata, dari kondisi jalan ada Dinas PU, pokoknya saling berbagai tugas demi mensukseskan acara besar ini,”kata Wan Rudy.

Mengenai kemasan acara, selain menghadirkan artis, tak lupa persembahan tarian kolosal di malam pembukaan STQ VIII. “Pada siang hari nanti ada acara pawai ta’ruf yang diikuti perwakilan kafila dari berbagai kabupaten/kota di Kepri,”kata Wan Rudy. (min).

MESJID Nurul Iman Kijang salah satu lokasi pelaksanaan lomba Cabang Tahfidz Qur’an Golongan 1 dan 5 Juzdan Tilawah, pelaksanaan STQ VIII Provinsi Kepri di Kijang Kabupaten Bintan sebagai tuan rumah

KETUA LPTQ Bintan, Dalmasri Syam meninjau dan memetakan lokasi bakal diselenggarakannya STQ VIII Kepri di Kijang

KETUA LPTQ KabupatenBintan H Dalmasri Syam mewanti-wanti mengenai kesiapan listrik, kepada pimpinan OPD bagian dari panitia penyelenggara SeleksiTilawatil Quran (STQ) ke-VIII Provinsi Kepri, di Kabupaten Bintan

PESERTA pawai ta’aruf mulai meramaikan pembukaan STQ Kepri ke VIII di Kabupaten Bintan atau tepatnya di Lapangan Relif Antam Kijang, Kecamatan Bintan Timur (Bintim), Sabtu (27/04/2019).

BUPATI BINTAN Apri Sujadi meninjau dan memetakan lokasi bakal diselenggarakannya STQ VIII Kepri di Kijang