EDISI 259

CMYK

Baca Hal 9

Pejabat di Sekwan DPRD Kepri Tilap Dana Publikasi Media

Mau Pasang Iklan Hubungi

0778-479636

KORAN UMUM

Minggu, 7 - 14 April 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Terverifikasi Administrasi & Faktual

Minggu, 7 - 14 April 2019, Minggu I

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

OPINI

Edisi : # 259 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Pengelolaan Pajak BP2RD Kota Batam Dipertanyakan :

SURVEY BAYARAN ATAU ABAL-ABAL? Oleh : Mawardi Pemimpin Redaksi JIKA kita melihat pemandangan dan antusiasnya masyarakat menghadiri kampanye akbar capres dan cawapres pada Pemilu 2019 di berbagai daerah seluruh Indonesia sudahbisa kita mengambil suatu kesimpulan mana pasangan capres dan cawapres yang diinginkan rakyatuntuk memimpin Negara ini lima tahun kedepan.

Apa lagi hari pencoblosan tanggal 17 April 2019 tinggal hitungan hari, kondisi kampanye kubu 01 dan 02 sudah bisa sama-sama kita saksikan di berbagai daerah melalui media social (medsos) seperti You Tube, Facebook, Istagram, Google+, WhatsApp dan Twitter Kampanye kubu 02 di berbagai daerah di seluruh Indonesia selalu meriah dan cukup membeludak, media juga selalu menulis “kata pecah, membeludak, melimpah ruah dan lautan manusia”, rakyat yang hadir berteriak gemuruh menyebut: “Prabowo...Prabowo, Prabowo” ini fakta dan kenyataan yang tidak bisa terbantahkan, bukti ini bisa kita saksikan atau lihat di handpone yang kita pegang masing-masing.

Apabila kita bandingkan dengan kampanye kubu 01 di berbagai daerah di seluruh Indonesia, selalu sepi pendukung dan pemandangan kemeriahan sama sekali tidak kita lihat dilokasi kampanye, disejumlah lokasi kampenye justru hanya bangkubangku kosongyang terlihat. Tak hanya itu, bahkan disejumlah tempat acarajuga selalu disambut dengan hujan lebat dan Angin yang cukup kencang.

Maka, menjadi aneh bin ajaib, ketika saya membaca hasil survey beberapa lembaga servey, indepedentsinya perlu dipertanyakan,hasil survey nya terkesan tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti hasil surveyyang dirilis Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) 10 Maret lalu terkait dukungan calon presiden dan integritas penyelenggara Pemilu evaluasi publik nasional.

Hasilnya dinilai benar-benar tidak sesuai kenyataan, pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma”ruf unggul 57,5 persen dari pasangan Prabowo-Sandi yang hanya

Baca Hal 2

Target Tak Tercapai, KPK Mengendus Ada Kebocoran BATAM, RAKYAT MEDIAMeski Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam triwulan pertama pada tahun 2019 mencapai Rp 226,16 miliar dari target 1,35 triliun. Bisa dikatakan capaian triwulan pertama ini mengalami peningkatan jika dibanding pada periode yang sama tahun 2018 yakni Rp 219,5 dari target Rp 1,25 triliun.

Namun kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Ritrebusi Dae-

M.Fairus BATAM, RAKYAT MEDIA – Lokasi perjudian berkedok Gelanggang Permainan (Gelper) elektronik saat ini mulai marak menjamur di Kota Batam.

Perjudian berkedok Gelper tersebut beroperasi dengan mudahnya berdiri di ruko yang berdekatan dengan perumahan dan kompleks bisnis di berbagai wilayah

aan penyimpangan atau kinerja pengelolaan dan menggali potensi pajak tersebut belum dilakukan secara maksimal sehingga setiap tahun tidak mencapai target. Hal ini masih menjadi tanda tanya berbagai kalangan masyarakat perusahaan seperti tempat hiburan, restoran dan berbagai perusahaan kena pajak terus bertambah. Anehnya, tiap tahun pengutan pajak tidak mencapai target.

Tak hanya masyarakat yang mempertanyakan kinerja BP2RD Kota Batam, tetapi Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada kebocoran alias penyimpangan, tim KPK menghitungpendapatanpajak

Kepala BP2RD Kota Batam Raja Azmansyah

Baca KANTOR Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BP2RD) Kota Batam

Camat Batam Kota Bantah Terima Fee Dari Gelper

Camat Batam Kota

ah (BP2RD) Kota Batam, dibawah pimpinan Raja Azmansyah dalam mengelola dan menggali potentsi pajak untuk memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Batam masih dipertanyakan, bahkan menjadi sorotan public. Pasalnya sejak BP2RD Kota Batam dibawah pimpinan Raja Azmansyah pengelolaan pajak daerah setiap tahun tidak pernah mencapai target.

Apakah memang adanya dug-

Kota Batam.

Dengan modus imingiming hadiah koin atau rokok, pengusaha judi berkedok gelper ini bisa membius warga pecandu perjudian dengan menukarkan rokok serta koin tersebut ke kasir dengan uang di lokasi judi elektronik tersebut.

Untuk wilayah Batam Center Kecamatan Batam Kota, saat ini sudah berdiri lebih kurang 5 lokasi perjudian berkedok gelper yang buka sejak pukul 10.00 WIB hingga 24.00 WIB. Ironisnya, untuk memperoleh ijin lokasi judi permainan ketangkasan ini, pihak kecamatan yang berinisiatif melakukan pendekatan kepada para Lurah di masing-masing wilayah kerjanya untuk menyampaikan kepada para Rukun Warga (RW) setempat agar menyetujui wilayahnya berdiri usaha gelper.

Baca Hal 2

Hal 2

Sandiaga Sindir Amplop Disita KPK Ada Cap Jempol JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Cawapres Sandiaga Uno ’ menyindir’ adanya cap jempol pada amplop yang disita KPK terkait kasus dugaan suap Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso. Menurut Sandiaga, cap jempol itu membuat salah satu paslon ternoda.

Keberadaan cap jempol pada amplop ini awal Baca Hal 2

CAWAPRES Sandiaga Salahuddin Uno saat melakukan kampenye terbuka

Pencuri Pelat Baja Jembatan Dompak

Seret Nama Gubernur Dipersidangan TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Nama Gubernur Kepri, Nurdin Basirun disebut dalam persidangan kasus hilangnya pelat baja sisa proyek Jembatan I Dompak.

Kepala Seksi Perencanaan Dinas PU Kepri, Rodiantari dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Selasa (2/4/2019).

Dalam kesaksiannya, Rodi menceritakan bagaimana hilangnya pelat KEPALA Seksi Perencanaan Dinas PU Kepri, Rodiantari

SELAMAT HUT RAKYAT MEDIA “5 Tahun Koran Rakyat Media Selalu Menemani Kita Khususnya Dalam menyajikan Informasi dan berita yang Aktual. Saya Selaku kapolres Karimun Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Yang Ke-5 Kepada Koran Rakyat Media Semoga Semakin Sukses dan jaya Selalu”

AKBP Hengky Pramudya Kapolres Karimun

“Media massa memiliki fungsi penting dalam komunikasi massa. Media merupakan penyalur aspirasi masyarakat.Karya jurnalistik yang cergas, objektif dan mengedukasi sangat dirindukan masyarakat di tengah derasnya informasi dan jangan melupakan objektivitas. Perjalanan selama 5 tahun, memberikan keyakinan bahwa Koran Rakyat Media mampu menghasilkan karya jurnalistik yang cergas dan mengedukasi. Selamat Ulang Tahun ke-5 Semoga Koran Rakyat Media dapat terus menginspirasi dan memberi warna dalam kehidupan berbangsa.”

Drs. Hongky Juanda Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang

Baca Hal 2

JELANG PEMILU GUBERNUR KEPRI KAMPANYEKAN “SERTIFIKAT TANAH” JOKOWI BATAM, RAKYAT MEDIA –Sudah menjadi rahasia umum, jika kepala daerah yang tidak mendukung capres petahana 01 dan diketahui mendukung capres 02, meski hanya dengan simbol bentuk dukungan, pasti langsung dikenakan sanksi. Namun, berbeda jika Kepala Daerah yang mendukung capres petahana 01, meski terang-terangan memberi dukungan dan memobilisasi massa serta memanfaatkan jabatannya untuk menekan ASN serta aparatur di bawahnya, tidak akan terkena sanksi apapun dari Bawaslu.

Buktinya, sudah berulangkali upaya Gubernur Kepri kerap memnfaatkan jabatannya untuk menekan para ASN serta aparatur pemerintah untuk mendukung capres petahana 01, tidak pernah mampu ditindak Bawaslu. Secara terang-teranganjelang dua pekan lagi memasuki Pemilu 2019, Gubernur Kepri, H.Nurdin Basirun, yang notabene merupakan pendukung Capres Petahana 01 Jokowi-Ma-

Gubernur Kepri,

H.Nurdin Basirun khruf, mengambil kesempatan untuk menarik simpati masyarakat dengan cara membagi-bagikan “sertifikat tanah” Jokowi.

Sebagaimana diketahui, program bagi-bagi sertifikat tanah ini merupakan salah satu program yang dianggap paling berhasil untuk menaikkan rating pencitraan capres petahana Jokowi selain pembangunan jalan tol.

Serupa dengan Jokowi yang selalu memanfaatkan fasilitas negara turun ke Baca Hal 2

Aroma Kemenangan Sudah di Depan Mata :

Jutaan Pendukung Hadiri Kampanye Prabowo-Sandi di GBK JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Acara kampanye akbar paslon Presiden dan wakil Presiden No.02 Minggu (7/4/2019) di Stadion Gelora Bung Karto Jakarta dengan tajuk putihkan Jakarta benar-benar terjadi. Tidak kurang dari jutaan pendukung Prabowo-Sandi menghadiri acara kampanye tersebut. Masyarakat terlihat sangat antusias dan ingin perubahan di negeri ini, melihat dari antusiasnya masyarakat yang dating pada acara kampanye tersebut aroma kemenangan Paslon No.2 sudah di depan mata.

Kampanye Akbar pasangan calon presiden dan wakil

presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno,yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, boleh dibilang merupakan kampanye terbesar disepanjang sejarah, Jakarta memutih bagaikan lautan manusia. Diperkirakan jutaan elemen masyarakat dari berbagai suku, agama, organisasi, kualisi partai pendukung dan berbagai tokoh nasional tumpah ruah bagaikan lautan manusia memenuhi stadion GBK. Laporan wartawan perwakilan Koran Rakyat Media Jakarta yang hadir me Baca Hal 2

CALON Presiden Prabowo Subianto sedang menyampaikan orasi dan pidato kampanye di depan jutaan pendukungnya.

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

SAMBUNGAN

Minggu, 7 - 14 April 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Sandiaga Sindir nya diungkap KPK setelah penyidik melakukan pengecekan pada amplop berisi uang Rp 20 ribu atau Rp 50 ribu di 3 dari 82 kardus dan 2 box kontainer yang diamankan saat OTT terhadap Bowo. Menurut KPK, cap jempol itu ditemukan pada semua amplop di 3 kardus yang sudah dibuka.

“Memang ada stempel atau cap-cap tertentu di amplop tersebut, tapi sejauh ini fakta hukum yang ada itu masih terkait keperluan pemilu legislatif.Tidak ada nomor urut, yang ada adalah cap jempol di amplop tersebut,” kata Febri, Selasa (2/ 4/2019).Sejauh ini begitu (cap jempol ditemukan dalam semua amplop di 3 kardus),” sambungnya.

Secara total, ada 400 ribu amplop berisi uang pecahan Rp 20 atau Rp 50 ribu dengan

total nilai Rp 8 miliar yang disita.Uang itu diduga berasal dari suap dan gratifikasi yang diterima Bowo. Febri menyebut amplop berisi uang itu diduga bakal digunakan untuk serangan fajar Pemilu legislatif yang diikuti Bowo sebagai caleg DPR Dapil Jawa Tengah 2 dari Partai Golkar.

“Dari bukti-bukti, faktafakta hukum yang ditemukan, sejauh ini yang bisa dikonfirmasi dan kami temukan fakta hukumnya adalah amplop tersebut diduga akan digunakan untuk serangan fajar pada pemilu legislatif pada pencalegan BSP (Bowo Sidik Pangarso),” ujarnya.

Bowo sendiri ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti lewat seorang bernama Indung,

Camat Batam Sehingga, tersiar kabar, setelah mendapatkan persetujuan RT/RW setempat, mulai Camat, Lurah dan RT/RW akan mendapatkan imbalan finansial bulanan sesuai kesepakatan dengan pengusaha gelper bersangkutan.

Beberapa Ketua RW dan RT di wilayah Kecamatan Batam Kota membenarkan jika Camat yang langsung memerintahkan para Lurah untuk mengkoordinasikan kepada RT/RW setempat untuk memperoleh persetujuan lokasi berdirinya gelper.

Dari pengamatan media ini serta informasi dari para pemain mengatakan, jenis permainan judi gelper ini bermacam-macam, mulai dari jenis dingdong, mancing ikan, buah dan sebagainya. Intinya, mesin permainan ketangkasan ini sama dengan mesin permainan ketangkasan amucement jackpot terdahulu.

“Untuk hadiahnya memang para pemain, awalnya rokok serta koin.Tapi, rokok dan koin ini bisa ditukar dengan uang di kasir.Yah.., kalau kekalahan bisa mencapai jutaan rupiah setiap harinya tergantung dengan modal pemain.Namanya untunguntungan, kalau menang ya menang tapi kalau kalah ya kalah.Menang juga belum tentu sesuai dengan nilai kekalahan uang kita yang kemarin-kemarin.Ya.., namanya hobi udah tau resikonya,” ujar beberapa pemain di lokasi gelper wilayah Batam Kota kepada media ini, Senin (1/4/2019).

yang juga sudah menjadi tersangka. Total dugaan suap yang diterima oleh Bowo dari Asty berjumlah Rp 1,5 miliar dan 89,4 juta yang diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT).

Uang itu diduga diterima Bowo lewat 7 kali pemberian. KPK menduga suap diberikan kepada Bowo agar membantu proses perjanjian penggunaan kapal-kapal PT HTK oleh PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) untuk pengangkutan pupuk.

Nah, uang Rp 1,5 miliar yang telah diberikan sebelum OTT terjadi itu diduga merupakan bagian dari Rp 8 miliar yang ada di dalam 400 ribu amplop tersebut. Sementara, uang Rp 6,5 miliar lainnya diduga berasal dari gratifikasi yang saat ini masih ditelusuri siapa pemberinya.(rm/ mwd/dtk).

Sambungan Hal. 1

Sementara itu, dari pantauan di beberapa lokasi gelper dalam sehari ada saja beberapakali terlihat mobil patroli petugas berhenti beberapa saat untuk menerima sesuatu dari karyawan gelper yang tergopoh-gopoh lari mengulurkan sesuatu kepada petugas patroli itu.

Terpisah, Kapolda Kepri, Irjen Pol.Andap Budhi Revianto, SIK, melalui Kabidhumas Polda Kepri Kombes.Pol Drs S. Erlangga, saat dikonfirmasi terkait mulai maraknya perjudian dengan modus Gelanggang Permainan (Gelper) elektronik lewat sambungan WhatsApp, Senin (1/4/2019) enggan memberikan komentar.

Hingga berita ini diterbitkan, Erlangga yang selama ini dikenal sangat proaktif menjawab konfirmasi wartawan, kali ini tetap membisu.

Terkait hal itu, Camat Batam Kota, M.Fairus, saat akandikonfirmasi di kantornya, Senin (1/2/2019) terkait maraknya berdiri lokasi perjudian gelper di wilayah kerjanya belum berhasil.

Menurut keterangan beberapa stafnya mengatakan jika Camat sedang keluar.

Kemudian, saat dikonfirmasi elektonik melalui jaringan chat WhatsApp, mengenai dugaan menerima fee siluman dari usaha gelper dengan cara melobi Lurah serta RW setempat untuk mengeluarkan rekomendasi sebagai syarat pelengkap administrasi perijinan.

Jelang Pemilu daerah dengan alasan kunjungan kerja, namun tetap mengutamakan cara-cara mencari kesempatan pencitraan membagi-bagikan sertifikat tanah, begitu juga yang dilakukan Gubernur Kepri ini.Dengan memanfaatkan fasilitas dan anggaran pemerintah, sekaligus memanfaatkan momen Pemilu membagi-bagikan sertifikat tanah untuk modal pencitraan.

Baik Gubernur Kepri maupun Walikota Batam, kedua pejabat ini sadar betul jika di wilayah Kepri dan sekitarnya, khususnya Kota Batam,kurang mendukung pasangan capres petahana 01 Jokowi-Makhruf. Sehingga dengan mengadopsi caracara politik praktis sebagaimana yang dilakukan pimpinan yang didukung, Gubernur serta Walikota ini harus memanfaatkan momen senjata bagi-bagi sertifikat.

Dalam setiap momen politik praktis kampanye terselubung ini, baik Gubernur Kepri dan Walikota Batam selalu mneriakkan bahwa bagi-bagi sertifikat ini merupakan program Jokowi yang seolah-olah berusaha terus membantu perekonomian masyarakat.

Dari pantau media ini, hampir seluruh pejabat publik serta ASN Pemprov Kepri dan Kota Batam diwajibkan mengahadiri kegiatan kampanye terselubung bagibagi sertifikat tanah.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kepri yang selama ini terang-terangan sering blusukan mencari simpati warga ke pulau-pulau untuk mendukung capres petahana Jokowi, mengatakan, bahwa sertikat tanah yang didapat masyarakat hendaknya dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan digunakan untuk membeli halhal yang tak produktif seperti handphone untuk memenuhi gaya hidup.

“Dijaga, disimpan dan manfaatkan untuk keperluan

Sambungan Hal. 1

Fairus mengatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai administrasi yang ada.

“Maaf Pak, terlalu berlebihan informasi yang Bapak terima. Buktikan saja.

Saya hanya menjalankan tugas sesuai kewenangan. Segala sesuatu memenuhi ketentuan, maka akan diteruskan pada proses pelayanan. Kewenangan saya sebatas domisili, bukan menerangkan Izin.Izin ada dinas terkait,” ujarnya melalui WhatsApp. Camat Batam Kota ini menantang agar Rakyat Media menunjukkan semua bukti-bukti yang disampaikan kepada media ini dari pengusaha gelper dan RW masing-masing.

“Mantap infonya Pak. Saya proses sebatas domisili, karna lengkap berkas. Maaf Pak, saya lagi persiapan STQ. Klu Bapak mau lihat berkas, silahkan ke kantor.

Tapi tunjukkan saya bukti, apa yang Bapak infokan ke saya,” ujarnya lagi Ketika disampaikan bahwa pihak camat melobi para RW untuk memberikan rekomendasi sebagai persyaratan administrasi usaha perjudian gelper serta tudingan menerima fee siluman dari pengusaha gelper, Fairus membantahnya.

“Pengusaha mana. Setoran bulanan mana.Saya hargai tugas Bapak, namun saya bekerja sesuai prosedur. Namun informasi fee, jumpa bulanan... itu tidak benar.Ok Pak,” tandasnya. (Redaksi/RM).

Sambungan Hal. 1

yang produktif. Seperti mengajukan pinjaman untuk keperluan modal usaha,” kata Nurdin saat menghadiri Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Provinsi Kepri oleh Menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan A Djalil di Dataran Engku Putri, Kota Batam, Sabtu (30/3).

Menurut Nurdin, saat ini sudah 85 ribu sertifikat yang dibagikan kepada masyarakat Provinsi Kepri adalah program capres petahana yang tetap merangkap sebagai Presiden, Jokowi “Masih banyak program Pemerintah yang dirasakan langsung oleh masyarakat seperti Dana Desa, yang merupakan salah Nawacita Presiden RI Joko Widodo yang membangun NKRI. Selain itu masih ada juga PKH (Program Keluarga Harapan) yang mendukung kesejahteraan masyarakat,” kata Nurdin seolah berkampanye.

Dalam arahannya, Menteri Sofyan mengatakan, Presiden Joko Widodo sangat berkeinginan menyerahkan sertifikat tanah secara langsung kepada masyarakat.Ini merupakan bukti keinginan dari Presiden yang dekat dengan masyarakat.

Program ini, kata Menteri merupakan Program Nasional atas instruksi dari Presiden RI Joko Widodo untuk mempersiapkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Di Indonesia pada tahun 2018 ada 9,3 juta sertifikat bidang tanah yang dibagikan. Untuk tahun 2019 ini mengalami peningkatan sebanyak 10-12 juta sertigikat bidang tanah yang akan diserahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“Pada tahun 2019 ini juga Insha Allah seluruh tanah di Kota Batam akan diselesaikan sertifikatnya terutama untuk kampung tua,” kata Sofyan.

Menteri menambahkan, manfaat dari sertikat tanah

yakni untuk mencegah sengketa lahan, sebagai bentuk kepastian hukum atas kepemilikan bidang tanah tersebut juga bisa menjadi agunan untuk melakukan pinjaman sebagai modal usaha. BPN mempunyai target pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia bersertifikat.

“Sertifikat tanah ini juga mempermudah untuk melakukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan hindari untuk membeli kebutuhan yang konsumtif,” kata Sofyan.

Terpisah, Walikota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan bahwa permasalahan sertifikat tanah di Kota Batam dengan daerah lain tidak sama, “sehingga saya berharap hal ini diketahui oleh pemerintah pusat supaya ada kebijakan lain,” ucap Rudi saat di temui di Golden Prawn, Sabtu (30/3) Sore.

“Saya sangat bersyukur, Pak menteri sudah menyampaikan bahwa Kampung Tua akan di selesaikan, bahwa akan dikeluarkan dari pada HPL BP Batam.Dan Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady, sudah setuju dengan ini.

Bahkan Pak Edy sudah saya bawa ke Tanjung Uma dan ketemu dengan warga menyampaikan kondisi Tanjung Uma.Sama dengan bahasa beliau, artinya Kampung Tua akan selesai,” ungkapnya.

Menurut Rudi, apabila kampung tua selesai untuk pensertifikatannya, maka pihaknya akan selesaikan untuk daerah lainnya.

“Kalau kampung tua selesai, maka lainnya juga harus kita selesaikan. Meskipun hari ini sudah terima, tapi ada catatan khusus dalam sertifikat itu, bahwa itu masih terutang, apa tugas kita kedepan, itu lah yang harus di selesaikan,” tutupnya seolah kalimat masih terutang itu merupakan hutang budi masyarakat harus memilih capres petahana Jokowi. (roedys/rm)

2

Survei LKPI, Prabowo-Sandiaga Unggul 58,1 Persen, Jokowi-Ma’ruf 40,9 Persen .JAKARTA, RAKYAT MEDIALembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei terbarunya. Dalam hasil surveinya, pasangan Joko WidodoMa’ruf Amin diprediksi akan kalah dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 mendatang.

“Tingkat elektabilitas pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin hanya berkisar 40,9 persen dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 58,1 persen,” kata Direktur Eksekutif LKPI, Tubagus Alvin saat pemaparan hasil survei di kawasan Cikini, Jumat (5/4/).

Alvin mengungkapkan, penyebab merosotnya tingkat keterpilihan Jokowi-Ma’ruf Amin diakibatkan oleh beberapa hal.Pertama, sebanyak 58,1 persen masyarakat berpendapat bahwa negara Indonesia saat ini sedang berjalan ke arah yang salah seperti: bertambahnya hutang negara, tingginya tingkat korupsi yang kian merajalela, mempermudah masuknya tenaga kerja asing di Indobesia, serta maraknya jual beli jabatan di Pemerintah dari tingkat desa sampai tingkat pusat.

“Kedua, menurunnya ting-

kat pendapatan dan perekonomian keluarga yang sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebesar 85,5 persen selama kurun waktu 4 tahun terakhir,” terang Alvin.

Selain itu, ketidakpuasan masyarakat dalam keadaan negara saat ini di bawah kepemimpinan Jokowi seperti berkembangnya ideologi khilafah yang sangat meningkat, sehingga mengancam ideologi Pancasila dan suburnya pllitik identitas dalam kehidupan sosial politik.

“Hal ini tercermin dari temuan survei sebanyak 79,1

Survey Bayaran mendapatkan suara 31,8 persen. “.Indepedentsi lembaga suvey tersebut perlu dipertanyakan.

Sampai berkembang cerita kampanye kubu 01 selalu sepi tapi hasil surveynya bisa unggul, secara logika tak masuk diakal sehat.

Padahal tujuan lembaga survey politik, gunanya ingin melihat dan meraba denyut keinginan suara publik dari kondisi perpolitikan satu daerah atau Negara secara independent berdasarkan dinamika yang berkembang dilapangan.

Bukan menggiring opini public untuk memenangkan salah satu capres dan cawapres.

Jika dilihat dari logika akal sehat dominasi suara dominan dimana2 di seluruh Indonesia

bahwa rakyat Indonesia butuh perubahan sebab selama empat tahun berkuasa pemerintahan saat ini dinilai belum mampu mengangkat enonomi masyarakat yang lebih baik, disamping itu banyak janji-janji capres petahana yang tidak terialisasi. Oleh sebab itu, melihat dinamika yang berkembang belakangan ini” rakyat ingin perubahan dan ganti presiden”.

Maka aneh jika kita membaca sejumlah survey yang dirilis beberapa lembaga survey, kita patut menduga lembaga survey tersebut “ bayaran atau abal-abal” bukan lembaga survey yang kridebel. Selain SMRC, LSI Denny JA diduga salah satu lembaga survey yang dinilai tidak independent.

Sambungan Hal. 1 Bukankah lembaga survey yang kredibel, tujuannya untuk membantu mempermudah masyarakat mengetahui latar belakang dan tingkat keterpilihan masing-masing capres dan cawapres melalui survey terkini. Bukan menggiring opini public untuk memenangkan salah satu capres dan cawapres.

Rasa-rasanya tidak berlebihan kalau rakyat berharap agar Lembaga Survey menghentikan kebohongan lewat survey-survey mereka. Akibat tidak independent akhirnya rakyat apatis dan tidak percaya dengan lembaga survey.

Analoginya mirip dengan kasus reuni 212 yang tidak dicover sama sekali oleh media terkecuali tvone.

Seret Nama baja bisa diketahui Dinas PU Provinsi Kepri. Rodi mengatakan, sekitar pukul 2.30 WIB sore tanggal 4 Juni 2018 ia menerima telpon dari Sekretaris Dinas PU Provinsi Kepri Khaidir.

Khaidir memberitahu informasi ada alat berat atau crane sedang mengakat pelat baja.

Ketika itu Rodi mengaku masih berada di kawasan Senggarang.Ia pun baru sampai di lokasi pukul 17.00 WIB sore. “Sore saya sampai dilokasi sudah tidak ada lagi crane,” katanya.

Ketika itu Rodi langsung melapor ke Kepala Dinas Provinsi Kepri Abu Bakar.

Setelah Kadis mengetahui pihaknya memerintahkan untuk mengecek pelat baja semalaman.Rodi juga mengatakan selama ini pelat baja tersebut hanya dijaga Ketua RT Tanjung Buntung, Abdul. Pada malam harinya, Rodi mencoba datang kembali ke lokasi. Sekitar pukul 21.00 wib malam sesampai di lokasi ia mengaku melihat alat crane di sekitaran pelat baja tersebut.

Selain melihat crane, Rodi juga berjumpa dengan lima orang yang sedang mengumpul di lokasi yang menjalankan proses pemindahan pelat baja tersebut.

Kelima orang tersebut mengaku mengangkut pelat baja sudah mendapat izin dari Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.”Ketika jumpa mereka, mereka jawab sudah dapat izin dari Kepri I (Nur-

Padahal keberadaan lembaga survey di Indonesia sudah menjadi keniscayaan demokrasi. Ia menjadi bagian penting politik karena tidak ada pemilihan pejabat publik di negeri ini tanpa partisipasi lembaga survei.Dan melalui survey juga, bisa diketahui besar tidaknya dukungan masyarakat bagi seseorang untuk maju dalam suatu pemilihan jabatan publik, seperti anggota legislatif, kepala daerah, dan presiden. Tentu dari hasil survey yang dihasilkan secara kredibel tidak menggiring opini public untuk berfihak ke salah satu pasangan.***

Sambungan Hal. 1

din Basirun),” kata Rodi.

Rodi mengenal kelima orang tersebut, diantaranya Andi Cori Patahuddin, Iip, Syaiful, Julyanta Mitra. “Satu lagi saudara Udin (Sarbudin) yang mulia,” kata Rodi Setelah pengakuan mereka itu, kata Rodi, ia mempertanyakan bukti izin atau perintah dari Gubernur Kepri Nurdin Basirun untuk mengangkut pelat baja tersebut.

Namun, kelima orang kata Rodi, tidak bisa menunjukan malahan mereka memperlihatkan foto ketika Nurdin melakukan peninjauan di lokasi proyek tersebut siang harinya.”Kalau memang ada izin bukti tulis mana.Mereka tidak bisa menunjukan, mereka hanya melihatkan foto Gubernur lagi melihat pekerjaan rencana pusat wisata kuliner yang berada di kawasan tersebut,” kata Rodi.

Karena kelima orang tersebut tidak bisa menunjukan surat perintah tersebut ia meminta proses pengangkutan pelat baja dihentikan.

Rudi juga menegaskan kepada kelima orang tersebut bahwa pelat baja milik dinas PU dan sudah dibayarkan.

Tidak hanya sampai disitu, ketika jalan pulang Rodi merasa kekhawatiran.Ia pun memerintahkan stafnya untuk memeriksa kembali kondisi pelat baja tersebut pukul 12 malam, dihari yang sama.

Pada malam itu stafnya masih menemukan adanya alat crane.Pada paginya Rodi melapor lagi kepada Kepala Dinas Provinsi Ke-

pri Abu Bakar.Rodi mengaku terakhir menghitung jumlah pelat baja tersebut 27 Oktober 2016 lalu, jumlah pelat baja masih 166 keping.

Ketika itu Hakim mempertanyakan tindakan Kadis PU Kepri Abu Bakar. Abu mengatakan setelah mendapat informasi ia dengan cepat meminta Satpol PP mengamankan sisa pelat baja tersebut. “Mereka (satpol pp) langsung menindaklanjuti,” kata Abu. Setelah itu, ia bersama Satpol PP, Inspektorat Provinsi Kepri, bagian keuangan melakukan penghitungan bersama dan pengamanan. “Setelah itu kita diskusi, dan melaporkan kejadian ke pihak kepolisian Agustus 2018,” katanya.

Pada keterangan tersebut Ketua Hakim juga meradang. Pasalnya tindakan Kadis bukannya melaporkan ke pihak kepolisian secara cepat malahan melakukan diskusi.”Kenapa tidak lapor langsung, misalnya kalau barang anda hilang, apa yang ada lakukan,” kata Eduart.

Abu beralasan kenapa kasus kehilangan itu dilaporkan bulan Agustus, padahal kejadian Juni 2018, karena ia mendapat musibah pada Agustus itu orang tuanya sakit dan meninggal dunia.

“Selain itu, kita juga tidak melapor, karena sedang mengadakan evaluasi bersama inspektorat kita benarbenar hitung berapa yang hilang,” katanya.

Dalam proses tersebut

Jutaan Pendukung liput acara tersebut, sejak pukul 04.00 WIB di lokasi tempat berlangsungnya acara, para pendukung Prabowo - Sandi yang dating dari berbagai derah sudah cukup memenuhi daerah stadion.

Para pendukung kebanyakan menghadiri acara mengenakan pakaian yang didominasi warna putih.

Selain itu, mereka juga tampak membawa atributatribut dukungan untuk paslon nomor urut 02 hingga atribut partai-partai koalisi pendukung Prabowo Sandi, yaitu atribut Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, hingga Berkarya.Kampanye akbar ini dimulai dengan acara salat subuh berjamaah sekitar pukul 04.45 WIB. Para hadirin segera merapatkan shaf untuk salat berjamaah.Para jamaah membuat shaf di lapangan stadion, di tribun, hingga di bagian luar stadion.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo SubiantoSandiaga Uno, Eddy Soeparno, mengklaim kampanye akbar ini akan menjadi kampanye swadaya terbesar di pusaran pemilihan presiden 2019.”Saya bisa pastikan ini merupakan kampanye capres terbesar yang dilakukan secara swadaya,” kata Eddy di Posko Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Sabtu malam, 6 April 2019.

Eddy menuturkan, yang dia maksud swadaya adalah tak adanya mobilisasi massa dengan menggunakan uang di

persen sehingga mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat mencapai 65,6 persen,” ungkapnya. Adapun, kata Alvin, populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam Pemilu tahun 2019, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah.

“Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) dengan responden sebanyak 2426, dengan margin of error sebesar 1,99 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen,” terang Alvin. (rm/bty)

kampanye. Dia berujar massa akan berbondong-bondong atas keinginan mereka sendiri ke Gelora Bung Karno.

Alih-alih mobilisasi dengan uang, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional ini mengklaim nuansa gotong royong akan terlihat dalam kampanye ini. Dia mengatakan banyak relawan Prabowo dengan sukarela akan menyediakan berbagi makanan dan minuman untuk para peserta yang datang. ”Ini adalah mobilisasi massa terbesar secara sukarela, ikhlas, dan dilakukan sepenuhnya demi pemenangan Prabowo-Sandi,” kata Eddy.

Sejak jumat (5/4/2019) pendukung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dari berbagai daerah sudah mulai berdatangan ke kawasan Gelora Bung Karno (GBK) untuk menghadiri kampanye terbuka pasangan nomor 02. Mereka dating ada yang menggunakan kenderaan pribadi, naik kereta api da nada juga yang berjalan kaki untuk menghadiri acara kampanye tersebut.

Salah satu pendukung tersebut, Miftahudin. Pendukung Prabowo asal Bogor mengaku berangkat dari Citeureup jam 16.00. “Saya datang bersama dengan delapan orang. Tapi banyak juga yang berangkat tapi beda dengan kereta,” katanya seperti dikutip dari Antara, Sabtu (6/4/2019). Ia mengatakan datang lebih awal supaya merasakan se-

Abu juga mengatakan, dirinya sudah bertemu langsung dengan Nurdin Basirun dan mempertanyakan terkait pernyataan Andi Cori bahwa ia mendapat perintah dari Nurdin. “Saya sudah menannyakan ke Pak Gub, beliau tidak ada memberikan perintah,” katanya.

Setelah itu hakim juga mempertanyakan bukti kepemilikan pelat baja tersebut bahwa milik Pemprov. JPU menunjukan beberapa berkas kepada hakim.

Setelah itu Hakim melanjutkan pertanyaan kepada kedua saksi perempuan yang menjabat sebagai Staf. Kedua saksi tersebut bertindak sebagai penghitung pelat baja setelah diketahui hilang.

Mereka mengungkapkan, setelah penghitungan di tanggal 5 Juni 2018 itu sekitar pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WIB hanya terdapat 123 keping pelat baja. “Hasilnya pelat baja itu kurang 43 keping yang mulai,” kata Evi salah seorang dari mereka.

Evi mengatakan, setelah selesai penghitungan pihaknya membuat berita acara di hari yang sama di kantor mereka. “Penghitungan atas perintah Rodi,” kata Evi. Setelah sidang berjalan hampir dua jam.Hakim memutuskan untuk mengakhiri sidang pasalnya sudah menjelang malam. Ketua Hakim mengatakan, untuk saksi kedua staf sudah selesai, namun tiga pejabat lainnya harus didatangkan kembali. (rm/bns) Sambungan Hal. 1

mangat yang berbeda. Rencananya, sebelum menghadiri kampanye, Miftah dan kawan-kawannya akan bermalam di masjid.

Selain Miftah, pendukung Prabowo yang mulai datang Sabtu malam juga berasal dari Banten yang tergabung dalam Komunitas Independen Prabowo-Sandi (Kipas). Mereka direncanakan hadir secara bertahap mulai Sabtu malam pukul 22.00 hingga 02.00.

Pengurus Kipas Pepsi mengatakan jumlah masa pendukung yang akan hadir dari organisasinya mencapai 1.600 orang. Rangkaian acara kampanye terbuka akan digelar mulai pukul 04.00 yang ditandai dengan pelaksanaan Shalat Subuh Berjamaah yang dilanjutkan dengan Dzikir. Kampanye terbuka juga diisi oleh orasi politik dari ketua umum partai pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno, PAN, PKS, Partai Berkarya, Partai Demokrat dan Prabowo.

Tim Panitia Kampanye Akbar Prabowo-Sandi mengklaim sekitar 1 juta orang akan memadati GBK untuk menghadiri acara tersebut. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Suhendra Ratu Prawiranegara meyakini jumlah pendukung Prabowo-Sandiaga yang datang akan melebihi perkiraan tersebut.”Massa ini kan sangat cair. Kami tidak bisa mengklaim nanti berapa.Target penyelenggara daerah memang sejuta.

Tapi saya pribadi optimistis

angkanya lebih dari satu juta,” ujarnya Sebelumnya acara dimulai Prabowo bersama Sandiaga mengikuti Salat Subuh berjamaah di GBK.Usai salat mereka bersama para kader dan simpatisan berzikir dan bersolawat.Usai menunaikan ibadah subuh, mereka kemudian menyapa para kader yang hadir. Prabowo bersama Sandiaga, didampingi oleh Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan “Mari kita persilahkan Capres dan Cawapres kita bersama Gubernur DKI untuk maju menyapa para hadirin,” kata pembawa acara.

Mereka pun maju ke panggung kemudian menyapa para pendukung dan relawan Prabowo-Sandi.Sambutan cukup meriah kepada Prabowo-Sandi dan Anies, mereka bertiga melambaikan tangan kepada para hadirin, dan disambut teriakan dukungan kepada Prabowo-Sandi. Sebelum memulai orasi kampanye, pembacaan ayat suci Alquran dan maulid nabi di bacakan oleh para ulama yang datang Selain Anies, hadir juga sejumlah tokoh lainnya seperti Habib Salim Segaf Al Jufri, Rhoma Irama, Neno Warisman, Siti Hediyati Haryadi dan sejumlah tokoh nasional lainnya. Mereka khusyuk memanjatkan doa dan berzikir bersama. Sejumlah alim ulama dan petinggi partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi bersama jutaan pendukung ketika itu memutihkan GBK. (rm/red/mahyuddin)

CMYK

3

BATAM METROPOLIS

Minggu, 7 - 14 April 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Sebanyak 1.033 Orang Pengidap HIV/AIDS di Provinsi Kepri TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan virus penyebab AIDS termasuk menjadi masalah kesehatan yang mengkhawatirkan di provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan laporan System Informasi HIV/AIDS (SIHA) tahun 2018 diketahui bahwa dari 45.676 orang melakukan pemeriksaan HIV, ditemukan kasus HIV sebanyak 1.033 orang, dan AIDS sebanyak 303 orang.

Untuk orang-orang yang terinveksi HIV/AIDS ini Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan sejumlah rumah sakit sebagai rujukan.

Rumah sakit rujukan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 780/ MENKES/SK/2011.

Penetapan rumah sakit rujukan bagi orang dengan HIV ini bertujuan untuk memberikan pengobatan Anti Retroviral

(ARV) bagi ODHA (Orang Dengan HIV/ AIDS).

Pengobatan ARV ini berfungsi untuk menghambat perkembangan virus di dalam tubuh pengidap HIV/AIDS. Berdasarkan data SIHA bulan Desember 2018, menunjukkan Kepri telah memiliki 10 layanan perawatan Dukungan Dan Pengobatan (PDP), dimana jumlah ODHA yang mendapatkan ARV berjumlah 2.555 orang.

Melalui dana APBN tahun 2019 Dinas kesehatan Provinsi Kepri melalui seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular, juga melakukan Pertemuan Validasi data Program HIVAIDS Kabupaten/Kota se Provinsi Kepri.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepri dalam kegiatan ini mengharapkan peserta berperan aktif melakukan diskusi dan validasi data prograam menggunakan aplikasi SIHA tersebut.(rel/rm)

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Media Terverifikasi Administrasi & Faktual Terbit sejak 26 April 2014 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi Muhammad Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi (Wartawan Utama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl PemimpinUmum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Rudi Hartono Asisten Redaktur Winarto, Eko Komansyah, Andi Stiawan. Amd WartawanLiputanBatam Renhar, Iqbal Ramadhan, Ferianda,Gunawan Ramadhan, Anwar Ujang DivisiPemasaran/Iklan Ferianda, IqbalRamadhan DewanRedaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Rudi Hartono, Winarto Ombudsman Bettor EriksoPardede. SH, BistokNadeak. SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala) Mahyuddin. M ( Wartawan Muda) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH Perwakilan Sumatera Barat Khaidir (Kepala) Syafriadi. AMD, Hifzhil Khairati Hasanah Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam.S.Sos (Kepala) Biro Kabupaten Karimun/Pulau Kundur Anggiat Panggabean (Wartawan Madya), Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton BiroKabupaten Bintan Ferianda. S BiroKabupatenNatuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga TaufikSafira (WartawanMuda) UsmanWello Biro Kabupaten Anambas Julfan Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis Indra (Kepala Biro) Biro Kabupaten Deli Serdang AzharMunik (Kepala Biro) Biro Kota Binjai DediTopan Biro Kabupaten Langkat Sofyan Biro Kabupaten Aceh Tamiang Dedi Muliyadi (WartawanMuda) Lay Out Andi Rusmin TarifIklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Provinsi KepriTelp (0778)-7498179, Fax (0778)-479636, KodePos 29464, website : rakyatmediapers.co.id Email :rakyatmedia77@yahoo.com, email : rakyatmediapers@gmail.com Rekening : Bank BTN CabangPenuinNo. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 An PT Rakyat Media Pratama DicetakOleh : PT RiposBintana Press Alamat : Komplek Ruko Baloi Point Blok B2 No.20 Baloi, Batam Kepulauan Riau, Telp (0778)-4883398, Email :percetakan@riposbintana.com Website : www.bintanaprint.com Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 KodePos 16411.

(FOTO/DOK.DINKES)

KEGIATAN Bidang P2 (Pengendalian Penyakit) Pertemuan Validasi Data Program HIV/AIDS Kabupaten/kotase-Provinsi Kepri.

Kepala BKPSDM Kota Batam Diperiksa Polisi BATAM, RAKYAT MEDIA - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, M Sahir, akhirnya diperiksa penyidik unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polresta Barelang.

Pemeriksaan terhadap Kaban BKPSDM Kota Batam ini, didugaterkait dengan laporan para guru honorer K2 yang dinyatakan lulus tes CPNS namun hingga sampai saat ini belum mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Padahal rekan-rekan para guru honorer lainnya yang bersamaan mengikuti tes CPNS K2, sudah mendapatkan NIP. Ditengarai, para CPNS K2 yang sudah memiliki NIP diduga memberikan sejumlah uang kepada oknum Kepala BKPSDM, M.Sahir.

Bukan itu saja, informasi yang berkembang, para guru honorer yang dinyatakan lulus tes CPNS K2 dan sampai saat ini belum juga memiliki NIP, disebut-sebut sebelumnya sudah memberikan sejumlah uang kepada M.Sahir dengan dalih uang administrasi untuk bisa mengikuti tes CPNS K2.

Pantauan media di Mapolresta Barelang, Senin (25/ 3/2019) pagi, M.Sahir masuk ke ruangan penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polresta Barelang mengenakan pakaian kemeja batik dan celana hitam dan langsung memasuki ruan-

(IST)

KEPALA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, M Sahir.

gan penyidik.

Wakapolresta Barelang AKBP Muji Supriadi, membenarkan bahwa pihaknya kembali melakukan pemeriksaan terhadap M Sahir, terkait dengan laporan puluhan guru honorer K2 yang dinyatakan lulus namun gagal diangkat menjadi CPNS. Dalam kesempatan itu, Muji Sipriadi meminta kepada semua pihak untuk bersabar, karena pihaknya masih fokus dalam memintai keterangan dari saksi-saksi.

“Sabar dulu, kita masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi.Kita mintai keterangannya satu per satu.Nanti kalau sudah ada perkembangan akan kita sampaikan,” ujar nya.

Mengenai pemanggilan Sahir kemarin, ia mengatakan bahwa Sahir masih berstatus sebagai saksi dan dibutuhkan waktu dalam menentukan apakah temuan dugaan kasus tersebut masuk kategori pungli atau tidak. Dalam menentukan kasus ini, pihaknya akan melakukan gelar perkara, apakah kasusnya bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak.

“Pemeriksaan ini mungkin masih ada yang kurang keterangannya atau ada yang harus diperbaiki.Yang pasti, kami masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi saat ini,” imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, puluhan guru honorer yang dinyatakan lulus tes CPNS formasi K2, melakukan aksi demo di Pemko Batam.

Para guru honorer yang sudah mengabdikan diri selama lebih dari 5 tahun, hingga saat ini belum dikeluarkan NIP nya meski dintyatakan lulus tes CPNS formasi K2. Sehingga, para guru yang telah lelah dan tidak menerima alasan Kaban BKPSDM Kota Batam yang menyatakan ada kesalahan administrasi sesudah para guru honorer ini mengikuti ujian CPNS K2 dan lulus, dianggap terlalu mengada-ngada.

Kesal diremehkan, puluhan guru honorer ini melaporkan M.Sahir ke Polresta Barelang.(rdh/mwd/rm).

Wapres Jusuf Kalla Buka Rakornas APINDO di Batam BATAM, RAKYAT MEDIAWapres Jusuf Kalla membuka Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO ke 29 Tahun 2019 di Hotel Swiss Bell Harbour Bay Batam, Selasa 2 April 2019.Rapat kerja ini bertemakan meningkatkan Daya Saing Melalui Reformasi Ketenagakerjaan dan Output Produksi Nasional.

Selain membahas ekonomi skala nasional, kehadiran Wapres JK bersama Darmin Nasution juga akan singgah ke Kantor BP Batam. Akan ada pembahasan mengenai status hukum Pulau Batam, dan Upah pekerja. Hal ini dijelaskan Ketua Apindo Kepri Ir. Cahya Senin (1/ 4/2019) kepada wartawan.

Menurut Cahya, kedatangan Jusuf Kalla, dalam rangka membahas Road Map pembangunan dan ekonomi yang akan diserahkan kepada siapapun pemenang Pilpres 2019 pada 17 April 2019. Kedatangan Wapres JK didampingi Menteri Ketenagakerjaan RI, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Direktur BPJS Kesehatan, pejabat pemerintah, dan diperkirakan hadir 1.000 pengusaha dari seluruh Indonesia, yang tergabung di Apindo dari 34 Provinsi di Indonesia.

“Selain Rakerkornas, dalam Musprov Kepri Apindo pada Sabtu (30/3/2019) secara aklamasi dipercaya lagi. Apa karena tidak ada orang lagi.

Dan, tentu besok kami besok juga dilantik,” ungkap Ir Cahya,

Target Tak daerah kota Batamseharusnya dalam satu tahun bisamencapai Rp2 triliun. Akan tetapi yang masukkasdaerahhanyaseparuhnya.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua KomisiPemberantasanKorupsi (KPK) Basaria Panjaitan, ketika melakukan kunjungan kerja monitoring penerimaan pajak secara online di Batam akhir Desember 2018 lalu. Ketika itu Basaria menyebut, pihaknya mengendus ada dugaan kebocorandalam pungutan pendapatanpajakdaerah Kota Batam.

Menurut Basaria, timKPK menghitungada 1.600 perusahaan yang menjadiwajibpajak di Kota Batam, dari 1.600 perusahaanwajibpajakitukontribusiterhadapPendapatanAsliDarah (PAD) pertahunnya bisa mencapai Rp.1,1 triliun. Basaria mempertanyakan, tim KPK menghitung, seharusnyapendapatan pajak daerah Kota Batam bisa Rp 2 triliun, tapi kenapa hanya separuh yang diterima Pemko Batam?kenapa?.

Tentu ini akan kita telusuri dengan harapan bisa transparan,ungkap Basaria ketika itu.

Sebelumnya media ini pernah menyoroti kinerja BP2RD Kota Batam dalam mengelola dan menggalo potensi pajak dinilai sangat bobrok.Padahal tiap tahun anggaran untuk berbagai program dan kegiatan dengan tujuan meningkatkan kinerja dan SDM para pegawai besar.

Belum lagi ditunjang dengan peningkatan sarana dan prasarana agar pengelolaan pendapatan pajak daerah bisa maksimal dan pengawasan kesadaran wajib pajak bisa optimal.

Akan tetapi, anggaran yang besar ditunjang dengan sarana dan prasarana yang cukup tampaknya tidak menjamin kinerja BP2RD Kota Batam bisa maksimal dalam melakukan pungutan pajak untuk memberikan kontribusi PAD sesuai target yang ditentukan.Dan hal ini

saat mendampingi Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani, Sekretaris Umum APINDO, Eddy Hussy, Ketua Bidang Properti dan HKI APINDO Sanny Iskandar.

Hariyadi B. Sukamdani menjelaskan Rakerkonas APINDO untuk mencermati dan menyikapi perkembangan dunia usaha, khususnya masalah ketenagakerjaan, hubungan industrial dan perkembangan investasi.

Rakerkonas APINDO menjadi amanat Anggaran AD dan ART APINDO untuk mengevaluasi dan menyusun kembali Program Kerja Organisasi selama satu tahun men datang.

Kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi dan konsolidasi internal organisasi.

Dengan adanya Rakerkonas tersebut, diharapkan para pelaku usaha mampu bersinergi dengan Pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian di masing masing daerahnya yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing nasional.

APINDO menyadari, diperlukan sejumlah upaya untuk mencapai hal tersebut, diantarnya dengan menjaga dan meningkatkan iklim investasi melalui Hubungan industria! harmonis, dinamis dan berkeadilan. Dialog sosial dengan Pemerintah, para Pelaku Usaha dan Pekerja juga perlu diupayakan. Selain itu penegakan dan kepastian hukum dan menjamin kebijakan publik yang lebih baik.(rm/ferianda).

Sambungan Hal. 1

terbukti, sudah lebih dua tahun Raja Azmansyah menjabat Kepala BP2RD Kota Batam, belum menunjukan kinerja sesuai harapan masyarakat, selama dua tahun lebih realisasi mendapatan pajak tidak pernah mencapai target diduga kuat terjadi kebocoran.

Berdasarkan catatan media ini pada tahun 2018 BP2RD hanya mampu merealisasikan pendapatan pajak daerah sebesar Rp846.139.068.133 dari target p;enerimaan yang ditentukan sebesar Rp937.572.399.745. Hal sama juga terjadi pada tahun 2017 pada semester pertama walau sudah memasuki bulan ke tujuh realisasi pendapatan baru mencapai 31,69 persen atau sebesar Rp367.655.050.063 dari target sebesar Rp1.160.200.676.360.

Hal ini perlu dipertanyakan, apakah memang ketidak mampuan Raja Azmansyah selaku Kepala BP2RD Kota Batam, menggerakan sumber daya yang dipimpinnya untuk mendongkrak pendapatan pajak demi untuk memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Batam, atau memang terjadi kebocoran atau penyimpangan sebagaimana yang disebutkan KPK beberapa waktu lalu.

Jika melihat anggaran belanja yang dikeluarkan setiap tahun untuk berbagai kegiatan BP2RD Kota Batam, baik belanja tidak langsung, belanja langsung, belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa nilainya sangat pantastis yakni lebih dari Rp75 miliar tiap tahun. Namun hasil kinerjanya dinilai tidak sebanding dengan anggaran berbagai kegiatan yang dikeluarkan.

Bayangkan saja, berdasarkan data yang diperoleh media ini, anggaraan untuk melakukan sosialisasi pajak daerah saja dalam satu tahun lebih dari Rp500 juta. Anehnya, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat

yang dilaksanakan BP2RD jarang terdengar dimana dilakukan.. Yang lebih parah lagi, anggaran kegiatan untuk peningkatan kinerja para pegawai dalam mengelola pendapatan daerah bidang penagihan satu tahun sebesar Rp1,2 miliar.

Anggaran intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) wilayah Kota Batam setiap tahun lebih dari Rp800 juta.

Peningkatan Sumber Daya Pegawai Rp600 juta. Anehnya, anggaran berbagai kegiatan tersebut semakin besar hasil kinerjanya semakin tidak maksimal alias bobrok,” Anggaran untuk upah pungut pegawai saja cukup besar, tapi kerjanya tidak maksimal dan hal ini terbukti realisasi pendapatan pajak jangankan over target, tiap tahun target yang sudah ditentukan saja tidak pernah tercapai.

Padahal berdasarkan perhitungan timKPK ada 1.600 perusahaan yang menjadi wajib pajak di Kota Batam, dari 1.600 perusahaan wajibpajaktersebut bisa memberikankontribusiterhadapPendapatan AsliDarah (PAD) pertahunnya bisa mencapai Rp.1,1 triliun. Bahkan tim KPKjuga menghitung, seharusnyapendapatan pajak daerah Kota Batam bisa mencapai Rp 2 triliun setiap tahun, ungkap sumber media ini.

Walau sektor ekonomi pada tahun 2018 dirasakan sulit, tapi sangat kecil pengarusnya terhadap pungutan pajak, karena meski ekonomi masyarakat susah tapi kalau pajak wajib dibayar. Di kota Batam pengusaha wajib pajak tiap tahun terus bertambah seiring dengan pesatnya kemajuan pembangunan di Kota Batam akhir-akhir ini. Seperti pajak perhotelan jumlah hotel terus bertambah, dari mulai penginapan, hotel melati hingga hotel berbintang.

Selain itu pajak hiburan, jumlah tempat hiburan juga tiap tahun se-

makin banyak dari mulai PUB, Massage, Karaoke, Diskotik, Panti Pijat hingga lokasi gelanggang permainan elektronik (Gelper). Belum lagi pajak restoran dari mulai kedai kopi, caffe, kedai nasi hingga restoran mewah.Belum lagi pengusaha kena pajak jumlahnya terus bertambah seperti Alfamart, Maymart, Hipermart dan mall.

Sebagai contoh pajak restoran, pengusaha kedai restoran seperti caffe tidak mau tau ekonomi masyarakat lesu, setiap tamu atau pengunjung yang minum atau makan wajib membayar pajak makanan dan minum 10 persen dari jumlah yang dibayar.

Informasi yang diterima media ini, pada tahun 2018 tingkat hunian hotel di Batam terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya kunjungan wisawan dari luar negeri maupun dometik ke Batam. Dengan meningkatnya jumlah hunian hotel di Batam, otomatis akan mendongkerak perolehan pajak perhotelan dan tempat hiburan di Kota Batam. Namun jika realisasi pajak dari sektor tempat hiburan, restoran dan perhotelah tidak mencapai target justru patut dipertanyakan.

“Kalau pajak dari sektor pariwisata seperti pajak hiburan, restoran dan perhotelan tidak mencapai target tiap tahun patut dipertanyakan, kemana raibnya pungutan pajak tersebut?, mana mungkin tidak tercapai target kalau tidak ada penyimpangan, dan pajak restoran, perhotelan dan hiburan ini yang diduga rawan di korupsi,”ungkap sumber itu.

Kepala BP2RD Raja Azmansyah, yang coba dihubiungi untuk konfirmasi hingga berita ini naik cetak belum berhasil dikonfirmasi, beik ketika di hubungi melalui ponselnya tidak diangkat maupun lewat sms tidak dibalas.(rm/mw)

BATAM METROPOLIS

Minggu, 7 - 14 April 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

4

Pelindo I Investasi Pengembangan Batu Ampar Rp1,2 Triliun BATAM, RAKYAT MEDIA -PT Pelindo I menanamkan investasi senilai Rp1,2 triliun untuk pengembangan Pelabuhan Batuamapar di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Direktur Utama Pelindo I, Bambang Eka Cahyana, Selasa (2/4/ 2019), mengatakan bahwa investasi itu untuk membeli peralatan dan perlengkapan demi efesiensi bongkar muat di pelabuhan yang berseberangan dengan Singapura itu.

Investasi dibagi dalam dua fase, jangka pendek dan jangka menengah. “Total investasi jangka pendek Rp200 miliar dan jangka menengah Rp1 triliun,” kata Bambang.

Untuk jangka pendek, Pelindo 1 akan membeli antara lain 3 unit harbour mobile crane dan 12 terminal tractor. Peralatan dan perlengkapan itu diharapkan sudah tiba di Batam dalam beberapa hari ke depan.

Ia optimistis, dengan pengadaan alat-alat itu, maka produktifitas di pelabuhan akan meningkat dalam satu bulan terakhir. Untuk jangka menengah, PT Pelindo 1 akan mendatangkan container crane yang dapat mengakomodir bongkar muat kapal besar.

Bambang menyatakan dengan peralatan-peralatan tersebut, biaya logistik bisa turun.

“Pelabuhan Batam bisa jadi

modern, karena sekarang masih pakai ‘crane’ darat” kata dia.

Di tempat yang sama, Kepala BP Kawasan Batam, Edy Putra Irawady mengakui biaya logistik di Pelabuhan Batuampar relatif tinggi.

Edy mengakui, biaya logistik di Pelabuhan Batuampar sebelumnya memang relatif lebih tinggi, karena semua barang harus dikirim kembali ke Singapura.

Efesiensi waktu yang berujung dengan mahalnya biaya juga harus dialami kapal yang bongkar muat di Batam. Ia menjelaskan, barang yang mau dikirim harus menginap setidaknya 2 hari di pelabuhan.

Kontainer yang ingin dikirim harus dikirim dulu ke Singapura untuk diberi sertifikat, kemudian dikirim ke Batam lagi, untuk diisi barang, baru kemudian ke luar menuju tempat tujuan.

“Barang 3 kali bolak-balik, ini bikin mahal,” kata dia.

Saat ini, Pelabuhan Batuampar masih menggunakan “crane” dengan kapasitas kecil, sehingga pengerjaan bongkar muat menjadi lama.

“Sekarang dalam 1 jam, 5 box kargo. Kalau pakai ‘crane harbour mobile crane’, dalam 1 jam bisa 45 box kargo, sehingga kapal tak perlu nginap,” kata dia.(red/rm)

Direktur Utama Pelindo I,

Bambang Eka Cahyana

Pembagian Sembako Sarat Kepentingan Politik BATAM, RAKYATMEDIA -Pembangian sembako murah yang dilakukan Pemerintah Kota Batam sarat dengankepentingan politik.

Sembako yang dibeli dengan dana APBD tersebut dijual kepada masyarakat diduga kuat untuk kepentingan menarik suara dari masyarakat untuk partai tertentu.

Pembagian sembako murah yang dilakukan Walikota Batamini, tak hanya menjadi sorotan public. Namun Komisi I DPRD Kota Batam sesalkan pembagian sembako murah yang tidak tepat sasaran di kawasan Sei Beduk dan ASN Pemkot Batam yang tidak bisa menjaga netralitasnya dalam masa pemilu. Hal ini diungkapkan anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihaloho dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (4/ 4/2019).

Tumbur mengatakan menyaksikan langsung pembagian kupon sembako murah yang tidak tepat sasaran

PARA lurah yang dikumpulkan untuk kepentingan politik

dan adanya beberapa ASN Pemkot Batam yang mensosialisasikan beberapa Calon Legislatif (Caleg).”Pada saat itu saya ada di lokasi. Saya hanya bisa melihat karena posisi saya hanya sebagai legislatif,” ujarnya.

Tumbur juga mempertanyakan, apakah ada tindakan atas kesalahan beberapa ASN yang tidak bisa menjaga netralitas dan pembagian kupon sembako murah yang tidak tepat sasaran tersebut.

“Harusnya hadir inspektorat di sini, prosedur pembagian sembako juga tak tepat sasaran. Malah di Sei Beduk ada sembako yang

sisa dan dibawa pulang Disperindag, padahal di sana masih banyak warga yang membutuhkan. Alasan mereka sesuai kupon saja yang dibagi,” ungkapnya.

Dalam pertemuan ini, DPRD Kota Batam sepakat meminta pembagian sembako murah ini diberhentikan hingga proses pesta demokrasi selesai agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. ”Masalah sembako jangan di jalankan sebelum pesta demokrasi. Sebaiknya di harihari besar saja,” ujar anggota Komisi I DPRD Batam lainnya, Jurado Siburian. (rm/red)

Polisi Diminta Segera Menangkap Calo Penipu Naker

(IST)

PULUHAN korban penipuan calo tenaga kerja melaporkan ke Polsek Batu Aji.

BATAM, RAKYAT MEDIA – Diduga kurang proaktifnya Dinas Tenaga Kerja di Kota Batam menjalin kemitraan dengan owner perusahaan industri domestik serta pihak owner perusahaan industri di luar negeri melobi lowongan pekerjaan yang tersedia, jadi pemicu para pencari kerja berhubungan dengan calo.

Sehingga, para calo tenaga kerja yang memang menggantungkan penghasilannya untuk menipu para masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, semakin intens melakukan penipuan.

Bahkan, masyarakat setempat tidak pernah tau dan enggan menanyakan ketersediaan lapangan pekerjaan di Kantor Dinasnaker setempat, karena kurangnya informasi serta sosialisasi. Bahkan, tidak jarang oknumoknum di Disnaker memanfaatkan situasi menjadi agen penyalur tenaga kerja menggunakan perusahaan sendiri mengatasnakaman orang lain

serta menjadi agen perusahaan pengerah tenaga kerja berdasarkan keuntungan fee pemotongan gaji si pemohon pencari kerja.

Contohnya, puluhan calon tenaga kerja di Batam, mendatangi Polsek Batuaji untuk membuat laporan. Setelah ditipu oleh Ds (24) dengan iming-iming bisa masuk kerja ke TDK Muka Kuning, Rabu (3/4/2019).

Puluhan calon tenaga kerja tersebut mendatangi Polsek Batuaji karena sudah tiga bulan lebih setelah membayar sejumlah uang kepada Ds namun tidak kunjung dipanggil di tempat kerja yang dijanjikan.

Puluhan pekerja tersebut bukan hanya sekadar hendak membuat laporan yang sedang mereka alami namun, mereka juga membawa bukti kuitansi penyetoran uang kepada Ds, yang jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp 1 juta, sampai dengan Rp 1,5 juta.

“Kita sudah tidak sabar,

pasalnya sudah tiga bulan, kita hanya dijanjikan sabar tunggu panggilan,” kata Mita.

Yang paling disesalkan oleh calon tenaga kerja adalah mereka hanya mendapat pesan dari pelaku, namun pas hari H mereka di SMS lagi bahwa panggilan ditunda.

“Contoh kita disuruh datang tanggal 24, tapi pas tanggal tersebut kita di SMS lagi bahwa panggilannya ditunda. Gitu aja terus,”kata Mita.

Erpi calon tenaga kerja lainnya juga mengatakan bahwa dirinya juga diperlakukan hal yang sama.

“Kita hanya dijanjikan sabar menunggu, karena orang dalam masih sibuk,”kata Erpi.

Dia mengatakan dirinya sudah membayar Rp1 juta, pada Bulan Desember 2019 lalu, namun sampai sekarang belum ada kejelasan.”Kita sudah tidak sabar,” kata Erpi.(roedys/rm)

ILUSTRASI salah satu galangan kapal di Batam

Lurah Sei Lekop Akui Tidak Memiliki Data Pekerja Asing BATAM, RAKYAT MEDIA – Masuknya pekerja asing, khususnya pekerka asing asal Tiongkok di Pulau Batam masih terus tidak terbendung.

Biasanya, para pekerka asing asal Tiongkok ini bekerja di lokasi industri yang lokasinya tertutup dan sekaligus bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman untuk menghindari perhatian warga.

Namun, warga kembali mempertanyakan keberadaan orang asing yang kerja di salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan plastik yang ada di kawasan Horizon Industrial Park Sei Lekop.

Pasalnya, jumlah orang asing yang bekerja di tempat tersebut lebih banyak dibanding pekerja lokal.

Kawasan yang baru buka di Sei Lekop tersebut, baru beroperasi satu tahun belakangan dan baru bebera-

pa gedung yang sudah dipakai oleh perusahaan untuk aktifitas.

Saat ini yang sudah berproduksi adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan plastik.

“Perusahaan pengolahan plastik itu yang pertama beroperasi, karyawannya banyak orang asing,” kata Sumber Tribun, yang bekerja sebagai perangkat kelurahan di Sei Lekop.

Sumber mengatakan mereka sudah melaporkan hal tersebut kepada pihak kelurahan namun pihak kelurahan tidak bisa berbuat banyak.

“Alasannya mereka tidak punya hak lagi mengenai orang asing,” kata sumber.

Di tempat terpisah Lurah Sei Lekop Lanaja, mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan tersebut.

“Kita sudah dapat laporannya, bahkan kita juga sudah ke lapangan.

Namun karena aturan yang baru saat ini pihak kelurahan sudah tidak bisa melakukan pendataan terhadap pekerja asing, jadi kita hanya sarankan saja agar melapor ke perangkat RT/RW setempat ini untuk mengantisivasi jika suatu saat terjadi masalah,” kata Lanaja.

Dia juga mengatakan di Sei Lekop bukan hanya di perusahaan yang baru buka yang ada di kawasan Horizon Industrial Park ada pekerja asing tetapi pekerja orang asing juga ada di PT Logam Mulia.

“Jadi kita di kelurahan sudah tidak memiliki data orang asing, pendataannya langsung ke Imigrasi,”kata Lanaja.

Dia juga mengatakan semua urusan pekerja orang asing langsung ditangani oleh Imigrasi. “Kita sudah tidak bisa melakukan pendataan orang Asing,”kata Lanaja.(red/rm)

KPU Batam Selenggarakan KPU Run Berhadiah Rp10 Juta BATAM, RAKYAT MEDIA -Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, menyiapkan hadiah kejutan senilai puluhan juta rupiah dalam kegiatan KPU Run, untuk menyosialisasikan Pemilu 2019.

“Kami mengundang seluruh masyarakat Batam untuk ikut serta meramaikan KPU Run, dengan ‘door prize’ puluhan juta rupiah,” kata Ketua KPU Batam, Syahrul Huda, Rabu (3/4/2019).

KPU Run tingkat Kota Batam akan diadakan di Kawasan Nagoya, pada Minggu (7/4/2019), tepat saat pelaksanaan hari bebas kendaraan (car free day) Pemkot Batam.

KPU akan membagikan kupon hadiah kejutan itu kepada masyarakat di lokasi acara, jadi tidak perlu datang ke kantor KPU untuk mengikuti kegiatan itu.

“Hadiahnya macam-macam, ada TV, sepeda dan lain-lain,” kata dia.

Acara itu akan diisi sos-

Ketua KPU Batam

Syahrul Huda ialisasi pelaksanaan Pemilu 2019, termasuk jumlah surat suara yang akan dibagikan dan cara mencoblos.

KPU juga mengundang pemain organ untuk menghibur masyarakat yang hadir di sana.

“Akan ada olahraga zumba juga,” kata dia.

Kegiatan itu, kata dia untuk menggenjot angka partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019. Agar semakin banyak orang yang tahu dan memanfaatkan haknya sebagai warga negara.

Sementara itu, KPU Provinsi Kepulauan Riau mendorong penyelenggara

pemilu Kota Batam untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi 2019, mengingat keikutsertaan masyarakat dalam pemilu sebelumnya merupakan yang terendah di Indonesia.

“Batam, partisipasi pemilihnya terendah se-Indonesia dalam Pilkada 2015.

Ini menjadi catatan nasional, Batam harus lebih baik lagi,” kata Komisioner KPU Kepri Koordinator Wilayah Batam, Widiyono Agung.

KPU mencatat, partisipasi pemilih di Batam selalu rendah. Bahkan, tingkat partisipasi pemilih di Kota Batam cenderung menurun dalam tiga pemilu terakhir.

Pada pemilu legislatif 2014, dari 715.544 pemilih di daftar pemilih tetap (DPT) hanya 450.269 pemilih atau 62,93 persen yang menggunakan hak pilihnya. Kemudian di pilpres 2014 hanya 406.153 pemilih atau 53,94 persen yang menggunakan hak pilih dari

752.903 pemilih di DPT. Sementara pada pilkada 2015 hanya 297.298 pemilih atau sekira 47,11 persen yang menggunakan hak pilih dari 631.457 pemilih di DPT. “Pada Pilpres 2014, hanya sekitar 50 persen, itu nomor dua terendah di Indonesia setelah Medan. Maka pada 17 April besok, Batam harus memenuhi target nasional partisipasi pemilih 77,5 persen,” kata dia.

Ia mengatakan lebih dari 63 persen penduduk Kepri tinggal di Batam, sehingga keberhasilan Pemilu di Batam sangat mempengaruhi penyelenggaraan di Kepri secara keseluruhan.

KPU Kepri juga mendukung berbagai langkah sosialisasi dan edukasi yang dilakukan jajaran KPU Batam demi mendorong partisipasi pemilih.

“Batam sangat penting bagi Kepri. Bila partisipasi di Batam tinggi, akan mendongkrak Kepri,” kata dia.

(Ferianda/rm)

CMYK

5

MERANTI-BENGKALIS

Minggu, 7 - 14 April 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Gubernur Riau Naik Becak ke Rumdin Bupati Meranti MERANTI, RAKYAT MEDIA – Gubernur Riau, Drs.H.Syamsuar, M.Si, mengunjungi Kabupaten Kepulauan Meranti, Minggu (7/4/2019).

Sekitar pukul 08.50 WIB Gubernur sdan rombongan sampai di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Didampingi Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir, Gubernur disambut oleh diiringi alunan musik kompang.

Usai dikalungi warna-warni bunga, Syamsuar dari pelabuhan beranjak ke rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti.

Langkah Syamsuar sempat terhenti, karena disambut persembahan silat selamat datang dan beras kunyit.

Namun, saat keluar dari pintu pelabuhan, orang nomor satu di Bumi Lancang Kuning ini lebih memilih naik becak motor. Meskipun kendaraan dinas sudah

disediakan"Kalau naik becak motor, saya bisa menyapa warga dan melihat langsung kondisi warga di Selatpanjang ini," ucap Syamsuar kepada awak media.

Dengan naik transportasi becak motor, Syamsuar menuju rumah dinas Bupati Kepualauam Meranti. Sepanjang jalan menuju kediaman Bupati, terlihat warga langsung melambai-lambaikan tangan.

"Jangan lupa pembangunan di Meranti, Pak," teriak salah seorang warga yang berdiri di tepi jalan.

Warga Selatpanjang sangat antusias memyambut kedatangan orang nomor satu di Provinsi Riau. Bahkan, tidak sedikit smartphone milik warga langsung merekam dan mengabadikan foto kedatangan Syamsuar.

Gubernur Riau mengunjungi Kepulauan Meranti dalam rangka kunjungan kerja yang dipusatkan di Hotel Grand Meranti. (zaini/rm)

DARI Pelabuhan Tanjung Harapan, Gubernur Riau Drs.H.Syamsuar, M.Si, memilih naik becak menuju rumah dinas Bupati Kepulauan Meranti.

26 JCH Meranti Lakukan Vaksinasi

WARGA Meranti antusias mengikuti gerak jalan santai KPU Color Run, Minggu (7/4/2019)

Asisten III Lepas KPU Meranti Color Run 2019 MERANTI, RAKYAT MEDIA - Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti, H.Rosdaner, S.Pd, melepas secara resmi jalan sehat yang dilaksanakan oleh KPU Kepulauan Meranti, Minggu (7/4/2019) pagi.

Kegaiatan KPU Meranti Color Run 2019 dipusatkan di Taman Cikpuan, Jalan merdeka, Selatpanjang itu juga dihadiri Sekretaris KPU Provinsi Riau Drs Rusdinal MSi, Sekretaris KPU Kepulauan Meranti Edison, Divisi SDM dan Parmas KPU Meranti Yusli SE, Wakapolres Meranti Kompol Irmadison serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Asisten III Setdakab Meranti H Rosdaner SPd, mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada pemilu 17 April 2019 mendatamg.

"Kami dari Pemda berharap kepada sluruh masyarakat Meranti untuk bisa menggunakan hak pilihnya dengan sebaik mungkin. Untuk itu kami menyampaikan, mengimbau, mengajak kepada seluruh masayarakat Meranti untuk menggunakan hak pilihnya di TPS yg telah ditentukan," ajaknya.

Dalam kesempatan itu, Rosdaner juga meminta kepada pihak KPU untuk melakukan pegecekan kembali sehingga tidak lagi masyarakat yang belum terdaftar dalam memberikan hak pilihnya.

"Kita minta kepada KPU jika ada nasyarakat yang sudah punya hak suara dan masih belum terdaftar agar bisa melakukan pengecekan kembali," pintanya.

Dijelaskan Rosdaner, apalagi mengingat pemilu tahun ini dinilai lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya, karena dalam pemilihan nanti pemilih dihadapkan dengan 5 kotak suara.

"Tahun 2019 ini pemilu serentak dan dihadapkan dengan 5 kotak suara, oleh itu perlu ketelitian dalam menentukan hak suaranya, dan perlu disosialisasikan cara-cara bagaimana mencoblos terutama pada pemilih pemula," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi Riau Drs Rusdinal, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dari berbagai bentuk upaya KPU dalam mensosialisaikan maupun menyebarluaskan informasi terikait Pemilu 2019.

"Berbagai upaya yang dilakukan KPU dalam mensukseskan Pemilu 2019. Kegaiatan ini juga merupakan salahsatu upaya kita dalam mensosialisasikan informasi terkait pemilu," ujarnya.

Dijelaskan Rusdinal, ini merupakan kegaiatan pertama yang menggabungkan antara pemilu dan pilpres dan pemilih dihadapkan dengan 5 kotak suara.<p></ p>"Dalam pemilihan kali ini kita harus benar-benar teliti agar hak pilih yang kita berikan tidak sia-sia nantinya," pintanya.

Dijelaskan Rusdinal, saat berada di TPS pemilih dihadapkan dengan 5 kotak suara dimana hanya 2 kotak yang memiliki foto calon, yakni surat suara Presiden dan DPD, sementara yang lain hanya di ada nama dan nomor urut saja.

"Makanya sosialisasi terkait pemilihan tahun ini harus lebih gencar dilakukan. Mudah-mudahan pemilu serentak 17 April 2019 mendatang berjalan aman, lancar dan tertib," harapnya.

Untuk diketahui, sekitar pukul 07.00 WIB kegaiatan diawali dengan Jalan Sehat dengan Rute Jalan Merdeka Selatpanjang terus menuju Jalan Imam Bonjol dan menuju Jalan Kartini dan berlanjut ke Jalan Diponegoro, kembali ke Jalan Merdeka dan dilanjutkan dengan pembagian hadiah bagi yang beruntung.(zaini/rm)

MERANTI, RAKYAT MEDIA – Sebanyak 26 Jamah Calon Haji (JCH) dan 2 orang Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan Vaksinasi di Puskesmas Selatpanjang, Jalan Kesehatan, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

"Untuk hari ini vaksinasi JCH ada dua lokasi yakni di Puskesmas Selatpanjang dengan 26 JCH dan Puskesmas Sungai Tohor ada 5 JCH, sementara JCH lainnya juga sudah melakukan vaksinasi di Puskesmas wilayahnya," kata Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Kepulauan Meranti , H Hasbullah.

Dijelaskan Hasbullah, adapun jadwal Vaksinasi berdasarkan wilayah kerja Puskesmas 2019, diantaranya, UPT Puskesmas Bandul berjumlah 4 JCH dilaksanakan pada 4 April bertempat di UPT Puskesmas Teluk Belitung dengan waktu 09.00 WIB s/d selesai.

Kemudian UPT Puskesmas Teluk Belitung berjumlah 4 JCH dijadwalkan pada 4 April bertempat di UPT Puskesmas Teluk Belitung

dengan waktu pukul 09.00 WIB s/d selesai. UPT Puskesmas Tanjung Samak 9 JCH pada 5 April bertempat di UPT Puskesmas Tanjungsamak dengan waktu pukul 08.30 WIB s/d selesai.

Selanjutnya, UPT Puskesmas Kedaburapat berjumlah 2 JCH pada 6 April bertempat di UPT Puskesmas Anak Setatah dengan waktu pukul 08.00 WIB s/d selesai. UPT Puskesmas Anak Setatah dengan jumlah 4 JCH pada 6 April bertempat di UPT Puskesmas Anak Setatah dengan waktu pukul 08.00 WIB s/d selesai.

Untuk UPT Puskesmas Pulau Merbau, berjumlah 2 JCH pada 2 April bertempat di UPT Puskesmas Pulau Merbau dengan waktu pukul 08.00 WIB s/d selesai. Kemudian UPT Puskesmas Selatpanjang berjumlah 26 JCH dijadwalkan pada 6 April bertempat di UPT Puskesmas Selatpanjang dengan waktu pukul 08.00 WIB s/d selesai.

Kemudian, UPT Puskesmas Alahair berjumlah 7 JCH 7 dijadwalkan 6 April bertempat di UPT Puskesmas Alahair dengan waktu 10.00 WIB s/d selesai.

JCH Kabupaten Kepulauan Meranti lakukan vaksinasi di Puskesmas Selat Panjang.

"Jadi yang belum lagi, tinggal UPT Puskesmas Alai berjumlah 14 JCH yang akan dikaksanakan pada 20 April, bertempat UPT Puskesmas Alai dengan waktu sekitar pukul 08.00 hingga selesai," jelasnya.

Ditambahkan Hasbullah, Vaksinasi Meninitis dan Influenza ini segera selesai dilaksanakan. Kemudian pada Senin 8 April mendatang para JCH akan melakukan Biometrik di Pekanbaru.

"Selanjutnya para JCH akan melakukan Biometrik di Pekanbaru. Biometrik itu sendiri dengan re-

Kepala Badan BRG RI Kunjungi Bengkalis BENGKALIS, RAKYAT MEDIA - Bupati Bengkalis diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis, H.Arman AA, menghadiri kunjungan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia, Nazir Foead, di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bandar Laksamana, Sabtu (6/4/2019).

Kedatangan Kepala BRG, Nazir Foead ini di Bengkalis dalam rangka kegiatan Penyerahan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola (SPKS) dan temu wicara dengan kelompok masyarakat.

Bupati Bengkalis dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan H.Arman AA, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan kerja Kepala BRG Republik Indonesia untuk melihat secara langsung berbagai informasi aktual mengenai pelaksanaan penanganan kebakaran lahan dan hutan di lahan gambut dan langkah pencegahan serta upaya restorasi gambut di Kabupaten Bengkalis. ''Kami berharap melalui kunjungan ini nantinya akan dapat rumusan kebijakankebijakan yang efektif di tingkat pusat untuk membantu pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Terkait penggunaan lahan, masalah perlindungan pelestarian dan pemanfaatan gambut secara terus-menerus kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis,'' ungkap Arman.

Selanjutnya Arman mengatakan Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah pemilik gambut terbesar dengan luas lahan

BUPATI Bengkalis diwakili Kepala Dinas LH Kabupaten Bengkalis, H.Arman AA, menghadiri kunjungan Kepala Badan BRG Republik Indonesia, Nazir Foead, di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bandar Laksamana, Sabtu (6/4/2019).

gambut sekitar 856.368 ha dengan luas KHG (kawasan hidrolosis gambut) seluas 81.552,85 ha. Sedangkan potensi kerusakan gambut yang terjadi selama ini disebabkan kebakaran hutan dan lahan, banjir serta abrasi wilayah pesisir. ''Dengan adanya program restorasi gambut, kami berharap seluruh masalah lahan gambut dapat teratasi. Kabupaten Bengkalis kedepannya memiliki potensi luar biasa yang dapat menguntungkan masyarakat dari segi ekonomis. Meskipun selama ini pemanfaatan tanah gambut sudah mulai berkembang, melalui kearifan lokal yang dimiliki masyarakat berupa tanaman kelapa, ubi dan nenas yang merupakan tanaman yang bisa di kembangkan dan sangat cocok dengan kondisi gambut di Negeri Junjungan," ujarnya.

Di akhir sambutanya Arman menyampaikan Restorasi Gambut perlu kita laksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dan bernilai

manfaat bagi masyarakat.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis, siap bekerjasama dengan masyarakat dan melaksanakan tugas serta tanggungjawab kerja sesuai dengan aturan yang berlaku dalam usaha merestorasi lahan gambut. Agar masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan secara ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru ditengah-tengah masyarakat Negeri Junjungan ini,” ujarnya.

Tampak hadir dalam kunjungan tersebut selain Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia, Ir. Nazir foead, M.Sc, DI, juga hadir Deputi KOP Alue Dohong, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Bengkalis Emri Juliharnis, Camat Bandar Laksamana Afrizal, Bhabinkamtibmas Desa Bukit Kerikil Bripka Oloan R.H.Manik dan sejumlah masyarakat petani lahan gambut di Kabupaten Bengkalis.(indra/ rm)

kam medik, sidik jari, rekam retina mata dan foto online dan dibutuhkan sebagai syararat pembuatan visa," ujarnya.

Disamping itu, kepada JCH Hasbullah juga mengimbau agar menjaga kesehatan dan menuntaskan semua persoalan di wilayahnya masing-masing serta memperkuatkan silaturahmi sebelum berangkat ke tanah suci nantinya.

"Tuntaskan semua persoalan yang ada agar kita bisa menajalani ibadah haji dengan tenang di tanah suci nantinya," ujarnya berpesan.

(Zaini/Rm)

Warga Bengkalis Tidak Perlu ke Duri Lagi Buat SIM BENGKALIS, RAKYAT MEDIA - Masyarakat di Bengkalis tak perlu bersusah payah menempuh jarak dan waktu sekitar 3 hingga 4 jam untuk mengajukan pembuatan SIM. Selama ini, warga di Bengkalis membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) harus ke Kota Duri, dengan jarak tempuh hingga 200 kilometer menempuh jalur darat dan laut. Padahal, posisi Mapolres berada di pulau terkaya nomor dua di Indonesia tersebut.

Namun kini, Polres Bengkalis dibawah pimpinan AKBP Yusup Rahmanto membuat gebrakan baru. ''Kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, agar jarak lebih dekat jika membuat SIM. Karena selama ini pelayanan SIM kita adanya di Duri. Sehingga masyarakat pulau Bengkalis kalau membuat SIM harus ke Duri dengan jarak 200 km," kata Yusup Kamis (4/4/2019).

Yusup menyebutkan, memang selama ini Mapol-

res Bengkalis dan Kantor Bupati serta kantor pemerintahan lainnya berada di Pulau Bengkalis. Namun untuk pembuatan SIM, hanya ada di Kota Duri, Kecamatan Mandau, jalan Lintas Timur Sumut-Riau.

"Di Pulau Bengkalisnya baru sekarang ini kita dirikan. Selama ini yang ada hanya di Duri, meski masih satu Kabupaten, tapi jaraknya sangat jauh. Makanya kita dekatkan jaraknya agar memudahkan pelayanan terhadap masyarakat yang membuat SIM," jelas Yusup.

Yusup mengatakan, mekanisme pembuatan SIM di Pulau Bengkalis tidak berbeda dengan daerah lainnya.

Bahkan pihaknya juga telah menyiapkan semua sarana dan prasarana pelayanan.

"Sudah kita sosialisasikan agar masyarakat tahu bahwa pembuatan SIM sudah ada di Pulau Bengkalis. Nah sudah banyak masyarakat yang datang untuk membuat SIM, antusiasnya cukup tinggi," katanya. (indra/rm)

KANTOR pembuatan SIM di Bengkalis

POLITIK

Minggu, 7 - 14 April 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi Kota Batam Iman Sutiawan

Optimis Prabowo-Sandi Raih Kemenangan 60 % di Kepri

KAMPANYE perdana pasangan capres-cawapres 02 di lapangan Sei Harapan

Rakyat Berharap PrabowoTitiek Rujuk Demi Indonesia JAKARTA, RAKYAT MEDIA Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Mardani Ali Sera mengatakan tidak hanya emak-emak pendukung yang menginginkan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto rujuk kembali dengan mantan istrinya, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.

Mardani mengatakan, dirinya dan hampir seluruh tim sukses Prabowo-Sndiaga juga menginginkan hal yang sama.

“Itu sih harapan kami semua, termasuk saya pribadi,” ujar Mardani yang diikuti dengan tawa di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019).

Sebelumnya sejumlah pendukung Prabowo-Sandiaga dari kalangan ibu-ibu atau emak-emak militan berharap Capres Prabowo Subianto rujuk kembali dengan mantan istrinya, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.

Mereka menilai jika Prabowo menang Pemilu 2019 dan rujuk dengan Titiek Soeharto akan membawa kesejukan bagi masa depan Indonesia.

Sri Hadijati, seorang ibu-ibu anggota pengajian di Jatiasih, Bekasi, Jabar yakin bahwa keberadaan Titiek di samping

Prabowo akan menyempurnakan kepemimpinan tokoh yang selalu berhasil mengumpulkan ribuan massa di setiap kampanye yang didatanginya itu. “Pak Prabowo itu tegas, sementara Ibu Titiek terkenal anggun dan keibuan.

Keduanya saling melengkapi sebagai pasangan teladan negeri ini,” kata Sri yang berprofesi sebagai guru tersebut.

Senada dengan Sri, Elly Yulianti warga Cijantung, Jakarta Selatan menilai Prabowo merefleksikan sosok yang tegas, kuat dan berwibawa. Untuk itu perlu seseorang yang mampu memberikan sentuhan kehalusan. “Nah, itu bisa dipenuhi sosok Mbak Titiek,” kata dia.

Nila Andayani, warga tinggal di Cibinong, Bogor, menilai Titiek Soeharto dan Prabowo merupakan pasangan ideal.

“Mereka memang pasangan ideal.Keduanya sangat serasi,” kata Nila Andayani.

Harapan rujuknya Prabowo dan Titiek Suharto, memang jadi keinginan dan impian seluruh militanisme Prabowo-Sandi di seluruh Indonesia.

Apalagi, mayoritas militanisme Prabowo-Sandi menilai jika Prabowo-Titiek Suharto bersatu kembali, akan mampu meningkatkan elektabilitas Capres Nomor Urut 02 ini, termasuk di kalangan pemilih pasif.(red/suara)

Gubernur Kepri Sebagai Jurkam

BATAM, RAKYAT MEDIA-Tim Pemenangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kota Batam menggelar kampanye terbuka perdana di Lapangan Bola Sei Harapan, Sekupang, Minggu (31/3/ 2019). Mereka optimistis Prabowo – Sandi mampu meraih kemenangan 60 persen di Kepri saat Pilpres 17 April nanti.

“Kedatangan Bapak Prabowo dan Sandi ke Batam beberapa waktu lalu kita lihat sendiri antusias masyarakat Batam.Tanpa iming-iming uang dan nasi bungkus, Batam menjadi lautan manusia.Karena itu target 60 persen bukan hanya ucapan jempol tapi fakta.Rakyat sudah ingin perubahaan dan menginginkan pemimpin baru,” kata Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi Kota Batam Iman Sutiawan.

Lebih lanjut Iman menjelaskaan, kampanye terbuka sudah dimulai sejak 24 Maret lalu dan berakhir pada 13 April nanti.Ada tiga titik kampanye terbuka Prabowo – Sandi per-

dana serentak hari ini. Pertama di Lapangan Bola Sei Harapan, Batuaji dan Sagulung.”Penutupan kampanye terbuka kita tutup 13 April nanti di Batam Center, tepatnya di depan Welcome to Batam,” kata Iman.

Dalam orasinya ia mendorong kepada masyarakat untuk berjuang dan berpartisipasi menjadi saksi pada Pemilu 2019. Menurut dia, semangat dan partisipasi masyarakat tersebut sangat penting dilakukan, khususnya di dalam mengantisipasi kecurangan oknum yang ingin mencederai proses demokrasi di Indonesia.

“Bukan hanya mengawal di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saja.

Tetapi pengawasan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.

Karena bukan rahasia lagi, kita melihat banyak hal yang janggal di lapangan. Kami berharap masyarakat bisa lebih paham dan sama-sama mengawal pemilu,” terang Iman.

Selain itu, guna mengantisipasi kecurangan pemilu pihaknya siap turunkan satgas pengawasan di setiap

TPS, PPK dan KPU.Satgas tersebut terdiri dari relawan dan partai koalisi. Dalam kampanye terbuka itu juga memberikan edukasi contoh cara memilih sekaligus memperlihatkan surat suara yang ada KPU oleh Tim Pemenangan Prabowo-Sandi Kota Batam.

Ada lima surat suara yang dicontohkan yakni cara memilih presiden, DPR RI, DPD. DPRD Provinsi Kepri dan DPRD kota Batam.”Kami mengangap ini penting karena sosialisasi KPU kepada masyarakat, kami lihat masih kurang dari KPU.tentunya kami berharap kampanye ini bukan mencoblos saja, tetapi juga mengawal pemilu dengan baik,” ujar Politikus Gerindra itu.

Kampanye terbuka Prabowo dan Sandi kota Batam itu diisi juga dengan jalan dan senam sehat. Tak ketinggalan pemeriksaan kesehatan dari relawan Prabowo yang terdiri dari dokter se-Kepri. “Antusias masyarakat sangat luar biasa,” jelasnya. (rm/mawardi).

Sandiaga: Ekonomi RI Bisa Tumbuh 6,5 Persen Tahun Pertama Pemerintahannya BALIKPAPAN, RAKYAT MEDIA-Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Unoyakin, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6,5 persen pada tahun pertama pemerintahannya bila bersama Prabowo Subianto terpilih dalam Pilpres 2019.

“Saya meyakini jika dikelola dengan kuat bersama Prabowo-Sandi, kita bisa tumbuh 6,5 persen di tahun pertama pemerintahan,” kata Sandiagadi Pasar Segar, Balikpapan, usai melakukan pertemuan dengan para pengusaha dan milenial, Kamis 4 April 2019 seperti dilansir Antara.

Dia juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas tujuh persen.

Dan, kalau sudah di atas tujuh persen, dia menjamin kelangsungan ekonomi dan tidak masuk jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap).”Hal ini disebabkan tidak adanya reformasi struktural, bersama Prabowo-Sandi saya yakin (bisa), karena Pak Prabowo orangnya sangat tegas dan berani akan mengadakan pemerintahan yang kuat,” kata mantan Wagub DKI.

Sandiagamengatakan, bila reformasi struktural dilakukan maka ekonomi akan tumbuh dan UMKM akan berkembang, juga bisa mendorong ekspor kembali lagi terevitalisasi.Kemudian impor dikurangi terutama migas yang sekarang mendominasi dan lebih berpihak dengan kebijakan konsumsi serta investasi diyakini ekonomi tumbuh 6,5 persen.

Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,2 persen pada 2019. Kemudian pertumbuhan ekonomi itu mencapai 5,3 persen pada 2020.

Hal itu disebutkan dalam laporan ekonomi tahunan ADB yaitu Asian Development Outlook (ADO) 2019.

Berdasarkan laporan baru Asian Development Bank (ADB) itu, ekonomi Indonesia masih akan ditopang dari kuatnya permintaan domestik.

“Dengan dukungan dari manajemen makroekonomi yang solid dan permintaan domestik yang kuat, momentum pertumbuhan Indonesia diharapkan berlanjut secara sehat,” ujar Direktur ADB untuk Indonesia, Winfried Wicklein, seperti dikutip

BATAM, RAKYAT MEDIA-Partai Berkarya yang memulai upaya meningkatkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi dengan memprioritaskan kemandirian ekonomi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sejalan dengan ide besar yang diusung calon wakil presiden no urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga Uno dalam berbagai kesempatan berkali-kali menyatakan bahwa sektor UMKM merupakan solusi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar.Oleh sebab itu, menurut dia, sektor ini harus mendapatkan perhatian lebih besar.

“Kami melihat UMKM adalah solusi untuk penciptaan lapangan pekerjaan. UMKM jumlahnya 99,9 persen dari unit usaha yang dimiliki bangsa,” kata Sandi di berbagai kesempatan, termasuk saat debat Cawapres, pertengahan Maret lalu. Dari total 55 juta unit UMKM yang ada, menurut Sandi, umumnya mereka belum mendapatkan keberpiha-

kan dari segi kebijakan.

“Padahal 97 persen lapangan kerja diciptakan dari sektor UMKM,” ujar dia.

Karena itulah, Sandi berkali-kali pula menegaskan bahwa pihaknya akan memprioritaskan dan mendorong kemajuan UMKM sebagai sarana mencapai kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

Ide Sandi itu telah cukup lama diupayakan Partai Berkarya untuk diwujudkan. Sejak partai bernomor urut 7 itu berdiri tiga tahun lalu, Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto sudah mengampanyekan upaya mencapai kemandirian ekonomi lewat UMKM. “Caranya, dengan membuat UMKM terpadu sehingga masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia, bisa mandiri,” kata Tommy di berbagai kesempatan. Kemandirian ekonomi, yang dalam visi Berkarya merupakan ekonomi dari, oleh dan untuk rakyat itu, antara lain diwujudkan dengan cara membangun sebanyak mungkin usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

CAWAPRES nomor urut 02 Sandiaga Uno

dari laman ADB, Kamis (4/ 4/2019).

Lebih lanjut ia menuturkan, untuk lebih lanjut mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif diperlukan fokus yang berkesinambungan pada peningkatan daya saing, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan ketangguhan.

ADO mengulas, investasi domestik yang kuat dan konsumsi domestik yang baik mampu mengimbangi pertumbuhan ekspor lebih lemah pada 2018, sehingga memungkinkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2 persen.

Investasi yang kuat didorong terutama proyek infrastruktur publik di trans-

portasi dan energi. Pertumbuhan sektor industri terakselerasi seiring meningkatnya keluaran dari pertambangan. Selain itu, ekspor seperti pakaian jadi dan alas kaki juga menguat.

ADO menyebutkan pertumbuhan pada 2019 dan 2020 kemungkinan terjadi di berbagai sektor.Sejumlah proyek infrastruktur publik utama, baik yang sudah selesai dan dalam tahap penuntasan, memberikan fondasi kuat bagi peningkatan investasi swasta.Perbaikan terhadap iklim investasi seperti perampingan administrasi pajak dan penyederhanaan perizinan usaha diyakini akan makin mendukung sentimen positif investor. (rm/l.6)

Yakini Jokowi Ma’ruf Raup UMKM Jadi Prioritas Partai Berkarya 70 Persen di Karimun Sejalan Dengan Ide Sandiaga Uno

BATAM, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri Nurdin Basirun meyakini kemenangan pasangan Calon Presiden nomor urut 01, Jokowi Ma’ruf lebih dari 70 persen di Kabupaten Karimun.

“Saya yakin di Karimun mampu mencapai 70 persen lebih untuk Jokowi Makruf.

Kalau di Kepri mudah-mudahan hasilnya juga menggembirakan. Kami juga dari partai pengusung bertekad bersama-sama memenangkan Jokowi Ma’ruf,” ujar Nurdin saat menghadiri deklarasi relawan Jokoi Ma’ruf Amin (JMA) di F1 Foodcorut Tanjungbalai Karimun, Minggu (31/3).

Kata Nurdin, keyakinan itu bukan tanpa dasar, pasalnya Nurdin paham betul karakteristik warga Karimun, terlebih ketika dia pernah menjadi Bupati Karimun dua periode dan wakil Bupati Karimun satu periode, sehingga tahu kondisi masyarakatnya.

“Saya tahu masyarakat Karimun manut kepada tokoh, diamna tokoh mengarah disitulah mereka mengikut.

Masyarakat Karimun juga orang yang jujur dan tak pandai neko-neko,” jelasnya.

Disamping itu lanjut Nurdin, masyarakt juga pasti tahu bahwa Jokowi adalah sosok yang bersih, ikhlas, jujur dan pekerja keras. Sehingga diyakini akan dapat melanjutkan

Gubernur Kepri

Nurdin Basirun pembangunan yang selama ini telah dilakukan.

“Alasan kenapa harus pilih Jokowi Ma’ruf ya karena masyarakat sudah tahu, pertama memang jujur, bersih, pekerja keras dan banyak program menyentuh rakyat.

Ada Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Dana Desa yang terus bergulir dan tiap tahunnya terus bertambah. Sehingga kami masytarakat dan partai pengusung bertekad memenangkan Jokowi Ma’ruf,” kata Nurdin.

Dalam kesemaptan itu, Nurdin mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 17 April mendatang. “Pesan saya memang kita harus memenangkan Jokowi Ma’ruf, di Kepri harus menangng mutlak, apalagi di Karimun,” tutup Nurdin.

Sementara itu, dalam

agenda deklarasi relawan Jokowi Ma’ruf Amin yang berlangsung di Foodcorut F1 Tanjungbalai Karimun, ditaksir mencapai sekitar 7000 bahkan hingga 8000 orang.

Kondisi itu dibuktikan dengan melubernya massa sampai ke jalanan di Coastal Area, hingga tak dapat tertampung. Parkiran pun terpaksa menggunakan separuh badan jalan.”Lebih dari 7000 bahkan sampai 8000 jika melihat animo dan antusias masyarakat. Luar biasa sekali, ini merupakan gambaran kemenangan Jokowi Ma’ruf di Kabupaten Karimun,” ucap pengusaha kondang di Karimun yang turut serta menajdi tim relawan JMA Karimun, Dwi Untung.

Deklarasi yang digelar sejak pukul 11.00 WIB berlangsung aman dan tertib, dengan dipandu oleh dua orang MC yakni Ahmad Suhartoni Damanik dan Laily. Dalam deklarasi itu menghadirkan Bupati Karimun Aunur Rafiq, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani, para pengusaha dalam hal ini diwakili Dwi Untung alias Cunheng, perwakilan kesukuan dan banyak lagi. Hingga pukul 12.30 WIB deklarasi berakhir dan massa membubarkan diri dengan tertib. (rm/bc).

TOMMY Soeharto Ketua Umum Partai Berkarya

terpadu. Tidak sekadar menggenjot kemandirian via upaya membina dan memproduksi hasil alam, Partai Berkarya juga mengusahakan sungguh-sungguh penyalurannya melalui ritel yang dibangunnya, yakni gerai ‘Goro’ atau gotong-royong.

“Goro atau ‘gotong royong’ adalah tempat penyaluran bagi UMKM, petani, nelayan dan hasil alam lainnya untuk memenuhi swasembada suatu daerah,” kata Tommy. Saat ini, tak hanya telah berdiri Gerai Goro di kawasan seluas 1,6 hektare di Cibubur,

Jakarta Timur. Beberapa toko Goro juga berdiri di berbagai daerah seperti Jayapura, Semarang, dan Magelang, Jawa Tengah, untuk menampung produksi rakyat. Dari sinilah diharapkan akan lahir tokotoko Goro di berbagai kecamatan di Indonesia untuk mendongkrak hidupnya berbagai UMKM. “Toko Goro saat ini telah jalan dan memang baru berkembang di Jawa Timur dan Jawa Barat.

Namun, ke depan kami ingin pada satu kabupaten setidaknya ada satu Toko Goro. Bahkan jika perlu hingga ke kecamatan dan kelurahan,”kata Tommy.

Menurut Tommy, dengan Goro partai nomor urut 7 itu juga berusaha membantu petani memasarkan produknya langsung ke konsumen. Cara ini diyakininya akan membuat petani menikmati harga lebih baik, sementara konsumen pun tidak terbebani harga tinggi. “Selama ini mata rantai yang panjang tidak hanya merugikan konsumen, tapi juga membuat petani tidak pernah makmur,” katanya. (rm/bc)

CMYK

7

Minggu, 7 - 14 April 2019, Minggu I

Bunda PAUD Aceh Tamiang Silaturahmi Bunda PAUD se Aceh

LANGKAT-ACEH

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Peserta Fun Bike Sambut HUT Aceh Tamiang Capai 5000 Orang

BUNDA PAUD Kabupaten Aceh Tamiang, Rita Syntia, ST, MM, sebelum mengikuti acara Sosialisasi dan Harmonisasi Bunda PAUD Tahun 2019.

ACEH TAMIANG, RAKYAT MEDIA -Bunda PAUD Kabupaten Aceh Tamiang, Rita Syntia, ST, MM, sebelum mengikuti acara Sosialisasi dan Harmonisasi Bunda PAUD Tahun 2019, beliau menghadiri acara silaturahmi dan makan siang bersama dengan Ibu PLT. Gubernur Aceh, yang dilaksanakan di Aula Mess Aceh jln.RP.Soeroso 14 Cikini Jakarta Pusat, yang dihadiri para Bunda PAUD Kabupaten /Kota di Aceh.

Dalam sambutannya Dr.Dyah Erti Idawati,M, Bunda PAUD Aceh, menyampaikan program-program yang akan dicapai para Bunda PAUD Kabupaten/Kota di Aceh yaitu pendataan data pokok pendidikan, memper-

cepat terbitnya izin operasional, penanganan anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi, kesehatan, pendidikan dan pengasuhan serta perlindungan anak sehingga mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, juga kesehatan dan kebersihan lingkunga serta inisiasi program satu tahun wajib belajar pra SD. Isu stunting merupakan pembahasan hangat dalam kegiatan tersebut, diharapkan para Bunda lebih memperhatikan permasalahan Stunting di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan

sehingga menyebabkan ia lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya.

Banyak yang tidak tahu kalau anak pendek adalah tanda dari adanya masalah pertumbuhan si kecil, apalagi, jika stunting dialami oleh anak yang masih di bawah usia 2 tahun. Hal ini harus segera ditangani dengan segera dan tepat. Pasalnya stunting adalah kejadian yang tak bisa dikembalikan seperti semula jika sudah terjadi.

Rita juga menyampaikan dukungannya kepada program tersebut dan Kabupaten Aceh Tamiang siap melaksanakannya, diakhir acara diharapkan para bunda untuk segera mempersiapan desa PAUD di daerah masing-masing.(hms/dedi)

Kapoldasu Diminta Tutup Diskotik Titanic Frog BINJAI, RAKYAT MEDIA - Ketua Umum (Ketum) DPP L-M PEKA, Andro Oki SH, meminta kepada pihak penegak hukum melalui Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Agus Andrianto, agar menindak tegas tempat hiburan malam yang diduga tak berijin, karena menurutnya diduga ada oknum aparat Negara yang bekingi tempat hiburan malam tersebut.

Andro juga mengatakan kepada awak Media, kalau Titanic Frog tersebut diduga tak mengantongi ijin prihal tempat hiburan malam itu adalah tanah milik PTPN Sei Semayang yang dibangun oleh sekelompok oknum.

Menurutnya untuk administrasi pengurusan ijin hiburan malam minimal harus memiliki surat hak kepemilikkan tanah, barulah ijin akan dikeluarkan oleh pihak terkait.

“Seyogyanya hal tersebut menjadi atensi pihak penegak hukum melalui Kapoldasu, agar menindak tegas.

Keluhan warga masyarakat yang selama ini merasa kalau kampung mereka sudah tidak nyaman lagi dengan dibukannya Titanic Frog,” imbuh Oki yang juga merupakan advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Binjai.

Oki juga meminta kepada pemilik diskotik Titanic Froog untuk menutup tempat hiburan malam itu, pasalnya lokasi diskotik tersebut hingga saat ini diduga menjadi lokasi penyakit masyarakat, sarang maksiat dan jual beli pil ekstasi serta barang haram sabu-sabu serta menyediakan wanita-wanita muda bokingan.

Diskotik Titanic Froog yang berlokasi di Desa Namurumbe Julu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara, tersebut diduga sudah membayar upeti alias setoran kepada oknum aparat yang membekingi tempat maksiat yang dikenal sebagai lokasi hiburan malam kebal hukum tanpa tersentuh aparat penegak hukum sama sekali.

Ketua L-M PEKA berharap kepada Kapoldasu, agar mendengarkan keluh kesah warga masyarakat Sumatra Utara khususnya warga Kota Binjai, Deli Serdang dan juga warga Kabupaten Langkat yang langsung perbatasan dengan daerah

LOGO Diskotik Titanic Frog

lokasi Titanic Frog itu.

“Negara kita sudah darurat narkoba, jadi jangan lagi ada toleransi kepada oknum aparat yang selama ini membekingi Titanic Frog. Jangan lagi ada korban anak dibawah umur yang menjadi korban narkoba,” tegas Oki kepada awak media.

Terpisah, Ustadz Muhammad Mustofa,salah seorang ulama di Sumatra Utara sangat kecewa dengan adanya tempat hiburan malam ilegal seperti Titanic Frog.

Menurutnya,bebasnya tempat hiburan tersebut beroperasi, berarti pertanda kehancuran bagi umat. Karena menurutnya, mayoritas pengunjung yang datang ke lokasi hiburan malam Titanic Froog merupakan generasi muda.

“Kalau pihak kepolisian tidak merespon keluh kesah warganya, maka bisa menjadi preseden buruk bagi para generasi muda dan para penegak hukum. Percayalah hancurnya negri ini diakibatkan oleh banyaknya para aparat Negara yang membekingi tumbuh suburnya narkoba dan prostitusi di Titanic Frog.Jadi tidak salah jika masyarakat menilai adanya kebobrokan moral dan tanggungjawab pihak penegak hukum. Padahal sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa di lokasi itu sudah terbukti adanya dugaan transaksi narkoba dan tempat transaksi jasa prostitusi,” ujarnya.

Ustad Muhammad Mustofa menambahkan jika tidak adanya respon dari pihak aparat penegak hukum, pihaknya akan segera berkordinasi denga para tokoh agama, ulama dan tokoh masyarakat, untuk menutup lokasi hiburan malam diskotik Titanic Froog.

Pihaknya mengatakan tidak peduli siapa saja yang mem-backup lokasi itu. Sebab menurutnyaselaku ula-

ma dirinya berkewajiban melakukan upaya meminimalisir berkembangnya penyakit masyarakat.

“Dugaan saya, aparat yang membekingi tempat hiburan malam tersebut adalah oknum TNI-Polri, serta melibatkan oknum-oknum wartawan. Biarkan saja jika ada aparat yang membekingi lokasiperusak generasi muda itu. Nantinya jika pihak pembeking terbukti ada dilokasi dan mengetahui adanya transaksi jual beli narkoba tersebut agar ditindak sesuai hukum yang berlaku di NKRI,” ujarnya.

Pihaknya mengetahui fungsi dan tugas para oknum aparat tertentu yang selalu ada di lokasi atau pun hanya bermain di belakang, pastinya untuk memberikan informasi apabila nantinya diadakan razia serta akanmembocorkannya kepada pihak pengusaha yang dikenal merupakan salah seorang tokoh organisasi masyarakat itu.

“Kalau apa yang kita sampaikan ini tidak ditanggapi, Ustadz Mustafa juga akan mendatangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta membuat audensi ke institusi penegak hukam, baik Polisi Militer, TNI/Polri.

Kalau tidak ada tanggapan mengenai beroperasinya tempat hiburan ilegal itu, kita akan melakukan aksi ke lokasi tersebut secara tibatiba,” geram Ustadz, sembari menceritakan adanya beberapa kasus perkosaan bergilir yang dialami remaja perempuan karena dicekokin narkoba di lokasi hiburan malam ilegal tersebut.

Sementara itu, salah seorang humas Titanic Frog, saat dikonfirmasi awak media, melalui sambungan WhastApp perihal perijinan operasional lokasi hiburan malam tersebutseperti tidak senang dan hingga saat ini enggan memberikan komentar. (redaksi/rm)

ILUSTRASI kegiatan fun bike di Aceh.(foto/trb)

TAMIANG, RAKYAT MEDIA Sekda Kabupaten Aceh Tamiang, Basyaruddin mengapresiasi keterlibatan masyarakat memeriahkan HUT kabupaten dengan berpartisipasi di acara sepeda dan jalan santai.

Sepeda dan jalan santai ini akan dilangsungkan Minggu (7/4/2019) nanti, dengan titik start di lapangan belakangan kantor Bupati Aceh Tamiang.

Dia menegaskan kegiatan ini sepenuhnya untuk membiasakan

masyarakat berolah-raga sekaligus meningkatkan silaturahmi antarlapisan masyarakat.

Basyaruddin juga mengingatkan agar di hari H nanti, masyarakat tetap menjaga kesopanan dan kesantunan.

“Terutama dari sisi pakaian.

Harus tetap diperhatikan, pakaian harus sopan dan menutup aurat,” kata Basyaruddin, Rabu (3/4/2019).

Sepeda dan jalan santai ini sudah menjadi agenda rutin Pemkab Tami-

ang untuk mengisi kemeriahan pada setiap hari jadinya.

Dari informasi yang diterima media ini, calon peserta sepeda dan jalan santai dalam memeringati HUT Kabupaten Aceh Tamiang ke17 ini terus bertambah.

Panitia yang membuka loket penjualan di GOR Aceh Tamiang menyebut hingga Rabu (3/4/2019) penjualan tiket sepeda dan jalan santai ini sudah menembus 5 ribu lembar.(dedi/rel/rm)

SUMATERA BARAT

8

Minggu, 7 - 14Edisi April Minggu : #2019, 259 Tahun IV, I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Harga: Rp6.500,-

Minggu, 7 - 14 April 2019, Minggu I

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

8

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

BLH Sumbar Teliti Berbaunya Air Danau Diatas PADANG, RAKYAT MEDIA - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meneliti penyebab keruh dan berbaunya air Danau Diatas di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang selama ini sangat meresahkan warga.

"Kita sudah ambil sampel airnya. Sekarang sedang diteliti di laboratorium. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada hasilnya," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Siti Aisyah di Padang, Jumat (5/4/ 2019).

Siti mengatakan, terkait dengan keresahan masyarakat diakibatkan berubahnya kondisi air danau, sehingga pasokan air PDAM dihentikan dan sementara waktu belum melayani kebutuhan air bersih kepada warga.

“Perkiraan sementara, air danau itu menjadi keruh dan berbau akibat naiknya belerang. Namun perlu dibuktikan dengan hasil laboratorium,” ujarnya.

Dijelaskannya, perubahan kondisi air Danau Diatas itu terjadi sejak Februari 2019. Meski tidak menyebabkan kematian ikan, tetapi hasil tangkapan nelayan menjadi menurun.

Sekitar 1,6 Juta Penduduk Sumbar Belum Terdaftar BJS Kesehatan (FOTO/IST)

DANAU Diatas, sumber air bersih PDAM di Kab.Solok yang saat ini kondisinya airnya berbau.

Menurutnya instansi terkait tidak bisa buru-buru mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan kondisi air danau itu. Karena butuh kepastian atas penyebabnya sebelum dicarikan solusinya.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, meminta intansi terkait cepat merespon persoalan itu karena telah meresahkan masyarakat.

Ia menyebut, saat ini ada program prioritas nasional terkait penyelamatan danau yang digagas pemerintah pusat.

Dua danau di Sumbar yaitu Danau Singkarak dan Danau Maninjau, masuk dalam program prioritas penyelamatan danau terse-

but.

Maski Danau Diatas tidak termasuk, namun setidaknya saat ada pakar tentang danau yang datang ke Sumbar, kondisi danau itu bisa menjadi salah satu pokok pembicaraan.

Danau Diatas merupakan salah satu danau yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan karena terletak di kaki Gunung Talang dan di antara hijaunya Bukit Barisan.

Hawa yang sejuk dan pemandangan alam sekitar yang indah, menjadi daya tarik tersendiri untuk danau yang masuk kategori dangkal dengan titik terdalam 44 meter itu.(rel/rm)

RSUD dr.Sadikin Pariaman Study Banding ke RSUD Pasaman PADANG, RAKYAT MEDIA - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman terima kunjungan manajemen dr.Sadikin Kota Pariaman, Kamis (04/04).

Kunjungan manajemen dr.Sadikin kota Pariaman tersebut disambut baik oleh direktur RSUD Lubuk Sikaping dr Young Marzuhaili.

Dr Young Marzuhaili dalam sambutannya menyampaikan, penghargaan dan rasa terima kasih atas kunjungan dan kepercayaan RSUD dr.Sadikin Pariaman dan memilih Kabupaten Pasaman sebagai rujukan dalam melakukan study banding di Aula RSUD Lubuk Sikaping.

Amdarisman kepala Dinas Kesehatan Pasaman dalam sambutan nya menyampaikan RSUD Lubuk Sikaping ini merupakan salah satu sentral pelayanan publik.

"Makanya kita tidak puas begitu saja. Masih banyak jalan dan perjuangan yang kami lakukan demi membesarkan RSUD dalam melayani masyarakat Pasaman, karena mempertahankan lebih berat dsri merebut bintang 5" dan Pemkab Pasaman di bidang Labor dari 8 Labor se Kabupaten/Kota, Labor kita juga mendapatkan bintang 5," katanya.

Sementara Kepala Dinas Kota Pariaman Bakhtiar

IST

KADIS Dinas Kesehatan Kab.Pasaman dan Direktur RSUD Lubuk Sikaping bersama dokter dan karyawan RSUD Lubuk Sikaping saat menerima kunjungan RSUD dr.Sadikin Kota Pariaman, Kamis (04/04).

S.Km menyampaian RSUD dr. Sadikin Pariaman memilih RSUD Lubuk Sikaping sebagai tempat Study Bandingnya, karena RSUD Lubuk Sikaping merupakan RSUD yang telah melakukan survei SNARS. Direktur RSUD dr. Sadikin Pariaman dr.Hendi Putra Menyampaikan bahwa pada saat ini pihaknya tidak melaksanakan study banding tapi study tiru, yaitu akan meniru semua dari RSUD Lbuk Sikaping, dan untuk meniru itu pada saat ini pihaknya membawa rombongan sebanyak 43 orang dari berbagai pokja.

"Kunjungan study banding ini dilakukan karena RSUD sendiri dalam waktu dekat juga akan melakukan survey akreditasi SNARS

pada bulan Tahun ini," sebutnya.

Bahwa RSUD dr. Sadikin yang dipimpinnya saat ini sedang berjuang untuk berkembang, dan direktur serta manajamennya memiliki semangat untuk berjuang untuk memberikan pelayanan sesuai Standar Nasional yang ditetapkan SNARS, lanjut Hendri.

"Kita harus akreditasi SNARS karena kita ingin membangkitkan budaya mutu dan kepuasaan pasien, akreditasi SNARS itu bukan untuk kepentingan marketisasi saja, tapi untuk kepentingan RS yang lebih tinggi, yaitu peningkatan mutu dan layanan pasien. Mutu itu terimplementasi dari komponen-komponen akreditasi," tandasnya. (rm/rel)

Masyarakat Berterimakasih Atas Pembangunan 30 Unit Jamban Oleh TNI PADANG, RAKYAT MEDIA – Masyarakat di tiga desa di Kepulauan Mentawai sangat berterimakasih atas pembangunan 30 unit jamban yang dilakukan TNI belum lama ini.

Menurut Dandim 0319/Mentawai, Letkol Czi Didid Yusnadi, idealnya pembangunan 30 jamban tersebut dapat memenuhi kebutuhan warga sekaligus dalam upaya menciptakan pola hidup sehat masyarakat.

Krusialnya, kegiatan TMMD berorientasi pada pembangunan jalan untuk keperluan evakuasi dan ekonomi. Namun adanya masukan yang diterima dari berbagai pihak termasuk masyarakat, pada akhirnya menyetujui pemban-

gunan 30 unit jamban pada kegiatan TMMD 104 Mentawai belum lama ini.

Menurut Letkol Czi Didid Yusnadi, masing-masing desa mendapatkan bantuan 30 unit jamban sehat.

Selain jamban, kemanunggalan TNI bersama rakyat juga mengarah pada pembangunan fisik lain seperti jalan, jembatan dan perbaikan rumah tidak layak huni serta rumah ibadah. ''Saat itu, pada minggu ketiga pelaksanaan kegiatan TMMD 104 Mentawai, pengerjaan infrastruktur sudah mencapai tahap 90 persen dan alhamdulilah pelaksaaannya sesuai dengan yang ditargetkan, rampung sesuai waktu yang

ditetapkan,'' ungkapnya.

Soal anggaran kegiatan tahunan itu, Dandim 0319/ Mentawai, Letkol Czi Didid Yusnadi menjelaskan, khusus pembukaan lahan jalan sepanjang 5 kilometer menelan biaya senilai Rp1,9 miliar dan didukung dana lainnya dari Komando Atas senilai Rp360 juta untuk keperluan makan dan transportasi prajurit.

“Selain didukung ratusan satgas dari berbagai satuan, TMMD 104 Mentawai juga melibatkan seluruh komponen masyarakat yang selama ini mengharapkan pembaharuan dengan kehidupan perekonomian yang jauh lebih sehat dan menjanjikan.(rel/kbrn)

PADANG, RAKYAT MEDIA – Memasuki tahun kelima implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, telah menargetkan jumlah masyarakat yang tergabung dalam program ini setidaknya mencapai 95 persen.

Namun kenyataan di Sumatera Barat (Sumbar), masih ada 1,6 juta penduduk yang belum terdaftar dalam kegiatan JKN. “Jumlah penduduk Sumbar 5,5 juta orang. Dari jumlah itu masih ada 1,6 juta yang belum masuk dalam program JKN,” ungkap Kepala BPJS cabang Padang, Asyraf Mursalina ketika beraudiensi dengan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, belum lama ini.

Asyraf menjelaskan, penduduk yang belum terdaftar JKN didapat dari perbandingan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di sistem BPJS Kesehatan dengan NIK dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat yang belum tergabung dalam program JKN tersebar di berbagai kabupaten/kota.

“Ini memang masih perlu perhatian besar. Padang Pariaman pencapaian peserta BPJS Kesehatan baru 65 persen, masih ada 160 ribu penduduknya yang belum terdaftar.

Pesisir Selatan 68 persen, masih ada 161 ribu penduduknya belum masuk JKN. Kabupaten Solok 69 persen, atau masih ada 115 ribu pendudukn-

(FOTO/IST)

KEPALA BPJS cabang Padang, Asyraf Mursalina ketika beraudiensi dengan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit.

ya belum JKN. Begitupula di beberapa daerah lain,” rincinya.

Kendati demikian, menurut Asyraf, data peserta JKN di Sumbar masih perlu diverifikasi kembali. Sebab terdapat temuan peserta JKN yang NIKnya ganda, serta pesreta dengan data ganda.

“Ada satu orang tapi terdaftar sebagai peserta mandiri, namun masih terdaftar juga sebagai penerima iuran dari APBN. Inilah yang perlu dibahas bareng untuk menyelesaikan data sebenarnya, berapa yang belum tergabung dalam JKN-KIS. Lalu bagaimana mengatasi warga miskin yang belum tergabung dalam JKN, apakah melalui bantuan Pemda atau CSR perusahaan,” ulasnya.

Menyikapi hal itu, Wagub Nasrul

Abit memastikan akan berkoordinasi dengan seluruh bupati/wali kota agar ikut memberikan perhatian serius dalam perbaikan pendataan peserta yang belum tergabung dalam JKN. “Kesehatan merupakan pelayanan dasar. Semua harus memperhatikannya, terutama bagi daerah yang kepesertaannya JKNnya masih rendah,” Menindaklanjuti hal tersebut, dijadwalkan rapat bersama antara BPJS Kesehatan, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta BKKBN. “Mereka kita kumpulkan untuk mendapat data mikro penduduk Sumbar. Kita tidak bisa pakai data BPS, karena sifatnya makro,” pungkasnya.(rel/khaidir)

CMYK

9 MINGGU, 7 - 14 APRIL 2019, MINGGU I

Minggu, 7 - 14 April 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

9

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 259 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

DPRD Kepri Inisiasi Hak Angket

Dugaan Perselingkuhan Nurdin Basirun Kepala BP2RD Provinsi Kepri

Reni Yusneli

BP2RD Kepri Belum Masimal Pungut Pajak Air dan Rokok BATAM, RAKYAT MEDIA-Meski Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau optimis pendapatan dari pajak dan retrebusi daerah akan melampui target pada tahun 2019 ini. Menyusul realisasi pada triwulan pertama 2019 ini, target pendapatan yang diproyeksikan BP2RD Kepri sebesar 20 persen sudah terhimpun lebih dari 22 persen.

Kepala BP2RD Provinsi Kepri Reni Yusneli, menggatakan salah satu sumber pajak daerah yang terbesar Baca Hal 10

Penderita HIV/ AIDS di Kepri Mengkhawatirkan

Kepala Dinas Kesehatan Kepri

Tjetjep Yudiana TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA -Berdasarkan hasil survei Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, angka penderita HIV/AIDS di Provinsi Kepulauan Riau sangat mengerikan.

“Dari jumlah homoseksual, waria dan PSK yang kami periksa kesehatannya, masyarakat dapat menilai apakah ini bencana atau tidak. Mengerikan!” kata Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana, di Tanjungpinang, Selasa (2/4/2019) Baca Hal 10

DIREKTUR PT RAMADHAN DITETAPKAN TERSANGKA PELABUHAN DOMPAK L I N G G A , RAKYAT MEDIA – Para tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Dompak, akhirnya satu persatu berhasil diringkus dan harus meringkuk di dalam jeruji hotel prodeo.

Kasat Reskrim Polres Terakhir, peTanjungpinang nyidik Polres AKP Efendri Alie Tanjungpinang kemudian akhirnya menetapkan status Direktur PT Ramadhan, Ikhsan sebagai DPO, terkait dugaan korupsi pelaksanaan proyek pekerjaan lanjutan pemban Baca Hal 10

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA -Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau menginisiasi hak angket terkait tiga kasus yang diduga menyangkut Gubernur Kepri, H.Nurdin Basirun.

Wakil Ketua DPRD Kepri, Husnizar Hood, mengatakan, kasus yang mendorong sejumlah anggota legislatif mengajukan hak angket diantaranya yakni

pertambangan bauksit di Bintan yang merusak hutan dan lingkungan, kasus amoral dan tunjangan guru SMA/SMK dan MA. “Kasus amoral itu terkait laporan polisi yang disampaikan B, seorang wanita (staf di Pemprov Kepri) belum lama ini terkait pernyataan sejumlah pengguna akun di media sosial Facebook, yang menuduhnya berselingkuh dengan Gubernur Nurdin.Ini

sempat viral, dan menjadi perbincangan sampai hari ini,” katanya.

Politisi asal Partai Demokrat itu menyatakan sejumlah anggota DPRD Kepri lebih ingin mengajukan hak angket dibanding hak interpelasi.Syarat untuk mengajukan hak angket itu tidak terlalu sulit, karena cukup sejumlah anggota legislatif dari dua fraksi.

“Sudah diagendakan Badan Musyawarah untuk dibahas jadwalnya,” tegasnya.

Husnizar mengatakan pengajuan hak angket ini terbuka, dan diharapkan dikawal oleh seluruh elemen masyarakat. Dalam perjalanannya akan terlihat siapa yang mendukung

Husnizar Hood

Baca Hal 10

Pejabat di Sekwan DPRD Kepri Tilap Dana Publikasi Media

Diduga Tiap Tahun Miliaran Rupiah Bocor Mengalir ke Kantong Pribadi BATAM, RAKYAT MEDIAMenanti tak ada kepastian, itulah yang selama ini dirasakan oleh sejumlah perusahaan media di Kepri.Kendati miliaran rupiah belanja publikasi dianggarkan untuk Sekretariat DPRD Kepri. Tapi dana yang seharusnya untuk membayar kerjasama publikasi kepada media ternyata menjadi ajang korupsi para pejabat di Sekwan DPRD Kepri.

Hal ini terungkap berawal daritertangkapnya dua orang wartawan gadungan Ilham dan Alfian. Warga Tanjungpinang.

Kedua oknum yang mengaku sebagai LSM dan Wartawan Koran Pemantau Korupsi (KPK) tersebut ditangkap Polres Tanjungpinang karena diduga melakukan pemersan terhadap oknum Kasubag Humas Sekwan Provinsi Kepri Benito Manura. SS sebesar Rp110 juta.

Tertangkapnya kedua wartawan gadungan ini sempat heboh dan menjadi perhatian public. Pasalnya modus pemerasan tersebut ada kaitannya dengan

dugaan penggelapan dana publikasi yang melibatkan oknum pejabat Kasubag Humas DPRD Kepri Benito Masnura.

Bahkan, oknum pejabat yang diduga terlibat penggelapan dana publikasi itu sudah beberapa kali menyuap kedua oknum tersebut agar kasusnya tidakdiungkap ke media Bukti pemberian uang tutup mulut pertama kali dilakukan pada bulan Juli 2018 sebesar Rp10 juta, kemudian berlanjut pada bulan Agustus sebanyak Rp 50 juta dan terakhir pada tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp50 dan kemudian ditangkap oleh Polres Tanjungpinang. Sayangnya Polres tanjungpinang yang menangani kasus tersebut hanya bertindak sepihak. Sementara oknum pejabat yang sudah memberikan uang suap alias menyogok kedua wargad itu sama sekali tidak diproses.

Perlu diketahui, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas disebutkan, bagi pelaku penyuapan atau menyogok

SEKWAN DPRD Hamidi Arsyad (kiri) dan Kabag Humas DPRD Kepri Benito Masnura (kanan)

berupa pemberian barang atau uang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau swasta sudah merupakan perbuatan tidak pidana yang diatur dalam Pasal 209 ayat (1). Dimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi penyuap dapat diancam dengan

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: Selain diatur dalam KUHP, suap juga telah diatur dalam UU Korupsi, yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko-

rupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Jika mengacu pada kedua UU tersebut maka Polres Tanjungpinang harus Baca Hal 10

Kabaharkam Polri Gubernur Kepri dan Bupati Sambangi Natuna Bintan Akan Diperiksa Pantau Kesiapan Pemilu NATUNA, RAKYAT MEDIA -Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri, Komjen Pol Drs.Moechgiyarto, S.H, M.Hum,sambangi Polres Natuna melakukan pantauan situasi kesiapan Keamanan dalam rangka pengawasan Pam Pemilu 2019 wilayah perbatasan, pada Senin (26/3/2019).

Polres Natuna Nugroho Dwi Kar yanto, S.I.K menyambut kedatangan Jenderal Bintang Tiga, Kabaharkam Mabes Polri berserta rombongan tiba di Bandara Raden Sadjad, memakai pesawat Pol Airud Mabes Polri.

Pertemuan singkat Kabaharkam bersama rombongan dengan polres Natuna berlangsung tertutup di ruang

kerjanya.

Kabaharkam pada jumpers di Mapolres Natuna, Jalan Air Mulung Kelurahan Bandarsyah Ranai, Natuna, menyampaikan, kedatangannya untuk mengadakan safari untuk memastikan persiapan keamanan dalam menghadapi pemilu serentak tinggal beberapa lagi, sekaligus untuk memelihara kemampuan personil Polri yang sedang bertugas di wilayah perbatasan Natuna “Hal ini merupakan tahapan kedua, dimana tahap pertama di wilayah Kalimantan ditambah tiga Polda, di Sumatera yakni Polda Babel, Sum Baca Hal 10

PANITIA Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI dipimpin Muhammad Nasir, saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Kabupaten Bintan – Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (8/3/2019) lalu.

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Kasus perusakan lingkungan akibat 19 lokasi pertambangan bauksit di Kabupaten Bintan berbuntut panjang. Terkait kasus tersebut, tak hanya sebatas pencopotan dua pejabat di jajaran Pemprov Kepri, tetapi Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Bupati Bintan Apri Sujadi akan diperiksa oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengagendakan akan memeriksa Guber Baca Hal 10

SAMBUNGAN

Minggu, 7 - 14 April 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Penderita HIV/AIDS Sebab, dari jumlah penderita yang terdata diperkirakan sudah menularkan kepada orang lain lewat interaksi aktivitas hubungan seksual.

Berdasarkan hasil survei kesehatan yang dilakukan petugas terhadap 250 orang pria yang menyukai sesama jenis, 23 orang di antaranya positif HIV/AIDS.Penderita HIV/ AIDS itu seluruhnya berada di Batam.

Sememtara dari 400 orang pekerja seks komersial (PSK), 5 di antaranya positif HIV/ AIDS.Para PSK yang terjangkit HIV/AIDS juga berdomisili di Batam.

“Sebanyak 53 orang waria yang diperiksa kesehatannya, 3 di antaranya terjangkit HIV/AIDS.Tiga kasus HIV/AIDS waria terjadi di Tanjungpinang,” ujarnya.

Sekedar diketahui, dari jumlah data yang ada, bukan tidak mungkin masyarakat lain yang pernah melakukan hubungan seksual dengan pelanggan, Homoseksual, PSK atau Orang Dengan HIV/ AIDS (ODHA) serta pasangan ODHA itu sendiri, secara tidak disadari telah tertular.

Jadi bisa dibayangkan, jika seorang ODHA tidak menyadari dirinya tertular virus HIV/ AIDS, melakukan hubungan seksual dengan orang lain, secara otomatis, penularan virus yang menghabiskan sel darah putih serta merusak sistem kekebalan tubuh ini bisa menyebar sangat cepat.Bahkan kepada orang yang bukan melakoni pekerjaan sebagai PSK. Secara kasat mata, orang lain serta dirinya sendiri tidak menyadari kalau telah tertular virus HIV/AIDS.

Semua tampak seperti manusia normal pada umumnya tanpa adanya terlihat gejala tertentu, khususnya pada awal-awal terpapar.

Sebab, ada jenjang masa jendela atau window periode (stadium) pascapenularan selang beberapa tahun kemudian.

Perlu diketahui, HIV (Human Immunodeficiency Virus) yakni virus yang menyebabkan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). AIDS itu sendiri merupakan arti harafiahnya yakni sekumpulan gejala penyakit menjadi satu saat menyerang tubuh karena sudah tidak ada lagi sistem kekebalan tubuh karena kehabisan sel darah putih atau dikenal dengan komplikasi yang menyebabkan kematian.

Tjetjep menjelaskan jumlah penderita HIV/AIDS yang didata Dinkes Kepri bukan angka yang akurat, karena lebih banyak pelaku homo seksual, waria dan PSK yang tidak ingin diperiksa kesehatannya. Mereka kemungkinan takut diperiksa, dan tidak siap mengetahui penyakit yang dideritanya setelah melakukan hubungan seks bebas dan menyimpang.

Sehingga, jumlah penularan HIV/AIDS diperkirakan lebih besar dari yang terdata karena masih banyak masyarakat yang rentan tertular virus mematikan ini tidak menyadari kalau dirinya telah tertular dan menularkan.

“Kami tidak memiliki kapasitas untuk memeriksanya,” katanya.

Tjetjep mengemukakan jumlah penderita HIV/AIDS

Dugaan Perselingkuhan hak angket dan siapa pula yang menolaknya.

“Tentu masing-masing punya argumen.Kalau saya ingin ajukan hak angket,” tegasnya.

Ia menegaskan pengajuan hak angket ini bukan main-main atau hanya sekadar gertak. Hal itu juga tidak mempengaruhi masa jabatan anggota DPRD Kepri yang berakhir September 2019.

“Kawal bersama agar tidak saling curiga,” katanya.

Hak angket, menurut dia cara yang paling tepat dalam menyelidiki tiga kasus itu.

Nanti MA yang membuktikan apakah gubernur melanggar visi dan misi atau tidak.

“Ini akan berakhir apakah presiden melalui Mendagri akan memakzulkan gubernur berdasarkan putusan MA atau tidak,” ucapnya.

Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera Persatuan Pembangunan DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah menyatakan gelombang dukungan penggunaan hak angket terkait kasus pertambangan bauksit di Kabupaten Bintan semakin besar.

“Lebih dari separuh jumlah anggota DPRD Kepri secara pribadi ingin mengajukan hak angket dan hak interpelasi.Sepertinya lebih banyak yang ingin mengajukan hak angket,” kata Ing Iskandarsyah.

Iskandar merupakan inisiator agar mengajukan hak interpelasi atau hak angket dalam menyikapi kasus pertambangan bauksit di Bintan. Inisiasi hak interpelasi atau hak angket muncul lantaran ingin mengetahui sejauhmana peran gubernur dalam kasus itu.

“Saya pribadi, banyak informasi dan data awal yang kami terima, namun membutuhkan pendalaman,” katanya.

Namun sampai sekarang, menurut dia DPRD Kepri secara kelembagaan belum mendapat data-data terkait permasalahan pertambangan bauksit di Bintan dari Dinas ESDM Kepri.

Sementara pertambangan bauksit di Bintan berlangsung massif sejak tahun 2018, padahal Pemprov Kepri tidak mendapatkan PAD dari kegiatan tersebut.

“Siapa yang diuntungkan? Yang jelas lingkungan menjadi rusak, dan harus diperbaiki,” katanya.

Sementara Dinas PTSP Kepri memberi 19 ijin pengangkutan dan penjualan atas nama Gubernur Kepri berdasarkan rekomendasi Dinas ESDM Kepri. Padahal akibat pertambangan bauksit di daratan dan pulau-pulau di Bintan, lingkungan dan hutan menjadi rusak.

“Kami ingin menangani permasalahan itu dari akarnya sehingga membutuhkan data dan informasi lebih mendalam. Saya akan mendukung apapun keputusan teman-teman di DPRD Kepri, apakah mengajukan hak interpelasi atau hak angket,” ujarnya.

Iskandar yang juga anggota Komisi II DPRD Kepri mengatakan sejumlah anggota legislatif juga menginginkan kasus lainnya masuk dalam alasan pengajuan hak interpelasi ataupun hak angket.

“Kalau saya pribadi ingin fokus kasus bauksit, namun dalam perjalanannya, pansus dapat memasukkan kasus lainnya.Silahkan saja,” tegasnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan kasus kerusakan lingkungan akibat pertambangan bauksit di pulau-pulau di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan

Kabaharkan Polri sel dan Lampung. Saat ini ada Tujuh Polda sedang dilaksanakan pemantauan keamanan dan juga memberikan arahan kepada anggota yang bertugas di PAM TPS (Tempat Pemungutan Suara),” papar Moechgiyarto Menurut Komjen Moechgiyarto, jumlah personil tidak akan ditambah hanya saja kualitasnya yang akan ditingkatkan melalui pelatihan dan arahan dari pimpinan untuk menjaga pelaksanaan pemilu dapat berjalan tertib dan kondusif.

“Selama kita melakukan peninjauan dilapangan tentu ada kendala yang dihadapi pada setiap Polres, akan disampaikan kepada atasan, semuanya akan dievaluasi dan perbaiki guna menghadapi pemilu Serentak tahun 2019,3 ucapnya.

Dia mengakui Sinergitas

TNI-POLRI di wilayah perbatasan sudah berjalan baik.Hndaknya hubungan tersebut tetap terjaga dan saling koordinasi antara satu sama lainya jika ada hal-hal yang menggangu situasi keamanan Kamtibmas.

Seusai mengunjungi Natuna, Kabaharkam dan rombongan akan bertolak menuju Dumai Provinsi Riau.

Moechgiyarto juga berharap agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik serta dapat mewakili calon anggota legislatif yang berkualitas, juga memilih pimpin yang bisa membawa bangsa ini kearah yang lebih baik, jujur, adil dan sejahtera, pungkasnya.

Tampak hadir dalam rombongan Kabaharkam diantaranya, Anjak Utama Baharkam Polri, Irjen Pol.Drs.Bambang Purwanto S.H, M.SI, Karobinopsnal

Sambungan Hal. 9

bisa jauh lebih banyak dari temuan petugas kesehatan di Kepri. Penularan virus mematikan itu akan terus terjadi sepanjang masih ada anggota masyarakat dan para penderita HIV/AIDS berprilaku seks bebas dan menyimpang.

“Ini yang kita sebut dengan fenomena gunung es.Dari jumlah yang terdata sedikit tetap fakta sebenarnya dapat menjadi sangat banyak,” ucapnya.

Tjetjep sendiri merasa harus membeberkan permasalahan serius penularan HIV Aids ini untuk mencegah penularan secara massif. Ia menilai perubahan prilaku seks harus dilakukan agar tidak terjangkit penyakit yang belum ada obatnya tersebut.

“Kami berharap seluruh organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat bersama-sama mencegah agar HIV Aids tidak menular lagi,” katanya.

Menurut dia, penularan HIV Aids melalui jarum suntik sampai sekarang belum ditemukan Dinkes Kepri. Namun bukan berarti tidak ada, karena pengguna narkoba cenderung tertutup. “Kami berharap ada kajian khusus terhadap persoalan ini, yang melibatkan tim ahli,” katanya.

Tjetjep mengatakan penyakit HIV/AIDS sampai sekarang belum ada obatnya. Lembaga kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas hanya memiliki obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

“Gairah seks penderita HIV/AIDS itu sama seperti manusia normal. Karena itu, harus diwaspadai,” jelasnya. (roedys/rm) Sambungan Hal. 9

Riau akan naik sampai ke pengadilan.

Kepala Balai Penegakan Hukum Wilayah Sumatera, KLHK, Edward Hutapea, di Tanjungpinang, Kepri, Selasa (2/4/2019), mengatakan, meskipun sampai sekarang, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus itu.

“Kami diberi waktu tiga bulan.Setelah gelar perkara akan ditetapkan tersangka dalam kasus itu,” tegasnya.

Ia mengatakan, pemeriksaan terhadap mantan Kepala Dinas ESDM Kepri Amjon dan mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepri Azman Taufik tergantung hasil proses penyelidikan sementara.

Model pemeriksaan yang dilakukan dari bawah ke atas, ujarnya.

“Jika nama Amjon dan Azman Taufik disebutkan oleh saksi-saksi, maka kedua pejabat itu diperiksa. Termasuk Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Bupati Bintan Apri Sujadi,” tegasnya.

Edo, demikian sapaannya, menjelaskan proses penyelidikan memang belum rampung. Sebanyak 15 pejabat Pemkab Bintan dan Pemprov Kepri sudah diperiksa.

Pemeriksaan terus berlanjut kepada pejabat dan perusahaan lainnya.

Sementara terkait perbaikan lingkungan dan hutan, Edo menegaskan tergantung keputusan pihak pengadilan. ”Nanti pihak pengadilan yang menghukum para terdakwa kasus itu apakah salah satunya memperbaiki lingkungan yang rusak atau lainnya,” katanya.

Untuk saat ini, kata dia, KLHK mengejar target terhadap kasus perusakan hutan dan lingkungan yang sudah disegel oleh KLHK. (redaksi/rm) Sambungan Hal. 9

Baharkam Polri Brigjen Pol. Drs.Ermi Widyatno, M.M, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol.Drs.Edi Setio M.Si dan Kabag Opsnalev Korsabhara Baharkam Polri Kombes Pol.Drs.Aridan Jeremia Roeroe.

Selain itu, Kasubdit Binmasair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol.Drs.Oka Eswara Dwiasoka Chandrana, MPB, Anjak Madya Bid Polair Baharkam Polri, Kombes Pol.Drs.Suroso Miharjo, Kasubbag Renopsnalat Bag Binlat Baharkam Polri, AKBP Drs.Nolly Mandagi .M.A, Ps, Kasubbag Latopsnal Bag Binlat Baharkam Polri, AKBP Netra Naswita, Korspri Kabaharkam Polri AKP Bambang Askar, S.H, MH, ADC Kabaharkam Polri Brigadir Agus Mikel. (redaksi/rm)

Direktur PT Ramadhan gunan fasilitas Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang senilai Rp9.783.700.000, APBN-P tahun 2015.

Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang, AKP Efendri Alie, mengatakan kalau penetapan tersangka ini atas pengembangan fakta persidangan dua terdakwa, Hariyadi S,Sos MM Bin Tuginen dan Berto Riawan ST Bin Lukito dalam kasus yang sama.

Dalam sidang dua terdakwa tersebut, nama Ikhsan disebut-sebut oleh sejumlah saksi ikut menerima kucuran aliran dana korupsi proyek pelabuhan Dompak tersebut, bahkan salah seorang saksi,

Abdul Rohim Kasim Jo, Direktur PT Iklan Maju Sejahtera (IMS), sebagai salah subkon pelaksanaan kegiatan proyek tersebut, jelasjelas menyebutkan keterlibatan Ikhsan, sebagai pihak yang ikut menerima aliran dana proyek itu.

Efendrie Alie menjelaskan, Abdul Rohim Kasim Jo sendiri merupakan tersangka baru yang telah ditetapkan oleh penyidik Unit Tipkor Satreskrim Polres Tanjungpinang, menyusul penetapan tersangka yang saat ini menjadi terdakwa, Hariyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Berto Riawan selaku

Sambungan Hal. 9

Direktur PT Karya Tunggal Mulya Abadi KTMA sebagai pemenang tender.

“Kita sudah terbitkan DPO untuk Ikhsan tersebut, Hal ini berkaitan dengan fakta persidangan ,”kata Efendri Alie.

Sebelumnya nama Ikhsan tidak masuk dalam berkas berita acara atas dua terdakwa Haryadi dan Berto tersebut namun dari fakta persidangan dimuka hakim maka akhirnya penyidik memutuskan untuk menindaklanjuti fakta tersebut dan kemudian menetapkan yang bersangkutan menjadi DPO Polres Tanjung Pinang.

BP2RD Kepri yang dipungut BP2RD adalah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ditargetkan Rp439 miliar untuk setahun. Pajak PKB yang terealisasi di triwulan pertama 2019 ini sebesar Rp101 miliar atau 23 persen.

“Selain itu, pajak dari bea balik nama yang ditargetkan Rp229 miliar pada 2019 in, yang sudah terealisasi Rp71,9 miliar atau mencapai 31 persen. Sedangkan, pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) target setahunnya Rp310 miliar, realisasinya kini sudah mencapai Rp76 miliar atau mencapai 24 persen,” terang Reni, Senin (1/4/2019).

Diakuinya, ada dua sumber pajak yang belum bisa ditarik maksimal yakni Pajak Air Permukaan dan pajak rokok. Namun, secara persentase perolehan keseluruhan pajak sudah mencapai 22,6 persen atau senilai Rp249 miliar.Ini melampaui

target karena yang diproyeksikan 20 persen dari target setahun untuk periode Januari hingga Maret ini.

Untuk pajak air permukaan, sambung Reni BP2RD, pajak yang sudah dipungut dalam triwulan ini sudah mencapai Rp438 juta. ”Perolehan untuk mencapai terget lebih besar terus kita lakukan, karena BP2RD ditargetkan memungut pajak Rp1,1 triliun. Memang untuk triwulan pertama kita sudah di atas target karena dibebankan mendapat 20 persen, namun yang terealisasi sudah 22,6 persen, namun untuk mencapai 100 persen sampai Desember 2019 mesti tetap gencar sosialisasi,” terangnya.

Reni Yusneli mengungkap banyaknya mobil dinas di Kepri yang menunggak pajak.Karena itu Ia mengharapkan agar seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Provinsi Kepri un-

tuk mengintarisasi aset berupa mobil dinas untuk dibayarkan pajaknya.”Kami imbau untuk membayarkan pajak mobil dinas,” kata Reni saat dijumpai di Kantor DPRD Kepri Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (1/4/2019) kemarin.

Ia mengakui, beberapa daerah memang sudah melaporkan pajak mobil dinasnya di sejumlah samsat daerah masing-masing. Namun, masih ada beberapa daerah lainnya belum melaporkan. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada Pemda dan Pemko untuk segera melaporkan dan membayarkan pajak kendaraan dinas tersebut.

Karena menurut Reni, potensi dari pendapatan pajak kendaraan dinas tersebut masih cukup besar.”Kami minta untuk diiventarisir mobil dinas itu untuk dibayarkan pajaknya,” tegasnya.

Selain itu, capaian penerimaan pajak pada triwulan

I 2019 sebesar Rp 230 miliar atau 23 persen dari target yang telah ditentukan. ”Target pajak 2019 ini Rp 1,1 triliun. Triwulan pertama ini kami targetkan 20 persen,” katanya.

Ia mengutarakan, pajak yang dihasilkan tersebut masih dominan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak air permukaan. ”Sementara untuk pajak rokok, baru dapat terealisasi bulan April, karena itukan bagi hasil dengan pusat,” imbuh Reni.

Kendati melebihi target, penarikan dari sektor pajak kendaraan ini masih kurang maksimal. Dari beberapa samsat di Kabupaten/Kota, nyatanya masih ada yang tidak melampaui target. Seperti, pada samsat Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas. (rm/jasniwati).

Sambungan Hal. 9

Humas DPRD Kepri mesih menunggak pembayaran.

Padahal dana publikasi kerjasama DPRD Kepri dengan media baik cetak, elektronik dan online tiap tahun terus dianggarkan cukup besar yakni mencapai Rp 8 miliar lebih. Anehnyaentah kemana dana tersebut raibnya, padahal dana yang telah dicairkan dari bendahara atau keuanganitu hanya sebagian kecil saja yang dibayar kepada media.

“Modus mereka mengelabui perusahaan media, semua media dibuatkan MoU perjanjian kerjasama publikasi antara DPRD kepri dengan perusahaanmedia. setelah ditandangani oleh pihak media surat perjanjian tersebut tidak diberikan kepada pihak media tapi hanya dipegang oleh PPK, tujuannyaagar pihak media tidak bisa melakukan tuntutan jika anggaran publikasi tersebut tidak dibayar. ”ungkap salah seorang pemilik media yang tidak bersedia disebut namanya.

Kemudia MoU tersebut yang mereka ajukan untuk mencairkan dana publikasi itu ke bagian keuangan, tapi

setelah dana itu cair yang dibayarkan ke media hanya sebagian kecil saja alasanmereka saat ini pemerintah lagi devisit anggaran. Padahal pengajuan anggaran publikasi itu setiap triwulan tidak berkurang sesuai dengan yang mereka ajukan.

Karena memang dana publikasi untuk satu tahun sudah dianggarkan, ungkap sumber.

Sumber itu menambahkan, diperkirakan setiap tahun miliaran rupiah anggaran publikasi di Sekretaris DPRD Kepri ditilap oleh oknum pejabat PPTK dan oknum Sekwan DPRD Kepri. Sejak PPTK Humas DPRD kepri dijabat Benito Masnura, tiap tahun pembayaran publikasi ke media tidak pernah selesai. Padahal menurut pejabat bagian keuangan DPRD Kepri semua publikasi telah dibayar alias diselesaikan.

Hingga kini tunggakan publikasi Humas DPRD Kepri kepada Surat Kabar Suara Mandiri Pos dan Koran Rakyat Media selama dua tahun yakni 2017 dan tahun 2018 mencapai Rp200 juta lebih belum diselesaikan.

Gubernur Kepri nur Kepri Nurdin Basirun dan Bupati Bintan Apri Sujadi dalam kasus perusakan lingkungan dan hutan akibat pertambangan bauksit.

“Kalau dilihat dari peranannya, sangat berpotensi Gubernur Nurdin Basirun dan Bupati Apri Sujadi diperiksa penyidik sebagai saksi,” kata Kepala Balai Penegakan Hukum Wilayah Sumatera KLHK, Edward Hutapea, yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Selasa.

Pria yang disapa Edo itu mengatakan pemeriksaan terhadap jajaran di Pemerintahan Bintan dan Kepri yang berhubungan dengan kasus itu masih berjalan.Belasan pejabat dari masing-masing pemerintahan sudah diperiksa.

Proses penyelidikan juga mengarah kepada pihak perusahaan. Penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi yang bekerja di-PT Gunung Bintan Abadi dan CV Swakarya. Pemeriksaan terhadap pihak lainnya dalam perusahaan itu juga dilakukan.

Selain itu, penyidik KLHK juga memeriksa sejumlah saksi dari perusahaan lainnya.

“Pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam kasus pertambangan bauksit pada 19 lokasi,” katanya.

Lebih lanjut, Efendri Alie belum bisa menyebutkan status yang bersangkutan Ikhsan, karena masih dalam proses penyelidikan dan pihaknya juga belum melakukan pemeriksaan terhadap Ikhasan tersebut. Hal lain juga menyangkut tentang proses pencekalan.

“Kalau masalah pencekalan, jika seseorang itu sudah diperiksa, dan ditetapkan sebagai tersangka, kemudian status dan nomor pasport yang bersangkutan juga harus jelas, baru bisa kita cekal. Yang jelas, masih dalam proses penyelidikan,” pungkasnya.(taufik/rm) Sambungan Hal. 9

Diduga Tiap memperoses oknum pejabat yang memberikan suap kepada kedua wartawan gadungan tersebut.

Keterangan yang dihimpun media ini tahun 2015 s/ d 2017 dana APBD Provinsi Kepri yang diposkan di Seketariat Dewan yang dipimpin Hamidi banyak ditemukan kebocoran anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.Seketaris Dewan (Sekwan) DPRD Kepri, Hamidi beberapa waktu lalu kepada wartawan mengaku pusing soal dana publikasi karena dana Publikasi tahun 2018 telah dihabisi Benito Masnura SS, Kabag Humas dan Protokoler Setwan DPRD Kepri.

Imbas dari perbuatan Kasubag Humas dan Protokoler DPRD Kepri Benito Masnura, yang diduga menilap dana publikasi kerjasama tersebut, tidak hanya ratusan perusahaan media yang terdaftar di DPRD Kepri jadi tertunda pembayarannya dan ada yang tidak dibayar diakhir tahun 2018. Seperti Surat Kabar Suara Mandiri Pos dan Koran Rakyat Media selama dua tahun yakni tahun 20017 dan 2018 pihak

10

Edo mengemukakan pihak KPK juga mulai masuk ke dalam kasus pertambangan bauksit. KLHK mendukung penuh KPK untuk menyelidiki apakah ada praktek KKN dalam proses hingga pelaksanaan pertambangan bauksit di Bintan.

“Kami akan membangun sinergisitas dengan KPK. Kami mendukung KPK masuk dalam kasus pertambangan bauksit di Bintan. Ini akan memperkuat proses hukum yang sudah berjalan,” tegasnya.

Edo mengatakan kuat dugaan ada pembiaran terhadap perusakan hutan dan lingkungan akibat pertambangan bauksit.Pemerintah daerah yang memiliki wewenang tidak melakukan tindakan berupa pencabutan seluruh ijin pengangkutan dan penjualan bauksit, dan pencabutan IMB. “Dari hasil pemeriksaan di-KLHK nanti akan ketahuan siapa melakukan apa,” ujarnya Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI dipimpin Muhammad Nasir menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Kabupaten Bintan – Provinsi Kepulauan Riau.Sidak digelar guna memastikan kerusakan

Padahal dalam surat kerjasama MoU sudah jelas tertulis jumlah dan besaran biaya publikasi dalam satu tahun.

Namun pada tahun 2018 hanya dibayar Rp 30.000.000.

Hingga berita ini naik cetak, Sekretaris DPRD Kepri Hamidi Arsyad belum berhasil dikonfirmasi. Sementara Benito Masnura, mengaku sudah dicopot dari jabatan tersebut sejak bulan November 2019 jadi tidak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan tunggakan itu. Meski demikian kata Benito, itu sebenarnya kan hutang kantor, siapapun pejabat yang menggantikan dirinya harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan tunggakan tersebut.

“Walau saya tidak menjabat lagi disana, pengganti saya harus bertanggungjawab untuk menyelesaikannya, jangan melempar tanggungjawab kepada saya, kan itu tunggakan kantor yang harus diselesaikan. Sekarang pengganti saya pejabatnya Fatric dia harus menyelesaikan jangan dilempar ke saya lagi,”kata Benito ketika ditemui di kediamannya Kamis (3/4/2019).(rm/mawardi) Sambungan Hal. 9

lingkungan diduga akibat penambangan bauksit oleh PT Gunung Bintan Abadi (GBA).

Saat sidak ke lokasi tambang, Jumat (8/3/2019) lalu, Nasir sempat berdialog langsung dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Kadis ESDM) Kepri yang memberikan izin tambang, tanpa melihat kerusakan lingkungan yang terjadi.

“Perusahaan ini harus segera diperiksa.Pemerintah Kepri juga harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan ini, karena mereka yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), ” kata Nasir, kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/ 3/2019) belum lama ini.

Dijelaskannya, lokasi tambang bauksit PT.GBA berada di tengah kawasan hutan mangrove di Pulau Bintan.

Menurut Nasir, eksplorasi bauksit di Bintan terkesan tak terkendali. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bintan banyak mengeluarkan izin dengan harapan dapat tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kita minta Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengecek semua regulasi ini

dan menghentikan seluruh kegiatan yang menurut kami melanggar aturan hukum,” tegas Nasir.

Dia tambahkan, PT.GBA bahkan mengantongi izin ekspor bauksit dari Kementerian ESDM dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan quota seberat 1,6 juta metrik ton ke China mulai 19 Maret 2018 sampai dengan 19 Maret 2019.

“Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan Kementerian ESDM pada tanggal 8 Februari, juga ditemukan dokumen tentang pencabutan rekomendasi ekspor mineral logam dengan kriteria tertentu kepada PT GBA dalam kaitannya dengan Smelter,” ungkap politikus Partai Demokrat itu.

Karena sangat merugikan lingkungan dan melanggar regulasi Kementerian ESDM dan KLHK, maka DPR akan semua pihak terkait.

“Kita akan panggil perusahaan ini dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Minerba, Bareskrim Polri, Jampidsus, termasuk Kemendag, dan Kemenperin untuk melihat apa yang terjadi di Kepri ini,” pungkas Nasir saat itu.(redaksi/rm).

CMYK

11

Minggu, 7 - 14 April 2019, Minggu I

IKLAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

BINTAN-TANJUNGPINANG Website: www.rakyatmediapers.co.id

Minggu, 7 - 14 April 2019, Minggu I

12

Kunjungan Pemerintah Kota Solok ke Pemerintah Kota Tanjungpinang TANJUNGPINANG,RAKYAT MEDIA -Wakil Walikota Tanjungpinang, Hj.Rahma, S.IP, menerimakunjungan Pemerintah Kota Solok ke Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka untuk melakukan studi banding terkait B2SA, Selasa (2/4/2019).

Rombongan Pemerintah Kota Solok yang langsung diketuai oleh Wakil Walikota Solok Reiner, ST, MM, di dampingi oleh Ketua GOW Kota Solok, Camat, Lurah, Pengurus PKK Kecamatan dan Kelurahan Rahma mengucapkan rasa ter-

imakasihnya dan merasa senang kepada rombongan Pemerintah Kota Solok yang telah datang ke Kota Tanjungpinang.

Ia juga berharap silaturahmi antara Kota Solok dan Tanjungpinang dapat terus terjalin sehingga kedepan dapat menjalin kerjasama.

“Semoga dengan kunjungan silaturahmi ini dapat membawa manfaat antar kedua daerah dan bisa saling bekerjasama dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Solok Reiner, ST, MM, mengatakan mereka juga sangat se-

nang dapat berkunjung ke Kota Tanjungpinang yang masyarakatnya dikenal memiliki keramahan serta kota yang indah.

“Kami berharap dapat belajar banyak di Kota Tanjungpinang, khususnya para angota PKK, untuk studi banding terkait B2SA di Kota Tanjungpinang,” jelasnya.

Kunjungan ini juga dilakukan tanya-jawab terkait pelaksanaan B2SA yang telah dilombakan dari tingkat kelurahan, kecamatan bahkan tingkat kota.

Dalam diskusi ini dilakukan bersama Kepala Dinas Pertanian,

Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang, Hj.Raja Khairani, MM, Kepala DP3APM Kota Tanjungpinang, DR.Ahmad Yani, MM, M.Kes dan Perwakilan PKK Kota Tanjungpinang, M.Syukri dan Iswarajana, SE. Diakhir pertemuan dilakukan penyerahan cenderamata antara Kota Tanjungpinang dan Kota Solok oleh Wakil Walikota Tanjungpinang yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Drs.Riono, M.Si, serta Asisten II Pemko Tanjungpinang H.Irwan, S.Sos, MM. (rm/hms) Wakil Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, S.IP

Ada Dugaan Korupsi Proyek Pembanggunan Jembatan I Dompak TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA –Hilangnya sisa plat pembanggunan jembatan I Dompak berbuntut panjang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang mencium aroma dugaan korupsi dalam pembangunan Jembatan I Dompak Tanjungpinang tahun 2007 hingga 2010 yang menghabiskan dari anggaran APBD Kepri sebesar Rp 244 miliar.

Hal ini terungkap dalam persidangan La Mane, terdakwa pencurian plat baja Jembatan Dompak, dengan agenda mendengarkan keterangan lima orang saksi dari ASN Dinas PUPR Pemprov Kepri, Selasa (2/4/2019) lalu.

Kelima saksi di antaranya, Kepala Dinas PUPR Abu Bakar, Kasi Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam (SDA) Rodi Antari, Staf Ahli Gubernur Kepri Heru Sukmoro, Emi Aziz dan Evi yang merupakan staf Dinas PUPR Pemprov Kepri.

Dalam persidangan, saksi Rodi Antari mengatakan awalnya pemenang tender pembangunan Jembatan I Dompak dimenangkan oleh PT Nindiya Karya. Namun dalam pembangunannya proyek multiyers ini progresnya tidak selesai, dikarenakan anggaran di Pemprov Kepri tidak tersedia.

“Sehingga kami melakukan pemberhentian (putus kontrak) pekerjaan pembangunan jembatan yang dilakukan PT Nindiya Karya,” kata

SAKSI dari Dinas PU Kepri, masing-masing Rodi (tengah), Abu Bakar (belakang) dan Heru Sukmoro (depan) usai diperiksa di PN Tanjungpinang.

Rodi.

Lebih lanjut Rodi menjelaskan, akhirnya PT Nindiya Karya melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena tidak melakukan pembayaran di tahun 2012. Berselang waktu sehingga hakim menjatuhkan putusan memerintahkan Pemprov Kepri untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 40 miliar kepada PT Nindiya Karya.

“Tetapi Pemprov Kepri melakukan mediasi sehingga akhirnya pembayaran menjadi Rp 35 miliar. Berdasarkan akta tunda bayar itu sudah dilaksanakan putusan damai. Sudah dibayar APBD 2012 di akhiri APBD Perubahan,” ucapnya.

Rodi mengaku setelah proses pembayaran selesai, kontrak selesai dan dilanjutkan lagi pembangunan Jembatan I Dompak yang dimenangkan oleh PT Wijaya

Karya (Wika) pada tahun 2014.

Mendengan keterangan saksi, bahwa pekerjaan pembangunan yang sempat terhenti dan tidak memenuhi target tersebut, ketua majelis Eduard P Sihaloho mencurigai ada dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Jembatan I Dompak.

Di mana jika dilihat dari fakta persidangan, katanya, bahwa pembangunan ini tidak sesuai anggaran dan waktu pekerjaan.

“Emang bisa tawar-menawar uang negara. Apa bisa pejabatnya tawar-menawar yang penting bayar,” cecar Eduard.

Hakim masih ingin menggali keterangan ke-3 saksi ini. Sehingga akhirnya ketiga saksi, di antaranya Abu Bakar, Rodi dan Heru Sukmoro diminta untuk dapat hadir kembali persidangan pekan depan.(rm/btmt)

KLHK Pastikan Kasus Perizinan Tambang Bauksit Hingga ke Pengadilan TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA -Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan kasus kerusakan lingkungan akibat pertambangan bauksit di pulau-pulau di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau akan naik sampai ke pengadilan.

Kepala Balai Penegakan Hukum Wilayah Sumatera, KLHK, Edward Hutapea, mengatakan hal itu, meskipun, sampai sekarang, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus itu.

“Kami diberi waktu tiga bulan. Setelah gelar perkara akan ditetapkan tersangka dalam kasus itu,” tegasnya, Selasa (2/4/2019).

Ia mengatakan, pemeriksaan terhadap mantan Kepala Dinas ESDM Kepri Amjon dan mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepri Azman Taufik tergantung hasil proses penyelidikan sementara.

“Model pemeriksaan yang dilakukan dari bawah ke atas Jika nama Amjon dan Azman Taufik disebutkan oleh saksi-saksi, maka kedua pejabat itu diperiksa. Termasuk Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Bupati Bintan Apri Sujadi,” tegasnya.

Edo, menjelaskan proses penyelidikan memang belum rampung. Sebanyak 15 pejabat Pemkab Bintan dan Pemprov Kepri sudah diperiksa.

Pemeriksaan terus berlanjut kepada pejabat dan perusahaan lainnya.

Sementara terkait perbaikan lingkungan dan hutan, Edo menegaskan tergantung keputusan pihak pengadilan.

“Nanti pihak pengadilan yang menghukum para terdakwa kasus itu apakah salah satunya memperbaiki lingkungan yang rusak atau

PERTAMBANGAN bauksit di Bintan

lainnya,” katanya.

Untuk saat ini, kata dia, KLHK mengejar target terhadap kasus perusakan hutan dan lingkungan yang sudah disegel oleh KLHK. Sebelumnya, kasus penerbitan ijin pertambangan bauksit di Bintan, Kepulauan Riau, disebut-sebut sudah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Kepala Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, Mirza Bahtiar, bahwa pihaknyatidak mengetahui tentang keterlibatan KPK dalam kasus dugaan penerimaan fee ijin pertambangan bauksit di Bintan ini.

Mirza hanya mengatakan, pihaknya akan segera mengevaluasi seluruh izin pertambangan yang dikeluarkan oleh DPM-PTSP Provinsi Kepri dan Dinas ESDM Provinsi Kepri.

Evaluasi dilakukan setelah Kepala DPM-PTSP Provinsi Kepri, Azman Taufik dan Kadis ESDM Provinsi Kepri, Amjon dicopot dari jabatan masing-masing akibat kesalahan administrasi dalam menerbitkan sejumlah izin usaha pertambangan bauksit di wilayah Kabupaten Bintan.

“Kami tengah menyiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),

setelah itu baru kita lakukan evaluasi semua izin tambang,” kata Mirza di Tanjungpinang, Jumat.

Mirza berdalih dan turut membenarkan, bahwa penerbitan izin tambang yang dikeluarkan oleh kedua Kepala Dinas tersebut tanpa sepengetahuan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun.

Secara administrasi, lanjutnya, Gubernur memang telah melimpahkan kewenangannya menyangkut perizinan tambang kepada dua dinas terkait. Bahkan dalam hal penandatanganan penerbitan izin dilakukan langsung oleh Kepala DPM-PTSP. “Meski demikian, seharusnya penerbitan izin tambang itu ada tembusan ke Gubernur dan Inspektorat.

Tetapi sampai sejauh ini tidak ada. Itu yang sangat kita sayangkan,” dalih Mirza seolah menutupi keterlibatan pimpinannya tersebut.

Padahal, kegiatan eksplorasi pertambangan bauksit di Provinsi Kepri ini sudah berlangsung cukup lama dan semua pihak mengetahui jika bauksit yang diambil dari usaha dengan memanfaatkan perijinan ilegal ini sudah diekspor ke Tiongkok. (red/rm)

GUBERNUR Provinsi Kepri, Nurdin Basirun, meresmikan sejumlah proyek strategis di lingkungan Pemprov Kepri, di Pelantar II, Kota Tanjungpinang, Rabu (3/4).

Gubernur Kepri Resmikan Sejumlah Proyek Strategis Senilai Rp32 Miliar TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun, meresmikan sejumlah proyek strategis di lingkungan Pemprov Kepri, di Pelantar II, Kota Tanjungpinang, Rabu (3/4/2019).

Menurut Nurdin, proyek strategis tersebut sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

Pemprov Kepri terus berkomitmen mempercepat pembangunan di segala bidang termasuk infrastruktur.

“Dengan telah resminya sejumlah proyek ini diharapkan dapat segera beroperasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Nurdin.

Adapun sejumlah proyek yang diresmikan adalah pengembangan dan peningkatan pelabuhan Kuala Riau (Pelantar I dan II), peningkatan dermaga Sri Indera Sakti Pulau Penyengat, pembangunan fasilitas parkir becak Pulau Penyengat dan pembangunan gedung kantor HMI. Selain itu, terdapat sejumlah pembangunan yang terus dilakukan seperti penataan kawasan Pulau Dompak, jalan masuk kawasan Pemprov Kepri, jalan masuk kawasan Kantor DPRD, peningkatan kawasan pemukiman masyarakat Kampung Bugis, renovasi perumahan di kawasan Teluk Keriting dan pengadaan transportasi laut.

Nurdin menjelaskan, untuk pengembangan dan peningkatan pelabuhan Kuala Riau (Pelantar I dan

II) yang mana proyek sendiri telah berjalan sejak 2017 dengan total anggaran sebesar Rp32 miliar. Pengerjaan meliputi konstruksi dermaga, tamabatan kapal, ruang tunggu, tambatan tali dan pintu pagar dengan total panjang pelabuhan 200 Meter.

“Sebelumnya perlu 5-7 hari, setelah direnovasi proses bongkar muat dapat langsung selesai,” imbuhnya.

Kemudian untuk peningkatan dermaga Sri Indera Sakti Pulau Penyengat dengan pagu anggaran sebesar Rp2,6 miliar meliputi perbaikan ponton, pelantar dan ruang tunggu dan pembangunan fasilitas parkir becak Pulau Penyengat dengan pagu anggaran sebesar Rp1,4 Miliar.

“Pembangunan ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi warga dan wisatawan dengan tersedianya fasilitas di pelabuhan dan kawasan parkirnya,” sebutnya.

Kemudian untuk pembangunan gedung kantor HMI sendiri dibangun di tanah seluas 418 meter dengan luas bangunan 224 meter dan berlantai dua.

Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan sejumlah bantuan antara lain satu unit “Cold Storage Mobile” untuk Pemerintah Kota Tanjungpinang, peralatan bakar otak-otak sebanyak 20 set bagi pelaku usaha IKM, mesin jahit sebanyak 30 buah untuk pelaku usaha IKM di Tanjungpinang dan Bintan, serta 250 pcs sembako untuk buruh dan pekerja di

pelantar I dan II. Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul, mewakili masyarakat mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Kepri atas pembangunan yang telah dilakukan dan diharapkan sinergitas ini dapat terus terjalin dengan baik bagi kemajuan daerah.

“Apalagi Tanjungpinang sebagai wajah dari Kepri sebagai Ibu Kota, kita akan terus menjalin kerjasama diberbagai pembangunan dalam rangka mewujudkan kemajuan daerah,” ujar Syahrul.

Terkait kemajuan daerah, Syahrul melanjutkan bahwa itu ditandai dengan perubahan, maka komitmen untuk terus intens berkomunkasi akan terus di lakukan.

“Salah satunya adalah dengan pembangunan sumber daya manusia yang menjadi titik perhatian kita, karna salah satu unsur keberhasilan pembangunan dipengaruhi oleh manusia,” ungkap Syahrul.

Tampak Hadir pada kesempatan tersebut Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, Danlanud RHF Kolonel Pnb Elistar Silaen, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Rahma, Asisten I Raja Ariza, Asisten II Syamsul Bahrum, Sejumlah Kepala OPD, Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi, Ketua LAM Provinsi Kepri H Abdul Razak, tokoh Masyarakat beserta tamu undangan lainnya. (rel/ant/rm)

Kominfo Tanjungpinang Serahkan Sertifikat Workshop Administrator TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Plt Kepala Dinas Diskominfo Kota Tanjungpinang Drs. Soemantri menutup acara resmi Workshop Administrator Unit, Aplikasi Administrasi Perkantoran, di Hotel Aston Tanjungpinang, Selasa (02/4/2019) lalu.

Saat penutupan, Plt Kepala Dinas Diskominfo Kota Tanjungpinang Drs. Soemantri didampingi Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Raja Muhammad Ruslan ST,MT, menyampaikan kepada peserta yang sudah diberi materi pelatihan, agar dapat menggunakan, memanfaatkan, serta dapat menerapkan aplikasi tersebut di masingmasing OPD. Tambahnya, “ Workshop siMaya, yang dilaksanakan

selama 2 (dua) hari ini, dengan peserta sebanyak 70 orang, dan sudah mengakomodir kebutuhan user atau SDM pengelola aplikasi SiMaya di setiap instansi di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang,” Harap Plt Kepala Dinas Diskominfo kedepannya, aplikasi ini bukan hanya untuk dipahami saja, melainkan diterapkan dan selalu dipraktikkan dalam mekanisme pekerjaan, “ adanya aplikasi siMaya akan banyak memberikan manfaat dalam bekerja antara lain hemat kertas, hemat waktu dan biaya, sedangakan proses dan alur surat menyurat bisa ditelusuri dengan mudah, karena aplikasi siMaya dapat diakses dimana saja dengan menggunakan perangkat

PLT.KEPALA Dinas Diskominfo Kota Tanjungpinang Drs.Sumantri

yang ada Internetnya,” Tutur Plt.Kadis Kominfo “ Semoga dengan adanya Aplikasi siMaya sebagai portal aplikasi surat-menyurat ini, dapat digunakan langsung di setiap OPD dan

mempengaruhi kinerja pegawai kedepannya, terkhusus untuk Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat meningkat pelayanan Masyarakat,” Tutup Plt Kepala Dinas Diskominfo (rm/kmf )

CMYK

13

Minggu, 7 - 14 April 2019, Minggu I

LINGGA-KARIMUN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kapolres Karimun AKBP Hengky Pramudya :

Penimbunan Mitan di Karimun Belum Dijadikan Tersangka KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Oknum agen minyak tanah di Kecamatan Tebing, Karimun diduga menimbun bahan bakar rumah tangga. Akibatnya, minyak tanah menjadi langka di pasaran.

Kelangkaan tersebut memicu mahalnya harga minyak tanah.

Satu liternya bahkan dijual hingga Rp 15 ribu, melebihi harga eceran tertinggi.

Dugaan penimbunan minyak tanah masih diselidiki yang berwajib. Namun polisi menentukan jenis pelanggaran yang dilakukan oknum agen minyak tanah tersebut.

Kapolres Karimun AKBP Hengky Pramudya mengatakan kasus ini masih dalam status penyelidikan. “Masih kita dalami terus, masih dalam lidik. Belum ada penetapan tersangka. Kita periksa satu orang,” kata Hengky, kepada wartawan Kamis (4/4/2019).

Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Kabupaten Karimun untuk menentukan jenis pelanggarannya. ”Kita nanti koordinasi dengan Disperindag apakah pelanggaran administrasi atau bagaimana,” ujarnya.

Tapi meskipun penyelidikan terus dilakukan, minyak tanah dari agen tersebut

Kapolres Karimun AKBP Hengky Pramudya

telah didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal ini dilakukan agar kelangkaan minyak tanah yang sempat terjadi di Karimun tidak terulang lagi, meskipun kuota untuk Karimun telah dikurangi oleh pemerintah.”Tapi minyak tanahnya tetap didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya Polres Karimun mengamankan seorang pelaku usaha pemilik agen minyak tanah (mitan), Jumat (22/3/2019) pecan lalu. Diduga oknum tersebut melakukan penimbunan mitan subsidi. Akibat pengurangan subisidi mitan di daerah ini rentan dimanfaatkan oleh oknum mencari keuntungan. Kendati konversike gas mulai dijalankan, namun

masih banyak warga yang masih menjadikan mitan bahan bakar untuk memasak.

Secara bertahap pasokan mitan subsidi sudah dikurangi Pertamina. Saat ini di Karimun sudah berkurang hingga 75 persen. Sementara yang banyak beredar saat ini merupakan mitan non subsidi.

Situasi itu akhirnya dimanfaatkan oknum pangkalan untuk meraup keuntungan dari disparitas harga subsidi.

Polisi memantau setiap agen di Karimun. Dalam dua bulan terakhir, mitan subsidi mulai susah dijumpai.

Dari informasi, oknum tersebut melakukan penimbunan, kemudian secara bertahap menjual mitan yang masuk.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengatakan, jika pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan polisi memantau distribusi mitan. “Kita sudah koordinasi dengan kepolisian. Untuk agen agar tidak menyimpan minyak tanah, dan segera untuk mengantar kepangkalan-pangkalan,” ujarRafiq Penjual mitan di pangkalan juga diminta untuk tidak menaikkan harga subsidi, karena sudah ada ketentuannya. “Menyimpan, menimbun dan menaikan harga adalah tindakan pidana,” kata Rafiq.(rm/jimi)

Pemkab Karimun Berhentikan 7 Honorer Tidak Disiplin KARIMUN, RAKYAT MEDIA – Bupati Karimun Aunur Rafiq memberhentikan tujuh orang tenaga honorer di Pulau Kundur. Pemberhentian itu karena berkaitan dengan kinerja para honorer termasuk terkait kedisiplinan.

“Ada tujuh orang yang tidak kita berikan SK perpanjangan kontrak pada Senin(1/ 4/2019)laludi Kundur. Mereka memang diberhentikan dan tidak dipekerjakan lagi untuk tahun 2019 ini karena terganjal masalah kedisiplinan,” kata Rafiq, kemarin.

Selain tujuh orang honorer yang diberhentikan, ada tiga honorer lainnya tidak mendapatkan rekomendasi dari masing-masing atasannya. Sehingga tidak diberikan SK perpanjangan kon-

Pendistribusian Logistik Pemilu 2019 Diawasi Secara Ketat KARIMUN,RAKYAT MEDIA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun akan mendistribusikan logistik pemilu seminggu sebelum hari pencoblosan. Dalam melakukan pendistribusian akan dilakukan secara bertahap dan diprioritaskan terlebih dahulu bagi daerah-daerah pulau.

Ketua KPU Kabupaten Karimun, Eko Purwandoko mengatakan, pendistribusian dalam pendistribusian logistik, akan diawasi ketat seluruh pihak termasuk KPU, Bawaslu dan Polisi.

“Setelah dilayah pulau-pulau selesai di distribusikan, barulah di

Pulau Karimun kita distribusikan menyusul. Semua logistik akan disimpan di sekretariat Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), yang juga mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian,” ujar Eko, Selasa (2/4/ 2019)lalu.

Hinggasaat ini, KPU Kabupaten Karimun masih menanti sejumlah surat suara yang rusak pasca dilakukan penyortiran dan pelipatan. Menurut Eko, ada 1.765 surat suara yang rusak dan harus segera diganti, diantaranya surat suara untuk DPRD Provinsi Kepri 347 lembar, DPRD Kabupaten Karimun 192 lembar, DPD RI 40 lembar dam dan

sura suara Capres 105 lembar.

KPU kata Eko lagi, masih menunggu pengadaan untuk mengganti surat suara yang rusak tersebut dari KPU RI melalui KPU Provinsi Kepri. Yang dipastikan akan tiba di Karimun sebelum waktu pelaksanaan pendistribusian logistik Pemilu ke seluruh PPK. “Secara umum proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Karimun berjalan aman dan kondusif. Mudah-mudahan tetap lancar tanpa ada gangguan atau halangan apapun sampai pada penetapan atau rapat pleno,” harap Eko. (rm/trhd).

Wakil Bupati Lingga Tinjau Pulau Pekajang BUPATI Karimun Aunur Rafiq

traknya.

“Kalau digabung artinya ada 10 honorer tak dapat SK perpanjangan kontrak,” lanjut Rafiq.

Sekedardiketahui, jumlah tenaga honorer se-Pulau Kundur ditahun 2018 seban-

yak 704 orang, namun karena terjadi pemberhentian honorer dan tidak mendapatkan rekomendasi perpanjangan SK, sehingga tahun 2019 menjadi 694 orang tenaga honorer se Pulau Kundur. (rm/lndt).

Polres Lingga Bantu 50 Sak Semen di Masjid Al Fattah

WAKAPOLRES Lingga, Kompol Ferry Aprizon,S.E, didampingi Kabag Ops Polres Lingga Kompol H. Rusdwiantoro, Kabag Sumda Kompol Alfis Madan.

LINGGA, RAKYAT MEDIA –Jajaran Polres Lingga yang dipimpin Wakapolres Lingga, Kompol Ferry Aprizon, SE, serta sejumlah personil Polsek Dabo Singkep, melaksanakan bakti social yakni melakukan gotong royong sekaligus membantu pembangunan Masjid Al-Fattah yang berada di Sergang Laut, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Singkep, Selasa (02/4/2019).

Tampak hadir mendampingi Kabag Ops Polres Lingga, Kompol H.Rusdwiantoro, Kabag Sumda Kompol Alfis Madan, Kasat Polairud AKP Nurman, Kasat Norkoba AKP Felix Maux, Kapolsek Dabo Singkep, IPTU Ahmad Wahyudi SH, MH dan anggota Polres Lingga dan Polsek Dabo Singkep serta masyarakat yang berjumlah 30 orang.

Selain melakukan gotong royong Polres Lingga juga menyerahkan bantuan 50 sak semen untuk pembangunan masjid Al-Fattah yang diser-

SUASANA proses pelipatan surat suara di gudang logistik KPU Kabupaten Karimun

ahkan langsung kepada pengurus masjid drg.Deny.

Waka polres Lingga, Kompol Ferry Aprizon,S.E dalam sambutannya berharap dengan Pembangunan dan Perbaikan di Mesjid Al Fattah akan meramaikan Jamaah yang sholat di Mesjid ini.

“Polres Lingga sudah sering juga melaksanakan ibadah di Masjid Al Fattah.Melihat masjid ini ada perbaikan sehingga kami memberikan bantuan Semen sebanyak 50 sak. Juga akan membantu dalam pelaksanaan perbaikan di Masjid Al Fattah ini. Semoga bantuan yang kami berikan dapat bermanfaat untuk masjid Al Fattah. Dengan pembangunan dan perbaikan Masjid Al Fattah diharapkan akan meramaikan jama’ah yang sholat di masjid ini,” ujar Ferry Aprizon.

Perwakilan dari Masjid Al-Fattah melaui drg.Deny mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan oleh Polres Lingga.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuan Polres Lingga dalam pembangunan Masjid Al Fattah. Mari kita bersama-sama memakmurkan Masjid dan saya harap Sholat Subuh kita ramaikan seperti Sholat Jumat. Kita juga akan bekerjasama dengan Polres Lingga dalam menjaga Situasi yang kondusif. Dengan perbaikan Masjid ini akan meramaikan Jamaah yang sholat di Masjid Ini,” ujar Deny.

Kapolsek Dabo Singkep, IPTU Ahmad Wahyudi SH. MH. Juga mengatakan bahwa polisi juga harus berperan dibidang social kemayarakatan danersoalan keamanan itu tidak bisa diserahkan hanya kepada aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan peran serta dari masyarakat untuk menjaga keamanan.

“Sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum, polisi juga beperan dibidang social masyarakat agar polisi lebih dekat dengan masyarakat. Kegiatan bhakti social ini juga dilaksanakan dalam rangka menciptakan Pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk khususnya di wilayah hokum Polsek Dabo Singkep, Karena persoalan keamanan itu tidak bisa diserahkan hanya kepada aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan peran serta dari masyarakat untuk menjaga keamanan juga. Selain itu, bersih juga sebagian dari iman,” terang Kapolsek Dabo Singkep, Iptu Ahmad Wahyudi, SH, MH, yang baru dilantik 22 Maret yang lalu. (rm/taufik/rel)

LINGGA,RAKYAT MEDIA – Wakil Bupati Lingga, M.Nizar, melakukan kunjungan ke Pulau Pakajang, salah satu kawasan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Provinsi Bangka Belitung, Senin (1/4/2019) Dalam kunjungannya ke Pulau Pekajang tersebut, Nizar didampingi istri, Camat Lingga, Kabag Kesra di Setda Lingga, Kepala Disdukcapil, Kepala PLN Dabo, Kepala KPPAD beserta beberapa pejabat lainnya.

“Kita harus sama-sama menyingsingkan lengan baju untuk mensukseskan apa yang telah kita program kan.

Jadi kita tidak berjalan sendiri-sendiri demi kemajuan daerah,” ujarnya.

Diketahui, pada kunjungannya itu Nizar turut melihat tower mini, pembangunan serta rumah dinas PLN Desa Pekajang, lokasi untuk pendalaman tambatan perahu, puskesmas pembantu, sekolah, serta Pulau Pasir Keliling yang merupakan surge tersembunyi di Kabupaten Lingga.

Nizar lakukan peninjauan pembangunan PLN dan Rumah Dinas PLN dalam kunjungan kerja di Desa Pekajang Kecamatan Lingga.”Saya berharap di

WAKIL Bupati Lingga M Nizar

tahun 2019 ini penerangan listrik sudah terealisasi di seluruh Desa Pekajang dan kita semua berharap setiap desa terluar yang ada di Lingga ini listrik beroperasi selama 14 jam,” harapnya.

Sementara itu, Kepala PLN Dabo Singkep, Baghdhad Mushanif Surakhman, yang mendampingi Wabup Linggaberharap, dengan masuknya PLN di desa Pekajang segalanya bisa makin maju dan apa yang diinginkan oleh masyarakat agar segera bisa dijalankan. ”Pembangunan PLN ini target secara nasional akan selesai pada 2020, dan target kami 2019 udah selesai pembangunan dan sudah berjalan,” jelasnya.

Dia juga menyampaikan pesan kepada pekerja, agar lebih mengutamakan kesela-

matan dan kesehatan dalam bekerja, sehingga tidak menghambat target yang telah ditentukan.”Masalah lahan pun kita semuanya sudah clear, jadi untuk itu kita tidak ada kendala lagi,” sebutnya.

Sementara itu, Marjoko salah pekerja pembangunan PLN tersebut juga menyampaikan bahwa terdapat sedikit kendala yakni kekurangan papan dan itu juga merupakan salah satu faktor penghambat pekerjaan.

Disamping itu, saat meninjau pekerjaan pembangunan tersebut Wakil Bupati M Nizar menyematkan pesan bahwa dalam bekerja tanpa pengawasan dari manusia Allah juga melihat apa yang kita kerjakan. ”Untuk itu hatihatilah dalam bekerja, dan terimakasih telah bekerja dan

tetap utamakan keselamatan,” tutup Wakil Bupati menyampaikan pesan.

Wakil Bupati Lingga lakukan kunjungan Ke Desa Pekajang yakni ke tempat tower mini yang saat ini merupakan satu satunya alat penyedia akses telekomunikasi di Desa Pekajang.

Zul Karnain selaku ketua RW 2 di Desa Pekajang mengungkapkan terimakasih dengan didirikannya tower mini oleh pemerintah.”Kami sangat berterimakasih sekali dengan adanya tower mini ini, alhamdulillah ada kemuduhan untuk kami dalam memberikan informasi dan juga mendapatkan informasi. Apalagi jika ada yang sakit, jadi dengan adanya ini sangat mempermudah kami masyarakat sini jika meminta pertolongan dari daerah,” tambahnya.

Selain itu dia juga menambahkan, selain tower mini sebelumnya tower besar yang kurang lebih memiliki tinggi 70 meter tersebut sudah udah sejak 6 tahun yang lalu. ”Tower ini sudah lama sekali ada sekitar 6 tahun lebih, namun belum sama sekali bisa difungsikan dan bahkan bautbautnya sudah rapuh dan goyang jika diterpa angin kuat” paparnya. (rm/taufik)

Bupati Karimun Resmikan Dua Fasilitas Masyarakat KARIMUN,RAKYAT MEDIA-Bupati Karimun Aunur Rafiq meresmikan gedung Puskesmas dan Kantor Camat Meral Barat dan Puskesmas Ungar, Selasa (2/4)lalu.

Dalam meresmikan fasilitas kesehatan tersebut, terlebih dahulu Rafiq bertandang ke Pulau Ungar pada pagi hari, kemudian siang harinya dilanjutkan di Kecamatan Meral Barat pada agenda yang sama.

“Anggaran untuk Puskesmas Meral Barat menghabiskan dana sebesar Rp8,1 Miliar, dan Puskesmas Ungar sebesar Rp9,1 Miliar.

Anggaran dari dua fasilitas kesehatan di dua Kecamatan ini bersumber dari Dana Alokasi KHusus (DAK) afirmasi tahun 2018,” jelas Rafiq usai meresmikan Gedung Puskesmas dan Kantor Camat Meral Barat.

Sementara untuk gedung Kantor Camat Meral Barat dan Ungar, anggarannya bersumber dari Bangda Kemendagri untuk daerah perbatasan.Rafiq berharap, dengan keberadaan Puskesmas di dua Kecamatan termuda di Kabupaten Karimun itu dapat memakasimalkan pelayanan kesehatan bagi

masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Rachmadi menambahkan, sarana dan prasarana serta petugas medis di dua Puskesmas tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Namun untuk Puskesmas Ungar saat ini masih belum memiliki dokter gigi.

“Dua puskesmas ini hanya melayani pasien rawat jalan saja. Karena jarak dari Kecamatan Meral Barat kan cukup dekat untuk berobat ke RSUD Muhammad Sani jika akan dilakukan rawat inap.

Begitupun Puskesmas Ungar jaraknya dekat dengan Puskesmas Tanjungbatu. Sehingga tidak diadakan layanan rawat inap pada fasilitas kesehatan di dua Kecamatan ini,” kata Rachmadi.

Dia menambahkan, saat ini sarana prasarana dari dua Puskesmas tersebut dinilai sudah memadai dengan ditangani oleh 31 tenaga medis, sebagaimana aturan dari Kementerian Kesehatan nomor 75, sehingga dinilai sudah cukup atau memadai. “Hanya di Puskesmas Ungar yang kekuragan dokter gigi,” tutup Rachmadi.(rm/lndt)

GALERI FOTO

Minggu, 7 - 14 April 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

JURU Bicara Fraksi PAN, Nono Hadi Siswanto menyampaikan Tanggapan atau Jawaban Fraksi terkait Pendapat Walikota Terhadap Ranperda Penataan dan Pelestarian Kampung Tua

14

PIMPINAN DPRD Kota Batam, Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam menyanyikan Lagu Indonesia Raya sebelum dimulai Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Ranperda Penataan dan Pelestarian Kampung Tua SEMBILAN Fraksi DPRD Kota Batam menyampaikan tanggapan atau jawaban terkait Pendapat Walikota Terhadap Ranperda Penataan dan Pelestarian Kampung Tua pada Rapat Paripurna, Senin (11/2).

Harmidi Umar Husen, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Batam yang juga sebagai Pengusul Ranperda Penataan dan Pelestarian Kampung Tua mengemukakan, pembangunan Kota Batam sebagai kota industri telah berkembang dengan pesat, perkembangan tersebut perlu diiringi dengan pembangunan berbais pada penguatan karakter masyarakat yang memelihara nilai-nilai kearifan lokal, sejarah, budaya, bahasa, adat istiadat. Sehingga pembangunan Kota Batam dapat diarahkan menuju kota yang modern dan berperadaban lokal yang kuat.

Harmidi Umar Husen menam-

WAKIL Walikota Batam, Amzakar Achmad,S.Sos Menyerahkan Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 kepada Pimpinan DPRD Kota Batam usai Rapat Paripurna

JURU Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Budi Mardiyanto,SE,MM menyampaikan Tanggapan atau Jawaban Fraksi terkait Pendapat Walikota Terhadap Ranperda Penataan dan Pelestarian Kampung Tua

bahkan, pembangunan Kota Batam sebagai kota industri seharusnya tidak menggerus nilainilai lokalitas yang tumbuh dan hidup dalam komunitas Kampung Tua. Areal Kampung Tua kini di bawah penguasaan Badan Pengusahaan Kawasan Batam dalam bentuk Hak Penguasaan Lahan.

“Pemerintah daerah perlu melakukan penataan dan pelestarian kawasan Kampung Tua untuk melindungi eksistensi adat istiadat, budaya Melayu, arsitektur bangunan, situs, pemakaman tua, serta lingkungan tempat tinggal asli Kota Batam untuk memperkuat jati diri masyarakat Kota Batam. Karena itu, maka diperlukan upaya normatif melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pelestarian Kampung Tua,”Ujarnya.

Di tempat yang sama, Wakil Walikota Batam, Amzakar Achmad menyampaikan, terkait Ranperda

Penataan dan Pelestarian Kampung Tua ada dua aspek terkait Ranperda tersebut, dengan ini Pemerintah Kota Batam pada prinsipnya sependapat dengan usulan pengusul dan kiranya dapat dilakukan pembahasan tindak lanjut sesuai peraturan perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD,” katanya.

Amsakar menambahkan, dalam penyelesaian Ranperda ini harus sesuai dengan kaidah-kaidah. Ia juga meminta kepada DPRD Kota Batam, khususnya pengusul, kiranya dapat dilakukan penundaan pembahasan di DPRD sampai selesainya proses Pemilu Presiden dan Legislatif.

“Oleh karenaitu, kami berharap kiranya DPRD Kota Batam dapat mengagendakan kembali proses selanjutnya berdasarkan usulan dari Pemerintah Kota Batam sesuai dengan Tata Tertib yang berlaku di DPRD,” tegas Amsakar. (ist)

JURU Bicara Fraksi Persatuan Keadilan,H.Erizal T,SE,MM menyampaikan Tanggapan atau Jawaban Fraksi terkait Pendapat Walikota Terhadap Ranperda Penataan dan Pelestarian Kampung Tua

JURU Bicara Fraksi Golkar, Drs.Ides Madri,MM menyampaikan Tanggapan atau Jawaban Fraksi terkait Pendapat Walikota Terhadap Ranperda Penataan dan Pelestarian Kampung Tua

JURU Bicara Fraksi Gerindra, Harmidi Umar Husen menyampaikan Tanggapan atau Jawaban Fraksi terkait Pendapat Walikota Terhadap Ranperda Penataan dan Pelestarian Kampung Tua

CMYK

15

GALERI FOTO

Minggu, 7 - 14 April 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Wakil Wali kota Amsakar Ahmad menunduk menyambut kedatangan Menteri Agraria dan Tata RuangSfyan Abdul Djalil di lokasi acara

MENTERI Agraria dan Tata RuangSfyan Abdul Djalil bersama Anggota DPR RI Nyat Kadir di damping Wakil Wali kota Batam Amsakar Ahmad berdiri di lokasi acara

SEBANYAK 20 ribu sertifikat tanah masyarakat Kota Batam dibagikan di Dataran Engku Putri, Sabtu (30/3/2019).Pembagian sertifikat dihadiri langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A Djalil,”Dari laporan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kepri, untuk Pulau Batam tahun ini semua tanah sudah selesai bersertifikat. Ada beberapa masalah seperti tanah kampong tua. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam waktu secepatnya,” kata Sofyan.

Dalam sambutan, Kepala BPN RI ini mengatakan bahwa percepatan sertifikasi tanah merupakan program Presiden Joko Widodo.

Tahun 2018 telah diterbitkan sertifikat dan produk lain dari program pendaftaran tanah sistematis langsung (PTSL) untuk 9,3juta bidang.

Biasanya diterbitkan tiap tahun itu 500-800 ribu seluruh Indonesia. Tahun 2017 Pak Presiden perintahkan secepat mungkin sebanyak mungkin.Maka kota keluarkan 5,4 juta bidang. Loncatannya 10 kali dari kebiasaan di masa lalu.Tapi Pak Presiden belum puas, masih kurang.Maka kami keluarkan sertifikat dan

tanah atau sekitar 72,06 persen sudah bersertifikat. Dan 211.880 bidang tanah yang belum tersertifikasi.”Tahun 2019 kita targetkan 110 ribu pengukuran PTSL.Sebanyak 80 ribu dilakukan swadaya oleh BPN. Sementara 40 ribu oleh pihak ketiga.Dan target penerbitan sertifikat sebanyak 87.000,” kata dia.

Asnawati mengatakan BPN Kepri telah membuat komitmen untuk skema penyelesaiannya. Pada akhir April selesai 30 persen, akhir Juli 65 persen, dan akhir Oktober ditargetkan tuntas 100 persen. “Berdasarkan data, sampai dengan 28 Maret BPHTB Kepri sudah Rp 102.113.811.840,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala BPN Batam, Askani mengatakan tahun ini 3.000 bidang tanah yang akan disertifikatkan di Batam. Bahkan sampai akhir bulan ini, sudah 2.000 sertifikat yang diterbitkan BPN Batam. “Kalau Kepri targetkan selesai 2023, untuk Batam kita targetkan 2021. Tapi itu di luar kampong tua dan Rempang Galang. Sedangkan untuk di Pulau Batam dan pulau-pulau lain tak ada masalah,” kata Askani. (rm/media centre)

MENTERI Agraria dan Tata RuangSfyan A Djalil bersama Wali kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Walikota Amsakar Ahmad disambut dengan adat Melayu

Pemko Batam Bagikan 20 Ribu Sertifikat Pada masyarakat produk lain dari PTSL sebanyak 9,3 juta bidang. 2019, insya Allah akan keluarkan 10-12 juta bidang,” papar Sofyan.

Sampai 2014, sambungnya, baru 46 juta bidang tanah bersertifikat.Padahal jumlah tanah paling sedikit 160 juta bidang di seluruh Indonesia. Jika dengan jumlah biasa 500 ribuan setahun, diperkirakan butuh waktu 150 tahun baru bisa selesai. “Presiden tak mau seperti itu karena bisa menciptakan masalah hokum dan konflik di tengah masyarakat,” ujar mantan Kepala Bappenas tersebut.

Ia menjelaskan, program sertifikasi lahan ini penting untuk mencegah sengketa. Karena umumnya ketika harga tanah sudah menjadi tinggi, sengketa muncul. ”Di berbagai kota, sengketa lahan itu luar biasa. Oleh sebab itu Presiden perintahkan kami keluarkan sertifikat sebanyak mungkin secepat mungkin. Insya Allah target kita 2025 seluruh tanah di seluruh Indonesia akan di daftarkan, jika mungkin disertifikatkan,” tuturnya.

Kepala BPN Kepri, Asnawati mengatakan jumlah bidang tanah di Kepri ada lebih kurang 758.256 bidang. Sebanyak 545.376 bidang

MENTERI Agraria dan Tata Ruang Sfyan Abdul Djalil dan Walikota Batam Muhammad Rudi sedang berbincang serius di lokasi acara

MENTERI Agraria dan Tata Ruang Sfyan A Djalil bersama Gubernur Kepri, Walikota Batam Muhammad Rudi beserta warga yang menerima Sertifikat foto bersama

WALIKOTA Batam Muhammad Rudi dan Wakil Wali kota Amsakar Ahmad berjalan menuju kelokasi acara

MENTERI Agraria dan Tata Ruang Sfyan A Djalil bersama Wali kota Batam Muhammad Rudi memberikan penjelasan kepada masyarakat menerima Sertifikat foto bersama

MENTERI Agraria dan Tata Ruang Sfyan Abdul Djalil, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Walikota Batam, Wakil Walikota Batam, para pejabat dan masyarakat berdiri ketika dimulai acara

MENTERI Agraria dan Tata RuangSfyan A Djalil dan Wakil Walikota Batam sedang berjalan menuju ruang acara

MENTERI Agraria dan Tata Ruang Sfyan A Djalil dan Walikota Batam Muhammad Rudi sedang berbincang-bincang di damping Wakil Walikota Batam dan sejumlah pejabat

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun, sedang berada di lokasi acara pembagian sertifikat gratis kepada warga Kota Batam.

RAKYAT MEDIA Website: www.rakyatmediapers.co.id

Advertorial

Minggu, 7 - 14 April 2019, Minggu I

16

Bupati Amril Buka MTQ ke-45 Tingkat Kecamatan Mandau :

Dijadikan MTQ Wahana untuk Menciptakan Generasi Unggulan MANDAU, RAKYAT MEDIA -Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-45 Tingkat Kec. Mandau tahun 2019 M/1440 H. Kegiatan MTQ ini diselenggarakan di halaman Kantor Camat Mandau, Jln.Jend.Sudirman, No.56 Mandau, Duri, Sabtu (30/ 3) baru lalu. Acara MTQ ke-45 ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendri, Abi Bahrun, Ibra Teguh dan Mus Mulyadi.Meski di guyur hujan deras, acara berlangsung meriah dan khidmat.

Informasi yang diperoleh Rakyat Media sesuai dengan laporan panitia pelaksana MTQ ke45 ini, peserta keseluruhan sebanyak 187 orang, berasal dari 9 Kelurahan dan 2 Desa.

Bupati Amril Mukminin dalam sambutannya mengajak para umat muslim saling menjaga hubungan silaturahmi dan menjaga persatuan sesama umat beragama.

“Kita sesama muslim yang beriman harus dapat saling menjaga, jangan bersombong diri, jangan caci mencaci, jangan fitnah memfitnah, jangan menyebar hoaks atau berita bohong yang dapat menimbulkan perpecahan dan putusnya tali persaudaraan. Berjamaah dan kekompakkan merupakan modal utama dalam mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang sejahtera unggul dan mandiri,” ujarnya.

Bupati Amril menambahkan, bahwa MTQ yang dilaksanakan

setiap tahunnya ini hendaknya dapat menjadi dakwah Islamiah serta memberikan nilai-nilai positif melalui ajang silaturahmi, bertukar fikiran pengalaman dan meningkatkan solidaritas persaudaraan, dalam rangka membangun rasa persatuan dan kesatuan.

“Melalui MTQ ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk menciptakan generasi unggulan yang mampu menjadi teladan dan pelopor peradaban.Tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga mampu mempraktekkan serta menjunjung tinggi etika dan moral,” paparnya.

Dalam sebuah hadist, lanjut Bupati Amril, Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dikatakan bahwa perumpamaan seorang mukmin seperti lebah.Apabila ia makan maka ia akan memakan suatu yang baik.

Dan jika ia mengeluarkan sesuatu, ia pun akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Dan jika ia hinggap pada sebuah dahan untuk menghisap madu ia pun tidak mematahkannya.

“Artinya kita sebagai sesama muslim yang beriman, harus dapat saling menjaga.Jangan bersombong diri, jangan caci mencaci, jangan fitnah-memfitnah, jangan menyebarkan berita hoax/ berita bohong yang dapat menimbulkan perpecahan dan putusnya tali persaudaraan,” ingatnya lagi.

Dijelaskan Bupati, gegap gempita dan riuh gemuruh menjelang pesta demokrasi yang sudah di depan mata, kini mulai terasa. Peserta dan penyelengga-

ra pemilu sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi pemilu 2019 demi terlaksananya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai amanah UUD 1945.

“Untuk itu kami ingatkan jangan sampai ada berpecah belah antara kita, meskipun berbeda pilihan kita tetap bersaudara,” ujar Amril.

Pemilu 2019 yang sudah mendekat, haruslah dijamin bahwa secara kualitas akan lebih baik dari pada pemilu 2014, baik dari jumlah pemilih yang lebih banyak dan jumlah pelanggaran yang harus lebih berkurang secara statistik.

“Untuk itu dalam kesempatan ini, kami mengajak kita semua,seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bengkalis, khususnya masyarakat di Kecamatan Mandau untuk meneguhkan niat dan diri kita untuk ikut serta dalam mensukseskan pemilu 2019 yang penuh integritas dan berkualitas,” tuturnya Sementara itu Camat Mandau dalam sambutannya mengatakan pihaknya sangat berterimaksih atas kehadiran Bupati beserta istri.

“Kami sangat berbangga dan berterima kasih kepada Pak Bupati dan Ibu yang telah berkenan menyempatkan waktu nya sesuai agenda Kecamatan Mandau, membuka MTQ ke-45 di Kecamatan Mandau.Panitia MTQ ke45 ini sebagian besar bahkan 65 % adalah anak anak muda Kec.Mandau. (rilis/indra/rm).

(FOTO/HUMAS)

BUPATI Amril Mukminin dan Anggota DPRD Bengkalis menekan tombol tanda pembukaan MTQ ke-45 tingkat Kecamatan Mandau.