EDISI 256

CMYK

Disdik Kepri Gunakan Anggaran Publikasi Media Belum Terverifikasi

Baca Hal 13

K O R6 A N Maret U M U2019, M Minggu I Rabu, - 13

Mau Pasang Iklan Hubungi

0778-479636

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Terverifikasi Administrasi & Faktual

Rabu, 6 - 13 Maret 2019, Minggu I

Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri

Edisi : # 256 Tahun IV, Harga: Rp 7.000-

Proyek Jalan Dinas PUPR Kepri Diduga Sarat Korupsi Meski Angggaran Cukup Besar, Tapi Realisasi Pengerjaannya Dinilai Tidak Sebanding Dengan Biaya Proyek yang Dikucurkan Sampai Rp31 Miliar BATAM, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak hanyamenangkap sejumlah Kepala Daerah dan Kepala Dinas di daerah lain terkait kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan dan infrastruktur.Akan tetapi lembaga anti rasuah ini diharapkan tidak tutup mata untuk mengusut berbagai kasus pelaksanaan proyek pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yang diduga kuat berbau korupsi.

PROYEK pelebaran jalan Simpang BNI-Simpang Underpass Pelita

PROYEK jalan Simpang Franky-Simpang BNI

SALAH satunya pelaksanaan dua paket proyek pembangunan dan pelebaran Jalan protokol di Kota Batam, pekerjaan proyek yang sudah dimulai sejak tahun 2017 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Pertanahan (PUPR) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dikeluhkan para pengguna jalan dan masyarakat sekitar karena hingga saat ini proyek itu tidak kunjung selesai.

Proyek jalan yang dibiayai secara bertahap

Kepala Bidang (Kabid) Jalan PUPR Provinsi Kepri

Hendrija

Bersambung ke Hal 2

Investor Resah, Terkait Isu Kepala BP Batam Ex Officio BATAM, RAKYAT MEDIA –Duta Besar RI untuk Singapura, Ngurah Swajaya mengapresiasi terlaksananya dialog bisnis bertajuk “Roundtable Dialogue Session with Batam Authorities”.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama Kepala BP Batam dan Wali Kota Batam di hadapan para pengusaha Singapura yang tergabung dalam Singapore Business Federation (SBF) dan KADIN Singapore Commite di SBF Center, Robinson Road, Singapura Selasa (26/ 2/2019) siang.

“Saya kira kehadiran kedua pimpinan ini menjawab isu-isu yang beredar di media massa tentang dualisme.Kita tampilkan dua-

dua nya di sini Kepala BP Batam dan Wali Kota Batam.Karena bagaimanapun juga kebijakan pemerintah sudah jelas bahwa perbaikan iklim usaha akan terus ditingkatkan,” kata Swajaya, Humas BP Batam yang disampaikan kepada waratawan.

Menurutnya, kehadiran kedua pemangku kepentingan di Batam dalam kegiatan itu, akan memberikan sinyal positif bagi dunia usaha.Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady menyambut baik dialog investasi yang melibatkan pihaknya.

Dikatakan, BP Batam harus berperan aktif melayani kepentingan investasi se-

Bupati Bengkalis Kembali Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Proyek

Bupati Bengkalis

Amril Mukminin JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil Bupati Bengkalis Amril Mukminin, terkait kasus ko-

rupsi proyek Jalan Pangkalan Nyirih.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih, Bengkalis, Selasa (26/2/2019) lalu.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan menjelaskan, setidaknya ada 6 orang saksi yang diperiksa.Salah satunya adalah Bupati Bengkalis Amril Mukminin, serta 5 orang lainnya dari pihak perusaBersambung ke Hal 2

Bersambung ke Hal 2

KANTOR BP Batam di Batam Centre

Prabowo Menyapa Warga Jateng-DIY Nyaris Bentrok SLEMAN, RAKYAT MEDIA - Acara ‘Prabowo Menyapa Warga Jateng-DIY’ yang digelar di sebelah Utara Grand Pasific Hall sempat ricuh.

Diduga, kericuhan terjadi ka-

rena ada orang yang membawa spanduk Jokowi-Maruf Amin di tempat itu.

Seorang warga yang melintas di jalan Magelang Km 4, Aji (25) menuturkan awal-

CAPRES Prabowo Subianto slalu disambut histeris belasan ribu warga.(ist)

nya ada orang yang membentangkan spanduk JokowiMaruf Amin.”Setahu saya tadi ada 2 orang yang membawa spanduk, JokowiMaruf,” ujar Aji seorang warga Jalan Magelang, Rabu (27/ 02/2019).

Rombongan yang sedang konvoi melihat spanduk yang dibentangkan oleh dua orang tersebut.Mereka lalu mengejar dua orang itu.”Dua orang itu dikejar.Mereka lari,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Sleman AKBP Rizky Ferdiansyah membenarkan sempat ada kericuhan kecil. Namun bisa Bersambung ke Hal 2

Ratusan Ribu Warga Madura Sambut Prabowo MADURA, RAKYAT MEDIA - Kedatangan Calon Presiden RI No urut 02 Prabowo Subianto ke Ponpes Assadad di Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, disambut ribuan warga dan relawan pendukung Capres Prabowo Subianto dengan Sandiaga Sholahuddien Uno, Selasa (26/02/2019).

Mereka antisuas menyambut kedatangan capres idolanya, bahkan sejak pukul 08.00 WIB, para pendukung 02 termasuk para emak-

emak sudah memadati jalanjalan menuju Ponpes Assaadad Ambunten.Bahkan ada ratusan warga yang sengaja mendatangi lapangan bola Ambunten tempat pesawat helikopter yang ditumpangi Prabowo Subianto mendarat.

“Saya ingin melihat dari dekat calon pemimpin negara ini.Makanya pagi-pagi dah kami tunggu kedatangan beliau,” tutur Hafifah, relawan emak-emak asal Kecamatan Kota Sumenep, saat ditemui wartawan di lapangan bola

Ambunten.

Dua jam kemudian, pesawat Helikopter yang ditumpangi Prabowo mendarat.

Massa yang berada di sekeliling lapangan langsung merangsek ke tengah lapangan. Namun petugas keamanan yang terdiri dari TNI/ Polri dengan sigap menghalau antusias warga yang ingin menemui Capres Prabowo Subianto. “ Allahu Akbar, Pak Prabowo menang, Prabowo JaBersambung ke Hal 2

CALON Presiden RI No urut 02 Prabowo Subianto ke Ponpes Assadad di Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

KAMPANYE TERSELUBUNG DIBALIK PESTA RAKYAT DI KBRI MALAYSIA BATAM, RAKYAT MEDIA - Gaung serta panasnya suhu perpolitikan tanah air pada pelaksanaan persiapan berbagai tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sangat berbeda dengan pelaksanaan Pemilu pada tahuntahun sebelumnya.

Apalagi para partai politik serta masyarakat pendukung kedua kandidat pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 JokowiMahruf serta partai pendukung Paslon Capres/ Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo-Sandi yang bersatu bersama seluruh lapisan rakyat Indonesia yang sebahagian besar menginginkan adanya perubahan kepemimpinan, terasa memanas.

Berbagai cara dilakukan masing-masing pendukung kedua Paslon Capres/Cawapres untuk menarik simpati masyarakat. Namun, masyarakat Indonesia yang selama hampir lima tahun ini merasakan tidak adanya kenyamanan serta belum adanya program-program pemerintah yang dilakukan Paslon Presiden Petahana, Jokowi, yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat, menambah panasnya suhu perpolitikan di Indonesia.

Meski selama berkuasa, Capres Petahana Jokowi terus mengungkapkan berbagai keberhasilan, malah dituding sering melakukan pencitraan serta kebohonBersambung ke Hal 3

POLISI TAK MAMPU UNGKAP KASUS TEROR AIR KERAS NOVEL BASWEDAN JAKARTA, RAKYAT MEDIAPenyidik senior KPK, Novel Baswedan, kesal terhadap pihak kepolisian karena lama dalam mengungkap pelaku teror air keras terhadap dirinya.Dia merasa kasus tersebut dibiarkan tak terungkap.

“Saya bicara sekarang memang masa kampanye, tapi kejadian ini kan dua tahun yang lalu. Saya tidak membawa ini ke arah politik tapi sedang membicarakan sudah keterlaluan sekaPenyidik KPK li, kok sekian lama tetap dibiarNovel Baswedan kan,” kata Novel dalam diskusi bertajuk Teror dan Kriminalisasi terhadap Aparat Penegak Hukum di Restoran d’Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (23/2/2019).

Seperti di kesempatan-kesempatan sebelumnya, Novel menyebut bukan hanya dirinya yang menjadi korban teror, tapi juga pegawai KPK lainnya. Dia mengungkapkan kekhawatirannya jika teror terhadap pegawai KPK dibiarkan maka pelaku yang belum tertangkap akan semakin berani menyerang.

“Saya terus terang belakangan memang khawatir kejadian penyerangan terhadap orang-orang yang

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Bersambung ke Hal 2

SAMBUNGAN

Rabu, 6 - 13 Maret 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Ratusan Ribu ya, Indonesia Menang,” teriak warga.

Kerumunan warga di lapangan bola Kecamatan Ambunten ini hanya berlangsung sebentar, karena mobil rombongan yang mengangkut Prabowo segera bergegas menuju Ponpes Assaaadad karena ditunggu

Sambungan Hal. 1

ribuan ulama, kyai dan masyayich dari beberapa ponpes di Sumenep yang sudah lama menunggunya.

Tampak di atas mimbar, KH Thoifur Aliwafa (Pengasuh Ponpes Assaadad, KH Muksid (Pengasuh Ponpes An-Nuqayah, Guluk-Guluk, KH Ramdlan Siraj (mantan

Polisi Tak memberantas korupsi yang sampai sekarang tak diungkap, cenderung ditutupi ini, membuat pelaku semakin berani dan ke depan membuat semakin membahayakan,” ucap Novel.

“Sehingga perjuangan memberantas korupsi ini, saya khawatir membuat orang-orang yang berjuang menjadi takut, meskipun itu tidak boleh terjadi,” sambung dia.

Novel menuturkan, saat ini kejahatan korupsi semakin bertambah, baik dari

jumlah kasus maupun nominal kerugian negaranya. Kejahatan korupsi pun, tambah Novel, semakin masif.”Kalau kita bicara lebih jauh bagaimana korupsi sampai sekarang, ini bukan berkurang.

Bertambah dan lebih masif dan bertambah nilainya.Itu hal yang sangat berbahaya, merugikan masyarakat dan negara,” tutur dia.

“Korupsi di Indonesia ini sudah sedemikian luar biasa, yang terkait mafianya juga banyak.Dan tentunya mafia biasanya terkait uang

Keduanya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) yang berbeda.Tidak hanya uang, KPK juga membawa beberapa koper yang diduga berisi dokumen terkait proyek Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih.

Proyek jalan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih itu diketahui dikerjakan dengan menggunakan APBD Bengkalis dengan tahun jamak atau multiyears, yaitu dari tahun 2013-2015.Saat proses penganggaran, orang nomor 1 di Kabupaten Bengkalis itu merupakan anggota DPRD Bengkalis.

Amril sendiri telah menjalani pemeriksaan.

Beberapa kali diperiksa, statusnya masih sebagai saksi. Kini, oleh KPK, Amril dicekal untuk berpergian keluar negeri.Selain Amril, proses pemeriksaan saksi juga dilakukan terhadap pihak lainnya.Seperti seorang kontraktor asal Jambi, H Ismail Ibrahim. Dia merupakan Direktur Utama (Dirut) PT Merangin Karya Sejati.

Tidak hanya itu, sejumlah Aparatur Sipil Negara

Investor Resah bagai upaya dalam menjaga Batam tetap berdaya saing.

Dalam paparannya, ia meyakinkan pergantian pimpinan BP Batam yang baru nantinya, akibat kebijakan pemerintah tidak akan menghambat kegiatan dunia usaha di Batam.

Pemerintah tetap memastikan pembangunan dan investasi infrastruktur tetap berjalan.

Edy juga menerangkan sejumlah rencana pengembangan proyek yang akan dilakukan BP Batam.Seperti Bandara Internasional Hang Nadim Batam dan Pelabuhan Batuampar, dipastikan tetap berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

Pihaknya juga menyampaikan rencana pengembangan kawasan Batam sebagai Bandar Niaga Nusantara atau Global Commercial Zone.”Tujuannya tentu supaya Batam ke depan bisa terus tumbuh dengan baik dan sejahtera. Karena itu BP Batam akan terus komitmen meningkatkan pelayanan dan pengembangan investasi di Batam,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan sejumlah rencana dan strategi pemerintah dalam pengembangan Batam sebagai tujuan investasi. Yakni, rencana penerapan KEK di Batam.Pemerintah akan terus memberikan insentif kepada para pelaku usaha. ”Kami sudah memetakan beberapa wilayah untuk dijadikan KEK secara enclave.

Ini menjadi pilihan bagi pengusaha tentu akan banyak insentif di KEK seperti tax holiday, mini tax holiday, tax allowance, dan sebagainya,” kata Edy. Ia pun mengimbau para peserta dialog dan pengusaha Singapura agar tidak resah.

Sebab yang membedakan adalah fasilitas atau insentif yang diberikan.Edy melanjutkan, Batam mengalami perubahan peradaban dari manufaktur ke jasa.

Karena itu, berbagai pengembangan kedepan akan lebih diprioritaskan kepada beberapa hal.

“Pertama, destinasi wisata seperti world factory outlet, Galang - Vietnam Humanity Memorial Park, Taman Rusa, sport hall, dan MICE. Kedua, pelayanan kesehatan bertaraf

Bupati Sumenep), Sungkono Sidik (mantan Wakil Bupati Sumenep), KH Ilyasi Siraj (Ketua DPC Gerindra Sumenep), KH Fikri Warits Ilyas (tokoh muda Kyai Ponpes AnNuqayah) dan ratusan kyai serta ribuan pendukung dan relawan Prabowo-Sandi, yang memadati lapangan Ponpes Sambungan Hal. 1

Bupati Bengkalis haan dan swasta.Mereka adalah Hendri Sukardi, Thjin Franki Tanujaya, Romi Robindi Lie, Johan, dan Doso Prihandoko.

“Mereka dimintai keterangan sebagai saksi untuk untuk HOS (Hobby Siregar), yang merupakan ýtersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut,” ujar Febri.

Sebelumnya, pada Kamis (7/2/2019) KPK juga telah memanggil Amril Mukminin.

Namun ternyata, dia tak hadir dalam agenda pemeriksaan tersebut.

Untuk diketahui, selain Hobby Siregar, ada tersangka lainnya dalam kasus dugaan korupsi ini.Dia adalah ýSekretaris Daerah Kota (Sekdako) Dumai, Muhammad Nasir.

Dalam proyek peningkatan jalan tersebut, Muhammad Nasir kala itu merupakan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis.

Muhammad Nasir dan Hobby Siregar ditahan oleh KPK pada hari Rabu (5/12/ 2017).

2

internasional. Ketiga, kampus bertaraf Internasional dan balai pelatihan. Keempat, logistic hub & e-commerce. Kelima, import subsitution industry (pharmacy, medical device, raw sugar, dairy product),” ujarnya.

Keenam, Financial district. Ketujuh, Export oriented global value chains industry. Di tempat yang sama, Wali Kota Batam, Rudi mengaku optimis investasi di Batam akan meningkat sejalan dengan sinergitas yang dibangun.

“Saya kira ada persepsi yang keliru bahwa seolah olah antara Pemko dan BP ada masalah.Kalau menurut saya tidak ada masalah sebetulnya tapi karena ini dikembangkan, sehingga pengusaha ada keraguan maka dengan adanya kami berdua hari ini, saya kira menutup semua keraguan itu, artinya maka investasi kita berharap semua percaya diri akan bangkit dan tumbuh kembali,” ujar Rudi.

Sementara itu, warga Batam menilai, selama ini sejak BP Batam masih bernama Otorita Batam, terus aktif melayani kepentingan investasi sebagai upaya dalam menjaga Batam tetap berdaya saing dan selalu siap memberikan pelayanan terbaiknya dalam segala bidang pembangunan dan investasimenata Pulau Batam agar tetap terhindar dari berbagai masalah.

Menurut, Mawardi, salah seorang wartawan senior yang sudah mengabdikan diri lebih dari 30 tahun di bidang jurnalistik di Pulau Batam menjelaskan, bahwa Pemko Batam jangan terlalu berambisi untuk menguasai hal-hal yang selama ini memang menjadi keahlian BP Batam.

“Jangan terlalu manafikkan dan jumawa jika Pemko Batam mampu membangun Batam seperti sekarang ini yang telah kita nimkati. Dunia investasi dan pembangunan kawasan industri, wisata, bisnis, beserta seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang sudah terencana dalam masterplant pembangunan Batam, jangan diganggu lagi oleh kebijakan Pemko hanya karena ada desakan dari segelintir pengusaha untuk mendahulukan

yang besar sekali dan biasanya digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan, bahkan pembiayaan politik,” lanjut Novel.

Kasus teror air keras terhadap Novel terjadi pada 11 April 2017 lalu.Akibat serangan itu, Novel harus menjalani serangkaian operasi terhadap matanya. Hingga saat ini belum diketahui siapa pelaku penyerangan tersebut. Polda Metro Jaya dan KPK terus berkoordinasi mengenai penyelidikan kasus itu. (rm/dtk).

Sambungan Hal. 1

(ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis juga pernah diperiksa. Salah satunya, mantan Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Bengkalis, Syarifuddin.

Hal yang sama juga dilakukan KPK terhadap beberapa anggota DPRD Bengkalis.

Seperti, Wakil Ketua DPRD Bengkalis Kaderismanto, dan mantan anggota DPRD Bengkalis Suhendri Asnan.

Keduanya merupakan kader PDI Perjuangan.

Dalam proses penyidikan, upaya pengumpulan alat bukti melalui penggeledahan di sejumlah lokasi di Provinsi Riau juga dilakukan.

Seperti di Pekanbaru, KPK menggeledah rumah mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan rumah tersangka Muhammad Nasir.

Di Kabupaten Bengkalis, KPK menggeledah kantor Dinas PU, kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Kantor LPSE, dan rumah milik saksi Hurry Agustianri. (*) Sambungan Hal. 1

kepentingan sesaat,” ujarnya kepada Rakyat Media (28/2/ 2019).

Menurut penilainnya, kemewahan dan kemandirian Pulau Batam yang selama ini pengelolaannya ditangani BP Batam, harus dibebaskan dari kepentingan politik praktis sesaat oleh segelintir pengusaha.Sangat jelas, jika isue dualisme kekuasaan saat ini dihembuskan oleh pengusaha-pengusaha penjilat kekuasaan untuk mengeruk keuntungan berinvestasi sebesar-besarnya.

Sehingga, saat ini ada beberapa pengusaha yang memiliki kepentingan pribadinya dengan pemerintah pusat menekan BP Batam seolah-olah administrasi dan persyaratan yang dilakukan institusi yang memang ahli menjadikan Pulau Batam go Internasional dan menjadi kawasan industri serta wisata atau pun bisnis yang mumpuni di mata dunia, merugikan investor.

“Beberapa pengusaha saat ini pura-pura mengeluhkan pusing dengan pengurusan adminstrasi ‘kembar’, seperti administrasi di BP Batam dan Pemko Batam.

Padahal, selama ini BP Batam selalu welcome menjaga kekondusifan berinvestasi di Batam. Para pengusaha yang saat ini keberatan dengan dalih mahalnya sewa kontainer dan persyaratan administrasi tentang lahan usaha, tapi usahanya terus semakin berkembang untuk bisnis ekpsort-import.

Masyarakat yakin, Pemko Batam belum mampu melakukan apa yang telah dilakukan BP Batam. Mengenai lahan, memang Pemko Batam harus memiliki persamaan prinsif sesuai maket BP Batam,” ujarnya.

Mawardi meminta agar Pemko Batam dan pihak Pemprov Kepri tetap fokus mengurusi urusannya tentang segala perpajakan usaha, peningkatan PAD, pengendalian dan adminsitrasi kependudukan serta pembangunan insprastruktur sarana dan prasarana baik bersumber anggaran APBD dan APBN, upah pekerja, serta pengaturan administrasi pekerja asing dan warga asing yang menetap di Batam.(rm/ rudi hartono)

Assaadad, Ambunten.

Sebelum Capres Prabowo berbicara di atas panggung, didahului orasi politik oleh KH Fikri Warits Ilyas, yang segara tegas bahwa masyarakat Madura, khususnya Sumenep menginginkan ada perubahan pemimpin negeri ini.

“Memang sama-sama putra pilihan bangsa ini, tetapi yang terbaik dari dua calon itu, hanya Prabowo-Sandiaga Sholahudin Uno yang terbaik dan mari kita dukung untuk kemenangan ini,” kata Fikri yang disambut tak-

bir peserta.

Capres Prabowo Subianto yang mendapat kesempatan berbicara di hadapan pendukungnya menyampaikan tekadnya untuk memenangian Pilpres ini, sebagai pengejawantahan kemenangan rakyat, khususnya rakyat Sumenep Madura.

Prabowo berjanji akan mengembalikan kekayaan rakyat Indonesia yang banyak di luar negeri untuk dikembalikan keharibaan Ibu Pertiwi, untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Perlu Bapak-Ibu ketahui, bahwa kekayaan Bangsa Indonesia banyak di luar negeri, ketimbang kekayaan di dalam negeri.Dan itu harus kita kembalikan ke dalam negeri ini,” kata Prabowo.

Dipaparkan, ada sekitar 11.400 triliun kekayaan Indonesia yang berada di luar negeri.Sementara kekayaan di dalam negeri sebagaimana terdapat di sejumlah perbankan tanah air hanya 5.465 triliun.

Sehingga justru duakali lipatnya kekayaan Indonesia ada di luar negeri, sedang

Prabowo Menyapa langsung diredam. ”Iya benar ada kericuhan, tetapi tidak masalah,” tuturnya.

Diakuinya, anggota yang di lokasi sempat melakukan tembakan peringatan untuk menghalau massa.Hingga saat ini pihaknya masih mendalami peristiwa tersebut. ”Itu (tembakan peringatan) untuk menghalau.Sampai saat ini belum ada yang diamankan, masih kami dalami,” katanya.

Acara Capres Prabowo Menyapa Warga Jateng-DIY sempat terjadi kericuhan yang diduga akibat ada orang membentangkan spanduk Jokowi-Maruf Amin.

Acara Prabowo tersebut digelar di sebelah Utara Grand Pasific Hall.Kericuhan dituturkan oleh seorang pengendara yang sedang melintas di sekitar acara tersebut.

Selain itu, mobil Anggota DPR RI, Roy Suryo yang terparkir di depan rumah Jalan Magelang, Sinduadi,

Mlati, Sleman, terkena lemparan batu saat terjadi kericuhan di lokasi acara “ Prabowo Menyapa Warga Jateng-DIY”.Akibat lemparan batu tersebut, kaca belakang mobil pecah.”Iya benar, ya namanya korban,” ujar Roy Suryo sebagaimana dilansir dari Surya.com, Rabu (27/02/2019) Roy Suryo menyampaikan, saat kejadian, mobil terparkir di dalam rumah. Gerbang juga dalam keadaan terkunci.”Terkena di bagian belakang.Ya kaca mobil bagian belakang pecah,” ungkapnya.

Menurutnya, saat kejadian dirinya tidak ada di rumah. Ia juga tidak hadir di acara Grand Pacific Hall karena sedang menunggu istri di rumah sakit.”Saya diberitahu driver, soalnya saya sedang di rumah sakit karena istri operasi. Kalau saya datang ke acara itu kalau mereka mengarah ke saya,

Sambungan Hal. 1

itu lain cerita, Ini kan enggak, kan tidak ada soal, tidak ada apa-apa, barang di rumah kok malah dikenai,” katanya.

Menurutnya, batu-batu banyak berserakan di depan rumahnya. Namun, tidak ada bagian rumah atau keluarga yang terkena lemparan.”Ya banyak batu-batu tetapi tidak apa apa lah. Alhamdulilah (keluarga) enggak (ada yang sampai terkena lemparan),” tandasnya.

Roy Suryo tidak akan melaporkan ke polisi terkait kaca mobil miliknya yang pecah akibat lemparan batu saat terjadi kericuhan di jalan Magelang.Roy Suryo pun lebih memilih memaafkan. ”Saya enggak (melaporkan). Saya memaafkan saja karena namanya juga anakanak mungkin tidak tahu atau apa,” ujar Roy Suryo.

Roy Suryo menyayangkan sampai terjadi kericuhan antara kedua kelompok.Ia

Proyek Jalan dari anggaran APBD Provinsi Kepri ini juga menjadi sorotan publik, selain kualitas pengerjaannya secara teknis diduga kuat sarat menyimpang dan tidak sesuai dari ketentuan.Yang menjadi pertanyaan masyarakat saat ini anggaran proyek yang cukup besar untuk membangun dua proyek itu tapi dinilai tidak sebanding dengan hasil pekerjaannya, maka wajar jika timbul pertanyaan masyarakat kuat dugaan terjadi penggelembungan anggaran. Nilai kedua peket proyek itu mencapai Rp 31 miliar, itu belum termasuk kelanjutan pengerjaan pada tahun anggaran 2019.

Kemungkinan kalau proyek pelabaran jalan itu jadi dilanjutkan pada tahun 2019 ini, sudah bisa dipastikan proyek itu akan menyedot anggaran lebih dari Rp 100 miliar lebih. Artinya publik dapat maklum seandainya kualitas pengerjaan proyek tersebut berjalan sesuai ketentuan dan tidak terjadi penggelebungan nilai proyek yang bisa merugikan keuangan negara.

Umumnya setiap tahun pelaksanaan proyek di Kepri banyak kualitas proyek dikerjakan asal jadi, hal ini terjadi karena anggaran proyek yang sampai ke tangan kontraktor sudah menyusut akibat potongan biaya siluman.

Sebagai contoh untuk mendapatkan proyek tersebut kontraktor wajib memberikan fee 10 sampai 12 persen dari nilai proyek, belum lagi potongan biaya siluman lainnya. Sementara kontraktor juga harus mengambil sedikitnya 15 hingga 20 persen.

Otomatis anggaran proyek yang sebelumnya utuh 100 persen, menyusut tinggal 65 persen, akhirnya sisa anggaran inilah yang digunakan untuk mengerjakan proyek oleh kontraktor pemenang tender. Untuk proses pengerjaan proyek itu selanjutnya sampai selesai kontraktor terpaksa manipulasi kualitas matrial dan mengurangi ukuran dan volume pekerjaan. Umumnya praktek manipulasi kualitas bahan dan volume pekerjaan proyek yang terjadi pada pelaksanaan proyek pemerintah di Provinsi Kepri.

Hal ini yang diduga kuat terjadi pada pelaksanaan dua paket proyek pelebaran dan peningkatan jalan dinas PUPR Provinsi Kepri di Batam, meski anggaran yang sudah dikucurkan cukup besar untuk membangun dua paket proyek pelebaran jalan di Kota Batam. Akan tapi kalau dilihat secara kasat mata pelaksanaan pekerjaan kedua proyek itu sangat tidak sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan sebesar Rp 31 miliar lebih.

separuhnya dinikmati di dalam negeri.

“Ini harus kita kembalikan untuk kemakmuran bangsa kita. Untuk mengembalikan kekayaan kita itu, tentu harus kita menang, harus kita rebut, agar bangsa kita ini tidak makin terpuruk,” teriak mantan Danjen Kopassus ini.

Selain di Sumenep, Capres Prabowo Subianto juga berkunjung ke Ponpes Mambaul Ulum di Pamekasan serta menghadiri haul di Kabupaten Sampang, Madura. (rm/trb)

mendoakan agar mereka yang terlibat dalam kericuhan bisa diberikan hidayah.”Saya lagi rumah sakit, istri baru saja operasi kok malah tambah (mobil terkena lemparan batu). Ya, moga-moga anak-anak itu diberi hidayah sama Allah.

Selaku warga asli Yogya saya berharap kejadian yang menimpa (mobilnya) tadi semoga tidak mengenai pihak lain, apalagi menyangkut jiwa seseorang,” imbuhnya.

Roy Suryo menyampaikan agar menjaga persatuan dan kesatuan.Jangan hanya gara-gara beda pilihan menjadi terpecah belah.”Kita itu satu keluarga, satu saudara, jangan gara-gara beda pilihan entah 1 entah 2, entah warna apa masyarakat yang dikorbankan. Mari kita jaga suasana menjelang 17 April 2019 besok, kita toh samasama bersaudara,” tegasnya. (rm/trb) Sambungan Hal. 1

Pasalnya, pelabaran jalan simpang BNI-Simpang underpass yang rencananya akan dibuat lima jalur dengan nilai proyek sebesar Rp 13.299.834.571sebagai pelaksana PT.Belantara Karyatama terlihat pengerjaannya boleh dikatakan sangat amburadul alias asal jadi, pengerjaan pelebaran diujung jalan tersebut sama sekali belum dikerjakan. Hal sama juga terlihat pengerjaan peningkatan jalan yang direncanakan dibuat tiga lajur Jalan Simpang FrangkySimpang BNI senilai Rp 17.779.543.424 dikerjakan kontraktor PT Maju Bersama Jaya Selain itu, pekerjaan pemerataan dan pengerasan sepajang kiri jalan itu dinilai sangat jelek dan memperihatinkan, dimana penimbunan tanah tidak dipadatkan dan tidak merata, unggukan tanah disepanjang jalan masih kelihatan menumpuk disana sini. Diduga kuat proyek yang dikerjakan oleh kontraktor PT Maju Bersama Jaya tersebut secara teknik tidak sesuai dengan spesifikasi teknik. Bisa jadi jeleknya kualitas pengerjaan proyek itu oleh kontraktor karena kurangnya pengawasan dari Dinas PUPR provinsi Kepri Ironisnya lagi, Informasi yang diterima Koran Rakyat Media dari sumber di internal dinas PUPR Kepri menyebutkan, meski kualitas pengerjaan proyek itu dinilai sangat jelek dan progress pengerjaannya belum rampung 100 persen. Namun pembayaran termin pekerjaan proyek itu kepada PT.Maju Bersama Jaya sebagai kontraktor pelaksana disebut-sebut sudah diselesaikan hingga 100 persen.

Dua proyek peningkatan jalan yang menjadi sorotan masyarakat hingga akhir tahun belum selesai tersebut yakni Simpang BNI-Simpang Underpass Pelita Batam senilai Rp 13.299.834.571 sebagai pelaksana PT. Belantara Karyatama dan satu lagi peningkatan jalan Simpang frangky-Simpang BNI senilai Rp 17.779.543.424 dikerjakan oleh PT. Maju bersama Jaya. Kedua proyek tersebut menggunakan sumber danadari anggaran APBD 2018.

Dugaan penyimpangan dan bobroknya kualitas pengerjaan proyek yang dilaksanakan dinas PUPR Provinsi Kepri, tidak hanya terjadi pada dua paket proyek jalan di Kota Batam itu saja. Tapi pelaksanaan proyek pemeliharaan rutin pada ruas jalan Provinsi di sejumlah Kabupaten/kota di Provinsi Kepri.

Proyek pemeliharaan rutin ruas jalan provinsi ini disebut-sebut menjadi sumber korupsi oknum pejabat di

dinas PUPR Provinsi Kepri.

Seperti pemeliharaan rutin ruas jalan provinsi di Kabupaten Karimun senilai Rp 1.024.392.595 sumber dana dari anggaran APBD Provinsi Kepri 2018, sebagai pelaksana dilapangan kontraktor CV CV Buyon Jaya.

Proyek pemeliharaan ruas jalan provinsi di mKarimun tersebut kabarnya dikerjakan secara tambal sulam dan hanya disiram dengan pasir.

Hal sama juga terjadi pada pemeliharaan ruas jalan provinsi di Kabupaten Bintan, pemeliharaan jalan dengan biaya Rp 1,3 miliar itu dikerjakan asal-asalan saja dan tambal sulam. Dimana CV. Buton Pratama sebagai kontraktor pelaksana pengerjaan dilapangan sangat tidak professional matrial seperti pasir yang digunakan untuk pemeliharaan jalan itu menggunakan pasir bercampur tanah sehingga jalan yang baru saja selesai dikerjakan bias cepat rusak kembali.

Selain itu peningkatan jalan Simpang KDA-Batam Centre, proyek pengaspalan jalan senilai Rp 1,9 miliar yang dikerjakan CV Tiara Sukses Bersaudara tersebut diduga kuat tidak sesuai ketentuan teknis. Pasalnya, pengaspalan jalan yang menggunakan aspal hotmix diduga kuat banyak kecurangan. Peningkatan jalan Bagan-Punggur senilai Rp 2 miliar, kontraktor pelaksana Laluna Artha Kencana Tanjungpinang. Peningkatan jalan menuju Kampung Tua Tanjunguma Batam senilai Rp 2,1 miliar, kontraktor CV Bintan Suporindo Tanjungpinang Proses pengerjaan ketiga paket proyek pengaspalan jalan ini diduga kuat sarat kecurangan dan menyimpang dari ketentuan teknis, selain ketebalan aspal tidak merata dan tidak sesuai spesifikasi, proses pengaspalan yang dilakukan kontraktor dinilai asal-asalan. Dimana proses pengaspalan jalan itu terlihat dasar aspal lama langsung dilapis dan dipadatkan tanpa dilakukan pembersihan debu atau kotoran terlebih dahuludengan menggunakan mesin penyemprot dan tidak memakai cor tack coat agar daya ikat antara lapis aspal lama dan baru bisa lebih kuat. Yang lebih parah lagi aspal lama masih basah karena hujan dan banyak kotoran langsung disiram aspal lalu dipadatkan.

Kepala Bidang (Kabid) jalan dinas PUPR Provinsi Kepri Hendrija, ketika berulangkali dihubungi lewat ponselnya untuk konfirmasi terkait pelaksanaan sejumlah proyek pelebran dan peningkatan jalan di Batam dan sejumlah daerah lainnya hingga berita ini naik cetak

yang bersangkutan belum berhasil dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi ke ponselnya tak diangkat meski nada sambung berbunyi, dihubungi melalui pesan singkat juga tidak dibalas.

Sementara Handoko Kasi dinas PUPR Provinsi Kepri ketika dikonfirmasi Koran Rakyat Media melalui ponselnya, Selasa (26/2/ 2019) mengatakan bahwa peningkatan jalan Simpang BNI-Underpass Pelita memang belum selesai. ”Pekerjaan peningkatan jalan Simpang BNI-Underpass Pelita itu memang belum selesai, pekerjaan itu dilaksanakan secara bertahap, sudah kita mulai dari tahun 2017, tapi intinya disana sudah tidak ada kemacetan lagi,”kata Handoko.

Lebih lanjut Handoko menjelaskan, tak hanya itu, proyek jalan Simpang Franky-BNI juga sama dikerjakan secara bertahap, kedua proyek itu dilaksanakan mulai tahun anggaran 2017. Rencananya jalan Simpang Franky-bank BNI itu akan dibuat 3 jalur kanan dan 3 jalur kiri.

Sementara jalan Simpang BNI-Underpass Pelita akan dibuat 5 jalu kiri dan 5 jalur kanan, ”Kelanjutan proyek ini akan diselesaikan pada tahun anggaran 2019, saat ini proyek kelanjutan jalan itu pada tahun 2019 masih dalam proses lelang,”ujarnya.

Namun ketika ditanya proses pengerjaan proyek itu dinilai sangat jelek, Handoko langsung emosi, dengan nada sedikit keras Handoko mengatakan,”Dari mana anda tahu bahwa proses pengerjaan proyek itu jelek dan amburadul, anda sendiri nggak tahu spesifikasinya, kok bisa menilai pekerjaan proyek itu tidak bagus, jadi begini ya proyek itu memang belum selesai, kita kerjakan secara bertahap milihat kemampuan keuangan pemerintah, pengerjaan itu masih akan dilanjutkan pada tahun 2019 ini, saat ini proses lelangnya sedang berjalan, jadi anda jangan buru-buru mengatakan proyek itu amburadul karena memang belum selesai,”ujar Handoko.

Terkait masih adanya salah satu saluran air parit di jalan Simpang Franky-Simpang BNI yang sama sekali belum dikerjakan. Handoko mengakui memang saluran atau parit tersebut belum dikerjakan karena jalan tersebut akan ditimbun supaya rata,”Memang saluran atau parit yang ditengah jalan itu belum dikerjakan karena jalan itu akan ditimbun untuk diratakan, pekerjaan proyek itu akan dilanjutkan pada tahun 2019 ini. Saat ini proyek itu masih dalam proses lelang,” ujar Handoko (rm/mwd).

CMYK

3

BATAM METROPOLIS

Rabu, 6 - 13 Maret 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

PT.Pelni Bantah Pengenaan Tarif Bagasi Penumpang

KM Kelud (Ist)

BATAM, RAKYAT MEDIA – Tingginya tarif bagasi dan melambungnya harga tiket yang diberlakukan pihak maskapai penerbangan ke berbagai rute tujuan di Indonesia, membuat masyarakat beralih memanfaatkan jasa pelayanan angkutan laut dari PT.Pelni.

Terkait isu bagasi berbayar yang diterapkan PT Pelni dibantahKepala PT Pelni Cabang Batam, Sugiyanto.

Sugiyanto mengatakan sejauh ini PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Batam masih memberikan pelayanan gratis untuk 50 kilogram barang bawaan penumpang.

“Sampai saat ini kita masih memberikan pelayanan gratis untuk 50 kilogram barang bawaan penumpang, dan belum ada perubahan dari dulu,” kata Kepala PT Pelni Cabang Kota Batam, Sugiyanto sebagaimana yang dilansir dari tribun.com, Sabtu (02/03/ 2019).

Sugiyanto juga menyampaikan, ketentuan bagasi gratis untuk 50

kilogram barang bawaan penumpang ini sudah lama diterapkan.

Namun jika melebihi ketentuan maka tetap akan dikenakan biaya tambahan sesuai aturan yang telah di tetapkan.”Jadi sampai saat ini belum ada pemberlakuan pembayaran bagasi sampai 50 kilogram, tapi lebih dari situ baru akan bayar,” terangnya.

Sugiyanto juga memberitahu, bahwa memasuki tahun 2019 sampai saat ini, harga tiket KM Kelud Pelni tujuan Batam ke Belawan dan Batam ke Tanjung Priuk tidak ada mengalami kenaikan dan masih dalam kondisi normal seperti biasanya.

“Kalau harga tiket Pelni tujuan Batam ke Belawan dan Batam ke Tanjung Priuk dari mudik Natal sampai saat ini belum ada kenaikan,dan masih dalam kondisi normal seperti biasanya,” ujarnya.

Lanjutnya, adapun harga tiket untuk orang Dewasa tujuan Batam ke Belawan jika kelas ekonomi masih Rp220.000 ribu perorang.

Sedangkan untuk Bayi Rp27.000

ribu.

Berikutnya, tujuan Batam ke Tanjung Priok jika kelas ekonomi untuk orang Dewasa juga masih Rp313.000 ribu perorang, sedangkan untuk Bayi Rp37.000 ribu. ”Untuk harga masih seperti biasanya, tidak ada kenaikan sama sekali. Namun jika ingin mengetahui lebih rinci harga tiket beserta kelasnya bisa segera ke kantor PT Pelni Cabang Batam atau mengunjungi Website kita,” tuturnya.

Sugiyanto juga menambahkan, bahwa untuk pelayanan pembelian tiket, warga bisa bisa membeli tiket di outlet resmi PT Pelni.Baik melalui online, Alfamart, Indomaret hingga di Kantor PT Pelni Cabang Batam.”Nah bagi warga yang membeli tiket melalui Online, nanti bisa mencetakkan tiketnya di Kantor PT Pelni Cabang Batam atau di Pelabuhan Batuampar juga ada diberikan pelayanan,”jelasnya.

Sebelumnya dikabarkan PT Pelni memberlakukan bagasi berbayar seperti yang sudah dilakukan berbagai maskapai penerbangan.

Informasi bagasi berbayar yang diberlakukan PT.Pelni ini diduga sengaja dihembus pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terkait mahalnya pengenaan tarif bagasi pada maskapai penerbangan.

Seperti maskapai Lion Air Grup yang memberlakukan bagasi berbayar bagi calon penumpangnya berlaku sejak 22 Januari 2019.Setiap rute penerbangan pun mempunyai tarif berbeda-beda.Rincian tarif bagasi Lion Air dan Wings Air dikenakan tambahan untuk bobot 5 kg.

Corporate Communications Strategic Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan, baik dari segi personel maupun peralatan.

Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Lion mengenakan tarif bagasi tambahan untuk bobot 5 kilogram (kg) sebesar Rp155.000, 10 kg Rp310.000, 15 kg Rp465.000, 20 kg Rp620.000, 25 kg Rp755.000, dan 30 kg Rp930.000. (rm/ rudi hartono)

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Media Terperifikasi Administrasi & Faktual Terbit sejak 26 Februari 2014 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi Muhammad Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi (Wartawan Utama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Rudi Hartono Redaktur Eko Komansyah Asisten Redaktur Rudi Effendi Wartawan Muda Andi Stiawan AMD, Renhar, Winarto Wartawan Liputan Batam Iqbal Ramadhan, Ferianda, Gunawan Ramadhan, Divisi Pemasaran/Iklan Ferianda, Muhammad Iqbal Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Rudi Hartono Ombudsman Bettor Erikso Pardede. SH, Bistok Nadeak. SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah.SE (Kepala)Mahyuddin. M ( Wartawan Muda) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH PerwakilanSumateraBarat Khaidir (Kepala), Hifzhil Khairati Hasanah, Syafriadi. AMd, Zainuddin Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam. S.Sos (Kepala) Biro Kabupaten Karimun/Pulau Kundur Anggiat Panggabean (Wartawan Madya), Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton Biro Kabupaten Bintan Ferianda. S Biro Kabupaten Natuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira (Wartawan Muda) Usman Wello Biro Kabupaten Anambas Julfan Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis Indra (Kepala Biro) Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro) Biro Kota Binjai Dedi Topan Biro Kabupaten Langkat Sofyan Biro Kabupaten Aceh Tamiang Dedi Muliyadi (Wartawan Muda) Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Provinsi Kepri Telp (0778)-7498179, Fax (0778)-479636, Kode Pos 29464, website : rakyatmediapers.co.id Email :rakyatmedia77@yahoo.com, email : rakyatmediapers@gmail.com Rekening : Bank BTN Cabang PenuinNo. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 An PT Rakyat Media Pratama Dicetak Oleh : PT Ripos Bintana Press Alamat : Komplek Ruko Baloi Point Blok B2 No.20 Baloi, Batam Kepulauan Riau, Telp (0778)-4883398, Email :percetakan@riposbintana.com Website : www.bintanaprint.com Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411.

Pengelolaan Limbah Beracun Ilegal di Tanjung Uncang

DLH Kota Batam Tutup Mata dan Jadikan ATM BATAM, RAKYAT MEDIA-Wilayah Tanjung Uncang yang dikenal dengan kawasan industri galangan kapal ini, sekarang berubah menjadi kawasan limbah B3, khususnya pencemaran udara beracun akibat aktifitas pembakaran karet ukuran besar bekas pembalut kabel milik PT.Telkom.

Hasil investigasi wartawan koran ini kelokasi pembakaran karet bekas, (8/2/2019) lalu, tepatnya di kawasan Tanjung Uncang, Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, persis bersebelahan dengan PT.DLM. Diatas lahan kurang lebih 2 Ha ini, terdapat lokasi pembakaran terbagi dalam 3 titik. Sedangkan buruh pembakaran limbah asap beracun yang diketahui milik bermarga Tarigan sebagai rekanan perusahaan Subcon PT.DLM tersebut, pengelola merekrut ratusan buruh sebagaipekerja, tanpa dilindungi masker serta perlengkapan safety lainnya.

Harus diakui, pengelolaan limbah eks berbagai perusahaan di Batam ini, merupakan bisnis yang sangat menguntungkan.

Tidak jarang banyak oknumoknum tertentu berlomba-lomba dan bersaing untuk bisa mendapatkan proyek tersebut dan menjadi rekanan perusahaan induk (Subcon) secara tetap.

Bahkan, untuk melancarkan upaya “perebutan lahan pengelolaan limbah” eks industri, banyak oknum-oknum sering memanfaatkan pihak lain untuk mengusik usaha saingannya tersebut, baik secara terang-terangan atau memanfaatkan jasa orang lain sesuai profesi oknum suruhan tersebut.

Tentunya, baik oknum pesaing dengan oknum yang ditunjuk, sudah melakukan kesepakatan dan biasanya harus memberikan fee di muka sebagai tanda jadi.

Informasi yang diterima media ini dari salah satu oknum yang meru-

pakan salah satu pihak paling berambisi untuk merebut usaha pengelolaan limbah eks industri dari PT.DLM itu mengatakan, bahwa kegiatan melakukan pembakaran karet-karet kabel eks PT.Telkom tersebut, tujuannya untuk mengambil lapisan dalam karet kabel yaitu alumanium dan tembaga.

Sumber yang tidak ingin disebutkan namanya dalam pemberitaan ini mengatakan, bahwa keuntungan dari penjualan aluminium dari pembakaran karet itu lumayan besar.

Salah seorang buruh wanita yang sedang bekerja di lokasi pembakaran limbah itu mengatakan bahwa mereka bekerja secara borongan “Kami disini bekerja dengan sistem borongan, kalau dapat banyak, ya banyak hasilnya, kalau sedikit, maka sedikit pula yang kami dapat,”ujar wanita yang pakaiankerjanya sudah usang dilapisi karet bercampur cairan minyak kehitam-hitaman itu.

Wanita paruh baya yang enggan menyebutkan namanya itu menambahkan, bahwa hasil yang mereka bakar tersebut akan dipisah antara karet dan alminiumnya.

“Kalau karetnya bisa didaur ulang lagi untuk ban, kalau aluminiumnya banyak gunanya. Kalau bahan bekas pembalut kabel ini kabarnya berasal dari Cina sana, maka nanti di ekspor kembali ke asalnya,” papanya.

Dari pantauan media ini, aktifitas pembakaran karet tersebut sangat terlihat dari jalan utama asapyang mengepul berwarna kehitaman. Apalagi, pembakaran karet kabel tersebut dilakukan persis dipinggir jalan.

Sehingga, asap hitam yang mengepul tertiup angin tersebut dirasa sangat mengganggu warga sekitar yang memilikiusaha berjualan makanan.

Apalgi, selain berwarna hitam pekat,asapyang diduga beracun tersebut tercium aroma tidak sedap.

Sehingga, lokasi dagangan warga tersebut menjadi sepi dari pembeli.

Terpisah,salah seorang pengelola limbah pembakaran kabel PT.Telkom bermarga Tarigan, saat dikonfirmasi atas aktifitas pembakaran limbah karet tersebut sepertinya enggan dikonfirmasi.Bahkan pria asal Sumatera Utara ini hanya memberikan nomor ponselnya.

Keesokan harinya, (9/2/2019) salah seorang warga yang mengaku bernama Pendi, dari salah satu pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan mengaku mewakili Tarigan menghubungi wartawan media ini melalui ponselnya.

Pria yang mengaku bernama Pendi tersebut mengatakan bahwa aktifitas pembakaran karet bekas pembalut kabel PT.Telkom bahannya berasal dari daerah lokal saja.

“Kalau terkait polusi udara yang lebih bahaya adalah asap kendaraan bermotor yang setiap hari dihasilkannya. Kalau asap pembakaran karet ini tidak ada pengaruh terhadap kesehatan manusia. Untuk masalah asap tebal hitam itu juga sudah dilakukan peninjauan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam dari Bidang Pengawasan dan Penindakan,” ujarnya.

Dari hasil tinjaun tersebut, pihak DLH mengatakan tidak ada masalah.

“Dari hasil peninjauan pihak DLH itu katanya tidak ada masalah.Kedatangan orang DLH itu pun gara-gara wartawan,” kilahnya sembari menjelaskan bahwa kegiatan pembakaran limbah karet kabel eks milik PT.Telkom tersebut sudah berlangsung selama 8 bulan.

Pendi juga mengakui bahwa jumlah pekerja pembakaran karet kabel Telkom milik Tarigan berjumlah sekitar seratusan orang dan rata-rata pekerja bisa berpenghasilan antara Rp100 rb sampai 150 ribu per hari.

Pendi bersikukuh seolah tidak memperdulikan dampak lingkungan yang ditimbulkan aklibat pembaka-

ran limbah tersebut.

Apalgi, usaha pengelolaan limbah milik Tarigan ini diduga tidak dibekali dengan perijinan pengelolaan Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) yang diatur dalam UU No 32 Thn 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Artinya, usaha yang dikelola Tarigan yang notabene merupakan rekanan perusahaan subcon PT.Dinamika Logam Mulia (PT.DLM) serta diback-up oleh LPM setempat diduga ilegal tidak memiliki Amdal, UKL-ULP. Namun pihak-pihak yang sebenarnya harus mengawasi serta memberikan tindakan tegas terhadap segala kegiatan yang melakukan pengelolaan limbah secara ilegal yang bisa merusaka lingkungan, terindikasi sering menerima upeti. Sehingga, usaha ilegal tentang pengelolaan limbah ilegal secara terbuka ini berjalan dengan aman dan lancar.

Padahal, di dalam Pasal 108 UU No 32 Thn 2009 jelas menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran limbah diatas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf H, dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun penjara dan denda paling sedikit 1-3 miliar.

Dalam pasal tersebut juga dengan gamblang menyebutkan bahwaperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda dengan keadaan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan Manusia serta mahluk hidup lainnya.

Ironisnya, pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, terkesan tutup mata dan menjadikan usaha ilegal pengelolaan limbah beracun ini dijadikan ATM untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompok. (rm/Rudi Efendi).

Kampanye Terselubung gan publik, membuat hampir seluruh rakyat Indonesia meminta agar Jokowi hanya satu priode saja berkuasa.

Keinginan perubahan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia karena diindikasikan rakyat merasa terus dibohongi dengan berbagai kata-kata manis serta keberhasilan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat, baik di bidang ekonomi, ketahanan pangan, HAM serta program pembangunan insprastruktur yang masih belum berpihak kepada masyarakat kecil, terus disuarakan.

Penahanan para alim ulama, artis serta tokoh partai yg tidak mendukung segala kebijakan Capres Petahana, terus berlanjut. Elektabilitas Capres Petahana semakin merosot pasca pelaksanaan debat Capres keduabeberapa waktu lalu.

Program penyampaian berbagai keberhasilan serta tudingan kepemilikan ribuan hektar Capres Nomor Urut 02 yang disampaikan Capres Petahana Jokowi, menimbulkan protes serta tanggapan miring dari berbagai peneliti dan pemerhati

lingkungan serta hukum, terus dialamatkan kepada Capres Nomor Urut 01 yang merangkap sebagai Presiden RI. Jokowidodo.

Merasa elektabilitas serta dukungan masyarakat Indonesia semakin berkurang, partai pendukung Capres 01 serta kebijakan Jokowoi selaku Capres serta merangkap sebagai Presiden akhirnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan kotor untuk mendulang suara dengan menghalalkan para pekerja asing yang berasal dari Tiongkok ramai-ramai diijinkan eksodus ke Indonesia serta memperoleh identitas resmi berupa e-KTP sebagai Warga Negara Indonesia.

Padahal, untuk kepentingan Negara, khususnya di bidang olahraga, pemerintah Indonesia saat melakukan naturalisasi para pemain sepakbola asing berdarah Indonesia, tidak mudah.Bahkan harus melalui berbagai tahapan dan syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi WNI. Namun, sejak elektabilitas dukungan Jokowi anjlok, secara curang terindikasi begitu mudah warga negara

Sambungan Hal. 1

asing khususnya dari Tiongkok, memperoleh KTP sebagai pengakuan pemerintah bahwa mereka telah menjadi WNI dengan catatan harus memilih Paslon Capres Petahana Nomor Urut 01 Jokowi-Mahruf.

Hal ini dibuktikan tersebarnya informasi cara pencoblosan surat suara untuk saat pelaksanaan Pemilu pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pencoblosan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019dalam bahasa Mandarin.

Selain itu, saat ini juga sudah tersiar kabar jika jajaran Polri terindikasi mulai tidak netral dan berpihak kepada Capres Petahana Jokowi.

Hal ini terlihat tidak adanya proses hukum bagi pelaku penistaan agama, kampanye terselubung dari pihak pendukung Capres Petahana. Apakagi, belakangan Polri diduga sudah melakukan kampanye terselubung memasang icon kegiatan keselamatan berlalu lintas dengan memasang foto Jokowi.

Aksi kegiatan Millenial

Safety Road Fistival yang diselenggarakan jajaran Polri, dterindikasi untuk mendapatkan foto coppy KTP warga yang terdapat NIK sebagai jalan untuk mencari celah agar orang asing bisa mendapatkan NIK dari foto coppy KTP warga dan peserta kegiatan yang hadir di masing-masing daerah Kabupaten/Kota.

Bahkan, dugaan kecurangan yang dilakukan Capres Petahan Nomor Urut 01 serta partai pendukungnya, mulai melakukan kampanye terselubung yang melibatkan berbagai PNS, pejabat pemerintah struktural dan Kedutaan Besar RI yang melibatkan Kementrian Hukum dan HAM RI di berbagai negara tetangga.

Contohnya, di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, yang akan melaksanakan kegiatan dengan topeng pagelaran Pesta Rakyat Bersama Presiden Jokowi.

Pelaksanaan kegiatan Pesta Rakyat Bersama Presiden Jokowi ini sebelumnya tidak ada terdaftar dalam Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu RI di Kedutaan Besar In-

donesia untuk Malaysia di Kuala Lumpur.

Tak pelak lagi, kegiatan penyelenggaran Pesta Rakyat Bersama Presiden Jokowi yang dilaksanakan Kepala KBRI di Malaysia, Rusdi Kirana, diindikasikan sengaja melakukan kampanye terselubung untuk mencari dukungan suara dari para WNI yang bekerja dan tinggal di Malaysia.

Namun, Kepala KBRI untuk Malysia, Rusdi Kirana, melalui Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur, Mulkan Lekat, saat dikonfirmasi tentang pelaksanaan kegiatan yang dikemas dengan dalih Pesta Rakyat Bersama Presiden Jokowi ini apakah merupakan upaya melakukan kampanye terselubung melalau sambungan aplikasi WhatApp, namun Mulkan Lekat tidak memberikan jawaban apapun.

Tidak seperti biasanya, setiap adanya informasi tentang penelantaran serta penyiksaan tenaga kerja baik TKW/TKI serta WNI lainnya di Malaysia, Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur tersebut cepat memberikan respon. (rm/rdh)

BATAM METROPOLIS

Rabu, 6 - 13 Maret 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

4

2018 Kredit Macet di Kepri Meningkat Jadi 3,56 Persen

Kepala Perwakilan BI Kepri, Gusti Raizal Eka Putra

BATAM, RAKYAT MEDIA Bank Indonesia (BI) mencatat angka kredit macet di Provinsi Kepri pada triwulan IV Tahun 2018 mengalami kenaikan.Pada triwulan IV tahun 2018 sebesar 3,56 persen, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,38 persen.

Kepala Perwakilan BI Kepri, Gusti Raizal Eka Putra di Batam, Rabu (27/2) menjelaskan, dari hasil ini, dapat disimpulkan bah-

wa tingkat kredit bermasalah di Kepri yang tercermin dari nonPerforming Loan tercatat meningkat pada triwulan IV 2018.

BI juga mencatat, untuk rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) Kepri pada triwulan IV 2018 sebesar 93,29 persen, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 96,29 persen. ”Sedangkan total penyaluran kredit perbankan, berdasarkan lokasi proyek, pada triwulan IV 2018 tercatat

sebesar Rp50,71 triliun atau tumbuh melambat 6,00 persen dibandingkan triwulan sebelumnya yg tumbuh sebesar 8,74 persen, “ jelas Gusti Raizal Eka Putra.

“Ini didorong oleh penurunan kredit konsumsi dan kontraksi kredit investasi,” tambah Gusti.

Gusti Raizal Eka Putra melanjutkan, penyaluran kredit konsumsi melambat dari 7,62 persen pada triwulan III 2018 menjadi sebesar 6,98 persen pada triwulan-IV 2018.

Kredit investasi terkontraksi 2,29 persen dibandingkan triwulan lalu yang tumbuh 14,96 persen. Sedang kredit modal kerja tumbuh 14,11 persen, dibanding triwulan lalu sebesar 3,60 persen.

Selanjutnya, proporsi penyaluran kredit per jenis penggunaan relatif terdistribusi secara merata, yaitu kredit modal kerja mencatatkan pangsa terbesar yaitu 35,29 persen, diikuti oleh kredit konsumsi 34,93 persen dan kred-

it investasi 29,78 persen.

Sedangkan angka NPL UMKM pada triwulan IV 2018 tercatat 2,69 persen, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya dengan NPL sebesar 3,47 persen. ”Sementara penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV 2018 mengalami pertumbuhan menjadi sebesar 9,51 persen, tumbuh menguat dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 4,88 persen,” paparnya. (rm/mwd)

2 SPBU Tak Beroperasi, Diduga Izinnya Dicabut Pertamina BATAM, RAKYAT MEDIA-Dua tempat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Batam sudah sepekan ini tidak beroperasi lagi. Kedua SPBU yang tidak beroperasi lagi yakni SPBU 14.294.729 samping Harbour Bay dan SPBU 14.294.731 Simpang Batuampar. Dalih penutupan SPBU 14.294.731 tersebut alasannya sedang dalam perbaikan, sementara SPBU 14.294.729 samping Harbour Bay tutup untuk sementara karena adanya pembersihan tanki dan perbaikan.

Informasi yang diterima Koran Rakyat Media dari sumber mengungkapkan, tutupnya kedua SPBU ini bukan disebabkan karena belakangan ini pihak pertamina

SPBU 14.294.729 samping Harbour Bay

Batam mengurangi kuota bahan bakar terhadap kedua perusahaan SPBU tersebut.

Akan tetapi, informasi yang berkembang dilapangan kedua SPBU tersebut ditutup karena izin operasionalnya dicabut oleh Pertamina.

Kuat dugaan, pencabutan izin operasional oleh Pertamina terhadap perusahaan ked-

ua SPBU itu karena kabarnya sering menjual minyak bersubsidi kepada pembeli menggunakan jerigen. Meski sudah ada larangan SPBU tidak diperbolehkan menjual minyak bersubsidi menggunakan jerigen walaupun sudah beberapa kali diperingatkan namun tetap membandal, ungkap sumber.(rm/win)

Harta Cewek Ini Digasak Cowok Kenalan Facebook BATAM, RAKYAT MEDIA - Berhati-hatilah jika Anda berkenalan dengan teman cowok atau cewek lewat Facebook serta media sosial lainnya. Salah-salah, nasib Anda bisa lebih buruk dari Tari Wulandari (20), cewek warga Ruko Water Front Marina Batuaji, yang menjadi korban perampasan barang oleh seorang cowok kenalannya di Facebook.

Kejadian itu bermula saat Tari, berkenalan dengan seorang pria lewat media sosial Facebook.Setelah berkenalan, Tari pun diajak jalan-jalan, Rabu (27/2/2019) sekitar pukul 12.00 WIB. Tanpa ada rasa curiga, wanita tersebut pun mengiyakan ajakan tersebut.

Sayangnya, ajakan itu berakhir petaka setelah semua barang miliknya seperti dompet dan handphone raib diambil pelaku.”Saya baru kenalan dengan dia (pelaku_red), lewat akun facebook, terus dia datang ke kos, tadi pagi, tadi dia ajak makan siang ke Fanindo, saya dibonceng sama dia,”

TARI Wulandari (20), cewek warga Ruko Water Front Marina Batuaji.

kata Tari.

Sesampai di Fanindo mereka mampir ke Indomaret Fanindo.”Dia kasih uang untuk beli rokok, kebetulan saya bawa tas, tas saya tinggal di motor, setelah saya turun hendak masuk ke dalam Indomaret dia langsung pergi,” kata Tari.

Padahal di dalam tas miliknya tersebut ada handphone dan dompet.”Semua berkas pribadi saya ada di dalam tas itu. Dengan wajah lemas dan air mata hampir menetes dari pipinya dia menceritakan kejadian di

Polsek Batuaji.”Saya baru kenalan dengan dia di Faceebook, dia yang datang ke kos, terus dia ajak makan, bukannya jadi makan semua barang saya diambilnya,” kata Tari.

Tidak terima dengan kejadian tersebut korban yang sehari-harinya bekerja di Cafe yang ada di Ruko Water Front Marina pun membuat laporan ke Polsek Batuaji. ”Tolonglah saya pak, dompet saya dibawa, hp saya juga dibawa di dalam dompet itu ada berkas saya,” kata Tari.(rm/iqbal)

PENUMPUKAN barang di Kantor Pos Batam.(Ist)

Pengiriman Paket di Kantor Pos Batam Kembali Normal BATAM, RAKYAT MEDIA -Kepala Kantor Pos Utama Batam, Masni Gardenia Augusta mengungkapkan, pengiriman barang ke luar Batam kembali normalLancarnya kembali pengiriman barang paketan dari Batam keluar daerah disebut sudah berlangsung sejak 18 Februari lalu.”Sekarang per harinya sudah mampu memproses pengiriman barang dari Batam keluar daerah sebanyak 12.000 item. Angka itu meningkat pesat sejak 2 Februari dan 4 Februari,” ujar Masni Diakuinya, Kantor Pos Kota Batam hanya bisa memproses pengiriman barang dalam sehari 1.000 item saja.Pada awal Februari lalu, Masni mengakui memang terjadi penumpukan barang paketan dari Batam keluar daerah.Hal tersebut karena ada sistem komputerisasi di Bea Cukai yang disebut CEISA. “Tahap awal, masih terkendala koneksi antara sistem yang ada di Kantor Pos Batam dengan sistem di BC Batam.Sehingga dari sekian banyak barang paket yang hendak

‘Brondong’ Biadab Bunuh Anak Balita Pacarnya BATAM, RAKYAT MEDIA -Kasus pembunuhan terhadap balita M. Rizki (3) di Jalan Flamboyan Baloi blok VI Kota Batam, masih dalam tahap pengembangan.

Rabu (27/2/2019) siang, salah satu saksi juga telah dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian Lubuk Baja Kota Batam.

“Ya benar, saya dipanggil oleh Polsek Lubuk Baja kemarin. Disuruh hadir ke kantor hari ini jam 10.00 WIB. Sekarang pun kamar kos tempat rizki dianiaya juga sudah terpasang garis polisi,” ujar salah satu saksi, Lisman Siregar, yang juga merupakan Ketua RT 03 RW II setempat.

Mendapatkan informasi tersebut, beberapa rekan media langsung bergegas menelusuri kos-kosan yang dimaksud.

Terlihat police line telah terpasang di salah satu kamar yang diketahui merupakan tempat Siti Margareth, ibu korban, tinggal seharihari.Dari cerita Lisman, pe-

Andre Riva Kartini

manggilan saksi juga telah dilakukan pada Selasa (26/ 2/2019).”Kemarin juga sudah dipanggil. Itu namanya ibu Nely.Sebenarnya saya juga kemarin, tapi saya kan ada pertemuan di gereja, jadi baru sekarang,” jelasnya.

Dari penuturan Lisman, selain Nely, pengelola rumah kos juga ikut dipanggil. ”Tapi orangnya gak bisa hadir setahu saya,” tambah Lisman lagi.Saat proses pantauan dilakukan, aktifitas di rumah kos tersebut tampak sepi.Hanya terlihat seorang pemulung yang sedang mengutip barang-barang bekas.

Pemanggilan saksi ini pun juga dibenarkan oleh beberapa petugas SPK Mapolsek Lubuk Baja.”Ya benar, biasalah kan masih dalam tahap pengembangan. Itu urusan penyidik,” ucap salah seorang polisi.

Tewasnya seorang balita berusia 3 tahun, M Rizki di tangan Andre Riva Kartini yang merupakaan ‘brondong’ pacar Siti Margareta, Ibuk balita Rizki di Perumahan Flamboyan Batam sempat menghebohkan. Pasalnya, sang anak dianiaya dengan cara yang sadis sehingge membuat warga merasa geram terhadap pelaku.

Sang ibu korban pun langsung histeris ketika buah hatinya yang juga anak yatim tersebut terbujur kaku akibat perbuatan kekasihnya. Berikut sejumlah fakta terkait kasus penganiayaan balita Rizki di Lubuk Baja yang dilakukan pelaku Andre Riva Kartini.

Andre mengaku tega menganiaya Rizki karena korban rewel dan terus menang-

is sehingga memancing emosinya.Andre memukul Rizki dengan maksud mendiamkan anak tersebut namun justru tangisannya semakin kencang sehingga pelaku makin kalap.

Mengaku tak tahan dengan tangisan Rizki, Andre mengaku memukul Rizki dengan tangannya tepat di bagian punggung.Namun ternyata tindakan itu tak membuat korban berhenti menangis justru tangisan makin keras.

Karena kesal, Andre kemudian menendang Rizki yang mengarah ke perut yang saat itu sudah tak berdaya. Masih belum puas juga, ia kemudian memijak perut Andre dengan keras.

Bahkan, saking kerasnya pijakan itu hingga kotoran sampai keluar dari dubur korban.Setelah pijakan terakhir, akhirnya Rizki terdiam.

Tanpa rasa curiga, Andre mengaku langsung mengangkat Rizki ke atas tempat tidur tanpa berfikir panjang. (rm/feri)

dikirim keluar Batam, tidak semua bisa diproses.Kami terus memperbaiki dan menyesuaikan sistem yang ada.Di Bea Cukai Batam pun karena sistem baru, masih ada perbaikan sana-sini.Kami berusaha mencari jalan yang terbaik.Bersyukur saat ini kami mampu mengurai penumpukan barang itu dan persoalan clear,” paparnya.

Ia melanjutkan pihaknya sedang menyelesaikan tumpukan barang yang dari awal bulan lalu.Akibat penumpukan barang di awal bulan Februari lalu, paket yang sempat menumpuk di Kantor Pos Batam sekitar 20 ribu item sehingga barang terlambat diproses.

Daya proses pengiriman barang kami perhari kan sebanyak 9 ribu item. Kami sudah proses di 12 ribuan item perhari. Artinya kami mencicil tunggakan penumpukan barang perhari sebanyak tiga ribu item. Dari tumpukan 20 ribu item barang yang tertunggak itu, dalam seminggu ke depan, kami pastikan itu semua sudah terurari atau terki-

rim ke daerah tujuan,” tutur Masni.

Sementara itu, terkait pengecekan barang kiriman di BC sudah menggunakan basis manajemen risiko. Artinya ada item-item barang tertentu yang memang harus dicek lebih detail.”Kalau soal pengecekkan itu, yang menguasai teknisnya adalah BC Batam.Bukan kita (Kantor Pos),” tegasnya.

Sejak adanya sistem baru, kata dia, CEISA dari BC Batam, terbukti lebih cepat dalam proses barang yang hendak dikirim keluar Batam.

Karena di titik awal proses entry loket penerbitan resi, data tersebut langsung connect ke CEISA BC Batam.

“Bea Cukai memang sudah bisa memonitor dari awal, mana yang perlu dicurigai atau perlu pengawalan ekstra, itu sudah bisa dicek lebih awal.Sehingga pada saat fisik kiriman masuk, nomor barcode sekian langsung terdeteksi. Dengan sistem tersebut, mempercepat proses pemeriksaan barang kiriman,” katanya.(rm/ikb)

KPU Kota Batam Mulai Lipat Surat Suara Rp98 per Lembar BATAM, RAKYAT MEDIA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam sudah mulai melakukan pelipatan kertas surat suara Pemilu serentak 2019.Kegiatan pelipatan kertas surat suara pun dilakukan sebanyak 200 pekerja pelipatan surat suara yang sudah di seleksi dan di umumkan pada tahapan pertama.”Kita sudah di mulai melakukan pelipatan surat suara Rabu (27/2) kemarin,” ujar Ketua Komisioner KPU Batam, Syahrul Huda, Kamis (28/2/2019).

Syahrul juga menyebutkan, untuk target pelipatan kertas surat suara per orang ditargetkan 1.000 lembar per hari.”Jadi nanti untuk target per orang itu 1000 lembar dalam satu hari di kerjakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Batam Divisi Hukum, Mulyadi mengatakan untuk para pekerja juga tidak sembarangan boleh masuk.Pengawasan kepada tenaga pelipat kertas suara diberlakukan dengan

(FOTO/TRB)

KPU Kota Batam sudah mulai melakukan pelipatan kertas surat suara Pemilu serentak 2019.

ketat.

Dimana para pekerja harus melewati pemeriksaan petugas dan dilarang membawa masuk ponsel, dompet, makanan dan minuman serta jaket.”Sebelum masuk, mereka diperiksa terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian. Begitu juga nanti ketika hendak pulang,” terangnya.

Sementara itu, untuk upah pelipatan kertas suara, setiap lembarnya dihargai Rp98 per lembar.”Untuk sekarang masih segitu, be-

lum ada revisi dari pusat,” ujarnya.

Mulyadi juga menjelaskan, untuk pengerjaan pelipatan surat suara mulai hari pertama, KPU mengerjakan pelipatan surat suara untuk DPR RI terlebih dahulu.

Sebab surat suara DPR RI itu satu kontainer dia yang isi. ”Jadi kemarin itu rencananya DPRD Kota, tapi letaknya di kontainer satu dan posisinya agak ke dalam, jadi kami putuskan sesuai letaknya dulu,” katanya.(rm/trb)

CMYK

5

GALERI FOTO

Rabu, 6 - 13 Maret 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Karimun Aunur Rafiq Wisuda 24 Santri Hafidz Quran BUPATI Karimun, Aunur Rafiq mewisuda santri dan santriwati hafidz Quran 30 Juz pada Ma'had Tahfizul Qur'an Atthohiriyah Moro.

Untuk santri TPQ yang diwisuda sebanyak 24 orang dan dalam kegitan tersebut 6 orang hafidz putri dan 5 orang hafiz putra, telah menyelesaikan khataman Quran 30 Juz. Untuk diketahui sejak Ma'had Tahfizul Qur'an Atthohiriyah Moro berdiri, total santri dan santriwati yang telah menyelesaikan hafalan 30 Juz berjumlah 24 orang.

Bupati Karimun sangat mengapresiasi serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ustad Jefri al hafiz yang telah mengasuh Rumah Tahfidz ini.

"Awalnya tidak menyangka, pada saat pembangunan bahwa ma'had ini bisa berkembang seperti saat ini, pasalnya tahun ini penerimaan santri hanya 100 orang, sedangka yang mendaftar lebih dari 200 orang," kata Rafiq, Senin (26/2/2018).

Rafiq mendoakan para santri dan santriwati yang khatam dan wisuda

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq memberikan kata sambutannya.

menjadi anak yang soleh dan soleha serta menjadi jaminan bagi orangtua di akherat.

"Ma'had ini menjadi bukti dan harapan bagi para orangtua untuk menitipkan anak-anaknya untuk menghafal Al-Quran," ujarnya Rafiq juga menyampaikan bagi keluarga santri dan santriwati yang kurang mampu dapat melanjutkan kuliah melalui bantuan jaluar Badan Amil Zakat, Kabupaten Karimun ataupun jalur pemerintah.

"Karena untuk bantuan pendidikan untuk jalur pemerintah melalui ketentuan yang berlaku," kata orang nomor satu di Bumi Berazam tersebut.

Di Karimun sendiri saat ini memiliki 8 Rumah Tahfidz, 16 Pondok Pesantren dan 159 Ustadz/Ustadzah yang mengajar di 332 TPQ dan 125 DTA. Sedangkan jumlah guru sebanyak 2.015 orang dan 21.000 lebih santri.

"Ustad dan ustadzah pada Rumah Tahfidz dan pondok pesantren tersebut diberikan insentif oleh Pemerintah Kabupaten Karimun," ujar Rafiq. (*)

BUPATI karimun Aunur Rafiq berfoto bersama

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq memasuki arena tempat wisuda

BERFOTO bersama

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq berfoto bersama dengan salah anak Tafiz

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq sedang berbincang

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq menyapa para tafiz

PARA santri berfoto bersama.

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq menyalami para santri

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq memberikan piagam.

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq memberikan piagam.

GALERI FOTO

Rabu, 6 - 13 Maret 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Rombongan DPRD Kepri Tinjau Dermaga Pulau Kasu yang Belum Rampung BELAKANG PADANG, RAKYAT MEDIA - KOMISI III DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang membidangi pembangunan terus menggesa pengerjaan beberapa proyek pembangunan tahun anggaran 2018 yang hingga saat ini belum rampung. Proyek tersebut di antaranya pembangunan Dermaga Pulau Kasu Barat dan Pengembangan Dermaga Parkir Roda Dua Belakang Padang.

Kedua proyek tersebut merupakan proyek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dikerjakan pada tahun anggaran 2018.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau Widiastadi Nugroho mengatakan Komisi III saat ini terus melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek tersebut.

“Pembangunan Dermaga Pulau Kasu dan pengembangan Dermaga Belakang Padang ini sudah

dimulai pada Agustus 2018 lalu,” kata Widiastadi.

Ia juga mengatakan bahwa pembangunan dan pengembangan dua dermaga tersebut dilakukan melihat kebutuhan masyarakat saat ini. “Mobilitas masyarakat pada kedua pulau ini sangatlah laju, banyak masyarakat disana yang bekerja ataupun belajar di Batam,” terang pria yang akrab disapa Mas Iik. (*)

ROMBONGAN Komisi III DPRD Kepri berfoto bersama di sela kunjungan melihat pembangunan dermaga Pulau Kasu dan Belakang Padang, Batam.

ROMBONGAN Komisi III DPRD Kepri berdiskusi bersama Kabid Kepelabuhanan Dishub Kepri saat meninjau pembangunan dermaga Pulau Kasu dan Belakang Padang, Batam.

ROMBONGAN Komisi III DPRD Kepri berdiskusi saat meninjau pembangunan dermaga Pulau Kasu dan Belakang Padang, Batam.

ROMBONGAN Komisi III DPRD Kepri meninjau pembangunan dermaga Pulau Kasu dan Belakang Padang, Batam.

ROMBONGAN Komisi III DPRD Kepri saat meninjau pembangunan dermaga Pulau Kasu dan Belakang Padang, Batam.

DPRD Kepri Desak Pusat Tangani Limbah Oli TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mendesak pemerintah pusat menangani permasalahan limbah oli yang mencemari perairan Bintan.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepri Surya Makmur Nasution setelah melakukan pertemuan dengan Kemenko Maritim di Jakarta, Rabu.

“Pemerintah pusat agar segera menangani permasalahan tersebut. Pemerintah pusat harus segara turun untuk menanganinya karena permasalahan limbah oli ini sudah puluhan tahun terjadi, dan terus berulang,” kata Surya yang dihubungi dari Tanjungpinang.

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan limbah oli yang mencemari pesisir Bintan sudah bertahuntahun mengganggu sektor pariwisata, terutama pada musim angin utara, seperti saat ini. Karena itu, persoalan limbah oli ini disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dapat diselesaikan.

Dalam rapat sinkronisasi dan sinergitas rencana kerja tahun 2019 terkait tumpahan minyak di laut khususnya di wilayah Kepulauan Riau di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Surya mengatakan limbah oli diduga bersumber dari aktivitas tank cleaning yang dilakukan di perairan Out Port Limit

(OPL) di berbatasan Indonesia, Singapuran dan Malaysia.

“Sehingga diperlukan peran negara dalam penyelesaian masalah ini karena berkaitan dengan negara tetangga,” ujarnya.

Ia meminta kepada perangkat pemerintahan di tingkat pusat dan daerah agar segera menangkap pelaku “tank cleaning” yang mengakibatkan rusaknya lingkungan di beberapa wilayah perairan di Kepri.

“Harus segera ditangkap pelakunya agar bisa menjadi contoh bagi pelaku-pelaku lainnya dan bisa memberikan efek jera agar tidak melakukan pembuangan limbah oli di perairan OPL kita,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPRD Kepri, Asep Nurdin menambahkan selain peran pemerintah menurutnya masyarakat juga harus berperan aktif dalam penanggulangan limbah oli tersebut.

“Masyarakat harus peduli atas pencemaran limbah ini, apabila masyarakat tahu ada aktivitas tank cleaning yang mengakibatkan pencemaran harus segara melaporkan kepada pihak yang berwenang,” kata Asep Nurdin yang berasal dari daerah pemilihan Bintan.

Ia juga mendesak kepada pemerintah yang tergabung dalam tim daerah harus bersinergi dalam menangani kasus pencemaran lingkungan limbah oli ini. (*)

PERTEMUAN Komisi III DPRD Kepri dengan Kemenko Kemaritiman membahas permasalahan limbah oli.

PERTEMUAN Komisi III DPRD Kepri dengan Kemenko Kemaritiman membahas permasalahan limbah oli.

SUASANA PERTEMUAN Komisi III DPRD Kepri dengan Kemenko Kemaritiman membahas permasalahan limbah oli.

PERTEMUAN Komisi III DPRD Kepri dengan Kemenko Kemaritiman membahas permasalahan limbah oli.

PERTEMUAN Komisi III DPRD Kepri dengan Kemenko Kemaritiman membahas permasalahan limbah oli.

PERTEMUAN Komisi III DPRD Kepri dengan Kemenko Kemaritiman membahas permasalahan limbah oli.

CMYK

7

GALERI FOTO

Rabu, 6 - 13 Maret 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Galeri Wakil Gubernur Kepulauan Riau

Desember 2018-Februari 2019

WAKIL Gubernur Kepri Isdianto.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto,saat meminta pengelola anjungan rumah adat di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta lebih mempromosikan Kepri.

“Manfaatkan anjungan di TMII untuk mempromosikan Kepri. Untuk menyampaikan kepada pengunjung pesona menarik di Kepri,” kata Isdianto di Batam, Rabu (21/2/2019) lalu.

WAKIL Gubernur Provinsi Kepri, Isdianto, di Batam, Rabu, mengatakan Roro tersebut direncanakan akan membawa wisatawan asal Tanjung Pelepas, Malaysia langsung ke Tanjungpinang, Provinsi Kepri.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berencana bekerjasama dengan Malaysia untuk membuka jalur penyeberangan menggunakan kapal roro (roll on roll off) dengan tujuan Tanjungpinang-Tanjung Pelepas.

Isdianto menegaskan untuk pelabuhan Roro di Tanjungpinang sudah siap menerima kedatangan kapal Roro dari negara tetangga tersebut.

Walikota Tanjungpinang, H. Syahrul, menyerahkan cindramata kepada Wakil Gubernur Kepri, H Isdianto.

WAKIL Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto bersama jajarannya di lokasi tambang kawasan Gisi, Bintan.

WAKIL Gubernur Kepulauan Riau, H Isdianto, saat menutup secara resmi Perhelatan Festival Pulau Penyengat (FPP) tahun 2019, di Balai Adat, Indera Perkasa, Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Senin, (18/ 2/2019) lalu.

Wakil Gubernur Kepri, Isdianto, mengatakan, bahwa FPP merupakan sebuah event untuk memacu prestasi para generasi muda, sekaligus dalam rangka mempertahankan tradisi serta adat-istiadat dan budaya Melayu yang ada. Oleh sebab itu, FPP harus diisi dengan berbagai kegiatan lomba yang bisa mengangkat budaya tempatan, diantaranya Pangkah Gasing, lomba menari, bersyair, baca gurindam duabelas dan lainnya.

WAKIL Gubernur Kepri Isdianto membuka kegiatan ekstrakulikuler di SMA Negeri 2 Karimun, Selasa (22/1/2019) pagi.

Wakil Gubernur Kepri, Isdianto membuka kegiatan ekstrakurikuler penguatan pendidikan karakter “Harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olahraga. Kegiatan ini digelar di SMA Negeri 2 Karimun, Selasa (22/1/2019) pagi.

Kegiatan tersebut diawali dengan menggelar apel di halaman sekolah yang dihadiri Istri Wagub Kepri Rosmeri, Sekretaris Dinas Pendidikan Kepri, Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Kepala SMA Negeri 3, SMA Negeri 1 dan Kepala SMA Binaan Karimun.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Isdianto bersama jajarannya melakukan sidak ke sejumlah lokasi pertambangan di Kabupaten Bintan, Senin.

“Saya ingin melihat langsung bagaimana kondisi lokasi pertambangan, dan mengambil langkah-langkah yang tepat,” kata Isdianto.

Isdianto dan jajarannya hanya melakukan sidak di lokasi pemakaman Sembilan Panglima Bentan (Bintan) di Gisi.

Wakil Gubernur Kepri, Isdianto, memberikan tas untuk para pelajar SMAN 2 Karimun, Selasa (22/1/2019) lalu.

WAKIL Gubernur Kepri M. Isdianto bersama Bupati Lingga Alias Wello WAKIL Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Isdianto, memerintahkan kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri untuk menghentikan proses pembahasan Analisis mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) perkebunan sawit PT. Citra Sugi Adiyta (CSA) diwilayah Kabupaten Lingga.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto mengatakan, untuk menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang, salah satu kuncinya, selalu punya keinginan kuat untuk belajar, kapan pun dan dimana pun “Anak-anakku. jika ingin sukses dalam hal apapun maka selalu tanamkan niat dan keinginan yang kuat untuk terus belajar, belajar dan belajar...,” kata Isdianto saat menjadi Pembina Upacara Apel Pagi di SMAN 2 Karimun, Selasa (22/1/2019) lalu.

WAKIL Gubernur Kepri, Isdianto dalam kegiatan pemusnahan di Gedung BPOM, Kecamatan Nongsa, Batam pada Selasa (18/12).

GUBERNUR Kepeluauan Riau, Isdianto saat memimpin apel gabungan.

Kedisiplinan PNS di Kantor Gubernur Kepeluauan Riau, terus menjadi sorotan. Wagub Kepri, Isdianto yang meminta seluruh pegawai, khususnya pejabat eselon 3 untuk menekankan pentingnya disiplin.

Seruan Wagub ini disampaikan saat apel gabungan di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Senin (7/1/2019). Kepada para pejabat itu, bakal dilakukan evaluasi dan melaporkannya ke Gubenur.

“Bersama pak Sekda, kita akan lapor kepada Gubernur. Ini bukan hanya sekedar gertak. Kita akan buktikan,” kata Isdianto.

WAKIL Gubernur Kepri, Isdianto,bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepulauan Riau (Kepri) melakukan pemusnahan obat, kosmetik, dan makanan ilegal. Pemusnahan tersebut hasil pengawasan dan penindakan selama 2018.

Produk yang dimusnahkan sebanyak 418.316 pieces dengan nilai sebesar Rp4.745.031.200. Sepanjang 2018, BPOM Kepri telah melakukan proses hukum terhadap 10 kasus. Paling dominan adalah produk kosmetik, diikuti makanan dan obat-obatan. erharap akan hadirnya peningkatan kinerja dari BPOM. Bersama dengan instansi terkait, BPOM memiliki peran penting dalam menjaga kepastian terjaganya makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi masyarakat Kepri.

“Jangan pernah mengkonsumsi narkoba karena narkoba merusak generasi bangsa. Jangan pernah sia-siakan perjuangan orangtua kita yang telah susah payah menyekolahkan anak-anaknya agar menjadi generasi penerus yang lebih baik, “ harapnya.

Kepada para guru Isdianto juga berpesan agar terus meningkatkan ilmu dan pengetahuan serta memberikan ilmun yang dimiliki kepada peserta didik sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang unggul.

BENGKALIS-MERANTI

Rabu, 6 - 13 Maret 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

8

20 Hektare Kebun Warga Bengkalis Dilalap Api PEKANBARU, RAKYAT MEDIA Kobaran api setinggi pohon kelapa membara diDesa Pambang, Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Riau. Warga sekitar langsung berlari keluar rumah karena khawatir api menjalar ke pemukiman.

“Apinya setinggi pohon kelapa, karena semak belukarnya tinggi. Kami takut tadi malam, kondisinya seram,” ujar Ipal, salah seorang warga setempat saat berbincang, Rabu (27/2/2019).

Saat kejadian Senin (25/2) malam itu, tidak ada petugas yang memadamkan api.

Namun, warga langsung menghubungi pihak Kepolisian dan ýpetugas damkar untuk datang ke lokasi. Keesokan harinya, Selasa (26/2), polisi bersama Pemadam Kebakaran (Damkar) baru tiba di lokasi.

“Lokasi yang terbakar itu perkebunan kelapa ditumbuhi semak belukar. Tak jauh dari pantai, sekitar 1 kilometer lebih. Senin malam terbakar, besok paginya baru petugas datang,” katanya.

Saat ini, api sudah berangsur padam dan petugas pemadam dari tim gabungan TNI Polri dan BPBD setempat datang ke lokasi. Namun, kabut asap masih tebal memasuki pemukiman warga.

“Banyak kabut asap di sini, batuk-

batuk juga kami. Mudah-mudahan apinya padam total,” harap Ipal.

Kebakaran di Bengkalis masih mendominasi di Riau sejak awal Januari 2019 hingga saat ini. Petugas BPBD belum berhasil menteralisir kondisi di sejumlah lokasi kebakaran. Kabut asap juga menimbulkan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut.

Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat, ý2.488 warga di 3 daerah terjangkit penyakit ISPA. Bahkan, ada satu sekolah di Pulau Rupat meliburkan seluruh siswanya karena kabut asap yang tebal dan memasuki level berbahaya.

BPBD Riau belum merilis jumlah luasan lahan terbakar secara total hingga hari ini. Namun, terakhir kali data dari Kepala BPBD Edwar Sanger, menyebutkan, pada Senin (25/2) ýtotal lahan terbakar di Riau mencapai 1.136 hektare. Lokasi paling parah terbakar di Pulau Rupat, Bengkalis. BPBD belum berhasil memadamkan api di sana.

Edwar yang saat ini sedang menjalankan ibadah umroh ke Mekkah melalui Kabid Kedaruratan BPBD Riau, Jim Gafur, saat dikonfirmasi wartawan enggan memberikan jumlah lahan yang terbakar. (rm/ind)

BPBD Riau Kirim Peralatan Kebakaran Menggunakan Helikopter BENGKALIS – RAKYAT MEDIA – Kebakaran yang sering melanda wilayah Bengkalis membuat Pemkab Bengkalis siaga dan mendatang berbagai peralatan pemadaman.

Meskipun petugas sudah berjibaku tak kenal lelah, namun kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kecamatan Rupat, hingga sekarang belum berhasil dipadamkan.

Salah satu kendalanya, selain medannya yang cukup berat, jumlah peralatan yang ada pun kurang memadai.

Guna menambah peralatan yang dibutuhkan, hari ini, Selasa, 26 Februari 2019, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau langsung mengirimkan peralatan yang dimiliki langsung dari Pekanbaru via udara, menggunakan helikopter.

Sesuai informasi yang berhasil dihimpun, helikopter yang membawa peralatan tersebut take off dari Pekanbaru sekitar pukul 09.30 WIB tadi dan landing (mendarat) sekitar pukul 10.50 WIB.

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkalis H Tajul Mudarris melalui melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Darwissam, helikopter tersebut mendarat di lapangan sepak bola Sei Injab, Kelurahan Terkul pada pukul 10.55 WIB. “Pukul 10.55 WIB di lapangan sepakbola Sei Injab Kel. Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, telah tiba helikopter pembawa peralatan pemadam milik BPBD Provinsi Riau

Bengkalis Peringkat 3 Capaian Investasi 2018 Rp1,941 Triliun BENGKALIS, RAKYAT MEDIA - Berdasarkan jumlah proyek investasi, Bengkalis berada diurutan ketiga setelah Dumai dan Pekanbaru.

Saat ini, jumlah proyek investasi yang masingmasing sebanyak 179 dan 172 proyek, menghasilkan investasi yang cukup signifikan.

Hal ini djelaskan Basuki Rakhmad, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) Kabupaten Bengkalis, Selasa malam (26/2/2019).

Menurutnya, total investasi di Kabupaten Bengkalis tahun 2018 (JanuariDesember), baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp1.941.742.320.000.

Sesuai data yang dirilis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, total investasi tersebut terbesar ketiga setelah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan Kota Dumai.

Namun dari sisi jumlah proyek investasi, Bengkalis lebih besar dibandingkan Inhil yang hanya 99 proyek. Sedangkan Bengkalis sebanyak 135 proyek.

“Total Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terserap sebanyak 2.339 orang dan Tenaga Kerja Asing (TKA) hanya 1 orang,” ujarnya.

Karena keberhasilan dalam proyek investasi berada pada peringkat ketiga tersebut, masih kata Basuki, Pemerintah Kabupaten Bengkalis

mendapat penghargaan dari Pemerintah Provinsi Riau.

Penghargaan tersebut, langsung diterimaBasuki yang diserahkan oleh Kepala DPMTSP Provinsi Riau, Evarefita, di Ruang Rapat DPMPTSP Provinsi Riau Lt.2, Menara Lancang Kuning Pekanbaru, Senin, 25 Februari 2019.

“Diserahkan sempena Forum Perangkat Daerah Provinsi Riau di Bidang Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2019,” terang Basuki.

Basuki menjelaskan, forum tersebut bertujuan untuk mensinergikan arah kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di bidang investasi dan PTSP. Sekaligus menyelaraskan rencana kerja awal tahun 2020 dengan usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya di bidang investasi. Tentu termasuk dengan DPMPSP Kabupaten Bengkalis,” jelasnya.

Sesuai kebijakan Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Basuki mengata-

kan, pihaknya akan memberikan kemudahan kepada calon investor yang ingin menanamkan modalnya di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini.

Basuki menjelaskan, bahwa pihaknya sudah berkomitmen melayani investor dengan cara menyajikan informasi yang akurat tentang perizinan, nonperizinan, potensi ekonomi dan sektor-sektor yang diunggulkan.

Sesuai misi kedua Kabupaten Bengkalis 20162020, kami siap untuk melayani dan memfasilitasi semua pihak yang berminat untuk melakukan pengurusan perizinan dan nonperizinan serta untuk menanamkan modalnya dan melaksanakan kegiatan bisnis di Kabupaten Bengkalis, bekerja sama membangun yang berkelanjutan dan berawasan lingkungan,” tegas pria berkacamata ini.

Adapun misi kedua yang dimaksudkan Basuki adalah Terwujudnya Pengelolaan Seluruh Potensi Daerah dan Sumber Daya Manusia untuk Kemakmuran Rakyat.(rm/ ind)

KEPALA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, Basuki Rakhmad menerima penghargaan dari Kepala DPMTSP Provinsi Riau, Evarefita.

sebagai upaya percepatan pemadaman Karhutla di Kec. Rupat,” jelas Darwissam.

Informasi yang dikutip Kepala Diskominfotik Johansyah Syafri tersebut disampaikan Darwissam melalui grup WhatsApp (WA) Kepala Bidang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Selain mengabarkan kedatangan helikopter pembawa peralatan pemadam milik BPBD Provinsi Riau, Darwis juga menginformasikan bahwa peralatan itu langsung dibawa menuju lokasi pemadaman menggunakan truck angkut-box BPBD Kabupaten Bengkalis bantuan BNPB.(rm/ind)

BPBD Riau Kirim Peralatan Kebakaran Menggunakan Helikopter

INFOTORIAL

Presiden RI Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Riau

Bupati Bengkalis Amril Mukminin Ucapkan Selamat dan Tahniah

PRESIDEN RI Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Riau

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengucapkan selamat dan tahniah atas dilantiknya Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau periode 2019-2024, H. Syamsuar dan Brigjen TNI H. Edy Afrizal Natar Nasution.

“Atas nama pribadi, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bengkalis, kami mengucapkan selamat dan tahniah kepada Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau yang baru, Bapak Syamsuar dan Bapak Edy, semoga sukses dan amanah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin masyarakat Riau,” ungkap Kepala Daerah Bengkalis.

Syamsuar dan Edy resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, terhitung mulai hari ini, Rabu (20/2), usai dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia H. Joko Widodo, di Istana Negara.Sebelumnya, Syamsuar menjabat sebagai Bupati Siak, dan Edy Afrizal Natar mantan Danrem 031 Wirabima.

Bupati Bengkalis juga mengatakan, bahwa masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis siap mendukung sepenuhnya atas program yang akan diusung Provinsi Riau kedepannya.”Kita ini satu provinsi. Jadi segala hal yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi kami siap mendukungnya, selain itu, kami juga akan siap menyelaraskan visi misi Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019-2024 mendatang,” tutur orang nomor satu pada kabupaten yang memiliki ikon Ikan Terubuk seraya berharap di bawah kepemimpinan Syamsuar-Edy dapat menjadikan Riau lebih baik kedepannya.ind.(rm/infokom)

CMYK

9

GALERI FOTO

Rabu, 6 - 13 Maret 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

BUPATI Bintan, Apri Sujadi memotong balon.

BUPATI Bintan, Apri Sujadi menerima sekapur sirih

Ramaikan MRS Festival 2019, Apri Sujadi:

Jangan Pernah Berkendara Jika Tak Patuh Aturan MILLENIAL Road Safety (MRS) Festival 2019 yang digagas Polri dihadiri lebih dari 15 ribu warga di Bintan. Acara yang digelar di Lapangan Hang Tuah Tanjunguban, Bintan Utara pada Minggu (24/2/2019) itu penuh dengan orang.

Pemerintah Kabupaten Bintan pun ikut serta dalam memeriahkan acara puncak yang digelar Polres Bintan tersebut.

Bupati Bintan, Apri Sujadi yang dalam acara ini mengatakan, mulai detik ini, jangan pernah berkendaraan jika tidak mau mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Karena sudah ribuan bahkan mungkin jutaan jiwa melayang nyawanya karena ugal-ugalan di jalan. "Terutama kepada pelajar, jangan seenaknya sendiri di jalan raya karena membahayakan diri sendiri dan

orang lain," kata Apri.

Apalagi berkendaraan tanpa dilengkapi dengan SIM atau tidak memakai helm, ini sangat berbahaya. "Saya minta tolong jangan membawa kendaraan sendiri kalau tidak cukup umur.

Karena ini akan mengancam keselamatan jiwa kalian.

Sayangi diri dan keluarga," pesan Apri di Lapangan Hang Tuah Tanjunguban.

BUPATI Bintan Apri Sujadi didampingi Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang di ajang Millenial Road Safety Festival di Bintan

BUPATI Bintan Foto bersama masyarakat disela-sela rangkaian acara Millenial Road Safety Festival di Bintan

SUASANA acara Millenial Road Safety Festival di Bintan

BUPATI Bintan Foto bersama

SUASANA pembukaan Millenial Road Safety Festival di Bintan

SUASANA pembukaan Millenial Road Safety Festival di Bintan

BUPATI Bintan Apri Sujadi didampingi Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang di ajang Millenial Road Safety Festival di Bintan

GALERI FOTO

Rabu, 6 - 13 Maret 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

10

Bupati Karimun Buka MTQ Kecamatan Kundur 2019 KUNDUR, RAKYAT MEDIA Bupati Karimun H Aunur Rafiq membuka secara resmi perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Kecamatan Kundur Tahun 2019 bertempat di Lapangan Balai Pemuda Seni dan budaya Tanjungbatu, Kundur, Senin malam (25/2/2019).

Rafiq dalam sambutannya mengatakan, meskipun kegiatan yang diadakan sangat sederhana, namun semangat kegiatan ini sangat terlihat.AlQuran menjadi Sarana media dakwah dan syiar keagamaan yang nyata juga suatu momentum untuk menjalin tali silaturrahim dan Ukhuwah Islamiah.

“Dengan landasan alqurani ini, jadikan kita keteguhan dalam menggapai cita-cita yang mulia dan bermartabat, saya sangat mendukung kegiatan MTQ ini.Karena ayat-ayat Al-Qur’an akan dikumandangkan oleh Qori’ dan Qori’ah sebagai penyejuk hati

bagi pendengar,” ujar Rafiq.

AlQuran serta menjadi media dakwah dan syiar keagamaan yang nyata juga suatu momentum untuk menjalin tali silaturrahim

dan Ukhuwah Islamiah.

“Dengan landasan alqurani ini, jadikan kita keteguhan dalam menggapai cita-cita yang mulia dan bermartabat, saya sangat men-

dukung kegiatan MTQ ini. Karena ayat-ayat Al-Qur’an akan dikumandangkan oleh Qori’ dan Qori’ah sebagai penyejuk hati bagi pendengar,” ujar Rafiq. (gabe/rm)

CMYK

11

GALERI FOTO

Rabu, 6 - 13 Maret 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

SERBA SERBI KEGIATAN DPRD KEPRI 2019 DPRD Minta Gubernur Umumkan Hasil Audit Proyek Monumen Bahasa TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak menyetujui rencana pemprov untuk melanjutkan pembangunan Monumen Bahasa Melayu (MBM) di Pulau Penyengat, dengan syarat gubernur mengumumkan secara terbuka hasil audit proyek yang telah mangkrak sejak 2014 tersebut.

“Hasil audit Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) terhadap proyek itu,” kata Jumaga di Tanjungpinang, Selasa (19/2).

Menurut Jumaga, DPRD sudah mendapatkan informasi bahwa hasil audit BPKP sudah berada di inspektorat Kepri.

“Kita minta buka dulu hasilnya kepublik.Tujuannya agar ada transparansi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kepri Mirza Bahtiar me-

Ketua DPRD Kepri

Jumaga Nadeak ngatakan, hasil audit BPKP terhadap proyek MBM sudah keluar pada tahun 2015, di era kepemimpinan Gubernur Muhammad Sani.

Kemudian, sebutnya, di tahun

2018 kemarin Gubernur Nurdin Basirun kembali mengajukan permintaan kepada BPKP untuk melakukan audit terhadap proyek senilai Rp12,5 miliar ini.

“Hasil audit yang diajukan tahun 2018 kemungkinan masih dalam proses. Sebab, sampai saat ini kami belum menerima tembusan hasilnya,” ujarnya.

Mirza juga menyebutkan, proyek MBM itu kini telah masuk tahap penyelidikan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kepri.

“Saya sudah dimintai keterangan oleh Polda terkait proyek ini.

Kami menghargai proses hukumnya,” katanya.

Kendati begitu, Mirza mengaku tidak mengetahui pihak yang melaporkan proyek MBM itu ke Polda Kepri.

“Saya hanya sebatas dimintai keterangan saja,” katanya.

BUPATI Lingga Alias Wello bersama anggota DPD RI Dapil Kepri Hardi Selamat Hood, kompak bersamasama melakukan panen parsial perdana udang vanamei pilot project yang dikelola oleh Koperasi Garda Terbilang kerjasama dengan BUMDes Desa Marok Kecil, di Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga, Sabtu (2/3/2019)

KETUA DPRD KepriJumaga Nadeak berfoto bersama jajarandan PLN Batam usai rapat kerja di Graha Kepri, Batam.

PLN resmi membatalkan pemadaman bergilir. Pembatalan ini diambil setelah pemerintah pusat menolak rencana pemadaman bergilir dan menjamin pasokan gas ke Batam lancar. Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengapresiasi langkah cepat PLN Bright melobi pemerintah pusat.

RAPAT kerja DPRD Kepri dengan PLN Batam di Graha Kepri, Batam.

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak bersama jajaran memimpin rapat kerja dengan PLN Batam di Graha Kepri, Batam.

RAPAT kerja DPRD Kepri dengan PLN Batam di Graha Kepri, Batam.

RAPAT kerja DPRD Kepri dengan PLN Batam di Graha Kepri, Batam

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun dan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat menyaksiakan WakilK etua II DPRD Kepri Husnizar Hood menandatangani berita acara Nota Keuangan dan Ranperda APBD TA. 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

DPRD Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat akhir frakasi-fraksi DPRD Kepri terkait hasil pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda APBD TA. 2019.

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun menuturkan pada tahun anggaran (TA) 2019 terdapat lima prioritas dalam penggunaan anggaran. Kelima prioritas tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan berbagai program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran dari masing- masing prioritas.

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak didampingi Wakil Gubernur Isdianto memimpin rapat paripurna pelantikan tiga anggota DPRD Kepri hasil PAW. (Dok.Humas DPRD Kepri)

SAPTONO Mustaqim, Darmindan Burhanuddin Nurdi ambil sumpahnya dalam pelantikan sebagai anggota DPRD Kepri pengganti antar waktu (PAW).

SEJUMLAH pejabat menghadiri rapat paripurna pelantikan tiga anggota DPRD Kepri hasil PAW. (DokHumas DPRD Kepri)

SEKRETARIS DPRD Kepri membacakan SK pelantikan tiga anggota DPRD Keprihasil PAW.

SEJUMLAH anggota DPRD Kepri menghadiri rapat paripurna pelantikan tiga anggota DPRD Keprihasil PAW. (DokHumas DPRD Kepri)

SAPTONO Mustaqim, Darmin dan Burhanuddin Nur yang dilantik sebagai anggota DPRD Kepri. (DokHumas DPRD Kepri)

PARIWARA

8

12

Rabu, 6 - 13 Edisi Maret Minggu : #2019, 256 Tahun IV, I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Harga: Rp6.500,-

Rabu, 6 - 13 Maret 2019, Minggu I

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Pemprov Sumbar Terima Penghargaan Kearsipan SUMBAR, RAKYAT MEDIA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat(Sumbar) meraih penghargaan bergengsi sebagai pemerintahan daerah provinsi kategori “Baik”, berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2018. Penilaian ini diberikan oleh Arsip Nasional RI, yang dikepalai, Mustari Irawan.

Penyerahan sertifikat penghargaan, dilaksanakan oleh Kepala Arsip Nasional, Mustari Irawan, kepada Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, yang langsung diserahkan kepada Sekdaprov Sumbar, Alwis, Rabu (27/2/2019) saat Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan Nasional, di Pangeran Beach Hotel, Padang.

Selain kepada Pemprov Sumbar, penghargaan juga diberikan, kepada kementerian, BUMN, dan pemerintah kabupaten kota di Indonesia. Berdasarkan penilaian Arsip Nasional RI, penghargaan diberikan karena telah memenuhi standarpengelolaan arsip yang sesuai dengan

standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengapresiasi kementerian, BUMN, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, yang menerima penghargaan pengelolaan arsip dari Arsip Nasional RI tersebut.

Gubernur menyebutkan, bahwa arsip merupakan hal terpenting dalam suatu institusi. Terutama bagi pemerintahan. Sebab, arsip yang terkumpul tersebut dapat menjadi rujukan dalam memecahkan suatu permasalahan.

“Untuk itu arsip ini mesti ditata dengan baik. Apalagi, dilingkungan pemerintah yang notabene penghasil arsip terbesar karena berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan,” ujar Irwan.

Arsip itu tercipta karena berjalannya tugas pokok dan fungsi sebuah institusi. Karena, sebuah institusi yang menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan benar pasti akan menghasilkan arsip.

“Jadi setiap institusi pasti ada pengelolaan arsipnya. Jika tidak ada arsipnya maka dapat dikatakan institusi itu tidak menjalankan pokok dan fungsinya dengan baik. Karena, arsip merupakan bukti terselenggaranya sebuah kegiatan,” katanya.

Lebih lanjut kata Irwan, arsip ini mengandung banyak informasi yang dapat dijadikan sumber dalam menggali persoalan yang terjadi ditengah masyarakat. Maka, tata arsip dengan baik jangan malah dimasukan ke dalam gudang dan membiarkannya berdebu.

“Untuk itu rawatlah arsip dengan pengelolaan serta penataan yang terbaik. Sebab, arsip menyimpan semua informasi yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Ke depan, pengelolaan arsip akan berbasis paperless document. Namun, menurut dia, jangan lupa bahwa, mengelola fisik arsip harus sejalan dengan pengelolaan fisiknya. Apalagi untuk arsip-arsip yang bernilai guna informasional tinggi. Karena

KEPALA Arsip Nasional, Mustari Irawan, kepada Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno

sampai saat ini, dalam proses hukum, pengadilan tetap akan meminta bukti fisik, bukan bukti yang sudah terkomputerisasi.

Sementara itu, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan men-

gungkapkan, rakor pengawasan kearsipan ini dipandang sangat penting, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kualitas penyelengaraan kearsipan di masing-masing institusi termasuk pemerintah daerah.

“Untuk itu kami terus berkomitmen sebagai lembaga pembina kearsipan nasional untuk senantiasa memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan,” ujarnya. (rel/Humas)

Akper Aisyiyah Padang Gelar Workshop Persiapan Memasuki Dunia Kerja

PELANTIKAN IDI Cabang Padang Pariaman.

Ketua IDI Wilayah Sumbar Hadiri Pelantikan Pengurus IDI Pariaman PADANG, RAKYAT MEDIA - Ketua IDI Wilayah Sumbar, Pom Harry Satria, menghadiri pelantikan pengurus IDI Cabang Padang Pariaman, Sabtu (02/03/2019).

Pom Harry Satria dalam sambutannya mengapresiasi keberadaan IDI Padang Pariaman sebagai IDI cabang tertua dan bisa melahirkan IDI Cabang Pariaman.

“IDI Cabang Padang Pariaman telah berhasil memajukan dan membangun profesi dokter di Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Bahkan saat ini Kab. Padang Pariaman sedang mendapat perhatian dan tumpuan pengembangan profesi, pengabdian pada masyarakat oleh dokter, bahkan sedang disiapkan sebuah Rumah Sakit Pendidikan,” ungkap Pom Hari.

Ia mengatakan, sudah melakukan MoU dengan Rektor UNP dalam rangka mendirikan Fakultas Kedokteran di Padang Pariaman. Syaratnya tentu harus ada rumah sakit milik pemerintah yang bisa dijadikan tempat pendidikan.

Pom Harry juga mengapresiasi usaha Bupati Padang Pariaman dalam menyiapkan kampus kedokteran.

“Padang Pariaman adalah satu satunya daerah yang antusias menyediakan lahan dan dukungan pengembangan pendidikan kedokteran di Sumatera Barat,” puji Pom Harry.

Pom Harry atas nama IDI Sumbar ingin menawarkan kepada Padang Pariaman untuk memberikan advokasi, pembangunan kesehatan dan pengembangan profesi dokter di Padang Pariaman.

“Dengan Mentawai kami sudah membuat desa binaan tingkat nasional IDI. Kami juga sudah menyiapkan modul pembinaan desa terpencil dan diadopsi oleh seluruh IDI di Indonesia,” katanya bangga.

Pom Hari juga menyinggung sedikit kasus yang pernah terjadi di RSUD Padang Pariaman. Dia menyatakan keyakinannya atas komitmen teman sejawatnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sebelumnya, Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur membuka secara resmi kegiatan

Pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Padang Pariaman Periode 2018-2021 dan pelaksanaan Seminar Update Kegawatdaruratan Medis di Pelayanan Primer Aula Dinkes Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (02/03).

Di awal memberikan kata sambutan, Wabup Suhatri Bur mengucapkan selamat kepada Efri Yeni yang diamanahkan sebagai Ketua IDI Kab. Padang Pariaman yang baru menggantikan Zunirman yang sudah habis masa periodenya.

“Selamat kepada Efri Yeni dan seluruh pengurus yang dilantik hari ini oleh Ketua IDI Wilayah Sumbar, Pom Harry Satria, dan terima kasih kepada Zunirman yang telah sukses mengurus IDI Padang Pariaman sebelumnya,” ucap Suhatri Bur. Suhatri Bur mengharapkan IDI di Padang Pariaman benar-benar dirasa manfaat keberadaannya oleh anggota dan masyarakat Padang Pariaman.

“Saya pernah mendengar langsung dua pesan penting Ketua Umum IDI Nasional Daeng M Faqih, untuk semua anggota dan tingkatan IDI seluruh Indonesia,” jelas Suhatri Bur. Pertama ulas Suhatri Bur, IDI diharapkan berkontribusi nyata untuk dunia kesehatan di Indonesia.

Kemudian, bagaimana menjawab pertanyaan atau tantangan dari dokter-dokter di dunia digital saat ini.

“Jadi, menurut saya, setiap organisasi profesi seharusnya dapat berjalan dengan baik sesuai tuntutan program kerja yang telah disepakati bersama anggota. Jangan hanya sekedar menjawab tuntutan regulasi bahwa organisasi itu harus ada maka diadakan kemudian ditinggalkan saja sama ketua sampai nanti berakhir dan dipilih lagi pengurus yang baru,” pungkas Wabup.

Suhatri Bur juga mengingatkan kepada sekretaris IDI yang punya tugas berat menggerakkan dan mengatur administrasi organisasi. Menurut nya, organisasi bisa berjalan baik jika sekretaris memahami tugasnya. Banyak organisasi yang ketua nya berjalan sendiri. (Hariati/rm)

PADANG, RAKYAT MEDIA Pusat Informasi Karir (PIK-Nurse) Akademi keperawatan (AKPER) Aisyiyah Padang menggelar workshop persiapan memasuki dunia kerja bagi calon lulusan AKPER atau mahasiswa semester akhir di Aula Akper Aisyiyah Padang, Kamis (28/2/2019).

Kegiatan dikhususkan untuk membantu mahasiswa mempersiapkan berkas-berkas pendukung sebelum memasuki dunia kerja agar mahasiswa memiliki peluang lebih besar untuk diterima di instansi atau perusahaan yang diminati.

Hadir sebagai narasumber Disnakerin Kota Padang Faisal dan Pihak Rumah Sakit M. Jamil Padang. Kegiatan ini diinisiasi Hendri Novigator, Deri Rizal, Windra dan Jeli. Serta disupport oleh Pimpinan Akper dan PWA Sumbar. Hadir Pimpinan PW Aisyiyah Sumbar Dra Hj dahliarti Rusli dan juga dihadiri Sekretaris PW Aisyiyah Sumbar, Desi Asmaret, M.Ag bersama Ortom PWPM Roni Saputra dan PWNA Elyusra Ulfa.

Pudir I Akper Aisyiyah Sumbar, Nova Rita mengatakan Dalam workshop ini mahasiswa akan diperkenalkan tentang penulisan surat lamaran kerja dan CV yang lebih efektif sebagaim-

ana yang diharapkan oleh pemberi kerja.

Selain itu, juga didapatkan tips dan trik wawancara kerja, tekhnik presentasi serta cara dalam penampilan dan pembawaan diri.

Kegiatan ini akan membentum mental mahasiswa sehingga lebih percaya diri dan meningkatkan daya saing mahasiswa.

Kasi Informasi Pasar kerja Disnakerin Padang, Faisal mengatakan, masih banyak calon pelamar kerja yang masih belum memahami teknik pembuatan berkas lamaran yang sesuai dengan standar perusahaan. Sehingga, dalam rangka membantu lulusan Akper Aisyiyah Padang terserap di dunia kerja, PIK-Nurse memberikan bimbingan persiapan dunia kerja dengan menghadirkan Disnakerin Kota Padang.

Faisal memberikan beberapa tips trik dalam mencari kerja kepada mahasiswa Akper Aisyiyah Kota Padang.

“Ketahui lebih banyak terkait perusahaan yang diminati, membangun personal brand melalui cara berbicara, berpakaian, bertingkah laku, dan jaga attitude. Secara tidak langsung saat pertama kali bertemu dengan yang akan mewawancara itulah yang menentukan apakah kita diterima atau tidak. Jangan menunjukan sikap

AKPER Aisyiyah Padang menggelar workshop persiapan memasuki dunia kerja bagi calon lulusan AKPER atau mahasiswa semester akhir di Aula Akper Aisyiyah Padang, Kamis (28/2/2019).

over do dan jangan menunjukan sikap seolah kita tahu segalanya,” kata Faisal Sementara itu pimpinan PW Aisyiyah Sumbar, Dahliarti Rusli berbagi tips persiapan berkas yang harus dilakukan bagi para pelamar.

“Sebaiknya untuk berkas lamaran seperti curriuculum vitae lebih dibuat menarik dengan konten yang power full. Jangan memasukan semua pengalaman yang sudah berlalu lama dan nilai jual yang tidak mumpuni. Perhatikan penggunaan kalimat yang

singkat tetapi jelas dan sopan,” sarannya Para peserta diperkenangkan bertanya langsung kepada kedua narasumber. Diharapkan kedepan, melalui pembekalan tersebut para lulusan Akper segera terserah di dunia kerja.

Ia mengatakan, mahasiswa harus diajarkan berwirausaha agar mereka bisa mandiri setelah lulus dan bisa bersaing di dunia kerja.

“Pembekalan dunia kerja ditujukan mahasiswa semester akhir dan alumni yang baru di wisuda,” jelasnya.(rel/khaidir)

Gempa 5,6 Skala Richter Guncang Kabupaten Solok Selatan PADANG, RAKYAT MEDIA Gempa bumi magnitudo 5,6 skala richter mengguncang Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat pada Kamis (28/2/2019) pukul 06.27 WIB, tercatat 101 rumah penduduk rusak akibat gempa Solok Selatan.

Berdasarkan analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) episenter gempabumi terletak pada koordinat 1,4 LS dan 101,53 BT, tepatnya berlokasi di darat pada jarak 36 km arah timur laut Kota Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat pada kedalaman 10 km.

Menurut informasi dari Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar Rumainur, akibat gempa 5,6 SR di Solok Selatan sebanyak 101 unit rumah yang rusak tersebar di empat nagari, yaitu 30 unit rumah rusak sedang di Na-

SALAH satu rumah warga yang rusak parah akibat guncangan gempa 5,6 SR. (Ist)

gari Talunan Maju Kecamatan Sangor Balai Janggo, 4 unit rumah rusak berat dan 6 unit rumah rusak sedang di Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Jangjo, 1 unit rumah rusak berat dan 30 unit rumah rusak sedang dan rusak ringan di Nagari Sun-

gai Kunyit Barat Kecamatan Sangir Balai Janggo, 30 unit rumah rusak sedang dan ringan di Nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batanghari.

“Tim BPBD Sumbar akan terus melakukan evakuasi warga, sementara ada 11 orang yang luka rin-

gan yang berada di nagari Sungai Kunyit, untuk itu kami mendirikan bangun posko kesehatan di Sungai Kunyit dan beberapa tim melakukan pertolongan dan peninjauan ke lapangan,” kata Rumainur.

“Saya berharap masyarakat, agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” jawabnya.

Menurut Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono, gempa bumi kali ini merupakan jenis gempabumi tektonik kerak dangkal (shallow crustal earthquake) yang terjadi akibat aktivitas Zona Sesar Sumatera (Sumatera Fault Zone) tepatnya pada pertemuan segmen Suliti-Siulak.

Gempa ini dirasakan di daerah Solok Selatan , Padang, Painan, Padang Panjang, Payakumbuh 50 Kota dan Dharmasraya. (humas/rm)

CMYK

9 RABU, 6 - 13 MARET 2019, MINGGU I

Rabu, 6 - 13 Maret 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

13

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 256 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Disdik Kepri Gunakan Anggaran Publikasi Media Belum Terverifikasi KEPRI, RAKYAT MEDIA – Sejumlah media massa, baik media cetak, elektonik serta media online yang selama ini menjalin kerjasama dalam bidang peliputan dengan Pemprov. Kepri, ternyata jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Kepri.

Temuan BPK terhadap

penggunaan anggaran yang tidak semestinya di Dinas Pendidikan (Disdik) Pemprov Kepri tersebut, diketahui pada saat melakukan pemeriksaan keuangan atau melakukan audit seluruh penggunaan anggaran di seluruh jajaran Badan/Instansi Pemprov Kepri, baik yang bersumber dari APBD serta APBN

pada tahun anggaran 2017.

Berdasarkan temuan BPK tersebut jelas dikatakan bahwa pada pos Realisasi Belanja Jasa Publikasi pada Dinas Pendidikan Prov Kepri, masih menggunakan media yang belum terverifikasi dalam Dewan Pers.

Dari total anggaran Pemprov Kepri tahun 2017 untuk kebu-

tuhan pengadaan barang dan jasa serta biaya belanja langsung atau tidak langsung senilai Rp1.156.236.397.079,09, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terealisasi sebesar Rp997.709.117.174,03 atau 86,29 persen.

Bersambung ke Hal 14

KANTOR Dinas Pendidikan Kepri di Dompak

Gawat…!! Meski Wako dan Wawako Menempati Rumah Pribadi

SIDANG 4 terdakwa kasus korupsi pembangunan Pasar Modern.

Terdakwa Koruptor Pasar Modern Kembalikan Kerugian Negara TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA – Aneh, empat orang terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Modern, secara serentak bersama-sama mengembalikan uang kerugian negara sebelum dijatuhi tuntutan.

Pengembalian kerugian negara ini setelah dalam fakta persidangan membuktikan bahwa ada kerugian negara yang mengalir ke para terdakwa.

Dodi Emil Ghazali selaku kasi penuntutan Kejati Kepri yang juga Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus tersebut menuturkan kerugian negara terungkap dalam persidangan senilai 4,1 miliar.

Alhasil sejumlah terdakwa berinisiatif untuk mengembalikan kerugian negara.

“Ada 4 miliar total kerugian negara yang akan dibayarkan oleh empat orang tersangka. Dari keempat orang ini Terdakwa Assegaf berencana akan mengembalikan kerugian negara paling banyak,” ujar Dodi saat dikonfir-

Pemko Tanjungpinang Tetap Kucurkan Dana Sewa Rumah Dinas

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA – Kendati Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menggelontorkan anggaran untuk penyediaan Rumah Dinas (Rumdin) Walikota dan Wakil Walikota sejak tahun 2012, 2016 serta di tahun 2017 dengan total sebesar Rp13.796.665.229,00, namun Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang lebih memilih menempati rumah pribadi.

Padahal, untuk pembangunan rumah dinas Walikota Tanjungpinang tersebut telah digunakan dana sebesar Rp10.848.675.695,00, kemudian menggunakan anggaran 2016, tepatnya 26 Mei 2017 Pemko menggelontorkan anggaran untuk pengadaan mobilair rumah Walikota dan Wawako senilai Rp1.286.400.000,00.

Nah, kemudian pada pelaksanaan belanja 2017 Pemko Tanjungpinang melalui Dinas PU menganggarkan kembali senilai Rp1.661.579534,00 untuk pekerjaan pengadaan pagar dan batu miring di rumah dinas Walikota dan Wawako.

Pemko sudah menggelontorkan anggaran begitu besar untuk kenyamanan tempat tinggal Walikota dan Wakilnya saat menjalankan roda Bersambung ke Hal 14

RUMAH Dinas Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang

Bersambung ke Hal 14

Gubernur Kepri Beri Sinyal Pergantian Pejabat Eselon II TANJUNGPINANGRAKYAT MEDIA -Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun memberi sinyal akan melakukan rotasi pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kepri, menyusul adanya Uji Keseuaian (Job Fit) yang dilakukan belum lama ini.

“Nanti saya pertimbangkan, setelah melihat hasil tesnya” kata Nurdin, Rabu (27/2).

Kendati demikian, lanjut Nurdin, rotasi dalam tubuh pemerintahan merupakan hal yang biasa, bukan merupakan sebuah hukuman melainkan dalam rangka penyegaran jabatan.

Apalagi, sebutnya, penempatan tugasnya masih di lingkup daerah yang sama,

Gubernur Kepri

Nurdin Basirun tidak sampai ditempatkan di Papua dan sebagainya.”Jadi pejabat eselon II tidak perlu takut, kalau sewaktu-waktu nanti ada rotasi jabatan,” imbuhnya.

Bersambung ke Hal 14

Plt. Kadinkes Lingga Tinggalkan ‘Borok’ LINGGA, RAKYAT MEDIA -Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga yang juga mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabosingkep, dr.Asri Wijaya, meninggalkan sejumlah ‘borok’ masalah di RSUD Dabosingkep yang belum sampai sepekan ditinggalkannya, salah satunya adalah dana jasa pelayanan kesehatan yang tidak bisa dibayarnya selama satu tahun.

“Kami menuntut jasa pelayanan yang selama tahun 2018, tidak dibayar kepada semua karyawan, “ kata koordinator karyawan, dr. Indra Jaya kepada, Antara, Senin.

KANTOR Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga. (Ist)

Kejadian ini berawal saat para karyawan mengetahui bahwa direktur RSUD tersebut akan segera pindah, dan akan mendapat jabatan baru sebagai kepala dinas, mengetahui hal tersebut beberapa karyawan menemui

pihak Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dabo untuk mempertanyakan uang jasa pelayanan mereka yang tidak dibayar selama tahun 2018.

Bersambung ke Hal 14

Pemko Tanjungpinang Pecat 10 PNS Yang Tersandung Korupsi TANJUNGPINANG, RAKYATMEDIA - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang memecat pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat korupsi. Pemecatan 10 PNS tersebut dilakukan lewat surat edaran resmi.

Informasi yang diperoleh, surat edaran itu diberikan kepada masing-masing kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tertanggal 18 Februari 2019. Surat edaran dengan nomor 860/009/ 4.2.03/2019 ditandatangani oleh Kepala BKPSDM Tanjungpinang Tengku Dahlan.

Ada pun isinya adalah menindaklanjuti Keputusan Wali Kota Tanjungpinang

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Wali Kota Tanjungpinang

Syahrul yang telah ditandangani oleh Wali Kota terkait pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jaBersambung ke Hal 14

SAMBUNGAN

Rabu, 6 - 13 Maret 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Disdik Kepri

Waduk Gesek Mengering

Warga Pinang Terancam Dilayani Bergiliran BINTAN- RAKYAT MEDIA -Cuaca panas berkepanjangan menyebabkan waduk Gesek Bintan mengering.

Kekeringan yang terjadi membuat pemandangan di sekitar waduk terlihat gersang.

Lumut yang selama ini terpendam di dasar waduk terlihat menonjol sehingga penampakan waduk seolah olah jadi lapangan rumput. ”Bahkan lumut pun mengering,” kata Andhi, warga sekitar waduk, Rabu (27/2/ 2019).Cuaca di Bintan saat ini disebut sebut yang terpanas sejak lima tahun terakhir. Sangking panasnya, kondisi sejumlah lahan tampak kerontang.

Pihak PDAM Kepri pada Rabu siang datang meninjau Waduk Gesek.Seorang petugas sampai turun ke permukaan waduk mengecek kedalaman. ”Cukup signifikan surutnya,”katanya.

Kepala Bagian Teknik PDAM Tirta Kepri, Tri Wahyu mengatakan, Waduk Gesek mengalami penyusutan volume besar. Normalnya, ketinggian air waduk sekitar 120 centimeter, namun berdasarkan pemeriksaan terbaru, menyusut jadi 28 cm. Artinya, terjadi penyusutan 92 centimeter.

Tri mengatakan, bila dua pekan mendatang tidak ada hujan, maka PDAM harus melakukan penjadwalan dis-

PETUGAS PDAM Tirta Kepulauan Riau saat mengecek dasar Waduk Gesek.

tribusi air ke pelanggan. Penjadwalan harus dilakukan karena kekeringan. ”Perkiraan kami dua pekan hujan tidak turun, maka kondisi memaksa kami menerapkan jadwal aliran air bergilir ke rumah rumah masyarakat,” ucapnya.

Data PDAM Tirta Kepri, ada 4.800 pelanggan rumah tangga yang sumber air bersih mereka dialiri dari Waduk Gesek.Para pelanggan tersebut berada di Tanjungpinang. Sebagian besar di Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Terkait kabar bahwa sudah ada pelanggan di Tanjungpinang yang disitribusi air bersih mereka mulai bermasalah, dijelaskan Tri Wahyu bahwa hal tersebut tidak terkait dengan kekeringan waduk di Bintan.”Tidak,

bukan karena kondisi waduk, tapi karena perbaikan jaringan pipa, dan itu bersifat sementara,” ucapnya.

Kasubag Produksi PDAM Tirta Kepri Budiyanto yang turut meninjau Waduk Gesek mengatakan, kekeringan di Waduk Gesek merupakan yang terparah sepanjang beroperasi sejak 2013 lalu.”Waduk ini beroperasi sejak 2013.Dan kekeringan saat ini yang terparah sejak beroperasi,”katanya.

Saat ini, guna terus mengoptimalkan air di Waduk Gesek, petugas melakukan rekayasa tanggul non permanen di tengah waduk.Cara tersebut akan membuat sebagian air masuk kedalam inflow yang diteruskan ke intake operasional sehingga instalasi tetap mendistribusikan air yang ada.(rm/red)

Usai Ikut Rakornas Pemilu 2019 Di Batam:

Bupati Bengkalis: “Pilihan Boleh Beda Persatuan Kesatuan Bangsa Harus Kita Jaga” BATAM,RAKYAT MEDIA - Bertempat di Golden View Hotel Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis, 28 Februari 2019, ditaja Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang kewaspadaan nasional dalam rangka pemantapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019.

Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan Sekrataris Daerah (Sekda) H Bustami HY hadir dalam Rakornas yang dibuka resmi dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan H Wiranto.

Tema yang diusung dalam Rakornas yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, adalah “Pilihan Boleh Beda Persatuan Kesatuan Bangsa Harus Kita Jaga”.

Sesuai tema Rakornas, dari Batam, Bupati Amril mengajak seluruh masyarakatnya di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan untuk tetap menjaga persatuan meski berbeda pilihan dalam pemilihan umum anggota

legislatif serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang ditaja serentak tahun 2019 ini.

Katanya, Pemilu serentak yang bakal ditaja 17 April 2019 mendatang, merupakan peletakan sejarah pertama bagi Indonesia. ”Karena Pemilu 17 April mendatang merupakan pemilu serentak pertama untuk memilih anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden,” katanya Sebagai warga negara baik dan memiliki hak pilih, kepada masyarakatnya, Bupati Amril meminta agar ikut aktif menyukseskan Pemilu serentak 2019.”Minimal memberikan suara dan dukungan kepada kandidat yang menurut kita mampu dan dapat mewujudkan keinginan dan harapan-harapa masyarakat luas,” ajaknya.

Menurutnya masyarakat memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan dipilih serta kebebasan dalam menentukan sikap politik.

Jangan sampai, kata dia, usai Pemilu serentak berlang-

Terdakwa Koruptor masi usai sidang penundaan tuntutan di PN Tanjungpinang, Rabu (27/2/2019).

Ia menyebutkan keempat orang terdakwa bersedia mengembalikan kerugian negara. Mereka dalam waktu dekat akan menyetorkan nilai kerugian negara masing-masing melalui rekening bank.

Empat terdakwa ini diantaranya Asegaf, Lukman Hadi, Muhammad Basyir dan Z Heri.

“Dalam fakta persidangan mereka yang wajib untuk mengembangkan kerugian negara senilai 4,1 miliar. Kita komunikasikan tadi mereka bersedia.Ini saja kami masih negosiasi tataca-

ra pengembaliannya.Ini demi pemulihan keuangan negara,” kata Dodi lagi.

Nantinya mereka akan menyetorkan langsung ke bank kemudian menunjukan bukti setor kepada Kejati Kepri.

Selanjutnya uang tersebut akan dikembalikan ke negara.

Saat ditanya apakah pengembalian kerugian negara ini ada kaitan dengan agenda penuntutan, sehingga pihak kejaksaan bisa menentukan berapa tuntutan yang sesuai untuk para terdakwa yang telah mengembalikan?

“Oh itu tak ada ya.Semua fakta hukum itu terhimpun hingga pada keterangan terdakwa. Disana diurutkan dan

Plt. Kadinkes Setelah mempertanyakan hal tersebut mantan direktur RSUD tersebut tidak berada ditempat, dan pihak BLUD menolak untuk menandatangani beberapa kesepakatan namun hal ini memancing kericuhan di Rumah Sakit tersebut dan beberapa karyawan melakukan aksi protes. Setelah karyawan melakukan demo akhirnya pihak BLUD yang diwakili Zulkifli sebagai pejabat BLUD, bersedia menandatangani

sung menyisakan konflik, bentrok dan perpecahan antar warga.”Oleh karena itu, Pemilu serentak 17 April mendatang, rakyat harus bersamasama menjaganya. Sehingga pesta tersebut tidak ternodai oleh konflik, bentrokan dan perpecahan,” harapnya.

Mantan Kepala Desa Muara Basung ini juga menjelaskan, perbedaan politik menyambut pesta demokrasi Pemilu Serentak 2019 serentak sebaiknya disikapi dengan nilai-nilai terkandung dalam falsafah negara Pancasila.

Sehingga, imbuhnya, berbeda pilihan boleh saja, namun tetap jaga persatuan.

Jadi semangat bangsa ini untuk membangun nilai-nilai demokrasi Pancasila semakin bisa diwujudkan. ”Pilihan boleh beda persatuan kesatuan bangsa harus kita jaga. Berbeda pilihan tidak boleh merusak sendiri-sendri persatuan dan kesatuan kita sesama anak bangsa yang telah terbina baik selama ini,” pungkasnya. (ind/DISKOMINFOTIK) Sambungan Hal. 13

sebagainya. Karena ini cukup rumit kan. Keterangan sudah dengar dari berbagai pihak dan sudah bertemu.

Kemudian terlihat juga dalam pencairan cek. Karena bukti yang diperdengarkan di depan hakim itulah fakta persidangan,” ungkapnya.

Sementara itu dalam persidangan Rabu (27/2/2019) agenda sidang sebelumnya akan dilaksanakan penuntut 8 orang terdakwa pasat Modern Natuna ditunda. Penundaan itu kata Dodi karena pihaknya belum merampungkan proses penyusunanya tuntutan. Sehingga hakim memutuskan terdakwa akan dilanjutkan pada sidang pekan depan.(rm/red) Sambungan Hal. 13

kesepakatan tersebut.

“Ada beberapa point tuntutan yang kami sampaikan,” sebutnya.

Salah satunya adalah meminta hak mereka untuk dibayar, dan nominal yang diketahui yaitu sebesar 1,7 milyar dari yang diketahui oleh pihak karyawan. Jika uang jasa pelayanan tersebut tidak dibayarkan, maka beberapa karyawan mengancam, tidak akan melakukan pelayanan pasien BPJS dan akan me-

lakukan mogok kerja.

Dana jasa pelayanan merupakan uang Jaspel yang bersumber, dari kapitasi dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang biasanya di beberapa daerah dibayarkan tiga bulan sekali kepada karyawan, pegawai maupun staf di Rumah sakit. “Point terakhir dalam surat itu, kalau hari ini tidak ada keputusan kami akan tempuh jalur hukum,” sebutnya. (rm/taufik)

Dari total ats laporan realisasi anggaran tersebut, sekitar Rp866.700.000 digunakan untuk Belanja Jasa Publikasi pada item kegiatan Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi di Dinas Pendidikan Prov Kepri.

Kerjasama dalam Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi masing-masing media selama 12 bulan tersebut, terhitung dari bulan Januari 2017 ke Februari 2017 dan Maret sampai Desember 2017 dan dilakukan pembaruan pengajuan administrasi kerjasama media setiap tahunnya.

Sedangkan mekanisme tata cara pelaksanaan kegiatan publikasi tersebut sesuai dengan kesepakatan kegiatan atau event yang akan dipublikasikan, metode penyediaan jasa, penentuan jenis media yang kredibel serta terdaftar dalam Kementrian Hukum dan HAM. Sementara persyaratan lainnya seperti perusahaan media yang diajak kerjasama harus terferivikasi di Dewan Pers, tidak terdapat dalam pembentukan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Sementara, dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Prov Kepri No.481.1/77.9/DISDIK/2017 terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Pers yang akan mengajukan permohonan untuk bermitra dengan Dinas Pendidikan beberapa diantaranya yakni, setiap media massa (cetak/elektronik) harus berbadan hukum, Perusahaan pers wajib mengumum-

Sambungan Hal. 13

kan nama alamat dan penanggyngjawab secra terbuka melalui media yang bersangkutan.

Kemudian setiap yang akan megajukan penerbitan berita seperti galeri, advetorial, liputan khusus dan lainnyawajib melakukan konfirmasi ke Skretariat Pelayanan Publik. Selain itu, dsetiap perusahaan pers harus terdaftar secara resmi dalam Dewan Pers Pusat.

Temuan BPK juga mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, Dinas Pendidikan tidak sepenuhnya menjalankan apa yang sudah dipersyaratkan dalam surat edaran tersebut. Masih banyak terdapat media massa (cetak/ elektronik) yang lolos ferivikasi oleh instansi bersangkutan, padahal media tersebut tidak terdaftar dalam Dewan Pers sesuai dengan yang dipersyaratkan.

BPK menyimpulkan bahwa realisasi kegiatan Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi pada Dinas Pendidikan Kepri, tidak memiliki kerangka acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatannya.

Ironisnya, selain dalam pelaksanaan item belanja tersebut, diketahui bahwa terdapat belanja jasa publikasi menggunakan beberapa media yang tidak terdaftar atau belum terverifikasi Dewan Pers Nasional sebesar Rp390.650.000,00.

Verifikasi yang dimaksudakan Dewan Pers yakni menyangkut kelengkapan administrasi perusahaan

daerah (akta pendirianperusahaan pers) harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan harus tercatan di Kementrian Hukum dan HAMyang memiliki kode perusahaan.

Sedangfkan verifikasi faktual, yaitu peninjauan atau pemeriksaan kondisi perusahaan di lapangan apakah sudah sesuai dokumennya.

Dengan adanya verifikasi tersebut, kredibilitas media yang bersangkutan akan lebih baik dan informasi yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawaban.

Ada beberapa item pelanggaran yang disampaikan oleh BPK selain melanggar Perpres No.4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 19 ayat (1) nyang dengan tegas menyatakan, bahwa, Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan tersebut wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha, serta memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.

“Yang terpenting, harus disesuaikan dengan peraturan Dewan Pers Nomor 4/ Peraturan-DP/III/2008 tentang standar Perusahaan Pers dalam penjelasannya menyatakan bahwa perusahaan pers media cetakdiverifikasi oleh organisasin perushaan pers. Sementara perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indoensia (KIP),” ujar

Gubernur Kepri Sementara, Sekretaris Daerah Kepulauan Riau, T.S Arif Fadillah mengatakan, Job Fit yang dilakukan Pemprov Kepri selain bertujuan penyegaran jabatan, juga melaksanakan aturan KASN terkait kedudukan jabatan pejabat eselon II yang telah

mengabdi selama lima tahun pada jabatan yang sama.

Menurutnya, hasil dari tes Job Fit ini akan diajukan ke Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). ”Nanti Pak Gubernur yang menentukan apakah dipindahkan atau dipertahankan,” tutur Arif.

Tahun 2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pemakaian Rumah Pribadi sebagai Rumah Dinas Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang.

Pelaksanaan sewa menyewa antara Pemko Tanjungpinang dengan pemilik rumah yang berstatus PNS dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 012/ 03/1.4.01/2017 pada tanggal 5 Januari 2017. Pembayaran atas sewa rumah dinas Wakil Walikota tersebut dilaksanakan berdasarkan SP2D Nomor 04907/SP2D/2017 tanggal 09 Agustus 2017 kepada saudari PNS sebesar Rp204.000.000,00.

Alasan menyewa rumah pribadi digunakan untuk rumah dinas tersebut karena Pemko Tanjungpinang belum dapat menyediakan rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas kondisi rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan BPK pada tanggal 30 April 2018 diketahui bahwa Pemerintah Daerah telah menyediakan masing-masing rumah dinas beserta seluruh perlengkapannya bagi Walikota dan Wakil Walikota.

Selain itu, berdasarkan penelusuran dan pemeriksaan yang dilakukan BPK, diketahui bahwa rumah dinas Walikota dan Wawako telah dibangun sejak tahun 2012. Meski sejak dibangun tidak pernah ditempati, namun di tahun 2016 Pemko melakukan renovasi rumah

Mantan Sekda Kabupaten Karimun itu turut menambahkan, setidaknya ada sebelas pejabat eselon II di Pemprov Kepri yang mengikuti Job Fit di Hotel Comfort, Tanjungpinang, pekan lalu.

Kesebelas pejabat dimaksud, antara lain Kepala Bap-

pemecatan PNS korupsi sudah ditindaklanjuti.

Selama ini, kata dia, masih menunggu hasil keputusan yang berkuatan tetap (inkracth) dari Pengadilan Negeri Tipikor.Dia meyampaikan, pemecatan sudah diteken oleh Gubernur Keplauan Riau Nurdin Basirun.

“Sudah, sudah, sudah kita tindaklanjuti (pemecatan PNS koruptor).Saya sudah teken dan gubernur juga sudah teken.Hasil inkracth nanti disampaikan kepada OPD masing-masing,” kata

pelitbang Naharudin, Kepala Dinkes Tjetjep Yudiana, Kepala Inspektorat Mirza Bahtiar, dan Kepala Biro Pengadaan Misbardi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yerry Suparna, dan beberapa nama pejabat lainnya.(rm/mwd) Sambungan Hal. 13

dinas tersebut.

Bahkan, BPK sudah melakukan uji fisik bahwa rumah dinas tersebut sudah siap huni dan sudah dilengkapi dengan meubelair serta peralatan elektronik. Ironis memang, kedua rumah dinas mewah tersebut beserta seluruh perlengkapannya menjadi terbengkalai, tidak terurus dan mulai mengalami kerusakan.

Memang dalam Permendagri Nomor 31 Thun 2016 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Lampiran poin 16 yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan/dinas beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.

Dalam hal jika pemerintah daerah belum menyediakan rumah jabatan Kepala Daerah/Wakil, pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah untuk dijadikan rumah dinas yang memenuhi standar rumah dinas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan.

Namun pada kenyataannya, Pemko Tanjungpinang masih terus menganggarkan biaya sewa rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota setiap tahunnya. Sehingga, BPK menyatakan bahwa telah terjadi kelebihan ang-

Pemko Tanjungpinang batan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan kepada PNS di lingkungan Pemko Tanjungpinang yang telah diputus bersalah dan menerima putusan inkracth dari Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Oleh karena itu, atas petunjuk lisan Wali Kota bahwa penyampaian Wali Kota tersebut langsung diberikan kepada Kepala OPD terkait, untuk diserahkan kepada PNS yang bersangkutan.

Wali Kota Tanjungpinang Syahrul mengatakan, terkait

BPK sesuai dengan LHP yang diterima media ini.

Sehingga, tidak terpenuhinya beberapa item di atas menyebabkan terjadinya pemborosan APBD Pemprov Kepri TA 2017 atas realisasi Belanja Jasa Publikasi pada Dinas Pendidikan sebesar Rp390.650.000,00.

Adanya potensi kerugian serta pemborosan keuangan Pemprov Kepri ini, khususnya di Dinas Pendidikan BPK menilai jika PPTK tidak memperhatikan ketentuan tentang pelaksanaan belanja daerahyang dibiayai dari APBD. Selain itu, Kepala Pemerintah Daerah atau OPD selaku Pengguna Anggaran, dinilai lalai dalam mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya.

BPK juga merekomendasikan kepada Gubernur Kepri, agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menghentikan realisasi Belanja Publikasi kepada media yang tidak terdaftar dan atau belum terverifikasi oleh Dewan Pers Indonesia.

Dalam merealisasikan anggaran Belanja Jasa Publikasi, Pemprov Kepri harus menetapkan pedoman antara lain mengatur persyaratan bahwa perusahaan media yang akan bekerjasama dengan Pemprov Kepri, dipastikan telah melalui hasil verifikasi Dewan Pers Indonesia terhadap Kode Etik Jurnalistik, Standart Perusahaan Pers, Standart Kompetensi Wartawan dan Standar Perlindungan Profesi Wartawan. (rm/rudi hartono) Sambungan Hal. 13

Pemko Tanjungpinang Tetap pemerintahan Kota Tanjungpinang, tapi para pejabat tersebut terasa enggan untuk menempati rumah mewah yang telah disediakan pemerintah menggunakan uang rakyat itu.

Para penguasa Kota Tanjungpinang lebih memilih tinggal di rumah pribadi masing-masing sembari bisa menikmati uang negara untuk biaya sewa menyewa rumah kedua pasangan Walikota dan Wakil Walikota ini.

Tidak tanggung-tanggung, untuk biaya sewa rumah dinas Walikota Rp240.000.000 dan rumah sewa Wakil Walikota Rp204.000.000.

Anehnya, pelaksanaan belanja sewa rumah jabatan/ rumah dinas bagi Walikota didukung dengan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 89 Tahun 2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pemakaian Rumah Pribadi sebagai Rumah Dinas Jabatan Walikota dan Wakil Walikota.

Pelaksanaan sewa menyewa anatara Pemerintah Kota Tanjungpinang dituangkan dalam surat perjanjian sewa menyewa Nomor 012/ 02/1.4.01/2017 tertanggal 5 Januari 2017. Pembayaran atas sewa rumah dinas Walikota tersebut dilaksanakan berdasarkan SP2D Nomor 04971/SP2D/2017 10 Agustus 2017 kepada YPW sebesar Rp240.000.000.

Sementara untuk memperlancar pengucuran dana Belanja Sewa Rumah Dinas Wakil Walikota, didukung dengan Keputusan Walikota Tanjunpinang Nomor 89

14

garan pembayaran sewa rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp444.000.000, dengan rincian Rumah Walikota Rp140.000.000 dan Wakil Walikota Rp204.000.000.

Anehnya, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang malah menyatakan jika dirinya tidak sependapat dengan audit dan penemuan BPK. Menurut Sekda Kota Tanjungpinang, rumah dinas tersebut belum layak ditempati sesuai dengan standar rumah dinas Kepala Daerah dan Wakil.

Selain itu, Sekda juga berpendapat bahwa Pemko Tanjungpinang tidak pernah bermaksud menelantarkan erumah dinas tersebut dan terus berupaya agar rumah dinas tersebut jadi layak huni. BPK meminta agar Sekda Kota Tanjungpinang untuk menarik kembali pembayaran sewa rumah dinas Walikota sebesar Rp240.000.000 tersebut. Menurut Sekdako Tanjungpinang, uang sewa rumah dinas Walikota telah ditarik dan disetorkan kembali ke Kas Daerah.

Namun, BPK memerintahkan Sekdako Tanjungpinang untuk segera menarik kembali biaya untuk sewa rumah dinas Wakil Walikota sebesar Rp204.000.000 dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagaimana dengan anggaran rumah tangga dan anggaran perawatan rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota yang terbengkalai tersebut, tunggu pada pemberitaan edisi selanjut.(rm/rdh) Sambungan Hal. 13

Syahrul saat ditemui di Gedung Daerah Tanjungpinang, Minggu (24/2/2109).

Terpisah, Kepala BKPSDM Tanjungpinang Tengku Dahlan membenarkan adanya surat edaran pemecatan 10 PNS Pemko Tanjungpinang terlibat koruptor. Dia menuturkan, pemecatan dilaksanakan berdasarkan surat keputusan bersama tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara.

“Terhitung diterbitkannya surat edaran itu PNS korupsi tidak lagi menjadi PNS Pemko Tanjungpinang,” kata Tengku.

Dijelaskan, pemecatan 10 orang PNS tersebut langsung disampaikan Kepala OPD tempat kerja yang bersangkutan. Pemecatan tidak ada dilakukan dengan cara seremonial secara simbolis.

“Yang jelas terhitung surat edaran itu gaji dan tunjangan yang bersangkutan tidak ada lagi. Buat apa lagi digai karena sudah pecat,” pungkasnya. (rm/rdh)

CMYK

15

Rabu, 6 - 13 Maret 2019, Minggu I

BINTAN-TANJUNGPINANG

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Tanjungpinang Ikuti Assessment Program Gerakan Menuju 100 Smart City 2019 TANJUNGINANG,RAKYAT MEDIA - Pemerintah Kota Tanjungpinang mengikuti Penilaian (Assesment) dalam rangka Program Gerakan Menuju 100 Smart City 2019.

Assesment diadakan di Gedung Pusat TIK Nasional (Pustiknas) Tangerang Selatan, Jumat (22/2) minggu lalu.

Assessment smart city adalah suatu penilaian kabupaten/kota yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditetapkan dengan mengimplementasikan digital go-

vernment didaerah dengan tujuan untuk membuat pelayanan publik menjadi lebih mudah, murah dan cepat.

Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, assessment ini diikuti oleh Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna.Adapun asesor dalam program ini adalah dari Universitas Indonesia, BPPT, Kemkominfo dan Kementrian PUPR dengan aspek yang dinilai antara lain aspek komitmen, kebijakan,visi pembangunan daerah, anggaran, infrastruktur TIK, integrasi aplikasi dan

keamanan informasi.

Panitia mengundang 165 Kota/Kabupaten sementara yang mengikuti assesment ada 107 Kota/ Kabupaten.Dari Pemko Tanjungpinang dihadiri langsung oleh Walikota Tanjungpinang, H Syahrul, Kepala Bappelitbang, Surjadi, dan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Soemantri.

Dalam assessment ini, Kota Tanjungpinang menyampaikan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2019-2022 terkait smart city, diantaranya tahun 2019 akan dilakukan pengembangan sarana dan prasarana ser-

ta sistem manajemen penunjang smart city, 2020 dilakukan juga pengembangan smart economy dan smart living, 2021 akan dilakukan pengembangan smart people dalam menunjang pengembangan smart city, pada tahun 2022 pengembangan smart government dan tahun 2023 optimalisasi pengembangan menuju smart city.

Kemudian, Kota Tanjungpinang juga menyampaikan rencana pengembangan smart city yang akan membangun infrastruktur yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang direncanakan hing-

ga 20 tahun kedepan, menyusun tata kelola pengembangan egovernment atau penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi.

Pemko dalam hal ini juga akan menyusun regulasi untuk dukung layanan publik yang sudah berjalan, membuat manajemen pelaksanaan blueprint pengembangan SDM, pembuatan public hearing, penguatan PPID dan memberikan layanan aspirasi rakyat yang digunakan untuk pengambilan keputusan sehingga perlu diintegrasikan ke layanan program kerja pemerintah daerah.(trbn/rm)

Walikota Tanjungpinang,

H Syahrul

Kejati Tanjungpinang Diminta Tindaklanjuti Temuan BPK-RI TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Masih ingat dengan kasus proyek multi year yang menjadikan mantan Walikota Tanjungpinang, Suryatati A Manan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Kepri dalam kasus pembangunan 3 rumah dinas yaitu Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD. Ketiga rumah dinas itu belum siap bangun,tetapi ada anggaran dana operasional dan perawatan Rumah Dinas Walikota Tanjungpinang, Wakil Walikota Tanjungpinang beserta rumah Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, sekaligus anggaran biaya sewa untuk belanja rumah dinas Walikota.

Mungkin kasus yang menjerat mantan Walikota Tanjungpinang tersebut bisa jadi akan menyeret Walikota Tanjungpinang, H.Syahrul, S.Pd dan Wakil Walikota, Hj.Rahma, S.IP, beserta Sekretaris Kota, Riono, setempat dalam kasus dugaan penggunaan anggaran perawatan rumah dinas kedua pasangan pejabat Pemerinatah Kota tersebut.

Pasalnya, sejak rumah dinas tersebut dibangun tahun 2012 lalu, sampai saat ini kedua rumah mewah yang telah menghabiskan Rp13.796.665.229, tidak kunjung ditempati.

Padahal, pada tahun 2017 lalu, tepatnya 26 Mei 2017 Pemko menggelontorkan anggaran untuk pengadaan mobilair rumah dinas

KEJAKSAAN Tinggi Kepulauan Riau Tanjungpinang

Walikota dan Wawako senilai Rp1.286.400.000.

Nah, kemudian pada pelaksanaan belanja 2017 Pemko Tanjungpinang melalui Dinas PU menganggarkan kembali senilai dana renovasi senilai Rp1.661.579534, untuk pemasangan pagar dan batu miring di rumah dinas Walikota dan Wawako.

Sayangnya, gelontoran anggaran miliaran rupiah tersebut malah dianggap “dingin” oleh kedua pucuk pimpinan Kota Tanjungpinang tersebut dan tetap enggan menempati rumah dinas.

Apakah selama ini Walikota dan Wakil Walikota lebih menikmati tinggal di rumah pribadi karena setiap tahun bisa mendapatkan uang sewa rumah yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah serta bisa menikmati anggaran belanja rumah dinas tanpa harus berbagi dengan

biaya makan/minum tamu.

Diduga, untuk mengelabui masyarakat, Pemko Tanjungpinang terus saja menggelontorkan anggaran perawatan karena dipastikan seluruh meubelair dan barang-barang elektronik di rumah dinas tersebut mengalami kerusakan karena tidak dirawat.

Untuk itu, masyarakat Tanjungpinang minta agar Kejati Kepri kembali melakukan aksinya untuk menyelidiki penggunaan anggaran perawatan dan renovasi rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota.

Apalagi, segala sesuatu keputusan untuk mensyahkan penggelontoran dana kebutuhan sewa rumah dinas dan pembelian meubelair serta biaya renovasi, payung hukumnya langsung ditandatangani Walikota sendiri selaku Penerima Anggaran (rm/pa)

Bintan Tangkap Peluang Perang Dagang Amerika Vs China BINTAN,RAKYAT MEDIA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, Kepulauan Riau, akan menangkap berbagai peluang usaha dalam gencatan perang dagang antara Amerika dan China.

Hal ini disampaikan Bupati Bintan, Apri Sujadi di Bintan Villa, kemarin.Menurut Apri, perang dagang yang saat ini terjadi bisa berdampak pada perkembangan perekonomian di Kabupaten Bintan.

“Perkembangan investasi selalu menyesuaikan dengan kondisi investasi internasional. Jadi dalam waktu dekat ini kita akan gencar membangkitkan sektor industri dan pariwisata dalam momen menangkap potensi dalam perang dagang ini,” kata dia.Perkembangan investasi di Bintan pada 2018 lalu mengalami kenaikan yang pesat dibandingkan sebelumnya. Tercatat, sebanyak 252 Penanaman Modal Asing (PMA) yang akan mengembangkan usahanya disini dengan total investasi sebesar US$ 1000,68 miliar.

Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 77 perusahaan dengan nilai investasi Rp462 miliar.”Tahun ini kita akan bersinergi di semua lini sektor.

Sehingga PMA dan PMDN yang diraup di 2019 akan lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya,” sebutnya.

Saat ini, kata Apri, sektor pa riwisata masih unggul di Bintan. Sebab 60 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bintan setiap tahunnya disumbangkan dari lini sektor tersebut.

Kemudian pariwisata Bin-

BUPATI Bintan, Apri Sujadi (Mengenakan topi hijau) bersama Wakil Ketua 1 DPRD Bintan, Agus Wibowo dan GM PT BIIE.

tan juga ikut menyumbang kunjungan wisatawan tertinggi ke-3 di Indonesia setelah Bali dan Jakarta. Bahkan wisatawan yang datang ke Bintan 10 kali lipat dari jumlah penduduk yang mendiami 10 kecamatan. Agar pariwisata di Bintan terus menggeliat, Apri akan berupaya keras untuk mendongkrak pariwisata di wilayah Timur Bintan berkembang. Caranya dengan mengoperasikan Pelabuhan Berakit, Kecamatan Teluk Sebong.

Lalu, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat perizinan dan pembangunan Bandara Busung.”Kita juga akan ciptakan industri kreatif untuk warga tempatan. Jadi wisatawan tidak melulu menginap tapi juga datang ke kecamatan-kecamatan dan membeli oleh-oleh buatan warga,” katanya.

Selanjutnya di bidang idustri, Bintan memliki dua industri yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang dan Kawasan Industri Lobam.Industri di Lobam

akan segera menarik investor-investor dalam membangun industri ringan dan berat. Kemudian untuk di KEK Galang Batang akan mengelola segala jenis industri berat yang berkaitan dengan tambang maupun lainnya. ”Di Industri kita tidak hanya memikirkan merubah regulasi untuk memudahkan investor masuk.Tetapi juga menciptakan SDM yang berkualitas agar bisa direkrut untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja,” jelasnya.

Melalui pariwisata dan industri yang memiliki fasilitas lengkap serta mampu memberikan ketetapan hukum yang tetap, keamanan dan kenyamanan, dipastikan perang dagang antara Amerika Serikat dan China dapat ditangkap oleh Bintan secara maksimal. ”Kalau semuanya serba ada, pasti investor berlomba-lomba berinvestasi disini. Kalau banyak yang berinvestasi maka lapangan kerja terbuka lebar dan masyarakat tidak ada lagi yang menganggur,” ucap Apri.(btmns/rm)

DINAS Kesehatan Dalduk KB Kota Tanjungpinang bekerjasama dengan Yayasan Kanker

Dinas Kesehatan Sosialisasi Kampanye Pencegahan Dini Kanker di Tanjungpinang TANJUNGINANG,RAKYAT MEDIA - Dinas Kesehatan Dalduk KB Kota Tanjungpinang bekerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia Cabang Tanjungpinang menggelar sosialisasi dan kampanye pencegahan serta deteksi dini kanker serviks dan kanker payudaradi Puskesmas Batu 10, Kamis (21/ 2/2019) minggu lalu.

Wakil Wali Kota Hj Rahma membuka sosialisasi yang juga dihadiri Ketua YKI Tanjungpinang Juariyah Syahrul, Kepala Kejari Tanjungpinang, Danlanud, Danlanudal, perwakilan Polresta, Asisten Pemerintahan dan Kesra, para Kepala OPD, pimpinan organisasi wanita se-Kota Tanjungpinang, pimpinan organisasi professi kesehatan, para Direktur rumah sakit, para Kepala puskesmas, para pimpinan perguruan tinggi kesehatan, para kader posbindu, para pejuang kanker, TP PKK, Camat dan Lurah serta peserta lainnya.

Kepala Dinkes Dalduk KB Kota Tanjungpinang, Rustam, menyebutkan selama ini berbagai penyuluhan

dengan tema penyakit kanker, penyebarluasan leaflet dan poster kanker, pemeriksaan faktor resiko kanker dan skrining kanker serta senam bersama dan dialog interaktif sudah dilakukan.

“Kegiatan ini merupakan puncak dari hari kanker sedunia yang dimulai sejak 1 Februari lalu,” kata Rustam Rustam Sosialisasi dan kampanye dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Kanker Sedunia tersebut diberi tema “I am and I will” dimaksudkan untuk mengajak semua pihak menjaga perannya masing-masing dalam mencegah dan mengurangi beban akibat penyakit kanker.

Peserta sosialisasi sekitar 300 orang dengan narasumber dr Trio Taufik Edwin, MKM dari Subdit Kanker dan Kelainan Darah Kemenkes RI, Iman Kastubi SKM dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto, dan dr Gumilang Wiranegara SPOG, K (Onk).

Wakil Wali Kota Tanjungpinang mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk mencegah kanker dengan melakukan perilaku hidup yang sehat dan

menjauhi faktor resiko kanker.

Sebanyak 340 warga masyarakat telah mengikuti deteksi dini kanker serviks dan payudara selama periode 1-20 Februari dan ditemukan 2 positif IVA dan 6 positif benjolan payudara.Penyuluhan bertema kanker telah dilakukan sebelumnya di Puskesmas, perkantoran, majelis taklim, kampung, sekolah dan Posyandu.”Sosialisasi itu meliputi kanker serviks, kanker payudara, thalassemia, leukemia, kanker mulut dan nasopharyng, kanker kolorektal, kanker Mata dan retinoblastoma,” ucap Rahma.

Dia meminta warga yang mengidap kanker untuk tetap berpikir positif dan melakukan upaya terapi sesuai dengan anjuran dokter. ”Pemerintah Kota Tanjungpinang siap memberikan dukungan termasuk saat ini dengan menyediakan rumah singgah dan transportasi bagi penderita kanker yang dirujuk ke luar daerah di Batam dan Jakarta,” tegas istri Wali Kota Tanjungpinang itu.(trbn/rm)

Imigrasi Tanjunguban Ingatkan CJH Waspadai Penipuan BINTAN,RAKYAT MEDIA - Untuk mencegah kendala dan penipuan haji, Kantor Imigrasi Kelas II Tanjunguban bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bintan dan penyelenggara haji memberikan pemahaman kepada para Calon Jemaah Haji (CJH) musim haji 2019.

Mereka diberikan pemahaman terkait keimigrasian yaitu prosedur ataupun tata cara pembuatan paspor bagi CJH. Pelaksana harian (Plh) Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjunguban, Oddy Permana mengatakan, ada beberapa permasalahan yang sering timbul dalam pembuatan paspor bagi CJH. Mulai dari data administrasi kependudukan serta data lainnya yang bisa mempengaruhi penerbitan paspor.

“Kita hanya ingin memberikan arahan dan pen-

KANTOR Imigrasi Kelas II Tanjunguban menggelar sosialisasi

dampingan saja. Jadi kita ingin CJH lengkapi segala persyaratan untuk pembuatan paspor dan jika ditemui kendala laporkan segera ke kami dan kami usahakan cari solusinya,” ujar Oddy yang juga menjabat Kasi Tikim Imigrasi ini. Melalui pendampingan, kata Oddy, bisa mengantisipasi agar CJH tidak menemui

kendala apapun. Kemudian juga bisa mencegah adanya tindakan penipuan seperti yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia.

Jika tidak ada kendala dan permasalahan lainnya, CJH akan beribadah dengan tenang selama di tanah suci.”Yang perlu diingat, persyaratan harus lengkap.

Jadi tinggal datang dan foto saja di kantor imigrasi. Setelah itu tinggal bayar biaya paspornya sendiri sehingga semuanya berjalan transparan,” ucapnya.Imigrasi mengimbau agar CJH senantiasa memegang paspor setiap saat agar tetap aman.

Sebab paspor merupakan data identitas diri saat di luar

GALERI FOTO

Rabu, 6 - 13 Maret 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

16

Galeri Kegiatan Gubernur Kepulauan Riau Bulan Desember 2018 - Februari 2019

GUBERNUR Kepri dan Kepala Dinas Pendidikan melakukan penandatangan perpanjangan kontrak PTK non ASN tahun 2019 di Aula SMK Negeri 3, Kampung Bulang, Tanjungpinang.

Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri mengalokasikan anggaran sebesar Rp66 miliar untuk meningkatkan kesejahteraan PTK non-ASN tahun 2019, jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2018 yang berjumlah Rp45 miliar.

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun raih penghargaan anugerah golden award seksi wartawan oleahraga PWI GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun dan Walikota Batam, HM Rudi,saat meraih penghargaan dalam Golden Award Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sempena peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (8/2/2019) malam lalu.

GUBERNUR dan para siswa di Stand Pameran Dinas Pendidikan Kepri, tampak kunjungan rombongan Gubernur Kepri bersama Sekretaris Daerah saat menghadiri pameran IT.

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun di acara Kenduri Serantau Sempena Peringatan HUT Kabupaten Meranti X dan Pelantikan Pengurus Ikatan Keluarga Besar Meranti Kabupaten Karimun Periode 2017-2022 di rumah singgah Kabupaten Meranti Poros Karimun, Kabupaten Karimun, Ahad (20/1/2019).

SELAMA pelaksanaan Pameran IT yang disejalankan dengan Launching Aplikasi Sistem Manajemen Penilaian Kinerja (SIMANJA) Pemrov Kepri, tampak pengunjung memadati stand pameran yang diikuti sekitar 25 OPD dan perusahaan IT di wilayah Kepri.

DI HADAPAN Bupati, Anggota DPRD , Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Kabupaten Meranti, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun meminta kepada setiap individu agar bisa menjadi contoh bagi sesama, pemersatu dalam kerukunan, dan perekat kebersamaan.

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun menyerahkan pataka kepada Ketua KKBM Karimun Bustami Abdullah usai dilantik, Minggu (20/1) lalu.

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun melantik pejabat eselon II beberapa waktu lalu.

GUBERNUR Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun memberi sinyal akan melakukan rotasi pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kepri, menyusul adanya Uji Keseuaian (Job Fit) yang dilakukan belum lama ini.

“Nanti saya pertimbangkan, setelah melihat hasil tesnya” kata Nurdin, Rabu (27/2).

Kendati demikian, lanjut Nurdin, rotasi dalam tubuh pemerintahan merupakan hal yang biasa, bukan merupakan sebuah hukuman melainkan dalam rangka penyegaran jabatan.

GUBERNUR Kepulauan Riau Nurdin Basirun meminta seluruh organisasi kemasyarakatan Kerukunan Keluarga Besar Meranti (KKBM) Karimun menjaga kebersamaan di tahun politik.

“Kebersamaan adalah modal dasar dalam membangun. Dengan kebersamaan dan saling bahu membahu seluruh ormas kita yakin Karimun maupun Provinsi Kepulauan Riau tetap kondusif di tengah perbedaan pendapat,” kata Nurdin Basirun usai melantik pengurus Kerukunan Keluarga Besar Meranti (KKBM) Kabupaten Karimun di rumah singgah Meranti, Tanjung Balai Karimun, Minggu (920/1/2019).

GUBERNUR Kepri, Nurdin Basirun saat terjun langsung pelaksanaan pengerjaan proyek.

WAKIL Presiden RI, H.M.Yusuf Kalla, menjabat tangan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

GUBERNUR Kepulauan Riau Nurdin Basirun

Mengingat laut lebih luas dari daratan, pemerintah pusat akan mengubah formula untuk daerah kepulauan. Pengubahan ini nantinya akan lebih menguntungkan daerah kepulauan dari sisi penghitungan pembagian keuangan.

GUBERNUR Kepulauan Riau Nurdin Basirun meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah menyusun peta jalan pengendalian inflasi serta memetakan kebutuhan bahan pangan untuk memastikan ketersediaan barang dan keterjangkauan harga di pasar.

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberikan pengarahan pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Padang Convention Centre, Padang Sumatera Barat, Kamis (21/2).

GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun mengajak mahasiswa asal Kepulauan Riau (Kepri) lulusan perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat (Sumbar) untuk berkontribusi positif demi kemajuan Kepri.

Nurdin mengatakan di zaman industri 4.0 ini, pemuda harus berorientasikan sebagai wirausaha, mengingat banyak peluang, sehingga diharuskan memiliki semangat kewirausahaan, tidak boleh hanya berpikir menjadi karyawan.

CMYK

17

LINGGA-KARIMUN

Rabu, 6 - 13 Maret 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Minta Maskapai Tambah Frekwensi Penerbangan KARIMUN,RAKYAT MEDIA - Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Karimun mengusulkan penambahan frekuensi terbang untuk dua rute perintis. Rute tersebut yakni Karimun-Pekanbaru dan Pekanbaru-Dabo Singkep melalui Bandara Raja Haji Abdullah (FHA) yang berada di Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing.

“Hasil evaluasi jadi dua rute perintis Karimun ke Pekanbaru dan Dabo Singkep itu kita usulkan penambahan frekuensi terbangnya,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Fajar Harrison Abidin, Jumat (23/02) lalu.

Dikatakannya, pertimbangan

usulan penambahan frekuensi karenakan Seat Load Factor (SLF) meningkat.

“Memang isian penumpangnya lumayan di atas 90 persen.Atas intruksi dan arahan dari Bapak Bupati Karimun, makanya kita usulkan, tetapi baru sebatas usulan,” sebutnya.

Fajar menjelaskan, usulan itu didasarkan pada data dari kantor Bandara Raja Ali Haji, bahwa sepanjang 2018 terdapat 160 penerbangan yang datang dan pergi dari bandara RAH dengan 114 penerbangan merupakan rute Tg Balai KarimunPekanbaru PP, dengan tingkat keterisian TJB-PKU mencapai 98,46% (1347 penumpang), sedangkan

PKU-TJB mencapai 85% (1163).

Adapun rute Tg Balai Karimun Dabo Singkep tingkat keterisiannya mencapai 88,22% (487 penumpang), rute sebaliknya mencapai 73,73% (407 penumpang).

“Pak Bupati telah mengajukan usulan kepada Kementerian Perhubungan untuk menambah frekuensi penerbangan dari Tg.Balai Karimun ke Pekanbaru menjadi 4x seminggu dan tujuan Dabo Singkep menjadi 2x seminggu,” ujarnya.

Disamping 2 rute existing tersebut, lanjut Bupati, juga mengusulkan penambahan rute baru, yakni Tg.Balai Karimun ke Tanjung Pinang dan Batam.Rute tersebut diusulkan mengingat Tanjung Pinang

merupakan ibukota Kepri sehingga akses yang cepat dan tepat waktu sangat dibutuhkan, demikian pula halnya dengan Kota Batam.

Sementara itu, Bupati Karimun, H.Aunur Rafiq, dalam sejumlah kesempatan menyampaikan, saat ini Pemerintah Kabupaten Karimun terus berupaya untuk melakukan pembenahan Bandara RHA. “Jika Karimun sudah memiliki bandara yang representatif, maka orang bisa langsung dari Jakarta, Pekanbaru maupun Medan. Sementara, sekarang harus transit dulu dari Batam. Oleh karena itu, untuk investasi yang sangat besar ini tidak akan mampu daerah.

Makanya kita dorong ke pemerintah pusat,” jelasnya. (hhp/rm)

BANDARA Raja Haji Abdullah Karimun

Pelantar Tergantung Anggaran IBU-ibu Bhayangkari nampak kompak dengan seragam kebesaranya

Ibu-Ibu Bhayangkari Ajak Masyarakat Cinta Kebersihan LINGGA, RAKYAT MEDIA - Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2019, Polres Lingga mengajak masyarakat untuk cinta kebersiahan dengan menggelar gotong royong (goro) bersama, Kamis ( 21/2/2019) minggu lalu.Kegiatan goro ini dipusatkan di kawasan wisata pantai Indah Sergang, Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga..

Puluhan masyarakat turut berbaur besama anggota Polres Lingga.Tak ketinggalan Kapolres Lingga AKBP Joko Adi Nugroho SIK, MT yang memimpin langsung kegiatan goro. Pada kesempatan tersebut Joko mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yan telah ikut berpartisipasi dalam memperingati HPSN ini.

Dikatakannya, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar lebih baik dalam pengelolaan sampah,sehingga memiliki nilai ekonomis dan menekan dampak negatif sampah terhadap lingkungan. “Di era modern sekarang ini, Pemerintah sudah banyak melakukan inovasi untuk menanggulangi berbagai macam bentuk dan berbagai macam banyak sampah. Kita mengenalnya dengan 4 R yaitu Replace, Reduce, Recyle, dan Reuse” ucap Kapolres Lingga.

Menurutnya bahwa replace dapat diartikan dengan menganti bahan bahan yang berbahan plastik dengan bahab logam, kaca, dan kertas. Reduce diartikan mengurangi penggunaan bahan plastik. Begitu kuga kata dengan kata Recycle diartikan mendaur ulang bahan bahan plastik menjadi bahan yang berguna, Reuse diartikan menggunakan kembali bahan bahan hasil daur ulang.

Selain itu, Kapolres Lingga juga menambahkan bahwa untuk Menjaga lingkungan itu dapat dilakukan dari hal hal kecil.Mulai dari membongkar tempat sampah, memilah sampah organik dan anorganik serta menjaga kebersihan lingkungan.

Dikesempatan yang sama, jajaran Polres Lingga juga mengundang Akari Ceq’Connon untuk bersama sama mengaplikasikan inovasi 4 R dengan cara membuat kostum karnaval dari bahan sampah hasil Recyle. Ini apat diartikan bahwa dari bahan dasar sampah dapat digunakan kembali dan menjadi kostum karnaval sehingga dapat mengurangi limbah sampah.

Diakhir kapolres Lingga menekankan bahwa menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan tanggung jawab kita bersama sebagai warga Negara Indonesia.Usai memberikan sambutan Kapolres dan jajarannya dan juga mayarakat berbaur menyebar membersikan lokasi wisata Pantai Sergang.

Tidak ketinggalan nampak ibu-ibu Bhayangkari nampak kompak dengan seragam kebesaranya turut serta membersihkan lokasi pantai dari sampah-sampah sampah.(hk/rm)

LINGGA,RAKYAT MEDIA - Kondisi pelantar penghubung di Pangkalan Buluh, Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, kian parah. Jembatan kayu yang berada diantara rumah warga ini sudah terlihat tidak layak untuk dilalui dan membahayakan warga.

Kondisi ini bukan baru terjadi sekarang, tapi sudah sejak dulu. Padahal, jembatan tersebut merupakan akses vital,sayangnya tak teperhatikan.

“Di APBD-P nanti kami upayakan perencanaannya,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lingga, Selamat melalui Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Laut, Sumarno ketika dihubungi awak media Senin (25/2/2019) lalu.

Namun, Sumarno tidak bisa memastikan apakah jembatan tersebut akan dibangun tahun ini juga. Tapi, ia mengaku pihaknya akan tetap berupaya menjadikan prioritas dengan membuat perencanaannya di APBDPerubahan.

“Nanti di APBD-P kami usahakan untuk fisiknya kalau anggaran tersedia.Tapi kalau perencanaannya saya pastikan di P kami lakukan,” ujarnya.

Diketahui, berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh staff Dishub Lingga saat turun ke lapangan beberapa waktu lalu, panjang pelantar penghubung tersebut yakni 89 meter. Dengan demikian, diharapkan agar warga setempat untuk bersabar.(ruz/rm)

Proses Pelipatan Surat Suara Segera Dikerjakan KARIMUN,RAKYAT MEDIA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun bakal melakukan proses pelipatan sebanyak 873.576 surat suara untuk Pemilu 2019 pada 3 Maret 2019. Proses pelipatan surat suara itu akan dilakukan di bekas pub Alpacino yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan surat suara oleh KPU. “Jumlah surat suara Pemilu sebanyak 873.576, yang terdiri dari surat suara Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Kepri dan DPRD Kabupaten Karimun. Surat tersebut sudah disimpan dengan aman di Gudang KPU di bangunan bekas Pub Alpacino,” ungkap Ketua KPU Karimun, Eko Purwandoko, Selasa (26/2) lalu.

Kata Eko, jumlah surat suara Pemilu di Kabupaten Karimun tersebut mengacu kepada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Karimun sebanyak 170.504 orang. Sementara, untuk DPTb tahap pertama sudah dihitung. Hanya saja, untuk angka past-

Dermaga Dusun I Pangkalan Buluh Segera Diperbaiki LINGGA,RAKYAT MEDIA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lingga melakukan pengecekan kondisi pelantar Dermaga Dusun I Pangkalan Buluh, Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, yang kondisinya memang tidak layak.

Rencananya dermaga ini nanti akan dilakukan peningkatan pembangunan sesegera mungkin. Hal ini disampaikan Plt.Kadishub Lingga, Selamat, setelah mendapatkan informasi dari media tentang kondisi jembatan itu, pihaknya langsung mengecek kondisi dilapangan .”Iya benar setelah dapat informasi, anggota kita langsung turun mengecek kondisi dan langsung kita ukur,” katanya saat dikonfirmasi .

Dijelaskanya, setelah selesai diukir, dermaga itu akan menjadi agenda perencanaan.

“Insya Allah akan diupayakan untuk dilaksanakan pada APBD Perubahan APBD-P) Tahun Anggaran

KANTOR perhubungan Kabupaten Lingga

2019,” ujarnya menjanjikan.

Sementara, Kepala Desa Limbung, Andi Mulya, membenarkan adanya staf Dishub melakukan pengukuran di lokasi dermaga yang di maksud. Pihak desa juga mengucapkan terima kasih atas cepat tanggapnya Dinas Perhubungan Lingga terkait hal ini.

Andi Mulya berharap, Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas teknis terkait dapat menganggarkan pada tahun ini.”Mengingat

PELANTAR penghubung di Pangkalan Buluh, Desa Limbung memprihatinkan.

kondisinya rawan untuk dilintasi masyarakat, kami khawatir,” harapnya.

Untuk diketahui, akses pelantar di Dusun I Pangkalan Buluh adalah suatu fasilitas pendukung yang digunakan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sektor ekonomi kerakyatan. Disamping sisi lintasan pelantar tersebut ada rumah warga serta pos dan ruang inap Babinsa Desa Limbung.(hk/rm)

inya akan dilakukan penghitungan melalui tahapan kedua.

Eko menyebut, untuk proses pelipatan dan sortir surat suara Pemilu 2019 tersebut, akan dibutuhkan sekitar 100-150 orang tenaga

masyarakat. Namun, berapa jumlah pastinya tenaga yang dibutuhkan dalam pelipatan surat suara itu masih dalam proses penghitungan oleh kantor KPU Karimun.

“Berapa jumlah pastinya tenaga

yang dibutuhkan untuk melipat surat suara itu masih belum dipastikan, namun kisarannya antara 100 hingga 150 orang.Saat ini, kami masih melakukan rapat pembahasan untuk menentukan berapa jumlah ornag tenaga dan biaya yang dikeluarkan untuk melipat surat suara tersebut,” sebutnya.

Menurut dia, anggaran untuk melipat surat suara pada Pemilu 2019 ini lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pada Pemilu 2014 lalu. Namun, jumlah tenaga yang dibutuhkan diperkirakan lebih besar. Mengingat, surat suara yang akan dilipat itu jauh lebih banyak karena ada 5 jenis surat suara.

Eko mengatakan, untuk menjaga agar surat suara yang disimpan di Gudang Alpacino dalam kondisi aman, maka pihak kepolisian dalam hal ini personel Polres Karimun dibantu sekuriti KPU Karimun menjaga lokasi tersebut selama 24 jam non stop. Pengamanan gudang surat suara itu akan terus berlangsung sampai surat suara didistribusikan. (hk/rm)

Bangunan Batu Miring Desa Busung Lingga Ambruk LINGGA,RAKYAT MEDIA- Batu miring penahan gelombang sejauh 100 meter di Desa Busung Panjang, Kecamatan Kepulauan Posek, ambruk diterjang keganasan gelombang musim utara. Akibat batu miring ambruk ini, tiga rumah warga terkena dampaknya. Selain itu, sebuah tempat usaha warga tidak bisa dipergunakan.

Hal ini menjadi perhatian Bupati Lingga, Alias Wello yang langsung melakukan blusukan ke desa tersebut.

Pria yang akrab disapa Awe ini, memerintahkan OPD terkait untuk melakukan pendataan kerusakan batu miring tersebut.

“Saat ini saya juga membawa orang dari Dinas PU Kabupaten Lingga untuk melakukan pendataan kerusakan penahan gelombang.

Meski saat ini sudah tidak bisa dimasukan dalam pro-

gram APBD 2019, namun kita bisa gunakan dana tanggap darurat,” ujar Alias Wello saat memantau kerusakan batu miring tersebut, Jumat (22/02)minggu lalu.

Akibat batu miring yang rusak saat ini warga tidak dapat lagi mengunakan WC umum yang dibangun karena kondisinya hampir ambruk selain itu beberapa dapur rumah warga juga ikut miring karena abrasi air laut yang tidak ada penahannya lagi. “Ini harus segera dibangun. Kalau tidak akan berdampak lebih buruk lagi ,” kata Alias Wello.

Awe kemudian meminta kepada Camat Kepulauan Posek, Iskandar Mirza, untuk memasukan proposal permintaan bantuan tanggap darurat ke Pemkab Lingga .Dengan proposal tersebut nantinya akan diproses pada OPD terkait sebelum direali-

BUPATI Lingga Alias Wello langsung mengecek batu miring yang sudah ambruk diterjang gelombang

sasikan.”Ini merupakan bentuk bencana.Tentu akan diperioritaskan pembangunannya karena menyangkut hajat hidup masyaraka,” kata Awe. Sementara itu Camat Kepulauan Posek, Iskandar Mirza, mengatakan batu miring ini meringankan sepanjang seratus meter yang ambruk tersebut pembangunan-

nya mengunakan Dana Desa (DD) tahun 2018. “Namun gelombang tinggi pada musim Utara kemarin merobohkan sebagian besar batu miring.Masyarakat berharap Pemkab Lingga segera membangunnya,” kata Mirza. Seraya berharap agar batu miring dibangun secepatnya. (hk/rm)

GALERI FOTO

Rabu, 6 - 13 Maret 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

18

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun

Memperingati Hari Gizi Nasional GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus menggalangkan hidup sehat sejak dini. Apalagi bagi generasi muda sebagai tonggak penerus kejayaan bangsa.

“Generasi muda harus kita siapkan agar meraih masa depan yang cemerlang dengan terjaganya kesehatan jasmani mereka melalui pola hidup sehat,” ujar Nurdin saat membuka acara Senam Sehat dalam Rangka memperingati Hari Gizi Nasional (HGN) ke 59 Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kepri di halaman Gedung Daerah, Tanjungpinang, Ahad (17/2) pagi.

Pola hidup sehat yang dimaksudkan Nurdin tersebut adalah dengan mendapatkan gizi yang seimbang dan pola makan yang teratur. Juga dengan rajin berolah raga sehingg tubuh terus bergerak dan mendapatkan asupan gizi yang cukup.

Teruntuk para orang tua khususnya ibu yang menurut Nurdin sangat vital mempengahruhi kesehatan anak-anaknya bahkan

sejak dari dalam kandungan. Ibu harus menjaga berpola makan yang bergizi dan ketika anak lahir harus terus disuppor dengan asupan gizi yang paling sempurna yakni Air Susu Ibu (ASI).

“Sehingga lahir generasi muda yang berkualitas dan mampu berdaya saing sehingga sukses menciptakan keberhasolan pembangunan di Kepri,” lanjut Nurdin.

Tidak sampai disitu, menurut Nurdin hal yang lebih penting selain terjaganya kesehatan jasmani adalah kekuatan rohani yang harus ditumbuhkembangkan secara seimbang dan berkelanjutan.

“Gizi yang seimbang bukan hanya dari sisi jasmani juga rohani agar para generasi muda memiliki akhlak yang mulia sehingga tercapai prestasi yang gemilang kedepan,” tutup Nurdin.

Hari Gizi Nasional (HGN) ke 59 tahun 2019 sendiri sejatinya diperingati setiap tanggal 27 Januari, dengan mengusung tema “Membangun Gizi Menuju Bangsa Sehat Berprestasi” dan subtema “Keluarga Sadar Gizi, Indonesia Sehat dan Produktif”. (ist)

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun ditengah-tengah warga dalam memberikan sambutannya

Nurdin Basirun foto bersama warga dengan, KADIS Kesehatan, Sekretaris Dinkes,Pimpinan Poltekes, KADIS Dinkes Kota Tanjungpinang, KABID KESMAS DINKES PROV Kepri, berserta staf lainnya.

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun Foto bersama dalam mendukung hari gizi nasional

SENAM Menggendong Bayi penampilan dari AIMI (Assosiasi Ibu Menyusui Indonesia)

FOTO bersama dalam mendukung hari gizi nasional3

DINAS Kesehatan Prov Kepri juga menyediakan Wadah Konseling gizi yang mana tujuannya adalah agar ibu-ibu bisa bertanya seputaran masalah gizi dalam tumbuh kembang anaknya.

KEGIATAN bazar mini menjual makanan dan sayuran.

KEGIATAN bazar mini menjual makanan dan sayuran .

KEGIATAN bazar mini menjual makanan dan sayuran sehat

KEGIATAN diawali dengan senam bersama di gedung daerah dipandu oleh instruktur

KEGIATAN diawali dengan senam bersama di gedung daerah dipandu oleh instruktur.

CMYK

19

GALERI FOTO

Rabu, 6 - 13 Maret 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

BUPATI Lingga Alias Wello bersalaman dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun

BUPATI Lingga Alias Wello memberikan sekapur sirih

REFLEKSI TIGA TAHUN KEPEMIMPINAN BUPATI LINGGA ALIAS WELLO DAN WAKIL BUPATI LINGGA MUHAMMAD NIZAR DINAS Kebudayaan Kabupaten Lingga akan memutarkan film dokumenter bertajuk sejarah perjuangan Pahlawan Nasional Sultan Mahmud Riayat Syah (SMRS) dengan durasi 30 menit pada malam puncak refleksi tiga tahun kepemimpinan Bupati Lingga Alias Wello dan Wakil Bupati Lingga Muhammad Nizar (Awe-Nizar), Minggu (17/2) malam.

“Ini sebagai bukti bahwa kita terus menggali ketokohan SMRS, tidak saja setelah berhasil diangkat sebagai pahlawan nasional namun kita ingin terus dijadikan referensi salah satunya dengan film ini,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga Muhammad Ishak, kemarin.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga juga telah berhasil menyusun buku sejarah tentang SMRS yang telah beredar di beberapa

perpustakaan di Indonesia dan Kepulauan Riau. Kemudian pada akhir tahun 2018 yang lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga kembali memproduksi film dokumenter tentang SMRS yang telah selesai digarap di akhir tahun 2018 yang lalu.

Film ini, kata dia, merupakan film perdana yang diproduksi oleh Pemkab Lingga, sejak kabupaten dengan sebutan Bunda Tanah Melayu tersebut berdiri. Hal ini tentunya tidak terlepas dari tekad dan kerja keras Bupati dan Wakil Bupati Lingga, dalam upaya menjadikan SMRS sebagai tokoh andalan dari bumi Bunda tanah melayu.

Motivasi dan semangat tersebutlah yang membuat Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, melahirkan karya-karya seperti film dan buku-buku budaya Melayu tentang SMRS. “Tidak semua orang

dapat sampai selesai membaca buku sejarah, dan menarik intisari dari sebuah karya tersebut, tapi dengan film ini mungkin akan lebih mudah mendapat intisari dari perjuangan SMRS,” jelasnya.

Melalui film dokumenter yang berjudul SMRS Pahlawan Gerilya Laut yang diproduksi dari hasil kerja sama antara Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga dengan Asosiasi Tradisi Lisan Indonesia di Jakarta ini, diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat Kabupaten Lingga tentang nilai-nilai kepemimpinan perjuangan SMRS yang luar biasa. “Semangat kebersamaan, nilai-nilai heroik tersebut hendaknya menjadi spirit dan dapat terus ditanam pada diri kita semua dan generasi muda, guna membangun lingga yang lebih baik dalam segala bidang,” ujarnya.

WAKIL Bupati Lingga Muhammad Nizar bersalaman dengan para undangan

WAKIL Bupati Lingga Muhammad Nizar saat doa bersama.

MENYALAMI para undangan

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun memberikan kata sambuatannya

MENYANYIKAN lagu indonesia Raya

BERFOTO bersama

BUPATI Lingga Alias Wello menyalami tamu undangan

MEMBERIKAN hadiah

MENDENGARKAN kata sambutan

MENYANYIKAN lagu indonesia Raya

MENYANYIKAN lagu indonesia Raya

WAKIL Bupati Lingga Muhammad Nizar memberikan piagam

MENDENGARKAN tauziah

ADVERTORIAL

Rabu, 6 - 13 Maret 2019, Minggu I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

20

Gubernur Kepri Perintahkan Dinas Pertanian Kembangkan Produksi Tani BATAM,RAKYAT MEDIA - Gubernur H Nurdin Basirun memerintahkan Dinas Pertanian untuk terus mendukung dan mengembangkan produksi pertanian di berbagai wilayah di Kepri. Apalagi produk-produk tersebut bisa memenuhi kebutuhan masyarakat seharihari seperti cabe dan sayur mayur.”Kita akan koordinasi dengan Pemko Batam untuk mencarikan lahan yang lebih luas lagi untuk fokus pertanian,” kata Gubernur saat meninjau pertanian cabe di Pulau Galang, Batam, Rabu (27/2) lalu.

Gubernur meninjau kawasan pertanian cabe setelah menunaikan Safari Subuh di Masjid Baitul Hamdi Perum

GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun

Wakil Gubernur Kepri Isdianto

Hadiri Rakornas Gerakan Indonesia Bersih

WAKIL Gubernur Kepri H.Isdianto KEPRI,RAKYAT MEDIA-Wakil Gubernur Kepulayan Riau H. Isdianto menginginkan Kepulauan Riau menjadi Provinsi yang bersih.Yakni bersih wilayah lautnya serta bersih lingkungan di sekitar tempat tinggal.Menurut Isdianto terwujudnya kebersihan wilayah laut merupakan salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Sedangkan kebersihan lingkungan tempat tinggal guna meningkatkan kesehatan.Hal ini dikatakan Isdianto usai menghadiri launching Gerakan Indonesia Bersih dalam Rapat Kerja Nasional, Pusat dan Daerah di Jakarta, Kamis (21/2/2019) minggu lalu.

“Menjaga kebersihan merupakan kewajiban kita bersama. Usai rapat ini kita akan segera memanggil instansi terkait untuk menindaklanjuti hasil rapat ini. Masalah kebersihan ini penting, selanjutnya kita akan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Diawali dari anak-anak SD. Seperti diantaranya agar anak-anak rajin mencuci tangan dan buang sampah pada tempatnya,” kata Isdianto.

Isdianto yakin, kebiasaan hidup bersih yang didisiplnkan sejak kecil akan berdampak hingga dewasa. Namun menurut Isdianto, hal ini harus didukung oleh semua pihak. Dan diawali dari lingkungan terkecil yakni keluarga.Rakornas ini dihadiri oleh sejumlah Menteri kabinet Indoneaia Kerja seperti Luhut Binsar Panjaitan, Mendagri Tjahyo Kumolo, Menteri KLH Siti Nurbaya, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Perindustrian, Menteri Kesehatan Nina Moeloek, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wamen ESDM Chandra Taher dan Kepala Bappenas.Sedangkan dari Kepulauan Riau, pada kesempatan ini Wakil Gubernur Kepri Isdianto didampingi Walikota Tanjungpinang H. Syahrul, Wakil Bupati Karimun dan Wakil Bupati Anambas.

Dalam sambutannya Menteri Luhut mengatakan bahwa permasalahan yang sudah ada adalah masalah stunting.Hal itu akibat dari masyarakat yang tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Seperti sampah plastik, hal tersebut bisa menjadi mikro plastik, kemudian dimakan oleh ikan dan hewan. Kemudian ikan itu dikonsumsi oleh anakanak.Hal tersebutlah yang menjadi penyebab utama stunting. ”Kita butuh kerjasama untuk mengatasi ini.Harus ada gerakan bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan kita,” ujar Luhut.

Pada 12 Maret 2019 nanti World Bank akan mengadakan rapat di Indonesia. Karena mereka menganggap Indonesia sudah mampu menyelenggarakan ini. Dia juga menegaskan jika 80 persen sampah di laut merupakan sampah kiriman dari darat, tegas Luhut.”Dengan Perpres nomor 83 tahun 2018 tentang Sampah Laut, target nasional kita adalah pengurangan Sampah Plastik di Laut sampai dengan 70 persen pada tahun 2025,” tegas Luhut.

Adapun Mendagri Tjahyo Kumolo dalam sambutannya mengatakan jika Kemendagri akan selalu mendukung segala keputusan dan aksi dari Menko Maritim dan KLH, serta menantikan arahan selanjutnya untuk membuat Indonesia menjadi bersih dan sehat.Adapun Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya sendiri mengungkapkan data bahwa jumlah sampah organik sebesar 60 persen pada tahun 2013, 67 persen di tahun 2016. Sedangkan sampah plastik sebesar 14 persen di 2013 dan 16 persen di tahun 2016.”Kita berharap agar di tempat wisata jangan sampai ada sampah yang tersisa.

Memohon para pemimpin daerah untuk memperhatikan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dikhawatirkan sampah-sampah sudah menggunung dan berbahaya jika terjadi longsor sampah,” ujar Siti pada kesempatan ini.Siti juga mengapresiasi karena sudah ada beberapa daerah yang menetapkan aturan untuk penggunaan kemasan dan mengurangi penggunaan bungkusan plastik di mallmall.”Terimakasih pada kepala daerah dan para aktivis yang sudah berusaha mengurangi sampah di daerahnya.

Mengharapkan pemda dapat membantu dan memvasilitasi aktivis dan komunitas masyarakat yang perduli terhadap penanganan sampah di daerah,” harap Siti.

Adapun Puan Maharani mengatakan jika Gerakan Revolusi Mental menjadi hal yg sangat penting dalam mewujudkan Indonesia bersih.” Kita tidak bisa begitu saja merubah kebiasaan yang ada selama ini.Kita harus secara perlahan.untuk mencapai itu semua, untuk membuat Indonesia lebih baik dan bersih, kita harus bersama-sama dan komitment,” ujar Puan.(rm/humas)

Buana Impian 1, Batam. Setelah memberi tausiyah dan bersilaturahmi dengan masyarakat, Gubernur langsung menuju kawasan pertanian cabe.Gubernur menemui Kelompok Tani Sungai Raya Makmur yang mengelola delapan hektare lahan untuk pertanian.Kawasan delapan hektare ini tersebar di delapan titik di Barelang.

Kelompok tani ini sudah mendapat beberapa bantuan dari Pemprov Kepri, diantaranya mulsa, untuk menutup tanaman budi daya agar menjaga kelembaban tanah serta menekan pertumbuhan gulma.

Bantuan mulsa juga disertai dengan selang drip. Pemprov juga memberi bantuan pupuk untuk kelompok tani.

Lebih lanjut, Ketua Kelompok Tani Sungai Raya Makmur Nardi pada kesempatan itu berharap adanya bantuan traktor untuk kelompok mereka. Bantuan ini diharapkan dapat membantu mereka memperluas lahan garapan.

Gubernur Gubernur, pada kesempatan itu mengatakan agar bantuan-bantuan yang diberikan untuk mendukung aktivitas pertanian hendaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Banyak kelompok yang juga harus diberi bantuan untuk mendukung aktivitas mereka.

“Manfaatkan dengan maksimal setiap bantuan. Jangan berharap bantuan setiap tahunnya dari pemerintah,” kata Gubernur.(kmf/rm)

Kepri Terpilih Tuan Rumah Rakornas Forum Sekda 2020 KEPRI,RAKYAT MEDIA-Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H.TS. Arif Fadillah mengatakan Reformasi birokrasi perlu dilakukan guna mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab dan amanah yang diemban oleh sekretaris daerah.

“Rakornas yang diselenggarakan DPP Forsesdasi dinilai sangat tepat dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan daerah mewujudkan percepatan reformasi birokrasi pemerintahan,” ujar Arif setelah menghadiri Rakornas Implementasi Reformasi Birokrasi bagi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia dan Rakernas Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Tahun 2019 di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, (2022 Februari 2019) minggu lalu.

Arif menambahkan Rakernas ini adalah suatu wadah silaturahmi bagi semua Sekretaris Daerah baik Kabupaten/Kita serta Provinsi SeIndonesia untuk bertukar pikiran, berbagi informasi serta saling berbagi solusi terkait permasalahan di masing-masing daerah.

“Dengan demikian kita bisa sama-sama belajar untuk meningkatkan kinerja sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan maju,” tambahnya.

Pada kesempatan ini Arif juga menyampaikan kabar gembira perihal terpilihnya Provinsi Kepri dan Bangka Belitung sebagai calon tuan rumah Rakornas Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia pada tahun 2020 mendatang.

SEKRETARIS Daerah Provinsi Kepri H.TS.Arif Fadillah(Tengah)

”Alhamdulillah kita terpilih sebagai calon tuan rumah bersama Bangka Belitung untuk penyelenggaraan Rakornas pada tahun mendatang. Tadi kami sudah sampaikan Ketua DPP Forsesdasi terkait kesiapan Kepri menjadi tuan rumah, tentunya kita berharap Kepri yang terpilih,” harap Arif.

Sebelumnya Rakornas ini dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo pada Rabu (20/2/2019) di Gedung Dome, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo saat membuka acara Rakor ini mengatakan, peran sekda sangat strategis sebagai eksekutor, koordinator dan fasilitator untuk membantu tugas kepala daerah.”Seorang Sekretaris Daerah harus mencermati

dengan baik tugas perencanaan anggaran, Retrebusi Pajak dan mekanisme pembelian barang/jasa sehingga percepat reformasi birokrasi terlaksana dengan baik,” ujar Tjahjo.

Tjahjo Kumolo menekankan Sekda harus membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang lebih efektif, efisien, taat kepada hukum, mempercepat reformasi birokrasi, dalam upaya penguatan otonomi daerah.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forsesdasi, H Nasrun Umar, SH, MM, dalam laporannya mengatakan acaranya ini diikuti oleh sebanyak 25 Sekretaris Provinsi, dan 514 sekda kabupaten/kota seluruh Indonesia.Selain itu hadir juga In-

spektur serta Kepala Biro Organisasi dan Kepala Bagian Organisasi tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

Menurut Nasrun Umar yang merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini, isu strategis yang dibahas, yakni percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi. Menurutnya penegakkan hukum dan reformasi birokrasi, memengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah.”Penyelenggaraan Rakernas Forsesdasi tahun ini guna percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola.Pemerintahan kelas dunia 2025 melalui inovasi pelayanan publik dan pencegahan korupsi,” ujarnya. (hms/rm)

Wakil Gubernur Kepri Isdianto Carikan Solusi Guru GTT TANJUNGPINANG,RAKYAT MEDIA- Wakil Gubernur H Isdianto secepatnya akan mencarikan solusi terhadap permasalahan para Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi Kepri. Termasuk jika harus membicarakamnya dengan Kementerian Pendidikan. ”Permasalahan mereka harus cepat kita carikan jalan keluarnya.Mereka harus fokus mengajar dan memberikan yang terbaik bagi anak didik. Jangan dipusingkan dengan banyak masalah lainnya,” kata Wagub usai menerima beberapa GTT SMA Tanjungpinang, di Ruang Kerjanya, Istana Kota

Piring, Dompak, Selasa (26/ 2) minggu lalu.Para guru, dalam pertemuan itu menyampaikan beberapa hal terkait nasib mereka kedepan.

Karena selalu terbentur dengan aturan yang menurut pada guru kurang berpihak kepada mereka. Setelah menerima “curhatan” para guru, Wagub segera mengagendakan pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kepri. Bagi Wagub, persoalan GTT dan PTT harus segera diselesaikan masalahnya. Menurut Wagub, guru harus memberi

perhatian penuh pada proses belajar mengajar agar para murid dapat dengan mudah menerima dan memahami pelajaran. Hal ini agar proses belajar dan mengajar menjadi efektif. “Dengan membantu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi, kita harap mereka fokus dslam mendidik anak anak penerus masa depan bangsa,” kata Wagub.

Para guru yang hadir dalam pertemuan ini sangat merasa senang karena telah di sambut baik oleh Wagub Kepri. Apalagi Wagub berjanji akan berupaya mencari solusi permasalahan ini. (kmf/rm)

WAKIL Gubernur Kepri H.Isdianto